Media indonesia 02 02 2018 02022018065843

JUMAT, 02 02 2018 NO. 13370/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

DPR mestinya lebih fokus memperbaiki dan meningkatkan kinerja untuk memulihkan dan menjaga citra di mata publik.”

RUU Penyadapan Patut Dicurigai

Gakkumdu Harus Tangani Kasus La Nyalla

KPK Enggan Ungkap Status Zumi Zola

Publik sulit untuk percaya bahwa RUU penyadapan yang direkomendasikan pansus DPR tidak untuk memperlemah KPK.

Sentra Gakkumdu berwenang memanggil paksa La Nyalla Mattalitti yang tidak kunjung memberi klarifikasi ke Bawaslu.

KPK hanya membenarkan adanya pencekalan terhadap Gubernur Jambi kendati status tersangka disebutkan dalam surat imigrasi.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Indonesia Memilih | Hlm 3

Hukum | Hlm 6

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

“Penguatan kejaksaan secara kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan dibutuhkan untuk mewujudkan prinsip negara hukum.”

HM Prasetyo Jaksa Agung

Politik & Hukum | Hlm 5 SENO

Gejolak Harga Beras Picu Inflasi Pasokan beras hingga kini masih minim meski telah memasuki masa panen. Di sisi lain, beras impor masih dalam perjalanan.

TESA OKTIANA SURBAKTI tesa@mediaindonesia.com

K ANTARA/RISKY ANDRIANTO

BANJIR ROB DI MUARA GEMBONG: Siswa pulang sekolah melintasi genangan air akibat banjir rob yang merendam SDN Pantai Bahagia 04 di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin. Debit banjir rob untuk ketiga kali sejak awal 2018 yang melanda kawasan itu semakin meningkat sehingga mengakibatkan permukiman warga, sekolah, dan akses jalan terendam banjir.

Pemimpin Jakarta dan Interpelasi

Kini interpelasi siap digulirkan oleh Fraksi PDIP terkait sejumlah kebijakan yang dinilai relatif menabrak rambu-rambu yang ada.

Opini | Hlm 8

SELA

TATA KO TA

Kontes Unta dan Botoks

Giliran Pasar Asemka Semrawut

DI saat negara lain sibuk menyelenggarakan kontes kecantikan perempuan, Arab Saudi justru menyelenggarakan kontes kecantikan unta daDUTA lam Festival Unta King Abdulaziz pada 1 Januari-1 Februari 2018.

Festival ke-2 dengan total hadiah US$57 juta itu, menurut koran The National, di Abu Dhabi dihadiri 30.000 unta dan 300.000 manusia.

Namun, yang menjadi sorotan dalam kontes itu ialah kekhawatiran penyelenggara atas operasi plastik unta. Itulah sebabnya panitia mengusir 12 unta peserta kontes karena disuntik botoks. Bahkan sebelum festival, seorang dokter hewan tertangkap basah memberi botoks pada unta dan mengoperasi ukuran telinga.

“Mereka menggunakan botoks untuk bibir, hidung, bibir bagian atas, bibir bawah dan bahkan rahang unta,” kata Ali Al Mazrouei, penyelenggara. (LiveScience/Ire/X-7)

KEBIJAKAN penataan kawasan Tanah Abang oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mengistimewakan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan itu ternyata membuat PKL di kawasan lain iri hati. Mereka menuntut perlakuan yang sama.

PKL di dekat Halte Bendungan Hilir Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, salah satu contohnya. Mereka sempat berjualan di trotoar sebelum ditertibkan petugas Satpol PP, kemarin.

Di kawasan Asemka, Jakarta Barat, aktivitas yang sama bahkan masih berlangsung. Seperti PKL di Tanah Abang, mereka meminta jalan di sekitar lokasi ditutup dan diberikan fasilitas untuk berjualan.

Akibatnya, kondisi Pasar Asemka pun semrawut. Banyak trotoar digunakan untuk berjualan.

“Logikanya kenapa yang dulunya liar ditata. Kan mereka sebelumnya dagang di trotoar juga.

Kami juga mau dong ditata. Jadi jangan pilih kasih. Kalau bisa, ya

“Ada inkonsistensi Pemprov DKI dalam penegakan perda ketertiban umum.

Akibatnya, timbul preseden buruk dari dampak Pemprov DKI mengakomodasi PKL di Tanah Abang.”

Nirwono Yoga

Pengamat tata kota ditutup juga (jalan) untuk jualan,” kata Rahmad, 41, salah satu pedagang Pasar Asemka.

Pedagang lainnya, Yuri, 48, melon tarkan komentar senada.

“Coba lihat di sini Pasar Asemka, lalu pedagang di Kota Tua yang katanya mau ditata juga. Asal jangan

cuma asal janji aja,” kata dia.

Berdasarkan pantauan, kolong flyoverr di Pasar Asemka memang terlihat semrawut. PKL menggelar dagangan di mana-mana. Banyak kendaraan diparkir sembarangan.

Pejalan kaki dan pengendara motor pun sulit melintas. Imbasnya, kemacetan lalu lintas tidak terhindarkan. Selain semrawut, sampah juga tampak berserakan.

Pengamat tata kota asal Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai ada inkonsistensi Pemprov DKI dalam penegakan perda ketertiban umum. Akibatnya, timbul preseden buruk dari dampak Pemprov DKI mengakomodasi PKL di Tanah Abang.

Saat merespons itu, Pemprov DKI Jakarta berencana membina PKL yang mengokupansi trotoar, termasuk di Jl Sudirman, Benhil, Jakpus. Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan ia akan mencari lokasi sementara agar PKL tetap bisa berjualan. (Mal/ Aya/Nic/X-6)

ENAIKAN harga beras akibat pasokan yang tersendat menjadi pemicu utama pergerakan inflasi pada Januari 2018 yang tercatat sebesar 0,62%.

“Beras menjadi penyumbang terbesar inflasi Januari dengan kontribusi inflasi 0,24%,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data BPS, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan ialah Rp10.350 per kilogram atau naik sebesar 4,96% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Harga beras medium juga mengalami kenaikan cukup tinggi dengan rata-rata harga di penggilingan sebesar Rp10.177 per kilogram, atau naik 6,83%.

Rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan juga naik 5,20% menjadi Rp9.793 per kilogram.

Suhariyanto mengatakan kenaikan harga beras tersebut terjadi pada awal Januari 2018.

Namun, harga beras cenderung turun pada akhir bulan. Hal itu disebabkan mulai terjadi panen di beberapa wilayah dan adanya kebijakan impor beras.

Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid mengungkapkan persediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) hingga saat ini masih sangat minim.

Dalam beberapa hari terakhir, rata-rata pasokan beras yang masuk ke PIBC hanya 1.500 ton, jauh di bawah angka pasokan normal yang mencapai 2.500 ton per hari. Kenyataan itu, ujarnya, berbanding terbalik dengan klaim yang diutarakan pemerintah yang menyebutkan saat ini telah memasuki periode panen raya.

“Panen raya itu hanya cerita.

Kondisi sebenarnya di lapangan

malah kurang. Tak mencerminkan panen raya, pasokan turun.

Hari ini yang masuk hanya 1.500 ton,” ujar Zulkifli, kemarin.

Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa, juga mempertanyakan klaim Kementerian Pertanian. Pada 2017, Kementan mengklaim produksi gabah mencapai 81 juta ton atau setara 50 juta ton beras. Dengan kebutuhan beras secara nasional hanya sekitar 32 juta ton per tahun, seharusnya masih ada sisa stok sebesar 17 juta ton pada akhir 2017.

“Kalau stok akhir 2017 atau stok awal 2018 itu 17 juta ton, seharusnya harga beras itu jatuh sampai Rp6.000 per kilogram seperti di Vietnam atau Thailand. Namun, kenyataannya di sini harga beras naik sampai Rp12.000 per kilogram,” jelasnya.

Pasokan tidak cukup Kepala Perum Bulog Divre Sumatra Selatan dan Bangka Belitung, Bakhtiar AS, mengaku komoditas beras di Sumsel yang disebut surplus hingga saat ini tidak mampu memenuhi stok beras di gudang Bulog.

Hasil panen raya awal pekan ini di Kabupaten Banyuasin, Sumsel, yang dihadiri Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Mentan Andi Amran Sulaiman tidak mampu memenuhi kebutuhan Bulog. Sampai saat ini stok beras di gudang Bulog Divre Sumsel Babel masih bergantung dari kiriman dari Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

“Stok beras kita per awal Februari 2018 ini di gudang Bulog ada sekitar 24.000 ton dan cukup memenuhi kebutuhan selama 4 bulan ke depan. Bisa dibilang pengadaan beras ini dominan ialah beras yang berasal dari provinsi lain, bukan hasil produksi dari Sumsel,” ujarnya.

(Pra/DW/JS/UL/DG/LD/YK/X-10)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

2

SELEKTA

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

EDITORIAL

Setop Pelemahan KPK KERJA Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK telah sampai di penghujung. Pansus akan menyerahkan rekomendasi di Rapat Paripurna DPR penutup masa sidang pada pertengahan bulan ini.

Rekomendasi itu merupakan hasil kerja mereka setelah delapan bulan lamanya menjalankan penyelidikan terhadap kerja KPK, molor dari durasi kerja normal pansus DPR yang hanya DUTA dua bulan.

Setelah berpanjang-panjang dalam bekerja, ada rencana dari internal pansus untuk memasukkan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang penyadapan dalam rekomendasi ke rapat paripurna. RUU tersebut memang dimintakan Mahkamah Konstitusi sejak 2010. Ketika itu MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi pasal intersepsi alias penyadapan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut MK, kendati penyadapan boleh dilakukan kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum ada aturan yang baku tentang prosedur penyadapan. Aturan setingkat undang-undang dibutuhkan agar penyadapan jangan sampai melanggar hak privat yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.

Pansus KPK pada awal masa kerja begitu menggebu untuk menyelisik dan menggali berbagai penyimpangan yang mungkin dilakukan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Di tengah masa kerja pansus, mencuat wacana revisi Undang-Undang tentang KPK dengan dalih untuk memperkuat KPK. Namun, sinyal yang diterima publik ialah DPR ingin melemahkan KPK yang banyak menjerat kolega mereka maupun para kepala daerah.

Di deretan pimpinan parlemen pun berkali-kali menyayangkan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dan menganggap lembaga antirasywah itu menimbulkan kegaduhan.

Belakangan, ketika KPK mendudukkan Setya Novanto yang menjabat Ketua DPR sebagai terdakwa, rongrongan pansus terhadap KPK menyurut drastis. Bahkan, keluar jaminan dari DPR bahwa pansus tidak akan merekomendasikan revisi Undang-Undang KPK. Harus diakui, KPK bukan lembaga yang dijalankan para malaikat sehingga terbuka kemungkinan penyelewengan oleh personelnya.

Akan tetapi, ketika temuan itu tidak didapatkan, siapa pun termasuk DPR tidak perlu mengada-adakan jalan untuk tetap bisa menggembosi KPK. Seperti misalnya, menyelipkan rencana penyusunan RUU penyadapan dalam rekomendasi pansus. Jelas bila usulan itu juga datang dari pansus, sasarannya ialah penyadapan oleh KPK. Bila ditelusuri ke belakang, dalam beberapa kali mengemuka wacana revisi UU KPK, DPR selalu menginginkan dimasukkannya prosedur penyadapan dengan mencantumkan izin pengadilan sebagai salah satu syarat. Berkali-kali pula, DPR diingatkan bahwa hal itu akan secara signifikan menghambat gerak KPK. Apalagi ditengarai sedikitnya separuh dari kasus yang dibongkar KPK berawal dari penyadapan. Artinya, tanpa kewenangan penyadapan seperti saat ini, KPK pun tinggal separuh napas untuk memberantas korupsi.

Dengan adanya rekomendasi pansus yang menyoal penyadapan oleh KPK, tentu publik akan bertanya-tanya, apa yang disembunyikan parlemen hingga tampak begitu takut pada pemburu koruptor?

DPR mestinya lebih fokus memperbaiki dan meningkatkan kinerja untuk memulihkan dan menjaga citra di mata publik. Kalau terus-terusan ngotot melawan kekuatan arus pemberantasan korupsi, jangan salahkan bila tuduhan konsisten hendak melemahkan KPK dialamatkan ke parlemen.

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

Dualisme PPP Hambat Verifikasi Faktual DUALISME Partai Persatuan Pembangunan yang sampai saat ini belum tuntas ternyata berimplikasi pada tahapan verifikasi faktual di tingkat provinsi.

Belum tuntasnya konflik internal itu terjadi saat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta hendak melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan PPP setempat.

“Yang perlu mendapat perhatian ialah verifikasi faktual kantor PPP di Provinsi DIY karena masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu,” ungkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat ditemui di ruang kerjanya, di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan membenarkan hal itu. Ia mengutarakan bahwa alamat kantor PPP yang tercatat di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tidak ditempati oleh pengurus PPP yang berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini kubu Romahurmuziy.

Hamdan mengatakan pihaknya mendatangi kantor PPP tersebut pada 29 Januari lalu. Saat itu pengurus yang menempati alamat kantor PPP itu bukanlah pengurus kubu Romahurmuziy.

Akibatnya, KPU tidak bisa melakukan verifikasi faktual. Kepengurusan PPP di Provinsi DIY pun dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS).

“Di Sipol alamat PPP di Jalan Tentara Rakyat Mataram. Kami di sana tidak menjumpai pengurus yang sesuai dengan Sipol. Yang ada pengurus satunya (kubu Djan Faridz),” jelasnya.

Berdasarkan PKPU 5/2018, PPP masih bisa memperbaiki hasil verifikasi faktual selama dua hari, yakni 1-2 Februari.

Di Nusa Tenggara Timur, delapan parpol belum memenuhi syarat verifikasi faktual oleh KPU setempat, yakni Partai Gerindra, PAN, PDIP, PBB, PKPI, dan Hanura. Parpol tersebut harus melengkapi dokumennya paling lambat mulai 1-2 Februari.

Di Papua Barat, sebanyak empat partai politik masih terganjal masalah persyaratan dalam proses verifikasi faktual yang dilaksanakan KPU setempat, yakni Partai Golkar, PAN, PPP, dan PBB. Komisioner KPU Papua Barat Jotam Masenis menyebutkan beberapa kesalahan yang didapat pada verifikasi itu antara lain kesalahan pengetikan, kesalahan input data ke Sipol, ketidaksesuaian dokumen kartu tanda penduduk atau KTP pengurus dengan Sipol.

(Nur/DW/PO/RK/AS/Ant/X-4)

Berdasarkan PKPU 5/2018, PPP masih bisa memperbaiki hasil verifikasi faktual selama dua hari, yakni 1-2 Februari.

ANTARA/OKY LUKMANSYAH

PROTES VERIFIKASI PENGGUNA CANTRANG: Sejumlah nelayan mengikuti pendataan dan verifikasi kapal perikanan yang menggunakan alat tangkap

cantrang di Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegal, Jawa Tengah, kemarin. Pendataan dan verifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut diwarnai protes ratusan nelayan karena mereka diminta menandatangani surat pernyataan pergantian alat tangkap cantrang paling lama 2018.

Publik sulit untuk percaya bahwa RUU tentang penyadapan yang direkomendasikan pansus DPR tidak untuk memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi.

RUDY POLYCARPUS

rudy@mediaindonesia.com

R

EKOMENDASI Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang antara lain memasukkan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang penyadapan dinilai sarat muatan politis ketimbang perlindungan atas hak individu.

Menurut peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Aradila Caesar, rekomendasi tersebut patut dicurigai sebagai bagian dari upaya pelemahan KPK. Hal itu karena sejak awal pembentukan, Pansus Angket KPK di DPR dianggap lebih bernafsu untuk menggembosi lembaga antirasywah itu.

“Kita patut curiga dengan tujuannya. Sulit bagi publik percaya bahwa itu perlindungan negara atas privasi individu, bukan pelemahan KPK,” ujar Aradila saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Meskipun demikian, ia mengakui aturan tentang tata cara penyadapan oleh setiap lembaga memang diperlukan agar tidak disalahgunakan.

Payung hukum itu juga dibutuhkan untuk menjamin perlindungan priva-

RUU Penyadapan Patut Dicurigai si warga negara. “Namun, karena usulan tersebut berasal dari pansus angket, publik akan melihat ada motif pelemahan terhadap KPK.” Peneliti ICW Donal Fariz menilai rekomendasi RUU tentang penyadapan tersebut merupakan langkah memutar pansus untuk mempersulit KPK. Pasalnya, mereka tidak berani mengutak-atik UU tentang KPK lantaran akan langsung ditentang publik.

Selain RUU tentang penyadapan, pansus juga memberikan rekomendasi perlunya dewan pengawas KPK. Anggota Pansus Angket KPK dari PDIP Masinton Pasaribu mengatakan RUU tentang penyadapan sebenarnya bukan hal yang baru dan sudah ada dalam program legislasi nasional (prolegnas). Menurutnya, RUU tersebut merupakan tanggung jawab DPR berkaitan dengan putusan MK dan tidak hanya ditujukan kepada KPK. “Keputusan MK mengamanatkan bahwa prosedur penyadapan harus diatur melalui undang-undang.

Jadi perlu dibuat undang-undang khusus yang mengatur penyadapan yang dilakukan lembaga yang diberi wewenang melakukan penyadapan.

Bukan hanya mengatur mekanisme dan pertanggungjawaban KPK.”

Putusan MK Dalam Putusan Nomor 5/PUU-

ANTARA

“Kita patut curiga dengan tujuannya. Sulit bagi publik percaya bahwa itu perlindungan negara atas privasi individu, bukan pelemahan KPK.” Aradila Caesar

Peneliti MaPPI FHUI VIII/2010, MK berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Karena itu, pengaturan mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan UUD 1945.

“Dalam putusannya, MK mengatakan hingga saat ini belum ada pengaturan yang komprehensif. Mahkamah berpendapat, penyadapan merupakan bentuk pelanggaran right of privacy sebagai bagian dari HAM yang dapat dibatasi. Hal ini jelas melanggar UUD 1945,” imbuh Masinton.

Sebelum wacana soal RUU tentang penyadapan ramai diperbincangkan, Pansus Angket KPK pernah mempersoalkan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. Mereka sempat menyinggung soal penyadapan oleh KPK yang dianggap tak punya landasan hukum. Namun, hal tersebut dibantah Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut lembaga antirasywah itu punya kewenangan menyadap dan memiliki prosedur operasi standar yang ketat dalam menyadap.

Juru bicara KPK Febri Diansyah berharap semua pihak yang menyuarakan komitmen terhadap pemberantasan korupsi tidak berhenti sebatas pernyataan, tapi ditunjukkan dengan tindakan nyata. Ia berharap RUU tentang penyadapan diperjelas lebih dulu maksud dan tujuannya.

“Penyusunan RUU merupakan kewenangan presiden dan DPR. Namun, KPK belum pernah dilibatkan secara formil terkait rencana tersebut, bahkan diminta pendapat pun belum pernah,” tandas Febri. (Nov/X-8)

Polisi Kehilangan Jejak Honggo Wendratno POLRI hingga kini belum berhasil melacak lokasi keberadaan Honggo Wendratno yang menjadi buron kasus korupsi penjualan kondensat dengan nilai kerugian negara sebesar US$2,716 miliar atau sekitar Rp35 triliun.

Semula Honggo diduga berada di Singapura. Namun, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengungkapkan, dari informasi terakhir atase kepolisian di Singapura, tidak ditemukan jejak pria kelahiran Kediri tahun 1964 di negara itu.

“Belum ditemukan, baik secara fisik maupun dokumen yang mendukung jika yang bersangkutan pernah masuk ke wilayah itu. Dari Singapura, baik dari kepolisian maupun imigrasi otoritas bandara dan kapal di sana, sudah memeriksa, tetapi belum ada,” terangnya di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, pada Kamis (11/1), penyidik Bareskrim Polri mengirimkan surat permohonan red notice kepada Interpol untuk menemukan mantan Direktur Utama PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) itu.

“Itu permintaan bantuan menangkap dan membawa pulang tersangka,” imbuh Setyo.

Dia menambahkan berbagai upaya telah dilakukan untuk menemukan Honggo. Dalam surat penggilan pemeriksaan terakhir sebagai tersangka pada Jumat (26/1), Honggo tidak pernah hadir untuk memberikan keterangan.

Kasus itu bermula saat PT TPPI ditunjuk oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) untuk mengelola kondensat pada periode 2009 sampai 2011. Namun, kontrak belum dibuat saat PT TPPI melaksanakan lifting pertama dan pengolahan pada Mei 2009.

BP Migas juga melakukan penunjukan langsung penjualan minyaktanah/kondensat yang melanggar Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS 20/BP00000/2003-S0 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Selain Honggo, tersangka lainnya dalam kasus ini ialah Kepala BP Migas Raden Priyono dan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono. Keduanya telah ditahan sejak Februari 2016.

Kabareskrim Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto, menerangkan pihaknya berharap berkas dua tersangka kondensat yang lebih dulu dimajukan dalam penuntutan.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan dan berharap tidak ada rintangan untuk menuntaskan kasus tersebut,” tandasnya.

Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kondensat itu sudah lengkap atau P21 setelah ditangani Bareskrim Polri selama lebih dari dua tahun.

Pada Jumat (5/1), Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan, jika Honggo tidak juga hadir, pihaknya bisa saja menyidangkan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. (Sru/ Ant/X-11)

INDONESIA MEMILIH JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 ◆ HALAMAN 3

Gakkumdu Harus Tangani Kasus La Nyalla Sentra Gakkumdu berwenang memanggil paksa La Nyalla Mattalitti yang tidak kunjung memberi klarifikasi ke Bawaslu terkait dugaan mahar politik di Pilgub Jawa Timur 2018.

ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

P

ERLUDEM mendukung Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) turun tangan menangani La Nyalla Mattalitti yang telah tiga kali mangkir dari panggilan Bawaslu Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan praktik mahar politik.

Sentra Gakkumdu berwenang memanggil paksa La Nyalla.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini berharap kasus tersebut tetap diungkap agar tidak menjadi preseden buruk. “Kan sudah ada pernyataan terbuka ada permintaan uang, sangat jelas siapa uang meminta dan bagaimana caranya,” kata Titi saat dihubungi, kemarin.

Ia menambahkan Sentra Gakkumdu dapat meneliti beberapa petunjuk yang sudah tersedia dalam pemberitaan dan pernyataan La Nyalla. Kalaupun tidak cukup bukti untuk melanjutkan kasus tersebut, Bawaslu bisa meminta bantuan pada Sentra Gakkumdu.

“Sentra Gakkumdu memiliki kewenangan menyidiki, menyita, menggeledah, dan mengumpulkan alat bukti, terkait pelanggaran pidana pilkada/pemilu,” terang dia.

Ia menambahkan, kalaupun La Nyalla tidak memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu, hal itu sebenarnya tidak terlalu penting. Menurut dia, keterangan bekas bakal calon Gubernur Jawa Timur tersebut hanya untuk melengkapi apa yang dibutuhkan oleh penegak hukum.

“Dalam pandangan kami, bukti awalnya sudah ada. Pernyataan terbuka dari berbagai pihak bahkan tidak hanya dari satu orang, ada bendahara tim kampanye yang juga menyatakan ini. Harus dibuka apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau begini, tidak baik sekali bagi pemilih kita,” jelasnya.

La Nyalla pernah menggelar konferensi pers dan mengeluhkan adanya permintaan duit Rp40 miliar dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai syarat

“Bukti awalnya sudah ada. Pernyataan terbuka dari berbagai pihak.

Tidak hanya dari satu orang, ada bendahara tim kampanye.”

Titi Anggraini

Direktur Eksekutif Perludem mendapatkan dukungan pada Pilgub Jawa Timur 2018. La Nyalla juga mengklaim dimintai uang Rp150 miliar hingga Rp170 miliar oleh oknum Gerindra. Namun, ia tidak pernah memberikan klarifikasi ke Bawaslu.

Tengah investigasi Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan Sentra Gakkumdu telah mulai melangsungkan proses investigasi terkait dugaan mahar politik dalam rekomendasi pencalonan La Nyalla di Pilkada Jawa Timur 2018.

“Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo sudah ke Surabaya kemarin. Sekarang tim investigasi sudah turun melakukan investigasi (kasus La Nyalla),” kata anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Ketua Bawaslu Jawa Timur Moh Amin mengatakan pihaknya belum menemukan bukti adanya dugaan mahar politik karena La Nyalla sebagai sumber utama tidak memenuhi undangan hingga tiga kali.

Namun, ia berjanji tetap akan memproses dugaan tersebut.

“Mungkin dalam 1 atau 2 hari ini kami akan musyawarahkan ke teman-teman di kepolisian dan kejaksaan. Kita bukan menyerahkan ke Gakkumdu, tapi kita bahas bersama untuk keberlanjutan isu wacana ini,” ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep itu kepada wartawan di Surabaya belum lama ini. (Dro/P-4)

ANTARA/INDRIARTO EKO SUWARSO

VERIFIKASI FAKTUAL PARPOL TINGKAT KOTA: Kader partai menunjukkan KTP dan kartu anggota partai saat verifikasi faktual partai

politik peserta pemilu di Kantor DPC PDIP, Depok, Jawa Barat, kemarin. KPU Kota Depok melaksanakan tahapan verifikasi faktual parpol peserta pemilu di tingkat kota meliputi pengecekan keanggotaan, kantor partai, dan keterwakilan 30% perempuan.

Khofifah Siapkan Nawa Bhakti Satya BAKAL calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa mempersiapkan sejumlah program kerja yang mirip dengan program milik Presiden Joko Widodo. Khofifah bertekad menjadikan Jawa Timur lebih sejahtera dan mulia.

“Ada sembilan program kerja yang sudah disiapkan. Dengan sebutan Nawa Bhakti Satya, mirip dengan milik Presiden Jokowi mengunakan bahasa Sansekerta Nawa Cita,” kata Khofifah di Surabaya, kemarin.

Nawa dalam bahasa sansekerta berarti ‘sembilan’. Nawa Bhakti Satya ialah sembilan program yang dirumuskan de-

ngan tujuan untuk menjadikan Jawa Timur lebih sejahtera dan mulia.

“Kami mendedikasikan seluruh energi positif untuk Jawa Timur supaya lebih mulia dan mampu memberi manfaat untuk rakyat Jawa Timur,” katanya.

K h o f i f a h m e ny e b u t p r o gram Nawa Bhakti Satya itu di antaranya meneruskan program-program yang telah dilakukan oleh Soekarwo Gubernur Jawa Timur.

Salah satunya, kata Khofifah, mewujudkan pendidikan vokasional di Jawa Timur. Dia mengatakan apa yang diupayakan oleh Pakde Karwo dalam hal pendi-

dikan vokasi sangat positif.

“Jadi, pendidikan vokasi ini menjadi satu dari Nawa Bhakti Satya. Ini baru satu program saja masih banyak yang lain tidak bisa dijabarkan sekarang,” katanya.

Khofifah mengaku sudah melakukan upaya yang dia sebut sebagai ‘navigasi program’ berkaitan pendidikan vokasi ini ke beberapa lembaga di Jawa Timur yang mampu mewujudkannya.

“Kebetulan pendidikan vokasi ini juga menjadi komitmen Pak Jokowi yang sudah dibahas dalam rapat-rapat yang saya turut hadir,” ujarnya.

Sementara itu, Partai Gerindra punya strategi untuk memenangkan pasangan calon Gubernur - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno. Gerindra akan menerapkan model sistem canvassing.

“Nantinya para kader Gerindra akan turun langsung dan akan disebar ke 8.501 desa yang ada di Jawa Timur. Konsep itu digunakan kalangan marketing dan dipakai untuk membangun kontak langsung dengan para pelanggan,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Hendro Tri Subiantoro. (FL/ MTVN/P-4)

Ichsan Limpo tidak Terbukti Pakai Ijazah Palsu BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menghentikan kasus ijazah palsu bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan Ichsan Yasin Limpo yang dilaporkan seorang warga bernama Amiruddin. Bawaslu beralasan laporan itu tidak dapat ditindaklanjuti.

Ke t u a B a w a s l u S u l a w e s i Selatan Laode Arumahi menjelaskan pihaknya sudah melakukan klari fikasi, baik ke terlapor, pelapor, maupun lembaga pemberi keterangan.

Pernyataan Laode diperkuat disampaikan Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan Azry Yusuf.

“Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bahkan s uda h m e n da t a n g i S M A S t Dominikus Makassar yang menge luarkan ijazah. Pihak sekolah mengaku benar pernah mengeluarkan ijazah atas nama Ichsan Yasin,” terang Azry Yusuf.

Ijazah SMA atas nama Ichsan Yasin bernomor 06.OC. oh.0175649 dan dikeluarkan

di Ujung Pandang, 2 Mei 1981 dengan nomor induk 87178.

Sentra Gakkumdu mengambil kesimpulan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. “Memang dalam ijazah, foto Ichsan tidak menggunakan seragam sekolah, tapi sudah ditegaskan itu asli,” tutur Azry.

Laporan terhadap adik kandung Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo itu terkait penggunaan ijazah SMA palsu pada Pilkada 2010. Dalam

rilisnya, Bawaslu menyebutkan kasus itu telah ada surat penetapan penghentian penyidikan (SP3) dari Polda Sulawesi Selatan pada 2012.

Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, kasus ijazah palsu Ichsan yang dimaksud pada 2010 itu ialah ijazah SMP Jongaya, Ujung Pandang, bukan SMA St Dominikus Makassar. Dugaan pemalsuan ijazah SMP itu memang pernah muncul ketika Ichan bertarung di Pilkada Gowa 2005 dan 2010.

(LN/P-4)

Elektabilitas Nurdin Abdullah Duduki Peringkat Pertama POPULI Center merilis data hasil survei terbarunya menjelang Pilgub Sulawesi Selatan 2018. Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah yang bertahun-tahun dikuasi dinasti politik.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bahkan memasukkan Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan yang cenderung tinggi pada dimensi penyelenggaraan pilkada.

Survei yang dilakukan dalam periode waktu 15-22 Januari 2018 itu dilakukan melalui wawancara tahap muka dengan 800 responden yang dipilih dengan metode acak bertingkat. Survei dengan margin of error +/- 3,39% ini memiliki tingkat kepercayaan 95%.

Peneliti Populi Center Dimas Ramadhan menyebutkan dari sisi

elektabilitas pasangan Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman menduduki peringkat pertama.

Elektabilitas Nurdin Abdullah yang juga Bupati Bantaeng itu mencapai 32%.

“Persentase ini cukup jauh jaraknya dengan pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar yang memperoleh perolehan suara 20,3% di posisi kedua. Peringkat ketiga ialah pasangan Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar yang mendapatkan dukungan keterpilihan sebesar 17%. Pasangan Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo berada pada urutan keempat dengan 10,9%,” ujar Dimas di Kantor Populi Center, Jakarta, kemarin.

Yang menjadi menarik ialah kemunculan Agus Nu’mang dan Tanribali Lamo. Agus-Tanribali membuat

elektabilitas Nurdin Halid dan Qahhar Mudzakkar serta Ichsan Yasin Limpo–Andi Mudzakkar menjadi turun. Namun, elektabilitas Nurdin Abdullah–Andi Sudirman Sulaiman masih solid.

Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan popularitas tinggi tidak menjadi jaminan.

“Belum tentu orang yang sangat populer memberikan insentif positif bagi keterpilihan elektoralnya.

Banyak orang populer, contohnya Rhoma Irama. Namun, ketika responden ditanya akan memilih dia tidak juga,” ungkapnya.

Aspek akseptabilitas terhadap hal yang memiliki kencenderungan positif juga memengaruhi. Dari sisi akseptabilitas, Nurdin Abdullah menduduki peringkat pertama.

(Nov/P-4)

MI/ADAM DWI

KANDIDAT DI PILGUB SULAWESI SELATAN: Peneliti Populi Center, Dimas Ramadhan, menjelaskan hasil

survei Populi Center tentang kandidat pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, di Jakarta, kemarin. Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah yang bertahun-tahun dikuasai oleh dinasti politik. Bawaslu memasukkan provinsi ini sebagai daerah dengan tingkat kerawanan sedang cenderung tinggi pada dimensi penyelenggaraan Pilkada 2018.

4

POLITIK

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

Partai Pemenang Pemilu 2019 akan Pimpin DPR KOMPOSISI pimpinan DPR mulai 2019 mendatang dipastikan berubah. Dalam revisi U nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) telah disepakati bahwa aturan akan kembali seperti 2009, yakni 5 pimpinan yang ditetapkan secara proporsional.

Artinya, partai politik pemenang Pemilu 2019 berhak menentukan kadernya untuk menjadi ketua DPR. Begitu pula untuk parpol yang berada di peringkat kedua, ketiga, hingga kelima akan menjadi Wakil Ketua DPR. Hal yang sama berlaku untuk komposisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Dalam revisi UU MD3 disepakati ada perubahan sistem yang dianut dalam Pemilu 20192024 yaitu proporsional seperti 2009 dengan jumlah pimpinan DPR sebanyak lima orang,” kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas usai menemui Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Revisi tersebut sekaligus menganulir sistem yang digunakan dalam penentuan pimpinan DPR pada 2014, yakni menggunakan sistem paket.

Pada tahun itu, PDIP menjadi parpol pemenang pemilu, namun ketua DPR dijabat kader dari Partai Golkar.

TIM MEDIA WAPRES

WAPRES MENERIMA KUNJUNGAN MILF: Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang dengan Pemimpin Front Pembebasan Islamis Moro (MILF) Filipina, Al Haj Murad Ebrahem (kanan) di kantor Wapres, Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan itu JK memberikan masukan terkait pengalaman RI dalam menjaga perdamaian.

“Dalam revisi UU MD3 disepakati ada perubahan sistem, yaitu proporsional seperti 2009. ” Supratman Andi Agtas Ketua Badan Legislasi

Wapres Minta Filipina Belajar dari Aceh Pemerintah juga meminta MILF membantu pembebasan tiga sandera WNI yang saat ini ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina Selatan.

CHRISTIAN DIOR SIMBOLON dior@mediaindonesia.com

W

AKIL Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla tidak segan membagi pengalamannya dalam meredakan konflik di Aceh ketika menerima delegasi Front Pembebasan Islam Moro (MILF) di Jakarta, kemarin. Wapres meminta MILF belajar dari apa yang dilakukannya di bumi ‘Serambi Mekah’ itu.

“Mereka berdiskusi, mencari pengalaman yang baik dan juga mereka baru dari Aceh melihat perkembangan karena banyak kemajuan yang ingin dipelajari di Indonesia,” kata Wapres Jusuf Kalla seusai menerima delegasi

MILF dan UNDP di Kantor Wakil Presiden Jakarta, kemarin.

Wapres memberi masukan m e n g e n a i p e n g a l a m a n ny a mewujudkan perdamaian di Aceh ketika konflik terjadi antara kelompok separatis bersenjata dan TNI. Dalam prosesnya, JK mengatakan juga melakukan pendekatan persuasif melalui dialog dan kompromi.

“Ya, tentu bagaimana pengalaman kita bahwa dalam setiap misi perdamaian. Hal pertama yang harus kita lakukan ialah saling menghormati, kedua mesti ada komprominya,” kata JK. Ketua MILF, Murad Ebrahem, mengatakan pihaknya ingin becermin dari Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian di daerah-daerah konflik,

PENGADILAN Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang lanjutan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas pencabutan status badan hukumnya oleh pemerintah, kemarin. Agenda sidang kali ini masih menghadirkan saksi dari pihak HTI. Berdasarkan pantauan Media Indonesia, sidang tersebut digelar pada pukul 08.30 WIB. Dua saksi yang dihadirkan ialah Ketua DPP HTI Farid Wajni dan anggota HTI Abdul Fanani.

Sidang dipimpin hakim ketua Tri Cahya Indra Permana dan dua

khususnya Aceh. Perwakilan MILF bersama dengan UNDP dan Kementerian Luar Negeri juga telah mengunjungi Aceh untuk melihat perkembangan daerah tersebut setelah mencapai kesepakatan perdamaian.

“Kami datang ke sini untuk belajar dari pengalaman pemerintah Indonesia, khususnya kepada Wapres, dalam menangani Aceh.

Kami tengah mengalami situasi yang sama dan kami sudah berkunjung ke Aceh dan kami sangat terkesan dengan apa yang terjadi di sana setelah tsunami dan konflik,” kata Ebrahem.

Selain menyambangi Kantor Wapres, MILF juga menemui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor Kemenlu, Jakarta.

Di sana, pemerintah Indonesia kembali menegaskan sikapnya untuk mendukung perdamainan di Filipina selatan yang juga diusahakan oleh semua pihak.

Indonesia secara aktif selalu membantu dan mendorong rekonsiliasi dan perdamaian

di Filipina. Sejak 2012 hingga 2018, Indonesia telah mengirim sebanyak 84 personel, baik militer maupun sipil, untuk membantu proses rekonsiliasi dan perdamaian di Filipina selatan.

“Menlu juga menyampaikan kekhawatiran soal penyanderaan WNI. Kita meminta bantuan apabila MILF bisa menolong untuk proses pembebasan WNI yang masih disandera,” ucap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

Penyanderaan WNI MILF pun menyatakan terus mengupayakan agar permintaan Menlu RI itu segera terlaksana.

Hingga kini, sejumlah usaha masih dilakukan untuk membebaskan tiga sandera walaupun belum menuai hasil.

“Kami tahu masih ada beberapa orang Indonesia yang masih disandera di Filipina selatan dan kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan mereka,” lanjut Ebrahem.

Hingga kini, masih terdapat tiga WNI yang merupakan pekerja kapal milik warga Malaysia yang disandera di Filipina selatan oleh kelompok militan Abu Sayyaf sejak awal November 2016.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah berhasil dua dari lima WNI yang disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf. Kedua WNI tersebut, yang bernama La Utu bin Raali dan La Hadi bin La Adi, telah dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing.

La Utu dan La Hadi ialah WNI yang bekerja sebagai nelayan di kapal penangkap ikan di Sabah, Malaysia. Keduanya diculik dan disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina selatan pada 5 November 2016 dan berhasil dibebaskan pada 19 Januari 2018. Sejak 2016, sebanyak 32 WNI telah disandera di Filipina selatan dan 29 orang di antaranya telah berhasil dibebaskan. (Ant/P-5)

Menurut Supratman, kesepakatan tersebut dicapai agar penentuan pimpinan DPR tidak lagi menimbulkan kegaduhan. Sistem proporsional tersebut juga dimaksudkan untuk menjunjung prinsip keadilan serta menghargai pilihan masyarakat bahwa semua partai di DPR selayaknya mendapatkan kursi Pimpinan DPR ataupun di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Kami hanya atur soal mekanisme prosedural berapa yang didapat parpol dengan rumus tertentu, namun ini tidak berlaku di MPR yang menggunakan sistem pemilihan karena ada unsur DPD,” lanjut politisi Partai Gerindra itu.

Supratman menargetkan revisi UU MD3 selesai dibahas pada 8 Februari sehingga dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo mengatakan penambahan kursi untuk pimpinan DPR masih menjadi rebutan. Baleg sendiri akan meloloskan usulan penambahan pimpinan yang dinilai rasional.

Ia berharap pembahasan mengenai penambahan pimpinan MPR/DPR dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat sehingga penambahan kursi pimpinan tidak dilakukan melalui voting. Pada perkembangan terakhir, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra juga ingin masuk di kursi pimpinan MPR. “DPR itu kan paling fleksibel,” tegas Firman, Rabu (31/1).

Di tempat berbeda, anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, menyatakan ada sejumlah poin pokok yang hingga kini masih dibahas bersama, yakni penambahan pimpinan DPR, pimpinan MPR, penerapan asas proporsionalitas, pengisian pimpinan DPR pada 2019 dan peraturan peralihannya. (Ant/Nov/P-5)

Ketua DPP HTI Bantah Berniat Bubarkan NKRI hakim anggota, Nelvy Christin dan Rony Erry Saputro. Kuasa hukum penggugat salah satunya ialah Yusril Ihza Mahendra.

Dalam sidang, materi pertanyaan yang dilontarkan kuasa hukum penggugat ialah soal bentuk dakwah HTI, konsep khilafah, dan mengonfirmasi tujuan HTI membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, materi pertanyaan kuasa hukum tergugat

antara lain pemahaman saksi terhadap materi gugatan dan seluk beluk organisasi HTI. Saat menjawab pertanyaan itu, Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Farid Wajni menegaskan organisasi yang dipimpinnya itu tidak pernah memiliki tujuan membubarkan NKRI atau mengubah Pancasila.

“HTI merupakan organisasi dakwah. Kami hanya menyerukan

Islam,” ungkap Fariz dalam ruang sidang utama PTUN Jakarta, Pulo Gebang, Jakarta Timur, kemarin.

Fariz menambahkan selama ini tidak ada aksi yang bertujuan merebut kekuasaan. Ketika kuasa hukum penggugat kembali menegaskan dalam pertanyaan apakah tujuan pendirian HTI ialah untuk membubarkan NKRI sekaligus mengganti Pancasila dengan sistem khilafah, Fariz menjawab singkat, “Tidak ada.”

Menurut dia, konsep ajaran Islam yang selama ini diserukan HTI di antaranya mengenai syariat islam, khilafah, hingga soal riba dan haram.

Sehingga dalam perjalannya bukan hanya khilafah yang ditekankan HTI. “Kami juga serukan soal akidah, hubungan sosial, dan lain-lain, khilafah bukan satu-satunya seruan kami,” jelas dia.

Sementara itu, kuasa hukum Kementerian Hukum dan HAM (Ke-

menkum dan HAM) Hafzan Taher menyampaikan akan kembali menyerahkan bukti tambahan dalam kasus gugatan ini. “Kita akan serahkan bukti lainnya,” ujarnya singkat.

Seperti yang diketahui, HTI dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHU-00282 .60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI. Atas keputusan ini, HTI menggugat Kemenkum dan HAM ke PTUN Jakarta.

(Gan/P-5)

POLITIK & HUKUM

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

Perlu Penguatan Kejaksaan

Bawaslu Sasar Akun tidak Resmi

Fungsi central authority (otoritas pusat) yang mewakili negara dalam urusan hukum bisa dialihkan dari Kemenkum dan HAM ke Kejaksaan Agung.

RICHALDO Y HARIANDJA

richaldo@mediaindonesia.com

AKSA Agung HM Prasetyo menilai penguatan lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan dibutuhkan demi mewujudkan prinsip negara hukum. “Hal itu penting agar tidak terjadi multitafsir kedudukan dan posisi kejaksaan, sekaligus mengukuhkan landasan pijak institusi kejaksaan di negara hukum,” ungkapnya saat membuka Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

Untuk itu, menurut dia, ada dua opsi yang dapat mengakomodasi hal itu. Pertama, amendemen Bab IX UUD 1945 yang sebelumnya berjudul Kekuasaan Kehakiman menjadi Kekuasaan Peradilan. Kekuasaan peradilan bisa diatur dalam dua subbab, yaitu Kekuasaan Kehakiman yang mengatur kewenangan mengadili yang meliputi Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Subbab kedua, mengatur Kekuasaan Kejaksaan yang meliputi institusi kejaksaan dengan rincian tugas dan kewenangannya.

Opsi kedua, lanjutnya, pengaturan Kekuasaan Kejaksaan dalam bab tersendiri yang terpisah dari Kekuasaan Kehakiman yang saat ini diatur dalam Bab IX tersebut.

Meskipun demikian, ia menyatakan dua opsi itu perlu dianalisis, dikaji, dan didalami secara konprehensif.

Lebih jauh, Prasetyo menilai perlu ada perhatian dalam menyikapi kewenangan central authority dalam penyelenggaraan mutual legal assistance (MLA) terkait kerja sama imbal balik masalah pidana antarnegara. Ia menilai kewenangan central authority di bawah Kemenkum dan HAM sudah tidak relevan lagi. “Karena (Kemenkum dan HAM ) tidak lagi memiliki tugas dan kewenangan yang secara langsung berhubungan dengan proses penegakan hukum,” paparnya.

Untuk itu, diperlukan rumusan, formulasi, dan langkah perencanaan, apa yang harus ditempuh untuk menjadikan kejaksaan sebagai central authority penegakan hukum. “PJI kali ini perlu mengangkat permasalahan itu menjadi topik untuk

J

PUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG

PENGUATAN KEJAKSAAN: Jaksa Agung HM Prasetyo membuka Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia, di Gedung Kejaksaan Agung,

Jakarta, kemarin. Prasetyo menilai penguatan Kejaksaan RI secara kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan dibutuhkan demi mewujudkan prinsip negara hukum.

dibahas, ditindaklanjuti, dan diperjuangkan,” pinta Prasetyo.

Kewenangan yudisial Ketua PJI Noor Rachmad yang juga Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAMPidum), menjelaskan central authority merupakan otoritas pusat yang mewakili negara dalam hubungan timbal-balik dengan negara lain dalam urusan hukum.

“Sekarang Kemenkum dan HAM itu bukan lagi sebagai lembaga yang melaksanakan penanganan hukum atau yudisial, melainkan hanya mengurus perihal perundang-undangan,” tukas Noor.

Mengingat Kemenkum dan HAM sudah

Sekarang ini Kemenkum dan HAM bukan lagi sebagai lembaga yudisial, melainkan hanya mengurus perihal perundang-undangan. tidak punya kewenangan yudisial, ketika ada komunikasi antarnegara, tidak langsung ditangani, tetapi meminta bantuan kejaksaan dan kepolisian. Hal itu akan

5

menambah panjang birokrasi. Karena itu, lebih ideal bila langsung dilaksanakan oleh kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan di bidang penanganan hukum. Misalnya, masalah buron yang dicari di negara lain atau ketika mengejar harta di negara lain melalui MLA, Kemenkum dan HAM tidak bisa langsung bertindak.

“Ketika mau mengeksekusi, mereka tidak tahu persoalannya karena tidak terliabt dalam proses yudisial,” ucap Noor.

Akibatnya, sambung JAM-Pidum, kerap muncul pertanyaan perkara yang mana, caranya gimana, sejarahnya bagaimana?

Pasti akan diarahkan ke kejaksaan atau kepolisian.” (P-3)

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan fokus mengawasi penyebaran kampanye hitam dan ujaran kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial pada masa Pilkada serentak 2018.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan pihaknya siap menutup akan resmi tim kampanye ataupun akun-akun tidak resmi yang dinilai melanggar aturan dan memicu kericuhan sosial.

“Resmi (milik tim kampanye) atau tidak resmi bisa ditutup. Itu poinnya. Yang suka masalah kan sebenarnya yang tidak resmi saja,” ujar Fritz saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan, Bawaslu dan Kementerian Kominfo telah mendeklarasikan gerakan Internet Indonesia Bebas Hoaks dan Konten Negatif, di Kantor Bawaslu, Rabu (31/1) lalu.

Sembilan platform penyedia layanan media sosial digandeng untuk bekerja sama dalam pengawasan, yakni Google Indonesia, Facebook Indonesia, Twitter Indonesia, Telegram Indonesia, BBM Indonesia, Line Indonesia, Bigo Live Indonesia, Live Me Indonesia, dan Metube Indonesia.

Dalam pengawasan, Fritz mengatakan Bawaslu juga tidak akan pasif hanya menunggu laporan masyarakat. “Siapa pun yang melanggar, akun yang digunakan akan langsung ditutup. Baik itu dari laporan masyarakat atau temuan Bawaslu sendiri. Kalau dianggap melanggar, langsung kirim nama akun ke platform dan (akun tersebut) nanti langsung di-take down oleh mereka,” tegas Fritz.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Abhan Misbah mengungkapkan, dari 17 provinsi yang ikut gelaran Pilkada serentak 2018, sebanyak 12 di antaranya berkategori rawan penyebaran hoaks dan isu SARA pada masa kampanye.

Daerah itu ialah Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Tenggara.

Lima provinsi lainnya, yakni Papua, Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan, dinilai memiliki potensi kerawanan berkategori sedang. “Penyebaran hoaks dan isu SARA pada masa kampanye di provinsi-provinsi itu berpotensi menimbulkan kericuhan yang merupakan pelanggaran terhadap aturan pilkada,” ujarnya. (Deo/P-3)

Densus Bekuk 4 Terduga Teroris DETASEMEN Khusus 88 Antiteror dibantu Polres Temanggung, Jawa Tengah, menggerebek terduga teroris di Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Temanggung, Jateng, sekitar pukul 08.00 WIB, kemarin.

Dua orang diamankan dalam penggerebekan yang berlangsung di sebuah toko sepatu. Dua orang itu ialah Ageng Nugraha, warga Banjarnegara, dan Zaenal, warga setempat. Zaenal diduga menyembunyikan terduga teroris di tempat itu.

Ketua RW 01, Dusun/Desa Bengkal, Slamet Sugiyanto, saksi penggerebekan tersebut, mengaku proses penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan, saat kedua terduga sedang membuka toko. “Tadi sewaktu membuka toko, keduanya ditangkap dengan tanpa perlawanan sedikit pun. Tidak ada tembakmenembak dan keributan sama sekali,” tutur Slamet.

Menurutnya, selama ini ia hanya mengenal Zaenal yang memang warga setempat. Sehari-hari, pihaknya tidak melihat adanya kegiatan aneh yang dilakukan Zaenal. “Kalau Zaenal setahu saya selama ini aktivitasnya biasa saja. Tapi, kalau yang pendatang, saya tidak tahu aktivitasnya,” kata dia.

Kapolres Temanggung Ajun Komisaris Besar Wiyono Eko Saputro membenarkan penggerebekan tersebut. Ia mengaku baru diberi tahu pihak Densus 88 Antiteror, Kamis pagi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, petugas menyita sejumlah barang bukti. Antara lain uang Rp28,8 juta, kartu ATM, sejumlah flashdisk, buku tuntunan salat, dan Majalah Arroyan.

Tak lama berselang, Densus 88 kembali melakukan penangkapan terhadap dua terduga teroris di Banyumas, Jateng. Tim Densus dibantu aparat Polres Banyumas

melakukan penggeledahan di dua tempat, yakni di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan.

Dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan sejumlah buku, senapan angin, dan busur panah.

Dua terduga teroris bernama Sidik, 33, warga Kelurahan Karangpucung, Purwokerto Selatan, serta Slamet, 33, warga Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes ditangkap. Sidik diduga sebagai orang yang mendanai dan menyembunyikan terduga teroris yang tertangkap di Temanggung. Sidik diduga mendanai kelompok teroris tersebut untuk berangkat ke Filipina Selatan.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan yang ditangkap itu merupakan teroris kelompok Jawa Timur. (TS/LD/Sru/P-3)

Intensifkan Pencegahan Korupsi Terintegrasi DALAM rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang pimpinan pemerintahan dari 10 provinsi di Indonesia guna menghadiri rapat koordinasi supervisi pemberantasan korupsi.

Sepuluh provinsi itu ialah Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

Setiap daerah diwakili sekretaris daerah dan jajaran satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Rapat koordinasi itu bertujuan untuk menyerap informasi terkait dengan kondisi yang ada di daerah. Diharapkan, akan ada pemahaman serupa terkait dengan program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi, termasuk area mana saja yang akan menjadi fokus pembenahan.

Dalam program pencegahan dan penindakan, terdapat sejumlah fokus yang menjadi perhatian. Misalnya, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan mendorong pemda membangun e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting.

Pengadaan barang dan jasa dengan penerapan e-procurement juga menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus pembenahan, termasuk pembenahan pe-

MI/ROMMY PUJIANTO

“Jadi bukan hanya kepala daerahnya, melainkan juga harus disertai dukungan dan komitmen kuat dari jajaran perangkat daerah, DPRD, dan stakeholder lainnya.”

Laode M Syarif Wakil Ketua KPK

layanan terpadu satu pintu (PTSP). Juga, penguatan aparat pengawasan internal pemerintah, dan penerapan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua KPK

Laode M Syarif mengatakan kunci utama keberhasilan pencegahan korupsi dan pembenahan tata kelola di pemerintah daerah ialah komiten bersama seluruh stakeholder.

“Jadi bukan hanya kepala daerahnya, melainkan juga harus disertai dukungan dan komitmen kuat dari jajaran perangkat daerah, DPRD, dan stakeholder lainnya,” ujar Laode saat pembukaan rapat tersebut, di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, rapat tersebut diharapkan dapat menjadi titik awal dalam upaya pencegahan korupsi dengan mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan secara konsisten dan komprehensif.

Selanjutnya, mengenai alasan memilih 10 provinsi itu, Laode menyatakan karena provinsi tersebut belum disupervisi secara intensif oleh KPK pada tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan, 10 daerah itu akan mendapatkan supervisi intensif dari KPK ke depan, guna menciptakan sistem pemerintahan yang antikorupsi.

Sejumlah provinsi seperti Banten, Sumut, Riau, Aceh, Papua, dan Papua Barat, jelasnya, proses supervisi sudah dimulai sejak 2016. Laode mengakui masih ada sejumlah wilayah yang belum mendapatkan supervisi dari KPK terkait pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi. “Wilayah lain akan menyusul,” cetusnya. (Dro/P-3)

MI/LILIEK DHARMAWAN

SITA BUSUR DAN SENAPAN ANGIN: Tim Densus 88 Antiteror membawa senapan angin, busur

panah, dan buku-buku saat menggeledah rumah di Desa Pasir Wetan, Karenglewas, Jawa Tengah, kemarin. Sebelumnya, Tim Densus menangkap dua tersangka terduga teroris di Banyumas.

6

HUKUM

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

RKUHP Hidupkan Pasal Inkonstitusional

ANTARA/NOVRIAN ARBI

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA: Sejumlah aktivis dan pelajar melakukan aksi diam Kamisan yang ke-226 di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, kemarin. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut keadilan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM serta melawan impunitas.

Komisi antirasywah hanya membenarkan adanya pencekalan terhadap Gubernur Jambi, kendati status tersangka disebutkan dalam surat imigrasi.

DERO IQBAL MAHENDRA dero@mediaindonesia.com

K

ABAR tentang Gubernur Jambi Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) santer beredar kemarin. Namun, KPK terkesan menahan diri dan belum bersedia mengonfir masi penetapan status tersangka tersebut.

Ketika dihubungi, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief membenarkan bahwa ada pencekalan bagi Zumi Zola.

Namun, untuk status tersangkanya, Laode lebih memilih menghindar dalam menjawabnya. “Sabar saja,” ujar Laode singkat.

Pihak Imigrasi telah membenarkan adanya surat pelarangan ke luar negeri yang ditujukan kepada Zumi Zola sejak 25 Januari 2018 hingga 6 bulan ke depan. Dalam surat itu tertulis

KPK Enggan Ungkap Status Zumi Zola

bahwa status Zumi Zola ialah tersangka.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan pengumuman tersangka secara resmi hanya dilakukan oleh KPK. “Ada atau tidak penetapan tersangka baru kasusnya apa itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Kami belum bisa mengonfirmasi hari ini secara resmi terkait dengan hasil pengembangan perkara ini,” terang Febri, di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Salah satu pertimbangannya, menurut Febri, ialah karena hingga saat ini masih terdapat tim penyidik di lapangan yang melakukan beberapa kegiatan penyidikan.

Di antaranya, penggeledahan rumah dinas Gubernur Jambi pada Rabu (31/1).

Sebelumnya, pihak KPK menyatakan akan segera mengumumkan tersangka baru dalam pengembangan kasus terkait dugaan suap pengesah-

“Kami belum bisa mengonfirmasi hari ini secara resmi terkait dengan hasil pengembangan perkara ini.”

Febri Diansyah Juru bicara KPK

an Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

“Hasil resminya segera kami umumkan beberapa hari ke depan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/1).

Meski begitu, Saut enggan memberikan detail terinci ketika ditanyakan siapa tersangka barunya dari kasus

suap pengesahan RAPBD Jambi itu. “Jangan, kalau sebut orang kan tidak boleh,” ucap Saut.

Dalam menanggapi penggeledahan rumah dinas Gubernur Jambi oleh KPK, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi Johansyah meyampaikan Gubernur Zumi Zola menegaskan tidak mempermasalahkan rumah dinasnya digeledah oleh KPK. “Apabila dibutuhkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penggeledahan itu, insya Allah Pak Gubernur siap memberikan keterangan,” tuturnya.

Te r k a i t a d a n y a k a b a r bahwa Zumi Zola sudah menjadi tersangka, Johansyah mengatakan hal itu diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Ia menegaskan perkembangan itu tidak mengganggu aktivitas di lingkup Pemprov Jambi.

Bantuan hukum Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Zumi Zola yang juga kader PAN. Zulkifli menegaskan PAN akan menghormati dan mendukung setiap proses hukum yang diambil oleh KPK. “Partai akan memberi bantuan hukum dan dukungan penuh kepada Zumi Zola dan memegang teguh asas praduga tak bersalah. Kita mendukung sepenuhnya upaya KPK melakukan pemberantasan korupsi,” ujar Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Zulkifli menilai Zumi Zola merupakan salah satu kader muda PAN yang cemerlang.

“Saya yakin dia punya integritas. Karena itu, kita hormati proses hukum. Kita nanti membantu,” pungkasnya. (SL/ Nov/P-1)

RANCANGAN Kitab UndangUndang Hukum Pidana masih mempertahankan pasal yang pernah diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Kembalinya pasal inkonstitusional, seperti pasal penghinaan terhadap presiden, menunjukkan tidak taatnya penyusun RKUHP pada konsep ketatanegaraan Indonesia.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Miko Ginting mengemukakan hal itu, di Jakarta, kemarin.

Salah satu pasal yang dimaksud ialah Pasal 264 yang menyebutkan ‘Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. “Pasal yang bermuatan sama telah dicabut Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 013-022/PUU-IV/2006.

Ketidakkonsistenan dalam penyusunan pasal-pasal dalam RKUHP dengan putusan

MK ini merupakan indikasi berikut bahwa RKUHP memiliki permasalahan mendasar,” tutur Miko.

PSHK juga menilai paradigma pemenjaraan masih kental dalam RKUHP, kendati terdapat beberapa jenis pemidanaan baru seperti pidana kerja sosial. “Ancaman pidana penjara masih cukup tinggi dan dikedepankan,” papar Miko.

Pihaknya pun mendesak pemerintah dan DPR untuk menunda pengesahan RKUHP serta membuka kepada publik semua dokumen serta proses perumusan RKUHP agar dapat dicermati dan dikawal lebih lanjut.

Sebelumnya, kritik juga datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Koalisi Rancangan KUHP untuk Keadilan.

Perluasan definisi zina dalam Pasal 484 ayat (1) dan (2) RKUHP dinilai akan membuat persekusi semakin marak dengan dalih untuk mendapatkan bukti.

Pasal itu menyebut laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan secara sah berhubungan seks bisa dikenai pidana. Akibatnya, siapa pun bisa mengadukan ‘tindak pidana’ tersebut ke polisi. Bahkan, korban pemerkosaan juga rentan ikut terkena sanksi pidana. (Nov/P-1)

LP Usul Nazaruddin Bebas Bersyarat LEMBAGA Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, mengusulkan pembebasan bersyarat untuk terpidana kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin. Usulan itu baru disampaikan pihak LP kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS).

“Baru kita usulkan kok pembebasan bersyaratnya,” kata Kepala LP Sukamiskin, Dedi Handoko, seperti dikutip Metrotvnews.com, kemarin.

Dedi mengatakan, selain ke Dirjen PAS, usulan itu disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Saat ini usulan tengah ditelaah.

Nazaruddin dikenai vonis dalam dua kasus korupsi berbeda. Nazar terbukti menerima suap Rp4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah (DGI) agar perusahaan itu ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam kasus itu, Mahkamah Agung memperberat hukuman Nazaruddin dari 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp200

juta menjadi 7 tahun penjara dan Rp300 juta. Tak berhenti di situ, Nazaruddin kembali dikenai vonis pada 15 Juni 2016 dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

Ia dikenai hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara.

Dalam kasus itu, Nazar terbukti menerima gratifikasi dari PT DGI dan PT Nindya Karya yang kemudian membeli saham PT Garuda Indonesia sekitar 2011 dengan menggunakan anak perusahaan Permai Group. Dengan demikian, total masa hukuman Nazaruddin dari dua kasus itu ialah 13 tahun penjara.

Namun, lantaran Nazaruddin sudah berstatus justice collaborator, dia kerap mendapat remisi. Terakhir, dalam rangka Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2017, masa tahanannya dipotong 5 bulan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku belum mengetahui usul pembebasan bersyarat untuk Nazaruddin.

Meski begitu, ia menyebut pembinaan narapidana ialah kewenangan LP. (P-1)

DPR Serahkan ke KPK Bentuk Dewan Pengawas KETUA DPR Bambang Soesatyo mengatakan institusinya tidak mencampuri pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Hal itu sepenuhnya diserahkan kepada pimpinan KPK. “Kami tidak meminta Dewan Pengawas KPK dari DPR, namun itu dibentuk pimpinan KPK melalui aspirasi publik.

Silakan dipilih apakah ada dari profesor, kiai, akademisi, wartawan, pengamat, ya silakan saja,” kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Bambang mengemukakan itu untuk menanggapi isi draf rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK. Salah satunya poin rekomendasi mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK. Bambang mengatakan Dewas berbeda dengan Dewan Etik yang sudah ada di KPK

yang menangani adanya pelanggaran soal etika. Menurut dia, DPR hanya menyampaikan diperlukan Dewas untuk mengawasi jalannya agenda pemberantasan korupsi di KPK agar institusi itu lebih baik.

“Pembentukan Dewas KPK ini tidak terkait dengan revisi UU KPK, karena DPR sudah kebanyakan UU, jangan didorong lagi. Ini rekomendasi sehingga bisa dilaksanakan, namun bisa juga tidak,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa Hak Angket urusannya antara DPR dan KPK. Rekomendasi yang dikeluarkan kepada KPK, bisa dilaksanakan ataupun tidak.

Bambang menjelaskan salah satu rekomendasinya adalah sebaiknya KPK segera membentuk Dewan Pengawas yang melibatkan fraksi publik.

“Pengertian publik bagaimana, ya silakan pimpinan KPK terje-

mahkan,” ucapnya.

Sebelumnya, anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan pembentukan Dewan Pengawas KPK ditujukan untuk mencegah penyimpangan dan kesewenang-wenangan KPK dalam menjalankan tugasnya. Menurut dia, Dewas KPK bukan untuk mengintervensi proses penyidikan dan penuntutan oleh KPK, namun untuk memastikan agar pelaksanaan tugas KPK sesuai dengan koridor hukum.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi menambahkan KPK harus melaksanakan rekomendasi pansus.“Kalau KPK tidak mengikuti temuan pansus, itu seperti seseorang mengingatkan kamu yang sedang mengenakan baju terbalik. Kalau kamu tidak mengikuti, ya silakan saja mengenakan baju itu di depan umum.”

(Ant/P-1)

MI/RAMDANI

SIDANG PEMERIKSAAN SAKSI: Terdakwa kasus dugaan penerimaan suap sebesar Rp2,3 miliar terkait pekerjaan pengerukan di

sejumlah pelabuhan dan penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK), Antonius Tonny Budiono, saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Sidang lanjutan tersebut mengagendakan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

TIPIKOR

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

7

Bupati Kukar Disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta KOMISI Pemberantasan Korupsi me- Jaya Guntur dan RIW di Rumah Tahanan limpahkan berkas, barang bukti, serta Gedung Penunjang KPK,” terang Febri.

Dalam kasus tersebut, Rita diduga medua tersangka ke penuntutan tahap ke dua dari kasus dugaan korupsi suap dan nerima hadiah atau janji sebesar Rp6 gratifikasi di Kutai Kartanegara, Kaliman- miliar terkait dengan proses peizinan PT SGP. tan Timur, kemarin.

Untuk kasus dugaan grat“Hari ini (kemarin) diifikasi, Rita dan Khairudin lakukan pelimpahan tahap diduga secara bersamakedua untuk Rita Widyasari sama menerima gratifikasi Bupati Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan nonaktif (RIW), tindak pijabatan dan berlawanan dana korupsi suap terkait dengan tugas dan kewapemberian izin lokasi unjiban sejumlah Rp436 mituk keperluan inti dan liar. plasma perkebunan kelapa Keduanya juga disangkasawit di Desa Kupang Baru, kan tindak pidana pencuKecamatan Muara Kaman, cian uang (TPPU), tapi KPK kepada PT SGP dan TPK memenyatakan pasal ini masih nerima gratifikasi,” terang diproses dan akan dilaporFebri di Gedung KPK, Jakan secara terpisah. karta, kemarin.

Sejauh ini untuk perkara Selain Rita, pihak KPK tersebut pihak KPK telah juga melimpahkan ter- Febri Diansyah memeriksa sebanyak 117 sangka untuk Khairudin, Juru Bicara KPK saksi untuk kedua tersangKomisaris PT Media Banka. gun Bersama (KHR), unUnsur-unsur saksi itu di antaranya tuk tindak pidana korupsi diduga ialah Kepala Seksi Pengelolaan Limbah gratifikasi.

Tidak seperti biasanya, kedua ter- B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehusangka itu tidak akan diberangkatkan tanan, Kepala Rutan Kelas II Manado, ke Kutai Kertanegara karena sidang Kepala Dinas Penanaman Modal dan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Deputy General Manager Legal di PT Wulandari, Jakarta.

“Sidang rencananya dilaksanakan di Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palu, KePN Tipikor Jakarta sehingga tidak dilaku- pala Bagian Otonomi Daerah Kutai Timur, kan pemindahan tahanan. Saat ini, KHR dan penasihat hukum, juga saksi-saksi ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam lainnya. (Dro/P-5)

“Sidang rencananya dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta sehingga tidak dilakukan pemindahan tahanan.”

MI/ROMMY PUJIANTO

KE TAHAP PENUNTUTAN: Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari menjawab pertanyaan jurnalis saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Untuk tersangka kasus dugaan suap terkait dengan perizinan di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara dan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut, berkas pemeriksaan kasusnya telah dinyatakan lengkap dan siap disidang dalam waktu dekat.

Pemenang Tender Ditolak, SBY Bertindak Ketua majelis hakim pengadilan tipikor, Yanto, menjadi heran karena pemerintah menolak saran LKPP. RICHALDO Y HARIANDJA

richaldo@mediaindonesia.com

P

EMERINTAH bergeming atas rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dalam proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-E). Padahal, LKPP sudah menyatakan megaproyek tersebut berpotensi merugikan negara.

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta dalam persi-

dangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin, menyatakan dirinya sempat disidang dua kali di Kantor Wapres akibat rekomendasi yang diberikan. LKPP menilai proyek itu tidak layak sehingga harus dihentikan dalam proses lelangnya. “(Saya lapor) ke PPK (pejabat pembuat komitmen) dan Dirjen (Dukcapil) waktu itu.

Kami dipanggil rapat. Yang datang Kepala LKPP, tapi saya enggak hadir. Yang pimpin Ibu Sekjen (Kemendagri) menang-

gapi surat kita. Setelah itu, Kemendagri enggak libatin kita.

Tahu-tahu jalan. Kita negur.

‘Eh kamu minta didampingi kenapa enggak info ke kita sampai tahap mana sekarang’.

Terakhir tahu-tahu ditetapkan pemenang (tender),” ucap Setya Budi saat bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto.

Setya Budi kemudian menjabarkan poin-poin permasalahan dalam proses lelang, di antaranya pengumuman 6 pokok item pekerjaan, padahal ada 9 pokok item.

Pemecahan paket yang diminta menjadi 9 bagian tetap dikerjakan dalam 1 proses pengerjaan, padahal pemecahan dilakukan agar ada persaingan usaha yang terjadi

SBY memerintahkan Wapres Boediono untuk mengurus LKPP yang meminta pemenang tender proyek KTP-E dibatalkan. dalam lelang. Dokumen lelang manual tidak sesuai dengan aturan LKPP. Ketua majelis hakim, Yanto, menanggapi hal tersebut dengan heran. “Tapi tidak

dibatalkan (lelangnya). Tahu-tahu ada pemenangnya?” tanya hakim Yanto. Setya Budi membenarkan hal tersebut.

“Iya, kemudian tidak ada, pemenangnya pun kita minta dibatalkan,” terang Setya.

Ia mengatakan atas permintaan tersebut LKPP dilaporkan ke Presiden. “Terhadap pelaporan (ke Presiden) ada tanggapan?” tanya hakim Yanto.

Setya berkata dirinya dipanggil sidang atas laporan tersebut di Kantor Wapres.

“Waktu itu Deputi Wapres seingat saya waktu itu Pak Sofyan Djalil, terus ada deputi satu lagi, saya enggak hapal namanya, kemudian dihadiri oleh Kepala BPKP. Kebetulan yang disidang saya sama Pak

Kepala LKPP,” terang Setya.

“Nah jawaban dari yang menyidang Saudara apa?” tanya Yanto lagi.

Setya mengatakan pada saat itu proyek KTP-E harus jalan terus. “Tapi kita mengundurkan diri. Kita enggak mau tanggung jawab. Tanggung sendiri, kita mengundurkan diri sebagai pendamping,” ucapnya.

Instruksi presiden Saat ditemui seusai sidang, Setya Budi menyatakan perintah untuk persidangan tersebut berdasarkan surat yang berasal dari presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, yang meminta Wapres Boediono untuk menyelesaikan

permasalahan KTP-E. Boediono lantas menunjuk Sofyan Djalil yang pada saat itu menjabat sebagai Deputi Khusus Wapres untuk melakukan sidang.

“Tapi surat itu tidak boleh saya lihat, cuma diberi tahu intinya kami diminta datang karena ada permasalahan KTP-E,” terang dia.

Pada saat itu, lanjut dia, Pemerintah melanjutkan proyek tersebut karena memang tidak boleh berhenti. “Ada kepentingan pemilu,” tandasnya.

Di persidangan sebelumnya, mantan Mendagri Gamawan Fauzi pernah bercerita ke Boediono bahwa dirinya tak ingin menangani proyek KTP-E senilai Rp5,9 triliun itu. (P-4)

PT. SUGIH ENERGY,TBK. Berkedudukan di Jakarta

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

HOTMA BERSAKSI:

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Kedua atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Rabu, Tanggal 31 Januari 2018, bertempat di Gedung Bursa Efek Indonesia Ruang auditorium Tower I, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53.

Jakarta 12190 (“Rapat”) dengan ringkasan risalah sebagai berikut

Pengacara Hotma Sitompul berjabat tangan dengan terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP-E Setya Novanto (kanan) saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Dalam sidang itu jaksa menghadirkan saksi, yaitu mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, eks karyawan toko jam, Marita, PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri Fajar Kurniawan, dan pengacara Hotma Sitompul.

A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dewan Komisaris Bapak Erros Djarot : Komisaris Utama Bapak Ir. Eteng Ahmad Salam : Wakil Komisaris Utama Bapak Drs. Agus Sigit Kusnadi : Komisaris Dewan Direksi Bapak Supriyanto : Direktur Utama Bapak Rahman Akil : Wakil Direktur Utama B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 1. Penyampaian Kinerja Perseroan meliputi; a. Blok Lemang b. Blok Selat Panjang 2. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa II (Kedua) dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 10.569.755.393 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga) Saham yang mewakili 42.60% (Empat Puluh Dua koma Enam Puluh Persen) suara dari Total 24.811.541.414 ( Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Belas) dari seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkan dan ditempatkan. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1.d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (4) UUPT, kuorum RUPSLB II (Kedua) telah terpenuhi dan oleh karenanya Rapat adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan –keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Tanya Jawab Di dalam proses pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa, Para Pemegang saham dan/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan setiap agenda, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, Pertanyaan diajukan oleh beberapa pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham serta dijawab oleh pengurtus Perseroan.

MI/RAMDANI

Praperadilan Fredrich Bisa Terhenti PROSES praperadilan tersangka kasus dugaan perbuatan merintangi penyidikan (obstruction of justice) terkait dengan kasus KTP-E, Fredrich Yunadi, terancam kandas di tengah jalan. Hal tersebut terjadi karena, kemarin, KPK telah melakukan pelimpahan berkas perkara tahap kedua ke penuntutan.

“Hari ini dilakukan penyerahan tersangka, berkas, dan barang bukti ke penuntutan tahap kedua,” terang juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, kemarin.

Febri menambahkan, dalam proses tersebut, Fredrich sempat menolak dilakukannya pelimpahan berkas ke pengadilan. Penolakan tersebut ia lakukan dengan menuliskan surat dan memberikannya kepada bagian pengawalan di Rutan KPK. “Tersangka Fredrich memberikan surat melalui bagian pengawalan tahanan di KPK untuk disampaikan ke penyidik

karena menolak dilakukan rencana pelimpahan tahap kedua terhadap yang bersangkutan,” ujar Febri.

Fredrich dikabarkan menolak datang ke Gedung KPK untuk melakukan proses pelimpahan berkas tersebut. Karena yang bersangkutan menolak datang memenuhi panggilan penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU), kedua pihak mendatangi Rutan KPK untuk melakukan proses selanjutnya.

Meski ada upaya penolakan, Febri menekankan proses pelimpahan berkas perkaranya tetap berjalan. Sebabnya, proses pelimpahan tahap kedua tersebut tidak mensyaratkan persetujuan tersangka.

“Proses tetap berjalan, keberatan dari Fredrich akan dituangkan dalam berita acara pelimpahan,” terang Febri.

Sebagaimana diketahui, Fredrich saat ini sedang dalam proses pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri Ja-

karta Selatan. Rencananya, sidang kasus Fredrich akan dilakukan pada Senin (5/2).

Namun, jika dilihat dari perkembangan kasusnya yang sudah dilimpahkan ke tahap kedua di pengadilan tipikor, amat mungkin proses praperadilan tersebut tidak akan selesai hingga tahap keputusan akhir.

Sidang praperadilan tersebut akan batal demi hukum ketika proses perkara pokoknya di Pengadilan Negeri Tipikor sudah mulai berjalan terhitung sejak pembacaan dakwaan saat sidang perdana.

JPU KPK memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyusun dakwaan dari kasus Fredrich dan menyerahkan prosesnya kepada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Jadwal sidangnya akan ditentukan pihak PN Tipikor Jakarta setelah berkas perkaranya diserahkan. (Dro/P-5)

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan secara lisan dan tertulis dengan meminta para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain kemudian diberikan formulir yang diisi dengan mencantumkan jumlah saham yang dimiliki serta hak suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan, suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa A. Menerima dengan baik dan menyetujui Penyampaian kinerja perseroan yang meliputi: i. Blok Lemang; ii. Blok Selat Panjang Hasil Pemungutan Suara Agenda I Jumlah Suara Setuju

Jumlah Suara Abstain

Jumlah Suara Tidak Setuju

10.519.804.793

30.454.200

19. 496.400

B. Menyetujui pengunduran diri Tuan Rahman Akil dan Tuan Andhika Anindyaguna dalam kapasitasnya selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur pada perseroan, sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et decharge), kepada Direksi yang mengundurkan diri, serta mengangkat Tuan Abhaya Bhushan Chatterjee menjadi Direktur Independen pada perseroan, sehingga mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang semula sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris

: Erros Djarot : Ir. Eteng Ahmad Salam : Drs. Agus Sigit Kusnadi

Dewan Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur

: Supriyanto : Rahman Akil : Andhika Anindyaguna

Untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris

: Erros Djarot : Ir. Eteng Ahmad Salam : Drs. Agus Sigit Kusnadi

Dewan Direksi Direktur Utama Direktur Independen

: Supriyanto : Abhaya Bhushan Chatterjee Hasil Pemungutan Suara Agenda II

Jumlah Suara Setuju

Jumlah Suara Abstain

Jumlah Suara Tidak Setuju

9.904.378.482

0

665.376.911

Rapat berlangsung dengan lancar dan baik, juga tidak ada hal-hal yang perlu dibicarakan, maka ketua rapat kemudian menutup Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sugih Energy, Tbk tanggal 31 Januari 2018.

Jakarta, 02 Februari 2018 PT. SUGIH ENERGY, TBK DIREKSI

8

OPINI

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

Pemimpin DKI Jakarta dan Interpelasi Ahmad Sahroni

jelas becak dilarang beroperasi di Jakarta. Kini dengan kebijakan baru yang membolehkan becak beroperasi di Jakarta selain melanggar perda juga kurang tepat diterapkan kembali di Jakarta. Intinya perlu dikaji ulang kebijakan tersebut karena masih menyisakan banyak persoalan.

Jika memang arah programnya hendak diatur baik dan sedemikian rupa, bahkan kebijakan yang dikeluarkan tersebut ingin mengedepankan kepentingan prorakyat, baik dari segi keadilan maupun kesetaraan. Untuk itu, sang pemimpin DKI tidak berarti harus menyampingkan peraturan dan permasalahan yang ada dan terjadi di komunitas masyarakat yang berkembang.

Program prorakyat tidak boleh menghalalkan segala cara untuk melakukannya dengan dalih ‘atas nama rakyat’. Peraturan tetap harus dijadikan pijakan dan tidak semaunya untuk dilanggar dan diabaikan begitu saja. Perjalanan pemerintahannya akan selalu dihadapkan catatan negatif jika tidak sesuai aturan. Hal ini secara akumulatif akan digiring ke ranah politik terbuka, ketidakpercayaan publik atas kinerja pemimpin yang dinilai tidak kapabel.

Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem, Dapil DKI Jakarta 3

P

EMERINTAHAN baru Jakarta sudah melewati 100 hari kerja. Tercatat sejumlah kebijakan yang relatif menabrak peraturan daerah (perda) demi merealisasikan janji politiknya.

Sebagian masyarakat Jakarta acung jempol, tapi ada juga yang bereaksi negatif. Itulah yang mendorong sebagian elemen masyarakat Jakarta termasuk para wakilnya di DPRD Provinsi DKI Jakarta pun ikut bersikap.

Dalam hal ini, Fraksi PDIP geregetan untuk menggunakan haknya (interpelasi). Pembahasan mengenai hak interpelasi ini muncul seusai DPRD Fraksi PDIP mengadakan konferensi pers tentang 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi. Dalam konferensi pers tersebut, DPRD Fraksi PDIP melayangkan beberapa kritik atas kebijakan yang sudah dikeluarkan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno yang memang dianggap menabrak perda.

Kita pahami lebih jauh bahwa harapan sikap politik (menggunakan hak interpelasi) semata-mata panggilan fungsional sebagai wakil rakyat DKI Jakarta untuk ikut serta membenahi Jakarta lebih baik dan tertata. Yang perlu digarisbawahi, interpelasi ialah hak konstitusional seorang wakil rakyat yang berada di parlemen. Maka, sungguh tidak proporsional jika mitra kerjanya (pemerintah DKI Jakarta) kebakaran jenggot dengan akan digulirkannya interpelasi tersebut.

Koridor konstitusional Bagi para wakil rakyat memang

berhak mempertanyakan sejumlah kebijakan baru yang dinilai menabrak sejumlah perda yang telah dikeluarkan. Sejumlah pertanyaan wakil rakyat wajib hukumnya dijawab. Jika memang rasional dan betul-betul untuk kepentingan rakyat, para pengaju hak interpelasi sudah menjalankan fungsinya.

Namun, jika memang masih terdapat jawaban yang relatif tidak memuaskan, wakil rakyat pun berhak mengejarnya lebih jauh. Semuanya yang penting masih dalam koridor konstitusional.

Kini yang dinanti publik ialah apakah berisi uji kebijakan itu murni kepentingan publik dan mengarah pada kebijakan yang lebih baik?

Pada akhirnya, publik akan tahu ke mana arah politik interpelasi yang dikonstruksikan dan yang akan diusung oleh wakil rakyat itu. Jangan sampai, sebagian publik beranggapan bahwa arah sikap politiknya, yaitu ‘pokoknya tidak’. Apa pun kebijakan Anies-Sandi harus ditolak.

Intinya tidak harus itu, yang penting interpelasi mengarah pada perbaikan kebijakan Pemerintahan DKI Jakarta yang lebih baik dan tidak melanggar aturan.

Jika arah politik untuk tidak samasama ikut mengontrol dan membenahi, Jakarta akan dibayang-bayangi krisis kebijakan dan salah urus.

Diawali dengan benturan proses penyusunan regulasi yang tak kunjung selesai, itu akan membuat kondisi ketertundaan implementasi kebijakan. Bahkan tidak hanya itu, jika kebijakan Anies-Sandi melanggar perda, ini juga merugikan dan mem-

Perbaikan

PATA AREADI

buat DKI Jakarta tidak tertib.

Misalkan saja, kebijakan membolehkan becak untuk beroperasi di Ibu Kota. Pemimpin DKI ini harus

Dukun Politik (Kuhana)

Nasaruddin Umar

Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta

D

ALAM tradisi Arab jahiliah, setiap pergantian pemimpin (suksesi) selalu diwarnai berbagai intrik politik. Berbagai cara dilakukan para kandidat untuk meraih ambisi politik mereka. Salah satu di antaranya ialah membayar dukun-dukun politik yang dalam tradisi Arab disebut kuhana, bentuk jamak dari kata kahin yang berarti dukun.

Kuhana a bukan hanya berfungsi untuk meramal masa depan tuannya, melainkan juga untuk memberikan pertimbangan guna memuluskan kebijakan sang raja di dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Biasanya kuhana menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan istana.

Setiap kebijakan istana biasanya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada kuhana, apakah akan aman atau resistan. Selanjutnya, jika resistansinya tinggi, dicarikan cara bagaimana memuluskan pelaksanaan kebijakan itu.

Kuhana sudah dikenal semenjak dahulu kala. Para kuhana pernah memberitahu Raja Firaun kalau akan ada yang akan menggantikannya sebagai raja dan calon penggantinya sudah di dalam kandungan, sebentar lagi akan lahir.

Firaun segera bereaksi dengan menginstruksikan semua perempuan hamil dibunuh. Hanya ibunya

PARTISIPASI OPINI

Nabi Musa yang selamat karena kandungannya tidak kelihatan meskipun usia kandungannya sudah tua.

Setelah para algojo menjalankan tugas, Firaun bertanya lagi kepada kuhana-nya, apakah calon yang akan menggantinya sudah ikut mati. Maka, dijawab tidak sempat dibunuh dan sekarang sudah lahir menjadi bayi yang sehat. Akhirnya semua bayi diinstruksikan untuk dibunuh.

Satu-satunya bayi yang selamat ialah Musa, karena ketika algojo memerika rumahnya, ia dimasukkan ke oven pembakaran roti yang sedang menyala.

Namun, para algojo tidak sempat membuka oven itu karena mengira tidak mungkin ada anak yang bisa hidup di dalam pembakaran roti yang sedang menyala. Begitulah seterusnya sampai Nabi Musa betulbetul menggantikan posisi Firaun menjadi penguasa Mesir saat itu.

Laris Dalam zaman pemerintahan Muawiyah dan Abbasiah, praktik kuhana memegang peran penting.

Menjelang suksesi kepemimpinan, para anggota kerajaan berlombalomba mencari kuhana untuk menentukan nasib hidupnya. Para kahin pasti akan kaya raya menjelang

Kalangan kuhana ada yang juga ilmunya mumpuni seperti kiai.

Sebaliknya ada kiai memiliki keterampilan seperti kuhana. Tokoh yang demikian inilah yang juga menjadi selebritas, laku di mana-mana di dalam masyarakat. suksesi karena terlalu banyak yang memanfaatkan jasanya.

Cerita-cerita yang sama juga sering terdengar setiap kali terjadi suksesi di Tanah Air. Banyak sekali kandidat yang berlomba-lomba mencari jasa sang kahin. Bisa dibayangkan, pasti sang kahin akan kaya mendadak karena kahin saat ini menjadi sebagai lembaga jasa.

Apalagi tahun ini sering disebut tahun politik bagi Indonesia, mengingat pilkada akan berlangsung serentak di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Biasanya menjelang pemilu dukun politik (kuhana) ikut laris.

Para kuhana memiliki berbagai

melihat lagi Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Moda Transportasi dan Perda Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketertiban. Dalam perda-perda itu

kemampuan supernatural sebagai akibat amalan-amalan khusus yang telah diperoleh melalui guru atau pembimbing spiritualnya. Biasanya untuk sampai menjadi kahin yang mumpuni harus melewati beberapa tahapan ritual, mirip yang dilakukan orang yang ingin memperoleh ilmu kanuragan. Ada juga sebagian kecil memperolehnya dengan cara wangsit, mirip dengan ilham.

Kuhana pada umumnya dikenal lebih dekat kepada black magic atau paling tidak guru tempatnya belajar menempuh cara-cara yang tidak lazim di dalam agama dan logika sehingga sejumlah praktik perolehan ilmunya dianggap kontroversi.

Kuhana lebih populer karena banyak didatangi para selebritas seperti pebisnis, pejabat, artis, dan politisi. Para selebritas yang datang ada yang dari kalangan politisi yang mau meminta bantuan untuk memperoleh kedudukan lebih baik, dari kalangan artis yang ingin produknya lebih disukai masyarakat, kalangan bisnis yang ingin usahanya lebih maju, serta para pejabat yang ingin jabatannya bertahan atau naik lebih tinggi lagi.

Di samping kuhana, masih ada satu kelompok lagi yang lebih dikenal dengan julukan hukama, yatu ahli hikmah atau makrifat, yaitu orang-orang yang diberi anugerah oleh Tuhan mengetahui yang gaib atau menyingkap rahasia-Nya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami makrifat dan ilmu-ilmu tingkat tinggi itu antara lain dengan melakukan olah batin (mujahadah, riyadhah), seperti menekuni ibadahibadah wajib dan sunah, menjauhi

Setelah melihat persoalan sedemikian rupa, semua pihak yang terlibat harus dapat membuka mata dan membuka diri. Bahwa memang ada persoalan yang harus sama-sama diperbaiki untuk merawat Jakarta.

Pencitraan negatif yang dihadapi oleh barisan pemimpin DKI harus dianggap hal biasa dan dianggap sebagai kritik yang membangun. Begitu juga sebaliknya bagi penggerak

seluruh larangan-larangan Tuhan, dan melakukan berbagai amal kebajikan dengan setulus-tulusnya.

Sebagai imbalannya, Tuhan menganugerahkan kepadanya berbagai keutamaan, seperti atas kehendakNya ia mampu mengobati penyakit dengan doa. Mampu menunjukkan tanda-tanda karamah (kekeramatan) seperti kemampuan untuk berpuasa berhari-hari, berjalan di atas air, memberikan ketenteraman dan pemenuhan hajat-hajat orang lain melalui doanya. Hukama juga banyak diserbu para selebritas seperti yang ramai mendatangi para kuhana.

Hati-hati Kuhana a dan hukama a berbeda tipis.

Bahkan fungsinya pun juga memiliki persamaan. Ada hukama yang juga dipanggil sebagai kiai karena memang memiliki pondok pesantren.

Akan tetapi, pada saat yang bersamaan kiai atau hukama a itu juga seniman sehingga sulit membedakannya dengan tokoh kuhana yang lain.

Sebaliknya ada beberapa kuhana yang penampilan sehari-harinya alim, menyerupai ustaz. Apalagi memang ada sejumlah tokoh yang sulit dibedakan dirinya sebagai hukama atau kuhana.

Kalangan kuhana ada yang juga ilmunya mumpuni seperti kiai. Sebaliknya ada kiai memiliki keterampilan seperti kuhana. Tokoh yang demikian inilah yang juga menjadi selebritas, laku di mana-mana di dalam masyarakat.

Perbedaan di antara keduanya bisa terlihat dari pengamalan syariah yang bersangkutan bersama para murid atau pelanggannya.

interpelasi ini juga diarahkan untuk perbaikan kebijakan dan mengatur Jakarta lebih baik.

Untuk itu, bagaimanapun kondisivitas Jakarta haruslah dijaga. Yang harus digarisbawahi, kepentingan publik haruslah lebih dominan untuk diperhatikan oleh para elitis politisi, bukan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan makna dan tujuan politik sejatinya untuk kepentingan rakyat yang tentu harus lebih baik, lebih diakomodasi. Rakyat haruslah dihindarkan dari nuansa tindakan eksploitatif. Sekali lagi, inilah format politik yang sehat.

Kini interpelasi siap digulirkan oleh Fraksi PDIP terkait sejumlah kebijakan yang dinilai relatif menabrak rambu-rambu (produk perda) yang ada. Bagi pemimpin Jakarta haruslah menyikapi wajar atas gerakan interpelasi itu, bukan berlebihan.

Justru, interpelasi haruslah dinilai sebagai forum positif-konstruktif untuk menjelaskan format kebijakan yang diambil.

Komunikasi yang akan berlangsung bisa dinilai sebagai forum dialogis, sekaligus adu argumen rasional. Yang terpenting ialah bukan ngotot-ngototan dan ngeyel yang bersumbu pada sikap politik poko`e bedo, tapi berusaha mencari titik temu konstruktif. Itulah makna konstruktif dari penggunaan hak bertanya atau interpelasi itu.

Harapan kita uji kebijakan yang nantinya jadi digelar di forum terhormat di DPRD DKI Jakarta membawa makna konstruktif bagi kepentingan Ibu Kota dan warganya.

Inilah idealitas komunikasi produktif dua lembaga (legislatif dan eksekutif) yang secara konstitusional diatur. Semoga tidak melenceng dari penggunaaan hak interpelasi itu.

Para hukama umumnya memilki kekuatan syariah dan dan hakikat yang dalam. Amalan-amalan, wirid, dan doa yang diberikan kepada muridnya umumnya diracik dari ayat-ayat Alquran dan hadis. Para murid dan santrinya, selain mendapatkan doa dan wirid khusus, juga mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan agama karena hukama lebih sering menjadi penceramah ketimbang membuka praktik pengobatan dan penyembuhan.

Bahkan, tidak sedikit di antaranya yang menyembunyikan kemampuan-kemampuan supranatural yang dimilikinya. Berbeda dengan kuhana, sering kali ditemukan mendramatisasi kemampuan yang dimilikinya kepada orang lain, bahkan ada yang mengiklankan dirinya serbabisa untuk mengobati berbagai penyakit dan menyelesaikan berbagai konflik dan tekanan batin.

Kadang-kadang juga di antara mereka memiliki semacam impresario, lembaga jasa yang mengorbitkan dirinya.

Para kuhana tidak diragukan lagi orientasinya profit dan bisnis. Ada di antara mereka memasang tarif yang besar dan itu bisa dimaklumi karena mereka juga melibatkan banyak pihak lain.

Hukama lebih banyak memberikan pencerahan dan nilai manfaat kepada orang banyak, sedangkan kuhana banyak di antaranya yang meresahkan masyarakat, bahkan tidak sedikit diadukan ke pihak berwajib karena ada unsur penipuan, pelecehan seksual, dan kriminal lainnya. Masyarakat perlu hati-hati membedakan di antara keduanya.

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP).

Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Abdul Kohar, Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Don Bosco Selamun, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Iskandar Zulkarnain, Kania Sutisnsawinata, Lestari Moerdijat, Muhammad Mirdal Akib, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Punto, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Heryadi, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Raja Suhud V.H.M, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cahya Mulyana, Christian Dior Simbolon, Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dhika Kusuma Winata, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Hillarius U. Gani, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Satria Sakti Utama, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo

Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya), Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono

(Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon), Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303

Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

SUARA ANDA

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

EDITORIAL

Tanggapan Editorial

1 Februari 2018

Perlu Waktu

Sulitnya Memerkarakan Pidana Pemilu

WAKTU pemilunya pendek dan padat versus proses hukum yang perlu waktu lama, jadi seperti inilah akhirnya. Seperti yang kita lihat dan rasakan saat ini.

Mohamad Eendy

Jalankan Saja

KARENA itulah perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masuk. Instrumen dan undang-undangnya sudah lengkap, tinggal dijalankan saja.

Novriza YunarSyah

P

EMILIHAN kepala daerah h a r u s d i l a k u k a n s e c a ra demokratis. Pilkada disebut demokratis jika diselenggarakan dengan taat asas, yaitu jujur dan adil. Asas jujur dan adil tidak boleh dinodai dengan cara apa pun.

Karena itulah, dicantumkan secara terang benderang pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal-pasal pidana itu dirumuskan secara jelas agar pilkada diselenggarakan secara fair dan berkeadilan.

Akan tetapi, harus jujur dikatakan bahwa penyelenggaraan pilkada yang fair dan berkeadilan itu masih sebatas angan-angan. Pasal-pasal pidana yang dirumuskan itu sebatas indah dalam tataran teks, tetapi miskin penerapannya.

Miskin penerapan pasal pidana itulah yang dipersoalkan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Jakarta, kemarin. Ia mempersoalkan penanganan tindak pidana pilkada yang dibatasi waktu. Waktu yang tersedia untuk penyelidikan dugaan pidana pilkada sangat sempit.

Waktu penyidikan 14 hari setelah pelanggaran ditemukan, penuntutan hanya 5 hari. Proses sidang pengadilan, hakim diberi waktu 7 hari untuk memeriksa dan memutus perkara. Batas waktu yang sempit itu berpotensi mengalahkan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu

FORUM

9

kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Jangka waktu proses penyidikan dan penuntutan yang terlalu singkat bisa mengakibatkan pelaku tindak pidana pilkada menghindar dari proses hukum. Padahal, dalam KUHP, tindak pidana bisa ditangani selama pelanggaran ditemukan tanpa ada batas waktu tertentu seperti tindak pidana pilkada.

Karena itu, pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, perlu mempertimbangkan lagi untuk merevisi UU Pilkada. Revisi UU Pilkada mendesak dilakukan agar kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan itu tidak tunduk pada batas waktu yang sangat sempit.

Akan tetapi, revisi UU Pilkada membutuhkan waktu yang lama, sedangkan proses pilkada serentak yang digelar 27 Juni sudah berjalan.

Pilihan paling rasional saat ini ialah Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) khusus mengatur batas waktu pengusutan dugaan tindak pidana pilkada.

Sudah saatnya bangsa ini menyusun perundang-undangan pilkada dan pemilu yang komprehensif. Jangan lagi melakukan revisi dengan tambal sulam sehingga masih bolong di mana-mana. Undangundang pilkada dan pemilu dikatakan baik jika mampu melindungi kemurnian hak politik warga.

Hak politik itulah sesungguhnya

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Jasa Pengiriman PT Pos Indonesia Mengecewakan

D

I zaman yang serbacanggih ini manusia sekarang lebih mudah melakukan hal apa pun, terutama dalam hal belanja. Tak perlu repot-repot ke sana ke sini, mereka cukup membuka aplikasi baik Bukalapak, Tokopedia, maupun Shopee.

Salah seorang teman saya memesan buku kepada saya. Sebagai penjual buku daring, saya mengiyakannya. Kebetulan stok buku yang dipesan sedang kosong, lalu saya coba mencari ke Bukalapak. Setelah mencari di Bukalapak, saya menemukannya di salah satu toko buku daring asal Yogyakarta, lalu saya melakukan transaksi.

Biasanya ketika belanja di Bukalapak saya memakai sistem dropshiper atas nama toko saya. Pada 26 Januari 2018 pesanan untuk teman saya itu dikirim toko buku daring dari Yogyakarta itu dengan memakai jasa pengiriman Pos Kilat Khusus PT Pos Indonesia dengan nomor resi 16083746025 atas nama Jamaluddin Al Afghani. Dalam resi itu tertera alamat teman saya lengkap, yaitu Jl Cibiru Hilir No 23, Rt 01, Rw 02 Cileunyi, Kabupaten Bandung. Namun, sudah lima hari paket tak kunjung sampai. Padahal, seharusnya paket itu sudah diterima teman saya.

Setelah saya cek resi tersebut, saya merasa kaget ternyata paket malah sampai di Cikeruh dan sudah diterima orang yang bernama Ipan. Dalam keterangan di pos tersebut, Ipan ialah orang serumah dengan teman saya, yang diterima pada 29 Januari 2018 pukul 16.03 WIB. Padahal, teman saya tidak mengenal orang tersebut. Saya merasa kecewa dengan pelayanan PT Pos Indonesia, harusnya paket sudah sampai, tapi malah nyasar.

Mohon kepada PT Pos Indonesia untuk mengantar ulang pesanan berikut ke alamat yang sudah tertera. Ditunggu secepatnya karena buku itu sangat dibutuhkan dengan cepat. Melalui surat pembaca ini mohon PT Pos Indonesia mendengar dan memperbaiki pengiriman barang. Untuk memastikan pengiriman tepat diterima pihak penerima, hendaknya Pos Indonesia menghubungi nomor konsumen yang tertera.

Baihaqi Addakhil (miftahaddakhil@gmail.com) Penjual buku daring Bandung

Kaji Kembali

PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengkaji kembali undang-undang yang berlaku saat ini. Coba dipikirkan hal tersebut untuk mencari jalan keluar.

@mbororomanus

Harus Cerdas dan Jujur

BETUL sekali, ayo jadi manusia cerdas dan jujur takut hanya kepada Yang Mahakuasa karena kelak akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Karena itu harus cerdas dan jujur.

Sadio Kurniawanayah

Melindungi

DUTA

p e n jelmaan kedaulatan rakyat. Perlindungan atas hak politik warga itu dari bilik suara sampai diumumkannya pemenang pilkada dan pemilu. Dalam perspektif itulah kiranya juga perlu dipikirkan pembentukan badan peradilan khusus

yang menangani sengketa pilkada dan pemilu sehingga keadilan itu tidak lagi dibatasi persentase seperti sengketa di Mahkamah Konstitusi selama ini.

Pilkada yang fair dan berkeadilan itu tidak semata-mata menyangkut batas waktu penyidikan pidana. Jauh lebih penting lagi ialah hak politik rakyat tidak dikudeta dalam selimut batas persentase mengadili sengketa pilkada.

Kirimkan komentar Anda atas tema: Becak masuk Jakarta lagi, Bagaimana solusinya menurut Anda? (29 Januari - 3 Februari 2018) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Surat Pernyataan Lunas Kartu Kredit Citibank

S

AYA nasabah kartu kredit Citibank sejak 1995 yang memiliki tanggungan Rp3 juta.

Namun, tanggungan tersebut sudah saya lunasi pada 12 September 2007 melalui pembayaran tunai lewat petugas yang ditunjuk Citibank, di Kantor Citibank Gedung Jamsostek Jl Gatot Subroto. Sampai saat ini bukti pembayaran itu masih saya simpan.

Saya tidak menyadari ternyata hingga 27 Januari 2018 atau setelah 10 tahun saya melunasi tanggungan tersebut, Citibank belum mengeluarkan saya dari daftar nasabah yang telah melunasi tanggungan.

Sebabnya, saat saya mengajukan kredit ke KPR BCA pada 22 Januari 2018, saya diinformasikan masih memiliki tanggungan Rp3 juta.

Untuk itu, saya mohon Citibank

dapat membantu menindaklanjutinya dengan mengeluarkan bukti pelunasan dari Citibank. Dengan demikian, black list nama saya di BI Checking dapat dihapus guna keperluan kepengurusan KPR di BCA.

Agus Marhaen BK ambkesdu_8@yahoo.co.id

Mohon Perhatian Pihak Berwenang di Stasiun Bogor

B

EBERAPA kali saya membaca keluhan masyarakat soal tidak nyamannya pintu masuk/keluar Stasiun Bogor. Pada Rabu (31/1), saya merasakan sendiri ketidaknyamanan yang dikeluhkan banyak penumpang tersebut. Pintu masuk/keluar tersebut sangat tidak nyaman bagi penumpang seperti saya yang tidak sedang hamil.

Bagaimana dengan ibu hamil dan orang tua?

Para pejalan kaki yang ingin masuk/keluar dari dan ke Stasiun Bogor harus menaiki jembatan penyeberangan terlebih dahulu.

Anak tangganya pun cukup terjal dan tentu saja sangat tidak nyaman.

Saya tidak mengerti apakah mereka yang merancang pintu masuk dan keluar di Stasiun Bogor itu tidak memahami kesulitan orang tua dan ibu hamil? Apakah mereka berpikir yang menggunakan pintu masuk dan keluar di Stasiun Bogor itu hanya anak muda?

Saat saya ke Stasiun Bogor, kebetulan di depan saya ada bapak tua yang dengan susah payah melewati satu per satu anak tangga tersebut.

Saya sangat sedih melihatnya.

Sementara itu, ada pintu keluar di dekat jembatan penyeberangan, tapi pintu tersebut digembok.

Seharusnya ada petugas di sana, yang memberikan jalan dan membuka pintu itu bagi orang tua, ibu

Saya yang baru sekali melewati pintu masuk/keluar Stasiun Bogor sudah merasakan kesulitan karena melewati jembatan penyeberangan tersebut apalagi saat saya melihat orang tua yang tertatih-tatih melewati jembatan penyeberangan yang menjadi pintu keluar/masuk Stasiun Bogor. hamil, atau orang sakit sehingga bisa lewat pintu tersebut!

Saya berharap pintu masuk/ keluar di Stasiun Bogor dikaji kembali oleh pihak yang berwenang.

Dengan sistem jalan keluar seperti saat ini akan sangat berbahaya dan menyulitkan bagi mereka yang tidak dalam kondisi prima untuk

melaluinya. Sangat rentan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada orang hamil atau manula yang sangat susah payah berjalan.

Saya juga berharap orang tua atau istri pegawai PJKA bisa mencoba melewati rute pintu keluar/ masuk Stasiun Bogor untuk turut merasakannya. Atau pejabat terkait turut serta menggunakan Stasiun Bogor sehingga dapat memahami kesulitan masyarakat.

Bayangkan kalau Anda setiap hari melewatinya. Bagaimana kesulitan yang Anda rasakan setiap hari?

Saya yang baru sekali melewati pintu masuk/keluar Stasiun Bogor tersebut sudah merasakan kesulitan karena melewati jembatan penyeberangan tersebut apalagi saat saya melihat orang tua yang tertatih-tatih melewati jembatan penyeberangan yang menjadi pintu keluar/masuk Stasiun Bogor.

Sangat sedih dan miris.

Dengan surat pembaca ini, saya berharap ada solusi yang diberikan pihak yang berwenang di Stasiun Bogor untuk masyarakat yang sakit, hamil, atau cacat, dan juga orang tua. Dengan demikian, mereka bisa masuk/keluar Stasiun Bogor dengan nyaman.

Galuh Satria

Jl Waru Cipinang Melayu, Jakarta Timur

TIDAK boleh lagi ada tambal sulam dalam revisi.

Kita harus melindungi hak politik warga. Karena itulah, harus dilakukan hal yang terbaik bagi bangsa kita.

Euis Susilawatie

Pertimbangkan Kembali

MEMANG sepertinya pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan kembali untuk merevisi UU Pilkada demi kemaslahatan warga. Tapi, karena waktu yang sempit, saya setuju bila dikeluarkan perppu saja khusus mengatur batas waktu pengusutan dugaan tindak pidana pilkada. Saya setuju dengan pemikiran editorial.

Nida Khairunissa

Jalan Keluar Terbaik

MENURUT saya kita mencari jalan keluar terbaik untuk bangsa ini. Kita harus memikirkannya bersama dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan, dan semuanya demi untuk melindungi kemurnian hak politik warga masyarakat.

Heru Makmun

10

PERKOTAAN

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

Fraksi PDIP Matangkan Pengajuan Interpelasi

MI/RAMDANI

DIOPERASIKAN KEMBALI: Petugas Pol PP berjaga di sekitar pemberhentian bus Trans-Jakarta Explorer di kawasan Jalan Jati Baru, Jakarta, Rabu (31/1). Dishub DKI Jakarta menghentikan pengoperasian bus Trans-Jakarta Explorer bersamaan dibukanya kembali satu jalur Jalan Jati Baru, tapi polisi meminta supaya dua jalur dikembalikan untuk jalan umum.

Jalan Buncit Raya belum Jadi AH Nasution GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan akan menghentikan sosialisasi dan pendirian spanduk-spanduk terkait penggantian nama Jalan Mampang Raya hingga Jalan Buncit Raya, Jakarta Selatan, menjadi Jalan AH Nasution. Menurutnya, penggantian nama jalan membutuhkan proses panjang. “Dihentikan semuanya (sosialisasi). Penggantian nama itu ada keputusan gubernurnya. Jadi, ikuti proses itu,” tandas Anies, kemarin.

Terlebih dahulu ia akan mengganti Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penepatan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum. Dengan adanya penggantian kepgub, ia dapat melibatkan elemen masyarakat dalam menggodok nama jalan di Ibu Kota.

“Proses penentuan nama jalan agar melibatkan masyarakat. Komponennya ada sejarawan, budayawan, dan ahli tata kota. Karena itu, kita harus ubah. Nah, proses yang sekarang ada, saya akan hentikan. Saya akan ubah dulu kepgubnya,” imbuhnya.

Anies mengaku belum menandatangani surat persetujuan penggantian nama jalan, baik Jalan Mampang Raya hingga Jalan Buncit Raya, Jakarta Selatan, menjadi Jalan AH Nasution,

maupun jalan lainnya.

Sejumlah budayawan Betawi menilai penggantian nama di Jakarta tak menghargai budaya Betawi. Mereka melakukan petisi penolakan penggantian nama jalan.

“Kami memohon Pak Anies Baswedan menyetop upaya penggantian nama Jalan Mampang dan Buncit Raya karena merupakan manifestasi dari nama-nama kampung Betawi,” tukas budayawan Betawi, Yahya Andi Saputra.

Menurutnya, selama ini banyak nama kampung dan jalan yang mengacu kepada memori kolektif masyarakat Betawi justru lenyap.

Misalnya di Pondok Gede, ada nama Kampung Dua Ratus karena luasnya 200 hektare, tapi sekarang sudah hilang dan masuk Kelurahan Halim.

Seperti juga Kampung Pecandran dan Kampung Petunduan yang bukan hanya namanya, tetapi kampungnya pun sudah hilang.

“Gilas roda pembangunan bukan saja telah membuat orang Betawi tergusur dari kampung kelahirannya.

Bahkan yang paling mengenaskan, memori sejarah mereka yang hidup di dalam nama-nama jalan juga kampung pun dihilangkan.” (Mal/J-2)

ANTARA /ANGGA BUDHIYANTO

DIBATALKAN: Kondisi lalu lintas kendaraan di Jalan Mampang, Jakarta

Selatan, pekan lalu. Gubernur DKI menghentikan sosialisasi terkait dengan rencana penggantian nama Jalan Mampang Raya hingga Jalan Buncit Raya menjadi Jalan AH Nasution setelah ditolak warga Betawi.

Cacat Hukum, Lahan DP Rp0 Dicek Lagi WAKIL Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut pihaknya akan mencari solusi bagi rencana pembangunan rumah susun sederhana mini (rusunami) berkonsep DP Rp0 di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung, Jakarta Timur. Rencana pembangunan itu dinilai cacat hukum karena lahannya merupakan aset Pemprov DKI yang tidak bisa diperjualbelikan.

“Ya, kita lihat nanti regulasinya, makanya dicari potensi solusinya untuk sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan, perda, ketetapanketetapan, pokoknya maksudnya DPRD itu kita terima,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI, kemarin.

Sandiaga menyebut ada sejumlah lahan yang diusulkan untuk dibangun rumah DP Rp0, di antaranya di Ro-

rotan, Jakarta Utara, dan di PIK Pulo Gadung. Pihaknya belum memutuskan pembangunan di kedua tempat itu. Namun, secara fisik, menurutnya, lahan di PIK-Pulogadung itu telah siap dibangun. Kepala Dinas Perumahan DKI Agustino Darmawan pun telah mempresentasikannya.

“Kalau Pak Gubernur setuju, kita mungkin ada launching sekaligus bersama-sama, fisiknya dulu sambil menunggu regulasi dan persyaratan (bagi pemohon) lagi digodok dan idenya sampai April,” kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PDIP Cinta Mega mempertanyakan legalitas hukum dari kepemilikan unit para konsumen jika dibangun di atas lahan milik Pemprov DKI. “Bagaimana asas legalitasnya?

Ahok Lebih Hebat dalam Memelototi Anggaran DKI Dibentuknya Komite Pemberantasan Korupsi Jakarta (KPKJ) oleh Anies-Sandi tidak lain untuk mengatasi kekurangan dalam hal memelototi anggaran.

ARDI TERISTI HARDI

ardi@@mediaindonesia.com

K

EPALA Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar menilai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)Djarot Saiful Hidayat lebih baik dalam hal memelototi anggaran daripada Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Uceng itu dalam Forum Panel dengan tema Fenomena Anies Baswedan, prokontra 100 hari pemerintahan Anies-Sandi di University Club UGM, kemarin.

“Dalam hal memelototi anggaran jauh lebih hebat Ahok-Jarot.

Anggaran dipelototi sedikit demi sedikit,” kata dia. Kemampuan memelototi anggaran tersebut kemudian terlihat dari terbukanya kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dan munculnya dua versi APBD, yaitu versi DPRD DKI Jakarta yang penuh anggaran titipan dan versi Ahok yang sudah mencoret-coret anggaran titipan.

Zainal menilai dibentuknya Komite Pemberantasan Korupsi Jakarta (KPKJ) oleh Anies-Sandi tidak lain untuk mengatasi kekurangan dalam hal memelototi anggaran. KPKJ akan dipakai Anies-Sandi untuk melihat teknis-teknis anggaran.

Kalau itu ada di Dinas Perumahan, berarti itu murni yang menjalankan Pemprov DKI. Sementara secara hukum aset itu tidak bisa diperjualbelikan. Itu sudah cacat hukum,” kata Cinta Mega di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/1).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Agustino Darmawan menjelaskan Pemprov DKI akan menerbitkan hak guna bangunan (HGB) untuk rusunami di lahan itu. Sementara para pembeli unit rumah tanpa uang muka itu, hanya akan mengantongi surat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

Masa berlaku HGB hanya 20 tahun meski bisa diperpanjang. Artinya, pembeli unit tersebut tidak memiliki hak penuh atas lahan tempat bangunan mereka berdiri.

“Bisa jadi pembohongan publik.

Apakah nanti pemda ini punya hati nurani, 20 tahun kemudian ternyata ini bukan hak miliknya mereka, masih punya pemda. Status tanah punya pemda,” tegas Cinta. (Nic/J-4)

Namun, lanjutnya, konsep KPKJ tidak jelas. Pasalnya, menyoal birokrasi tidak sederhana karena bukan hanya diatur oleh perintah gubernur, tetapi banyak aturan lain.

Terkait RAPBD DKI 2018, misalnya, mendapat sorotan karena berubah drastis antara Oktober 2017 pada era Djarot dan setelah Anies menjabat pada November 2017. Oktober, Djarot menandatangani dan menyerahkan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah 2018 sebesar Rp68,57 triliun.

Tim sinkronisasi Anies pada masa transisi yang dikomandoi Sudirman Said menambah anggaran sebesar Rp5,5 triliun sehingga total RAPBD 2018 menjadi Rp74,07 triliun. Setelah Anies menjabat Oktober, rancangan anggaran kembali naik menjadi Rp77,1 triliun.

Kenaikan sekitar Rp8 triliun dari era Djarot ke Anies disorot karena banyak titipan yang aneh-aneh. Pos-pos kegiatan naik Rp5 triliun dari Rp35,8 triliun menjadi Rp40,4 triliun.

Di satuan kerja, salah satu anggaran naik fantastis ialah buat Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mencapai Rp28,5 miliar dari draf awal Rp2,34 miliar. Satuan kerja lain yang mengalami kenaikan cukup tinggi, yakni di pos anggaran Sekretariat DPRD

dari Rp126,9 miliar menjadi Rp346 miliar. Di sini sempat disorot pembuatan kolam ikan Gedung DPRD DKI.

Fungsi trotoar Dalam kesempatan itu, Zainal juga mengkritisi kebijakan Anies-Sandi yang menimbulkan polemik, yaitu penggunaan trotoar untuk berjualan dan dibolehkannya becak beroperasi di Jakarta.

Zainal mengaku sependapat dengan logika membantu masyarakat kecil. “Namun, tanah ada peruntukan dan tata ruangnya sendiri-sendiri. Siapa pun tahu trotoar tidak boleh untuk jualan. Ideologi yang mau kita dorong tidak sederhana dengan kata-kata,” kata dia.

Ia pun berharap resep-resep dalam membangun daerah jangan sekadar resep-resep populis. Ia meminta Anies-Sandi tidak melupakan agenda publik yang lebih penting.

Terkait pemakaian trotoar dan penutupan Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakpus, untuk pedagang, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra kembali mendesak supaya membuka kedua jalur. “Saya minta kembalikan fungsinya. Baru satu jalur yang dikembalikan.

Saya minta dua jalur dimaksimalkan untuk jalan,” cetusnya, kemarin. (Ssr/J-2)

PENGGUNAAN hak interpelasi oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan masih dimatangkan. Komunikasi dengan fraksi lain terus digalang. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengungkapkan pengajuan interpelasi Fraksi PDIP akan digabung dengan fraksi yang juga mengajukan.

Namun, ia belum bisa menyebutkan fraksi mana saja yang sudah menyambut rencana interpelasi tersebut.

“Fraksi siapa saja, ya internallah itu.

Tapi sekali lagi ada beberapa fraksi yang sudah kita ajak bersama-sama mengaji persoalan yang ada di Jakarta ini,” papar Gembong, kemarin.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Yuke Yurike menambahkan pihaknya tengah mengaji sejumlah kebijakan gubernur yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan menabrak perundang-undangan. Sekarang ini, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menyaring pengaduan masyarakat terkait kebijakan Anies-Sandi.

Yuke mencatat setidaknya ada empat kebijakan gubernur yang dinilai bertentangan dengan undang-undang. Misalnya, penataan kawasan Tanah Abang yang membuat sentra bisnis grosir terbesar di Asia Tenggara tersebut kembali semrawut.

Anggota DPRD DKI Yuke Yurike mencatat setidaknya ada empat kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang dinilai bertentangan dengan undangundang.

Begitu juga dengan usulan pencabutan sertifikat hak guna bangunan Pulau Reklamasi yang mengundang polemik, pencabutan aturan larangan sepeda motor di Jalan Thamrin, serta mengizinkan becak kembali beroperasi di Jakarta. “Yang jelas enggak lama lagi. Kita juga akan lihat respons kawan-kawan lain,” ujarnya Di tempat yang sama, Gedung DPRD DKI, anggota DPRD dari Fraksi PKS Tubagus Arif menilai interpelasi merupakan hak seluruh anggota dewan untuk mengkritisi kebijakan pemda.

Namun, ia mengajak semua pihak untuk melihat kinerja Anies secara proporsional. Dia menilai Anies-Sandi telah melakukan gebrakan dengan membuat kebijakan yang prorakyat dalam 100 hari kerja.

“Wajar saja teman-teman mengkritisi untuk perbaikan, tetapi kan dalam 100 hari sudah banyak gebrakan dari KJP Plus, DP nol rupiah, bahkan mengenai reklamasi,” tegasnya.

Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI Veri Yonnefil menyatakan sikap partainya tidak akan turut serta. “Kami tak akan ikut interplasi. Biarkan Anies-Sandi bekerja,” cetus Veri.

Veri menilai 100 hari Anies-Sandi menakhodai Ibu Kota masih berjalan sesuai koridor dan cukup baik. Menurut dia, kebijakan Pemprov DKI masih berpihak kepada masyarakat.

Apabila roda pemerintahan AniesSandi menyimpang, dia menegaskan Hanura akan ajukan interplasi bila diperlukan. (Mal/J-2)

MI/BARY FATHAHILAH

PERBAIKAN DRAINASE: Pejalan kaki melintasi trotoar yang sedang dalam perbaikan di Jalan Rasuna Said,

Jakarta Selatan, kemarin. Pembongkaran trotoar itu guna memerbaiki sistem drainase setelah kawasan tersebut tergenang banjir beberapa hari lalu.

TRANSPORTASI UMUM

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

11

Standar Minimal yang Berat Dipenuhi CITA-CITA menyediakan angkot ber-AC sudah dari empat tahun lalu dicanangkan. Namun, kewajiban untuk para pemilik angkot menyediakan AC baru benar-benar diwajibkan pada 4 Februari. Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menyebut sudah memiliki konsep angkutan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dalam Permenhub No 29/2015, termasuk spesifikasi AC. Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengaku siap bila seluruh angkot di Jakarta menggunakan AC. Hingga kini sudah ada empat merek AC yang dinilai cocok untuk digunakan di angkot. Produk tersebut merupakan barang pabrikan, bukan berasal dari modifikasi karoseri.

“Nanti yang dipakai itu beberapa merek itu.

Range harganya berbeda-beda sesuai kemampuan pemilik angkot. Terpenting memenuhi kualifikasi SPM, yakni double blower,” tutur Shafruhan, akhir pekan lalu.

Organda pun sudah menghitung. Satu AC di angkot ditaksir berharga Rp15 juta. Harga itu belum termasuk bongkar ducting kendaraan.

Menurut Shafruhan, kebanyakan pemilik angkot lebih memilih mengganti angkot dengan kendaraan baru seharga Rp140 juta-Rp160 juta.

Sebabnya, jika mereka menggantinya, keseluruhan mesin juga baru.

“Kalau mereka (pemilik kendaraan) umumnya kalau sudah jatuh tempo (10 tahun) lebih baik beli kendaraan baru karena kendaraan baru itu buatan pabrikan. Yang ada sekarang kan karoseri pekerjaan tangan. Pabrikan lebih terjamin kualitasnya,” dalihnya.

Daripada memasang AC saat ini, pemilik angkot lebih memilih menggantinya dengan kendaraan baru. Menunggu izinnya habis setelah 10 tahun mengaspal di jalan.

Kewajiban Angkot Ber-AC masih Jadi Mimpi Sudah empat tahun ketentuan standar pelayanan angkutan umum diteken.

Namun, itu sulit diimplementasikan.

YANURISA ANANTA

yanurisa@mediaindonesia.com

K

EMENTERIAN Perhubungan menargetkan seluruh angkutan kota (angkot) di Indonesia dilengkapi dengan sistem pendingin udara atau air conditioner (AC) paling lambat 4 Februari. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 29/2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Permenhub itu merupakan perubahan atas Permenhub Nomor 98/ 2013 tentang SPM Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Target itu dijamin meleset, salat satunya ialah tentang kenyamanan. Dalam permenhub itu disebutkan, baik angkot

ekonomi maupun nonekonomi harus menyediakan AC dengan suhu 20 derajat sampai 22 derajat celsius, khususnya Ibu Kota sebagai barometer penerapan permenhub tersebut.

Dari 14 ribu angkot, baik mikrolet, metromini, maupun Kopaja yang ada di Jakarta, hanya segelintir angkot dari trayek tertentu yang sudah siap menggunakan AC. Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengaku sudah menyebarkan pemberitahuan kepada para pemilik angkot untuk segera meremajakan kendaraan yang sudah berusia lebih dari 10 tahun.

Melalui peremajaan itu, angkot bisa sekaligus dipasangi AC dengan spesifikasi double blower.

Hal itu seturut dengan Peraturan Daerah (Perda) No 5/2014 tentang Transportasi.

“Seluruh wadah yang me-

naungi angkot di Jakarta sudah kita sosialisasikan untuk pakai AC. Saya sudah rapat dengan seluruh operator bus kecil baik Komilet atau Kopamilet. Sudah kita imbau semua untuk melakukan peremajaan. Beberapa sudah ada yang siap tinggal diluncurkan awal Februari mendatang,” kata Shafruhan kepada Media Indonesia, akhir pekan lalu.

Kendati demikian, baru ada sekitar 20 angkot yang siap menggunakan AC yang berasal dari 3-4 rute angkot yang berbeda. Jumlah itu sedikit bila dibandingkan dengan total angkot di Jakarta.

Itu dikatakan Shafruhan masih tahap awal. Ke depannya, akan lebih banyak lagi angkot yang dipasangi AC. “Yang kita lakukan ini bertahap. Nanti dari 14 ribu yang ada akan banyak beredar di wilayah jalan protokol angkot yang ber-AC. Sekarang pengusaha taat aturan kok. Kalau kita lihat ada yang tidak nurut di lapangan ya tidak bisa digeneralisasi juga,” tandasnya.

Belum tahu Sejumlah pihak di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, belum mendengar pemberitahuan terbaru baik dari Kementerian Perhubungan maupun Dishub DKI soal kewajiban angkot menggunakan AC. Jimmi, 54, salah satu pemilik 18 angkot trayek Kalideres-Kota dan Grogol-Kota, juga mengaku belum tahu kewajiban itu secara resmi.

“Saya hanya mendengar berita ‘angin sepoi-sepoi’. Belum ada pemberitahuan dari Organda atau Dishub yang terbaru,” tuturnya.

Setali tiga uang, Hendi, 43, sebagai pengawas mikrolet di Terminal Kalideres jurusan Kalideres-Kapuk-Kota dan GrogolKota, juga belum dapat perintah resmi untuk memberlakukan AC pada angkot.

Dalam menanggapi permenhub yang tinggal dua hari mendatang diberlakukan, Wakil Kepala Dishub Sigit Widjatmoko menyampaikan, pihaknya sesegera mungkin membuat surat pemberitahuan terbaru. Terakhir, Dishub melayangkan pem-

beritahuan untuk Organda pada pertengahan tahun lalu. “Kita sedang memproses surat untuk mengingatkan lagi ke Organda.

Organda sudah sampai mendesain angkot yang sesuai dengan SPM yang diatur Permenhub No 29/2015 itu,” tandas Sigit.

Sigit menegaskan Organda dan Pemprov DKI sepakat dengan hal ini. Pelaksanaan permenhub ini akan dilakukan paralel dengan pengintegrasian angkot dan Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta) melalui program OK-Otrip.

Dishub akan membantu para pemilik angkot untuk menghitung nilai ekonomis dari penggunaan AC tersebut. Jangan sampai kebijakan yang dibuat malah menimbulkan beban tambahan.

Mengenai tarif, mekanisme yang akan digunakan ialah rupiah per kilometer, sama dengan angkot yang tergabung dalam OK Otrip. Saat ini di Bekasi, angkot K-02 rute Terminal Bekasi-Pondok Gede sedang diuji coba menggunakan AC. Dana pemasangan alat diperoleh dari Kementerian Perhubungan. (J-3)

Ada uang, ada barang. Begitu pepatah mengatakan. Pelayanan yang lebih baik tentu akan dibarengi dengan kenaikan tarif. Sampai sekarang, ketentuan tarif belum ditentukan untuk angkot ber-AC tersebut. Menurut wacana yang berkembang, bila angkot belum terintegrasi dengan Trans-Jakarta, kenaikan tarifnya bisa sampai Rp2.000.

“Saat ini sedang dihitung. Ancar-ancar kenaikannya sekitar Rp2.000. Itu hitungan kalau belum terintegrasi dengan Trans-Jakarta,” ujarnya.

Bagi warga Jakarta, menaiki angkot, baik mikrolet ataupun metromini, memiliki tantangan sendiri. Dari kondisi hawa panas yang membikin tidak nyaman sampai ancaman penjambretan. Masih segar dalam memori ketika ibu yang membawa anak di angkot T25, saat di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, dirampok dan dikalungi sebilah pisau.

Di lain kesempatan, Media Indonesia pun sempat bertanya kepada salah satu sopir angkot di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ia menjawab sebenarnya ia hafal tiap gerombolan copet yang akan beraksi di angkutan. “Tapi ya mau bagaimana lagi? Nyawa saya taruhannya,” tuturnya.

Sudah menjadi rahasia umum transportasi di Jakarta belum aman dan nyaman. Padahal, Jakarta ialah ibu kota negara, ibarat jendela dalam rumah. Melihat Jakarta ibarat melihat Indonesia. (Aya/J-3)

Sunset Angkutan Umum di Kota Patriot

D

ENGAN perlahan, Nainggolan menginjak pedal gas mobil berwarna merah bata yang dikemudikannya. Mobil berpelat kuning itu terlihat sepi penumpang, padahal rute perjalanannya sudah mendekati titik akhir.

Namun, mata Nainggolan tetap saja mengawasi tiap sudut jalan. Ia berharap masih ada penumpang yang akan menaiki angkutan miliknya.

“Sudah dua rit (dua perjalanan) baru Rp15 ribu saya dapatkan,” kata sopir angkutan umum K19 A, rute Pondok Timur Indah-Terminal Bekasi, itu.

Lelaki berusia 50 tahun ini mengaku masa kejayaannya menjadi sopir angkutan selama 30 tahun sudah sampai di titik nadir. Pukulan pertama saat kredit sepeda motor dipermudah. Banyak warga beralih dari angkutan umum ke sepeda motor. Pukulan telak saat hadirnya angkutan umum berbasis daring. POara penumpangnya migrasi massal ke jasa para pengemudi angkutan berbasis daring tersebut.

Kini dalam sehari paling besar Nainggolan mengaku hanya bisa mendapatkan penghasilan Rp60 ribu. Uang tersebut belum lagi dipotong bensin dan makan siang. Pendapatan bersihnya sekitar Rp30 ribu. Sebelumnya, empat tahun lalu pendapatannya bisa lima hingga enam

kali lipat dari saat ini. Setidaknya ia bisa membawa pulang ke rumah sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per hari. Tak sulit ia mencari setoran karena penumpang berlimpah.

Nainggolan yang sejak bujang menjadi sopir angkutan umum mengaku tetap semangat meski pendapatannya kian surut. Sebabnya, mobil berusia 14 tahun tersebut merupakan hartanya yang paling berharga. Meski ingin beralih ke pekerjaan lain, ia tidak memiliki kecakapan selain mengemudikan kendaraan.

Terkait dengan rencana kebijakan pemerintah yang akan menggeser moda transportasi di Kota Bekasi, ia pun mendukung langkah tersebut.

Bahkan, ia berharap pemerintah mau memberdayakan para bekas sopir angkutan di Kota Patriot, sebutan untuk Kota Bekasi. “Mau mobil kita dibeli ya enggak apa-apa asal cicilan per bulan jangan kegedean. Syukur-syukur bisa kayak Jakarta,” harapnya.

Senada, diungkapkan, sopir angkot K-34 jurusan Rawakalong-Terminal Bekasi, Tambunan. Dia menilai kehadiran ojek daring sudah pasti menurunkan penghasilannya. Bahkan, para pengusaha angkutan banyak yang pasrah tak mau meremajakan angkutan umum mereka.

“Ya ganti usaha lain, ada yang usaha

sembako ada yang lainnya, bahkan ada yang jadi sopir bajaj,” lanjut dia.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi membekukan izin operasional 2.284 angkutan umum di Kota Bekasi. Sebabnya, usia ribuan angkutan umum ini sudah lebih dari 15 tahun.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliani menyampaikan ribuan angkutan umum itu tidak lagi akan diremajakan. Bahkan, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin operasional dari angkutan-angkutan tersebut. Satu-satunya jalan ialah mereka bisa menghitamkan nomor polisi.

Yayan menjelaskan, sebelum 2014 jumlah angkutan umum yang tercatat di Kota Bekasi ialah 3.488 unit. Namun, sekitar 2015 jumlah tersebut tinggal 1.457 unit.

Setahun kemudian, jumlahnya makin menyusut, tinggal 1.204 unit.

Berkurangnya jumlah angkutan disebabkan beberapa faktor. Salah satunya para pengusaha angkutan umum tak bisa bertahan bersaing dengan transportasi daring. Lama kelamaan jumlah angkutan umum berkurang. “Selain pengusaha yang malas untuk memperpanjang izin operasional mereka, saat ini mereka lebih banyak pasrah kalah saing dengan kehadiran transportasi online,” jelas dia.

(Gana Buana/J-3)

MI/BARY FATHAHILAH

SENJAKALA ANGKOT: Sejumlah angkot dan bajaj berebut penumpang di kawasan

Tanah Abang, Jakara, Pusat, pekan lalu. Keberadan angkot di Jakarta semakin tersisihkan bersaing dengan ojek daring dan taksi daring.

12

REGIONAL

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

Agen dan Relawan Mulai Berkiprah di Kota Bekasi

ANTARA/ALOYSIUS JAROT NUGROHO

SISPAMKOTA: Sejumlah anggota Linmas dan Polres Boyolali mengamankan kotak suara yang hendak direbut orang tidak dikenal saat simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) pilkada serentak 2018 di Kantor KPU Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (31/1). Simulasi sispamkota yang dilaksanakan tim gabungan Polri, TNI, KPU, dan Linmas Boyolali tersebut digelar untuk kesiapan mengantisipasi gangguan keamanan di Pilkada 2018.

Magnet itu Bernama NasDem Kader partai besar sudah risi dengan mahar. Mereka memilih pindah ke partai tanpa mahar.

CIKWAN SUWANDI

cikwan@mediaindonesia.com

“S

ELAIN sudah menjadi partai yang diperhitungkan, NasDem tanpa mahar membuat mereka mendaftar. Setidaknya sudah ada 80 tokoh, yang kebanyakan anggota partai yang sudah lebih dulu berkiprah, pindah ke NasDem,” kata Ketua Partai NasDem Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Dian Fahrud Jaman, kemarin.

Gerakan layaknya eksodus itu sempat mengejutkan. Tidak lama setelah NasDem membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif, 80 tokoh yang cukup punya nama di dunia politik Kabupaten Karawang mendaftar ke NasDem. Mereka mengajukan diri untuk menjadi bakal calon di enam daerah pemilihan.

Para tokoh itu bukan pemain baru. Mereka sudah beberapa kali mengikuti pemilihan legeslatif lewat partai besar.

“Mereka mengaku mendaftar ke NasDem karena partai ini tidak meminta mahar,” tambah Dian.

Sampai saat ini, pendaftaran bakal calon anggota legeslatif NasDem belum ditutup. Karena itu, mungkin jumlah pendaftar dan eksodus dari kader partai lain akan terus bertambah.

Seperti kader NasDem lama, kader baru itu juga mengemban jalan politik yang santun.

“Politik adalah jalan untuk memanusiakan manusia. Kader NasDem harus memperjuangkan hak masyarakat dan mendedikasikan kerja politik untuk kesejahteraan mereka,” tandas Dian.

Di Karawang, Partai NasDem sudah lolos verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Partai ini menargetkan 8 kursi DPRD Karawang bisa diraih dari 6 daerah pemilihan.

Selain pendaftar baru, NasDem Karawang juga sudah mendaftarkan tiga kader sebagai bakal calon anggota legislatif. Dua orang mendaftar untuk DPRD provinsi dan satu orang untuk DPR. NasDem juga sudah siap berkontestasi di Karawang.

Sebanyak 2.200 saksi sudah direkrut dan siap terjun ke lapangan. Para saksi yang berasal dari kader NasDem itu telah mendapat penghargaan berupa asuransi jiwa dari partai. “Mereka akan bekerja keras untuk partai,” tandas Dian.

Hadiah bagi pelapor Tidak ada mahar, tidak ada politik uang. Tekad itu juga dilontarkan Ketua DPW Partai NasDem Bangka Belitung Zuristyo Primadata.

“Kami akan memberikan

hadiah kepada orang yang melaporkan dan menemukan politik uang pada pilkada yang berlangsung di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Belitung.

Ini upaya NasDem untuk ikut mengawasi jalannya pilkada yang bersih, tanpa kecurangan, tanpa politik uang,” tuturnya.

NasDem Bangka Belitung juga sudah membentuk Komisi Saksi NasDem. Mereka bertugas mengawasi kecurangan dan praktik politik uang, mulai tahapan pelaksanaan, pencoblosan, penghitungan suara, hingga penetapan.

“Selain pengawasan sendiri, NasDem juga sangat berharap peran serta masyarakat. Kami yakin masyarakat yang lebih banyak mengetahui terjadinya kecurangan atau politik uang dalam pilkada,” lanjut Zuristyo.

Kepada para pelapor inilah, NasDem akan memberi hadiah. “Namun, kami masih merundingkan bentuk reward yang harus diberikan kepada pelapor. Yang pasti, kami minta laporan dari warga itu harus disertai bukti yang lengkap.”

Zuristyo berharap pelaksanaan tiga pilkada di Babel pada Juni mendatang dapat berjalan dengan baik sehingga melahirkan pemimpin yang benarbenar bersih dan berintegritas.

“Kami sangat berharap para calon tidak menghalalkan segala cara. Cara itu akan membuat mereka menjadi pemimpin yang tidak amanah sehingga tidak layak memimpin.” (RF/N-2)

KOMISI Pemilihan Umum Kota Bekasi, Jawa Barat, terus bekerja keras meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada tahun ini. Salah satu upaya ialah merekrut agen sosialisasi dan relawan demokrasi.

Kemarin, sebanyak 60 warga dinyatakan lolos uji seleksi agen sosialisasi dan relawan demokrasi.

“Mereka akan diberdayakan untuk mendongkrak kepesertaan pemilih pada Pilkada 2018,” tutur komisioner KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, kemarin.

KPU Kota Bekasi, lanjut dia, mematok target partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 mencapai 75%. Karena itu, kehadiran para agen dan relawan ini sangat vital.

Menurut dia, agen dan relawan memiliki tugas yang sama, yakni menyampaikan informasi seputar Pilkada 2018 sambil mengajak para pemilik hak pilih untuk datang ke tempat pemungutan suara pada 27 Juni. Yang khusus, agen sosialisasi bekerja untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pilkada Jawa Barat 2018, sedangkan relawan akan menyampaikan informasi seputar Pilkada Kota Bekasi 2018.

“Sumber anggarannya juga berbeda. Agen sosialisasi bersumber dari dana KPU Jabar, sedangkan relawan

demokrasi dibiayai KPU Kota Bekasi,” tegas Nurul. Untuk agen sosialisasi pilkada Jabar, kata dia, ditempatkan dua orang di setiap kecamatan, sedangkan relawan demokrasi pilkada Kota Bekasi ada tiga orang di satu kecamatan.

Di sisi lain, KPU Padang, Sumatra Barat, tengah merancang dua alternatif komposisi kecamatan dalam satu daerah pemilihan untuk Pemilu Legislatif 2019. Kedua rancangan itu akan menjalani proses uji publik sebelum ditetapkan KPU. Ketua Divisi Teknis KPU Padang, Chandra Eka Putra mengatakan data agregat kependudukan per kecamatan Padang per Desember 2017 lalu sebanyak 883.767 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, tidak ada penambahan jumlah kursi atau masih tetap sebanyak 45 kursi seperti periode sebelumnya.

“Walau tidak ada perubahan jumlah kursi, untuk dapil, KPU Padang diberi kesempatan membuat rancangan perubahan. Nanti, rancangan dapil ini akan diuji publik dan disampaikan ke KPU provisi dan akan diputuskan KPU pusat,” jelasnya.

KPU sudah menyusun simulasi sebagai percobaan awal. “Kami akan meminta masuk-an dari semua pihak dan nanti akan kita uji publik,” terang Chandra. (YH/Gan/Ant/N-2)

DESK Pilkada Pelototi Akun Medsos ASN KEPATUHAN aparatur sipil negara akan menjadi sorotan Dukungan Elemen Satu Kerja (DESK) Pilkada yang dibentuk Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat.

DESK Pilkada akan memelototi ASN yang berani mengunggah foto bersama calon wali kota atau wakil wali kota ke media sosial. “Aturannya sudah jelas, mereka dilarang berfoto dengan calon. Secara lisan dan tertulis sudah disampaikan, sekarang saatnya kami mengawasinya,” kata Wakil Ketua DESK Pilkada Pemkot Sukabumi, Andri Setiawan, kemarin.

Andri yang juga Asisten Daerah I Kota Sukabumi mengungkapkan dalam hal pengawasan di media sosial, DESK Pilkada berkoordinasi dengan panitia pengawas pemilu. Biasanya, ketika terjadi laporan pelanggaran yang dilakukan ASN, panwaslu akan menembuskan laporan itu ke DESK Pilkada.

Peran DESK Pilkada Kota Sukabumi lainnya ialah ikut menyosialisasikan pelaksanaan pilkada. Alasannya, kesuksesan pilkada bukan hanya tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara, me-

lainkan juga semua kalangan. “Salah satu indikator suksesi pilkada itu tingkat partisipasi pemilih. KPU sudah berkomitmen pada pilkada sekarang tingkat partisipasi bisa mencapai 80% naik dari Pilkada 2013 lalu sebesar 70,03%,” jelasnya.

Masih di Jawa Barat, KPU Kabupaten Garut memanfaatkan media sosial untuk menyosialisasikan pelaksanaan pilkada kabupaten dan provinsi. Ketua KPU Garut Hilwan Fanaqi menyatakan segala informasi tentang tahapan pelaksanaan pilkada termasuk mengenalkan para calon kepala daerah kepada masyarakat terus dilakukan. Sarana sosialisasi yang digunakan ialah media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram.

“Selain itu, kami juga memanfaatkan media massa, baliho, dan spanduk untuk mensosialisasikan pilkada. Kami juga melakukan tatap muka dengan masyarakat,” katanya.

Ia menyampaikan, alasan memanfaatkan medsos karena saat ini banyak masyarakat aktif menggunakan medsos dengan telepon seluler. Diharapkan,

sosialisasi dengan cara itu membuat pesan bisa lebih cepat sampai kepada masyarakat, terutama mengenal para calon bupati/wakil bupati maupun calon gubernur/wakil gubernur.

Di sisi lain, Lembaga Analisis Suara Rakyat Bengkulu menyebutkan konten kampanye dan informasi medsos tidak memengaruhi keputusan masyarakat Kota Bengkulu dalam menentukan calon wali kota dan wakil wali kota. Alasannya, warga Kota Bengkulu sudah cukup kritis terhadap informasi yang berkembang di media massa dan media sosial.

Kesimpulan itu disampaikan Ketua Lemaga Analisis Jeffry Chandra yang menggelar survei pekan lalu. “Masyarakat sudah cerdas menyaring informasi dan mereka mengambil keputusan terlebih dahulu melalui telaah,” katanya.

Survei pilkada yang digelar pada 15-21 Januari 2018 itu juga menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bengkulu merupakan masyarakat yang melek teknologi. Dari 450 responden yang disurvei, 77,11% memiliki akun media sosial. (BB/AD/MY/Ant/N-2)

SAFARI POLITIK:

ANTARA/ADENG BUSTOMI

Bakal calon Gubernur Jawa Barat TB Hasanudin (tengah), Wakil Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto (kiri), dan Ketua DPC PDIP Kota Tasikmalaya Denny Romdoni berfoto bersama seusai rapat internal dengan pengurus PDIP di Kota Tasikmalaya, kemarin.

Pertemuan itu membahas konsolidasi pemenangan Pilgub Jabar 2018.

Demokrat tidak Lolos di Mukomuko

MI/SUPARDJI

LOLOS VERIFIKASI: KPU Kota Tegal dikerumuni wartawan

seusai melakukan verifikasi faktual terhadap DPC Partai NasDem Kota Tegal, Jawa Tengah, kemarin. Partai NasDem Kota Tegal dinyatakan lolos verifikasi.

PENGALAMAN tidak membuat partai lama lebih siap. Di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, Partai Demokrat yang sudah dua kali mengikuti pemilihan umum dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual.

“Selain Demokrat, partai yang belum memenuhi persyaratan ialah Partai Bulan Bintang. Kedua partai harus melengkapi persyaratan sebagai calon peserta Pemilu 2019 selama 4 hari, 3-6 Februari,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, Dawud Gauraf, kemarin.

KPU Kabupaten Mukomuko selama tiga hari melakukan verifikasi faktual keanggotaan, kepengurusan, dan sekre-

tariat 12 partai politik peserta Pemilu 2014. Hasilnya, keanggotaan PBB masih kurang sebanyak 20 orang.

Adapun Partai Demokrat tidak lolos karena surat domilisi kantornya yang sekarang tidak sesuai dengan yang diunggah dalam sistem informasi partai politik.

“Setelah melakukan verifikasi selama dua hari, partaipartai lama lolos, kecuali Demokrat dan PBB,” tandas Dawud.

Tidak hanya partai lama, partai baru pun ada yang tidak lolos. Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, giliran Partai Solidaritas Indonesia yang terbukti tidak siap.

Tampil percaya diri, Partai NasDem mulus lolos di banyak daerah. Di Kota Tegal, Jawa Tengah, NasDem dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual.

“PSI tidak mampu memenuhi persyaratan minimal memiliki keanggotaan 1/1.000 dari jumlah penduduk. Tiga partai

baru lainnya, yakni Perindo, Berkarya, dan Garuda lebih siap dan lolos verifikasi,” kata Ketua KPU Tanah Bumbu, Samsani.

Tampil percaya diri, Partai NasDem mulus lolos di banyak daerah. Di Kota Tegal, Jawa Tengah, NasDem dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual. NasDem lolos berkiprah pada Pemilu 2019 di Kota Tegal.

Kemarin, verfikasi dilakukan tim dari KPU Kota Tegal ke kantor DPD Partai NasDem di Jalan Jenderal Sudirman.

“Kami melakukan pencocokan kartu tanda anggota (KTA) dengan KTP, kelengkapan pengurus dan keterwakilan 30%

perempuan. Hasilnya memuaskan,” ujar komisioner KPU Kota Tegal, Arisandi Kurniawan.

KTA yang diverifikasi mencapai 5% dari jumlah keanggotaan sebanyak 287 orang.

Pengurus yang diverifikasi hadir lengkap, dari Ketua Hj Tanty Prasetyoningrum, Sekretaris Aris Suseno, dan Bendahara Hendro Sugito.

Ketua KPU Kabupaten Ogan Ko-mering Ulu, Sumatra Selatan, Naning Wijaya juga memastikan NasDem lolos verifikasi.

“Berkas Partai NasDem sudah lengkap dan memenuhi syarat. NasDem mampu menghadirkan pengurus lengkap dan 26 anggota.” (JI/MY/DY/ DW/Ant/N-2)

REGIONAL

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

13

Polisi Tunggu Hasil Lab Pencemar Citarum Polda Jabar mendalami empat perusahaan di sepanjang Sungai Citarum yang membuang limbah berbahaya ke sungai tanpa melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

BAYU ANGGORO

anggoro@mediaindonesia.com

P

OLDA Jawa Barat masih menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui kandungan limbah empat perusahaan yang dibuang ke Sungai Citarum.

Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto, di Bandung, kemarin, mengatakan hasil laboratorium itu akan menjadi dasar dalam memberikan sanksi kepada industri yang melanggar.

Sampel sisa produksi dari perusahaan itu tengah diperiksa dinas lingkungan hidup setempat. “Jangan sampai sudah ditahan, tapi hasil lab-nya enggak terbukti,” kata Agung.

Limbah yang dibuang langsung ke sungai tersebut, kata dia, diduga kuat mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Sebabnya, pada umumnya perusahaan tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Modusnya sama, buang langsung ke anak sungai, tapi cairan tidak gunakan IPAL,” katanya.

Pada 29 Januari, Polda Jabar

telah memeriksa empat perusahaan, yakni PT SIA di Kabupaten Bandung, PT ST di Kabupaten Karawang, PT SSM di Purwakarta, dan PT GI di Kota Cimahi.

Agung menjelaskan, PT GI yang berlokasi di Kota Cimahi belum memiliki izin IPAL dan lingkungan. “Juga belum membuat tempat pembuangan sementara (TPS) B3,” katanya.

Akibatnya, tambah dia, limbah sisa pembakaran batu bara dibuang langsung ke anak Sungai Citarum. “Limbah dialirkan menuju bak outlet yang dibuang menuju ke aliran Sungai Cicekek (anak Sungai Citarum),” ujarnya.

Lalu, tambah Agung, PT SSM, perusahaan pencelupan kain putih di Purwakarta, menggunakan bahan pewarna sesuai dengan pesanan. Dalam kegiatan, kata dia, perusahaan itu menghasilkan banyak limbah padat dan cair.

“Limbah cair dari hasil proses pencelupan dan pencucian kain. Limbah padat dihasilkan dari endapan limbah cair di bak penampungan,” bebernya.

Saat petugas menelusurin-

Petugas menemukan pembuangan limbah cair sisa pencelupan yang langsung dialirkan ke Sungai Citarum menggunakan pipa. ya, ditemukan pembuangan limbah cair sisa pencelupan yang langsung dialirkan ke Sungai Citarum dengan menggunakan pipa berukuran 3 dan 4 inci. “Air hasil pencucian kain langsung dialirkan ke sungai yang di belakang perusahaan tanpa melalui IPAL,” ujarnya.

Sementara itu, limbah hasil pengolahan dari bak, imbuhnya, dibuang langsung ke bendungan Sungai Citarum dengan menggunakan pipa 12 inci.

Meski begitu, dia membenarkan saat ini para pemilik

Nenek Saulina Lawan Vonis Tebang Pohon

D

I usia yang hampir menyentuh satu abad, Saulina Boru Sitorus atau Ompu Linda, harus terus berjuang.

Kali ini ompung (nenek) berusia 92 tahun itu akan melawan vonis penjara yang ditimpakan Pengadilan Negeri Balige, Toba Samosir, Sumatra Utara.

“Memori banding sudah kami tanda tangani. Kami tinggal menunggu salinan putusan dari PN Balige,” ujar kuasa hukum Saulina, Boy Raja Marpaung, saat dihubungi dari Kota Medan, kemarin.

Pada Senin (29/1), PN

Balige memvoniskan penjara 1 bulan 14 hari terhadap Saulina. Vonis itu terkait dengan perusakan pohon durian berdiameter 5 inci yang diklaim milik pelapor yang juga masih kerabat Saulina, Japaya Sitorus.

Ompu Linda menebang pohon durian untuk membangun tugu makam leluhur.

Seusai pembacaan vonis, hakim sempat memberikan kesempatan kepada Saulina untuk menanyakan putusan.

“Aku sudah capek sejak lahir hingga sekarang.

Jangan bapak sidang lagi saya,” ujar Saulina

menggunakan bahasa Batak sembari terisak.

Ompung Saulina yang sehari-hari aktif menenun kain tenun ulos kemudian meninggalkan ruang sidang menggunakan tongkat bambu dan dipapah cucunya.

Setelah divonis, Ompung Saulina tidak langsung ditahan atau dipenjara.

Dia telah pulang kembali ke rumahnya di Dusun Panamean yang harus ditempuh sekitar 3 jam dari Balige.

Boy memaparkan kejanggalan dalam vonis tersebut yang menjadi alasan kliennya mengajukan

perusahaan masih berstatus masih sebagai terlapor dengan sangkaan melanggar Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan bisa dipidana penjara paling lama tiga tahun, denda paling banyak Rp3 miliar,” katanya.

Cabut izin Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Didi Suardi mengaku hanya menindak secara perdata berupa teguran secara lisan dan pencabutan izin usaha terhadap PT SSM. “Pihak pengusaha sempat membantah membuang limbah secara langsung ke Citarum. Namun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bukti,” kata Didi.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani mengatakan KLHK sedang mengidentifikasi dugaan pencemaran Sungai Citarum oleh empat perusahaan itu. (Yan/RZ/N-1)

banding, seperti surat dakwaan jaksa yang menyatakan lahan ladang yang menjadi lokasi pohon durian ialah lahan gereja.

Akan tetapi, putusan hakim menyatakan lahan itu milik Japaya.

“Kepemilikan lahan hanya dibuktikan dengan keterangan saksi, yaitu anak dan istri pelapor, sementara saksi lain tidak pernah melihat Japaya Sitorus menanam dan memanen di atas tanah itu,” ujar Boy. Menurut Boy, lahan itu sudah dihibahkan untuk dipakai sebagai partangisan (tanah wakaf) untuk warga Dusun Panamean, Desa Sappuara, Kecamatan Uluan, Toba Samosir.

“Bahkan, anak pelapor ada yang dikuburkan di lahan tersebut.” (Puji Santoso/ Januari Hutabarat/N-1)

PENEBANG DURIAN DIVONIS: Saulina boru

MI/PUJI SANTOSO

Banser Terdepan Hadapi Ancaman NKRI GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Banser untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman yang ingin memecah-belah persatuan serta kerukunan bangsa.

“Mari bersama-sama menjaga NKRI karena cita-cita negara tidak hanya untuk besok, tapi untuk selamanya,” kata Ganjar di Cilacap, kemarin.

Ganjar juga meminta anggota GP Ansor dan Banser merapatkan barisan serta bergotong-royong dengan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal Indonesia

dari berbagai ancaman terhadap keutuhan NKRI. “Jika ada yang mengancam keutuhan NKRI, ideologiideologi yang tidak sama dengan konstitusi, Banser terdepan untuk menghadapinya,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, gangguan terhadap keutuhan NKRI selalu ada apalagi di era globalisasi. Sebabnya, semua menjadi tanpa batas yang jelas.

“Untuk bisa melihat ancaman gangguan secara jelas adalah apakah sesuai dengan ideologi dan dasar negara Indonesia,” katanya.

Menurut Ganjar, perbedaan pandangan dapat di-

selesaikan secara berembuk serta bermusyawarah untuk mufakat yang merupakan kepribadian asli Indonesia, bukan berkelahi, saling menghujat, memfitnah, dan menyebarkan berita bohong atau hoaks.

“Saya mewakili masyarakat Jateng mengucapkan terima kasih kepada Ansor dan Banser yang merupakan sedulur tua karena dua organisasi ini lahir sebelum Indonesia merdeka dan lebih tua daripada partai politik yang ada sekarang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Antonius Fokki Ardiyanto menyayang-

Sitorus atau Ompu Linda (kanan) didampingi adik dan kakaknya duduk di depan rumah di Toba Samosir, Sumut, kemarin. Ompu Linda divonis 1 bulan 14 hari oleh hakim PN Balige pada Senin (29/1). garagara menebang satu pohon durian untuk membangun makam leluhurnya.

kan sikap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Bawono X atas penolakan sejumlah ormas terhadap bakti sosial (baksos) Gereja Santo Paulus Pringgolayan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Menurut Fokki, pernyataan Sultan sebagai kepala daerah telah mencederai semangat hidup harmonis di antara umat beragama dan kebinekaan. “Pernyataan Sultan secara tidak langsung memperlihatkan tidak mendukung kehidupan demokratis, khususnya antarumat beragama,” kata dia.

Sultan menilai penolakan itu disebabkan pengemasan acara yang kurang tepat.

“Bagi saya, kalau masyarakat di sana muslim, janganlah baksos mengatasnamakan gereja.” (AT/Ant/N-1)

MI/WIDJAJADI

TPPU NARKOBA: Tersangka kasus kepemilikan dan peredaran narkoba, Sutrisno alias Babe (depan) dan anaknya Sulistyowati, dengan muka ditutup dibawa tim penyidik BNNP ke rumah mereka di Desa Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, kemarin. Petugas BNN menyita sejumlah aset milik Sutrisno dalam kasus TPPU yang berasal dari bisnis narkoba.

Perusahaan di Pasuruan Ingkar Penghijauan PEMERINTAH Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menagih kewajiban perusahaan pemanfaat air dalam jumlah besar untuk menghijaukan lahan kembali. Apalagi, sekitar 40 ribu hektare lahan di tiga pegunungan, yakni Bromo, Arjuna, dan Penanggungan, telah menjadi lahan kritis.

“Kami akan kumpulkan perusahaan-perusahaan itu, terutama yang memanfaatkan air dalam jumlah besar agar mereka memenuhi kewajiban, menghijaukan kembali lahan kritis, sehingga cadangan air bawah tanah tidak habis dan bencana banjir serta longsor bisa diatasi,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan Muchaimin di Pasuruan, kemarin.

Di Pasuruan terdapat sekitar 3.000 perusahaan. Sebanyak 1.300 di antaranya perusahaan berskala besar dan 600 perusa-

haan di antaranya penanaman modal asing (PMA). Dari perusahaan berskala besar, 82 perusahaan memanfaatkan air untuk bahan baku serta proses produksi.

“Konservasi penanaman pohon wajib bagi perusahaan.

Itu bukan CSR (corporate sosial responsibility) karena mereka menggunakan air untuk bahan baku produksi. Izin lingkungan yang telah dikeluarkan akan ditinjau ulang jika mereka tidak memenuhi kewajiban,” ancam Muchaimin.

Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Pasuruan Sulistiyowati mengungkapkan, dari 1,48 juta pohon yang wajib ditanam 82 perusahaan, hanya terpenuhi sekitar 44 ribu pohon.

“Itu untuk 2017. Dari kewajiban 1,4 juta pohon, hanya sekitar 44 ribu pohon yang ditanam, tapi masih akan kami

konfirmasi ulang ke semua perusahaan terkait dengan pohon yang mereka tanam,” tandas Dekan Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Pasuruan itu.

Sementara itu, Kapolda Jambi Bigjen Muchlis AS menjelaskan empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka aksi perambahan hutan di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Desa Renah Alai, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi.

Salah satu tersangka berinisial Az yang merupakan fungsionaris organisasi tani di Merangin, Jambi, diduga menjadi otak aksi perambahan hutan di kawasan hutan.

Sebelumnya, warga menangkap Az dan kawan-kawan saat beraktivitas di dalam hutan zona penyangga TNKS dan mereka diserahkan kepada pihak kepolisian. (AB/SL/N-1)

14

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

INTERNASIONAL

Saudi, UEA Satukan Aliansi di Yaman

AFP/SALEH AL-OBEIDI

KUASAI KOTA ADEN: Seorang pejuang dari kelompok Southern Transitional Council berjalan dengan latar belakang asap mengepul di Kota Aden, Yaman, kemarin. Pemberontak menguasai penuh Kota Aden setelah pertempuran yang menewaskan 36 orang.

Indonesia Siap Dorong Instrumen Ekstradisi ASEAN PEMERINTAH Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menghadiri Pertemuan Retret Menteri Luar Negeri ASEAN pada 5-6 Februari 2018 di Singapura.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir pada press briefing di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, kemarin.

Pertemuan pertama tingkat menteri luar negeri pada 2018 yang diketuai Singapura itu bertema Resilient and innovative ASEAN. Dalam keketuaan Singapura periode 2018-2019 itu, Indonesia dipastikan akan mendorong instrumen perjanjian ekstradisi untuk kawasan ASEAN (ASEAN extradition treaty).

Direktur Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Chandra Widya Yuda mengungkapkan instrumen perjanjian tersebut penting bukan hanya bagi Indonesia, melainkan untuk kawasan sekitar dengan semakin berkembangnya kejahatan transnasional.

“Secara teknis, ada beberapa pendekatan upaya untuk memulainya dengan membentuk lebih dulu petunjuk. Pertemuan sudah diatur bisa secara paralel untuk segera melakukan pembahasan treaty sendiri, tapi belum dapat saya sampaikan di sini,” katanya.

Proses tersebut tengah berlangsung dengan adanya working group dan Indonesia berkomitmen mendorong agar selesai secepat mungkin.

Chandra mengakui meski ada dinamika dalam pembahasan, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk memulai kembali untuk instrumen perjanjian tersebut sejalan dengan visi ASEAN. “Mudah-mudahan satu timeline, kita harapkan. Tapi, bergantung ke dinamika pembahasan working group yang terdiri dari official negara anggota ASEAN,” paparnya.

Adapun pembentukan petunjuk baru dapat dilakukan setelah pembahasan lebih dari satu tahun karena selain kejahatan transnasional, perbedaan kapasitas, prosedur, infrastruktur, dan sistem hukum setiap anggota menjadi hal yang menentukan.

“Saya kira ini suatu proses yang perlu dilalui segera. Prosesnya normal, kalau buntu, enggaklah. Paling barang kali ada upaya untuk melihat secara lebih komprehensif, mencoba pendekatan lain yang sifatnya umum, dan tidak membuat satu pihak menang atau kalah,” jelas Chandra.

Agenda utama yang akan dibahas dalam Pertemuan Retret Menlu ASEAN di antaranya, tindak lanjut dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN di Filipina dan keketuaan Singapura yang dirangkum dalam dokumen ASEAN Leaders Vision on Resilient and Innovative ASEAN. (Ire/I-2)

UTUSAN Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terus mengupayakan perdamaian antara pasukan pemerintah Yaman dan kelompok separatis selatan di kota Aden, kemarin. Upaya itu dilakukan menyusul pecahnya bentrokan mematikan antara kedua kubu dalam beberapa hari terakhir.

Saudi dan UEA merupakan dua kontributor utama bagi koalisi militer yang telah mendukung Presiden Abedrabbo Mansour Hadi sejak dia melarikan diri ke pengasingan di Riyadh pada 2015.

Kedua negara harus bekerja keras untuk mempersatukan aliansi pendukung Hadi Abedrabbo Mansour Hadi untuk menghadapi pemberontak Syiah Houthi yang menguasai Ibu Kota Sanaa dan sebagian besar wilayah utara.

Utusan dari kedua negara tersebut “telah bertemu dengan semua pihak terkait, menekankan pentingnya untuk mematuhi gencatan senjata dan fokus kembali pada upaya untuk menumpas Huthi,” kantor berita resmi UEA, WAM, melaporkan.

“Situasi di Aden stabil dan semua pihak telah sepenuhnya mematuhi komunike yang dikeluarkan oleh koalisi Arab,” Mayor Jenderal Mohammed bin Saeed al-Mughaidi dari Arab Saudi mengatakan ke-

PBB Periksa Perusahaan Terkait Permukiman Israel Laporan yang tidak menyebutkan nama perusahaan tersebut berpotensi membuka jalan menuju boikot internasional.

ANASTASIA ARVIRIANTY

arvirianty@mediaindonesia.com

K

ANTOR Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merilis adanya 206 perusahaan, kebanyakan asal Israel dan Amerika Serikat (AS), yang sedang menghadapi tinjauan terkait praktik bisnis mereka yang melibatkan permukiman Israel yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Laporan yang tidak menyebutkan nama perusahaan itu berpotensi membuka jalan menuju daftar hitam bisnis yang oleh Israel disebut bisa membuat mereka menjadi sasaran boikot internasional.

Laporan PBB itu merupakan tanggapan atas sebuah resolusi yang diadopsi pada 2016 oleh Dewan HAM PBB yang meminta pembuatan database perusahaan yang melakukan bisnis dengan permukiman Israel.

Mereka yang mendukung laporan PBB itu bersikeras bahwa perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban atas aktivitas mereka di permukiman, dengan alasan tindakan tersebut dapat berkontribusi terhadap ketidakadilan terhadap orang-orang Palestina.

Sebagai informasi, permukiman Israel dipandang ilegal di bawah hukum internasional dan merupakan hambatan utama bagi perdamaian karena dibangun di atas tanah yang menurut warga Palestina merupakan bagian dari negara mereka di masa depan.

Lebih dari 600 ribu pemukim Israel tinggal di Tepi Barat dan mencaplok wilayah Jerusalem timur yang dihuni hampir 3 juta warga Palestina.

Laporan tersebut mengatakan

pelanggaran HAM yang terkait dengan permukiman sangat luas dan menghancurkan, mencapai setiap aspek kehidupan Palestina karena adanya pembatasan pergerakan, kebebasan beragama, pendidikan, dan kepemilikan tanah yang dihadapi orang-orang Palestina di Yerusalem timur dan Tepi Barat.

“Bisnis memainkan peran sentral dalam melanjutkan pembentukan, pemeliharaan, dan perluasan permukiman Israel. Perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan apakah mungkin terlibat dalam lingkungan semacam itu dengan cara yang menghormati HAM,” tulis laporan tersebut.

Adapun, pihak kantor HAM PBB mengatakan telah menghubungi 64 perusahaan, namun tidak mengidentifikasi apakah seluruh 206 perusahaan telah dihubungi.

Dari 206 perusahaan tersebut, 143 berbasis di Israel atau permukiman dan 22 di AS. Dari 19 negara lain yang terkait dengan perusahaan semacam itu, Jerman merupakan rumah bagi tujuh per-

AFP

“Masalah ini berada di luar batas mandat Komisaris Tinggi untuk HAM PBB dan merupakan pemborosan.”

Nikki Haley

Duta Besar AS untuk PBB usahaan dan lima perusahaan ada di Belanda. Sebanyak 115 perusahaan lainnya dieliminasi setelah dilakukan kajian awal.

pada wartawan di Aden.

“Kerajaan dan Uni Emirat Arab memiliki tujuan bersama dan visi yang sama dan tidak memiliki ambisi.”

Mayjen Mohammed Matar alKhyeli dari UEA mengatakan, “Arab Saudi dan UEA berdiri bersama dengan orang-orang Yaman dan memimpin upaya rekonsiliasi di antara pihak-pihak Yaman.”

Serangan mematikan kelompok separatis ke markas pemerintah pada Minggu (31/1) telah membuka sebuah front pertempuran baru dalam perang saudara yang menurut PBB telah menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Pada Rabu (31/1), pasukan yang dikerahkan di Aden membawa jeda dalam bentrokan mematikan yang telah menghentikan pengiriman persediaan bantuan yang sangat dibutuhkan selama berhari-hari.

Saudi dan UEA tidak melepaskan dukungan mereka untuk Hadi, yang tinggal di pengasingan di Riyadh, namun mereka secara mengejutkan gagal melakukan intervensi militer untuk mendukung Perdana Menteri Ahmed bin Dagher dan menteri lainnya yang terkurung di istana kepresidenan di Aden. (AFP/Hym/I-1)

Obsesi anti-Israel Menanggapi laporan itu, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengecam laporan itu. Dia menyebut laporan tersebut sebagai sebuah pemborosan waktu dan sumber daya yang menunjukkan obsesi anti-Israel.

“Keseluruhan masalah ini berada di luar batas mandat Komisaris Tinggi untuk HAM PBB dan merupakan pemborosan waktu dan sumber daya,” kata Haley dalam sebuah pernyataan.

Halley menambahkan AS akan terus mendorong secara agresif melawan bias anti-Israel dan memajukan reformasi yang sangat dibutuhkan Dewan HAM PBB. “Sementara kami mencatat mereka dengan bijak menahan diri tidak mencantumkan perusahaan individual, fakta bahwa laporan tersebut dikeluarkan merupakan pengingat lain dari obsesi dewan yang anti-Israel,” kata Haley.

Laporan tersebut sebenarnya dijadwalkan akan dirilis tahun lalu namun berulang kali tertunda.

Duta Besar Israel Danny Danon mengecam keras laporan tersebut.

Dia menyebut laporan itu sebagai tindakan memalukan yang akan menjadi noda di UNHCR. “Kami akan terus bertindak dengan sekutu kami dan menggunakan semua sarana yang ada untuk menghentikan publikasi daftar hitam tercela ini,” tegasnya. (Time/ AFP/I-2)

Inggris tidak Perlu Berharap Banyak dari Tiongkok P ERDANA Menteri Inggris, Theresa May melawat ke Tiongkok dengan membawa serta 50 perwakilan komunitas bisnis Inggris pada Rabu (31/1) demi meningkatkan hubungan dengan negara pemilik ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

May berharap dapat mencapai kesepakatan perdagangan baru setelah rencana kepergian Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

“Ada peluang perdagangan besar di Tiongkok yang ingin kami bantu untuk dimanfaatkan bisnis Inggris. Kunjungan saya akan mengintensifkan ‘Era Emas’ dalam hubungan InggrisTiongkok,” tutur May dalam pernyataan tertulis.

Namun May memiliki pekerjaan rumah sangat banyak yang harus diselesaikan.

Inggris, negara dengan ekonomi terbesar keenam di dunia, hanya mengirim 3% dari ekspor barang dan jasa ke Tiongkok sedangkan impornya dari Tiongkok hanya 7%.

Total nilai tahunan perdagangan Inggris-Tiongkok sekitar US$84 miliar, jauh lebih sedikit dibandingkan perdagangan Jerman dan Tiongkok yang mencapai US$211 miliar.

Walaupun analis melihat ada banyak peluang peningkatan perdagangan dengan Tiongkok,

AFP / ISABEL INFANTES

PERDAGANGAN INGGRIS-TIONGKOK: Dua warga membawa bendera Inggris dan Tiongkok saat

menyaksikan keberangkatan kereta barang yang mengangkut kontainer yang berisi barang-barang dari Inggris menuju Zheijiang, Tiongkok, pekan lalu. kesepakatan perdagangan formal bisa memakan waktu lima sampai sepuluh tahun setelah Brexit.

“Kesepakatan perdagangan pasca-Brexit TiongkokInggris dapat mempercepat pertumbuhan perdagangan dan menguntungkan kedua ekonomi.

Namun kesepakatan tidak akan

mungkin tercapai sebelum 2025,” kata Ian Mitchell, Pakar Kebijakan Senior di Pusat Pengembangan Global di Eropa.

Ekspor utama Inggris ke Tiongkok adalah mobil, produk minyak bumi, dan jasa pariwisata, sedangkan Inggris sebagian besar mengimpor barang-barang

manufaktur Tiongkok, peralatan telekomunikasi, pakaian, dan barang elektronik.

Para ahli mengatakan impor ini telah memberi tekanan pada industri dalam negeri Inggris.

“Meningkatnya persaingan impor dari Tiongkok kemungkinan akan mempercepat

kemerosotan manufaktur Inggris, terutama di wilayah Inggris yang mengkhususkan pada produksi jenis barang yang sama dengan yang diimpor dari Tiongkok,” kata periset di Institut Nasional Ekonomi dan Penelitian Sosial.

May diminta fokus pada peningkatan akses pasar bagi industri jasa profesional dan keuangan Inggris yang luas.

Jon Geldart, Pakar Tiongkok di perusahaan jasa pajak dan penasihat Grant Thornton International, menyarankan promosi desain, teknologi, teknik teknik, layanan lingkungan, dan kerajinan bir Inggris.

“Saya harap kita bisa menarik investasi lebih lanjut dan menunjukkan apa yang dimiliki Inggris,” katanya.

Kendati demikian bahasa dan perbedaan aturan masih menjadi hambatan serta ketertarikan Tiongkok ke Inggris dianggap mulai berkurang sejak referendum Brexit pada Juni 2016.

“Tiongkok tertarik pada Inggris sebagai suara simpatik di dalam UE. Brexit berarti jumlah orangorang Inggris jauh lebih sedikit.

Orang Tiongkok tidak mungkin menolak May tapi dia tidak bisa berharap banyak,” tandas Peter Holmes, Pakar Perdagangan di Universitas Sussex. (CNNMoney/ Irene Harty/I-1)

JAGAT

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

VIRGINIA, AMERIKA SERIKAT

O N T H I S DAY

Ketua DPR AS Kecelakaan Kereta R

ANGKAIAN kereta api yang membawa ratusan anggota parlemen Partai Republik dan keluarga mereka, termasuk Ketua DPR Ameri ka Serikat (AS), Paul Ryan, ber tabrakan dengan sebuah truk sampah pada Rabu (31/1) di Virginia.

Kecelakaan itu menelan satu korban tewas dan menyebabkan enam lainnya, termasuk seorang anggota kongres, luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Menurut Gedung Putih, tidak ada anggota Kongres yang mengalami luka parah. Informasi tentang kejadian tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Donald Trump.

Menurut informasi, sedikitnya 300 orang, termasuk anggota parlemen, keluarga, dan staf mereka, berada di atas kereta api yang berangkat dari Stasiun Washington. Anggota par lemen Partai Republik, Sean Duffy dan Michael Burgess, kepada Fox News mengatakan mereka bepergian untuk mengikuti pertemuan kebijakan Partai Republik di West Virginia.

Sementara itu, truk sampah yang ditabrak kereta api diketahui ditumpangi tiga orang.

Satu di antaranya tewas dan satu lainnya luka parah. Hal itu diungkapkan di Twitter oleh Senator Bill Cassidy yang juga berprofesi sebagai dokter berlisensi. Cassidy ikut membantu merawat para korban yang terluka.

“Ada satu korban tewas dan satu lainnya menderita luka serius. Tapi, anggota Kongres dan para staf mereka tidak ada yang terluka serius,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih,

DOK TWITTER GRED WALDEN

KERETA TABRAK TRUK: Puing-puing truk sampah berserakan setelah ditabrak kereta api yang membawa 300 orang anggota

parlemen Partai Republik dan keluarga di Virginia, AS, kemarin. Kecelakaan tersebut menewaskan satu orang dan enam orang lainnya luka-luka.

Sarah Sanders, dalam sebuah pernyataan.

Secara terpisah, operator kereta api Amtrak mengatakan dua awak dan tiga penumpang yang mengalami luka ri ngan telah dievakuasi ke rumah sakit setempat. Untuk mengetahui penyebab kecela kaan, petugas keamanan transportasi sedang melakukan penyelidikan di lokasi kejadian di Crozet.

Menurut foto yang diambil anggota parlemen, mesin truk terlihat hancur berantakan.

Namun, bagian lain kendaraan itu tetap utuh.

Gegar otak Menurut kantor Partai Republik, anggota Kongres Jason Lewis yang merupakan Republican pertama asal Minnesota, diboyong ke rumah sakit untuk diperiksa karena meng-

RI, Mikronesia Bangun Konektivitas INDONESIA menjajaki peningkatan konektivitas dengan Mikronesia, negara kepulauan Pasifik berpenduduk 800 ribu orang. Konektivitas itu rencananya akan menghubungkan negara itu dengan Jayapura di Papua dan Manado di Sulawesi Utara.

“Karena Mikronesia ini negara yang sangat terisolasi, tadi ada pembahasan mengenai kerja sama konektivitas antara Indonesia dan

alami gegar otak.

“Lewis diperiksa di rumah sakit setempat,” kata seorang ajudan Partai Republik. Di lain hal, kantor Ketua DPR AS menginformasikan sang Ketua DPR saat ini berada dalam kondisi sehat baik serta tidak menderita luka akibat kecelakaan itu.

Republikan di DPR, Greg Walden, mengunggah sebuah foto pascatragedi itu. Pada fo-

to tersebut terlihat sejumlah orang berdiri di pinggir rel di samping sebuah truk yang rusak parah.

Foto itu juga menunjukkan puing-puing yang bertebaran di tanah. “Kami baik-baik saja, tapi kereta kami telah menabrak truk sampah. Anggota partai yang memiliki pelatihan medis ikut membantu supir truk,” kata Walden. (AFP/ Hym/I-4)

Mikronesia, seperti menghubungkan dengan kota-kota di Jayapura atau Manado, “ ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam pertemuan dengan Presiden Mikronesia, Peter M Christian, kemarin.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas kerja sama di bidang kemaritiman dan perubahan iklim termasuk isu-isu maritim, budi daya perikanan dan rumput laut.

“Kami juga mengundang Federasi Micronesia untuk dalam ikut dalam konferensi

yang membahas tentang Our Ocean Conference dan Bali Democracy Forum di Bali dan Trade Expo di Jakarta,” lanjut Wiranto.

Sementara itu, Christian mengaku sangat bahagia dan terhormat menerima kunjungan Menko Polhukam. Ia menceritakan dirinya merupakan keturunan Indonesia dari Ambon.

“Saya merupakan keturunan ketiga dari kakek saya yang berada di Ambon. Orang selalu berkata kalau saya orang Melayu,” kata Christian. (I-1)

DOK KEMENKO POLHUKAM

HONG KONG, TIONGKOK

Bom Sisa Perang Dunia II Dijinakkan “Operasi penjinakan bom ini kotor, sulit, dan berbahaya.

Dalam kasus khusus ini, ketiga kondisi tersebut ditemukan,” ujar petugas penjinak bom Alick McWhirter kepada wartawan.

McWhirter menambahkan kondisi hujan, lokasi yang rumit, dan mekanisme sekring pada bom yang sulit terlihat oleh tim telah menambah tantangan dalam menjinakkan bom tersebut.

Para ahli memotong lubang besar melalui pelindung bom untuk membakar habis ba-

Pada 2014 polisi menjinakkan sebuah bom perang dengan berat hampir satu ton. han-bahan peledak di dalamnya sebelum sebuah derek mengangkat bom yang tertimbun tanah tersebut.

Pada akhir pekan lalu, bom

dengan model serupa juga ditemukan.

Bom tersebut memiliki panjang 170 inchi dan berat di atas 1.000 pon.

Bom perang atau granat perang yang tidak meledak sering ditemukan pejalan kaki dan pekerja bangunan di kota selatan Tiongkok, yang merupakan lokasi pertempuran sengit antara Jepang dan pasukan sekutu Inggris pada 1941 silam.

Pada 2014, polisi menjinakkan sebuah bom perang dengan berat hampir 1 ton.

Ini merupakan bom terbesar yang pernah ditemukan di kota tersebut. (AFP/Arv/I-1)

IZMIR, TURKI

Ketua Amnesty International Ditahan POLISI Turki kembali menahan Ketua Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Amnesty International di Turki, Taner Kilic, kemarin, beberapa jam setelah pengadilan Istanbul memerintahkan Kilic dibebaskan pada Rabu (31/1).

Kilic yang ditahan di penjara Kota Izmir, Aegean, menerima surat perintah penahanan baru.

“Kami terbang ke Izmir dan pergi ke penjara, berharap bisa menyaksikan pembebasan Taner bersama keluarganya.

Sebagai gantinya, sekitar tengah malam, Amnesty International menyaksikan Taner dibawa dari Penjara Izmir ke dalam tahanan Gendarmerie di sebuah stasiun di dekatnya,” kata Direktur Amnesty

1943: Jerman Bertekuk Lutut di Stalingrad PASUKAN Jerman akhirnya bertekuk lutut di tangan pasukan Soviet setelah pasukan darat batalion ke-6 tidak mampu lagi melakukan perlawanan di Stalingrad.

Dengan menyerahnya pasukan terakhir Jerman WIKIPEDIA di kota tersebut, berakhir pula perang yang memakan waktu hingga lima bulan. Dalam dua hari, 45 ribu tentara Jerman menyerah dan menjadi tahanan.

Itu berarti total ada 90 ribu tentara yang masih hidup dari 330 ribu tentara yang berperang di Stalingrad. Yang tidak selamat, selain tewas karena perang, meninggal akibat penyakit, kelaparan, dan dinginnya udara Soviet. Pasukan terakhir Jerman tersebut telah tersudut sejak Desember. Mereka dikepung tentara Soviet di dalam Stalingrad dengan suplai makanan seadanya.

Komandan pasukan batalion Ke-6 Friedrich Paulus telah menyerah dua hari sebelumnya setelah pada 8 Januari sempat ditawari untuk menyerah oleh komandan pasukan Soviet Rokossovsky.

1971: Tragedi Ibrox Park

PALIKIR, MIKRONESIA

SEBUAH bom sisa Perang Dunia II dijinakkan di sebuah distrik komersial yang ramai di Hong Kong, kemarin. Penemuan bom tersebut memaksa distrik itu diisolasi dan ditutup serta ribuan orang harus dievakuasi dari toko-toko, hotel, dan kantor-kantor di sekitarnya.

Bom Amerika Serikat yang jatuh selama Perang Dunia II ditemukan seorang pekerja di lokasi pembangunan di Wan Chai, pada Rabu (31/1) pagi.

Ini merupakan penemuan kedua kali dalam seminggu.

15

AFP/JOHN MACDOUGALL

International Eropa, Gauri van Gulik di Twitter.

Kilic telah ditahan sejak Ju ni 2017 dengan tudingan menjadi bagian dari kelompok yang dipimpin ulama yang

tinggal di Amerika Serikat (AS), Fethullah Gulen, terduga dalang percobaan kudeta Juli 2016 terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Otoritas Turki masih me-

nilai gerakan Gulen sebagai ‘organisasi teroris’. Hal itu ditolak tegas oleh Gulen.

Kilic secara konsisten menolak klaim tersebut dan Amnesty International menyebut hal itu tidak berdasar.

Kilic diadili bersama 10 aktivis HAM lainnya termasuk Direktur Amnesty International Turki Idil Eser, aktivis Jerman Peter Steudtner, dan aktivis Swedia Ali Gharavi.

Sepuluh lainnya telah dile paskan tahun lalu meski persidangan mereka berlanjut dan sidang berikutnya ditetapkan pada 21 Juni.

Mereka dituduh memiliki hubungan dengan Gulen dan kelompok-kelompok sejenis lainnya termasuk Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah melakukan pemberontakan tiga dekade melawan Turki. (AFP/Ire/I-2)

SEJUMLAH 66 pendukung sepak bola tewas ketika sedang menonton pertandingan di Stadion Ibrox Park di Glasgow.

Laporan menunjukkan tragedi tersebut terjadi di tangga ke-13 stadion.

Penyebabnya ialah raWIKIPEDIA tusan pendukung Rangers meninggalkan pertandingan tersebut lebih awal karena mereka yakin Celtic telah menang.

Jimmy Johnstone telah mencetak skor untuk Celtic pada menitmenit terakhir. Namun, Colin Stein berhasil mencetak angka hingga hasilnya menyamai. Peristiwa itu menyebabkan teriakan hebat di dalam stadion. Menurut saksi, para pendukung berusaha kembali ke tangga setelah mendengar teriakan tersebut.

Kepala-kepala bertabrakan dengan orang-orang yang datang dari bawah tangga. Bantuan diusahakan bagi mereka yang berada di tengah kerumunan, tetapi usaha itu sia-sia.

Margaret Ferguson yang berusia 18 tahun menjadi satu-satunya perempuan pendukung yang tewas dalam tragedi tersebut. Alick Buchanan-Smith, Menteri Luar Negeri Skotlandia, seketika dipanggil untuk menyelidiki bencana tersebut.

1974: F-16 Fighting Falcon Terbang Perdana F-16 Fighting Falcon merupakan jenis jet tempur multifungsi yang dikembangkan General Dynamics, perusahaan bidang pertahanan AS. Pesawat itu awalnya dirancang sebagai jenis pesawat tempur ringan, WIKIPEDIA tetapi berevolusi menjadi pesawat tempur multifungsi.

Kemampuan F-16 Fighting Falcon untuk segala macam misilah yang membuatnya sangat sukses di pasar ekspor dan dipakai 24 negara selain Amerika Serikat.

Pesawat yang diproduksi sekitar 4.500 unit itu dikenal memiliki kemampuan tempur di udara yang sangat baik, dengan inovasi seperti tutup kokpit tanpa bingkai untuk memperjelas penglihatan, gagang pengendali samping untuk memudahkan kontrol pada kecepatan tinggi, dan kursi kokpit yang dirancang untuk mengurangi efek g-force (gaya akibat percepatan atau gravitasi) pada pilot. Pesawat yang juga disebut Viper itu merupakan jenis tempur pertama yang dibuat untuk menahan belokan pada percepatan 9-g (88 m/s).

2 Februari | History | BBC | Dok.mi

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

SELEBRITAS

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 16

PODIUM JOE TASLIM

Bersiap Menuju Puncak BERSIAP menuju puncak.

Itulah yang kini tengah dilakukan para politikus yang hendak maju Pemilihan Presiden 2019. Partai Gerinda--dan sangat mungkin PKS--akan segera mengumumkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Partai Demokrat juga tengah menyiapkan EBET Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Karena itu, tokoh Djadjat Sudradjat muda ini rajin bersafari ke Dewan Redaksi Media Group berbagai pelosok negeri.

Bahkan, Partai NasDem, Golkar, Hanura, dan PPP sudah beberapa bulan resmi mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden.

Ada banyak pintu masuk menjadi presiden. Richard Nixon, Presiden ke-37 Amerika Serikat, misalnya jelas berbeda dengan Jokowi. Nixon yang pemarah itu gagal dalam pemilihan Gubernur California pada 1962, tetapi kemudian memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat pada 1969. Bahwa ia akhirnya harus mengukir sejarah buruk, menjadi Presiden AS pertama yang mengundurkan diri karena skandal Watergate, itu soal lain. Faktanya ia gagal menjadi gubernur, tetapi berhasil menjadi presiden.

Di Indonesia, Jokowi jenjang karier politiknya mulai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta (belum separuh periode jabatan), sampai presiden. Karena itu, sebagian pendukung mantan pengusaha mebel ini ada yang mulai gotak-gatikgatuk bahwa angka simbolik 212 itu Jokowi banget. Penjelasannya: dua kali wali kota, sekali gubernur, dua kali presiden. Apakah akan menjadi kenyataan 212 itu? Sang penguasa alam semesta, langit dan bumi, yang mahatahu.

Kini Prabowo Subianto juga sudah punya angka sugestif 08 atau ‘Prabowo 08’. Maksudnya ia akan menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Ini angka bagus untuk membangun sugesti bahwa mantan Danjen Kopassus di masa Orde Baru itu mampu menggantikan Jokowi pada Pemilu 2019. Kemenangan Anies Rasyid Baswedan pada pilkada Jakarta tentu menjadi motivasi baru lagi bagi Gerindra dan Prabowo. Bukankah psikosibernetik memang memberi jalan bahwa untuk menggapai impian bisa dengan membangun sugesti terus-menerus?

Tak hanya Prabowo (yang kini berusia 67 tahun) yang harus terus menguatkan sugesti untuk menjadi presiden.

AHY (39 tahun), Puan Maharani (44 tahun), Muhaimin Iskandar (51 tahun), Gatot Nurmantyo (58 tahun), Anies Baswedan (49 tahun), atau siapa pun warga negara Indonesia yang dimungkinkan oleh undang-undang, silakan mulai bermimpi ‘meraih bintang-bintang’, menjadi presiden atau wakil presiden. Silakan mulai membayangkan takhta itu.

Prabowo tak usah merasa usianya yang paling tua menjadi penghalang untuk maju lagi pada Pilpres 2019.

Ronald Reagan dan Donald Trump masing-masing menjadi Presiden Amerika Serikat ketika berusia 70 tahun. Bahkan, Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, yang kini berusia 91 tahun, tengah didorong oleh oposisi untuk menantang Najib Razak.

AHY, yang pensiun sebagai tentara masih berpangkat mayor, tak usah merasa rendah diri menantang para jenderal. Jika Prabowo dan Gatot maju pilpres, sama-sama telah menjadi warga sipil yang hak politiknya sama. Agus juga tak harus gamang karena gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta lalu maju pilpres. Bukankah Nixon telah meniadi contoh ‘penyemangat’ yang konkret?

Dengan usia mudanya, AHY justru harus merasa paling percaya diri. Bukankah Gamal Abdul Nasser mampu memimpin Revolusi Mesir dan menjadi presiden Negeri Spinx itu ketika usianya belum 35 tahun? Fidel Castro yang legendaris berhasil menggulingkan diktator Batista juga masih muda usia dan kemudian menjadi presiden Kuba yang sangat disegani selama lebih dari tiga dasawarsa.

Sebagian santri di Indonesia juga telah mengumumkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Ini artinya para santri sudah mengukur diri, bahwa untuk Muhaimin yang masuk akal ialah posisi kedua. Gatot Nurmantyo, setelah resmi pensiun Maret nanti, bagus juga mulai terbuka mengumumkan diri bakal maju pada Pilpres 2019. Puan Maharani, tentu yang paling tahu PDIP, terutama Megawati. Akan di mana cucu Soekarno ini hendak ‘berlabuh’.

Dalam negara demokrasi, akan lebih banyak manfaatnya, para calon presiden/wakil presiden, yang berada di posisi puncak, diumumkan jauh-jauh hari. Rakyat akan mempunyai waktu cukup untuk menilai, mengkritisi, membandingkan, dan menentukan pilihan mana yang terbaik. Yang penting mereka paham, negeri besar dengan kompleksitas permasalahan ini, terutama kesenjangan sosial yang sangat tinggi ini, butuh pemimpin negarawan kelas super. Yang takhtanya didedikasikan sepenuhnya untuk kejayaan negeri dan kesejahteraan bangsanya.

ONLINE

AS Kecam PBB Yang Laporkan Database Perusahaan di Jerusalem KANTOR Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merilis sebuah laporan membuka jalan menuju daftar hitam bisnis, yang oleh pejabat Israel ditakuti karena akan menjadi sasaran boikot internasional.

(Internasional)

Soal Memelototi Anggaran Ahok Lebih Baik daripada Anies KEPALA Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)Djarot Saiful Hidayat lebih baik dalam hal memelototi anggaran daripada Anies Baswedan-Sandiaga Uno. (Megapolitan)

Quality Time Bersama Keluarga tidak Harus Mahal Bagi Joe, mencari waktu bersama keluarga dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana melalui aktivitas di dalam atau di luar rumah. Hal yang biasa dia lakukan, misalnya, bermain musik atau sekadar menonton film bersama dengan anak-anaknya.

THOMAS HARMING SUWARTA Thomas@mediaindonesia.com

D

I tengah padatnya aktivitas sebagai atlet dan aktor laga, Joe Taslim, 36, tidak pernah abai menghabiskan waktu senggangnya bersama dengan istri dan anakanaknya. Sesingkat apa pun waktu yang dia miliki, suami Julie Taslim tersebut tetap menyempatkan diri bermain atau sekadar bercengkerama dengan anak-anaknya.

“Justru itu, selalu saya upayakan di tengah aktivitas yang sangat padat sekali pun tetap bisa bermain bersama anak atau bercengkerama dengan istri. Itu tantangannya, makin sedikit waktu senggang, waktu yang ada justru dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk keluarga dan yang penting lagi waktu bersama keluarga tidak mesti harus mahalmahal,” kata Joe pada acara yang diselenggarakan Dexa Group di Titan Centre, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, beberapa waktu lalu.

Bagi Joe, mencari waktu bersama keluarga dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana melalui aktivitas di dalam atau di luar rumah.

Hal yang biasa dia lakukan, misalnya, bermain musik atau sekadar menonton film bersama dengan anak-anaknya.

“Kebetulan anak saya hobi

main piano. Maka saya temani bermain piano, juga hobi bergitar dan alat musik yang lain. Selain itu, kita melihat Youtube lalu kita bermain bareng, atau sekadar nonton film, dan sesekali temani mereka belajar, antar ke sekolah dan banyak sekali hal kecil yang bisa kita lakukan,” beber ayah tiga anak itu.

Pria yang dikenal sebagai family man tersebut memang tidak ingin kesibukan dia di luar rumah sebagai aktor mengabaikan tugas dia sebagai suami dan ayah.

“Jika dahulu dengan teman-teman menghabiskan waktu kosong saya nongkrong bisa berjam-jam, sekarang tidak bisa lagi. Waktu yang kosong saat ini sudah buat anakanak dan istri karena sudah susah juga bisa kumpul bareng,” kata pria kelahiran Palembang, 23 Juni 1981 tersebut.

Dengan kebiasaannya bermain bersama anak-anak, Joe mengaku waktu berkualitas dengan keluarga itu tidak harus yang mahal-mahal. “Apakah kita harus mencari waktu untuk liburan ke luar negeri bersama? Itu tentu saja perlu, tetapi tidak harus seperti itu, karena bagi saya selama waktu yang ada itu benar-benar

dimanfaatkan untuk keluarga, ya bisa kita lakukan setiap hari, bahkan di dalam rumah sekali pun,” ungkap Joe yang ikut berperan dalam film The Raid: Redemption dan Fast and Furious.

Ke Afrika Selatan Begitu berharganya keluarga bagi Joe Taslim, dia tidak ingin ketika bepergian ke luar rumah untuk syuting lalu mendapat kabar dari istrinya bahwa sang anak ada yang sakit. “Saya memang serius sekali saat syuting, misalnya, di luar negeri bisa sangat lama, dan saya harus fokus. Nah, jika mendapat kabar keluarga ada yang sakit di rumah, saya langsung hilang konsentrasi. Jadi, saya benar-benar jaga juga titip sama istri agar jangan sampai mereka sakit, itu saya kuatir sekali,” ungkapnya dengan mimik serius.

Seperti dalam waktu dekat ini, Joe akan bertolak ke Afrika Selatan selama empat bulan untuk syuting sebuah film HBO yang sudah tertunda cukup lama. Dia sudah memastikan istri dan anakanaknya harus benar-benar menjaga kesehatan. Bukan itu saja, anak-anak juga sudah dia beri tahu bahwa aktivitas ayahnya saat bepergian ke luar rumah untuk melaksanakan pekerjaan sebagai aktor film.

“Awal-awal memang mereka sering protes karena cukup lama banget pergi syuting, tetapi saat ini mereka sudah mengerti. Jadi, tidak ada masalah. Malah jika di sekolah kawan-kawannya bertanya tentang keberadaan saya berada di mana, mereka sudah dapat menjawab santai bahwa saya sedang tugas bekerja syuting film,” papar Joe Taslim, atlet yang pernah meraih medali perak pada SEA Games 2007 itu. Dengan demikian, ia mengaku semuanya merasa aman mana kala ia meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. (H-4)

MI/SUSANTO

GISELA ANASTASIA

ROSSA

ARSY WIDIANTO

Jarang Suka Make Up

Tidak Bisa Lepas dari Bangga Luncurkan Album Singel Perdana Minyak Wangi

MESKIPUN selalu dibilang awet muda, penyanyi kenamaan Indonesia Rossa Roslaina Sri Handayani, atau yang lebih akrab disapa Rossa, 39, mengatakan pada dasarnya dia tidak terlalu suka merias diri atau dandan dan mengenakan make up. “ Aku enggak suka dandan. Seadanya saja, kecuali kalau aku dibayar. Sehari-hari saya memang jarang ber-make up,” kata Rossa ketika dijumpai di Jakarta, kemarin. Dalam memilih perawatan kulit dan wajah, pelantun lagu Tegar itu cenderung memilih yang simpel. Yang terpenting, menurutnya, selalu menjaga agar muka selalu bersih, memakai tambahan sun block ketika keluar rumah, dan menggunakan krim malam sebelum tidur.

“Bagian dari perawatan enggak ribet, malah saya jarang ke salon. Yang penting, memakai krim wajah yang tepat dan membersihkan muka dengan benar,” imbuh dia.

Rabu kemarin (31/01) Rossa tampil spesial menjadi satu-satunya bintang tamu di konser band Padi.

Konser bertajuk Exlusive Concert Padi Reborn Intimate Show berlangsung di The Pallas, kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan. Rossa tampil membawakan dua lagu hits Padi, Rapuh dan Semua tak Sama. (Ind/H-4)

ARSY Widianto, putra sulung musikus Yovie Widianto, siap merambah industri musik. Sedikit berbeda dengan jalur sang ayah yang mengorbitkan lagu beserta penyanyinya, Arsy justru menekuni dunia tarik suara. Arsy merilis debut singel bertema cinta dengan judul Nembak #MenyatakanCinta.

Tema dari lagu yang dinyanyikan tak jauh-jauh dari soal cinta yang lekat dengan warna musik Yovie Widianto. Arsy mengatakan, lagu ini diambil dari kisah cinta remajanya. Namun, ia masih enggan untuk bercerita jauh soal cerita di balik lagu ini.

“Nembak itu, mau nyatain cinta gimana ya?” kata Arsy dalam peluncuran singel Nembak #MenyatakanCinta di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, kemarin.

Keputusan Arsy untuk bermusik bukan dipaksakan dari ayahnya yang juga menekuni dunia musik.

Diakuinya, ketertarikan Arsy memutuskan untuk bernyanyi ketika melihat musisi Kahitna dan Yovie & Nuno melakukan sesi latihan setiap saat ikut ayahnya berlatih musik.

Berhasil menelurkan debut singel membuat Arsy merasa sedikit berbangga hati dapat melakukan hal yang tak dilakukan ayahnya.

“Kalau papa bisa melakukan compose musik, bisa bikin lagu, main piano, bikin lirik, tapi kelebihannya Arsy ada satu, Arsy bisa nyanyi,” tukas Arsy.

(MTVN/H-4)

ANTARA

PENYANYI Gisela Anastasia, 27, mengaku tidak bisa lepas dari minyak wangi dalam menjalani aktivitas keseharian. Istri dari presenter Gading Martin itu mengatakan aroma badan yang segar dapat membawa mood positif.

“Aku pecinta aroma. Sangat concern terhadap bau-bauan,” tutur ibu dari Gempita Nora Ten di Jakarta, kemarin. Dalam melengkapi penampilan, Gisel--panggilan akrabnya--mengatakan harus selalu membawa minyak wangi.

“Pernah satu kali aku lupa bawa, jadi pusing.

Minta dikirim pakai ojek online,” kenang perempuan yang mengawali kariernya di ajang pencari bakat Indonesian Idol itu.

Meskipun berkarier dan menjadi ibu, Gisel panggilan akrab nya, mengaku enjoy menjalaninya. Apalagi kini Gempita, putrinya, sudah mulai sekolah.

Gisel menuturkan sempat ada drama ketika Gempi harus pindah sekolah.

“Dia pertama masuk sekolah baru seperti drama banget.

Dia kan pindah sekolahnya dengan cara yang agak berbeda, terus lingkungannya baru semua dan lebih disiplin. Dia memang agak kaget, tapi dia lumayan hebat. Nan g i s ny a c u m a e m p a t hari,” tutur Gisel.

Gisel senang Gempi mulai menunjukkan kemajuan belajar yang baik setelah masuk sekolah.

(Ind/H-4) INSTAGRAM

MI/PERMANA

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

HALAMAN 17

HLM 18 Penjualan New Terios Melaju

HLM 24 Jemaah Umrah SBL Tuntut Uang Kembali

HLM 28 Mou Kibarkan Bendera Putih

EKONOMI Peningkatan Ekspor Harus Lintas Sektor Kemenperin memprioritaskan pengembangan industri yang berorientasi ekspor untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

TESA OKTIANA SURBAKTI Tesa@mediaindonesia.com

M

ENTERI Keuangan Sri Mulyani berpendapat untuk mendongkrak nilai ekspor diperlukan kerja kolektif dari lintas sektoral. Selain itu, kinerja ekspor tidak lepas dari kemampuan industri untuk menghasilkan produk yang kompetitif, berikut kualitas infrastruktur dan sektor jasa penunjang.

“Ekspor merupakan tanggung jawab berbagai institusi. Bukan cuma tanggung jawab Kementerian Perdagangan, tapi juga ditentukan oleh institusi lain. Ekspor juga dipengaruhi banyak hal. Siapa yang bisa memproduksi (barang potensial) dan apakah produk itu kompetitif? Perlu ada upaya untuk meningkatkan competitiveness dari Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Pertanian,” papar Sri dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin.

Menurut Sri, dukungan pemerintah dari aspek fiskal cukup optimal, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Kucuran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur, pemberian kredit ke dunia usaha, serta stabilisasi inflasi, pada akhirnya berdampak pada kinerja perdagangan dan ekspor.

Begitu pun dari sisi pembiayaan khusus, pemerintah sudah membentuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna meningkatkan ekspor nasional. Terhadap keberlangsungan industri manufaktur, pihaknya juga tengah mengevaluasi skema fasilitas pembebasan pajak berupa tax allowance dan tax holiday yang telah ditetapkan sejak 8 tahun lalu. “Kita evaluasi bagaimana

penggunaan tax holiday dan tax allowance bisa meningkat lagi. Dilihat lagi apakah persyaratan yang ditetapkan dulu sesuai strategi industrialisasi sekarang,” tukas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Manufaktur meningkat Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), kemarin, pertumbuhan industri manufaktur sedang dan besar (IBS) maupun industri mikro dan kecil (IMK),

sama-sama naik 4,74% sepanjang 2017.

Kenaikan pertumbuhan IBS disebabkan naiknya produksi industri makanan sebesar 9,93%. Sektor lain yang pertumbuhannya melonjak 7,94% ialah industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisonal. Sektor itu berkontribusi pada IBS sekitar 0,54%.

“Untuk industri manufaktur besar dan sedang pada 2017 yang naik 4,74%, ini share paling tinggi dari sektor industri makanan.

Kalau ada gejolak (dari produksi industri

makanan), ada pengaruh ke industri keseluruhan,” kata Kepala BPS Suhariyanto.

Seperti halnya IBK, pertumbuhan IMK juga didongkrak kenaikan produksi industri makanan sebesar 9,2%. Industri makanan memiliki peran besar terhadap kinerja total produksi IMK lantaran kontribusinya mencapai 30,51%.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya memprioritaskan pengembangan industri yang berorien-

Jumlah Kunjungan Wisman Terus Meningkat BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama 2017 mencapai 14,04 juta atau naik 21,88 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 11,52 juta.

Namun, menurut Kepala BPS Suhariyanto, pencapaian tersebut belum cukup untuk memenuhi target yang dicanangkan pemerintah yakni sebesar 15 juta orang.

Salah satu penyebabnya, kata dia, ialah

erupsi Gunung Agung pada November 2018 lalu.

“Jumlah wisman Desember 2017 di Bali 307.300 orang, turun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Penurunan itu, kata dia, terlihat dari turunnya jumlah kunjungan turis asing di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali, sebesar 29,83%. Padahal, pada Desember 2016 lalu jumlah kunjungan wisman di Bandara Ngurah Rai mencapai 438 ribu kunjungan.

Meski demikian, berdasarkan catatan BPS, jumlah kunjungan turis asing terus meningkat. Pada 2014, misalnya, ada 9,43 juta kunjungan pelancong asing, lalu naik menjadi 10,23 juta kunjungan di 2015, dan pada 2016 tercatat sebanyak 11,52 juta kunjungan.

“Peningkatan cukup baik, terus naik dari tahun ke tahun. Harus ada berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah supaya lebih banyak wisman yang datang ke Indonesia,”

kata pria yang akrab disapa Kecuk itu.

Meningkatnya jumlah wisman berkorelasi dengan melonjaknya tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Indonesia.

Berdasarkan data BPS, pada Desember 2017 TPK ini mencapai rata-rata 59,53% atau naik 3,03 poin jika dibandingkan dengan di periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 56,50%.

Terkait dengan sektor pariwisata, peme-

ZURICH PRIMA: Director

Chief of Distribution & Communication Zurich Topas Life Rosmaylinda Nasution (kedua dari kiri) dan Direktur Bank BTN Budi Satria (kiri) berbincang dengan marketing sales sesuai peluncuran Zurich Prima di Jakarta, kemarin.

Zurich Prima merupakan produk asuransi berjangka dengan premi terjangkau yang menyasar para pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan ditargetkan untuk dimanfaatkan para tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

DOK ZURIC

Perda Terkait Dana Desa Harus Terbit Pekan Depan DANA desa belum sepenuhnya mengalir lantaran belum terbitnya peraturan daerah (perda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberi batas sepekan agar aturan itu segera terbit sehingga pencairan dana desa tidak terhambat.

“Jika tidak selesai pembahasan perdanya, bisa melalui peraturan bupati (perbup) atau peraturan gubernur (pergub) seperti yang pernah terjadi di DKI Jakarta,” ujar Tjahjo seusai mengikuti rapat kordinasi mengenai dana desa, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, secara prinsip setiap perda APBD

disahkan secara bersama baik DPRD maupun pemerintahnya. Namun, pembahasan tersebut kerap alot dan tidak menghasilkan keputusan apa pun. Jika hal itu terjadi, lanjut dia, bisa dilakukan dengan perbup saja. “Jadi tidak perlu diputuskan bersama,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan bahwa dana desa harus sudah cair ke kabupaten pada 25 Februari ini.

“Selama ini tidak ada batasan waktu kapan diberikan. Jadi dengan serentak seperti ini, kita bisa lihat mengapa nanti tanggal 1 Maret belum cair,” kata Puan seperti dikutip Antara.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan pemerintah mempermudah dan mempercepat pencairan dana desa agar berdampak positif bagi percepatan pembangunan di kawasan perdesaaan. Pada tahun ini, dana desa akan dicairkan secara bertahap, yakni sebanyak 20% pada Januari, Maret 40%, dan Juli 40%.

“Oleh karena itu, jangan pernah gunakan kontraktor untuk mengerjakan proyek yang bersumber dari dana desa. Kami sudah menjalin kerja sama dengan banyak pihak untuk mengawasi agar dana desa dikelola secara padat karya,” tegasnya. (Pra/E-2)

tasi ekspor guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan langkah strategis agar sektor tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di kancah global.

Kemenperin, kata dia, menjalin kerja sama dengan Kemendag. “Kemenperin ini seperti pemain tengah yang mengirimkan bola ke Kementerian Perdagangan. Tinggal Kemendag yang memasarkannya,” kata Airlangga saat raker Kemendag di Jakarta, kemarin. (E-2)

rintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana menarik investor untuk menanamkan modal di proyek Bali Baru, yakni di Danau Toba di Sumatra Utara, Belitung, Mandalika, Lombok di NTB, Pulau Komodo di NTT, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, serta Morotai di Maluku Utara.

“Untuk bangun pabrik mungkin butuh waktu 3-5 tahun, tapi bangun hotel atau resor cukup 1-2 tahun dan bisa serap tenaga kerja yang banyak karena pariwisata merupakan proyek padat karya dan banyak menghasilkan devisa,” jelas Kepala BKPM Thomas Lembong, Selasa (30/1). (Tes/E-2)

Tidak Ada Kebijakan Besar Perpajakan Tahun Ini DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyatakan tidak ada kebijakan besar di bidang perpajakan yang akan dijalankan pemerintah tahun ini.

Penetapan tarif pajak baru belum akan terlaksana karena masih menunggu pembahasan UU PPH. Adapun UU Ketentuan Umum Perpajakan yang sedang dibahas bersama DPR hanya bersifat regulasi dan tidak mengatur tarif.

“Jadi there is no big policy di 2018,” ujar Robert dalam Taxation Policy Outlook 2018 di Kampus FEB UI Salemba, Jakarta, kemarin.

Pihaknya akan menyeimbangkan fungsi pelayanan dan penegakan hukum dalam mencapai target pajak tahun ini sebesar Rp1.424 triliun.

Saat ini, porsi penerimaan pajak dari sisi pelayanan yang membuat wajib pajak membayar pajak secara sukarela sebesar 85%, sedangkan 15% dibayar melalui penegakan hukum dari pemeriksaan, penagihan, hingga penyanderaan.

“Secara empiris peningkatan pelayanan lebih berdampak positif ketimbang enforcement, jadi kami akan seimbangkan sehingga ada trust (dari dunia usaha),” ujarnya.

Untuk itu, Robert mengaku ke depan porsi pelayanan akan lebih digiatkan dengan mengurangi

Secara empiris peningkatan pelayanan lebih berdampak positif ketimbang enforcement. porsi penegakan hukum. “Mudahmudahan ke depan porsinya pelayanan 90% dan enforcement 10%.

Kalau perlu, enforcement hanya 5%, itu bisa meyakinkan dunia usaha,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPN Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Mardiasmo mengatakan ada dua modal utama untuk mengejar target penerimaan di 2018. Pertama ialah basis data dari program pengampunan pajak, dan kedua, akses informasi keuangan dan pertukaran informasi pajak.

“Kebijakan pertukaran data secara otomatis dapat meningkatkan basis pajak sekaligus mencegah praktek penghindaran pajak,” ujar Mardiasmo. Terpenting, kata dia, kebijakan pertukaran informasi bisa dikelola, diintegrasikan, dicocokkan, serta dipergunakan untuk memetakan perilaku pajak.

(Nyu/E-1)

18

SEKTOR RIIL

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

SEKILAS

Sanksi Teguran bagi Taksi Daring KEMENTERIAN Perhubungan menyatakan siap menerapkan sanksi tegas berupa tilang terhadap pengendara taksi daring yang menyalahi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Namun, Kemenhub lebih memilih untuk mendahulukan terciptanya kesadaran dari para pengendaranya.

“Sejak hari ini (1/2) sanksi atas PM 108 sudah digalakkan dengan bentuk teguran. Fungsinya sama dengan tilang, hanya bedanya kalau tilang di pengadilan, diselesaikan dan membayar denda. Kalau teguran, itu menciptakan kesadaran atau tanggung jawab untuk memenuhi semua yang ditetapkan dari pengendara taksi daringnya,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, di Gedung Kemenhub, kemarin.

Seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah diperintahkan untuk melakukan pengawasan dan memberikan teguran terhadap pengendara taksi daring yang tidak memenuhi PM 108. (Cah/E-1)

Rahmat Waluyanto Gabung RSM MANTAN Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto bergabung ke Kantor Akuntan dan Konsultan RSM Indonesia sebagai senior advisor.

Selain Rahmat Waluyanto, RSM Indonesia juga mengumumkan Ichwan Sukardi sebagai partner tax dan Humbul Kristiawan sebagai partner consulting. Ketiganya merupakan sosok yang memiliki pengalaman dan reputasi di bidang jasa audit, pajak, dan consulting, khususnya di sektor jasa keuangan, pemerintahan, dan energi.

“Kami menyambut dengan hangat dan antusias bergabungnya Bapak Rahmat Waluyanto, Bapak Ichwan Sukardi, dan Bapak Humbul Kristiawan di RSM Indonesia. Dengan pengalaman dan keahlian yang luar biasa, saya yakin beliaubeliau dapat memberikan nilai tambah bagi RSM Indonesia khususnya di sektor jasa keuangan, pemerintahan, dan energi,” kata Chief Executive Partner RSM Indonesia Amir Abadi Jusuf dalam rilisnya, sebagaimana dikutip dari Antara.

Lebih lanjut Amir Abadi memaparkan, RSM Indonesia terus memperkuat kualitas sumber daya manusianya. (E-1)

Pelindo III Luncurkan Aplikasi Layanan ERA digitalisasi yang tidak bisa dihindari membuat Pelindo III terus melakukan inovasi dalam mempercepat dan mempermudah proses pemesanan layanan jasa kepelabuhanan.

Hal itu dilakukan Pelindo III dengan meluncurkan aplikasi mobile, Home Terminal. Dengan aplikasi tersebut pengguna jasa dapat memesan berbagai jasa kepelabuhanan cukup melalui aplikasi smartphone.

Presiden Direktur Pelindo III, IG N Askhara Danadiputra, mengatakan ada empat layanan dalam aplikasi tersebut yang terintegrasi dengan sistem operasi terminal (TOS), yakni mulai vessel service, port activities, logistics, hingga container management.

“Fitur tersebut juga memungkinkan pengguna jasa memantau pergerakan kapal dan barangnya secara langsung (real-time),” ujar Askhara dalam acara peluncuran Home Terminal di Kantor Perwakilan Pelindo III Jakarta, dalam rilis yang diterima Media Indonesia, kemarin. (Nyu/E-1)

Penjualan New Terios Melaju Daihatsu menaikkan volume produksi All New Terios dari 1.100 ke 1.500 unit per bulan agar konsumen tidak lama menunggu.

RAJA SUHUD

suhud@mediaindonesia.com

S

TRATEGI Daihatsu bersama Toyota merombak penampilan All New Terios pada akhir tahun lalu membuahkan hasil.

Animo konsumen Indonesia terhadap varian sport utili ty vehicle (SUV) medium milik Daihastu itu lumayan tinggi.

Baru dua bulan diluncurkan, sudah 1.736 unit dipesan konsumen.

Marketing Planning and Sales Operation Support PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Tri Mulyono menjelaskan delivery order di seluruh gerai Daihatsu sudah mencapai 1.736 unit. Dari jumlah itu, pencetakan faktur polisi untuk STNK sudah mencapai 1.243 unit.

“Secara prinsip setelah buka DO di outlet, kendaraan sudah milik pelanggan. Tetapi biasanya diserahterimakan ke customer setelah STNK jadi, sekitar 10-14 hari setelah DO,” ujar dia, kemarin.

Tingginya pesanan juga ditengarai karena perubahan total wajah Terios dengan sejumlah fitur canggih tambahan ternyata tidak membuat harga mobil itu melonjak. Malah, sebagian varian lebih murah daripada model sebelumnya.

Ia menjelaskan harga All New Terios yang hadir dengan tujuh varian tidak berbeda dengan model lama. Bahkan, khusus untuk varian automatic, harga-

ANTARA/SAPTONO

PENJUALAN ALL NEW TERIOS: Dua Daihatsu All New Terios melintas di perbukitan saat mengikuti test drive di sekitar Gunung Pancar,

Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/1). Marketing Planning and Sales Operation Support PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation (AIDSO) Tri Mulyono menjelaskan, sejak diluncurkan ke publik pada 23 November 2017 hingga 28 Januari 2018, delivery order di seluruh gerai Daihatsu sudah mencapai 1.736 unit. nya turun sekitar Rp4,1 juta hingga Rp5 juta.

Misalnyam harga Terios 1.5 X MT dijual sama dengan model lama yakni Rp195,2 juta. Lalu, Terios 1.5 X MT Deluxe yang semula Rp205,5 juta, turun menjadi Rp205,2 juta. Kemudian, Terios 1.5 X AT Deluxe yang model sebelumnya dijual Rp216,35 juta, untuk model terbaru turun menjadi Rp215,2 juta. Adapun varian tertinggi Terios 1.5 R AT Deluxe yang semula Rp252 juta, turun menjadi Rp247,9 juta.

Sebelum ada pengumuman harga resmi, pesanan untuk All New Terios sudah tinggi.

Sejak diluncurkan hingga 31 Desember 2017, tercatat peme-

sanan sebanyak 1.173 unit di seluruh Indonesia. Pada saat itu diumumkan proyeksi kenaikan harga sekitar Rp3 juta.

Vice President Director PT Astra Daihatsu Motor Sudirman MR, saat peluncuran All New Terios akhir November 2017 lalu, mengatakan Terios baru yang didesain dengan konsep modern yang mewah dengan fitur-fitur canggih dan sistem keamanan yang lengkap sangat cocok untuk mereka yang berjiwa dinamis dengan beragam aktivitas.

“All New Terios sangat cocok untuk mereka yang aktif dalam beragam aktivitas, mulai mobilitas harian hingga aktivitas

berpetualang di akhir pekan.

Me sinnya baru dengan konsumsi BBM yang lebih irit tapi tetap optimal,” ujar Sudirman.

Tekan biaya Tri Mulyono tidak menampik penurunan harga itu karena ketatnya persaingan di pasar SUV medium. Apalagi beberapa merek sudah menghadirkan produk baru dengan harga tak jauh berbeda dengan All New Terios.

Tri juga menambahkan, pihaknya melakukan cost reduction sehingga bisa menekan harga jual, salah satunya meningkatkan kandungan lokal di beberapa suku cadang. Belum

lagi, volume produksi yang me ningkat dari sebelumnya sekitar 1.100 unit per bulan menjadi 1.500 unit per bulan.

“Kalaupun ada permintaan yang melonjak, kami bisa mengantisipasinya karena Daihatsu sudah berpengalaman, terutama dengan produk-produk ko laborasi sepeti Xenia dan Avanza, Ayla-Agya, ataupun Sigra-Calya. Jadi, walaupun permintaan nantinya tinggi, inden tidak akan lama,” papar Tri. Ia menjelaskan, dari total pesanan di awal, sebanyak 70% ialah untuk varian R atau varian tertinggi. Dari varian tertinggi itu, sebanyak 60% ialah tipe automatic. (E-2)

Pabrik Smelter di Kalsel Berhenti Beroperasi PABRIK pengolahan dan pemurnian hasil tambang (smelter) senilai US$70 juta atau sekitar Rp2,2 triliun milik perusahaan tambang bijih besi PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) di Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, terpaksa berhenti beroperasi.

“Pabrik smelter tersebut kini berhenti produksi karena perusahaan tidak melakukan penambangan bahan baku berupa bijih besi sejak November 2017,” kata Manajer Operasional PT SILO, Henry Yulianto, seperti dikutip Antara, kemarin.

Dikatakan, sejak November SILO tidak melakukan penambangan karena masih menunggu izin perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Pemprov Kalimantan Selatan.

Akibat terhentinya operasional tersebut, manajemen SILO terpaksa merumahkan sekitar 500 karyawan. Meski demikian, hak-hak karyawan tetap diterima utuh.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kotabaru, H Hasbi M Thawab, saat rapat koordinasi di DPRD menjelaskan bahwa di lokasi PT SELO di Sebuku kini sudah tidak ada aktivitas lagi.

“Kami menyayangkan, pabrik smelter yang sudah dibangun dengan begitu kukuh dan dibangun dengan biaya yang sangat besar kini menganggur,” ucapnya.

Padahal, seandainya deposit bijih besi di Kotabaru habis, perusahaan bisa mendatangkan bahan baku dari luar karena pabriknya sudah dibangun di Pulau Sebuku.

Hasbi meminta semua pihak untuk bisa bersama-sama membantu mengatasi masalah yang tengah dihadapi SILO terkait dengan perpanjangan izin IPPKH. “Terkait IPPKH saya tahu sedikit,” kata mantan Kepala Dinas Kehutanan Kotabaru tersebut.

Henry menambahkan pihaknya banyak menerima tawaran pemilik modal untuk menambah investasi di Kotabaru. Namun, keinginan investor-investor tersebut belum dapat dilayani karena SILO sendiri masih menghadapi persoalan-persoalan yang belum terselesaikan.

Ia berharap Pemkab Kotabaru dan Pemprov Kalsel dapat mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo mempermudah masuknya investasi di daerah. (E-1)

Kebijakan DMO Perlu Dibarengi soal Harga

diserahkan kepada mekanisme pasar.

Menurut Fahmy, peraturan mengenai harga khusus batu bara untuk PLN sangat mendesak lantaran sebagian besar atau sekitar 60% dari seluruh pembangkitan menggunakan energi batu bara.

“Kebijakan harga khusus batu bara untuk pembangkitan ini bisa dituangkan melalui Permen ESDM. Apabila langkah ini direalisasikan, sampai 2019 harga listrik bisa tidak dinaikkan.

Malah sebaliknya, bisa turun,” paparnya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran, juga meminta hal yang sama, yakni mematok harga khusus untuk batu bara bagi perusahaan pembangkitan.

Tujuannya supaya tarif dasar listrik bisa terus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk mendorong PLN menyediakan listrik untuk yang sampai saat ini belum merasakannya.

“Jadi, kita dorong harga batu bara di hulu itu yang dikunci sama pemerintah. Harga batu bara diatur menuju keekonomian sesuai skala produksi kita supaya energi mix kita betul-betul andal,” tandasnya.

Di sisi lain, pemerintah dan PLN perlu juga mempercepat transformasi energi pembangkitan dari fosil ke energi baru terbarukan.

Alasannya, ketersediaan energi fosil akan terus menurun. (Cah/E-1)

PEMERINTAH perlu menambahkan kebijakan penetapan harga khusus batu bara bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam penerapan domestic market obligation (DMO) yang telah berjalan selama ini.

PLN kerap terbebani harga batu bara yang berubah-ubah karena mengikuti kebijakan pasar. “Kalau harga batu bara sepenuhnya disandarkan pada mekanisme pasar, ketika harga merangkak naik, PLN pasti terbebani.

Imbasnya tentu akan dirasakan masyarakat dengan naiknya harga listrik. Supaya ini tidak terjadi, pemerintah perlu menetapkan harga khusus untuk PLN,” ujar pengamat energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, pada diskusi di Jakarta, kemarin.

Sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui DMO hanya menetapkan kewajiban penjualan dalam negeri batu bara yang bersifat kuota . Harga batu bara untuk PLN masih

BURSA & KEUANGAN IHSG

Nymex

26.616,71 26.542,00

6.680,61

66,06

65,73

65,08

66,14

6.660,61 6.615,32

64,91

25/1 26/1

29/1 30/1 31/1

6.605,63 6.575,49

64,14

1/2

25/1 26/1

Emas

Dow Jones 26.208,00 26.130,00

26.282,00

26.113,00

6.598,45

29/1 30/1 31/1

1/2

1.360,48

25/1 26/1

29/1 30/1 31/1

1/2

Rupiah/Euro

Rupiah/US$ 13.262

16.577

13.284

1.350,32

13.399 1.343,55

1.342,22

25/1 26/1

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

1.338,37 1.342,65

29/1 30/1 31/1

1/2

13.285

Rupiah/Yen 120,6

16.597 16.654 122,3

16.724

16.609

13.385

16.731

25/1 26/1

29/1 30/1 31/1

1/2

25/1 26/1

29/1 30/1 31/1

1/2

MI/SUSANTO

MANDIRI INVESTMENT FORUM: Pelaksanaan Mandiri Investasi Forum Chief Economist Bank Mandiri Anton H Gunawan

(tengah), Head of Mandiri Institute Moekti P Soejachmoen (tengah), dan Managing Director Capital Market Mandiri Sekuritas Laksono W Widodo menyampaikan paparan pelaksanaan Mandiri Investment Forum (MIF) 2018 kepada media di Plaza Mandiri, Jakarta, kemarin.

Ajang MIF ini akan mempertemukan sekitar 600 investor dalam dan luar negeri dengan regulator guna mendorong peningkatan investasi di Tanah Air. MIF 2018 digelar di Fairmont Hotel Jakarta pada 7 Februari 2018.

PGN Terbukti tidak Monopoli Harga Majelis hakim menilai penetapan harga oleh PGN ialah bagian dari kebijakan pemerintah karena ada pelaporan kepada pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM. CAHYA MULYANA

cahya@mediaindonesia.com

P

MI/ FETRY WURYASTI

MITRA BISNIS: Business Strategy & Alignment Head Business

Banking BTPN Michael Jermia Tjahjamulia, dalam media briefing di Madiun, Jawa Timur, kemarin, Dalam media brifing tersebut, Jermia Tjahjamulia mengatakan program bagian dari BTPN Mitra Bisnis tersebut diberikan untuk seluruh nasabah BTPN yang terdiri atas para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta komunitas prasejahtera produktif.

123,4

123,8 123,1

25/1 26/1

29/1 30/1 31/1

1/2

OJK Buat Layanan Obligasi Daerah

Secara keseluruhan, nasabah UMKM memiliki porsi 27,5% dari total portofolio kredit BTPN sebesar Rp65 triliun.

“Nasabah yang menjadi sasaran BTPN Mitra Bisnis ini ialah nasabah golongan UKM beromzet Rp25 miliar-Rp250 miliar per tahun dengan bunga kredit sebesar 11%12,5%,” tutur Michael.

BTPN Mitra Bisnis merupakan unit usaha yang dirancang secara khusus untuk melayani berbagai kebutuhan i pelaku UKM melalui solusi keuangan yang dapat diandalkan, pengembangan kapasitas usaha, dan pembukaan akses ke pasar yang lebih luas.

Pengusaha Madiun yang juga nasabah BTPN, Sony Hendarto, menginginkan selain pendekatan untuk perkembangan bisnis, sebaiknya kreditur turut memberikan financial check up bagi nasabah. Dengan begitu, kemampuan nasabah baik untuk ekspansi dan investasi juga akan lebih terukur.

“Jadi, kami sebagai pengusaha tahu kondisi kesehatan keuangan usaha,” pungkas Sony. (Try/E-3)

122,1

13.419

BTPN Berdayakan Bisnis UMKM PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) meyakini pendampingan langsung dalam pemberdayaan nasabah mampu menumbuhkan bisnis nasabah. Karena itu, BTPN mengimplementasikan sebuah model bisnis Daya, program pemberdayaan dan pendampingan yang membuat perkembangan bisnis nasabah menjadi terukur.

Business Strategy & Alignment Head Business Banking BTPN Michael Jermia Tjahjamulia mengatakan program bagian dari BTPN Mitra Bisnis tersebut diperuntukkan seluruh nasabah BTPN yang terdiri atas para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta komunitas prasejahtera produktif.

“Bentuknya kami menjadi partner nasabah dalam mencapai pertumbuhan usaha mereka,” kata Michael dalam media briefing di Madiun, Jawa Timur, kemarin.

Untuk wilayah Kediri dan Madiun, kata Michael, nasabah mitra bisnis baru sebanyak 46 nasabah dengan total pinjaman mencapai Rp140 miliar dan outstanding sebesar Rp120 miliar sejak 2013.

Secara keseluruhan, nasabah UMKM memiliki porsi 27,5% dari total portofolio kredit BTPN sebesar Rp65 triliun.

Adapun untuk outstanding mikro dan usaha kecil menengah (UKM) secara nasional sebesar Rp11,3 triliun dan pinjaman sebesar Rp14,3 triliun per September 2017.

19

ENGADILAN Negeri Jakarta Barat membatalkan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) bersalah dalam penetapan harga jual gas bumi di Medan, Sumatra Utara.

“Pengadilan telah membatalkan keputusan KPPU tertanggal 14 November 2017 dengan memutuskan bahwa PGN tidak bersalah karena tidak terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, di Jakarta, kemarin.

Dalam putusan itu, pengadilan mengabulkan keberatan yang diajukan tim kuasa hukum PGN secara seluruhnya.

Pengadilan juga mewajibkan KPPU untuk membayar biaya persidangan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perkara perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak semestinya diurus KPPU. Sebab, perkara itu merupakan sengketa antara pelaku usaha

dan konsumen yang tunduk pada UU Nomor 8 Tahun 1999. “Menurut majelis hakim, perkara PJBG bukan merupakan kewenangan KPPU, melainkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,” kata Rachmat.

Pertimbangan lain yang menguatkan pembatalan keputusan KPPU, kata Rachmat, terkait objek perkara yang dikecualikan dari UU AntiMonopoli.

Rachmat menjelaskan majelis menilai penetapan harga oleh PGN telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri ESDM No 21/2008 dan Peraturan Menteri ESDM No 19/2009.

Selain itu, Majelis Hakim menilai penetapan harga oleh PGN merupakan bagian dari kebijakan pemerintah karena ada pelaporan kepada pemerintah berdasarkan Pasal 21 Ayat 5 Peraturan Menteri ESDM No 19/2009. “Dengan begitu, majelis hakim memutuskan PGN tidak terbukti melanggar Pasal 17 UU AntiMonopoli,” kata Rachmat.

Sebagai informasi, dalam persidangan terakhir yang

Efisiensi

“Perkara PJBG bukan merupakan kewenangan KPPU, melainkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.”

Rachmat Hutama

Sekretaris Perusahaan PGN digelar pada Selasa (14/11), majelis hakim KPPU memutuskan manajemen PGN bersalah dalam penetapan harga jual gas bumi di Medan. Atas vonis tersebut, KPPU memutuskan agar PGN membayar denda sebesar Rp9,9 miliar.

Dalam amar putusannya, KPPU menyatakan PGN telah menetapkan harga yang berlebihan (excessive price) dengan tidak mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen dalam negeri dalam menetapkan kenaikan harga gas dalam kurun waktu Agustus-November 2015.

Sebelumnya, PGN yang memiliki kode emiten PGAS di Bursa Efek Indonesia telah menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 25 Januari lalu.

Dalam RUPSLB itu, PGN menyetujui rencana pengalihan saham perusahaan ke Pertamina sebagai induk holding BUMN Migas. Pengalihan berlaku efektif setelah keluarnya PP mengenai Pembentukan Holding Minyak dan Gas. “Sudah disetujui 77,8%.

Setelah ini ada pembahasan lebih lanjut,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutomo seusai RUPSLB PGN. Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim menyampaikan dengan holding, panjang pipa jaringan akan menjadi lebih dari 10 ribu km. Saat ini jaringan transmisi PGN hanya 7.500 km dan Pertagas 3.000 km.

“Dengan bergabung, ekspansi perseroan menjadi lebih mudah, tidak hanya untuk pipa, tapi juga penyaluran CNG, dan LNG lebih mudah. Holding pun menciptakan efisiensi,” ucapnya.

(Try/E-3)

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyediakan layanan informasi penerbitan obligasi daerah yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama pemerintah daerah untuk memperoleh penjelasan dan panduan terkait dengan rencana penerbitan obligasi daerah.

“Hal tersebut kami lakukan karena OJK mendorong penerbitan obligasi oleh pemda (pemerintah daerah) pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagai upaya pendalaman pasar keuangan serta alternatif pembiayaan pembangunan daerah,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, melalui rilis yang diterima, kemarin.

Ia berharap layanan informasi obligasi daerah itu bisa menjadi media penyampaian informasi mengenai penerbitan obligasi daerah yang mudah diakses, efektif, dan komprehensif.

“Masyarakat khususnya pemerintah daerah yang butuh informasi mengenai mekanisme, persyaratan, dan tata cara penerbitan obligasi daerah bisa melalui telepon 021-29600150 dan e-mail info. obda@ojk.go.id,” ujarnya.

Sebelumnya, OJK bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta pelaku pasar membentuk Tim Fasilitasi dan Pendampingan Obligasi Daerah yang bertugas meningkatkan kapasitas dan kesiapan pemda untuk menerbitkan obligasi daerah.

Tim memberikan pendampingan kepada pemda sejak awal proses persiapan yang meliputi hal-hal teknis seperti pemilihan dan penyiapan kegiatan atau proyek yang akan didanai, mekanisme penganggaran, unit pengelola obligasi daerah, serta persyaratan pendaftaran penerbitan obligasi daerah.

Untuk itu, OJK terus menyosialisasikan layanan tersebut, di antaranya melalui pelatihan tentang pengelolaan utang daerah yang berlangsung di Kantor Bappeda Jateng di Semarang, kemarin hingga hari ini. Pelatihan yang diikuti perwakilan suku dinas, 29 kabupaten, dan 5 kota di Pemprov Jateng itu untuk meningkatkan pemahaman pemda tentang obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah berikut implementasinya.

“Pelatihan dan akses informasi ini akan meningkatkan pemahaman serta kapasitas pemerintah daerah saat menyiapkan langkah-langkah lanjutan dalam penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerah masing-masing,” tutup Hoesen. (Try/E-3)

20

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

BELANJA

Promo Menarik Sambut Valentine dan Imlek

JELANG HARI VALENTINE:

Seorang pramuniaga merapikan jajaran cokelat yang yang dijual di salah satu pusat penjualan cokelat di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/2). Menjelang Hari Valentine penjualan dan pemesanan cokelat dengan berbagai bentuk yang dijual Rp8.250 hingga Rp300 ribu tersebut meningkat hingga 70%.

Perayaan kedua hari ini pada bulan ini jatuh pada tanggal yang berdekatan.

GHANI NURCAHYADI

gani@mediaindonesia.com

F

EBRUARI ini menjadi momen spesial bagi masyarakat keturunan Tionghoa karena terdapat perayaan tahun baru kalender Tiongkok atau Imlek yang pada tahun ini jatuh pada 16 Februari. Lebih spesial lagi, perayaan tahun baru Imlek berdekatan juga

Sejumlah pembeli melihat pernikpernik hiasan Imlek di Kawasan Glodok, Jakarta, beberapa waktu lalu.

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

dengan momen hari kasih sayang atau Valentine tiap 14 Februari.

Momen spesial ini kembali dimanfaatkan sejumlah pusat perbelanjaan untuk mengadakan ajang khusus bagi pengunjung. Salah satunya, Kota Kasablanka. Pusat perbelanjaan yang berada di wilayah Jakarta Selatan itu kembali menggelar ajang Pasar Taon Baroe bekerja sama dengan Asosiasi Peranakan Tionghoa

DOK MI/ARYA MANGGALA

Indonesia (Aspertina).

Dalam ajang khusus yang dihelat mulai 1 Februari hingga 18 Februari itu, Kota Kasablanka mengajak pengunjung mengenal berbagai seni dan budaya yang lahir sebagai hasil perkawinan antarbudaya dan dikenal sebagai kebudayaan Indochina atau biasa disebut peranakan yang dikemas dalam berbagai pertunjukan seperti barongsai dan wayang potehi.

“Kami juga menggelar bazar produk fesyen yang biasa dipersiapkan untuk imlek. Melalui acara yang telah dua kali digelar ini, kami berharap ada peningkatan jumlah kunjungan hingga 20% selama event berlangsung,” kata General Manager Mal Kota Kasablanka Lusiana kepada pers seusai pembukaan Pasar Taon Baroe yang dipusatkan di area Food Society Kota Kasablanka, kemarin.

Selain Pasar Taon Baroe, Mal Kota Kasablanka kembali menghelat program 50% Dining Cashback bagi para pecinta kuliner yang bersantap di Kota Kasablanka. Program tersebut memberikan voucer makan kepada pengunjung yang melakukan pembelian dining voucher di Food

Society dalam jumlah tertentu.

Pembelian voucer dibuka setiap Senin-Jumat di PG Card Lounge yang berada di area Food Society. Pengguna dining voucher juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dengan mengumpulkan enam stempel dalam program lucky angpao. “Terdapat lebih dari 50 restoran di Kota Kasablanka yang berpartisipasi sehingga pecinta kuliner dapat memilih dan menikmati berbagai menu makanan, minuman, dan camilan mulai dari khas Indonesia, Asia, hingga Western,” ujar Lusiana seraya menambahkan program 50% Dining Cashback berlangsung sejak 29 Januari hingga 2 Maret.

Promo e-niaga Selain pusat perbelanjaan, promo menyambut imlek diselenggarakan platform e-niaga. Salah satunya dilakukan Lazada Indonesia melalui promo bertajuk Borong Shayyy dengan tanda pagar #PalingCuan.

Promo tersebut membuat persiapan menyambut imlek lebih hemat dengan diskon produk fesyen dan aksesori.

“Tahun ini Lazada Turut memeriahkan perayaan Imlek

sedikit berbeda, dengan program bertajuk Borong Shayyy Promo #PalingCuan dengan diskon hingga 80%. Puncak kemeriahan akan dihadirkan lebih awal mulai 30 Januari hingga 4 Februari. Kami berharap para konsumen Lazada dapat memanfaatkan berbagai promo dan penawaran menarik yang kami hadirkan” kata Chief Marketing Officer Lazada Indonesia Achmad Alkatiri.

Program bertajuk Borong Shayyy dari Lazada Indonesia akan memanjakan konsumen dengan berbagai promo, seperti promo #PalingCuan, flash sale 8 kali sehari, rangkaian produk di bawah Rp88 ribu dan di bawah Rp888 ribu, angpao dari seller, angpao dari mitra/partner, serta berbagai program lain dari mitra perbankan.

Salah satu promo #PalingCuan yang paling menarik untuk konsumen ialah promo eksklusif produk Iphone di laman Official Store Apple di platform Laza. Iphone 256 GB Red Special Edition dari Rp12.249.000 menjadi Rp9.999.000 serta Iphone X 64GB Space Grey dan Silver dari Rp17.999.000 menjadi Rp14.999.000. (S-4)

INFO

D850 Ramaikan Pasar Kamera DSLR Indonesia PT Nikon Indonesia meluncurkan D850.

Kamera ini merupakan seri digital SLR Nikon FX-format yang memadukan fitur beresolusi tinggi dengan performa yang juga berkecepatan tinggi. Nikon D850 diharapkan menciptakan standar baru di dunia fotografi, khususnya di kategori kamera full frame generasi terbaru yang diperuntukkan fotografer profesional maupun peminat serius fotografi dari beragam aliran. Nikon D850 juga mumpuni untuk mendukung pembuatan konten-konten multimedia berkualitas tinggi.

Nikon telah mengumumkan dilakukannya proses pengembangan D850 sejak 25 Juli 2017. Sukimin Thio, General Manager of Imaging Division Nikon Indonesia, Senin (29/1), mengatakan D850 memiliki angka resolusi piksel efektif sebesar 45,7 megapiksel serta mendukung dihasilkannya sensitivitas dengan rentang standar ISO 6425600.

Kamera ini menawarkan kemampuan pemotretan kontinu dengan kecepatan tinggi ditambah dengan penggunaan MB-D18 Multi-

ANTARA/DHEMAS REVIYANTO

Power Battery Pack yang merupakan peranti opsional.

Dengan mengadopsi beragam fitur unggul seperti yang telah disematkan sebelumnya pada D5, D850 mampu menghasilkan gambar yang lebih mantap untuk subjek foto bergerak. Seri ini juga telah dilengkapi dengan sensor backside illumination Nikon FX-format CMOS terbaru yang dipadu dengan mesin pemrosesan gambar mutakhir, EXPEED 5. (Gnr/S-1)

Piccola, Produk Imut Megafungsi KECIL tetapi berfungsi besar. Itulah Piccola, sebuah produk berupa minivakum atau alat pengisap kecil yang mampu mengepres barang-barang seperti pakaian atau makanan sehingga lebih mudah untuk dibawa bepergian.

Richard Susilo, Kepala Perwakilan J-World Inc selaku produsen Piccola, mengungkapkan sedianya produk pengisap itu bukanlah yang pertama di dunia. Produk serupa pertama kali diciptakan di Jerman, tapi disempurnakan J World Inc dengan menggunakan teknologi tinggi dan teranyar. “Bukan Jepang namanya kalau tidak memberikan nilai tambah,” ujar Richard di Jakarta, Rabu (31/1).

Dengan Piccola, pengguna bisa

memasukkan baju atau makanan ke plastik khusus yang disediakan lalu menyedot udara di dalamnya dengan alat yang hanya memiliki berat 150 gram itu.

Setelah udara di dalam kantong plastik terhisap seluruhnya, volume baju akan menyusut menjadi kecil. Dengan demikian, tas atau kopor sebagai tempat penyimpan akan memiliki ruang lebih besar dan dapat membawa lebih banyak barang.

Sementara itu, makanan seperti daging atau sayuran dapat terjaga dengan baik karena hampa udara dan tinggal dimasukkan ke lemari es. Richard menyebutkan Piccola akan dipasarkan dengan bandrol 6.980 yen (Rp788 ribu). (Pra/S-1)

Astragraphia Luncurkan Printer Iridesse Astragraphia Document Solution meluncurkan printer produksi terbaru, Iridesse Production Press. Iridesse memiliki print engine enam warna sehingga mampu mencetak warna-warna spesial, termasuk metalik dengan metode single pass, menggunakan tambahan hingga dua dry ink spesial warna emas, silver, bening, dan putih.

Dalam siaran pers yang diterima, kemarin, Iridesse dapat mencetak gambar memukau dengan proses cetak warna xerographic menggunakan hingga dua dry ink spesial

warna emas, silver, bening (spot UV) sebagai tambahan dari tinta umum berwarna cyan, magenta, yellow, dan black (CMYK). Selain itu, dry ink putih akan ditambahkan pada jajaran dry ink spesial untuk mengakomodasi percetakan pada kertas berwarna gelap.

“Meningkatkan nilai produk cetak melalui penggunaan peralatan modal mereka seperti printer digital sangat penting bagi perusahaan percetakan untuk mengembangkan bisnis,” tandas Arifin Pranoto, Direktur PT Astra Graphia Tbk. (S-4)

MEGAPOLITAN

Berawan Hujan ringan Berawan

Berawan Hujan ringan Berawan

Hujan ringan Hujan lebat Hujan ringan

Hujan ringan Hujan lebat Hujan ringan

Hujan ringan Hujan ringan Berawan

Berawan Berawan Berawan

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

Hujan ringan Hujan ringan Berawan

Hujan ringan Hujan ringan Hujan ringan

Hujan ringan Hujan ringan Hujan ringan

21

Hujan ringan Hujan ringan Berawan

LINTAS BERITA

Jatiwarna Bekasi Akhirnya Dilewati Angkutan Umum

WILAYAH Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, yang selama ini belum tersentuh transportasi umum, kini akan dikoneksikan dengan jalur angkutan umum terintegrasi. Selama ini warga Jatiwarna harus menuju wilayah lain untuk mengakses bus umum, seperti Kampung Rambutan.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengatakan, pihaknya mencoba mengoneksikan hunian itu dengan bus Trans-Jabodetabek premium. “Memang di sini sudah tersedia pintu tol, Gerbang Tol Jatiwarna, tapi mayoritas digunakan kendaraan pribadi, belum ada kendaraan umum,” ungkap Bambang, kemarin.

Bus Trans-Jabodetabek premium jurusan Bekasi (Jatiwarna)Grogol resmi beroperasi. Ke depan satu trayek lagi akan dibuka, yakni Bekasi (Jatiwarna)-Plaza Senayan.

Direktur Umum Perum PPD, Pande Putu Yasa, mengatakan, dalam sehari baru ada tiga keberangkatan bus Trans-Jabodetabek Premium, yaitu pukul 05.30 WIB, 05.45, dan 06.00. Sementara itu, dari arah sebaliknya juga ada tiga keberangkatan, yakni pukul 15.30, 16.00, dan 16.30. Ke depan, jadwal ini akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan warga.

“Untuk tarif, kami memberikan promo hingga Maret menjadi Rp10 ribu per orang. Setelah itu, kami akan memberlakukan tarif normal Rp20 ribu per orang,” katanya. (Gan/J-4)

Mata Rantai Penjualan Dolar Palsu Diungkap Polisi ANTARA/DHEMAS REVIYANTO

SELESAIKAN: Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan D.I. Panjaitan, Jakarta Timur, kemarin.

Tol Becakayu ditargetkan Maret tahun ini mulai dioperasikan semuanya. Proyek Tol Becakayu yang dimulai sejak 1995 ini memiliki panjang 21,04 km dan terbagi menjadi 2 seksi. Seksi pertama menghubungkan Casablanca dengan Jakasampurna sejauh 11 kilometer dan seksi kedua Jakasampurna dengan Duren Jaya sejauh 10,04 km.

BALAI KOTA

DEPOK

Warga Minta SSA Segera Dipatenkan

Pemprov Obral KTP DKI Jakarta D

EMI menarik minat pemilik angkutan kota (angkot) untuk bergabung dalam program One Karcis One Trip (OK Otrip), Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengiming-imingkan kepemilikan KTP DKI kepada sopir angkot yang mau bergabung.

“Jadi, kalau ada yang berminat, tapi tidak memiliki KTP DKI, kami akan terbitkan KTP DKI untuk mereka,” kata Sandi di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Program OK Otrip, sambungnya, salah satunya mensyaratkan pengemudi angkot ber-KTP DKI. Faktanya, saat ini kebanyakan sopir angkot ber-KTP luar DKI. “Kita coba cari solusinya. Untuk yang tadi tidak ber-KTP DKI akan kita buatkan KTP DKI,” tegas Sandi.

Meski rencana itu akan menambah jumlah penduduk DKI, Sandi menegaskan para sopir angkot itu berhak mendapatkan KTP DKI karena mereka sudah tinggal di Ibu Kota dalam waktu yang cukup lama.

“Karena mereka sudah tinggal di sini berpuluh-puluh tahun. Ada yang dari 1970 di sini belum ber-KTP DKI. Jadi nanti kita minta diurus sama Dinas Dukcapil DKI,” ujarnya.

Sandi mengklaim sudah banyak sopir angkot yang ingin bergabung dengan OK Otrip. Namun, yang menjadi kendala mereka tidak bisa bergabung karena salah satu syaratnya harus memiliki KTP DKI. “Namun, begitu mereka dijelaskan soal OK Otrip, baru terbuka karena ini bagian dari program pemerintah untuk memastikan masyarakat punya sistem transportasi yang terintegrasi,” jelasnya.

Ogah gabung Pernyataan Sandi itu bertolak belakang dengan sikap sejumlah perkumpulan pemilik angkot. Sedikitnya empat organisasi koperasi angkot di bawah DPD Organda DKI Jakarta sudah menyatakan sikap mereka menolak ikut dalam uji coba (OK Otrip).

Hingga saat ini baru dua koperasi yang ikut uji coba, yakni Koperasi Wahana Kalpika

(KWK) dan Budi Luhur.

“Kan tadinya enam koperasi yang mau ikut uji coba, tapi akhirnya sekarang baru dua yang ikut. Empat koperasi minta ditunda, yaitu Kopamilet, Komilet, Kolamas, dan Komika,” ujar Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan.

Ia mengatakan empat angkot tidak jadi ikut serta dalam uji coba program OK Otrip lantaran takut merugi. Keempat koperasi itu masih belum sepakat dengan tarif rupiah per kilometer yang ditawarkan PT Trans-Jakarta. PT Trans-Jakarta menawarkan tarif Rp3.400 per kilometer, sedangkan koperasi menginginkan Rp3.800 per kilometer.

Dengan tarif yang ditawarkan PT Trans-Jakarta tersebut, empat koperasi itu khawatir pendapatan anggota mereka akan menurun. Karena itu, mereka belum mau ikut serta sejak uji coba dimulai 15 Januari 2018. “Jangan sampai karena ikut OK Otrip, penghasilan kami malah turun? Maka itu, kami tarik dulu, jangan sampai menimbulkan masalah,” kata Shafruhan. (Ssr/J-1)

MAJELIS hakim Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin, memeriksa 15 saksi dalam sidang gugatan penerapan sistem satu arah (SSA) di tiga ruas jalan di pusat Kota Depok.

Ke-12 saksi setuju dengan penerapan SSA di Jalan Nusantara, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan Arif Rahman Hakim, sedangkan tiga saksi menolak sistem one way tersebut.

Ke-12 saksi itu ialah saksi yang diajukan tergugat (Pemerintah Kota Depok, DPRD Kota Depok, dan Satuan Lalu Lintas Polres Depok).

Sementara itu, tiga saksi yang menolak penerapan SSA ialah saksi yang diajukan tujuh penggugat.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Depok Yusmanto mengatakan sejumlah sopir angkutan umum mendukung penerapan SSA di tiga jalan itu.

“Waktu tempuh mereka jadi berkurang, bensin pun dapat dihemat. Contohnya, biasanya dari Sawangan 2 jam untuk sampai Terminal Kota Depok, kini hanya memakan waktu 1 jam,” kata Yusmanto dalam sidang yang diketuai Teguh Arifianto itu.

Selain sopir angkutan umum, ia menyebut warga yang bertempat tinggal di jalur SSA, khususnya ibu-ibu, merespons positif pemberlakuan SSA itu. Mereka diuntungkan karena sistem SSA telah mempersingkat waktu tempuh dari rumah ke Pasar Kemiri Muka, Beji.

Hal itu dibenarkan Dwi Andri, warga RT 06 RW 06, Kecamatan Pancoran Mas. Ia menuturkan, sejak diberlakukannya SSA, kemacetan pada jam sibuk bisa ditekan. Ia bahkan meminta Pemerintah Kota Depok segera mematenkan SSA yang masih tahap uji coba tersebut.

Sementara itu, Nur Hasanah, warga salah satu gang di Jalan Arif Rahman Hakim yang terkena program SSA, mengaku dirugikan akibat kebijakan itu. Kenyamanannya tinggal di jalan itu terganggu karena banyaknya kendaraan yang mencari jalan alternatif guna menghindari SSA. “Sejak SSA diterapkan pada Juli 2017, kini pengendara sepeda motor sering melintas di gang rumah saya. Saya sangat terganggu,” katanya. (KG/J-1)

LIMA orang dalam rantai penjualan uang palsu pecahan US$100 ditangkap aparat kepolisian, yakni AS, 60, YM, 59, DP, 33, IS, 56, dan R, 50. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya menyita uang US$300 ribu atau setara Rp3 miliar. “Barang bukti sudah disita. Petugas berhasil menangkap tersangka AS dan DP di kawasan Serpong Raya, Tangerang Selatan, serta mengamankan barang bukti 3.000 lembar uang kertas dolar palsu pecahan US$100,” ujarnya.

Kelimanya ditangkap sesaat sebelum melakukan transaksi dengan calon pembeli pada 18 Januari. Dalam pemeriksaan, AS dan DP mengaku membeli uang pecahan US$100 dari YM guna dijual lagi. Tersangka YM pun diringkus polisi di kawasan Cibodas Sari, Cibodas, Tangerang, Banten.

YM mengaku mendapatkan uang palsu sebanyak 3.000 lembar dari IS dengan membayar senilai Rp16 juta. Dari keterangan itu, IS diciduk di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jumat 19 Januari malam. “Ternyata IS pun mendapatkan uang palsu dari orang lain, yakni R, yang ditangkap kawasan Banten. Lagi-lagi R juga mengaku dapat orang lain yang hingga kini masih buron, yaitu O. Skemanya mereka tidak saling kenal,” ungkapnya.

Sementara itu, IS mengaku nekat menjual dolar palsu lantaran terbentur biaya hidup. Bekerja sebagai petugas keamanan dengan gaji Rp2,5 juta per bulan dirasa tak cukup memenuhi tuntutan hidup.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 245 KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (Sru/J-4)

MI/BARY FATHAHILAH

HASIL NORMALISASI KALI: Anak-anak bermain mencari ikan sepat di aliran kali di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin. Dampak hasil normalisasi sungai di Jakarta, berimbas bersihnya sejumlah anak kali, sehingga anak-anak senang bermain di kali.

Polisi Kebut Pemeriksaan Korupsi Reklamasi

P

MI/BARY FATHAHILAH

PENGENDALI BANJIR: Pekerja menggunakan alat berat mengeruk lumpur yang mengendap

di Kali Besar, Tanah Abang, Jakarta, kemarin. Pengerukan tersebut untuk memperlancar aliran dan mengembalikan fungsi Kali Besar sebagai pengendali banjir di Ibu Kota.

ENYIDIK Polda Metro Jaya meminta keterangan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara sebagai saksi atas dugaan korupsi proyek pembangunan reklamasi Pulau Teluk Jakarta, Rabu (31/1).

“Pemeriksaan untuk menggali informasi penerbitan sertifikat sesuai aturan atau tidak,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, penyidik kepolisian tengah menelusuri seluruh prosedur dan persyaratan penerbitan sertifikat hak guna bangunan proyek reklamasi pulau di Teluk Jakarta.

Polisi juga menyelidiki penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan Pulau D yang terindikasi

tidak normal. “Apakah yang bersangkutan ikut rapat atau tidak dan bagaimana menentukan NJOP dan lainnya,” ujar Argo.

Selain para pegawai BPN itu, polisi memeriksa Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah. Penyidik Polda Metro Jaya ingin mendalami proyek pembangunan akses jalan pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta.

“Masih sesuai dengan job description-nya karena yang namanya reklamasi itu ada urusannya atau berkaitan dengan perhubungan. Di situ ada pembangunan jalan, ada akses,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan di Jakarta, kemarin.

Polisi meminta keterangan Andri sebagai saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek reklamasi

Teluk Jakarta, Senin (29/1).

Adi menjelaskan, pemeriksaan Kadishub DKI Jakarta itu terkait dengan pembangunan akses jalan dari daratan menuju pulau hasil reklamasi. Sejauh ini penyidik kepolisian menyatakan pemeriksaan Andri cukup, tapi pemanggilan kembali akan diagendakan jika keterangan tambahan dibutuhkan.

Sebelumnya, pada awal Januari, polisi juga telah memeriksa tiga saksi, yakni Kepala Bidang Peraturan BPRD DKI Jakarta, Kepala Bidang Perencanaan BPRD DKI Jakarta, dan staf BPRD Penjaringan Jakarta Utara.

Dari keterangan mereka, anggota Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan perkara proyek pulau hasil reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan.

Berdasarkan hasil

gelar perkara, penyidik mengindikasikan di proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewengan anggaran negara.

Dugaan penyelewengan anggaran negara itu ada di NJOP Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI senilai Rp3,1 juta per meter, tapi realisasinya mencapai kisaran Rp25 juta per meter hingga Rp30 juta per meter.

Terkait dengan penetapan NJOP itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi pulau tersebut.

Penyidik Polda Metro Jaya juga mengagendakan pemeriksaan Sofyan Djalil sebagai saksi pada Senin (29/1) lalu. Namun, Sofyan tidak memenuhi panggilan itu dengan alasan sedang sibuk. (Sru/Ant/J-1)

22

HUMANIORA

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

LPPOM MUI Raih Akreditasi Internasional MEMASUKI usia ke-29 tahun, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin matang dan diakui dunia. Sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI terus berupaya menjadi mitra profesional dan tepercaya bagi industri halal di Tanah Air. Kini standar halal LPPOM MUI (HAS 23000) telah diakui dan diadopsi 42 lembaga sertifikasi halal dari 25 negara. Dengan dukungan jaringan Kantor LPPOM MUI di 33 provinsi seluruh Indonesia, LPPOM MUI memiliki 1.058 auditor.

Dalam mendukung layanan sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI didukung laboratorium halal yang telah mendapatkan Sertifikat ISO 17025 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Bersamaan dengan tasyakur milad ke-29, LPPOM MUI juga menerima sertifikat akreditasi ISO 17065 dari Badan Sertifikasi Nasional (BSN). Sertifikat ISO 17065 merupakan penilaian kesesuaian persyaratan akreditasi lembaga sertifikasi produk, barang, dan jasa untuk menjamin lembaga sertifikasi melaksanakan sistem sertifikasi pihak ketiga secara konsisten.

Standar tersebut digunakan sebagai acuan bagi badan akreditasi dalam mensyaratkan pengoperasian lembaga serti-

fikasi produk, proses, dan jasa.

“Urgensinya bagi LPPOM MUI agar dapat menjalankan lembaga sertifikasi sesuai standar dunia dan penerimaan produk yang disertifikasi LPPOM MUI oleh masyarakat di negara-negara yang mengacu standar yang sama. Contohnya UEA (Uni Emirat Arab),” ujar Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim di Jakarta, kemarin.

Diperolehnya sertfikat ISO 17065 membuat sertifikat halal LPPOM MUI diakui dunia.

Dengan demikian, ujarnya, kelak hal itu diharapkan dapat mempermudah ekspor produk yang telah disertifikasi LPPOM MUI ke negara-negara Timur Tengah dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Menurut Lukman, proses per siapan dilakukan sejak 2016, mulai peningkatan standar, sistem, hingga sumber daya manusia. Diperolehnya sertifikat ISO 17065 membuat sertifikat halal LPPOM MUI secara otomatis diakui internasional, khususnya di negara yang menerapkan standar serupa. (Pro/H-2)

ANTARA/FIKRI JUSUF

KUNJUNGAN MAHASISWA JEPANG DI BALI: Mahasiswa asal Jepang mengajarkan cara menggunakan sumpit kepada mahasiswa Stikom Bali saat melakukan

kunjungan di Denpasar, Bali, kemarin. Kunjungan mahasiswa gabungan tiga universitas asal Kumamoto, Jepang, tersebut untuk melakukan pertukaran informasi dan berbagi pengalaman dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dengan mahasiswa Indonesia.

Jangkauan PKH di Asmat Diperluas Mulai 2018, untuk wilayah Papua dan Papua Barat akan diterapkan PKH Akses, yakni bansos PKH yang khusus disalurkan untuk wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar.

INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

M DOK ASKRINDO

BINA LINGKUNGAN: Direktur SDM dan Umum Askrindo

Firman Berahima (kanan) berbincang dengan Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana (kiri) seusai melakukan pencanangan penanaman mangrove di Desa Sengkubang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, kemarin. Penanaman tersebut merupakan bagian dari Program Bina Lingkungan Askrindo.

ENTERI Sosial (Mensos) Idrus Marham mengatakan sebanyak 391 keluarga di Kabupaten Asmat, Papua, terhitung mulai Februari 2018 akan menerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan di 2017 sebanyak 175 keluarga.

“Bansos PKH akan disalurkan secara nontunai di Kabupaten Asmat dengan didukung Himpunan Bank Milik Negara. Untuk Kabupaten Asmat dengan Bank Rakyat Indonesia.

Semoga dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Mensos ketika menghadiri rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin.

Mensos mengatakan total bantuan yang akan disalurkan ialah Rp798 juta. Untuk kelancaran proses pengambilan bansos nontunai PKH, pendamping PKH akan diterjunkan secara intensif. Demikian pula dengan tim dari BRI akan disiagakan saat pencairan.

Dana otsus

“Saat ini di Kabupaten Asmat baru ada 4 pendamping PKH dan 1 operator PKH. Sedang dalam proses menyiapkan tambahan pendamping sehingga jumlahnya proporsional.”

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, terhitung mulai 2018, untuk wilayah Papua dan Papua Barat akan diterapkan PKH Akses, yakni PKH yang disalurkan untuk wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar.

Kategori tertinggal, menurut Harry, merupakan wilayah yang relatif tidak berkembang dari aspek administrasi, kemasyarakatan, SDM, dan kepemerintahan. Kategori terpencil ialah wilayahnya sulit diakses serta sarana dan prasarana dasar yang mi nim. Adapun kategori wilayah terluar ialah berbatasan langsung dengan negara tetangga.

“Ada perbedaan-perbedaan PKH Akses dan PKH biasa. Salah satunya, kalau untuk PKH biasa cair empat kali dalam setahun, sementara untuk PKH Akses cair dua kali.”

Perbedaan yang lain, persyaratan untuk menjadi peserta PKH Akses dikurangi ketimbang PKH biasa.

Terkait dengan kasus gizi buruk dan campak di Asmat, kejadian itu mendorong pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dana otonomi khusus (otsus). Dalam APBN 2018, alokasi dana otsus Papua dan Papua Barat mencapai Rp8 triliun.

“Terjadinya krisis gizi itu memberikan pembelajaran, apakah anggaran otsus yang selama ini dialokasikan dengan suatu formula yang ditetapkan sebesar 2% dari dana alokasi umum (DAU) itu pemanfaatan dan manajemen tata kelolanya berkaitan dengan tujuan otsus itu sendiri,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemarin.

Sri menekankan kebijakan dana otsus yang sudah dilaksanakan sejak 2001 bertujuan memberikan keadilan sekaligus menciptakan kemakmuran di Bumi Cenderawasih. Upaya tersebut semestinya turut disertai pembangunan infrastruktur guna memperkuat aspek konektivitas antarwilayah, berikut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar berkontribusi dalam menciptakan kemakmuran.

Sesuai UU Nomor 21/2001 tentang otsus untuk Provinsi Papua, alokasi dana otsus ditetapkan berakhir pada 2021. Pihaknya akan melakukan evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri terhadap implementasi dana otsus agar tujuan semula dapat tercapai. (Tes/H-3)

UNIT BERPRESTASI:

DOK JAMKRINDO

Dirut Perum Jamkrindo Randi Anto (Kedua Kiri) berfoto bersama penerima penghargaan Imbalan Prestasi Unit Kerja (IPUK) Terbaik 2017 kepada unit kerja Perum Jamkrindo di Jakarta, Rabu (1/1). Penghargaan tersebut diberikan di sela-sela malam pengakraban antarunit di berbagai daerah.

Perbanyak Dosen Praktisi di Kampus Vokasi MENTERI Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir menegaskan pentingnya pendidikan tinggi vokasi. Ia mendorong pendidikan tinggi vokasi untuk memperbanyak dosen dari latar belakang praktisi.

Menurutnya, jumlah dosen dengan latar belakang praktisi bisa mencapai 50% dari jumlah seluruh dosen. “Saya mendorong pendidikan tinggi vokasi agar memperbanyak dosen-dosen dari praktisi guna mendorong inovasi yang jauh lebih baik, yang sesuai dengan kondisi saat ini,” kata Menristek Dikti saat berada di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, kemarin.

Ia mengatakan inovasi sangat pen-

ting karena mereka yang menjadi pemenang ialah yang memiliki inovasi.

Melalui inovasi, banyak hal yang dapat dikembangkan sehingga bisa menjawab berbagai persoalan.

“Sangat pentingnya mencari terobosan-terobosan untuk anak didik kita,” tambahnya.

Nasir mengatakan, dosen praktisi dibutuhkan agar ada modifikasi pendidikan sehingga mahasiswa lebih memahami praktik di lapangan. Ia mencontohkan, dosen sekolah pelayaran di Semarang yang hanya lulusan D-3 atau D-4. Namun, mereka para praktisi yang sudah memiliki sertifikasi internasional.

Dengan pengalaman tersebut, ujarnya, lulusan sekolah pelayaran

itu banyak dibutuhkan di dunia kerja. “Pendidikan tinggi vokasi harus betul-betul mendidik mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.

Menteri juga mengungkapkan, pihaknya kini sedang menyusun aturan agar pendidikan tinggi vokasi memiliki jenjang dan tidak hanya D-3, tetapi juga D-4, S-2 terapan, dan S-3 terapan.

Selain harus memiliki kemampuan berinovasi, lanjutnya, mahasiswa pendidikan tinggi vokasi penting menguasai dua hal lain, yaitu bahasa Inggris dan mampu membahasakan inovasi mereka dalam bahasa pemrograman. (AT/H-2)

SEKILAS

Festival Kebudayaan Genjot Kunjungan Wisman KEKAYAAN Tanah Air patut terus dikedepankan dalam mengembangkan industri pariwisata. Berbagai ajang festival bernuansa budaya perlu terus diperbanyak untuk menggaet turis dalam mengejar target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2019.

“Industri berbasis kebudayaan penting dan sangat bernilai. Saya salah satu yang meyakini Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang bisa memenangi kompetisi industri kebudayaan,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya saat peluncuran Banyuwangi Indonesia Festival 2018 (Top 77) di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta, kemarin.

Menurut Arif, kultur Indonesia amat kaya dan bagus. Kemungkinan Indonesia untuk memenangi persaingan industri ialah di bidang industri kebudayaan.

Ia menyatakan akan terus mempromosikan pariwisata, termasuk wisata budaya melalui 100 ajang utama (calender of event/ CoE) nasional yang bakal berlangsung sepanjang tahun ini. Banyuwangi merupakan salah satu destinasi terbaik, termasuk untuk pariwisata budaya. (Dhk/H-2)

Siswa SMK Dibekali Keahlian E-commerce KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Southeast Asia Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Open Learning Center mengembangkan model kelas sekolah menengah kejuruan (SMK) di Tanah Air. Salah satu program yang bakal berjalan ialah kelas kewirausahaan berbasis perdagangan elektronik (e-commerce).

Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud M Bakhrun mengatakan pendidikan SMK yang membentuk para lulusan agar siap memasuki dunia kerja, termasuk menjadi wirausaha, perlu dipercepat.

Di saat yang sama, keterampilan yang diajarkan juga harus sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya perdagangan elektronik.

“Kami bekerja sama dengan SEAMEO mengusulkan model bentuk pembelajaran dalam kelas yang salah satunya ialah program keriwausahaan. Siswa-siswi dapat diberi tambahan keahlian di bidang e-commerce,” ujarnya.

Ia menambahkan pengetahuan mengenai perdagangan daring dibutuhkan siswa agar mereka bisa berwirausaha memanfaatkan potensi teknologi informasi seperti yang saat ini sedang berkembang.

(Dhk/H-2)

Pakar Susuk KB Prof dr Biran Affandi Wafat GURU besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di bidang kebidanan dan kandungan Prof dr Biran Affandi SpOG(K) meninggal dunia pada Rabu (31/1) di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta karena sakit kanker.

Sebelum dikebumikan, sebagai penghormatan terakhir, jenazah almarhum disemayamkan terlebih dahulu di lobi bawah FKUI. Rektor UI Prof Muhammad Anis bersama Dekan FKUI Ari Fahrial Syam memimpin upacara pelepasan jenazah.

Acara pelepasan jenazah juga dihadiri para guru besar, direksi RSCM, mahasiswa, dan rekan almarhum. Setelah persemayaman, jenazah disalatkan di Masjid Arief Rahman Hakim, Salemba, untuk kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Disertasi doktornya seputar kontrasepsi implan atau susuk KB menjadi tonggak sejarah pengembangan penggunaan susuk KB di Indonesia dan seluruh dunia.

(Ind/H-2)

HUMANIORA

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

23

Ekspor Kayu Mengacu ke Aturan Kementerian LHK KLHK memastikan mengembangkan pasar ekspor kayu sekaligus menyosialisasikan jaminan kayu Indonesia melalui sistem lacak balok.

DENNY PARSAULIAN SINAGA denny@mediaindonesia.com

K

EMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merespons usulan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dalam upaya peningkatan devisa dari sektor kehutanan. Namun, KLHK meminta para pemegang izin konsesi untuk memenuhi berbagai kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah.

“Sekali lagi, respons dari APHI dalam kaitannya dengan keberlangsungan ekonomi, kami siap berkomunikasi dan terus melihat lapangan. Namun, kami tetap berpesan seluruh pemegang izin, seluruh konsesi yang punya izin, agar segera mengikuti kewajibankewajiban yang ada,” kata Sekjen KLHK Bambang Hendroyono di Jakarta, kemarin.

Ia juga meminta pemegang konsesi untuk bergabung dalam sistem yang telah difasilitasi pemerintah. Bila dalam pelaksanaannya perlu difasilitasi lagi, KLHK dan pemerintah provinsi siap membantu.

Terkait dengan lima usulan APHI, antara lain mendesak

pemerintah menetapkan batas wilayah konsesi dan meminta dukungan pengembangan pasar ekspor, menurut Bambang, penetapan tata batas wilayah konsesi bukan hal yang sulit pada saat ini. KLHK justru menjamin kepastian kawasan untuk swasta dan kepastian kawasan untuk akses legal masyarakat di sekitarnya.

Ia juga memastikan KLHK akan memberikan dukungan untuk pengembangan pasar ekspor kayu kepada APHI. KLHK akan terus meningkatkan dan menyosialisasikan kayu Indonesia dengan jaminan melalui sistem lacak balok untuk mengetahui status legalisasi kayu.

Menurut Bambang, pengembangan pemasaran tersebut bukan hanya dilakukan ke negara-negara Uni Eropa, melainkan juga Australia yang kini mulai membeli kayu Indonesia, menyusul Jepang dan Amerika Serikat. “Kayu kita dijamin dengan sebuah sistem yang lacak baloknya bisa dicapai,” jelasnya.

Sebelumnya APHI menyampaikan lima poin usulan dalam upaya memacu investasi dan meningkatkan devisa dari ek-

spor kehutanan. Usulan tersebut terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pekan lalu tentang rendahnya nilai ekspor kehutanan Indonesia.

Kontribusi sektor kehutanan Indonesia bahkan lebih rendah bila dibandingkan dengan Finlandia. Kontribusi sektor kehutanan negeri itu terhadap produk domestik bruto mencapai 5,7%, padahal luas hutan Finlandia hanya 12,157 juta hektare (ha).

Sementara itu, Indonesia dengan luas hutan 120,64 juta ha hanya menyumbang 1,63% produk domestik bruto.

Ikuti aturan Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo menyambut baik respons pemerintah terhadap usulan APHI dan berjanji bekerja sama seperti yang disarankan. “Kami pasti akan mengikuti aturan pemerintah,” kata mantan Menko Kemaritiman itu.

Dari lima poin yang diusulkan APHI kepada pemerintah, selain tentang penetapan batas wilayah konsesi dan pengembangan pasar ekspo, tiga usulan lain ialah diversifikasi usaha melalui penguatan izin usaha, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup serta penyelesaian data deregulasi beragam kebijakan sektor yang tumpang-tindih dan kedaluwarsa. (H-2)

ANTARA/IRWANSYAH PUTRA

KONFLIK GAJAH: Kawanan gajah sumatra yang sudah jinak disiagakan untuk menangani konflik gajah liar yang memasuki

dan merusak tanaman perkebunan warga di Camp Corsevation Respon Unit (CRU) Sampoiniet Desa Ie Jeurneh, Aceh Jaya, Aceh, kemarin. BKSDA Aceh memiliki 33 gajah jinak yang ditempatkan di delapan CRU dan Pusat Konservasi Gajah guna mengatasi gangguan gajah liar.

Aplikasi untuk Lindungi Satwa Langka UNTUK meningkatkan kerja bersama dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam melindungi dan menyelamatkan satwa langka, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan merilis sebuah aplikasi Android.

Melalui aplikasi itu, warga bisa melaporkan kasus ancaman terhadap satwa dilindungi. Aplikasi itu akan terhubung ke seluruh satuan kerja atau unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Ditjen KSDAE. “Dengan jumlah pengguna gawai yang jumlahnya puluhan juta, saya yakin ini (aplikasi) bisa dipakai (berguna),” kata Dirjen KSDAE Wiratno, kemarin,

di Jakarta.

Namun, sebelum aplikasi itu dirilis, Ditjen KSDAE telah menyiapkan call center pengaduan masyarakat di 74 UPT yang ada di bawah koordinasi Ditjen KSDAE. Di tingkat pusat juga telah disiapkan nomor call center 082299351705.

“Selain itu, 74 UPT kita sudah saya minta untuk membuat Whatsapp Group dengan menyertakan media. Yang paling aktif itu di Aceh, Sumut, Riau, Lampung, Kalbar. Mengapa WA Group ini penting di setiap UPT? Agar isu terkait konservasi bisa langsung cepat ditanggapi.”

Nomor call center di UPT, lanjut dia, umumnya nomor kepala UPT setempat.

“Kalau enggak diangkat, silakan lapor

RI-Australia Mantapkan Kerja Sama Digital

MI/BARY FATHAHILAH

MEMBANGUN PERS NASIONAL: Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang (kanan)

menyematkan pin pena emas kepada Bupati Tabalong Anang Syakhfiani disaksikan Ketua PWI Pusat Margiono (kiri) saat acara Penganugerahan Pena Emas PWI di Jakarta, kemarin. Anugerah Pena Emas diberikan kepada Anang karena dinilai berjasa luar biasa kepada bangsa dan negara, khususnya dalam keikutsertaan membangun pers nasional.

Dua Kepala Daerah Dianugerahi Pena Emas PENGHARGAAN Pena Emas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun ini diberikan kepada dua kepala daerah. Keduanya Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dan Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani.

Mereka dinilai telah berkontribusi positif bagi perkembangan jurnalisme Indonesia. Keduanya akan menerima penghargaan itu secara resmi di hadapan presiden pada puncak perayaan Hari Pers Nasional 9 Februari.

“Penghargaan ini istimewa.

Diberikan pada mereka yang benar-benar konsisten memberikan kontribusi dan perhatian bagi pers Indonesia,” ujar Ketua PWI Pusat, Margiono, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, kemarin.

Margiono mengatakan pemberian penghargaan Pena Emas menjadi agenda tahunan sejak 1975. Tahun ini menjadi lebih istimewa karena diberikan kepada dua kepala daerah sekaligus. Selain itu, tahun ini merupakan pertama kalinya Pena Emas diberikan kepada

“Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang konsisten memberikan kontribusi dan perhatian bagi pers Indonesia.”

Margiono

Ketua PWI Pusat bupati.

Anang Syakhfiani terpilih menerima Pena Emas salah satunya karena konsisten meningkatan kinerja wartawan. Mulai penyediaan balai wartawan pertama di Kalimantan Selatan hingga mengadakan berbagai pelatihan bagi wartawan di Tabalong.

Anang mengatakan penghargaan tersebut merupakan suatu apresiasi yang sangat ia hormati. Menurutnya, untuk

menciptakan suatu bentuk demokrasi yang sehat, keberadaan wartawan sangat penting sebagai pengingat dan pemberi masukan kritis bagi perbaikan kinerja pemerintah.

Untuk itu, lanjut Anang, dukungan dalam berbagai bentuk, termasuk fasilitas dan dukungan kesejahteraan bagi wartawan sangat penting.

“Mendorong kesejahteraan pers bukan berarti mengintervensi karya mereka. Pers ialah pilar keempat demokrasi. Jadi, pemerintah wajib membangun kesetaraan agar pers punya kemampuan yang sama dengan pilar lainnya untuk mewujudkan demokrasi yang baik,” ujar Anang.

Di kesempatan sama, Soekarwo mengatakan pelibatan pers dalam pembangunan sangat penting. “Di Jawa Timur media menjadi teman diskusi pe merintah. Pemerintah Jatim membuka seluas-luasnya dialog interaktif dengan masyarakat melalui ruang publik yang difasilitasi media,” ujar Soekarwo. (Pro/H-3)

INDONESIA dan Australia memantapkan kerja sama digital dalam bidang ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, smart government, dan keamanan digital melalui kegiatan Indonesia-Australia Digital Forum 2018 yang digelar di Jakarta, kemarin.

Kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbul di Sidney awal Maret 2017 itu mempertemukan setidaknya 500 warga Australia dan Indonesia yang bergerak di bidang startup, financial technology, kesehatan digital, smart government, keamanan digital, dan industri kreatif.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan sambutannya melalui video mengatakan forum digital itu sekaligus mengingatkan bahwa era digital sekarang ini tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Bagaimanapun era digital sudah merambah hampir semua sendi kehidupan.

Era ini menuntut semuanya serbadigital, semua serbacepat dan efisien. Maka itu kita perlu melakukan lompatan ke depan agar tidak tertinggal dan jadikan pertemuan ini sebagai jembatan untuk suatu kerja sama yang saling menguntungkan di antara kedua negara,” kata Jokowi.

Senada, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbul yang juga menyampaikan sambutannya dari Sidney melalui video menyampaikan pesan hangatnya untuk seluruh perserta Indonesia-Australia Digital Forum.

“Saya dan Presiden Jokowi adalah pendukung setia inovasi dan teknologi, dan kami yakin ekonomi digital menjadi pendorong penting pertumbuhan ekonomi bagi kedua negara, dan Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang paling dinamis dan siap menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar dan paling beragam,” kata Turnbul.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang hadir menegaskan adanya peluang besar kerja sama digital di antara kedua negara. Pihaknya bersama Badan Ekonomi Kreatif sedang menjaring para investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

“Banyak pemodal asing yang ingin invest, tapi mereka tidak tahu siapa startup yang mau dibiayai. Makanya pemerintah dan ekosistem melalui program ini membantu mem-provide komunikasi antara potential investor dan startup. Kita bisa tahu mereka siapa dan usahanya apa.” (Ths/H-3)

saya,” tegasnya.

Terkait dengan penyelamatan orangutan, Wiratno menyampaikan nomor call center itu juga bisa digunakan untuk pengaduan. “Saat ini ada 1.000 orang utan yang diselamatkan berada di Pusat Rehabilitasi Orang Utan di Nyaru Menteng, Kalteng,” urai Wiratno.

Khusus untuk penyelamatan orang utan, Ditjen KSDAE telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati/wali kota, kepala dinas kehutanan, pemegang izin perkebunan/ pertambangan/kehutanan, dan LSM yang di wilayahnya terdapat orang utan.

Surat itu berisi imbauan agar warga menghubungi call center UPT setempat jika menemukan orang utan. (Yan/H-3)

KULIT ASLI Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet ,Bag,Shoes,Etc Harco Elektronik Mangga Dua,Ruko Blok.B No.2 Jakarta Tlp:0216128888/www.dhenigleather.com

TANAH DIJUAL Dijual Tanah di Jimbaran Pulau Bali dgn Pemandangan Laut & Jimbaran Bay (Excellent View Laut) Lt.4350m², Hak Milik, 2akses Jalan Depan & Belakang, Akses Listrik & Air sudah Tersedia. Lokasi. Sangat Super Bagus Sekali untuk Bangunan Luxury Villa / Villa Komplex, Town House, Condotel.

Daerah Elit & Mewah, Harga 9.5 juta /m² (Nego) Hub: Paulus 081380494014 atau viaemail:king.cbc08@yahoo.com

Informasi Pemasangan Iklan Sales Counter 021-581 2088 Ext. 41159/41160

Faximile 021-581 2110

24

NUSANTARA

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

Cuaca Buruk, Karimunjawa Krisis BBM

ANTARA/AJI STYAWAN

GELOMBANG TINGGI: Warga beraktivitas di rumah yang rusak diterjang gelombang tinggi di Desa Bedono, Sayung, Demak, Jawa Tengah, kemarin. Dua bulan pascasiklon tropis Dahlia menerjang desa tersebut tercatat 26 rumah rusak, empat di antaranya rusak berat. Garis pantai wilayah pesisir itu juga mundur sekitar 15 meter.

J Jemaah Umrah SBL Tuntut Uang Kembali Kasus SBL mencuat bersamaan dengan kasus Hannien Tour dan Abu Tours.

Korban kebanyakan berasal dari Jabar.

BAYU ANGGORO

anggoro@mediaindonesia.com

L

AYANAN pengaduan Kepolisian Daerah Jawa Barat diserbu jemaah korban PT Solusi Balad Lumampah (SBL), kemarin. Mereka menanyakan kejelasan uang dan paspor setelah gagal berangkat umrah.

Kepala Polda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto mengatakan, hingga saat ini terdapat sekitar 4.000 korban SBL yang melapor melalui nomor pengaduan Polda Jawa Barat.

Mereka berasal dari berbagai daerah terutama di Jawa Barat.

“Mereka meminta penjelasan bagaimana paspornya, pengembalian uang,” kata Agung.

Untuk mempercepat proses, Polda Jabar menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana jemaah yang diduga digelapkan PT SBL. “Kita bekerja sama dengan teman-teman dari PPATK untuk melacak aliran dananya,” ungkapnya.

PT SBL diduga telah melakukan penipuan terhadap sekitar

12 ribu jemaah dengan total kerugian hingga Rp300 miliar.

Hingga saat ini polisi telah menyita uang tunai sebesar Rp1,6 miliar, 9 mobil mewah, 4 sepeda motor berbagai jenis, dan 4 aset berupa rumah.

Penelusuran akan tetap dilakukan Polda Jabar mengingat jumlah dana yang tertahan dari jemaah mencapai ratusan miliar rupiah. Polisi juga akan menelusuri apakah uang tersebut digunakan untuk membeli dua mobil mewah yang beredar di media sosial milik AJW selaku pemilik PT SBL. Untuk paspor, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Samudi mengatakan jemaah bisa mengambilnya di PT SBL.

Namun, untuk pengembalian uang, belum bisa dilakukan karena proses hukum terhadap SBL masih berjalan.

Dia pun meminta para korban menunggu proses penyi-dikan ini hingga akhirnya diserahkan ke pengadilan. “Nanti ditentukannya oleh pengadilan, kan di sana ada panitera. Apakah (aset PT SBL) dikembalikan ke penyidik atau dilelang?” imbuhnya.

Sejauh ini belum ada penambahan tersangka, baru AJW serta ER yang baru ditahan aparat kepolisian.

Sempat diusir Kuasa hukum korban, Cece Suryana, berharap uang yang telah disetorkan kliennya kepada PT SBL bisa segera di-

kembalikan.

Menurut dia, kliennya yang berjumlah empat orang telah menyetor uang masing-masing Rp23 juta untuk umrah.

Dia menjelaskan kliennya dijanjikan berangkat umrah pada pertengahan Desember 2017. Namun, tanpa alasan yang jelas, PT SBL beberapa kali menunda keberangkat-an tersebut. “Terus mundur. Sampai pada 5 Januari (2018) klien saya dijanjikan berangkat dan saat itu juga sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta,” kata Cece.

Sesampainya di bandara, kliennya yang semuanya satu keluarga itu gagal berangkat sehingga PT SBL menginapkan mereka di hotel sekitar bandara selama tiga hari. “Tapi tetap tidak jadi pergi, sampai akhirnya diusir pihak hotel.

Mungkin karena hotelnya juga tidak dibayar,” katanya.

Saat ini, kantor PT SBL cabang Tasikmalaya juga telah ditutup karena tak mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah setempat. (Ant/N-4)

KARAWANG, JAWA BARAT

Karawang AKB Hendy Febrianto Kurniawan, kemarin.

Amen dan Otang melakukan aksinya lebih dari 8 kali dalam beberapa bulan terakhir.

Kapolres mengatakan, seperempat penduduk Karawang tercatat bekerja sebagai karyawan di kawasan industri. Mereka kerap menjadi korban pembegalan.

“Saya arahkan petugas untuk menjaga keamanan kaum buruh di malam hari,” timpalnya.

Kasatreskrim setempat Ajun Komisaris Maradona Armin Mappaseng menambahkan, pihaknya telah menembak mati tujuh pelaku begal dalam dua pekan terakhir. (CS/N-4)

SOLOK, SUMATRA BARAT

Api Lahap Hutan Gunung Talang KEBAKARAN hebat melanda kawasan hutan di sekitar puncak Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat, kemarin. Hingga sore, api terus menjalar dan meluas, namun tidak terlihat ada upaya pemadaman.

Rekaman video dari petugas pemantau Gunung api Talang, Seprius, memperlihatkan api dengan mudahnya melahap pohon-pohon di sana. Cuaca terik mempercepat penyebaran api sehingga area yang terbakar pun semakin luas dan menyebar. “Titik awal api awalnya terlihat pada pukul 09.30 WIB, di area puncak.

Hingga sore ini, api sudah menyebar ke lereng Selatan Timur,” jelas Seprius.

Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat menyatakan petugas dari BPBD Kabupaten dan UPT dinas Kehutanan telah menuju lokasi kejadian.

“Petugas baru menuju ke lokasi, namun tidak bisa membawa alat karena terbatasnya akses jalan menuju lokasi kebakaran,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan Bencana dan Logistik BPBD Sumbar Rumainur.

Menurutnya, kawasan hutan yang terbakar berada di kawasan hutan semak belukar. Upaya sekat bakar akan dilakukan untuk mencegah agar kebakaran tidak meluas ke permukiman dan lahan pertanian. (YH/N-4)

wa, lumpuhnya transportasi laut dari Larantuka menuju Lembata, Nusa Tenggara Timur, sepekan belakangan juga menyebabkan pasokan BBM ke Lembata terganggu.

Harga premium di tingkat pengecer naik hingga 200%, mencapai Rp25 ribu per liter.

Di Kupang, 50 truk ekspedisi masih tertahan di Pelabuhan Penyeberangan Bolok, Kabupaten Kupang, NTT, akibat cuaca buruk.

“Transportasi warga lumpuh dan anak sekolah terpaksa diantar jemput dengan mobil milik kecamatan, polsek, balai taman nasional, dan warga yang masih ada BBM di tangki.”

Nor Soleh

Sekretaris Camat Karimunjawa Selain gelombang tinggi, imbas cuaca ekstrem berupa hujan deras diserta angin kencang atau puting beliung terjadi di Kecamatan Beji, Gempol, dan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (1/2) sore.

Lima bangunan rusak parah dan seorang pengendara motor menjadi korban karena tertimpa pohon tumbang. (AS/PT/PO/AB/JI/ AU/N-4)

PULAU KE PULAU

Polisi Menyamar Berhasil Bekuk 2 Begal LEWAT penyamaran, Tim Anakonda Reskrim Polres Karawang berhasil membekuk dua begal asal Bekasi yang menyasar para karyawan di Karawang, Jawa Barat.

Kedua pelaku bernama Amen bin Jampe dan Otang bin Onin merupakan spesialisasi pembegalan di wilayah Jalan Konsorsium Kawasan Industri Telukjambe Barat.

Polisi melakukan penyamaran sebagai buruh pabrik yang hendak pulang kerja.

“Saat itu juga pelaku langsung mencoba menyerang polisi yang menyamar dengan sebilah golok dan belati ke petugas. Namun, petugas bayangan langsung menembak pelaku,“ ujar Kapolres

GELOMBANG tinggi hingga 2,5 meter di Laut Jawa mengakibatkan Kepulauan Karimunjawa di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terisolasi. Selain tidak ada pelayaran baik dari Jepara maupun Semarang, kondisi terkini kepulauan kecamatan itu juga mengalami krisis BBM. Pemantauan Media Indonesia a di pantura, Rabu (31/1), Pelabuhan Penyeberangan Kartini, Jepara, hingga saat ini masih lengang. Kapal penumpang dengan rute Jepara-Karimunjawa sudah sejak awal bulan ini masih bersandar tanpa aktivitas apa pun, “Transportasi warga lumpuh dan anak sekolah terpaksa diantar jemput dengan mobil milik kecamatan, polsek, balai taman nasional, dan warga yang masih ada BBM di tangki,” kata Sekretaris Camat Karimunjawa, Nor Soleh, yang dihubungi lewat telepon.

Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR IV Andar Titi Lestari mengatakan keterlambatan pengiriman pasokan BBM ke Karimunjawa akibat kondisi gelombang tinggi. “Izin pelayaran belum keluar,” jawabnya.

Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak bisa menerima alasan tersebut karena kondisi sama terus berulang saat gelombang tinggi.

Pertamina pun telah diminta segera membangun bungker di kepulauan itu untuk menjamin ketersediaan BBM saat musim gelombang tinggi. “Besok sudah bisa dikirim,” katanya.

Tak hanya di Karimunja-

Investasi Asing Terbanyak di Sulsel Didominasi Sektor Listrik, Gas, dan Air

ANTARA/IDHAD ZAKARIA

PROSTITUSI DI BAWAH UMUR: Polisi mengawal dua tersangka sindikat prostitusi di bawah umur

di Polres Banyumas, Jawa Tengah, kemarin. Polres Banyumas mengungkap sindikat prostitusi secara online yang memperdagangkan anak di bawah umur dan menangkap dua tersangka.

Cimahi Tunggu Instruksi Mendagri untuk Cantumkan Kolom Kepercayaan

SURABAYA, JAWA TIMUR

Korban Pelecehan Seksual Jalani Visum

C

ALON perawat korban dugaan pelecehan seksual oleh dokter di National Hospital, Surabaya, Jawa Timur, menjalani visum dan pemeriksaan psikologi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim, kemarin. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan.

Visum dan pemeriksaan psikologis ini dilakukan atas permintaan petugas Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim. Hasil pemeriksaan akan keluar dua hari kemudian.

“Visum ini pertama kalinya sejak kasusnya dilaporkan enam bulan lalu,” ujar Ida Bagus Adhie Arymbawa, kuasa hukum yang mendampingi korban.

Meski sudah dilaporkan sejak Agustus 2017, polisi hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus

dugaan pelecehan seksual yang dialami calon perawat itu saat menjalani tes di National Hospital. Petugas baru akan mengagendakan pemeriksaan pihak manajemen RS. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur mengaku telah melakukan langkah-langkah dengan meminta keterangan RS, seperti apakah benar prosedur operasi standar (SOP) perekrutan seorang perawat dilakukan oleh dokter laki-laki.

Ketua Umum IDI Jatim Poer-nomo Budi Setiawan mengatakan akan segera minta klarifikasi RS tersebut, dari cabang mana sang dokter berasal. Kemudian IDI cabang itu akan memanggil dan mengklarifikasi apakah ada dugaan pelanggaran etik atau tidak.

“Kalau ada ya diproses, kalau tidak, ya selesai. Namun, kalau ragu-ragu, kita baru

REALISASI investasi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun lalu meningkat tajam sebesar 126,66% daripada tahun lalu sebesar Rp8,4 triliun.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel mencatat realisasi investasi di Sulsel selama 2017 sebesar Rp11,486 triliun, melampaui target awal Rp9 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, AM Yamin menjelaskan, total realisasi itu terbagi atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp1,969 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp9,515 triliun.

“Untuk realisasi investasi sepanjang 2017 memang lebih dominan dari sektor PMA. Beberapa negara yang memiliki investasi besar di antaranya Inggris, British Virgin Island, Hong Kong, dan Singapura,” ungkap Yamin, kemarin.

Investasi itu di antaranya ditanam dalam proyek kereta api, Makassar New Portugal (MNP), dan bandara. Jika dilihat per sektor, realisasi investasi didominasi sektor listrik, gas, dan air sebesar 35%. (LN/N-4)

masuk. Tetap dengan saksama dan hati-hati untuk menyimpulkan apakah dilanjut ke sidang etik atau tidak,” tutur Poernomo yang juga duduk di Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan IDI Jatim.

Terkait dengan kasus dugaan malapraktik di Rumah Sakit (RS) Siti Khadijah Sidoarjo, IDI Jatim mengaku belum bisa bertindak. “Kami hanya menerima informasi dari media massa dan media sosial,” katanya.

Dugaan malapraktik dituduhkan pada seorang dokter spesialis saraf yang juga Direktur RS Siti Khadijah. Keluarga Supariyah, 40, melaporkan tindakan suntikan dari perawat atas instruksi dokter. Padahal, pasien sudah meninggal dunia.

Kasus tersebut kini ditangani Polres Sidoarjo. (MTVN/FL/ Ant/N-4)

PEMKOT Cimahi, Jawa Barat, masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama bagi warga Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan.

“Saat ini kami masih menunggu payung hukum dari Kemendagri. Semoga payung hukumnya bisa segera keluar sehingga kami bisa segera dapat mencantumkan agama maupun aliran kepercayaan di KTP bagi warga Kampung Adat Cireundeu,” kata Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana seusai menerima kunjungan Kemenko Polhukam, Kamis (1/2).

Selama ini ada enam agama yang biasa dicantumkan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada November 2017 menyebutkan negara agar mengakui keberadaan penghayat kepercayaan, termasuk pencantuman dalam kolom KTP. (DG/N-4)

Ingin Pulihkan Investasi BP Batam Ancam Tarik Lahan Tidur KEPALA Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo optimistis investasi di Batam akan kembali pulih secepatnya seiring dengan banyak upaya restrukturisasi investasi di sana. Salah satu hal yang coba dibenahi ialah upaya menertibkan lahan-lahan tidur yang ada di kawasan tersebut. Kondisi itu menyulitkan pihaknya dalam menyediakan lokasi yang ideal untuk investor.

“Banyak lahan-lahan kosong, tapi tidak dibangun pemiliknya.

Karena itu, kami menyebutnya dengan lahan tidur. Ada sekitar 5.000 hingga 6.000 lahan tidur di sana (Batam-RempangRempang),” bebernya.

Ia mengaku telah memanggil para pemilik lahan untuk segera melakukan pembangunan. “Jika tidak, sesuai kesepakatan akan kami tarik kembali mengingat banyak investor yang berminat dan akan segera membangun,” katanya. (HK/N-4)

BIG CIRCLE

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

25

Celah Usaha dari Kaca Borosilikat TREN meminum kopi memunculkan berbagai celah usaha yang dapat dimanfaatkan para pengusaha di hilir perkopian. Salah satu yang memanfaatkan momen ini ialah pengusaha asal Bandung, Jawa Barat.

Adalah Stanley Wangsanegara dengan merek dagang Suji Premium Handcrafted yang berfokus pada peralatan seduh kopi, mulai dropper, server, container, drinkware, hingga tea set.

Suji Premium Handcrafted merupakan merek produk dari sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang produksi alat peraga pendidikan dan alat laboratorium yang sudah berpengalaman selama 40 tahun dalam produksi berbahan kaca borosilikat.

Diciptakan dari tangan para ahli yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun, Suji menghadirkan

produk-produk terbaik bagi para penikmat dutch coffee. Bahan kaca borosilikat ini memiliki kelebihan tahan terhadap panas hingga lebih dari 200 derajat dan bersifat shock resistant sehingga kaca tidak retak meski diisi air dengan perbedaan suhu yang drastis.

Melalui kontrol produksi yang ketat, merek asal Bandung ini terjamin secara kualitas dan siap bersaing dengan produk yang sebelumnya merupakan produk impor.

Suji termasuk creativepreneur yang menjadi pelopor bagi produk penyeduh kopi dan teh. Ia juga merupakan produk lokal yang berkualitas tidak kalah dengan produk perlengkapan kopi ternama asal Italia dan Jepang.

Saat ini produk Suji sudah digunakan di coffee shop, seperti Anomali Coffee dan Colab. (Eno/H-2)

FOTO-FOTO: MI/USMAN ISKANDAR

BERBINCANG: (Dari kiri) CEO of Yuam Roasted Coee Yuri Dulloh, host Big Circle Andy F Noya, dan Amanda Zevannya berbincang mengenai kopi di program Big Circle.

Kopi, Inspirasi Tiada Henti

Para pengisi acara dan host Big Circle.

Para penikmat, jika sehari saja tidak menikmati secangkir kopi, pasti akan merasa ada yang kurang lengkap.

Unjuk Gigi Kalahkan Alat Seduh Impor SUJI merupakan merek yang dibentuk PT Pudak Oriental Indonesia, sister company CV Pudak Scientific yang bergerak di bidang produksi alat peraga pendidikan dan alat laboratorium.

Pudak Scientific merupakan perusahaan keluarga yang memproduksi alat peraga pendidikan, seperti alat-alat laboratorium, kerangka manusia, dan peta dunia. Namun, bisnis alat peraga pendidikan mengalami penurunan hingga pihaknya harus banting setir melihat peluang baru.

Peluang baru itu dirasakan hadir pada industri kopi Tanah Air. Dalam tiga tahun belakangan ini, lifestyle

meminum kopi masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. PT Pudak Oriental menelurkan merek Suji yang mengakomodasi kebutuhan alat seduh kopi berbahan dasar kaca borosilikat.

Pilihan bisnis yang jatuh pada alat seduh kopi dilakukan lantaran concern perusahaan yang melihat alat seduh kopi dan teh yang ada saat ini merupakan produk impor. ua pemain besar yang menguasai alat seduh kopi, yaitu Hario dan Kalita dari Jepang. Suji berusaha unjuk gigi membuat alat seduh kopi yang berkualitas tidak kalah dengan barang impor. (Eno/H-2)

CEO of Suji Premium Handcrafted Stanley Wangsanegara (kedua dari kiri).

RETNO HEMAWATI

ingin memulai berbisnis kopi. Yuri juga memberdayakan petani kopi dengan mengajarkan teknik petik, teknik memanen, dan teknik sambung kopi. Panen kopi oleh petani dibeli dengan harga antara Rp60 ribu dan Rp80 ribu per kilogram.

retnoretno@mediaindonesia.com

K

OPI bagi sebagian orang sudah menjadi bagian dari gaya hidup karena terdapat banyak filosofi kehidupan di dalamnya yang sarat dengan berbagai pesan dan motivasi. Para penikmatnya pasti akan merasa kurang lengkap jika dalam sehari saja tidak menikmati secangkir kopi.

Kali ini Big Cirle Episode 44 akan mengulik kopi. Ada dua tamu istimewa, yakni Yuam Roasted Coffee dan Suji Premium Handcrafted.

Yang pertama akan dibahas ialah Yuam Roasted Coffe. Bermula dari hobi menanam, sosok pemuda bernama Yuri Dulloh, 38, mencoba berinovasi dengan menanam kopi di daerah pesisir. Hal itu terbilang unik lantaran umumnya kopi ditanam di dataran tinggi atau pegunungan.

Setelah melewati proses trial and error serta banyak riset, Yuri akhirnya menemukan formula agar tanaman kopi dapat tumbuh di wilayah pesisir.

Dalam perjalanannya, lulusan LPK Yogya Design School Jurusan Perhotelan dan Wisata itu menemukan teknik sambung kopi dan mengajarkan kepada petani di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Bahkan, setelah kopi panen dengan biji berwarna merah, hasil panen kopi tersebut dibeli kembali oleh Yuri dengan harga bervariasi dan bergantung pada jenis dan kualitas kopi.

Yuam Roasted Coffee merupakan kegiatan menanam kopi hingga menyajikannya kepada konsumen. Sebagai pegiat, Yuri menggagas satu ekosistem kopi dari hulu hingga hilir yang selain memasarkan kopi, juga membuat inovasi berupa gelas bambu.

Gelas itu dapat digunakan sebagai pengganti mesin espreso untuk UKM yang

Bandara

Selengkapnya saksikan program Big Circle. Dream big make an impact! dalam episode: Kopi, Inspirasi Tiada Henti Minggu, 4 Februari 2018 pukul 19.05 - 20.00 WIB Hanya di Metro TV Ikuti dan follow media sosial program Big Circle bigcircleshow @bigcircleshow bigcircleshow

Saat ini Yuam Roasted Coffee telah bekerja sama dengan Angkasa Pura untuk memasok biji dan bubuk kopi di tiga bandara. Dalam sekali pengiriman, Yuam memasok hingga 15 kilo kopi ke tiga bandara tersebut.

Kerja sama ini akan meluas hingga 15 bandara yang dikelola Angkasa Pura. Pada pertengahan Desember 2017, Yuam akan me-launching Desa Wisata. Pengunjung akan dapat berkeliling kebun kopi, melihat proses petik kopi, roasting kopi, hingga kopi disajikan ke konsumen.

Yuri bekerja sama dengan warga Magelang. Setelah belajar teknik kopi dari Yuri, warga Magelang tersebut membuka desa wisata di Magelang dan didukung dana CSR dari Angkasa Pura.

Rencana di masa mendatang, Yuri ingin membuka franchise karena banyak yang datang ke rumahnya menawarkan kerja sama. Bahkan tawaran tersebut datang dari warga negara asing.

Selain CEO of Yuam Roasted Coffee Yuri Dulloh, host Andy F Noya bersama Amanda Zevannya selanjutnya berdiskusi bersama para narasumber lain, yakni Stanley Wangsanegara, CEO of Suji Premium Handcrafted. Semuanya didampingi mentor William Tanuwijaya, CEO of Tokopedia yang akan memberikan banyak insight kepada narasumber.

Selengkapnya, saksikan program Big Circle. Dream big make an impact! dalam episode Kopi, Inspirasi Tiada Henti, Minggu, 4 Februari 2018, pukul 19.05–20.00 WIB hanya di Metro TV. (H-3)

26

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

OLAHRAGA

JELANG ASIAN GAMES 2018

SEKILAS GELANGGANG

Lawn Bowls tidak Ditarget Raih Medali di APG 2018 KOMISI Paralimpiade Nasional (NPC) Indonesia mengatakan para atlet disabilitas dari cabang olahraga lawn bowls tidak dibebani target meraih medali dalam Asian Para Games (APG) 2018 di Jakarta dan Palembang, Oktober. “Cabang lawn bowls tersebut belum populer di Indonesia dan baru pertama kali mengikuti pesta olahraga multiajang langsung di tingkat Asia tahun,” kata pelatih nasional lawn bowls NPC Indonesia, Islahuzzaman, saat memimpin pelatnas APG 2018 cabang lawn bowls di Lapangan Baturan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, di Karanganyar, Jawa Tengah, kemarin.

Ishuzzaman menjelaskan pada cabang lawn bowls, NPC Indonesia menyiapkan 11 atlet terdiri atas 8 putra dan 3 putri.

Mereka akan mengikuti tiga nomor, baik tunggal maupun ganda, dari 24 nomor yang dipertandingkan. “Kami akan menurunkan atlet fokus di nomor B5 (kursi roda), B7 (disabilitas kaki), dan B8 (disabilitas tangan). Tiga nomor itu, baik tunggal maupun ganda putra/putri,” kata dia.

Dia menjelaskan 11 atlet lawn bowls tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain asal Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi, dan Jawa Barat. (Ant/R-4)

ANTARA/NOVA WAHYUDI

SARANA PENDUKUNG: Pembangunan sky bridge Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Sumatra Selatan, terus dilakukan. Sky bridge penghubung koridor Bandara Sultan

Mahmud Badaruddin II dengan stasiun light rail transit (LRT) yang merupakan sarana pendukung Asian Games 2018 tersebut ditargetkan rampung sebelum pesta olahraga terbesar di Asia itu digelar.

Lima Perenang Inti ke Australia Para perenang Indonesia akan diusahakan untuk bisa bertanding dan bersaing dengan para perenang dunia sehingga mereka memiliki mental bertanding yang lebih baik.

NURUL FADILLAH

fadillah@mediaindonesia.com

P

ARA atlet renang Indonesia yang dipersiapkan menghadapi multiajang Asian Games 2018 dijadwalkan mengikuti training camp (TC) di Queensland, Australia, bulan ini.

Lima atlet renang yang berangkat ke ‘Negeri Kanguru’ ialah perenang andalan yang diproyeksikan meraih prestasi medali di pesta olahraga se-Asia di Jakarta-Palembang pada Agustus mendatang.

Para perenang andalan itu terdiri atas peraih emas SEA Games Kuala Lumpur 2017, yakni Triady Fauzi Sidiq, I Gede Siman Sudatawa, Indra Gunawan, Glenn Victor Sutanto, dan Ricky Anggawijaya.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI) Harlin E Rahardjo mengatakan tim pelatnas renang itu dijadwalkan akan mengikuti turnamen renang nasional di Australia dan menjalani TC hingga akhir April.

“Rencananya pada akhir April, para sprinter seperti Siman, Indra, Triady, Gagarin (Nathaniel Yus) akan dikirim ke Amerika Serikat (AS) untuk pemantapan lagi hingga Juli,” ujar Harlin kepada Media Indonesia, kemarin.

“Di sana (AS) mereka akan ada latihan dan pertandingan karena menjelang musim panas hampir tiap minggu ada pertandingan dan kejuaraan. Pertandingan itu sebagai bagian dari persiangan untuk

Asian Games 2018,” papar Harlin, Menurut Harlin, para perenang Indonesia akan diusahakan untuk dapat bertanding dan bersaing dengan para perenang dunia. Dengan begitu, mereka bisa menempa mental bertanding agar lebih baik dan biasa menghadapi atmosfer persaingan.

Kini perenang yang masuk pemusatan latihan nasional (pelatnas) berjumlah 16 atlet. Sebanyak delapan dari 16 perenang masuk ke tim andalan, yakni Siman, Indra, Glenn, Triady, Ricky, Gagarin, A Fadlan Perwira, Adinda Larasati Dewi, dan Azzahra Permatahani.

Meski demikian, persaingan antarperenang dalam tim pelatnas masih terus berjalan hingga penentuan nama-nama dalam tim

inti yang akan dilakukan sebulan menjelang Asian Games 2018.

Anggaran cair Anggaran pelatnas untuk cabang olahraga tenis lapangan telah dicairkan. Kendati anggaran yang disetujui pemerintah untuk persiapan para petenis nasional menghadapi Asian Games 2018, besaran anggaran masih jauh dari harapan.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (Pelti) Renaldi Freyar Hawadi mengatakan pemerintah hanya memenuhi Rp5 miliar dari Rp14 miliar anggaran yang diajukan, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap menggelontorkan 70% dari total

Tim Davis Indonesia Bertekad Menang TIM Merah Putih akan berhadapan dengan tim Filipina pada babak pertama Grup II Zona Asia Oceania Davis Cup 2018 yang berlangsung di Gelora Bung Karno Tennis Stadium Complex, Jakarta, besok dan

ANTARA

Febi Widhiyanto

Minggu (4/2) mendatang.

Sebagai tuan rumah, tim Indonesia tidak ingin meraih hasil yang memalukan. David Agung Susanto dan kawan-kawan bertekad untuk dapat lolos ke babak selanjutnya dengan meraih poin pada hari

pertama.

“Saya rasa mereka (tim Filipina) juga mengincar peluang di hari pertama, khususnya di tunggal pertama sehingga kita juga akan berusaha ambil juga dari tunggal yang pertama,” kata Febi Widhiyanto, kapten tidak bermain Tim Davis Indonesia pada jumpa pers di Jakarta, kemarin.

“Jadi, siapa tahu dengan kemenangan pertama dan dukungan dari suporter di stadion, pemain tunggal kedua bisa termotivasi dan merebut kemenangan 2-0 di hari pertama,” Febi.

Peluang Indonesia mengalahkan Filipina masih terbuka mengingat dari 11 kali pertemuan di Piala Davis, rekor kemenangan masih berada di tangan Indonesia dengan selisih

tipis 6-5.

Kekuatan Indonesia kali ini berbeda jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tim Merah Putih akan tampil tanpa Christopher Rungkat yang senantiasa menjadi andalan tim tenis. Lima atlet yang diturunkan Indonesia terdiri atas tiga pemain muda, yaitu Fitriadi M Rifqi, Justin Barki, dan Muhammad Althaf Dhaifullah, serta dua pemain senior, yakni David Agung Susanto dan Anthony Susanto.

Kendati demikian, Febi tetap menaruh harapan penuh kepada pemain muda mereka. “Kita juga enggak mau bergantung pada satu atau dua pemain sehingga kita memutuskan memberi kesempatan kepada para pemain muda agar ke depannya bisa sesuai harapan,” papar Febi.

Di sisi lain, dengan persiapan yang maksimal, tim tenis Filipina tampil

anggaran yang disetujui.

“Anggaran sudah cair hari ini (kemarin) sebanyak 70% dari total Rp5 miliar lebih yang barusan dilaporkan bendahara umum PB Pelti sehingga kami baru menerima Rp3,5 miliar,” jelas Renaldi.

Dengan dana yang masih jauh dari harapan, organisasi induk cabang tenis lapangan itu akan berusaha untuk menutupi kekurangan anggaran pelatnas untuk persiapan menghadapi Asian Games 2018.

“Kami akan tetap berupaya menutupi kekurangan anggaran. Kami harus mencari sendiri dan kami akan mencari sumber anggaran lain di luar dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora),” ujar Renaldi.

(Rul/R-4)

David Agung Susanto dan kawankawan bertekad untuk dapat lolos ke babak selanjutnya dengan meraih poin pada hari pertama. percaya diri di Piala Davis. Kapten tidak bermain Tim Filipina, Chris Cuarto, mengatakan sebagai bagian dari persiapan, beberapa pemain mereka juga telah menjalani turnamen di luar negeri.

“Jurence Zosimo Mendoza sudah bermain di turnamen di Amerika Serikat, kemudian Francis Casey Alcantara juga sudah berlatih di Australia dan ada yang ke Tiongkok untuk persiapan Piala Davis. Kami tahu Christo tidak hadir sehingga itu menjadi keuntungan,” pungkas Cuarto. (Rul/R-4)

F1 tidak lagi Gunakan Perempuan Pendamping PEREMPUAN ajang balap Formula 1 (F1) memastikan tidak lagi menggunakan grid girls atau para gadis pendamping yang berdiri di garis start sebelum balapan dimulai sebagai ajang promosi pada musim Kejuaraan Dunia F1 2018. Direktur Operasi Komersial Formula 1, Sean Bratches, mengatakan penggunaan grid girls yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai Formula 1 menjadi alasan tidak lagi menggunakan para gadis pendamping.

Menurut Bratches, penggunaan para gadis pendamping terkesan tidak sesuai lagi dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat modern saat ini. Hal tersebut dinyatakan Sean dalam situs resmi Formula 1, Rabu (31/1) lalu. “Selama satu tahun belakangan kami telah mencari area-area yang kami rasa perlu diperbarui sehingga sesuai dengan visi dari F1. Di saat penggunaan para gadis pendamping telah menjadi kebiasaan di Formula 1 Grands Prix selama beberapa dekade,” jelas Sean.

“Kami merasa ini semua tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai F1 sendiri dan tidak lagi sesuai dengan norma-norma sosial di masa modern seperti sekarang,” papar Sean yang keputusannya masih memicu pro dan kontra di kalangan penggemar F1. (Formula1.com/Rul/R-4)

Petrokimia Bertekad Sapu Bersih Laga Kandang TIM voli Gresik Petrokimia bertekad menyapu bersih pertandingan di seri penutup putaran pertama Proliga 2018 yang berlangsung di kandang, GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, pada 2-4 Februari mendatang. Meskipun tidak berpeluang meraih gelar juara putaran pertama, Gresik Petrokimia tetap tak ingin tampil memalukan di kandang mereka yang siap menjamu Bekasi BVN pada hari pertama, Jumat (2/2) dan juara bertahan Jakarta Elektrik PLN pada hari terakhir, Minggu (4/2) nanti. Sejauh ini, Gresik Petrokimia hanya mampu menempati peringkat enam klasemen sementara dengan nilai dua dari hasil satu kemenangan dan tiga kekalahan.

Manajer Gresik Petrokimia, Sasono Handito menegaskan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan memperbaiki permainan tim, termasuk menambah tenaga di sektor pelatih dan menambah satu pemain asing. “Manajemen Petrokimia mengusulkan Viktor Laiyan sebagai pelatih kepala (sebelumnya dipegang M.Hanafi). Untuk pemain asing baru yang akan didatangkan adalah Shirley Ferrer asal Puerto Rico,” kata Sasono. (Rul/R-4)

Ganda Putra Perbesar Asa Juara TIGA ganda putra Indonesia melangkah ke babak ketiga India Open 2018 setelah melewati hadangan kedua kemarin. Hal itu membuka asa Indonesia meraih gelar di nomor tersebut.

Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon menjadi ganda pertama Indonesia yang memastikan lolos ke perempat final. Kevin/ Marcus menang 21-18, 28-26 atas ganda Thailand Tinn Isriyanet/Kittisak Namdash. Selanjutnya mereka akan menghadapi pasangan India Manu Attri/Reddy B. “Mengevaluasi penampilan hari ini, saya harus lebih siap lagi startnya. Soalnya di sini udaranya dingin, jadi pemanasannya harus lebih bagus,” ucap Marcus seperti dikutip badminton.org.

Kesuksesan Kevin/Marcus diikuti Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan. Pasangan yang kembali berduet setelah berpisah selama 1,5 tahun itu mampu menyingkirkan unggulan tiga asal Taiwan Lu Ching Yao/Yang Po Han 21-15, 21-10.

Hendra/Ahsan selanjutnya akan menghadapi pemenang laga antara Chai Biao/Wang Zekang Tiongkok) dan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India).

Tiket ke perempat final juga didapat Angga Pratama/Rian Agung Saputro setelah menundukkan pasangan Malayuia Chun Kang Shia/ Wee Gieen Tan 22-20, 21-17. Angga/ Rian yang merupakan unggulan ketujuh akan menghadapi ganda Tiongkok Han Chengkai/Zhou Haodong untuk merebut tiket ke

semifnal.

Di ganda putri, Greysia Polii/ Apriyani Rahayu yang menjadi unggulan ketiga juga masih bertahan. Greysia/Apriyani melaju ke perempat final seusai menggalahkan pasangan Hong Kong Ng Wing Yung/Yeung Nga Ting dengan skor 21-19, 22-20.

Namun, di sektor tunggal, Indonesia tidak meloloskan wakil di perempat final. Di tunggal putra Tommy Sugiarto hanya mampu bertahan hingga babak kedua setelah menyerah dari atlet tuan rumah Sameer Verma skor 18-21, 19-21. Adapun di tunggal putri, Lyanny Alessandra Mainaky harus mengakui ketangguhan unggulan tujuh asal Tiongkok, Yip Pui Yin, dengan skor 21-13, 21-14. (Rul/R-2)

DOKPBSI

MENANG: Pasangan Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon melaju ke babak tiga turnamen India Open 2018.

Kemarin, Kevin/Marcus yang merupakan juara bertahan menundukkan pasangan Thailand Tinn Isriyanet/Kittisak Namdash 21-18, 28-26.

SEPAK BOLA

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

27

Stadion masih Jadi Masalah Persyaratan standar stadion menjadi kendala klub-klub. Tidak hanya klub kecil, beberapa klub besar juga kesulitan memenuhi persyaratan itu.

SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

S

EBULAN sebelum kick-off Liga 1 2018 dilakukan 3 Maret mendatang, PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) sebagai operator kompetisi mulai melakukan verifikasi terhadap stadion-stadion yang akan menjadi homebase klub. Hasilnya, tiga stadion dinyatakan tidak lolos verifikasi saat ini.

Ketiga stadion tersebut ialah Stadion Teladan yang diajukan menjadi kandang PSMS Medan, Stadion Jatidiri (PSIS Semarang), dan Stadion Marora (Perseru Serui).

“Kami memberi waktu klub-klub melakukan renovasi stadion yang akan menjadi markas. Jika tidak bisa selesai saat kompetisi dimulai, bisa mencari stadion lain dan kembali tampil di stadion mereka jika kami nilai sudah layak,” jelas Direktur Operasional PT LIB Tigor Shalomboboy.

Ketua Bidang Pertandingan dan Teknis PSMS, Julius Raja, percaya Stadion Teladan bisa lolos verifikasi. “Kita sudah lakukan perbaikan-perbaikan. Untuk Liga 1 sudah aman.

Bisa dibilang lolos bersyaratlah,” jelas Julius.

Kesulitan mencari stadion juga dialami tiga tim besar, yaitu Persib Bandung, Bhayangkara FC, dan Persija Jakarta. Ketiga klub tersebut harus mencari markas

baru karena stadion yang sebelumnya menjadi kandang mereka yakni Stadion Gelora Bandung Lautan Api (Persib) Bandung dan Stadion Patriot Chandrabhaga Bekasi (Bhayangkara FC dan Persija) menjadi venue Asian Games 2018.

Untuk kasus tersebut, PT LIB mempertimbangkan sedikit memberikan kelonggaran. “Ada klub yang bukan kemauan mereka pindah stadion seperti Persib, Bhayangkara, dan Persija.

Kita harus lihat kesulitan itu,” jelas Tigor.

“Kami memberi waktu klubklub melakukan renovasi stadion yang akan menjadi markas.”

Tigor Shalomboboy

Direktur Operasional PT LIB Bhayangkara FC sejauh ini mendorong Stadion PTIK Jakarta Selatan menjadi venue pengganti, sedangkan Persija santer mengupayakan penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Adapun Persib akan hijrah ke Stadion Galuh Ciamis atau Stadion Singaperbangsa Karawang sebagai alternatif.

Soal subsidi klub-klub Liga 1 musim ini, Tigor menyebut

penyelesaian masalah tersebut akan dilakukan saat rapat umum pemegang saham (RUPS). Namun, ia belum memberikan tanggal pasti RUPS tersebut. “Nanti waktu RUPS setelah Piala Presiden sebelum manager meeting pada 23 Februari,” jelasnya.

Dari tiga termin angsuran, klub-klub baru menerima dana tahap pertama. Untuk termin kedua yang jatuh tempo pada 16 Januari dan tahap terakhir pada 29 Januari belum terbayarkan.

Nasib Essien Mantan bintang Chelsea Michael Essien terancam di depak Persib. Pemain asal Ghana tersebut dinilai tidak memberi kontribusi besar bagi ‘Maung Bandung’ musim lalu. “Kita sudah ada nama yang keluar. Berapa hari ini dia sudah tidak latihan,” ujar asisten pelatih Persib, Fernando Soler, kemarin.

Essien memang belakangan tidak ikut berlatih bersama skuat Persib. Terakhir kali Essien mengikuti latihan bersama ‘Maung Bandung’ sebelum melakoni laga melawan PSMS Medan Januari lalu.

Persib saat ini memiliki tiga pemain asing non-Asia, yakni Essien, Bojan Malisic, dan Ezechiel N’Douassel. Dengan rencana Persib mendatangkan striker Argentina Jonathan Bauman, Essien menjadi pemain yang paling memungkinkan untuk dilepas. (Ant/R-2)

AFP/MARCO BERTORELLO

LAGA PERTAMA: Bek AC Milan Mateo Musacchio (kiri) bertarung dengan pemain Lazio Senad Lulic saat kedua tim bertemu di laga Seri A di Stadion San Siro, akhir pekan lalu. Dini hari kemarin, kedua tim kembali berhadapan di San Siro dalam leg pertama semifinal Coppa Italia yang berkesudahan 0-0.

Penyesalan Lazio di San Siro SAAT bertandang ke markas AC Milan, Stadion San Siro, di leg pertama semifinal Coppa Italia dini hari kemarin, Lazio mampu memaksa hasil imbang tanpa gol. Hasil itu menjadi modal Lazio memperbesar peluang ke final karena akan menjadi tuan rumah di leg kedua, akhir Februari mendatang.

Yang disesali pelatih Lazio, Simone Inzaghi, ialah tim besutannya gagal mencetak gol. Kembali diperkuat striker utama Ciro Immobile, daya gedor lini depan Biancocelesti meningkat. Namun, semua peluang emas yang didapat tidak mampu menjebol gawang Milan yang dikawal Gianluigi Donnarumma.

“Kami seharusnya lebih tajam lagi di depan gawang.

Kami punya beberapa kesempatan. Saya sangat senang dengan penampilan ini, tetapi juga menyesalinya. Kami harus bermain lebih baik lagi pada pertemuan kedua di kandang sendiri,” jelas Inzaghi.

Milan bukannya tanpa peluang dalam laga ini. Namun, kesempatan terbaik untuk mengubah papan skor di menit ke-75 dibuang sia-sia Hakan Calhanoglu.

Bola liar yang berada di depan gawang kiper Lazio, Thoma Strakosha, dieksekusi dengan buruk oleh mantan pemain Bayer Leverkusen ini.

Tendangan Calhanoglu malah membuat bola melayang jauh

di atas mistar.

Walau gagal mengulangi kemenangan atas Lazio Senin (29/1) lalu di Serie A, pelatih AC Milan Gattuso mengaku senang dengan penampilan anak asuhnya. Terlebih penampilan Patrick Cutrone dan kolega semakin baik belakangan ini. Milan tercatat tidak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir.

“Kami bermain dengan tempo yang lambat di babak pertama dan kami kesusahan.

Kami melakukan lebih baik setelah jeda. Yang terpenting ialah kami berhasil menjaga gawang tidak kemasukan,” tutur pelatih yang sering dijuluki Rhino tersebut.

Gattuso memang tidak perlu

menyesali hasil kacamata yang didapat anak asuh di San Siro.

Untuk lolos ke lapa puncak, Milan hanya butuh hasil imbang minimal saat dijamu Lazio di Stadion Olimpico.

Dari semifinal Copa del Rel, Leganes gagal meraih kemenangan saat menjamu Sevilla.

Bermain di Estadio Butarque, Leganes hanya bermain 1-1.

Tertinggal lebih dulu oleh gol Luis Muriel menit ke-21, Leganes mampu memaksa hasil imbang melalui gol Dimitris Siovas menit ke-56. Hasil itu membuat perjuangan Leganes untuk merebut tiket ke final sedikit berat karena harus melakoni leg kedua di kandang Sevilla, pekan depan. (AFP/ football italia/Sat/R-2)

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

SEPAK BOLA

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 28 KISI-KISI

AFP

Masih Penasaran dengan Riyad Mahrez KESENANGAN Pep Guardiola dalam memburu para pemain berbakat sepertinya tidak pernah terpuaskan. Hanya, memang tidak semua keinginan Guardiola bisa terpenuhi.

Salah satunya gelandang Riyad Mahrez. Untuk kali kedua, mantan juru taktik Barcelona dan Bayern Muenchen itu gagal mendatangkan Mahrez ke Etihad Stadium.

Meski begitu, Guardiola tidak mau menyerah begitu saja. Ia pun berniat mencoba lagi mendapatkan pemain asal Aljazair itu pada bursa transfer mendatang.

“Kami sudah mencoba pada musim panas lalu dan kami juga mencobanya sekali lagi. Namun, mereka (Leicester City) mengunci pintu negosiasi. Kita akan lihat saja apa yang terjadi di musim panas nanti,” kata Guardiola.

Dengan dukungan nyaris tanpa batas dari pemilik klub, Guardiola memang hampir bisa menarik pemain mana pun yang dia inginkan.

Namun, semua itu dia lakukan demi kejayaan City. Hasilnya terbukti, the Citizens memuncaki klasemen Liga Primer. (Thesun/Mln/R-2) AFP

TIDAK BERPENGARUH: Kehadiran striker asal Cile, Alexis Sanchez, ternyata belum berpengaruh bagi Manchester United. Tim besutan Jose Mourinho itu harus mengakui keunggulan Tottenham Hotspurs 0-2 dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Wembley, kemarin.

Mou Kibarkan Bendera Putih Meski kompetisi Liga Primer Inggris masih cukup panjang, sulit sepertinya bagi tim-tim lain untuk mengejar lari cepat Manchester City. Mereka kini hanya bisa berebut posisi runner-up.

dari awal. Sangat berdampak besar dapat unggul di awal pertandingan. Tiga poin lebih banyak membuat kami berada di posisi yang bagus untuk bersaing di posisi empat besar,” kata Pochettino.

SATRIA SAKTI UTAMA

Tragedi si Biru

satria@mediaindonesia.com

P

ERSAINGAN Liga Primer Inggris sejatinya telah berakhir pada pekan ke25, dini hari kemarin.

Betapa tidak? Dengan koleksi poin Manchester City saat ini, sulit sepertinya bagi tim pesaing untuk mengejar. Apalagi tim besutan Pep Guardiola itu juga terus menuai hasil positif.

Kemarin, misalnya, the Citizens kembali sukses memetik poin penuh setelah melibas 3-0 West Bromwich Albion di Etihad Stadium. Sebaliknya, dua pesaing terdekat City, yakni Manchester United dan Chelsea, justru memetik hasil negatif.

Alih-alih mendapat poin, the Red Devils dan the Blues justru menuai malu akibat dikalahkan lawan masing-masing.

‘Setan Merah’ digilas Tottenham Hotspur 0-2, sedangkan Chelsea

dipermalukan Bournemouth 0-3.

Dengan hasil tersebut, the Citizen kini semakin kukuh di posisi puncak dengan 68 poin dari 25 laga. Mereka unggul 15 poin atas sang tetangga MU dan surplus 18 poin atas Liverpool serta Chelsea yang ada di posisi ketiga dan keempat.

Tidak mengherankan jika arsitek MU Jose Mourinho mengisyaratkan sudah menyerah dalam persaingan gelar Liga Primer Inggris musim ini.

“Liga Primer berakhir bagi kami di Old Trafford melawan Watford pada Mei mendatang.

Tapi kami tahu jarak terlalu besar, bahkan sebelum pertandingan. Sekarang kami cuma bersaing dengan mereka (Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal).

Kami akan berjuang untuk posisi terbaik,” jelas Mou. Saat menghadapi Spurs di Wembley Stadium, ‘Setan Merah’

dikejutkan gol cepat Christian Erikssen di menit pertama plus aksi blunder Paul Jones melakukan gol bunuh diri di menit ke-28.

Bukan itu saja, mereka juga tampil buruk. Romelu Lukaku dkk seperti kehilangan ide untuk membangun serangan dan men-cetak gol. Bahkan du-

kungan Alexis Sanchez pun tidak berarti.

Sebaliknya Spurs tampil agresif. Hal itu membuat sang manajer Mauricio Pochettino terlihat sangat puas. Apalagi mereka kini kembali masuk persaingan perebutan tiket Liga Champions Eropa musim depan.

“Tujuhan kami harus fokus

Terlepas dari persaingan sengit tersebut, sorotan kini mengarah ke Chelsea. Pasalnya nasib the Blues terbilang tragis ketimbang klub-klub the big six lainnya.

Dengan status sebagai tim unggulan mereka menjadi bulanbulanan tim medioker. Ironisnya lagi kekalahan itu terjadi di kandang mereka sendiri, Stamford Bridge. Padahal ekspektasi tinggi sempat menggelayuti mereka pascakemenangan meyakinkan atas Newcastle United di Piala FA. Kekalahan itu pun membuat posisi sang pelatih, Antonio Conte, semakin tersudut. “Setelah pertandingan pertama musim ini Anda mencoba menekan pekerjaan saya, tapi saya mencoba melakukan yang terbaik. Saya ulangi bahwa kami telah melakukan segalanya. Jika ada yang tidak setuju saya di sini, saya menerima setiap situasi,” tegas Conte. (Bbc/AFP/R-3)

AFP

Mulai Mau Tonton Pertandingan Milan Lagi PERFORMA AC Milan yang tidak kunjung membaik dalam beberapa musim terakhir memang membuat sebagian fan geram. Salah satunya mantan pemilik klub, Silvio Berlusconi.

Mantan Perdana Menteri Italia itu bahkan mengaku tidak lagi berselera menyaksikan laga Rossonerri. Namun, belakangan ia mulai mau menyaksikan penampilan Milan menyusul hasil positif tim besutan Gennaro Gattuso tersebut.

Saat ini Milan masih tercecer di posisi ketujuh klasemen Seri A. Mereka tertinggal 23 poin dari pemuncak klasemen Napoli. Namun, belakangan performa Milan mulai membaik.

Mereka bahkan belum terkalahkan di lima laga terakhir.

“Saya menonton pertandingan itu (saat melawan Lazio). Saya pikir tidak buruk. Namun, kami berjaya selama 30 tahun dengan menggunakan formasi dua penyerang, bukan satu penyerang seperti saat ini. Itu menjadi cacat Milan saat ini,” tegas Berlusconi. Berlusconi menjual Milan yang sudah dimilikinya sejak 1986 pada 2017 kepada taipan Tiongkok, Li Yonghong. (Thesun/ Mln/R-2)

Klub-Klub Inggris Kuasai Bursa Transfer di Awal Tahun LIGA Primer Inggris menghamburkan dana sekitar Rp8,2 triliun hanya untuk jual beli pemain pada bursa transfer musim dingin. Nilai itu sudah lebih dari cukup untuk memecahkan rekor sebelumnya pada Januari musim 2010/2011. Kala itu klub-klub Inggris menghabiskan 225 juta pound (Rp4,2 triliun) atau setengah yang dikeluarkan saat ini.

Jumlah belanja klub-klub Inggris itu bahkan lebih banyak daripada total belanja empat liga top Eropa. La Liga Spanyol hanya 250 juta pound.

Sementara itu, Bundesliga tercatat di angka 65 juta pound.

Ligue 1 menempati urutan keempat dengan total belanja 50 juta pound. Seri A menempati posisi keempat dengan 20 juta pound. Jika digabungkan, total belanja keempat liga Eropa itu 385 juta pound. Angka ini masih kalah 45 juta pound dari total belanja klub-klub Liga Primer yang mencapai 430 juta pound.

Besarnya dana yang dibayarkan tidak lepas dari melonjaknya harga pemain sepak bola saat ini.

Untuk pemain sekelas bek Virgil

van Dijk, Liverpool rela menebusnya dengan harga 75 juta pounds (Rp1,4 triliun). Sementara itu, Manchester City juga menyiap-

kan dana Rp1 triliun untuk mendatangkan bek tengah Athletic Bilbao Aymeric Laporte.

Pembelian pemain pada hari

terakhir jelang penutupan bursa transfer kali ini menyumbang seperempat dari total bursa transfer musim dingin. Transaksi 150

juta pound (Rp2,8 triliun) dibayarkan.

Pembelian termahal di masa akhir penutupan melibatkan Arsenal yang menebus penyerang Borussia Dortmund Pierre Emerick-Aubameyang. The Gunners harus mengeluarkan kocek sebesar 56 juta pound. Transfer Lucas Moura dari raksasa Prancis PSG ke Tottenham Hotspur serta Oliver Giroud yang merapat ke Chelsea menjadi warna lain.

Catatan ini juga memecahkan rekor tersendiri. Dana 150 juta pound di hari terakhir memecahkan momen yang sama pada tujuh tahun lalu. Klub-klub membelanjakan 135 juta pound di hari terakhir dengan pembelian termahal ialah Fernando Torres dari Liverpool ke Chelsea.

Yang menjadi perhatian terbesar bursa musim dingin saat ini ialah drama segitiga transfer yang melibatkan tiga klub. Arsenal mendatangkan Aubemeyang, lantas melepas Oliver Giroud ke Chelsea, dan terakhir keputusan Chelsea meminjamkan Michy Batshuayi ke Dortmund. (Goal/ AFP/Sat/R-3)

AFP

Perpanjang Kontrak di Arsenal karena Ingin Nikahi Kekasih TEKA-TEKI soal masa depan playmaker Mesut Oezil terjawab sudah. Pemain asal Jerman itu memutuskan tetap bertahan bersama Arsenal selama beberapa musim ke depan.

Mantan pemain Real Madrid itu setuju memperpanjang masa baktinya di Emirates Stadium setelah menekan perpanjangan kontrak selama 3,5 tahun dengan gaji 350 ribu pound per pekan.

Namun, belakangan muncul desas-desus di balik perpanjangan kontrak itu bahwa Oezil bersedia bertahan karena sang tunangan, Amine Gulse. Oziel bahkan dikabarkan menikahi Gulse selepas Piala Dunia Rusia 2018 mendatang.

Sampai saat ini sang pemain memang belum memberikan tanggapan apa pun soal rumor tersebut. Ia hanya menyebut kesibukannya dalam menandatangani kontrak baru.

Sebelumnya masa depan Oezil memang menjadi bahan spekulasi. Ia bahkan sempat disebut-sebut bakal bergabung dengan Manchester United. (Dailymail/Mln/R-2)