N LIHA I P A T BERI
EDISI KHUSUS, TAHUN I
KAMIS, 12 FEBRUARI 2015
Pemakaian Waduk Gesek 100 Liter Perdetik Diresmikan Gubernur Kepri
TANJUNGPINANG (SK) - Gubernur Kepri, H Muhammad Sani meresmikan Waduk (Embung) Gesek, Kabupaten Bintan yang memiliki kapasitas daya tampungan 100 liter perdetik, Rabu (11/2). “Pembangunan Waduk Embung Gesek ini telah berlangsung sejak 3 tahun lalu. Alhamdulillah, hingga saat ini kapasitas pemakaiannya telah bertambah dari 50 liter perdetik, kini bertambah mencapai 100 liter perdetik,” jelas Sani. Sani mengatakan pembangunan Waduk Gesek yang sering disebut Embung Gesek ini, merupakan suatu terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri bersama Kementrian PU dan PT PDAM Tirta Kepri agar dapat memenuhi kebutuhan dasar air minum bagi masyarakat Bintan-Pinang. Sani mengakui, memang saat ini pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Bintan-Pinang masih belum
SWRO Tanjungpinang Masih Tetap Proses Pemipaan TANJUNGPINANG (SK) - Lanjutan proyek pengolahan air bersih dengan mengunakan sistem penyaringan pengolahan air laut atau Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Provinsi Kepri, hingga saat ini masih tetap pada proses pemipaan karena adanya perubahan kebijakan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepri, H Muhammad Sani saat ditanyai wartawan di Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu (11/2). Sani mengatakan, untuk proyek SWRO hingga saat ini belum dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari direktur yang menangani pembangunannya. Hingga saat ini masih ada proses pemasangan pipa. Ia juga menambahkan, kini Pemprov Kepri dan Kementrian PU masih bersinergi dalam membahas pemipaan, termasuk harga. Dikhawtirkan nanti setelah selesai pengerjaan, mengetahui harganya mahal, itu juga akan memnjadi masalah. “Untuk itu, kami sedang berusaha menyelesaikan pembangunan SWRO ini dengan perlahan. Agar meminimalisir kendalakendala yang mungkin akan terjadi di lapangan,” kata Sani. (HK)
terpenuhi secara maksimal. Namun pemerintah terus berupaya merencanakan solusi seperti penambahan beberpa waduk lainnya. Saat ini, kebutuhan masyarakat akan air bersih mencapai 500 liter perdetik. Namun pemenuhan air bersih yang dihasilkan baru mencapai 350 liter perdetik. “Secara kualitas 200 liter perdetik dihasilkan dari Waduk Sungai Pulai, 100 liter perdetik dihasilkan dari Waduk Embung Gesek ini, dan 50 liter perdetik dari Waduk Kolong 6,” terang Sani. Untuk kedepannya, kata Sani, Pemprov Kepri bersama Kementrian PU terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Bintan-Pinang, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra IV, Ir Agus MTec menambahkan sebenarnya pembangunan
Waduk Gesek ini merupakan penyelesaian anggaran tahun 2012, dimana dalam proses pengerjaannya bertahap. “Pembangunan Waduk Gesek ini menggunakan 3 tahun anggaran, dan diperkirakan menghabiskan Rp24 miliar. Dan ini belum selesai sepenuhnya,” jelas Agus. Abdul Kholik Dirut PT PDAM Tirta Kepri mengatakan bahwa saat ini pengoptimalan pengoprasian yang 100LiterperDetik itu. “peresmian ini dilakukan sebagai wujud pengoptimalan waduk yang telah mencapai 100 L/Det. Nantinya, dari waduk Gesek ini akan dialirkan pada Zona daerah IV,” jelas Kholik. Yang mana Zona Daerah IV mencakup kawasan di sekitar Jalan D.I Panjaitan Kilometer 7 sampai seputaran Bintan Center. Kapasitas 100 L/Det itu diperkirakan mampu memenuhi sekitar 8000 Pelanggan. (HK)
2015, Target PAD Parkir Tanjungpinang Rp750 Juta
TANJUNGPINANG (SK) - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran tahun 2015 sebesar Rp750 juta. Angka itu lebih tinggi dari target tahun sebelumnya yakni hanya Rp600 juta. “Itu target yang kita berikan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun ini. Saya yakin, apalagi dengan didukung Peraturan Daerah parkir yang direvisi DPRD saat ini, target itu bisa tercapai bahkan lebih,” kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Riono saat silaturahmi ke Kantor perwakilan Haluan Kepri Tanjungpinang-Bintan, Rabu (11/2). Di tempat terpisah, Kepala Dishubkominfo Kota Tanjungpinang, Wan Samsi mengaku optimis target yang diberikan itu bisa tercapai. Namun, kata dia, jika Perda revisi parkir bisa disahkan pada triwulan kedua tahun ini. “Kalau untuk pelaksanaan bisa kita laksanakan pada triwulan kedua, saya optimis. Akan tetapi, lebih dari itu, kita liat bagaimana nanti. Yang jelas, kita minta pembahasan Perda diprioritaskan disahkan oleh DPRD segera,” sambung Wan Samsi. Wan Samsi menyebutkan, minimnya PAD sektor parkir tahun 2014 lalu lebih disebabkan oleh lemahnya Perda lama. Hal itu berimbas terhadap kebijakan pengontrolan pendapatan parkir di Tanjungpinang. Sehingga, Dishubkominfo hanya bisa merealisasikan pendapatannya sebesar Rp400 juta. “Tidak mencapai target tahun lalu. Kita hanya dapat 400 juta lebih dikit saja. Padahal target 2014 itu Rp600 juta lebih,” ungkapnya. Wan Samsi berjanji, tahun ini akan membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) juru parkir dengan meningkatkan kemampuan mereka. Termasuk juga, melengkapi atribut seperti baju rompi dan tongkat lampu.
“Kalau titik lokasi parkir di Tanjungpinang jumlahnya hanya 110 titik yang tersebar di wilayah kota lama dan di Tanjungpinang Timur,” bebernya. Terkait persoalan pungutan parkir yang selama ini tidak disertai dengan bukti karcis resmi, Wan Samsi mengakui, itu terjadi karena ketidakjelasan aturan dari Perda parkir yang lama. “Maka itu kita minta secara subtansialnya jelas terkait parkir di Perda yang direvisi itu nanti. Bukan untuk harian saja, karcis parkir bulanan juga ada kita buat melalui Perda baru itu,” tuturnya. Sebelumnya diberitakan, DPRD Kota Tanjungpinang mempertanyakan kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) di bawah komando Wan Samsi. Pasalnya, pungutan retribusi parkir tahun 2014 di kota ini tak capai target hanya sebesar Rp408 juta. “Ini juga akan menimbulkan opini yang tidak baik tentang kinerja Dishubkominfo kepada publik. Masak PAD (Pendapatan Asli Daerah) khususnya pungutan parkir tahun 2014 cuma Rp408 juta, sementara target mereka Rp600 juta. Padahal jumlah titik parkir di kota ini ada 110 titik lokasi yang mereka kelola,” kata anggota DPRD Kota Tanjungpinang Reni usai mendengarkan keterangan Dishubkominfo terkait perparkiran dalam rapat tertutup di Kantor DPRD, Senin (26/1) lalu. Reni membeberkan, kalau dikalkulasikan, Rp408 juta dibagi 110 titik kemudian dibagi 365 hari (satu tahun) artinya, retribusi pungutan parkir di satu titik lokasi rata-rata hanya Rp10 ribu per/ hari. Dengan jumlah kendaraan sekitar 5 unit mobil saja. “Itu angka yang kita rata-ratakan. Tentu tidak logis dengan PAD sebesar itu. Padahal begitu banyak peningkatan jumlah kendaraan di Tanjungpinang, baik motor dan mobil,” herannya. (HK)