SENIN, 07 05 2018 NO. 13459/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Dalam perlombaan menjadi cawapres, siapa cawapres sebaiknya diserahkan kepada capres.”
Satgas Pangan Fokus soal Distribusi
Poros Ketiga hanya Mimpi Indah Politik
Rumah DP Rp0 belum juga Terwujud
Meski Ramadan masih lebih dari seminggu lagi, harga sejumlah kebutuhan pokok di berbagai daerah mulai merangkak naik.
Selain Susilo Bambang Yudhoyono, hampir mustahil bisa mengungkit basis elektoral jika poros ketiga itu benar-benar terwujud.
Wagub DKI mengakui pihaknya sudah berjanji kepada warga Ibu Kota yang membutuhkan bahwa rumah DP Rp0 itu sudah bisa dijual pada akhir April atau Mei 2018.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Politik | Hlm 5
Perkotaan | Hlm 11
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
“Pada era digital ini bermunculan jasa transportasi berbasis online. Selain itu, ditandai dengan tumbuhnya e-commerce yang dapat menambah lapangan pekerjaan.” Airlangga Hartarto
Menteri Perindustrian Sektor Riil | Hlm 18
SENO
Biarkan Capres Memilih Wakilnya
OTT KPK
Kasus Amin Indikasikan Mafia Anggaran masih Ada KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Jumat (4/5) malam, terkait dengan dugaan suap pemulusan usulan transfer anggaran perimbangan pusat-daerah dalam APBN Perubahan 2018. Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi menilai fakta itu menunjukkan masih adanya mafia anggaran di Kementerian Keuangan. “Berarti mafia anggaran masih ada. Setelah lama katanya sudah satuan tiga tidak ada (permainan anggaran), ternyata sekarang masih ada,” ujar Apung saat dihubungi, kemarin. Menurut Apung, masih adanya mafia anggaran karena usulan proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) masih berbasis proposal, bukan berdasarkan formula seperti dana alokasi umum (DAU) ataupun dana bagi hasil (DBH). “DAK by proposal itu yang jadi peluang,” ucap Apung. Diketahui, dugaan suap Rp1,7 miliar kepada Amin dilatarbelakangi usulan dua proyek di Kabupaten Sumedang agar masuk APBN Perubahan 2018 mendatang dan dibiayai melalui alokasi DAK. Proyek pertama berada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar. Proyek kedua berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumedang senilai Rp21,8 miliar. Menurut Apung, posisi Yaya strategis untuk memainkan anggaran karena berada di level teknis. Namun, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo membantah Yaya Purnama memiliki kewenangan mengubah atau menambah besaran DAK yang ditransfer ke daerah ataupun melakukan penilaian atas usulan anggaran dari daerah, termasuk pendanaan perkotaan dan permukiman. Terkait dengan kasus itu, imbuhnya, pihak Kemenkeu belum memiliki rencana mengubah RAPBN 2018. Di sisi lain, pimpinan DPR menyatakan menyikapi serius OTT yang dilakukan KPK terhadap
Posisi cawapres menjadi incaran partai politik karena elektabilitas Jokowi dan Prabowo sulit untuk disaingi figur lain. DWI APRIANI
dwi_apriani@mediaindonesia.com
D
ANTARA/INDRIANTO EKO SUWARSO
TAHANAN KPK: Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono mengenakan rompi
tahanan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin dini hari. KPK menetapkan Amin Santono bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka dugaan menerima suap terkait dengan usulan penganggaran APBN Perubahan 2018. anggota DPR Amin Santono. “Pimpinan DPR akan terus melanjutkan langkah pembenahan internal yang sedang berjalan, termasuk keterbukaan dalam pemba-
Membangun Paradigma HAM di Sekolah
hasan anggaran dan konsistensi menegakkan kode etik,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulis, kemarin. (Dro/Nyu/ Ant/X-6)
Mengusung paradigma HAM dalam proses belajar mengajar di sekolah sesungguhnya bukan sesuatu yang asing karena dasar-dasarnya sudah diletakkan dengan kukuh oleh Ki Hadjar Dewantara.
Opini | Hlm 8
SELA
INDUSTRI 4.0
Seks Penting bagi Manula
Indonesia akan Jadi Kekuatan Ekonomi Besar pada 2050
TIDAK cuma bagi kalangan muda, seks juga penting buat mereka yang sudah lanjut usia. Seb u a h survei di AS menemu kan bahwa masih banyak di antara mereka yang berusia 65SENO 80 tahun atau manula tetap aktif secara seksual. “Kami mengakui bahwa seks dan kesehatan seksual ialah sesuatu yang sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan orang tua,” kata Dr Erica Solway dari University of Michigan, AS, yang terlibat dalam penelitian itu. Dalam jajak pendapat secara daring, sebanyak 1.000 responden berumur 65-80 tahun dimintai komentar soal pandangan dan kehidupan seks mereka. Hasilnya 84% responden pria dan 69% responden wanita percaya bahwa seks penting untuk hubungan di usia berapa pun. Lebih dari separuh responden pria dan sepertiga responden wanita juga melaporkan masih aktif secara seksual. (Guardian/Yan/X-8)
PESIMISME yang ditunjukkan beberapa tokoh di dalam negeri terhadap masa depan Indonesia ternyata tidak berlaku di mata dunia. Bahkan, seorang profesor dari Berlin University, Holger Kohl, memprediksi Indonesia akan mampu menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia dalam 32 tahun mendatang. “Artinya, pada 2050 Indonesia akan menjadi negara kuat secara ekonomi,” ujar Kohl saat menerima kunjungan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Berlin, Jerman, Sabtu (5/5), dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia. Kohl merupakan profesor yang dikenal ahli dalam bidang sistem produksi dan desain teknologi di lembaga riset Jerman, The Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology IPK. Pada kesempatan itu, Kohl menyebut Indonesia ialah sebuah negara yang prospektif di era pengembangan industri digital saat ini. Keyakinannya itu karena dalam kurun 15 tahun ke depan Indonesia akan menikmati masa bonus demografi, yakni masa ketika penduduk akan didominasi usia produktif.
“Momentum ini akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucapnya. Beberapa negara di Asia yang sudah memasuki masa bonus demografi, seperti Jepang, Tiongkok, Singapura, dan Thailand, kata Kohl, mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat karena bonus demografi. “Saya kira Indonesia juga seperti itu,” tegasnya. Setelah mendengar pernyataan Kohl, Airlangga semakin optimistis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. “Bahkan, Kohl mengatakan penerapan Industri 4.0 di Jerman sa ma sekali tidak mengurangi lapangan pekerjaan. Justru malah banyak menyerap tenaga kerja serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara,” jelas Airlangga. Untuk menyiapkan sumber daya manusia, Indonesia perlu berkaca pada Jerman yang menjadi pionir implementasi Industri 4.0. “Kami bekerja sama dengan Fraunhofer untuk menyiapkan SDM terampil sesuai kebutuhan dunia industri saat ini sehingga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal,” sebutnya. (Nyu/X-11)
I tengah gencarnya persaingan sejumlah calon wakil presiden (cawapres) berebut pengaruh di hadapan publik, sejumlah elite partai menilai lebih baik bila calon presiden (capres) memilih figur cawapres yang dinilai paling cocok mendampinginya selama lima tahun. Seperti itu penegasan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Dalam konsolidasi Partai NasDem Provinsi Sumatra Selatan, kemarin, Surya memberi mandat sepenuhnya kepada Joko Widodo untuk menentukan siapa cawapres yang mendampinginya pada 2019-2024. “Urusan cawapres itu urusannya capres NasDem. Siapa pun berhak dan pantas mendampingi Jokowi, baik dia ekonom, militer, atau santri. Sama saja,” kata Surya. Ia senada dengan Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar Bambang Soesatyo yang menegaskan pada prinsipnya Golkar sepenuhnya membebaskan Jokowi memilih siapa cawapresnya. “Terserah memilih Golkar sebagai pasangannya selama lima tahun ke depan atau calon dari partai lain.” Namun, Ketua Fraksi Golkar di DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan pihaknya perlu menunggu putusan MK soal rencana mencalonkan kembali Jusuf Kalla dalam Pilpres 2019. “Kami perlu penafsiran MK, apakah hanya dua periode berturut-turut atau bisa lebih jika diseling satu periode.” Di lain pihak, PDIP berpendapat selain faktor elektoral, penentuan sosok cawapres perlu mempertimbangkan kompetensi fungsional. “Artinya, dia bisa bekerja sama dan memberi rasa nyaman kepada presiden selama lima tahun ke depan,” ungkap Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira. Banyaknya petinggi partai yang mengincar jabatan cawapres, menu-
rut pakar psikologi politik Hamdi Muluk, disebabkan posisi capres sudah tak mungkin memunculkan figur di luar Jokowi dan Prabowo. “Koalisi Jokowi sudah deklarasi. Gerindra dan PKS sudah satu paket. Elektabilitas tinggi didominasi Jokowi sekitar 52% dan Prabowo 20%. Kalau orang masih mengharap jadi capres, menangnya kecil. Jadi, mendingan mengincar posisi cawapres,” ujar Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu. Sementara itu, politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengakui ada sejumlah cawapres bagi Prabowo. Ada 9 nama dari PKS, PAN 1 nama, PKB 1 nama, dan Gerindra 2 nama, yakni Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo. “Gerindra ingin cawapres yang meningkatkan elektabilitas capres. Bahkan, kalau bisa, mengalahkan petahana. Kami inginkan semua itu,” tandas Riza.
Tepis dukungan Tidak biasanya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan diri nya sebagai cawapres. “Saya cuma bisa mengingatkan kalau bukan saya (cawapres), dikhawatirkan (Jokowi) bisa kalah,” kata Muhaimin yang biasa dipanggil Cak Imin itu di Jakarta, Sabtu (5/5). Sepertinya Cak Imin tengah berupaya menepis keraguan sejumlah kalangan yang selama ini mengabaikan dia ketimbang beberapa nama kandidat lain (lihat grafik). Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyambut positif harapan Cak Imin itu. “Cak Imin cawapres sudah lebih dari pantas. Saya pendukung Cak Imin.” Akan tetapi, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi meluruskan pernyataan Zulkifli. “Kami baru memutuskan siapa cawapres pada Rakernas III PAN, Juni nanti. Figur cawapres itu jadi bagian penting untuk memenangi kompetisi di Pilpres 2019.” (Pol/Opn/Nur/*/X-3)
Indonesia disebut akan menikmati masa bonus demografi karena diisi dengan penduduk usia produktif.
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG