Mediaindonesia 08 05 2018 08052018060154

Page 1

SELASA, 08 05 2018 NO. 13460/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

B I L AT E R A L

Tiongkok Tegaskan Komitmen Gunakan Tenaga Kerja Lokal

MI/RAMDANI

TUNJUKKAN MASKOT ASIAN GAMES 2018: Presiden Joko Widodo berfoto bersama PM Tiongkok Li Keqiang sambil menunjukkan boneka Bhin Bhin,

Atung dan Kaka, yang merupakan maskot Asian Games 2018 seusai memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Bogor, kemarin. Pertemuan itu antara lain membahas kerja sama ekonomi dan promosi penyelenggaraan Asian Games 2018. PM Li Keqiang Dukung... | Hlm 26

ISU tenaga kerja asing menjadi salah poin pembicaraan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Li mengakui seiring dengan eratnya kerja sama kedua negara, sektor investasi pun kian tumbuh. Namun, ia menegaskan perusahaan asal Tiongkok berkomitmen menggunakan tenaga kerja Indonesia. “Kami menekankan pada perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia harus sebagian besar memakai tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian, baru bisa mendapatkan keuntungan di antara kedua negara. Ini arah kita bersama,” ujar Li dalam pernyataan pers bersama Presiden Jokowi seusai pertemuan. Ia menambahkan Indonesia bisa mendapatkan manfaat besar dari investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan banyaknya lapangan kerja. Di sisi lain, Wapres Jusuf Kalla saat bertemu PM Tiongkok Li Keqiang di Hotel Shangri-La, Jakarta, kemarin malam, berharap investasi Tiongkok dapat memenuhi lima elemen, yaitu pengutamaan tenaga kerja lokal, pemeliharaan lingkungan,

nilai tambah bagi industri hilir dan hulu, alih teknologi, dan produk berkualitas tinggi. PM Li dalam pertemuan dengan Jokowi menyanggupi permintaan Presiden soal penambahan ekspor 500 ribu ton minyak kelapa sawit ke Tiongkok. “Tadi secara khusus PM Li Keqiang menyanggupi bentuk peningkatan ekspor kita, tambahan minimal 500 ribu ton minyak kelapa sawit ke Tiongkok. Sebagai negara dengan penduduk 1,37 miliar, Tiongkok pasar yang besar sekali bagi komoditas dan produk Indonesia.” PM Li tiba di Bogor pukul 10.30 WIB, didampingi sejumlah pejabat pemerintah Tiongkok. Kedatangan Li disambut upacara resmi diiringi dentuman meriam 19 kali. Setelah itu, kedua pemimpin berfoto bersama, menanam pohon, dan berbicara empat mata di beranda istana. Pada acara penyambutan, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri, termasuk Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Pol/Dro/X-6)

Putusan PTUN Kemenangan Pancasila Istana menyarankan kepada simpatisan HTI untuk bergabung dengan organisasi yang tidak menyimpang dari Pancasila dan paham kebangsaan.

RUDY POLYCARPUS

rudy@mediaindonesia.com

M

AJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) perihal pembubaran organisasi itu oleh pemerintah. Putusan tersebut dinilai tepat sekaligus menjadi kemenangan bagi Pancasila dan demokrasi. Dalam sidang kemarin, majelis hakim menyatakan permohonan penggugat ditolak seluruhnya. “Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara sebesar Rp445.000,” ujar hakim ketua Tri Cahya Indra Permana saat membacakan putusan. Menurut hakim, pembubaran HTI oleh pemerintah sah karena dalam aturan disebutkan bahwa ormas dapat dibubarkan apabila menyangkut tiga hal, yaitu ateis, menyebarkan paham komunis, dan berupaya mengganti Pancasila. Dinyatakan, HTI terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah.

Majelis hakim menyatakan pemikiran khilafah sepanjang masih dalam sebatas konsep dipersilakan. Namun, lain halnya bila sudah diwujudkan dalam aksi untuk mengganti Pancasila. “Bukti video Muktamar HTI 2013 menunjukkan penggugat sudah melaksanakan muktamar khilafah, mengajak peserta menegakkan khilafah. Fakta hukumnya dalam muktamar itu, Ketua Umum HTI mengajak mengubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah. Cukup bagi hakim menyatakan bahwa penggugat telah terbukti wujudkan khilafah,” kata hakim anggota Roni Erry. Tim kuasa hukum pemerintah menyebut putusan PTUN Jakarta itu merupakan kemenangan bagi demokrasi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Tim yang terdiri atas Hafzan Taher, I Wayan Sudirta, Teguh Samudera, Achmad Budi Prayoga, dan La Ode Ronald Firman menilai putusan majelis hakim tepat, benar, adil, dan objektif. Istana pun menyambut positif putusan PTUN Jakarta tersebut. “Ini

Mungkin sudah waktunya Presiden mempertimbangkan apakah menteri yang menjadi musuh dalam selimut masih layak dipertahankan.”

Pengangguran Turun Jadi 6,87 Juta Orang

Perang Tagar di Medsos tidak Sehat

Pelayanan Publik Terbengkalai

Meningkatnya serapan angkatan kerja juga tidak terlepas dari membaiknya kinerja industri pengolahan di Tanah Air.

Berdasarkan laporan intelijen, gerakan perang tagar terkait pilpres 2019 merambat ke kegiatankegiatan car free day.

Warga Lembata yang hendak mengurus surat izin tempat usaha kecewa kepada kepala dinas yang pergi ke Jakarta.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Indonesia Memilih | Hlm 4

Regional | Hlm 13

menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah (membubarkan HTI) sudah benar karena indikasi terhadap ketidakpatuhan dan ketidaktaatan terhadap ideologi Pancasila itu kan tampak dan terbuka,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor. Ia menegaskan pemerintah tidak mengintervensi putusan itu. Pramono menyarankan pula kepada simpatisan HTI untuk bergabung dengan organisasi yang tidak menyimpang dari Pancasila dan pahampaham kebangsaan. “Bergabung dengan partai siapa saja monggo, bergabung dengan ormas keagamaan juga monggo.”

Hargai banding Juru bicara eks perkumpulan HTI, Ismail Yusanto, menyatakan kecewa dan akan melakukan banding. “Banding ialah ikhtiar kita menolak kezaliman,” ujar Ismail di hadapan ratusan simpatisan HTI seusai sidang putusan di PTUN Jakarta. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menilai putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan eks perhim-

punan HTI sah dan harus dihargai. Namun, semua pihak juga harus menghormati HTI yang ingin melakukan banding. Putusan tersebut, ucap Johnny, telah mengonfirmasi bahwa hak-hak ormas yang ada di Indonesia harus dilindungi. Sebaliknya, merupakan kewajiban bagi ormas yang ada di Indo nesia untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan amanat undang-undang. “Tidak boleh menabrak, apalagi ingin mengganti ideologi dan konstitusi negara.” NasDem, imbuhnya, sejak awal terdepan dalam mendukung Perppu Ormas. Lewat perppu yang kemudian menjadi undang-undang itulah pemerintah membubarkan HTI. Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi juga mengimbau semua pihak untuk menghormati putusan PTUN Jakarta. Pun demikian dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj yang mendukung putusan itu. “Demi keselamatan NKRI dan keutuhan bangsa Indonesia, setiap ormas yang merongrong Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika harus dilarang.” (Opn/Dro/Ant/X-8)

“Tidak cukup kita bicara soal berapa anggaran untuk pendidikan tinggi tanpa serius mengelola komunitas pendidikan tinggi.” Sri Mulyani

Menteri Keuangan Humaniora | Hlm 22 DUTA

Akhirnya HTI Resmi Dibubarkan PERTEMUAN SETKAB

PAN tidak Diundang UNTUK mendapatkan informasi yang valid dan mutakhir terkait dengan kinerja pemerintah, kemarin, para sekjen partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla memenuhi undangan Seskab Pramono Anung. Sekjen partai koalisi yang diundang ke Kantor Setkab ialah Sekjen NasDem Johnny G Plate, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKPI Imam Anshori Saleh, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Hanura Herry Lontung, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan

Sekjen Golkar Lodewijk Paulus. Sekjen PAN Edy Soeparno tidak tampak dalam pertemuan itu. Pramono Anung yang menginisiasi pertemuan menegaskan PAN tidak diundang karena belum mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Jokowi untuk Pilpres 2019. “Mungkin ada yang lupa, PAN kan belum deklarasi. Kalau (partai) lain sudah,” kata Pramono Anung di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Sebelumnya, PAN juga tidak diundang ketika Jokowi bertemu fraksifraksi pendukung pemerintah di DPR pada 25 Juli 2017 silam.

Sistem khilafah bertentangan dengan kebinekaan yang sudah menjadi karakter utama negeri ini, terutama keragaman agama, suku, dan keyakinan.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menambahkan dalam pertemuan sekitar 1 jam di Kantor Setkab itu mereka memperoleh penjelasan dari Pramono Anung mengenai pencapaian kinerja pemerintah secara lengkap.

Jokowi juga pernah tidak mengundang PAN pada tahun lalu. “Parpol harus menyampaikan ke masyarakat berdasarkan data yang valid dan akurat, bukan analisis dari pihak ketiga. Banyak orang tidak tahu informasi yang tepat dan benar terkait dengan pemerintahan, tetapi mereka mendapat info yang sudah bias sehingga berpotensi keliru atau salah tafsir terhadap penyelengga-

raan pemerintahan,” ujar Plate. Pramono juga berharap, dalam pemilu, para calon anggota legislatif dari partai koalisi sekaligus menjadi juru kampanye bagi Jokowi. “Sekjen itu jantungnya partai sehingga mampu menyosialisasikan kepada masyarakat apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang belum, dan apa yang kurang dari pemerintah,” ungkap Pramono. Di sisi lain, Pramono menegaskan bahwa pertemuan dengan para sekjen partai-partai koalisi pendukung pemerintah berlangsung di luar jam kerja. “Saya tidak menggunakan jam bekerja, tetapi di luar jam saya bekerja. Ini jam istirahat, jam 12 sampai jam satu siang. Saya tidak khawatir dikritik. Ini kan partai pendukung. Dalam tradisi demokrasi biasa saja.” (Pol/Nur/X-3)

Opini| Hlm 8

SELA

Kini Muncul Cerai Daring di Inggris KEMENTERIAN kehakiman di Inggris dan Wales awal pekan ini untuk kali pertama memperkenalkan pelayanan cerai daring lewat aplikasi cerai digital. Seperti diungkap kantor berita Xinhua, kementerian tersebut mengatakan aplikasi layanan daring diperkenalkan untuk mengurangi stres saat ingin mengajukan perceraian karena tidak perlu lagi mengurus dokumen tertulis. Selain itu, untuk mengurangi jumlah kesalahan dalam pembuatan permohonan cerai.

Aplikasi itu telah diluncurDUTA kan sejak Mei dan dapat diakses dengan mudah. Seluruh proses jadi dapat diselesaikan secara daring, termasuk untuk pembayaran dan mengunggah bukti pendukung. Selama tahap uji coba, lebih dari 1.000 permohonan cerai disampaikan melalui sistem baru itu. Lalu 9 dari setiap 10 responden puas dengan layanan tersebut. (Ire/X-11)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.