19 09 2016

Bursa per 16 September 2016

Harian Umum Media Indonesia

ENERGI PERADABAN

CAC 40

@mediaindonesia

FTS 100

Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp4.000/eks (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Rp89.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 / NO. 12892 / TAHUN KE-47

4.332,45

(-0,93%)

6.710,28

(-0,30%)

NIKKEI 225

16.519,29

(+0,70%)

HANG SENG

23.335,59

(+0,63%)

2.134,25

(-0,18%)

STRAIT TIMES Dow Jones IHSG Keterangan: Data diambil pukul 20.00 WIB

w w w . m e d i a i n d o n e s i a . c o m

18.123,80

(-0,49%)

5.267,77

(+0,04%) Sumber: yahoo.finance/idx

28 HALAMAN

HLM 2 Kepercayaan Publik Modal Besar Ahok HLM 13 BPJS Kesehatan Tunaikan Zakat Profesi

HLM 23 Hentikan Intervensi DPR ke KPU

Bergerak Bersama Menyetop Korupsi

ANTARA/UMARUL FARUQ

KEDATANGAN JEMAAH HAJI: Jemaah haji melakukan sujud syukur saat tiba di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Sebanyak 445 jemaah haji kloter pertama asal Sumenep, Madura, kembali ke Tanah Air setelah menunaikan ibadah haji.

Selain reformasi birokrasi, jaksa KPK harus konsisten menuntut pencabutan hak politik dan perampasan aset tersangka.

NUR AIVANNI

P

Sapu Bersih Korupsi dari Hulu hingga Hilir ganda. “Menyembunyikan aset dan menyuap,” pungkasnya.

Ketua DPD Irman Gusman ditangkap tim satgas antirasywah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinasnya di Jalan Denpasar Raya, Blok C3/8, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9) dini hari. KPK menetapkan empat tersangka. Uang suap Rp100 juta pun disita.

ENANGKAPAN penyelenggara negara seperti Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai bukan menjadi yang terakhir.

Jika tidak ada perubah an yang sistematis untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, pejabat negara yang lain tinggal menunggu Pencabutan hak politik giliran berurusan dengan lembaga Peneliti Indonesia Corruption Watch antirasywah.

(ICW) Donal Fariz mengatakan harus Demikian benang merah perbincang- ada perubahan yang signifikan untuk an Media Indonesia dengan sejumlah mengerem laju korupsi yang menggila. kalangan, kemarin, terkait dengan “Sistem politik dan sistem pemidanapenangkapan Irman an harus diperbaiki,” Gusman. jelasnya, kemarin.

Kirimkan tanggapan Anda atas Ketua KPK Agus RaSistem politik, kata berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com hardjo mengatakan dia, dari sisi pendanaFacebook: pemberantasan koan, transparansi, dan Harian Umum Media Indonesia rupsi harus menyeludemokratisasi internal Twitter: @mediaindonesia ruh dari hulu sampai partai. “Negara harus Tanggapan Anda bisa diakses di hilir. Dia memberikan terlibat,” tandasnya. www.mediaindonesia.com empat poin penting.

Selain itu, KPK haPertama, perubahrus konsisten menunan sistem harus mencegah munculnya tut pencabutan hak politik dan pepemburu rente. “Sistem harus trans- rampasan aset melalui tindak pidana paran dan akuntabel, rakyat dapat pencucian uang. mengakses dan mengawasi proses peDirektur Utama Perum Bulog Djarot layanan,” ujar Agus saat dihubungi, Kusumayakti membantah keterlibatan tadi malam.

Irman. “Tidak ada kaitannya,” ujar Kedua, kata dia, aparat penegak hu- Djarot, kemarin. kum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, Ia mengatakan, terkait dengan impor, harus direformasi sehingga mampu Bulog hanya menerima rekomendasi menjalankan tugas dengan jujur, adil, dari Kementerian Pertanian atau Keresponsif, dan konsisten. menterian Perdagangan.

Ketiga, reformasi birokrasi segera Menteri Perdagangan Enggartiasto dituntaskan. “PNS dan seluruh penye- Lukita mengaku perusahaan yang lenggara negara dituntut mempunyai menjadi pelaku dalam OTT KPK itu kinerja, budaya kerja, norma, etika, dan tidak terdaftar sebagai importir. “Agak standar yang baru,” tuturnya. aneh,” katanya di Bandar Lampung, Keempat, swasta juga harus dire- kemarin. formasi. Agus mencium banyak pihak Mantan komisioner KPK Mohammad swasta yang membuat pembukuan Jasin menduga Irman Gusman menjual

ANTARA/IGGOY EL FITRA

KPK GELEDAH GUDANG GULA: Penyidik KPK memindahkan koper ke dalam mobil dari gudang CV Semesta Berjaya yang berisi gula tanpa label SNI milik tersangka Xaveriandy Sutanto di Jalan Bypass Kilometer 22, Padang, Sumatra Barat, kemarin.

pengaruhnya (trading influence) selaku Ketua DPD. “Meski bukan tugasnya, kan dia (Irman Gusman) punya jabatan,” kata Jasin, tadi malam.

Tim penyidik KPK, kemarin, menggeledah dua lokasi di Kota Padang,

yakni kediaman pengusaha Xaveriandy Sutanto dan gudang gula CV Semesta Berjaya. (Try/Pra/HR/X-6)

aivanni@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 5

Satu Rekornas dan 5 Rekor PON Pecah di Kolam Renang REKOR nasional nomor 100 meter gaya punggung putra pecah oleh perenang DKI Jakarta, I Gede Siman Sudartawa, dengan waktu 55,19 detik di PON XIX Jawa Barat, kemarin. Di hari yang sama, lima rekor PON juga terpecahkan.

Dengan raihan itu, Siman memperbaiki rekornas atas namanya sendiri, yakni 55,32 detik, yang ditorehkan di Singapura empat tahun lalu. Siman sekaligus kembali merengkuh medali emas setelah berjaya di nomor 50 meter gaya punggung putra. Pe-

renang Jawa Barat, Ricky Anggawijaya, meraih perak dengan waktu 57,33 detik dan perunggu diraih Glenn Victor (Jatim).

“Saya senang karena best time saya di nomor ini baik. Semoga bisa terus membaik di hari-hari berikutnya dan bisa tambah medali,” ungkap Siman.

Rekor PON juga tercetak di nomor 400 meter gaya ganti putra lewat Ricky dengan waktu 4 menit 30,67. Ia sukses melampaui rekor milik M Akbar Nasution yang diukir pada PON 2012 Riau.

Perenang Jabar, Triadi Fauzi Sidik, juga mendulang emas sekaligus memecahkan rekor PON di nomor 50 meter gaya bebas putra dengan catatan 22,85 detik. “Target saya dapat tujuh emas. Masih ada beberapa nomor yang saya ikuti,” kata Triadi yang telah mengoleksi enam emas di PON. Pada bagian putri, perenang Riau Azzahra Permatahani memecahkan rekor PON nomor 400 meter gaya ganti perseorangan yang sebelumnya dipegang Elsa Mayora Nasution. Azzahra mengukir waktu 4 menit 54,88 detik.

Rekor PON dipecahkan pula oleh

Nurul Fajar Fitriyati (Jatim) di nomor 100 meter gaya punggung putri dengan waktu 1 menit 4,99 detik. Ia memperbaiki rekor Elsa, yaitu 1 menit 5,57 detik.

Rekor PON pun diukir Jatim di nomor 4 x 100 meter gaya bebas estafet putri dengan waktu 3 menit 54,11 detik.

Hingga kemarin, tuan rumah Jabar kian kukuh di puncak perolehan medali dengan 46 emas, 24 perak, dan 31 perunggu. Posisi kedua ditempati DKI Jakarta dengan 24 emas, 25 perak, dan 28 perunggu, disusul Jatim. (Mag/X-9)

Berita terkait hlm 14 dan 15

SEBAGAI salah satu kejahatan luar biasa, korupsi terus mempertontonkan keberingasan. Ia menyerang bangsa ini dari segala penjuru, mencengkeram semua lini, dan tak menyisakan satu pun sektor yang steril.

Ibarat rumput liar, korupsi di Republik ini malah subur bertumbuh setelah dibakar. Di tengah penindakan yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, marak pula koruptor-koruptor baru. Tak cuma aparat biasa, kepala daerah, atau anggota dewan, petinggi lembaga tinggi negara pun tak luput dari jerat korupsi.

Terakhir, bangsa ini dibuat kaget ketika KPK menangkap tangan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman di rumah dinasnya, Sabtu (17/9) dini hari WIB. Irman kemudian dijadikan tersangka penerima suap Rp100 juta dari pengusaha terkait dengan rekomendasi kuota gula impor di Sumatra Barat. Selain Irman, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain.

Irman ialah pucuk pimpinan lembaga tinggi negara kedua yang tersandung kasus korupsi. Sebelumnya, Akil Mochtar diringkus KPK saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi dan kini menjalani hukuman seumur hidup.

Kita geram, amat geram, karena lagi-lagi penyelenggara negara yang semestinya memelopori pemberantasan korupsi justru menceburkan diri di pusaran korupsi. Yang membuat kita lebih meradang, mereka sebelumnya bersikap gagah seolah-olah antikorupsi. Irman bahkan sempat mendorong pemberlakuan hukuman mati kepada koruptor.

Ditangkapnya Irman Gusman ialah penegas bahwa perang melawan korupsi masih jauh dari kata usai.

Kenapa korupsi belum juga mati, malah sebaliknya makin subur bersemai? Selain karena tabiat sebagian p e ny e l e n g g a ra n e g a ra memang rakus, beragam tindakan yang sudah kita lakukan masih jauh dari Silakan tanggapi cukup untuk memberangus Editorial ini melalui: korupsi. www.mediaindonesia.com Berulang kali melalui www.metrotvnews.com forum ini kita menyesalkan ketidaktegasan sebagian penegak hukum ketika menangani kasus korupsi. Masih ada saja jaksa yang suka mengajukan tuntutan ringan, tak sedikit pula hakim yang senang memvonis seadanya terdakwa kasus korupsi.

Di sel, para penjahat kemanusiaan itu juga kerap diistimewakan karena masih punya banyak uang. Remisi pun terus diobral buat mereka dengan rupa-rupa alasan.

Harus kita katakan, hukum oleh para penegaknya dipaksa bersujud di kaki para koruptor. Ia jauh dari kekuasaan untuk menjerakan.

Perang melawan korupsi ialah perang sungguhan, bukan sekadar perang kata-kata. Negeri ini mustahil bisa memenangi perang besar itu cuma dengan ajakan dan imbauan untuk tidak melakukan korupsi. Kita hanya akan menang jika seluruh perangkat negara tak lagi berlaku kompromi dan bermurah hati kepada pelaku korupsi.

Kepada jaksa dan hakim, masih akan berbaik hatikah Anda kepada para koruptor meski mereka jelas-jelas tak punya hati? Kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, masih bernafsukah Anda untuk melonggarkan kembali pemberian remisi kepada terpidana kasus korupsi?

Kepada tuan-tuan di Senayan, masih inginkah Anda mengebiri KPK dengan menghilangkan kewenangan penyadapan mereka, padahal lewat penyadapan itulah sudah banyak koruptor dibekuk dan dipenjara? Juga, akan teruskah Anda menunda pembahasan RUU Perampasan Aset Hasil Tipikor kendati UU itu sangat mendesak untuk menghadirkan efek jera bagi koruptor?

Kita mendukung sepenuhnya imbauan Presiden Jokowi kepada siapa pun untuk menyetop korupsi agar tak ada lagi Irman-Irman yang lain. Namun, imbauan itu tak akan punya arti jika tak dibarengi dengan tindakan nyata seluruh pihak, terutama mereka yang oleh negara diberi kewenangan dan amunisi untuk membabat habis korupsi.

Kita mendukung sepenuhnya imbauan Presiden Jokowi kepada siapa pun untuk menyetop korupsi agar tak ada lagi Irman-Irman yang lain.

Lajang Berisiko Alami Kegemukan LAJANG dua kali lebih berisiko mengalami kegemukan jika dibandingkan dengan mereka yang sudah menikah, terutama bagi penderita diabetes.

Penelitian yang dipresentasikan di Asosiasi Eropa di Muenchen, Jerman, itu memaparkan hidup bersama suami atau istri terbukti lebih sehat karena keduanya dapat saling memantau makanan, obat-obatan, dan pergi ke dokter jika sakit.

SENO Peneliti menganalisis data 270 orang dengan diabetes di kategori usia rata-rata 65 tahun. Sebanyak 180 partisipan menikah dan 90 sisanya hidup melajang.

Hasilnya kelompok yang sudah menikah 50% lebih sedikit berisiko mengalami kegemukan.

“Menikah dan hidup dengan pasangan mengurangi risiko kegemukan hingga 50% di antara pasien diabetes,” kata Yoshinobu Kondo dari Yokohama City University.

Sebelumnya, sebuah penelitian juga memaparkan orang yang menikah lebih berpeluang bertahan hidup dari serangan jantung. (DailyMail/Ihs/X-4)

SELEKTA

2

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

PODIUM

Uang APAKAH ada artinya uang Rp100 juta dalam kehidupan seorang Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman? Di tangan KPK, nilai uang itu sangat dalam bagi hidupnya.

Bahkan, berkat KPK, nilai uang itu sama dramatisnya bagi hidup seorang office boy (OB) yang SENO bergaji setara upah minimum.

Saur Hutabarat Upah minimum Dewan Redaksi di DKI Jakarta Rp3,1 Media Group juta per bulan. Mendapat rezeki nomplok Rp100 juta, samalah dengan 32 bulan gaji OB. Itu rezeki luar biasa yang seyogianya membuat OB itu bersyukur tak putus-putusnya. Bila OB itu bekerja di Sumatra Barat, daerah asal pemilihan Irman Gusman, yang UMR-nya Rp1.800.725, itu berarti senilai 55 bulan gajinya. Mendapat uang Rp100 juta sungguh rahmat yang berlimpah bagi sang OB. Sebaliknya, bagi sang senator, uang Rp100 juta itu merupakan laknat tak putus-putusnya, yang terpatri dalam riwayat hidupnya, dalam rekam jejaknya. Kita tidak tahu, berapa hukuman penjara yang bakal diputus hakim untuk Irman Gusman. Mungkin ia dihukum penjara 32 bulan (setara gaji OB di DKI Jakarta), mungkin pula 55 bulan, setara gaji OB di Sumatra Barat, daerah asal pemilihan Irman Gusman.

Membaca berita Irman Gusman ditangkap KPK gara-gara Rp100 juta, banyak yang geleng-geleng kepala, spontan menilai suap Rp100 juta itu terlalu rendah untuk pejabat publik selevel Ketua DPD. Perbandingan dengan gaji OB menunjukkan nilai Rp100 juta itu sangat tinggi. Mengingat jutaan rakyat hidup dengan upah minimum, pernyataan nilai uang itu terlalu rendah bagi seorang tokoh sekelas Irman Gusman justru menghina kebanyakan rakyat yang penghasilannya sebatas UMR. Kelakuan Irman Gusman jelas sangat menghina rakyat. Bahkan sangat menghina rakyat, negara, dan bangsa, mengingat dialah yang membaca teks proklamasi pada peringatan HUT ke-71 RI di Istana pada Rabu (17/8). “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia,” yang dibacanya saat itu, kini terdengar seperti terbaca sebagai “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan korupsi Indonesia....”

Kasus Irman Gusman menunjukkan penyelenggara negara bukan semakin takut menyalahgunakan kekuasaannya. Mereka malah semakin rakus. Sebaliknya, KPK juga semakin ‘rakus’ menggasak penyelenggara negara, sekalipun nilai penyelewengan di bawah Rp1 miliar.

KPK berpandangan, ketentuan undang-undang bahwa KPK hanya bisa menangani kasus korupsi di atas Rp1miliar ketinggalan zaman. KPK bertindak tanpa pandang bulu dari segi pelaku dan nilai yang dikorupsi. Tunggu waktu saja ada yang ditangkap KPK gara-gara Rp50 juta.

Perkara Irman Gusman kian memperkuat bahwa lama-lama PPATK hanya berhasil menakut-nakuti orang untuk tidak korupsi menggunakan jasa perbankan, tetapi tetap nekat korupsi dengan cara tunai. Cash is king juga berlaku untuk korupsi. Lagi pula, catatan PPATK tidak membawa dampak hebat dalam menjerat kasus korupsi. Contohnya menyangkut rekening gendut dan aliran uang berkaitan dengan nyanyian Freddy Budiman. Catatan PPATK seperti menjanjikan terkuaknya kejahatan luar biasa yang bernama korupsi, tapi ternyata bobotnya cuma ‘untuk dibaca dan dipelajari’.

Dapat dipersoalkan, apakah Irman Gusman tertangkap basah atau tidak oleh KPK dengan uang Rp100 juta. Sejauh terbaca dari liputan pers, ketika ia ditangkap, uang itu sebagai bukti tidak terdapat bersamanya ketika berbuat kejahatan bersama si pemberi uang. Akan tetapi, uang Rp100 juta itu menjadi bukti hebat di tangan KPK. Sudah tentu, juga dalam persepsi publik.

Tertangkapnya Irman Gusman membuat kegaduhan tersendiri di tubuh DPD yang memang ingin melengserkan Irman Gusman. Kursi Ketua DPD kosong. Bukan mustahil untuk menduduki kursi itu juga bekerja uang tunai yang kemudian tertangkap oleh KPK.

AP/NICKEE BUTLANGAN

BEBASKAN SANDERA: Ketua Front Pembebasan Nasional Moro Nur Misuari (kedua dari kiri) mengangkat tangan ketiga sandera warga negara Indonesia disaksikan satu sandera warga negara Norwegia, Kjartan Sekkingstad (kanan), seusai diserahkan kepada utusan pemerintah Filipina setelah dibebaskan kelompok militan Abu Sayyaf di Kota Indanan, Pulau Jojo, Filipina, kemarin. Kelompok Abu Sayyaf membebaskan Sekkingstad dan tiga sandera WNI pada Sabtu (17/9).

Partai NasDem dan kawan-kawan berharap PDIP segera merapat sehingga koalisi pengusung Ahok semakin kuat.

Kepercayaan Publik Modal Besar Ahok

NURIMAN JAYABUANA

B

ASUKI Tjahaja Purnama atau Ahok tetap mengantongi modal besar berupa tingginya tingkat kepercayaan publik untuk berkontestasi di Pilkada DKI 2017. Hasil survei Media Research Center menunjukkan mayoritas warga Ibu Kota cukup puas dengan kinerja pemerintahan DKI saat ini.

“Tingkat kepercayaan publik terhadap Ahok cukup tinggi. Itu bisa menjadi modal besar untuk mengungguli pesaingnya,” ujar Kepala Media Research Center Asep Setiawan di Jakarta, kemarin.

Kepuasan publik cukup tinggi pada sejumlah kebijakan Pemprov DKI di bawah kendali Ahok-Djarot Saiful Hidayat. Berbagai kebijakan yang diapresiasi tersebut antara lain kecepatan pelayanan di unit pelayanan kantor pemerintah DKI, pelayanan fasilitas kesehatan milik pemda, penanganan sampah, dan pemberantasan pungutan liar di instansi pemda.

Namun, untuk sejumlah indikator lain, publik memberikan catatan terhadap kinerja petahana seperti kesigapan dalam penanganan banjir, penyediaan lapangan kerja, dan penanganan kemacetan.

Kepuasan masyarakat terhadap beberapa indikator itu masih berada di bawah 50%.

Sebagian besar responden dalam survei pun menganggap petahana sebagai sosok ideal untuk kembali memimpin DKI. Mereka, jelas Asep, sepakat Ahok unggul dalam beberapa kriteria dasar seperti jujur dan transparan dalam pengelolaan anggaran (72,6%),

tegas (81,2%), berkomitmen berantas korupsi (77,1%), prorakyat (68,5%), dan mampu menjadikan Jakarta lebih baik (80,4%).

Tunggu PDIP Pilkada DKI yang digelar Februari 2017 segera menapaki tahapan penting, yakni pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Rabu (21/9) hingga Jumat (23/9). Namun, hingga kini belum ada satu pun pasangan yang definitif untuk didaftarkan.

Sekretaris DPW Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino tetap meyakini Ahok akan berpasangan

dengan kader PDIP Djarot Saiful Hidayat. Menurutnya, sudah ada sinyal kuat dari PDIP untuk merapat bersama tiga partai politik yang lebih dulu mengusung Ahok.

“Harapan kita (Ahok) bersama Djarot,” terangnya.

Wibi mengakui meski kursi Partai NasDem, Hanura, dan Golkar di DPRD DKI Jakarta sudah cukup untuk mengusung Ahok, kurang pas bila PDIP tidak turut bergabung.

“Kebutuhan PDIP tentu jelas. Melihat survei-survei yang ada, banyak pemilih PDIP yang mendukung Ahok. Diharapkan, PDIP bisa bergabung mendukung Ahok.’’

Secara terpisah, Ketua DPP Hanura Miryam S Haryani menyampaikan tadi malam tiga parpol pengusung Ahok akan membahas pemfinalan pencalonan Ahok. Ia juga berharap PDIP bergabung untuk mengusung Ahok.

Di sisi lain, bakal cagub yang diusung Gerindra dan PKS, Sandiaga Uno, terus melakukan pendekatan ke warga DKI dengan lari pagi di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, kemarin. Kegiatan itu dilakukan juga untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan warga. (Nur/Ant/X-9)

nuriman@mediaindonesia.com

Suplemen tanpa Izin Beredar Bebas

ANTARA/M N KANWA

PENYELUNDUPAN MOBIL MEWAH: Anggota Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Polda Kepulauan Riau menjaga kapal kayu KM Sea Master Three yang bermuatan empat mobil mewah bekas di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, kemarin. Ditpolair Polda Kepulauan Riau menyita empat mobil mewah bekas tanpa dokumen resmi yang diduga diselundupkan dari Singapura, Sabtu (17/9).

KONSUMEN di Indonesia harus semakin waspada terhadap obat atau suplemen yang beredar di pasaran akhir-akhir ini.

Setelah marak vaksin dan obat palsu beberapa waktu lalu, Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YP KKI) menyoroti peredaran suplemen kesehatan mengandung zat yang tidak dapat dikategorikan sebagai suplemen. Bahkan, tablet bermerek Densera tanpa izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) itu dijual di pasaran selama lima tahun terakhir.

Ketua YPKKI Marius Widjajarta mengungkapkan Badan POM, selain membiarkan dijual bebasnya suplemen tanpa izin edar tersebut, juga tidak membawa persoalan itu ke ranah hukum sesuai dengan UU Kesehatan No 36/2009.

“Ini pelanggaran berat, tetapi

Badan POM hanya menegur produsen suplemen itu. Seharusnya Badan POM melaporkan ke polisi, bukan mengambil tindakan sendiri,” kata Marius kepada Media Indonesia, kemarin.

Dalam suratnya kepada PT Otto Pharmaceutical Industries (OPI), produsen Densera, pada 6 September 2016, Badan POM menegaskan bahwa suplemen itu mengandung serratiopeptidase (antipembengkakan) yang bukan kategori suplemen kesehatan.

Karena itu, Badan POM meminta PT OPI menghentikan produksi dan distribusi suplemen tersebut. Selain itu, PT OPI diharuskan menarik Densera dari peredaran dan menginventarisasi bahan baku, produk jadi, bahan kemas suplemen tanpa izin edar baik yang sudah diedarkan ataupun yang belum untuk diproses petugas Badan POM.

“Kenapa masih bisa beredar?

Badan POM meminta produsen menghentikan, menarik, dan melaporkan saja. Seharusnya diselidiki penegak hukum,” tegas Marius.

Kepala Badan POM Penny Lukito mengaku masih harus mengecek pendapat yang disampaikan Ketua YPKKI tersebut.

Menurut Penny, Badan POM selalu bekerja sama dengan Bareskrim Polri dalam menuntaskan kasus obat dan makanan ilegal.

Kasus yang kini ditangani Badan POM ialah peredaran makanan pendamping ASI tanpa izin edar buatan industri skala rumah tangga di Tangerang Selatan. “(Untuk produsen makanan pendamping ASI) kami akan menjatuhkan sanksi administratif dan memprosesnya secara hukum,” ujar Penny. (Sru/Pro/Mal/X-4)

Abu Sayyaf Bebaskan Tiga WNI KELOMPOK bersenjata Abu Sayyaf membebaskan tiga WNI yang disandera sejak 9 Juli di sebuah desa di Provinsi Sulu, Filipina, Sabtu (17/9).

Demikian keterangan yang disampaikan juru bicara Komando Mindanao Barat Mayor Filemon Tan Jr, kemarin.

“Mereka ialah Lorens Koten, Theodurus Kopong, dan Emmanuel Arakin, yang kini dalam kondisi aman,” kata Tan. Menurut Tan, ketiga WNI tersebut diculik di Lahad Datu, Sabah, kemudian dibawa ke Sulu sebagai sandera kelompok Abu Sayyaf.

Ketiga WNI itu selanjutnya diserahkan Komandan Joint Task Force Sulu Brigjen Arnel de la Vega kepada pihak berwenang Indonesia.

Juru bicara Moro National Liberation Front (MNLF) Samsula Adju menambahkan, ketiga sandera sempat bermalam di Kota Indanan di bawah koordinasi politikus Filipina Nur Misuari.

“Kelompok Abu Sayyaf menyerahkan mereka kepada MNLF,” ujar Samsula Adju, kemarin.

Guru besar di salah satu universitas di Sulu, Octa vio Dinampo, mengatakan pembebasan tersebut dilakukan setelah Abu Sayyaf menerima tebusan. “Saya dengar 30 juta peso (sekitar Rp8,2 miliar) telah dibayarkan kepada Abu Sayyaf.”

Sehari sebelumnya kelompok Abu Sayyaf juga telah membebaskan seorang sandera asal Norwegia, Kjartan Sekkingstad. Pembebasan Sekkingstad juga terjadi setelah kelompok gerilyawan Abu Sayyaf tersebut menerima tebusan sebesar 30 juta peso.

Sebelum kembali ke Tanah Air, ketiga WNI diserahkan kepada penasihat proses perdamaian MNLF Jesus Dureza.

Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan ketiganya tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu (18/9) malam atau Senin (19/9) dini hari.

Selama proses pembebasan, Menhan Ryamizard berkoordinasi dengan Menhan Filipina Delfin Lorenzana.

“Ini tindak lanjut dari kesepakatan antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia yang ditandatangani di Bali beberapa waktu lalu,” ujar Ryamizard. (Ihs/Pol/Gol/ PhilStar/Inquirer.net/X-4)

POLITIK

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

3

Tarmizi Karim Fokus pada Kemiskinan BAKAL Calon Gubernur Aceh Tarmizi Karim yang diusung NasDem menjanjikan program yang fokus memberantas kemiskinan jika terpilih pada Pilkada Aceh 2017.

Selain NasDem, partai lain yang mendukung ialah Partai Golkar, PPP, PKPI, Hanura, dan PDI Perjuangan.

“Kita ingin kemiskinan di Aceh menurun,” terangnya saat ditemui dalam acara Silaturahim Nasional Masyarakat Aceh Serantau, di Jakarta, kemarin.

Saat ini sekitar 18% masyarakat Aceh berada di dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu, Tarmizi akan berfokus dalam pembenahan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Saya juga ingin bangkitkan kembali khazanah Aceh lewat pembangunan ekonomi. Kita lihat industri kerajinan di Aceh tinggi sekali,” Tarmizi menjelaskan.

Ia menilai kelemahan pemerintah Aceh saat ini ada dalam cara menangani tata kelola pemerintahannya, terutama pemanfaatan dana.

Pemanfaatan dana yang tidak efektif selama ini yang kemudian menyebabkan kemiskinan di Aceh masih tinggi. Kendati demikian, ia yakin ada program-program yang bagus dari pemerintah Aceh saat ini yang bisa dilanjutkan di pemerintahan yang akan datang.

Ketua Umum Masyarakat Aceh di Jakarta Paguyuban Taman Iskandar Muda Surya Darma menambahkan, dalam pilkada nanti, Aceh bisa mendapatkan pemimpin yang jujur, tepercaya, dan amanah dalam mengemban tugasnya.

Harapan senada pun diutarakan Ketua Panitia Pelaksana Silaturahim Nasional Masyarakat Aceh Serantau Banta Umar B Alwy.

“Calon Gubernur Aceh ialah orang yang mampu mengelola Aceh. Bagaimana mengelola aset daerah. Juga, gubernur nanti bisa membawa Aceh ke arah yang lebih baik,” tandasnya.

(Nur/P-2)

DINASTI POLITIK: Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti (tengah) bersama (dari kiri) pengamat politik Tepi Indonesia Jeirry Sumampouw, pengamat politik Perludem Fadli Ramadhani, pengamat politik Kopel Sumsel Syamsuddin Alimsyah, dan pengamat politik ICW Ade Irawan menjadi pembicara dalam diskusi publik membahas dinasti politik di Jakarta, kemarin. Mereka menilai dinasti politik hanya akan merusak penjaringan kaderisasi parpol untuk diusung sebagai calon kepala daerah dan cenderung tidak kredibel.

MI/SUSANTO

Parpol Langgengkan Dinasti Politik Pola dinasti politik rentan korupsi dan merusak kaderisasi partai. Golkar diduga jadi yang paling kuat memelihara sistem ini.

ARIF HULWAN

K

ENDATI hak politik keluarga petahana dilindungi perundangan, mestinya tetap ada pertimbangan etika dari partai politik dalam mengusung calon pemimpin daerah di Pilkada 2017.

Pola dinasti politik macam itu rentan korupsi dan merusak kaderisasi partai. Partai Golkar diduga jadi yang paling kuat me-

melihara sistem ini.

“Dinasti politik ini harus ditolak parpol meski tidak dilarang UU. Ini terbukti jadi ajang korupsi,” kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) yang juga penulis buku Dinasti Banten Ade Irawan.

Sistem itu mengakibatkan, pertama, kerentanan terhadap pelanggaran hukum. Penyebabnya dinasti politik memungkinkan adanya orang besar di belakang layar.

Penjabat kepala daerah yang biasanya anak mantan kepala daerah sebelumnya tak lebih berkuasa daripada orangtua yang mengatur berbagai proyek di daerah tersebut.

Hasil penelitian Ade di Banten mengungkap banyaknya permainan proyek dari keluarga Ratu Atut Chosiyah yang menduduki berba-

gai jabatan di Provinsi Banten dan kabupaten di provinsi itu. Proses tender hanya kedok untuk memuluskan kemenangan beberapa perusahaan keluarga.

Berbagai kasus hukum dinasti politik di antaranya korupsi Atut dan sang adik Tubagus Chaeri Wardana di Banten. Korupsi Fuad Amin (mantan Bupati Bangkalan) yang juga ayah Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad dan kasus narkoba Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi yang juga anak mantan Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya.

Akibat kedua rusaknya sistem kaderisasi partai. Keluarga petahana biasanya menawarkan keluarga mereka kepada partai untuk dicalonkan sebagai pengganti.

Parpol yang memang memerlukan pendanaan dan akses kepada

kekuasaan serta mobilisasi akan tergiur dengan potensi kemenangan itu.

Peneliti Perludem Fadli Ramdhanil mengakui penegakan hukum pemilu di Indonesia belum bisa menutup celah penyelewenga n.

Pengawasan pemilu masih terbatas pada tahapan kampanye sementara transaksi sudah terjadi jauh hari sebelum tahapan pemilu.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengatakan kepastian jumlah daerah yang terjebak dalam dinasti politik di Pilkada 2017 masih harus menanti pendaftaran pasangan calon, 21-23 September.

Dari potensinya, setidaknya ada tiga daerah, yakni, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Selatan. Pengusung terbanyak dinasti

politik ialah Partai Golkar.

Tepis Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Jawa I Agun Gunandjar Sudarsa menepis adanya rekrutmen calon pemimpin dari keluarga petahana yang penuh transaksional di partainya. Ia mencontohkan pengusungan Andika Hazrumy, putra Atut, sebagai bakal calon wakil gubernur di Banten sudah melalui mekanisme internal partai.

“Ini bukan sebuah proses yang tiba-tiba muncul begitu saja. Apa orang seperti itu, ada keinginan, lalu harus ditolak hanya karena anak dari seorang pemimpin parpol?” cetus Agun. (P-2)

arif_hulwan @mediaindonesia.com

PILKADA

4

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

Tata Ulang Alokasi Kursi dan Dapil Alokasi kursi di setiap provinsi sebaiknya ditetapkan berdasarkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu, bukan berdasarkan jumlah penduduk.

NURIMAN JAYABUANA

P

EMERINTAH dan DPR diharapkan segera membahas RUU Pemilu yang merupakan kodifikasi tiga UU bidang politik, yakni UU tentang Pemilu Legaislatif, UU Pemilu Presiden, dan UU Penyelenggaran Pemilu. Undang-Undang Pemilu yang dihasilkan DPR dan pemerintah tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Salah satu poin krusial dari UU itu ialah alokasi kursi DPR dari tiap daerah pemilihan (dapil).

Menurut Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, August Mellaz, penyesuaian alokasi kursi DPR dan jumlah dapil merupakan agenda utama. Pasalnya, penyesuaian alokasi kursi dan dapil merupakan cara efektif untuk menyederhanakan keterwakilan di parlemen.

“Sudah empat kali kita menyelenggarakan pemilu, selalu banyak dapil yang punya masalah ketimpangan keterwakilan. Tapi ada pembiaran terhadap kesalahan alokasi kursi antara dapil yang satu dan dapil yang lain. Akhirnya pe-

milu malah jauh dari proporsional,” ujar August di Jakarta, kemarin.

Ketimbang meningkatkan ambang batas parlemen, kata dia, pengurangan alokasi kursi berdampak lebih positif. Beda halnya dengan peningkatan ambang batas parlemen yang bisa menyampingkan aspek keterwakilan dalam demokrasi karena suara parpol yang gagal memenuhi ambang batas otomatis hangus.

Bila terjadi penyesuaian alokasi kursi dan dapil, imbuhnya, akan berdampak kian mendekatkan legislator dengan konstituen. Ia menyarankan perlu penetapan ulang alokasi kursi di dapil yang mengacu pada data sensus penduduk terakhir.

Di samping itu, August menawarkan gagasan penetapan alokasi

kursi sesuai hasil pemilu. “Biasanya alokasi kursi DPR ditetapkan sebelum pemilu, kalau alternatif ini sebaliknya. Besar kecilnya alokasi kursi tiap provinsi didasarkan pada tinggi rendahnya tingkat partisipasi dalam pemilu.”

Langkah itu, sambungnya, bisa menjadi insentif pemecut yang teruji bagi parpol supaya makin gencar memobilisasi massa untuk meningkatkan partisipasi pemilih. “Bukan seperti sekarang, biar partisipasi pemilu rendah, tidak berpengaruh apa pun pada alokasi kursi di sana,” paparnya.

Anggota Komisi II DPR dari F-PDIP Arif Wibowo mengungkapkan salah satu agenda utama RUU Pemilu ialah perampingan jumlah parpol.

“Itu yang diinginkan. Salah satu caranya dengan membatasi alokasi

kursi di dapil. Misalnya, maksimal delapan kursi per dapil,” ujarnya.

Arif menyadari konsekuensinya tentu secara alamiah bakal ada parpol yang kehilangan kesempatan mengamankan kursi di dapil tertentu. “Tapi di sisi lain, aspek keberimbangan kursi dapat tercapai. Itu kami sudah simulasi dan hitung,” jelasnya.

Namun, ia mengatakan dalam konteks perpolitikan di Indonesia tidak bisa begitu saja menerapkan pendekatan kebijakan yang langsung bersifat strategis. “Itu sangat bergantung pada sejauh mana tarikmenarik kepentingan parpol melalui fraksi-fraksi di DPR,” tukasnya.

Dua putaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat meminta KPU DKI Jakarta

mengantisipasi kemungkinan pilkada berlangsung dalam dua putaran.

“Jika yang muncul hanya dua pasangan calon, memang cukup sekali putaran. Tapi kalau lebih dari dua, harus diantisipasi,” pinta anggota KPU Pusat Hasyim Asyari saat pencanangan Pemilihan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta 2017 di Lapangan Banteng, Jakarta, kemarin.

Dia menyebutkan DKI Jakarta dan beberapa daerah otonom memiliki ketentuan yang berbeda dengan daerah lain. Di daerah lain, pasangan terpilih di putaran pertama bila meraih 30% suara plus satu. Di DKI, pasangan terpilih pada putaran pertama bila mengantongi 50% suara plus satu. (P-3)

nuriman @mediaindonesia.com

Figur Cawagub Ikut Jadi Penentu DIREKTUR Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha menyebutkan setidaknya ada tiga faktor yang memengaruhi seorang calon Gubernur DKI Jakarta dapat memenangi persaingan di Pilkada 2017. Faktor pertama, figur bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub).

“Kalau melihat Jakarta, faktor figur akan dilihat rekam jejak, kebijakan politik, dan karakter politiknya yang tegas dan santun,” ujar Hanta di dalam diskusi bertajuk Sinema Politik Pilkada DKI, di Jakarta, Sabtu (17/9).

Ia berpendapat di pilkada DKI, figur calon wakil gubernur memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap keterpilihan pasangan calon.

Faktor kedua, sebut Hanta, faktor mesin politik. Mesin itu bisa berupa kader partai, media sosial, dan relawan. “Ketiga, analisis demografi pemilih juga memberi peran.”

Hanta Yudha

MI/PANCA

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta berpendapat Tri Rismaharini (Risma), jika jadi diusung PDIP di Pilkada DKI Jakarta, akan sangat kompetitif dan menjadi lawan berat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, partai politik harus mengha-dirkan calon-calon terbaik versi partai masing-masing. Siapa pun yang terpilih, rakyat yang akan diuntungkan.

Hanta juga memprediksi Pilkada DKI Jakarta 2017 akan diikuti 3-4 pasangan calon. Poros pertama yang sudah pasti ialah pendukung Basuki Purnama alias Ahok. Kemudian poros PDIP dengan 28 kursi di DPRD Jakarta bisa maju sendiri tanpa koalisi.

Poros ketiga, koalisi Gerindra dan PKS yang makin intim dan sudah menelurkan pasangan Sandiaga Uno-Mardani Ali Sera. Yang keempat ialah poros Demokrat PPP, PKB, dan PAN, yang mungkin terjadi karena perpecahan di Koalisi Kekeluargaan setelah Gerindra dan PKS sepihak menentukan pasangan calon.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan akan memberikan jawaban seputar pencalonannya sebagai bakal cagub di Pilgub Jakarta 2017 pada saat menit-menit terakhir pendaftaran.

“Aku juga akan menjawab last minute bersedia atau tidaknya tergantung nanti. Jadi enggak sekarang jawabnya,” ujar Risma yang kini kerap berkunjung ke Jakarta menghadiri agenda PDIP itu.

KPU DKI Jakarta akan membuka pendaftaran pasangan cagub dan cawagub pada Rabu (21/9) hingga Jumat (23/9). (Nov/ Ant/P-1)

SOSIALISASI PILKADA DKI JAKARTA: Maskot pilkada DKI Jakarta berpose saat peluncuran sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta, kemarin. KPU Jakarta menargetkan tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 15 Februari 2017 di atas 70%.

ANTARA/ROSA PANGGABEAN

Masyarakat Gugat PKPU ke Mahkamah Agung

Parpol Ramai-Ramai Ungkap Calon di Jawa Tengah

GUGATAN uji materi terhadap peraturan KPU (PKPU) yang membolehkan terpidana hukuman percobaan menjadi calon kepala daerah segera dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA). Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan UU Pilkada yang melarang narapidana menjadi calon kepala daerah.

“Draf gugatannya sedang difinalisasi.

Tinggal didaftarin aja ke MA. Mudah-mudahan sebelum Rabu (21/9) karena PKPU ini bertentangan dengan UU di atasnya,” kata peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdhanil, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan tidak sejalan dengan Pasal 7 huruf g UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Perludem, lanjutnya, akan bergabung bersama sejumlah organisasi untuk menjadi penggugat dalam bentuk badan hukum. Ia meyakini pihaknya memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat PKPU. “Karena kami concern dalam melakukan penelitian, riset, menyuarakan, memantau, serta memberikan rekomendasi demi pencalonan dan pilkada yang demokratis, adil, tanpa keberpihakan. Kami merasa

MENJELANG pembukaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah, partai politik beramai-ramai memunculkan bakal calon yang dijagokan di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dimulai dengan Partai NasDem yang sudah terlebih dahulu menyatakan bakal mengusung pasangan bakal calon, yakni untuk Kota Salatiga pasangan Yuliyanto-Muh Haris, Kabupaten Jepara pasangan Subroto-Nur Yahman, dan Kabupaten Banjarnegara pasangan Hadi Supeno-Heni Nur Widayati.

Untuk empat daerah lain, yaitu Brebes, Pati, Cilacap, dan Batang, NasDem masih mengMI/DEPI GUNAWAN godoknya.

“Partai NasDem masih BERI DUKUNGAN: Ketua DPW Partai NasDem Jabar Saad Mustofa terus menggodok bakal (tengah) menyerahkan surat keputusan (SK) dukungan kepada calon yang belum direkopasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Atty Suhartimendasi. Namun, dalam Ahmad Zulkarnaen, di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (14/9). Di Jawa waktu dekat rekomendasi Tengah, sejumlah parpol mulai mendeklarasikan calon mereka untuk akan segera dikeluarkan pilkada serentak mendatang. setelah penggodok-an selesai,” kata Ketua DPW Partai NasDem Jawa Tengah.

Dari 52 daerah di Jawa dan Sumatra yang Tengah, Setya Maharso, kemarin.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan melaksanakan pilkada, lanjut Nusron juga telah memberikan rekomendasi untuk Wahid, hanya 38 kader internal yang ditujuh daerah yang bakal menggelar pilkada usung. Kemudian, dari 56 daerah pilihan di Sumatra dan Jawa, Partai Golkar menargetserentak di Jawa Tengah.

Bakal calon yang diusung meliputi pa- kan dapat memenangi 65% suara.

Partai Gerindra juga telah memberikan sangan Izda-Priyanti (Brebes), Subroto-Nur Yahman (Jepara), Haryanto-Syaiful Arifin rekomendasi dukungan kepada lima pa(Pati), Tatto Suwarto Pamuji-Syamsul Aulia sangan bakal calon kepala daerah yang akan Rachman ( Cilacap), Yulianto-Muh Haris diusung pada Pilkada 2017 di Jawa Tengah.

(Salatiga), Budhi Sarwono-Syamsudin (Ban- Mereka ialah Yuliyanto-M Haris (Salatiga), jarnegara), dan Wihaji-Larfan Pancaputranto Subroto Nuryahman (Jepara), HaryantoSaiful Arifin (Pati), Frans Lukman Bambang (Batang).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Sutanto (Cilacap), dan Hadi Supeno-Heni Nur Jawa dan Sumatra DPP Partai Golkar Nus- Widayati (Banjarnegara).

“Rekomendasi untuk lima pasang calon ini ron Wahid mengatakan empat pasangan di antaranya ialah petahana meskipun bukan merupakan amanah yang harus dijalankan dan dimenangkan,” kata Ketua DPD Partai kader Golkar.

“Partai Golkar akan mengusung bakal Gerindra Jawa Tengah Abdul Wachid.

Dalam upaya memenangi pasangan yang calon, meskipun mereka bukan kader, pembangunan yang dicapai berhasil serta di- diusung, ujar Abdul Wachid, Partai Gerindra cintai rakyat, maka Golkar akan memberikan telah mengintruksikan seluruh struktur dukungan,” kata Nusron seusai penyerahan partai untuk bekerja sama dengan tim rekomendasi ke DPD Partai Golkar Jawa pemenangan. (AS/P-1)

dirugikan dengan itu,” jelas Fadli.

Dalam gugatan, pihaknya akan meminta majelis hakim mempercepat putusan karena hasil gugatan tersebut akan menjadi dasar bagi pelaksanaan Pilkada 2017. “Ini mengejar waktu pendaftaran pasangan calon pada 21-23 September nanti,” tegasnya.

Keputusan cepat oleh hakim memiliki yurisprudensi, yakni ketika Mahamah Konstitusi (MK) memutus dalam hitungan jam sejak gugatan didaftarkan. Ketika itu MK memutus gugatan pasangan capres-cawapres Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto pada Pemilu 2009 soal KTP yang dapat digunakan sebagai bukti untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT. Urgensi waktu tahapan pemilu menjadi pertimbangannya.

Semenara itu, juru bicara MA Suhadi menyatakan pihaknya tidak bisa memastikan apakah akan memutus secara cepat atau tidak. Pasalnya, itu semua bergantung pada majelis yang akan menangani permohonan uji materi tersebut. “Itu bergantung pada majelis yang menangani,” terangnya.

Selain itu, imbuh Suhadi, tergantung kapan pemohon mengajukan permohonan uji materi ke MA. “Perlu diketahui bahwa semua perkara yang masuk ke MA merupakan prioritas bagi MA.” (Kim/Nur/P-3)

ANTARA/RISKY ANDRIANTO

DEKLARASI BAKAL CALON BUPATI BEKASI: Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Sa’duddin (kedua dari kiri) dan Ahmad Dhani (kedua dari kanan), bersama pimpinan partai pengusung berfoto bersama saat deklarasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin. Pasangan tersebut diusung PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

HUKUM

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

5

Sosialisasi Kebangsaan Tangkis Radikalisme PEMAHAMAN nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa menjadi kunci untuk menghindari radikalisme, sikap intoleransi, dan keributan antarsuku. Namun, upaya itu juga harus didukung setiap pemangku kepentingan.

“Pada nilai-nilai luhur itu tidak ada tempat untuk radikalisme.

Orang kalau sudah memahami nilai-nilai kita, Pancasila dan pilar-pilar kebangsaan kita, tidak akan seperti itu,” ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan di Padang, Sumatra Barat, kemarin.

Menurut Zulkifli, implementasi nilai-nilai kebangsaan belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

Sosialisasi tidak lagi melibatkan sejumlah pihak lain, seperti bupati, pemerintah provinsi, dan pihak kementerian. Padahal, dibutuhkan upaya menyeluruh untuk membudayakan dan menjaga nilai-nilai tersebut di masyarakat.

“Saya sudah menyampaikan ke Bapak Presiden agar sosialisasi kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa itu diteruskan, juga bupati, gubernur, presiden, sekolah, medianya, semua. Baru kita terhindar dari intoleran, radikalisme, keributan suku. Itu yang ditekankan,” tutur Zulkifli.

Saat ini, Zulkifli mencontohkan, sejumlah nilai yang tertuang di Pancasila, seperti musyawarah dan mufakat di masyarakat, justru terus tergerus.

“Hasil jajak pendapat, survei yang mengatakan musyawarah mufakat masih dijunjung hanya 1,6%. Sisanya mengatakan tidak musyawarah mufakat lagi,” jelas Zulkifli.

Begitu pula dalam mewujudkan keadilan sosial. Dari survei tersebut, lanjut Zulkifli, 96% masyarakat yang menjadi responden menganggap peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial menurun.

“Cuma 4% yang menganggap meningkat,” jelasnya.

Minimnya pengamalan dari pilar-pilar kebangsaan menjadi salah satu alasan radikalisme begitu mudah untuk masuk ke kampus-kampus. Begitu pula dengan sejumlah peraturan daerah yang masih dianggap diskriminatif.

“Kalau betul-betul ditanamkan rasa kebangsaan ini, enggak ada yang namanya sikap intoleran dan radikal,” pungkas Zulkifli.

(Nic/P-1)

Farizal Berperan Multifungsi Kejati Sumbar siap mengambil tindakan terhadap Jaksa Farizal yang diduga bertindak di luar tugas, pokok, dan fungsinya. tangan (OTT) dalam beberapa waktu terakhir dan menjaring nama-nama ELAKU penyuapan kepada dari berbagai latar belakang profesi Ketua DPD Irman Gusman, seperti penegak hukum peradilan, politikus, dan kepala daerah. yakni Xaveriandy Sutanto, Pengacara Irman Gusman, Tommy ternyata juga memberikan Singh, menilai ada kejanggalan dasuap kepada jaksa penuntut umum lam kasus korupsi yang melibatkan di Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, klienya. “Kasus suap ini hanya Rp100 Farizal.

“Xaveriandy diduga memberikan juta. Menurut saya ini lucu karena uang kepada Farizal untuk memban- sehari-hari di tasnya saja ada lebih tu meringankan perkara gula impor dari Rp100 juta,” ujar Tommy.

Menurutnya, jumlah uang yang tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) di Sumbar yang melibatkan disita tersebut terbilang kecil dan bukan kelas dari seorang Irman.

Xaveriandy,” ujar komisoner KPK Dia juga menjelaskan pihak keAlexander Marwata.

Farizal merupakan jaksa di Kejati luarga bahkan tidak tahu isi dari Sumbar yang multifungsi, yakni se- bingkisan tersebut. Setelah petugas bagai penasihat hukum, menyiapkan KPK datang dan dibuka, baru diketapembelaan, serta mengatur saksi hui bahwa bingkisan tersebut berisi uang. “Namanya dalam perkara terserekomendasi, tidak but. KPK telah mene“Xaveriandy mengikat, bisa dijatapkan Farizal sebagai lankan atau tidak. tersangka. Dari tamemberikan uang Tapi masalahnya ada ngan tersangka, KPK kepada Farizal untuk uang, yang menumenyita uang suap sebesar Rp365 juta. meringankan perkara rut keluarga masih tanda tanya.’’

Awalnya KPK megula impor tanpa SNI.” nyelidiki kasus yang berhubungan dengan Sesuai prosedur Alexander Marwata distribusi gula impor Wakil Ketua KPK Komisioner KPK yang tak ber-SNI. BeLaode M Syarief melakangan diketahui berkaitan dengan ngatakan Irman Gusman sudah IG (Irman Gusman). menerima uang suap Rp100 juta.

Irman bersama dengan Xaveriandy Pernyataan Laode tersebut membandan istrinya, Memi, sudah ditetapkan tah pernyataan Irman yang menjadi sebagai tersangka dalam kasus reviral di media sosial, yang menyatakomendasi kuota gula impor untuk kan KPK terlalu cepat menetapkan wilayah Sumatra Barat. Xaveriandy status tersangka. merupakan Direktur Utama CV Se“Apa yang dilakukan KPK sesuai mesta Berjaya atau SB yang bergerak dengan SOP (prosedur operasi standalam bidang impor gula. dar) dan perundangan yang berlaku.

Lembaga swadaya masyarakat GeBahkan direkam secara profesional rakan Lawan Mafia Hukum (GLMH) oleh penyidik KPK.” Sumatra Barat mengapresiasi KPK Kejati Sumatra Barat akan mendayang mengusut dugaan suap kepada lami dugaan keterlibatan Farizal. aparat penegak hukum.

“Perlu penelusuran terlebih da“Karena hal tersebut ikut membanhulu terkait dengan permasalahan tu terciptanya proses hukum yang ini. Sebelum mengambil tindakanbenar dan bersih,” kata Koordinator tindakan selanjutnya, sesuai dengan GLMH Sumatra Barat Miko Kamal di arahan pimpinan,” kata Kepala Seksi Padang, Sabtu (19/9).

Penerangan Hukum Kejati Sumbar Hal yang sama juga disampaikan Yunelda di Padang, akhir pekan lalu.

Koordinator LSM Integritas Arief (Ant/YH/P-2) Paderi. Arief mencatat KPK telah melakukan belasan operasi tangkap cahya@mediaindonesia.com

C AHYA M ULYANA

P MI/ARYA MANGGALA

SUAMI-ISTRI PENYUAP: Tersangka penyuap Ketua DPD RI Irman Gusman, Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi, berjalan keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/9). Mereka diduga melakukan suap terkait dengan pengurusan kouta gula impor.

BNN tidak Tahu soal Pencopotan CCTV di Ruang Freddy TIM internal Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menyelidiki informasi terkait dengan kesaksian gembong narkoba Freddy Budiman yang disampaikan Haris Azhar perihal permintaan petugas BNN untuk mencopot CCTV di ruang tahanan Freddy di LP Nusakambangan.

Hasil penyelidikan tim internal tidak menemukan adanya permintaan untuk mencopot CCTV di ruang Freddy. Hasil itu didapati setelah tim memeriksa beberapa orang, di antaranya eks Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan Liberti Sitinjak, petugas LP, serta penyidik BNN. Kabag Humas BNN Kombes Slamet Pribadi menjelaskan informasi adanya penyidik BNN ke LP Nusakambangan pada 2014 bukan berhubungan dengan Freddy, melainkan untuk mengembangkan kasus yang lain. Kasus itu berhubungan dengan salah satu napi sindikat narkoba Solo yang berada di LP Nusakambangan.

“Tidak ada hubungan sama sekali dengan Freddy. Itu keterangan dari petugas LP (Nusakambangan) yang dikuatkan catatan buku absensi,” jelas Slamet saat dihubungi, kemarin.

Tak hanya itu, Slamet menjelaskan kedatangan penyidik BNN ke Nusakambangan bukan pada hari libur Kenaikan Isa Almasih seperti yang dikatakan Sitinjak. “Itu pada jam dinas (hari kerja), bukan hari libur,” katanya.

Sebelumnya, dalam pemeriksaan di kantor BNN pada Agustus 2016 lalu, Sitinjak menyebutkan penyidik BNN datang LP Nusakambangan pada hari libur Kenaikan Isa Almasih. Sitinjak membenarkan ada permintaan pihak BNN untuk mencopot CCTV. Namun, permintaan itu tidak disampaikan langsung kepada Sitinjak, tetapi ke stafnya di LP Nusakambangan.

Slamet menegaskan tim internal BNN hanya menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan ‘nyanyian’ Freddy yang disampaikan Haris

soal pencopotoan CCTV. “Nanti hasilnya secara lengkap akan disampaikan Pak Buwas (Komjen Budi Waseso, Kepala BNN),” ujarnya.

Pada 16 September, Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Freddy Budiman merilis hasil investigasi yang secara umum menyatakan ocehan bandar narkoba yang dieksekusi pada 29 Juli 2016 itu tidak terbukti.

TPF Kasus Freddy menyatakan tidak menemukan fakta yang mendukung testimoni Freddy Budiman seperti yang dirilis Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar di media sosial dalam artikel berjudul ‘Cerita Busuk dari Seorang Bandit’.

Dalam testimoninya kepada Haris, Freddy menyebut ada aparat BNN dan Polri yang ikut terlibat dalam kejahatan. Freddy, antara lain, mengaku menyetor uang Rp450 miliar ke aparat BNN dan Rp90 miliar ke pejabat Polri.

(Mal/P-3)

KOLOM PAKAR

6

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

Mengapa Perlu 3 Calon dalam Pilgub DKI Jakarta ELAKSANAAN pemilihan gubernur DKI semakin mendekat.

Masa pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI juga mendekati tenggat. Namun, kepastian tentang nama-nama calon definitif yang akan bertarung dalam pemilihan pada Februari 2017 itu belum juga terbentuk. Kecuali tentunya nama Gubernur Basuki Tjahaja Purnama/Ahok sebagai petahana yang sejak jauh hari telah muncul dan hingga kini mendominasi bursa pencalonan karena tingkat popularitas dan elektabilitasnya paling tinggi.

Ada beberapa skenario dukungan partai politik yang mungkin untuk pencalonan Pilgub DKI itu. Ahok sejauh ini sudah mendapatkan lampu hijau dari H a n u ra y a n g memiliki 10 kursi di DPRD DKI, Partai Golkar dengan 9 kursi, dan Partai NasDem 5

Philips Vermonte Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta kursi. Dengan 24 kursi itu, Ahok sudah mengamankan dukungan melalui jalur partai politik yang mensyaratkan minimal 22 kursi.

Calon penantang Ahok yang sudah mendeklarasikan diri tetapi belum mendaftar ialah Sandiaga Uno, yang didukung Partai Gerindra, yang disebut akan berpasangan dengan Mardani Ali Sera dari PKS. Dengan jumlah kursi Partai Gerindra sebanyak 15 dan PKS 11, tentu pasangan ini juga telah relatif aman untuk mencalonkan diri.

Walaupun dinamika politik masih akan bergerak sedemikian rupa hingga batas akhir pencalonan pada 23 September nanti, Ahok dan calon penantangnya yang sudah mendeklarasikan diri, Sandiaga Uno, sudah mewarnai diskusi publik dan pemberitaan media. Tampak sementara ini akan ada dua pasang calon yang akan bertarung.

Akan tetapi, beberapa partai toh masih belum memutuskan calon mereka. PDIP yang menguasai 28 kursi di DPRD DKI bisa secara sendiri ataupun bersama partai lain mencalonkan pasangan. Demikian pula Partai Demokrat (PD), PPP, PKB, dan PAN yang masing-masing memiliki 10, 10, 6, dan 2 kursi juga bisa bergabung untuk mencalonkan pasangan secara bersama atau bergabung dengan partai lain.

Ahok mungkin menjadi politikus yang paling memusingkan lawan-lawan politiknya.

Ahok ‘dikeroyok’ ramai-ramai, tetapi tingkat dukungannya relatif tetap tinggi. Ketika rancangan undang-undang pilkada tengah dibahas pertengahan tahun ini, lawan-lawan politik Ahok berusaha memasukkan pasal-pasal untuk memperberat persyaratan dukungan bagi calon dari jalur independen, jalur yang ketika itu tengah diupayakan para pendukung Ahok.

Dinamika pemilihan gubernur di DKI nyaris memperberat syarat pencalonan bagi seluruh calon independen dalam pilkada di seluruh Indonesia. Ini menandai betapa berpengaruhnya dinamika politik di Jakarta bagi daerah lain. Di sisi lain, ini juga menjadi penanda betapa politik kita masih teramat Jakartasentris, sesuatu

yang bertolak belakang dari spirit desentralisasi yang berjalan sejak 1999.

Dua skenario minimalis Dengan gambaran di atas, paling tidak ada dua skenario pencalonan yang mungkin terjadi. Skenario pertama ialah terdapat empat calon pasangan gubernur dan wakil gubernur.

Pasangan pertama mungkin dicalonkan secara sendiri oleh PDIP. Survei terakhir oleh lembaga Poltracking memperlihatkan bahwa Wali Kota Surabaya Risma disebut memiliki tingkat elektabilitas yang berpeluang untuk bertarung sepadan dengan Ahok. PDIP tampaknya mengalkulasi banyak hal untuk pencalonan Risma.

Peluangnya cukup, tetapi kehadiran Risma di Surabaya juga menjadi isu penting. Ibaratnya, benteng kuat PDIP di Surabaya bisa melemah bila Risma bertarung di Jakarta, dan kalah.

Pasangan kedua ialah Sandiaga Uno dengan cawagub Mardani Ali Sera, yang tentu masih mungkin pula berubah mengikuti dinamika politik yang makin cepat berubah, dengan dukungan Gerindra dan PKS. Pasangan ketiga ialah petahana Gubernur Ahok yang sudah dideklarasikan Hanura, Partai Golkar, dan Partai NasDem. Pasangan keempat mungkin akan muncul dari PPP, PD, PKB, dan PAN, bergantung pada keberanian keempat partai ini. Partai Demokrat adalah partai yang terlalu berhati-hati. Pada Pilpres 2014 lalu mereka tidak mencalonkan seorang pun walaupun telah menggagas konvensi pemilihan calon presiden sejak 2013.

Akibatnya, PD kehilangan momentum menjaga ‘warisan’ pemerintahan SBY selama 10 tahun lamanya. Mungkin kejadian itu akan diingat dalam percaturan politik Indonesia sebagai sebuah anomali di saat partai yang berkuasa selama 10 tahun memilih sikap sebagai penonton dalam pemilu yang seharusnya masih bisa dipertarungkan.

Dalam pilgub DKI kali ini, menurut survei Poltracking tadi, bahkan nama Anies Baswedan mantan a Mendikbud yang dulu diundang Partai Demokrat untuk mengikuti konvensi itu disebut sebagai memili l ki elektabilitas cukup baik walaupun masih terpaut cukup jauh dari petahana, di kisaran 10%an. Ak k an tetapi, Partai Demokrat dan SBY tentu tidak akan pernah lupa dari pengalaman mereka sendiri bahwa ketika SBY mulai mencalonkan diri pada pemilihan presiden pertama kalinya pada 2004, elektabilitasnya m enurut berbagai survei kala itu bahkan tidak mencapai 10%. Namun, dengan kamp a ny e y a n g disiplin, taktis, dan tertib, pil-

SENO

pres langsung pertama itu bisa dim menangi.

Skenario kedua ialah tiga pasan ng calon akan bertarung. PDIP mencalonkan petahana Ahok bersama Hanura, PG, dan Partai NasDem. N Jumlah kursi menjadi 52 kursi, jumla ah yang akan menstabilkan dukungan politik sek kiranya Ahok terpilih kembali. Calon kedua iallah pasangan yang dicalonkan Gerindra dan PK KS, yaitu Sandiaga Uno dan Mardani Ali Sera a. Tantangan terbesar bagi pasangan ini ialah tid dak ada di antara keduanya yang pernah meme egang jabatan eksekutif di pemerintahan, baik di d pusat maupun daerah. Sementara itu isu Ja akarta nyaris sepenuhnya ialah mengenai publlic policy dan public service delivery. Risma disebut sebagai lawan yang bisa bertarung lebih h berimbang dengan Ahok karena ia adalah wali kota yang berhasil, menguasai seluk-beluk birokrasi b dan kebijakan publik.

Pasangan ketiga ialah pasangan n yang mungkin dicalonkan bersama--bila mere eka bersetuju-oleh PD, PPP, PKB, dan PAN. Satu benang merah dari keempat partai ini ialah mereka m dekat dengan kelompok Islam yang berorientasi b kebangsaan. PD mengklaim diriinya sebagai partai nasionalis religius. Keemp pat partai ini harus bisa menemukan calon ya ang bisa mewakili gambaran tentang Islam yang y moderat dan modern.

Kebisingan Pilgub DKI Jakartta sejauh ini mengkhawatirkan karena narasi yang y dikemukakan baik oleh pendukung atau upun lawanlawan politik Ahok ialah persoalan karakter pribadi dan atribut primordial. Bahwa B Ahok ialah petahana keturunan Tiongh hoa dan nonmuslim menjadi target serangan n utama dari lawan-lawannya.

Kebisingan ini menandai skism ma yang mendalam dan tidak selesai mengenai hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas m kita.

Akibat dari fokus pada karakter pribadi dan atribut primordial ini, kedua kelom mpok itu meniadakan dialog. Pendukung Ahok k akan menuding penyerangnya sebagai rasialiis, sedangkan lawan politik Ahok senantiasa me emanfaatkan sentimen primordial bahwa Ahok adalah wakil kelompok minoritas.

Situasi ini harus diatasi karen na beberapa alasan. Pertama, Jakarta adalah h barometer politik nasional. Apabila Jakarta,, sebagai ibu kota, dengan tingkat pendidikan dan d ekonomi warganya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rata-tata daerah lain di seluruh Indonesia masih terjebak pada isu primordiial yang tidak rasional, apa yang akan terjadi pad da daerah lain di Indonesia?

Kedua, persoalan Jakarta, dan pa ada dasarnya juga semua daerah lain di Indo onesia ialah persoalan lintas etnik dan lintas agama. Persoalannya ialah mengenai kebija akan publik.

Misalnya, banjir, wabah demam m berdarah, dan kemacetan bukan persoalan yang mendera hanya etnik tertentu atau penganut agama tertentu. Persoalan-persoalan itu u merupakan perhatian semua warga. Birokrassi harus menjadi rasional. Alokasi sumber daya untuk menghadapi masalah-masalah tadi haru us dipastikan dibebaskan dari favoritisme terhad dap kelompok etnik atau agama tertentu, dibe ebaskan dari jebakan pandangan mayoritas ata au minoritas.

Mantan Mendikbud Anies Baswe edan pernah mengonseptualisasikan persoalan n ini dengan baik: bahwa Republik ini bukan didirikan d untuk melindungi mayoritas, bukan n juga untuk melindungi minoritas. Republik in ni berdiri untuk melindungi dan menyejahterrakan warga negara Indonesia, apa pun su ku ataupun agamanya. Kebijakan publik da an birokrasi modern, sebagaimana pernah disebut sosiolog M x Weber, harus rasional. Apalagi untuk JaMa karta, ibu kota negara yang sema akin modern dan kosmopolitan.

Ketiga, dalam kaitan ini menjad di penting untuk memiliki lebih dari dua passangan calon yang bertarung. Pertarungan di antara hanya dua pasangan calon nyaris bisa dipastikan akan melibatkan kampan nye hitam. Kedua pasangan calon yang bertarung akan menggunakan semua isu ya ang mungkin bisa digunakan untuk mem mobilisasi dukungan, termasuk sentim men-sentimen primordial. Apalagi d alam waktu kampanye menjelang g pemilihan yang teramat pendek.

Adanya tiga calo n akan menetralisasi kemungk kinan itu karena pada dasarn nya pemilih menolak pandang gan ekstrem.

Pemilih Indonesia, termasuk Jakarta, pada dasarn nya berkarakter moderat. Karen na itu, penting bagi partai-partai politik p untuk memastikan bahw wa calon yang mereka ajukan iala ah calon yang memiliki track reccord baik dalam hal governa ance . Sebab, bila pasanga an calon yang akan terca antum dalam kertas suarra nanti ialah pasangan calon yang baik, yang g akan diuntungkan ialah i warga DKI siapa pun pemenangn nya kelak, karena mereka akan memillih salah satu dari r semua alternatif calon n yang baik.

BEDAH EDITORIAL

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

7

EDITORIAL

Editorial @

17 September 2016

Saatnya Ubah Tabiat

Mengakhiri Tabiat Defensif

T

ABIAT buruk institusi penegak hukum di negara ini ialah bersikap defensif terutama manakala ada laporan anggota mereka terlibat pelanggaran hukum. Sikap itulah yang dipertontonkan institusi penegak hukum dalam menanggapi informasi dari Koordinator Kontras Haris Azhar. Haris Azhar menulis di media sosial bahwa gembong narkoba Freddy Budiman menceritakan kepadanya ihwal anggota Polri, BNN, dan TNI yang menerima suap dari jaringan pengedar narkoba.

Celakanya, Polri, BNN, dan TNI justru berupaya memidanakan Haris Azhar. Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan jauh-jauh hari sebelum Tim Pencari Fakta (TPF) menyelesaikan tugas menyatakan tidak ada anggotanya yang menerima suap dari bandar narkoba. Itulah bentuk sikap defensif institusi penegak hukum kita.

Polri memang kemudian membentuk TPF. Namun, harus diakui, TPF terbentuk atas desakan publik. Berharap aparat proaktif membentuk TPF bak pungguk merindukan bulan, ibarat menunggu Godot. Celaka pula, anggota TPF Effendi Gazali mencetuskan adanya keterlibatan jaksa. Anggota TPF lainnya, Hendardi, mengatakan pernyataan Effendi bersifat pribadi dan prematur.

Kita pun bertanya-tanya, bukankah Freddy Budiman yang telah dieksekusi mati itu menyebut keter-

libatan anggota Polri, BNN, dan TNI, bukan jaksa?

Apakah pernyataan Effendi itu bukan semacam pengalihan tuduhan dari tadinya yang diduga terlibat ialah Polri, BNN, dan TNI, menjadi kejaksaan?

TPF mesti menjawab semua pertanyaan itu.

Di sisi lain, berbicara soal defensif versus proaktif, kita mengapresiasi Jaksa Agung M Prasetyo yang berencana membentuk TPF untuk mengungkap informasi ihwal jaksa yang kata Effendi Gazali menerima duit dari pengedar narkoba. Kita mengapresiasi karena, ketika institusi penegak hukum lain bersikap defensif, Kejaksaan Agung justru bersifat proaktif.

Jaksa Agung tidak melaporkan Effendi Gazali atau TPF ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Kejaksaan Agung bahkan berencana meminta Effendi, juga Hendardi dan Haris Azhar, menjadi anggota TPF. Jaksa Agung juga tidak buru-buru membantah mentah-

mentah keterlibatan anggotanya. Jaksa Agung bahkan menegaskan akan menindak keras jika kelak TPF menemukan bukti keterlibatan anggotanya.

Berulang kali dalam forum ini kita sampaikan bahwa kejahatan narkoba yang masuk kategori kejahatan luar biasa memerlukan cara-cara luar biasa pula dalam memberantasnya.

Cara-cara luar biasa itu antara lain sikap proaktif aparat penegak hukum. Sikap proaktif disebut cara-cara luar biasa karena aparat penegak hukum kita terbiasa bersikap defensif.

Sikap proaktif memperlihatkan institusi penegak hukum punya niat baik membersihkan institusi mereka dari kaki tangan kotor bandar narkoba. Tanpa niat baik seperti itu, pemberantasan narkoba bakal gagal karena mustahil membersihkan lantai dengan sapu kotor.

Sikap defensif dengan melaporkan pemberi informasi juga akan menghambat pemberantasan narkoba. Masyarakat kelak malas melaporkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, terlebih yang melibatkan aparat, karena khawatir akan dikriminalisasi.

APAKAH tim independen TPF kasus Freddy Budiman sudah bekerja profesional? Apa hasilnya tidak buram?

081245797xxx PERIKSA saja rekening-rekening gendut yang sudah terlihat, dari mana uang tersebut?

085742729xxx Pak Jokowi, saya mohon pemberantasan korupsi dan narkoba sampai ke akar-akarnya. Habisi mereka

FORUM

semua.

085697698xxx PADA dasarnya orang yang jujur dan keras menyuarakan kebenaran selalu dibenci di manamana. Itulah ‘hebatnya’ manusia abad ini, lupa pada nilai-nilai keadilan yang diamanahkan Sang Pencipta.

08128287xxx

Kirimkan tanggapan dan komentar Anda melalui: SMS INTERAKTIF 0811140772 Senin-Sabtu, 07.05 WIB di Metro TV ONLINE metrotvnews.com FACEBOOK Harian Umum Media Indonesia

JANGAN percaya dengan penuntasan kasus almarhum Freddy Budiman karena temuan TPF yang ada sekarang hanya mencari kambing

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

hitam, tapi tidak menangkap satu pun yang menjadi beking narkoba.

Padahal apa yang disampaikan Haris Azhar sudah sangat jelas.

087886980xxx SEMOGA Kapolri dan Panglima TNI tidak gagal mendidik bawahan dalam kasus Freddy Budiman.

081513532xxx

DI daerah-daerah juga banyak beredar

Hasil TPF sudah Diduga HASIL kerja TPF sudah diduga pasti tak ada temuan yang berarti. Hal itu disebabkan jauh sebelumnya Kapolri sudah mengatakan aparat Polri tidak terlibat. Jadi, sebenarnya TPF tidak perlu dibentuk. Tabiat defensif mendahului kerja TPF. Selama tabiat defensif masih dipelihara, republik ini tak akan maju. Apalagi, kalau tabiat ini dimiliki aparat penegak hukum, semakin rusaklah negeri ini.

Kletus Apeliling

Jangan Terburu-buru MUSTAHIL kalau tidak ada keterlibatan segelintir anggota penegak hukum. Tidak ada asap kalau tak ada api. Sebaiknya jangan buru-buru mengklaim diri sebagai lembaga yang bersih karena semua bisa saja terjadi.

Dedi Anwar

Cek Rekening KALAU aparat penegak hukum tidak baik, dalam kondisi apa pun, bahkan mau kiamat sekali pun, tetap saja jelek. Mereka tetap saja memeras. Cek rekening mereka, kalau sampai rekening jumlahnya miliaran pasti dari hasil memeras.

Menak Siregar

Rakyat Butuh Contoh yang Baik HAL terpenting menurut saya tindak tegas dan pecat polisi yang melanggar.

Rakyat butuh polisi yang profesional dan memberikan contoh yang baik.

08123963xxx

SUDAH saatnya aparat mengubah diri dengan meninggalkan tabiat lama yang merusak citra dan memulainya dengan membuka diri tanpa ada yang ditutupi. Bangsa ini rindu akan keteladanan perilaku biar negara bertambah maju.

Nopiar Makawaru

narkoba, sumbernya disebut-sebut aparat.

081288668xxx TINDAK tegas dan pecat polisi yang terlibat dalam pelanggaran hukum agar uang negara tidak rugi.

08123963xxx JANGAN ada lagi polisi di daerah yang menjadi beking kejahatan dan tindak kekerasan.

08123963xxx RAKYAT mendukung pemerintah untuk membongkar semua kejahatan narkoba dan korupsi serta memiskinkan koruptor.

085792865xxx

Tunggu Kelanjutannya TINGGAL menunggu saja bagaimana kelanjutan masalah ini. Apakah memang aparat keamanan yang defensif ataukah Kontras yang hanya menyebarkan isu tidak benar. Yang pasti rakyat cuma bisa menduga-duga saja.

Brahmana Aditya

Percuma Berharap SEMOGA Tuhan segera memberikan petunjukNya kepada rakyat mana sebenarnya yang terbaik untuk bangsa ini. Percuma berharap kepada mereka yang hanya memperlihatkan arogansi diri saja.

Soeparto

Kirimkan komentar Anda atas tema: Waspada perubahan cuaca ekstrem (19 - 24 September 2016) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Masyarakat Indonesia harus proaktif dan membantu pemerintah memerangi radikalisme.

Seluruh bangsa harus bersatu agar tidak ada lagi teror di negeri kita. Berikut komentar pembaca.

CELEBRATING ANNIVERSARY

SANTIKA INDONESIA HOTELS & RESORTS

Harus Cerdas dan Proaktif Perangi Radikalisme

I

NDONESIA merupakan negeri yang kaya dengan kearifan lokal. Kearifan lokal yang berbeda ini sangat terawat dan terpelihara. Itu tak mengherankan karena kekayaan tersebut menjadi daya tarik dan ciri khas tersendiri yang menarik minat orang asing.

Namun, kekayaan itu sering sekali dicederai radikalisme yang menyebar di tengah masyarakat Indonesia. Sentimen antarsuku dan agama kerap menjadi akar munculnya permasalahan di Indonesia.

Belum lagi berbagai ketimpangan dan kesenjangan sosial yang terjadi akibat pembangunan yang tidak merata, yang suka tidak suka menimbulkan ketidakpuasan di dalam diri segelintir masyarakat.

Tidak mengherankan sejak awal Indonesia merdeka hingga sekarang, berbagai macam gerakan radikalisme selalu mengancam keutuhan dan ketahanan negara.

Berbagai gerakan yang muncul baik yang berafiliasi terhadap agama tertentu maupun kedaerahan sering merongrong pemerintahan negara kita. Pemerintah

seakan-akan belum bisa memiliki solusi yang tepat untuk mengatasi gerakan radikalisme. Bahkan, pemerintah tak jarang menggunakan opsi kekerasan untuk menghadapi radikalisme di Indonesia. Pemerintah seakan-akan enggan mendengarkan akar permasalahan dari munculnya gerakan radikal. Tak mengherankan permasalahan gerakan radikal tidak akan pernah selesai dan selalu tumbuh sumbur di Indonesia.

Namun, permasalahan radikalisme tidak hanya diselesaikan pemerintah.

Masyarakat perlu membantu dan proaktif dalam permasalahan tersebut.

Jika masyarakat Indonesia masa bodoh dan malah bergabung dengan gerakan radikal tersebut, sama saja mereka ikut membantu menghancurkan negara dan Pancasila. Simbol kebinekaan hanya tinggal sejarah dan cita-cita serta perjuangan para pendiri bangsa akan sia-sia. Mereka pasti akan merasa malu dan menangis jika melihat bangsa yang mereka perjuangkan dengan darah dan air mata

malah dirusak tindakan radikalisme.

Agar masalah tersebut tidak terjadi, sebagai penerus perjuangan, kita harus cerdas dan proaktif. Kita jangan mau dicekoki paham-paham radikal yang berkembang dan harus bersikap kritis terhadap doktrin-doktrin yang mengarah radikalisme.

Jika di lingkungan kita tercium gerakan yang mengarah ke radikalisme, sebaiknya laporkan itu kepada pihak berwajib.

Masyarakat Indonesia ialah masyarakat yang cerdas dan kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengarah radikalisme. Saya sebagai generasi penerus berharap kita harus bersikap saling toleran dan menghargai.

Buang semua ego sektoral dan membantu pemerintah memerangi radikalisme.

Saya juga berharap pemerintah selalu mendengarkan dan menindaklanjuti keluh-kesah masyarakat.

Clemens Dimas CW Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma

DISCOUNT UP TO

FREE BREAKFAST & FREE WIFI

Exclusive discount for

BCA Credit Card Holders

Booking period: 2 SEPTEMBER - 31 OCTOBER 2016

Stay period:

SANTIKA IMPORTANT PERSON Members

2 SEPTEMBER - 31 MARCH 2017

Book now

www.santika.com/santika35 and direct to hotels (walk-in) *TERMS & CONDITIONS APPLY

Memperkuat Rasa Persatuan

R

ADIKALISME dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme bisa juga diartikan sebagai sikap ekstrem dalam aliran politik, dan semuanya dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Karena itulah, radikalisme harus dihapuskan dari seluruh belahan dunia, termasuk dari Indonesia karena telah membuat kekacauan dan penderitaan bagi orang banyak.

Sering kita mendengar tindakan radikal yang dilakukan orang-orang tertentu yang mengatasnamakan agama tertentu dan membuat orang lain menderita. Mereka melakukan tindak kekerasan dan teror dengan mengatasnamakan agama. Padahal, mereka sesungguhnya merupakan orang-orang yang tidak mengerti agama dengan benar.

Mereka yang bertindak radikal itu tidak memiliki pemahaman agama yang luas dan benar. Akibatnya, apa yang mereka lakukan jauh menyimpang dari

ajaran agama.

Mereka menganggap orang yang berbeda dengan mereka ialah musuh.

Padahal, perbedaanlah yang menyatukan bangsa kita, Indonesia. Karena itulah, sebagai bangsa Indonesia, kita harus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Jangan ada lagi teror yang muncul di negeri ini. Kita harus bersama memerangi tindakan radikal dan teror tersebut.

N Khairunissa Depok

RESERVATION CENTER

2700027

BALI - JAVA - MALUKU - NUSA TENGGARA - KALIMANTAN - SULAWESI AND SUMATERA

A Company of

INTERNASIONAL

8

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

GNB Harus Siap Hadapi Tantangan Global

AFP/YOUSSEF KARWASHAN

SERANGAN AS: Tentara pemerintah Suriah melintas di antara bangunan yang rusak di Al-Farafira, Aleppo, Suriah, Jumat (16/9). Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Suriah karena melakukan serangan terhadap basis pasukan Suriah. Sejumlah jet tempur milik pasukan koalisi AS menyerang basis pasukan Suriah yang berada di Deir al-Zor.

Gencatan Senjata Suriah Goyah

WAKIL Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla mengatakan negaranegara anggota Gerakan Nonblok (GNB) harus mampu dan siap menghadapi berbagai tantangan pada abad ke-21.

“Saya perlu menegaskan bahwa terdapat kebutuhan mendesak bagi Gerakan Nonblok untuk melakukan reformasi internal. Reformasi dibutuhkan agar GNB siap dalam menghadapi tantangan abad ke-21,” ujar Jusuf Kalla dalam Konferensi Tingkat Tinggi GNB seperti yang dilaporkan wartawan Media Indonesia Christian Dior dari Venezuela, kemarin.

Menurut Kalla, tantangan utama GNB saat ini bukan lagi perang dingin, melainkan ketidakmerataan dan kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggota, juga konflik internal dan konflik antaranggota GNB. Untuk menghadapi tantangan di abad ke-21, Wapres RI menilai anggota GNB perlu menegakkan kembali prinsip dan nilai-nilai dasar gerakan itu serta memperhatikan realitas yang ada saat ini.

“Prinsip dan nilai-nilai dasar GNB masih sangat relevan, dan jika diterapkan secara benar, akan memberikan keberhasilan bagi GNB dalam menghadapi berbagai tantangan di abad ke-21 dan mencapai visi,” ujar Kalla.

Kalla juga mengatakan GNB perlu memfokuskan kerja sama dalam beberapa aspek di masa yang akan datang. Ia menekankan bahwa kerja sama multilateralisme harus tetap menjadi fokus GNB. Oleh karena itu, kata Kalla, peningkatan kontribusi GNB di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya dalam mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai, harus ditingkatkan.

Tidak hanya itu, Kalla pun menyinggung persoalan Palestina. Ia menyerukan agar GNB memberikan dukungan penuh kepada kemerdekaan negara Palestina, termasuk proses perdamaian antara Israel dan Palestina dalam mewujudkan solusi bagi kedua negara. Sementara itu, sejumlah pemimpin negara menghadiri KTT ke-17 Gerakan Nonblok di Pulau Margarita, Venezuela. (Antara/Ihs/I-3)

Rusia menilai AS melanggar gencatan senjata yang disepakati bersama dan mendesak Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat.

INDAH HOESIN

J

ET-JET tempur pasukan pimpinan Amerika Serikat (AS) menewaskan 62 tentara Suriah dan lebih dari 100 orang terluka dalam serangan udara pada Sabtu (17/9). Serangan tersebut mendapat kecaman dari Suriah dan sekutu mereka, Rusia, bersamaan dengan tengah dilaksanakannya gencatan senjata.

Rusia memprotes keras serangan udara pasukan koalisi pimpinan AS terhadap pasukan Suriah. Pasalnya, pasukan Suriah tengah bertempur dengan kelompok pemberontak Islamic State (IS). Rusia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar pertemuan darurat.

Serangan pasukan koalisi terjadi ketika hubungan diplomatik antara Rusia dan AS membaik bersamaan dengan pelaksanaan gencatan senjata dan sebagai titik awal untuk mengakhiri pertumpahan darah di Suriah.

Militer Rusia mengatakan dua pesawat F-16 dan dua jet A-10 memasuki wilayah udara Suriah dari Irak dan langsung membombardir. “Pesawat perang dari koalisi internasional antijihadis meluncurkan empat serangan udara terhadap pasukan Suriah yang dikepung IS di pangkalan udara militer Deir Ezzor,” ujar Rusia dalam sebuah pernyataan.

Kelompok Observatorium Hak Asasi Manusia (HAM) Suriah menyebut 83 tentara tewas akibat serangan koalisi AS tersebut. Lebih dari 100 orang juga dilaporkan terluka.

Membela diri Otoritas AS pun membela dan bereaksi atas tuduhan Rusia. Departemen Pertahanan AS mengatakan serangan udara pasukan koalisi menargetkan kelompok radikal IS. Namun, mungkin serangan itu justru menyasar posisi tentara Suriah. “Pasukan koalisi percaya mereka menyerang IS,” ujar sebuah pernyataan dari pihak Pentagon.

Pentagon telah meminta pasukan koalisi menghentikan serangan udara

setelah ada protes dari Rusia. Pemerintah ‘Negeri Paman Sam’ mengatakan tengah menyelidiki insiden tersebut.

Meski demikian, AS tetap menolak memenuhi keinginan Rusia untuk menggelar pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan PBB. “Jika kami menetapkan bahwa kami memang menyerang personel militer Suriah, itu tidak disengaja oleh kami.

Kami tentu menyesali dengan adanya korban tewas,” ujar Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB Samantha Power kepada wartawan pada Sabtu (17/9) malam waktu setempat.

Power menyebut permintaan Rusia yang meminta pertemuan darurat sebagai aksi bergaya penuh moralisme.

Ia menegaskan seharusnya Rusia justru mendesak pertemuan dengan rezim Suriah demi perdamaian di wilayah negara tersebut.

Berbeda dengan sikap AS, Dubes Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, menuding AS telah melanggar perjanjian

“Ini datang dari masalahmasalah yang dihadapi AS di Suriah. Mereka belum memisahkan bagian kelompok oposisi yang sehat (moderat) dan kelompok teroris.”

Vladimir Putin Presiden Rusia gencatan senjata dengan membombardir tentara Suriah. Ia menegaskan serangan itu pertanda buruk terkait dengan kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Rusia dan AS. Militer Rusia memandang serangan pasukan koalisi pimpinan AS turut memperburuk situasi di Suriah. AS dinilai harus bertanggung jawab jika gencatan senjata yang dimulai sejak Senin (12/9) lalu gagal.

“Situasi di Suriah semakin memburuk,” ujar Vladimir Savchenko, jenderal militer Rusia.

“Dalam 24 jam terakhir, jumlah serangan meningkat tajam termasuk 55 serangan di posisi pemerintah dan penduduk sipil yang menewaskan 12 orang,” ujar Savchenko.

Sebagai pendukung pemerintah Presiden Bashar al-Assad, Presiden Rusia Vladimir Putin mempertanyakan komitmen AS terkait dengan terganggunya gencatan senjata. Washington, tegasnya, jangan mempersiapkan ‘elemen-elemen teroris’ untuk melawan pasukan pemerintah Suriah.

“Ini datang dari masalah-masalah yang AS hadapi di Suriah. Mereka (AS) belum memisahkan bagian kelompok oposisi yang sehat (moderat) dan kelompok teroris,” tegas Putin yang tengah dalam perjalanan menuju Kirgizstan. (AFP/AP/I-3)

indah.hoesin@mediaindonesia.com

AP/MOHAMED ELRAAI

ASET DIBEKUKAN: Hossam Bahgat (tengah), pendiri lembaga HAM Egyptian Initiative for Personal Rights, meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Pidana Kairo, Mesir, Kamis (24/3).

Penguasa Mesir Bungkam Aktivis HAM

A

KSI dan gerak kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi sulit menemukan ruang di negara junta militer. Selain para aktivis kerap diintimidasi, kegiatan mereka dipersempit dan dibungkam.

Mesir yang dipimpin mantan panglima militer Abdel Fattah al-Sisi telah menerapkan tangan besi bagi kelompok aktivis pembela HAM dan demokrasi. Pemerintah yang dipimpin tokoh kudeta itu terus mengekang kelompokkelompok tersebut.

Pada Sabtu (17/9) waktu setempat, pemerintah berkuasa melalui pengadilan mengambil keputusan yang mencederai kedaulatan rakyat. Pihak pengadilan menyatakan membekukan aset lima aktivis dan tiga organisasi nonpemerintah dengan alasan telah menerima dana asing tanpa seizin pemerintah.

Keputusan yang dikeluarkan pengadilan tersebut sekaligus membuka jalan bagi proses pidana terhadap para aktivis. Mereka bakal dengan mudah dijerat melakukan tindakan yang merugikan kepentingan nasional dengan ancaman hukuman penjara 25 tahun hingga seumur hidup.

Salah satu dari kelima aktivis yang mengalami pembekuan aset ialah Gamal Eid. Eid dikenal sebagai kritikus vokal terhadap Presiden Mesir Abdel-Fattah alSisi.

“Kita tahu dari awal kasus ini berbau politik dan tujuannya ialah balas dendam terhadap lembaga nonpemerintah yang telah mengungkap pelanggaran negara,” ujar Eid yang menjapat Ketua Jaringan Informasi HAM Arab yang berbasis di Kairo, Mesir.

Nasib serupa dialami mantan Direktur Inisiatif Mesir untuk Hak Pribadi, Hossam Bahgat. “Hari ini ialah pertanda bahwa dakwaan kriminal mungkin akan segera terjadi,” ujar Bahgat kepada kantor berita Reuters.

Pihak Amnesti Internasional menilai pengadilan Mesir melaksanakan taktik tahu malu untuk membungkam aktivis HAM. “Kami menyerukan putusan tidak adil ini harus dibatalkan dengan segera,” ujar Philip Luther dari Amnesti Internasional dalam sebuah pernyataan.

(Aljazeera/Ihs/I-3)

AMERIKA SERIKAT

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

9

Warga Kulit Hitam Diminta Dukung Hillary Capres Demokrat Donald Trump pernah mengatakan bahwa presiden kulit hitam AS gagal membuat Amerika maju dan berkembang.

THOMAS HARMING SUWARTA

P

RESIDEN Amerika Serikat (AS) Barack Obama secara gamblang meminta warga kulit hitam Amerika untuk memilih calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, pada pemilihan presiden (pilpres) November mendatang.

Bahkan, Obama yang berdarah campuran kulit putih dan hitam itu secara pribadi menganggap sebagai ‘penghinaan personal’ jika komunitas Afrika-Amerika tersebut tidak memberikan suara mereka kepada Clinton.

Dalam pidatonya di hadapan Kongres Komunitas Afrika pada Sabtu (17/9) malam, Obama mengatakan akan merasa dilecehkan jika komunitas Afrika-Amerika tidak menghentikan Donald Trump yang menghadapi Hillary Clinton dalam pilpres.

“Komunitas Afrika-Amerika tidak boleh beranggapan bahwa suara mereka sama sekali tidak penting dan berkata tidak penting siapa yang kami pilih,” ujar Obama.

Presiden AS yang saat masa kanak-kanak pernah tinggal di Menteng, Jakarta, itu juga menyinggung upaya Trump baru-baru ini untuk menjangkau pemilih kulit hitam.

Obama menilai Trump sebagai sosok

yang menentang hak-hak sipil dan kesetaraan, serta sama sekali tidak menghormati kalangan buruh.

Menurut Obama, isu-isu yang penting bagi warga komunitas AfroAmerika yang diperjuangkan Obama bisa saja berantakan apabila Donald Trump menjadi presiden AS. “Pastikan juga bahwa Anda semua terdaftar dan ikut memberikan suara,” tegas dia.

Obama juga menyinggung Trump yang baru-baru ini berupaya mendapat simpati dari pemilih kulit hitam. Trump, kata Obama, sedang berada pada satu titik pengetahuan terendah yang bahkan tidak pernah ada dalam pengalaman orang-orang kulit hitam Amerika.

“Artinya, dia menginginkan sebuah pengetahuan kewarganegaraan termasuk kisah tentang perbudakan, dan kami mempunyai museum yang bisa dia kunjungi sebagai pembelajaran,” kata Obama.

“Di sana kami akan mendidik dia,” papar Obama yang akan mengakhiri jabatan sebagai presiden tahun ini.

AFP/CHRIS KLEPONIS

DESAK PILIH HILLARY CLINTON: Presiden AS Barack Obama (kiri) didampingi Ibu Negara Michelle Obama tiba di panggung saat Kongres Komunitas Afrika-Amerika di Washington DC, Sabtu (17/9). Dalam pidatonya, Obama mengatakan dia akan merasa sangat terhina jika warga kulit hitam memilih Donald Trump.

Pada kesempatan yang sama Hillary Clinton juga meminta pemilih Amerika untuk membantu melindungi warisan Presiden Obama dan memperingatkan visi yang berbahaya dan memecah belah yang bisa datang dari lawannya dari Partai Republik, Donald Trump.

Clinton mengatakan pemilu mendatang akan menjadi pilihan penting bagi negara Amerika. “Ini bukan tentang promosi lapangan golf atau akta kelahiran, ini tentang siapa yang akan berjuang untuk mereka yang sering terlupakan dan tentu masa depan anak-anak kita,” ucap Clinton.

“Kita membutuhkan ide-ide dan bukan penghinaan. Kita ingin ada sebuah rencana nyata untuk membantu Amerika di masyarakat yang akan datang, yaitu masyarakat yang tidak berprasangka dan paranoia,” tegas mantan Menteri Luar Negeri AS tersebut. (AP/I-3)

Bela Obama Mungkin, Obama mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu mengacu pada sebuah wawancara Trump dengan sebuah stasiun televisi pada 2015. Saat itu, Trump menegaskan bahwa bahkan presiden kulit hitam pertama AS pun tidak melakukan ‘apa-apa’ untuk warga AfrikaAmerika.

“Kondisi mereka justru lebih buruk saat ini,” kata pria yang kini berusia 70 tahun tersebut saat itu. Trump menilai kepemimpinan Obama tidak memberi kontribusi yang berarti bagi AS.

Putin Dukung Donald Trump PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyampaikan dukungannya kepada salah satu calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun, dia tidak mau menyebut secara eksplisit nama capres asal Partai Republik tersebut.

“Kami dengan sangat hati-hati menyaksikan apa yang terjadi di AS, dan kami tentu saja melihat dengan simpati kepada yang secara terbuka mengatakan pentingnya membangun hubungan dengan Rusia atas dasar kesetaraan,” ujar Putin kepada wartawan dalam sebuah konferensi yang ditayangkan di televisi, kemarin.

Pernyataan Putin tersebut ialah kiasan yang jelas ditujukan kepada Trump. Mantan agen KGB (Badan Intelijen Uni Soviet) itu

thomas@mediaindonesia.com

menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Trump. Bahkan, pria kuat Rusia tersebut, menilai lebih terlihat sebagai pemimpin jika dibandingkan dengan Presiden AS Barack Obama.

Setali tiga uang, Trump juga memuji sang Presiden Rusia. Namun, para pemimpin Barat yang notabene sekutu AS, mengecam pujian pengusaha realestat tersebut kepada Putin. Alasannya, kebijakan Putin di Ukraina dan Suriah sangat bertentang dengan kebijakan AS. Rival Trump dalam pemilu presiden, Hillary Clinton, turut mengecam kedekatan Trump dengan pemimpin negara yang seteru AS tersebut. Apalagi, bocornya e-mail Hillary terkait dengan kebijakannya saat menjabat menteri luar

negeri (menlu) diduga dilakukan para peretas dari Rusia.

Sejauh ini, Putin dan Trump belum terlihat bertemu secara di depan publik. Namun, pemimpin Rusia tersebut memiliki riwayat ketegangan dengan Clinton ketika menjabat sebagai Menlu AS. Putin bahkan menuduh Clinton ikut campur dalam Pemilihan Presiden Rusia pada 2012.

Pemerintahan Putin yang memasuki periode ketiga kali ini telah pula ditandai dengan maraknya anti-AS melalui media pemerintah Rusia. Sejumlah upaya dilakukan untuk membasmi pengaruh AS di Rusia, termasuk pelarangan beberapa LSM Amerika dan menghentikan adopsi anak-anak Rusia oleh orang Amerika. (AFP/ Ihs/I-3)

PLAZA ASIA, 2nd FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 59 JAKARTA 12190 Telepon : (62) (21) 51401122 Fax : (62) (21) 51401212 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Disajikan dalam rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2016, 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013 (Disajikan dalam rupiah) ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Kas yang dibatasi penggunaannya Piutang dagang Pihak berelasi Pihak ketiga Piutang lain-lain - pihak ketiga Persediaan Uang muka Biaya dibayar di muka Pajak dibayar di muka

JUMLAH ASET LANCAR ASET TIDAK LANCAR Aset tetap - neto Taksiran tagihan pajak Aset pajak tangguhan - neto Aset tidak lancar lainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET

30 JUN 2016 66.401.419.849 13.739.361.002 114.356.820.812 1.439.201.071 140.486.224.749 26.006.635.105 2.081.048.028 13.826.077.393

378.336.788.009 426.483.199.180 8.657.718.196 20.802.399.808 3.714.888.321

459.658.205.505

837.994.993.514

31 DES 2015 107.598.435.920 170.269.200 9.392.444.370 84.907.907.140 282.612.956 108.659.590.967 18.501.717.810 187.639.673 12.023.166.803

341.723.784.839 393.331.492.683 9.519.416.057 14.998.877.523 4.910.677.608

422.760.463.871

764.484.248.710

31 DES 2014 125.050.843.516 170.269.200 10.018.783.880 99.108.175.396 3.564.467.738 111.766.911.295 26.680.108.288 501.735.149 2.635.413.050

379.496.707.512 250.714.045.211 8.508.076.790 12.624.684.612 1.632.996.494

273.479.803.107

652.976.510.619

1 JAN 2014/ 31 DES 2013 91.980.401.088 5.097.025.165 133.097.747.125 1.021.502.397 88.932.449.912 16.902.120.339 216.231.920 1.221.402.344

338.468.880.290 149.864.271.873 2.920.166.310 8.330.156.653 413.895.004

161.528.489.840

499.997.370.130

30 JUN 2016

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek Utang dagang Pihak berelasi Pihak ketiga Utang pajak Pembiayaan musyarakah jangka pendek Utang lain-Lain Pihak berelasi Pihak ketiga Uang muka penjualan Beban masih harus dibayar Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Pembiayaan al-musyarakah Pembiayaan konsumen Sewa pembiayaan JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Pembiayaan al-musyarakah Pembiayaan konsumen Sewa pembiayaan Liabilitas imbalan pascakerja Utang tidak lancar lainnya - pihak berelasi JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG JUMLAH LIABILITAS

31 DES 2015

31 DES 2014

1 JAN 2014/ 31 DES 2013

13.180.000.000

23.711.873.357

12.440.000.000

12.189.000.000

4.520.681.927 135.581.406.719 2.720.562.469 156.257.939.570

34.531.463 82.674.180.879 4.867.209.823 120.538.330.255

74.067.878 73.649.382.478 12.852.645.564 112.387.798.685

74.505.783.00 80.570.953.138 16.301.697.279 129.482.337.020

536.480.000 5.113.871.254 2.026.555.754 14.955.471.175

4.641.776.232 7.257.652.004 424.519.467 10.446.102.515

272.662.172 11.166.147.200 74.488.905 11.352.591.796

1.000.000.000 6.287.798.428 9.000.000 5.826.103.124

21.501.223.123 473.292.713 -

43.213.417.969 455.508.838 152.276.700

22.000.620.306 653.774.550

1.852.499.440 852.842.692

356.867.484.704

298.417.379.502

256.924.179.534

254.446.736.904

70.862.515.834 1.033.782.071 52.853.418.669 5.624.611.030

71.856.321.875 1.274.980.796 43.223.515.848 5.624.611.030

44.349.520.308 152.283.900 38.310.853.568 5.624.611.030

16.693.047.903 806.058.330 28.337.138.824 5.624.611.030

130.374.327.604 487.241.812.308

121.979.429.549 420.396.809.051

88.437.268.806 345.361.448.340

51.460.856.087 305.907.592.991

EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Modal Saham - nilai nominal Rp 100 per Saham Modal Dasar 3.400.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 936.530.894 saham pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 serta 865.736.394 saham pada tanggal 31 Desember 2013 Tambahan modal disetor - neto Saldo Laba Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan nonpengendali

93.653.089.400 24.962.034.524 172.560.398.555 291.175.522.479 59.577.658.727

93.653.089.400 24.962.034.524 162.311.089.576 280.926.213.500 63.161.226.159

93.653.089.400 24.962.034.524 132.773.829.030 251.388.952.954 56.226.109.325

86.573.639.400 4.718.519.524 71.715.300.063 163.007.458.987 31.082.318.152

JUMLAH EKUITAS

350.753.181.206

344.087.439.659

307.615.062.279

194.089.777.139

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

837.994.993.514

764.484.248.710

652.976.510.619

499.997.370.130

30 JUN 2016

30 JUN 2015

PENJUALAN NETO

KETERANGAN

704.182.958.454

657.154.214.362

1.362.245.580.664

1.480.764.903.724

BEBAN POKOK PENJUALAN

Tambahan Modal Disetor

Modal Saham

Saldo awal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 (sebelum disajikan kembali) Dampak penyesuaian atas penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) Saldo awal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 (setelah disajikan kembali) Penambahan setoran modal saham

Saldo Laba

Kepentingan Non Pengendali

Jumlah

Jumlah Ekuitas

86.573.639.400

4.718.519.524

77.711.044.070

169.003.202.994

32.121.011.516

201.124.214.510

-

-

(5.995.744.007)

(5.995.744.007)

(1.038.693.364)

(7.034.437.371)

86.573.639.400

4.718.519.524

71.715.300.063

163.007.458.987

31.082.318.152

194.089.777.139 27.322.965.000

7.079.450.000

20.243.515.000

-

27.322.965.000

-

Kepentingan nonpengendali dari pendirian Entitas Anak

-

-

-

-

12.000.000.000

12.000.000.000

Dividen tunai

-

-

(11.653.397.254)

(11.653.397.254)

-

(11.653.397.254)

Laba tahun 2014

-

-

75.881.654.977

75.881.654.977

14.212.708.617

90.094.363.594

Penghasilan komprehensif lain tahun 2014

-

-

(3.169.728.756)

(3.169.728.756)

(1.068.917.444)

(4.238.646.200)

Saldo 31 Desember 2014

93.653.089.400

24.962.034.524

132.773.829.030

251.388.952.954

56.226.109.325

307.615.062.279

Kepentingan nonpengendali dari pendirian Entitas Anak 2015

-

-

-

-

7.350.000.000

7.350.000.000

Dividen Tunai

-

-

(11.238.370.730)

(11.238.370.730)

-

(11.238.370.730)

Laba tahun 2015

-

-

41.654.139.191

41.654.139.191

(1.503.570.570)

40.150.568.621

Penghasilan komprehensif lain tahun 2015

-

-

(878.507.915)

(878.507.915)

1.088.687.404

210.179.489

Saldo 31 Desember 2015

93.653.089.400

24.962.034.524

162.311.089.576

280.926.213.500

63.161.226.159

344.087.439.659

Saldo 1 Januari 2015

93.653.089.400

24.962.034.524

132.773.829.030

251.388.952.954

56.226.109.325

307.615.062.279

Kepentingan nonpengendali dari pendirian Entitas Anak 2015

-

-

-

-

7.350.000.000

7.350.000.000

Laba periode 2015

-

-

16.431.832.997

16.431.832.997

(1.391.438.185)

15.040.394.812

Penghasilan komprehensif lain periode 2015

31 DES 2014

(616.331.960.943)

(576.385.125.283)

(1.187.246.973.889)

(1.291.253.009.672)

LABA KOTOR Beban penjualan Beban umum dan administratif Pendapatan (beban) lainnya - neto Laba penjualan aset tetap

87.850.997.511 (21.698.771.824) (42.267.417.945) (1.298.600.580) 168.182.339

80.769.089.079 (25.320.668.441) (32.056.684.852) 4.897.407.301 157.880.208

174.998.606.775 (51.304.410.474) (65.937.473.026) 6.596.040.507 175.855.618

189.511.894.052 (46.526.407.172) (58.577.281.469) 6.226.689.823 30.166.671.781

LABA USAHA Penghasilan bunga Beban bunga

22.754.389.501 1.195.261.233 (10.423.754.405)

28.447.023.295 1.630.005.528 (8.253.794.229)

64.528.619.400 3.506.247.781 (14.405.013.302)

120.801.567.015 1.466.796.215 (11.364.790.558)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

13.525.896.329

21.823.234.594

53.629.853.879

110.903.572.672

BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO

(3.314.541.168)

(6.782.839.784)

(13.479.285.258)

(20.809.209.078)

LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN

10.211.355.161

15.040.394.810

40.150.568.621

90.094.363.594

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos \ang tidak akan direklasiÀkasikan ke laba rugi Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait

(4.727.484.819) 1.181.871.204

(8.576.922.700) 2.144.230.675

280.239.320 (70.059.831)

(5.651.528.267) 1.412.882.067

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK

(3.545.613.615)

(6.432.692.025)

210.179.489

(4.238.646.200)

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN

6.665.741.546

8.607.702.785

40.360.748.110

85.855.717.394

JUMLAH LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali

12.918.680.538 (2.707.325.376)

16.431.832.997 (1.391.438.185)

41.654.139.191 (1.503.570.570)

75.881.654.977 14.212.708.617

JUMLAH

10.211.355.162

15.040.394.812

40.150.568.621

90.094.363.594

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali

10.249.308.978 (3.583.567.432)

10.791.721.865 (2.184.019.078)

40.775.631.276 (414.883.166)

72.711.926.221 13.143.791.173

6.665.741.546 13,79

8.607.702.787 17,55

40.360.748.110 44,48

85.855.717.394 82,80

JUMLAH LABA PER SAHAM DASAR

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Disajikan dalam rupiah) KETERANGAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Disajikan dalam rupiah)

31 DES 2015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya Pembayaran kas kepada Karyawan dan Lainnya Kas Dihasilkan dari Operasi Penerimaan hasil restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pembayaran pajak penghasilan badan Penerimaan bunga deposito Pembayaran bunga pinjaman Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Perolehan aset tetap Penerimaan dari klaim asuransi Hasil penjualan aset tetap Pengembalian (penempatan) kas yang dibatasi penggunaannya Pembayaran uang jaminan Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan (pembayaran) pembiayaan musyarakah jangka pendek Penerimaan pembiayaan musyarakah jangka panjang Pembayaran pembiayaan musyarakah jangka panjang Pembayaran pinjaman lainnya Penambahan setoran modal saham dari kepentingan nonpengendali Penambahan setoran modal saham Pembayaran dividen tunai Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

30 JUN 2016

30 JUN 2015

31 DES 2015

671.989.164.443 (623.046.834.195) (34.343.772.395) 14.598.557.853 2.668.256.644 (9.476.973.994) 1.195.261.233 (10.482.804.891)

634.404.594.848 (586.870.757.709) (27.845.866.343) 19.687.970.796 4.387.417.748 (17.865.168.870) 1.630.005.528 (8.123.584.408)

1.377.422.218.991 (1.222.199.560.344) (61.513.326.627) 93.709.332.020 4.387.417.748 (24.432.811.781) 3.506.247.780 (14.700.189.285)

1.509.898.205.643 (1.321.800.430.597) (102.589.609.446) 85.508.165.600 1.179.194.590 (33.848.984.710) 1.466.796.215 (10.467.674.466)

(1.497.703.155)

(283.359.206)

62.469.996.482

43.837.497.229

(40.800.037.946) 561.363.636

(55.248.513.440) 160.000.000

(151.521.831.249) 3.148.194.956 191.818.182

(113.489.768.262) 5.971.330.976 40.401.552.728

170.269.200 -

-

-

(170.269.200) (904.405.317)

(40.068.405.110)

(55.088.513.440)

(148.181.818.111)

(68.191.559.075)

25.187.735.958 (22.706.000.887) (375.691.550)

57.769.027.875 (43.267.303.915) (356.926.650)

19.422.404.927 55.147.952.926 (6.428.353.696) (1.776.754.116)

(16.843.538.335) 299.857.058.085 (252.303.464.814) (852.842.572)

-

7.350.000.000 -

7.350.000.000 (10.619.674.247)

12.000.000.000 27.322.965.000 (11.137.080.227)

2.106.043.521

21.494.797.310

63.095.575.794

58.043.097.137

31 DES 2014

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS

(39.460.064.744)

(33.877.075.336)

(22.616.245.835)

33.689.035.291

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN

107.598.435.920

125.050.843.516

125.050.843.516

91.980.401.088

-

-

(5.640.111.132)

(5.640.111.132)

(792.580.893)

(6.432.692.025)

Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas

(1.736.951.327)

2.820.103.540

5.163.838.239

(618.592.863)

Saldo 30 Juni 2015

93.653.089.400

24.962.034.524

143.565.550.895

262.180.674.819

61.392.090.247

323.572.765.066

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN

66.401.419.849

93.993.871.720

107.598.435.920

125.050.843.516

Saldo 1 Januari 2016

Kas dan Setara Kas terdiri dari : Kas Bank Deposito berjangka

4.990.895.381 31.928.493.945 29.482.030.523

21.105.260.745 16.388.610.975 56.500.000.000

3.905.207.464 57.654.411.020 46.038.817.436

8.191.611.352 80.859.232.164 36.000.000.000

Jumlah

66.401.419.849

93.993.871.720

107.598.435.920

125.050.843.516

93.653.089.400

24.962.034.524

162.311.089.576

280.926.213.500

63.161.226.159

344.087.439.659

Laba periode 2016

-

-

12.918.680.538

12.918.680.538

(2.707.325.376)

10.211.355.162

Penghasilan komprehensif lain periode 2016

-

-

(2.669.371.559)

(2.669.371.559)

(876.242.056)

(3.545.613.615)

93.653.089.400

24.962.034.524

172.560.398.555

291.175.522.479

59.577.658.727

350.753.181.206

Saldo 30 Juni 2016

Catatan : • Informasi keuangan di atas dikutip dari laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (member firm PKF International Limited). Sedangkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013 masing-masing diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member firm RSM International) dan KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan, seluruhnya dengan opini wajar tanpa pengecualian.

• Informasi keuangan interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 telah di reviu oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (member firm PKF International Limited).

• Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar pada periode/tahun yang bersangkutan. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta 31 Desember 2015 masing-masing adalah sejumlah 936.530.894 saham dan pada tanggal 31 Desember 2014 sejumlah 916.441.519 saham.

Jakarta, 19 September 2016 S.E & O Direksi PT Sekar Bumi, Tbk.

JAGAT

10

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

ON THIS DAY

PESHAWAR, PAKISTAN

1796: Pidato Washington Diterbitkan

WIKIPEDIA

Tiga Tentara Tewas Diserang

PIDATO perpisahan George Washington ditulis untuk rakyat Amerika Serikat pada akhir masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS. Pidato itu muncul di banyak koran terbitan Amerika, 19 September 1796.

Sebenarnya, Washington tidak menyampaikan pidato, tapi hanya sebuah surat terbuka untuk publik yang diterbitkan dalam bentuk pidato.

Masyarakat Amerika menamakannya ‘pidato perpisahan’ untuk menandai perpisahan sang presiden terhadap pelayanan bagi rakyat di

republik baru tersebut.

Pada 1792, Washington sebenarnya sudah siap-siap berhenti setelah satu kali menjabat Presiden AS. Untuk akhir jabatan tersebut, ia bersama dengan James Madison menulis sebuah pidato perpisahan untuk rakyat AS. Namun, setelah dihadapkan pada keberatan dengan suara bulat dari kabinetnya, Washington setuju melanjutkan kembali masa jabatannya yang kedua sebagai Presiden AS. Pada 1796, Washington menolak masa jabatan ketiga dan ia memulainya dengan naskah pidato yang dibuat sebelumnya.

Washington menulis ulang naskah tersebut untuk disesuaikan dengan permasalahan yang muncul di era politik yang baru..

AP/ANDRES KUDACKI

1926: Stadion San Siro Diresmikan STADION Giuseppe Meazza atau juga dikenal dengan nama Stadion San Siro ialah stadion sepak bola di Milan, Italia. Stadion itu merupakan kandang bagi dua tim Seri A, AC Milan, dan Internazionale SPORT GALLERY Milan.

Dibangun pada 1925 di Distrik San Siro di Milan, yang menjadi sumber nama aslinya, pada 1979 nama stadion itu diubah secara resmi menjadi Giuseppe Meazza untuk menghormati seorang pemain Inter pada 1920-an. Meski begitu, hingga kini bagi para fan AC Milan namanya tetap San Siro. Pada 1987, dalam persiapan untuk Piala Dunia, pemerintah Italia memberikan dana US$30 juta kepada Dewan Kota Milan untuk memodernkan stadion tersebut.

Namun, akhirnya ongkosnya membengkak dua kali lipat.

1941: Leningrad Dibom JERMAN berhasil menembus pertahanan udara Leningrad dan menewaskan lebih dari 1.000 warga Rusia. Pasukan Hitler telah berada di wilayah Soviet sejak Juni 1941. Usaha Jerman untuk mengambil alih Leningrad (dulu St Petersburg) dengan mengerahkan pasukan panser pada Agustus gagal. Hitler ingin menghancurkan kota itu dan menyerahkannya kepada sekutunya, Finlandia, yang saat itu sedang menyerang Rusia dari arah utara.

Namun, Leningrad memiliki pertahanan antitank yang cukup untuk menghalau Jerman.

Pasukan Jerman mengelilingi kota tersebut dengan tujuan memisahkannya dari bagian Rusia yang lain. Serangan udara itu sangat brutal. Pengepungan Leningrad berlangsung selama 872 hari dan mengakibatkan populasi kota tersebut hancur. Lebih dari 650 ribu warga Leningrad tewas pada 1942 akibat kelaparan, penyakit, dan serangan artileri dari pasukan Jerman yang berposisi di luar kota.

19 September | History | BBC | Dok.mi

LEDAKAN DI NEW YORK: Polisi dan petugas pemadam kebakaran bekerja di dekat lokasi ledakan di Distrik Chelsea, Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (17/9). Sebanyak 29 orang terluka akibat ledakan yang terjadi di tempat sampah dan menghancurkan jendela gedung yang berada di dekatnya.

NEW YORK, AS

Ledakan Melukai 29 Orang S

EDIKITNYA 29 orang terluka akibat sebuah ledak an yang terjadi di Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (17/9) malam waktu setempat.

Ledakan yang tepatnya terjadi di 23rd Street and Sixth Avenue di Chelsea, Kota New York, itu diduga berasal dari sebuah peralatan yang eksplosif atau gampang meledak yang berada di dekat sebuah tempat sampah.

Wali Kota New York Bill de Blasio kepada wartawan mengatakan indikasi awal menunjukkan bahwa ledakan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja.

Polisi telah mendapatkan video rekaman di jalan yang menjadi lokasi ledakan. Rekaman itu bisa memberi gambaran terperinci ten-

tang waktu sebelum ledakan terjadi.

Penyidik akan menyelidiki video yang memperlihatkan seseorang yang berada tak jauh dari lokasi ledakan.

Menurut seorang pejabat penegak hukum lokal dan federal, penyidik sedang berupaya memastikan apakah orang itu terkait dengan ledakan atau tidak.

Bill de Blasio mengatakan belum ada bukti sampai pada saat ini bahwa tindakan tersebut terkait dengan terorisme.Sejauh ini juga belum ada indikasi yang cukup kuat dan spesifik mengaitkannya dengan serangan ke Kota New York. Namun, polisi telah meningkatkan kewaspadaan dan keamanan.

Polisi menemukan penanak nasi yang di dalamnya terdapat telepon seluler dan

PENGUMUMAN SELEKSI CALON INTEGRATOR MESIN TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK (TPE) UP. PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UP. Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan Pengadaan / Pembelian Mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE). UP. Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Pengumuman Seleksi Calon Integrator Mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) melalui media cetak kepada Badan Usaha yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan Integrasi Data pada Mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) Adapun Ringkasan Dokumen Teknis yang di persyaratkan terhadap Seleksi Calon Integrator Mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) adalah sebagai berikut : - Pengalaman Integrasi Sistem Penerimaan Pembayaran - Pengalaman Implementasi Integrasi Sistem Penerimaan Pembayaran di Sektor Parkir atau Transportasi.

- Pengalaman Implementasi Layanan Direct Host to Host dengan Server Bank Untuk Settlement Transaksi Harian - Pengalaman Implementasi Layanan Pemeliharaan Integrasi system UNIK (Uang Elektronik) Penerbit, dan Pendampingan Rekonsiliasi - Metodologi Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Seleksi Calon Integrator Mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) UP. Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta dapat diberikan dengan menyerahkan persyaratan melalui Surat Elektronik ke upparkirdki@gmail.com sebagai berikut: 1. Memasukkan Surat Pernyataan Minat (bermaterai) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pihak yang mewakili dengan menyerahkan Surat Kuasa; 2. Melampirkan Salinan Izin Usaha.

Persyaratan tersebut harus dimasukkan kepada alamat yang tersebut di bawah ini selambatlambatnya pada tanggal 21 September 2016 pukul 16.00 WIB. Jakarta, 19 September 2016 Unit Pengelola (UP). Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Jakarta Timur Telp: (62-21) 4712053 ; Fax: (62-21) 4701712 Website : www.uptparkirdishubdki.com @ Email: upparkirdki@gmail.com

sebuah pengatur waktu. Alat tersebut mirip dengan bom saat ledak-an di Boston.

Dalam kejadian tersebut, sejumlah ambulans membawa para korban luka ke rumah sakit terdekat.

“Sebanyak 24 orang dibawa ke rumah sakit setelah ledakan, tetapi tidak ada korban yang kritis,” kata De Blasio.

Sementara itu, setidaknya delapan orang terluka akibat penyerangan yang dilakukan di sebuah kompleks perbelanjaan di St Cloud, Minnesota, pada Sabtu (17/9).

Pelaku yang melakukan aksi dengan menikam para ko r b a n ny a i t u a k h i r ny a ditembak mati oleh polisi.

Kepala Kepolisian St Cloud Blair Anderson mengatakan delapan orang yang terluka dibawa ke Rumah Sakit St

Cloud, termasuk satu orang yang kritis.

Anderson menyebutkan pelaku beraksi dengan sebuah pisau tajam, dengan mengenakan seragam sebuah perusahaan keamanan swasta. Namun, Anderson tidak menjelaskan tempat kerja pelaku. ia juga mengatakan tersangka sebelum melakukan tindakannya itu mencari tahu terlebih dahulu apakah korban yang disasar ialah muslim atau bukan.

Pihak berwenang menegaskan belum menemukan indikasi kuat adanya pihak lain yang ikut terlibat dalam penikaman tersebut.

Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa aksi penusukan terjadi di beberapa tempat di dalam mal. (AFP/Ths/I-3)

SETIDAKNYA dua anggota kelompok bersenjata menembak mati tiga tentara di pinggiran Kota Peshawar, daerah barat laut Pakistan, kemarin.

Seorang perwira polisi senior, Shaukat Khan, mengatakan para pelaku menyerang daerah Garhi Sohbat Khan di pinggiran Kota Peshawar, ibu kota Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Mereka menyerang kendaraan yang ditumpangi tiga tentara.

Kelompok militan melaksanakan penyerangan itu dengan menggunakan pistol. Para tentara tersebut baru kembali dari sebuah peternakan sapi perah milik militer. Personel militer itu ditugasi untuk mengambil susu untuk anggota militer.

Jamaatul Ahrar, salah satu faksi sempalan Taliban, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Dalam pernyataannya, Ahsanullah Ahsan, juru bicara kelompok itu, mengatakan tiga tentara menjadi sasaran kelompok sebagai aksi balas dendam serangan militer ke sebuah masjid.

Seorang anggota kepolisian, Dad Mohammad, mengatakan insiden itu merupakan yang kedua kalinya terjadi di wilayah suku Mohmand. Pekan lalu, anggota kelompok militan Jamaatul Ahrar menembak seorang dokter. Dokter tersebut diketahui berperan penting dalam kampanye antipolio di daerahnya.

Seperti diketahui, wilayah suku Mohmand telah lama menjadi sarang kelompok militan Islam. Militer Pakistan telah menggelar beberapa operasi untuk menangkap kelompok militan itu. Namun, kelompok tersebut ternyata kerap berhasil memukul balik pasukan militer Pakistan.

(AP/Ths/I-3)

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

HUMANIORA

11 SEKILAS

MPASI Ilegal Kandung E Coli

Tinggal 33 Lokalisasi di Tanah Air yang belum Ditutup MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan dari 160 lebih lokalisasi di Indonesia pada 2014 kini tinggal 33 lokalisasi yang belum ditutup. “Dengan ditutupnya tiga lokalisasi di Banjarbaru maka secara nasional tinggal 33,” kata Mensos saat menghadiri deklarasi penutupan lokalisasi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kemarin.

Khofifah mengatakan penutupan seluruh lokalisasi ditargetkan selesai pada 2019. Menurut dia, penutupan lokalisasi bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan kerja sama banyak pihak karena persoalannya kompleks, termasuk pascapenutupan.

Kementerian Sosial sendiri memberikan bantuan kepada eks pekerja seks komersial (PSK) sebesar Rp5.050.000 dengan rincian Rp3 juta untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rp1,8 juta untuk jaminan hidup, dan Rp250 ribu untuk transpor lokal. Bantuan diberikan selama enam bulan.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Andhani menjelaskan tiga lokalisasi yang ditutup adalah di Pebatuan di Jalan Kenanga, KM 18, dan Batu Besi. (Ant/H-2)

Kandungan E coli ini terdapat dalam 12 produk MPASI Bebiluck. Bakteri E coli diketahui dapat menyebabkan diare.

PUTRI ROSMALIA

S

EBARAN produk makanan pendamping ASI (MPASI) merek Bebiluck diduga Kepala Badan Pengendalian Obat dan Makanan (Badan POM) Penny Lukito telah mencapai seluruh Pulau Jawa dan sebagian Sumatra. Produk MPASI yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM tersebut saat ini tengah pada proses penyitaan di berbagai daerah. Sementara, hasil lab dari uji lab dilakukan Badan POM menyatakan produk makanan Bebiluck tersebut positif mengandung bakteri E coli.

“Kami sudah melakukan uji lab, terdapat kandungan bakteri E coli yang menunjukkan ketidakhigienisan. Risikonya macam-macam karena bayi sangat rentan resistensinya. Umumnya menyebabkan diare,” ungkap Penny saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Penny mengatakan, sejauh ini telah ditemukan setidaknya 12 produk MPASI dan 6 produk makanan bayi ilegal. Produsen produk-produk tersebut hanya mencantumkan izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT).

Namun, izin tersebut juga bukan merupakan izin asli karena PIRT produsen tersebut telah dicabut sejak Maret 2016.

“Dulu pada 2015 ada laporan dari masyarakat akan adanya MPASI tak berizin. Kami sejak saat itu sudah mengajukan untuk mencabut izin usahanya ke pemda.

Nah, sejak Maret 2016, PIRT-nya akhirnya dicabut. Jadi, sebenarnya mereka tidak punya izin untuk produksi,” ungkap Penny.

Diungkapkan Penny, MPASI ialah produk pangan yang sangat berisiko tinggi. Produk tersebut umumnya dikonsumsi bayi berumur 6 bulan-2 tahun yang masih sangat rentan secara fisik.

Oleh karena itu, MPASI harus diproduksi melalui izin selevel pabrik yang terus berada dalam pantauan Badan POM. “Izin Produksi Industri Rumah

Tangga tidak bisa dikendalikan jaminan keamanan, kualitas, dan nutrisinya. Harus diproduksi dengan produksi level pabrik yang harus diawasi oleh Badan POM dan dapat izin edar dari Badan POM,” ungkap Penny.

Lebih lanjut, dikatakan Penny, saat ini koordinasi telah dilakukan pada Balai POM di seluruh wilayah, khususnya Jawa dan Sumatra untuk dapat melakukan pengecekan penyebaran produk tersebut di lapangan.

Jangkauan sebaran produk tersebut diperkirakan sudah sangat luas, mengingat omzet produksi yang mencapai sekitar Rp1,3 miliar per tahun.

“Kami mendatangi tempat produksi, tetapi pemilik tidak ada.

Kami sudah meminta mereka untuk menghadap polisi dan BPOM sambil terus mencari. Sementara ini, sanksi administratif telah diberikan berupa penyegelan. Ke depan, kemungkinan akan dibawa ke pidana,” ungkap Penny.

Masih ada tanpa izin Badan POM memprediksi masih adanya produk MPASI dan bayi lain yang juga beredar tanpa izin edar Badan POM. Untuk menghindari hal tersebut, laporan masyarakat menjadi hal penting yang akan terus diperhatikan bersama dengan monitor lapangan.

“Kemungkinan ditemukan produk dari produsen lain juga bisa ditemukan, mengingat permintaan akan makanan instan bagi anak sudah semakin meningkat seiring perkembangan zaman.

Untuk itu, kita harus sangat hatihati,” tutup Penny.

Sebuah pabrik makanan pendamping ASI dengan merek dagang Bebiluck di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) digerebek petugas pada Jumat (16/9). Saat penggerebekan, Kepala BPOM Serang Muhammad Kashuri mengatakan pihaknya sudah melakukan investigasi selama 2 bulan. (H-2)

putri@mediaindonesia.com

MI/PANCA SYURKANI

PEDULI PENGUNGSI: Penyanyi trio The Brothers tampil pada Voice of Refugees (VOR) dengan latar gambar pengungsi dalam konser pengalangan dana di Jakarta, Sabtu (17/9). Dalam konser penggalangan dana untuk pengungsi pencari suaka di Indonesia yang terselenggara atas kerja sama UNHCR, Tahir Foundation, dan Media Group itu, Tahir Foundation menyumbang US$2 juta untuk pemenuhan kebutuhan pengungsi, seperti penampungan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Voice of Refugees untuk Pengungsi Dunia DATA Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commisioners for Refugees (UNHCR) menyebutkan pada akhir 2015 lebih dari 65 juta orang di dunia melakukan perpindahan. Jumlah itu mencakup lebih dari 20 juta orang pengungsi, dengan 51% di antara mereka ialah anak-anak.

Karena melihat fakta itu, para pemimpin dan selebritas, yang memiliki kepedulian bersama dengan komunitas kemanusiaan serta masyarakat umum, mengulurkan tangan dan berdonasi untuk masa depan pengungsi yang lebih baik.

Kegiatan itu dikemas dalam sebuah konser bertajuk Voice of Re-fugees yang berlangsung pada Sabtu (17/9) malam di Ciputra Artpreneur dan akan ditayangkan Metro TV pada 24 September mendatang.

“Butuh komitmen dan visi yang

jelas untuk filantropi menyumbangkan waktu, uang, dan tenaga untuk orang lain. Kita sebagai manusia harus memikirkan orang lain,” ujar pemilik Mayapada Group Dato Sri Tahir yang menyumbang US$2 juta dalam kegiatan itu.

Tahir mengaku tergugah melihat kondisi pengungsi yang ada di dunia. Ada kepuasan tersendiri bagi Tahir ketika berbuat sesuatu untuk orang lain.

“Ketika melihat pengungsi ini saya ingat cucu saya. Mereka tidak seberuntung cucu saya, tapi saya ingin mereka punya hidup yang lebih baik sama seperti saya. Saya bersama kalian di setiap kesempatan.”

Semua orang yang ingin membantu pengungsi dianjurkan memberikan donasi melalui laman UNHCR Indonesia, yaitu Donate.unhcr. org. Donasi juga dapat disalurkan melalui www.nobodyleftoutside.

org yang akan disalurkan untuk menyediakan penampungan bagi sedikitnya 2 juta pengungsi pada 2018.

“Pemerintah dan masyarakat Indonesia telah menunjukkan kemurahhatian mereka dalam menghadapi krisis global tahun lalu. Anda dapat sekali lagi menunjukkan kepedulian itu dengan memberikan donasi melalui UNHCR,” pungkas Noor Traavik, istri Duta Besar Norwegia di Indonesia, yang juga penggagas konser Voice of Refugees.

Seluruh dana yang terkumpul akan didonasikan kepada Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR). Acara tersebut dimeriahkan sejumlah artis, seperti Ario Bayu, Cakra Khan, Elfa Secioria Children Choir, Gita Gutawa, Joe Taslim, Kafin, Raline Shah dan Vina Chandrawati.

(Mut/H-2)

Dukung Anak Berkebutuhan Khusus agar Mandiri MEREK losion Nivea bersama komunitas Kemuning Kembar melakukan program konsultasi dan pendampingan bagi ibu dengan anak-anak kebutuhan khusus di SLB A Bandung, Jawa Barat, Sabtu (17/8). Salah satu materi yang disampaikan ialah Activity Daily Living yaitu pelatihan bagi para ibu untuk mendampingi dan mengajari anak-anak yang berkebutuhan khusus agar menjadi pribadi yang mandiri.

“Ibu anak-anak berkebutuhan khusus perlu pengetahuan dan keterampilan agar percaya diri dalam mendampingi anak-anak mereka.

Melalui program ini, kami ingin menumbuhkan keyakinan para ibu bahwa anak-anak mereka dapat mandiri dalam menjalani semua rutinitas kebutuhan sehari-hari meliputi makan, mandi, berpakaian dan berpindah tempat,” jelas Anggiastri Hanantyasari Utami, Konsultan Kemuning Kembar.

Aidar Mumtazia, HR Director PT Beiersdorf Indonesia mengatakan kegiatan itu bagian dari program Nivea #SentuhanIbu yang diluncurkan sejak Juni lalu. (BU/H-3)

PENDIDIKAN

12

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

Bekali Pemuda dengan Keimanan DI era globalisasi, mahasiswa perlu dibekali dengan keimanan. Hal itu untuk mengantisipasi pengaruh buruk dari luar yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat.

“Kalau hanya dibekali ilmu pengetahuan, nantinya hanya mengejar harta dan takhta,” ujar ekonom Ichsanuddin Noorsy saat berbicara dalam seminar motivasi bagi mahasiswa Bina Sarana Informatika bertajuk Aku BSI, Aku Indonesia, di BSI Convention Center, Bekasi, Jawa Barat, kemarin.

Menurutnya benturan-benturan nilai yang terjadi di masyarakat dewasa ini muncul karena Indonesia kehilangan filsafat ilmu. Ketika dunia pendidikan meninggalkan budi pekerti, masyarakat pun mengukur kesuksesan dalam kehidupan berdasarkan perolehan harta dan takhta saja.

“Ini yang harus diubah kembali. Jadi, bukan pembelajaran agama semata, juga

Ketika dunia pendidikan meninggalkan budi pekerti, masyarakat pun mengukur kesuksesan dalam kehidupan berdasarkan perolehan harta dan takhta saja. budi pekerti. Contohnya, jangan pernah menyontek. Yang penting nilai kejujuran karena kejujuran melahirkan dua hal, yaitu tangguh dan ikhlas. Saya ingin BSI melahirkan sosoksosok itu,” harapnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, teknologi komunikasi dapat merusak modal sosial tetapi juga dapat mengaktifkannya. Jika pemanfaatan teknologi itu tidak bijak, akan timbul dampak negatif.

“Negatifnya, orang hidup menjadi gaduh dan resah, seperti yang terjadi sekarang.

Untuk memunculkan kejujuran menggunakan teknologi, teknologi harus digunakan

secara bijak,” katanya.

Pada kesempatan sama, pengusaha Sandiaga Uno mengungkapkan ciri-ciri dari generasi milenial ialah mereka yang melek terhadap teknologi, rendahnya waktu untuk berkonsentrasi, dan bersifat multitasking.

“Menurut riset, akhirnya kondisi ini mengakibatkan anak-anak milenial bisa berganti pekerjaan sebanyak sembilan kali. Dalam satu hari bisa kerja di beberapa tempat,” ungkapnya.

Melihat optimisme sekitar 12 ribu mahasiswa yang hadir saat itu, ia pun optimistis bahwa masa depan bangsa bisa jauh lebih baik. Generasi muda diharapkan tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan.

“Soft skill harus dikembangkan, terutama komunikasi.

Kedua, kewirausahaan. Harus mengubah pola pikir juga untuk menjadi seorang wirausahawan.” (Mlt/H-3)

ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

TUMBUHKAN MINAT BACA: Sejumlah anak membaca di taman bacaan di Taman Hutan Kota, Cifor, Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Perpustakaan keliling atau taman bacaan yang digagas Komunitas Bogor Hammock tersebut bertujuan untuk menambah minat baca masyarakat, khususnya pelajar.

Batas Minimum Sertifikasi Memberatkan Rencananya, nilai minimum sertifikasi guru akan dinaikkan sebesar 0,5 per tahun. FSGI menilai penaikan batas minimum menjadi 80 pada tahun ini terlalu dipaksakan.

PUPUT MUTIARA

D

IREKTORAT Jenderal Guru dan Tenaga Kependidik an Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen GTK Kemendikbud) yang menerapkan kebijakan baru mengenai standar nilai minimum sertifikasi guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

(PLPG) menuai kontroversi.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan secara logika penaikan nilai minimum dari semula 42 menjadi 80 tidak masuk akal lantaran terlalu tinggi. Padahal, rencananya, standar nilai ujian sertifikasi guru akan naik secara bertahap sebesar 0,5 setiap tahunnya.

“Kenaikannya terlalu di-

paksakan. Kalau sekarang kan naiknya hampir 100%, tentu memberatkan, apalagi dadakan dan tanpa sosialisasi yang memadai,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (17/9).

Ia menegaskan suatu kebijakan pendidikan tidak semestinya dilakukan secara topdown, apalagi hanya bersandar pada persetujuan wakil presiden. Jika akan diberlakukan, kebijakan tersebut terlebih dahulu harus disosialisasikan, diuji coba, baru kemudian diberlakukan secara menyeluruh.

Ia tak menafikan pening-

katan kualitas pendidikan sangat bergantung pada guru.

Akan tetapi, tidak lantas ujian tersebut menjadi satu-satunya acuan untuk membangun kualitas guru.

Laporan Bank Dunia Dirjen GTK Sumarna Surapranata mengatakan nilai kelulusan uji sertifikasi guru pada tahun ini naik menjadi 80 dari tahun sebelumnya 42.

Kenaikan tersebut, jelas Pranata, didasari laporan Bank Dunia bahwa tidak ada perbedaan antara guru yang sudah besertifikasi dengan yang tidak besertifikasi.

Meski terjadi penaikan skor, terdapat perbedaan mekanisme dari tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya guru yang tidak lulus sertifikasi tidak bisa ikut ujian lagi atau ikut pelatihan guru dari awal, pada tahun ini guru yang tidak lulus sertifikasi akan mendapatkan kesempatan untuk ikut ujian kembali sebanyak empat kali.

“Guru bisa belajar lagi secara mandiri dan ikut ujian kembali, maksimal empat kali,” kata Pranata.

Pada tahun ini, jumlah guru yang ikut sertifikasi sebanyak 69.259.

Melanggar aturan Plt Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyatakan pelaksanaan ujian sertifikasi sejatinya telah melanggar UU Guru dan Dosen No 14/2005 dan PP No 74/2008 tentang Guru. Di dalam regulasi tersebut tidak diatur persyaratan mengikuti sertifikasi dan lulus dengan nilai minimum 80.

“Lihatlah sertifikasi dosen tidak ada syarat macam-macam dan tidak diubah bentuknya.

Namun, sertifikasi guru berubah bentuk dan prosesnya hingga lima kali,” cetusnya.

Kendati demikian, menurut Unifah, hal itu bukan sematamata kesalahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya, aturan teknis yang dibuat Ditjen GTK harus benar-benar dikoreksi agar berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Hal ini sudah kami sampaikan juga kepada Mendikbud bahwa ujian sertifikasi dan harus lulus uji kompetensi guru (UKG) itu melanggar UUGD dan PP tentang Guru,” pungkasnya.

(Ant/H-2)

puput.mutiara @mediaindonesia.com

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

ZAKAT

BAZNAS Luncurkan Lembaga Pengembangan Pertanian dan Peternakan

13 Makin Produktif dengan Menjaga Hati Oleh: KH. Prof Dr Ahmad Satori Ismail Anggota BAZNAS

K

Petani sedang merawat bibit tanaman stroberi yang sudah siap tanam. Ini merupakan bagian dari program pertanian BAZNAS dalam lingkup Zakat Community Development di Bali.

Program pertanian dalam lingkup Zakat Community Development BAZNAS di Kabupaten Tabanan, Bali.

B

ADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendirikan Lembaga Pusat Pengembangan Pertanian dan Peternakan (LP4) sebagai lembaga yang memberdayakan sekaligus memproteksi peternak dan petani. Pendirian lembaga ini dilatarbelakangi kondisi petani dan peternak saat ini yang sebagian besar masih miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 rata-rata kepemilikan lahan 0,3 hektare per keluarga petani.

Jauh lebih sempit dari rata-rata kepemilikan lahan petani di Thailand yang mencapai 3 hektar tiap keluarga atau Malaysia seluas 4 hektare. Dengan luas kepemilikan lahan sesempit itu, keluarga petani di Indonesia tidak bisa berbuat banyak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan luasan lahan itu, hingga akhir 2014, pendapatan rumah tangga petani atau RTP sebesar Rp12,41 juta per tahun atau Rp 1,03 per bulan.

Konsekuensinya, jumlah keluarga petani yang tercatat pada 2003 sebanyak 31 juta keluarga, pada tahun 2014 turun menjadi sekitar 26 juta keluarga.

Mereka makin banyak beralih profesi terutama menjadi buruh di kota besar yang lebih tidak jelas masa depannya. Para petani ini tidak sanggup terus menerus hidup di bawah garis kemiskinan, namun di saat yang sama mereka tidak tahu harus berbuat apa.

Di sisi lain, sektor pertanian, apalagi

BAZNAS menyerahkan secara simbolis bantuan kepada petani dan peternak dalam peluncuran Lembaga Pusat Pengembangan Pertanian dan Peternakan. dalam skala kecil sangat sulit mendapatkan akses kredit ke bank. Ini membuat kesulitan tiap masa tanam, mereka tidak mempunyai modal untuk mengolah lahan, membeli bibit, pupuk dan obat-obatan. Demikian juga dengan APBN 2016, minimnya anggaran untuk pertanian menambah daftar masalah dalam penguatan sektor pertanian.

Sektor peternakan juga tak jauh berbeda. Tiap peternak hanya memiliki dua sampai tiga sapi dengan berbagai keterbatasan seperti akses lemah, pengetahuan teknologi lemah, dan masih menggunakan cara tradisional.

BAZNAS berinisiatif menjadi bagian solusi dari persoalan tersebut dengan mendirikan Lembaga Pusat Pengembangan Pertanian dan Peternakan (LP4). Lembaga ini adalah salah satu program penyaluran zakat BAZNAS

yang dibuat secara terencana untuk mengentaskan 280 ribu masyarakat miskin di tahun 2016.

Menurut Manager Pengembangan Ekonomi BAZNAS Rulli Kurniawan, lembaga ini akan merangkul sumberdaya utama penguatan yakni petani dan atau peternak dhuafa, pemilik lahan, modal dan akses pasar. Misi utamanya adalah memberdayakan dan memproteksi petani/peternak.

Melalui proteksi, lembaga berupaya membantu petani dan peternak menghadapi permasalahannya. Terutama, prasarana dan sarana, kepastian usaha risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan antisipasi perubahan iklim.

Sedangkan upaya pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan/ kapasitas petani/peternak dalam ber-

usaha tani/ternak melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangam sistim dan sarana pemasaran hasil tani/ternak, kemudahan akses informasi, ilmu dan teknologi, penguatan kelembagaan tani/ternak. Pada tataran teknis, pemberdayaan pertanian dan peternakan ini dilakukan dengan pendekatan Integrated Farming System mengarah pada Low Eksternal Input Sustainable Product.

Direktur Amil Zakat Nasional BAZNAS Arifin Purwakananta mengatakan, tujuan dari lembaga ini adalah pemandirian petani dan peternak. Sedangkan sasaran umum dari lembaga ini kontribusi positif dalam pemenuhan supply pangan indonesia dan dunia yang selaras dengan Susitainable Development Goal’s (SDG’s).

TENTANG BAZNAS Adalah badan pengelola zakat yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden (Kepres) No8/2001.

BAZNAS bertugas menghimpun dan menyalurkan Zakat Infak dan Sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional. BAZNAS sudah berdiri di 509 daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota).

Informasi lebih lanjut, hubungi Ndari Rumi 087889573889

BPJS Kesehatan Tunaikan Zakat Profesi

B

AZNAS terus melakukan sosilaisasi Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di kementerian/lembaga negara, BUMN/BUMD melalui BAZNAS. PT Asuransi Kesehatan (Askes) yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah badan hukum publik bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah salah satu BUMN yang berkomitmen untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Menurut Dirut BPJS Kesehatan, Prof.

Dr. dr. Fachmi Idris, M. Kes, dewan direksi (PT Askes) menyatakan komit untuk mendukung program layanan zakat payroll system (potong langsung dari gaji).

“Manajemen BPJS menyambut baik atas usulan kerja sama dengan BAZNAS tersebut dan secara prosedural menelaah, juga mengadakan pertemuan atau rapat mengundang pengurus Korpri dan pengurus Fokka (Serikat Pekerja Pegawai BPJS Kesehatan) dengan pembahasan pemotongan penghasilan bruto pegawai BPJS Kesehatan sebesar 2,5 % setiap bulan untuk pembayaran zakat dan menyalurkannya melalui BAZNAS, “jelas Fachmi.

Hal ini karena ada kesamaan value antara BAZNAS dan BPJS Kesehatan terutama dalam hal gotong royong atau saling menolong. “BPJS Kesehatan adalah insitusi yang mengelola program JKN-KIS yang menerapkan budaya gotong royong dalam keberlangsungan programnya. Budaya gotong royong ini terus disosialisasikan kepada peserta. Prinsip saling menolong yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, yang mampu membantu yang tidak mampu sangat sejalan dengan prinsip gotong royong yang

dapat digunakan untuk iuran JKN-KIS mustathik (warga miskin) yang tak masuk pendataan pemerintah,” katanya.

Menurut Manager CSR BAZNAS Fitriansyah, saran Dirut BPJS Kesehatan tentang iuran JKN-KIS untuk mustahik diterapkan BAZNAs dalam pembayaran zakat,” urainya.

Alasan lainnya adalah karena pegawai BPJS Kesehatan yang bersedia menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS menyadari akan kewajiban membayar zakat bagi seorang muslim dan pada BPJS sebelumnya belum ada suatu lembaga yang dapat mengkoordinasi pengumpulan zakat melalui penghasilan pegawai setiap bulan.

Sebagai bentuk komitmen mendukung program ini, manajemen BPJS Kesehatan mengirim surat ke pegawai BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia melalui divisi regional yang isinya mengimbau kepada pegawai untuk bersedia menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS di masing-masing wilayah unit kerjanya.

Manajemen juga mengundang BAZNAS untuk melakukan sosialisasi tentang zakat yang dipotong dari penghasilan bruto pegawai setiap bulan dan pegawai dapat memahamai makna berzakat berdasarkan syariat Islam.

“Saya komit untuk mendukung program ini. Tapi, saya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan. Pendekatannya adalah kesadaran melalui imbauan.

Sebab, saya yakin, selama ini para karyawan BPJS Kesehatan sudah membayar zakat lewat saluran masing-masing.

Tapi, kalau berzakatnya ingin lewat saluran yang lebih mudah, tak repot lagi karena tiap bulan dipotong penghasilannya, saya tawarkan berzakat melalui BAZNAS,” ujarnya.

Fachmi menyarankan agar BAZNAS membuat program penyaluran zakat lewat aktivitas yang lebih efisien, misalnya, melakukan pengaturan zakat kepada mustahik dalam bentuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). “Dana zakat

ini menjadi syarat kerja sama antara BAZNAS dan BPJS Kesehatan. “Salah satu program BAZNAS dengan BPJS Kesehatan adalah BAZNAS akan membantu mustahik-mustahik yang belum ter-cover oleh bantuan pemerintah dengan iuran JKN-KIS,” katanya.

adang kita bertanya dalam hati, mengapa dengan nikmat waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, banyak orang yang berhasil mencapai berbagai hal melebihi kita. Orang-orang ini jauh lebih produktif ketimbang kita. Salah satu kunci agar kita dapat lebih produktif ialah dengan cara menjaga hati.

Jika kita memelihara kebencian ataupun dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kita sering terjebak dengan kekurangan-kekurangan orang lain, padahal sesungguhnya kekurangan orang lain itu adalah ladang pahala. Banyak kesempatan kita untuk mendapatkan pahala dengan cara “memanfaatkan” kekurangan orang lain, yaitu dengan cara membantunya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aib-nya.

Semakin kita dapat menjaga hati, semakin besar kesempatan kita meraih pahala. Dan jika hati kita sudah bersih, maka sudah tak ada waktu lagi untuk berpikir licik, curang juga rasa dengki terhadap orang lain. Jika orang lain melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan, hendaknya kita berbaik sangka. Jadikanlah setiap kritik bahkan penghinaan yg kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri.

Dengan menjaga hati, kita bukan hanya mampu bekerja keras dan bekerja cerdas, namun kita juga akan mampu bekerja ikhlas.

Bekerja Ikhlas adalah bagian dari hati yang membantu kita terdorong untuk bekerja lebih produktif. Bukan gelar, jabatan dan kekayaan yg kita kejar, sebab ia tak akan menjadikan kita sebagai pribadi yang mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah seperti “topeng tanpa wajah”. Ciri seseorang (pemimpin) itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta kesamaan antara kata dan perbuatannya.

Menjaga hati bukan hanya bermanfaat untuk kita sendiri, namun juga dapat dirasakan oleh orang lain yang meneladani, menjadi salah satu amalan shalih kita. Teladan bisa kita mulai dari sebuah contoh kebaikan, seperti nasehat bijak “Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan’ karena hal itu akan menjadi tauladan”.

Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang, dan yang terpenting seberapa banyak bekal yang kita miliki untuk menghadapinya.

MUZAKI PEKAN INI DAMAR AGUS WIJAYA M. FATHIR RAMDHANI ARIEF HARYAWAN FAJAR HATMADI NIKEN DAYU ANGGRAINI SUZI ADITIANI Y. DWI PRAMONO ZASMINITA LINA PARLINA M. KASYFUL FUADI NURKHAMIM S. ERI PERBOWO SUDIRNO TRISNOWATI JAFRIANTO WIZA

500.000 2.400.000 510.000 635.000 500.000 710.000 725.000 1.250.000 500.000 9.800.000 634.125 500.000 1.000.000 2.000.000 800.000

M.RIFQI K ADI PUTRA NOVI WULANSARI NUGROHO WIBISONO PRISKA AMELIA PUTIE WEBY R. MIRAJ NURIMAN S. FEBRINA DANUNINGRAT ANHAR HUSAIN DR.M.FIQRI ERYTA SURYANDARI HASTI EKA FITRIYANI HERU SETIAWAN ROSANA MIA AGUSTY RUDY SATRYA SOFYAN ARGUBI

1.000.000 833.500 12.468.000 750.000 806.250 800.000 15.000.000 6.000.000 2.400.000 661.750 425.000 600.000 425.000 2.980.000 500.000

Nama muzaki lengkap dapat dilihat di www.baznas.go.id Daftar di atas diambil dari Rekening Koran Bank Mandiri

PON JABAR 2016 SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 ◆ HALAMAN 14

BINCANG

DOK. PRIBADI

Raja Sapta Ervian Ketua KONI DKI Jakarta

Yang Utama ialah Fair Play

ANTARA/M AGUNG RAJASA

SEBAGAI juara umum bertahan, kontingen DKI Jakarta yang kali ini menurunkan 896 atlet di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat bertekad untuk bisa mengulangi kesuksesan serupa pada multiajang empat tahunan itu. DKI Jakarta tercatat sebagai kontingen terbanyak kedua di PON XIX/2016 Jabar setelah tuan rumah. Berikut wawancara Media Indonesia dengan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta, Raja Sapta Ervian, di Bandung, Jawa Barat.

EMAS JABAR: Atlet sepeda gunung Jawa Barat Chandra Rafsanzani memacu sepedanya pada final cross country team relayy di Cikole, Lembang, Kabubaten Bandung Barat, Minggu (18/9). Tim cross country team relayy Jawa Barat berhasil meraih medali emas.

Penguasaan Medan Jadi Modal Trio Jabar Terlepas dari segala kekurangan, PON Jawa Barat 2016 relatif berjalan lancar dan diharapkan itu bisa sampai akhir.

MAGGIE NUANSA M

SERBA-SERBI

Pasangan Kekasih Peraih Medali KEBERHASILAN judoka Sulawesi Selatan, Aditya Wahyudi Muhammad, meraih medali emas di kelas -60 kg ternyata bukan hanya menjadi kebanggaan warga Sulawesi Selatan.

Ada salah satu mojang Jawa Barat yang juga merasa bangga terhadap keberhasilan Aditya. Dia ialah Ayudhia Firstana yang juga atlet judo.

Ayudhia yang merupakan kekasih Aditya juga sukses meraih medali walau hanya perak, yang didapatnya di kelas -45 kg putri. Mereka mendapatkan medali pada hari yang sama dan tepat di saat merayakan satu tahun ‘jadian’.

“Ini juga ketemunya lewat kejuaraan judo. Senang bisa dapat medali bareng. Jadi motivasi juga buat ke jenjang berikutnya,” kata Aditya semringah saat ditanya soal hubungannya dengan Ayudhia. (Gnr/R-2)

Protes karena Kata-Kata Kasar Suporter PEREBUTAN gengsi daerah pada multiajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jabar bukan hanya dirasakan para atlet dan ofisial serta kontingen. Suasana itu juga dirasakan kelompok suporter setiap daerah. Di samping beradu yel-yel, tak jarang kelompok suporter itu juga mengejek atlet daerah lain yang bertanding dengan atlet daerah mereka.

Seperti yang terlihat dalam cabang olahraga judo yang digelar di GOR Saparua, Bandung, Jawa Barat. Tiga kelompok suporter, yaitu Jabar, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, kadang bergantian meneriakkan yel-yel yang juga diselipi kata-kata kasar. “Kami sudah layangkan protes kepada PB PON agar kelakuan suporter bisa diatur. Kontingen juga seharusnya bisa menjaga etika dari suporter,” kata Ketua KONI DKI Jakarta, Raja Sapta Ervian. (Gnr/R-2)

Atlet Panjat Tebing Tampil Nyentrik TAMPILAN nyentrik para atlet di Olimpiade Rio de Janeiro 2016 lalu ternyata menular pada sejumlah atlet panjat tebing di Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 Jabar.

Mereka tampil modis dengan mengecat rambut. Dengan tampilan tersebut, mereka berharap bisa lebih bersemangat dan meraih prestasi pada pesta olahraga empat tahunan itu.

Sejumlah atlet yang mengecat rambut di antaranya berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Rambut hitam mereka dicat dengan warna-warni agar lebih berbeda dengan atlet lainnya.

Kontingen Jabar terlihat paling banyak mewarnai rambut.

Bahkan, hampir semua rambut atlet dicat dengan beragam warna, seperti ungu, merah, biru, dan emas. David Leo Agustin, atlet asal Jawa Barat, salah satunya. Pemuda asal Bogor itu mengecat rambutnya dengan warna kuning keemasan.

“Seminggu sebelum pertandingan, warna rambut saya sudah berubah. Buat tambah semangat saja,” tuturnya. (DG/R-2)

T

IM sepeda gunu ung (mountain bik ke atau MTB) Jaw wa Barat yang d igawangi Bandi Sugito o, Kusmawati Yazid, da an Candra Rafsanzanii sukses merengkuh emas pada nomor cross country team relay Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di lintasan Cikole, Lembang, Bandung Barat, kemarin. Selain terdiri dari pembalap berlatar belakang prestasi gemilang, tim tuan rumah juga bisa mendominasi karena mengenali medan dengan baik.

Trio Jabar berhasil finis terdepan dengan catatan waktu 56 menit, 53 detik. Tim Riau yang terdiri atas Adi Fendi Saputra, Wihelmina, dan Sugianto menempel ketat dengan

catattan waktu 57 menit, 51 detik k.

Po sisi ketiga direbut tim Jaw wa Timur yang diperkuat Zae enal Fanani, Crismonita Dwi Putri, dan Tomi HiD dayah. Trio Jatim mencatatkan waktu 58, menit 34 detik.

Kemenangan tim Jabar memang sudah diprediksi. Pasalnya, dua di antara pembalap ssepeda Jabar, Kusmawati dan Bandi, ialah peraih d emas pada SEA Games e 2013 di Myanmar. Can2 dra juga peraih emas SEA d Games 2011 di Laos dan G ssudah berpengalaman mengikuti dua gelaran PON sebelumnya meski baru kali ini menyabet emas.

Bandi mengungkapkan kunci kemenangan mereka ialah kerja sama tim yang solid.

Modal lainnya yang tak kalah penting ialah mereka mengenal lintasan balap yang digunakan.

“Kami memang sudah cukup mengenal trek di sini. Kami juga didukung pembalap yang punya kekuatan yang merata dan kami bertiga sudah cukup lama berlatih bersama,” kata Bandi.

Selain nomor cross country team relay, beberapa nomor lainnya juga akan dipertandingkan, yakni cross country putra dan putri serta downhill putra.

Sementara itu, cabang olahraga terbang layang mulai dipertandingkan di Lanud Suryadarma Kalijati, Subang, Jawa Barat, kemarin. Cabang terbang layang mempertandingkan 9 nomor dan diikuti 70 atlet dari 10 provinsi.

Selain terbang layang, cabang lain yang mulai dipertandingkan ialah cabang terjun payung. Cabang tersebut resmi dibuka di Lapangan Udara Nusawiru, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Kekurangan sarana Ketua Panitia Pelaksana PON XIX 2016 Jabar, Dede Iman, menilai bidang promosi dan usaha belum siap melaksanakan tugas dan fungsi mereka.

Itu bisa dilihat dari minimnya kelengkapan sarana penunjang pertandingan, seperti podium bagi peraih medali.

Tidak hanya itu, sarana penunjang pertandingan lain seperti bendera kontingen juga belum siap. Padahal itu menjadi kewenangan panitia bidang promosi dan usaha, bukan tanggung jawab panitia pelaksana.

“Memang ini (podium juara dan bendera kontingen) bukan sarana penunjang utama.

Namun, saya kira sama pentingnya. Jelas persoalan ini sangat mengecewakan. Apalagi belum ada konfirmasi dari PB PON XIX Bidang Promosi dan Usaha. Ini hal yang tidak biasa, khususnya kami yang telah bertahun-tahun melaksanakan pertandingan.”

Dede pun meminta pihak PB PON bidang terkait untuk segera melakukan pembenahan agar persoalan seperti itu bisa tuntas. “Kami tidak mengharapkan hal yang buruk terjadi,” paparnya. (EM/ RZ/AD/R-2) (EM/RZ/AD/R-2)

maggie @mediaindonesia.com

Surili si Pemalu yang Mulai Dikenal

S

EBAGAI maskot Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat, surili (Presbytis comate), hewan endemik Jawa Barat, ternyata sebelumnya tak terlalu dikenal masyarakat Tanah Pasundan. Sebagai hewan yang hampir punah, kera pemalu tersebut memang bukan satwa yang kerap dijumpai di alam liar.

Namun, karena keunikan dan merupakan satwa asli Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya menetapkan surili sebagai maskot multiajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut. Pemprov pun menamai dua ekor surili

itu dengan nama Lili dan Lala, dan didandani dengan busana khas Jawa Barat untuk menjadi maskot PON XIX/2016.

Sebagai maskot, surili yang juga didandani dengan berbagai atribut cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PON XIX/2016 Jabar juga mulai dikenalkan ke masyarakat melalui media sosialisai PON XIX/2016 berupa spanduk, baliho, dan banner di sejumlah sudut kota di Jawa Barat dan beberapa kota besar lain di Indonesia.

Surili yang merupakan karya pemenang sayembara maskot PON XIX/2016 Jabar,

ANTARA/ZABUR KARURU

MASKOT PON: Sejumlah peserta defile yang mengenakan kostum maskot PON XIX Jabar Surili mengikuti acara pembukaan PON di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu (17/9).

Tony Suhendar, yang berasal dari Kota Bandung, juga mewakili karakter cageur, bageur, bener, jeung pinter, yang berarti sehat, murah hati, benar, dan pandai dalam bahasa Indonesia.

Karakter itu diharapkan tecermin dalam diri masyarakat Jawa barat.

Karena kelangkaannya,

surili dipilih sebagai maskot, juga dimaksudkan sebagai sarana promosi untuk melindungi keberadaan surili.

Dengan demikian, keberadaan surili yang diperkirakan tak sampai 10 ribu ekor di alam liar dapat ikut dilestarikan masyarakat luas, bukan hanya oleh warga Jawa Barat, melainkan

Bagaimana performa atlet DKI Jakarta sampai kini?

Anak-anak kami yang tampil sudah sesuai dengan performa yang kami harapkan. Atlet DKI Jakarta yang sudah bertanding memenuhi target yang kami canangkan. Seperti selam yang pada Sabtu (17/9) meraih tiga emas, kemudian sehari sebelumnya catur tiga emas.

Apa menurut Anda ada sejumlah pertandingan yang tidak adil saat ini?

Sebenarnya regulasi yang sudah diatur federasi internasional sudah ada. Sebenarnya mengacu ke itu saja, PON pasti tak akan ada masalah.

Tapi, apabila sudah melenceng dari yang sudah ditetapkan, wajar bila ada kontra, protes. Kami juga berharap ke depan PB PON atau tim kontingen daerah lain untuk beretika dalam menjaga suporter mereka.

Ada pesan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan penyelenggaraan PON? Kami harap semangat PON mempersatukan bangsa bukan memecah belah. Pascapembukaan kami berharap ada fair play, jangan ada anarki, dan menjaga sikap suporter. Kami ingin keluar dari Jabar dengan kenangan yang baik. (Gnr/R-2)

juga seluruh warga negara Indonesia.

Untuk melihat surili liar saat ini, beberapa tempat yang bisa dijadikan rekomendasi ialah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Halimun-Salak, Hutan Lindung Situ Lembang, Cagar Alam Kawah Kamojang, dan Cagar Alam Rawa Danau.

Surili hidup di hutan hujan tropis primer maupun sekunder mulai hutan pantai yang berketinggian 0 meter di atas permukaan laut (mdpl), hutan bakau, sampai hutan pegunungan.

“Surili diharapkan dapat membangkitkan kesadaran, rasa memiliki, kepedulian, dan kecintaan seluruh warga Jawa Barat khususnya dan bangsa Indonesia,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Gnr/R-2)

PON JABAR 2016 SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 ◆ HALAMAN 15

Atlet Level Dunia Dominasi Wushu Hulaefi yang sudah malang-melintang di kejuaraan internasional sejak 2005 tampil sempurna saat memperagakan semua gerakan dengan tangan kosong.

GHANI NURCAHYADI

A

TLET level dunia asal Indonesia masih menguasai c a b a n g o l a h ra g a wushu dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016, yang mulai dipertandingkan di GOR Pajajaran, Bandung, kemarin. Atlet wushu DKI Jakarta, Achmad Hulaefi, menjadi peraih medali emas pertama di cabor wushu, di nomor changquan.

Hulaefi yang sudah malangmelintang di kejuaraan internasional sejak 2005 tampil sempurna saat memperagakan semua gerakan dengan tangan kosong. Dia pun mendapat penilaian paling tinggi dengan total skor 9,65. Atlet 27 tahun yang akrab disapa Ulai itu unggul jauh atas pesaingnya dari Sumatra Utara, Charles, yang meraih medali perak dengan skor 9,58. Sementara itu, perunggu menjadi milik atlet Sumut lainnya, Aldy Lukman, yang mendapat nilai 9,30.

Bagi Hulaefi, medali emas yang didapatkan kali ini sekaligus mempertahankan raihannya di PON XVIII Riau 2012 .

Selain changquan, Hulaefi dijadwalkan berlaga di tiga nomor lainnya. Peraih dua medali emas SEA Games 2013

Myanmar itu juga diharapkan mampu menyapu bersih semua nomor yang diikutinya dengan medali emas. “Ini berkat latihan berat dan disiplin yang saya lakukan. Lawanlawan yang saya hadapi tadi juga merupakan lawan-lawan yang sudah sering saya jumpai di pertandingan. Jadi, lawan terberat ialah diri saya sendiri,” kata Hulaefi.

“Saya sebenarnya tidak ditargetkan untuk dapat medali emas, tapi teriakan suporter membuat saya semakin bersemangat,” atlet wushu Jabar, Monica Pransisca Sugianto.

Manajer tim wushu DKI Jakarta, I Gde Sardjana, mengatakan Hulaefi pantas mendapatkan medali emas karena menampilkan sejumlah jurusjurus pada disiplin taolu (seni) nomor changquan dengan tingkat kesulitan yang tinggi.

Ia berharap, di tiga nomor lainnya, Hulaefi bisa kembali menyumbang emas.

Di nomor changquan putri, atlet tuan rumah Monica Pransisca Sugianto sukses merebut medali emas dengan memperoleh nilai 9,53.

Dia mengungguli atlet wushu Jawa Timur Felda Elvira Santoso yang meraih perak dengan selisih hanya 0,01 poin. Medali perunggu diraih atlet Jawa Tengah, Devi Indaryanti Taryono, dengan 9,51 poin. “Saya sebenarnya tidak ditargetkan untuk dapat medali emas, tapi teriakan suporter membuat saya semakin bersemangat dan akhirnya bisa menampilkan semua gerakan dengan baik tanpa grogi. Medali emas ini saya persembahkan untuk masyarakat Jawa Barat, “ kata Monica.

Bonus Untuk menyemangati para atlet yang berlaga di PON, Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) Rustam Effendi akan menambahkan bonus bagi para atlet yang mendapatkan medali.

Rustam mengatakan tambahan bonus kepada para atlet Babel yang meraih medali merupakan bentuk perhatiannya kepada atlet berprestasi.

Bonus itu pun berasal dari kantong pribadinya.

Sayangnya, dia masih enggan membeberkan berapa besar bonus tambahan yang akan dia berikan kepada atlet penyumbang medali. (RF/R-3)

ghani@mediaindonesia.com

ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

EMAS CHANGQUAN: Atlet wushu Jawa Barat Monica Pransisca beraksi pada nomor changquan Pekan Olahraga Nasional XIX 2016 di Gelanggang Olahraga Pajajaran, Bandung, kemarin. Monica berhasil meraih medali emas setelah meraih nilai tertinggi 9,53 dan tidak bisa disamai lawan-lawannya. Emas Monica itu membuat kontingen Jabar makin kukuh di posisi teratas klasemen sementara perolehan medali.

PB Forki Kritik Kinerja Wasit Karate KINERJA wasit dinilai buruk di cabang olahraga karate dalam pelaksanaan hari pertama Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016, kemarin. Penilaian itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Karate-do Indonesia (PB Forki) Gatot Nurmantyo.

“Jujur saya kecewa dengan kinerja wasit dan itu jadi tanggung jawab saya.

Karena itu, saya akan turunkan tim untuk mengevaluasi kinerja wasit. Ke depan di setiap pertandingan kita akan memasang kamera dan mengevaluasi setiap pertandingan. Wasit yang tidak benar akan saya keluarkan,” kata Gatot, di Bandung, Jabar, kemarin.

Berdasarkan pantauan, kinerja wasit memang mengundang kontroversi. Hal itu terlihat dalam nomor kata yang mempertandingkan kata perorangan putra dan

kata perorangan putri. Sejumlah atlet senior yang berprestasi di level internasional dinyatakan kalah oleh wasit meski mereka menampilkan gerakan sempurna.

Gatot menegaskan PON merupakan ajang yang dimanfaatkan PB Forki untuk menyeleksi karateka yang dipersiapkan di ajang Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang.

Karena itu, atlet diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik. Namun, bila wasit yang memimpin tidak profesional, itu dapat membuat mental atlet melemah. Atlet pun jadi malas berlatih.

Kecaman serupa juga dilontarkan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. “Saya rasa wasit merasa ditekan penonton. Kalau seperti ini kan PON jadi sulit menghasilkan atlet untuk Indonesia berprestasi di ajang internasional.”

Hari pertama cabang olahraga karate

PON XIX Jabar 2016 dikuasai Jawa Timur yang merebut 2 medali emas dari 4 nomor yang dipertandingkan. Medali emas Jatim disumbangkan Sisilia Agustiani Ora di nomor kata perorangan putri dan karateka senior Umar Syarief di nomor kumite (tanding) +84 kg.

Dua medali emas lainnya terbagi rata untuk tuan rumah Jabar yang diwakili Rahmad Darmawan di nomor kata perorangan putra dan Sulawesi Selatan yang diwakili Hendro Salim di kumite -84 kg.

Sementara itu, atlet kempo NTT, Jenneth Pascarani Dethan, berjanji akan meraih emas di PON Jabar. Pemegang sabuk hitam dan-II itu memang tidak pernah absen mendapat medali emas di setiap kejuaraan kempo. Prestasi terakhir yang ia raih ialah dua emas pada Pra-PON 2015 di Bandung. (Gnr/PO/R-3)

BINTANG

Tinggalkan Swiss demi Berlaga di PON

ANTARA/YUSRAN UCCANG

KUNCIAN EMAS: Judoka putra Jabar Horas Manurung (bawah) berusaha mengunci lawannya, judoka putra DKI Jakarta Gregory Ignacito, pada final cabang olahraga judo kelas bebas putra pada PON XIX 2016 Jabar di Arena Saparua Sport Park, Bandung, kemarin. Horas Manurung berhasil meraih medali emas. Gregory harus puas dengan medali perak, dan perunggu jatuh ke tangan judoka Bali Gandi Kalbu Soetam serta judoka DKI Jakarta Geard Christoper.

SEUSAI menyatakan pensiun untuk membela Jawa Timur (Jatim) setelah meraih emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII/2008 di Kalimantan Timur, karateka senior Umar Syarief seperti menjilat ludah sendiri. Umar yang selama ini tinggal di Swiss akhirnya kembali berlaga di ajang PON XIX/2016 Jabar.

Dengan segudang prestasi internasionalnya, karateka 39 tahun itu dengan mudah meraih medali emas di nomor kumite +84 kg. Itu merupakan raihan emas keempatnya selama mengikuti ajang PON. Pada laga final itu Umar menang telak atas karateka DKI Jakarta Caesar George Isac dengan skor 9-1. Setelah upacara penghormatan pemenang (UPP), Umar kembali menegaskan bahwa itu terakhir kalinya ia membela Jatim di ajang PON.

Karateka pemilik Dojo Three Element di Swiss itu mengungkapkan ia kembali untuk membela Jatim demi memotivasi karateka muda Indonesia.

Umar yang kerap bertanding pada kejuaraan di Eropa ingin menunjukkan bahwa di usia yang sudah uzur ia masih mampu menjaga teknik dan tenaga untuk berlaga di atas tatami (arena Umar Syarief karate).

“Saya ingin memberikan motivasi pada karateka muda agar mereka jangan setelah kejuaraan lalu berhenti berlatih,” kata karateka yang telah 21 tahun membela Indonesia itu.

Bibit untuk menghasilkan karateka andalan, menurut Umar, kini ada di tangan sejumlah karateka junior Indonesia

yang tahun lalu menjadi juara dunia di kejuaraan dunia junior.

Karateka yang terakhir membela Indonesia di Asian Games 2014 Incheon, Korea Selatan, itu meminta Pengurus Besar Federasi Karate-do Indonesia untuk memperhatikan karateka junior itu.

Suami Ai Lee Syarief dan ayah dari Arjun MI/PANCA SYURKANI Syarief itu mencontohkan di Eropa, sistem pembinaan karateka dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu senior elite, junior elite, dan junior.

Dengan model pembinaan seperti itu, karateka dituntut mempertahankan performa melalui pertandingan yang juga menambah jam terbang sehingga mereka selalu siap bertanding. (Gnr/R-3)

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

OLAHRAGA

HALAMAN 16

SEKILAS GELANGANG

Timnas Menang Perdana TIM nasional U-19 Indonesia akhirnya mengukir kemenangan perdana mereka di Piala AFF U-19 2016. Skuat ‘Garuda Jaya’ berhasil membungkam Laos pada babak penyisihan Grup B Piala AFF dengan skor 3-1 di Stadion Yeovil Town FC, kemarin.

Gol Pandu Lestaluhu (21), Saddil Ramdani (42), dan Muhammad Rafli (84) menyelamatkan muka Indonesia setelah tiga kali kalah, yakni dari Myanmar 2-3, Thailand, 2-3, dan Australia 1-3. Sementara itu, satu-satunya gol Laos dicetak Vanna Bounlovongsa.

Hasil itu memang sudah tidak lagi berarti. Indonesia sudah dipastikan gagal. Meski begitu, kemenangan itu menjadi hiburan tersendiri, setidaknya untuk menghindari posisi juru kunci. Indonesia akan menghadapi Kamboja di laga terakhir mereka, besok.

“Bersyukur kami bisa menang dan saya bisa mencetak gol.

Besok laga melawan Kamboja, kami harus menang karena ini laga terakhir jadi harus habishabisan,” ujar Rafli. (Rul/R-2)

Inggris Raya Menyibak Asa AFP/ADRIAN DENNIS

KALAH TELAK: Kiper Manchester United, David de Gea (kanan), mencoba menghalau serangan para pemain Watford. Dalam laga itu MU kalah telak 1-3. Itu menjadi kekalahan ketiga beruntun ‘Setan Merah’ di semua kompetisi.

Setan Merah Keok Beruntun Akibat kekalahan ini, posisi MU pun anjlok ke posisi keenam dengan koleksi sembilan poin dari lima pertandingan NURUL FADILLAH

M

ANCHESTER United (MU) belum bisa lepas dari tren negatif seusai dikalahkan Manchester City 1-2 dan Feyenoord 0-1.

Kini klub berjuluk ‘Setan Merah’ itu kembali menelan kekalahan ketiga secara beruntun seusai ditekuk klub semenjana Watford 1-3 pada lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Vicarage Road, kemarin.

Pada bentrok di kandang Watford itu, MU sejatinya menguasai penuh jalannya pertandingan. Klub besutan pelatih Jose Maurinho itu tercatat memiliki catatan penguasaan bola lebih banyak daripada lawan mereka, yakni sekitar 60%.

Namun, anak-anak asuhan Mou-sapaan Mourinho--kembali menghambur-hamburkan peluang. Statistik versi Liga Primer mencatat MU melakukan 15 tembakan, tapi hanya dua yang menemui sasaran.

Sebaliknya, kendati tertekan, tuan rumah pandai memanfaatkan peluang yang ada.

Berbekal permainan yang lebih efektif, Watford berhasil melepas-

kan lima tembakan tepat sasaran dari 10 kali percobaan.

MU tertinggal lebih dulu lewat gol yang diciptakan Etienne Capoue pada menit ke-34 setelah menerima assist dari Daryl Janmaat.

Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, skuat ‘Setan Merah’ dapat menyamakan kedudukan 1-1, hasil sundulan striker muda Marcus Rashford pada menit ke-62.

Namun, akhirnya Watford bisa menambah gol lewat Juan Zuniga pada menit ke-83 dan penalti Troy Deeney pada masa injury time babak kedua, menit ke-94.

“Saya rasa momen pertama kita menelan kekalahan (atas City) ialah situasi yang sulit. Beberapa pemain masih sulit dalam mengatasi efek negatif yang ditimbulkan,” ujar Mourinho menumpahkan kekecewaan kepada anak asuhnya.

Akibat kekalahan itu, posisi ‘Setan Merah’ pun anjlok ke peringkat keenam dengan koleksi sembilan poin dari lima pertandingan. Ada jarak enam angka antara mereka dan Manchester City selaku pemuncak klasemen.

Konsistensi Berbeda dengan Manchester United, rival sekota mereka, Manchester

City, justru menunjukkan grafik sempurna dengan menyapu bersih kemenangan di lima laga Liga Pri-

mer Inggris musim ini. Kemenangan sempurna 4-0 atas Bournemouth Sabtu (17/8) lalu membuat the Citizens berhak menduduki singgasana klasemen sementara dengan koleksi 15 poin.

Kevin de Bruyne menjadi man of the match dalam laga itu dengan melesakkan gol pembuka di menit ke-15.

Gol De Bruyne tersebut menginspirasi Kelechi Iheanacho (25’), Raheem Sterling (48’), dan Ilkay Gundogan (66’) yang turut menyumbangkan gol bagi City. Penampilan sempurna the Citizens menjadi yang terbaik bagi mereka dalam melakoni laga-laga awal di Liga Primer Inggris selama ini.

Hasil positif juga ditorehkan juara Liga Primer musim lalu, Leicester City. Skuat the Foxes mampu meraih kemenangan secara meyakinkan di laga kelima mereka kontra tim promosi Burnley dengan hasil 3-0 pada Sabtu (17/9) malam lalu.

Penyerang Leicester City Islam Slimani menjadi pahlawan dengan menyumbang dua gol pada laga debutnya di Liga Primer Inggris tersebut. Satu gol lain the Foxes justru disumbangkan bek Burnley, Ben Mee, yang mencetak gol bunuh diri di menit ke-78. (AFC/Goal/R-3)

fadillah@mediaindonesia.com

Rosberg Kuatkan Posisi di Singapura

DOK. BRI

DUKUNGAN BRI: Direktur Utama BRI, Asmawi Syam (kanan), bertukar plakat dengan Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB Forki) Panglima TNI Gatot Nurmantyo seusai melakukan penandatanganan nota kesepahaman dukungan Bank BRI untuk pengembangan cabang olahraga karate di Indonesia, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat, (16/9). Dukungan itu sudah berlangsung selama 7 tahun. Bank BRI terus mendukung dan membuktikan diri sebagai bapak angkat karate di Indonesia.

PEMBALAP Mercedes, Nico Rosberg, melanjutkan tren positif dengan memenangi podium kehormatan ketiga secara beruntun di Singapura Grand Prix, kemarin. Rosberg yang juga merebut pole position berhasil mengungguli pembalap lainnya setelah finis di posisi pertama dalam waktu 1 jam 55 menit 48,950 detik.

Dengan mengekor di belakang Rosberg, pembalap Red Bull, Daniel Ricciardo, berada di posisi kedua dengan selisih 0,48 detik, sedangkan pembalap Mercedes lainnya, Lewis Hamilton, ada di posisi ketiga dengan selisih 8,03 detik.

Ini kemenangan pertama bagi Rosberg di Sirkuit Marina Bay Street, Singapura. Kemenangan ke delapan di ajang Formula 1 musim ini pun semakin mengukuhkan posisi Rosberg di puncak klasemen sementara F1 dengan 273 poin, mengungguli juara dunia Hamilton

AP/YONG TECK LIM

Nico Rosberg Pembalap Mercedes yang berada di posisi kedua dengan selisih 8 poin. Hamilton pun memuji kemampuan Rosberg yang tampil apik dalam beberapa minggu terakhir. Kendati mengalami penurunan performa, Hamilton pun berjanji akan tampil lebih baik lagi dalam balapan selanjutnya.

“Selamat untuk Nico. Dia membalap dengan sangat hebat di se-

panjang pekan. Saya bertahan dengan rem saya dan menyaksikan pembalap lain menjauh. Saya mendapat banyak dukungan di sini sehingga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya akan tetap berusaha dan berjuang dengan memberikan apa pun yang saya miliki,” ujar Hamilton.

Rosberg memang sudah menunjukkan dominasinya di Sirkuit Marina Bay sejak sesi latihan bebas kedua dengan catatan waktu 1 menit 44,152 detik. Dominasi pembalap asal Jerman tersebut berlanjut di sesi latihan bebas ketiga dengan waktu tercepat, 1 menit 44,352 detik.

Hasil positif pun kembali ditorehkan Rosberg di kualifikasi ketiga ketika pembalap 31 tahun itu meraih posisi terdepan di sesi kualifikasi seusai melesat tercepat dalam waktu 1 menit 42,584 detik. (AFP/AP/Rul/R-2)

ANDY dan Jamie Murray memberikan harapan bagi Inggris untuk melangkah ke final Piala Davis musim ini. Saat mewakili ganda putra, duo bersaudara andalan Inggris tersebut menyumbang kemenangan kedua seusai menumbangkan ganda Argentina Juan Martin del Porto/ Leonardo Mayer melalui empat set 6-1, 3-6, 6-4, 6-4.

Inggris sebelumnya tertinggal 0-2 setelah pemegang gelar grand slam tiga kali Andy Murray harus takluk dari Del Porto di partai tunggal (6-4, 5-7, 6-7 (5/7), 6-3, 6-4) pada Jumat pekan lalu. Kekalahan kedua kembali ditelan Inggris ketika tunggal putra mereka, Guido Pella, ditundukkan Kyle Edmund (6-7 (5/7), 6-4, 6-3, 6-2) pada hari yang sama.

Andy pun mengungkapkan kemenangan mereka kali ini memberikan secercah harapan bagi negeri Ratu Elizabeth tersebut untuk dapat melangkah ke final.

“Bisa mendapatkan kemenangan bersama Jamie hari ini (kemarin) ialah hal yang hebat.

Kini kami punya peluang lagi,” ujar Murray. (AFP/Rul)

PT GTS Komit Urus Soal Kitas OPERATOR kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC) PT Gelora Trisula Semesta menegaskan komitmen mereka untuk meminta para pemain dan pelatih asing segera mengurus dokumen kartu izin tinggal sementara (kitas) mereka seperti yang diminta Kementeri an Pemuda dan Olahraga. Saat ditemui pascapengundian babak 16 besar ISC B di Jakarta Sabtu (17/9) lalu, Dirut PT GTS Joko Driyono mengaku sudah membalas surat Kemenpora dan dalam proses menyelesaikan kelengkap an berkas keimigrasian tersebut.

Joko pun menjanjikan sebelum Selasa (20/9) semua proses telah terselesaikan.

“Apa pun kebijakan dari pemerintah kita ikuti. Kami harus tunduk kepada negara.

Pokoknya tidak ada niat untuk mengabaikan. Ada proses cepat atau lambat yang sudah kami sampaikan kendalanya kepada pemerintah,” ujar Jokdri.

“Batas waktu surat tujuh hari setelah 6 September lalu kami sudah bersurat dan rencananya tanggal 20 September kami akan update semuanya dalam tiga terminal perizinan, yakni Kemenpora, BOPI, dan Kemenakertrans,” tambahnya.

Terkait dengan dana subsidi Rp5 miliar bagi seluruh tim yang berpartisipasi di ISC A, PT GTS mengonfirmasikan telah mendistribusikan Rp3,5 miliar.

(Sat/R-2)

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 Minyak NYMEX 43,03

HALAMAN 17 |

IHSG 5.267,77

|

DOW JONES 18.123,80

|

|

EMAS 1.310,35

RP/US$ 13.128

Penutupan/Per 16 September 2016

EKONOMI

HLM 18 Mengoptimalkan Lahan Perbatasan

HLM 28 Prihatin pada Pengungsi

Meningkatnya Urbanisasi, Momentum Pengembangan Perkotaan Cerdas Berkelanjutan Semakin tingginya urbanisasi di Indonesia menjadi tantangan bagi pemerintah untuk merancang kota yang ideal dengan visi perkotaan cerdas berkelanjutan.

Hermanto Dardak Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR

IQBAL MUSYAFA

P

ERKOTAAN di Indonesia kini terus tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Hal itu dipicu perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau disebut urbanisasi, yang semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2010 penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 49,8% dari total penduduk nasional. Angka itu meningkat pada 2015 menjadi 53,3% dan diperkirakan menjadi 56,7% pada 2020.

Tingginya urbanisasi memberikan tantangan kepada pemerintah, yakni membuat perencanaan dan perancangan perkotaan maupun metropolitan yang polisentris melalui pengembangan kota-kota satelit mandiri dan kawasan pusat bisnis yang mengedepankan konsep mixed-use dan compact city.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan urbanisasi sudah pasti tidak bisa dihindari. Urbanisasi tidak hanya dilihat sebagai perpindahan orang dari desa ke

kota, namun dilihat juga desa yang tumbuh menjadi kota.

“Bila pembangunan desa berhasil, maka desa menjadi kota.

Tetapi bila pembangunan desa atau pertanian tidak berhasil maka orang dapat saja pergi ke kota,” kata Basuki beberapa waktu lalu.

Urbanisasi menurutnya dipengaruhi juga oleh pertambahan penduduk perkotaan, sehingga perlu agenda baru perkotaan.

“Pembangunan perkotaan perlu direncanakan dengan sebaikbaiknya untuk menghadapi urbanisasi,” tegas Basuki.

Basuki juga mengatakan urbanisasi tidak hanya sebagai tantangan, namun dapat menjadi peluang untuk dijadikan mesin pertumbuhan yang mengurangi kesenjangan sosial, mempromosikan keberlanjutan lingkungan, dan mendorong tanggung jawab sosial.

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan momentum urbanisasi yang makin meningkat, Kementerian PUPR mengembangkan visi Kota Cerdas Berkelanjutan.

Kota cerdas berkelanjutan ialah kota yang dikembangkan untuk mencapai kehidupan cerdas serta berkelanjutan, pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan mobilitas cerdas berkelanjutan, memiliki lingkungan ekologi cerdas berkelanjutan, serta didukung tata kelola dan komunitas agar cerdas berkelanjutan. Keseluruhan elemen perkotaan itu terhubung, terkontrol, dan real time dengan dukungan teknologi.

Layani masyarakat Ke p a l a B a d a n P e n g e m bangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hermanto Dardak menyatakan kian tingginya urbanisasi telah membawa implikasi pada konsentrasi kegiatan ekonomi dan sosial budaya serta lingkungan di perkotaan. Karena itulah, kawasan perkotaan membutuhkan infrastruktur.

Menurut dia, masifnya ur-

Sasaran dan Standar Pelayanan

Perkotaan Cerdas Berkelanjutan

banisasi perlu direspon dengan rancangan pengembangan perkotaan yang tidak hanya berkelanjutan, tapi juga cerdas melayani masyarakat dalam kehidupan dan penghidupannya, maupun mendukung fungsi kota sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah.

“Apalagi saat ini 74% kontribusi ekonomi Indonesia dari perkotaan,” ujar Dardak pada kegiatan Indonesia Smart City Forum di Bandung, Jawa Barat, belum lama ini.

Menurut dia, perencanaan kota cerdas berkelanjutan sebenarnya sudah dikenal di dunia. Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala BPIW pada ajang Prepcom 3 (Habitat III) di Surabaya tahun ini dan 49th Executive Committee Meet-

ing serta 25th World Congress and Council Meeting yang diselenggarakan Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlement (Earoph) di Kinabalu, Malaysia, 8-10 Agustus 2016.

Dalam kegiatan tersebut terungkap bahwa sebenarnya telah banyak negara yang mulai menerapkan perencanaan kota dan permukiman cerdas berkelanjutan. Diantaranya Australia yang menonjolkan komunitas dan ruang publik hijau, Jepang dengan energi efisien dan bersih, maupun Korea Selatan dengan transportasi cerdas berbasis internet.

Pada Earoph 2016, Kepala BPIW Hermanto Dardak yang menjadi President of Earoph untuk periode 2014-2016 tersebut

turut menjelaskan kota cerdas berkelanjutan yang juga mulai diterapkan di Indonesia.

Dardak menyampaikan pembangunan infrastruktur di Indonesia berbasiskan pada pengembangan wilayah. Di dalam wilayah tersebut berbagai perkotaan saling terkoneksi termasuk dengan perdesaan sebagai pemasok pangan perkotaan.

Untuk kawasan perkotaan, perencanaan kota cerdas dan berkelanjutan mulai direalisasikan, antara lain melalui upaya mengatasi masalah banjir dan kemacetan di Jabodetabek secara sistematik.

Namun, itu saja tidaklah cukup. Pada Prepcom 3 barubaru ini terungkap pada 2050 populasi manusia diperkirakan

akan meningkat hampir dua kali lipat. Karena itulah, kotakota akan menjadi consumer dengan tuntutan infrastruktur akses dan pangan, pelayanan dasar, perumahan sehat maupun pekerjaan yang layak.

Sebagai bentuk respon atas tantangan itu, kata Dardak, Indonesia harus mengarahkan pengembangan perkotaan agar cerdas berkelanjutan, baik dalam aspek kehidupan, ekonomi dan mobilitas, lingkungan ekologi, maupun aspek tata kelola dan komunitas. Oleh sebab itu, maka kota-kota perlu ditata, dibiayai, dikembangkan, diatur serta dikelola dengan baik.

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan komitmen semua pihak terkait dan meman-

faatkan kerjasama dengan negara-negara dalam kawasan regional maupun negara yang tergabung dalam organisasi dunia PBB. Terkait hal tersebut, disamping telah menyiapkan standar pelayanan perkotaan cerdas berkelanjutan, BPIW Kementerian PUPR juga telah menerbitkan dua buku panduan PBB (UN-Habitat) versi Indonesia yang mengkristalkan pengalaman berbagai negara anggotanya dalam penataan perkotaan. Buku tersebut berjudul “Penataan Kota Bagi Para Pemimpin Daerah” dan “Pedoman Perencanaan Kota dan Wilayah”. (Mus/S-25)

iqbal @mediaindonesia.com

Aksi Nyata Komitmen Kementerian PUPR PENGEMBANGAN perkotaan cerdas berkelanjutan sebagai salah satu kawasan strategis yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan berbasiskan pada wilayah pengembangan strategis (WPS).

Dalam penerapannya, Kota Cerdas Berkelanjutan merupakan kota yang liveable, yakni aman, sehat, berkeselamatan, mempertimbangkan estetika, bersih, berkarakter, serta nyaman.

Untuk mencapai kota yang dianggap liveable itu, menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hermanto Dardak, dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya pengembangan ruang terbuka hijau publik (minimal 20%), akses terhadap infrastruktur (luas jaringan jalan terhadap kawasan minimal 20%), proteksi terhadap bencana, lanskap kota dan perumahan yang berkualitas, dan pelestarian kawasan bersejarah.

Kementerian PUPR, menurut Dardak, telah bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait untuk menjalankan berbagai upaya serta aksi menuju perkotaan Cerdas Berkelanjutan.

Diantaranya pengembangan polisentris dan compact city yang didukung kawasan terpadu dengan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), transit oriented development (TOD), transportasi hijau, dan penanganan kawasan kumuh melalui pengembangan kota baru publik.

Selain itu, ada pembangunan perumahan publik dilengkapi technopark seperti di kota baru Maja, kawasan terpadu dengan perumahan publik vertikal seperti di kawasan Kemayoran, koridor infrastruktur hijau di Kanal Banjir Timur (KBT) Jakarta, serta pembangunan vertikal rusunawa Kebon Baru dan Cawang, Jakarta.

Namun, masyarakat yang kehidupannya cerdas dan berkelanjutan juga harus ditopang kebutuhan infrastrukturnya.

Itulah yang dilakukan Kementerian PUPR dengan sejumlah stakeholder terkait.

Dalam hal pengolahan sampah misalnya, teknologi melalui konversi waste to energy dilakukan di Bantargebang (10 megawatt) Bekasi dan Benowo di Surabaya (2 megawatt). Teknologi tersebut bakal disiapkan untuk 7 kota

sebagai pilot project, yakni memadukan dengan pemasangan peralatan GPS (global positioning system) yang dapat memantau keberadaan truk sampah, sehingga volume sampah yang terangkut dapat termonitor.

Dalam hal menghadapi bencana, diwujudkan melalui teknologi pengendali banjir, seperti pemanfaatan teknologi smart tunnel yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan KBT Jakarta.

Bahkan Kementerian PUPR maupun DKI Jakarta juga menyiapkan teknologi flood warning system, yakni pemanfaatan teknologi prediksi genangan berdasarkan prediksi cuaca dan curah hujan, prediksi pasang surut laut, pantauan pintu air untuk mengetahui debit sungai serta informasi baik dari masyarakat maupun pakar.

Kementerian PUPR juga memasang sensor digital serta kamera CCTV antara lain di Bendung Katulampa yang pantauannya dikirim secara data digital langsung ke posko pemantauan pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. “Di Kota Padang dan Banda Aceh juga dipasang ear-

Konsepsi Pengembangan Metropolitan

SUMBER: KEMENTERIAN PUPR

ly warning system untuk memantau gempa dan tsunami, sebagai adaptasi atas dampak bencana,” kata Dardak.

Komunitas cerdas Dalam konteks pengembangan wilayah, Dardak mengutarakan kota cerdas dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan tiga hal, yakni

kehidupan ekonomi dan mobilitas, lingkungan ekologi yang cerdas dan berkelanjutan, serta tata kelola yang baik dan komunitas yang cerdas.

Guna mencapai sasaran dari ketiga hal tersebut, Dardak mengatakan partisipasi seluruh pihak termasuk masyarakat merupakan kebutuhan mutlak yang perlu dijalankan.

Agar perkotaan produk-

tif dan efisien, infrastruktur jaringan jalan hendaknya harmoni dengan guna lahan (land use), yang dilengkapi jalan lingkar dan radial untuk memilah terbaurnya lalu lintas regional dan lokal, serta dilengkapi dengan sistem transportasi cerdas.

Pada bagian lain, pemerintah melalui BPIW Kementerian PUPR, telah merancang

sejumlah perencanaan antara lain dengan penyusunan masterplan selama 10 tahun dan development plan 5 tahunan.

“Di dalam masterplan serta development plan tersebut telah diterapkan prinsip-prinsip bagaimana pengembangan perkotaan cerdas berkelanjutan, baik untuk kawasan metropolitan, kota besar, kota baru, maupun kawasan perdesaan,” ucap Dardak.

Bahkan untuk rancangan cerdas, dilakukan pada skala yang lebih kecil seperti pada National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pantai utara Jakarta.

Selain itu, pengembangan perkotaan cerdas berkelanjutan dirancang pula untuk menciptakan iklim komunitas cerdas, kreatif, dan partisipasi, yang terbentuk di berbagai kota, diantaranya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), komunitas hijau, dan komunitas kota pusaka.

“Komunitas cerdas juga membantu terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terutama penggunaan teknologi informasi seperti, penggunaan aplikasi Qlue di Jakarta,” pungkas Dardak.

(Mus/S-25)

KOMODITAS PANGAN

18

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

Mengoptimalkan Lahan Perbatasan Dengan menciptakan lumbung pangan, pembangunan desa di wilayah terluar akan lebih cepat dan terintegrasi.

ANDHIKA PRASETYO

S ANTARA/AGUS SETYAWAN

TEKAN HARGA DAGING: Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kanan) bersama Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim (kiri) meninjau harga daging di Pasar Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, kemarin. Mendag menyatakan akan terus berupaya menurunkan harga daging sehingga dapat dikonsumsi masyarakat dengan harga lebih terjangkau. Harga daging di Lampung sudah Rp110 ribu per kilogram, lebih rendah daripada harga di Ibu Kota Rp140 ribu per kilogram.

Mendag Yakin Harga Daging Mulai Turun HADIRNYA pasokan daging kerbau dari India dengan harga pasar Rp65 ribu per kilogram diyakini dapat menciptakan kestabilan sekaligus menurunkan harga daging sapi potong yang masih berada di kisaran Rp110 ribu-Rp140 ribu per kg.

Hal itu dikatakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di sela kegiatannya mengecek harga dan pasokan komoditas pangan di pasar tradisional Kabupaten Lampung Timur, Lampung, kemarin.

Mendag cukup yakin, secara bertahap, penurunan harga daging sapi itu sudah dimulai. Ia pun memberi waktu toleransi kepada pedagang untuk menghabiskan stok yang masih mereka miliki.

“Saya pikir dalam dua minggu sampai sebulan kita akan lihat progres dari pedagang. Dengan sekarang masuknya da-

ging (kerbau) dari India itu, mekanisme pasar perlahan terbentuk,” bebernya.

Enggar mengaku pihaknya lebih memprioritaskan penurunan harga untuk secondary cut daging sapi seperti bagian betis atau paha. Hal itu dilakukan sebab bagian itu banyak dikonsumsi kalangan menengah ke bawah. Harga daging primary cut berupa bagian atas atau punggung sapi dibiarkan sesuai dengan mekanisme pasar lantaran bagian itu biasanya dikonsumsi masyarakat berekonomi tinggi.

“Negara hadir, berfokus pada secondary cut, dan akan mengatur harganya bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah agar mampu mengonsumsinya,” Enggar menegaskan.

Di sisi lain, untuk komoditas gula, Enggar meminta komitmen beberapa produsen gula untuk menjual gula sampai di konsumen dengan harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, Kemendag telah membuat HET untuk gula Rp12.500/kg dan tertera pada bungkusnya.

“Saya ajak bicara salah seorang distributor utama pabrik gula. Dari D1-D4, saya meminta komitmen dan mengajak mereka untuk juga masuk di pasar konsumen dengan harga Rp12.500/kg dan dalam kemasannya di-print dengan harga itu,” kata dia.

D1-D4 merupakan jalur distribusi dari distributor 1 yang mampu membeli dengan jumlah ribuan ton tanpa batas sampai D4, yaitu distributor dengan kemampuan beberapa ton saja. (Try/E-1)

EKONOMI NASIONAL

ALAH satu syarat untuk mencapai kedaulatan pangan ialah peningkatan lahan pertanian. Lahan-lahan baru untuk komoditas strategis mesti terus ditambah, tidak hanya di wilayah sentral, tetapi juga di daerah perbatasan yang selama ini belum termanfaatkan.

Kebutuhan untuk peningkatan lahan itu, menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sejalan dengan instruksi presiden yang menginginkan pembangunan dimulai dari pinggiran. “Seperti instruksi presiden, kedaulatan pangan harus diwujudkan di seluruh pulau Indonesia,” ujar Amran seusai rapat koordinasi pangan di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (16/9).

Untuk mempercepat pemanfaatan lahan di perbatasan, Mentan mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Mereka siap mengoptimalkan sekitar 20 ribu hektare lahan baru di 44 kabupaten yang merupakan wilayah terluar Indonesia. Amran menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp120 miliar untuk memaksimalkan lahan itu dan keperluan alat mesin pertanian.

“Lokasi perbatasan atau transmigrasi kadang kekurangan sumber daya manusia. Ka-

rena itu, kita berikan fasilitas sarana produksi berupa mesin yang dapat membantu mereka. Kita siapkan semuanya, mulai kebijakan, sarana produksi, hingga infrastruktur,” tutur Amran.

Komoditas pangan yang akan menjadi perhatian utama di lahan-lahan baru di perbatasan itu ialah padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan sayur-sayuran. “Kami terlebih dulu akan mengidentifikasi potensi sumber pangan apa yang sesuai di wilayah tersebut,” paparnya.

Logikanya sederhana, ekspor dari perbatasan akan lebih mudah dan murah ketimbang ekspor dilakukan dengan mengirimnya dari wilayah sentral di tengah pulau.

Dengan kebijakan itu, Amran berharap akan ada peningkatan kesejahteraan bagi petani. “Inflasi di daerah perbatasan juga bisa ditekan.”

Dalam kesempatan sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, dengan menciptakan lumbung pangan, pembangunan desa akan lebih cepat dan terintegrasi.

“Pemotongan anggaran pun tidak akan berpengaruh pada target produksi karena kami

bisa mengakalinya dengan seperti ini, bersinergi dengan kementerian lain,” tandas Eko.

Kerek ekspor Di luar tujuan utama untuk menggapai kedaulatan pangan, optimalisasi lahan di perbatasan diharapkan pula dapat mendongkrak ekspor komoditas strategis ke negara-negara tetangga terdekat.

Logikanya sederhana, ekspor dari perbatasan akan lebih mudah dan murah ketimbang mesti mengirimnya dari wilayah sentral di tengah pulau.

“Tinggal pikul atau pakai sepeda saja bisa,” tutur Mentan untuk menganalogikan kemudahan ekspor itu.

Saat ini salah satu wilayah terluar yang telah mengekspor komoditas pangan ialah Motaain yang merupakan perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste dan Keerom, perbatasan Papua dengan Papua Nugini. “Tentu kami akan mencari tahu kebutuhan pangan apa yang sangat dibutuhkan negara tetangga yang berbatasan langsung.”

Pemaksimalan lahan di wilayah terluar juga menjadi salah satu cara untuk menghentikan penyelundupan komoditas pangan dari negara lain. “Masalah penyelundupan itu bisa diselesaikan jika kita memiliki lumbung pangan strategis di sana,” tandas Mentan. (E-1)

andhika @mediaindonesia.com

Investor Lokal Tembus 500 Ribu HUT AIR NAV: Direktur Utama Air Nav Indonesia Bambang Tjahjono didampingi istri bersiap melepas peserta jalan sehat di Kantor Pusat Air Nav Indonesia, Tangerang, Banten, kemarin. Kegiatan tersebut dalam rangka perayaan ulang tahun ke-4 Air Nav Indonesia.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor domestik di pasar modal Tanah air telah menembus 500 ribu.

Hal itu mengacu pada jumlah single investor identification (SID) hingga medio September ini.

“Sosialisasi dan edukasi pasar modal yang terus dilakukan BEI membuat jumlah investor saham di pasar modal Indonesia sampai dengan akhir perdagangan pekan ini telah menembus angka 500 ribu investor,” kata Kepala Komunikasi Perusahaan BEI Yulianto Aji Sadono dalam siaran pers di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data BEI, lanjut dia, jumlah investor ritel yang bertransaksi di pasar modal Indonesia sebanyak 487.713 SID. Sisanya yakni investor institusi 12.324 SID. Total, ada 500.037 investor.

Ia menambahkan, dengan diterbitkannya Peraturan OJK No 22/POJK.04/2016 mengenai Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), BEI berharap dapat turut memabantu dalam meningkatkan jumlah profesional di bidang pasar modal yang akhirnya berdampak pada penambahan jumlah investor.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat mengatakan bertambahnya jumlah pemegang lisensi di bidang pasar modal diharapkan dapat mempermudah akses bagi masyarakat untuk berinvestasi.

Sementara itu, nilai transaksi saham BEI selama sepekan kemarin naik 16,29% menjadi Rp8,14 triliun dari pekan sebelumnya Rp7 triliun. Namun, meski aktivitas transaksi belakangan naik, BEI merencanakan untuk merevisi target rata-rata nilai transaksi harian pada 2016 menjadi Rp6,5 triliun

dari sebelumnya Rp7 triliun.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Hamdi Hassyarbaini mengatakan rencana itu lantaran rerata nilai transaksi harian di sepanjang tahun ini (year to date) masih di bawah Rp6,5 triliun. Saat ini, rencana itu masih dibahas internal BEI. Di sisi lain, kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) pada pekan lalu melandai 0,27% menjadi 5.267,77. Alhasil, nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia menjadi Rp5.669,93 triliun, atau menurun 0,24% dari sebelumnya Rp5.683,44 triliun. (*/Ant/E-2)

MI/ATET DWI PRAMADIA

Porsi KUR ke Sektor Produksi Diperbesar PERFORMA kredit usaha rakyat (KUR) sejauh ini dipandang sudah cukup baik, tetapi distribusinya masih didominasi sektor perdagangan. Di sisi lain, penyaluran ke sektor produksi, seperti pertanian dan perkebunan, masih tertinggal.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan realisasi penyaluran KUR per 31 Agustus 2016 masih lebih banyak dinikmati sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai 68%, sedangkan sektor produksi hanya menyerap 15,51%. Sektor lain bahkan lebih kecil, yakni jasa-jasa 10,86%, industri pengolahan 4,49%, dan perikanan 1,15%.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, hingga September 2016, penyaluran KUR sudah mencapai 65% dari target Rp120 triliun. Penyaluran itu meliputi kredit mikro Rp44,7 triliun, ritel Rp20,5 triliun, dan untuk penempatan tenaga kerja Indonesia baru terealisasi Rp79,5 miliar.

“Hingga akhir Agustus performanya sudah bagus, sudah 65%. Mungkin bisa mencapai target 100% di akhir tahun.

Namun, kita ingin alokasi per sektornya lebih baik lagi,” terang Darmin di Jakarta, Jumat (16/9).

Ia mengungkapkan salah

ANTARA /MAULANA SURYA

MODAL UKM: Perajin Farissa Widya, menyelesaikan tas karakter kartun Pokemon di Purwosari, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (4/8). Hingga September 2016, penyaluran KUR sudah mencapai 65%. satu penyebab tersendatnya realisasi KUR ke sektor nonperdagangan ialah minimnya SDM bank penyalur untuk menjangkau calon debitur di lapangan. “Sektor perdagangan lebih menguasainya karena perdagangan berada di garda terdepan, paling mudah dijangkau. Sementara itu, sektor pertanian sulit,” imbuhnya.

Ketua Dewan Komisioner

OJK Muliaman Hadad menyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan berbeda untuk meningkatkan realisasi KUR di luar sektor perdagangan. “Pemerintah perlu mendalami kemungkinan adanya KUR khusus untuk mendorong ekskalasi pertumbuhan KUR di luar sektor perdagangan,” ungkapnya.

Direktur Utama BRI As-

mawi Syam juga mengungkapkan di masa mendatang KUR memang akan didorong ke semua sektor dengan fokus lebih pada sektor produksi.

“Nantinya mekanisme untuk skema KUR akan disesuaikan dengan sektor produksi. Tentu akan ada skim khusus yang kita berikan untuk sektor produksi itu,” pungkas Asmawi.

(Dro/E-1)

EKONOMI

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

19

EKONOMIKA

Kominfo Desak Google Jadi BUT KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah meminta perusahaan teknologi asal AS, Google Inc, membayar pajak di Indonesia dan memberlakukan kesetaraan pajak dengan sejumlah negara lain tempat perusahaan tersebut membuat badan usaha tetap. “Transaksi yang masuk ke revenue (pendapatan) Google yang berasal dari Indonesia dan ads (iklan) yang ditujukan, targeted untuk Indonesia bagaimana agar Google juga membayar pajak. Dipersilakan Google menempatkan permanent establishment (badan usaha tetap) di Indonesia,” kata Plt Kepala Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Noor Iza Noor dalam siaran pers kementerian.

Menurut dia, di Indonesia, Google menempatkan permanent establishment sehingga transaksi dari India masuk ke Google yang di India dan itu dikenai pajak bahkan dengan angka persentase yang lebih besar. “Kami harap Google akan bisa arif dalam masalah bisnis ini dan memberikan kesetaraan. Transaksitransaksi jangan di-pool di negara tertentu saja, yang merugikan negara-negara yang memberikan expenditure-nya (belanjanya) ke Google,” katanya. (Ant/E-2)

ACA Rilis Asuransi Perjalanan Mobile UNTUK merespons kesadaran masyarakat akan kebutuhan perlindungan selama perjalanan yang kian meningkat, PT Asuransi Central Asia (ACA) menambah fasilitas layananan mereka melalui aplikasi asuransi perjalanan New Travel Safe berbasis Android.

Product Owner sekaligus Department Head of Travel Insurance ACA Sugiarto menyatakan kehadiran New Travel Safe Mobile Versions akan makin memudahkan calon nasabah yang membutuhkan asuransi perjalanan. “Melalui aplikasi ini nasabah dapat langsung memilih paket asuransi perjalanan sesuai kebutuhannya dan dapat langsung menerima polis melalui e-mail,” kata dia saat peluncuran New Travel Safe Mobile Versions di sela-sela acara Travel Blogger Gathering besutan ACA di Jakarta, kemarin.

Division Head of Accident and Health Insurance Rustiati Andriyas menambahkan, pihaknya ACA akan mengembangkan layanan aplikasi dalam waktu dekat ini ke jaringan smartphone berbasis IOS. (RO/E-1)

ANTARA/OLHA MULALINDA

GELIAT PAPUA BARAT: Salah satu industri semen di Kampung Maruni, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Sabtu (17/9). Badan Pembangunan Nasional menyatakan perekonomian Provinsi Papua Barat memiliki laju pertumbuhan rata-rata didukung sektor pertanian, industri pengolahan produksi migas, dan sektor pertambangan.

Pegawai Usia 40 ke Atas Cukup Kerja Tiga Kali Seminggu

U

SIA Anda sudah di atas 40 tahun? Anda merasa kemampuan fokus dan mengingat sebuah fakta semakin lama semakin menurun? Jangan khawatir, Anda bisa menyalahkan pekerjaan Anda.

Kenapa begitu? Para ahli mengatakan, ketika usia seseorang sudah 40 tahun ke atas, semestinya ia bekerja selama tiga kali dalam seminggu.

Penelitian terbaru yang dilakukan The Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research mengungkapkan bekerja hingga 30 jam dalam seminggu baik untuk fungsi kognitif seseorang di atas 40 tahun. Namun, apabila lebih dari itu, hal tersebut bisa menyebabkan kinerja memburuk.

Bahkan, mereka yang bekerja 55 jam seminggu atau lebih menunjukkan penurunan kognitif lebih buruk daripada mereka yang sudah pensiun atau menganggur dan tidak bekerja sama sekali.

Penelitian tersebut dilakukan dengan mengamati 3.500 perempuan dan 3.000 laki-laki berusia 40 dan lebih. Mereka harus menyelesaikan tes

fungsi kognitif, sementara kinerja mereka terus dipantau. Kemampuan mereka untuk membaca kata-kata keras, membacakan daftar angka, dan mencocokkan huruf serta angka dalam uji kecepatan dipantau dalam tes yang bernama Household Income and Labour Dynamics in Australia (Hilda).

“Baik ‘berpikir’ maupun ‘mengetahui’ merupakan indikator penting. Tes membaca ialah ‘mengetahui’ bagian dari kemampuan, sedangkan ‘berpikir’ menangkap memori, abstrak dan penalaran eksekutif,” kata Profesor Colin McKenzie, penemu tes itu.

Beberapa rangsangan

2

3

1

4

5

6

7

intelektual dianggap baik untuk mempertahankan fungsi kognitif di kemudian hari. Latihan otak seperti sudoku dan teka-teki silang dinilai mampu mempertahankan kekuatan otak pada orangtua.

Profesor McKenzie mengatakan kepada The Times banyak negara berencana menaikkan usia pensiun dan memaksa orang untuk bekerja lebih lama karena mereka tidak akan dapat mengklaim manfaat pensiun sampai nanti. “Saya percaya tingkat pekerjaan mungkin memiliki pengaruh penting terhadap hal ini,” ujarnya.

Tingkat stimulasi intelektual mungkin bergantung pada jam kerja. Pekerjaan bisa menjadi pedang bermata dua karena dapat merangsang aktivitas otak, tetapi pada saat yang sama jam kerja yang panjang dapat menyebabkan kelelahan dan stres, yang berpotensi merusak fungsi kognitif. “Bekerja penuh waktu--lebih dari 40 jam seminggu--masih lebih baik daripada tidak ada pekerjaan sama sekali dalam hal menjaga fungsi kognitif, asalkan tidak memaksimalkan potensi dampak dari pekerjaan.”

Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda merasa pengurangan jam kerja akan bermanfaat?

SENO (Arv/E-3)

Tanjung Priok Jadi Contoh Dwelling Time Layanan di pelabuhan-pelabuhan utama akan digeber menjadi 24 jam 7 hari seminggu.

ANDHIKA PRASETYO

P

ELABUHAN-PELABUHAN utama di Tanah Air akan mengekor pengaturan yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, untuk menekan dwelling time.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Tanjung Priok saat ini menjadi pelabuhan dengan dwelling time yang relatif lebih baik ketimbang Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, dan Pelabuhan Makassar. “Di Tanjung Priok 3,5 hari, sementara yang lain masih ada yang lima hari. Kami targetkan semuanya bisa menjadi dua hari,” ujar Budi dalam jumpa pers seusai rapat dengan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan kebijakankebijakan serta peraturanperaturan yang selama ini dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok akan diterapkan di tiga pelabuhan utama lainnya. “Di Tanjung Priok sudah cukup baik sistem operasionalnya.

Itu akan dijadikan contoh dan diterapkan di pelabuhan lain.”

Umpamanya soal waktu inap kontainer yang dibatasi

paling lama tiga hari di Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 117/2015. Kelak, durasi itu ingin diberlakukan pemerintah terhadap tiga pelabuhan utama lain.

Budi menambahkan, pemerintah akan membentuk tim yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga guna menangani waktu bongkar muat meskipun Kemenko Bidang Maritim sudah memiliki satgas dwelling time. “Hal ini kami akan bahas besok dalam forum yang lebih besar lagi.

Setelah itu, kita upayakan deregulasi.”

Ia menargetkan dwelling time di empat pelabuhan utama Tanah Air bisa turun di kisaran dua hari dalam sebulan.

Dari hasil inventarisasi masalah dalam rapat bersama PT Pelindo I, II, III, dan IV sehari sebelumnya, ada tiga hal yang butuh atensi. “Satu masalah internal pelabuhan. Kedua Kemenhub terkait dengan kewenangan tertentu untuk dibuat di luar (pelabuhan) Priok. Ketiga pelayanan satu atap, ini terkait dengan instansi lain.”

Dalam kesempatan sama, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengemukakan

Dirjen Bea dan Cukai mengemukakan akan menerapkan satu manajemen risiko terpadu untuk menekan dwelling time. akan menerapkan satu manajemen risiko terpadu untuk menekan dwelling time, baik di bagian perizinan dan pemeriksaan dokumen serta barang.

Ia mengatakan program satu manajemen risiko sedianya saat ini dijalankan tiga entitas, yakni Bea dan Cukai dengan Badan POM, dengan badan karantina, serta dengan Kementerian Perdagangan.

“Contohnya, antara BC dan badan karantina karena sudah ada manajemen risiko bersama, dwelling time mencapai dua hari bisa dihilangkan. Dengan Badan POM, waktu rata-rata bisa dipangkas dari 5,5 hari jadi 2,5 hari,” terangnya.

Terkait dengan arahan pemerintah, Dirut Pelindo II Elvyn G Massasya mengamini standardisasi akan membuat pelayanan di pelabuhan lebih baik. “Kami menyiapkan per alat harus mampu melakukan bongkar muat 26 box per

hours, ada equipment management. Saya kira seluruh Pelindo akan lebih baik jika distandardisasi.”

Belawan Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo akan lamanya dwelling time di Pelabuhan Belawan, Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI) Sumut Khairul Mahalli mengatakan dwelling time yang molor dapat diatasi apabila birokrasi berjalan dengan semestinya. “Dwelling time itu hanya masalah yang dibesarbesarkan. Kalau birokrasinya bisa cepat, enggak ada itu,” katanya di Medan, kemarin.

Ia membenarkan ada kelambatan proses bongkar muat hingga delapan hari di Pelabuhan Belawan. Namun, lamanya dwelling time itu harus diselidiki secara objektif sebab kendalanya tidak semata operator.

Importir lain di Medan, Willy, mengatakan apabila pengusaha lambat mengurus izin ke Bea Cukai atau kementerian, dwelling time di Belawan memang bisa 5-8 hari.

Jadi, soal dwelling time yang lama dinilainya bukan kesalahan operator. (Fat/PS/E-2)

andhika @mediaindonesia.com

Wapres tidak Ingin Singapura Ikut Campur WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyayangkan langkah Singapura menghambat upaya repatriasi kekayaan pengusaha Indonesia di negara tersebut.

Menurut Kalla, Singapura tak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Terlebih, Singapura dan Indonesia sama-sama menganut sistem devisa bebas.

“Tak boleh Singapura turut campur. Apalagi Singapura menganut devisa bebas sama dengan kita. Ini kan akibat devisa bebas yang bisa taruh uang ke mana-mana,” ujar Kalla di sela KTT Gerakan Nonblok di Margarita, Venezuela, akhir pekan lalu, seperti dilaporkan Wartawan Media Indonesia, Christian Dior.

Kalla merespons pemberitaan perihal aksi sejumlah bank swasta di Singapura yang melaporkan nasabah asal Indonesia terkait dugaan transaksi mencurigakan kepada Commercial Affairs Department (CAD), unit kepolisian Singapura yang menangani kejahatan finansial. Nasabah Indonesia yang dilaporkan ialah mereka yang berpartisipasi dalam program amnesti pajak pemerintah Indonesia.

Kendati kebijakan tax amnesty bisa dianggap pengampunan pelanggaran pajak, menurut Kalla, Singapura tidak berhak ikut campur. Karena itu, pemerintah lewat menteri keuangan sudah mempertanyakan kebijakan Singapura tersebut.

Menurut UU Pengampunan Pajak, wajib pajak Indonesia yang memiliki aset di luar negeri tidak akan diselidiki dugaan pelanggaran pajaknya jika mereka mengajukan amnesti pajak yang berlaku hingga 31 Maret 2017.

Menkeu Sri Mulyani mengemukakan, ia telah menghubungi Deputi Perdana Menteri Singapura. “Kami menegaskan, kita tidak ingin amnesti pajak Indonesia (terganggu), karena kita juga sudah melihat profil pengikut amnesti pajak yang berasal dari luar negeri memang mayoritas dari Singapura.”

Respons yang diperoleh, menurut dia, perbankan Singapura justru telah diminta

Monetary Authority of Singapore untuk mempermudah nasabah mereka yang akan melakukan amnesti pajak. “Dan (Singapura) mengatakan transaksi nasabah Indonesia di perbankan Singapura dalam tax amnesty tidak diklasifikasikan sebagai transaksi mencurigakan yang akan merupakan subjek kepolisian untuk melakukan investigasi,” imbuhnya.

Seperti dilansir The Straits Times pekan lalu, wajib pajak Indonesia telah mendeklarasikan sekitar Rp117,3 triliun aset mereka yang berada di Singapura. Jumlah itu merepresentasikan tiga perempat dari deklarasi dan repatriasi aset di luar negeri. (Ant/E-2)

ANTARA /HO

KERJA SAMA: Direktur Utama Peruri Prasetio (kanan) dan Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Tri Hanggoro Achmad memperlihatkan dokumen MoU bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditandatangani di Rektorat Unpad Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (15/9).

EKSEKUTIF

20

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

Bekerja dengan Cinta Dalam bisnis, konsistensi, disiplin, dan komitmen akan menciptakan profesionalisme yang baik. Ketiga hal itu membentuk reputasi Agung Podomoro hingga saat ini.

Nama: Indra Widjaja Antono Pendidikan: • 1992: Real Estate Program, Planologi, Universitas Tarumanagara, Jakarta Karier pekerjaan: • Juni 2016–sekarang: Vice President Director PT Agung Podomoro Land Tbk

IQBAL MUSYAFFA

C

• 2003: Promotion–VP Corp Marketing PT Agung Podomoro-Head Office Marketing

INTA bukan hanya sebuah kata romantis antardua sejoli yang dimabuk asmara, melainkan juga bisa menjadi landasan kesuksesan dalam melakukan setiap aktivitas, termasuk dalam bisnis.

Filosofi itulah yang diterapkan Wakil Direktur Utama Agung Podomoro Land Indra Widjaja Antono. Apa pun yang dilakukannya selalu berlandaskan rasa cinta. Itu yang membuatnya berada pada pencapaiannya saat ini, termasuk ketika meluangkan waktunya untuk berbincang santai dengan Media Indonesia di tengah-tengah kesibukannya menjalankan roda usaha perusahaan properti raksasa di Indonesia, belum lama ini.

Dengan santai dan ramah, ia menceritakan berbagai macam hal tentang hidupnya, termasuk cita-cita terpendamnya ketika kecil hingga sekarang yang ingin menjadi pilot.

“Saya selalu konsisten dalam setiap kesempatan mengatakan saya ingin jadi pilot.

Mungkin saya paling norak kalau ke bandara. Saya selalu datang ke bandara 2-3 jam sebelum terbang untuk merasakan suasana bandara, termasuk di bandara kecil sekali pun,” ujarnya bercerita.

Pada 1987, ia mengaku terbentur regulasi yang membuyarkan mimpinya untuk menjadi pilot.

“Saya tidak pernah memimpikan sekolah tinggi, tapi bagaimana bisa membantu orangtua saya dalam keadaan ekonomi kami yang sangat sulit ketika itu. Sekolah pilot kan hanya satu tahun setelah itu langsung terbang.”

Selain menjadi pilot, Indra ketika muda merupakan seorang atlet bulu tangkis, seangkatan dengan Ardy Wiranata. “Saya ketika itu hanya bermain di sirkuit daerah.

Saya dilarang menekuni bulu tangkis oleh ayah saya karena ketika itu dianggap menjadi atlet tidak memiliki prospek bagus dan jaminan di hari tua,” kisahnya.

• 2002: Ass Vice President of Marketing PT Agung Podomoro– Head Office Marketing • 2001: Marketing General Manager PT Sunter Agung–Head Office Marketing • 1999-2001: Manager Marketing PT Jakarta Baru Cosmopolita • 1997-1999: Supervisor Marketing PT Jakarta Baru Cosmopolitan • 1993-1996: Marketing Executive PT Jakarta Baru Cosmopolitan

Sudah banyak hambatan dalam berkarier yang dihadapinya, termasuk ketika harus bekerja tujuh hari dan hanya dibayar dua hari ketika masa krisis moneter. Ia pun pernah merasakan mengurus gudang serta menata arsip karena keterbatasan SDM. “Saya tidak pernah mengeluh dan selalu saya lakukan hal yang baru,” tambahnya.

Dalam bisnis, konsistensi, disiplin, dan komitmen akan membentuk profesionalisme yang baik dan itu yang membentuk reputasi Agung Podomoro hingga saat ini.

Ganjalan kasus reklamasi tidak memengaruhi bisnis secara keseluruhan. “Kita selalu terbuka kepada konsumen termasuk bila ada keterlambatan pembangunan tanpa membebankan biaya tambahan apa pun kepada mereka.”

Selain membangun proyek-proyek menengah ke atas, Agung Podomoro Land juga tidak melupakan sektor properti untuk menengah ke bawah. “Untuk MBR kita ada apartemen Gading Nias dan Kalibata City.

Selain itu, juga sedang dibangun 37 ribu unit rusunami untuk MBR di Cimanggis dengan harga sekitar Rp200 jutaan sehingga total sekitar 50 ribu unit untuk MBR yang sudah kita bangun.”

Agung Podomoro Land menurutnya juga berkomitmen membantu pemerintah mengurangi back log perumahan dan membantu menyukseskan program Satu Juta Rumah.

Tidak sengaja Perkenalannya dengan dunia properti pun menurutnya terjadi secara tidak sengaja. Indra muda dibesarkan di lingkungan pasar di Kebayoran Lama karena orangtuanya ialah pedagang kelontong kecil.

“Sambil membantu orangtua, saya membantu pemilik kios di pasar itu untuk memasarkan kiosnya. Saya dulu hanya membantu membukakan pintu kiosnya.

Saya dulu belum paham properti, tapi secara tidak langsung saya sudah sebagai marketing ketika itu.”

Gagal menjadi pilot dan atlet bulu tangkis diakuinya sempat membuatnya terpuruk.

Namun, karena cintanya kepada orangtua, ia memulai karier profesionalnya di dunia properti di perusahaan brokerage properti, Era Indonesia.

“Saya bekerja di sana sambil belajar. Saya belajar planologi di bidang realestat program. Selama 2-3 tahun saya bekerja di sana dan merasakan panas, dingin, dicerca dan dimaki orang. Itu sudah saya alami.”

Selanjutnya, pada 1993-2001, ia bergabung dengan salah satu pengembang, Jakarta Baru Cosmopolitan Gading Serpong. Baru sejak 2001 sampai saat ini ia berkarier di Agung Podomoro Group.

“Jadi, saya baru bekerja di tiga perusahaan. Agak setia juga dengan pekerjaan,” ujarnya sambil tertawa.

Karier propertinya dimulai dari nol, mulai marketing sampai menjadi manajer di Jakarta Baru Cosmopolitan. “Kemudian saya gabung di Sunter Agung anak usaha Agung Podomoro Group, mulai menjadi general

Impian dan keluarga

MI/ADAM DWI

manager mengelola manajemen perusahaan dari 2001-2003 untuk membuat suatu standar mutu. Di 2003 Agung Podomoro propertinya menggeliat, dan saya dipercaya menjadi asisten direktur saat itu membantu speed up proyek-proyek Agung Podomoro.”

Pencapaian yang diraihnya tidak terlepas dari banyaknya kerikil yang menghadang.

Namun, ia mengerjakannya dengan rasa cinta yang bisa membuatnya bertahan.

“Pada 2004 saya menjadi marketing director di grup dan usia saya baru 32 tahun. Saya sempat ragu apakah tidak salah anak muda diberi kepercayaan di posisi itu?”

Posisi tersebut bukan berarti dilalui tanpa ganjalan. Ganjalan senioritas di kantor ketika itu cukup terasa. “Sebenarnya posisi

“Bagi saya, kualitas waktu bersama keluarga lebih utama daripada kuantitas. Ketika saya punya waktu 2 jam untuk anak saya, saya benar-benar bermain dengan putri kecil saya. Saya jauhkan gadget saya karena tidak ingin diganggu.” itu kosong karena ditinggal orangnya yang melanjutkan studi di luar negeri. Ada dua sampai tiga orang yang diseleksi dan akhirnya saya yang dipilih. Saya ingat pesan dari

top management. Katanya ketika itu ‘Anda injak gas, Saya injak rem’. Akhirnya saya melihat itu sebagai sebuah kesempatan.”

Gemba kaizen Indra belajar menjadi direktur yang baik dengan membuat sistem untuk mengembangkan karyawan. Ia menganut prinsip gemba kaizen atau continuous improvement.

“Tidak setiap waktu saya memimpin.

Kadang saya duduk di samping ketika rapat dan GM senior yang memimpin. Sebagaimana konser jaz, saya berikan kesempatan mereka berimprovisasi sesuai dengan kemampuan untuk memainkan sebuah lagu dalam harmonisasi yang sama,” urainya.

Meskipun gagal menjadi pilot, ia tidak pernah mengubur impian masa kecilnya.

Kini ia mengoleksi ratusan miniatur pesawat terbang, sebagian diletakkan di ruang kerjanya. “Di ruang kerja saya tidak ada gambar desain proyek. Isinya miniatur pesawat.

Sebagian ada di rumah saya.”

Di tengah-tengah kesibukannya menjalankan bisnis properti, ia menyempatkan waktu untuk bercengkerama dengan keluarganya meskipun hanya sebentar.

“Bagi saya, kualitas waktu bersama keluarga lebih utama daripada kuantitas. Ketika saya punya waktu 2 jam untuk anak saya, saya benar-benar bermain dengan putri kecil saya. Saya jauhkan gadget saya karena tidak ingin diganggu. Begitu pun ketika saya ada waktu dengan orangtua saya meskipun sebentar saya manfaatkan dengan baik.”

Waktu luang digunakannya untuk mengenalkan putrinya dengan sejarah dan budaya. Ia lebih senang membawa putrinya ke museum ataupun taman bermain, seperti kebun binatang. “Saya biarkan ia bermain di museum, seperti museum layang-layang dan museum gajah. Banyak museum bagus di Jakarta yang kurang dilirik masyarakat.”

(E-3)

iqbal@mediaindonesia.com

PENDIDIKAN

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

mendamaikan banyak selisih paham antara orangtua dan sekolah ialah dengan membentuk Parent-Teacher Association (PTA). Beberapa pakar pendidikan di Amerika menjelaskan banyaknya manfaat dari baiknya hubungan orangtua dan guru, seperti dengan mengetahui latar belakang sosial-ekonomi siswa, guru akan lebih sukses dalam mengajar, memilih pende-

katan yang sesuai untuk anak dan keluarganya, dan dapat meningkatkan kekuatan dari ikatan orangtua dengan sekolah. Dengan begini, sekolah tidak hanya menambah beban dan penderitaan dalam mendidik siswa, tetapi justru akan memperkuat fondasi sekolah sehingga tidak ada pihak yang bisa menyalahkan sekolah semata atas kegagalan yang dialami siswa.

Tentu tidak hanya sebatas penguatan hubungan orangtua dengan sekolah yang harus ditekankan. Pola mendidik anak di rumah dan di sekolah juga penting untuk disejajarkan. Di negara maju, pola pendidikan ramah anak sangat efektif untuk menumbuhkan motivasi belajar dan penguatan behavior siswa. Artinya, siswa tidak dipandang seba-

gai objek, tetapi lebih sebagai subjek pembelajar. Orangtua dan guru hanya sebagai fasilitator dalam membantu anak menemukan identitas dirinya sehingga tidak ada istilah pemaksaan yang kerap kita pikir perlu untuk mendidik anak. Buah dari pemaksaan tersebut adalah hilangnya kreativitas dan critical thinking para pelajar. Di sisi lain, mereka yang tidak mampu berjalan di rel pemaksaan tersebut harus rela menerima sanksi, yang memicu banyak perselisihan orang tua-guru akhir-akhir ini.

Posisi dan peran orangtua dan sekolah dalam proses pendidikan anak sangat memegang peran penting terhadap sukses atau hancurnya pendidikan itu sendiri. Dengan menyadari porsi masing-masing, semoga tidak akan ada lagi kasus perseteruan antara orangtua dan guru. Yang ada hanyalah saling mendukung dalam memajukan pendidikan anak bangsa. Proses untuk terus saling mendukung harus tumbuh setidaknya dari tiga pihak, yaitu orangtua, sekolah, dan aparatur bidang pendidikan.

Inisiatif untuk peduli dengan pendidikan yang baik harus muncul dari orangtua seperti pembentukan komite sekolah yang bertanggung jawab.

Sekolah juga wajib membuat program pemberdayaan orangtua di bidang pendidikan (parenting education) dengan lebih sering mengundang orangtua menghadiri acaraacara di sekolah. Sementara itu, aparatur pendidikan harus menyediakan anggaran yang berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi orangtua terhadap pendidikan. Hanya dengan perencanaan yang bersinergi antara tiga pihak inilah, peran dan posisi masing-masing akan menguatkan posisi sekolah sebagai tempat menempa karakter siswa.

“We must develop a social vision and commitment to make the liberal arts supportive of a democratic public sphere in which despair will become unconvincing and hope a practice for students and teachers alike, regardless of race, class, religion, gender, or age.” Menciptakan sebuah visi pendidikan yang demokratis jelas merupakan kebutuhan dasar dalam rangka memosisikan sekolah sebagai agen perubahan sosial.

Dengan visi pendidikan yang egaliter dan demokratis, peran serta masyarakat diharapkan akan tumbuh dan meningkat serta dalam waktu yang bersamaan dapat mengontrol sekolah secara langsung. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah mata ajar yang dipelajari di sekolah untuk melanggengkan posisi status quo dan mempertahankan kesenjangan atau proses reproduksi pengetahuan di sekolah justru merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan keadilan sosial?

Salah satu kelemahan dan kesalahan kita dalam berdemokrasi selama ini ialah tidak meletakkan persoalan yang terjadi di sekolah sebagai isu penting sehingga sistem pendidikan semakin tidak ber-

daya melawan kartel politik yang semakin lama semakin menggurita dan hanya hidup di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dengan kondisi kehidupan demokrasi kita yang semakin tak sehat dan compang-camping, masyarakat kita saat ini lebih seperti endapan kotoran di dalam air yang hanya akan bergerak jika ada arus yang menerpa. Padahal, seharusnya masyarakat mampu memberikan stimulus perubahan jika dimulai dari lingkungan sekolah sebagai tempat pendidikan anak-anak mereka.

George S Counts (1990) dalam Dare the Schools Build a New Social Order? menyemangati hanya sekolah yang didukung komitmen masyarakatnya yang mampu secara konsisten melakukan perubahan bahkan hingga ke tingkat negara. Melalui para guru yang memiliki keberanian untuk melakukan perubahan cara berpikir anak-anak mereka di kelas itulah sesungguhnya terletak harapan untuk menempatkan sekolah sebagai agen perubahan sosial.

Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk memberdayakan komunitas sekolah? Apa yang sudah diberikan masyarakat untuk meyakinkan sekolah meru-

pakan sebuah tempat persemaian nilai-nilai demokratis?

Jujur kita akui, jawaban dari 2 pertanyaan tadi mungkin ada, tapi kurang memadai dan kurang maksimal. Ini jugalah yang menjadi pertanyaan mendasar dari Henry Giroux whether schools [should] uncritically serve and reproduce the existing society or challenge the social order in order to develop and advance its democratic imperatives (1988, hlm 243).

Jelas sekali tak mudah mengembangkan komitmen dan visi sosial sekolah sebagai tempat persemaian nilai-nilai demokratis yang terbuka, nonpartisan, toleran, dan egaliter.

Yang ada justru di sekolah kita mendapati begitu banyak isu tak sedap soal diskriminasi, baik yang menyangkut ras, etnik, agama, gender, perbedaan kemampuan siswa, pelabelan, dan bahasa.

Tak mengherankan jika kita selalu gamang menempatkan posisi sekolah. Persis seperti keluhan banyak petani miskin di Tanah Air yang merasa telah banyak menumpahkan keringat ke sawah dan kebun untuk menyekolahkan anak.

Namun, ketika lulus, anak mereka malah tak memberikan perubahan apa-apa bagi desanya.

Peran Guru dan Orangtua dalam Pendidikan Muazzah Muhammad Guru di Sekolah Sukma Bangsa Pidie, Aceh

S

EJATINYA orangtua ialah pendidik bagi anak. Bahkan, sejak anak dalam kandungan, orangtua sudah menjadi pendidik bagi calon anak, terlebih saat anak sudah lahir ke dunia. Saat anak memasuki usia produktif (3 tahun), sebagian orangtua memercayakan jasa pendidik (guru) untuk mendukung kebutuhan kognitif anak sehingga banyak pre-school tumbuh menjamur di Indonesia dan jumlah sekolah di Indonesia terus bertambah hingga mencapai angka 30.039.376 pada 2014 (berdasarkan data statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Artinya, sekolah dan guru cukup mengambil hati para orangtua dalam hal mendidik anak.

Seperti bertolak belakang dengan hal itu, kasus perseteruan antara orangtua dan guru di Indonesia juga turut meningkat. Banyak kasus ‘kesalahpahaman’ yang berujung pada pertikaian, kantor polisi, hingga penjara, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tujuan menitipkan anak ke sekolah pada akhirnya menimbulkan banyak polemik antara orangtua dan guru. Lalu siapakah yang patut disalahkan? Guru, orangtua, anak? Atau mungkin tak ada yang perlu dicap salah? Lantas apa penyebab makin maraknya kasus guru

menghukum siswa dan berujung guru menjadi sasaran kemarahan orangtua siswa.

Memberikan hukuman vs pemahaman Menghindari kekerasan dalam dunia pendidikan menjadi suatu keharusan yang mestinya ditanamkan seluruh masyarakat sekolah. Menurut Rizal Panggabean (Manajemen konflik berbasis sekolah, 2014), seyogianya orangtua dan guru bekerja sama menyediakan kenyamanan bagi siswa untuk membantu proses pembentukan pribadi mereka.

Dalam hal ini, orangtua maupun guru tidak boleh merasa paling benar dan menyalahkan pihak lain atas masalah yang menimpa siswa.

Keharusan orang dewasa ialah memberikan contoh riil bagaimana menyelesaikan masalah bagi siswa, bukan malah memberikan contoh buruk dengan membiarkan konflik terjadi secara berkepanjang an. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah itu sudah sangat melekat pada masyarakat Indonesia. Artinya sangat dalam, pendidik digambarkan sebagai role model bagi anak didik. Jika kita memaknai itu dengan lebih luas, kita akan tersadar bahwa sekecil apa pun tindak an guru dan orangtua merupakan investasi

perlakuan yang ia dapat dari pendidik di masa lampau. Perlakuan guru dan orangtua saat ini nantinya juga akan berimplikasi pada cara berperilaku generasi penerus bangsa.

Tidak akan ada habisnya efek dari peristiwa yang terjadi secara simultan dan akan terus memperburuk wajah negeri dari tahun ke tahun.

Apakah kita hanya bisa berdiam diri dengan keadaan karut-marut pendidikan Indonesia? Atau saling menyalahkan atas kejadian-kejadian yang terus merusak perilaku anak didik? Sudah seharusnya kita memperbaiki sistem pendidikan negeri ini dan memperbaiki posisi orangtua dan guru agar generasi yang harusnya gemilang terus tumbuh.

Jika mau lebih mau mengintrospeksi diri, orangtua dan guru akan meninggalkan cara kuno. Anak selalu harus dalam kungkungan dan dihadapkan pada banyaknya hukuman jika mereka tidak atau kurang perform, baik di segi kognitif maupun behavior.

Guru seharusnya lebih kreatif dalam menumbuhkan minat belajar siswa, bukannya selalu menjejali anak dengan berbagai jenis hukuman yang justru membuat jarak guru-siswa. Dari rumah, peran orangtua juga sangat besar dalam pembentukan moral anak agar anak jauh lebih hormat kepada orang yang lebih dewasa, apalagi orang yang punya andil dalam mencerdaskan dirinya.

CALAK EDU

Cermin Retak Pendidikan Kita kita akan terus membesar jika ketiga komponen itu tidak sadar diri mereka sedang mempertaruhkan masa depan anak-anak ke jurang kehancuran. Jika ini yang akan terjadi pada 30 tahun ke depan, nasib bangsa Indonesia akan menyusut punah karena negara selalu menimbang aspek politik pendidikan daripada melihat apa yang terjadi di relung jiwa anak-anak kita saat ini.

Mengawasi pergaulan anak dan memantau jenis tontonan ialah tugas orangtua agar anak selalu berada di koridor yang benar, tidak tumbuh menjadi generasi galau yang tahunya copy paste segala hal dari sinetron remaja kekinian.

Memberikan pemahaman dari setiap perbuatan yang ia pilih jauh lebih membekas dan menyentuh kemanusiaan si anak ketimbang memberikan vonis salah dan ujung-ujungnya memberikan hukuman, bahkan sampai melabelinya.

21

Mendamaikan orangtua dan sekolah Mendidik anak tidak dapat dilakukan secara parsial, yaitu sekolah dan rumah merupakan bagian terpisah dan tidak saling mendukung. William Cutler (1992) menyebutkan pendidik harus melihat siswa dari banyak perspektif yang mereka lakoni dalam kehidupan riil, di rumah, di masyarakat, dan tentunya juga di sekolah. Dengan demikian, guru tidak akan mampu memantau anak didik seorang diri. Guru butuh orang-orang di sekitar si anak yang memengaruhi hidup anak itu.

Dengan begitu, para pendidik akan menemukan kekuatan mereka dalam membentuk intelektual, emosi, dan karakter sosial siswa sebagai seorang individu.

Menurut Anna Beach Pratt, seorang pendiri White-William Foundation, pada 1916, di Amerika, salah satu upaya

yang baik. Posisi sekolah dalam pandangan itu merupakan perpanjangan tangan dari status quo atau kondisi negara yang sesungguhnya.

Posisi kedua sekolah ialah, i n i h a ra p a n k i t a , d a l a m keadaan baik dan dipercaya masyarakat sebagai agen dari perubahan sosial (school as an agent of social change). Indikator utama dari sekolah dengan ciri khas ini paling tidak ada dua; (1) sekolah berkontribusi positif terhadap pasar kerja; dan (2) eksistensi sekolah diakui masyarakat yang tergambar dari dukungan tinggi masyarakat terhadap lingkungan sekolah anak-anak mereka.

Hampir sulit kita menemukan sekolah jenis ini karena dua indikator tadi memang hampir dapat dipastikan tak dapat kita temui di tingkat sekolah. Mungkin perlu dilakukan polling tentang pola dukungan masyarakat terhadap sekolah secara lebih konkret sehingga kita dengan sistematis dan terencana dapat melakukan perubahan posisi sekolah sebagai agen perubahan sosial.

Sebuah usulan cerdas tentang pentingnya sebuah visi sosial yang egaliter dan tegas terhadap sistem pendidikan pernah dikatakan Henry Giroux (1988 hlm 261). Katanya,

ANGSA ini superlambat dalam mengelola dan menyelesaikan masalah. Semua selalu dihitung berdasarkan kalkulasi politik, ekonomi, dan hukum. Padahal, Indonesia hari ini merupakan cermin retak pendidikan kita dalam 30 tahun terakhir, yang menghasilkan begitu banyak koruptor, provokator, dan penjahat yang mempertontonkan kekerasan sebagai sebuah keniscayaan. Korupsi dilakukan bukan hanya oleh pejabat negara di tingkat pusat, melainkan juga jauh hingga ke

B

akar masyarakat, terutama di sekolah.

Pelanggaran hukum secara kasatmata menjamah hampir semua usia anak, ketika para orangtua membiarkan anakanak mereka di usia sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas berlomba-lomba melanggar aturan lalu lintas dengan memberi mereka sepeda motor. Di semua kota di Indonesia, potret keretakan pendidikan menjadi pertanda kelam tak jalannya hubungan baik antara sekolah, masyarakat, dan birokrasi pendidikan kita.

Segitiga emas penanggung jawab pendidikan ini larut dengan kesibukan masing-masing. Guru dan kepala sekolah sibuk dengan akal-akalan dana bantuan operasional sekolah setiap hari, orangtua sibuk dengan pekerjaan mereka, dan birokrasi tak memiliki strategi serta kebijakan yang baik selain memeras para guru, siswa, dan orangtua melalui kebijakan yang tak sehat. Karena itu, cermin retak pendidikan

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP).

Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

MI/ADAM DWI

Ahmad Baedowi Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Najwa Shihab, Putra Nababan, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Citra negara ‘As is the state, so is the school (sebagaimana negara, seperti itulah sekolah)’. Inilah posisi dan peran sentral sekolah pertama yang terlihat. Jika sekolah amburadul, berarti negara ini memang sedang dalam kondisi amburadul.

Namun, jika sekolah baik, berarti kondisi negara juga dalam keadaan baik. Jika kombinasi di antara keduanya, masih terdapat sekolah yang amburadul dan sekolah yang baik, tinggal kita persentasekan saja, lebih banyak yang amburadul atau

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurtjahyadi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Putri Anisa Yulianti, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wibowo, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM Pemimpin Redaksi: Putra Nababan Wakil Pemimpin Redaksi/Dept Head Multimedia: Nurfajri Budi Nugroho Redaktur Pelaksana: Khudori, Luhur Hertanto, Fitra Iskandar

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Tjahyo Utomo, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo, Dhika Kusuma Winata, Zico Rizki Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ni Nyoman Dwi Astarini, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Fauzi Zulkarnaen, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Immaduddin Rizal, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Reza Fitarza Z, Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih, Yayan Apriani Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto

Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORESPONDEN Jawa Barat: Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudy Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar),

Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon), Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www. mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

Member of

FOKUS POLKAM

22

23

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

SOROT

Hentikan Intervensi DPR ke KPU

Pilkada Terikat dengan Kepentingan Memaksa

DPR memaksakan kehendak agar terpidana hukuman percobaan boleh maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2017.

Usulan Komisi II itu dibahas dalam rapat dengar pendapat antara DPR, KPU, Bawaslu, dan pemerintah, Minggu (26/8).

Konsekuensi dari keputusan RDP itu ialah KPU harus merevisi pasal 4 huruf f, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan. Pasal itu menyebutkan, syarat calon kepala daerah ialah tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

KPU dalam rapat tersebut tidak setuju dengan usulan DPR. Namun, entah apa yang terjadi, meski belum ada tanda persetujuan dari KPU, usulan Komisi II tersebut tiba-tiba sudah disebut sebagai keputusan RDP. Terlepas dari dalih hukum yang mendasari usulan DPR, terbaca jelas ada agenda terselubung para politikus dalam Pilkada 2017. Memaksakan aturan KPU dikoreksi untuk mengakomodasi terpidana dengan hukuman percobaan merupakan bentuk pengingkaran terhadap syarat integritas bagi calon kepala daerah.

Padahal, yang namanya calon kepala daerah itu harus suci, bebas dari perkara hukum. Nantinya, dia akan memimpin rakyat dan jadi contoh yang baik bagi rakyatnya, baik dalam perbuatan ataupun ucapan.

Pengabaian integritas itu bisa diartikan DPR rela mengorbankan keinginan rakyat untuk mendapatkan pilkada berkualitas, bertanggung jawab, dan menghasilkan kepala daerah yang bisa menjadi teladan.

Selanjutnya kita patut mempertanyakan, apakah parpol tidak punya calon yang lebih baik daripada seorang terpidana untuk dijagokan dalam pilkada?

Kita tentu berharap keputusan DPR itu dianulir. Masyarakat tentu sepakat kursi kepala daerah bukanlah tempat bagi orang-orang yang bermasalah dengan hukum.

Saat mendesak KPU dengan alibi kepatuhan pada perundangan, DPR nyatanya menampilkan kepatuhan yang rendah terhadap tata tertib DPR. ARIF HULWAN

K

EKHAWATIRAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu tentang kentalnya intervensi politik dalam peraturan KPU (PKPU) kini terbukti. Dengan alasan adanya pasal yang mengikatkan KPU dengan hasil rapat di DPR, Komisi II DPR memaksakan kepentingan mereka kepada penyelenggara pemilu itu. Ironisnya, dewan sendiri secara kasatmata tidak mematuhi aturan mereka dan terus bersikap inkonsisten.

Pada Jumat (26/8), dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman membuka diskusi dalam rangka pembahasan pasal 4 ayat (1) f Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah. Itulah awal mula polemik dibolehkannya terpidana hukuman percobaan di rapat konsultasi PKPU. Beberapa anggota Komisi II, misalnya, Rufinus Hutauruk dan Dadang S Muchtar yang didukung Rambe, berdasar pada pasal 14c UU KUHP, yang memberikan perlindungan terhadap hak politik dan beragama kepada yang dijatuhi pidana masa percobaan.

Dalam versi KPU, pasal itu memasukkan semua jenis terpidana sebagai pihak yang dilarang mendaftar sebagai calon kepala daerah. Ini merupakan tafsiran lurus pasal 7 ayat (1) huruf g UU Pilkada.

Pasal 9 a UU Pilkada yang menyebut PKPU harus ditetapkan berdasarkan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR yang kesimpulan rapatnya mengikat KPU dijadikan senjata oleh dewan.

Saat mendesak KPU dengan alibi kepatuhan pada perundangan, Komisi II DPR nyatanya menampilkan kepatuhan yang rendah terhadap tata tertib DPR. Dalam beberapa rapat, anggota dapat bicara tanpa perlu mendaftar ke pimpinan terlebih dahulu sebelum rapat dimulai dan tanpa giliran bicara yang jelas. Rapat pun lazim digelar meski belum ada penundaan atau skors selama setengah jam karena belum kuorum.

Selain itu, sudah jadi kebiasaan adanya anggota yang berbicara dengan durasi yang jauh melebihi ketentuan.

Dalam tatib DPR, anggota hanya diperkenankan bicara maksimal 3 menit tiap kali giliran.

Anggota pun dapat seenaknya menginterupsi KPU jika sedang mengajukan pendapatnya, untuk kemudian memperlebar interupsi itu menjadi pokok bahasan sendiri. Padahal, pasal 267 tatib DPR melarangnya.

Arteria Dahlan, anggota F-PDIP, ialah salah satu jagoan dalam dua masalah terakhir. Ia terbiasa bermonolog selama rata-rata 15 menit, ataupun menginterupsi KPU yang mengemukakan pandangan.

Salah satunya ditunjukkan ketika ia menyampaikan pendapat fraksinya perihal terpidana percobaan, dalam rapat Senin (29/8), setelah rapat disimpulkan.

“Pendapat kami mungkin tidak sama dengan kesimpulan rapat, tapi kami redam, seolah ini kesepakatan kita. PDIP maunya menolak karena ini tidak sesuai dengan maksud pembentuk UU. Saya pikir ini sikap kita semua. Saya hormati (keputusan rapat) ini,” ucap Arteria.

Tidak hanya itu, pimpinan rapat, yang biasanya dipegang Rambe, pun dapat mengemukakan pandangan pribadi tanpa berpindah posisi terlebih dahulu. Umpamanya saat ia berpendapat rumusan versi Komisi II baiknya segera dijadikan simpulan rapat dan disetujui KPU, dalam rapat dengar pendapat pada Senin (29/8).

Padahal, tatib DPR mensyaratkan pimpinan harus netral dan hanya mengungkapkan simpulan pendapat.

Jika hendak berpendapat pribadi atau fraksi, pimpinan mesti ke kursi anggota dan menyerahkan posisinya kepada pimpinan komisi lain (pasal 263).

Yang paling kentara ialah persoalan munculnya kesimpulan rapat. Kesimpulan rapat yang berlangsung pada Sabtu (10/9) pukul 19.01 WIB hingga Ahad (11/9) pukul 04.39 dini hari meminta KPU memasukkan pengecualian larangan pendaftaran bagi terpidana percobaan. Kesimpulan, sebagai bentuk hasil kesepakatan peserta rapat, harusnya disetujui secara bulat jika melalui mekanisme musyawarah mufakat (pasal 281).

Nyatanya, PDIP dan PAN masih kukuh dengan pendirian mereka yang menolak pengecualian itu. Namun, voting tidak dilakukan. Kesimpulan rapat pun hanya muncul di akun @wikidpr tanpa dibacakan pimpinan rapat di depan peserta.

Tanpa persetujuan Anggota KPU, Ida Budhiati, mengakui pihaknya tidak dalam posisi memberikan persetujuan atau penolakan terhadap desakan rapat dengar pendapat di Komisi II DPR itu. Pihaknya akan mengikuti hasil rapat meski berlainan dengan pandangan KPU. Yang ia garisbawahi ialah autentifikasi kesepakatan rapat di DPR karena UU Pilkada menyatakan itu me-

Di sisi lain, kita mesti memahami duduk persoalan di balik kekuatan politik DPR dan pemerintah dalam mengintervensi KPU. DPR saat ini seperti memiliki kekuasaan baru untuk ‘memaksa’ KPU mengubah keputusan sesuai dengan keinginan mereka.

Sementara itu, KPU seperti subordinasi DPR yang tidak bisa menolak kemauan DPR. Kekuasaan baru DPR dan pemerintah itu didapatkan melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 9 huruf a. Pasal itu menyebut tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi: menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

UU Pilkada 2016 itu jelas-jelas bertentangan dengan UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal 3 ayat 3 UU itu menyebutkan, dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang.

KPU sebenarnya sudah menyadari independensi mereka akan terhapus sejak UU Pilkada disahkan Juni lalu. KPU kemudian merencanakan uji materi terhadap UU Pilkada tersebut. Namun, entah apa yang terjadi, rencana uji materi ke MK tersebut sampai sekarang belum dilakukan.

KPU memang bukan lembaga yang serbabenar. Artinya, peraturan yang dihasilkan pun bisa saja keliru. Mekanisme konsultasi terhadap DPR dan pemerintah merupakan forum terbaik untuk mengoreksi PKPU. Akan tetapi, konsultasi tentu dilakukan bukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat, apalagi sampai mengintervensi, memasukkan norma baru yang bertentangan dengan UU yang ada. Jadi, sudah saatnya intervensi DPR dan pemerintah ke KPU dihentikan. Kembalikan KPU sebagai lembaga independen. (Nov/P-2)

ANTARA/RENO ESNIR

rupakan konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah.

Di sisi lain, mekanisme di DPR mengharuskan adanya persetujuan di rapat paripurna jika dianggap sebagai kesepakatan lembaga DPR. Rambe berkilah mekanisme itu tidak perlu ditempuh karena kesepakatan tanpa dibawa ke rapat paripurna sudah jadi kebiasaan di tiap rapat dengar pendapat.

Di samping itu, yang dibahas hanya peraturan, bukan undang-undang.

“Tidak ada niat DPR melanggar (peraturan) apa-apa.

Kita persepsinya sudah sama. Simpulan rapat, JumatSabtu (24/8-25/8), memang sifatnya mengikat. Syarat administratif nanti. Jangan buat persoalan lagi di bawah,” dalihnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR dari F-PKB, Lukman Edy, menyatakan keputusan itu mengikat KPU meski KPU memiliki pendirian yang berseberangan. “Ya ibaratnya kalau dulu itu, walau tidak cinta, tapi kalau sudah diputuskan orangtua, ya itu halal.”

PKPU No 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan pun terbit dengan memasukkan pengecualian larangan pendaftaran bagi terpidana hukuman ringan. Pengecualian itu terus mendapatkan kritik publik.

Deputi Direktur Indonesia Parliamentary Center Ahmad Hanafi menyayangkan kepentingan publik yang lebih besar, berupa calon pemimpin yang bersih, telah terkalahkan. “DPR mestinya mendengarkan desakan publik yang kuat dan masif,” cetusnya.

Bisa tidak sah Pakar hukum tata negara Asep Warlan menyayangkan perilaku DPR yang tidak mampu mematuhi aturan yang mereka buat sendiri. Proses pengambilan keputusan dalam sebuah rapat harus dilakukan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama dan tidak boleh serampangan.

Apabila ketentuan tersebut ternyata dilanggar, produk kebijakan yang dibuat dapat dinyatakan tidak sah.

“Tata tertib itu yang wajib di perhatikan,” katanya ketika dihubungi Media Indonesia, Sabtu (18/9).

Asep mencontohkan proses pengambilan kata mufakat dalam rapat di DPR. Langkah pertama ialah menyepakati aturan kuorum yang menyangkut jumlah anggota hadir, seperti 2/3, 1/2, atau 1/2+1 dari total keseluruhan.

Jika sudah ada kesepahaman, sambung dia, anggota dewan dipersilakan membahas teknis pengambilan keputusan yang ideal. Dua poin itulah yang kemudian menjadi acuan untuk menentukan keputusan rapat.

Asep juga menekankan, pada prinsipnya KPU selaku penyelenggara pemilu wajib melaksanakan UU. Konsekuensinya, KPU pun tidak boleh mengambil posisi menentang keputusan pihak legislatif.

“Perhatikan seperti apa tata tertib dalam rapat di DPR itu. Nah, kalau ternyata mereka melanggar tata tertib yang ada, barulah keputusan yang dibuat dianggap tidak sah,” tutup dia. (Nov/Gol/P-1)

BAHAS PKPU: Empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budianti (kiri), Arief Budiman (kedua kiri), Hadar Hafis Gumay (kedua kanan), dan Sigit Pamungkas (kanan) menggelar rapat internal pimpinan, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, selasa (13/9). KPU melakukan menyelesaian proses harmonisasi peraturan KPU (PKPU) yang sebelumnya telah disepakati bersama DPR dan pemerintah, antara lain PKPU mengenai pencalonan yang membolehkan terpidana hukuman percobaan menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada 2017.

arif_hulwan@mediaindonesia.com UJI PUBLIK PERATURAN KPU: Suasana uji publik Peraturan KPU (PKPU) yang dihadiri pimpinan dan komisioner KPU (tengah atas) serta perwakilan partai politik (kiri) di Ruang Sidang Utama KPU, Jakarta, Senin (18/7). Uji publik PKPU membahas perubahan atas Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Kampanye dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

INTERNASIONAL Setiap Hari Selasa

#fokusinternasional Sebersit Damai Di Suriah Nantikan di edisi 20 September 2016

Info Berlangganan

021-582 4886 MI/ BARY FATHAHILAH

MI/ MOH. IRFAN

RDP DENGAN KOMISI II DPR: Ketua KPU Juri Ardiantoro (kedua dari kanan) bersama dengan komisioner KPU lainnya Sigit Pamungkas (kiri), Arief Budiman (kedua dari kiri), Hadar Nafis Gumay (tengah), dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono (kanan) pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakaarta, Senin (5/9). RDP tersebut membahas PKPU Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 2017.

Uji Materi sebagai Obat Pemunah KETENTUAN Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan keputusan dalam rapat dengar pendapat di DPR bersifat mengikat menimbulkan tekanan bagi KPU. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU tidak lagi mampu menjalankan fungsi secara independen, bebas dari kepentingan-kepentingan golongan.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mencontohkan lolosnya poin tentang diperbolehkannya terpidana hukuman percobaan untuk maju dalam pilkada, kendati KPU bertahan untuk tidak setuju.

Rekomendasi itu diduga hanya untuk mengakomodasi kepentingan kelompok politik tertentu.

Menurut Masykurudin, selama rapat dengar pendapat, Komisi II DPR terkesan memfungsikan diri sebagai peserta pilkada.

“Nuansa kepentingan politiknya lebih kental. Seakan-akan DPR merepresentasikan pasangan calon,” ujarnya saat dihubungi pada akhir pekan lalu.

Terpisah, Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, sikap lembaganya terhadap tafsir aturan calon terpidana sejak awal menolak

karena dinilai bertentangan dengan UU. Menurut Juri, pengecualian hanya diberikan kepada terpidana kasus politik dan yang masih kategori kealpaan ringan. “Sejak awal, posisi kami jelas. Tapi DPR dan pemerintah punya pendapat berbeda,” tandasnya.

Meski demikian, Juri menegaskan posisi KPU yang tidak bisa mengambil sikap lain di luar rekomendasi DPR dan pemerintah.

“UU Pilkada mengatakan rekomendasi DPR bersifat mengikat. Ya begitulah.”

Dalam menanggapi kepasrahan KPU, Masykurudin mengatakan satu-satunya cara perlawanan ialah lewat uji materi PKPU ke Mahkamah Agung (MA). Fraksi-fraksi di DPR yang selama ini menentang aturan itu harus menunjukkan konsistensi mereka dengan cara mengajukan uji materi.

Tercatat tiga fraksi, yakni PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai NasDem, yang menolak terpidana hukuman percobaan maju dalam pilkada. Sikap tersebut sejalan dengan KPU dan Bawaslu. Adapun Fraksi Partai Golkar, Gerindra, dan pemerintah, menginginkan sebaliknya.

“Agar penolakan fraksi-fraksi tersebut tidak menjadi sekadar kata-kata pemanis

di depan publik, mereka harus menggugat aturan itu,” cetus Masykurudin.

Lebih jauh lagi, KPU dapat merealisasikan rencana mengajukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ketentuan bahwa hasil rapat konsultasi PKPU di DPR bersifat mengikat.

Juri pun menyatakan KPU sudah siap mengajukan permohonan uji materi ke MK. “(Penyelesaian naskah permohonan) sudah dari dulu. Tinggal dikirim saja (ke MK),” imbuh dia.

Saat didesak lebih jauh soal kepastian waktu gugatan terhadap pasal di UU Pilkada yang mengekang KPU itu, ia hanya menjawab ‘secepatnya’.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mempersilakan pihak mana pun untuk menggugat UU Pilkada jika dianggap bertentangan dengan konstitusi. “Kita tidak akan menghalangi. Itu kan hak. Kalau KPU mau juga silakan saja,” ujar anggota Fraksi Golkar tersebut.

Ia juga menjamin rapat-rapat Komisi II DPR dengan KPU tidak akan dijadikan sejenis ajang balas dendam akibat keputusan gugatan itu. (Pol/Kim/P-1)

FOKUS POLKAM

22

23

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

SOROT

Hentikan Intervensi DPR ke KPU

Pilkada Terikat dengan Kepentingan Memaksa

DPR memaksakan kehendak agar terpidana hukuman percobaan boleh maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2017.

Usulan Komisi II itu dibahas dalam rapat dengar pendapat antara DPR, KPU, Bawaslu, dan pemerintah, Minggu (26/8).

Konsekuensi dari keputusan RDP itu ialah KPU harus merevisi pasal 4 huruf f, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan. Pasal itu menyebutkan, syarat calon kepala daerah ialah tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

KPU dalam rapat tersebut tidak setuju dengan usulan DPR. Namun, entah apa yang terjadi, meski belum ada tanda persetujuan dari KPU, usulan Komisi II tersebut tiba-tiba sudah disebut sebagai keputusan RDP. Terlepas dari dalih hukum yang mendasari usulan DPR, terbaca jelas ada agenda terselubung para politikus dalam Pilkada 2017. Memaksakan aturan KPU dikoreksi untuk mengakomodasi terpidana dengan hukuman percobaan merupakan bentuk pengingkaran terhadap syarat integritas bagi calon kepala daerah.

Padahal, yang namanya calon kepala daerah itu harus suci, bebas dari perkara hukum. Nantinya, dia akan memimpin rakyat dan jadi contoh yang baik bagi rakyatnya, baik dalam perbuatan ataupun ucapan.

Pengabaian integritas itu bisa diartikan DPR rela mengorbankan keinginan rakyat untuk mendapatkan pilkada berkualitas, bertanggung jawab, dan menghasilkan kepala daerah yang bisa menjadi teladan.

Selanjutnya kita patut mempertanyakan, apakah parpol tidak punya calon yang lebih baik daripada seorang terpidana untuk dijagokan dalam pilkada?

Kita tentu berharap keputusan DPR itu dianulir. Masyarakat tentu sepakat kursi kepala daerah bukanlah tempat bagi orang-orang yang bermasalah dengan hukum.

Saat mendesak KPU dengan alibi kepatuhan pada perundangan, DPR nyatanya menampilkan kepatuhan yang rendah terhadap tata tertib DPR. ARIF HULWAN

K

EKHAWATIRAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu tentang kentalnya intervensi politik dalam peraturan KPU (PKPU) kini terbukti. Dengan alasan adanya pasal yang mengikatkan KPU dengan hasil rapat di DPR, Komisi II DPR memaksakan kepentingan mereka kepada penyelenggara pemilu itu. Ironisnya, dewan sendiri secara kasatmata tidak mematuhi aturan mereka dan terus bersikap inkonsisten.

Pada Jumat (26/8), dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman membuka diskusi dalam rangka pembahasan pasal 4 ayat (1) f Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah. Itulah awal mula polemik dibolehkannya terpidana hukuman percobaan di rapat konsultasi PKPU. Beberapa anggota Komisi II, misalnya, Rufinus Hutauruk dan Dadang S Muchtar yang didukung Rambe, berdasar pada pasal 14c UU KUHP, yang memberikan perlindungan terhadap hak politik dan beragama kepada yang dijatuhi pidana masa percobaan.

Dalam versi KPU, pasal itu memasukkan semua jenis terpidana sebagai pihak yang dilarang mendaftar sebagai calon kepala daerah. Ini merupakan tafsiran lurus pasal 7 ayat (1) huruf g UU Pilkada.

Pasal 9 a UU Pilkada yang menyebut PKPU harus ditetapkan berdasarkan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR yang kesimpulan rapatnya mengikat KPU dijadikan senjata oleh dewan.

Saat mendesak KPU dengan alibi kepatuhan pada perundangan, Komisi II DPR nyatanya menampilkan kepatuhan yang rendah terhadap tata tertib DPR. Dalam beberapa rapat, anggota dapat bicara tanpa perlu mendaftar ke pimpinan terlebih dahulu sebelum rapat dimulai dan tanpa giliran bicara yang jelas. Rapat pun lazim digelar meski belum ada penundaan atau skors selama setengah jam karena belum kuorum.

Selain itu, sudah jadi kebiasaan adanya anggota yang berbicara dengan durasi yang jauh melebihi ketentuan.

Dalam tatib DPR, anggota hanya diperkenankan bicara maksimal 3 menit tiap kali giliran.

Anggota pun dapat seenaknya menginterupsi KPU jika sedang mengajukan pendapatnya, untuk kemudian memperlebar interupsi itu menjadi pokok bahasan sendiri. Padahal, pasal 267 tatib DPR melarangnya.

Arteria Dahlan, anggota F-PDIP, ialah salah satu jagoan dalam dua masalah terakhir. Ia terbiasa bermonolog selama rata-rata 15 menit, ataupun menginterupsi KPU yang mengemukakan pandangan.

Salah satunya ditunjukkan ketika ia menyampaikan pendapat fraksinya perihal terpidana percobaan, dalam rapat Senin (29/8), setelah rapat disimpulkan.

“Pendapat kami mungkin tidak sama dengan kesimpulan rapat, tapi kami redam, seolah ini kesepakatan kita. PDIP maunya menolak karena ini tidak sesuai dengan maksud pembentuk UU. Saya pikir ini sikap kita semua. Saya hormati (keputusan rapat) ini,” ucap Arteria.

Tidak hanya itu, pimpinan rapat, yang biasanya dipegang Rambe, pun dapat mengemukakan pandangan pribadi tanpa berpindah posisi terlebih dahulu. Umpamanya saat ia berpendapat rumusan versi Komisi II baiknya segera dijadikan simpulan rapat dan disetujui KPU, dalam rapat dengar pendapat pada Senin (29/8).

Padahal, tatib DPR mensyaratkan pimpinan harus netral dan hanya mengungkapkan simpulan pendapat.

Jika hendak berpendapat pribadi atau fraksi, pimpinan mesti ke kursi anggota dan menyerahkan posisinya kepada pimpinan komisi lain (pasal 263).

Yang paling kentara ialah persoalan munculnya kesimpulan rapat. Kesimpulan rapat yang berlangsung pada Sabtu (10/9) pukul 19.01 WIB hingga Ahad (11/9) pukul 04.39 dini hari meminta KPU memasukkan pengecualian larangan pendaftaran bagi terpidana percobaan. Kesimpulan, sebagai bentuk hasil kesepakatan peserta rapat, harusnya disetujui secara bulat jika melalui mekanisme musyawarah mufakat (pasal 281).

Nyatanya, PDIP dan PAN masih kukuh dengan pendirian mereka yang menolak pengecualian itu. Namun, voting tidak dilakukan. Kesimpulan rapat pun hanya muncul di akun @wikidpr tanpa dibacakan pimpinan rapat di depan peserta.

Tanpa persetujuan Anggota KPU, Ida Budhiati, mengakui pihaknya tidak dalam posisi memberikan persetujuan atau penolakan terhadap desakan rapat dengar pendapat di Komisi II DPR itu. Pihaknya akan mengikuti hasil rapat meski berlainan dengan pandangan KPU. Yang ia garisbawahi ialah autentifikasi kesepakatan rapat di DPR karena UU Pilkada menyatakan itu me-

Di sisi lain, kita mesti memahami duduk persoalan di balik kekuatan politik DPR dan pemerintah dalam mengintervensi KPU. DPR saat ini seperti memiliki kekuasaan baru untuk ‘memaksa’ KPU mengubah keputusan sesuai dengan keinginan mereka.

Sementara itu, KPU seperti subordinasi DPR yang tidak bisa menolak kemauan DPR. Kekuasaan baru DPR dan pemerintah itu didapatkan melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 9 huruf a. Pasal itu menyebut tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi: menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

UU Pilkada 2016 itu jelas-jelas bertentangan dengan UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal 3 ayat 3 UU itu menyebutkan, dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang.

KPU sebenarnya sudah menyadari independensi mereka akan terhapus sejak UU Pilkada disahkan Juni lalu. KPU kemudian merencanakan uji materi terhadap UU Pilkada tersebut. Namun, entah apa yang terjadi, rencana uji materi ke MK tersebut sampai sekarang belum dilakukan.

KPU memang bukan lembaga yang serbabenar. Artinya, peraturan yang dihasilkan pun bisa saja keliru. Mekanisme konsultasi terhadap DPR dan pemerintah merupakan forum terbaik untuk mengoreksi PKPU. Akan tetapi, konsultasi tentu dilakukan bukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat, apalagi sampai mengintervensi, memasukkan norma baru yang bertentangan dengan UU yang ada. Jadi, sudah saatnya intervensi DPR dan pemerintah ke KPU dihentikan. Kembalikan KPU sebagai lembaga independen. (Nov/P-2)

ANTARA/RENO ESNIR

rupakan konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah.

Di sisi lain, mekanisme di DPR mengharuskan adanya persetujuan di rapat paripurna jika dianggap sebagai kesepakatan lembaga DPR. Rambe berkilah mekanisme itu tidak perlu ditempuh karena kesepakatan tanpa dibawa ke rapat paripurna sudah jadi kebiasaan di tiap rapat dengar pendapat.

Di samping itu, yang dibahas hanya peraturan, bukan undang-undang.

“Tidak ada niat DPR melanggar (peraturan) apa-apa.

Kita persepsinya sudah sama. Simpulan rapat, JumatSabtu (24/8-25/8), memang sifatnya mengikat. Syarat administratif nanti. Jangan buat persoalan lagi di bawah,” dalihnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR dari F-PKB, Lukman Edy, menyatakan keputusan itu mengikat KPU meski KPU memiliki pendirian yang berseberangan. “Ya ibaratnya kalau dulu itu, walau tidak cinta, tapi kalau sudah diputuskan orangtua, ya itu halal.”

PKPU No 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan pun terbit dengan memasukkan pengecualian larangan pendaftaran bagi terpidana hukuman ringan. Pengecualian itu terus mendapatkan kritik publik.

Deputi Direktur Indonesia Parliamentary Center Ahmad Hanafi menyayangkan kepentingan publik yang lebih besar, berupa calon pemimpin yang bersih, telah terkalahkan. “DPR mestinya mendengarkan desakan publik yang kuat dan masif,” cetusnya.

Bisa tidak sah Pakar hukum tata negara Asep Warlan menyayangkan perilaku DPR yang tidak mampu mematuhi aturan yang mereka buat sendiri. Proses pengambilan keputusan dalam sebuah rapat harus dilakukan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama dan tidak boleh serampangan.

Apabila ketentuan tersebut ternyata dilanggar, produk kebijakan yang dibuat dapat dinyatakan tidak sah.

“Tata tertib itu yang wajib di perhatikan,” katanya ketika dihubungi Media Indonesia, Sabtu (18/9).

Asep mencontohkan proses pengambilan kata mufakat dalam rapat di DPR. Langkah pertama ialah menyepakati aturan kuorum yang menyangkut jumlah anggota hadir, seperti 2/3, 1/2, atau 1/2+1 dari total keseluruhan.

Jika sudah ada kesepahaman, sambung dia, anggota dewan dipersilakan membahas teknis pengambilan keputusan yang ideal. Dua poin itulah yang kemudian menjadi acuan untuk menentukan keputusan rapat.

Asep juga menekankan, pada prinsipnya KPU selaku penyelenggara pemilu wajib melaksanakan UU. Konsekuensinya, KPU pun tidak boleh mengambil posisi menentang keputusan pihak legislatif.

“Perhatikan seperti apa tata tertib dalam rapat di DPR itu. Nah, kalau ternyata mereka melanggar tata tertib yang ada, barulah keputusan yang dibuat dianggap tidak sah,” tutup dia. (Nov/Gol/P-1)

BAHAS PKPU: Empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budianti (kiri), Arief Budiman (kedua kiri), Hadar Hafis Gumay (kedua kanan), dan Sigit Pamungkas (kanan) menggelar rapat internal pimpinan, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, selasa (13/9). KPU melakukan menyelesaian proses harmonisasi peraturan KPU (PKPU) yang sebelumnya telah disepakati bersama DPR dan pemerintah, antara lain PKPU mengenai pencalonan yang membolehkan terpidana hukuman percobaan menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada 2017.

arif_hulwan@mediaindonesia.com UJI PUBLIK PERATURAN KPU: Suasana uji publik Peraturan KPU (PKPU) yang dihadiri pimpinan dan komisioner KPU (tengah atas) serta perwakilan partai politik (kiri) di Ruang Sidang Utama KPU, Jakarta, Senin (18/7). Uji publik PKPU membahas perubahan atas Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Kampanye dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

INTERNASIONAL Setiap Hari Selasa

#fokusinternasional Sebersit Damai Di Suriah Nantikan di edisi 20 September 2016

Info Berlangganan

021-582 4886 MI/ BARY FATHAHILAH

MI/ MOH. IRFAN

RDP DENGAN KOMISI II DPR: Ketua KPU Juri Ardiantoro (kedua dari kanan) bersama dengan komisioner KPU lainnya Sigit Pamungkas (kiri), Arief Budiman (kedua dari kiri), Hadar Nafis Gumay (tengah), dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono (kanan) pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakaarta, Senin (5/9). RDP tersebut membahas PKPU Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 2017.

Uji Materi sebagai Obat Pemunah KETENTUAN Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan keputusan dalam rapat dengar pendapat di DPR bersifat mengikat menimbulkan tekanan bagi KPU. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU tidak lagi mampu menjalankan fungsi secara independen, bebas dari kepentingan-kepentingan golongan.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mencontohkan lolosnya poin tentang diperbolehkannya terpidana hukuman percobaan untuk maju dalam pilkada, kendati KPU bertahan untuk tidak setuju.

Rekomendasi itu diduga hanya untuk mengakomodasi kepentingan kelompok politik tertentu.

Menurut Masykurudin, selama rapat dengar pendapat, Komisi II DPR terkesan memfungsikan diri sebagai peserta pilkada.

“Nuansa kepentingan politiknya lebih kental. Seakan-akan DPR merepresentasikan pasangan calon,” ujarnya saat dihubungi pada akhir pekan lalu.

Terpisah, Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, sikap lembaganya terhadap tafsir aturan calon terpidana sejak awal menolak

karena dinilai bertentangan dengan UU. Menurut Juri, pengecualian hanya diberikan kepada terpidana kasus politik dan yang masih kategori kealpaan ringan. “Sejak awal, posisi kami jelas. Tapi DPR dan pemerintah punya pendapat berbeda,” tandasnya.

Meski demikian, Juri menegaskan posisi KPU yang tidak bisa mengambil sikap lain di luar rekomendasi DPR dan pemerintah.

“UU Pilkada mengatakan rekomendasi DPR bersifat mengikat. Ya begitulah.”

Dalam menanggapi kepasrahan KPU, Masykurudin mengatakan satu-satunya cara perlawanan ialah lewat uji materi PKPU ke Mahkamah Agung (MA). Fraksi-fraksi di DPR yang selama ini menentang aturan itu harus menunjukkan konsistensi mereka dengan cara mengajukan uji materi.

Tercatat tiga fraksi, yakni PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai NasDem, yang menolak terpidana hukuman percobaan maju dalam pilkada. Sikap tersebut sejalan dengan KPU dan Bawaslu. Adapun Fraksi Partai Golkar, Gerindra, dan pemerintah, menginginkan sebaliknya.

“Agar penolakan fraksi-fraksi tersebut tidak menjadi sekadar kata-kata pemanis

di depan publik, mereka harus menggugat aturan itu,” cetus Masykurudin.

Lebih jauh lagi, KPU dapat merealisasikan rencana mengajukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ketentuan bahwa hasil rapat konsultasi PKPU di DPR bersifat mengikat.

Juri pun menyatakan KPU sudah siap mengajukan permohonan uji materi ke MK. “(Penyelesaian naskah permohonan) sudah dari dulu. Tinggal dikirim saja (ke MK),” imbuh dia.

Saat didesak lebih jauh soal kepastian waktu gugatan terhadap pasal di UU Pilkada yang mengekang KPU itu, ia hanya menjawab ‘secepatnya’.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mempersilakan pihak mana pun untuk menggugat UU Pilkada jika dianggap bertentangan dengan konstitusi. “Kita tidak akan menghalangi. Itu kan hak. Kalau KPU mau juga silakan saja,” ujar anggota Fraksi Golkar tersebut.

Ia juga menjamin rapat-rapat Komisi II DPR dengan KPU tidak akan dijadikan sejenis ajang balas dendam akibat keputusan gugatan itu. (Pol/Kim/P-1)

MEGAPOLITAN

24

Berawan Berawan Hujan sedang

Berawan Berawan Hujan sedang

Berawan Hujan ringan Hujan sedang

Berawan Berawan Hujan sedang

Berawan Hujan ringan Hujan sedang

Hujan ringan Berawan Hujan sedang

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

Berawan Hujan sedang Hujan lebat

Kasus Siswa Titipan Menguap

BEKASI

Sindikat Perampok Dibekuk Polisi POLISI menangkap lima anggota sindikat perampok yang kerap beraksi di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Kelima pelaku dicokok di tempat berbeda sepekan terakhir.

Kepala Subdirektorat Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budi Hermanto menjelaskan dua dari lima tersangka merupakan eksekutor perampokan. Keduanya ialah Ahmad Fauzi alias Bebek, 26, dan Nana alias Catrik, 36. “Pelaku merupakan residivis yang pernah ditangkap pada 2014,” jelas Budi.

Kedua pelaku diketahui merampok di dua lokasi di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Lokasi pertama yang menjadi sasaran ialah sebuah rumah mewah di Gugus Citrus Garden, Tambun, Kabupaten Bekasi, Minggu 21 Agustus.

“Total kerugian mencapai Rp100 juta,” ujarnya.

Sementara itu, lokasi kedua yang disatroni pelaku ialah rumah mewah di Perumahan Raffles Hills, Jati Sempurna, Kota Bekasi.

“Di lokasi itu, kerugian mencapai Rp500 juta,” kata Budi.

Dari hasil penelusuran, diketahui ada tiga orang penadah barang curian pelaku. Mereka ialah Ade Jaelani, 32, Kanta alias Kumis, 49, dan Sukarma alias Dion, 50. Ketiga penadah itu juga sudah dicokok polisi. “Mereka sudah tujuh tahun menjadi penadah barang curian,” lanjut Budi.

Atas perbuatan mereka, Ahmad dan Nana dijerat pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan. Mereka dikenai ancaman hukuman sembilan tahun penjara.

Sementara itu, ketiga penadah dijerat Pasal 481 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. (MTVN/J-4)

Berawan Hujan ringan Hujan sedang

Berawan Hujan ringan Hujan lebat

Mengerikan, Terjadi 18 Kecelakaan Setiap Hari

KOTA DEPOK

DINAS Pendidikan Kota Depok tidak mampu menindak 13 kepala sekolah menengah atas negeri (SMAN) kendati mereka terbukti melanggar pakta integritas pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2016/2017.

“Bagaimana ya, mereka teman.

Kepala SMAN penerima siswa titipan dan melanggar pakta integritas ialah teman. Orang yang menitipkan siswa ke 13 SMAN juga teman,” lirih Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok yang baru dilantik, Mohammad Thamrin, saat dihubungi, kemarin.

Ia mengatakan, memang dalam butir empat pakta integritas tertera kepala SMAN bersedia dicopot jika terbukti menerima siswa titipan. Pakta itu ditandatangani di hadapan Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad dan Ombudsman Republik Indonesia (RI), di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Raya Margonda, Beji, Kota Depok, 25 Mei 2016. “Mereka (kepsek) melanggar pakta integritas. Mereka sudah mengakuinya, memang tidak diberi sanksi. Saya berharap PPDB ke depan tidak ada siswa titipan,” kilahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Banten, Apanudin, mengatakan tertundanya renovasi sekolah di wilayahnya disebabkan terbentur dengan aturan. Pemerintah mengatur kebijakan kewenangan renovasi gedung SMA dan SMK kepada pemerintah provinsi. “Meskipun bangunan SMAN 15 Kota Tangerang ambles dan miring. Kami tidak berani memprogramkan renovasinya sebab terbentur UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” tutupnya. (KG/SM/J-3)

Berawan Hujan sedang Hujan lebat

A

MI/ATET DWI PRAMADIA

MEMBONGKAR SENDIRI: Dua warga bermain catur di depan rumah mereka yang telah dibongkar di kawasan Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, kemarin. Sebagian besar warga telah membongkar sendiri rumahnya setelah Pemprov DKI menerbitkan surat pemberitahuan yang kedua terkait dengan pembongkaran bangunan yang terkena dampak proyek normalisasi Kali Ciliwung.

JAKARTA SELATAN

Terbatas, Satu Rusun Diisi 2 KK B EBERAPA unit rumah susun di Rusunawa Rawa-bebek, Jakarta Timur, saat ini diisi lebih dari satu keluarga dari relokasi Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mengalokasikan satu unit rusun per peta bidang. Sementara itu, satu bidang permukiman liar di bantaran kali umumnya dihuni lebih dari satu keluarga.

Embeh, 60, salah satu warga Bukit Duri yang sudah pindah ke Rusunawa Rawabebek, menuturkan saat ini masih banyak unit hunian rusun yang diisi lebih dari satu keluarga.

“Warga RT 10 itu Agustus kemarin yang direlokasi ada 120 KK, seharusnya sekitar 140 KK karena satu bidang itu ada yang empat KK. Karena tidak mau tinggal berjejalan, akhirnya

dua KK enggak mau pindah. Tolong kalau ada unit lebih bisa dibantu,” ujarnya saat ditemui, kemarin.

Saat dihubungi, Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Meli Budiastuti mengatakan kebijakan satu unit rusun per peta bidang merupakan instruksi dari gubernur karena ketersidaan rusun yang terbatas.

Anggaran pembangunan yang dinilai sangat besar pun turut menjadi pertimbangan agar tetap bisa menyeimbangkan dengan anggaran pembangunan lain dan tidak menimbulkan kesenjangan di masyarakat.

“Diberikan satu unit per KK saja belum tentu cukup.

Biaya pembangunan satu unit sangat besar sehingga bila satu peta bidang yang dihuni beberapa KK diberi masing-masing satu unit,

akan menjadi tidak adil bagi warga lain yang belum memiliki tempat tinggal,” kata Meli.

Meski demikian, kebijakan tersebut dipandangnya bisa berubah. Dua atau tiga keluarga yang tinggal di satu unit bisa saja mendapat satu unit rusun asal jumlah rusun sudah terpenuhi.

Masih bertahan Kemarin, Pemkot Jaksel memfasilitasi 60 KK Bukit Duri untuk pindah ke Rusunawa Rawabebek dengan menggunakan 22 truk.

Pihak Kelurahan Bukit Duri menerjunkan 44 tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), ditambah lagi 75 petugas Satpol PP yang diturunkan Pemkot Jaksel untuk membantu warga mengangkut harta benda mereka.

Lurah Bukit Duri Mardi Youce mengatakan, saat

ini masih ada 51 KK yang bertahan di wilayah RT 5. Deretan lapak bangunan semipermanen masih berdiri di bibir kali yang juga berimpitan dengan dinding pagar lahan milik PT KAI. “Mereka masih mau bertahan karena ingin ada ganti rugi bangunan,” kata Mardi.

Ia menegaskan tidak ada ganti rugi bila tidak ada dasar surat tanah. Warga yang bertahan pun hingga kini tak mampu menunjukkan bukti kepemilikan surat tanah.

Sementara itu, saat meninjau langsung pindahan warga Bukit Duri ke Rusunawa Rawabebek, Camat Tebet Mahludin mengatakan surat peringatan ketiga atau SP3 akan diterbitkan pekan depan. Saat itu, Pemkot Jaksel akan membongkar bangunan liar yang masih dipertahankan warga. (Put/J-4)

HMAD Taufik melepas nyawa Sabtu (17/9) malam. Sepeda motor Mio yang dikendarainya di Jalan Ciledug malam itu diseruduk bus Mayasari Bakti AC jurusan Kampung Rambutan-Ciledug. Taufik tewas di tempat kejadian.

Ayah Taufik yang duduk di boncengan menderita lukaluka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, untuk mendapatkan perawatan intensif.

Seusai menabrak, pengemudi bus itu melarikan diri. Bus pun menjadi sasaran amuk masa yang marah melihat kejadian tersebut.

Untungnya, petugas Kepolisian Sektor Pesanggrahan bergegas datang ke lokasi untuk meredam amuk massa.

Polisi saat ini masih memburu sopir bus Mayasari yang kabur. Kasus itu tengah dalam penanganan Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Jakarta Selatan.

Kecelakaan yang dialami Taufik menjadi salah satu peristiwa kecelakaan yang banyak terjadi di Ibu Kota.

Setiap harinya, tercatat 18 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di jalanan Jakarta.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Syamsul Bahri mengatakan angka itu tergolong tinggi.

Salah satu penyebabnya ialah abainya pengendara terhadap faktor keselamatan berlalu lintas.

Untuk mencegah angka kecelakaan, bahkan yang menimbulkan kematian terus bertambah, masyarakat harus segera mengambil peran aktif

menanamkan budaya tertib berlalu lintas.

“Masyarakat harus mengambil peran dengan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini di lingkungan keluarga,” kata Syamsul.

Syamsul menyebut penyebab kecelakaan beragam. Namun, rata-rata faktor yang memicu kecelakaan sering terjadi ialah si pengendara tidak bisa mengontrol emosi saat mengemudi.

“Karena itu, diperlukan kedewasaan menjadi diri sendiri, tidak terpancing emosi, dan terus disiplin di jalanan,” kata Syamsul mengingatkan.

Dalam kesempatan itu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana mengatakan tingginya angka kecelakaan itu bisa menjadi cerminan tingkat kedisiplinan dan ketertiban masyarakat, khususnya ketika berkendara di jalan raya, masih belum baik.

“Salah satu penelitian menyebutkan, jika masyarakat tidak tertib di jalanan, itu kepribadian bangsa yang buruk,” kata Suntana.

Suntana menyatakan diperlukan dukungan banyak pihak untuk bisa mengubah kondisi tersebut. Kalangan pendidik dan orangtua bisa menjadi benteng awal menanamkan kedisiplinan dalam berkendara.

Menanamkan budaya tertib berlalu lintas, kata Suntana, juga harus dimulai dari diri sendiri.

“Pendidikan dini tidak akan mampu mengubah perilaku jika para orangtua sendiri masih memberikan contoh yang buruk,” katanya. (Akmal Fauzi/MTVN/J-4)

MI/SUSANTO

FESTIVAL LALU LINTAS: Polisi Cilik unjuk kebolehan saat Festival HUT Lalu Lintas di Jalan Thamrin, Jakarta, kemarin. Festival Lalu Lintas digelar untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat akan keselamatan berlalu lintas.

LINTAS BERITA

MI/BARY FATHAHILAH

AMBLES: Pemotor hendak melintasi jembatan ambles di Jalan Pitara, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, kemarin. Jembatan yang menghubungkan Kampung Rawageni dan Cagar Alam Kota Depok tersebut ambles karena terkikis curah hujan dan tidak kuat menahan volume kendaraan yang melintas.

Tim Pembela Kebebasan Berekspresi Dideklarasikan

Kartu Jakarta One Dilepas pada Tahun Depan

SEBANYAK 35 pengacara dari berbagai daerah berkumpul di Bogor dan melakukan deklarasi diri sebagai tim pembela kebebasan berekspresi, kemarin. Deklarasi itu dilakukan di Rumah Joglo, Jalan Parakan Salak Nomor 1, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

Fatialtulo Lazira, pembela umum di LBH Keadilan Bogor Raya yang ikut bergabung, menyatakan para pengacara yang ikut dalam deklarasi itu akan melakukan advokasi kepada para korban yang dikriminalisasi karena menyampaikan hak berekspresi.

Langkah terdekat, jelas dia, para pengacara tersebut akan melakukan advokasi bersama terhadap sejumlah mahasiswa Papua yang sempat dikepung di asrama mereka di Yogyakarta saat akan menyelenggarakan aksi damai.

Seorang mahasiswa bernama Obby Kogoya bahkan dikeroyok aparat.

“Kasus kawan-kawan Papua sedang dalam proses persidangan di Yogyakarta. Yang tidak bisa menjangkau karena kondisi jarak akan mengambil peran dari sisi advokasi nonhukum seperti kampanye,” kata Fatia. (DD/J-4)

KARTU uang elektronik Jakarta One akan dilepaskan untuk warga Jakarta, awal 2017.

Corporate Secretary Bank DKI Zulfarsyah mengatakan saat ini kartu pembayaran multifungsi tersebut sedang dalam pengembangan Bank DKI di bawah pengawasan Bank Indonesia.

“Juni kami baru soft launching untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas fungsi kartu Jakarta One ini,” katanya akhir pekan lalu.

Manfaat kartu ini, kata dia, lebih luas daripada uang elektronik yang sudah ada, di antaranya memuat profil-profil warga DKI yang bisa masuk ke daftar penerima public service obligation (PSO), karena Jakarta One juga memuat profil dan transaksi keuangan warga.

Namun, saat peluncuran nanti, Zulfarsyah menyatakan Jakarta One baru bisa digunakan untuk beberapa hal saja, seperti penggunaan bus Trans-Jakarta beserta pengumpannya. Kelak, pengembangannya juga akan menyasar pembayaran tarif moda transportasi lain. (Put/J-4)

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

KLINIK PALSU

25

Pampang Prof untuk Pemikat Setelah kasus vaksin palsu, obat palsu, dan obat kedaluwarsa, kini klinik kecantikan palsu alias ilegal yang terungkap. Masyarakat harus lebih waspada.

B UDI E RNANTOA

S

MI/ARYA MANGGALA

TAK BERIZIN: Pengendara motor melintas di depan klinik kecantikan Queen Beauty Clinic yang disegel polisi di Jalan Agung Niaga VII, Sunter, Jakarta Utara, Jumat (16/9). Klinik tersebut ditutup polisi karena tidak memiliki izin praktik dan diduga memasok serta menggunakan obat kecantikan ilegal.

Pasien Klinik Queen dari Kalangan Mampu BANGUNAN klinik kecantikan Queen Beauty Clinic, di Jalan Agung Niaga VII Blok G-6 No 25 Sunter Agung, Jakarta Utara, memang terlihat megah. Namun, garis polisi melintang di pintu masuk dan keluar bangunan empat tingkat itu. Klinik tersebut ditutup polisi setelah praktik pengobatan kecantikan dan penggunaan obat tak berizin atau ilegal di sana terbongkar.

Plang nama klinik berdiri mencolok di teras depan, berisi nama dokter dan jam praktik, seperti dokter bidang spesialis saraf, bedah, ahli penyakit dalam, terapi laser, khitan, dan spesialis bedah ortopedi.

Jam operasional klinik tersebut tertulis mulai pukul 09.00 hingga pukul 22.00.

Diki, 29, penjual susu di sekitar lokasi, mengatakan klinik itu sudah ditutup kurang lebih 10 hari, sedangkan garis polisi dipasang pada Rabu (14/9). “Jadi, sebelum disegel polisi, itu sudah tutup, enggak ada aktivitas,” ujar Diki, yang sudah tiga tahun berjualan di lokasi itu.

Ketua RT 14/13 Sunter Agung, Suryanata, 72, mengatakan MGT, pemilik klinik, memang tinggal di klinik tersebut. Namun,

MGT jarang bersosialisasi dengan warga setempat. “Orangnya tertutup, jarang keluar juga,” ucapnya.

Menurutnya, pasien di klinik tersebut merupakan pasien dari kalangan kelas menengah ke atas. Bahkan, ada yang berprofesi sebagai artis. “Banyak pasien orang berada, tarifnya kan mahal. Infonya banyak artis juga sih (jadi pasiennya). Setiap hari pasti ada (pasien),” jelas Suryanata.

Gelar dokter dan profesor pada sebuah klinik kecantikan memengaruhi pasien untuk mencoba-coba klinik baru.

Sementara itu, Citra, 25, pegawai bank swasta di Jakarta, mengaku rajin ke klinik kecantikan setiap bulan sekali. Ia kerap mencoba promo klinik kecantikan sebelum menjatuhkan pilihan pada sebuah klinik dengan merek dagang terkenal.

“Sebelumnya sering coba promo-promo perawatan yang brosurnya suka ditebar

di mana-mana. Saya tertarik ikut karena murah dan lihat promosinya menarik,” ujar Citra kepada Media Indonesia, Jumat (16/9).

Namun, hasil coba-coba itu ternyata membuatnya kapok dan lebih memilih klinik bermerek. Saat pertama kali mencoba perawatan wajah di klinik kecantikan baru, awalnya ia menganggap perawatan yang diterapkan wajar. Namun, setelah bercerita kepada rekan sesama pegawai bank, ia merasa aneh karena langkah perawatannya sangat berbeda jauh dengan yang dialami rekan-rekannya yang telah lebih dahulu rutin melakukan perawatan wajah.

Setelah beberapa bulan, Citra mendapati wajahnya tak membaik, malah makin buruk. “Wajah saya jadi aneh, seperti ketergantungan. Bila sebulan tak kontrol, jerawat datang lagi dan pernah melepuh seperti terbakar,” kata Citra.

Ia mengaku gelar dokter dan profesor pada sebuah klinik kecantikan memengaruhinya untuk mencoba-coba klinik baru. Namun, pengalaman buruk yang dialaminya membuat ia berhati-hati. (Mal/Put/J-3)

“Sekarang kami masih memeriksa saksi-saksi dan juga berkoordinasi dengan Badan POM dan pakar kesehatan.

Kami ingin melindungi masyarakat agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, apa pun itu jenisnya, asalkan penyelenggaranya memiliki izin dan obatobatannya pun telah melalui pengecekan laboratorium dan sarana serta prasarananya sesuai standar,” kata Boy.

IAPA yang menduga klinik kecantikan Queen Beauty Clinic di Jalan Agung Niaga VII Blok G-6 No 25 Sunter Agung, Jakarta Utara, tidak memiliki izin. Apalagi, klinik tersebut sudah eksis sejak 2000. Perlahan tapi pasti, MGT, pemilik klinik tersebut, mengembangkannya menjadi sebuah klinik utama, yang menaungi sejumlah klinik-klinik kecil fiktif.

Pengawasan minim Klinik utama memang memiliki izin, Menurut Ketua Harian Yayasan Lemtapi pada 2003 izinnya habis dan tidak di- baga Konsumen Indonesia Sudaryatmo, perpanjang, sedangkan klinik kecil tidak adanya klinik ilegal di Ibu Kota disebabmemiliki izin. Dalam praktiknya, praktik kan lemahnya pengawasan yang dilakukecantikan dilakukan di klinik utama. kan pemerintah. Harusnya jika diketahui Klinik-klinik kecil dicantumkan sebagai ada yang membuka klinik, pemerintah cabang untuk menarik konsumen. MGT melalui dinas kesehatan atau puskesmas juga menggunakan gelar setempat bisa langsung profesor doktor pada mengecek perizinan. namanya, serta menulis“Klinik seharusnya mem“Pemerintah harus kan bahwa metode yang perlihatkan izin yang tegas dengan klinik ia gunakan berasal dari mudah dilihat, jadi jelas yang tidak memiliki izin. legalitasnya. Tenaga meJepang dan Jerman. Barulah setelah Direktorat disnya juga harus dicek,” Pilihannya hanya urus Tindak Pidana Tertentu ujar Sudaryatmo kepada secepatnya izin atau Badan Reserse Kriminal Media Indonesia, Jumat (Bareskrim) Mabes Polri kliniknya ditutup. Selama (16/9). menggerebek mereka, Pemerintah juga hamengurus izin, klinik itu rus tegas dengan klinik kepalsuan klinik tersebut terbongkar. juga tidak diperbolehkan yang tidak memiliki izin.

“Ini tipu muslihat suPilihannya hanya urus menjalankan praktik.” paya orang tertarik ke secepatnya izin atau situ. Pakai gelar profekliniknya ditutup. SelaSudaryatmo sor, tapi profesornya ma mengurus izin, klinik Ketua Harian YLKI seperti apa, dari Saint itu juga tidak diperbolehJohn’s University di Singapura juga kan menjalankan praktik. enggak jelas, sudah dicek,” jelas Kepala Sudaryatmo meminta masyarakat leBareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukbih awas dengan keberadaan klinik yang manto seusai menangkap MGT, akhir diragukan legalitasnya. Jika sampai mengpekan lalu, di Mabes Polri. gunakan jasa klinik ilegal, konsumen tidak Klinik kecantikan Queen menawarkan mendapatkan perlindungan hukum. sejumlah treatment kecantikan seperti Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan operasi hidung dengan biaya Rp9,5 juta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta Maria Maroperasi dagu Rp9,5 juta, operasi kantong garetha mengelak jika pihaknya dinilai mata Rp11 juta, juga sedot lemak yang kurang mengawasi. Menurut Maria, dibanderol Rp40 juta-Rp70 juta. Sebagian pihaknya rutin melakukan pengawasan besar obat yang ia gunakan berasal dari setiap bulan. Pengawasan dilakukan Jerman, Tiongkok, dan Jepang. bagian pembinaan, pengawasan, dan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur pengendalian (binwasdal) setiap sudin Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan kesehatan di lima wilayah Jakarta. “Jika penggerebekan itu merupakan langkah menemukan ada yang tidak beres, akan penegakan hukum karena berkaitan diteruskan ke dinas kesehatan untuk dengan pelanggaran UU tentang Praktik dicek,” jelas Maria. (Nic/J-3) Kedokteran dan juga perlindungan konsumen. budi_ernanto@mediaindonesia.com

NUSANTARA

26

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

Seluruh Parpol Usung Putra Alex Noerdin

GRAFIS: EBET

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan meninjau kembali UU Pornografi.

RENDY FERDIANSYAH

S

EKITAR 25 ribu anak Indonesia menonton film porno setiap hari. Indonesia juga menduduki peringkat ke-50 terkait dengan sexual online chain atau jaringan seksual di dunia maya.

Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) akan meninjau kembali Undang-Undang Pornografi.

“Untuk mengatasi tingginya angka anak-anak menonton film porno, kita akan mengatur kembali kebijakan dan strategi yang ada. Kita bersama Kemenag dan Kemenkominfo akan melihat kembali UU Pornografi,” kata Menteri PPPA, Yohana Yembise, seusai mencanangkan kota layak anak di Bangka, Bangka Belitung, kemarin.

Ia memandang upaya antisipatif masih lebih efektif ketimbang upaya represif. Karena itulah, Yohana meminta pemda menyediakan layanan informasi yang layak untuk anak secara cuma-cuma guna mencegah berbagai informasi yang tidak mendidik

Tiap Hari, 25 Ribu Anak Tonton Film Porno dan berbau pornografi. Pemda juga diminta menggencarkan program gemar membaca dengan memperbanyak perpustakaan.

“Saat ini dunia anak lain. Mereka bebas mengakses layanan informasi dari ponsel, gadget, komputer. Kita tidak tahu informasi dan film apa yang mereka lihat?” ujarnya saat pencanangan Kota Pangkal Pinang sebagai kota layak anak, Sabtu (17/9).

Pada orang yang kecanduan pornografi, konten aktivitas seksual terpotret di dalam otak setiap beberapa menit dan itu dapat merusak sistem kerja otak.

Dibayar Rp3.000 Dampak psikologis yang dialami anak korban kekerasan seksual ataupun pencabulan begitu besar dan sulit hilang, seperti dialami bocah perempuan berusia 3 tahun di Temanggung, Jateng.

Bocah tersebut lari ke pangkuan ayahnya seusai dipaksa melihat dua teman mainnya yang tengah mengulum dan mengisap kelamin DA,

8, siswa kelas 2 SD. Anak-anak itu diiming-imingi uang masing-masing Rp3.000.

Karena mendengar pengaduan putrinya, sang ayah segera mendatangi lokasi kejadian dan memergoki kejadian tidak senonoh DA dan dua balita lainnya. “Setelah kejadian itu, malamnya anak saya muntah dua kali, badannya panas dan mengigau dengan mengatakan jijik berkali-kali.

Anak saya juga tidak mau makan.”

Kini DA dan orangtuanya sudah pergi dari kampung itu. Menurut Kapolres Temanggung, AKB Wahyu Wim Hardjanto, kasus tersebut diselesaikan secara damai.

Menteri Yohana mengaku telah mengutus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ke rumah pelaku dan korban. Selanjutnya, Yohana berjanji segera berkoordinasi untuk meminta pemblokiran situs-situs porno.

Ia menduga peristiwa di Temanggung terjadi karena pelaku pernah melihat atau menonton film porno.

Indonesia saat ini dinilai dalam kon-

disi darurat kekerasan anak, baik secara seksual maupun fisik. Ia pun terus menagih komitmen pemda dalam mewujudkan kota layak anak sebagai solusi memutus mata rantai kekerasan terhadap anak.

Salah satu kasus kekerasan anak yang masih diproses pengadilan ialah pembunuhan dan pemerkosaan Yy, 14, di Bengkulu. Pekan lalu, MJE, 13, terdakwa pembunuh Yy, dituntut dengan hukuman pelatihan kerja selama satu tahun karena masih di bawah umur.

Di Banyumas, Jateng, pencabulan mendominasi kasus kekerasan anak.

Hingga Agustus 2016, ada 34 kasus pencabulan dari 41 kasus yang masuk ke PPT-PKBGA Banyumas.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Ida Prahastuty, menengarai kekerasan seksual anak terjadi karena lemahnya pengawasan orangtua, paparan pornografi, siaran destruktif televisi, dan kurangnya budaya malu. (TS/LD/ SY/Ant/N-4)

rendy@mediaindonesia.com

Hujan pada September akibat La Nina

ANTARA/RAHMAD

TANGGUL JEBOL: Anak-anak bermain di lokasi tanggul jebol akibat terjangan abrasi pantai di Lancok, Bayu, Aceh Utara, Provinsi Aceh, kemarin. Abrasi pantai yang disebabkan tingginya gelombang laut pasang purnama tersebut mengakibatkan tujuh titik tanggul pantai jebol, belasan pondok wisata roboh, dan puluhan hektare tambak meluap.

PE NG A RU H La Nina, meskipun dengan intensitas lemah, telah meningkatkan curah hujan sehingga menimbulkan banjir dan tanah longsor di sebagian wilayah di Jawa.

“September yang biasanya puncak musim kemarau, tetapi justru hujan berintensitas tinggi turun di beberapa wilayah,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Sabtu (17/9) malam.

Berdasarkan data BNPB per 17 September, 12 wilayah di Pulau Jawa dilanda banjir dan tanah longsor. Di Jawa Barat, banjir dan tanah longsor terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan Bandung. Di Jawa Tengah, itu terjadi di Cilacap, Purbalingga, Pekalongan, Kota Brebes, dan Kota Tegal. Di Jawa Timur, itu terjadi di Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan.

Koordinator Pos Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta Joko Budiono menyatakan saat ini wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai memasuki masa peralihan musim atau pancaroba.

“Saat ini DIY sudah memasuki musim pancaroba dari kemarau ke musim penghujan. Peralihan musim atau pancaroba ini ditandai dengan suhu yang panas pada pagi hingga siang hari dan sore turun hujan,” kata dia.

Kepala BMKG Kelas I Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), M Nurhuda, mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di Babel selama dua hari ke depan.

“Hujan lebat disertai petir dan

‘‘September yang biasanya adalah puncak musim kemarau tetapi justru hujan berintensitas tinggi turun di beberapa wilayah.‘‘ Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB angin kencang akan terjadi di Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Kota Pangkal Pinang,” kata Nurhuda.

Sebanyak 470 rumah di tiga kampung dan desa di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, kemarin, tergenang air sedalam lebih dari 1 meter. Banjir itu terjadi karena debit Sungai Citarum yang berlebih.

Banjir, kemarin, terjadi di RW 20 Kampung dan Desa Cieunteung, Baleendah, Kabupaten Bandung.

Sebanyak 320 rumah tergenang air dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Sisanya, atau sekitar 150 rumah, berada di Kampung dan Desa Andir, serta Desa Cigasol, Kecamatan Baleendah.

Ketua RW 20, Jaja, saat ditemui di lokasi, kemarin, mengatakan rumah di Kampung dan Desa Cieunteung yang terendam banjir dihuni sekitar 370 kepala keluarga (KK). “Rumah yang terendam sebagian besar di bantaran Sungai Citarum.”

Banjir susulan, kemarin, kembali menerjang Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. (EM/AT/BK/TS/RS/AU/RF/BN/ Ant/N-1)

PUTRA Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, Dodi Reza Alex, mengklaim telah mengantongi dukungan dari 11 partai politik (parpol) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Musi Banyuasin.

“Mereka semua mencalonkan saya, Dodi Reza Alex, untuk maju menjadi calon Bupati Musi Banyuasin pada Pilkada 2017,” kata Dodi di Palembang, kemarin.

Partai yang dimaksud ialah NasDem, Golkar, PDIP, Demokrat, Bulan Bintang, PPP, Gerindra, PKS, PAN, PKB, dan Hanura.

Dia membenarkan parpol sempat berbeda pendapat soal kandidat wakil bupati pendamping dirinya.

Misalnya, PKS dan PBB mencalonkan Dodi berpasangan dengan Affandi Udji. Partai Hanura, PDIP, dan Gerindra mengajukan nama Beni Hernedi. Sementara itu, PKB mengusulkan Apriyadi. Parpol lain, lanjutnya, memberikan kesempatan dirinya untuk memilih sendiri calon wakil.

“Setelah lama pertimbangan dan perbincangan serta koordinasi dengan semua pihak, akhirnya saya memilih Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi. Ini mendapat sambutan positif dari Affandi Udji dan Apriyadi,” beber dia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Banyuasin Firdaus Marvel’s mengatakan kandidat yang hendak maju melalui jalur parpol antara lain harus mengantongi dukungan dari parpol atau gabungan parpol dengan akumulasi 9 dari 45 kursi DPRD. “Kami membuka pendaftaran pada Rabu-Jumat (21-23 September) mulai pukul 08.00-16.00 WIB di Kantor KPU,” tandasnya.

Sementara itu, petahana calon Bupati Tambrauw, Papua Barat, Gabriel Asem, mengaku mendapatkan dukungan dari sembilan parpol. Gabriel yang menggaet Mesak Yeblo sebagai calon wakil bupati itu menyatakan parpol pendukung ialah NasDem, Golkar, PKS, PKB, PPP, Hanura, Demokrat, PDIP, dan Gerindra.

“Selama ini rakyat sudah melihat kinerja kami sehingga dalam survei, kami tetap menang,” ujar Asem.

DPW Partai NasDem Provinsi Lampung mendeklarasikan lima calon yang akan diusung dalam pilkada serentak.

Ketua Panitia Deklarasi Bakal Calon Kepala Daerah Partai NasDem Provinsi Lampung A Heru Listianto memaparkan kelima pasangan itu ialah calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Siti Rahma-Edi Agus Yanto, Edy Irawan Arief-Ulul (Lampung Barat), Khamami-Saply (Mesuji), Umar Ahmad-Fauzi Hasan (Tulangbawang Barat), dan Hanan A Razak-Heri Wardoyo (Tulangbawang). (RS/AS/DW/PO/MS/NV/N-1)

MI/ABDUS SYUKUR

MINIM AIR: Warga beraktivitas di sekitar penampung air di Embung Kalisat di Kecamatan Rembang, Pasuruan, Jawa Timur, kemarin.

Debet air di embung tersebut semakin minim karena intensitas hujan yang jarang terjadi di daerah tersebut.

Embung di Pasuruan Mengering EMBUNG di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, belum bisa didayagunakan untuk sektor pertanian. Pasalnya, air di dalam embung itu kian menyusut seiring hujan yang tidak kunjung hadir.

Embung Kalisat di Kecamatan Rembang yang baru selesai dikerjakan memiliki luasan sekitar 7,5 hektare berdaya tampung 250 ribu meter kubik air.

“Tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan air baku warga, terutama untuk lahan pertanian,” ujar Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Pasuruan Hanung Widya Sasangka, kemarin.

Embung itu diharapkan bisa menjadi sumber air bagi pembukaan lahan persawahan baru. Hanya, untuk kemarau kali ini, warga belum bisa berharap banyak dengan keberadaan embung itu. Warga masih mengandalkan pompa air untuk mengairi kawasan sawah.

“Sekarang memang belum terisi air karena menunggu hujan turun, tapi musim kemarau selanjutnya, kebutuhan air baku warga, terutama untuk pertanian dapat terpenuhi sehingga areal sawah meski kemarau masih tetap bisa menanam,” kata Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Di Kabupaten Pasuruan terdapat tujuh embung, dan pada 2017 nanti akan dibangun sebuah embung lagi di Desa Welulang, Kecamatan Nguling sehingga totalnya terdapat delapan embung.

Adapun Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) 1, Kota Malang, Jawa Timur, menjamin pasokan air baku agar mencukupi kebutuhan selama musim kemarau.

Kepala Pengembangan Wilayah dan Optimalisasi Aset PJT 1 Wahyu Dutonoto mengatakan, ketersediaan air untuk irigasi, industri, PDAM, perikanan, hingga PLTA, dalam kondisi aman.

“Ketersediaan air stabil, dalam kondisi aman. Pola alokasi air tetap terjaga,” tegasnya.

Wahyu menjelaskan pemeliharaan waduk serta kawasan hulu hingga hilir daerah aliran sungai secara profesional dan terintegrasi memberikan kepastian air selama musim kemarau.

Selama 2015, PJT 1 mampu memasok air baku untuk irigasi seluas 1,3 juta ha. Layanan jasa air untuk pembangkit listrik mencapai 2.274,13 juta kWh, layanan jasa air untuk PDAM sebesar 401,24 juta meter kubik, layanan untuk industri mencapai 209,96 juta meter kubik, dan pengendalian banjir 132 titik berteknologi tinggi.

Kepala Bagian Komunikasi Perusahaan dan Good Corporate Governance PJT 1 Inni Dian menambahkan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, terus dipercepat. (AB/BN/N-1)

TANAH AIR

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

27 PULAU KE PULAU

Klaten Gelar Sarasehan Pedalangan PERSATUAN Pedalangan Indonesia, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Dewan Kesenian Klaten menggelar sarasehan pedalangan, di Pendopo Kasutaman, Klaten, Jawa Tengah, kemarin. Sarasehan yang diikuti 100 dalang, seniman, dan budayawan, itu mengambil tema Pedalangan membangun karakter bangsa.

“Wayang diharapkan bisa berperan ikut mengatasi krisis moral bangsa. Selain sebagai tontonan, wayang juga merupakan tuntunan, yang memberikan pesan moral tentang keutamaan hidup,” papar Ketua Pepadi Suyud Winarno.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Klaten Sri Hartini mengharapkan dalang bisa menyosialisasikan nilai-nilai revolusi mental kepada masyarakat. “Kita semua ingin mewujudkan karakter Bangsa Indonesia yang lebih baik.” (JS/N-2)

Gembira Loka Zoo Terus Berbenah

ANTARA/SAIFUL BAHRI

KARAPAN SAPI PIALA PRESIDEN: Joki memacu sapi karapan saat seleksi karapan sapi Piala Presiden tingkat kawedanan di Stadion R Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jawa Timur, kemarin. Final karapan sapi Piala Presiden akan digelar pada akhir Oktober mendatang.

GARUT, JAWA BARAT

Jembatan Penghubung di Kupang Ambles

Blangko KTP-E Kosong Rugikan Warga K

ETERSEDIAAN blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) masih menjadi masalah. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, misalnya, warga yang sudah melakukan perekaman KTP-E mencapai 43 ribu orang.

“Jumlah itu tidak seimbang dengan jatah blangko yang kami terima pekan ini, 1.500 lembar. Bulan lalu saja, dari total 27 ribu warga yang sudah melakukan perekaman, kami hanya bisa mencetak KTP-E untuk 16 ribu warga,” papar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Darsani, kemarin.

Untuk sementara, lanjut dia, warga

MANAJEMEN Gembira Loka (GL) Zoo Yogyakarta menyiapkan zona tersendiri bagi satwa pemakan daging dan bercakar. Zona yang ditargetkan selesai dibangun pada 2017 itu akan diisi 22 koleksi satwa, seperti harimau, hyena, kucing bulu emas, dan sejumlah satwa lain yang didatangkan dari Singapura.

“Agar pembangunan zona baru itu optimal, manajemen GL Zoo telah mendatangkan ahli desain kebun binatang dari Singapore Zoo pada akhir Juli. Rencananya zona hewan pemakan daging itu akan didesain menyerupai habitat asli mereka,” ungkap Humas GL Zoo, Khrisyanto Agung Wibowo, kemarin.

Selain zona itu, GL Zoo juga menyiapkan pembangunan zona unta yang didesain dengan konsep Timur Tengah bernuansa piramida.

“Selain untuk menambah daya tarik, pembenahan ini juga terkait dengan kesejahteraan satwa,” lanjut Khrisyanto. (AU/N-2)

yang belum memiliki KTP-E dibekali surat keterangan sementara, yang bisa digunakan untuk keperluan mereka.

Darsani juga mengaku pesimistis semua warga yang berhak memiliki KTP-E di Garut bisa mengantonginya sesuai dengan target, akhir September. “Tergantung pemerintah pusat.

Garut masih membutuhkan sekitar 60 ribu blangko KTP-E,” jelasnya.

Kekosongan blangko KTP-E juga sangat merugikan warga. Seperti warga pelosok di Kecamatan Pamulihan, misalnya, mereka harus datang ke kantor kecamatan yang membutuhkan waktu 3 jam. “Kasihan mereka tidak langsung bisa mengantongi

BENER MERIAH, ACEH

Granat Meleduk di Mobil 2 Tewas KIBI, 5, dan Aulia Fahmi, 24, tewas saat sebuah granat meledak di dalam mobil yang mereka tumpangi di Kampung Menderek, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Sabtu (17/9). Polisi menduga granat yang meledak berada di dalam mobil milik anggota DPRD Bener Meriah yang juga Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah, Mansyur Ismail. Kedua korban merupakan anak Mansyur.

“Lima penumpang lain mengalami luka dan masih dirawat di RSUD Muyang Kute, Bener Meriah. Kondisi di dalam mobil hancur, sedangkan di luarnya tidak apa-apa sehingga kami menduga granat berada di dalam mobil,” kata Kapolres Bener Meriah AKB Deden Soemantri.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Goenawan juga membantah adanya kabar mobil itu dilempar granat dari luar. “Kami masih mendalami penyebab ledakan.”

Saat kejadian, mobil meluncur dari Kabupaten Bireuen ke Bener Meriah. Ada tujuh penumpang di dalamnya, yakni istri Mansyur Ismail, anak, dan sejumlah kerabat mereka.

Di Ciamis, Jawa Barat, Jaja Jahidin, 19, warga Desa Kertaharja, Kecamatan Cijeungjing, tewas setelah terjatuh dari ketinggian 20 meter, saat memperbaiki antena televisi. (FD/MR/AD/N-2)

KTP-E karena blangkonya terbatas,” tutur Darsani.

Kondisi serupa terjadi di Bangka Tengah, Bangka Belitung. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah menerima 3.000 blangko dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kami perkirakan blangko akan habis dalam waktu dua bulan. Animo warga untuk membuat KTP-E sangat tinggi, mencapai 150 orang per hari,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Tengah, Fottor.

Pihaknya sudah mengirim surat permohonan untuk blangko baru.

“Sebanyak 3.000 blangko itu sudah pasti tidak cukup karena masih ba-

nyak warga yang belum punya KTP-E,” tandas Fottor.

Masalah lain terjadi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sampai saat ini jumlah warga yang belum melakukan perekaman KTP-E mencapai 68.913. “Cakupan perekaman KTP-E di Bondowoso masih rendah, baru mencapai 30% dari total 98.447 penduduk yang belum mengantongi KTP-E,” kata Mutholib, Kepala Dinas.

Untuk mengejar target, pihaknya membuka layanan perekaman KTP-E selama 24 jam. Selain itu, pada hari kerja, petugas perekaman akan berkeliling ke beberapa desa. (AD/RF/FL/ Ant/N-2)

SUMBA BARAT DAYA, NUSA TENGGARA TIMUR

TNI-AL Tangkap Pengebom Ikan KRU kapal TNI-AL Weling menangkap empat pelaku pengeboman ikan saat di perairan Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, kemarin. Dua pelaku lain bisa melarikan diri.

Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Ikram Malan Sagandji

mengungkapkan para pelaku merupakan nelayan. Seorang di antara mereka warga setempat.

“Petugas menyita 1 perahu, 1 sepeda motor, dan 3 tiga botol bom ikan yang belum diledakkan. Anggota TNI-AL juga menemukan 2,8 ton bahan peledak yang disimpan di Pulau Pangkep,” papar Ikram.

PDAM Manfaatkan Sungai Bawah Tanah PDAM Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengoptimalkan sungai bawah tanah untuk mengatasi kekeringan dan krisis air bersih selama musim kemarau. Dari sumber air baku itu, PDAM mendapat tambahan debit air mencapai 40 liter per detik, dari total saat ini mencapai 90 liter per detik.

“Setiap tahun, warga Malang Selatan selalu kekurangan air bersih saat kemarau. Padahal, di wilayah ini ada potensi sungai bawah tanah yang bisa dimanfaatkan,” papar Dirut PDAM Kabupaten Malang Syamsul Hadi, kemarin.

Proyek ini mendapat bantuan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp25 miliar. Air sungai bawah tanah, lanjut Syamsul, bisa dimanfaatkan untuk melayani 2.400 keluarga yang tersebar di Kecamatan Pagak dan Donomulyo.

Di Gunungkidul, DI Yogyakarta, pemkab melakukan penyaluran air bersih ke lima kecamatan, yakni Rongkop, Panggang, Ngawen, Girisubo, dan Tepus. “Permintaan air bersih meningkat dalam beberapa hari ini. Kami sudah meyalurkan air bersih, rata-rata 30-an tangki per hari,” kata Kabid Sosial, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul CH Suyatmiyatun. (BN/AU/N-2)

Bojonegoro Lestarikan Kuliner Daerah SEKITAR 150 perajin tahu dari Desa Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur, menggelar Festival Tahu Melegenda, kemarin, sebagai upaya melestarikan kuliner khas daerah. Festival mampu menyedot sekitar 5.000 warga untuk datang.

Ribuan potong tahu yang sudah digoreng bisa dinikmati warga yang pagi itu juga mengikuti acara jalan sehat di Kecamatan Bojonegoro.

Dengan gaya menarik, tahu disusun menjadi gunungan, dan sebagian lainnya disuguhkan di sepanjang Jalan Letda Suraji.

Tahu khas daerah itu disajikan bersama sambal petis khas Ledok Kulon. “Keberadaan kampung tahu di Ledok Kulon perlu terus dilakukan, salah satunya dengan menggelar festival. Tahu sudah menjadi kehidupan kami sejak 52 tahun lalu dan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi 1.500 warga,” papar Ketua Panitia Festival, Khorij Zaenal Asrori. (YK/N-2)

KARANGASEM, BALI

Korban Kapal Meledak Dievakuasi ke Singapura

ANTARA/NYOMAN BUDHIANA

MALANG, JAWA TIMUR

Di Bandung, Polda Jawa Barat membuat sketsa wajah beberapa pelaku perampokan uang tunai Rp10,9 miliar yang tengah diangkut mobil PT TAG. Mobil pengisian ATM itu dirampok 10 pelaku di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pekan lalu. (PO/ EM/N-2)

JEMBATAN Maskolen, yang menghubungkan Kota Kupang dengan desa di pesisir selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, ambles. Kendaraan roda empat tidak bisa lewat, sedangkan sepeda motor masih bisa meski harus sangat berhati-hati.

“Jembatan yang dibangun pada 1993 ini sudah rusak sejak awal tahun dan makin parah hingga ambles pekan lalu. Jika tidak segera diperbaiki, akses dari dan ke desa-desa di Timor Tengah Selatan bakal lumpuh karena kendaraan tidak mungkin melintasi sungai yang banjir,” papar Andri Nabunome, warga, kemarin.

Di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sebuah jembatan gantung di Desa Hulu Banyu, Kecamatan Batang Batung, patah sehingga memutus jalur transportasi antardesa. “Jembatan ini menjadi penghubung satu-satunya Desa Hulu Banyu-Desa Tumingki, Kecamatan Loksado. Jalan alternatif lain berada di wilayah yang cukup jauh,” ungkap Kepala BPBD Hulu Sungai Selatan, Yusuf Effendi. (PO/ DY/N-2)

MANUEL Muehlbacher, warga Austria, yang menjadi korban meledaknya kapal Gili Cat 2, dievakuasi ke rumah sakit di Singa-

DANA TUNAI $$$ SOLUSI DANA HEBAT $$$ Jam. BPKB MBL 2006UP Dijamin dana lgs cair Buktikn Gransi Bnga Murh Serpong 02155782422 Klp gading 02145867819 Grogol 02166670658 Bekasi 02129450545 Keunggulan:1.PH S/D 5 Milyar 2.Pembiayaan Bank Jepang 3.Terima Mbl Msh Kredit 4.Mbl Mewah Bs TERIMA TITIP MOBIL /POOL BULANAN CS: 081511666665.

KULIT ASLI Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet ,Bag,Shoes,Etc Harco Elektronik Mangga Dua,Ruko Blok.B No.2 Jakarta Tlp:0216128888/www.dhenigleather.com

PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

pura atas permintaan keluarga, kemarin. Sebelumnya, korban dirawat di Bali Royal Hospital.

“Kami mengizinkan evakuasi

oleh pihak keluarga demi kemanusiaan. Kami juga ingin korban mendapat perawatan yang terbaik,” papar Kapolres Karangasem AKB Sugeng Sudarso, kemarin.

Kapal Gili Cat 2 meledak, Kamis (15/9), saat membawa 35 turis asing dari Karangasem menuju Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dua turis tewas dan lainnya menderita luka.

Polisi menduga ledakan itu terjadi akibat akumulasi gas dari tangki BBM yang tersumbat. “Tangki di bawah dek meledak karena panas,” tambah Sugeng.

Sampai kemarin, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. (OL/N-2)

ANTARA/R.REKOTOMO

GUDANG BARU MSA KARGO: Chairman MSA Kargo Monang Sianipar (kedua dari kanan) bersama Presdir MSA Kargo Sahat Sianipar (kiri) meninjau Logistik Center yang baru diresmikan di Semarang, Jateng, Jumat (16/9). Logistic Center seluas 6.000 m2 tersebut disiapkan untuk menunjang kepesatan laju pertumbuhan industri yang membutuhkan peran jasa kargo.

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

SELEBRITAS

NADYA HUTAGALUNG

HALAMAN 28

KUNTO AJI

Amatir soal Perempuan MENJADI penyanyi terkenal dan diidolakan banyak perempuan ternyata tidak membuat Kunto Aji merasa yakin dapat memahami perempuan dengan baik. Pria yang terkenal lewat salah satu ajang pencarian bakat itu mengaku masih amatir dalam urusan tersebut.

“Kalau ngomongin ini rasanya kayak curhat ya,” ungkap Kunto Aji seraya tertawa saat tampil dalam kompetisi lari mundur untuk membantu penderita kanker, Retro Run, di Jakarta, kemarin.

Hal tersebut diungkapkannya sesaat setelah menyanyikan lagu Amatiran yang diambilnya dari album pertamanya. Ia menambahkan, album yang berjudul Generation Y tersebut saat ini tengah dalam proses produksi ketiga kalinya.

“Lagu Amatiran memang single baru saya yang diambil dari album pertama.

Belum banyak yang tahu, tapi mudah diingat karena isinya menarik, tentang betapa susahnya memahami pikiran perempuan,” tutup pria berusia 29 tahun tersebut. (Pro/H-3)

Prihatin pada

Pengungsi

MI/ARYA MANGGALA

Menurutnya, masyarakat bisa membantu pengungsi dengan berbagai cara, tidak selalu dengan pemberian dana.

NADIA MULYA

PUPUT MUTIARA

Konsisten Berikan ASI Eksklusif

M

ODEL sekaligus presenter, Nadya Hutagalung, 42, mengaku prihatin terhadap kondisi para pengungsi yang tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Keprihatinan itu berujung pada kepedulian yang ia sebut sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai sesama makhluk Tuhan.

“Persoalan refugees (pengungsi) ini sangat penting, apalagi dengan keadaan dunia sekarang. Enggak bisa kita tutup mata. Kita harus benar-benar lihat keadaan mereka dan bergerak melakukan sesuatu,” ujarnya saat ditemui menjelang konser Voice of Refugees di Jakarta, Sabtu (17/9) malam. Pada konser amal untuk menggalang dana bagi pengungsi itu, Nadya menjadi salah satu host.

Namun, ironisnya, ungkap Nadya, kebanyakan orang masih belum memedulikan para pengungsi. Padahal, jumlah anak-anak yang menjadi korban dan hidup serbakekurangan di pengungsian amat banyak. Kondisi mereka, menurut Nadya, sungguh memprihatinkan.

Akhir-akhir ini, lanjutnya, banyak pengungsi yang meninggalkan tanah kelahiran bukan semata-mata akibat konflik, melainkan juga perubahan iklim. Tidak sedikit wilayah di sejumlah negara yang mengalami kekeringan dan kesulitan air hingga masyarakat terpaksa mengungsi untuk tetap bisa bertahan.

“Kita yang masih punya kemampuan enggak perlu jadi orang kaya dulu baru mau berbagi. Kita bisa menyumbangkan tenaga, waktu, memberikan edukasi. Apa pun yang bisa kita lakukan,” cetus perempuan berdarah campuran Australia dan Batak itu.

Ia pun menganjurkan masyarakat untuk lebih banyak belajar, membaca, atau menonton tayangan tentang pengungsi agar bisa tergerak membantu mereka. Ia yakin bantuan sekecil apa pun yang kita berikan kepada orang lain akan berbalik menjadi hal positif bagi diri kita sendiri.

“Di Italia ada satu kampung refugees yang dibangun bersama oleh masyarakat sekitar. Kita bisa contoh, jangan jadi orang yang tertutup karena siapa tahu mereka bisa bantu komunitas kita misalnya,” jelas dia.

PRESENTER Nadia Mulya mengungkapkan menjadi ibu merupakan sebuah tantangan yang tidak mudah. Meski ia telah memiliki tiga buah hati, berbagai hal baru tetap ia temukan dalam kesehariannya sebagai ibu.

“Meskipun sudah tiga anakku, tetap saja menjadi ibu menurutku tidak mudah. Selalu ada hal baru yang menuntut untuk dipelajari kembali,” ungkap perempuan 36 tahun tersebut pada kampanye #Mamapastibisa, di Jakarta, kemarin.

Sebagai ibu, salah satu yang paling berkesan menurutnya ialah pengalaman menyusui ketiga buah hatinya. Pemahaman akan pentingnya ASI bagi anak membuatnya mantap memberikan ASI eksklusif kepada seluruh anaknya.

“Aku memberikan ASI hingga 1 tahun 11 bulan untuk anak pertamaku, Nadine.

Kemudian, untuk anak keduaku, Nuala, aku memberikan ASI hingga 2 tahun 10 bulan. Sementara itu, anak ketigaku, Delmar yang kini berusia 3 bulan, juga aku berikan ASI eksklusif. Konsistensiku dalam memberikan ASI tersebut tidak lepas dari dukungan keluarga dan kerabat yang selalu mendampingiku selama proses menyusui,” tutup Nadia.

(Pro/H-3) C&R

JHONNY ISKANDAR

Lawan Korupsi lewat Lagu ORKES musik Pengantar Minum Racun (PMR) tampil bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara bertajuk Ngamen Antikorupsi di sisi selatan Stasiun Yogyakarta, Sabtu (17/9). Lirik-lirik lagu yang kritis, tetapi ringan dan jenaka, memeriahkan suasana malam itu.

Penampilan PMR malam itu cukup spesial karena beberapa jam sebelumnya KPK menggelar konferensi pers tentang operasi tangkap tangan terhadap Ketua DPD, Irman Gusman.

Seperti terinspirasi oleh peristiwa itu, secara spontan, pentolan PMR Jhonny Iskandar menciptakan sebuah lagu. Pat gulipat, baru sekejap kau sudah hebat. Engkau sebagai penjahat duduk di kursi pejabat. Penjara pengap, gelap, dan pekat menunggu kau tertangkap. Demikian penggalan lirik lagu itu.

“Belum saya kasih judul, orang baru tadi nulisnya,” kata dia sebelum pentas sambil tertawa.

“Sebagai musikus, salah satu cara melawan korupsi ya lewat lirik-lirik lagu,” imbuhnya. (AT/H-3)

Proyek rahasia Nadya selama ini memang kerap terlibat dalam proyek-proyek sosial, termasuk yang berkaitan dengan kelestarian alam dan lingkungan. Ia turut berkampanye menentang pemburuan gajah dan perdagangan gadingnya.

Di masa depan, ia mengungkapkan aktivitas di dunia model mungkin bakal dilakoninya kembali. ia mengaku tengah mempersiapkan sebuah proyek rahasia yang diharapkan mampu menginspirasi banyak orang.

“Ada personal project, tapi detailnya seperti apa belum bisa saya ungkap karena memang masih rahasia. Apa yang rasa itu benar dan saya harus lakukan,” tegasnya.

Terlepas dari itu, saat ini Nadya ingin meluangkan waktu lebih banyak untuk diri sendiri dan keluarga. Menurut ibu tiga anak itu, setengah tahun belakangan merupakan waktu paling sibuk sepanjang karier yang telah dilakoninya selama 30 tahun.

“Saat ini saya butuh waktu untuk diri dan keluarga supaya nantinya bisa berpikir kasih value lebih di society dan lingkungan. Sementara mungkin bakalan selektif memilih pekerjaan,” pungkasnya. (H-3)

puput.mutiara@mediaindonesia.com MI/PANCA SYURKANI

DOK. MI

ONLINE HARI INI Sebagian Iphone 7 Berdesis BEBERAPA pengguna Iphone 7 dan 7 Plus melaporkan ponsel pintar mereka berdesis saat digunakan untuk melakukan kegiatan yang berat, seperti bermain gim.

Untungnya, Iphone mereka tetap berfungsi. Meskipun begitu, karena ponsel pintar lain biasanya tidak mengeluarkan bunyi apa pun, masalah itu tetap mengecewakan. Saat ini masih belum diketahui penyebab bunyi desis yang dikeluarkan Iphone terbaru. Sebagian orang menduga bunyi itu ialah suara coil whine.

Masalah itu tampaknya tidak terjadi pada

Kasus Transmisi ANF juga Terjadi di Indonesia semua orang. Engadget sempat menguji Iphone 7 dengan menggunakan 3D Mark Ice Storm Extreme, sebuah benchmark performa yang akan memaksa AFP prosesor untuk bekerja keras. Hasilnya, Iphone itu tidak berdesis sama sekali.

Hal itu menunjukkan suara desis tersebut mungkin disebabkan masalah yang terjadi saat manufaktur dan bukan desain yang tidak sempurna. Meskipun begitu, Anda yang membeli Iphone yang bermasalah ini tetap akan merasa kecewa. (MMI/H-3)

KASUS transmisi All New Fortuner (ANF) ternyata juga menyerang konsumen Indonesia. Masalah yang dialami pun mirip, yakni keras saat pindah tuas dari P menuju R serta saat berjalan.

Problem yang menyerang mobil bermesin diesel dengan transmisi otomatis itu disampaikan seorang konsumen di Bogor dalam forum otomotif Seraya Motor. Pemilik ANF tipe VRZ itu mengaku sudah membawanya ke bengkel resmi.

‘Solusi pertama menguras oli dan membersihkan strainer. Menurut service advisor

Auto 2000, Yasmin, di Bogor, sudah ada empat unit ANF yang alami kejadian serupa’, tulis konsumen dengan akun bernama F 272 tersebut.

Karena solusi perTHINKSTOCK tama tak membuahkan hasil, akhirnya mobil miliknya mendapatkan penggantian transmisi assy secara gratis karena masih garansi. “Mobil beli sebelum Lebaran dan sudah ganti transmisi baru,” lanjutnya. Namun, belum semua bengkel resmi mendapatkan aduan serupa dari konsumen terhadap ANF miliknya.

(UDA/H-3)

BACAAN FAVORIT 4 TANDA TUBUH KURANG SERAT SEMBELIT atau susah buang air besar pasti pernah dirasakan sebagian besar orang. Sembelit selalu dikaitkan dengan kurangnya asupan serat dalam tubuh. Serat memang diperlukan tubuh setiap hari. (Rona)

PERMINTAAN MAAF RESMI DARI SAMSUNG SETELAH serangkaian peristiwa yang menimpa Galaxy Note 7, Samsung akhirnya menyatakan permintaan maaf secara resmi. Permintaan maaf kali ini diwakili Tim Baxter, President And Chief Operating Officer Samsung Electronics America. (Teknologi)

TOM CRUISE SEPAKAT BINTANGI MISSION IMPOSSIBLE 6 TOM Cruise dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan Paramount Pictures untuk tampil di Mission Impossible 6. Proses produksi sempat tertunda karena Cruise menolak honor yang diajukan. (Hiburan)