N LIHA I P A T BERI
EDISI KHUSUS, TAHUN I
KAMIS, 29 FEBRUARI 2015
Listrik Dompak Bantu Kebutuhan Listrik Tanjungpinang TANJUNGPINANG (SK) - Pemerintah Provinsi Kepri terus mengupayakan perbaikan sistem kelistrikan di Provinsi Kepri, untuk wilayah Tanjungpinang. Setelah pembangunan gardu selesai, maka akan dapat tambahan daya listrik sebanyak 6 megawatt dari daya listrik yang digunakan unit wilayah Dompak. Hal ini dungkapkan Gubernur Kepri, H Muhammad Sani, saat meresmikan interkoneksi jaringan Batam-Bintan Rabu (28/1) di Tanjung Uban. “Mengenai listrik, sampai saat ini belum sepenuhnya optimal. Untuk Kota Tanjungpinang masih sering terjadi pemadaman. Untuk itu kami akan terus mencari solusi,” ujar Sani. Salah satunya setelah gardu induk listrik Tanjung Uban ini selesai pembangunannya diperkirakan akan mampu menghasilkan energi listrik sebesar 15 megawatt. “Kami akan mengalirkan daya listrik dari Dompak sebesar 6 Megawatt untuk kebutuhan listrik wilayah Kota Tanjungpinang,” jelas Sani. Sani optimis untuk kebutuhan listrik di Kota Tanjungpinang akan terartasi dengan daya sebesar 21 Megawatt pada Juni nanti. Sani juga mengharapkan permasalahan listrik ini akan segera teratasi. Khususnya di Wilayah Kepri. Agar pembangunan dan investasi di Wilayah Kepri ini mampu mensejahterakan anak negri. (HK)
Kasus Terhadap Anak di Kepri Terus Meingkat 2014, KPPAD Kepri Tangani 227 Kasus
TANJUNGPINANG (SK) - Selama tahun 2014 korban pencabulan dan Anak Berahadapan dengan Hukum (ABH) mengalami peningkatan di Provinsi Kepri. Kasus yang menonjol yakni korban pencabulan ada sebanyak 56 kasus dengan jumlah sebanyak 65 anak disusul dengan kasus ABH ada 44 kasus dan 74 anak sebagi pelaku. Hal tersebut diungkapakan Ketua KPPAD Provinsi Kepri, Erry Syahrial saat menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) di Kantor KPPAD Kepri di Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang, Selasa (27/1). Selain kasus tersebut yang menonjol lagi yang ditangani KPPAD Kepri, yakni kasus Hak Asuh ada 46 kasus sementra ada 68 anak yang menjadi korban. “Sementra kasus eksploitasi atau kekerasan terhadap anak ada 38 kasus. Sementara ada sebanyak 96 anak
yang menjadi korban. Terkait kasus pemenuhan Hak Dasar ada 19 kasus dan 20 anak yang menjadi korbannya. Sedangkan kasus penelantaran anak ada 14 kasus dengan jumlah 17 anak yang jadi korban,” kata Erry. Ditegaskan Erry, bahwa kasus pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak dan ABH merupakan aksus yang paling banyak di Kepri ini bila dibandingkan dengan tahun 2013 lalu. Kasus yang paling tajam dan tinggi di tahun 2014, yakni kasus hak asuh, kekerasan dan ekploitasi anak, hak dasar anak dan juga kasus penelantaran anak. “Padahal SKPD atau Dinas-dinas terkait pemenuhan hak anak sudah berupaya telah melakukan pemenuhan hak dasar anak seperti yang diamantkan UU dan Perda. Namun, sepanjang tahun 2014 kasus ini masih terjadi. Sementra pada tahun 2015 ini diperkirakan akan mengalami peningkatan,” jelasnya lagi. Ditambahkannya, peningkatan kasus anak ditahun 2015, disebabkan karena beberapa faktor seperti, masih minimnya pencegahan, serta pemberantasan atau penegakan hukum masih belum optimal. Sebab dalam penegakan hukum masih belum memberikan efek jera pada pelaku. “Hal yang lainnya yang menyebabkan meningnkatnya kasus yakni dengan lingkungan yang tidak kondusif bagi anak, pengaruh internet dan teknologi informasi. juga terkait lemahnya pengawasan orang tua,” jelas Erry. (HK)
fOTO:HUMAS PEMPROV KEPRI
Gubernur Kepri H Muhammad Sani dan GM Unit 2 PLN, Robert beserta Kapolda Kepri, Brigjen Arman Defari serta Wakil Bupati Bintan, Khazalik saat meninjau lokasi gardu PLTD, pada peresmian Interkoneksi Jaringan Listrik 150 kV Batam-Bintan , di PLTD Tanjung Uban Rabu (28/1) kemarin.
Pemko Tanjungpinang Bentuk Tim Terpadu TANJUNGPINANG (SK) - Dalam rangka untuk mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang membentuk tim terpadu percepatan pembangunan di kota ini. “Artinya, tim terpadu ini nanti yang akan mengurusi semua persyaratan guna medapatkan anggaran dari pusat itu. Kami perlu orang untuk kerja, bukan main-main,” kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Riono, Rabu (28/1). Ia mengungkapkan, bahwa tahun-tahun sebelumnya, Pemko minim sekali memperoleh anggaran dari pusat. Kondisi itu disebabkan terpisahnya komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “SKPD dulu berjalan sendiri. Sehingga tak optimal. Maka itu kita gabungkan mereka kedalam tim terpadu. Mereka nanti yang melobi ke pusat. Sehingga efektif mereka berjalan. Rapat bersama tim terpadu akan segera dilakukan. Bahan dan strateginya sedang kita evaluasi,” beber Riono. Untuk memperoleh DAK pusat khusus pendidikan, kata Riono, tentu ada sejumlah persyaratan yang harus dilakukan Pemko melalui instasi terkait. Jika itu tidak terpenuhi, maka kecil kemungkinan akan memperoleh dana tersebut. “Misal untuk dapat dana pendidikan pusat dan syaratnya ada lima. Kita baru 3 yang terpenuhi. Ini tanggung jawab siapa?, tentu harus dipush menjadi 5 sesuai syarat. Harus kita push. Tak bisa dicuekkan lagi. Bagaimana kita mau dapat dana APBN,” terangnya. “Termasuk rekap data penunjang penduduk miskin daerah kumuh. Mau minta dana perbaikan jalan, bagaimana caranya untuk dipush, apa kendalanya. Setelah dicek ternyata jalan di kota belum terekap sepenuhnya. Maka itu, kita minta pengembang berikan data ke pemko. Tapi, mereka tak bisa berikan karena tak ada tim, sebab itu, kita bentuk timnya,” sambung Riono kembali. (HK)