Media indonesia 01 02 2018 01022018033938 by Oppah

KAMIS, 01 02 2018 NO. 13369/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Revisi UU Pilkada mendesak dilakukan agar kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan itu tidak tunduk pada batas waktu yang sangat sempit.”

DPR Dukung Evaluasi Dana Otonomi Khusus

Pasal Makar sudah Sesuai Konstitusi

Batas RI dan Timor Leste Rampung Tahun Ini

Ratusan triliun rupiah dana otonomi khusus tidak serta-merta menyejahterakan masyarakat.

Aturan mengenai tindak pidana makar diperlukan untuk mengatur kejahatan yang mengancam kesatuan negara.

Kedua negara juga akan memulai perundingan maritim dengan Timor Leste. Ada dua batas perairan yang akan dirundingkan, yaitu sebelah utara dan selatan.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Politik | Hlm 5

Internasional | Hlm 14

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

“Kami saling terbuka untuk menjaga keamanan. Polri dan semua ormas (Islam) harus bekerja bersama.” Said Aqil Siroj

Ketua Umum PBNU Politik | Hlm 4 SENO

PPATK Lacak Mahar Politik di Pilkada Bawaslu akhirnya menggandeng PPATK untuk membantu lembaga itu menelusuri jejak transaksi dana kampanye dan mahar politik dalam pilkada. INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

M MI/RAMDANI

LIHAT FENOMENA ALAM: Pengunjung antre melihat gerhana bulan total super-blue-blood moon dengan menggunakan teleskop di Planetarium, Taman Ismail

Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta, kemarin. Meskipun awan sempat menutupi, ribuan pengunjung akhirnya dapat melihat jelas fenomena alam tersebut.

GERHANA BULAN

Warga Antusias Saksikan Bulan Merona RIBUAN orang di pelataran Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, berteriak sukacita saat fenomena super-blue-blood moon terjadi kemarin malam. Sejak sore, warga memang telah menyemut di TIM. Mereka ingin langsung menyaksikan kejadian alam yang hanya muncul dalam 150 tahun sekali, yakni gerhana bulan total bersamaan dengan fenomena supermoon, blue moon, dan blood moon. Agustian, 37, dari Tangerang, misalnya, sengaja mengajak istri dan dua anaknya. “Kami ke sini karena memang ingin lihat bulan warna merah. Dari namanya saja sudah ngeri,

blood artinya kan darah, jadi penasaran,” tuturnya. Sepasang kembar, Ruri dan Rindu, 24, bahkan jauhjauh datang dari Palembang karena tertarik oleh pemberitaan yang gencar di media massa. “Di Palembang juga bisa dilihat, tapi kami ke sini biar dapat semangat euforianya. Di sini sepertinya lebih heboh,” ungkap mereka. Gerhana bulan itu sendiri berlangsung sejak pukul 19.00 dan puncaknya pada pukul 21.55 WIB. “Sempat tertutup awan karena mendung, tapi akhirnya semua orang bisa melihat. Tidak gelap, hanya berwarna merah,” ungkap petugas monitoring Planetarium TIM,

Di Pantai Sanur, Bali, ratusan warga maupun turis asing harus kecewa karena gerhana bulan tidak terlihat akibat langit mendung. Yanto. Kemeriahan menyambut supermoon juga dirasakan ribuan warga Medan, Sumatra Utara. Mereka menonton

Kontroversi Jenderal Aktif Jadi Penjabat Gubernur

bersama di halaman Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Pihak kampus sengaja menyediakan enam teropong canggih untuk membantu melihat bulan. Namun, di Pantai Sanur, Bali, ratusan warga ataupun turis asing harus kecewa karena gerhana bulan tidak terlihat akibat langit mendung. Sementara itu, umat muslim di berbagai pelosok melaksanakan salat gerhana. Di Masjid Nursiah Daud Paloh, Kompleks Media Group, Jakarta, misalnya, salat gerhana berjalan khidmat. Dalam khotbahnya, penceramah Dr Yunus Daud me-

Kita percaya jajaran polisi bisa menciptakan rasa aman bagi rakyat dalam proses-proses politik, mengantisipasi, dan atau sekaligus mengatasi keamanan tanpa perlu melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Opini | Hlm 6

MEDIA SOSIAL

Akun Penyebar Kampanye Hitam akan Dihapus selama Pilkada MI/ BARY FATHAHILLAH

“Pemilih berhak mendapat informasi yang benar. Langkah ini termasuk untuk melindungi pemilih serta meningkatkan kualitas demokrasi serta pilkada.” Abhan

Ketua Bawaslu

AKUN media sosial penyebar kampanye hitam, ujaran kebencian, dan unggahan bernada SARA atau politik identitas selama pilkada bisa dihapus atas permintaan Bawaslu. Langkah itu bisa dilakukan setelah ada nota kesepahaman antara Bawaslu, KPU, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin. Menurut Ketua Bawaslu Abhan, saat pilkada dimulai, pihaknya bakal mengawasi berbagai unggahan di media sosial. Jika ada akun yang melanggar peraturan, seperti

nyebut super-blue -blood moon menjadi momentum untuk mengingat kebesaran Allah SWT. Pada bagian lain, sebagian nelayan di pesisir pantai Tuban, Jawa Timur, nekat melaut. Padahal, data Kantor BPBD Tuban menyebut gelombang di Laut Jawa masih tinggi, terutama sepekan jelang gerhana bulan. Di Cilacap, Jawa Tengah, Kepala Kelompok Teknisi BMKG Cilacap, Teguh Wardoyo, mengatakan feno mena supermoon memang mengakibatkan gelombang pasang. “Kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada,” ujarnya. (Sru/Ind/ Ssr/PS/YK/LD/UL/Ant/X-11)

mengunggah tulisan ataupun visual ujaran kebencian, hoaks, atau kampanye hitam, Bawaslu akan mengklarifikasi ke KPU dan meminta Kemenkominfo untuk menghapus akun tersebut. “Jadi, kita lihat unggahannya seperti apa, lalu kita klarifikasi ke KPU, apakah ini menyoroti pada pasangan calon tertentu. Jika iya, kita minta Kemenkominfo untuk menghapus akun tersebut,” kata Abhan. Ia menyebut kerja sama itu sangat penting untuk melindungi pemilih. “Pemilih berhak mendapat informasi yang

benar. Langkah ini termasuk untuk melindungi pemilih serta meningkatkan kualitas demokrasi dan pilkada.’’ Dari data Bawaslu, terdapat 12 provinsi dan 38 kabupaten/kota yang rawan penyebaran ujaran kebencian dan hoaks. Ke-12 provinsi itu ialah Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara, NTB, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimatan Timur, Maluku, Maluku Utara, Riau, Bali, dan Sulawesi Tenggara. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan media sosial dan internet memang tidak terpisahkan dari aktivitas

sehari-hari sehingga bisa dimanfaatkan untuk ke pentingan pasangan calon demi meraih suara publik. Ia mengaku sangat terbantu dengan kerja sama itu untuk menindak akun di luar yang didaftarkan calon. “Kami sulit menindak akun di luar akun resmi. Dengan kerja sama ini, akun-akun itu bisa dihapus,” ucap Arief. Pada kesempatan yang sama, Menkominfo Rudiantara menjelaskan pihaknya telah meminta perusahaan teknologi informasi media sosial untuk berkoordinasi dengan Bawaslu. “Bawaslu dan KPU ini lembaga independen. Mereka yang berwenang melakukan ini. Semua pihak harus percaya bahwa yang mereka lakukan pasti sudah didasarkan pertimbangan, tidak dengan maksud membatasi,” tandasnya. (Put/X-8)

ARAKNYA mahar politik dan politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) membuat banyak kalangan prihatin. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ialah salah satu di antaranya. Lewat kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK pun segera melacak potensi kedua tindak pidana dalam penyelenggaraan pilkada itu. “Kita sedang bicara dengan KPU, Bawaslu, dan KPK. Setelah selesai pertemuannya, kita akan bicara sama-sama dari empat lembaga ini,” ujar Ketua PPATK Kiagus Badarudin saat dihubungi, kemarin. Kiagus belum memerinci mekanisme kerja sama pelacakan tindak kejahatan politik itu. Akan tetapi, Kiagus menegaskan keempat lembaga tersebut sudah bertekad untuk mengambil langkah agar proses pilkada berlangsung bersih tanpa dicederai kampanye mahar politik ataupun politik uang. Ihwal rekening yang kelak dilacak, Kiagus menyatakan salah satunya ialah rekening milik calon kepala daerah dan partai politik. “Nanti kita lihat, tentu duaduanya. Kita akan rumuskan cara paling efektif,” pungkasnya. Ketua Bawaslu, Abhan, membenarkan bahwa selama penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu menggandeng PPATK. Ia menyebut nota kesepahaman dengan PPATK segera diteken dalam waktu dekat. “Ya dalam waktu dekat dengan PPATK kami akan kerja sama,” kata Abhan seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Gedung Bawaslu, Jakarta, kemarin.

Alat bukti Abhan menjelaskan selama ini dalam menangani politik uang, pihaknya kerap kekurangan alat

bukti sehingga kasus-kasus mahar politik dan politik uang kerap lolos tanpa ada sanksi. “Karena kami hanya menjalankan sesuai norma. Wewenang kami tidak sampai pada penelusuran (transaksi keuangan),” kata Abhan. Dalam kerja sama dengan PPATK tersebut, transaksi dana kampanye serta mahar politik akan menjadi fokus Bawaslu. Jika dalam pilkada terbukti pasangan calon kepala daerah misalnya terbukti melakukan politik uang dengan membagibagikan uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) saat masa kampanye, Bawaslu bisa memberikan sanksi terberat, yakni diskualifikasi dari pencalonan pilkada. Khusus ihwal mahar politik, Abhan mengatakan pihaknya bisa menjatuhkan sanksi bagi partai politik pengusung yang menerima mahar dengan melarang mereka mengusung peserta pilkada pada pilkada berikutnya. “Sanksi terberat jika memenuhi unsur TSM ialah diskualifikasi. Kalau mahar politik, jelas, tidak boleh ikut pilkada selanjutnya,” kata Abhan. Terkait dengan kasus mahar politik yang diduga melibatkan La Nyalla Mattalitti dan Partai Gerindra, juga beberapa kasus di daerah lain seperti Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Abhan menyebut pihaknya kekurangan alat bukti sehingga masih menghentikan penyelidikan. Ia pun berkukuh telah bersikap proaktif menyelidiki kasus-kasus itu. “Kami sudah proaktif, tapi yang namanya uang itu kan tidak hanya lewat bank. Bisa jadi ada transaksi tunai yang saat ini entah sudah ke mana. Kami kesulitan kalau itu,” tukasnya. Di lain sisi, dalam rapat dengan Komisi III DPR, Jaksa Agung M Prasetyo membenarkan bahwa dalam proses pilkada marak praktik dugaan politik uang. Menurut dia, hal itu menciptakan persaingan tidak sehat. (Put/X-6)

SELA

Bulan dan Warna Merah MENGAPA bulan menjadi merah, tidak hanya gelap menjadi hitam saat masuk ke bayangan? Menurut Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), hal itu disebabkan atmosfer bumi meluas melampaui planet ini dan sinar matahari melewatinya terus sampai ke bulan. Seorang pejabat NASA menjelaskan, selama gerhana bulan total, sinar matahari putih yang menghantam atmosfer di sisi bumi akan terserap dan kemudian terpancar keluar (berserakan). Cahaya berwarna biru paling banyak terpengaruh. DUTA “Artinya, atmosfer menyaring sebagian besar cahaya berwarna biru. Yang tersisa ialah cahaya oranye berwarna merah.” Bulan berubah nuansa berbeda merah, oranye, atau emas dengan setiap gerhana. Itu disebabkan naungan cahaya yang mencapai bulan bergantung pada apa yang ada di atmosfer bumi, seperti jumlah air dan partikel, serta suhu dan kelembapan atmosfer. (Space.com/Arv/X-5)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

SELEKTA

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

7 Parpol belum Penuhi Syarat

EDITORIAL

Sulitnya Memerkarakan Pidana Pemilu P E M I L I H A N ke pala daerah harus dilakukan secara demokratis. Pilkada disebut demokratis jika diselenggarakan dengan taat asas, yaitu jujur dan adil. Asas jujur dan a dil tidak boleh di nodai dengan cara apa DUTA pun. Karena itulah, dicantumkan secara terang-benderang pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal-pasal pidana itu dirumuskan secara jelas agar pilkada diselenggarakan secara fair dan berkeadilan. Akan tetapi, harus jujur dikatakan bahwa penyelenggaraan pilkada yang fair dan berkeadilan itu masih sebatas angan-angan. Pasal-pasal pidana yang dirumuskan itu sebatas indah dalam tataran teks, tetapi miskin penerapannya. Miskin penerapan pasal pidana itulah yang dipersoalkan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Jakarta, kemarin. Ia mempersoalkan penanganan tindak pidana pilkada yang dibatasi waktu. Waktu yang tersedia untuk penyelidikan dugaan pidana pilkada sangat sempit. Waktu penyidikan 14 hari setelah pelanggaran ditemukan, penuntutan hanya 5 hari. Proses sidang pengadilan, hakim diberi waktu 7 hari untuk memeriksa dan memutus perkara. Batas waktu yang sempit itu berpotensi mengalahkan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Jangka waktu proses penyidikan dan penuntutan yang terlalu singkat bisa mengakibatkan pelaku tindak pidana pilkada menghindar dari proses hukum. Padahal, dalam KUHP, tindak pidana bisa ditangani selama pelanggaran ditemukan tanpa ada batas waktu tertentu seperti tindak pidana pilkada. Karena itu, pembuat undangundang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, perlu mempertimbangkan lagi untuk merevisi UU Pilkada. Revisi UU Pilkada mendesak dilakukan agar kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan itu tidak tunduk pada batas waktu yang sangat sempit. Akan tetapi, revisi UU Pilkada membutuhkan waktu yang lama, sedangkan proses pilkada serentak yang digelar 27 Juni sudah berjalan. Pilihan paling rasional saat ini ialah Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) khusus mengatur batas waktu pengusutan dugaan tindak pidana pilkada. Sudah saatnya bangsa ini menyusun perundang-undangan pilkada dan pemilu yang komprehensif. Jangan lagi melakukan revisi dengan tambal sulam sehingga masih bolong di mana-mana. Undang-undang pilkada dan pemilu dikatakan baik jika mampu melindungi kemurnian hak politik warga. Hak politik itulah sesungguhnya penjelmaan kedaulatan rakyat. Perlindungan atas hak politik warga itu dari bilik suara sampai diumumkannya pemenang pilkada dan pemilu. Dalam perspektif itulah kiranya juga perlu dipikirkan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani sengketa pilkada dan pemilu sehingga keadilan itu tidak lagi dibatasi persentase seperti sengketa di Mahkamah Konstitusi selama ini. Pilkada yang fair dan berkeadilan itu tidak semata-mata menyangkut batas waktu penyidikan pidana. Jauh lebih penting lagi ialah hak politik rakyat tidak dikudeta dalam selimut batas persentase mengadili sengketa pilkada.

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

DOK KEMENKO PMK

EVALUASI DANA OTSUS: Menko PMK Puan Maharani dengan didampingi (dari kiri) Mendikbud Muhadjir Eﬀendi, Mensos Idrus Marham, Menkes Nila F Moeloek, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Yohana Yambise memberikan keterangan kepada wartawan seusai memimpin rakor, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin. Dalam rakor tersebut antara lain membahas soal evaluasi dana otonomi khusus.

DPR Dukung Evaluasi Dana Otonomi Khusus Ratusan triliun rupiah dana otonomi khusus tidak serta-merta menyejahterakan masyarakat. ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

IAT pemerintah untuk melakukan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus (otsus) mendapat dukungan dari parlemen. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. “Pemerintah kan ingin melihat apakah penggunaan dana otsus sesuai peruntukannya. Saya menilai dana otsus belum tepat sasaran. Sudah ratusan triliun rupiah dikucurkan, tetapi ternyata masih (ada daerah) yang terbelakang dan tertinggal dengan daerah lain. Kita perlu evaluasi. Ini soal transparansi. Tidak hanya Papua, tetapi semua daerah yang menerima dana otsus,” kata Taufik. Menurut Taufik, selama ini pemerintah mengucurkan dana otsus kepada tiga daerah, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Lebih lanjut Taufik berharap, dengan pengawasan lebih baik, penggunaan dana otsus bisa tepat sasaran dan membuat provinsi itu tidak tertinggal dari provinsi lain di Indonesia. “Kami apresiasi penegak hukum untuk bersama-sama pemerintah mengevaluasi. Jadi, kalau ada penyimpangan atau hal-hal

yang perlu diluruskan, ya diluruskan secara objektif,” ujar Taufik. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan penggunaan dana otsus perlu dievaluasi menyeluruh untuk memastikan tepat sasaran, untuk mengentaskan rakyat miskin dan menurunkan ketimpangan. Wapres menilai selama ini peng gunaan dana otsus tidak te pat sasaran sehingga perlu ada perbaikan. “Namun, apabila ada indikasi korupsi, perlu ada tindakan hukum yang tegas.”

Penyimpangan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Puan Maharani sependapat dengan Wapres. Menurut Puan, seharusnya dana otsus cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Akan tetapi, sejauh ini efektivitas dana tersebut belum mampu mewujudkan hal itu. Karena itu, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan meninjau ulang,” ujar Puan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti penuturan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdhan, mengatakan lembaganya siap untuk menelusuri penggunaan dana otsus pada Februari-Maret. “Setiap informasi menjadi per-

timbangan BPK untuk menyusun strategi (pemeriksaan) yang tepat,” ungkap Yudhi. BPK sebelumnya pernah melakukan audit investigatif terkait penggunaan dana otsus di Papua dan Papua Barat pada 2002-2010. Hasilnya ada dugaan pe nyimpangan sebesar Rp4,12 triliun. Dugaan penyimpangan di antaranya terkait dengan administrasi keuangan, kekurangan pekerjaan fisik, dan pembayaran honor yang tidak sesuai ketentuan. “Bahkan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan itu, beberapa kabupaten masih dipantau hingga kini. Ada 12 kabupaten yang menjadi sampel waktu itu. Saya lupa apakah Kabupaten Asmat juga menjadi sampel atau tidak,” kata Yudhi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasikan dana otsus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp8 tri liun. Perinciannya dana otsus untuk Provinsi Papua Rp5,6 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp2,4 triliun. “Dana otsus dan dana keistimewaan DIY pada 2018 itu mencapai Rp21,1 triliun. Alokasi dana otsus Papua dan Papua Barat sebesar Rp8 triliun,” ujar Dirjen Perimbang an Keuangan Kemenkeu Budiarso Teguh Widodo. Pemanfaatan dana otsus di Bumi Cendrawasih tersebut memiliki prioritas untuk pembiayaan di sektor pendidikan dan kesehatan. Adapun penggunaan dana alokasi khusus diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruk tur seperti jalan, jembatan, dermaga hingga sarana transportasi darat, sungai dan laut. (Ind/Nyu/Tes/Ant/X-3)

SEBANYAK 7 dari 12 partai politik lama calon peserta Pemilu 2019 dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) di Sumatra Utara. Ketujuh parpol yang BMS itu ialah PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, PKB, dan PPP. Lima partai lain yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) ialah Partai NasDem, PKPI, PKS, PBB, dan PDIP. Komisioner KPU Sumut, Yulhasni, mengatakan bahwa ketujuh parpol yang BMS itu statusnya bervariatif, mulai nomor induk kependudukan (NIK), kartu tanda anggota (KTA) yang tidak sesuai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), hingga keterwakilan perempuan. “Keterwakilan perempuan 30% parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota itu sifatnya hanya memperhatikan. Jadi, tak masalah di bawah itu karena yang wajib itu hanya di tingkat pusat,” kata Yulhasni sesuai verifikasi faktual kepengurusan terhadap 12 parpol peserta Pemilu 2014 di Kantor KPU Sumut di Medan, kemarin. Akan tetapi, lanjutnya, banyak parpol yang BMS karena keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tersebut banyak yang tidak hadir saat kita verifikasi.

DOK MI/ARYA

Arief Budiman Ketua KPU

Meski demikian, lanjut Yulhasni, tidak serta-merta tujuh parpol yang BMS tersebut menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) sebab KPU Sumut memberi waktu kepada ketujuh parpol itu untuk melakukan perbaikan. “Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018, tanggal 1-2 Februari 2018 parpol yang BMS diberi waktu untuk melakukan perbaikan. Kami verifikasi ulang pada 3 Februari 2018,” pungkasnya. Di Nusa Tenggara Timur, baru Partai NasDem dan tiga parpol lainnya yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU NTT, yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan, jika ada syarat verifikasi yang tidak dapat terpenuhi, akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Jika di satu tingkat tertentu parpol tidak mampu memenuhi syarat, penca lonan parpol dalam keikutsertaan Pemilu 2019 akan dinyatakan gagal,” katanya di Jakarta, kemarin. (Put/PS/PO/X-4)

Jokowi Minta tak Suudzan soal Pj Gubernur

ANTARA/DIDIK SUHARTONO

RISIKO TINGGI: Pedagang menggelar dagangan di sepanjang bantaran rel kereta

api di Dupak, Surabaya, Jatim, kemarin. Meskipun berisiko tinggi, setiap pagi para pedagang berjualan di pasar itu. Pemerintah akan merevitalisasi dan merenovasi sekitar 1.592 pasar rakyat di berbagai wilayah di Indonesia pada 2018 dan terus dilakukan sampai mencapai target revitalisasi pasar rakyat sebanyak 5.000 pasar pada 2019 guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama pedagang pasar.

PRESIDEN Joko Widodo menanggapi santai mengenai wacana penunjukan dua perwira tinggi Polri menjadi penjabat gubernur di Sumatra Utara dan Jawa Barat. Jokowi menegaskan usulan itu juga belum tentu masuk ke ruang kerjanya. “Banyak yang berprasangka dulu, suudzan dulu. Padahal, itu belum tentu suratnya sampai ke saya,” kata Presiden di Istana Negara Jakarta, kemarin. Presiden juga mempertanyakan banyak pihak yang mempermasalahkan wacana tersebut karena sebelumnya penjabat gubernur dari TNI dan Polri tidak dipermasalahkan. “Yang dulu-dulu enggak ada masalah, dulu banyak, loh, yang dari TNI ada, Polri ada, biasa saja,” kata Jokowi menjawab

pertanyaan wartawan. Namun, Presiden kembali menegaskan bahwa surat yang terkait penunjukan penjabat gubernur dari petinggi Polri hingga saat ini belum sampai ke mejanya. “Se kali lagi itu belum masuk meja saya, jadi saya enggak mau komentar dulu,” ujar Presiden. Sementara itu, Kepala Biro Pe nerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan Kapolri belum membalas surat permintaan pengajuan nama calon penjabat gubernur yang dikirim Kemendagri pada 19 Januari 2018. “Sampai detik ini Kapolri belum membalas surat itu. Kalau belum bagaimana, dua nama itu hanya spekulasi,” kata Iqbal, kemarin. Iqbal mengatakan permintaan

Presiden menegaskan surat terkait penunjukan penjabat gubernur dari petinggi Polri hingga saat ini belum sampai di mejanya. itu dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menyukseskan sekaligus mengamankan pelaksanaan pilkada yang sudah di depan mata. “Kami harus mendukung Kemendagri untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada. Apalagi

dulu ada perwira tinggi Polri aktif menjadi Plt Sulbar ternyata aman. Dengan itu kami persiapkan. Sekarang tim yang dipimpin ASDM sedang bekerja tentang nama itu. Surat itu bisa diiyakan bisa juga tidak,” ungkapnya. Dia menuturkan masyarakat tidak meragukan netralitas Polri. ‘’Kami tidak ngotot, tetapi diminta. Tidak hanya Polri diminta, tapi ke semua lembaga. Juga saya tambahkan surat itu tidak spesifik menyebutkan nama dan daerah,” tuturnya. Dua perwira tinggi Polri yang disebut-sebut itu ialah Irjen Mochamad Iriawan menjadi penjabat Gubernur Jabar, sedangkan Irjen Martuani Sormin menjadi penjabat Gubernur Sumut. (Nur/ Sru/X-10)

INDONESIA MEMILIH KAMIS, 1 FEBRUARI 2018 â&#x2014;&#x2020; HALAMAN 3

Ciptakan Pilkada Kondusif Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan semua pihak agar menciptakan suasana kondusif di tahun politik, terutama dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 yang akan berlangsung di 171 daerah di Tanah Air. ARDI TERISTI

ardi@mediaindonesia.com

ENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Bawaslu, Kemendagri, dan Polri sudah memetakan indeks kerawanan Pilkada 2018. â&#x20AC;&#x153;Mudah-mudahan lebih kondusif. Apalagi, masyarakat juga semakin sadar,â&#x20AC;? katanya di sela pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, di Yogyakarta, kemarin. Ia menyebut pilkada dikatakan sukses apabila partisipasi masyarakat meningkat dan tidak ada politik uang. Untuk itu, dia mengajak para pasangan calon agar berkompetisi secara sehat dengan mengedepankan pemaparan program dan gagasan untuk kemajuan daerah masing-masing. â&#x20AC;&#x153;Memilih pemimpin yang amanah. Jangan kampanye yang berujar kebencian, jangan kampanye yang bersifat fitnah,

jangan kampanye dengan mengekspoitasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan),â&#x20AC;? tegasnya. Semua pihak, kata Tjahjo, berkewajiban untuk menjaga stabilitas di daerah. Ia pun berharap suhu politik yang memanas saat pilkada DKI Jakarta, tahun lalu, tidak terjadi lagi di daerah lain yang menggelar pilkada tahun ini. â&#x20AC;&#x153;Ketegangan dan saling fitnah akan merugikan kita semua,â&#x20AC;? papar politikus PDIP itu.

Cederai demokrasi Akademisi Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatra Barat, Miko Kamal menilai wacana penunjukan unsur kepolisian sebagai pelaksana tugas kepala daerah mencederai demokrasi karena melanggar aturan yang berlaku. â&#x20AC;&#x153;Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) dinyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, di-

ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO

BERHARAP PILKADA 2018 LEBIH KONDUSIF: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan pemaparan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2017-2022 di Yogyakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu Mendagri Tjahjo Berharap Pilkada 2018 lebih kondusif karena Bawaslu, Kemendagri, dan Polri sudah memetakan indeks kerawanan Pilkada 2018. angkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,â&#x20AC;? kata dia. Ia menjelaskan ketentuan mengenai kekosongan jabatan diatur dalam Pasal 201 ayat 10 UU Pilkada. â&#x20AC;&#x153;Mengacu pada pasal itu, dipahami bahwa jabatan pimpinan madya merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan,â&#x20AC;? jelasnya.

Oleh sebab itu, menurut Miko, rencana pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri yang akan menunjuk perwira polisi aktif sebagai pelaksana tugas atau pejabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan itu tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Salah satu amanah reformasi ialah penghapusan dwifungsi TNI/ Polri. Maknanya, untuk memastikan netralitas sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga pertahanan dan keamanan negara, TNI dan Polri tidak boleh ditarik ke

Petahana Dilarang Gunakan Aset Negara PETAHANA yang menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 tidak boleh menggunakan aset milik negara untuk kegiatan kampanye. â&#x20AC;&#x153;Kalau untuk SKPD yang masih berhubungan dengan partisipan politik, biarlah mendapatkan pengawasan dari Banwaslu, masyarakat, dan media,â&#x20AC;? kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Yogyakarta, kemarin. Ia juga mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar konsisten menjaga netralitas dalam pemilihan daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. â&#x20AC;&#x153;Kami juga sudah mengimbau Kepala Staf

TNI dan Kapolri untuk tidak menyewakan gedung-gedung TNI/Polri untuk kegiatan kampanye,â&#x20AC;? ujarnya. Selain itu, Mendagri memastikan bahwa selama kampanye nanti, semua calon yang bertanding tidak mengibarkan ujaran kebencian. Presiden, kata dia, meminta semua calon menjual gagasan untuk kemajuan daerah, bukan ujaran kebencian untuk menjatuhkan lawan. Lebih lanjut, ia percaya ASN, TNI, dan Polri akan netral dalam pilkada serentak. â&#x20AC;&#x153;Saya percaya TNI dan Polri, dan ASN akan netral karena aturannya ada dan sangat je-

las,â&#x20AC;? paparnya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Asman Abnur mengingatkan ASN agar bersikap netral dan tidak terjebak politik praktis dalam pilkada. Pemerintah, kata dia, sudah berulang kali melarang kehadiran dan peran serta abdi negara dalam kontestasi politik apa pun. Pihaknya sudah menerbitkan aturan untuk menjaga netralitas ASN selama perhelatan itu. â&#x20AC;&#x153;Kami melahirkan keputusan Menpan, PP Nomor 11/2017 sudah jelas tak boleh ASN ikut berpolitik,â&#x20AC;? katanya.

Menurutnya, ASN harus tetap menjaga profesionalisme dalam bekerja sebagai abdi negara, tidak berpolitik, apalagi menjadi tim sukses. â&#x20AC;&#x153;Saya tegaskan jangan masuk ke area yang bukan domain ASN. Kerja profesional!â&#x20AC;? Dengan begitu, sambungnya, ASN tidak perlu khawatir akan hasil pilkada di daerah masing-masing. â&#x20AC;&#x153;Siapa pun yang menang, tetap kerja profesional. Tinggal sesuaikan visi-misi untuk kepentingan rakyat,â&#x20AC;? cetus Asman. Ia menambahkan sanksi tegas siap menanti ASN yang tidak patuh terhadap aturan yang ada. (AU/AT/P-3)

Relawan Rindu Tersebar hingga Desa MENJELANG pilkada serentak di 16 kabupaten/kota dan pilgub Jabar tahun ini, Relawan Visioner Ridwan Kamil (Revika) telah memantapkan diri untuk menang di wilayah Priangan Timur dengan membentuk koordinator desa berjumlah 3.675 orang. Relawan itu akan tersebar di tujuh kabupaten/kota dengan target meraih 75% suara. Ketua relawan Revika Priangan Timur, Agus Koswara,

mengatakan jelang pilgub Jabar akan terus melakukan tahapan dengan memberikan pembekalan kepada seluruh koordinator daerah. Relawan tersebut sudah enam bulan terbentuk dan terus melakukan sosialisasi pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) di wilayah Priangan Timur. â&#x20AC;&#x153;Relawan Visioner siap memenangkan pasangan yang didukung NasDem, PKB, PPP,

dan Hanura itu di Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya dengan target 75% suara,â&#x20AC;? katanya di Ciamis, Jabar, kemarin. Agus mengungkapkan relawan terus melakukan sosialisasi untuk menggalang dukungan dengan blusukan hingga wilayah terpencil. â&#x20AC;&#x153;Kami semua akan bersamasama berjuang demi memenangkan Rindu pada pilgub

REVIKA SIAP MENANGKAN RIDWAN-UU: Para

Relawan Visioner Ridwan Kamil (Revika) menggelar rapat memantapkan diri untuk memenangkan bakal calon gubernur dan bakal Cawagub Jawa Barat Ridwal Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, di Ciamis, Jawa Barat, kemarin. Revika membentuk koordinator desa berjumlah 3.675 orang dan mendirikan posko dengan target menang di wilayah Priangan Timur hingga 75% suara. MI/KRISTIADI

Jabar,â&#x20AC;? ujarnya. Relawan lainnya, Rina Agustina, mebambahkan pihaknya punya trik untuk meraih simpati warga terhadap pasangan Rindu. Mereka melakukan pendekatan silaturahim kepada majelis taklim, ibu-ibu pengajian, PKK, dan posyandu. â&#x20AC;&#x153;Kami menilai Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur yang telah memberikan perubahan yang cukup signifikan bagi masyarakat. Apa yang dilakukan di Kota Bandung hendaknya menjadi acuan memajukan dan menyejahterakan masyarakat Jabar,â&#x20AC;? paparnya. Sementara itu, Uu Ruzhanul Ulum, menjenguk KH Umar Basri (Mama Santiong) di RS Al Islam, Bandung, Selasa (30/1) malam. Pemimpin Ponpes Al Hidayah, Cicalengka, Kabupaten Bandung itu dirawat setelah mengalami penganiayaan pada Sabtu (27/1) pagi. Menurut Bupati Tasikmalaya itu, kondisi Mama Sentiong sudah semakin baik. â&#x20AC;&#x153;Kondisi membaik, tapi masih sangat mengkhawatirkan. Masih terlihat banyak lebam, memar.â&#x20AC;? (AD/BY/P-3)

ranah birokrasi. Untuk menjaga semangat antidwifungsi dan netralitas kedua institusi tersebut, pemerintah hendaknya tidak menarik individu dari kedua unsur lembaga itu untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang mengikuti pilkada. Pada sisi lain, menurut dia, dalam Pasal 201 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, dinyatakan jabatan pelaksana tugas atau pejabat gubernur/bupati/wali kota harus berasal dari jabatan pim-

pinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil. Miko menambahkan, rencana menjadikan perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas gubernur merupakan langkah mundur reformasi dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Dalam UU itu disebutkan bahwa Polri harus berposisi netral dalam kehidupan poitik dan apabila menduduki jabatan di luar kepolisian, dapat dilakukan setelah mengundurkan diri dari kedinasan. (Ant/P-3)

MENTERI Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tjahjo Kumolo pada rapat pimpinan di Kementerian Pertahanan, Kamis (11/1), membeberkan capaian pembangunan di wilayah perbatasan. Tjahjo menjelaskan, pembangunan di perbatasan negara merupakan penjabaran agenda strategis Kabinet Kerja yang tertuang dalam Nawa Cita ke-3, yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Pembangunan di tapal batas merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. â&#x20AC;&#x153;Pembangunan di perbatasan diarahkan pada perwujudan perbatasan negara sebagai â&#x20AC;&#x2DC;halaman dan beranda depanâ&#x20AC;&#x2122; negara sekaligus pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga,â&#x20AC;? kata Tjahjo. Pemerintah menggunakan tiga pendekatan, yakni keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. Hingga 2017, banyak capaian di perbatasan negara. Salah satunya pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Misalnya, telah diselesaikan pembangunan pos angkatan laut (Posal) dan Dermaga Sei Pancang sebagai bagian dari percepatan pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan. â&#x20AC;&#x153;Ini merupakan direktif Bapak Presiden Jokowi pada 16 Desember 2014. Kemenhan telah melaksanakan pembangunan dermaga sepanjang 2.167 meter dan gedung Posal mulai 2016, dan selesai pada akhir Juni 2017,â&#x20AC;? katanya. Dermaga dan gedung Posal Sei Pancang akan diresmikan Presiden Jokowi.

DOK KEMENDAGRI

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tjahjo Kumolo memberikan materi pada acara rapat pimpinan Kemenhan RI Tahun 2018 di Gedung Jenderal AH Nasution KEMHAN Lt 16, Jakarta (11/1).

Pengamanan Program strategis lain ialah pengelolaan batas wilayah negara. Program itu mencakup batas negara wilayah darat, antara lain pemeliharaan tugu batas negara melalui kegiatan investigation, refixation, dan maintenance. Kemudian, pembangunan jalur inspeksi dan patroli perbatasan antara Indonesia-Malaysia untuk meningkatkan efektivitas patroli pengamanan batas negara dan pengawasan pelintas batas ilegal. â&#x20AC;&#x153;Pemasangan chip pada tugu batas negara RI-Malaysia sebanyak 440 unit. Penyelesaian outstanding boundary problems RI-Malaysia diprioritaskan pada sektor timur secara simultan. Percepatan penyelesaian 2 unresolved segments batas wilayah negara RI-Timor Leste secara komprehensif,â&#x20AC;? tutur Tjahjo. Capaian lain, pemasangan 80 pilar di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan 10 pilar di perbatasan RIPapua Nugini. Pengelolaan batas negara wilayah udara dilakukan proses penetapan air defense identification zone. Lalu penyelesaian flight information region sektor ABC

di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau. Namun, ada sejumlah kendala. Masalah yang dapat diidentifikasi antara lain segmen batas negara wilayah darat, laut, dan udara, terisolasi, dan tertinggalnya wilayah tapal batas karena terbatasnya infrastruktur. Lalu, kondisi sosial ekonomi masih rendah. â&#x20AC;&#x153;Juga kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dengan negara tetangga,â&#x20AC;? katanya. Untuk menjawab itu, pengelolaan perbatasan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, batas wilayah negara dilakukan penyelesaian batas darat, laut, udara, dan pemanfaatannya. Kedua, lintas batas negara. â&#x20AC;&#x153;Misalnya pembangunan pos lintas batas terpadu dan antisipasi criminal border,â&#x20AC;? kata dia. Ketiga, pembangunan kawasan perbatasan untuk kedaulatan pangan, energi, pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan kedaulatan wilayah. Keempat, kelembagaan terkait dengan mekanisme perencanaan dan pengendalian terpadu, kapasitas aparatur, masyarakat, dan kerja sama antarlembaga internasional serta nasional. (S1-25)

POLITIK

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Baleg Benarkan Revisi UU MD3 hampir Rampung REVISI UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) hampir rampung. Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo mengatakan penambahan kursi untuk pimpinan DPR masih menjadi rebutan. Baleg akan meloloskan usulan penambahan pimpinan yang dinilai rasional. “Kalau menurut saya, maksimal dua itu dalam logika berpikir saya dan rasionalnya seperti itu,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ia berharap pembahasan mengenai penambahan pimpinan DPR/MPR dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat sehingga penambahan kursi pimpinan tidak dilakukan melalui voting. “Persoalan seperti itu bisa diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat. DPR itu kan paling fleksibel,” tegas dia. Pada perkembangan terakhir, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra juga ingin masuk di kursi pim-

pinan MPR. Firman mengatakan pihaknya akan meloloskan usulan penambahan pimpinan yang dinilai rasional. Di tempat berbeda, anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan draf akhir RUU MD3 masih terus disempurnakan. Begitu selesai, kata dia, akan dibahas oleh Panja Baleg dengan Kemenkum dan HAM. “Mudah-mudahan minggu depan sudah dibahas di Baleg,” imbuhnya. Ia menambahkan, ada se-

Firman Soebagyo

MI/M IRFAN

Wakil Ketua Baleg

jumlah poin pokok yang hingga kini masih dibahas bersama, yakni penambahan pimpinan DPR, pimpinan MPR, penerapan asas proporsionalitas, pengisian pimpinan DPR pada 2019 dan peraturan peralihannya. “Sabar saja, semua sedang dimusyawarahkan. (Usulan) nanti kita kaji dengan jernih. Prinsipnya, kepentingan bersama dan kinerja kelembagaan,” pungkasnya. Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menga-

takan revisi UU MD3 telah menemui titik terang. Hal itu disampaikan ketika akan menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan fraksi-fraksi membahas isu-isu aktual di masyarakat, terutama yang terkait dengan kedewanan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (30/1) lalu. “Revisi UU MD3 semakin menemui titik terang. Ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan. Insya Allah semuanya berjalan lancar,” tegasnya.

Pertemuan itu dihadiri pimpinan DPR lainnya, seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan. Itu merupakan pertemuan informal kali kedua setelah sebelumnya pernah dilakukan pada Jumat (19/1) lalu. “Jika seluruh pimpinan fraksi kompak, anggota DPR juga akan kompak. DPR bisa menjadi harmonis dalam melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsinya” kata politikus Golkar itu. (Nov/P-4)

Polri dan Ormas Islam Siap Bersinergi

MI/M IRFAN

RAKER KOMISI III DENGAN JAKSA AGUNG: Jaksa Agung HM Prasetyo (tengah) didampingi Wakil Jaksa Agung Arminsyah (kiri) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir menegaskan dukungannya kepada Kejaksaan Agung untuk menjadi lembaga yang lebih baik. Ia menyatakan setuju jika ada penambahan anggaran untuk Kejaksaan Agung.

DPR Setujui Pasal Penghinaan Presiden Nantinya dalam Pasal 264 dalam RKUHP akan diperjelas apa yang dimaksud dengan menghina Presiden agar kepastian hukumnya tidak rancu. ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

ASAL tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden muncul kembali dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan pun sudah menyatakan mendukung perluasan terhadap pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di RKUHP tersebut. Menurutnya, hal ini penting diatur secara jelas untuk menjaga kewibawaan presiden dan wakil presiden yang memiliki keistimewaan primus inter pares atau ‘yang pertama di antara yang sederajat’. Keistimewaan yang dimaksudnya ialah presiden dan wapres merupa-

kan sosok yang mendapat mandat langsung dari masyarakat untuk memimpin sebuah negara. “Kalau lembaga presiden kemudian ada istilah pencemaran nama baik secara kelembagaan, menurut saya itu harus diatur dengan UU. Presiden itu kan figur. Struktur lembaga kepresidenan yang samasama harus kami hormati,” ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Selain itu, ia juga meminta semua pihak tidak khawatir dengan perluasan pasal tersebut. Sebab, menurut dia, tetap ada kesamaan hak di mata hukum jika merasa nama baiknya dicemarkan. Menurutnya perluasan pasal ini dilakukan untuk mencegah kritik masyarakat terhadap kepala negara yang tidak sesuai dengan

aturan hukum. Pasalnya, ia melihat saat ini banyak oknum yang berlebihan dalam menyampaikan aspirasi dan malah bertentangan dengan demokrasi. Untuk diketahui, aturan sejenis dalam KUHP yang saat ini berlaku sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap pascadicabut oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang terbit pada 6 Desember 2006. Berdasarkan Pasal 264, draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR pada 10 Januari 2018, disebutkan bahwa setiap orang

“Pencemaran nama baik secara kelembagaan itu harus diatur dengan UU.” Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR

yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau wapres dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Kepentingan umum Dalam pasal itu dikatakan bahwa konten yang disebarluaskan tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan apabila dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran dan pembelaan diri. Hal itu ditegaskan sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi. Ini berbeda dengan Pasal 134 dan Pasal 136 dalam UU KUHP sebelumnya yang mengatur penghinaan presiden. Dalam pasal 134 dikata-

kan bagi seorang yang menghina presiden dapat dikenai hukuman pidana enam tahun atau lebih rendah satu tahun dari RUU KUHP baru. Sementara itu, dalam Pasal 136 hanya mengatur bagi seseorang yang di muka umum menghina presiden dan wapres. Anggota Panitia Kerja RUU KUHP dari Fraksi Partai NasDem, Taufiqulhadi, mengatakan perluasan terhadap pasal penghinaan presiden dan wakil presiden penting untuk menjaga kehormatan presiden. Nantinya dalam Pasal 264 dalam RKUHP akan diperjelas apa yang dimaksud dengan menghina Presiden agar kepastian hukumnya tidak rancu. “Masa Presiden Indonesia sendiri boleh dihina? Kan tidak benar itu,” ungkapnya. Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang juga berpendapat yang sama. Namun, ia mengaku khawatir pasal itu dibatalkan kembali oleh MK. (P-5)

SEMUA organisasi Islam harus bersama-sama menjaga ketenangan dan keamanan menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018. Hal itu dikatakan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj seusai bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kantor PBNU Jakarta Pusat, kemarin. “Kami saling terbuka dan sharing demi menjaga kemanan dan ketenangan tahun politik yang mulai memanas. Jangan sampai seperti pilgub DKI. Polri dan semua ormas lainnya harus mampu bekerja bersama,” katanya. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Said menuturkan Tito juga bertemu dengan 14 ormas Islam lainnya dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). “Sepakat membangun kerja sama yang erat menghadapi tantangan negara kita, baik dari internal maupun eksternal, seperti kesenjangan sosial serta pengaruh luar yang dapat memengaruhi kita untuk mengikuti aliran radikal,” jelasnya. Tito menambahkan pertemuan tersebut juga dijadikan ajang klarifikasi atas pidatonya yang menyinggung ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah. “Saya klarifikasi dan menyampaikan kronologinya dan alhamdulillah bisa dipahami. Tidak ada sedikit pun niat untuk tidak membangun hubungan dengan organisasi Islam di luar NU dan Muhammadiyah,” jelasnya. Tito menerangkan pidato tersebut disampaikan dalam acara di pesantren di Serang, Banten, sekitar Februari 2017. Selanjutnya Tito akan memerintahkan semua jajaran Polri untuk membangun hubungan erat terhadap semua ormas. “Kami sangat berkepentingan dengan ormas mana pun selama satu visi penegakan NKRI dan Pancasila. Jangan sampai ada konflik dan Polri tetap tidak berpihak untuk memenangkan calon ataupun partai dalam pilkada nanti,” tegasnya Mantan Kapolda Papua itu juga telah bertemu dengan Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva serta Ketua Umum MUI Ma’aruf Amin di rumah dinasnya. Karopenmas Polri Brigjen Muhammad Iqbal menuturkan komunikasi Kapolri dengan NU dan Muhammadiyah serta ormas Islam lainnya terbangun dengan baik. Karopenmas Polri Brigjen Muhammad Iqbal menuturkan video pidato tersebut sudah diedit sehingga membuat tafsir negatif. (Sru/P-4)

KPUD Papua Harus Ikut Cegah Konﬂik PROVINSI Papua termasuk kategori rawan konflik dalam Pilkada serentak 2018. Bahkan berkaca dari pilkada-pilkada sebelumnya, konflik di Papua telah menelan korban jiwa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan bekerja maksimal untuk meminimalisasi potensi konflik. “KPU akan bekerja maksimal untuk meminimalisasi potensi konflik, terutama oleh penyelenggara (pilkada),” ucap Komisioner KPU Ilham Saputra dalam diskusi tentang Pilkada Papua 2018 di Media Center KPU, Jakarta, kemarin. Ilham mengatakan potensi konflik di pilkada Papua biasanya terjadi di tahapan pencalonan, pungut hitung, dan rekapitulasi. “Ketika diketahui calonnya tidak lolos atau tidak menang, itu langsung ada

gejolak konflik, pengalaman di Tolikara, Intan Jaya, Lanny Jaya, itu biasanya direkapitulasi,” ungkapnya. Lebih lanjut Ilham mengatakan kapasitas penyelenggara pemilu yang tidak optimal pun bisa memicu terjadinya konflik. Jika penyelenggara pilkada melakukan kesalahan, itu akan memicu ketidakpuasan masyarakat setempat yang berujung pada konflik. Konflik di Papua yang terjadi di pilkada-pilkada sebelumnya, kata Ilham, salah satunya juga disebabkan kinerja KPUD setempat yang masih kurang baik. Ia pun mencontohkan pernah terjadi kasus, yakni formulir C6 diperjualbelikan oleh oknum penyelenggara. Pihaknya terus melakukan Bimtek kepada penyelenggara

KPU kabupaten/kota di Papua untuk meningkatkan kapasitas mereka. “Kami bekerja maksimal, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh petugas kami. Kita upayakan agar KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, agar tidak melanggar perundangundangan,” tegasnya. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini pun mengingatkan rawannya konflik di Papua dalam Pilkada serentak 2018. Meskipun pilkada di tingkat kabupaten/kota hanya diikuti tujuh daerah, semua masyarakat Papua akan tetap melaksanakan gelaran pilkada lantaran ada pemilihan gubernur Papua. Titi mengatakan ada dua isu penting yang selalu menyertai pelaksanaan pilkada di Papua, yaitu penggunaan sistem noken dan konflik kekerasan

yang kerapkali terjadi. Dalam Pilkada 2018, ada enam daerah yang menggunakan sistem noken, yakni Mamberamo Tengah, Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya, dan Mimika. Titi pun meminta KPU dan Bawaslu untuk bisa menjamin pelaksanaan sistem noken tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan. “Pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dan membuka ruang keterlibatan publik secara luas,” jelasnya. Penggunaan sistem noken, kata Titi, bisa saja disalahgunakan nantinya. Hal itu berkaca dari Pilkada 2015. Ada delapan daerah yang tidak diperbolehkan memakai sistem noken, tetapi praktiknya mereka menggunakan sistem noken. (Nur/P-4)

ANTARA/ANIS EFIZUDIN

MEMANTAPKAN KESIAPSIAGAAN: Polisi membuat barikade untuk menghadang amuk

massa saat berlangsung simulasi penanganan kerusahan Pilkada serentak 2018 di halaman Gedung Pemuda Temanggung, Jawa Tengah, kemarin. Kegiatan itu dalam rangka memantapkan kesiapsiagaan anggota polisi dalam mengantisipasi dan menangani jika terjadi kerusuhan pada Pilkada serentak 2018.

POLITIK & KEAMANAN Aturan mengenai tindak pidana makar diperlukan untuk mengatur kejahatan yang mengancam kesatuan negara.

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Kesuksesan Jokowi Jadi Modal Hadapi Pilpres 2019

Pasal Makar sudah Sesuai Konstitusi

CHRISTIAN DIOR

dior@mediaindonesia.com

AHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi aturan pidana makar yang termaktub dalam Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelumnya, uji materi itu diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan sejumlah individu. Majelis hakim MK berpendapat aturan makar dalam KUHP tidak menyalahi konstitusi. “Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan uji materi pasal makar di Gedung MK, Jakarta Pusat, kemarin. Dari sembilan hakim konstitusi, satu suara menolak uji materi pasal makar tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi Suhartoyo menegaskan aturan mengenai tindak pidana makar diperlukan untuk mengatur kejahatan yang mengancam kesatuan negara. “Tidak ada pertentangan antara pasal dalam KUHP yang mengatur pasal makar dengan hak atas perlindungan pribadi, hak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan seperti yang diatur dalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945,” jelasnya. Dalam permohonannya, ICJR menilai tidak ada kejelasan dari definisi kata ‘makar’ dalam KUHP. Makar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda aanslag yang berarti ‘serangan’. Namun demikian, umumnya para pelaku yang dikriminalisasi menggunakan pasal itu belum melakukan serangan nyata. Terkait itu, Suhartoyo mengatakan penindakan terhadap aksi makar tidak perlu menunggu adanya serangan. Proses hukum terhadap tindakan makar, kata dia, cukup disyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan. “Dengan terpenuhinya syarat itu, pelaku telah dapat diproses secara hukum oleh penegak hukum,” imbuhnya. Meski demikian, Suhartoyo menegaskan aparat penegak hukum juga harus berhati-hati dalam menerapkan pasal makar sehingga tidak salah sasaran dan menimbulkan persoalan. “Sehingga tidak menjadi alat untuk membungkam

KETUA Bidang Media & Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai Presiden Joko Widodo memiliki modal besar untuk terpilih kembali di Pemilu Presiden 2019. Ditambah lagi sudah ada beberapa partai politik yang kembali mencalonkan Jokowi. “Dengan modal kesuksesan kinerja pemerintahan pasti akan mengantarkan keterpilihan kembali Pak Jokowi sebagai presiden pada periode yang kedua,” kata Ace. Ace yakin partai-partai koalisi saat ini solid mendukung Presiden Joko Widodo hingga masa tahapan pencalonan tahapan pemilu. Selain Golkar, partai yang sudah resmi mendukung yaitu Partai NasDem, Partai Hanura, dan PPP. “Tentu semua partai pendukung Jokowi ini berkomitmen kuat mengantarkan pemerintahan ini berkinerja baik,” ujar Ace. Secara formal sendiri belum ada konsolidasi antarpartai koalisi yang dilakukan intensif. Pertengahan tahun ini konsolidasi diharapkan bisa mulai berjalan. “Semua partai politik pemerintah kini bekerja keras untuk menyukseskan pemerintahan Pak Jokowi agar dapat mencapai target-target kinerja pemerintahan yang dirasakan rakyat,” imbuh dia.

MI/ADAM DWI

SIDANG PUTUSAN MK: Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Majelis Hakim MK Suhartoyo, Saldi Isra, dan Anwar Usman memimpin sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, kemarin. MK menolak permohonan uji materi aturan pidana makar yang termaktub dalam Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP yang diajukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan sejumlah individu.

“Tidak ada pertentangan antara pasal dalam KUHP yang mengatur pasal makar dengan hak atas perlindungan pribadi.” Suhartoyo

Hakim Mahkamah Konstitusi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat,” cetusnya. Direktur Pelaksana ICJR Erasmus Napitupulu mengaku kecewa dengan putusan MK tersebut. Menurut dia, MK seharusnya memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat

digolongkan sebagai makar supaya aparat penegak hukum tidak salah ambil langkah. “Hakim MK tidak memberi batasan yang jelas sejauh mana makar itu dimaknai sebagai persiapan. Makar itu harus dilaksanakan, begitu dia angkat senjata, itu

makar. Tapi orang memimpin doa, menyajikan makanan, ngerek bendera itu bukan makar,” ujarnya.

UU Pemasyarakatan Pada hari yang sama, MK juga memutuskan tidak dapat menerima uji materiel aturan syarat remisi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). “Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” ucap Ketua MK Arief Hidayat. Dalam permohonannya, mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Kamaludin Harahap yang

juga menjadi narapidana tipikor tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k serta penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan. Menurut pemohon, pasal-pasal tersebut dinilai bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait remisi. “Persoalan teknis bukanlah permasalahan konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, dalil pemohon bahwa pasal 14 ayat (1) huruf k tidak memberikan kepastian hukum, tidak beralasan menurut hukum,” tandas hakim konstitusi Manahan MP Sitompul. (P-5)

Pelibatan TNI di RUU Terorisme sudah Sesuai Aturan WACANA untuk melibatkan TNI dalam menumpas terorisme dan tengah diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme tidak melanggar aturan. Hal itu menjadi salah satu kewajiban TNI yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang TNI. “Sebenarnya pelibatan TNI dalam RUU terorisme tidak perlu diatur lagi,” kata Direktur Imparsial Al Araf kepada Medcom.id, kemarin. Menurutnya, jika pelibatan militer dimasukkan ke rancangan re-

visi undang-undang pemilu, perlu diatur lebih tegas. RUU Terorisme itu tak boleh bertentangan dengan UU TNI. Al Araf menegaskan, Pasal 7 ayat 2 dan 3 UU TNI menyebutkan militer dapat terlibat dalam penanganan terorisme jika ada keputusan politik dari negara. Dalam hal ini, keputusan yang dimaksud datang dari presiden. “Artinya, pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme hanya mungkin dilakukan jika ada keputusan politik presiden,” ucapnya.

Al Araf menambahkan, jika RUU Terorisme mengatur pemberian wewenang kepada militer untuk memberantas terorisme tanpa keputusan presiden, hal tersebut dikhawatirkan akan mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu, perlu dijelaskan secara detail tentang peran TNI dalam pemberantasan terorisme yang diatur dalam UU tersebut. S e b e l u m ny a , P a n gl i m a T N I Marsekal Hadi Tjahjanto berkirim surat kepada Ketua Pansus RUU Antiterorisme. Surat itu berisi tentang

usulan TNI soal penggantian nama RUU Terorisme, definisi terorisme, hingga perumusan tugas TNI. Surat berkop Panglima TNI itu bernomor B/91/I/2018 perihal Saran Rumusan Peran TNI. Surat tersebut dikirim ke Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii tembusan ke Ketua DPR, Menko Polhukam, Menhan, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Sebelumnya, DPR melalui Wakil Ketua Fadli Zon menyatakan sudah menyetujui pelibatan TNI dalam RUU Terorisme. Begitu pula de-

ngan Menhan Ryamizard Ryacudu yang memandang penanggulangan aksi terorisme yang melibatkan TNI harus didasarkan pada skala ancaman, yakni mengancam pertahanan dan kedaulatan negara. Ryamizard mencontohkan aksi terorisme yang dilakukan IS atau kelompok yang menyebut sebagai negara Islam Irak dan Suriah, sudah mengancam kedaulatan negara. Guna mengantisipasi ancaman aksi terorisme tersebut, dibutuhkan kekuatan militer. (MTVN/P-5)

Pertengahan tahun ini konsolidasi antarparpol pendukung pemerintah diharapkan bisa mulai berjalan. Masih soal Pilpres 2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak akan maju lagi dalam Pilpres 2019. Namun, JK memprediksi pada pilpres 2019 akan ada 3 sampai 4 calon presiden. “Kan PT (presidential threshold) 20%. Secara teori artinya setidaktidaknya bisa empat (calon), bisa empat. Mungkin juga tiga, pengalaman yang lalu kan yang pertama 2004 empat calon, 2009 ada tiga calon,” kata JK di kantor Wapres (30/1). JK juga berkomentar soal Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo dipastikan menggunakan hak politiknya untuk maju sebagai capres dan hal itu wajar saja. Apalagi Prabowo ialah seorang ketua umum dan pendiri Partai Gerindra sehingga akan menggunakan kendaraan parpolnya untuk maju sebagai capres. “Orang mendirikan partai ujungnya ingin mempunyai kekuasaan. Jadi kalau pimpinan partai itu tak mempunyai minat untuk kekuasaan, berarti bukan pimpinan partai.’’ “Tapi, terserah kepada Pak Prabowo sendiri, kita tak bisa mengatakan wajar, tidak wajar, tidak bisa (karena) itu hak politiknya,” sambungnya. (Pol/Nur/Ant/P-2)

Kerja Sama dengan ITB, BIN Maksimal Berantas Hoaks

MI/ADAM DWI

HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN: (Dari kiri) Wakil Ketua Setara Institute Bonar

Tigor Naipospos, anggota Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Engkus Ruswana, dan peneliti Setara Institute Sudarto saat memberikan paparan tentang hak konstitusional penghayat kepercayaan setelah dikabulkannya permohonan uji materi UU Kependudukan oleh Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, kemarin.

BADAN Intelijen Negara (BIN) akan mengoptimalkan big data untuk mengantisipasi sejumlah ancaman yang berkembang di era digital. Analisis terhadap big data disebut merupakan kunci mengantisipasi maraknya berita bohong atau hoaks. “Pembangunan intuisi melalui big data analysis, early warning system, dan intelligent forecasting akan dilakukan untuk meningkatkan performa BIN sebagai mata dan telinga negara,” kata Kepala BIN, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, saat memberikan kuliah umum stadium general di Gedung Aula Timur Kampus Ganesha Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, kemarin. Budi mengatakan saat ini BIN tengah bertransformasi untuk menciptakan intelijen yang andal dan modern. “Agar BIN juga mampu lebih

cepat memberikan peringatan terhadap segala potensi ancaman yang akan terjadi,” lanjutnya. Salah satu yang dilakukan untuk menuju ke sana ialah bekerja sama dengan ITB. Kerja sama ini, kata dia, untuk memperkuat teknologi intelijen. Budi berharap kerja sama dengan ITB bisa membantu BIN membangun platform dan infrastruktur intelijen digital. Rektor ITB Kadarsah Suryadi mengatakan ITB memiliki produk untuk menganalisis big data, yakni Kazee Intelligent. Ia mengklaim produk ini unggul dalam memprediksi adanya potensi ancaman. “Produk ini mampu memprediksi adanya potensi ancaman yang muncul akibat dinamika sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Bahkan, aktor peredar berita hoaks juga bisa

teridentifikasi,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, BIN bekerja sama dengan ITB untuk meningkatkan teknologi intelijen. Peningkatan yang dilakukan untuk mengantisipasi perang siber atau cyber war ini diikat dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) dan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). “Dari dua dokumen kerja sama itu ada 26 topik riset inovasi untuk mendukung teknologi intelijen BIN,” kata Kadarsah. Di antaranya, teknologi telekomunikasi, sensor biologi, dan advanced material technology. Di dokumen PKS memuat kolaborasi yang fokus mengembangkan 18 produk dan riset inovasi dalam bidang teknologi intelijen siber, seperti threat detection dan cyber forensic. (BY/P-5)

TIPIKOR

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Justice Collaborator akan Dikaji secara Selektif

MI/SUSANTO

ROCHMADI JABARKAN PENGHASILAN: Terdakwa suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri menjabarkan penghasilan yang ia terima saat

menjabat auditor dalam persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Rochmadi didakwa menerima gratifikasi dari Kemendes PDTT sebesar Rp3,5 miliar serta dituduh melakukan pencucian uang karena membelanjakan uang gratifikasi untuk membeli tanah seluas 328 meter persegi di daerah Bintaro, Tangerang Selatan, dari PT Jaya Real Properti.

UU Tax Amnesty Dijadikan sebagai Tameng MANTAN Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan Rochmadi Saptogiri memakai undangundang tax amnesty sebagai tameng untuk tidak menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum pada KPK. Hal itu dilakukannya saat ditanya terkait harta kekayaan dan asetnya yang tidak dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk pembuktian dakwaan tindak pidana pencucian uang. Rochmadi menyatakan ada beberapa uang tunai yang dia miliki, namun dirinya lupa berapa jumlah persisnya. “Di sini ada emas yang belum saudara laporkan,” ucap Jaksa Ali Fikri dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin. Belum sempat menyelesaikan pertanyaannya, Rochmadi sudah memberikan jawaban. “Ada beberapa yang belum saya laporkan. Tapi, izin Yang Mulia, semua itu udah saya laporkan di tax amnesty saya, jadi saya berhak untuk tidak menjawab karena itu terkait dengan apa yang sudah saya laporkan di tax amnesty,” ucap Rochmadi. Atas pernyataan tersebut, Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki memotong percakapan antara Jaksa Ali dan Rochmadi. “Bagaimana (maksudnya)?” tanya Hakim Ibnu. Rochmadi mengatakan jika dirinya dilindungi undang-undang Tax Amensty (TA). “Saya udah sampaikan di TA saya, di SPT dan tax amnesty saya. Menurut undang-undang Tax Amnesty, saya berhak untuk tidak menyampaikan itu,” terang Rochmadi. Rochmadi mengatakan dirinya sudah memaparkan secara detail seluruh harta kekayaannya dalam tax amnesty. Dalam menanggapi hal itu, Hakim Ibnu meminta agar persidangan dilanjutkan. Jaksa Ali Fikri melanjutkan persidangan dan tidak mempermasalahkan upaya Rochmadi menutup keterangan tersebut. “Oke itu hak Saudara enggak jawab juga enggak apa-apa,” terang Jaksa Ali dengan nada ketus. (Ric/P-2)

Pansus KPK Inginkan RUU Penyadapan Penyusunan RUU penyadapan dilakukan untuk memperkuat KPK agar lembaga antirasywah itu tidak melanggar hukum dalam proses penegakan hukum. ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

NGGOTA Panitia Khusus Hak Angket tentang Tugas dan Kewenangan KPK Junimart Girsang mengatakan salah satu rekomendasi pansus ialah penyusunan rancangan undang-undang tentang penyadapan. “DPR akan nanti akan mengajukan RUU tentang penyadapan. Nanti diatur bagaimana cara menyadap, lamanya waktu penyadapan, siapa yang bisa disadap, dan siapa yang memberi izin,” kata Junimart di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. Menurut Junimart, penyu sunan RUU penyadapan itu bagian dari upaya memperkuat KPK dengan cara penegakan hukum yang dilakukan lembaga antirasywah itu tidak melanggar hukum. Penyusunan RUU penyadapan akan melibatkan KPK karena lembaga tersebut memerlukan fungsi penyadapan

sehingga masukannya diperlukan agar RUU tersebut komprehensif. “Kami minta pendapat KPK agar UU tersebut bisa menampung seluruh aspirasi, seluruh pokok pikiran lembaga terkait seperti KPK, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan KemenkumHAM,” ujarnya. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan rekomendasi Pansus KPK yang lain ialah mengenai sumber daya manusia (SDM) di KPK, yakni terkait dengan tenaga kerja di institusi tersebut harus direkrut sesuai undang-undang. Di akhir masa sidang ini, rekomendasi pansus tersebut akan diajukan dalam Rapat Paripurna DPR mengenai hasil kerja pansus selama ini. “Secara tata negara, tentu keputusan rapat paripurna harus diikuti siapa pun termasuk Presiden,” katanya. Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi menambahkan bahwa RUU penyadapan merupakan hal terpisah dari rekomendasi yang akan dike-

luarkan pansus. Menurut politikus NasDem itu, pembuatan RUU penyadapan bukan merupakan sesuatu yang luar biasa. Hal itu sama dengan produk UU yang bakal dihasilkan parlemen. “Kalau itu berkaitan dengan RUU penyadapan, itu adanya di Baleg (Badan Legislasi), sedangkan ini pansus,” kata Taufiqulhadi. Taufiqulhadi mengatakan, untuk rekomendasi pansus ada tiga. Poin utama yang akan diberikan kepada KPK yaitu tata kelola sumber daya manusia, keuangan, dan kelembagaan. Soal rekomendasi itu, kata Taufiqulhadi, dalam konteks hubungan antara lembaga negara dan DPR sebagai pengawas, KPK harus melaksanakan rekomendasi pansus. “Kalau KPK tidak mengikuti temuan pansus, itu seperti seseorang mengingatkan kamu yang sedang mengenakan baju terbalik. Kalau kamu tidak mengikuti, ya silakan saja mengenakan baju itu di depan

umum.’’ Taufiqulhadi menambahkan, jika KPK menilai mereka sebagai lembaga tersendiri di Indonesia, tidak perlu mengindahkan rekomendasi pansus.

Tindakan nyata Juru bicara KPK Febri Diansyah berharap semua pihak yang menyatakan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi tidak berhenti sebatas pernyataan, tapi diteruskan dengan tindakan nyata. Hal itu ditegaskan Febri merujuk pada rencana Pansus KPK di DPR yang mengeluarkan rekomendasi final terkait dengan penegakan hukum, seperti RUU penyadapan. “Rekomendasi pansus soal RUU penyadapan perlu diclear-kan lebih dulu. Penyusunan RUU merupakan kewenangan presiden dan DPR. Namun, KPK belum pernah dilibatkan secara formil terkait rencana tersebut, bahkan meminta pendapat belum pernah,” ujar Febri. (Gol/P-2)

PEMERIKSAAN LANJUTAN:

Dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, dikawal petugas berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Tersangka kasus dugaan merintangi penanganan perkara korupsi KTP-E itu menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik KPK. MI/ROMMY PUJIANTO

TERSANGKA kasus korupsi KTP-E Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS) mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau tersangka yang bekerja sama. Pengajuan JC itu telah diterima penyidik sejak pertengahan Januari 2018. “Hal ini bisa dipandang sebagai langkah positif dengan catatan pengajuan tidak dilakukan setengah hati. Jika tidak memenuhi seluruh persyaratan, tentu JC tidak dapat dikabulkan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah. Febri mengatakan, jika JC dikabulkan, tuntutan jaksa terhadap Anang akan lebih rendah daripada ancaman hukuman sesuai pasal yang disangkakan. Anang diancam hukuman maksimal 20 tahun hingga penjara seumur hidup. “Jika JC dikabulkan, tuntutan lebih rendah bisa diberikan. Hakim akan mempertimbangkannya sebagai faktor meringankan. Jika terbukti bersalah, narapidana akan mendapatkan pemotongan masa tahanan (remisi) dan lainnya,” ujar dia. Febri mengungkapkan pemberian remisi terhadap tahanan diatur dalam Pasal 34A PP 99 Tahun 2012 tentang Pemberian Remisi. Salah satu syarat pelaku korupsi menerima remisi, yakni bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Tak hanya remisi, permohonan JC pelaku korupsi yang dikabulkan bisa dibebaskan dengan syarat sudah men-

Jika JC dikabulkan, tuntutan jaksa terhadap Anang akan lebih rendah daripada ancaman hukuman. jalani 2/3 masa pidana. Febri mengingatkan Anang agar serius mengakui perbuatannya, khususnya membuka aktor-aktor besar di balik megakorupsi yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut. “KPK akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah JC akan diterima atau tidak. Konsistensi ASS akan dicatat,” katanya. Di sisi lain, dalam pemeriksaan Setya Novanto, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu kembali menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Ia terlihat menenteng sebuah map warna merah dan sempat melempar senyum saat dihadang puluhan pewarta. Novanto yang sebelumnya menyandang status tersangka atas kasus megakorupsi proyek KTP elektronik, itu diperiksa dalam kapasitas saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. Febri Diansyah membenarkan tujuan pemanggilan Novanto oleh penyidik lembaga antirasywah untuk menghimpun keterangan terkait penyidikan kasus KTP elektronik. (Gol/Ant/P-2)

SBY Anggap Tuduhan Mirwan Masalah Serius MANTAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal tudingan Mirwan Amir, bekas anak buahnya di Partai Demokrat. Mirwan menuding SBY tak mau menghentikan proyek KTP-E. Tudingan itu terlontar saat Mirwan menjadi saksi untuk terdakwa Setya Novanto. “Menuduh saya seperti itu sangat serius,” kata SBY dalam rekaman yang diterima Medcom.id, kemarin. Dalam rekaman hampir sembilan menit itu, SBY menjawab pertanyaan sejumlah orang. “Selama 10 tahun (saya memimpin), wajib bagi saya menjalankan amanah undang-undang dan program pemerintah. Salah satunya (proyek) KTP-E,” SBY melanjutkan. S BY m e m a s t i k a n a d a payung hukum saat dirinya meminta bawahan melanjutkan proyek KTP-E. “Implementasinya ada, keppresnya ada, siapa dewan pengarahnya, sampai (siapa) pelaksana yang paling rendah di lapangan.” Menurut dia, tak mungkin seorang presiden ceroboh dalam mengambil keputusan. Menurutnya, seorang presiden diamanahi untuk mengurus pemerintahan. “Saya tak terima dibeginikan,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu. SBY mencium kesaksian Mirwan di persidangan amat politis. “Saya mengerti mana yang yuridis dan mana yang politis. Kalau tiba-tiba tak ada angin dan tak ada hujan (Mirwan menuding), menurut saya itu politis. Bisa saja ingin merusak nama baik saya dan Demokrat karena Pemilu 2019.” Meski begitu, SBY tak buruburu menunjuk nama. Dia juga tak melihat ada upaya dari Setya Novanto ingin

DOK MI/ARYA MANGGALA

“Selama 10 tahun, wajib bagi saya menjalankan amanah UU.” Susilo Bambang Yudhoyono Mantan Presiden RI

menyudutkannya. “Saya tak yakin ini skenario Setya Novanto,” kata dia. Saat dimintai konfirmasi mengenai pernyataan SBY ini, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan tak menampik. Ia menyatakan ada upaya menjatuhkan SBY dan Partai Demokrat d a r i ke s a k s i a n M i r w a n Amir. Namun, Syarief tak mau buru-buru berkomentar mengenai sikap SBY dalam rekaman itu. “Saya mau mendengarkan terlebih dulu,” ujarnya. Saat sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek KTP-E pada 25 Januari 2018 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghadirkan Mirwan Amir. Saat itu, Mirwan menyebut proyek tersebut merupakan kepentingan pemerintahan SBY. Mirwan menyatakan SBY menyuruh proyek KTP-E dilanjutkan walaupun sudah tercium ada polemik. “Tanggapannya dari SBY bahwa ini kita untuk menuju pilkada, jadi proyek ini diteruskan,” ujar Mirwan. (Dro/ Gol/P-2)

TIPIKOR

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Bupati Halmahera Timur Jadi Tersangka Ke-11 KPK menetapkan Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) di Maluku dan Maluku Utara. Rudi merupakan tersangka ke-11 dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan Rudi diduga menerima suap sebesar Rp6,3 miliar dari terpidana Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary. “KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan RE, Bupati Halmahera Timur, sebagai tersangka,” ujar Saut kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Dalam proyek Kementerian PU-Pera 2016, sambung dia, uang yang diterima Rudi melalui Amran berasal dari sejum-

lah pihak rekanan atau kontraktor untuk memperlancar proyek pembangunan jalan di wilayah tersebut. Sejauh ini para kontraktor juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saut mengemukakan Rudi dinyatakan bersalah lantaran terbukti menerima suap dan gratifikasi yang notabene berlawanan dengan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah. Dalam kasus itu, Rudi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penyidikan kasus itu merupakan hasil pengembangan dari kasus suap di Kementerian PU-Pera yang sempat menjerat beberapa anggota DPR. “Sebelumnya KPK sudah tetapkan 10

tersangka, 6 di antaranya telah divonis di Pengadilan Tipikor Jakarta,” lanjut Saut. Menurut dia, perkara bermula dari operasi penangkapan terhadap mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti pada Januari 2016. Dalam prosesnya ternyata ditemukan benang merah bahwa suap itu juga mengalir ke beberapa anggota Komisi V DPR dan pihak lain. Selain menangkap Damayanti, lembaga antirasywah menjerat dua rekan Damayanti, yakni Julia P dan Dessy Edwin, karena menerima suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir yang juga ikut diringkus. Kasus tersebut kemudian berkembang dengan penangkapan sejumlah tersangka lain, yakni Budi Supriyanto, Amran, Andi Tito, dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa Sok Kok Seng. (Gol/P-4)

MI/ROMMY PUJIANTO

TAHAP PENUNTUTAN DI PERSIDANGAN: Mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Moha menjawab

pertanyaan wartawan ketika keluar dari Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Berkas penyidikan kasus dugaan suap terhadap Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dengan Aditya sebagai tersangka itu telah dinyatakan lengkap (P-21) dan telah dilimpahkan ke tahap penuntutan di persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pernyataan Ketua Bakamla dan Sekretaris Berbeda Mantan Sekretaris Utama Eko Susilo Hadi mengaku menerima suap karena diperintah Kepala Bakamla Arie Soedewo. RICHALDO Y HARIANDJA

richaldo@mediaindonesia.com

EPALA Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Arie Soedewo menyatakan tidak pernah mengimbau bawahannya meminta jatah dalam proyek pengadaan satellite monitoring dan drone.

Arie menambahkan, telah terjadi saling klaim dalam proyek tersebut. “Saya dengar itu (terjadi saling klaim). Saya bilang kok jadi seperti ini,” ucap Arie ketika bersaksi untuk Kepala Badan Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Menurut Arie, saling klaim itu

melibatkan politikus Partai Golkar Fayakhun Andriadi dan Staf Khusus Bidang Perencanaan dan Anggaran Kepala Bakamla Ali Fahmi Habsyi terkait dengan pengesahan anggaran di DPR. Ia lalu menginstruksikan Nofel agar tidak terpengaruh oleh konflik itu. “Saya bilang Bakamla tetap Bakamla pada pak Nofel. Jangan diatur yang

lain,” tuturnya. Dalam persidangan sebelumnya, Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Esa, Fahmi Darmawansyah, yang sudah menjadi terpidana dalam kasus tersebut membenarkan terjadi perselisihan antara dirinya dan Fayakhun. Itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan. Fahmi menyatakan Fayakhun mengklaim sebagai orang yang berjasa dalam memposting anggaran drone dan

satellite monitoring di Bakamla sehingga muncul pada APBN-P 2016. Saat menjawab pertanyaan mengenai permintaan uang, Arie mengklaim tidak tahu dan tidak pernah memerintahkan anak buahnya meminta uang pada vendor atau pihak ketiga yang menyediakan satellite monitoring dan drone. “Tidak, saya tidak pernah memerintahkan,” kilah dia. Pernyataan itu berlawanan dengan kesaksian mantan Sek-

retaris Utama Eko Susilo Hadi yang mengaku menerima suap berdasarkan perintah Arie. Untuk diketahui, Eko sudah divonis bersalah dalam kasus ini. “Akhir Oktober (2016), saya dipanggil komandan saya (Arie Soedewo). Intinya ada pembagian untuk Bakamla 7,5%. Tapi mau dikasih dulu 2%. Saya diminta cek, ketemu vendor,” ujar Eko kepada jaksa dalam persidangan yang digelar Rabu (17/1) lalu. Sepanjang persidangan, pertanyaan jaksa dan hakim terkait dengan permintaan dan pembagian uang ditampik Arie.

Merasa diretas Fayakhun yang juga hadir sebagai saksi dalam persidangan membantah semua bukti percakapan yang dihadirkan jaksa KPK terkait dengan keterlibatannya dalam suap proyek

di Bakamla. Ia beralasan akun miliknya telah diretas. “Saya pernah melaporkan ke Polri mengenai adanya hacking account BBM dan WA saya,” kata dia. Awalnya, jaksa menampilkan potongan percakapan antara Fayakhun dan pengusaha Erwin Arief terkait dengan permintaan uang sebesar US$300 ribu. “Saya tidak pernah menulis pesanpesan seperti itu,” jawab dia kepada jaksa. Karena tidak puas dengan jawaban Fayakhun, jaksa kembali menampilkan potongan percakapan. “Saya ceritakan apa yang sesungguhnya terjadi, saya ini pelaku langsung. Bukan ‘aktor di belakang layar’ dalam proses pembahasan anggaran”. Fayakhun lagi-lagi membantah pernah mengucapkan kalimat tersebut. (P-4)

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

OPINI

Kontroversi Jenderal Aktif Jadi Penjabat Gubernur Laode Ida

Komisioner Ombudsman RI, Wakil Ketua DPD RI 2004-2014

EINGINAN Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memosisikan Plt (atau penjabat) gubernur dari unsur Polri aktif tampaknya semakin bergairah. Jika sebelumnya itu direncanakan hanya di dua provinsi, yakni Jawa Barat (Jabar) dan Sumatra Utara (Sumut), kini wacananya akan ditambah lagi untuk Papua dan Papua Barat. Bahkan, di dua provinsi terakhir ini akan ditempatkan juga unsur perwira tinggi TNI aktif. Kehendak politik ini memperoleh reaksi kritis dari sejumlah kalangan, mulai aktivis demokrasi, akademisi, sampai politisi. Umumnya mereka tidak setuju jika hal itu diwujudkan. Pada pokoknya, pemosisian jenderal polisi dan TNI aktif pada jabatan politik, meskipun bersifat sementara, dianggap sebagai kemunduran demokrasi, di samping tentu saja menabrak sejumlah aturan perundangan yang berlaku, termasuk konvensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mendagri pasti tahu persis ada UU No 10/2016 tentang Pilkada, yaitu pada pasal 201 ayat (1) secara tegas dinyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada juga UU No 2/2002 tentang Polri, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian (pasal 38 ayat 3). Demikian juga dalam UU No 34/2004 tentang TNI ditegaskan, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan (pasal 47 ayat 1). Posisi Plt atau penjabat gubernur merupakan posisi jabatan politik yang bersifat sementara, yang dalam konvensi atau kebiasaan yang berlaku selama ini (yang juga diatur dalam Permendagri No. 76/2016) dijabat aparatur sipil negara (ASN)

dalam jabatan eselon I (jabatan pimpinan tinggi utama/IA atau jabatan pimpinan tinggi madya/IB). Begitu jelas aturan yang melarang tentang unsur aparat Polri dan TNI untuk menduduki jabatan di luar lingkungan instansi mereka, termasuk larangan untuk menduduki jabatan politik. Jika pun menyetarakan jabatan asal jenderal Polri dan TNI yang hendak diposisikan jadi Plt atau penjabat gubernur sama dengan jabatan pimpinan tinggi (JPT) di jabatan birokrasi sipil, harus ada dua tahapan khusus yang mesti dilewati, yaitu harus mundur dari status sebagai anggota Polri atau TNI. Dan setelah itu diangkat untuk posisi jabatan ASN tersebut. Ketentuan yang disebut terakhir ini diatur khusus dalam PP No 11/2017 tentang Manajemen PNS (pasal 159). Namun, rupa-rupanya kehendak pemosisian jenderal polisi dan atau TNI itu akan terus saja dipaksakan. Ada tiga isyarat utama untuk itu. Pertama, adanya kebijakan yang muncul sekonyong-konyong di awal tahun ini, yakni Permendagri No 1/2018 sebagai revisi dari Permendagri No 76/2016. Kebijakan baru Mendagri itu sudah membuka ruang lebar bagi Plt atau penjabat gubernur diisi figur pejabat dari luar lingkungan Kemendagri, yang tentu saja sudah termasuk untuk para jenderal itu. Bahkan ada yang sudah ada yang suudzon kalau hal itu sudah by design disiapkan untuk para jenderal polisi dan atau TNI. Kedua, pernyataan Wapres Jusuf Kalla (JK) yang tidak mempermasalahkan posisi Plt dan atau penjabat gubernur dari jendral polisi atau TNI. Sudah karakter JK memang yang suka berpikir praktis sehingga terkadang tak berpikir lebih jauh tentang aturan-aturan terkait yang harusnya dipatuhi atau dijadikan rujukan legal. Inilah yang akan jadi modal utama Mendagri Tjahjo Kumolo untuk terus menjalankan keinginannya. Sebabnya, sebagaimana biasanya, jika suatu kebijakan bawahan sudah diamini atau tidak dipersoalkan atasan, itu dianggap sah-sah saja untuk dilanjutkan. Ketiga, sikap Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri yang terkesan ‘pasang badan’ dengan

kehendak untuk mengimplementasikan kebijakannya dengan terus memosisikan figur jenderal asal Polri dan juga TNI pada jabatan Plt atau penjabat gubernur dalam Pilkada Serentak 2018 (dan juga tentu bisa seterusnya ke depan). Dengan memperoleh ‘restu’ dari Wapres, Tjahjo Kumolo tentu merasa aman-aman saja, apalagi jika kelak politisi di Senayan membiarkannya.

Menggiring Mendagri Tjahjo Kumolo tampaknya mencoba menggiring opini terkait dengan potensi konflik atau instabilitas sosial politik di beberapa daerah (provinsi) tertentu dalam Pilkada Serentak 2018 ini. Jawa Barat, Sumatra Utara, Papua, dan Papua Barat dianggap merupakan daerah rawan konflik sehingga ia merasa perlu menempatkan figur jenderal polisi atau TNI. Logikanya sederhana, figur jenderal polisi atau TNI aktif memiliki dua keunggulan untuk bisa mencegah (atau mengatasi) terjadinya konflik sosial politik lokal karena pengalaman dalam perjalanan tugasnya dan sekaligus bisa bersinergi dengan aparat polisi dan TNI di daerah. Apalagi ada preseden yang boleh dikatakan sebagai proyek ‘uji coba’ saat menempatkan Irjen Carlo Brix Tewu sebagai Penjabat Gubernur Sulbar dalam Pilkada 2017, yang barang kali dianggap berhasil membawa misi kepentingan politik tertentu tanpa kritik publik yang luas. Persoalannya, jika kebijakan yang diambil dan diimplementasikan sudah secara terang-terangan bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku, sungguh-sungguh itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, justru pihak pemerintah atau pimpinan negara yang memberikan contoh

terbuka ‘melanggar hukum’. Jika ini terus saja dibiarkan, Presiden Joko Widodo tidak diragukan lagi’melanggar sumpah dan janji’ saat dilantik jadi Presiden, yang berarti pula pelanggaran UUD 1945. Tentu kita semua tidak berharap itu akan terjadi.

Sungguh ironis Secara praktis, pemaksaan pemosisian jenderal polisi atau TNI aktif untuk jadi Plt atau penjabat gubernur bukan mustahil akan terjadi sebaliknya ketimbang yang diharapkan pemerintah untuk menciptakan pilkada damai. Soalnya, niscaya akan ada kecurigaan tentang adanya kepentingan bahwa Plt atau penjabat gubernur memiliki agenda untuk memaksakan calon pasangan gubernur diusung parpol asal Mendagri dan atau Presiden. Jajaran keluarga polisi dan atau TNI juga akan terus tergiring dalam opini negatif

sebagai ‘tidak netral’. Jika itu terjadi, potensi konflik horisontal maupun bernuansa vertikal (utamanya sentimen perlawanan terhadap aparat Polri dan TNI), akan muncul dan atau bersatu dari dua kekuatan, rakyat lokal dan kekuatan parpol yang berseberangan dengan penguasa. Ini artinya, kebijakan itu telah akan memproduksi instabilitas sosial politik lokal. Sungguh ironis. Maka, bukankah sebaiknya pemerintah memperkecil atau meniadakan kebijakan politik yang mudaratnya lebih banyak, sebaliknya memberikan contoh bagaimana berjalan di atas rel hukum yang benar? Kita percaya jajaran polisi bisa menciptakan rasa aman bagi rakyat dalam proses-proses politik, mengantisipasi, dan atau sekaligus mengatasi keamanan tanpa perlu melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

PATA AREADI

Menakar Calon Gubernur BI Haryo Kuncoro

Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

ASA jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, akan habis pada Mei tahun ini. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo hingga kini belum mengajukan nama calon Gubernur BI. Usulan nama definitif bakal calon Gubernur BI tampaknya baru diajukan ke DPR pada akhir Februari. Rumor pun ramai bersahutan. Beberapa nama mulai beredar, termasuk petahana yang digadang bisa menakhodai bank sentral untuk lima tahun mendatang. Tak ketinggalan harapan besar disematkan kepada mereka agar peran BI sebagai pendorong ekonomi nasional bisa lebih optimal. Ekspektasi tersebut masuk akal. Tantangan ke depan yang dihadapi BI jauh berbeda dengan lima tahun terakhir. Pascaterbentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2012, urusan pengaturan perbankan telah dialihkan ke OJK. Alhasil, BI bisa lebih fokus mengurusi moneter dan sistem pembayaran. Dalam konteks moneter, tugas utama BI

PARTISIPASI OPINI

ialah menjaga stabilitas nilai rupiah. Pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa di dalam negeri yang dicerminkan dari inflasi. Kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain yang ditunjukkan rendahnya fluktuasi kurs. Upaya BI untuk mencapai sasaran stabilisasi inflasi dan nilai tukar melalui kebijakan suku bunga acuan, misalnya, menghadapi sejumlah kendala. Pemangkasan BI repo rate sudah berakumulasi 200 basis poin. Namun, nilai tukar rupiah masih fluktuatif, pun di saat perekonomian memasuki era inflasi rendah. Secara teoretis, jika pergerakan inflasi terjaga, suku bunga acuan akan stabil, nilai tukar juga akan ‘tenang’. Dengan alur logika ini pula, dinamika inflasi seharusnya sebanding dengan laju depresiasi rupiah. Faktanya, selama enam tahun terakhir, total pelemahan rupiah menembus 45%, sedangkan inflasi mencapai 30%. Ketidaksepadanan juga terjadi pada transmisi suku bunga acuan. Penurunan suku bunga kredit perbankan jauh lebih alot daripada suku bunga simpanan. Intinya, BI harus cermat mengombinasikan kebijakan moneter dan instrumen makroprudensial tatkala berhadapan dengan determinan yang berada di luar kendali BI.

Kekuatan faktor eksogen ini sangat kentara lantaran Indonesia menganut rezim devisa bebas. Sistem devisa bebas memberikan keleluasaan bagi semua pelaku ekonomi memobilisasi dana dan modal tanpa kewajiban melapor. Konsekuensinya, pasar keuangan domestik rentan terhadap gejolak likuiditas, cadangan devisa, dan fluktuasi kurs. Tensi permasalahan semakin kompleks ketika pemerintah dan sektor swasta dimasukkan ke analisis. APBN disusun berdasarkan asumsi makroekonomi. Salah satunya yang bersinggungan dengan BI ialah nilai tukar. Fluktuasi kurs niscaya berimbas pada beban pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri pemerintah dan swasta. Alhasil, siklus krisis keuangan sepuluh tahunan masih membayang di tahun ini. Dalam situasi demikian, BI bisa jadi akan menggunakan diskresi kebijakannya. Untuk menjaga nilai tukar, misalnya, BI terpaksa mengintervensi pasar yang sering dipertanyakan soal akuntabilitasnya atas jumlah dan timing-nya. Bersamaan dengan potensi gejolak nilai tukar, BI juga harus antisipatif terhadap mata uang virtual. Kehadiran cryptocurrency yang memanfaatkan teknologi blockchain bisa menjadi ancaman bagi kebijakan moneter. Posisi BI hingga kini tetap melarang bitcoin sebagai alat pembayaran di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun, apakah BI bisa melarang bitcoin dengan status sebagai ‘produk’ atau ‘investasi’? Kalaupun bisa, persoalannya tidak berhenti sampai di sini. Di satu sisi, Kementerian

Keuangan menganggap bitcoin sebagai instrumen investasi sehingga akan tetap memungut pajak penghasilan atas imbal hasil yang didapat. Di sisi lain, Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) memandang bitcoin sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Alhasil, kasus bitcoin menjadi pembelajaran yang baik. Idealnya, legal aspect diselesaikan lebih dulu lewat koordinasi antarinstansi terkait sebelum bitcoin pesat berkembang. Inisiatif BI mewacanakan untuk menciptakan sendiri mata uang rupiah digital patut diapresiasi untuk menekan aksi spekulasi. Dengan underlying aset yang lebih terjamin, uang rupiah digital diharapkan bisa diterima sebagai alat pembayaran yang sejajar dengan uang fisik dan uang elektronik. Konfigurasi problematika di atas menuntut figur calon Gubernur BI memiliki wawasan yang luas dalam membaca arah perkembangan ekonomi nasional dan global. Kriteria dasarnya, dia harus profesional, mempunyai jejaring internasional, netral, dan tidak gampang diintervensi kepentingan politik terutama menjelang Pemilu dan Pilpres 2019. Lebih lanjut, kinerja Gubernur BI akan dinilai dari efektivitas kebijakannya. Efektivitas kebijakan BI dibangun dari kredibilitas BI sebagai unit institusi. Oleh karena itu, BI perlu mengomunikasikan di depan perihal rencana kebijakannya kepada publik kemudian konsisten mengimplementasikannya. Bagi BI, pengumuman itu menjadi wahana

signalling untuk meraba seberapa besar size dampak dan reaksi yang akan muncul. Hal ini sangat penting sebagai prakondisi untuk konsolidasi diri dalam mempersiapkan infrastruktur pendukung andai kata sasaran yang dituju meleset dari rencana. Dari sisi pelaku pasar, ekspose rencana kebijakan BI memberikan kesempatan bagi pelaku ekonomi untuk melakukan penyesuaian. Pada fase ini, agen ekonomi secara proaktif akan mengumpulkan semua informasi. Dengan demikian, keputusan konkret yang diambil para pelaku ekonomi sudah efisien dari semua kemungkinan yang tersedia. Respons para pelaku ekonomi yang cepat kendati baru dalam tahap signalling menjadikan eksekusi kebijakan BI seolah hanya sebuah formalitas. Artinya, kebijakan sejatinya sudah berlaku sejak dikomunikasikan dan efeknya sudah bekerja jauh hari sebelum peluncuran kebijakan itu sendiri. Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan yang terantisipasi ini akan menggeser peran bank sentral. Semula kebijakan BI ialah instrumen untuk mengarahkan ke mana perekonomian melangkah beralih menjadi fasilitator ke mana arah perekonomian hendak berkembang. Alhasil, kebijakan moneter dan sistem pembayaran memerlukan sentuhan art, alih-alih mendasarkan pada kemampuan governance semata. Dengan format ini, siapa pun yang akan menjadi calon definitif niscaya lebih mudah mewujudkan visi BI menjadi bank sentral terbaik di kawasan regional dalam mengelola inflasi dan nilai tukar. Semoga.

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Abdul Kohar, Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Don Bosco Selamun, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Iskandar Zulkarnain, Kania Sutisnsawinata, Lestari Moerdijat, Muhammad Mirdal Akib, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Punto, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Heryadi, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Raja Suhud V.H.M, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cahya Mulyana, Christian Dior Simbolon, Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dhika Kusuma Winata, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Hillarius U. Gani, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Satria Sakti Utama, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo

Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya), Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono

(Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon), Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303

Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

SUARA ANDA

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

EDITORIAL

Tanggapan Editorial

31 Januari 2018

Tidak Berani

Bawaslu Keok D

ENGAN entengnya Badan Pengawas Pemilu menyampaikan bahwa kasus dugaan praktik mahar politik dalam proses pencalonan Pilkada 2018 dihentikan, tidak bisa ditindaklanjuti, sulit dicari buktinya. Tidak ada titik terang, kata Bawaslu, karena pelapor enggan memberikan bukti, enggan memberikan keterangan resmi. Politik uang, termasuk mahar politik, layaknya pasar gelap dalam demokrasi. Meskipun tidak kelihatan, bukan berarti tidak ada, tidak membuat pengaruh. Justru pasar-pasar gelap itulah yang mampu mendistorsi niat luhur demokrasi. Bawaslu mestinya pantang menyerah hanya karena alasan-alasan semacam itu. Bukankah kehadiran Bawaslu untuk membongkar, membuat terang dugaan-dugaan praktik lancung upaya pembajakan demokrasi semacam itu? Bahkan, Undang-Undang No 7/2017 memberikan kewenangan Bawaslu untuk memberikan sanksi. Apalagi undang-undang telah mengakomodasi Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang merupakan lembaga penegakan hukum pemilu satu atap yang terdiri atas unsur penyidik dari kepolisian dan penuntut dari kejaksaan. Jika tidak mampu sendiri, wajib kiranya Bawaslu untuk melibatkan polisi. Tidak seharusnya Bawaslu membiarkan praktik mahar politik. Tidak menindaknya sama saja dengan meneguhkan persepsi mahar politik sebagai hal lumrah. Padahal, di sinilah akar persoalan dari demokrasi berbiaya tinggi, yang melahirkan para koruptor. Partai politik sebagai pilar demokrasi mestinya jadi yang terdepan dalam menegakkan demokrasi. Akan tetapi, parpol malah membajaknya dengan politik uang, politik transaksional, bukan politik meritokrasi. Pertimbangan utama mereka menentukan pencalonan pemimpin berdasarkan kemampuan menyediakan rupiah,

FORUM

bukan kompetensi. Dugaan praktik mahar politik diungkap sejumlah bakal calon kepala daerah yang gagal meraih pengusungan partai. La Nyalla Mattalitti mengaku dimintai uang miliaran rupiah oleh Partai Gerindra untuk pencalonannya di pilgub Jawa Timur. Bakal calon Wali Kota Cirebon Siswandi menyatakan telah ditodong Rp1,5 miliar untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di tempat lain, John Krisli mengungkapkan dirinya dimintai mahar Rp1,4 miliar oleh Gerindra dan Rp1 miliar oleh PPP untuk maju ke pilkada Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kemudian, bakal calon Wakil Wali Kota Malang, Jawa Timur, Hadi Prajoko, mengatakan sudah menyerahkan uang ratusan juta rupiah kepada sejumlah pengurus dewan pimpinan cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Meski begitu, PKB urung mengusungnya. Belum lagi soal dana yang mencapai Rp200 miliar hasil dari mahar politik para kandidat kepala daerah yang didukung Hanura pada Pilkada 2018. Perkara itu menjadi penyebab pecahnya Hanura karena dana tersebut disimpan sepihak oleh Oesman Sapta, ketua umum partai tersebut. Sebenarnya proses pencalonan di Pilkada 2018 bisa menjadi ajang pembuktian bagi Bawaslu melakukan penegakan hukum pemilu. Apalagi UU 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali

Tony Warnando

Mau Gajinya saja

NAMANYA saja Bawaslu, jelas-jelas ada pelanggaran, tidak ada tindakan. Mau gajinya saja, enggak mau kerjanya.

Yuniarso Soenjotoputro

Bentuk Pencegahan

BAWASLU harus gandeng KPK dan Polri karena ini ialah bentuk pencegahan korupsi dari awal.

Novriza YunarSyah

Tidak Berujung?

REVOLUSI mental masih merupakan jalan berliku-liku, bahkan tanpa ujung seperti yang kita lihat?

Nyoman Wardhana

Tidak Terbukti

SEPERTINYA memang tidak terbukti. Begitukah keadaannya?

Rizky Hadiwibowo

Makan Gaji Buta

MAKAN gaji buta, dong.

Kota menegaskan mahar politik dilarang. Undang-undang tersebut juga membubuhkan sanksi tegas bagi pelaku praktik uang mahar. Dalam Pasal 47 UU itu disebutkan tiga bentuk sanksi. Pertama, jika terbukti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, parpol yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Kedua, terkait dengan pembayaran mahar atau imbalan tersebut, KPU dapat membatalkan penetapan calon kepala daerah. Ketiga, parpol atau gabungan parpol yang terbukti menerima imbalan atau mahar akan didenda 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Tanpa Bawaslu

Semestinya p a ra ko r b a n politik mahar berani melaporkan dan memberi keterangan atau kesaksian kepada Bawaslu. Mereka jangan cuma berkoar-koar di ruang publik, tapi bungkam ketika diminta kesaksian oleh Bawaslu. Di sisi lain, Bawaslu mestinya proaktif meminta kesaksian mereka. Jika urusan mahar ini saja Bawaslu tidak punya nyali untuk membereskan, publik patut ragu akan upaya penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran pilkada tahun ini dan pemilu tahun depan, yang tentunya dengan tekanan politik yang akan lebih masif lagi. Bawaslu keok, gagal memutus lingkaran setan politik mahar. Bawaslu tak ubahnya lembaga pemantau pemilu saja.

PEMILU tidak ada Bawaslu juga tidak apa-apa, toh?

Prabu_Wirabumi

Kurangnya Ilmu

SALAH satu skandal terbesar dalam praktik politik di negeri ini ialah kurangnya ilmu politik yang dimiliki para kader parpol. Jadi, jangan heran ketika ada kader parpol yang menyatakan ada mahar politik, tapi tidak ada lanjutan. Seharusnya tanpa Bawaslu, KPU pun sebenarnya bisa kok.

Dedy Magnis

Akar Masalah

ITU menunjukkan realitas. Mahar politik ataupun praktik ilegal dalam proses demokrasi menunjukkan wajah Indonesia itu sendiri. Bukan masalah siapa dan apa yang dilakukan, melainkan akar masalah. Karakter masyarakat Indonesia itu sendiri.

CoďŹ&#x20AC;eeandvillage08

Perbaiki Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peraturan Presiden RI No 72/2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional serta Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 193 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan harus memperhatikan kualitas pelayanan, efektivitas tindakan, berorientasi pada keamanan dan kesesuaian kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Sayangnya, saat ini masyarakat masih merasakan pelayanan

Achmad Muharam

Kirimkan komentar Anda atas tema: Becak masuk Jakarta lagi, Bagaimana solusinya menurut Anda? (29 Januari - 3 Februari 2018) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

EBUTUHAN kesehatan sangat pokok bagi manusia sehingga keberadaan puskesmas sebagai salah satu tempat pelayanan tingkat pertama memiliki peranan vital dalam upaya mewujudkan kesehatan nasional. Meski saat ini puskesmas yang secara bangunan fisik cukup bagus dan ditunjang fasilitas memadai sudah banyak, ternyata dalam kualitas pelayanan masih mengecewakan dan dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Banyak warga ataupun pasien mengeluhkan lambannya penanganan terhadap mereka yang berobat. Administrasi yang masih berbelit-belit, serta biaya pengobatan yang dinilai masih mahal. Padahal, secara tegas dalam

LA Nyalla saja sudah tidak berani membuktikan ucapannya.

yang kurang baik. Karena itulah, sudah saatnya pemerintah daerah melalui dinas kesehatan sebagai instansi yang menaungi puskesmas memperbaikinya, terutama mutu pelayanan. Puskesmas perlu terstandardisasi dan ditata ulang guna meningkatkan mutu pelayanan, aksesibilitas, serta keterjangkauan dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan nasional. Standar pelayanan

minimal (SPM) harus dipenuhi setiap puskesmas untuk mencapai hal itu. Selain itu, tenaga kesehatan harus bekerja sesuai dengan standar, seperti tertuang dalam Peraturan Menkes RI No 75/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasal 17 Ayat 1 menerangkan bahwa tenaga kesehatan puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, pelayanan, prosedur o-

perasional standar (SOP), etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Secara operasional, standar pelayanan puskesmas diwujudkan dengan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai, pelayanan kesehatan rujukan, serta penanggulangan KLB. Penyediaan sarana prasarana

serta alat-alat medis pun harus terstandardisasi. Hal yang juga penting ialah puskesmas tidak boleh membedakan status pasien. Merawat tidak boleh membedakan kelas perawatan. Menjaga kualitas perawatan juga tanpa membedakan kelas perawatan. Hal itu sesuai dengan amanah UU RI No 36/2009 tentang Kesehatan, Pasal 54 ayat 1, yang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, adil/merata, serta nondiskriminatif.

Suwanto Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Negeri Yogyakarta

Berikan Pekerjaan Alternatif kepada Pengayuh Becak

EJUMLAH pengamat menyatakan kebijakan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno untuk meningkatkan kesejahteraan para pengayuh becak dengan mengizinkan kembali beroperasinya becak di Ibu Kota justru menimbulkan masalah baru. Gelombang urbanisasi pengayuh becak dari daerah sekitar Jakarta berduyunduyun memenuhi Ibu Kota sebagai imbas kebijakan baru tersebut. Pengoperasian becak di wilayah Ibu Kota sebelumnya telah dilarang Gubernur DKI Jakarta terdahulu melalui Peraturan Daerah No 8/2007. Selain itu, sudah ditegaskan dalam Perda No 5/2014 yang mengatur pembinaan sistem transportasi, becak bahkan tidak dimasukkan ke moda angkutan umum. Pada kenyataannya tak kurang dari 1.300 becak saat ini terdata beroperasi di wilayah ibu kota, jauh melebihi perkiraan awal wakil gubernur DKI Jakarta yang hanya sekitar 500 becak. Dikhawatirkan jumlah penumpang becak tak sebanding dengan jumlah pengayuh becak yang ada saat ini. Hal ini jelas menjadikan tata Kota Jakarta semakin semrawut dan menambah tingkat kemacetan Ibu Kota yang sudah terlampau parah.

Selain agar memiliki penghasilan tambahan melalui kegiatan wirausaha, diharapkan hasil pelatihan-pelatihan keterampilan tersebut dapat dijadikan sebagai pekerjaan pengganti apabila nantinya becak kembali dilarang beroperasi di wilayah Ibu Kota. Alasan Anies-Sandi meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat di Jakarta khususnya yang berprofesi sebagai pengayuh becak sebenarnya kontradiktif dengan semangat untuk menggunakan transportasi massal di Jakarta. Jika Anies-Sandi memang ingin meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta, tentunya banyak alternatif kebijakan yang dapat dilakukan daripada melegalkan kembali becak. Kebijakan itu dinilai kurang tepat. Sebabnya, penghasilan rata-rata pengayuh becak di Jakarta hanya sekitar Rp70 ribu-Rp80 ribu per hari. Kebijakan ini pun dirasa hanya memenuhi kontrak politik pada kampanye 2017 lalu. Jangan sampai kebijakan baru yang diambil malah menimbulkan

permasalahan baru nantinya. Mungkin Anies-Sandi bisa meniru program Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dengan mempekerjakan pengayuh becak sebagai petugas kebersihan dengan honor sesuai dengan UMR daerah tersebut. Hal ini jelas akan meningkatkan kesejahteraan pengayuh becak daripada harus menarik becak dengan penghasilan yang tidak menentu. Selain sebagai tenaga kebersihan, para mantan pengayuh becak nantinya juga dapat dijadikan sebagai petugas keamanan di kompleks-kompleks perumahan maupun di sekolahsekolah yang ada dengan upah sesuai UMR yang berlaku. Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab sosial untuk memberikan

pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada para pengayuh becak ini. Selain agar memiliki penghasilan tambahan melalui kegiatan wirausaha, diharapkan hasil pelatihan-pelatihan keterampilan tersebut dapat dijadikan sebagai pekerjaan pengganti apabila nantinya becak kembali dilarang beroperasi di wilayah Ibu Kota. Apabila kebijakan tidak diubah pun, tetap memperbolehkan becak beroperasi, tentu para pengayuh becak tidak akan selamanya bertahan pada profesinya saat ini karena alasan usia. Oleh karena itu, pengayuh becak harus diberi pelatihan keterampilan. Dalam pelaksanaan nantinya, Pemprov DKI dapat menggandeng Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang berguna tersebut. Seperti pelatihan menjahit, membuat makanan olahan, dan membuat produk dari bahan bekas. Melalui upaya-upaya itu, diharapkan kesejahteraan masyarakat Jakarta yang selama ini dirasa masih kurang dapat meningkat tanpa harus menimbulkan permasalahan baru bagi Ibu Kota tercinta.

M Dzaky Akbar Bogor, Jawa Barat

PENGUMUMAN Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini saya, Efendi Susana, Direktur PT UNELEC INDONESIA (UNINDO) (â&#x20AC;&#x153;Perseroanâ&#x20AC;?), untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan, berkedudukan di Jakarta Timur, menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 283/Jatinegara atas nama Perseroan, untuk tanah yang terletak di Jalan Swadaya PLN RT.006/02, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 19.322m2, hilang, dan atas kehilangan tersebut telah dilaporkan kepada Kantor Kepolisian Metro Jaya Resort Metro Jakarta Timur, berdasarkan Laporan Kehilangan Barang No.9020 B / IX / 2017 / RES.JT. tertanggal 26 September 2017 Demikian pengumuman ini saya sampaikan untuk memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penerbitan sertipikat hak atas tanah pengganti atas SHGB No. 283 yang hilang sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 1 Februari 2018 Efendi Susana Direktur

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

PERKOTAAN

Ratusan Balita di Jakut Alami Gizi Buruk

MI/RAMDANI

AKSI MOGOK SOPIR ANGKOT: Puluhan sopir angkot trayek lintas Tanah Abang mogok dan memakirkan kendaraan di depan Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat,

kemarin. Aksi para sopir angkot tersebut merupakan bentuk protes kepada Gubernur DKI Anies Baswedan dan mendesak Pemprov DKI membuka akses Jalan Jatibaru yang ditutup dan dijadikan tempat berdagang para pedagang kaki lima.

Masalah Melulu di Tanah Abang AKMAL FAUZI

akmal@mediaindonesia.com

OLEMIK penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum juga usai. Justru, masalah baru bermunculan sebagai dampak dari prioritas terhadap pedagang kaki lima (PKL) sejak 22 Desember 2017 itu. Saat ini para pengunjung pusat grosir Tanah Abang tidak bisa lagi menggunakan alat transportasi apa pun di Jalan Jatibaru. Operasional bus Trans-Jakarta Tanah Abang Explorer gratis disetop hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sejumlah warga yang terbiasa menggunakan bus Tanah Abang Explorer merasa sangat kecewa. Ali, pedagang yang rutin berbelanja di Blok F Tanah Abang, misalnya. Sekarang dia harus berjalan kaki 400 meter untuk mencapai pangkalan bajaj dengan menjinjing

Solusi yang mungkin diambil ialah angkot diperbolehkan melintas di bawah flyover Jatibaru Raya secara bergantian. dua tas belanjaan besar. “Ini angkot enggak ada, bus Tanah Abang Explorer enggak ada. Jangan sampai mencari solusi malah membuat masalah baru,” cetus Ali, warga Slipi, Jakarta Barat. Kemarin pagi hingga siang hari, tidak ada angkot yang melintas di Tanah Abang lantaran pengemudi berunjuk rasa di Balai Kota DKI dengan tuntutan Jalan Jatibaru dibuka. Petugas terpaksa mengadakan moda transportasi alternatif. Lima mobil patroli Satpol PP dioperasikan mengangkut penumpang yang selama ini dilalui rute bus Tanah Abang Explorer, yaitu Stasiun Tanah Abang, Blok A, Blok G, Halte AURI, hingga flyover Jatibaru. Petugas Satpol PP bak kernet terus berteriak-teriak memanggil

pengunjung agar menaiki angkutan mereka. Ada yang tertarik, tapi sebagian malah menghindar. “Kesan saya seperti penggiringan. Awalnya saya pikir pengemis digiring untuk diangkut ke Kedoya (Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1, Kedoya, Jakarta Barat). Ternyata jadi angkutan pengganti gratis,” kata Yusuf, 31, sambil tertawa. Ojek daring memanfaatkan kondisi jalan kosong dengan berwarawiri. Padahal, jalur itu dinyatakan tertutup dan dijaga petugas Satpol PP. Petugas tidak bertindak meski ojek berlalu lalang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pernah menyampaikan argumentasi bahwa penutupan Jalan Jatibaru menurunkan angka kemacetan. Di pekan pertama

menurun 56% dari Minggu sebelumnya. Sandiaga menyebut itu sebuah keajaiban. “Data is fair,” paparnya.

Macet meningkat Data itu disanggah Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra. Data Sandiaga diambil saat liburan panjang Tahun Baru. Pekan lalu, polisi memberikan data bahwa terjadi peningkatan kemacetan sebesar 60% di kawasan Tanah Abang akibat penutupan Jalan Jatibaru. Hal itu diperkuat data Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City yang menyebut pada pekan kelima seusai penutupan Jalan Jatibaru, lalu lintas di Tanah Abang melambat 263 detik. Di tempat terpisah, Balai Kota

DKI, protes sopir angkot belum mengerucut ke solusi. Pemprov DKI menjanjikan memberikan solusi Jumat (2/2). Gubernur DKI Anies Baswedan enggan menanggapi aksi para sopir angkot trayek M08 Tanah Abang-Kota, M10 Tanah AbangJembatan Lima, serta M03A rute Roxy-Karet itu. “Ya sebetulnya enggak usah demo saja,” cetusnya sambil berlalu. Terkait dengan solusi yang akan diambil, Kadishub DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan pihaknya menawarkan angkot boleh melintas di bawah flyover Jatibaru Raya lalu memutar menuju pintu keluar Stasiun Tanah Abang. Namun, mereka tidak serta-merta dibebaskan melintas begitu saja. Hanya ada maksimal 15 angkot yang boleh menunggu penumpang di bawah flyover. “Pas masuk ke-16, yang satu depan harus berangkat,” imbuhnya. (Nic/J-2)

GEJALA gizi buruk usia bawah lima tahun (balita) bukan hanya menimpa di Kabupaten Asmat, Papua. Di Ibu Kota, tepatnya di Jakarta Utara (Jakut), ratusan balita mengalami kondisi serupa. Belum lagi di wilayah Jakarta lainnya karena belum terdata. Tercatat ada 194 balita di Jakarta Utara masuk kategori gizi kurus sekali, 150 di antaranya karena asupan gizi yang kurang. “Sebanyak 150 anak tergolong tanpa penyakit berarti asupan gizi yang kurang. Kemudian 44 anak menderita penyakit penyerta yang mengakibatkan badannya kurus,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara M Helmi dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, kemarin. Pihaknya telah melakukan beberapa upaya seperti pemberian makanan tambahan dan vitamin. Untuk anak-anak dengan penyakit penyerta, dilakukan pengobatan agar gizi kembali meningkat. “Peranan dan intervensi dari semua lintas sektor sangat dibutuhkan dalam penanganan gizi anak-anak seperti penyediaan air bersih, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, dan bantuan lainnya,” ujar Helmi. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad menegaskan meningkatkan asupan gizi kepada anak-anak membutuhkan kerja sama kuat dari semua sektor. Hal itu merupakan tantangan sehingga perlu keterlibatan dari semua pihak agar mempunyai generasi yang berkualitas pada masanya. “Semua yang terlibat bisa terinspirasi untuk mengambil bagian dalam meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta Utara. Forum semacam ini perlu dan sangat penting. Begitu juga dengan tindak lanjutnya, apa yang dibicarakan harus riil dan dipraktikkan walaupun dalam lingkup yang kecil,” jelas Husein Murad Menurutnya, persoalan gizi sebagai sesuatu yang sangat penting dan monumental. Terobosan dan inovasi terkait dengan peningkatan gizi anak-anak harus terus dikembangkan dengan melibatkan semua potensi di Jakut untuk mencegah terjadinya kasus serupa wilayah itu. (Mal/J-3)

APBD Deﬁsit, Pemkot Bekasi Eﬁsienkan Belanja Kegiatan SEBANYAK 46 organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kota Bekasi terpaksa mengurangi beberapa kegiatan pada tahun anggaran 2018. Di antaranya program revitalisasi lampu lalu lintas yang sebelumnya masuk Rencana Kegiatan Anggaran 2018. Program itu ditunda mengingat besaran APBD 2018 sekitar Rp5,6 triliun mengalami defisit sebesar Rp400 miliar. “Terpaksa kita tunda. Lampu lalu lintasnya masih bisa digunakan,” papar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliani, kemarin. Revitalisasi lampu lalu lintas membutuhkan anggaran sebesar Rp9 miliar lebih untuk mengganti kontruksi hingga pengecekan kondisi. Seluruh bentuk lampu lalu lintas yang vertikal rencana dibuat horizontal agar bisa terlihat oleh pengendara hingga ke barisan belakang. “Beberapa titik sudah kami berlakukan seperti di Jalan Ahmad

Yani, Bekasi Selatan,” jelas dia. Selain proyek Dishub, Dinas Pendidikan pun menunda pemberian subsidi kepada sejumlah sekolah SMA dan SMK. Padahal, sejumlah siswa tak mampu tengah menjerit lantaran biaya iuran bulanan yang naik. Sebelum iuran diambil alih Pemprov Jabar, siswa SMA dan SMK hanya diwajibkan membayar iuran bulanan Rp50 ribu. Namun, sejak diambil alih Pemprov Jawa Barat, iuran tersebut naik menjadi Rp170 ribu hingga Rp270 ribu. “Selain defisit, kami memang belum menandatangani MoU pemberian subsidi dengan dinas terkait di Provinsi Jabar,” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Inayatullah. Kebutuhan besaran anggaran untuk menyubsidi seluruh siswa SMA/SMK diperkirakan mencapai Rp210 miliar. Subsidi itu baru akan terealisasi pada 2019. “Selain siswa SMA dan SMK negeri, swasta pun akan mendapat subsidi,” lan-

jut dia. Kepala Bidang Perencanaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kota Bekasi, Dicky Irawan mengungkapkan program pembangunan tahun ini hanya sebatas lanjutan dari 2017. Besaran alokasi anggaran tidak ada yang lebih dari Rp30 miliar. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Koswara Hanafi menyampaikan defisit anggaran terjadi karena perkiraan besaran sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun lalu meleset. Awalnya diperkirakan nilai silpa mencapai Rp500 miliar, tapi faktanya sekitar Rp280 miliar. “Di akhir tahun, penyerapan anggaran ternyata bagus,” kata dia. Menurut dia, rasionalisasi anggaran dianggap paling tepat menutupi defisit. Upaya lain dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dari Rp2,4 triliun dianggap cukup sulit. (Gan/J-2)

MI/BARY FATHAHILAH

TIDAK DISIPLIN: Sejumlah pengendara motor menerobos pintu pelintasan kereta di dekat Stasiun Pasar Minggu,

Jakarta, kemarin. Perilaku tidak disiplin pengendara motor tersebut membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Lahan Rusun DP Rp0 di Pulo Gadung Cacat Hukum KOMISI C DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan DP Rp0 di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulo Gadung, Jakarta Timur. Pasalnya lahan itu merupakan aset milik Pemprov DKI sehingga cacat hukum bila diperjualbelikan. Rusunami DP PIK direncanakan selesai dibangun akhir Desember 2018 dengan menggunakan anggaran Dinas Perumahan DKI sebesar Rp200 miliar. Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PDIP Cinta

Mega memertanyakan legalitas hukum kepemilikan unit tersebut. “Bagaimana asas legalitasnya? Dinas Perumahan murni menjalankan program Pemprov DKI. Secara hukum aset itu tidak bisa diperjualbelikan, tapi kemudian diperjualbelikan. Itu sudah cacat hukum,” kata Cinta Mega di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, kemarin. Skemanya, menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Agustino Darmawan, Pemprov DKI menerbitkan hak guna bangunan (HGB) untuk rusunami

di lahan itu. Sementara itu, para pembeli unit rumah tanpa uang muka itu hanya akan mengantongi surat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). Masa berlaku HGB hanya 20 tahun meski bisa diperpanjang. Artinya, pembeli unit tersebut tidak memiliki hak penuh atas lahan tempat bangunan mereka berdiri. Cinta Mega seketika menangkis. “Itu kan pembohongan publik. Setelah 20 tahun bukan lagi menjadi hak pembeli. Pemprov DKI kembali memiliki karena status asetnya memang demikian. Apakah

Pemprov DKI punya hati nurani?” tegas Cinta. Skema itu berbeda dengan pembangunan unit rumah DP Rp0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, oleh PD Sarana Jaya. Lahan di Pondok Kelapa milik PD Sarana Jaya. Dengan demikian, tidak ada masalah jika lahan tersebut diperjualbelikan. Kritik senada disampaikan anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi Hanura Ruslan Amsyari. Ruslan meminta Pemprov DKI tidak memaksakan pembangunan di lahan milik Pemprov DKI karena diduga

melanggar hukum. Ia mendesak Agustino menyampaikan persoalan itu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Ada cacat di kemudian hari, kenapa mesti dilakukan kalau memang cacat?” tambah dia. Agustino berjanji segera menyampaikan persoalan itu kepada Anies. “Ini akan dibicarakan oleh gubernur,” kata Agustino. Hingga saat ini, Pemprov DKI masih menggagas skema pembiayaan. Besar cicilan diperhitungkan dengan tenor 20 tahun, tanpa uang muka, serta besaran bunga flat 5%. (Nic/J-2)

“Bagaimana asas legalitasnya? Dinas murni menjalankan program pemprov. Secara hukum, aset tidak bisa diperjualbelikan sehingga itu sudah cacat hukum.” Cinta Mega

Anggota Komisi C DPRD DKI

PENATAAN PEDAGANG

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

PKL Sudirman Terinspirasi PKL Tanah Abang Permintaan PKL di Jalan Jenderal Sudirman tak muluk-muluk, seperti minta jalan itu ditutup seperti di Tanah Abang. Mereka cuma minta boleh menguasai hak pejalan kaki. YANURISA ANANTA

yanurisa@mediaindonesia.com

EBIJAKAN Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadikan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai anak emas menuai rasa iri PKL di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Kini para PKL di Jalan Jenderal Sudirman mengikuti jejak kolega mereka dengan menggelar dagangan di trotoar. Puluhan PKL memenuhi trotoar yang tak jauh dari Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, demi menyambung hidup seharihari. “Kami minta enggak muluk-muluk sampai boleh berjualan di Jalan Sudirman. Cukup dibolehkan berjualan di trotoar saja, kami sudah bersyukur,” sebut Ilham, 47, salah satu PKL yang sudah dua bulan belakangan berdagang di sana. Perda DKI Jakarta No 8/2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 25 ayat (2) menyebutkan, ‘Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum di luar ketentuan. Namun, Ilham mengaku tak takut dirazia petugas Satpol PP meski ia tahu ada larangan tersebut. “Buktinya PKL yang di Tanah Abang enggak ada yang ditangkapi. Di sana bukan cuma boleh berjualan di trotoar, melainkan difasilitasi berjualan di jalan. Jadi kenapa saya harus ditangkap?” ucapnya. Selama dua bulan berjualan, ia mengaku tak pernah didatangi petugas Satpol PP. Setiap malam, selama dua bulan, pria asal Sumatra Barat itu mulai menggelar lapak pada pukul 18.00 WIB. Lapak baru tutup sekitar pukul 23.00-00.00. Beragam dagangan dijualnya di atas trotoar yang semestinya milik pejalan kaki, mulai sepatu, pakaian, sandal, topi, hingga makanan pecel sayuran dan minuman ringan. Semuanya digelar hingga hampir menguasai separuh lebar trotoar. Yellow line atau rambu yang merupakan jalur pejalan kaki bagi disabilitas pun mereka babat.

Ilham tidak sendirian. Tiap malam, puluhan pedagang menjajakan dagangan mereka mulai JPO Halte Trans-Jakarta Bendungan Hilir hingga trotoar sebelum Gedung Intiland. Cukup panjang trotoar yang mereka okupasi, hingga 100 meter-200 meter. Lapak dagangan pun dilengkapi dengan lampu yang sangat terang sehingga membuat nyaman pedagang dan pembeli.

Gusuran Pasar Benhil Para pedagang yang berdagang di trotoar Jalan Jenderal Sudirman itu sejatinya para pedagang yang terkena penertiban di Pasar Bendungan Hilir. Pada 2015, mereka ditertibkan karena sudah berjualan dengan mengambil badan jalan. Kehadiran mereka berawal dari kebiasaan warga sekitar Pasar Bendungan Hilir di tiap Ramadan dengan menggelar dagangan takjil di badan jalan sepanjang pasar. Hal itu dimanfaatkan para PKL untuk ikut berdagang barang dagangan lain, bahkan hingga di luar Ramadan. Alhasil, jalan di depan pasar selalu macet sepanjang hari. Pada Mei 2017, pedagang takjil di Ramadan dipindahkan ke lapangan kosong yang dijadikan sebagai ‘Benhil Central’ ketika itu. Sementara itu, para PKL berjualan dengan cara kucing-kucingan hingga akhirnya menemukan tempat yang pas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman. Selasa (30/1) malam, petugas Satpol PP mendatangi kawasan itu. Sebagian pedagang langsung mengemas dagangan mereka, tapi sebagian lagi memilih tidak beranjak dari lapak mereka. Kasatpol PP Kelurahan Bendungan Hilir Delki Siregar mengatakan malam itu ia ditugasi menertibkan kawasan tersebut. Penertiban itu bermula dari laporan warga yang masuk melalui aplikasi Qlue. Ia juga memperlihatkan foto utama harian Media Indonesia terbitan Selasa (30/1) yang memuat gambar PKL berjualan di atas trotoar Sudirman. “Kita selama ini fokus ke Tanah Abang. Baru tadi ada keluhan dari warga, kemudian ada instruksi dari pimpinan untuk menertibkan PKL di sini,” ujar Delki. (J-1)

Ilham mengaku tak takut dirazia petugas Satpol PP meski ia tahu larangan berdagang di trotoar. Bahkan, selama dua bulan berjualan, ia belum pernah didatangi petugas Satpol PP.

KULIT ASLI Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet ,Bag,Shoes,Etc Harco Elektronik Mangga Dua,Ruko Blok.B No.2 Jakarta Tlp:0216128888/www.dhenigleather.com

RUMAH DIJUAL Dijual rmh CLuster ditengah kota 2Lt 2KT 1 Km 10 unit mulai 385jt nego msk gang 15m dr jln raya, modern, Excel, bs dibantu KPR 089648966856, 081210327329, 081291595938, 081311437137. Dijual Town House Onasis I br buka 3Lt ada carport 15 unit harga mulai 600Jtan, modern exclusive, Johar Baru-Jakpus, bs dibnt KPR 081511233981, 082213151312, 081291814420, 081282880815. Dijual Rmh Cluster dkt Taman Mini 2Lt,3Kt,2Km 4 unit mulai 750Jtan ada carport, modern exc, bs dibantu KPR 081291814420, 082213151312, 081511233981, 081282880815.

MI/ROMMY PUJIANTO

PKL KUASAI TROTOAR SUDIRMAN: Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar Jalan Sudirman, kawasan

Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Selasa (30/1). Puluhan PKL sejak beberapa bulan terakhir berjualan di jalur hijau sepanjang trotoar jalan protokol Ibu Kota itu. Ironisnya petugas dan pihak terkait membiarkan aktivitas PKL di kawasan terlarang tersebut.

Kemewahan itu cuma buat PKL Tanah Abang KEPALA Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko menyebut pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, sebagai pedagang liar. Dia berjanji menertibkan mereka. “Selain PKL yang ditata di Tanah Abang, PKL dilarang berjualan di trotoar maupun jalan raya,” tegas Yani, kemarin. Saat ditanya soal adanya diskriminasi perlakuan terhadap PKL di dua tempat berbeda itu, Yani menegaskan gubernur punya kewenangan diskresi untuk membolehkan PKL Tanah Abang berjualan hingga jalan raya. “Selain yang di Tanah Abang itu, tempat lain enggak boleh. Perda No

8/2007 tentang Ketertiban Umum sudah mengatur, tidak boleh. Tetap kami akan tertibkan,” tegasnya. Ia menjelaskan permasalahan PKL di Tanah Abang tidak bisa disamakan dengan di kawasan Bendungan Hilir, Jalan Jenderal Sudirman. Dibolehkannya PKL di Tanah Abang berdagang di jalan raya, ucapnya, ialah bagian dari rencana penataan jangka menengah serta jangka panjang kawasan tersebut. “Jadi, PKL di Sudirman jangan iri dengan yang di Tanah Abang. Di Tanah Abang itu sedang dilakukan penataan, itu sifatnya jangka pendek, tidak selamanya di situ,” kata Yani. Dia berjanji segera menindak para PKL tersebut sebab PKL di trotoar jalan

protokol itu bukan termasuk PKL yang dibina Pemprov DKI. “Sepanjang belum ada instansi yang membina PKL itu, saya anggap masih liar,” tambah Yani. Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Jakarta, Nirwono Yoga, menilai adanya inkonsistensi Pemprov DKI dalam penegakan Perda tentang Ketertiban Umum tersebut. Itu sekaligus membuktikan adanya preseden buruk akibat Pemprov DKI mengakomodasi PKL di jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat. “Gubernur wajib mematuhi aturan perda tersebut. Tidak ada pengecualian atau diskresi, termasuk yang di Tanah Abang harus ditertibkan juga,” tegas Nirwono. (Nic/J-1)

REGIONAL

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

NasDem Terus Melaju Kesiapan menjadi kunci sukses NasDem dalam verifikasi faktual. Pemeriksaan KPU disambut antusias pengurus dan kader partai. KRISTIADI

kristiadi@mediaindonesia.com

K ANTARA/YUSRAN UCCANG

DUGAAN IJAZAH PALSU: Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Pemerhati Pendidikan Kota Makassar berunjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Sulsel, kemarin. Mereka mendesak Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk menindaklanjuti dugaan penerbitan ijazah palsu milik salah seorang calon bupati Mimika, Papua.

Nasib Ichsan Yasin Limpo belum Jelas SALING lempar terjadi pada pengusutan dugaan ijazah palsu Ichsan Yasin Limpo, bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan. Ketua Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan Laode Arumahi mengaku ijazah yang diduga palsu masih diverifikasi dinas pendidikan. “Terlapor sudah datang untuk memberikan klarifikasi. Kami sudah meneruskan pemeriksaan ijazah yang diduga palsu itu ke Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan,” ujar Arumahi, di Makassar, kemarin. Saat dimintai konfirmasi,

Kepala Seksi Kurikulum SMA Dinas Pendidikan Sulsel Usman mengaku belum menerima bekas ijazah milik Ichsan. “Memang kami sempat didatangi petugas Bawaslu. Mereka hanya menanyakan soal jalur distribusi ijazah.” Soal verifikasi itu, ia menunjuk Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan sudah melakukannya. Sementara itu, juru bicara KPU Sulawesi Selatan Asrar Marlang menyatakan terbukti atau tidaknya dugaan ijazah palsu, pihaknya tetap akan

menetapkan pasangan calon pada 12 Februari. “Verifikasi berkas bakal calon sudah kami lakukan dan berakhir pada 27 Januari lalu. Penelitian ijazah hanya dilakukan pada ijazah tingkat SMA ke atas karena syarat pendidikan calon minimal lulusan SMA.” Ichsan merupakan adik kandung Gubernur Sulawesi Selatan saat ini, Syahrul Yasin Limpo. Ia memilih berpasangan dengan Andi Musakkar dan maju lewat jalur independen. Ichsan menggunakan ijazah SMA St Domininggus, Makas-

sar, untuk mendaftar ke KPU. Seorang warga melapor bahwa ijazah yang dikeluarkan pada 1981 itu palsu. “Secepatnya, kami akan menyampaikan rekomendasi ke KPU atas hasil investigasi yang sudah dilakukan. Jika ada pelanggaran administratif, itu menjadi kewenangan KPU Sulsel untuk menetapkan sanksi,” tutur anggota Bawaslu Sulsel Azry Yusuf. Di pilkada Sulsel, masalah tidak hanya milik Ichsan. Pasangan Agus Arifin Nu’mangTandri Bali Lamo yang diusung

koalisi Gerindra, PPP, dan PBB mendapat masalah. “Seluruh kader PPP sudah diinstruksikan tidak berkampanye untuk Agus-Tandri. Kami sepakat mendukung dan berkampanye untuk Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar,” ungkap Ketua DPW PPP Sulsel Muhammad Aras. Selain dua pasangan itu, pilkada Sulawesi Selatan juga diikuti dua pasangan lainnya, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar dan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. (LN/Ant/N-2)

Helmi Hasan Tinggalkan Bengkulu di Masa Kampanye

ANTARA/SISWOWIDODO

VERIFIKASI PARPOL: Petugas KPU Magetan melakukan verifikasi faktual partai politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Magetan, Jawa Timur, kemarin. KPU Magetan selama tiga hari sejak Selasa (30/1) hingga Kamis (1/2) melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik.

6 Nama Diajukan Jadi Plt di Bangka Belitung DUA kepala daerah di Bangka Belitung dan dua wakilnya kembali maju dalam Pilkada 2018. Gubernur Erzaldi Rosman Djohan mengaku sudah mengajukan enam nama untuk menjadi pelaksana tugas di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung. “Untuk satu daerah, saya mengajukan tiga nama sehingga ada enam nama yang saya ajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Mereka merupakan pejabat eselon II,” ungkap Erzaldi, kemarin. Keputusan siapa yang akan dipilih menjadi pelaksana tugas ada di tangan Menteri Dalam Negeri. Nama yang diajukan sudah sesuai dengan kriteria, yakni bisa berlaku netral dalam pilkada dan

mampu bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah. “Saya sudah tegaskan para pelaksana tugas harus netral. Mereka tidak boleh berpihak, terutama kepada petahana,” tegas Erzaldi. Guna menjaga netralitas pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan Banyumas, Jawa Tengah, meminta seluruh pemimpin organisasi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan kepada PNS. “Pengawasan harus dilakukan secara ketat untuk menjamin netralitas PNS di tahun politik karena ada pemilihan bupati dan gubernur,” kata Kepala BKKD Banyumas Achmad Supartono. BKKD, lanjutnya, telah

melakulan sosialisasi mengenai netralitas PNS di tahun politik. PNS harus betul-betul netral dalam pilkada. Supartono mengatakan jika ditemukan ada PNS yang tidak netral, atasan wajib menegur anak buah mereka. Hal itu perlu dilakukan karena BKKD tidak membentuk tim khusus untuk melakulan pengawasan. Pengawasan melekat ada pada kepala OPD masing-masing. Supartono menyatakan terkait dengan netralitas PNS, telah ada panduan surat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, yang menjadi rambu-rambu yang harus ditaati PNS. Di antaranya ialah larangan berfoto dengan calon kepala daerah. (RF/LD/N-2)

HELMI Hasan memilih tidak akan berkampanye. Selama empat bulan, petahana Wali Kota Bengkulu itu akan melakukan perjalanan dakwah di luar Provinsi Bengkulu. “Saya akan berdakwah dari masjid ke masjid. Setelah empat bulan, saya akan kembali ke Bengkulu pada Juni, beberapa minggu sebelum hari pemilihan,” ungkap Helmi, kemarin. Selain tidak berkampanye, dia tidak akan menghadiri debat kandidat yang dirancang Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. “Soal visi dan misi saya, tentu masyarakat sudah tahu. Di periode pertama, saya sudah membangun jalan, rumah sakit, lokasi wisata, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, honorer, dan ASN.” Meski dirinya tidak berkampanye, Helmi menyatakan pasangannya, bakal calon wali kota Dedy Wahyudi, tetap akan berkampanye. “Kekuasaan itu bukan untuk diperebutkan, melainkan merupakan pemberian dari Allah. Semoga Allah memberikan pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyatnya,” ujar adik Ketua MPR RI Zulkifli Hasan itu. Ketua KPU Kota Bengkulu Darlinsyah tetap berharap semua pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota mengikuti tahapan yang telah dipersiapkan. Bukan untuk kepentingan peserta pilkada, melainkan juga menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. “Memang tidak mengikuti tahapan tidak membatalkan pencalonan, tapi ini lebih pada etika politik saja,” pungkasnya. Pilkada Kota Bengkulu akan diikuti tiga pasangan yang di-

“Memang tidak mengikuti tahapan tidak membatalkan pencalonan, tapi ini lebih pada etika politik saja.” Darlinsyah

ETIKA sejumlah partai terseok dalam proses verifikasi faktual di daerah, Partai NasDem justru mampu melenggang. Para pengurus NasDem mengaku sudah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari. “Sebelum dilakukan, kami sudah yakin verifikasi Partai NasDem di tingkat kabupaten dan kota akan berlangsung sukses. Kami selalu memantau setiap perkembangan dan dinamina di semua daerah,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Sulawesi Tengah, Muslimun, di Palu, kemarin. Muslimun mengaku sudah menerima laporan dari sembilan DPD NasDem atas kegiatan verifikasi faktual KPU. Hasilnya tidak ada kendala dan NasDem dinyatakan lolos. Dari tiga unsur yang diperiksa KPU, yakni kepengurusan, keterwakilan 30% perempuan, dan administrasi perkantoran, ketiganya sudah terpenuhi. “Selain memantau dan mendapat laporan dari daerah, kami juga mengirim semua koordinator daerah ke lapangan. Mereka mendampingi langsung proses verifikasi faktual itu,” lanjut Muslimun. Sembilan DPD NasDem sudah diverifikasi faktual, Selasa (30/2). Tiga kabupaten lain menjalani verifikasi kemarin dan satu kabupaten pada hari ini. Sukses verifikasi faktual juga dirasakan pengurus Partai NasDem di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Bersama 13 partai lain, Partai NasDem dinyatakan lolos. “Setelah mengikuti proses verifikasi faktual dan dinyatakan lolos, tugas kami masih banyak. Para kader terus bergerak menyosialisasikan pasangan Ridwan KamilUu Ruzhanul Ulum kepada masyarakat sebagai calon gubernur-wakil gubernur,” kata Ketua Partai NasDem Kota Tasikmalaya, Abdul Haris.

Pengawasan ketat Hari kedua verifikasi faktual dilakukan KPU Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kemarin. Tiga partai politik didatangi tim KPU, yakni NasDem, PPP, dan Hanura. “Ketiga partai yang diverifikasi hari ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Legislatif 2019. Setelah dua hari, proses verifikasi telah meloloskan tujuh partai politik,” kata Ketua KPU Kota Banjarmasin, Bambang Budianto. Verifikasi dilakukan secara ketat. KPU mengharuskan ketua, sekretaris, dan bendahara hadir di kantor cabang partai. Pengurus partai juga harus menghadirkan 33 anggota, dengan bukti KTP-E dan kartu tanda anggota partai. Sementara itu, KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur, selama dua hari sudah memverifikasi 11 partai. Tiga partai lain akan diverifikasi hari ini. “KPU Jember berharap seluruh partai politik bisa memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang ada,” kata anggota KPU Jember, Muhammad Syaiin. Ia menambahkan, untuk melakukan verifikasi, seluruh komisioner dan staf KPU telah dibagi menjadi beberapa tim. Dalam tiga hari, verifikasi faktual diharapkan bisa tuntas. “Kami akan mengumumkan parpol mana saja yang belum memenuhi syarat dalam verifikasi faktual pada 2 Februari 2018. Setelah itu, masih ada waktu bagi partai politik untuk melakukan perbaikan,” lanjutnya. Gerak cepat dilakukan KPU Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Meski waktu yang disediakan tiga hari, KPU Karimun mampu menyelesaikannya dalam dua hari. Ke-12 partai itu seluruhnya partai lama. “Kami sudah tuntas melakukan pemeriksaan terhadap 12 partai politik. Hasilnya akan kami (rapat) plenokan pada 2 Februari,” kata Ketua Tim Verifikasi KPU Karimun, Syamsir. (DY/ HK/Ant/N-2)

Ketua KPU Kota Bengkulu usung partai dan dua pasangan independen. Pada periode jabatan pertamanya, Helmi sempat tersandung oleh masalah. Pada 2015, ia menjadi tersangka kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial 2012 dan 2013 senilai Rp11,4 miliar. Setelah sempat menjadi buron, akhirnya ia dinyatakan bebas setelah memenangi praperadilan. Dari Padang, Sumatra Barat, dilaporkan, jumlah baliho dan spanduk bakal calon wali kota-wakil wali kota semakin bertambah banyak. Wajah petahana Mahyeldi AnsharullahHendri Septa dan EmzalmiDesri Ayunda menghiasi jalanjalan protokol kota. Banyaknya alat peraga kampanye sebelum masa kampanye, menurut pengamat politik Arifki Chaniago, merupakan bentuk kecemasan bakal pasangan calon menghadapi pilkada. “Mereka merasa akan kekurangan waktu untuk berkampanye. Aksi mereka jelas merupakan kesalahan.” Meski tidak bisa ditindak secara kelembagaan karena belum ditetapkan sebagai calon, Arifki menilai tindakan mereka telah melanggar etika publik. (YH/MY/Ant/N-2)

ANTARA/DARWIN FATIR

LOLOS VERIFIKASI: Ketua KPU Sulawesi Selatan Iqbal Latief

(kiri) menyerahkan dokumen hasil verifikasi faktual kepada Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulsel, Azizah Irma Wahyudiyati di Kantor KPU Sulsel, Makassar, kemarin. KPU setempat telah memverifikasi 12 Partai Politik dan semua dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2019.

REGIONAL

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Pegawai Terancam tidak Terima Gaji

ANTARA/NOVRIAN ARBI

CALON JEMAAH DATANGI PT SBL: Sejumlah calon jemaah haji plus dan umrah dihadang polisi saat mendatangi kantor PT Solusi Balad Lumampah (SBL) di

Bandung, Jawa Barat, kemarin. Sedikitnya 12 ribu calon jemaah umroh dan haji plus yang telah membayar Rp18 juta hingga Rp23 juta menjadi korban penipuan dan penggelapan PT SBL. Mereka diperkirakan gagal diberangkatkan ke Tanah Suci.

12 Ribu Calon Jemaah Jadi Korban Penipuan Setelah menyita sejumlah tanah dan kendaraan PT SBL, Polda Jabar masih menelusuri aset lain yang diduga dibeli menggunakan setoran uang calon jemaah umrah dan haji. BAYU ANGGORO

anggoro@mediaindonesia.com

OLDA Jawa Barat memperkirakan sekitar 12 ribu calon jemaah umrah yang belum diberangkatkan PT Solusi Balad Lumampah (SBL). Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Samudi di Bandung, kemarin, memaparkan berdasarkan pendalaman kepolisian, PT SBL tidak sanggup memberangkatkan umrah meski jemaah sudah melunasi seluruh biaya. Dia memaparkan, dari sekitar 30 ribu jemaah yang sudah membayar, sebanyak 17.383 orang yang sudah

diberangkatkan. Sisanya, sebanyak 12.845 calon jemaah umrah belum diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari total jemaah yang belum diberangkatkan, PT SBL diperkirakan telah menerima uang sebanyak Rp300 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. “Jemaah umrah sudah menyetor Rp18 juta-Rp23 juta,” kata Sambudi. Ia menambahkan, kepolisian sudah menetapkan dua tersangka dalam dugaan kasus penggelapan dan pencucian uang biaya umrah dan haji itu, termasuk pemilik PT SBL yang berinisial AJW. Samudi menambahkan,

kepolisian juga masih menelusuri aset milik PT SBL. “Kami masih mencari aset yang berasal dari pembelian yang menggunakan uang jemaah,” ujar dia. Saat ini, petugas telah menyita beberapa aset PT SBL, seperti tiga rumah di Antapani, tanah di Cigadung, dan satu gedung di Dewi Sartika, Kota Bandung. Selain rumah, polisi juga menyita satu mobil MercedesBenz, Range Rover Evoque, Nissan Navara, Toyota Alphard, Mitsubitshi Pajero, truk towing, Honda Mobilio, Honda Jazz, dan Toyota Hiace. Juga disita empat kendaraan bermotor roda dua. “Barang-barang itu sudah

kita sita, tinggal menunggu penetapan dari pengadilan,” kata dia. Sementara itu, ratusan calon jemaah haji dan umrah mendatangi kantor pusat PT SBL di Bandung. Mereka ingin meminta keterangan dari pengelola biro tersebut karena tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau yang biasa disapa Aher mengimbau kepolisian untuk mengusut tuntas PT SBL. “Sebelumnya ada First Travel sekarang SBL pula. Kita minta Polda Jabar untuk terus mengusut hingga tuntas kasus ini sampai selesai,” kata Aher. Aher juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap tarif perjalanan haji dan umrah yang di luar batas kewajaran karena dikhawatirkan merupakan penipuan. Selain tarif murah, kata Aher, pelaku penipuan juga

PEGAWAI di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, terancam tidak bisa menerima gaji pada Februari seiring penahanan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Erwin Syafruddin Haija. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto pun berupaya mencari solusi atas hal itu. “Saya coba menganalisis dan mencari jalan keluar, tapi kelihatannya untuk Februari ini pegawai yang gajinya di-cover APBD belum bisa gajian,” kata dia di Makassar, kemarin. Danny mengaku pihaknya sudah berkirim surat Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kondisi lowongnya posisi kepala BPKAD tersebut. “Kami menunggu arahan ini. Yang pasti sudah berkonsultasi ke Kemendagri,” akunya. Danny pun mengeluh lantaran Pemkot Makassar ternyata masih dalam proses penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dan itu tanggung jawab Erwin Haija.

DPA merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Danny mengaku belum memikirkan siapa calon pengisi posisi kepala BPKAD. Hal itu karena sejak Agustus 2017, Danny sudah tak lagi berhak mengangkat pelaksana tugas karena ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Erwin Syafruddin Haija ditahan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan makan minum di lingkup Pemkot Makassar. Penetapan itu setelah penyidik Polda Sulsel menemukan uang Rp300 juta yang diduga hasil suap dari rekanan serta keterangan dari para saksi. “Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sudah kami terima dari Polda,” ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Salahuddin. (LN/Ant/N-1)

kerap menggunakan modus investasi dengan bunga tinggi demi menarik calon korban. “Mungkin uang jemaahnya diputar. Yang daftar duluan kebagian duluan, tapi yang belakang ya kehabisan,” katanya. Menurut dia, sangat mudah untuk mengetahui nilai ideal biaya perjalanan haji dan umrah. “Tinggal menghitung tarif tiket pesawat, biaya hotel, serta uang makan. Jadi harus dipertanyakan jika ada umrah murah. Dikhawatirkan hanya akal-akalan,” ujar Aher.

Sudah ditutup Kepala Bidang Jasa Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Agus Jamaludin memastikan PT SBL cabang Tasikmalaya sudah ditutup karena tidak berizin. “Meskipun cabang atau apa pun, tetap ada izin daerah yang harus ditempuh,” kata dia. Ia menuturkan, PT SBL berdiri di Kota Tasikmalaya dengan status kantor cabang untuk menjalankan usaha jasa travel umrah. Namun, keberadaan perusahaan tersebut, kata dia, tidak memiliki izin tanda daftar perusahaan (TDP). (Ant/N-1)

ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN

PEMELIHARAAN JEMBATAN GANTUNG: Warga melintas

di jembatan gantung yang sudah mulai lapuk di Babakan Cimarga, Lebak, Banten, kemarin. Pemkab setempat kesulitan melakukan pemeliharaan jembatan gantung di Lebak yang jumlahnya lebih dari 1.200 unit akibat keterbatasan anggaran.

Jatim dan Banyuwangi Raih Nilai A PENERTIBAN BANGUNAN LIAR:

Petugas Satpol PP Pemkot Medan membongkar bangunan liar yang berdiri di atas trotoar di Jalan Gaharu Medan, Sumut, kemarin. Pembongkaran tersebut untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai jalur pedestrian.

ANTARA/SEPTIANDA PERDANA

Aktivitas Warga Terpantau hingga Teras Rumah

EBELUM 2017, Desa Lamahu di Kecamatan Bulongo Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dikenal sebagai daerah rawan tindak kejahatan, dari persoalan keamanan, pencurian, hingga perkelahian. Kegelapan juga masih menyelimuti desa itu pada malam hari. Kini, desa yang dihuni 326 keluarga itu sudah berubah. Beragam kerawanan bisa diminimalkan setelah

aktivitas warga terpantau oleh 32 CCTV yang terpasang di sejumlah titik, termasuk ketika ada orang dari luar daerah yang hendak memasuki desa. “Kedatangan Bapak ke Desa Lamahu sudah terpantau melalui layar kaca Lamahu Command Center,” kata Kepala Desa Lamahu, Hasan Hasiru, kemarin. Sejak 16 April 2017, desa tersebut ditetapkan sebagai desa digital. Seperti tertulis di spanduk berukuran 1x4

meter di pintu masuk desa; ‘Anda memasuki desa digital di Kabupaten Bone Bolango’. Di daerah seluas sekitar 90 hektare itu terdapat 32 tiang besi yang menjadi tonggak CCTV, lampu merkuri, jaringan internet nirkabel (wifi), dan tombol darurat. Digitalisasi di daerah itu, lanjut Hasan, berjalan dengan menggunakan dana desa. Dari Rp790 juta dana desa yang diterima, sekitar Rp345 juta digunakan untuk

melengkapi peranti keras menuju desa digital. Menurut dia, pemantauan oleh kamera dan CCTV telah memantau kegiatan warga hingga areal halaman dan teras rumah. “Beberapa warga meminta supaya kamera dan CCTV bisa memantau sampai ke dalam rumah, tapi saya tidak izinkan karena sudah menyangkut privasi. Lamahu Command Center terbatas sampai di teras rumah saja,” jelasnya. Kehadiran teknologi telah memudahkan warga, seperti dalam urusan surat-menyurat warga dengan pihak kantor desa kini cukup menggunakan telepon seluler (ponsel)

berbasis Android. Bila ada warga sakit, cukup menekan tombol darurat untuk memberi tahu ke petugas di Command Center. Setelah itu, petugas akan meneruskan informasi itu ke layanan kesehatan terdekat. Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengatakan digitalisasi yang berjalan menjadikan Desa Lamahu sebagai desa percontohan di tingkat provinsi. “Pemerintah mengapresiasi mayarakat yang berperan dalam merealisasikan program desa digital. Kalau hanya dengan dana desa, tidak akan mencukupi,” kata dia. (Voucke Lontaan/N-1)

MASIH lebih dari separuh (54,05%) daerah di 11 provinsi yang mendapat penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di bawah B. M e n t e r i P e n d ay a g u n a a n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengungkapkan hasil evaluasi SAKIP di wilayah II itu saat di Nusa Dua, Bali, kemarin. Wilayah II meliputi 11 pemerintah provinsi dan 148 pemerintah kabupaten dan kota yang tersebar di Bali, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta. Di wilayah itu, jelas Asman, ada dua daerah yang meraih predikat A, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Raihan kedua daerah itu mengungguli evaluasi SAKIP Pemprov DKI Jakarta yang meraih nilai C. Dia menjelaskan terdapat 17 provinsi dan kabupaten/kota yang memperoleh predikat BB, 59 provinsi dan kabupaten/kota dengan predikat B, dan 81 kabupaten/kota yang masuk kategori C dan CC. “Untuk 81 daerah yang masuk dalam kategori C dan CC, saya sarankan segera melakukan studi, tiru ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik dalam menerapkan SAKIP yang

berkualitas,” ujar Asman. Menurut dia, pemberlakuan SAKIP telah berhasil mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah dan juga menyusun tujuan dan sasaran yang jelas serta berorientasi pada hasil.

Raihan kedua daerah itu mengungguli evaluasi SAKIP Pemprov DKI. “Efisiensi dalam birokrasi hanya dapat terjadi apabila akuntabilitas diwujudkan birokrasi. Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil hanya akan tercapai apabila birokrasi dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan baik atau yang lebih kita kenal dengan sebutan SAKIP,” imbuh dia. Dalam keterangan tertulis, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengapresiasi penilaian positif terhadap kinerja akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Anas menambahkan, kini paradigma penyelenggaraan pemerintahan harus digeser. “Dari prinsip good governance dan pelaporan administratif semata menjadi pemerintahan yang berdampak ke publik,” ujarnya. (OL/Ant/N-1)

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

INTERNASIONAL

Batas RI dan Timor Leste Rampung Tahun Ini Kedua negara juga akan memulai perundingan maritim dengan Timor Leste. Ada dua batas perairan yang akan dirundingkan, yaitu sebelah utara dan selatan. ANASTASIA ARVIRIANTY

arvirianty@mediaindonesia.com

AFP PHOTO

50 TAHUN PERANG VIETNAM: Para pemuda Vietnam melakukan tarian revolusioner saat upacara memperingati 50 tahun Serangan Tet di Kota

Ho Chi Minh, kemarin. Vietnam memperingati 50 tahun berkuasanya komunis dengan menggelar tarian patriotik untuk mengingatkan kembali kejayaan dalam perang Vietnam.

Amerika-Korut Saling Kecam Seputar HAM PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggunakan panggung terbesarnya, kemarin, untuk memperingatkan adanya ancaman nuklir dari Korea Utara (Korut) ketika ketakutan tumbuh kembali di Washington bahwa konflik mungkin akan menajam. Dalam pidato kenegaraannya di hadapan Kongres, Trump menggambarkan Moskow dan Beijing sebagai tantangan bagi ‘kepentingan kita, ekonomi kita, dan nilai-nilai kita’. Namun, Trump melontarkan nada paling keras kepada Iran dan Korea Utara. “Rezim sembrono Korea Utara yang mengejar ambisi rudal nuklir bisa segera mengancam tanah air kita,” tegas Trump menyiratkan dia memiliki pandangan sempit untuk menanggapi

ambisi Pyongyang. Trump juga mengkritik masalah hak asasi manusia (HAM) Korut. Catatan HAM Korut banyak dikritik AS dan PBB. ‘Negeri Juche’ itu diperkirakan memiliki hingga 120 ribu tahanan politik dalam sistem kamp kerja paksa mereka. Washington menerbitkan sebuah laporan HAM tahunan yang secara konsisten menempatkan Korut di antara pelanggar HAM terburuk di dunia. Dokumen milik Pyongyang berfokus secara eksklusif pada AS. Sementara itu, dalam sebuah pernyataan terbaru, Korut mengecam pemerintahan Presiden Trump sebagai ‘pelanggar HAM terbesar dunia’. Hal itu dilansir media Korut, kemarin. Kantor berita resmi Korut, KCNA, merilis la-

poran tahunan berbahasa Inggris mengenai pelanggaran HAM AS saat Trump memulai pidato kenegaraan yang dijadikan alat oleh miliarder itu untuk mengutuk Pyongyang. “AS, ‘penjaga demokrasi’ dan ‘pejuang hak asasi manusia’, sedang membisingkan masalah hak asasi manusia, tetapi tidak pernah bisa menyamarkan identitas asli mereka sebagai pelanggar HAM yang kejam,” ungkap KCNA. “Diskriminasi dan misantropi rasial ialah penyakit serius yang melekat pada sistem sosial AS. Masalah-masalah itu semakin parah sejak Trump menjabat,” imbuh laporan KCNA tersebut, merujuk pada demonstrasi berujung kekerasan di Charlottesville tahun lalu. (AFP/ Hym/I-2)

AS Nomor Dua Pemegang Rahasia Finansial AMERIKA Serikat (AS) menempati posisi kedua terbesar sebagai negara pemegang rahasia finansial yang memungkinkan terjadinya pencucian uang, korupsi, dan penghindaran pajak. Hal itu terungkap dalam indeks kerahasiaan finansial yang diterbitkan pada Selasa (30/1). Sebagai bagian dari industri jasa keuangan yang tumbuh, AS naik dari posisi keenam pada 2013 ke posisi ketiga pada 2015, yang membuat posisi kedua saat ini mengkhawatirkan. Sementara itu, ‘ibu kota kerahasiaan bank global’, Swiss, tetap berada di puncak indeks yang dilansir Jaringan Keadilan Pajak, organisasi aktivis yang mempromosikan transparansi. Indeks itu dirilis dua tahun sekali. Namun, pertumbuhan layanan keuangan yang ditawarkan AS memberi celah lebih banyak untuk kekayaan yang fantastis agar bisa disembunyikan dan dirahasiakan. “Menyembunyikan pemilik kekayaan, mempromosikan penjarahan lingkungan, korupsi, terorisme, dan pelanggaran hak asasi manusia, sambil menyangkal dana pemerintah untuk membayar pembangunan dan pengeluaran sosial,” kata para aktivis. Sejak krisis keuangan 2008, kampanye menembus kerahasiaan perbankan dan keuangan, khususnya dengan mewajibkan perusahaan mengidentifikasi pemilik, menjadi perhatian. Di bawah tekanan berat dari Washington, bank-bank Swiss telah membayar denda ratusan juta dolar dan mengidentifikasi ribuan rekening milik warga AS yang berusaha menghindari pembayaran pajak.

NDONESIA dan Timor Leste sepakat mempercepat penyelesaian negosiasi dua batas darat yang belum selesai dan tertunda karena Timor Leste harus melakukan pemilihan umum. Pembahasan dua batas darat itu ditargetkan selesai tahun ini. Dua segmen batas darat Indonesia dan Timor Leste tersebut terletak di wilayah Noel Besi Citrana di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bijael Sunan Oben yang berada di Kabupaten Ambeno, Timor Leste. “Kami membahas isu perbatasan dan kami sepakat lebih mengintensifkan komunikasi dan negosiasi untuk dua unresolved segment di Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben. Untuk itu, joint border committee dapat segera melakukan pertemuan kembali dalam waktu dekat,” ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi seusai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste Aurelio Gutteres, di Jakarta, kemarin. “Sekarang kami ingin perundingan itu segera dilakukan kembali. Batas darat hanya tinggal sedikit, tinggal dua segmen. Kami harap tahun ini perundingan bisa diselesaikan,” lanjutnya. Di samping itu, kata Retno, Indonesia akan memulai perundingan maritim dengan Timor Leste. Ada dua batas perairan yang akan dirundingkan, yaitu sebelah utara dan selatan. Untuk wilayah sebelah selatan, perundingan akan dilakukan jika Timor Leste sudah menyelesaikan batas maritim dengan Australia. “Saya sudah meminta Direktur Perjanjian Internasional untuk Wilayah segera memulai perundingan maritim,” tambah Retno. Selain kesepakatan penyelesaian perbatasan, isu lain yang menjadi pembicaraan Menlu RI dan Timor Leste ialah pengembangan kerja sama infrastruktur, peningkatan kapasitas kemampuan, konektivitas, pembangunan wilayah perbatasan, serta kerja sama teknik dan pendidikan.

Kerja sama ekonomi

Akan tetapi, Jaringan Keadilan Perpajakan mengungkapkan AS belum menyalurkan kebaikan tersebut ke yurisdiksi lain, dengan beberapa negara bagian menjual layanan keuangan yang diselimuti kerahasiaan. “Walau AS memulai cara-cara ampuh untuk mempertahankan diri dari tax havens luar negeri, AS tidak serius menangani peran mereka

sendiri dalam menarik arus keuangan terlarang dan mendukung penghindaran pajak,” kata jaringan tersebut. Indeks tersebut menempatkan 112 yurisdiksi di seluruh dunia, dengan Kepulauan Cayman, Hong Kong, Singapura, Luksemburg, Jerman, Taiwan, Uni Emirat Arab, dan Guernsey berada di posisi 10 besar. (AFP/Ire/I-2)

Untuk mempererat hubungan ekonomi kedua negara, Indonesia dan Timor Leste akan membangun Jembatan Motaain, jalur penghubung kedua negara. Pembangunan jembatan ini direncanakan dimulai pada Maret mendatang dan akan selesai dalam delapan bulan. Lebih lanjut, Retno mengungkapkan, pembangunan jembatan tersebut hanya tinggal menunggu tanda

tangan pemerintah Timor Leste. Menlu Gutteres berjanji membahas penandatangan Jembatan Motaain pada rapat kabinet pekan depan. “Saya meminta dokumen kerja sama pembangunan untuk ditandatangani pada pekan kedua Februari sehingga pada Maret pengerjaan sudah bisa dimulai,” tutur Retno. Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut sangat penting bagi kelangsungan kehidupan ekonomi kedua negara. Sebabnya, jembatan ini dapat meningkatkan arus orang dan barang dan akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan kedua negara.

MI/SUSANTO

“Sekarang kami ingin perundingan itu segera dilakukan kembali. Batas darat hanya tinggal sedikit, tinggal dua segmen. Kami harap tahun ini perundingan bisa diselesaikan.” Retno LP Marsudi Menlu RI

Untuk isu konektivitas, jalur darat akan ditingkatkan dengan rencana PT DAMRI yang akan membuka jalur darat dari Kupang ke Dili. Sementara itu, konektivitas udara juga akan diperkuat dengan kerja sama penerbangan dari Kupang, NTT, ke Dili oleh maskapai Air Timor dan Transnusa. Dalam menanggapi kerja sama itu, Gutteres sangat menyambut baik dan mengatakan kesepakatan pada pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti. “Saya berharap kunjungan ini dapat meningkatkan hubungan Indonesia dan Timor Leste dalam berbagai bidang,” tandasnya. Sejak dibukanya hubungan diplomatik pada 2 Juli 2002, hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste telah berkembang pesat dan semakin erat dengan visi jauh ke depan. (Arv/I-1)

Cari Tebengan Jadi Tren Baru Kaum Muda Iran

EMAM melancong dengan cara menebeng kendaraan pelintas sedang melanda kaum muda di Iran. Fenomena itu terinspirasi dan berkembang cepat melalui media sosial. Dengan maksud mengatasi segala kendala tradisional yang selama dirasa membelenggu dan sekaligus untuk memperluas cakrawala mereka, kaum muda di negeri itu kini gemar bepergian. Langkah berani para pelancong muda Iran, menumpang atau menebeng mobil di seluruh dunia, sudah menjadi sangat populer di Instagram dan Telegram. Aplikasi itu paling banyak digunakan di ‘Negeri para Mullah’. Saking tenarnya, sejumlah dari kaum muda di sana bahkan telah mengumpulkan lebih dari 200 ribu pengikut. Bila ditilik ke belakang, Iran telah lama memiliki pengelana dunia terutama mereka yang eksodus ke Amerika Serikat dan Eropa setelah revolusi pada 1979 silam. Kini giliran kelas menengah mengembangkan sayap. Mereka mencoba

mengatasi hambatan budaya dan kekhawatiran para orangtua dalam hal berkelana. Seperti Sara Louee, 31, selama ini mengisi liburan dengan melakukan perjalanan bersama dengan keluarga ke pantai utara Iran. Namun, dua tahun yang lalu, dia bertemu dengan sekelompok orang asing melalui situs Couchsurfing.com. Louee bergabung dengan mereka. Ketika kelompok itu sedang menebeng sebuah mobil ke kota kuno Yazd, perempuan itu ikut serta. Meski tidak dalam kondisi siap melancong, Louee berkukuh ikut bepergian. “Saya sama sekali tidak memiliki peralatan, tidak memakai sepatu girly tipis, dan hanya membawa ransel pinjaman dari seorang teman,” kenangnya. Pengalaman itu membuat alam pikirannya terbang ke berbagai belahan dunia. Dia pun mulai menabung untuk memenuhi hasrat pelesirnya keliling Eropa meskipun harus beradu mulut dengan orangtuanya yang konservatif. “Keluarga saya tidak menerima dengan mudah keinginan itu, tapi secara bertahap

saya bisa membuktikan kepada mereka setelah berhasil melakukan pelesir singkat. Akhirnya saya bisa mendapatkan kepercayaan mereka,” kata Louee yang sekarang secara teratur menceritakan berbagai momen perjalanannya. Kaum muda lain Iran, terutama perempuan, mengaku selama ini telah dicekoki bahwa bepergian sendiri sangat berbahaya. “Ketika saya mengatakan kepada orangorang bahwa saya tinggal di sebuah hostel di Eropa, orang-orang Iran akan terkejut dan mengatakan, maksud Anda ada orang asing di kamar Anda? Apakah mereka melakukan sesuatu kepada Anda?’” kata Mahzad Elyassi, bloger lain. Dia pertama kali mendengar tentang aksi menebeng di kalangan muda pada 2015. Sejak saat itu dia mulai mencobanya dan kini telah menempuh perjalanan ke 32 provinsi di Iran dan menyambangi 20 negara. “Kami telah membuktikan Iran benar-benar aman untuk perjalanan seperti itu. Ini sekarang sudah menjadi tren,” ungkapnya. (AFP/ Haufan Hasyim Salengke/I-4)

AFP / ATTA KENARE

HOBI MELANCONG: Pemuda Iran menuju terminal untuk melakukan

perjalanan di Teheran, kemarin. Pemuda Iran saat ini lagi tergila-gila menjadi traveller setelah terinspirasi dari media sosial untuk keliling dunia.

JAGAT

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

ANKARA, TURKI

O N T H I S DAY

1884: Edisi Perdana Kamus Oxford

Skenario Terburuk Disiapkan TURKI sedang menyusun rencana kontingensi untuk mengatasi pergerakan warga sipil Suriah ke arah utara negara tersebut yang melarikan diri dari serangan udara dan darat Ankara terhadap milisi Kurdi. Badan kemanusiaan di negara tersebut sedang mencari wilayah di sekitar Azaz dan juga Idlib jika sejumlah besar penduduk sipil menuju perbatasan untuk mencari keamanan dari pengeboman tersebut. “Kami siap untuk menyediakan tempat tinggal bagi jumlah maksimal 50 ribu warga sipil di Azaz dan Idlib,” kata Kerem Kinik, kepala Bulan Sabit Merah Turki. Turki menampung lebih dari tiga juta pengungsi selama hampir tujuh tahun konflik Suriah. Negeri itu juga membantu pengungsi di kamp-kamp di sisi lain perbatasan. Kepala agen darurat AFAD Mehmet Gulluoglu mengatakan, mereka sedang mengerjakan skenario terburuk. “Sulit untuk membuat prediksi yang tepat tentang banyaknya warga sipil akan datang karena ada operasi yang sedang berlangsung,” katanya di persimpangan perbatasan Oncupinar dekat Azaz. Turki sedang melancarkan kampanye yang dilakukan pada 20 Januari, dan menargetkan Unit Perlindungan Rakyat (YPG) yang didukung AS. Kelompok ini yang berbasis di daerah perbatasan Afrin dianggap sebagai medium teroris oleh Ankara. (AFP/ Arv/I-1)

CATALONIA, SPANYOL

Blok Separatis Mulai Terpecah PERSATUAN di blok separatis Catalonia mulai terpecah setelah juru bicara parlemen di kawasan itu menunda pemilihan penting untuk menunjuk kembali presiden yang sudah terguling, Carles Puigdemont. Roger Torrent, yang mendukung gerakan kemerdekaan Catalonia yang diusung Puigdemont tapi berasal dari partai yang berbeda, mengumumkan bahwa dia telah menunda sidang parlemen untuk memastikan hal itu bisa berlanjut dengan cara yang efektif setelah Mahkamah Konstitusi Spanyol menentangnya. Puigdemont yang menyerukan persatuan Catalonia berkeras bahwa dia merupakan satu-satunya orang yang bisa memimpin kawasan itu. “Tidak ada kandidat lain yang mungkin, tidak ada kombinasi lain yang mungkin terjadi,” ujarnya dalam sebuah video yang dirilis di media sosial. Madrid menyambut baik keputusan Torrent untuk menunda pemilihan di parlemen itu. Namun, langkah tersebut diprotes keras oleh kelompok Bersama untuk Catalonia yang pro-Puigdemont serta CUP, partai proseparatis yang radikal. “Kami ingin mengadakan sidang pleno hari ini. Kami akan berada di sini sepanjang sore. Kami akan berada di sini sepanjang diperlukan, ada orang-orang di jalanan, kita memiliki suara,” tegas Elsa Artadi, juru bicara Bersama untuk Catalonia. Juru bicara CUP, Carles Riera, pun menyerukan periode baru pembangkangan sipil. (AFP/Arv/I-2)

TEPAT 23 tahun setelah contoh halaman kamus milik Coleridge diterbitkan, kesemuanya itu telah menjadi kumpulan buku dengan judul A New English Dictionary on Historical Principles, yang diolah dari materi-materi masyarakat filologi. Kamus setebal 352 halaman itu dijual dengan harga 12,6 shilling. Total penjualan kamus mencapai 4.000. Kamus Inggris Oxford (OED) diterbitkan lembaga pers Universitas WIKIPEDIA Oxford (OUP) dan secara umum dianggap sebagai kamus bahasa Inggris paling komprehensif. Kebijakan yang dimiliki OED ialah berusaha mencatat kata yang paling banyak digunakan dan varian kata lain dalam keragaman bahasa Inggris di seluruh dunia, baik dalam bentuk lampau maupun bentuk saat ini.

1908: Carlos I Dibunuh

AFP/DON EMMERT

SOLIDARITAS UNTUK TAMIMI: Warga AS berunjuk rasa menuntut pembebasan Ahed Tamimi,16, seorang gadis Palestina yang ditahan militer Israel secara politis, di New York, kemarin. Ahed Tamimi ditangkap militer Isreal karena dituduh memukul dua tentara Israel saat unjuk rasa menentang kebijakan Donald Trump yang akan memindahkan kedubes AS di Yerusalem.

CANCUN, MEKSIKO

Tangkal Kejahatan Ribuan Pasukan Digelar L

EBIH dari 5.000 pasukan keamanan federal secara bertahap dikerahkan sepanjang pekan ini untuk meredam lonjakan tindak kejahatan dan kekerasan di area-area wisata populer seperti Los Cabos dan Cancun. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Meksiko, Alfonso Navarrete, pada Selasa (30/1) dalam menanggapi pengerahan pasukan dalam skala besar ke wilayah tersebut. Meski ada pengiriman pasukan, Navarrete memastikan divisi dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut tidak dilibatkan. “Pasukan nonmiliter akan bekerja dengan cepat untuk mengurangi tingkat kekerasan yang sedang meningkat di sana,” katanya. Menurutnya, tindak kejahatan dan kekerasan yang semakin meluas di wilayah itu disebabkan banyak faktor. Secara terpisah, Komisaris Keamanan Nasional, Renato Sales, mengungkapkan penempatan pasukan bersenjata di wilayah itu merupakan bagian dari operasi untuk mengekang kekerasan akibat peredaran obat-obatan terlarang

dan melindungi industri pariwisata negara itu. Menurut petugas, daftar teratas lokasi yang akan diperkuat polisi federal ialah Kota Tijuana di bagian barat laut atau tepat di sebelah selatan kota AS, San Diego. Selain itu, wilayah resor Los Cabos yang tersohor di ujung Semenanjung Baja California Sur, yakni dari Los Cabos sampai La Paz juga menjadi area penempatan pasukan keamanan. Berdasarkan laporan, wilayah Cancun, yaitu resor di pantai Karibia yang kerap dipakai sebagai tempat atraksi turis internasional, belakangan dihinggapi sejumlah aksi kejahatan dengan kekerasan. Hal itu sangat mengganggu ketenteraman warga dan turis terutama di area metro. Peningkatan pengawasan oleh petugas kepolisian juga digelar di Kota Colima dan Tecoman serta resor pantai Pasifik Manzanillo. Seluruh kota tersebut berada di negara bagian barat laut Colima yang baru-baru ini mengalami kekerasan akibat peredaran narkoba. “Anda akan merasakan kehadiran

pemerintah federal. Lebih dari 5.000 petugas akan ditempatkan di tahap awal. Ke depan tentu saja akan ditambah lebih banyak lagi tergantung pada kebutuhan,” kata Sales. Dia mengatakan kelima kota itu hanya sebagai awal dari operasi. Pada tahap berikutnya akan diperluas ke berbagai negara bagian. Sebagai informasi, pada 2017, rasio tingkat pembunuhan di negara itu melonjak hingga 114,74 per 100 ribu penduduk atau lebih dari 25.339 kasus. Rasio tersebut menjadi yang terburuk sejak dimulai pencatatan kasus kriminal pada 1997. Pihak berwenang menyalahkan kartel-kartel narkoba sebagai biang kerok karena aksi mereka saling merebut kendali pasar. Secara total, sejak pemerintah federal meluncurkan operasi antinarkoba secara besar-besaran pada 2006 lalu, lebih dari 200 ribu orang telah tewas. Meski begitu, pejabat Meksiko tidak memberikan rincian tentang jumlah pelaku kejahatan terorganisasi seperti kartel narkoba. (AFP/Xinhua/Ire/I-4)

BEIJING, TIONGKOK

Perdana Menteri Inggris Coba Rangkul Tiongkok PERDANA Menteri (PM) Inggris, Theresa May, memulai kunjungan ke Tiongkok, kemarin. Kunjungan itu dilakukan saat dia mencoba memperkuat hubungan dagang global Inggris sebelum negara itu keluar dari Uni Eropa (Brexit). May tiba di kota pusat industri Wuhan dan akan berada di negara itu sampai Jumat (2/2). Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut kedatangan PM Inggris itu sebagai kunjungan bersejarah. May berangkat ke Beijing pada Rabu untuk bertemu dengan PM Li Keqiang. “Kunjungan saya akan mengintensifkan era emas dalam hubungan InggrisTiongkok. Kedalaman hubungan kami

Theresa May

AFP/POOL/EDDIE MULHOLLAND

berarti kami dapat melakukan diskusi dengan jujur mengenai semua masalah,” kata May pada awal pekan ini.

Seperti diketahui, May menghadapi kritik di dalam negeri terkait strategi Brexit yang diembannya. House of Lords saat ini tengah meneliti sebuah undang-undang kunci tentang aturan keluar dari Uni Eropa. Hal itu dilakukan setelah sebuah laporan pemerintah bocor. Dalam laporan itu disebutkan hanya kerugian ekonomi yang bisa menjadi alasan meninggalkan blok tersebut. Sejauh ini, hubungan Inggris-Tiongkok telah tumbuh dalam sebuah ikatan penting. London merenungkan masa depan ekonomi negara itu setelah secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada Maret 2019 mendatang. (AFP/Hym/I-4)

RAJA Carlos I dari Portugal dan anak tertuanya, Luis Felipe, dibunuh kaum revolusioner ketika mereka sedang mengendarai kereta kuda yang terbuka di jalan-jalan Lisabon, ibu kota Portugal. Carlos naik ke singgasana Portugal pada 1889 setelah ayahnya, Raja Louis I, meninggal. Walaupun Raja Carlos memiliki kemampuan administrasi yang dapat diperhitungkan, situasi kerajaan yang diwarisinya WIKIPEDIA ditimpa stagnasi politik dan kesulitan finansial, terutama dengan berkurangnya koloni Portugal di Afrika. Resesi ekonomi yang parah menimbulkan revolusi pada 1906. Sayangnya, Carlos merespons dengan menunjuk Joao Franco, Ketua Partai Regeneratif, untuk mendirikan pemerintahan diktator. Kritik terhadap rezim Franco pun menyebar dan ujungnya berakhir pada revolusi 1908 dan penembakan terhadap Carlos beserta anak tertuanya.

1979: Kembalinya Ayatullah Khomeini AYATULLAH Ruhollah Khomeini merupakan tokoh Revolusi Iran sekaligus pemimpin agung. Ia membangun dasar politik untuk melawan keluarga kerajaan Iran, khususnya Shah Mohammed Reza Pahlavi. Pada 1962 pemerinWIKIPEDIA tahan Shah mengeluarkan RUU yang memberikan kekuasaan kepada dewan provinsi dan kota. Sejumlah pengikut Islam keberatan pada perwakilan yang baru dipilih, yang tidak diwajibkan bersumpah kepada Alquran, tetapi kepada tiap teks suci yang dipilihnya. Khomeini menggunakan kemarahan itu dan mengatur pemogokan di seluruh negara. Penolakan terhadap RUU itu marak. Ia pun ditangkap polisi rahasia Iran, SAVAK. Hal itu memancing kerusuhan besar-besaran. Pihak keamanan melakukan aksi represif yang mengakibatkan ribuan orang tewas. Perlawanannya terhadap Shah menyebabkan ia ditangkap dan dibuang ke Turki. Khomeini kemudian pindah ke Irak tanpa melupakan perjuangan yang sudah dirintis sejak awal. Pada 1978, pemerintahan Shah meminta Irak untuk mengusirnya. Khomeini pun menuju Paris. Namun, terjadi rangkaian kekacauan di Iran. Keluarga Shah terpaksa meninggalkan negeri, memberikan jalan untuk kembalinya Khomeini pada 1 Februari 1979. Ia disambut ratusan ribu rakyatnya di bandara dan di sepanjang jalan kembali ke Teheran.

2003: Pesawat Ulang-alik Columbia Meledak

YAREN, REPUBLIK NAURU

Nauru Puji Pembangunan Papua NEGARA-negara di kawasan Pasifik Selatan mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang terus membangun dan mengembangkan Papua dan Papua Barat. Mereka mendukung setiap upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membuat rakyat di ujung timur Indonesia itu sejahtera. “Kami mendukung setiap langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan rakyat di Papua dan Papua Barat,” ujar Presiden Nauru, Y M Baron Divavesi Waqa seu-

DOK KEMENKO POLHUKAM

sai melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto di Government House, kemarin.

Baron percaya bahwa upaya pemerintah Indonesia memiliki niat yang sangat baik. Karena itu, Nauru akan terus mendukung dan tetap menjalin

persahabatan dan kerja sama dengan Indonesia. “Kami masyarakat Nauru akan selalu menganggap Indonesia sebagai sahabat. Kami paham dengan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu menciptakan pembangunan untuk Papua dan Papua Barat,” kata Baron. Sementara itu, Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga menyatakan sikapnya untuk tidak ikut campur mengenai masalah di Papua dan Papua Barat. Ia hanya berpesan agar penegakan hak asasi manusia tetap dilaksanakan, termasuk hak kebudayaan. Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah Indonesia ingin agar semua negara tetap bersahabat. Indonesia menampilkan band kesenian dari Papua untuk memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan Nauru, kemarin. (I-1)

SPACE SAFETY

PESAWAT ulang-alik Columbia meledak saat memasuki atmosfer bumi hingga menewaskan tujuh awak. Badan luar angkasa AS (NASA) kehilangan kontak dengan pesawat Columbia sekitar pukul 21.00 WIB atau 16 menit sebelum pesawat itu dijadwalkan mendarat di Pusat Antariksa Kennedy, Florida, AS. Ledakan itu terjadi ketika Columbia berada pada ketinggian 61 ribu meter atau 200 ribu kaki di atas Dallas, Texas, AS, dengan kecepatan 20 ribu km/jam. Akibat ledakan itu, Columbia menghilang dari pantauan layar NASA. “Dengan kecepatan seperti itu, tidak mungkin para astronaut bisa menyelamatkan diri,” kata juru bicara NASA Kyle Herring sebagaimana dikutip CNN. NASA menyatakan pecahan pesawat ulang-alik Columbia terlihat di wilayah Texas. Tiga hari kemudian, Presiden Bush memimpin upacara peringatan tewasnya ketujuh astronaut akibat tragedi itu di Johnson Space Center, Houston, Texas. 1 Februari | History | BBD | Dok.MI

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

SELEBRITAS

PODIUM

Gagasan Menteri Tjahjo Kumolo ADA macam-macam tipe menteri, sekarang ini. Baiklah dipetakan berdasarkan sudut pandang isu kepublikan yang menjadi urusan tiap-tiap menteri. Yang pertama menteri yang berbicara dengan data yang sulit dipercaya, hanya pencitraan kinerja. Contohnya, Menteri Pertanian perihal data produksi pangan dan panen raya. Bahwa kita sudah swasembada, EBET mulai bawang merah sampai beras. Untuk meyakinkan publik, menteri Saur Hutabarat itu sampai perlu membawa Ketua Dewan Redaksi Media Group DPR dan Ketua MPR panen, yang disebutnya sebagai panen raya. Yang kedua menteri yang nyaris tiada terdengar. Contohnya, Menpan dan Reformasi Birokrasi. Isu kepublikan menyangkut aparatur sipil negara memang jarang mencuat. Lagi pula reformasi birokrasi sepertinya tidak banyak dapat diceritakan kemajuannya. Yang ketiga menteri yang bicara seperlunya saja. Contohnya, Menteri BUMN. Sebagian karena mengurus BUMN jelas ukuran kinerjanya, sebagian lain karena kelakuan aneh DPR yang menolak kehadiran sang menteri. Yang keempat menteri yang bicaranya terukur. Contohnya Menteri Keuangan serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Urusan fiskal menyangkut kecanggihan pengkajian yang akhirnya dikuantifikasikan dalam angka. Postulat yang sama kiranya berlaku untuk urusan hutan dan ekologi. Yang kelima menteri suka-suka. Contohnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang cenderung tidak mendengarkan stakeholdernya, yaitu nelayan. Juga tidak ingin mempertimbangkan pendapat, daripada kapal ditenggelamkan menjadi besi tua tiada berguna, kenapa tidak kejahatannya diadili, lalu kapalnya disita untuk negara sehingga bermanfaat? Yang keenam menteri yang berani menghadapi isu kepublikan yang kontroversial. Contohnya, Menteri Perdagangan tentang impor beras dan Menteri Dalam Negeri tentang jenderal polisi menjadi penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara. Beras urusan perut rakyat. Perut lapar tidak dapat dikenyangkan dengan data produksi pangan yang kinclong. Stok beras perkara fakta empiris. Perut lapar tidak kenal prestise nasional swasembada pangan atau kecaman oposisi terhadap impor beras. Membuat dan menjamin perut jutaan rakyat terisi jelas substansial perintah konstitusi. Karena itu, menterinya wajib berani menghadapi kontroversi. Kontroversi yang sedang hangat saat ini perihal jenderal polisi menjadi penjabat (bukan pelaksana tugas) gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara. Penjabat gubernur diangkat presiden karena masa jabatan petahana berakhir dan yang bersangkutan tidak maju lagi di pilkada (Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi) atau sudah dua kali masa jabatan (Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan), sedangkan pelaksana tugas gubernur ditunjuk menteri, berhubung sang petahana harus cuti di luar tanggungan karena menjadi peserta pilkada. Sesuai tanggal pelantikan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho lima tahun lalu, yang kemudian digantikan Tengku Erry, masa jabatan Erry berakhir 17 Juni 2018. Adapun masa jabatan Ahmad Heryawan berakhir lebih cepat, 13 Juni 2018. Jelaslah pengisian dua penjabat gubernur tersebut bukan sekarang ini, melainkan kurang lebih empat bulan lagi, sebelum pencoblosan pilkada yang berlangsung 27 Juni 2018 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai 9 Juli 2018. Timbul kontroversi, kenapa jenderal polisi yang digadang-gadang menjadi penjabat gubernur? Kenapa keamanan alasannya? Apakah Mendagri tidak percaya kepada kapolda? Tidak ada bukti bahwa pilgub di dua provinsi itu ricuh. Kecurigaan timbul, bukankah salah seorang cawagub Jabar yang diusung PDIP, partainya Mendagri, jenderal polisi? Semua pertanyaaan itu mengabaikan fakta objektif bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak punya cukup petinggi untuk serentak, sebagian diangkat menjadi penjabat gubernur, sebagian lagi menjadi pelaksana tugas gubernur. Kenapa? Pilgub 2018 serentak berlangsung di 17 provinsi. Padahal jumlah sekjen, irjen, dirjen, total 9 petinggi. Terjadi defisit 8 petinggi. Bila semua eselon I dikerahkan, Kemendagri mengalami absenteisme petinggi. Pilkada serentak jelas merepotkan Mendagri dalam perkara deployment. Mengimpor pejabat dari kementerian lain atau kepolisian menjadi keniscayaan. Ada preseden, Irjen Carlo Brix Tewu, yang kariernya sebagai reserse menjulang setelah menangkap Tommy Soeharto, menjadi penjabat Gubernur Sulawesi Barat (30 Desember 2016-12 Mei 2017), sampai pelantikan gubernur baru hasil pilkada. Tidak ada kegaduhan. Dari uraian itu, gagasan Mendagri Tjahjo Kumolo punya basis empiris. “Saya siap terima teguran dari Presiden,” katanya. Terus terang, saya suka jawaban itu. Menteri mesti berani pasang badan, bukan malah buang badan.

ONLINE

Trump Perintahkan Penjara Guantanamo Tetap Dibuka PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah untuk tetap membuka pusat tahanan di Teluk Guantanamo setelah Barack Obama tidak berhasil menutup penjara itu, yang menimbulkan kecaman dunia. (Internasional)

Pemerintah Permudah Izin Pekerja Asing PRESIDEN Joko Widodo meminta aturan izin tenaga kerja asing dipermudah. Hal itu guna mendorong peningkatan investasi dan ekspor. Ada waktu dua pekan untuk menyederhanakan izin tenaga kerja asing. (Ekonomi)

Mantan Pelatih Timnas Italia Vicini Tutup Usia MANTAN pelatih tim nasional Italia, Azeglio Vicini, yang mengarsiteki tim itu pada Piala Dunia 1990, meninggal pada usia 84 tahun. Demikian disampaikan Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) pada Rabu (31/1). (Sepak Bola)

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 16

PURWA CARAKA

Persembahan untuk Indonesia Meski diwakili anakanak asuhnya, medalimedali ini tetap untuk kebanggaan Indonesia.

Ilustrasi musik pada sinetron Si Doel Anak Sekolahan ialah salah satu karya yang sampai sekarang masih dikenang banyak penggemarnya. yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi dari cabang Jabodetabek, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, dan Yogyakarta. Mereka menguasai beragam jenis musik, mulai vokal, piano, gitar, drum, hingga biola. “Mereka diseleksi ketat. Kalau jelek enggak akan kita kirim. Awalnya ada pengmuuman. Terus yang mau ikut itu harus dinilai. Kita dikasi info dikasi videonya,” jelas Purwa yang sudah terjun ke musik profesional selama 41 tahun atau sejak berusia 16 tahun itu. Purwa mesti melakukan seleksi ini agar tidak memalukan Indonesia. “Kalau jelek kita kirim trus di sana tiba-tiba kok gini? Malu dong!” tegas kakak biduan Trie Utami itu. Raihan tersebut sekaligus menjadi kado ulang tahun ke-30 PCMS.

DENNY PARSAULIAN SINAGA denny@mediaindonesia.com

EBANYAK 6 distinction gold, 31 gold, 13 silver, dan satu gelar first runner-up dipersembahkan Purwa Caraka dari ajang Asia Pasific Art Festival 2018. Ajang itu diikuti para peserta dari Asia di Kuala Lumpur Malaysia, 26-29 Januari. “Banyaknya gelar yang kita raih ini jadi bahan gurauan rekan sesama pemusik di sana. ‘Hei Mr Purwa, festival ini sudah seperti konsermu sendiri,” ujar Purwa menuturkan ulang. Anak-anak Indonesia dinilai sangat bagus. “Jadi, secara langsung mereka akui Indonesia bagus walaupun champion-nya dari Malaysia. Di bawah dia first runner-up atas nama Jessy Heinze,” jelas Purwa Caraka di Jakarta saat konfrensi pers ulang tahun ke30 Purwa Caraka Music School (PCMS), kemarin. Ajang ini diikuti sekitar 270 peserta dari negara-negara Asia, seperti negara-negara Asia Tenggara, Jepang, dan Hong Kong. Dia juga bercerita, distinction gold ialah penghargaan bagi peserta yang meraih poin di atas 90 poin. “Nah, gold diberikan kepada mereka yang meraih poin antara 80-90, lalu silver 70-80, bronze kita enggak dapat itu 60-70.” Menurutnya, ini suatu kebanggaan bagi Indonesia karena menjadi bahan pembicaraan di Malaysia. “Iya dong. Mereka ini jadi buah bibir di sana. Mereka di sana merasa ini dominasi Indonesia. Sebenarnya iya sih. Nggak dapet juara umum saja,” tambah pria 57 tahun ini. Para peserta ajang ini seluruhnya merupakan anak didik Purwa di PCMS yang bakal berulang tahun ke-30 pada 1 Oktober 2018. Sebanyak 62 siswa

Untuk Bandung Di bidang politik, Purwa mengakui memiliki ketertarikan untuk ambil bagian. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan dengan syarat. “Dulu sempat masuk. Baru mau proses mau akan masuk. Tapi ributnya itu, (membuat) saya ah enggak deh,” ujar Purwa. Diakuinya, dirinya pun hanya tertarik di level Kota Bandung. “Kota lain enggak deh karena artistik. Gatal saja ingin bikin bagus kota Bandung, tapi bukan kota lain karena tidak kenal.” Jika diajak lagi untuk ikut pilkada Kota Bandung, Purwa mengakui tidak tertarik. “Pemilihan gubernur itu politis. Kalau wali kota itu dipolitiskan. Wali kota itu sebetulnya manajer kota.” Selain itu, menurutnya, Kota Bandung sudah bagus. “Kalau yang sekarang enggak oke, saya mau masuk (ikut), tapi kalau sekarang sudah oke ya kita bangun sama-sama aja. Saya juga waktu itu dukung Kang Emil karena saya pikir dia tokoh muda.” (H-5) DOK MI/ATET DWI PRAMADIA

KUNTO AJI

SHANDY AULIA

AJIP ROSIDI

Rilis Video Musik Konon Katanya

Jatuh Cinta pada Akting Pertama

Rayakan Ulang Tahun Ke-80

PENYANYI Kunto Aji, 31, baru saja merilis video musik untuk single terbarunya yang berjudul Konon Katanya. Video musik garapan sutradara Anggun Priambodo dan Sabina Renika ini menampilkan lanskap cantik Pulau Kakaban, Kalimantan Timur. Single Konon Katanya telah dilepas ke publik pada November 2017. Dalam keterangan video musik di Youtube, Kunto menyebut lagu tersebut telah menjadi bahan diskusi dan pertanyaan pendengar tentang maknanya. “Lagu ini memiliki interpretasi luas. Menurut saya, Anggun dan Inka berhasil mengemasnya secara visual dari sisi yang sangat indah,” ujar Kunto dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id. Berlatar suatu resor di Pulau Kakaban, video musik itu bercerita tentang Maw (Kunto), turis yang plegmatik (tertutup dan pasif). Dia bertemu Mici (Lutesha), penjaga resor yang koleris(terbuka dan aktif ). Mereka sangat berseberangan dan ingin mencari sesuatu yang selama ini hilang d a l a m ke h i dupan masingmasing. S i n g l e Konon Katanya akan menjadi lagu pembuka dan sampul buku dari album kedua Kunto Aji. Single dan album dirilis di bawah label Juni Records. (H-5)

AKTRIS Shandy Aulia, 30, pertama kali muncul dalam layar lebar melalui Eiffel Im in Love, 15 tahun yang lalu. Ia akan kembali memerankan tokoh Tita dalam Eiffel Im in Love 2 yang akan tayang 14 Februari. Bagi Shandy, film pertama itu bagaikan kekasih yang sejak dulu hingga saat ini tetap dicintainya. Film perdananya itu membuat ia jatuh cinta kepada dunia seni peran. “Memerankan Eiffel Im in Love pertama itu merupakan karier perdana saya dalam dunia akting. Jadi, itu menjadi pengingat buat saya. Saya merasa film itu yang bisa membuat saya jatuh cinta kepada akting sampai hari ini,” ujarnya saat berkunjung ke kantor Media Group, Jakarta, pekan lalu. Karena itu, ia mengatakan tidak memiliki kesulitan berarti dalam memerankan Tita pada sekuel film tersebut. Dia mengaku secara natural telah bisa mendalami karakter Tita meski kedua film tersebut terpaut belasan tahun. “Selalu mudah memerankan Tita, tapi nanti Tita lebih dewasa dan berprofesi sebagai dokter hewan. Tentu ada perubahan dari Tita. Tetapi kebisaaan, perilaku, dan bahasa tubuh Tita dulu ketika ABG pasti ada yang terbawa saat dewasa. Kayak saya di kehidupan nyata juga ada kekanak-kanakan yang terbawa dari masa kecil dulu,” tuturnya. (Dhk/H-5)

BUDAYAWAN sekaligus sastrawan Indonesia Ajip Rosidi genap berusia 80 tahun. Bertepatan dengan hari jadinya tersebut, ia mengadakan acara syukuran yang dilaksanakan di Gedung Perpustakaan Ajip Rosidi, di Jalan Garut Kota Bandung, kemarin. “Kang Ajip mah nyuruhnya bikin acara yang sederhana aja soalnya cuma pengin kumpul sama temen-temen. Cuma kan sesederhanasederhananya Kang Ajip gitu,” kata Etty, sahabat Ajib. Etty juga menyampaikan konsep acara syukuran kali ini tidak direncanakan, tapi tetap diisi dengan konten-konten yang berarti bagi Ajip Rosidi. Salah satunya membagikan buku-buku karya Ajip Rosidi kepada tamu yang hadir. Tamu yang diundang berjumlah 250 orang. Seluruhnya merupakan kawan-kawan dari Ajip Rosidi. Banyak orangorang yang memberikan kontribusi untuk acara ini, seperti Bimbo, Connie Sutedja, dan seniman-seniman besar lainnya.

MI/PERMANA

MI/SUMARYANTO

Rencananya acara syukuran ini akan diadakan juga di Jakarta, tapi waktu dan tempatnya belum ditentukan. (Ant/ H-5) MI/ IWAN J KURNIAWAN

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

HALAMAN 17

HLM 18 Utamakan Program Padat Karya

HLM 24 Pencemar Sungai Citarum Bertambah

HLM 28 Aubameyang, Amunisi Termahal Arsenal

EKONOMI KRONIKA

Politik tidak Ganggu Ekonomi

Setelah Masuk Club Trillion Dollar MEMASUKI tahun 2018, Indonesia boleh berbangga diri karena telah masuk menjadi anggota klub elite perekonomian global bernama Trillion Dollar Club. Disebut elite karena klub ini baru diisi 15 negara yang memiliki produk domestik bruto (PDB) di atas US$1 triliun atau minimal Rp13.000an triliun. Indonesia menjadi anggota ke-16. Posisi Indonesia berada di bawah Spanyol dan Meksiko. Tapi, di atas Turki, Belanda, Swiss, dan Arab Saudi yang belum masuk Trillion Dollar Club. Satu hal yang perlu dicermati ialah size PDB Indonesia pada saat bergabung dengan klub ini terbilang mepet, yakni hanya US$1,01 trilliun. Sebuah angka yang cukup tipis dan rawan terpeleset karena berubahnya nilai tukar rupiah atau kontraksi ekonomi sedikit saja membuat nilainya jatuh di bawah US$1 triliun. Korea Selatan dan Australia pernah terjungkal saat terjadinya krisis ekonomi global dan melorotnya harga-harga komoditas. Tidak ada cara lain untuk mempertahankan PDB di atas US$1 triliun kecuali memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas. Pemerintah pada tahun ini telah menetapkan investasi dan ekspor sebagai tulang punggung pertumbuhan. Namun, dalam perjalannya, kita lihat bahwa kinerja investasi dan ekspor tahun ini juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dari sisi perbaikan peringkat, Indonesia telah masuk kategori investment grade. Dana akan banyak mengalir masuk. Namun, dana masuk ini tidak akan berarti banyak bila baru berada pada level kertas semata. Belum berubah wujud dalam bentuk pembangunan industri yang akan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hambatan untuk merealisasikan investasi tidak sedikit. Sikap pemerintah daerah yang masih banyak menjadi seperti raja-raja kecil menghambat masuknya investasi. Urusan administrasi yang di tingkat pusat bisa dikebut menjadi 19 hari, begitu masuk ke daerah harus menunggu 775 hari. Hal yang juga harus diperbaiki adalah sikap terbuka dengan keberadaan pihak lain. Ekonomi Indonesia ialah ekonomi yang terbuka. Tapi, kadangkala ada di antara kita yang bersikap alergi terhadap kehadiran asing di negeri ini. Seakan-akan asing akan menyedot kekayaaan Indonesia dan membodohi. Kita bisa berkaca pada India, negara yang memiliki pertumbuhan tertinggi ke dua setelah China. Mengutip pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, India yang dulu cenderung sosialis itu, kini tidak ragu untuk membuka diri menggandeng asing. Memang menjadi bagian dari klub elite Trillion Dollar Club ini bukanlah segala-galanya. Namun, dengan menjadi besar dalam ilmu ekonomi sungguh memiliki arti. Size does matter. Dengan besar, kita akan lebih dihormati pihak lain. Dan sayang sekali bila itu tidak bisa dipertahankan,bahkan dimaksimalkan. (Raja Suhud/E-2)

ANTARA /PUSPA PERWITASARI

IKLIM INVESTASI: Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang investasi di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Ratas tersebut membahas perbaikan iklim investasi di Indonesia.

Hilirisasi dan pengembangan sektor manufaktur akan membantu meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

Pemerintah Tingkatkan Ekspor

ANDHIKA PRASETYO

andhika@mediaindonesia.com

EMENTERIAN Perdagangan bergerak cepat untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia seperti arahan Presiden Joko Widodo. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya akan menutup atau merelokasi kantor-kantor Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) yang dianggap tidak produktif. Sepanjang 2017, sebut Enggar, relokasi ITPC dilakukan di Kopenhagen dan Lyon yang kemudian dipindah ke Hanoi dan Instanbul. Kemendag juga membuka satu kantor ITPC baru di Shanghai dan tengah mengusulkan pembukaan di Karachi, Pakistan, serta Bangladesh. “Kita evaluasi kembali negaranegara yang sudah ada ITPC dan belum. Kita lihat dari sisi perdagangan, jumlah penduduk, kalau tidak memberi dampak ya ditutup. Sayang-sayang biaya keluar di sana,” tegasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti kinerja ekspor Indonesia yang terus berada di bawah negara ASEAN lainnya. Thailand, misalnya, tahun lalu eskpornya mencapai US$231 miliar, Malaysia US$184 miliar, dan Vietnam US$160 miliar. “Bertahun-tahun kita miliki ITPC apa yang dilakukan? Apa mau kita

terus-teruskan? Kalau saya enggak. Saya liat enggak ada manfaat, ya tutup,” ujar Jokowi. Enggar menjelaskan bahwa nilai ekspor 2017 sebesar US$168,7 miliar atau naik 19,8% dari tahun sebelumnya merupakan capaian yang tertinggi. Namun, hal itu masih bisa dioptimalkan. “Kita lihat apa yang menjadi kendala dan apa yang harus ditingkatkan,” ujarnya. Menurutnya, salah satu hal yang menghambat kinerja ekspor pada 2017 ialah nihilnya perjanjian dagang antara Indonesia dan pasarpasar baru dalam kurun delapan tahun terakhir. “Baru tahun lalu dengam Cile. Semua perjanjian dagang kita berlarut-larut. Ini yang menjadi persoalan dan harus segera selesai. Ini menjadi pesan utama

Pak Presiden,” papar Enggar. Satu hal lainnya yang diungkapkan Enggar, dalam perdagangan, transaksi tidak bisa berjalan satu arah saja. Jika ingin menggenjot kinerja ekspor, Indonesia tidak bisa menutup diri dari masuknya produk-produk luar ke dalam negeri. Terkait target nilai ekspor, ia mengatakan masih akan dibahas dan diputuskan pada akhir Rapat Kerja yang berlangsung selama dua hari ke depan.

Nilai Tambah Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan keinginan pemerintah meningkatkan nilai ekspor perlu

dibarengi dengan meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor. Caranya dengan memperbesar industri hilir. “Tidak ada jalan pintas, kita harus kembali mendorong sektor manufaktur atau hilirisasi industri,”ujar Bhima kepada Media Indonesia. Salah satu faktor penyebab rendahnya nilai ekspor karena ekspor kita masih didominasi barang mentah dan olahan dasar sehingga nilai tambahnya kecil. Kondisi itu juga yang menyebabkan ekspor sangat sensitif terhadap pergerakan harga komoditas. Bhima menyarankan agar pemerintah menambah stimulus supaya hilirisasi industri tumbuh dan mampu meningkatkan nilai tambah barang ekspor. (Nur/Cah/E-1).

HIRUK pikuk dalam perhelatan politik yang terjadi pada tahun ini diperkirakan tidak akan menggangu pertumbuhan ekonomi. Bank Danamon memprediksi angka pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 5,27% dengan nilai tukar rupiah di angka 13.575, inflasi 3,64%, dan suku bunga BI 4,25%. “Yang menjadi tantangan di domestik itu wait and see. Makanya Presiden selalu pidato berapa lama lagi pengusaha wait and see gara-gara urusan politik. Padahal dalam sejarah, ekonomi dan politik Indonesia berjalan sendiri-sendiri,” ujar Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Hendranata dalam workshop bertajuk Transformation and Keeping the Momentum di Jakarta, kemarin. Prediksi angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi daripada perkiraan pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,05%, tapi lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi APBN 2018 sebesar 5,4% Lebih rendahnya proyeksi Danamon tersebut, lanjut Anton, karena motor perekonomian global tahun ini hanyalah Amerika Serikat (AS). Negaranegara maju lainnya seperti Tiongkok, Inggris, Jepang, dan Uni Eropa masih mengalami pemulihan. Hal itu terefleksi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang meningkat dari 2,3% menjadi 2,7% pada 2018. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa justru turun dari 2,4% menjadi 2,2% di 2018, Jepang dari 1,8% menjadi 1,2% di 2018, dan Inggris dari 1,7% menjadi 1,5%. “AS jadi satu-satunya yang naik, Kalau mau pemulihan global naik, Tiongkok harus ikut dorong. Tapi Tiongkok masih ke bawah dari 6,8% di 2017 jadi 6,6% di 2018,” tandasnya. Fakta itu membuat perdagangan tidak akan sekencang 2017 meski volume perdagangan dunia akan naik 4,7% menjadi 5,2% di 2018. Dampaknya, harga komoditas diprediksi turun sebesar 0,5% setelah sebelumnya di 2017 naik 6,5%. Padahal Indonesia sangat berharap pada ekspor sawit, batu bara, dan karet. Anton mengatakan pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat dan juga iklim investasi. Ia mengapresiasi pemerintah yang berusaha menjaga konsumsi masyarakat kurang mampu dengan menaikkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta menjadi 10 juta pada 2018. Selain itu, jumlah penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) juga dinaikkan dari 1,4 juta menjadi 10 juta keluarga. (Nyu/E-1)

Pengawasan Lartas Dialihkan Ke Post-Border

ANTARA /MOCH ASIM

PERMINTAAN MENINGKAT: Perajin membuat barongsai mini di Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Menjelang Tahun Baru Imlek 2569, permintaan kerajinan barongsai mini berbahan limbah kertas bekas yang dijual dengan harga mulai Rp75 ribu hingga Rp400 ribu per buah tersebut mengalami peningkatan hingga 30% jika dibandingkan dengan hari biasanya.

PEMERINTAH memutuskan untuk menyederhanakan tata niaga impor melalui pergeseran pengawasan ketentuan sejumlah barang yang terkena larangan pembatasan (lartas) dari kawasan pabean (border) menjadi di luar kawasan pabean (post-border). “Kebijakan untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan ini, akan mulai berlaku 1 Februari 2018 melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebagaimana dikutip dari Antara di Jakarta,kemarin. Darmin menjelaskan kebijakan di pintu masuk barang impor ini

Kebijakan ini sekaligus merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam kerja sama perdagangan internasional serta mendukung kelancaran arus barang ekspor-impor di pelabuhan. bertujuan mendorong daya saing industri yang membutuhkan bahan baku impor, daya saing ekspor serta efisiensi kebutuhan konsumsi. Selain itu, kebijakan ini sekaligus merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam kerja sama perdagangan internasional serta mendukung kelancaran arus ba-

rang ekspor-impor di pelabuhan (dwelling time) yang melengkapi instrumen INSW, Pusat Logistik Berikat (PLB) dan manajemen risiko. “Pada prinsipnya pengawasan post-border dilakukan untuk mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan tanpa menghilangkan rantai tata niaga,” kata

Darmin. Pengawasan post-border ini berlaku bagi bahan baku yang menggunakan sistem post audit terhadap industri pemakai serta bagi barang konsumsi yang menggunakan sistem risk management atau persyaratan pra edar seperti label makanan luar yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Pengawasan post-border ini tidak diberlakukan untuk ekspor,” tambah Darmin. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah mengurangi pengawasan barang lartas dari 5.229 kode HS (48,3%) , menjadi hanya 2.256 kode HS atau 20,8% dari total 10.826 kode HS. (E-1)

SEKTOR RIIL

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Utamakan Program Padat Karya Pemerintah terus berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja di daerah melalui pelatihan hingga program pemagangan. TESA OKTIANA SURBAKTI tesa@mediaindonesia.com

AIKNYA nilai investasi di Tanah Air semestinya berjalan seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun, faktanya hal itu belum terjadi. Sepanjang 2017, jumlah tenaga kerja yang terserap hanya 1,17 orang, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencapai 1,39 juta orang. Padahal, realisasi investasi baik dari penanaman modal dalam begeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) periode 2017 menembus Rp692,8 triliun, atau melampaui target Rp678,8 triliun. Capaian itu pun di atas realisasi investasi PMDN dan PMA sepanjang 2016 yang berjumlah Rp612,8 triliun. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serapan tenaga kerja pada 2017 yang berasal dari proyek PMDN sebanyak 409 ribu orang, sedangkan dari proyek PMA 767 ribu orang. Dari data itu, terungkap aliran porsi investasi PMDN ke sektor jasa naik signifikan dari 37,8% per 2016 menjadi 45,6% pada 2017. Begitu juga porsi investasi PMA ke sektor ini yang melonjak dari 26,8% pada 2016 menjadi 40,3% pada 2017. Sebaliknya, porsi investasi di sektor industri pengolahan atau manufaktur, baik PMA maupun PMDN, malah menurun dari 54,8% per 2016 menjadi 39,7% per 2017. Padahal, sektor ini berpotensi menyerap banyak tenaga kerja. “Kondisi ini sinyal bagi pemerintah bahwa insentif bagi investor yang masuk ke sektor industri atau padat karya tidak berjalan efektif. Begitu pula sektor konstruksi yang sedang dikembangkan melalui proyek infrastruktur, ternyata belum ampuh menyerap tenaga kerja,” ujar ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, kemarin. Ketika dimintai konfirmasinya mengenai hal ini, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengakui salah satu penyebab turunnya serapan tenaga kerja dipengaruhi kecenderungan in vestor yang lebih memilih menggarap sektor padat modal ketimbang sektor padat karya. Namun, kata dia, kondisi itu juga tidak lepas dari perkem-

bangan teknologi informasi. “Ka lau (penyebab) persisnya kita harus kaji dulu, tapi mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi informasi juga kan sehingga investasinya lebih padat modal,” ujar Hanif di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemarin. Karena itu, dia berharap kementerian atau lembaga terkait, seperti Kementerian Perindustrian dan BKPM, mau mendorong arus investasi lebih diarahkan ke sektor padat karya. “Bukan berarti enggak boleh masuk ke padat modal, tapi sektor padat karya perlu mendapatkan prioritas. Jadi, boleh saja ada insentif sehingga investor lebih berminat ke sektor padat karya,” imbuhnya.

“Kondisi ini sinyal bagi pemerintah bahwa insentif bagi investor yang masuk ke sektor industri atau padat karya tidak berjalan efektif.” Bhima Yudhistira Ekonom Indef

Sebagai orang yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Hanif mengakui kualitas tenaga kerja kita belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri. Karena itu, pihaknya terus berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sejumlah daerah melalui pelatihan hingga program pemagangan yang bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan program yang disebut transformasi industri. Program ini bertujuan memetakan jenis-jenis pekerjaan yang akan terjadi di masa depan. “Dengan kemajuan teknologi reformasi di bidang industri di masa depan wajar terjadi. Kita harus siapkan apa saja yang dibutuhkan,’’ kata Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio, di selasela peresmian Program Monozukuri untuk SMK Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Karawang, kemarin. (CS/E-2)

ANTARA /MAULANA SURYA

BISNIS MODIFIKASI: Pegawai bengkel motor custom menyelesaikan perakitan sepeda motor modifikasi di Bengkel Bre, Solo, Jawa Tengah, kemarin. Pemilik

bengkel motor itu, Safrudin Bre, mengaku harus menolak pesanan modiikasi dan restorasi motor hingga tahun depan karena banyaknya permintaan modifikasi motor custom yang memerlukan biaya Rp50 juta hingga Rp100 juta tersebut.

Tahun ini, Tol Jakarta-Surabaya Dapat Dilalui Pemudik BADAN Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membuka tiga ruas tol fungsional sepanjang 85 kilometer di Tol Trans-Jawa yang bisa dilintasi pemudik untuk persiapan Lebaran 2018. Seusai Rakor Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2018 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/1), Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengatakan ketiga tol yang akan dibuka secara fungsional itu ialah ruas Pemalang-Batang sepanjang 23 km, Salatiga-Solo (32 km), dan Ngawi-Kertosono (30 km). “Pada saat Lebaran nanti, lalu lintas bisa sampai ke Surabaya. Tentu nanti ada yang sudah beroperasi, ada yang sifatnya

fungsional. Fungsional ini sudah sampai pengerasan, jadi lebih nyaman jalannya jika dibandingkan dengan jalan tol darurat pada Lebaran tahun lalu,” kata Herry. Dengan difungsikannya tiga ruas tol sepanjang 85 km tersebut, kata dia, pemudik bisa mengakses tol dari Jakarta sampai Surabaya. Pada April mendatang, Menteri Perhubungan, Menteri PU-Pera, dan Kapolri berencana meninjau jalur-jalur angkutan Lebaran, termasuk tiga ruas tol fungsional tersebut. “Nanti dari hari ini sampai hari H akan dilakukan survei bersama untuk melihat kelayakan akses-aksesnya, jangan sampai timbul kemacetan di titik keluar,” kata Herry. Untuk mengantisipasi antrean

masuk di gerbang tol, BPJT menyediakan petugas tol yang mengoperasikan mobile reader, menyiapkan fasilitas pembelian serta isi ulang kartu elektronik. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menetapkan posko Lebaran selama 7 Juni-24 Juni 2018. Adapun puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 9 Juni (tahap I) dan 12 Juni (tahap II) 2018. Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan pada 19 Juni dan 23 Juni 2018. Untuk melayani pemudik, Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo menargetkan bakal memberangkatkan sekitar 200 ribu orang melalui program mudik gratis yang diadakan sejumlah BUMN. Jumlah itu meningkat ketimbang tahun lalu yang mencapai 118 ribu orang. (Cah/E-2)

ANTARA /RAHMAD

sosial rakyat sejahtera (bansos rastra) di Perum Bulog Subdivre Lhokseumawe, Aceh, kemarin. Awal 2018, pemerintah menyalurkan bansos rastra gratis sebanyak 10 kilogram per keluarga penerima manfaat untuk 1,2 juta KK miskin di seluruh Indonesia.

Beras Impor Masuk Pertengahan Februari PERUSAHAAN Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengestimasikan beras impor akan mulai memasuki Indonesia pada 11 Februari mendatang. Beras impor yang masuk pada tahap awal itu berasal dari Thailand dan Vietnam. “Ada dua kapal. Dijadwalkan akan masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Merak (Banten) dan Tanjung Priok (Jakarta) pada 11 Februari. Meski begitu, jadwal kedatangan masih bisa berubah sewaktuwaktu,” ungkap Direktur Pengadaan Perum Bulog Andrianto Wahyu Adi di Jakarta, kemarin. Saat ini, Perum Bulog memiliki kontrak pembelian beras dengan enam eksportir dari tiga negara. Dua eksportir berasal dari Vietnam dengan nominal masing-masing 71 ribu dan 70 ribu ton, 3 supplier asal Thailand yang masing-masing memasok 40 ribu ton, serta 1 dari India dengan jumlah 20 ribu ton. Dengan demikian, total beras impor yang akan masuk ke Indonesia ialah 281 ribu ton. Jumlah tersebut jauh di bawah target awal yang dicanangkan pemerintah yakni 500 ribu ton. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan berharap beras impor bisa datang secepatnya untuk mengisi cadangan beras pemerintah yang selama ini telah dipakai untuk operasi pasar. (Pra/E-3)

Tiga Perusahaan Berkomitmen Bangun Smelter

ANTARA/SISWOWIDODO

HAMPIR RAMPUNG: Pekerja menyelesaikan pembangunan gerbang tol Madiun proyek jalan tol ruas

Kertosono-Ngawi di Madiun, Jawa Timur, Sabtu (13/1). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan pengerjaan pembangunan proyek tol ruas Kertosono-Ngawi sepanjang 49,5 km yang merupakan bagian dari tol Kertosono-Ngawi-Solo telah mencapai 99%.

Investor Minati Lelang Migas dengan Skema Bagi Hasil

PENYALURAN RASTRA : Buruh mengangkut beras bantuan

SEKILAS

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang lelang wilayah kerja migas konvensional dengan menggunakan skema kontrak bagi hasil gross split, hasil lelang tahap I 2017. Berdasarkan data yang dihimpun Antara di Jakarta, kemarin, wilayah kerja (WK) migas itu merupakan lelang pertama yang menggunakan skema gross split. Jumlah WK yang ditawarkan ialah 10 (sepuluh) WK, terdiri atas 7 WK melalui penawaran langsung dan 3 WK melalui lelang reguler. Lelang WK telah dimulai sejak akhir Mei 2017 dan diperpanjang sebanyak empat kali karena menunggu pengesahan peraturan pemerintah (PP) tentang perpajakan gross split. Sampai dengan batas akhir pe-

nyampaian dokumen partisipasi yakni 29 Desember 2017, terdapat tujuh dokumen partisipasi untuk lima WK yang selanjutnya dilakukan pembukaan dan pemeriksaan serta penilaian akhir oleh tim penawaran untuk memberikan rekomendasi pemenang. Pemenang lelang penawaran langsung di antaranya Mubadala Petroleum (SE Asia) Ltd (Andaman I), konsorsium Premier Oil Far East Ltd-KrissEnergy (Andaman II), BV-Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd, PT Tansri Madjid Energi (Merak-Lampung), serta PT Saka Energi Sepinggan (Pekawai da West Yamdena). Adapun untuk lelang reguler pada Kasuri III, Tongkol, East Tanimbar, dan Memberamo, tidak ada pemenang. Kemudian lima WK konven-

sional lainnya belum diminati menjadi wilayah kerja available dan akan ditawarkan kembali pada periode penawaran WK migas selanjutnya. Investasi komitmen pasti dari lima WK konvensional tersebut sebesar US$23.575.000 dan total bonus tanda tangan sebesar US$3,250,000. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas, Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan skema bagi hasil antara pemerintah dan investor migas mendapat sambutan positif. “Jadi, sinyalemen selama ini yang mengatakan bahwa sistem gross split hanya cocok untuk WK perpanjangan ternyata tidak juga. Ini terbukti untuk WK baru atau WK eksplorasi, dari tujuh yang ditawarkan, lima WK diminati,” jelas Ego, beberapa waktu lalu. (Cah/E-2)

KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) terus menggenjot kebijakan hilirisasi industri untuk mendongkrak pertumbuhan industri secara nasional. Itu terlihat dari masuknya tiga perusahaan yang berkomitmen membangun smelter pada tahun ini dengan investasi mencapai US$3 miliar. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Harjanto menyampaikan perusahaan tersebut ialah PT Fajar Bhakti Nusantara di Gebe, Papua Barat, untuk investasi smelter pabrik nikel pig iron dengan nilai US$350 juta. Selain itu, perusahaan asal Tiongkok, Virtue Dragon, di Konawe, Sulawesi Tenggara, untuk pabrik feronikel dengan nilai US$2,5 miliar, serta PT Kalimantan Surya Kencana untuk pabrik peng-olahan tembaga sebesar US$135 juta. “PT Kalimantan Surya Kencana masih tahap studi, akhir 2018 selesai pembangunannya,” ujar dia melalui rilis, kemarin. Harjanto meyakini harga komoditas seperti batu bara dan feronikel yang makin membaik akan mendorong pertumbuhan industri smelter di Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia Prihadi Santoso menyebutkan, hingga 2017 sudah ada 34 proyek industri smelter dengan investasi Rp752,62 triliun. “Ke-34 proyek itu mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 30 ribu orang.” (Nyu/E-3)

Pos Indonesia Luncurkan Coworking Space PT Pos Properti Indonesia sebagai anak perusahaan dari PT Pos Indonesia mengoptimalkan aset perkantoran dengan meluncurkan ruang kolaborasi coworking space melalui kemitraan dengan EV Hive. Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia Handriani Tjatur Setijowati mengatakan ruang kolaborasi itu diharapkan bisa memfasilitasi kalangan anak muda, terutama generasi milenial, yang ingin mengembangkan bisnis rintisan startup company, khususnya bidang logistik. “Kami berharap Pos Indonesia bisa menggandeng anak-anak muda dalam mengembangkan bisnis, terutama bidang e-commerce dan logistik, apalagi lokasi kami terletak di pusat kota,” tutur Handriani dalam peluncuran ruang kolaborasi EV Hive @Pos Indonesia di Kantor Pos Pusat, Pasar Baru, Jakarta, kemarin. Seperti dikutip dari Antara, Handriani menjelaskan Pos Properti Indonesia akan terus mengoptimalkan dan memanfaatkan aset gedung perkantoran Pos Indonesia dalam berbagai media, baik berbentuk ruang kolaborasi maupun hotel-hotel. Saat ini PT Pos Indonesia memiliki jaringan 4.700 kantor secara keseluruhan dan 58.700 titik layanan. (E-3)

BURSA & KEUANGAN IHSG

Nymex

1.360,48

65,73 66,14

64,54

6.615,49 64,91

64,14

6.660,61 6.615,32

6.605,63

26.282,00 26.249,00

24/1 25/1 26/1

29/1 30/1 31/1

24/1 25/1 26/1

29/1 30/1 31/1

26.208,00

24/1 25/1 26/1

29/1 30/1 31/1

Rupiah/Yen 121,6

1.350,32

13.262

13.284

1.343,55

1.349,02

1.342,22

26.130,00

6.575,49

Rupiah/Euro

Rupiah/US$

120,6

26.616,71 26.542,00

6.680,61

66,06

Emas

Dow Jones

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

24/1 25/1 26/1

1.342,65

29/1 30/1 31/1

16.483 13.399

13.322

16.577 16.597 16.609 16.654

122,3

123,4

122,1

16.724

13.285

123,8

13.385

24/1 25/1 26/1

29/1 30/1 31/1

24/1 25/1 26/1

29/1 30/1 31/1

24/1 25/1 26/1

29/1 30/1 31/1

Menteri Ingatkan BUMN Jaga Kepercayaan Investor MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno mengingatkan direksi BUMN untuk selalu menjaga kepercayaan investor menyusul kesuksesan peluncuran Komodo Bonds oleh BUMN di Bursa Efek London. “Saya berharap Direksi Wijaya Karya, juga Jasa Marga dan BUMN lain selalu prudent, penuh kehati-hatian dalam memanfaatkan proses percepatan pembangunan proyek strategis nasional, infrastruktur,” kata Rini seperti dikutip dari Antara di Jakarta, kemarin. Seusai menghadiri pencatatan Komodo Bonds PT Wijaya Karya Tbk (Wika) di Bursa Efek London, Senin (29/1), Rini ber-

janji memastikan dana obligasi global berdenominasi rupiah itu dapat memberikan hasil maksimal. Selain memberikan hasil bagi investor, yang utama lagi ialah proyek yang dibiayai memberikan manfaat positif bagi masyarakat. “Itulah dasar kehadiran BUMN, yakni membantu mempercepat pembangunan untuk segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Rini. Di lantai bursa London, obligasi rupiah Komodo Bonds Wika sukses meraup Rp5,4 triliun. Nilai itu merupakan angka obligasi terbesar yang ada saat ini. Sebelumnya, PT Jasa Marga Tbk juga meluncurkan Komodo Bonds pada

November 2017 dan sukses memperoleh Rp4 triliun. Kedua obligasi milik BUMN itu telah menarik minat investor untuk menanamkan dana mereka. “Ini momentum yang baik. Saatnya BUMN lain yang hendak melakukan ekspansi, khususnya bidang infrastruktur, memanfaatkan momentum ini,” tegas Rini. Menteri Rini berharap capaian Komodo Bonds menginspirasi BUMN lain yang sedang ekspansi dan membutuhkan dana untuk bisa berkreasi lebih. Dalam kesempatan pembukaan bursa di London itu, Rini juga menyampaikan optimisme obligasi BUMN yang lain pada tahun ini. (E-3)

BI Targetkan Kajian Mata Uang Digital Tuntas 2020 ANTARA /AKBAR NUGROHO GUMAYNZ

PENUTUPAN PERDAGANGAN SAHAM: Dirut Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio (kiri) bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo

(tengah) dan vokalis God Bless Ahmad Albar menutup perdagangan saham di Jakarta, kemarin. Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat 30 poin atau 0,46% ke 6.605.

Aksi Jual Asing Tahan Penguatan Indeks Data inflasi Januari yang akan dirilis hari ini diproyeksikan masih terkendali. Kondisi itu memberi harapan ekonomi tetap kondusif sehingga membuka peluang kenaikan IHSG. FETRY WURYASTI

fetry@mediaindonesia.com

NDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin ditutup menguat 30,13 poin seiring dengan aksi beli investor di tengah harapan ekonomi nasional yang kondusif. IHSG BEI ditutup menguat 30,13% atau 0,45% menjadi 6.605,63, sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 2,32 poin (0,21%) menjadi 1.105,76. Analis Indosurya Sekuritas

William Surya Wijaya di Jakarta, kemarin, mengatakan optimisme investor yang masih kuat terhadap ekonomi nasional kembali memicu aksi beli saham sehingga IHSG kembali menguat. “Data inflasi Januari yang akan dirilis Kamis (1/2) diproyeksikan masih terkendali. Kondisi itu memberi harapan ekonomi tetap kondusif sehingga membuka peluang kenaikan bagi IHSG,” katanya seperti dikutip dari Antara, kemarin. William menambahkan sentimen mengenai laporan kinerja emiten tahun buku 2017 yang juga diproyeksikan tumbuh turut menjadi pendorong bagi investor untk melakukan aksi beli. Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menambahkan bahwa sentimen dari dalam negeri yang cukup positif membuat IHSG kembali bergerak positif setelah sempat mengalami tekanan pada awal sesi perdagangan. “Aksi jual cenderung mereda di tengah kuatnya optimisme pasar terhadap ekonomi domestik,” katanya.

Kendati demikian, lanjut dia, investor asing yang melakukan aksi lepas saham menahan laju IHSG lebih tinggi. Berdasarkan data BEI, investor asing membukukan jual bersih atau foreign net sell di pasar saham domestik sebesar Rp952,57 miliar. Di sisi lain, pelaku pasar modal menilai harga saham di Indonesia masih dapat terus tumbuh karena valuasinya yang masih terbilang murah. “Jika dibandingkan dengan bursa saham Thailand dan Malaysia, valuasi IHSG masih lebih murah sehingga kami proyeksikan IHSG masih bisa menyentuh level 6.800 pada tahun ini,” papar Head of Research Strategist PT Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia, Heriyanto Irawan, dalam Market Outlook 2018 yang digelar PT Syailendra Capital. Kontribusi investor domestik terhadap pasar saham, imbuhnya, juga terus meningkat seiring bertambahnya jumlah investor sehingga fluktuasi IHSG dapat lebih terjaga. Dengan demikian, investor lokal dapat mendominasi

pasar. Ia menilai investor domestik saat ini sudah semakin kuat, terutama dari institusi seperti asuransi dan dana pensiun. Hal itu terlihat pada 2017 ketika investor asing mencatat jual bersih, IHSG masih mampu menguat bahkan mencatatkan rekor tertinggi baru.

BANK Indonesia (BI) menyebutkan proses kajian untuk menerbitkan mata uang digital bank sentral (central bank digital currency/CBDC) akan selesai paling lambat pada 2020. “Kita mulai kajian ilmiahnya tahun ini. Rencana selesainya dua tahun. Setelah kajian selesai, BI akan memutuskan untuk menerbitkan atau tidak mata uang digital rupiah itu,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, kemarin. Meski memulai riset tahun ini, Onny mengakui sejak 2017 BI sudah mengumpulkan kajian dan membandingkan pro-

posal (benchmarking) penerbitan mata uang digital oleh bank sentral negara-negara lain, seperti Inggris, Singapura, Malaysia, dan Ekuador. Menurut Onny, banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam kajian, seperti dampak mata uang digital bank sentral atas moneter dan stabilitas sistem keuangan, infrastruktur teknologi, perlindungan konsumen, dan masalah legalitas agar tidak berbenturan dengan Undang-Undang Mata Uang dan Undang-Undang BI. Jika berkaca dari kajian dan pandangan bank sentral negara lain, Onny mengatakan penerbitan mata uang digital memang akan meningkatkan

efisiensi dan efektivitas. Sebabnya, BI tidak perlu terus menerbitkan uang rupiah fisik sehingga bisa mengedarkan uang dalam bentuk digital. “Jadi, tidak perlu mencetak uang. Ada legal tendernya, yakni kepastian hukum, dan tidak fluktuatif naik turun seperti mata uang virtual (virtual currency),” ujar dia. CBDC berbeda dengan mata uang virtual (virtual currency) yang diterbitkan swasta, seperti bitcoin dan etherum. CBDC diterbitkan secara legal oleh bank sentral dan peredarannya dijaga agar tidak menimbulkan gelembung harga dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. (E-3)

Kondisi bullish Sementara itu, dalam riset Syailendra Capital dipaparkan, investor mulai terlihat bullish (tren cenderung menguat) terhadap pasar saham meski indeks di level tinggi. Hal itu ditandai dengan terus berkurangnya posisi kas pada manajer investasi. Di Desember 2017, level kas manajer investasi lokal turun ke 5,7% dari sebelumnya di level 9,3%. Dalam perdagangan kemarin, saham PT Perusahaan Gas Negara (PGN) tercatat cukup aktif diperdagangkan sebanyak 17.663 kali dengan nilai transaksi mencapai Rp643 miliar. Saham PGN naik 9,66% atau Rp230 ke level Rp2.610. (E-1)

DOK BANK DKI

BANK DKI RAIH PENGHARGAAN: Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (kedua dari kiri),

memberikan penghargaan Padmamitra Award kepada Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi, di Balai Kota, Jakarta, kemarin. Sepanjang tahun 2017 Bank DKI telah merealisasikan CSR dengan nilai sebesar Rp4,34 miliar.

Gedung Agro Plaza Lt. 15 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 -1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950 Telp : 021-29183300 Faks : 021-5203030 www.holding-perkebunan.com

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PT Perkebunan Nusantara llI (Persero) mengundang Penyedia Barang untuk mengikuti Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Sistem Gugur 1 Tahap (1 Sampul) sebanyak 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Bersama Pupuk Semester I 2018 dengan sumber dana RKAP 2018 untuk kebutuhan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan PTPN sebagaimana tersebut dibawah, yaitu : 1.

Milenial Lebih Menyukai Transaksi Nontunai MAYORITAS milenial Indonesia, khususnya kelas menengah ke atas, saat ini lebih menyukai transaksi secara nontunai. Sebanyak 59% dari mereka menjadikan kartu debit sebagai alat pembayaran nontunai yang paling disukai (50%), diikuti uang elektronik (33%) dan kartu kredit (17%). Demikian terungkap dalam riset hasil kerja sama antara penerbit konten digital Brilio. net dan Jakpat Mobile Survey terhadap 1.021 milenial berusia 21-37 tahun di 34 kota besar Indonesia. CEO & Cofounder Brilio. net Joe Wadakethalakal mengatakan, meski kartu kredit berada di urutan terbawah sebagai alat pembayaran nontunai yang paling disukai, 63% milenial mengakui kebutuhan mereka atas kartu kredit.

Bahkan 478 responden dari total 1.021 responden yang disurvey mengaku sebagai pemilik kartu kredit. Bahkan, 478 responden dari total 1.021 responden mengaku sebagai pemilik kartu kredit. Mereka menggunakan kartu kredit untuk produk elektronik (27%), makanan dan minuman (25%), perjalanan wisata (23%), dan pembelian produk fesyen (15%). “Ini menunjukkan gadget, liburan, nongkrong, dan fe-

syen menjadi esensi gaya hidup milenial. Pengeluaran lainnya, langganan layanan musik, dan video on demand (5%), serta lain-lain (4%),” ungkap dia melalui rilis yang diterima, kemarin. Mengenai limit kartu kredit, kata dia, sebanyak 53% milenial mengaku limit kartu kredit tertinggi berkisar antara Rp5 juta-Rp10 juta, 18% berkisar Rp10 juta ke atas hingga Rp15 juta, dan 12% memiliki limit lebih dari Rp30 juta. Meski begitu, milenial masih bertanggung jawab dalam memakai kartu kredit. Hal itu terlihat dari sebanyak 55% mengaku tidak pernah memakai kartu kredit hingga batas maksimal. Selanjutnya, 84% milenial juga mengaku lebih sering membayar tagihan sesuai dengan jum-

lahnya. “Sebanyak 72% milenial bahkan mengaku tak pernah membayar tagihan melewati tanggal jatuh tempo.” Joe menambahkan lantaran kecenderungan milenial lebih menyukai transaksi nontunai, diharapkan infrastruktur pembayaran beserta sumber daya manusia yang ada bisa semakin mendukung transaksi nontunai mereka. Di Manado, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulut Gorontalo Maluku Utara Elyanus Pongsoda mengimbau masyarakat untuk mewaspadai pembiayaan digital yang tidak jelas. “Kalau ada pembiayaan berbasis teknologi oleh industri yang tidak terdaftar dan di awasi OJK, masyarakat mesti berhati-hati,” kata Elyanus seperti dikutip dari Antara. (Try/E-3)

4. 5.

Pengumuman No. Panitia Ad Hoc/Peng/002A/2018 Pengadaan Bersama Pupuk Tunggal Semester I Tahun 2018 Pupuk Urea Sebanyak 11.509.700 Kg Kebutuhan PT Perkebunan Nusantara VII, VIII, IX, X, XII dan XIV dengan Nilai HPS Rp.56.688.193.725,00 (lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sudah termasuk PPN 10% (Pelelangan Ulang) Pengumuman No. Panitia Ad Hoc/Peng/022/2018 Pengadaan Bersama Pupuk Majemuk Semester I Tahun 2018 Pupuk NPK 12.12.17.2 (Granular) Sebanyak 17.006.350 Kg Kebutuhan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan PTPN I, II dan V dengan Nilai HPS Rp.83.168.630.127,00 (delapan puluh tiga milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), sudah termasuk PPN 10%. Pengumuman No. Panitia Ad Hoc/Peng/027/2018 Pengadaan Bersama Pupuk Majemuk Semester I Tahun 2018 Pupuk NPK 14.7.25+1TE (Granular) Sebanyak 36.571.250 Kg Kebutuhan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan PTPN IV dan V dengan Nilai HPS Rp.206.628.223.103,00 (dua ratus enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga rupiah), sudah termasuk PPN 10%. Pengumuman No. Panitia Ad Hoc/Peng/029/2018 Pengadaan Bersama Pupuk Majemuk Semester I Tahun 2018 Pupuk NPK 14.9.24+1TE (Granular) Sebanyak 8.625.500 Kg Kebutuhan PT Perkebunan Nusantara VI dengan Nilai HPS Rp.50.427.049.530,00 (lima puluh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah), sudah termasuk PPN 10%. Pengumuman No. Panitia Ad Hoc/Peng/036/2018 Pengadaan Bersama Pupuk Majemuk Semester I Tahun 2018 Pupuk NPK 15.7.18.2.4+1TE (Granular) sebanyak 113.800 Kg Kebutuhan PT Perkebunan Nusantara VII; NPK 15.8.23+1TE (Granular) Sebanyak 9.717.350 Kg Kebutuhan PT Perkebunan Nusantara VII, VIII dan XIII dan NPK 15.9.16.2.4+1TE (Granular) sebanyak 31.200 Kg kebutuhan PT Perkebunan Nusantara VII dengan Nilai HPS Rp.56.412.615.260,00 (lima puluh enam milyar empat ratus dua belas juta enam ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh rupiah), sudah termasuk PPN 10%. Pengumuman No. Panitia Ad Hoc/Peng/037/2018 Pengadaan Bersama Pupuk Majemuk Semester I Tahun 2018 Pupuk NPK 15.7.24+1TE (Granular) Sebanyak 58.477.800 Kg Kebutuhan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan PTPN I, II, IV dan V dengan Nilai HPS Rp.330.133.522.931,00 (tiga ratus tiga puluh milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), sudah termasuk PPN 10%. Pengumuman No. Panitia Ad Hoc/Peng/038/2018 Pengadaan Bersama Pupuk Majemuk Semester I Tahun 2018 Pupuk NPK 15.7.24+1TE (Granular) Sebanyak 17.255.650 Kg Kebutuhan PT Perkebunan Nusantara VII, VIII dan XIII dengan Nilai HPS Rp.95.758.129.685,00 (sembilan puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), sudah termasuk PPN 10%.

A. Persyaratan Peserta 1. Memiliki Sertifikat Badan Usaha Sub Bidang Pupuk dengan kualifikasi Non Kecil. 2. Mempunyai pengalaman dalam pekerjaan pengadaan pupuk sejenis atau jenis lain 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2015 s.d. 2017). 3. Persyaratan lain diatur dalam Buku Dokumen Pengadaan. B. Jadwal Registrasi 1. Bagi calon peserta yang belum terdaftar sebagai vendor di PTPN (Daftar Rekanan Terseleksi) harus melakukan registrasi sebagai vendor untuk mendapatkan user-id dan password, sehingga dapat melakukan pendaftaran lelang sesuai jadwal pada butir C dibawah. 2. Registrasi dilakukan secara online di di website http://eproc.holding-perkebunan.com dengan memilih menu Registrasi Vendor Baru serta mengisi data isian yang diminta oleh sistem. Setelah calon peserta telah berhasil melakukan registrasi maka sistem akan mengirimkan user id dan password melalui email calon peserta yang telah didaftarkan pada aplikasi. 3. Selanjutnya calon peserta menunjukan dokumen asli SIUP dan SBU ke unit pendaftaran vendor di PTPN yang dipilih pada saat registrasi untuk dilakukan verifikasi. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dokumen calon peserta sudah memenuhi persyaratan, maka calon peserta dapat melakukan pendaftaran. 4. Calon peserta yang telah terdaftar dalam Daftar Rekanan Terseleksi PTPN tidak perlu melakukan registrasi. C. Jadwal Pendaftaran Lelang dan Pengambilan Dokumen Pengadaan 1. Peserta yang dapat melakukan pendaftaran adalah peserta yang telah memiliki user id dan password serta telah dilakukan verifikasi sebagaimana tersebut diatas. Pendaftaran dilakukan secara online melalui web site http://eproc.holding-perkebunan.com. 2. Jadwal pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan yaitu : Hari/Tanggal/Waktu : Kamis, 01 Februari 2018/ Pukul 10:00 WIB. Batas akhir pendaftaran untuk masing-masing paket pekerjaan dapat dilihat pada jadwal pengadaan yang tertuang pada Dokumen Pengadaan dan aplikasi eproc. 3. Pengambilan Dokumen Pengadaan dilakukan dengan cara mengunduh (download) pada aplikasi eproc. Untuk informasi terkait dengan Registrasi dan Pendaftaran dapat menghubungi panitia melalui email: panitia.pupuk@holding-perkebunan.com. Jakarta, 01 Februari 2018 Panitia Ad Hoc Pengadaan Pupuk Bersama Tahun 2018 Ttd Affan Safiq Ketua

OTOMOTIF

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Sepanjang 2017 Ekspor Toyota Tertinggi PERFORMA ekspor kendaraan bermerek Toyota dalam bentuk completly built-up (CBU) sepanjang 2017 yang dilakukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) ‘menggores’ prestasi tertinggi. Angka ekspor kendaraan Toyota mencapai 199.600 unit atau naik 18% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 169.100 unit. Angka tersebut merupakan pencapaian volume tertinggi sejak kegiatan ekspor Toyota Indonesia dimulai pada 1987. Selain faktor eksternal, yaitu membaiknya perekonomian sejumlah negara tujuan ekspor, peningkatan daya saing perekonomian Indonesia melalui percepatan pembangunan infrastruktur, dan kebijakan deregulasi, sangat berperan dalam capaian tersebut. “Semua itu tentu tidak terlepas dari sinergi kebijakan pemerintah yang kian kondusif dalam mendorong perbaikan daya saing perekonomian dan usaha terus menerus seluruh pihak yang terlibat dalam grup Toyota,” kata Presiden Direktur TMMIN, Warih Andang Tjahjono melalui siaran pers TMMIN, Selasa (30/1). Kontribusi terbesar pada pencapaian ekspor Toyota berasal dari model SUV (sport utility vehicle) Fortuner yang mencapai 69.700 unit. Angka tersebut juga merupakan rekor tertinggi ekspor Fortuner dalam 5 tahun terakhir. Produk ekspor lain yang diproduksi di pabrik TMMIN yang juga berkontribusi besar dalam pencapaian rekor ini ialah model sedan Vios dengan jumlah 28.450 unit, Kijang Innova, Sienta, dan Yaris yang turut melengkapi performa ekspor kendaraan bermerek Toyota dengan total 18.700 unit. Dari sisi laju pertumbuhan, Sienta menempati urutan tertinggi mencapai 51,0%, diikuti Fortuner 42,2%, sedangkan Vios 19,3%. Selain itu, Toyota

mengekspor beberapa model lain, yakni Avanza, Rush, Agya (Wigo), dan Town/ Lite Ace yang diproduksi grup Toyota di Indonesia, yaitu Astra-Daihatsu Motor dengan jumlah total sebanyak 82.700 unit. “ Ko m p o s i s i e k s p o r ke n d a ra a n bermerek Toyota yang didominasi model SUV ini sekaligus membuktikan kapabilitas industri otomotif Indonesia telah mampu bersaing dalam memenuhi keinginan konsumen global. Di sisi lain, model sedan Vios yang telah kami produksi secara lokal sejak 2013 lalu menjadi keistimewaan tersendiri karena 97% dari total produksinya ditujukan untuk pasar ekspor,” tambah Warih. Selain dalam bentuk CBU, pada 2017 TMMIN telah mengekspor 47.600 kendaraan dalam bentuk terurai/completely knock down (CKD) mesin utuh tipe TR berbahan bakar bensin sebesar 123.200 unit dan mesin TR berbahan bakar etanol sebesar 5.700 unit. Sementara itu, ekspor mesin tipe NR berbahan bakar bensin mencapai 93.300 unit dan NR berbahan bakar etanol 3.700 unit. Proyeksi perekonomian dalam negeri yang lebih baik pada 2018 dan proses pemulihan perekonomian global diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja industri otomotif nasional. “Melihat perkembangan indikator perekonomian dalam negeri maupun di luar negeri, TMMIN berharap kinerja 2018 bisa menyamai bahkan lebih baik dibandingkan tahun lalu, baik di pasar dalam negeri maupun ekspor. Kita mengharapkan hubungan dagang yang baik antara Indonesia dan negara tujuan ekspor juga dapat membantu menjaga volume ekspor kami di tahun ini,” kata Wakil Presiden Direktur TMMIN, Edward Otto Kanter. (RO/S-1)

FOTO-FOTO: DOK. MERCEDES-BENZ

Suasana ajang Mercedes-Benz Weekend Test Drive 2018 yang digelar di Epiwalk, Rasuna Epicentrum, Jakarta, pekan lalu.

Mercedes-Benz Hadirkan Dua Varian Baru The New GLC 200 AMG Line hadir dengan mesin yang sama dengan sedan The New E200 Avantgarde Line. NURTJAHYADI

chadie@mediaindonesia.com

JANG Mercedes-Benz Weekend Test Drive 2018 digelar di Epiwalk, Rasuna Epicentrum, Jakarta, sejak 26-28 Januari. Dengan memanfaatkan kegiatan itu, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia memperkenalkan dua varian tambahan untuk melengkapi portofolio yang sudah eksis. Dua varian baru itu ialah sedan The New E200 dan crossover The New GLC200 AMG Line.

The New E200 Avantgarde Line

DOK. TMMIN

MENGGORES PRESTASI: PT TMMIN ‘menggores’ prestasi tertinggi ekspor kendaraan

merek Toyota yang mencapai 199.600 unit atau naik 18% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 169.100 unit. Angka tersebut merupakan pencapaian volume tertinggi sejak kegiatan ekspor Toyota Indonesia dimulai pada 1987.

OTO INFO

HPM Buka Diler Perdana di Klaten UNTUK memberikan kemudahan kepada konsumen, PT Honda Prospect Motor mendirikan dealer pertama Honda di Klaten. Dealer bernama Honda Perkasa Klaten itu juga menjadi yang ke-17 di Provinsi Jawa Tengah yang dilengkapi dengan fasilitas 3S (sales, service, spare parts) sesuai dengan standar tinggi Honda. Honda Perkasa Klaten yang berada di Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, berdiri di atas tanah seluas 4.670 m2 dan luas bangunan 4.107 m2. Dealer Honda Perkasa Klaten memiliki showroom seluas 437 m2 dengan desain modern yang menampilkan rangkaian mobil terbaru Honda. Selain itu, dealer memiliki berbagai fasilitas untuk menunjang kenyamanan konsumen, seperti waiting lounge, private zone, cafe zone, food zone with free drinks, internet zone, kids zone, charging station, magazine rack, smoking room, wi-fi, dan musala.

Untuk layanan purnajual, Honda Perkasa Klaten memiliki fasilitas servis dengan area seluas 835 m2 yang dilengkapi 6 bay general repair, 2 bay perawatan berkala, 2 bay quick service, 1 bay final inspection, 1 bay spooring, dan 2 washing bay. Selain itu, Honda Perkasa Klaten memiliki area spare parts seluas 80 m2 untuk menjamin ketersediaan suku cadang orisinal bagi konsumen di wilayah Klaten dan sekitarnya. “Honda akan terus menambah jaringan dealer di seluruh Indonesia untuk memberikan layanan berstandar tinggi sekaligus memudahkan calon konsumen merasakan langsung kualitas produk kami,” kata Presiden Direktur HPM Takehiro Watanabe. Jonfis Fandy, Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual HPM, mengatakan Honda Perkasa Klaten menjadi dealer pertama yang didirikan pihaknya di tahun ini sekaligus menjadi yang ke-144 secara nasional. (Gnr/S-4)

New Honda CBR150R Hadir dengan Warna Baru PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran tampilan New Honda CBR150R melalui pilihan warna dan setrip baru yang lebih gagah dan agresif. Dua desain warna itu ialah matte black dan victory black red yang tetap mengusung konsep Total Control. Kehadiran tersebut melengkapi kehadiran dua warna sebelumnya, yaitu livery Honda racing red dan racing edition. Direktur Pemasaran AHM Thomas Wijaya mengatakan antusiasme konsumen, khususnya pecinta motor sport full fairing sangat tinggi terhadap New Honda CBR150R. Hal inilah yang menginspirasi AHM untuk memberikan penyegaran kepada model tersebut. “Kami memberikan penyegaran terhadap New Honda CBR150R melalui

pilihan warna dan setrip baru yang semakin memikat hati pecinta sepeda motor sport di Tanah Air.,” katanya, Senin (29/1). Warna dan setrip baru ini mampu membuat pengendara semakin terlihat gagah mengendarai New Honda CBR150R. Mengusung konsep Total Control, pengendara dapat merasakan kesenangan dan kemudahan mengendalikan motor ini dengan kecepatan dan kelincahan di berbagai lintasan. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) sepanjang 2017, New Honda CBR150R terjual sebanyak 72.219 unit. Model ini menjadi motor sport full fairing 150cc terlaris secara nasional dengan pangsa pasar 48% di segmen ini. (Gnr/S-4)

Sedan eksekutif MercedesBenz tersukses diperkuat dengan kehadiran mesin baru, yaitu The New E 200 Avantgarde Line. Ada penggabungan unsur kemewahan dengan perlengkapan mengemudi cerdas, seperti parking pilot dan paket integrasi ponsel pintar. Sedan eksekutif generasi kesepuluh itu menghadirkan fiturfitur penuh gaya serta interior berkelas dan eksklusif. The New E200 dilengkapi mesin bensin 2 liter empat silinder dengan turbocharger bertenaga 184 hp dan torsi 300 Nm yang dikawinkan dengan transmisi canggih 9G-Tronic 9-speed. Mesin itu mampu melesatkan kendaraan dari 0 ke 100 km/jam dalam tempo 7,7 detik. Yang lebih istimewa dari kendaraan berbanderol Rp999 juta (off the road) itu ialah keberadaan fitur parking pilot dengan parktronic dan kamera mundur untuk memudahkan pencarian tempat parkir serta memarkirkan kendaraan dengan posisi paralel atau

seri. Parking pilot dapat memanuver kendaraan secara otomatis ke dalam tempat parkir yang telah dipilih sekaligus dapat mengendalikan kemudi dan rem ketika mendeteksi adanya rintangan. Untuk mengatur nuansa pencahayaan dalam kabin tersedia 64 warna pilihan 10 kombinasi pencahayaan interior berteknologi LED yang hemat energi. Bagian dasbornya terpampang dua displai generasi baru berukuran besar. Kedua displai itu menyatu secara visual menjadi widescreen cockpit yang seakan terlihat melayang di udara. Layar tersebut dapat memuat hampir seluruh fungsi pengaturan kendaraan mulai setelan mode pengendalian, sistem audio, navigasi, telepon, hingga ke fungsi pencatatan efisiensi bahan bakar setiap menit. Pengendara pun dapat mengatur posisi tampilan informasi penting sesuai dengan selera. Misalnya, tampilan instrumen pada layar di balik kemudi sementara di bagian tengah menampilkan navigasi atau sebaliknya. Eksekutif sedan generasi ke10 itu hadir dengan paket integrasi ponsel pintar dan wireless charging yang memungkinkan pengisian baterai telepon genggam sekaligus menghubungkan dengan antena luar kendaraan tanpa kabel. Sistem infotainment berbasis ponsel pintar Carplay milik Apple dan Android Auto milik Google juga dapat dinikmati dalam kendaraan itu.

The New GLC 200 AMG Line Un t uk m e l e n g k a pi va r i a n

GLC250 pada 2015 dan GLC 200 Exclusive yang dipamerkan di Star Expo pada Oktober 2017, The New GLC 200 AMG Line hadir dengan mesin yang sama dengan sedan E200 di atas. Begitu pula dengan transmisinya. Alhasil untuk melesat dari 0 ke 100 cuma butuh 7,5 detik. GLC memiliki tampilan yang percaya diri. Bumper dengan underguard yang terintegrasi juga termasuk dalam tampilan sporty AMG, lengkap dengan pelek 19 inci AMG 5-Twin Spoke dan AMG Line, dan papan pijak bernuansa aluminium membuat tampilan GLC 200 AMG Line kian dinamis. Interior GLC dibalut bahan berkelas kerajinan tangan, seperti trim kayu black ashwood berpori terbuka, serta sentuhan dan nuansa yang menarik secara menyeluruh. Atap kaca geser panorama roof luas semakin menambah kesan lapang dalam kabinnya.

Head unit audio 20 CD dilengkapi sistem navigasi Garmin Map Pilot dan sistem Burmester Surround Sound dengan 13 loud speaker yang menghasilkan kekuatan suara hingga 590 watt. Kenyamanan lain berupa keylessgo dan easy-pack tailgate yang memungkinkan penutup bagasi dibuka secara otomatis. Kecanggihan lain berupa fitur parktronic yang dilengkapi active parking assist dan mirror package. Itu mencakup fungsi parkir samping trotoar yang memudahkan manuver dalam berkendara sehari-hari. Dengan semua kelebihan itu, kendaraan itu dibanderol seharga Rp929 juta (off-the-road). Kedua model baru itu merupakan rakitan lokal di Wanaherang, Bogor. Para pengunjung acara juga bisa melihat langsung deretan portofolio Mercedes-Benz sekaligus merasakan langsung melalui sesi test drive. (S-4)

GLC 200 AMG LINE: Deputy Director Sales Operations & Product Management Kariyanto Hardjosoemarto dan Deputy Director Marketing Communication PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Hari Arifianto berpose di depan The new GLC 200 AMG Line.

Suzuki Launching Ignis Sport Edition PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan varian terbaru Suzuki Ignis yang diberi label Ignis Sport Edition. Sesuai dengan label yang diusungnya, varian baru Ignis yang diposisikan di antara varian GX dan GL itu hadir dengan gaya yang lebih sporty. Yang membedakan Ignis Sport Edition dengan varian lainnya berupa tambahan LED daylight running light (DRL) di bagian grille, dan front under spoiler di bagian bumper depan. Selain itu, side under spoiler di bawah pintu samping, sementara bagian belakang terdapat penambahan

rear under spoiler dan rear upper spoiler. Tidak hanya sampai di situ, perbedaan juga merambah bagian dalam lewat kehadiran audio yang dilengkapi layar berukuran 7 inci berfitur touchscreen yang mampu memainkan peran sebagai radio, MP3 dan WMA player, serta koneksi bluetooth untuk audio dan telepon. “Pembaruan pada Ignis Sport Edition tidak hanya dilakukan untuk memberikan tampilan lebih segar, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat urban akan kendaraan yang aman dan

nyaman dengan berbagai fitur istimewa untuk mendukung kegiatan sehari-hari,” ungkap 4W Managing Director SIS S Sugiyama pada acara peluncuran di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (26/1). Kendaraan model mini-crossover ini dibekali mesin yang sama dengan varian lain, yaitu mesin 1.2 liter tipe K12M dengan output maksimal 83 ps pada 6.000 rpm dan torsi 113 Nm pada 4.200 rpm. Begitu pula transmisinya, yaitu otomatis 5-speed (AGS) dan manual 5-speed. Perlindungan di dalam kabin Suzuki Ignis menerapkan platform Heartec dan Total Effective Control Technology yang diklaim mampu menyerap benturan dan menyebarkan energi merata ke seluruh bagian rangka untuk mengurangi dampak kerusakan dan

FOTO-FOTO: MI/CHADIE

cedera pada penumpang. Untuk urusan harga, Ignis Sport Edition versi manual dijual on the road senilai Rp151,5 juta, sedangkan untuk versi transmisi otomatis dibanderol Rp161,5 juta. Ada empat warna yang ditawarkan sebagai pilihan, yaitu uptown red pearl, white arctic pearl, tinsel blue pearl, dan midnight black pearl. Tampilan Sport Edition terbaru tentu akan menggoda konsumen yang telah lebih dulu memiliki Ignis. SIS telah mengantisipasinya. Menurut Head of Spare Parts SIS Ignatius Ratrianto, untuk para pemilik Suzuki Ignis varian lain yang ingin tampilannya menyerupai varian Sport Edition, pihaknya bisa membantu mewujudkan hal itu. “Kami sudah menyediakan optional package Ignis Sport Edition,” ungkap Ignatius. Namun, ia tidak menyarankan membeli paket itu karena total biaya yang dikeluarkan (plus harga mobil standar) akan menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan harga Ignis Sport Edition itu sendiri. “Jika semuanya ditotal, mulai lampu DRL, spoiler-spoiler berikut head unit touchscreen sekitar Rp13 juta. Ditambah ongkos pasang bisa kena Rp14 juta,” tutupnya. (Cdx/S-1)

MEGAPOLITAN

Berawan Hujan ringan Cerah berawan

Hujan ringan Berawan Cerah berawan

Berawan Hujan ringan Cerah berawan

KOTA DEPOK

Berawan Hujan ringan Cerah berawan

Hujan ringan Berawan Berawan

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Hujan ringan Berawan Berawan

Hujan ringan Hujan ringan Hujan ringan

Berawan Hujan ringan Hujan ringan

Hujan ringan Berawan Berawan

JAKARTA SELATAN

Kasus First Travel Mandek Terganjal Berkas K

ASUS penggelapan dan penipuan tiga bos biro perjalanan umrah murah, PT First Travel, hingga kini mandek di tingkat kejaksaan. Meski berkas dakwaan tersebut dinyatakan sudah lengkap, kasus tersebut tak kunjung disidangkan. Masa penahanan terhadap tiga tersangka pun diperpanjang selama 20 hari. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Supari mengatakan perkara penipuan biro perjalanan umrah First Travel dengan tersangka Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan, dan Kiki Hasibuan sudah lengkap. Dia pun membantah alasan mandeknya kasus ini disebabkan ketidaksiapan jaksa. “Meski dinyatakan lengkap, tiga tersangka belum dapat disidangkan. Jaksa sudah siap. Kendala bukan di ketidaksiapan jaksa, melainkan surat dakwaan penipuan perjalanan umrah yang disusun Jaksa terhadap tiga bos PT FT masih disempurnakan,” ujar Supari di kantornya, kemarin. Supari menuturkan penyempurnaan dakwaan perlu dilakukan agar tahap penuntutan nanti bisa dilakukan secara maksimal. “(Agar) apa yang menjadi fakta terbukti dengan baik. Artinya penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum bisa berhasil,” ucapnya. Selama masa penyempurnaan dakwaan, sambungnya, kejaksaan melakukan perpanjangan penahanan terhadap ketiga tersangka selama 20 hari ke depan. “Dalam waktu dekat akan dilimpahkan sebelum masa penahanan mereka berakhir. Sekarang sedang penyempurnaan surat dakwaan,” kata Supari. Bareskrim Polri sudah melakukan pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Depok sejak

November tahun lalu. Sementara itu, ketiga tersangka dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Cilodong, Pancoran Mas, Kota Depok, sejak 7 Desember tahun lalu. Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Teguh Arifiano mengatakan persiapan sidang kasus penipuan oleh tiga bos First Travel sudah dilakukan. Pihaknya hingga kini masih menunggu limpahan berkas dari Kejaksaan Negeri Kota Depok. “Pada intinya kami sudah siap menggelar sidang kasus penipuan jemaah umrah PT Fisrt Travel,” pada pertengahan Desember tahun lalu. Menurutnya, berdasarkan undang-undang yang berlaku, mereka diberi waktu selama 20 hari untuk pelimpahan berkas.

Pihak Kejaksaan Negeri Kota Depok mengaku berkas sudah lengkap, tapi perlu disempurnakan agar penuntutan nanti bisa dilakukan dengan maksimal.

Barang bukti cukup

Selain tiga tersangka, Bareskrim Polri melimpahkan barang bukti, di antaranya 774 gaun, 3 rumah tinggal, 1 apartemen, 1 gedung kantor, dan 11 mobil, di antaranya Toyota Fortuner B 28 KHS, Vellfire F 777 NA, dan Mitsubishi Pajero F 111 PT, dan Hummer. Terkait dengan barang bukti tersebut, Supari mengatakan, pihaknya menilai cukup tidak ada masalah. Barang bukti bergerak sudah disita, sedangkan barang tidak bergerak berada dalam pengawasan. Begitu pula keterangan saksi, menurutnya, sudah cukup dan tidak ada kendala. “Tinggal pelimpahan saja,” tegas Supari. Sebagaimana diketahui, jumlah korban kasus penipuan oleh agen umrah murah First Travel ini mencapai 64.685 jemaah. Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (KG/J-4)

ANTARA/GALIH PRADIPTA

PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI: Dua siamang (Symphalangus syndactylus) diperlihatkan kepada media saat rilis perdagangan satwa dilindungi di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar perdagangan satwa langka melalui media sosial dengan mengamankan tujuh tersangka dan puluhan satwa langka.

Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Terungkap PRAKTIK ilegal perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang diungkap Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Melalui media sosial, tujuh pelaku menawarkan hewan yang tergolong langka, di antaranya buaya muara, lutung jawa, kucing hutan, dan monyet pantai. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono kepada wartawan menjelaskan pengungkapan kasus itu berkat upaya kerja sama sejumlah pihak. Dilakukan pengamatan hingga penangkapan pelaku selama tiga pekan di awal tahun ini. “Aktivitas perdagangannya dengan media sosial seperti Facebook dan Whatsapp. Cara ini semakin memudahkan mereka untuk memasarkan hewan,” ujar Argo, kemarin. Tujuh tersangka tersebut ditangkap di tujuh tempat berbeda. Para tersangka ialah SF, AM, MBK, HRN, IA, ETW, dan AR ditangkap di wilayah, seperti Cengkareng-

Jakarta Barat, Penjaringan-Jakarta Utara, Matraman dan Rawamangun-Jakarta Timur, Pasar Minggu dan Jagakarsa Jakarta Selatan, Bekasi, hingga Beji Kota Depok. “Jadi, memang mereka ditangkap di tempat terpisah. Namun, aktivitas mereka sama-sama menjual hewan yang dilindungi undang-undang,” ujarnya. Dari hasil pemeriksaan, diketahui para pelaku mendapatkan satwa yang dilindungi itu dari berbagai daerah, seperti Lampung dan Jawa Barat. Satwa yang dijual dibanderol dengan harga yang beragam, paling murah dipatok Rp300 ribu dan paling mahal mencapai Rp5 juta per ekor. “Harganya bervariasi, seperti lutung ini ada yang dijual Rp300 ribu per ekor. Paling mahal harga satwa yang dilindungi undang-undang ini dijual mencapai Rp5 juta,” jelasnya Dari pengungkapan itu, petugas mengamankan puluhan hewan yang dilindungi.

KOTA BEKASI

LINTAS BERITA

Tidak Ada Izin, Dua Diskotek di Bogor Ditutup MI/ BARY FATHAHILAH

TERKENDALA PEMBEBASAN LAHAN: Pekerja menggunakan alat berat menyelesaikan

pembangunan tol Cijago seksi II di Beji, Depok, Jawa Barat, kemarin. Pembangunan tol sepanjang 14,6 km tersebut masih terkendala oleh pembebasan lahan sehingga pengerjaannya mentok di belakang Universitas Indonesia.

BALAI KOTA

Ogah Gabung dalam OK Otrip Empat Koperasi bakal Dinego Ulang EMPAT organisasi koperasi angkutan kota (angkot) di bawah DPD Organda DKI Jakarta tetap menolak untuk ikut menjadi peserta dalam uji coba program One Karcis One Trip (OK Otrip). Hingga saat ini, baru dua koperasi yang ikut uji coba tersebut yakni KWK dan Budi Luhur. “Kan tadinya terdapat enam koperasi. Yang ikut uji coba dua, tapi empat ditunda sampai sekarang belum yaitu Kopamilet, Komilet, Kolamas, dan Komika,” ujar Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan, di Jakarta, kemarin Adapun, empat angkot tidak bergabung dalam program OK Otrip yang diujicobakan sejak 15 Januari karena mereka belum sepakat dengan tarif yang ditawarkan PT Transjakarta yakni Rp3.400 per kilometer. Adapun keempat koperasi itu menginginkan Rp3.800 per kilometer. Dengan tarif yang ditawarkan PT Transjakarta, empat koperasi itu khawatir pendapatan anggotanya akan menurun. “Jangan sampai karena ikut OK Otrip, kok penghasilan

kami menurun? Nah, itu kan bisa berbahaya. Makanya, sementara kami tarik dulu, jangan sampai menimbulkan masalah,” kata Shafruhan. Selain itu, mereka menilai skema kerja sama yang ditawarkan akan memberatkan. Biaya operasional itu mencakup gaji sopir sebesar Rp3,6 juta sesuai UMP, iuran BPJS sopir, bensin, dan perawatan kendaraan, harus mereka tanggung sendiri. “Biasanya pengusaha angkot menerima setoran harian. Sekarang tidak terima karena bergabung OK-Otrip, tapi mereka harus siapkan biaya operasional. Setelah diklaim nanti ke hasilnya malah tidak menguntungkan, bagaimana mau masuk (OK-Otrip) kalau begitu,” jelasnya. Empat koperasi tersebut akan kembali bernegosiasi dengan PT Transjakarta. “Kalau bicara Transjakarta, berarti bicara anggaran. Anggarannya memungkinkan apa enggak? Kalau anggarannya enggak memungkinkan, ya, lebih baik kami pending,” kata Shafruhan. (Ssr/J-4)

WALI KOTA Bogor Bima Arya menutup diskotek Lipss Karaoke and Club dan X-One Club, kemarin. Penutupan dua diskotek di Jalan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor itu seusai Bima Arya dan Dandim 0606 Letnan Kolonel Doddy Suhadiman menyidaknya pada Selasa malam (30/1). Bima kesal karena kedua diskotek tersebut masih saja nekat beroperasi, padahal sebelumnya sudah dilarang beroperasi. Selain tidak memiliki izin (hanya memiliki izin HO dan izin HO sudah dihapus pemerintah pusat), juga tidak memiliki tanda daftar usaha

pariwisata (TDUP). Diskotek pertama yang didatangi Bima yakni Lipss Karaoke and Club. Dua pekan lalu, di sana terjadi keributan yang melibatkan anggota Brimob Klapa Dua dan warga sipil. Warga sipil ditembak dan tewas di tempat. “Sebelumnya saya perintahkan Satpol PP untuk cek ke lokasi. Saya koordinasi dengan Pak Wakapolres dengan Pak Dandim. Saat dicek mendadak, teryata keduanya belum ada izin. TDUP-nya tidak ada, izin menjual minuman beralkoholnya sudah habis. Saya minta tidak beroperasi,” tegas Wali Kota. (DD/J-3)

Hindari Polisi, Pengedar Tewas Tercebur Kali SATU dari tiga pengedar narkotika yang dikejar petugas Polres Metro Tangerang tewas karena nekat terjun ke Kali Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Menurut Kasat Narkoba Polres Metro Tangerang, AKB Farlin Lumban, kemarin, pelaku bernama SL tewas setelah terjun ke kali dan kepalanya membentur batu di sana. Karena mengeluarkan darah yang cukup banyak di bagian kepala, SL dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang, pelaku meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. “SL meninggal dunia karena kehabisan darah.

Nasib satwa ini akan diurus bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Argo merinci hewan yang diamankan penyidik ialah dua buaya muara, empat lutung jawa, seekor surili jawa, dua siamang, enam kucing hutan, dua bayi burung hantu, dua ular sanca, seekor kukang, seekor monyet pantai, serta seekor elang bondol. “Kita putus rantainya. Jadi, setelah mereka komunikasi dengan pembeli dan penjual, nanti janjian ketemu di mana dan bawa duitnya. Penjual tidak ada persediaan hewan. Jadi jika ada yang telepon, pesan, baru order,” tandasnya. Para tersangka dikenai Pasal 40 ayat 2 juncto Pasal 21 ayat 2 huruf a UU No 5/1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman bui 5 tahun. (Sru/J-3)

Adapun dua orang temannya yang lain diamankan di Polres Metro Tangerang untuk diperiksa lebih lanjut,” kata Farlin. Dari tangan mereka petugas mengamankan barang bukti berupa 157 butir ekstasi, tujuh gram sabu, timbangan elektrik, dan beberapa alat pengisap sabu (bong). “Kasus ini masih kami kembangkan,” kata Kasat. Dua orang pelaku dapat dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 113 Ayat 2 jo Pasal 132 huruf A Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal mati. (SM/J-3)

Ongkos Bus Trans-Patriot bakal Disubsidi Separuh BIAYA perjalanan bagi pengguna bus Trans-Patriot rencananya akan disubsidi sebesar 50%. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi mengaku masih membahas aturan pemberian subsidi tersebut. Kepala Dishub Kota Bekasi Yayan Yuliani menyampaikan, pihaknya tengah membahas payung hukum untuk penyediaan subsidi pembiayaan operasional Trans-Patriot, termasuk soal subsidi tersebut. “Sedang kita bahas, sebab rencana ini baru pertama kali dilakukan Pemkot Bekasi, jadi kami betulbetul hati-hati,” jelas Yayan, kemarin. Rencananya, produk hukum yang digunakan untuk mengatur subsidi ini berupa peraturan wali kota (perwal). Perwal tersebut ditargetkan selesai pada Senin (5/2) mendatang. Rencana subsidi sebesar 50% dari beban ongkos penumpang, menurutnya, bertujuan agar kehadiran Trans-Patriot bisa memantik perpindahan warga dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Tahapan operasional Trans-Patriot, diakuinya panjang. Seusai soft launching pada 27 Desember pihaknya kini telah memilih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Mitra Patriot sebagai operator yang akan memegang kendali serta mengembangkan Trans-Patriot ke depannya. “Pengadaan kendaraan, pul, operasional akan kami serahkan pada operator. Kalau tidak ada halangan 10 Maret mendatang sudah bisa resmi beroperasional,” jelas dia. Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan Dishub Kota Bekasi Muhammad Solikhin menambahkan, pengoperasian itu masih menunggu kelengkapan teknis, sarana, dan prasarana. “Sekarang masih uji coba melihat animo warga, pengoperasiannya masih 10 Maret mendatang. Pemkot minta warga bersabar dulu,” kata dia. Kehadiran bus Trans-Patriot, ujarnya, merupakan upaya mencari solusi kema-cetan akibat banyaknya pemanfaatan kendaraan pribadi di wilayah Kota Bekasi. Bus berkapasitas tampung 41 penumpang itu diproyeksikan menjadi transportasi massal pionir yang layak dan nyaman untuk warga Kota Bekasi. (Gan/J-4)

HUMANIORA

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Deteksi Dini Kanker Minim UPAYA deteksi dini untuk kanker payudara dan kanker serviks masih rendah. Cakupan deteksi dini kanker serviks dengan metode inspeksi visual menggunakan asam asetat (IVA) dan pemeriksaan payudara klinis oleh dokter (sadanis) pada 2017 hanya sekitar 8,1% atau hanya dijalani sekitar 3 juta perempuan. Padahal target nasional untuk deteksi dini kanker menyasar 34 juta orang. “Tanpa akselerasi, target nasional baru akan tercapai 34 tahun lagi,” ujar Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh dalam temu media menjelang Hari Kanker Sedunia di Jakarta, kemarin. Hari Kanker Sedunia diperingati setiap 4 Februari. Subuh menjelaskan akselerasi dibutuhkan supaya target itu dapat tercapai pada 2025. Oleh karena itu, dalam pengendalian dan pencegahan kanker, pemerintah turut melibatkan masyarakat melalui sosialisasi agar kanker dapat lebih dini ditemukan dan lebih awal ditangani. Pembiayaan untuk pengobatan kanker, imbuh dia, terus meningkat. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, per September 2017 pengobatan kanker menelan biaya Rp2,1 triliun. Ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia Prof Aru W Sudoyo mengatakan di negara-negara maju, tutur dia, prevalensi kanker dapat dikendalikan melalui deteksi dini. Namun, di Indonesia, prevalensi kanker justru terus naik. Berdasarkan data Riskesdas 2013, prevalensi kanker di Indonesia sebesar 1,4 per 1.000 penduduk. Dia pun mendorong agar upaya preventif sebaiknya lebih digencarkan. Contohnya, mendorong agar biaya imunisasi human papiloma virus (HPV) sebagai pencegahan kanker serviks dapat ditanggung BPJS Kesehatan. “Karena biaya pengobatan pasti jauh lebih mahal daripada pencegahan.” Pada kesempatan itu dia juga mengingatkan pentingnya gaya hidup sehat untuk menekan risiko kanker. Menurutnya dengan pola makan bergizi seimbang, mempertahankan berat badan agar ideal, berolahraga secara teratur, dan tidak merokok dapat mengurangi risiko terkena kanker hingga 30%. (Ind/H-3)

SEKILAS

IPB Buka Penerimaan Jalur Ketua OSIS INSTITUT Pertanian Bogor (IPB) memiliki komitmen besar dalam mencetak pemimpin-pemimpin bangsa. Komitmen itu diwujudkan melalui sejumlah langkah dan proses yang sistematis. Salah satunya, membuka jalur baru seleksi masuk IPB yaitu jalur ketua OSIS atau jalur talenta kepemimpinan. Rektor IPB Arif Satria menjelaskan, tahun ini IPB mengalokasikan 130-160 tempat dari kuota total 4 ribu mahasiswa untuk jalur khusus ketua OSIS. Selain pernah menjadi ketua OSIS yang ditunjukkan dengan surat keterangan kepala sekolah, ada beberapa persyaratan lainnya. Yakni, lulusan jurusan IPA, rata-rata nilai matematika, fisika, kimia, dan biologi minimal 80, mengajukan surat lamaran kepada Rektor IPB dengan menyertakan biodata dan kegiatan selama menjadi Ketua OSIS, membuat sinopsis kontribusi untuk pembangunan Indonesia di masa mendatang, serta bersedia mendapatkan berbagai pelatihan. Lamaran bisa dikirimkan kepada Rektor IPB mulai 1 April-1 Juni 2018. Pengumuman hasil seleksi pada 9 Juli 2018. (RO/H-3)

BRI Berikan Beasiswa Nusantara Cerdas

ANTARA /AUDY ALWI

BERBAGI ILMU: Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Edward Otto Kanter (kedua dari kiri)

bersama Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana berbincang dengan siswa pemenang kompetisi dalam program Toyota Indonesia Berbagi Ilmu, di Karawang, Jawa Barat, kemarin. Program Toyota Indonesia Berbagi Ilmu berupa Kaizen Goes to School, yakni membuat kurikulum berbasis industri serta membangun laboratorium atau ruang praktik industri, kompetisi robotic training, program pemagangan dan sertifikasi serta donasi alat peraga pendidikan.

Kurang Otonom Rentan Radikal Kurangnya kemandirian perempuan muslim dalam beragama membuat mereka rentan terpengaruh radikalisme. DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

TO N O M I p e r e m puan dalam beragama masih rendah. Hal itu ditunjukkan hasil survei Wahid Foundation baru-baru ini yang menyatakan hanya 37% perempuan muslim yang memiliki pertimbangan sendiri dalam pandangan keagamaan. Pada laki-laki, persentasenya hampir 50%. “Otonomi perempuan dalam pandangan keagamaan masih sangat bergantung pada sumber lain, seperti ceraham keagamaan. Mereka cenderung tidak berpikir kritis dan menelan mentah-mentah informasi dari pihak lain yang mereka dapat,” kata Direktur Wahid Foundation Yenny Wa-

hid seusai penutupan Halaqah Perempuan untuk Perdamaian, di Jakarta, kemarin. Rendahnya kemandirian dan kekritisan kaum perempuan muslim dalam beragama itu potensial menjadi ancaman tumbuhnya benih radikalisme. Perempuan menjadi mudah terprovokasi dan terindoktrinasi paham konservatif dan radikal. Itu terbukti dari sejumlah kasus. Misalnya, penangkapan perempuan berinisial DYN di Bekasi yang berencana mengebom Istana Negara pada 2016. Masih di 2016, ada pula ribuan perempuan berdemonstrasi menentang Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menista agama. Selain itu, berdasarkan hasil Survei Nasional Potensi Toleransi Sosial Keagamaan di

Kalangan Perempuan Muslim di Indonesia itu, ada sekitar 12% perempuan muslim yang mendukung jihad kekerasan. Di sisi lain, lanjut Yenny, saat ini ada pihak-pihak yang mencoba memberikan definisi keliru tentang jihad. Jihad hanya diartikan sebatas pergi berperang membela agama. “Padahal perang itu qital. Bahasan tentang jihad dalam Alquran itu berbeda dengan bahasan qital. Jihad yang utama bukan itu, melainkan mengajak orang pada kebaikan,” imbuhnya. Meski demikian, Yenny menegaskan perempuan sejatinya berpotensi besar menjadi benteng penjaga kemajemukan bangsa serta melawan intoleransi dan radikalisme. Itu terbukti dari hasil survei tersebut yang menunjukkan 80% perempuan muslim toleran kepada pemeluk agama lain. “Menjadi tugas ulama-ulama untuk menyebarkan pemahaman yang benar supaya perempuan tidak ikut jihad yang radikal,” ujarnya.

Penuhi hak perempuan Terpisah, Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amirudin mengatakan tingginya tingkat toleransi pada perempuan berangkat dari kondisi perempuan yang cenderung tersubordinasi sehingga sikap toleran menjadi mekanisme mereka untuk bisa bertahan dalam menjalankan kehidupan. Selain itu, kata Mariana, perempuan juga memiliki beban ganda terutama memikirkan keselamatan anakanaknya. “Termasuk kondisi perempuan yang sejak kecil diajarkan untuk paling banyak berkorban atau me-ngalah. Hal-hal itulah yang secara tidak sadar membuat mereka lebih toleran di masyarakat,” jelas Mariana. Maka dari itu, menurut dia, perempuan perlu mendapat apresiasi yang tinggi. Selain itu, kampanye pemenuhan hak-hak perempuan harus terus digaungkan baik oleh pemerintah, LSM, organisasi keagamaan, dunia pendidikan, maupun kelompokkelompok masyarakat. “Jika kemudian hak-hak mereka dipenuhi dengan baik, tentu potensi mereka sebagai benteng kemajemukan dan perdamaian bangsa akan lebih optimal lagi,” pungkasnya. (Ths/H-3)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Program Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC) Angkatan 4. Tahun ini, beasiswa itu diberikan pada 25 mahasiswa. “Sejak tahun 2010 kami telah menggelar kegiatan Beasiswa Nusantara Cerdas yang diperuntukkan bagi mereka yang berprestasi. Untuk tahun ini kami telah menyaring mahasiswa terpilih hingga muncul 25 nama. Bank BRI akan terus mendukung dunia pendidikan melalui berbagai program-program CSR unggulan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat,” ujar Corporate Secretary Bank BRI Bambang Tribaroto. Beasiswa Nusantara Cerdas merupakan program beasiswa unggulan yang pembiayaannya berasal dari dana Bina Lingkungan BRI dan diberikan kepada mahasiswa S1 yang berkuliah di perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Kriteria penerima beasiswa tersebut ialah putra-putri terbaik yang berasal dari daerah terluar, terpencil, dan terdepan (3T) dan memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam program BNC Angkatan 4 setiap mahasiswa akan menerima bantuan living cost Rp1,8 juta per bulan, uang saku Rp500 ribu per bulan, dan bantuan pembuatan skripsi Rp2 juta, laptop, serta asuransi kesehatan dan kecelakaan dari BRI Life. (RO/H-3)

Masjid Media Group Gelar Salat Gerhana PULUHAN jemaah mengikuti salat gerhana di Masjid Nursiah Daud Paloh, Kompleks Media Group, Jakarta, tadi malam. Salat itu dilaksanakan bersamaan dengan gerhana bulan Super Blue Blood Moon. Salat itu dipimpin Ustaz Uci Sanusi. Usai salat, khatib Ustaz Yunus Daud membawakan tausiah bertajuk Mengukuhkan Keimanan Melalui Fenomena Gerhana Bulan. Ia menjelaskan fenomena alam gerhana bulan bisa menjadi momentum bagi manusia, khususnya kaum muslim untuk mengingat kebesaran Allah SWT. Dia mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah dalam ciptaan-Nya. Allah, tutur Yunus, menciptakan alam semesta dengan sistem yang sangat kompleks tetapi semua bisa diatur-Nya. Termasuk kejadian gerhana bulan. “Mari kita tunduk, mawas diri seraya memperbanyak istigfar atas berbagai dosa, maksiat, dan kealpaan kita. Juga menyebut kebesaran Allah dengan takbir dan melaksanakan salat gerhana,” ujar Ustaz Yunus yang juga Ketua Program Magister Eksplorasi Geothernal Universitas Indonesia itu. (Ind/H-3)

Iuran Premi Program JKN tidak Dinaikkan MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan tidak ada penaikan iuran premi BPJS Kesehatan dalam waktu dekat ini. Ia menjelaskan salah satu solusi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan memang dengan menaikkan iuran premi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Namun, sesuai arahan Pak

Presiden, dalam waktu dekat ini tidak ada penaikan iuran peserta BPJS Kesehatan,” ujar Puan saat menghadiri talkshow Optimalisasi Inpres No 8/2017 di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, kemarin. Pada kesempatan itu Puan meminta seluruh pihak yang terkait dengan pelayanan JKN melaksanakan tugas dengan baik, termasuk saat memberi pelayanan pada peserta JKN

kelas 3. “ Iu ran kel as 3 saat ini Rp23.500. Mungkin sebagian dari kita melihat Rp23.500 itu tidak penting, tapi buat mereka (peserta kelas 3) Rp23.500 itu penting. Mungkin ada yang setiap hari harus menabung Rp1.000 untuk bisa bayar iuran tiap bulan. Jadi, kita harus maksimalkan layanan untuk mereka,” papar Puan. Ia menambahkan, sebagai bentuk keseriusan pemerintah

dalam implementasi program, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres itu memerintahkan 11 kementerian/lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangan masingmasing dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas program

Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat. Kesebelas pemimpin lembaga negara itu terdiri atas Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, direksi BPJS Kesehatan, gubernur, dan bupati/wali kota. (Yan/H-3)

MI/USMAN ISKANDAR

SALAT GERHANA: Karyawan Media Group melakukan salat

gerhana di Masjid Nursiah Daud Paloh di komplek kantor Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, kemarin.

Tepung Kelapa untuk Cegah Diabetes

DOK NMW SKINCARE

PERAWATAN KULIT: CEO NMW skincare, Nataliani Mawardi (kanan) memberikan layanan

perawatan kulit, Laser treatment kepada penyanyi band, Tantri Kotak di NMW skincare Kalimalang Bekasi, Jawa Barat, saat relaunching kemarin. Kepercayaan dari pasien menjadikan NMW skincare semakin percaya diri melangkah sebagai skincare clinic yang dijadikan pilihan utama bagi masyarakat sekitar terkait permasalahan kulit dan kecantikan.

PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui merek H2 Health and Happiness meluncurkan produk terbaru, yaitu H2 Tepung Kelapa. H2 Tepung Kelapa merupakan salah satu alternatif untuk mencegah penyakit diabetes, juga salah satu pilihan makanan yang tepat bagi para penderita diabetes. Deputy Director Corporate Business Development PT Kalbe Farma Tbk, FX Widiyatmo, menjelaskan peluncuran produk terbaru itu merupakan bagian dari komitmen Kalbe untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Tepung kelapa, kata dia, memiliki

kandungan serat pangan yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan pencernaan. Selain itu, tepung kelapa dikenal sebagai bahan pangan dengan indeks glikemik yang rendah. “Hal inilah yang menjadikan tepung kelapa cocok untuk orang-orang yang ingin mencegah penyakit diabetes maupun bagi penderitanya karena pangan dengan indeks glikemik yang rendah tidak menyebabkan lonjakan gula darah,” kata Widiyatmo dalam acara peluncuran itu di Jakarta, kemarin. Dia menambahkan, dalam pemanfaatan sehari-hari, H2

Tepung Kelapa dapat dicampurkan dengan beras putih pada saat nasi ditanak. “Penambahan H2 Tepung Kelapa dengan takaran 25% pada beras putih (6-7 sendok makan tepung kelapa pada satu cangkir beras) dapat menurunkan indeks glikemik nasi putih menjadi 49 (kategori rendah) dari yang sebelumnya sebesar 89 (kategori tinggi). Nasi putih pun menjadi lebih ramah bagi penderita diabetes.” Senada, dokter spesialis gizi klinis Cindiawaty Josito juga menekankan pentingnya makanan berindeks glikemik rendah dalam penanganan di-

abetes. “Kuncinya bagaimana kita menggunakan bahan pangan dengan indeks glikemik rendah karena mengurangi kecepatan naiknya gula darah sehingga memberikan waktu pada sel tubuh untuk memprosesnya.” Pada kesempatan sama, Kepala Subdirektorat Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolisme Kementerian Kesehatan, Dyah Erti Mustikawati, mengatakan jumlah penderita diabetes terus meningkat. “Pola hidup sehat harus jadi kebiasaan sebagai bagian dari pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes.” (Ths/H-3)

HUMANIORA

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Kampus Asing Bisa Pacu Mutu Pendidikan RI Perguruan tinggi swasta jangan khawatirkan kehadiran universitas asing. Itu harus jadi pendorong perbaikan kualitas pendidikan dalam negeri. SYARIEF OEBAIDILLAH

oebay@mediaindonesia.com

R MI/ADAM DWI

KERJA SAMA PENDIDIKAN: Direktur Pengembangan Bisnis Media Indonesia Shanty Nurpatria (kanan) bertukar cendera mata dengan Rektor Podomoro University

Cosmas Batubara dengan disaksikan Kepala Divisi Pemberitaan Media Indonesia Teguh Nirwahyudi (tengah) seusai penandatanganan kerja sama bidang pendidikan di Jakarta, kemarin.

Podomoro University dan Media Indonesia Jalin Kerja Sama PODOMORO University menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga usaha, pendidikan, dan media massa, termasuk dengan Harian Umum Media Indonesia. Penandatanganan kerja sama dilakukan Rektor Podomoro University Cosmas Batubara di kampus tersebut di Jakarta, kemarin. Cosmas mengatakan kerja sama yang dijalin dengan berbagai pihak itu bertujuan saling mengisi dan memberi, atau mutual benefit. “Meski begitu, kita mesti berkomitmen dan tunduk pada kesepakatan yang dibuat bersama. Kerja sama dengan Media Indonesia dan banyak lembaga lain akan memacu kita untuk berkembang dan maju

bersama-sama,” katanya. Menurutnya, kerja sama itu akan dijadikan sebagai ilmu terapan bagi mahasiswa dan dosen Podomoro University sehingga dapat memberi manfaat dan menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ia juga mengungkapkan Podomoro University telah menjalin kerja sama dengan institusi-institusi di dalam maupun luar negeri, yang terdiri atas industri, lembaga pemerintah, dan asosiasi. Hingga saat ini, pihaknya telah menandata-ngani 133 nota kesepahaman, 16 perjanjian kerja sama, dan 117 pelaksanaan kegiatan. Kerja sama dengan institusi di da-

lam dan luar negeri, ujarnya, merupakan salah satu bentuk komitmen perguruan tinggi yang dipimpinnya dalam upaya memajukan pendidikan tinggi di Indonesia secara kreatif, inovatif, bermutu, dan relevan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan daya saing bangsa di era global. Penandatanganan kerja sama dengan Media Indonesia diwakili Direktur Pengembangan Bisnis Shanty Nurpatria yang didampingi Kepala Divisi Pemberitaan Media Indonesia Teguh Nirwahyudi. Shanty me ngemukakan Media Indonesia melalui Media Group memiliki jaringan bisnis dan usaha yang luas yang dapat memperkuat kerja sama

kedua belah pihak. Menurutnya, mahasiswa Podomoro University dapat melakukan kerja praktik atau magang di hotel dan juga perusahaan katering Media Group. Selain itu, para dosen dapat menulis di rubrik ‘Opini’ Media Indonesia. Dalam kesempatan itu, Charles Bonar Sirait, presenter dan pendiri sekolah komunikasi yang juga menjalin kerja sama dengan Kampus Podomoro, mengatakan akan mengisi materi kurikulum kewirausaahan dan komunikasi publik. Ia berharap mahasiswa Podomoro University yang diproyeksikan jadi entrepreneur atau wirausaha unggul mampu melakukan komunikasi publik dengan baik. (Bay/H-2)

Program Lentera (2-Habis)

Bebas Gelap dengan Rp2.000 per Pekan

EBAGIAN besar warga empat kabupaten di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak Mei tahun lalu bisa menikmati cahaya di malam hari. Sebelumnya mereka selalu hidup dalam kegelapan karena listrik merupakan barang mewah yang sulit diperoleh. Cahaya benderang di rumah warga terjadi sejak hadirnya lampu listrik isi ulang tenaga surya atau mereka sebut lentera yang diinisiasi Hivos, NGO (nongovernment organization) asal Belanda. Kehadiran lentera itulah yang telah mengubah hampir 70% rumah warga menjadi terang di malam hari. Lentera yang berbentuk mirip lampu senter tersebut didistribusikan melalui murid sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Di empat kabupaten tercatat 4.680 murid SD dan SMP yang telah memiliki lentera untuk di rumah mereka, sedangkan pengisian ulang listriknya dilakukan di 25 sekolah dengan menggunakan tenaga surya. Selain melalui sekolah, masyarakat lain dapat memiliki lentera yang didistribusikan melalui kios energi. Sebanyak 30 kios yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur telah mendistribusikan 3.150 lentera kepada warga. Kios-kios yang berada di

sekitar desa masing-masing itu juga berfungsi sebagai tempat mengisi ulang listrik tenaga surya. Setiap kios dikelola salah satu warga yang ditunjuk Hivos untuk membuat program tersebut agar berkelanjutan. “Kini sudah ada 30 kios. Setiap hari ada tim dari kami yang bekerja sebagai teknisi untuk mengatasi bila ada masalah,” ujar Rudi Nadapdap, Koordinator Proyek Sumba Iconic Island. Menurutnya, pada awal pembentukan kios energi, rumah seorang warga dipasangi empat

panel surya yang berfungsi untuk mengisi daya. Pemilik kios hanya berkewajiban membayar Rp700 ribu per bulan untuk setiap 100 lentera yang dikelolanya. Rata-rata setiap kios memiliki 100 sampai 200 lentera untuk didistribusikan kepada masyarakat. “Kami membayar Rp2.000 untuk sekali isi ulang lentera. Tenaga listrik yang ada dalam lentera bisa tahan digunakan sampai satu minggu,” kata Maria, warga Desa Wewena, Sumba Barat. Untuk bisa mendapatkan satu lentera, warga hanya perlu

MI/PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI

TENAGA SURYA: Petugas memeriksa panel surya di Sumba Timur,

Nusa Tenggara Timur.

membayar Rp50 ribu per lampu di awal ketika mendaftar untuk ikut menggunakan. Selanjutnya, mereka dikenai biaya Rp2.000 untuk setiap mengisi ulang daya lampu. Maria mengatakan kini ia dan warga lain lebih memilih lentera ketimbang lampu minyak tanah yang biaya bahan bakarnya jauh lebih mahal. “Jadi, kalau dihitung per bulan, untuk mengisi ulang listrik lentera kami hanya menghabiskan Rp10 ribu. Kami sudah punya terang dan bisa beraktivitas malam, seperti masak dan bekerja,” ujar Maria. Bentuk lentera yang sederhana dan memiliki pegangan seperti senter juga membuat lampu itu memiliki fungsi ganda. Selain dapat digunakan untuk lampu penerangan di dalam rumah, lentera banyak digunakan warga sebagai senter dan lampu penerangan jalan. Upaya menghadirkan listrik di wilayah Sumba bukan tidak pernah dilakukan pemerintah. Sebelumnya ada program penyediaan lampu oleh PLN melalui proyek lampu Sehen (solar hemat energi) melalui teknologi solar home system. Dalam program tersebut, setiap rumah dibantu melakukan pemasangan tiga lampu bertenaga surya dan setiap bulan mereka dikenai biaya Rp36 ribu. Namun, umumnya umur lampu itu tidak mampu bertahan lama. (Putri Rosmalia Octaviyani/H-2)

Koridor Rimba Butuh Komitmen Daerah PENGATURAN tata ruang dan peruntukan lahan di Pulau Sumatra yang tergabung dalam koridor hutan Riau, Jambi, dan Sumatra Barat (Rimba) dengan luas 3,8 juta hektare membutuhkan komitmen pemerintah daerah. Hal tersebut diperlukan agar pembangunan di daerah bisa menjamin kelestarian keanekaragaman hayati di sekitar kawasan hutan sekaligus mendukung ekonomi hijau. “Kita perlu mendorong prinsipprinsip ekonomi hijau agar bisa masuk ke rancangan pembangunan

jangka menengah daerah. Ini baru satu koridor, akan ada lima koridor di daerah lain. Tantangannya daerah harus mengikuti kaidah yang benar dalam penyusunan tata ruang sesuai prinsip ekonomi hijau,” kata Asisten Deputi Tata Kelola Hutan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Prabianto Mukti Wibowo seusai serah terima dokumen kajian koridor Rimba dari WWF Indonesia, Selasa (30/1). Dokumen tersebut merupakan rangkaian diskusi dan penelitian WWF Indonesia bersama dengan

Kemenko Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). CEO of WWF Indonesia Rizal Manik mengatakan, berdasarkan hasil kajian, dibutuhkan kelembagaan yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan koordinasi dalam tata ruang pembangunan ekonomi hijau. Kelembagaan dibutuhkan pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. “Tata kelola kelembagaan ialah hal penting yang diusulkan WWF. Sinergi kerja sama akan efektif jika dipayungi

kelembagaan yang mangatur komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan,” ujarnya. Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan tiga langkah penting dalam upaya penyelamatan keanekaragaman hayati di koridor Rimba, antara lain restorasi hutan alam yang sudah rusak, perlindungan hutan alam, serta ekosistem penting dalam rangka meningkatkan daya dukung ekosistem Pulau Sumatra, dan mengembangkan model insentif dan disinsentif. (Dhk/H-2)

ENCANA pemerintah memberi kesempatan perguruan tinggi asing hadir di Indonesia jangan menjadi momok bagi kalangan perguruan tinggi swasta. Sebaliknya harus dijadikan tantangan dan peluang guna memacu mutu pendidikan tinggi dalam negeri. “Saat ini kita berada dalam era kompetisi global yang penuh persaingan. Maka kita jadikan pesaing itu untuk memacu agar kita bisa maju,” kata Rektor Podomoro University, Cosmas Batubara, di Jakarta, kemarin. Menurutnya, langkah pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) memberikan peluang perguruan tinggi asing untuk beroperasi di Indonesia telah melalui pertimbangan. Oleh karena itu, perguruan tinggi swasta (PTS) jangan takut untuk bersaing, bahkan harus djadikan sebagai upaya mendorong perbaikan kualitas pendidikan di Tanah Air sehingga kita mampu bersaing dengan negara lain. Cosmas yang juga aktivis angkatan 1966 itu mengingatkan dunia pendidikan tinggi di Indonesia untuk tidak menutup pintu atau jangan seperti katak dalam tempurung. Di era globalisasi, imbuhnya, dunia yang kini dihadapi serba-terbuka dan tanpa batas. “Jadi lebih baik bila kita berpikir positif, jangan terlalu khawatir. Sejatinya keberadaan perguruan tinggi asing itu dapat memacu mutu kita guna menuju universitas kelas dunia,” kata Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Tenaga Kerja di era Presiden Soeharto itu. Ia menjelaskan Kampus Podomoro University telah melangkah menuju universitas kelas

dunia. Di antarnya telah menjalin kerja sama dengan Babson Global Inc yang merupakan bagian dari Babson College, sekolah entrepreneuship kelas dunia di Amerika serikat. “Jalan ke sana memang cukup panjang. Namun, bila kita berkomitmen, kreatif menuju kompetisi dunia dengan inovasi yang kita lakukan, kita tidak takut bersaing,” ujarnya.

Tetap diminati Rektor Universitas Tarumanagara (Untar) Agustinus Purna Irawan mengatakan masuknya perguruan tinggi asing dapat menjadi ancaman sekaligus tantangan dan peluang. Ancamannya kampus asing yang masuk membawa bendera berkualifikasi baik bisa menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa. Peluangnya, PTS dalam negeri dapat mengetahui metode pembelajaran perguruan tinggi asing. PTS juga lebih tertantang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. “Intinya, PTS tidak perlu takut dengan hadirnya perguruan tinggi asing. Jika kita punya kekhasan, pasti akan tetap diminati calon mahasiswa. Untar optimistis tetap dilirik masyarakat karena mahasiswa dari luar negeri juga tertarik kuliah di Untar,” kata Agustinus saat melepas 20 mahasiswa Untar untuk belajar di Kun Shan University Taiwan, kemarin. Ia menambahkan, sampai saat ini ada sekitar 20 perguruan tinggi asing yang sudah menandatangani kerja sama dengan Untar. Bahkan, pada tahun ini pihaknya telah mendeklarasikan go international. Untuk mendukung itu, Untar menambah mata kuliah bahasa Inggris guna meningkatkan kemampuan mahasiswa agar lebih pandai berbahasa internasional tersebut. (H-2)

NUSANTARA

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Pencemar Sungai Citarum Bertambah Sebelumnya pihak kepolisian sudah mengungkap ada empat perusahaan yang terbukti mencemari Sungai Citarum. BAYU ANGGORO

anggoro@mediaindonesia.com

EPOLISIAN Daerah Jawa Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat siap mendalami hasil temuan mengenai 31 perusahaan yang juga ikut mencemari Sungai Citarum. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Samudi mengatakan kepolisian akan mengajak dinas lingkungan hidup yang memang ahli di bidangnya untuk memastikan hasil temuan Tim Survei Citarum Harum. “Akan kita cek dan turun bersama-sama dengan dinas lingkungan hidup selaku ahli,” kata Samudi saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. Menurutnya, setelah dinas lingkungan hidup memastikan ada pelanggaran pembuangan limbah, polisi akan memproses sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Samudi menambahkan Polda Jawa Barat sebelumny a s u d a h m e n g u n g k a p empat pabrik yang terbukti mencemari Citarum. “Instalasi pengolahan limbah tidak ada, pembuangan dialihkan ke sungai yang bermuara ke Citarum,” kata Samudi yang berjanji akan menggelar ekspose siapa saja empat perusahaan yang mencemari Citarum pada hari ini.

Pada kesempatan terpisah, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku tidak kaget dengan adanya temuan 31 pabrik yang mencemari Sungai Citarum. Bagi dia, informasi banyaknya pabrik yang mengotori Citarum sudah sejak lama diketahui. “Sejak awal kita banyak ketahui penyimpangan itu terjadi, dari tahuntahun sebelumnya. Hanya belum tersentuh hukum,” kata Aher.

Rehabilitasi Sungai Citarum tidak akan cukup dengan mengatasi soal limbah pabrik saja. Dia lega karena semua pihak mulai terbuka matanya karena kasus itu mulai diungkap. Ia meminta agar kasus ini memberi efek jera bagi pabrik-pabrik yang membuang limbah sembarangan. Meski begitu, menurutnya, untuk mengatasi pencemaran Sungai Citarum ini tidak akan cukup jika hanya mengatasi persoalan limbah pabrik. “Semuanya, limbah industri, pertanian, rumah tangga, juga salah. Semuanya harus kita beresin,” ujarnya.

Jumlah bertambah Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi Kolonel Arh Desi Ariyanto mengatakan temuan jumlah pabrik yang membuang limbah di Sungai Citarum mungkin akan bertambah. “Pasti bertambah itu jumlah perusahaan yang membuang limbah di Citarum,” ujar Desi saat ditemui di ruang kerjanya. Saat ini tim survei masih menyelidiki dan mengumpulkan banyak bukti terkait dengan pencemaran Sungai Citarum. Untuk mempercepat pengembalian fungsi dan menyukseskan program Citarum Harum, Kodam III/Siliwangi telah membuat 22 sektor (titik koordinasi dan pengawasan) di sepanjang aliran Citarum. Setiap sektor ada penanggung jawabnya, seperti pejabat kodam berpangkat kolonel bertugas memperbaiki dan menjaga sepanjang aliran sungai. Dalam menanggapi kasus pembuangan limbah di Citarum, aktivis lingkungan Dadang Utun Hermawan mengatakan persoalan Citarum sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Dia mengusulkan perlunya ada badan otoritas yang menangani Sungai Citarum. “Di badan otoritas ini, semua pihak yang berwenang duduk bersama untuk memberikan solusi menangani Citarum,” saran Utun. (BU/N-3)

ANTARA/HENDRA NURDIYANSYAH

PRODUKSI PATUNG PAHLAWAN: Pekerja melakukan penyelesaian patung pahlawan nasional di studio Yos Art Sculpture di Sewon, Bantul, Yogyakarta, kemarin. Karya seni patung yang dibuat dengan bahan fiberglass dengan ukuran menyerupai tubuh manusia itu dijual Rp30 juta per patung untuk koleksi museum.

Sisik Penyu Diselundupkan PERSONEL Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, bersama Reskrim Polsek Tallo menangkap dua warga negara asing asal Tiongkok, yang diduga sebagai pelaku perdagangan sisik penyu ilegal. Kepala Unit Jatanras Polrestabes Makassar, AKP Ivan Wahyudi, mengatakan kedua WNA bernama Chen Jianyi alias Aii, 25, dan Zhong Qiushan alias Acong, 31, ditangkap di rumah Jalan Sunu Kompleks Unhas Blok M 9 Makassar.

Saat mereka ditangkap sekitar pukul 01.00 Wita, polisi menemukan 200 kilogram sisik penyu ilegal yang sudah dikemas dalam plastik, diduga siap diselundupkan ke Tiongkok. “Dari hasil pemeriksaan sementara, sisik hewan dilindungi itu rencananya bakal dijual secara ilegal di negeri asalnya, dengan harga bervariasi mulai Rp1 juta hingga Rp2 juta,” kata Ivan, kemarin. Dari Kalimantan Tengah, aparat berhasil menangkap

Pessel Tawarkan Kemudahan Berinvestasi

Kasus Narkoba di Babel Meningkat

Dua Anak Minta Ibu Dibebaskan DUA anak masih duduk di bangku SMP dan SD di Yogyakarta, AD, 10 dan AZ, 11 mendatangi Pengadilan Negeri Sleman, DIY sambil membawa poster, kemarin. Poster itu bertuliskan ibu mereka dibebaskan. Kedua anak ini putri pasangan Endah Asmarawati dan DAZ. Endah dijebloskan ke penjara oleh suaminya setelah dituduh menggelapkan uang DAZ senilai Rp100 juta. Selama Endah dipenjara, DAZ tidak mengurus kedua anaknya. Kuasa hukum Endah, Tris Pratikno, mengatakan sampai sekarang DAZ dan kliennya masih terikat pernikahan. “Seharusnya secara hukum ini tidak bisa dituntut, apalagi sang suami juga tidak memberikan nafkah kepada keluarga,” kata Tris pada persidangan perdana yang akhirnya ditunda hingga Kamis (1/2). Sejumlah saksi yang diajukan Tris juga mengungkapkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan DAZ. Sebagai kepala keluarga, DAZ tidak memberikan nafkah untuk keluarga. Saat Endah dipenjara, kedua anak Endah dititipkan kepada nenek mereka. (AU/N-3)

Kalsel Keluarkan Aturan Taksi Daring GUBERNUR Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, akhirnya menerbitkan aturan terkait dengan operasional taksi daring berbasis aplikasi untuk mengatasi polemik dengan taksi konvensional. Gubernur melalui Pergub Nomor 6/2018 mengatur dan menetapkan kuota taksi daring sebanyak 938 unit hanya boleh beroperasi dengan sistem pembagian zona. “Pemprov Kalsel memberikan kuota taksi online yang bisa beroperasi sebanyak 938 armada,” ungkap Kadis Perhubungan Kalsel Rusdiansyah, kemarin. Operasional taksi daring di Kalsel juga diatur dalam tiga zona, yakni zona 1 wilayah Banjar Bakula, meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. Zona 2 meliputi wilayah Banua Anam, yaitu Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Zona 3 meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. (DY/N-3)

habitat aslinya, Danau Peto, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. “Punahnya kura-kura leher ular ini disebabkan gangguan manusia,” kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT, Tamen Sitorus. Kementerian Kehutanan pernah mereintroduksi 50 anak kura-kura leher ular ke habitatnya di Danau Peto pada 2009. Namun, sesuai dengan survei pada 2015 dan 2016, yang dilakukan BBKSDA NTT bersama masyarakat, spesies itu tidak ditemukan lagi. Sitorus menduga satwa tersebut tidak bertahan hidup di habitatnya. (LN/SS/PO/N-3)

PADANG, SUMATRA BARAT

PULAU KE PULAU

BERDASARKAN analisis Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dalam setahun lebih dari 1 kilogram narkoba jenis sabu masuk ke wilayah Babel. “Analisis kita, kasus narkoba ini cenderung mengalami peningkatan. Setidaknya dalam setahun 1 kilo lebih sabu masuk ke Babel,” kata Dir Narkoba Polda Babel, Kombes Sukirman, kemarin.Rata-rata sabu yang masuk ke Babel dan menyebar ke enam kabupaten dan kota melalui jalur laut dari Palembang. Masih terkait dengan kasus narkoba, Direktorat Reserse Narkoba, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), menangkap dua karyawan tempat hiburan malam di Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka, karena menerima kiriman paket yang di dalamnya berisi sabu. Dua warga yang ditangkap ialah DN, 31, warga Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, dan D, 26, warga Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat. DN ditangkap saat mengambil paket di kantor jasa pengiriman barang. Sabu dari Surabaya itu akan dijual ke D. (RF/PO/N-3)

dua pelaku pemenggal kepala orang utan, yakni T bin R, 41, dan M bin I, 32. Keduanya warga Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Peristiwa pemenggalan kedua orang utan dilakukan pada 29 Desember 2017 sekitar pukul 08.00 Wita. Peristiwa itu menjadi perhatian dunia. “Keduanya dijerat dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,” kata Kapolda Kalteng, Brigjen Anang Revandoko, kemarin. Di bagian lain, spesies kurakura leher ular (Chelodina mccordi) dilaporkan punah di

ANTARA/SYIFA YULINNAS

WISATA HUTAN CEMARA: Pedagang menata kursi di kawasan wisata hutan cemara pesisir pantai Desa Suak Timah, Samatiga, Aceh Barat, kemarin. Objek wisata hutan cemara di kawasan pesisir tersebut merupakan salah satu destinasti wisata kabupaten setempat yang ramai dikunjungi wisatawan.

JAKARTA, DKI

TKDN untuk KA Cepat Harus Dimaksimalkan P EMERINTAH berupaya untuk bisa mewujudkan kereta api cepat Jakarta -Surabaya dengan mengoptimalkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Surabaya ini berpotensi memunculkan banyak inovasi yang bisa dikerjakan bangsa Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal itu seusai berpidato dalam Ra pat Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Rabu (31/1). “Dari hitungan pemerintah Jepang lewat JICA (Japan International Cooperation Agency), proyek kereta api cepat ini biayanya Rp100 triliun, sedangkan dari hitungan kita Rp60 triliun. Kita harapkan dengan komponen TKDN sebanyak 30%-40% bisa menekan biaya proyek. Penyerapan tenaga kerja akan besar karena ba-

nyak industri yang terlibat termasuk start-up,” harap Menhub. Pada kesempatan itu, Menhub mengusulkan kepada Kepala BPPT Unggul Priyanto agar kawasan yang akan dilintasi terutama di kawasan pesisir dan persawahan bisa menggunakan jembatan layang atau underpass. “Seperti di daerah Pemalang, Blora, dan Cirebon bisa menggunakan underpass atau jembatan layang. Pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Surabaya ini seluruhnya elevated (melayang). Namun, ada beberapa tempat yang tidak bisa elevated,” tambahnya. Masih terkait dengan pembangunan transportasi publik, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan kajian membangun light rail transit (LRT) untuk mengurangi kemacetan. Kepala Dinas Perhubungan DIY, Sigit Sapto Raharjo, mengatakan

studi pembangunan LRT sudah selesai 2017 dan tahun ini akan dilakukan kajian rencana bisnis pembangunan LRT. Ada dua jalur yang telah dilakukan studi, yaitu jalur Tempel, Sleman-Srandakan, Bantul sepanjang 44,22 kilometer dan Parangtritis, Bantul, sampai Bandara di Kulon Progo sepanjang 30,33 kilometer. Jalur LRT Tempel-Srandakan yang melewati Kota Yogyakarta akan dibuat melayang, sedangkan jalur Parangtritis-Kulon Progo akan ditempelkan dengan Jalan Jalur Lintas Selatan. Biayanya diperkirakan Rp2,5 triliun. Di Sumatra Selatan, Kementerian Perhubungan mencatat dari 13 stasiun LRT, ada 7 lahan stasiun untuk naik turun penumpang yang bermasalah. Pemprov harus menganggarkan pembebasan lahan untuk pembangunan tujuh stasiun. Rencananya, itu dianggarkan pada APBD Perubahan tahun ini. (Nda/AT/DW/N-2)

BUPATI Pesisir Selatan (Pessel) Hendrajoni menjamin kemudahan investasi daerahnya. “Investasi di Pessel menjadi salah satu komitmen kami. Tapi, investor juga harus serius. Kalau serius, kami akan pandu dan berikan kemudahan,” ujar Hendrajoni, kemarin. Ia mengatakan selama ini banyak investor yang hanya jual janji untuk menanamkan modal di daerah, namun pada kenyataannya realisasi investasinya nihil. Makanya, Hendrajoni ingin mempertegas dengan investor, dan memberikan jaminan keamanan, kemudahan, dan fasilitasi untuk mewujudkan investasi yang akan ditanamkan di daerah itu. Ia menyebutkan Pessel memberikan peluang sebesarbesarnya bagi investasi, teru-

tama yang bergerak di bidang pariwisata. karena banyak destinasi wisata di situ. Selain pariwisata, ia juga mendorong masuknya investasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pengolahan energi, dan potensi lainnya. “Saya akan mendampingi langsung investor yang serius mau berinvestasi di Pesisir Selatan,” tukasnya. Pada kesempatan sama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan sektor investasi menjadi penting dipioritaskan daerah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. “Terbatasnya APBD, maka investasi perlu didorong untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi,” ujar Irwan. (YH/N-3)

SEMARANG, JAWA TENGAH

Akibat Gelombang Tinggi Pasokan BBM Terhenti GELOMBANG tinggi di Laut Jawa membuat suplai bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji ke Pulau Karimunjawa tersendat. Akibatnya, warga di kepulauan terluar di Jawa Tengah itu mengalami krisis BBM. “Sebenarnya kita sudah siap kirim BBM ke Karimunjawa sejak 10 Januari. Kapal yang mengangkut BBM sudah sandar di Pelabuhan Tanjung Emas. Ini tinggal menunggu izin berlayar dari syahbandar,” kata General Manager Pemasaran dan Operasional Region IV PT Pertamina Jawa Tengah/DIY, Yanuar Budi Hartanto, di Semarang, kemarin. Gelombang tinggi juga mengancam perairan di Samudra Hindia sebelah selatan Jateng dan DIY. Stasiun Meteorologi BMKG Cilacap telah mengeluarkan peringatan dini gelom-

bang tinggi dan gelombang pasang maksimal 2 meter. Selain gelombang laut, angin kencang juga melanda sejumlah daerah seperti di Yogyakarta dan Cirebon. Prakirawan BMKG Stasiun Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Ahmad Faa Izyn menjelaskan dalam seminggu ini akan terjadi angin kencang. Angin kencang itu mengakibatkan pertumbuhan awanawan hujan tidak maksimal. Akibatnya curah hujan jadi berkurang atau di bawah normal. “Kondisi ini diprakirakan masih terjadi dalam enam hari ke depan,” ungkap Faiz. Dari Yogyakarta, BKMG mengeluarkan peringatan agar warga mewaspadai angin kencang yang terjadi pada beberapa hari ke depan. (HT/LD/ UL/AU/N-3)

PEREMPUAN PERKASA

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

DESY ERFINA

Motivator Belajar Anak-Anak Kampung Karena ia melihat peserta yang belajar bersama di rumahnya terus bertambah, banyak orang menyarankan aktivitas belajar bersama itu berubah menjadi usaha yang dikelola secara profesional. Namun, Desy menolaknya.

Pengantar:

Perempuan perkasa tidak mesti diukur lewat karier, tetapi justru mereka yang sehari-hari berjuang menjadi kepala keluarga dan tulang punggung pendapatan. Tidak jarang pula mereka mampu menjawab kondisi penuh beban itu hingga melahirkan kemajuan lingkungan. Dalam memperingati HUT ke-47 Media Indonesia, apresiasi untuk para perempuan perkasa kami hadirkan lewat ke-48 sosok di antara mereka. Berikut sosok ke-48.

MUHAMMAD GHAZI

ghazi@mediaindonesia.com

ARI luar, rumah di Jalan Lawangan Daya Gang II, Pamekasan, Jawa Timur,itu tidak tampak sebagai tempat bimbingan belajar. Berandanya cukup luas dengan bentuk memanjang. Sebuah garasi mobil di depannya. “Silakan masuk. Maaf di sini memang tidak ada kursi karena ditempati anak-anak untuk belajar,” kata pemilik rumah menyilakan kami masuk ke sebuah ruangan di samping ruang keluarga. Di ruangan itu, hanya ada gambar di dinding dan dua komputer jinjing di pojok ruangan. Tidak ada kursi dan kami pun duduk lesehan. Rumah itu milik Desy Erfina, 41. Ia sengaja menjadikan tempat tinggalnya sebagai tempat belajar bersama anak-anak di sekitar rumahnya, mulai beranda, ruang tamu, ruang tidur di lantai dua, hingga garasi. “Waktu belajar sejak pukul 18.00 WIB sampai 20.30,” katanya sambil tersenyum, kemarin. Ada sekitar 160 anak yang belajar bersama di tempat itu. Mereka terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelas mereka di sekolah masing-

Biodata Nama: Desy Erfina Tempat, tanggal lahir: Pamekasan, 27 Desember 1976 Alamat: Jalan Lawangan Daya II Nomor 6

masing. Setiap kelompok membentuk lingkaran dan didampingi pendamping yang berpindah-pindah dari kelompok satu ke kelompok lain. Aktivitas itu berlangsung setiap malam, selain Sabtu malam (malam Minggu). Bunda Fifin, demikian anak-anak itu biasa memanggil Desy Erfina, menceritakan kegiatan yang dimulai sejak 2008 itu berawal saat anaknya sulit diajak belajar karena tidak ada teman. Ia lalu mengajak anak-anak di sekitar rumahnya belajar bersama. “Awalnya hanya untuk memancing semangat belajar anak saya. Ada empat anak tetangga yang belajar di tempat ini,” tambahnya. Tidak beberapa lama, lanjut Fifin, jumlah anak yang menggunakan rumahnya sebagai tempat belajar bersama semakin banyak. Bahkan, bukan hanya yang tinggal di sekitar rumahnya, melainkan dari dusun lain yang satu sekolah dengan anaknya. “Kebetulan ibu saya, Iramawati, saat itu mengajar di SDN Lawangan Daya III. Jadi, sebagian murid beliau juga datang ke sini untuk belajar bersama. Jadi, di sini mereka mempersiapkan pelajaran sekolah untuk besok, menyelesaikan tugas sekolah dan menyiapkan materi ujian sekolah,” jelasnya. Semakin hari, jumlah peserta les itu bertambah banyak hingga akhirnya Fifin harus mencari tenaga untuk membantunya mendampingi kelompok belajar. Para tenaga pendamping sebagian sudah berstatus guru dan lainnya rekan yang dipandang memiliki kemampuan untuk menjadi pembimbing.

Pendidikan: Sarjana Planologi ITN Malang Anak: Dua dan satu anak asuh Aktivitas: Pendamping kelompok belajar Kader posyandu Kader PKK

Tarik iuran Ia pun memutuskan menarik iuran dari peserta kelompok belajar. Awalnya Rp10 ribu dan setelah beberapa kali dinaikkan, saat ini besar iuran menjadi Rp50 ribu per bulan. Iuran tersebut ia gunakan sebagai upah dan biaya transportasi para pendamping tersebut, selain untuk kas dan kebutuhan lain. “Sebetulnya terasa berat saat memutuskan adanya iuran. Tapi ini kebutuhan untuk kepentingan mereka juga. Selain itu, khusus anak yatim, iuran kami bebaskan. Begitu juga jika ada dua kakak beradik, kami cukupkan dengan membayar untuk satu orang, sisanya gratis,” tambah alumnus Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang itu. Banyak pihak yang menyarankan agar tempat belajar bersama itu di-

FOTO-FOTO: MI/MOHAMMAD GHAZI

kelola secara profesional. Sebabnya, perkembangan yang cukup pesat menunjukkan adanya kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat. Bahkan, pamannya, Mulyo Adi, pemilik lembaga bimbingan belajar Pendidikan Mental Aritmatika (PMA) di Kabupaten Sumenep, beberapa kali menyarankan agar mantan Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Lawangan Daya itu segera mengurus izin usaha agar lebih diakui.

“Kami sudah memberi pertimbangan yang matang, dampak positif jika aktivitasnya itu dijadikan sebagai usaha yang dikelola secara profesional. Tapi dia menolak dengan alasan, tidak mau menyimpang dari niat awal sebagai sarana pengabdian,” kata Mulyo Adi, yang mendampingi Fifin saat diwawancarai. Fifin memberikan alasannya, jika dikelola secara profesional layaknya lembaga bimbingan belajar dengan tarif ditetapkan untuk setiap mata pe-

lajaran, ia khawatir anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu tidak bisa ikut bergabung. “Saya tidak akan sedih hanya karena tidak bisa mengambil keuntungan materi dari kegiatan ini. Tapi saya akan sedih dan malu, khususnya pada ibu saya jika ada anak bimbing saya yang gagal dalam ujian sekolah,” ujar ibu dua anak itu dengan suara bergetar. Terlihat ada air mata menggenangi bola matanya yang tiba-tiba memerah saat mengucapkan kalimat itu. Bunda Fifin tidak hanya memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak-anak di sekitar lingkungannya, tetapi juga aktif sebagai kader posyandu dan merelakan rumahnya digunakan sebagai lokasi kegiatan posyandu. Bahkan, ia juga mencarikan dana untuk biaya kegiatan dan kas posyandu yang memang tidak ada bantuan dana dari pemerintah, termasuk untuk bantuan asupan gizi untuk anak balita. Dana itu diperoleh dari sumbangan sukarela yang ia galang setiap pertemuan ibu-ibu dasa wisma. “Jika tidak seperti itu, dari mana kami dapat biaya untuk kegiatan. Sebab, pemerintah hanya menentukan, bulan ini kegiatan bantuan gizi berupa menu seperti ini dan seperti itu. Tapi tidak disertai dengan bantuan biaya. Makanya, kami harus mencari sendiri untuk menutupi biayanya,” katanya. Salah seorang aktivis pemuda di Pamekasan, Bambang S Priyanto, mengatakan Fifin merupakan sosok yang peduli dan suka membantu. Ia juga tidak menyerah dengan keadaan dan selalu memberikan dorongan kepada siapa pun untuk bersikap optimistis dan berpikir positif. “Dia salah satu figur perempuan perkasa di bidang sosial dan pendidikan, yang saat ini sudah mulai jarang ditemukan,” katanya sambil menyampaikan harapan, apa yang dilakukan Bunda Fifin menjadi inspirasi bagi perempuan lain untuk lebih berperan untuk lingkungan. (X-7)

Sistem Pendidikan K-13 masih Jauh dari Ideal DESY Erfina mengatakan K-13, kurikulum pendidikan yang diberlakukan saat ini, masih jauh dari kesempurnaan dan masih memerlukan perbaikan. Pada penerapannya, sistem pendidikan pada kurikulum tersebut masih punya banyak kekurangan dan jauh dari kurikulum ideal. “Sangat jauh dari ideal. Bahkan jika dibandingkan dengan dampak positif dan negatifnya, cenderung imbang, atau bahkan di beberapa daerah, cenderung lebih banyak dampak negatifnya,” katanya, Minggu (29/1). Ia mencontohkan, siswa kelas 3 sekolah dasar sudah sering mendapat tugas untuk melakukan observasi di sekitar lingkungan tempat tinggal dan membuat laporan. Meskipun itu sifatnya mengajari anak

untuk lebih mengenal lingkungan sekitar, metode yang digunakan dirasa kurang sesuai dengan anak di usia tersebut. Kasus lainya, penugasan siswa kelas 5 dan kelas 6 sekolah dasar untuk mencari jawaban masalah buku panduan di situs internet, yang bagi sebagian besar siswa sekolah dasar di perdesaan, akses internet merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. Selain faktor lokasi, mereka belum pernah diajari menggunakan sarana komputer. “Hasil yang ingin dicapai dari hal tersebut tidak tercapai karena pada akhirnya yang mengakses ialah petugas warnet dan si siswa hanya menunggu. Hasilnya pun belum tentu akan mereka baca. Ini kondisi riil di perdesaan,” kata Bunda Fifin, panggilan Desy Erfina.

Ia menilai, kebijakan tersebut tidak melalui kajian menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan dampak dan kesesuaiannya dengan kondisi sosial dan geografis daerah. Ia menduga, kajian untuk kebijakan itu hanya sebatas kajian yang murni berkaitan dengan bentuk kebijakan dan belum menyentuh dampak dan kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat, terutama yang bukan di kawasan perkotaan. Selain itu, saat ini muncul kesan adanya kekurangsinkronan antara kebijakan untuk pendidikan taman kanak-kanak (TK) dan sekolah tingkat dasar. Sistem pendidikan TK saat ini lebih difokuskan pada kemampuan bersosialisasi dan tidak lagi pada baca tulis. Sementara itu, di sekolah tingkat dasar, sudah tidak ada lagi pelajaran cara membaca dan

cara menulis. “Di TK, baca tulis sudah bukan yang utama karena lebih memfokuskan kemampuan bersosialisasi dan berkreasi. Sementara itu, ketika masuk kelas 1 SD, mereka sudah dibebani LKS (lembar kerja siswa). Jelas ada yang terputus,” ujarnya. Karena itu, ia meminta pemerintah, khususnya yang memiliki kewenangan mengatur sistem pendidikan dasar, untuk melakukan kajian secara menyeluruh dan melakukan sinkronisasi antara bidang yang satunya. Meskipun bukan dari sarjana pendidikan, kata Fifin, ia merasakan hal itu karena sebagai pembimbing kelompok belajar yang banyak menyerap informasi dari peserta bimbingannya, ia juga sering kali menerima keluhan wali murid berkaitan

dengan hal tersebut. “Sebuah kebijakan memang tidak bisa langsung sempurna, tapi setidaknya hal-hal yang menjadi dampak negatif dari kebijakan itu sudah bisa diantisipasi dari awal,” jelas Fifin. Tidak bisa, ujar dia, sebuah kebijakan yang belum matang langsung diterapkan sambil dilakukan perbaikan di tengah jalan. Sebabnya, cara seperti itu akan mengorbankan siswa yang menjadi bagian dari masa uji coba. “Memang cukup mengherankan, jika setiap kali berganti menteri pendidikan, selalu mengganti kebijakan sistem pendidikan. Harusnya sistem pendidikan menjadi hal yang final, sedangkan yang bisa berubah adalah pola sistem tersebut, berikut program-programnya,” kata Fifin. (MG/X-7)

OLAHRAGA

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Pentas Aksi Harden di Toyota Center

JELANG ASIAN GAMES 2018

ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

TINJAU RUANG PENGENDALI: Wakil Presiden yang juga ketua Dewan Pengarah Inasgoc 2018, Jusuf Kalla (tengah), berbincang dengan seorang operator saat

meninjau ruang pengendali operasi utama Panitia Pelaksana Asian Games 2018 di Jakarta, kemarin. Ruang MOC akan menjadi pusat kontrol seluruh kegiatan Asian Games 2018.

Dengan waktu pelaksanaan Asian Games 2018 yang semakin mepet, diharapkan tidak ada lagi masalah yang bisa mengganggu pelatnas. BUDI ERNANTO

budi_ernanto@mediaindonesia.com

ARA pengurus induk cabang olahraga sepertinya boleh sedikit lega pasalnya Ke menterian Pemuda dan Olahraga akhirnya mengumumkan proses pencairan mulai dilakukan sejak kemarin. Hanya, untuk sementara baru enam cabang olahraga yang akan menerima kucuran dana tersebut. Mereka antara lain sepak bola, pencak silat, dan renang. Cabang-cabang lain segera menyusul. Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengungkapkan, dana yang akan diterima cabang-cabang itu belum 100%, tapi hanya 70%. Sisanya baru akan dicairkan setelah laporan pertanggungjawaban (Lpj) penggunaan 70% anggaran dikirimkan ke Kemenpora. “Semisal Maret sudah ada

dan Gerald Green 11 poin. “Penampilan yang luar biasa dari seorang pebasket berbakat. Kami benar menikmati aksinya dalam setiap menit,” tegas pelatih Rockets, Mike D’Antoni. “Saya belum pernah melihat performa seperti itu. Saya melihat diri saya sendiri hanya seperti fan sepanjang pertandingan tersebut,” timpal Gerald Green. Kontras dengan Rockets, nasib sial dialami Cleveland Cavaliers. Nasib runner-up musim lalu itu bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Betapa tidak? Selain harus menelan kekalahan 114-125 dari Detroit Pistons, the Cavs juga harus kehilangan salah satu bintangnya, Kevin Love. Love harus keluar arena pada kuarter pertama akibat cedera pada tangannya setelah berbenturan dengan A n d r e D r u m m o n d ke t i k a mencoba mengambil bola. Akibatnya, ia harus absen selama 6-8 bulan. “Ini bukan hari yang bagus buat tim kami. Kini kami harus berjuang tanpa dia (Love),” ujar bintang the Cavs, LeBron James. (AFP/AP/Beo/R-3)

Baru 6 Cabang Dapat Dana Pelatnas

LPJ, akan kami verifikasi terlebih dahulu, barulah April atau Mei bisa dikeluarkan sisa dananya,” kata Gatot seusai mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga sebagai Ketua Pengarah Inasgoc saat meninjau kesiapan Main Operation Center (MOC) Asian Games 2018 di Wisma Serbaguna, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin. Ia menjamin 30% sisa anggaran bakal cair sebelum pelaksanaan Asian Games. “Kami akan sosialisasi kepada cabor soal mekanisme penggunaan anggaran dan nantinya ada perjanjian dengan mereka soal itu.” Sementara itu Ketua Inasgoc, Erick Thohir, menyebut sekitar 1.000 atlet dan ofisial dari 18 negara Asia dipastikan ikut serta dalam kejuaraan uji coba Asian Games, yang akan berlangsung di Jakarta pada 8-15 Februari nanti. “Total ca-

“Saya menilai kelengkapan alat di MOC sangat luar biasa, semua akan terpantau baik dari venue, tranportasi, dan lain sebagainya.” Jusuf Kalla

Wakil Presiden bang yang dipertandingkan dalam uji coba ada delapan cabang,” Erick. “ Ke s i a p a n I n a s go c d a lam menyelenggarakan kejuaraan uji coba dan Asian Games pada Agustus. Salah satunya harus diperlihatkan lewat teknologi yang diterapkan. Ruang kendali operasional itu akan menjadi pusat kegiatan seluruh

penyelenggaraan.” Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla memuji ruang kontrol (MOC) panitia pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc). MOC bakal memonitor seluruh kegiatan yang dilakukan seluruh deputi Inasgoc melalui 24 layar televisi. “Saya menilai kelengkapan alat di MOC sangat luar biasa. Semua akan terpantau, dari venue hingga transportasi,” kata Wapres.

Andalkan dua kelas Pada bagian lain, Wakil Ketua Umum Persatuan Angkat Berat, Binaraga, Angkat Besi Seluruh Indonesia Joko Pramono mengatakan ada dua tiga lifter yang berpeluang mendapatkan medali emas di Asian Games 2018. “PABBSI punya tiga kuda hitam. Salah satunya Deni. Dia akan ditempatkan di kelas 69 kg. Deni sudah di

atas Triyatno dan sudah berhasil membuat total angkatan 230 kg. Kami target satu atau dua emas,” kata Joko saat dijumpai di Gedung Kemenpora, kemarin. Dia menambahkan peluang Deni yang merupakan peraih medali emas di SEA Games 2017 cukup besar karena Tiongkok dan Kazakhstan sedang diskors. Kedua negara tersebut merupakan lawan berat di cabang angkat besi. Untuk memuluskan rencana mendapatkan medali emas di Asian Games, Joko mengungkapkan ada lifter yang dikirimkan untuk berlatih di Jepang dan Korea Selatan. Manajer tim angkat besi Alamsyah Wijaya menambahkan, ada dua kelas yang jadi unggulan Indonesia di Asian Games, yakni kelas 6269 kg untuk kelompok putra dan 48-53 kg untuk kelompok putri. (R-3)

Hendra/Ahsan masih Butuh Waktu PASANGAN Hendra Setiawan/ Mohammad Ahsan memulai perjuangan untuk kembali menembus jajaran elite ganda putra dunia. Pasangan yang hampir satu setengah tahun berpisah tersebut melakukan debut di kejuaraan resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) dengan tampil di ajang India Terbuka 2018. Di babak pertama turnamen yang berlangsung di Siri Fort Indoor Stadium, New Delhi, India, kemarin, Hendra/Ahsan belum menemui kesulitan berarti. Kala menghadapi ganda India Krishna Prasad Garaga/ Dhruv Kapila di babak pertama, Hendra/Ahsan menang 25-23, 21-9. Selanjutnya, juara dunia 2013 dan 2015 tersebut akan menghadapi unggulan tiga asal Taiwan, Lu Ching Yao/ Yang Po Han. Walau meraih kemenangan, Hendra/Ahsan belum sepenuhnya tampil padu. Meski memiliki kualitas di atas lawan, Hendra/Ahsan harus bertarung alot di gim pertama untuk meraih kemenangan. Baik Hendra maupun Ahsan mengakui tak ada yang berubah dari mereka berdua secara kebiasaan di lapangan sehingga mereka tidak terlalu

PENAMPILAN dipertontonkan shooting guard Houston Rockets, James Harden. Ia mencetak triple double dengan 60 poin, 10 rebound, dan 11 assist saat mengantarkan Rockets melibas Orlando Magic 114-107 dalam lanjutan kompetisi bola basket NBA di Toyota Center, Houston, kemarin. Atas pencapaiannya itu Harden pun mencatatkan diri sebagai pebasket pertama dalam sejarah NBA yang mampu membuat triple-double sebanyak 60 poin. “Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik. Kami semua bekerja dengan baik dan bertarung selama 48 menit. Kuncinya ialah kami bertahan ketika diperlukan dan membuat tembakan saban kali ada kesempatan,” ujarnya. Duel di Toyota Center itu sepertinya memang praktis menjadi milik Harden. Para pemain Rockets lainnya seperti hanya menjadi pemeran pendukung. Itu bisa dilihat dari sumbangan poin mereka. Tercatat hanya tiga pemain yang mampu poin di atas dua digit, yakni Clint Capela 12 poin, Ryan Anderson 10 poin,

merasa kesulitan dalam hal kekompakan di lapangan. “Namun, kami butuh waktu dan kerja keras. Hasilnya, ya kita lihat saja nanti,” tambah Ahsan seperti dikutip Badminton.org. Kemenangan di babak pertama juga didapat juara bertahan Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon. Kala menghadapi pasangan Denmark Kasper Antonsen/ Niclas Nohr, juara Indonesia Masters 2018 itu menang 2113, 21-16. “Pastinya ingin juara lagi, tapi kami tidak tahu di babak selanjutnya seperti apa. Sejauh ini semuanya oke,” kata Marcus. Di babak kedua, Kevin/ Marcus akan berhadapan dengan wakil Thailand, Tinn Isriyanet/Kittisak Namdash. Ini pertemuan kedua Kevin/ Marcus dengan juara Thailand Masters 2018 tersebut. “Mereka perlu diwaspadai karena ganda yang bagus,” kata Kevin. Di sektor ganda putri, Greysia Polii/Apriyani Rahayu dan Rizki Amelia Pradipta/Della Destiara Haris juga menang dengan relatif mudah. Rizki/ Della lebih menghentikan per-

AFP/TOM PENNINGTON

CETAK REKOR: Shooting guard Houston Rockets James Harden

membawa bola dalam pertandingan melawan Orlando Magic, kemarin. Harden membuat rekor baru dengan menjadi pebasket pertama yang mencetak triple-double lebih dari 60 poin, yakni 60 poin, 10 rebound, 11 assist.

SEKILAS GELANGGANG

Jepang tanpa Nishikori di Piala Davis KABAR buruk diterima tim Piala Davis Jepang. Mereka dipastikan tidak diperkuat pemain terbaik, Kei Nishikori, saat menjamu Italia di perempat final, pekan ini. Nishikori baru bermain lagi setelah mengalami cedera pergelangan tangan yang memaksanya harus menepi selama sekitar lima bulan. Sebagai pengganti, Jepang akan mengandalkan Yuichi Sugita yang baru memenangi turnamen ATP Tour pertama di Turki. Petenis peringkat ke-41 dunia itu akan didampingi Taro Daniel di sektor tunggal. Untuk ganda, kapten Jepang, Satoshi Iwabuchi, memanggil Go Soeda, Yasutaka Uchiyama, dan petenis kelahiran Kiwi, Ben Mclachlan. Jepang berambisi maju ke perempat final kedua Piala Davis setelah 2014. Di sisi lain, Italia yang baru kali pertama bermain di Jepang akan mengandalkan petenis peringkat ke-22 dunia Fabio Fognini, petenis peringkat ke-46 dunia Paolo Lorenzi, Andreas Seppi, Thomas Fabbiano, dan Simone Bolelli. (AFP/AP/Mln/R-2)

Piala Kapolda Ajang Persiapan PON 2020 KETUA Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) DKI Jakarta Hengky Silatang berharap kejuaraan tinju Piala Kapolda Metro Jaya dapat jadi ajang bagi para atlet Indonesia untuk mengikuti kejuaraan tingkat nasional dan internasional. “Namun, utamanya adalah agar para petinju orientasinya untuk menuju Pekan Olahraga Nasional 2020. Para petinju ini kan munculnya dari pemusatan pelatihan daerah, nanti bertahap ke tingkat nasional,” kata Hengky di Jakarta. Secara terpisah, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis berharap turnamen tinju yang baru pertama kali diadakan itu bisa terus berlanjut. Dia mengatakan siapa pun pemimpin satuan kepolisian di Jakarta, ia diusahakan melanjutkan Piala Kapolda. Piala Kapolda akan digelar selama lima hari hingga 3 Februari di Balai Sarbini, Jakarta. Turnamen tersebut menyediakan uang pembinaan dengan total Rp30 juta untuk para petinju terbaik di kategori putra dan putri. Ada 7 kelas yang dipertandingkan di kelompok putra dan 5 kelas putri dan memperebutkan 52 medali. (Rul/R-3)

PBVSI Panggil 39 Pemain untuk Pelatnas DOK PBSI

TAMPIL KEMBALI: Ganda putra Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan tampil kembali di turnamen resmi BWF setelah berpisah selama 1,5 tahun. Kemarin, Hendra/Ahsan menang 25-23, 21-9 atas ganda India Krishna Prasad Garaga/Dhruv Kapila di babak pertama turnamen India Open 2018. lawanan wakil India, Deeksha Choudhary/Deepali Gupta, 21-8 dan 21-9. Sementara itu, Greysia/Apriyani juga lolos ke babak selanjutnya dengan mengalahkan ganda lain India, Harika Veldurthi/Karishma Wadkar, dua gim langsung 21-6, 21-9.

Di sektor tunggal, dua wakil Indonesia juga lolos ke babak selanjutnya. Di tunggal putra, Tommy Sugiarto yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia menang mudah atas Ajay Jayaram setelah pemain India itu tidak mampu melanjutkan pertandingan akibat cedera

saat tertinggal 0-2 di gim pertama akibat cedera. Di tunggal putri, Lyanny Alessandra Mainaky yang juga menjadi satu-satunya wakil Indonesia lolos setelah menundukkan pemain Denmark Line Hojmark Kjaersfeldt 21-12, 21-14. (Beo/R-2)

PENGURUS Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia memanggil 39 pemain untuk menjalani pemusatan latihan nasional untuk menghadapi Asian Games Jakarta-Palembang 2018. Ke-39 pemain itu terbagi atas 20 pemain putra dan 19 pemain putri. Selain itu, induk organisasi bola voli Indonesia itu menetapkan jajaran pelatih dan ofisial untuk mendampingi timnas. Tim putra akan dilatih Samsul Jais Hakim. Ia akan didampingi pelatih senior Putut Marhaento. Timnas putri akan dipercayakan kepada trio Risco Herlambang, Walfridus Wahyu, dan Labib. Mereka akan didampingi Gugi Gustaman. Saat ini para pemain yang bakal menjalani pelatnas Asian Games 2018 masih turun di kompetisi bola voli Proliga 2018. Setelah menyelesaikan seri Yogyakarta dan Batam, mereka akan kembali bertanding di seri Gresik pekan ini. (Ant/R-3)

SEPAK BOLA

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Juventus Menuju Quattrick Juventus hanya butuh hasil imbang di leg kedua untuk lolos ke final Coppa Italia yang keempat secara beruntun. Mereka amat berpeluang bertemu AC Milan di final. SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

ONZALO Higuain dan Gianluigi Buffon menjadi jimat kemenangan Juventus atas Atalanta pada semifinal pertama Coppa Italia di Stadion Atleti Azzurri d’Italia, kemarin. Higuain mencetak satu-satunya gol dalam laga ini. Aksi individu nan cerdik yang ditutup tendangan keras kaki kanan pemain depan Argentina ini menaklukkan kiper Atalanta Etrit Berisha. Gol tunggal tersebut dicetak Higuain saat laga baru berjalan 3 menit saja. Peran Buffon tidak kalah krusial dalam kemenangan timnya kali ini. Kiper senior itu sukses menggagalkan penalti terarah Alejandro Gomez di menit ke-25. Walhasil, Atalanta gagal menyamakan kedudukan dan harus puas memikul beban cukup berat di leg kedua akhir Februari. La Dea, julukan Atalanta, minimal harus menang 2-1 atau lebih di Allianz Stadium, kandang Juventus, untuk lolos ke final. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri memuji dua pemainnya karena telah mempersembahkan kemenangan. Namun, Allegri tetap mengingatkan kans Atalanta membuat kejutan di Allianz Stadium. Atalanta memberikan ancaman cukup intens khususnya di paruh kedua pertandingan. “Ini kemenangan penting. Kami bermain sepak bola yang baik di babak pertama. Namun, di babak kedua, Atalanta menyerang balik dan beberapa momen cukup menyulitkan. Kami harus lebih baik lagi,” jelas Allegri. Kekalahan di kandang membuat peluang Atalanta untuk melaju partai puncak sangat tipis. Namun, pelatih

AFP/MARCO BERTORELLO

SUKACITA BUFFON: Kiper sekaligus kapten Juventus Gianluigi Buﬀon (tengah) penuh sukacita merangkul bek Andrea Barzagli di akhir laga leg pertama semifinal Coppa Italia melawan tuan rumah Atalanta di Bergamo, kemarin. Juve menang 1-0 dan membuka peluang lolos ke laga pemungkas. Gian Piero Gasperini masih memiliki harapan tinggi untuk mengungguli Juventus. “Kami butuh prestasi yang besar untuk mencapai final. Ini bukan hasil yang baik, melainkan peluang masih terbuka. Tidaklah mudah menghadapi Juventus karena mereka sangat kuat dalam bertahan,” kata mantan pelatih Inter Milan ini. Sebaliknya Juventus hanya membutuhkan hasil seri di leg kedua untuk selangkah lagi merebut titel ke-13 Coppa Italia. La Vecchia Signora, julukan Juventus, juga berpeluang membuat quattrick (meraih empat gelar beruntun) pada ajang yang sama.

Menuju final Pada ajang Piala Liga Prancis, klub raksasa Paris Saint-Germain (PSG)

mengikuti jejak Juventus untuk selangkah lagi mencapai babak final. Di pertandingan pertama semifinal di Roazhon Park melawan tuan rumah Rennes, tim yang dinakhodai Unai Emery ini sukses menang dengan skor tipis 3-2. Kemenangan itu membuat PSG hanya membutuhkan hasil seri atau kalah 1-0 untuk menggapai babak final. Sementara itu, Rennes butuh menang dengan selisih tiga gol untuk mencapai final. PSG punya kans besar untuk menang dengan kedudukan lebih besar jika saja mampu mempertahankan keunggulan tiga gol yang dicetak lebih dahulu. Bek Thomas Meunier membuka kemenangan di menit ke-24 sebelum Marquinhos dan Giovani Lo Celso menggandakannya di menit ke-

53 dan ke-58. Namun, kartu merah yang didapat Kylian Mbappe di menit ke-63 membuat PSG harus bekerja keras mempertahankan keunggulan. Upaya Rennes mengejar ketinggalan hanya mampu menghasilkan dua gol yang dicetak Diafra Sakho menit ke-85 dan Sanjin Prcic (90’). (goal/football italia/R-2)

Bentrok Suporter Ancam Babak 8 Besar PANITIA Piala Presiden 2018 melakukan modifikasi dalam undian babak perempat final, kemarin. Sebelum undian dilakukan, dua tim yang memiliki pendukung fanatik dan kerap terlibat bentrokan, yakni Persebaya Surabaya dan Arema FC, disepakati tidak akan bertemu di perempat final yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada 3-4 Februari. Hasil undian mempertemukan Persebaya dengan PSMS Medan, sedangkan Arema akan ditantang Sriwijaya FC. Di dua laga lainnya akan saling berhadapan Madura United dengan Bali United dan Persija Jakarta melawan Mitra Kukar. Perlakuan khusus terhadap Persebaya dan Arema dilakukan demi aspek keamanan. Dikhawatirkan, pertemuan Bonek dengan Aremania bisa menimbulkan keributan. Jadwal pertandingan kedua tim pun sengaja dimodifikasi agar saling berjauhan. Laga Persebaya dengan PSMS akan digelar Sabtu (3/2) pukul 15.30 WIB, sedangkan Sriwijaya kontra Arema akan berlangsung keesokan malamnya. Manajer Persebaya Surabaya Chairul Basalamah tidak mempermasalahkan kebijakan yang diambil pihak penyelenggara. Ia mengatakan setuju karena itu untuk kepentingan yang lebih besar. “Ini kan persoalan keamanan, jadi kami melihatnya lebih dari itu. Kalau soal bertanding, mau ketemu siapa saja akan siap, toh kami akan bertemu Arema juga di kompetisi Liga 1,”

jelas Chairul, kemarin. Pemenang laga Persebaya dan PSMS akan berhadapan dengan pemenang laga Mitra Kukar dan Persija. Semifinal lainya akan mempertemukan pemenang laga Bali United kontra Madura United dan pemenang Sriwijaya melawan Arema. Babak semifinal dilangsungkan pada 10 dan 13 Februari 2018 dengan sistem kandang-tandang.

“Kalau soal bertanding, mau ketemu siapa saja akan siap, toh kami akan bertemu Arema juga di kompetisi Liga 1.” Chairul Basalamah Manajer Persebaya

Sementara itu, manajemen Madura United bereaksi keras atas sikap Peter Odemwingie yang hingga kini belum bergabung dengan tim. Mantan pemain West Bromwich Albion asal Nigeria itu sebelumnya melayangkan somasi ke Madura United karena dinilai lalai membayar sisa uang muka (DP) musim 2018 sebesar US$65 ribu atau sekitar Rp869 juta. Odemwingie juga meminta untuk pembatalan kontrak yang menyisakan satu musim. Manajer Madura United Haruna Soemitro menegaskan pihaknya menyiapkan langkah hukum, terlebih Odemwingie telah menerima pembayaran awal hampir Rp3 miliar. (Sat/R-2)

SEPAK BOLA

KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Tim asal London Utara ini hanya meraih 13 poin dalam laga tandang sepanjang Liga Primer Inggris musim ini, kedua terburuk sejak 2005-2006. Arsenal kini tercecer di peringkat enam.

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 28

Aubameyang, Amunisi Termahal Arsenal

SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

RSENAL mendapatkan amunisi baru untuk bangkit dari keterpurukan musim ini. Di hari terakhir bursa transfer musim dingin, kemarin, skuat ‘Meriam London’ besutan Arsene Wenger memastikan mendapatkan bomber subur asal Gabon, Pierre Emerick Aubameyang. The Gunners sepakat menebus Aubameyang dari klub lamanya, Borussia Dortmund, Jerman, dengan banderol 55 juta pound (Rp1,03 triliun). Ujung tombak berusia 28 tahun yang musim ini telah mengoleksi 21 gol itu menjadi pemain termahal Arsenal melewati rekor transfer striker Prancis Alexandre Lacazette ketika diboyong dari Lyon dengan tebusan 52,8 juta pound, Juli silam. Kubu Dortmund telah resmi menyatakan melepas Aubameyang ke Arsenal. Mereka dikabarkan telah mendapatkan pinjaman dari Chelsea, yakni ujung tombak asal Belgia, Michy Batshuayi. Sementara itu, Chelsea dilaporkan mendapatkan striker Arsenal asal Prancis, Olivier Giroud. Kehadiran Aubameyang yang kini berpredikat sebagai bintang sepak bola termahal Afrika sepanjang sejarah itu diharapkan memulihkan ‘sakit kepala’ the Professor--julukan Wenger. Sebabnya, klub London utara itu terus terpuruk, kian jauh dari bidikan musim ini, yakni zona Liga Champions Eropa atau empat besar klasemen. Pada laga lanjutan Liga Primer, kemarin, Arsenal kembali diterpa badai kekalahan seusai berlabuh di Liberty Stadium. The Gunners menyerah dari empunya markas, Swansea City 1-3. Hasil itu membuat Arsenal menempati posisi keenam klasemen Liga Primer Inggris. Mengoleksi 42 poin hasil 25 laga, Arsenal tertinggal delapan poin dari Liverpool yang mengisi lis keempat. Selain itu, catatan merah Arsene

CUSTOMER SERVICE:

AFP/INA FASSBENDER

MILIK ARSENAL: Ujung tombak asal Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, telah resmi menjadi milik Arsenal, kemarin. Klub ‘Meriam London’ menebus striker subur itu dari Borussia Dortmund, Jerman,

itu dengan nilai 55 juta pound (Rp1,03 triliun). Nilai transfer itu membuat Aubameyang menjadi pemain termahal di Arsenal. Dia menjadi pemain sepak bola termahal Afrika sepanjang sejarah.

“Saya merasa cara bertahan kami sangatlah buruk dan membuat banyak kesalahan besar.” Arsene Wenger Pelatih Arsenal

Wenger selama memimpin Arsenal sepanjang lebih dari dua dekade belakangan semakin bertambah karena kekalahan itu. Tim asal London Utara tersebut hanya meraih 13

poin dalam laga tandang sepanjang Liga Primer Inggris musim ini, kedua terburuk sejak 2005-2006.

Blunder Cech Dalam laga ini, bek Nacho Monreal sempat membawa Arsenal unggul lebih dahulu pada menit ke-33. Namun, 1 menit berselang, tuan rumah mencetak gol balasan lewat Sam Clucas. Di babak kedua, kiper Arsenal, Peter Cech, melakukan blunder sehingga Jordan Ayew berhasil membalikkan kedudukan di menit ke-61. Clucas melengkapi kemenangan Swansea City, 4 menit sebelum bubaran. Wenger seusai pertandingan

mengaku kecewa berat. “Saya merasa cara bertahan kami sangatlah buruk dan membuat banyak kesalahan besar. Lebih baik kita tidak membicarakan gol kedua dan ketiga. Swansea sangat tajam, disiplin, dan lapar,” kata Wenger. Di laga lain, Liverpool bangkit setelah menelan dua kekalahan dengan kemenangan meyakinkan tiga gol tanpa balas atas Huddersfield Town di The John Smith’s Stadium, kemarin. The Reds unggul lewat gol Emre Can dan Roberto Firminho di babak pertama. Setelah turun minum, giliran penyerang asal Mesir, Mohammed Salah, mencatatkan namanya dari eksekusi penalti. (BBC/Goal/R-1)

Mimpi Buruk Menghantui el Che di Camp Nou UNJUK KEMAMPUAN:

Barcelona berharap midfielder asal Brasil Philippe Coutinho unjuk kemampuan terbaik saat menjamu Valencia pada leg pertama semifinal Copa del Rey di Stadion Camp Nou, Barcelona, dini hari nanti. AFP/JOSEP LAGO

MELAWAN Barcelona di ajang Copa del Rey seperti mengingatkan memori menyakitkan dua tahun lalu. Apalagi, pertandingan yang mempertemukan keduanya, dini hari nanti, memiliki kemiripan seperti perjumpaan musim 2015/2016. Pertandingan yang akan dijalani merupakan laga pertama babak semifinal Copa del Rey dan Valencia bertandang ke Camp Nou. Kala itu el Che--julukan Valencia-dipecundangi Barcelona dengan skor mencolok 7-0. Valencia akhirnya tersingkir dengan agregat skor 8-1 setelah bermain imbang di laga kedua.

Mimpi buruk Valencia semakin menjadi-jadi karena duet penyerang Barcelona Lionel Messi dan Luis Suarez tengah on fire. Santi Mina dkk tentu tidak ingin lesatan empat gol Suarez dan tiga gol lain oleh Messi kembali terjadi seperti sebelumnya. Meskipun demikian, penyerang Valencia Rodrigo Moreno menyebut timnya telah jauh berkembang. Valencia saat ini bersaing di posisi tiga besar klasemen dan memaksa Barcelona memperoleh satu poin di Mestalla pada pertemuan pertama La Liga Spanyol musim ini. “Benar kami sangat terluka ka-

rena kekalahan itu, tapi sejak itu kami bermain lebih baik. Kami harus mempersiapkan laga dengan serius karena kami tahu hebatnya Barca,” jelas penyerang Spanyol itu. Akan tetapi, kondisi Valencia sedang memprihatinkan. Klub asuhan Marcelino ini menelan tiga kekalahan beruntun, termasuk kalah telak 1-4 dari Real Madrid, pekan lalu. “Itu sudah masa lalu. Kami akan bermain melawan tim yang baik. Kami harus lebih berkonsentrasi kali ini,” imbuhnya. Di sisi lain, pelatih Barcelona Er-

nesto Valverde harus memikirkan posisi yang tepat untuk Philippe Coutinho. Eks pemain Liverpool ini sebelumnya tampil tidak maksimal ketika beroperasi di winger kanan. Namun, Valverde percaya Coutinho segera saling mendukung dengan Messi dan Suarez . “Itulah sepak bola. Ini bukan sekadar talenta, melainkan juga tentang bagaimana Anda mencari solusi di saat sulit,” jelas Valverde. Barcelona dalam kondisi baik setelah takluk dari Espanyol, 18 Januari silam. Blaugrana--julukan Barcelona-bangkit dan menuai tiga kemenangan beruntun. (Marca/Sat/R-1)

KISI-KISI

Tonton Gratis Piala Dunia 2018

Tunggu Perubahan FIGC

Kembali Berurusan dengan Polisi

MENYAKSIKAN langsung laga Piala Dunia 2018 Rusia menjadi idaman pecinta sepak bola. Untuk itu, perusahaan perbankan Citibank Indonesia bekerja sama dengan Visa Indonesia ingin mewujudkan sebagian mimpi para nasabah. Program Fly Free to 2018 FIFA World Cup diluncurkan. Nasabah yang beruntung dalam program ini akan mendapat tiket perMI/SATRIA tandingan kategori 1, tiket perjalanan pulang-pergi, akomodasi hotel bintang lima, serta produk prabayar Visa senilai US$450. Program ini diperuntukkan 25 pemenang dan masing-masing satu pendampingnya. “Kami bersama Visa menyiapkan pengalaman berharga kepada 25 pelanggan beserta satu pendamping untuk berada di sana, di pesta sepak bola terbesar di dunia,” jelas Head of Consumer Citibank Indonesia Cristina Teh Tan. (Sat/R-2)

MANTAN pelatih Bayern Muenchen Carlo Ancelotti menegaskan dirinya tidak berpikir untuk menjadi pelatih tim nasional Italia. Keputusan itu tetap hingga ada kejelasan struktur Federasi Sepak Bola Italia (FIGC). “Tujuan saya melatih tim. Saya menunggu FIGC memiliki struktur sebelum mengambil keputusan,” kata mantan pemain dan pelatih AC AFP/JOHN MACDOUGALL Milan itu. Jika FIGC telah menciptakan struktur baru, Ancelotti baru akan mengambil keputusan. “Kita harus menunggu beberapa bulan. Liga Champions sedang berlangsung. Selama peraturan tidak berubah, saya hanya melatih klub,” kata Ancelotti. Kala ditanya tim mana yang akan dia asuh, dia mengungkapkan belum juga membuat kesepakatan dengan tim mana pun. “Tim mana ya? Saya belum tahu,” kata dia. (FootballItalia/Beo/R-2)

PEMAIN Villarreal Ruben Semedo harus kembali berurusan dengan kepolisian Spanyol setelah diduga melakukan kekerasan di sebuah bar. Ini kali kedua pemain belakang asal Portugal itu tersangkut kasus kriminal. Pada Oktober 2017, Semedo juga tersangkut kasus penyerangan. Dalam kasus terakhir, Semedo diduga DOK. VILLARREALCF memukul seseorang dengan botol kaca di tempat parkir sebuah bar. Belum diketahui motif serangan yang dilakukan Semedo tersebut. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa hari setelah Samedo dilaporkan membawa senjata api. Semedo bergabung dengan Villarreal awal musim 2017. Sebelumnya dia pemain Sporting CP pada musim 2015-2017. Di pertengahan, dia sempat dipinjamkan ke Vitoria Setubal. (Marca/Beo/R-2)