Mediaindonesia 11 10 2017 11102017052301 by Oppah

@mediaindonesia

RABU, 11 10 2017

Giliran Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Bareskrim http://bit.ly/2xv428v

NO. 13259/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN

@mediaindonesia

Rp4.000/eks

Presiden Lantik Sultan Hamengku Buwono X https://shar.es/1VPuks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

Naskah Revisi KUHP Potensial Ancam Kebebasan Pers http://bit.ly/2xtIHRI

E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

@mediaindonesia

Media Indonesia

Menjadi tugas berat bagi semua pihak untuk mengembalikan nilai-nilai kejujuran ke dunia akademik dan intelektual di Tanah Air.”

TRANSFER DANA

Sanksi Pidana Pajak untuk 19 WNI DIREKTORAT Jenderal Pajak akan memberlakukan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak kepada 19 wajib pajak (WP) dalam kasus megatransfer US$1,4 miliar jika mereka terbukti belum mengikuti program amnesti pajak. “Kami cocokkan dengan NPWP mereka, apakah sudah ikut tax amnesty (TA) atau belum, dan apakah sudah dimasukkan ke pembetulan surat pemberitahuan (SPT) atau belum. Sanksi dari yang belum ikut TA, sesuai peraturan perundang-perundangan, bisa sampai ke penyidikan. Kalaupun ada pidana, itu pidana perpajakan,” tegas Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi di Jakarta, Senin (9/10) malam. Seperti diberitakan, regulator di Eropa dan Asia sedang menyelidiki Standard Chartered Plc atas transfer dana milik nasabah khusus sebesar US$1,4 miliar (setara Rp18,9 triliun) dari Guernsey, sebuah wilayah kekuasaan Inggris, ke Singapura pada akhir 2015. Dilaporkan, aset yang ditransfer itu sebagian besar milik nasabah warga negara Indonesia. Ditjen Pajak mengaku telah memiliki data 81 WP terkait dengan transfer dana tersebut dan 62 orang di antara mereka sudah mengikuti program pengampunan pajak. Pemeriksaan mendalam kepada para wajib pajak itu ditargetkan selesai pada akhir Oktober ini. “Kami belum menghitung secara rinci soal potensi pajak dari 81 WNI tersebut yang secara individu telah menghindari pajak,” tambah Ken. Sementara itu, Komisi XI DPR dari Fraksi PPP Amir Uskara meminta Ditjen Pajak segera bertindak atas informasi adanya kasus transfer tersebut. Jangan sampai terkesan bahwa otoritas pajak sudah memiliki data lengkap, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. “Ditjen Pajak, sesuai tupoksinya, harus segera mengambil tindakan yang dibutuhkan sesuai undang-undang untuk kepentingan penerimaan negara,” ujarnya. (Try/X-11)

Harian Umum Media Indonesia

Editorial | Hlm 2

MA Harus Selektif Pilih Ketua PT Sejumlah perangkat dan instrumen sebetulnya sudah tersedia untuk mengawasi para aparatur peradilan di Tanah Air. Selekta | Hlm 2

Usut Pengeroyokan pada Jurnalis ANTARA/PUSPA PERWITASARI

TERIMA LAPORAN BPK: Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) menerima Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara disaksikan anggota BPK di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Dalam IHPS I 2017, BPK melaporkan telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp13,70 triliun yang berasal dari penyerahan aset atau penyerahan kas negara, koreksi subsidi, dan koreksi cost recovery. Presiden akan ... | Halaman 7

Kontributor Metro TV Darbe Tyas menjadi salah satu korban penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian dan Satpol PP di Banyumas, Jawa Tengah. Hukum | Hlm 9

BPK Audit Alutsista TNI Sebelumnya, BPK sebagai auditor negara selalu dilarang untuk memeriksa seluruh aset senjata yang memiliki nilai sekitar Rp23 triliun. RUDY POLYCARPUS

rudy@mediaindonesia.com

ADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun ini mulai melakukan audit terhadap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang dilakukan Kementerian Pertahanan. Sebelumnya, dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan negara, BPK sama sekali tidak diperkenankan melakukan audit terhadap pengadaan alutsista tersebut. Hal itu dikemukakan anggota BPK Harry Azhar Azis seusai mendampingi Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2017 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

“Audit (alutsista) masih berjalan. Kami memilahmilah mana (data) yang kategori rahasia negara. Sebelumnya, ada larangan dari Panglima TNI atau Kemenhan agar kami tidak memeriksa aset senjata yang nilainya sekitar Rp23 triliun,” kata Harry. Menurut mantan politikus Partai Golkar itu, apabila auditor BPK tidak diperbolehkan memeriksa aset negara, kelak dapat menimbulkan opini disclaimer. Presiden dan Menkeu akhirnya menerima penjelasan BPK tersebut. “Bila ada hal menyangkut rahasia negara, BPK tidak memublikasikannya. Pelaporannya kami buat sedemikian rupa sehingga tidak terbuka kerahasiaannya.” Ihwal audit terhadap alutsista itu berawal dari peng-

Perppu Ormas tidak Menentu

adaan helikopter AW101 senilai US$55 juta (Rp742 miliar) di awal tahun ini. Dalam sebuah rapat dengan Komisi II DPR, baik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo maupun Menhan Ryamizard Ryacudu saling mengklaim tidak tahu-menahu pembelian helikopter yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp220 miliar tersebut. Harry mengatakan hasil audit terhadap aset negara bisa saja menemukan pelbagai penyimpangan. “Hanya implikasi. Kami tidak dapat memastikan ada atau tidaknya (penyimpangan).”

Kontrol negara Saat menanggapi soal audit terhadap alutsista itu, Direktur Imparsial Al Araf menilai selama ini pengadaan peralatan amat strategis itu bak terjadi di ruangan gelap yang sarat dengan praktik patgulipat anggaran dan sulit disentuh penegak hukum. “Oleh karena itu, Presiden harus mengembalikan kon-

INVESTASI

Miopia dan Luar Ruangan

Regulasi masih Jadi Momok bagi Investor SEIRING langkah pemerintah pusat mengeluarkan paket kebijakan ekonomi hingga jilid 16, investor masih menghadapi sejumlah kendala. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong memaparkan lima keluhan utama investor yang menanamkan modal di Indonesia. Tom, sapaan akrab Thomas, mengatakan keluhan utama para investor ialah regulasi yang kerap berubah. “Keluhan nomor satu semua investor ialah regulasi. Ada sekitar 43 ribu peraturan mulai peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala lembaga, hingga peraturan daerah

Connie Rahakundini Pengamat kemiliteran

trol pengadaan alutsista itu kepada negara.” P e n g a m a t ke m i l i t e ra n Connie Rahakundini Bakrie justru mempertanyakan legal standing BPK mengaudit pengadaan alutsista di Kemenhan tersebut. “Berdasarkan info, BPK mengaudit atas permintaan Panglima TNI. Ini lucu. Apa kaitannya panglima sebagai kuasa pengguna ang-

Sudahi Polemik ... | Hlm 5

Perppu belum tentu disetujui dalam masa persidangan sekarang karena muncul wacana perpanjangan pembahasan.

SELA

PENELITIAN terbaru dari Ohio State University, Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa bermain di luar ruangan dapat mengurangi risiko miopia atau rabun jauh pada anak. Hal itu disebabkan cahaya terang di luar ruangan dapat merangsang pelepasan dopamin dari sel khusus di retina yang akan membantu pertumbuhan mata normal yang lebih lambat untuk anak. SENO Studi itu mempelajari 4.979 anak selama 20 tahun. Pada anak yang memiliki dua orangtua penderita miopia, efek genetik herediter meningkatkan kebutuhan anak menggunakan kacamata hingga 60% jika jarang bermain di luar rumah. Bagi anak yang menghabiskan waktu di luar rumah hingga 14 jam per minggu, risiko genetik itu dapat dinetralkan dan menurunkan kebutuhan kacamata hingga 20%. (CNN/Ire/X-5)

“Perbekalan itu salah satu yang harus diaudit. Banyak orang selalu ignore padahal ini besar. Setelah itu baru audit Mabes TNI.”

garan meminta pengguna anggarannya diaudit?” ungkap Connie serius. Keinginan bersih-bersih yang digaungkan, lanjut Connie, seharusnya dimulai TNI. “Perbekalan itu salah satu yang harus diaudit. Banyak orang selalu ignore padahal ini besar. Setelah itu baru audit Mabes TNI.” Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Supiadin AS mengakui audit BPK terhadap alutsista sah-sah saja. “BPK berhak mengaudit untuk melihat kerugian. Hanya, perlu diterangkan soal resistensi Panglima dan Menhan sehingga BPK mendapat izin audit dari Presiden.” Menhan Ryamizard Ryacudu sekali lagi meminta institusi yang terlibat polemik pembelian senjata membuang jauh-jauh ego demi keutuhan NKRI. “Saya prihatin atas polemik (senjata) karena telah menjadi tontonan publik.” (Ric/Faw/X-3)

yang memberatkan pengusaha sebab peraturan itu tumpangtindih satu sama lain,” kata Tom dalam diskusi Investment Outlook bertema Clean area for Indonesian growth and sustainability yang digelar Media Group di Jakarta, kemarin. Keluhan lain, imbuhnya, soal pajak, izin kerja, pengurusan lahan, dan infrastruktur. Namun, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan iklim investasi di Indonesia semakin bertumbuh dengan industri dan tingkat konsumsi. Karena itu, kata dia, pengembangan kawasan industri di Indonesia diarahkan terintegrasi. Langkah itu diyakini akan menciptakan efisiensi dan aneka

Cawagub Agamais Dongkrak Suara Cawagub Jawa Barat yang memiliki peluang besar untuk berpasangan dengan Ridwan Kamil berasal dari kader partai berbasis pemilih muslim loyal. Regional | Hlm 13

SENO

“Saya janji kalau ada yang bermain-main menyimpan beras di gudangnya sehingga stok berkurang, jangan pernah berpikir bisa dagang lagi. Saya cabut izinnya.” Enggartiasto Lukita Menteri Perdagangan

Perkotaan | Hlm 12

Politik | Hlm 6

MI/RAMDANI

INVESTMENT OUTLOOK: Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan pemaparan

dalam Investment Outlook di Jakarta, kemarin. Acara yang bertema Clean area for Indonesian growth and sustainability itu antara lain membahas kemajuan investasi bisnis dan kendala yang berkembang di Indonesia saat ini. manfaat dari hulu ke hilir. Airlangga mengatakan 30% kegiatan ekonomi di Indonesia berasal dari industri. “Ekspor 80% dari industri sehingga

industri menjadi penting.” Akan tetapi, sambungnya, yang menjadi persoalan selama ini dalam perindustrian ialah efisiensi. “Produksi industri di-

mulai tidak hanya dari pabrik, tapi juga dari desain rekayasa engineering.” (Adi/X-4) Kalla Bujuk .... | Hlm 17

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

SELEKTA

RABU, 11 OKTOBER 2017

EDITORIAL

Memuliakan Kejujuran DUNIA pendidikan sejatinya ialah tempat untuk belajar dan menyemai kejujuran, wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta membentuk karakter manusia mulia, berbudi, dan berintegritas. Dunia akademi semestinya terlindung sekaligus memberikan perlindungan dari bahaya laten ketidakjujuran, kebohongan, dan segala tipu muslihat. Karena itu, amatlah memalukan ketika ada bagian dari dunia pendidikan itu yang malah tanpa sungkan memproduksi ketidakjujuran dan kebohongan. Sungguh tak bisa diterima akal sehat bila lingkungan akademik tega menyampingkan integritas, bahkan meminggirkan martabat, demi keuntungan pribadi. Ironisnya, tontonan di dunia pendidikan tinggi di Republik ini beberapa waktu terakhir justru menunjukkan bahwa kita tengah dihinggapi persoalan memalukan itu. Raibnya kejujuran dan lunturnya integritas akademik masih menjadi persoalan terpelik di lingkungan pendidikan kita. Tembok kejujuran akademik yang telah dibangun dan dijaga dengan susah payah kini dalam ancaman kerobohan. Belum lama negeri ini dihebohkan terkuaknya praktik plagiarisme tesis program doktoral di lingkungan universitas negeri di Jakarta, yang bahkan dipromotori rektornya sendiri. Skandal ini saja sudah sangat bikin malu dan mencoreng muka perguruan tinggi yang mestinya menjadi tempat terhormat menciptakan anak bangsa cerdas dan berkarakter. Skandal berikutnya muncul dari pengakuan mengejutkan Dwi Hartanto, seorang mahasiswa asal Indonesia yang beberapa waktu lalu mengaku sebagai ilmuwan di bidang aerospace engineering dan menjadi assistant professor di TU Delft Belanda. Setelah puja-puja yang ia terima, terkuaklah kebohongan besar di baliknya. Dwi ternyata hanya mahasiswa doktoral biasa di TU Delft, tanpa semua klaim prestasi yang pernah ia pamerkan sebelumnya. Amat disayangkan di usia yang masih muda ia telah menyingkirkan jauh-jauh kejujuran yang mestinya ia pegang kukuh. Kalau ia betul seorang ilmuwan seperti klaimnya selama ini, Dwi pasti paham bahwa kebohongan ialah barang haram. Postulat di kalangan akademisi jelas-jelas mengatakan ilmuwan boleh salah, tapi tak boleh berbohong. Mungkin masih banyak contoh lain dari kebobrokan serupa. Kebobrokan yang disebabkan memudarnya kejujuran karena kalangan akademisi sibuk berselingkuh dengan kepentingankepentingan pribadi atau motif-motif lainnya seperti politik atau ekonomi. Kita tentu masih ingat bagaimana produk ilmu pengetahuan seperti survei, riset, atau quick count bisa diselewengkan dengan semena-mena untuk kepentingan politik pada Pemilu 2014 lalu. Inilah yang namanya prostitusi intelektual. Publik juga kerap menyaksikan orang dengan mudahnya memanipulasi intelektualitasnya untuk mengejar posisi dan jabatan tertentu di pemerintahan. Bahkan tak sedikit pula korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah dan kampus. Kita mesti ingatkan betapa masyarakat punya mekanisme sendiri untuk menghukum mereka yang tidak jujur di dunia akademik. Siapa pun yang ketahuan berbuat curang pasti habis karier intelektual atau akademisnya. Cita-cita mencapai dunia akademik dan intelektual yang memiliki kualitas dunia hanya akan menjadi mimpi jika bangsa ini masih saja disibukkan dengan tindak-tanduk akademisi dan intelektual yang masih jauh dari berintegritas. Karena itu, sungguh, menjadi tugas berat bagi semua pihak untuk mengembalikan nilai-nilai kejujuran ke dunia akademik dan intelektual di Tanah Air.

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

AP/LAURENT CIPRIANI

MENENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN SERIGALA: Ratusan domba dibawa pemilik menyusuri jalan raya saat unjuk rasa menentang program perlindungan terhadap serigala di Kota Lyon, Prancis, Senin (9/10). Menurut peternak, kebijakan tersebut hanya akan merugikan mereka karena tak sedikit domba yang mati akibat diterkam serigala.

MA Harus Selektif Pilih Ketua PT Sejumlah perangkat dan instrumen sebetulnya sudah tersedia untuk mengawasi para aparatur peradilan di Tanah Air. NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

AHKAMAH Agung diminta lebih selektif dalam memilih ketua peng adilan tinggi (PT) dan pengadilan negeri (PN) karena sebenarnya telah ada perangkat atau instrumen untuk mengawasi para aparatur peradilan tersebut. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar, perangkat atau instrumen tersebut tertuang dalam Maklumat MA No 01/Maklumat/ IX/2017 tertanggal 11 September tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim serta Perma No 8 Tahun 2016. “Perma dan maklumat harus berjalan efektif. Garda terdepannya ialah ketua PN dan ketua PT. Mereka implementatornya. Supaya tidak terulang lagi, implementator yang dipilih untuk melakukan pengawasan ialah orang-orang terpilih,” terangnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. Seperti diberitakan, KPK telah menetapkan Ketua PT Manado Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan putusan banding perkara kasus korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerin-

tah desa (TPAPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow pada 2010. Sudiwardono dan Aditya dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta Pusat pada Jumat (6/10) malam. Pemberian uang itu diduga untuk memengaruhi putusan banding dalam perkara ibu Aditya, Marlina Mona Siahaan, selaku Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2015 yang sudah divonis 5 tahun penjara dalam perkara korupsi TPAPD Bolaang Mongondow. Uang juga diberikan agar Marlina tidak perlu ditahan. MA kemudian memberhentikan sementara Sudiwardono, baik dari jabatan hakim maupun ketua PT Manado melalui Surat Keputusan MA No 180/KMA/ SK/X/2017. Tindakan MA lainnya ialah memeriksa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Herri Swantoro. Hasilnya ialah tidak ditemukan kelalaian dalam melakukan pembinaan pada kasus Sudiwardono. Menurut Aradila, penentuan ketua PN dan PT yang selektif tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang selama ini masih lemah. Pasalnya, pengawasan yang lemah membuka celah dan peluang bagi oknum-oknum di lembaga peradilan.

ICW sendiri telah memberikan sejumlah rekomendasi terkait dengan kasus korupsi aparatur peradilan, antara lain mengevaluasi implementasi Perma No 8 Tahun 2016 dengan melihat keefektifannya dalam mengatasi persoalan korupsi yang dilakukan hakim dan aparat pengadilan. ICW juga menginginkan MA bersama KPK dan Komisi Yudisial memetakan ruang potensi terjadinya korupsi di lembaga pengadilan. Pemetaan tersebut dilakukan agar dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan kebijakan pembinaan dan pengawasan. Secara terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi menilai pengawasan di MA dari atas sampai bawah masih sangat lemah. Karena itu, MA harus meningkatkan pengawasan terhadap jajaran aparatur pengadilan di bawahnya. Menurut Taufiqulhadi, kepemimpinan MA saat ini cenderung tidak efektif. Faktor tersebut antara lain menyebabkan berulangnya kasus korupsi yang menimpa aparatur pengadilan. “MA harus membenahi masalah ini. Dalam konteks ini, kalau di atas ada sesuatu yang tidak beres, ketidakberesan itu akan diikuti ke bawah,” tandasnya. (Ant/X-11)

MK Tegaskan Menang Praperadilan tidak Berarti Bebas SEORANG tersangka yang memenangi praperadilan dapat kembali ditetapkan menjadi tersangka oleh aparat penegak hukum dengan alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial. Demikian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan uji materi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, kemarin. Di bagian pertimbangan, MK menilai aparat dapat melakukan penyidikan kembali terhadap tersangka yang telah dibatalkan penetapan tersangkanya oleh hakim praperadilan. Alat bukti yang sebelumnya pernah diajukan dalam praperadilan pun dapat dipakai lagi untuk menjerat yang bersangkutan setelah mengalami penyempurnaan. “Alat bukti itu tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya, tetapi telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat fomalitas sehingga pada dasarnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya,” kata hakim konstitusi Manahan MP Sitompul. Dengan demikian, MK menolak permohonan pengujian Pasal 83 ayat (1) UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diajukan mantan Direktur PT Mobile 8 Anthony Chandra Kartawiria melalui kuasa hukumnya, yaitu Ricky Kurnia Margono, David Surya, Adidharma Wicaksono, dan Hendro Sismoyo.

“Penyidik harus betul-betul bisa menunjukkan ada alat bukti walaupun lama, tetapi telah disempurnakan kembali.” Ricky Kurnia Margono Kuasa Hukum Pemohon

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua MK Arief Hidayat. Terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perma 4/2016 yang memberikan kewenangan penyidik untuk dapat menetapkan status tersangka kembali kepada orang yang sama dengan persyaratan paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, MK menilai ketentuan itu menjadi kewenangan MA. Oleh karena itu, MK tidak berwenang mempertimbangkan legalitas Perma No 4/2016 tersebut. Kuasa hukum pemohon Ricky Kurnia Margono menilai apa yang diinginkan pihaknya cukup terpenuhi. Dalam pertimbangannya MK meminta penyidik menyempurnakan kembali alat-alat bukti. “Penyidik harus betul-betul bisa menunjukkan bahwa ada alat bukti walaupun lama, tetapi telah disempurnakan kembali,” ujar Ricky. (Nur/X-3)

Rumah Rp2,9 M Milik Luthfi Dilelang

MI/BARY FATHAHILAH

AKAN DILELANG: Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat kondisi rumah

milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di Perumahan Rumah Bagus Residence Blok B1 di Jalan Kebagusan, Jakarta, kemarin. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya akan segera melelang rumah tersebut.

ALAM kompleks cluster dengan jejeran rumah besar itu terdapat satu rumah bercat putih yang terletak di sebelah musala. Pekarangan rumah itu luas dengan rumput menghijau. Rumah berlantai dua yang berdiri kukuh dan anggun tersebut milik mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Bangunan yang ada di Perumahan Rumah Bagus Residence Blok B1 di Jalan Kebagusan Dalam I RT 007 RW 004 Lenteng Agung, Jakarta Selatan, itu merupakan hasil korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Luthfi dari kasus suap impor daging di Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam kasus itu Luthfi telah dijatuhi hukuman 10 tahun dan 8 tahun penjara.

Dari pantauan lapangan, rumah apik itu masih terawat dengan baik. Selain ruang utama, setidaknya ada tujuh ruangan dengan ukuran bervariasi, yakni empat kamar dan tiga ruangan untuk pembantu dan sopir. Bangunan tempat tinggal itu juga memiliki lima kamar mandi, baik untuk pembantu dan sopir maupun penghuni utama. Di bagian rumah lantai bawah juga terdapat garasi. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Leo Sukoto Manalu menuturkan selama ini Luthfi menyuruh orang untuk merawat rumah tersebut sekali setiap pekan. “Rumah ini tidak ditinggali, hanya dirawat setiap seminggu sekali,” ujarnya di lokasi rumah tersebut, kemarin. Ia menambahkan,

sekali tiga bulan petugas KPK mengecek kondisi rumah. Di pengadilan, Luthfi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama. Dia menerima uang total Rp1,3 miliar melalui Ahmad Fathanah dari Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Uang tersebut imbalan dari total dana hingga Rp40 miliar yang dijanjikan PT Indoguna untuk pengurusan surat persetujuan kuota impor daging sapi. Menurut rencana, rumah itu akan dilelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III pada Jumat 13 Oktober 2017 melalui aplikasi lelang E-Auction atau lelang elektronik. Syarat lelang terdapat di website KPK. Berbeda dengan lelang

sebelumnya, dalam lelang kali ini peserta tidak perlu hadir secara langsung. “Namun, peserta kami perbolehkan masuk dan mengecek keadaan rumah. Ibaratnya orang beli, boleh lihat,” ujar Leo. Harga dasar rumah dengan luas tanah total 441 meter persegi tersebut senilai Rp2,965 miliar. Peserta lelang diharuskan menyetorkan dana Rp600 juta terlebih dahulu. “Uang jaminan ini paling lama sudah disetorkan pada Kamis (12/10). Sertifikatnya kami sudah memiliki, sertifikat hak milik,” kata Leo. Dia menjelaskan, bila nanti pemenang lelang sudah ditentukan, rumah itu akan dikosongkan dari barangbarang. (Dero Iqbal Mahendra/ X-5)

POLITIK & KEAMANAN

RABU, 11 OKTOBER 2017

Bawaslu Dinilai tidak Netral

BADAN Advokasi Hukum DPP Partai NasDem menilai Badan Pengawas Pemilu tidak netral dan terkesan politis saat memberikan rekomendasi yang mendiskualifikasi petahana calon Bupati Jayapura Mathius Awoitauwse. NasDem pun meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengambil kebijakan pemberhentian tetap terhadap lima komisioner Bawaslu. Demikian penegasan Ketua Umum Bahu DPP Partai NasDem Taufik Basari seusai melaporkan dugaan pelanggaran Bawaslu ke Kantor DKPP, Jakarta, kemarin. Laporan pengaduan nomor 206/VI-P/L-DKPP/2017 itu juga disertai dengan 23 bukti dokumen, seperti rekomendasi Bawaslu, keputusan KPU, dan

keputusan Bawaslu Provinsi Papua. Menurut dia, tindakan yang dilakukan Bawaslu sangat berlebihan. Selain keputusan berada di luar kewenangan, Bawaslu juga dianggap tidak memperhatikan berbagai aspek dalam penerapan Pasal 71 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Jadi yang digunakan ialah pasal 71 ayat (2), sedangkan pasal ini tidak boleh dibaca berdiri sendiri, tapi harus keseluruhan dengan ayat lainnya. Penekanannya bahwa kepala daerah pertahana harus memenuhi unsur merugikan atau menguntungkan pasangan calon,” katanya. Taufik mengatakan, jika dalam realitasnya suatu per-

buatan yang dilakukan hanya melanggar kesalahan administratif, tentu sanksi yang diberikan tidak perlu berupa diskualifikasi. Pasal 71 UU 10/2016 harus dipahami hanya ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan demokrasi, yakni menggunakan kewenangannya untuk meraih suara kemenangan. Adapun kesalahan yang dilakukan pasangan calon nomor urut dua itu justru tidak terkait dengan pesta demokrasi. Mathius dilaporkan ke Bawaslu oleh Godlief Ohee, pasangan calon nomor urut tiga, atas perkara mutasi sejumlah pejabat di lingkup Kabupaten Jayapura yang diduga sarat politis. (Gol/P-2)

MI/RAMDANI

LAPORKAN BAWASLU KE DKPP: Ketua Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem Taufik Basari (kanan) mengadukan Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dinilai tidak netral dan politis, di Jakarta, kemarin. Pelaporan terkait dengan rekomendasi Bawaslu yang mendiskualifikasi petahana calon Bupati Jayapura Mathius Awoitauwse.

Sudahi Polemik Senjata Brimob

TNI menilai amunisi senjata stand alone grenade lancher (SAGL) yang dibeli Korps Brimob Mabes Polri mematikan. GOLDA EKSA

golda@mediaindonesia.com

EPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Wuryanto mengatakan amunisi senjata jenis stand alone grenade lancher (SAGL) yang dibeli Korps Brimob Mabes Polri mematikan karena merupakan amunisi tajam yang memiliki radius mematikan 9 meter dengan jarak capai 400 meter. Keistimewaan amunisi itu ialah setelah meledak kemudian meledak lagi dan akan menimbulkan pecahan logamlogam kecil yang dapat melukai dan mematikan. Bahkan, amunisi itu bisa meledak sendiri tanpa benturan setelah 14-19 detik lepas dari

laras senjata. “Ini luar bisa. TNI tidak punya senjata seperti itu,” kata Wuryanto. Menurutnya, amunisi yang tergolong amunisi tajam ukurannya tidak sesuai standar. Bila mengacu pada Inpres No 9 Tahun 1976 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, kaliber amunisi Brimob itu sudah masuk standar militer, yakni 5,56 mm. Karena itu, amunisi SAGL tersebut sejak Senin (9/10) malam dipindahkan ke Mabes TNI, sedangkan senjata SAGL sudah diserahkan ke Polri. “Polri masih bisa menggunakan senjata SAGL, yang amunisinya diganti granat asap yang sesuai standar nonmiliter.” Peryataan Wuryanto langsung ditanggapi Ketua Pusat

Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung Muradi. Menurut Muradi, pernyataan Kapuspen

TNI soal senjata yang diimpor Brimob dapat dilihat dari berbagai sudut. “Pernyataan tersebut kurang tepat untuk

suasana saat ini yang baru saja sedikit reda karena komitmen pimpinan TNI dan Polri yang ingin mendinginkan suasana

dan situasi politik yang sempat menghangat,” katanya. Pernyataan itu juga tidak mencerminkan komitmen untuk bersama-sama mengupayakan penuntasan polemik senjata yang tengah ditegaskan Presiden Jokowi untuk segera mungkin diakhiri. Pernyataan itu berpotensi membangun polemik baru antara TNI dan Polri terkait dengan isu senjata ilegal dan senjata impor. Sebagaimana diketahui, teknologi persenjataan mengalami kemajuan sangat cepat. Itu ditandai terciptanya varian-varian senjata yang lebih maju dan berteknologi tinggi. Hal sama juga terjadi pada senjata dan amunisi yang diimpor Brimob. “Jadi amat wajar jika pernyataan Kapuspen TNI yang menegaskan bahwa amunisi SAGL belum dimiliki TNI karena cepatnya perkembangan teknologi industri

persenjataan, yang bisa saja TNI belum memesannya atau bahkan industri pertahanan di Indonesia seperti Pindad belum memproduksinya. ‘’

Disudahi Menhan Ryamizard Ryacudu meminta institusi yang terlibat polemik pembelian senjata membuang jauh ego demi menjaga keutuhan NKRI. “Sejak dulu saya selalu mengatakan kalau NKRI itu harga mati. Karenanya saya meminta institusi yang terlibat isu senjata harus membuang jauhjauh egonya,” jelas Ryamizard seusai bertemu Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin, kemarin. Menhan pun mengaku prihatin atas polemik itu karena menjadi tontonan publik. Senada dengan Menhan, Ma’ruf juga menyarankan agar jalan dialog diutamakan untuk menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi. (Faw/Ant/P-2)

Hanya 5 Hari Setelah Diluncurkan, PT Ichi Tan Indonesia (Ichitan) dengan Cepat telah Mendapatkan Tiga Orang Pemenang dari Program Harap-Harap Emas ICHITAN, perusahaan RTDT (Ready-to-Drink Tea) terkemuka dari Thailand meluncurkan program baru yaitu ‘Harap-Harap Emas’ yang telah ditunggu oleh para pelanggan setia. Hanya lima hari berselang dari peluncuran, ICHITAN kemarin telah menemukan tiga orang pemenang beruntung untuk membawa pulang masing-masing hadiah 30 gram emas. Acara pemberian hadiah bertempat di Pasar Hipli Semanan, Daan Mogot, Jakarta Barat dan disiarkan secara langsung melalui akun media sosial ICHITAN. Ada sekitar 3,8 juta followers ICHITAN Facebook dan banyak di antara mereka ikut serta di acara tersebut melalui media sosial. Ad a p u n t i g a p e m e n a n g yang beruntung adalah Saeful Hamin (26), Sulastri (31), dan Agung Purnomo (31). Ketiganya adalah warga Jakarta dan sekitarnya yang masing-masing telah menerima 30 gram emas setelah menemukan kode khusus di balik tutup botol produk ICHITAN yang mereka minum. Saeful Hamin, ayah dari satu anak, mengatakan bahwa pada awalnya ia tidak percaya bisa mendapatkan 30 gram emas hanya dengan membeli produk ICHITAN. “Awalnya saya dan istri saya membeli ICHITAN saat berkunjung ke rumah teman. Botol pertama yang kami beli memiliki kode khusus gratis satu botol, namun beberapa hari kemudian kami pergi untuk membeli lagi dan ketika kami periksa di balik tutup botol ternyata terdapat kode khusus ‘30 gram emas’. Saya dan istri sangat kaget, t a n g a n k a m i g e m e t a ra n , mungkin ini berkah dari Tuhan untuk anak saya”,

kata Saeful yang membawa istri dan anak tunggalnya ke acara penyerahan hadiah. D u a p e m e n a n g l a i n ny a juga sangat gembira setelah mengetahui bahwa mereka mendapatkan hadiah dari ICHITAN. Baik Sulastri maupun Agung Purnomo tidak dapat menahan kebahagiaan dan emosi mereka saat tim ICHITAN menyerahkan 30 gram emas. “Saya benar-benar terkejut saat mendapati tutup botol yang saya beli bertuliskan 30 gram emas, awalnya saya ragu, tapi kemudian saya mencoba menghubungi nomor telepon yang tertera di balik tutup botol. Alhamdulillah, saya benar-benar menang, karena saya berencana membantu bisnis keluarga saya dan memberikan donasi kepada orang-orang yang membutuhkan,” kata Sulastri yang hadir ke acara penyerahan hadiah bersama sang ayah. Agung Purnomo pun mengalami hal serupa dengan Sulastri. Meski ia tahu tentang program Harap Harap Emas sebelum membeli ICHITAN, ia masih kaget dan bingung saat melihat kode khusus di balik tutup botol ICHITANnya. “Saya sudah mendengar tentang program terbaru ICHITAN setelah Mendadak Jutawan yaitu program berhadiah emas, tapi saya tidak pernah menduga menjadi salah satu pemenangnya. Nah, ketika saya membeli produk ICHITAN saya masih berharap untuk itu. Ternyata program Harap-Harap Emas ini nyata,” katanya dengan wajah penuh kegembiraan. Mr. Tan Passakornnatee atau yang biasa dikenal dengan nama Mr. ICHITAN, pendiri dan CEO ICHITAN Group Thailand, senang sekali mengetahui bahwa ICHI-

TAN telah menemukan tiga orang pemenang pertama yang beruntung dari program Harap Harap Emas. Mr. ICHITAN juga turut menyaksikan acara pemberian hadiah tersebut, yang disiarkan melalui media sosial ICHITAN, secara langsung dari Thailand. Dia berkomentar melalui telepon, “Saya sangat senang mengetahui bahwa ICHITAN telah menemukan tiga orang pemenang tutup botol dari program Harap Harap Emas. Semoga hadiah emas ini dapat membantu setiap pemenang untuk belajar mengenai investasi dan menabung untuk masa depan. Semoga hadiah ini bermanfaat,” tuturnya. Pada saat bersamaan, ICHITAN juga memberikan hadiah 30 gram emas untuk masing-masing 3 orang yang beruntung dan 10 gram emas untuk dua orang beruntung lainnya di Jakarta, Depok dan Tangerang. Mereka adalah sahabat setia ICHITAN, yang turut mengikuti kuis di laman resmi Facebook ICHITAN yang berlangsung pada 23-27 September 2017, yang diundi pada acara konferensi pers ICHITAN Harap Harap Emas pada 2 Oktober 2017 di Fairmont Hotel, Jakarta. Dengan begitu ada tiga pemenang hadiah emas 30 gram, yaitu Sahrotul Muniroh (31), Nur Dwi Agustiani (19), dan Jaenal (33), dan enam pemenang emas 10 gram. Dua dari enam pemenang 10 gram emas adalah Juwita Hati (28), dan Adi Mario Akbar (22), empat pemenang lainnya tinggal di luar Jakarta, sehingga hadiahnya tidak dapat diberikan secara langsung pada saat acara namun akan diserahkan di lain waktu.

Program Harap Harap Emas dibagikan kepada 100 orang pemenang yang beruntung dengan masing-masing 30 gram emas dalam waktu 3 bulan sejak 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Semua pajak undian ditanggung ICHITAN. Kali ini kesempatan untuk menang akan lebih banyak karena lebih dari 1 pemenang per harinya. Jadi, tunggu apa lagi? Anda mungkin pemenang berikutnya. Beli produk ICHITAN varian apapun, buka tutup botolnya, minum dan cek di balik tutup botolnya, serta temukan kode khusus 30 gram emas. Siapa tahu Anda yang beruntung menjadi pemenang berikutnya. (RO/ S2-25)

FOTO-FOTO: ICHITAN

Sintorn Santitorn, Director of PT. Ichi Tan Indonesia melakukan verifikasi kode pada tutup botol pemenang ‘Harap Harap Emas’.

Pemenang kuis Facebook ICHITAN dan pemenang program ‘Harap Harap Emas’, (dari kiri) Sahrotul Muniroh (30),Nur Dwi Agustiani (19), Jaenal (32) Saeful Hamin (26), Sulastri (30), Agung Purnomo (30), Juwita Hati (28), Adi Mario Akbar (22).

POLITIK

RABU, 11 OKTOBER 2017

Perppu Ormas tidak Menentu Perppu belum tentu disetujui dalam masa persidangan sekarang karena muncul wacana perpanjangan pembahasan. RICHALDO Y HARIANDJA

richaldo@mediaindonesia.com

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

PRESIDEN LANTIK GUBERNUR DIY: Presiden Joko Widodo bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (belakang), Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (kiri), dan Sri Paduka Paku Alam X (kanan) melaksanakan kirab sebelum pelantikan Gubernur DIY di halaman Istana Negara, Jakarta, kemarin. Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Sri Paduka Paku Alam X dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk masa jabatan 2017-2022.

Yogyakarta Kembangkan Kekuatan Maritim PRESIDEN Joko Widodo melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022 di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Pelantikan itu sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 dan Pengesahan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2017-2022 tertanggal 6

September 2017. “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya,” kata Presiden Joko Widodo saat memimpin pengucapan sumpah jabatan Sri Sultan dan Paku Alam X. Tampak hadir sejumlah pejabat negara seperti Ketua DPD Oesman Sapta Oedang; Menteri Koordiantor Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; serta para anggota DPRD DIY.

Sultan Hamengku Buwono X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X telah ditetapkan kembali sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD DIY pada 2 Agustus 2017. Mekanisme penetapan itu berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Masa jabatan Sri Sultan dan Paku Alam akan berakhir pada 10 Oktober 2017. Sebelum pelantikan dilakukan kirab kenegaraan di lingkungan Istana Kepresidenan.

Seusai pelantikan, Sri Sultan mengungkapkan daerah yang dipimpinnya akan membangun kekuatan bahari dalam lima tahun ke depan. “Yogya ini sekarang pintunya menghadap ke selatan, dalam arti memprioritaskan Samudra Indonesia, Samudra Hindia. Ini bisa menjadi kekuatan baru bagi masyarakat karena Yogya itu relatif kecil dan tanahnya juga terbatas. Jadi, tidak mungkin lagi kita bicara sektor tanaman,” jelasnya. Untuk itu, menurut Sultan, pihaknya mencoba memba-

ngun kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat Yogya. “Jadi, kami mencoba pantai selatan sebagai kekuatan baru, sesuai dengan strategi maritim kita menggarap pengembangan bahari,” imbuhnya. Pengembangan kekuatan bahari, lanjutnya, tidak akan sekadar memfasilitasi pendaratan kapal atau pengadaan kapal, tapi bagaimana agar masyarakat Yogyakarta dapat berbudaya maritim. “Karena negara kita disatukan lautan, jadi budaya maritim itu mutlak,” tegasnya. (Pol/P-3)

MA Diminta Sederhanakan Putusan

AP/GIUSEPPE LAMI

HARMONIS DAN DEMOKRATIS: Menteri Luar Negeri Italia Angelino Alfano menyimak

keterangan Menlu Retno LP Marsudi (kiri) saat memberikan keterangan pers seusai mengadakan pertemuan di Roma, Italia, Senin (9/10). Dalam kunjungannya Retno mempromosikan nilai-nilai harmoni dalam kemajemukan bersama dengan Komunitas Sant’ Egidio. Komunitas Sant’ Egidio memandang Indonesia sebagai negara di mana kemajemukan dapat hidup dengan harmonis dan demokratis.

Menlu Promosikan Harmoni Kemajemukan Indonesia MENTERI Luar Negeri Retno LP Marsudi mempromosikan nilai-nilai harmoni kemajemukan Indonesia dalam pertemuan dengan Komunitas Sant Egidio di Roma, Italia. “Kerja sama Indonesia dan Komunitas Sant Egidio telah berlangsung lama, salah satunya dengan organisasi massa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kerja sama ini terjalin dengan baik,” kata Retno melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan dengan Komunitas Sant Egidio untuk membahas penguatan kerja sama dialog antarkepercayaan, Menlu Retno diterima Presiden Komunitas Sant Egidio, Marco Impagliazzo dan

Pendiri Sant Egidio, Andrea Riccardi. Komunitas tersebut memandang Indonesia sebagai negara yang mampu memelihara kemajemukan secara harmonis dan demokratis. “Saya kagum terhadap Pancasila yang mampu persatukan bangsa Indonesia yang beragam budaya dan agama,” ujar Andrea Riccardi. Pada pertemuan itu, kedua pihak berdiskusi mengenai masalah kawasan, terutama menyangkut isu kemanusiaan, migrasi, terorisme, serta dialog antarkepercayaan yang telah tiga kali dilakukan Indonesia dan Italia. Terkait isu di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, Komunitas Sant Edigio menghargai

diplomasi kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Indonesia di Myanmar dan Bangladesh. Sebab, isu Rakhine merupakan isu kemanusiaan yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan kawasan. “Dialog antaragama penting untuk menjembatani hubungan antarmasyarakat. Tahun ini kita selenggarakan interfaith dialogue yang pertama kalinya dengan Myanmar dalam upaya berbagi pengetahuan dalam menghadapi kemajemukan di masyarakat,” ucap Retno. Dalam pertemuan yang berlangsung terbuka itu, Retno dan anggota Komunitas Sant Edigio juga sepakat terorisme tidak memiliki agama. (Ant/P-3)

MAHKAMAH Agung diminta untuk menyederhanakan putusan pemidanaan di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Hal itu menajdi salah satu poin putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 103/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan Juniver Girsang, Harry Ponto, Swandy Halim, dkk yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia. Mereka menguji Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang syarat materi yang terdapat dalam surat putusan pemidanaan. Dalam amar putusan, mahkamah mengabulkan permohonan pemohon. Menurut mahkamah, Pasal 197 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang frasa ‘surat putusan pemidanaan memuat’ tidak dimaknai ‘surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat’. Dalam pertimbangannya, mahkamah menilai salah satu asas UU 8/1981 ialah peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Yang dimaksud dengan proses peradilan yang cepat ialah tidak memakan waktu lama dan berbelit-belit, termasuk penyusunan putusan hakim. Selama ini putusan pemidanaan memuat kembali surat dakwaan, tuntutan pidana, dan uraian status hukum barang bukti di pengadilan negeri. Karena itu, mahkamah menilai pemuatan ketiga hal tersebut tidak perlu lagi dimasukkan

“Guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, harus dilakukan penyederhanaan putusan.”

ERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 24 Oktober. Untuk itu, Komisi II DPR akan melakukan pembahasan internal dengan melibatkan pakar, akademisi, serta kalangan ormas. “Dari tanggal 17 hingga 19 (Oktober) kami akan undang para pakar, aktivis, akademisi, ormas kepemudaan dan keagamaan, dan tanggal 20 setiap fraksi akan sampaikan pendapat akhir mini di komisi,” jelas anggota Komisi II DPR TB Ace Hasan Syadzily dalam sebuah diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Dalam forum paripurna, kata dia, pimpinan fraksi akan melaporkan dinamika yang terjadi sepanjang pembahasan dan hasil kunjungan kerja beberapa anggota Komisi II ke daerah dalam rangka menjaring aspirasi publik perihal perppu tersebut. Pihaknya berharap pemerintah lebih serius dalam membahas perppu. Pada rapat sebelumnya, pihak pemerintah hanya dihadiri menteri komunikasi dan informatika. “Kalau bisa nanti menteri agama harus hadir, lalu ada TNI dan Polri, serta terakhir ada usulan BIN juga hadir karena ini berkaitan dengan aktivitas antiideologi kebangsaan,” jelas politikus muda Golkar itu. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan ada kemungkinan pembahasan perppu diperpanjang. Alas annya, antara lain, silang pendapat yang muncul dalam

pembahasan cukup keras. Namun, perpanjangan tersebut akan diputuskan dalam rapat paripurna. “Kalau paripurna menghendaki diperpanjang itu keputusan tertinggi walaupun mekanismenya ada dalam ketentuan bahwa perppu disetujui atau ditolak DPR pada masa sidang selanjutnya. Itu saja. Penjelasan yang lain tentunya sangat bergantung pada situasi,” kata Taufik. Langkah itu, imbuhnya, bisa ditempuh untuk menjaga situasi politik agar tetap kondusif. Opsi tersebut sangat terbuka untuk dimunculkan di rapat paripurna. Ketika ditanya bukankah perppu harus disetujui dalam satu masa sidang, Taufik mengatakan UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak mengatur secara tegas perpanjangan masa pembahasan perppu. “Paling tidak ada ketentuan memang secara peraturan mekanisme masa persidangan ini harus diputuskan, apakah disetujui DPR atau tidak,” ucapnya. Pengamat hukum tata negara Irmanputra Sidin menjelaskan pengesahan perppu sepenuhnya bergantung pada DPR. Menurutnya, tidak ada batasan mengenai berapa masa sidang untuk menjadi syarat pengesahan sebuah perppu yang diajukan pemerintah. “Semuanya bergantung pada DPR, mau rapat berapa kali pun, mereka yang tentukan itu bisa diterima atau tidak. Bola ada di DPR,” kata dia.

Poin revisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan bakal menyetujui perppu tersebut dengan catatan. “Kita mau ada poin revisi sebagai jalan tengah,” kata Wakil Ketua Komisi II dari F-PKB Lukman Edy. Revisi yang bakal diajukan terkait dengan poin peradilan. PKB ingin agar pembubaran ormas tetap dilaksanakan melalui sistem peradilan. “Ya, kalau sendiri yang membubarkan kan bahaya. Boleh membubarkan sendiri tapi dalam keadaan genting. Lepas dari situ harus ada mekanisme peradilan,” ujarnya. (Mtvn/P-3)

Suhartoyo Hakim Konstitusi

ke surat putusan pemidanaan di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Pemuatan ketiga hal tersebut, menurut mahkamah, memakan ratusan atau bahkan ribuan halaman yang kemudian berdampak pada lamanya proses penyelesaian perkara. Untuk itu, perlu ada penyederhanaan surat pemutusan pemidanaan. “Guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, harus dilakukan penyederhanaan surat putusan pemidanaan pengadilan pada pengadilan tingkat banding dan kasasi, termasuk peninjauan kembali,” terang hakim konstitusi Suhartoyo, di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Selain itu, mahkamah telah mencermati bahwa dalam UU 8/1981 tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai surat putusan pemidanaan di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Untuk itu, mahkamah meminta MA untuk segera membuat pedoman mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusannnya. (Nur/P-3)

MI/M IRFAN

BAHAS PERPPU ORMAS: Anggota Komisi II DPR Fraksi

Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily (kiri) bersama dengan pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti berbicara dalam diskusi forum legislasi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Diskusi bertema Babak akhir pembahasan Perppu Ormas itu membicarakan pembahasan perppu oleh pemerintah dan Komisi II DPR.

POLITIK & HUKUM

RABU, 11 OKTOBER 2017

Presiden akan Kumpulkan Kementerian dan Lembaga Pertemuan dengan tujuan serupa juga akan digelar bagi kepala daerah di tingkat kabupaten dan provinsi. RUDY POLYCARPUS

rudy@mediaindonesia.com

RESIDEN Joko Widodo memastikan bahwa kementerian/ lembaga akan menindaklanjuti setiap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi ketika menerima laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017 BPK di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. “Presiden akan mengumpulkan kementerian dan lembaga bersama BPK sebagai komitmen untuk menjalankan apa yang menjadi saran, temuan, dan juga sekaligus yang diarahkan BPK,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Pramono juga hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan itu bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pertemuan dengan tujuan serupa, sambung Pramono, juga akan digelar bagi kepala daerah di tingkat kabupaten dan provinsi. Menurut Pramono, banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu kekhawatiran Presiden. Kepala Negara tidak mau kepala daerah terjerat kasus korupsi karena laporan keuangan bermasalah. “Terakhir-terakhir ini banyak sekali terjadi OTT yang menjadi perhatian pemerintah agar hal itu tidak terulang lagi,” cetus Pramono. BPK menemukan 14.997 permasalahan senilai Rp27,39 triliun dalam pemeriksaan selama semester I 2017. Permasalahan itu meliputi 7.284 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 7.549 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-un-

dangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun. Berdasarkan IHPS I 2017, baru sekitar 18,1% yang belum ditindaklanjuti lembaga terkait. Menurut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, jika rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti, hal itu akan memengaruhi opini pada tahun mendatang. “Presiden mengatakan harus ada komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Termasuk nanti dilihat apakah banyaknya OTT itu apakah ada hubungannya dengan laporan keuangan,” ujarnya. MI/SUSANTO

WTP tidak menjamin Dalam kesempatan sama, Moermahadi juga menegaskan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada kementerian/ lembaga bukan jaminan bahwa tak ada korupsi di lingkaran tersebut. “Kalau kita lihat kejadiannya kemarin, banyak tangkap tangan ada enggak hubungannya dengan laporan keuangan? Itu mesti kita lihat,” kata Moermahadi. BPK memberi opini WTP kepada sekitar 84% kementerian dan lembaga. Opini itu diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Menurutnya, hasil audit itu tak bisa dikaitkan dengan praktik suap. Pasalnya, para pejabat culas yang sudah berniat korupsi biasanya bertindak di luar dari masalah laporan keuangan. “Ada enggak yang masuk ke laporan keuangan? Kita cari itu yang berupa suap, ternyata itu tidak ada. Jadi enggak bisa dibilang bahwa kalau di sana korupsi, enggak bisa WTP,” tandasnya. (MTVN/P-5)

TENTANG PENODAAN AGAMA: Ketua majelis hakim konstitusi Arief Hidayat didampingi dua hakim Anwar Usman dan Wahiduddin Adams memimpin sidang lanjutan uji materi Undang-Undang PNPS 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, Dewan Da’wah Islamiyah, dan ahli pemohon itu diajukan Jemaat Ahmadiyah terkait dengan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.

Ahmadiyah Minta Jaminan dari Negara NEGARA harus menjamin hak beribadah setiap warga negaranya. Pancasila dan konstitusi pun mempersilakan setiap warga untuk memeluk agama masingmasing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut. Hal tersebut menjadi pokok bahasan yang disampaikan Ketua Muslim Moderat Society Zuhairi Misrawi saat memberikan keterangan sebagai ahli pemohon dalam sidang uji materi UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

“Negara harus memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama, meyakini, beribadat, berserikat, dan berkumpul,” tegasnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/10). Oleh karena itu, menurutnya, UU 1/PNPS/1965 tidak bisa dijadikan dasar bagi peraturan di bawahnya sebagai dasar hukum untuk mengekang atau menghilangkan hak-hak beribadah dan berkumpul bagi setiap warga negara yang telah dilindungi UUD 1945. Untuk diketahui, permohonan uji materi yang teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XV/2017 diajukan para WNI yang aktif dalam komunitas Ahmadiyah. Pemohon

mendalilkan adanya norma yang diujikan tersebut lantaran norma itu membuat mereka kesulitan melakukan ibadah. Selain itu, pemohon menyebut hak konstitusional mereka terlanggar dengan berlakunya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 UU Penodaan Agama. Menurut mereka, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat (SKB 3 menteri) yang disusun berdasarkan ketiga pasal tersebut merugikan para pemohon. SKB 3 menteri tersebut menetapkan bahwa Ahmadiyah merupakan

aliran sesat. Penerbitan SKB 3 menteri tersebut pun memberikan efek domino kepada jemaat Ahmadiyah yang mulai tidak bisa beribadah di masjid yang mereka bangun karena dibakar dan disegel hingga pengusiran dari lokasi tempat tinggal. Hal senada juga diutarakan Guru Besar UIN Allaudin Makassar Mochamad Qasim Mathar. Menurutnya, komunitas Ahmadiyah memiliki syahadat yang sama seperti muslim Sunni, meyakini Allah sebagai Tuhan, dan Nabi Muhammad sebagai rasul. “Mereka juga menjalankan rukun iman dan rukun Islam dengan Alquran sebagai kitab suci,” tandasnya. (Nur/P-5)

Menkum dan HAM Siap Hadapi Djan Faridz

MI/ROMMY PUJIANTO

KPK PERIKSA ANGGOTA DPR TERKAIT KASUS BAKAMLA: Anggota

Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi memasuki Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Politikus Partai Golkar tersebut menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek satellite monitoring pada Badan Keamanan Laut tahun anggaran 2016 untuk tersangka mantan Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan.

DUALISME di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak kunjung usai. Justru, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly seperti ikut terseret dalam perseteruan antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy (Romi) itu. Belakangan, Djan Faridz mengancam akan melaporkan Yasonna ke polisi karena keputusannya yang mengakui PPP pimpinan Romi. Meski demikian, Menkum dan HAM mengaku tidak khawatir terhadap niat itu dan menyatakan dirinya siap menghadapi hal itu. “Masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan pandangan tentang itu (PPP). Yang sana bilang begini, yang sana bilang begitu. Ya sudahlah, nanti kita lihat,” kata Yasonna saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/10). Pernyataan tersebut diutarakan Yasonna terkait dengan ke-

putusannya untuk tidak segera mengesahkan surat keputusan (SK) PPP kepengurusannya. Yasonna tetap bergeming pada keputusannya bahwa PPP yang sah saat ini ialah kepengurusan M Romahurmuziy. Djan menganggap kepengurusannya itu sah atas putusan Mahkamah Partai Nomor 49 tertanggal 11 Oktober 2014 yang ditindaklanjuti melalui Muktamar PPP di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014. Kala itu, Djan secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum. “Saya dikirimi surat oleh Pak Djan lalu dikirimi juga surat kubu Romi. Alasan keputusan MA menguatkan kami, nanti kita liat,” tambahnya. Hal itu mengacu pada keputusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan PPP kubu

Yasonna tetap bergeming pada keputusannya bahwa PPP yang sah saat ini ialah kepengurusan M Romahurmuziy. Romi melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, mengancam akan melaporkan Yasonna Hamonangan Laoly jika tidak segera mengesahkan SK PPP Muktamar Jakarta. Selain berusaha lewat kepolisian, Djan Faridz menempuh jalur

konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia berharap kepengurusannya bisa diakui dan boleh ikut Pemilu 2019 meski surat keputusan Kemenkum dan HAM sudah menetapkan sebaliknya. “KPU sangat paham dan mengerti status hukum dari Muktamar Jakarta. KPU akan merapatplenokan masalah ini,” kata Djan Faridz dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (9/10). Djan juga menegaskan kubu partai yang dipimpinnya ialah yang sah yang dimenangkan keputusan Mahkamah Agung. “Yang sah itu kita karena kita punya kekuatan hukum tetap. Kita punya putusan Mahkamah Agung 604, kita punya kekuatan hukum, yang 601 mengembalikan seluruh sengketa partai politik ke mahkamah partai,” tegasnya. (Ric/Ant/P-5)

Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PUTUSAN Nomor 15/PUU-XV/2017 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : PT Tunas Jaya Pratama Alamat : Jalan Pangeran Jayakarta 101 Blok D/4-5, Jakarta Pusat Dalam hal ini diwakili oleh Aking Soedjatmiko, selaku Direktur Utama. Selanjut disebut sebagai -------------------- Pemohon I; 2. Nama : PT Mappasindo Alamat : Jalan Irian KM. 2 Kampung Kepi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Dalam hal ini diwakili oleh Yupeng, selaku Direktur. Selanjut disebut sebagai ------------------- Pemohon II; 3. Nama : PT Gunungbayan Pratamacoal Alamat : Samarinda Dalam hal ini diwakili oleh Engki Wibowo, selaku Direktur. Selanjut disebut sebagai ------------------- Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Februari 2017, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, SH., S.T., Arie Achmad, S.H., Budi Rahman, S.H., Indra Septiana, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Viky Sabana, S.H., Indira Hapsari, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Achmad Ichsan, S.H., Windi Astriana, S.H., Romadhoni Feby Indriyani, S.H., Reza Ria Nanda, S.H., Windi Saptarani, S.H., dan Ayu Ning Tirta Parameswari, S.H. Advokat pada kantor hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesi¿k (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 1) Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam Permohonan a quo adalah Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 yang masingmasing berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 13: “Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air“. Pasal 5 ayat (2): “Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor”.

Mendengar keterangan para Pemohon;

Pasal 6 ayat (4)

Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;

“Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alatalat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).”

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Presiden serta saksi para Pemohon dan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden; 2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat ¿nal untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049, selanjutnya disebut UU 28/2009) terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Namun demikian, oleh karena pasal-pasal dalam UU 28/2009 yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo telah pernah diajukan pengujian sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1/PUU-X/2012 dan dinyatakan ditolak, sementara itu Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, maka perihal dapat atau tidaknya diajukan kembali permohonan pengujian terhadap pasalpasal UU 28/2009 a quo akan dipertimbangkan lebih jauh dalam pertimbangan hukum Putusan ini setelah Mahkamah memeriksa pokok permohonan. Artinya, persoalan dapat atau tidaknya diajukan kembali permohonan pengujian terhadap pasal-pasal dalam UU 28/2009 dimaksud tidak menghalangi kewenangan Mahkamah mengadili Permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-

Pasal 12 ayat (2): “Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut: a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).” 2) Bahwa Pemohon I, PT Tunas Jaya Utama, yang dalam hal ini diwakili oleh direktur utamanya, yaitu Aking Soedjatmoko; Pemohon II, PT Mappasindo, yang dalam hal ini diwakili oleh Yupeng selaku direktur; dan Pemohon III, PT Gunungbayan Pratamacoal, yang dalam hal ini diwakili oleh Engki Wibowo selaku direktur, kesemuanya mendalilkan dirinya sebagai badan hukum, yang selanjutnya disebut para Pemohon; 3) B a h w a p a r a P e m o h o n m e r a s a d i r u g i k a n h a k konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal dari UU 28/2009 sebagaimana disebut pada angka (1) dengan argumentasi yang apabila diringkaskan adalah sebagai berikut: a. Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 3/PUUXIII/2015, bertanggal 31 Maret 2016, dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; b. Berdasarkan penjelasan pada huruf a di atas maka telah terdapat norma hukum baru yang mencabut norma dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) UULLAJ yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor menjadi tidak lagi menjadi bagian dari kendaraan bermotor; c. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat erga omnes, yang bukan hanya berlaku atau mengikat para pihak sebagaimana dalam perkara perdata, karena objeknya menyangkut kepentingan bersama karena dalam perkara pengujian undang-undang yang menjadi objek adalah norma undang-undang yang mengikat umum; d. Sementara itu, dalam pengujian Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 yang mengatur penarikan PKB dan BBNKB terhadap alat berat, Mahkamah menolak permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa alat berat tidak termasuk pengertian kendaraan bermotor sehingga tidak dapat dikenai PKB dan BBNKB. Putusan dimaksud tertuang dalam Putusan Nomor 1/ PUU-X/2012. Pertimbangan Mahkamah pada saat itu pada pokoknya adalah bahwa, menurut Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ, alat berat adalah termasuk ke dalam kategori kendaraan bermotor; e. Berbeda dengan Permohonan Nomor 1/PUU-X/2012 yang menggunakan dasar pengujiannya adalah Pasal 22A, Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Permohonan a quo mendasarkan pengujiannya pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap adanya dasar pengujian yang sama antara Permohonan Nomor 1/PUU-X/2012 dan Permohonan a quo, yaitu dalam hal ini Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, para Pemohon menjelaskan bahwa Permohonan Nomor 1/PUU-X/2012 mendasarkan argumentasinya pada adanya ketidakpastian hukum terhadap penarikan PKB dan BBNKB bagi alat berat yang berbeda perlakuannya baik terhadap jenis-jenis alat berat, sektor penggunaan alat berat, maupun Pemerintah Daerah yang menarik atau tidak menarik PKB dan BBNKB bagi alat berat serta karena alasan adanya ketidakadilan sebab dengan adanya PKB dan BBNKB telah menimbulkan pajak berganda (double taxation), sedangkan dalam Permohonan a quo Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dijadikan dasar pengujian dengan alasan adanya ketidakpastian hukum dan pelanggaran atas perlakuan yang sama di hadapan hukum terkait dengan adanya dualisme pengertian “kendaraan bermotor” yang menempatkan

alat berat sebagai bagian dari kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam UU 28/2009, sedangkan dalam UU LLAJ alat berat sudah bukan lagi menjadi bagian dari kendaraan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015. Dalam kaitan ini, para Pemohon menegaskan bahwa perlu tidaknya penarikan pajak atau jenis pungutan lainnya terhadap alat berat bukanlah menjadi dasar dari Permohonan a quo; f. Berdasarkan uraian pada huruf d dan huruf e di atas, Permohonan a quo adalah memiliki dasar pengujian yang berbeda dengan Permohonan Nomor 1/PUU-X/2012, sehingga dengan merujuk pada Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UndangUndang, Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk memeriksa, pengadili, dan memutus Permohonan a quo. Dalam hubungan ini, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerima permohonan pengujian terhadap norma undang-undang yang sudah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya sepanjang memiliki dasar pengujian yang berbeda; g. Bahwa para Pemohon, sebagai badan hukum privat, memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; h. Hak konstitusional para Pemohon, sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, menurut para Pemohon, nyata-nyata telah dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo karena menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor dan menjadikan alat berat sebagai objek PKB dan BBNKB karena para Pemohon adalah pihak yang memiliki dan/atau menguasai alat berat sehingga harus membayar PKB dan BBNKB padahal alat berat bukan kendaraan bermotor. Beberapa daerah bahkan sudah mengeluarkan peraturan daerah yang terkait dengan penarikan PKB dan BBNKB terhadap alat berat; i. Di samping kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf j di atas, para Pemohon juga menderita kerugian lainnya yaitu adanya sanksi apabila tidak membayar PKB dan BBNKB, baik sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU 28/2009, maupun sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 41A ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; 4) Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya uraian perihal kerugian hak konstitusional para Pemohon yang disebabkan berlakunya norma UU 28/2009 yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo, sebagaimana diuraikan pada angka 2) angka 3) di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah cukup menjelaskan secara spesi¿k kerugian hak konstitusionalnya sebagai badan hukum privat yang secara aktual maupun potensial dirugikan oleh berlakunya norma UU 28/2009 yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo dan juga telah nyata hubungan kausal antara kerugian dimaksud dan diberlakukannya UndangUndang a quo serta kemungkinan tidak terjadinya lagi kerugian dimaksud jika Permohonan a quo dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1) sampai dengan angka 4) di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohohan a quo. [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang apabila diringkaskan adalah sebagai berikut (dalil para Pemohon selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara): 1. Dalil para Pemohon pada dasarnya bertolak dari proposisi bahwa alat berat bukan kendaraan bermotor. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 telah menyatakan alat berat bukan kendaraan bermotor dengan membatalkan norma hukum yang ada dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, keadilan, persamaan di muka hukum dan untuk menghindari adanya dualisme hukum karena adanya penafsiran yang berbeda maka tidak boleh ada ketentuan lain yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor. 2. Adanya Pasal 1 angka 13 UU 28/2009 yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebab seakan-akan ada dua norma yang saling berlawanan, dalam hal ini Pasal 1 angka 13 UU 28/2009 yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menyatakan alat berat bukan kendaraan bermotor. Ketidakpastian hukum demikian bukan hanya berlaku bagi para Pemohon tetapi juga bagi Pemerintah, seperti Kementerian Perhubungan atau kementerian teknis lainnya yang telah menerima bahwa alat berat bukan kendaraan bermotor sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tetapi instansi lainnya, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, masih menempatkan alat berat sebagai bagian dari kendaraan bermotor. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang seharusnya memberlakukan satu norma yang sama terhadap alat berat sehingga menjadi bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Selanjutnya setelah menjelaskan panjang lebar pengertian, sejarah, dan uraian teknis yang menunjukkan perbedaan alat berat dengan kendaraan bermotor dan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 yang menyatakan alat berat bukan bagian dari kendaraan bermotor, para Pemohon berkesimpulan bahwa mutatis mutandis pengkategorian alat berat sebagai kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 13 beserta turunannya yaitu Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 harus dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Pasal 1 angka 13 UU 28/2009 merujuk pengertian kendaraan bermotor pada ketentuan dalam UULLAJ. Oleh karena itu mengingat sifat erga omnes putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka norma baru yang diputuskan berdasarkan putusan itu berlaku terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk UU 28/2009, dalam hal ini norma baru dimaksud adalah norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 yang menyatakan alat berat bukan kendaraan bermotor. Alasan bahwa UU 28/2009 adalah lex specialis adalah tidak berdasar karena perihal pengelompokan kendaraan bermotor justru secara khusus diatur dalam UULLAJ, sehingga UULLAJ-lah sesungguhnya yang merupakan lex specialis. 5. Oleh karena alat berat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes sudah dinyatakan bukan kendaraan bermotor maka pemberlakuan PKB dan BBNKB terhadap alat berat dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 adalah inkonstitusional.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-0101 sampai dengan P-0401 serta mengajukan saksi dan ahli yang keterangannya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa keterangan Presiden (Pemerintah), baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara langsung dalam persidangan, beserta saksi dan ahli yang diajukan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara; [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula memeriksa keterangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara; [3.11] Menimbang, setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta segenap bukti yang diajukan, keterangan Presiden beserta saksi dan ahli yang diajukan dan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, maka terhadap Permohonan a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa isu konstitusional dalam Permohonan a quo adalah: apakah alat berat termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor sehingga dan karena itu berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 secara konstitusional negara, dengan undang-undang, dibenarkan untuk mengenakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa terhadap terhadap alat berat? 2. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh isu konstitusional sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 dapat diajukan permohonan pengujian kembali sebab terhadap pasal-pasal a quo telah pernah diajukan permohonan pengujian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 dan oleh Mahkamah dinyatakan ditolak. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Ketentuan serupa ditegaskan kembali dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah pengujian terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 dalam Permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang berbeda? Terhadap pertanyaan ini, setelah Mahkamah memeriksa kembali secara saksama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 telah ternyata bahwa yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut adalah Pasal 22A, Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, dalam Permohonan a quo para Pemohon bukan hanya menggunakan dasar pengujian yang berbeda, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tetapi juga telah secara jelas menguraikan perbedaan dasar pengujian dimaksud, sebagaimana ringkasannya telah diuraikan pada paragraf [3.5] di atas. Oleh karena itu, dengan berdasar pada Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 sebagaimana tertuang dalam Permohonan a quo dapat diajukan kembali. 3. Bahwa selanjutnya, terhadap isu konstitusional sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, Mahkamah terlebih dahulu perlu memeriksa kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/ PUU-X/2012 yang menolak Permohonan pengujian terhadap Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009. Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud ditegaskan, antara lain: “[3.17] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 13 UU 28/2009 telah melanggar asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan Undang-Undang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pengertian “kendaraan bermotor” yang termuat dalam Undang-Undang a quo sebagai lex generalis tidak mengacu pada pengertian “kendaraan bermotor” yang tercantum dalam UU Lalu Lintas sebagai lex specialis. Dalam hal ini, Undang-Undang a quo telah memperluas pengertian kendaraan bermotor meliputi alat-alat berat dan alat-alat besar, yang dalam UU Lalu Lintas tidak dikategorikan demikian. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalil a quo tidak beralasan. Menurut Mahkamah, “pengertian kendaraan bermotor” sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang a quo merupakan bentuk perumusan ulang yang bertujuan untuk memberikan batasan kepada Pemerintah Daerah mengenai objek-objek mana yang dapat dikenakan pajak maupun retribusi daerah. Di samping itu, hal tersebut juga bertujuan untuk menutup celah penghindaran dan pengelakan pajak (loopholes) dan mempermudah administrasi pajak, serta tujuan lainnya. Pengertian kendaraan bermotor yang ada dalam UU 28/2009 pada prinsipnya tidak berbeda dengan pengertian kendaraan bermotor dalam UU Lalu Lintas, hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Lalu Lintas yang menyebutkan bahwa: “kendaraan bermotor sebagaimana ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis: ... e. Kendaraan Khusus”, dan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e disebutkan, “yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain: ... c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas terbukti bahwa dalam UU Lalu Lintas pun alat berat dimasukkan kedalam kategori kendaraan bermotor.” Dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 1/PUU-X/2012 di atas telah terang bahwa Mahkamah menolak permohonan tersebut karena Mahkamah merujuk pengertian “kendaraan bermotor” dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 47 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ, sementara itu UU LLAJ sendiri, khususnya Pasal 47 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ tidak turut dimohonkan pengujian pada saat itu. Oleh karenanya adalah tepat dan wajar jika Mahkamah berpendapat tidak terdapat pertentangan antara norma UU 28/2009 yang dimohonkan pengujian pada saat itu dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 22A, Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, UU 28/2009 telah dibentuk sesuai tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22A UUD 1945; UU 28/2009 juga tidak bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 sebab pengenaan pajak terhadap “alat berat”, yang saat itu dikategorikan sebagai kendaraan bermotor, dipungut berdasarkan undang-undang, dan juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebab rujukan

HUKUM

RABU, 11 OKTOBER 2017

Hukuman Mati masih Alternatif MENKUMHAM Yasonna Laoly mengakui pemerintah masih menganggap hukuman mati sebagai hukuman alternatif. Saat ini pemerintah masih mencari win-win solution atas hal tersebut. “Jadi, sekarang ini dua arus pikiran yang berbeda. Di mana-mana pun di Amerika, di mana-mana, dua pandangan tentang hukuman mati tetap ada. Yang dukung dan yang tidak. Makanya kita ambil posisi tengah. Dia (hukuman mati) masih ada, tapi hukuman alternatif,” katanya. Menurut Yasonna, hal itu masih bisa dikaji pada saat terpidana menjalani masa hukuman. Jika pada saat menjalani masa hukuman terpidana berkelakuan baik, bukan tidak mungkin hukuman dapat berubah menjadi seumur hidup. “Sekarang masih ada tentang hukuman mati. Tunggu aja sampai kita sahkan kembali. Sudah deket pengesahan rencana undang-undang hukum pidana yang baru.” Di sisi lain, dalam memperingati 15 tahun gerakan melawan praktik hukuman mati sedunia Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengeluarkan catatan publik terkait dengan hukuman mati. “Setidaknya 7 negara di dunia telah menghapus vonis hukuman mati untuk tindakan pidana biasa, 30 negara lainnya telah meniadakan hukuman mati secara praktik, 57 negara telah meretensi hukuman mati. Namun, tren ini tidak diikuti oleh 23 negara yang masih menerapkan eksekusi mati sampai 2016, dan Indonesia masuk daftar negaranegara yang masih konvensional dalam hal ini,” ungkap peneliti Amnesti Internasional Indonesia Papang Hidayat. Saat ini mayoritas negara di dunia sekarang telah menjauhi hukuman mati. Namun, ada lima negara yang masih sangat tinggi dalam melakukan hukuman mati. “Sembilan puluh persen hanya terjadi di Tiongkok, Iran, Irak, Pakistan, dan Saudi Arabia,” jelas Hidayat. Di Indonesia, Kontras mencatat dari Januari hingga September 2017, sudah ada 32 vonis mati yang dijatuhkan. Sebanyak 22 kasus berdimensi kejahatan pidana narkotika dan 10 lainnya merupakan tindak pidana kasus pembunuhan berencana. Namun, jika dilihat antara 2016-2017 Kontras mencatat ada 44 orang yang keseluruhan berjenis kelamin laki-laki dan beragam status kewarganegaraan, antara lain Tiongkok (2 terpidana mati), Malaysia (4 terpidana mati), Taiwan (1 terpidana mati), dan Indonesia (26 terpidana mati). (Ric/*/P-2)

PROTES KEKERASAN:

MI/LILIEK DHARMAWAN

Sejumlah wartawan membawa karangan bunga yang diserahkan kepada Kapolres Banyumas Ajun Komisaris Besar Bambang Yuhdhantara Salamun (kiri) di Banyumas, Jawa Tengah, kemarin. Aksi itu merupakan bagian dari aksi solidaritas terhadap wartawan yang mengalami kekerasan fisik yang dilakukan polisi dan Satpol PP saat peliputan.

Usut Pengeroyokan pada Jurnalis Kontributor Metro TV Darbe Tyas menjadi salah satu korban penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian dan Satpol PP di Banyumas, Jawa Tengah. LILIEK DHARMAWAN

lilik@mediaindonesia.com

ERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Banyumas mengutuk keras penganiayaan dan upaya menghalangi tugas jurnalis yang diduga dilakukan petugas kepolisian dan Satpol PP tersebut. Salah satu yang menjadi korban tindakan itu ialah kontributor Metro TV Darbe Tyas. Darbe dianiaya saat meliput aksi ratusan orang dari komunitas Selamatkan Slamet yang berlangsung di Kabupaten Banyumas sejak pukul

bagi pengenaan pajak terhadap “alat berat” itu jelas yaitu pengertian “kendaraan bermotor” dalam Pasal 47 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ. Justru akan timbul ketidakpastian hukum seandainya pada saat itu Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon. Sebab, di satu pihak, pengenaan pajak terhadap “alat berat” berdasarkan UU 28/2009 karena termasuk dalam kategori kendaraan bermotor dinyatakan inkonstitusional, yang artinya Mahkamah menolak “alat berat” sebagai kendaraan bermotor, sementara UU LLAJ menyatakan “alat berat” termasuk ke dalam kategori kendaraan bermotor. 4. Bahwa, dalam perkembangan selanjutnya ternyata terhadap Penjelasan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015. Dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut, Mahkamah antara lain menyatakan: “[3.13] Menimbang bahwa terhadap pertanyaan apakah Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ merupakan sebuah norma hukum, Mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya norma hukum adalah sebuah rumusan yang berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, dilarang atau tidak dilarang, yang tindakan demikian memiliki konsekuensi hukum. Dengan kata lain, suatu rumusan disebut norma hukum ketika rumusan tersebut berisi perintah, larangan, perkenan, menguasakan, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu, yang pemenuhannya dipaksakan oleh suatu sanksi hukum tertentu; Berdasarkan pengertian demikian, rumusan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ yang selengkapnya menyatakan, “Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain: c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta” bukan merupakan norma hukum karena tidak berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan/ tidak dilakukan atau dilarang/tidak dilarang. Susunan kalimat Penjelasan a quo, menurut Mahkamah, tidak dapat dimaknai sebagai perintah, larangan, perkenan, menguasakan, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu, bahkan dari perspektif tata bahasa susunan kalimat a quo hanya berisi keterangan tanpa disertai subjek, predikat, maupun objek; [3.13.1] Bahwa susunan kalimat yang demikian tidak dapat berdiri sendiri, dalam arti kalimat demikian tidak akan memiliki makna yang utuh manakala dibaca secara terpisah dari batang tubuhnya, terutama Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ. Ketidakmandirian makna kalimat a quo bagi Mahkamah menegaskan posisinya bukan sebagai norma hukum, melainkan hanya bagian (struktur) pelengkap yang berisi uraian mengenai pengertian/de¿nisi kendaraan khusus. Ada atau tidak adanya uraian dalam Penjelasan tersebut tidak akan mengubah norma hukum dalam batang tubuh Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ; Namun meskipun bukan sebuah norma hukum, keberadaan Penjelasan a quo menimbulkan kerancuan hukum karena Penjelasan a quo bukan sekadar mende¿nisikan pengertian “kendaraan khusus” yang termuat dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, melainkan telah pula memperluas bahkan memberikan de¿nisi/ pengertian baru mengenai “kendaraan khusus”. Kerancuan hukum muncul ketika batang tubuh UU LLAJ tidak memberikan pengertian/de¿nisi mengenai “kendaraan khusus”, sehingga terdapat kemungkinan para pemangku kepentingan akan merumuskan peraturan pelaksana serta menerapkannya dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ. Meskipun sebenarnya jelas diatur dalam UU 12/2011 bahwa suatu Penjelasan Undang-Undang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut [vide UU

10.00 WIB Senin (9/10) lalu. “PWI meminta pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Ketua PWI Banyumas Sigit Oediarto. Kekerasan itu berawal saat jurnalis meliput aksi ratusan orang dari komunitas Selamatkan Slamet yang berlangsung di Kabupaten Banyumas. Aksi dimulai dari Kampus IAIN Purwokerto hingga Alun-Alun Purwokerto. Bupati Banyumas Achmad Husein diminta membuat surat rekomendasi ke Presiden

12/2011 Lampiran II pada Bab I Huruf E mengenai Penjelasan Nomor 177]; [3.13.2] Bahwa peraturan pelaksana serta penerapan demikian, karena merujuk pada bagian Penjelasan a quo, telah memunculkan norma hukum yang seolah-olah nyata (“norma hukum bayangan”) yang mengharuskan alat berat untuk memenuhi syaratsyarat teknis dan administratif sebagaimana syarat yang diharuskan bagi kendaraan bermotor pada umumnya, yang dioperasikan di jalan raya. Padahal meskipun sama-sama berpenggerak motor, alat berat memiliki perbedaan teknis yang sangat mendasar dibandingkan dengan kendaraan bermotor lain yang dipergunakan di jalan raya sebagai sarana transportasi; Alat berat secara khusus didesain bukan untuk transportasi melainkan untuk melakukan pekerjaan berskala besar dengan mobilitas relatif rendah. Penggolongan atau penyamaan perlakuan terhadap alat berat dengan kendaraan bermotor pada umumnya, menurut Mahkamah, menimbulkan kerugian bagi para Pemohon ketika alat berat yang notabene bukan merupakan moda transportasi namun diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diperuntukkan bagi moda transportasi dimaksud; [3.14] Menimbang bahwa dari sisi teknis perundangundangan, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c memiliki potensi untuk merugikan para Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan suatu pemahaman yang tidak boleh bertentangan dengan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ tentang apa yang dimaksudkan dengan kendaraan bermotor. Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ telah merinci dengan luas kualifikasi kendaraan bermotor tersebut ternyata sebagian alat-alat berat yang dimaksudkan dalam Penjelasan tidaklah senafas dengan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ. Oleh karena itu, diperlukan peraturan lebih lanjut untuk menyelaraskan pemahaman kendaraan bermotor dengan bentuk alat-alat berat yang dimaksud;...” Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/ PUU-XIII/2015 di atas, “alat berat” telah dinyatakan tidak termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor. Dengan Putusan ini Mahkamah telah menegaskan konsistensi sekaligus koherensinya dengan Putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012. Sebab, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/ PUU-X/2012 Mahkamah menolak permohonan Pemohon karena demi kepastian hukum Mahkamah merujuk pengertian “alat berat” sebagai kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam UU LLAJ yang saat itu tidak turut dimohonkan pengujian, sementara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUUXIII/2015 Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon karena terbukti bahwa “alat berat” tidak termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor. 5. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 3 dan angka 4 di atas, pengenaan pajak terhadap alat berat sebagai kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 menjadi kehilangan landasannya. Dalam hal ini Mahkamah dapat menerima dalil para Pemohon bahwa sesuai dengan sifat erga omnes putusan Mahkamah Konstitusi,oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki derajat setara dengan UndangUndang, maka norma hukum baru yang lahir dari putusan itu adalah berlaku umum sehingga norma undang-undang lain yang mengandung materi muatan yang sama dengan norma Undang-Undang yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Joko Widodo untuk menghentikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Baturaden. Mereka beralasan PLTP Baturaden menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama pada pemanfaatan air bersih yang bersumber dari hutan Gunung Slamet. Aliansi Selamatkan Slamet tidak menemukan kata sepakat dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Mereka memilih bertahan di halaman Alun-Alun Purwokerto sebelah utara hingga Senin malam. Sekitar pukul 22.00 WIB, aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja berupaya membubarkan massa yang bertahan. Pada saat melakukan pembubaran massa itu, sejumlah wartawan meliput. Mereka ialah Agus Wahyudi dan Dian Aprilia-

ningrum dari Suara Merdeka, M Wahyu Setiya Putra dari Radar Banyumas, Aulia El Hakim dari Satelit Pos, dan Darbe Tyas dari Metro TV. Darbe Tyas disebutkan dianiaya polisi dan Satpol PP sehingga mengalami luka. Berdasarkan informasi yang didapat, Darbe berusaha melindungi Dian Aprilianingrum yang terancam dikeroyok petugas. Kamera milik Darbe Tyas juga dirampas petugas tersebut. Darbe sempat diarak petugas dan dipukuli. Dia kemudian dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat RS Elisabet untuk menjalani perawatan dan visum.

Diusut Polres Banyumas dan Pemkab Banyumas kini tengah mengusut para petugas yang menganiaya

[3.12] Menimbang bahwa guna menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan putusan ini, Mahkamah penting menegaskan bahwa meskipun Mahkamah berpendapat Pasal 1 angka 13 sepanjang menyangkut frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen”, Pasal 5 ayat (2) sepanjang menyangkut frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar”, Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 beralasan menurut hukum, hal itu bukan berarti (dan karenanya tidak boleh ditafsirkan) bahwa terhadap alat berat tidak boleh dikenakan pajak. Apalagi para Pemohon baik dalam permohonannya maupun di persidangan juga berkali-kali menyatakan bahwa pengujian pasal-pasal a quo sama sekali tidak bermaksud menghindar dari kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, alat berat tetap dapat dikenakan pajak namun dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat berat itu bukan karena alat berat merupakan bagian dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, berarti dibutuhkan dasar hukum baru dalam peraturan perundang-undangan untuk mengenakan pajak terhadap alat berat yang antara lain dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap UU 28/2009 sepanjang berkenaan dengan pengaturan pengenaan pajak terhadap alat berat. [3.13] Menimbang bahwa proses untuk melakukan perubahan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.12] di atas, dalam hal ini perubahan terhadap UU 28/2009, membutuhkan waktu yang cukup, Mahkamah memandang penting untuk memberikan tenggang waktu kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan Undang-Undang dimaksud sebagaimana akan dinyatakan dalam amar Putusan ini. Tenggang waktu tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya kekosongan hukum tentang pengenaan pajak terhadap alat berat selama belum diundangkannya perubahan Undang-Undang tersebut, terhadap alat berat tetap dapat dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang lama. Sebaliknya, apabila tenggang waktu untuk melakukan perubahan Undang-Undang tersebut telah terlampaui dan Undang-Undang yang baru belum juga diundangkan maka terhadap alat berat tidak boleh lagi dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang yang lama. Pengaturan demikian tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum sebab tenggang waktu dimaksud memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Di lain pihak, menurut Pasal 23A UUD 1945, negara hanya dibenarkan mengenakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

wartawan. Sampai sekarang kedua institusi tengah melakukan proses pemeriksaan secara internal. Kapolres Banyumas Ajun Komisaris Besar Bambang Yudhantara Salamun telah meminta maaf kepada para jurnalis dan bakal mengusut siapa yang memukul dan mengintimidasi wartawan. ‘’Kami prihatin dan memohon maaf atas peristiwa ini. Saya bakal mengusut tuntas siapa-siapa yang melakukan pemukulan,’’ ujar Kapolres. Kepolisian Daerah Jawa Tengah pun sudah meminta maaf. “Saya mohon maaf atas kejadian yang mengakibatkan luka-luka baik mahasiswa dan temanteman media,” kata Kepala Polda Jateng Inspektur Jenderal Condro Kirono. (MS/WJ/AS/P-2)

alat-alat berat dan alat-alat besar”; Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap alat berat; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 11.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon/kuasanya. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, Anwar Usman I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati

4. KONKLUSI

Saldi Isra

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

Suhartoyo

[4.1]

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2]

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3]

Pokok Permohonan beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen”, Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “termasuk

Manahan MP Sitompul Aswanto Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 10 Oktober 2017 Panitera,

Kasianur Sidauruk Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000.

OPINI

RABU, 11 OKTOBER 2017

Pengelolaan SDA Berkelanjutan Sugeng Budiharta

Peneliti Biologi Konservasi di Kebun Raya Purwodadi-LIPI

Pembangunan Sosial untuk Pembangunan Ekonomi B ILA membaca ulang teoriteori pembangunan, klasik ataupun modern, kita kerap disuguhi narasi ilmiah bahwa pembangunan selalu bera sosiasi dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan pre-requisite (prasyarat) bagi pembangunan ekonomi, yang tecermin pada tiga indikator utama: pertumbuhan, lapangan kerja, dan pendapatan. Tak pelak, semua sumber daya publik dikerahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Dapat dimaklumi bila publik menaruh ha rapan tinggi, rangkaian kerja pembangunan akan berujung pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Ideologi politik pembangunan Pembangunan sejatinya mengandung makna ideologis-politis sangat kental, yang berkaitan erat dengan ikhtiar kolektif untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara akan sua tu penghidupan yang lebih baik. Pemenuhan hak-hak dasar ini dimaksudkan agar setiap warga negara dapat hidup secara bermartabat. Dengan pemaknaan ini, kerja pembangunan sesungguhnya adalah kerja ideologis. Pelaksanaan pembangunan pun harus didasarkan pada suatu ideological passion, yang merujuk pada nilai-nilai luhur yang diyakini dalam politik kenegaraan. Bagi bangsa Indonesia, pesan ideologi-politik pembangunan tersu rat dengan terang benderang di dalam UUD 1945 dan falsafah negara Pancasila. Para founding fathers merumuskan kalimat profetik dalam preambul konstitusi yang harus jadi rujukan ideologi-politik dalam kerja-kerja pembangunan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan harus

PARTISIPASI OPINI

Amich Alhumami

Doktor Antropologi Sosial dari University of Sussex, Inggris

berorientasi pada upaya untuk mewujudkan â&#x20AC;&#x2DC;Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiaâ&#x20AC;&#x2122;, yang menjadi cita-cita kolektif bangsa. Secara konseptual, pembangunan dapat dirumuskan sebagai upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Para ahli pembangunan menyarankan pembangunan harus berpusat pada manusia, dengan menerapkan strategi yang disebut people-centered development strategies. Karena itu, keseluruhan upaya pembangunan--ekonomi maupun nonekonomi--harus ditujukan untuk mengoptimalkan sege nap potensi manusia. Merujuk pandangan ini, pembangunan sesungguhnya bersifat multidimensi yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan ma syarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur tidak bisa--dan tidak boleh--mengabaikan aspek lingkungan hidup dan sosialbudaya, untuk menjamin keberlanjutan proses pembangunan di masa mendatang. Maka, pembangunan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi harus dibarengi pembangunan sosial. Pembangunan sosial berpangkal pada suatu paradigma yang menempatkan manusia sebagai episentrum. Pembangunan sosial didasari suatu komitmen bahwa manusia dan masyarakat harus menjadi subjek sekaligus penerima manfaat seluruh program pembangunan. Pembangunan sosial bertumpu pada beroperasinya institusi-institusi sosial, antara lain keluarga, perkumpulan masyarakat, kelembagaan desa/kecamatan, jejaring sosial, dan agen pengawasan, yang berperan langsung dan berpartisipasi dalam pengelolaan programprogram pembangunan. Karena itu, pembangunan sosial harus dipahami

dalam konteks pembangunan manusia dan pemberdayaan (institusi) masyarakat sebagai modal berharga pembangunan. Modal manusia berperan sentral dalam pembangunan yang tecermin pada penduduk berkualitas, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Modal manusia mencakup empat elemen pokok, yaitu: (i) capacity, mencerminkan kemampuan dan kecakapan penduduk yang diraih melalui proses pendidikan dan pelatihan berdasarkan investasi berjangka panjang; (ii) de velopment, tingkat pendidikan angkatan kerja dengan jenis-jenis keterampilan dan kemahiran, yang dikembangkan secara berkelanjutan sehingga tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Lalu, (iii) deployment, tingkat keterampilan dan kemahiran yang terakumulasi berdasarkan pengalaman pendidikan dan pelatihan, yang dapat diterapkan di lapangan kerja untuk memacu produktivitas bangsa; dan (iv) know-how, penduduk yang memiliki kemahiran dan keterampilan teknikal dengan spesialisasi tertentu dalam cakupan yang luas dan mendalam (Global Human Capital Report 2017). Sumbangan penting pembangunan sosial terletak pada penyediaan modal manusia yang bermutu sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

Mampukan manusia Kita saksikan bersama academic discourse mengenai pembangunan telah mengalami perubahan fundamental, bergeser melampaui konsep dan pemikiran konvensional. Pembangunan yang selalu diasosiasikan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sudah lama dikoreksi para ahli ekonomi pembangunan sendiri.

Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999) memaknai pembangunan sebagai kebebasan yang terefleksi pada empat hal pokok: (1) Kemampuan dan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk memperoleh akses ke sumber daya ekonomi, (2) Mendapat kan peluang yang sama untuk bisa mengelola aset-aset produktif bagi penguatan individu dan masyarakat, (3) Memiliki kebebasan politik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan publik, dan (4) Mendapat fasilitas untuk menyuarakan kritik publik dalam konteks perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Namun, analisis Sen tetap berpusat pada manusia dengan menegaskan bahwa makna esensial pembangunan ialah human capabilities-suatu proses memampukan manusia agar dapat menjalani ke hidupan secara bermartabat. Sen menawarkan analisis pembangunan dalam konteks rekayasa sosial budaya, bukan dalam perspektif pertumbuhan ekonomi belaka, yang tecermin pada pendapatan nasional per kapita. Dalam pemahaman Sen, isu-isu pembangunan di bidang sosial budaya sudah semestinya masuk agenda pembangunan dan menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Banyak kajian ilmiah dan bukti empiris menunjukkan investasi untuk pembangunan sosial bukan saja merupakan medium paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Jadi, ada pertautan erat antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial dengan merujuk paradigma baru: social development is basically economic development. Karena itu, pembangunan sosial memang semestinya tidak dipisahkan dari pembangunan ekonomi.

EMERINTAH baru-baru ini menerbitkan Perpres No 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals). Dalam Perpres itu disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial bermasyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Terbitnya peraturan ini perlu disambut baik karena menunjukkan kemauan politik pemerintah, yakni pembangunan tidak lagi semata difokuskan pada pertumbuh an ekonomi dan pemerataan sosial, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Opini dari Amelia Anggraini anggota Komisi IX DPR RI (Media Indonesia, 27 September 2017) juga mengisyaratkan dukungan parlemen. Namun, menyatukan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus merupakan tantangan berat. Sebuah tujuan ambisius yang ingin dicapai pada 2030, saat ekonomi RI diproyeksikan menempati pering kat kelima ekonomi dunia berdasarkan laporan Pricewaterhouse Coopers (Media Indonesia, 7 September 2017). Perpres itu menyebutkan perlunya sinergi dari pemerintah pusat, pemda, organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha.

Tantangan besar Disebut tantangan besar karena sampai saat ini dan beberapa dekade ke depan, pertumbuhan ekonomi RI masih ditopang sektorsektor sumber daya alam (SDA) ber basis lahan yang ekstensif seperti sektor pertambangan dan perkebunan. Misalnya, data BPS menunjukkan bahwa 2,6% Produk Domestik Bruto Indonesia 2014 disumbang industri sawit dengan nilai US$23 miliar, atau lebih dari Rp300 triliun. Kontribusi yang sangat besar untuk sebuah komoditas tunggal. Tidak bisa dimungkiri, selama ini pengelolaan SDA di negara kita berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup. Sebuah kajian di jurnal Nature Scientific Reports 2016 menunjukkan bahwa perkebunan monokultur berkontribusi hampir 30% atas hilangnya hutan di Kalimantan. Kajian lain di jurnal Environmental Research Letters 2016 menemukan bahwa meningkatnya frekuensi banjir di Kalimantan terkait dengan erat keberadaan tambang dan perkebunan monokultur yang berada di daerah aliran sungai. Di lain pihak, meniadakan kegiatan ekonomi berbasis SDA sama sekali juga bukan pilihan yang bijak. Sebagai negara berkembang, pembangunan ekonomi di Indonesia tidak bisa terlepas dari sektor-sektor itu. Usaha-usaha ekonomi berbasis SDA masih perlu dilakukan, tetapi dengan memperhatikan beberapa hal untuk meminimalkan kerusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan ramah lingkungan Untuk mencapai pengelolaan SDA berkelanjutan, Joseph Kiesecker menawarkan konsep Develop-

ment by Design dengan menerapkan hierarki mitigasi kerusakan lingkungan yang terdiri dari avoid (hindari), minimize (meminimalkan), dan offset (ganti rugi). Pertama, dalam merencanakan alokasi kawasan untuk usaha ekonomi berbasis SDA, hindari kawasan dengan manfaat lingkungan yang tinggi seperti daerah aliran su ngai, lereng curam, kawasan bernilai keanekaragaman hayati, hutan lebat, dan kawasan gambut tebal. Alokasi pada kawasan yang mempunyai manfaat sosial juga dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari konflik lahan di kemudian hari. Penggunaan data dan metode ilmiah dengan menggandeng akademisi sangat diperlukan pada tahap perencanaan itu. Hal ini penting karena selama ini penentuan kawasan untuk kegiatan ekonomi berbasis SDA seperti pertambangan dan perkebunan dilakukan serampangan dan asal tunjuk bergantung kepentingan politik dan ekonomi sesaat. Pekerjaan rumahnya adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang boleh digunakan untuk ke giatan ekonomi SDA dengan dam pak lingkungan dan sosial yang minimal. Misalnya, perluasan perkebunan sawit di masa datang diarahkan pada areal terbuka dengan tutupan hutan yang terbatas. Upaya berikutnya ialah meminimalkan dampak melalui penerapan standar lingkungan yang tinggi. Upaya ini memerlukan peran pemerintah untuk mengawasi tata kelola SDA oleh para pelaku usaha. Selain itu, diperlukan instrumen pengawasan standar lingkungan oleh masyarakat melalui sertifikasi. Kewajiban sertifikasi akan memaksa pelaku usaha meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam mengelola usahanya. Misalnya, dengan pelarangan pembakaran lahan atau menghilangkan habitat penting kehidupan liar. Kegagalan dalam memenuhi standar lingkungan berisiko pada menurunnya daya saing produk. Hierarki terakhir adalah pelaku usaha perlu mengganti kerusakan lingkungan yang ditimbulkan atau sering disebut ganti rugi lingkungan. Ganti rugi lingkungan bertujuan memberikan kompensasi atas manfaat lingkungan yang hilang akibat suatu usaha di suatu lokasi dengan menggantinya di lokasi lain. Ganti rugi lingkungan dapat menggunakan mekanisme perlindungan dan rehabilitasi. Kedua mekanisme itu diarahkan pada kawasan yang mempunyai manfaat ekologis tinggi, misalnya dengan cara konservasi hutan lindung, rehabilitasi daerah aliran sungai, atau restorasi lahan gambut. Mekanisme ini bisa melibatkan masyarakat setempat agar mendatangkan manfaat sosial dengan dikoordinasikan dengan kebijakan lain seperti perhutanan sosial. Ketiga upaya itu diperlukan da lam pengelolaan SDA untuk mem bantu tercapainya tujuan pem bangunan berkelanjutan. Tentu saja, sepanjang tata kelola birokrasi dan dunia usaha masih bernuansa kepentingan politik dan ekonomi sesaat, tujuan itu akan sulit diwujudkan.

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S,

Gurit Adi Suryo, Dhika Kusuma Winata, Zico Rizki Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya),

Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon),

Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia. com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

SUARA ANDA

RABU, 11 OKTOBER 2017

EDITORIAL

Tanggapan Editorial

10 Oktober 2017

Buat Efek Jera

Bersihkan Peradilan tanpa Basa-basi B

E B E R A PA w a k t u b e l a kangan Mahkamah Agung terlihat mulai giat mengupayakan pencegahan pelanggaran hukum oleh aparat peradilan. Gong pertama terdengar dari penerbitan Maklumat Nomor 1/2017 pada 11 September 2017. Salah satu tujuannya ialah memastikan tidak ada lagi hakim dan aparatur peradil an melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan, dan martabat MA serta badan peradilan di bawahnya. Tentu, menerima suap merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud. Gong kedua, MA menggandeng KPK, BPK, dan BPKP untuk menggelar audit kepatuhan pengadilan. Langkah itu hendak mengisyaratkan bahwa MA makin membuka diri untuk turut diawasi pihak eksternal. Rencana audit itu sekaligus dimaksudkan mengingatkan aparat peradilan agar mematuhi prosedur dan koridor hukum. Akan tetapi, apa yang terjadi, atau tepatnya yang masih terjadi? Lagi-lagi aparat peradilan tertangkap tangan menerima suap. Kali ini Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono, selaku penerima suap dari anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha. Kedua gong rupanya tidak begitu keras terdengar. Ancaman yang terkandung di dalamnya seperti dianggap angin lalu. Ada yang salah dalam pesan tersirat yang hendak disampaikan. Secara tersurat, Maklumat MA menegaskan akan memberhentikan pemimpin MA atau pemimpin badan peradilan di bawahnya yang menjadi atasan langsung si pencoreng wibawa peradilan. Jangan lupa pula maklumat itu sesungguhnya hanya penegasan agar aparatur peradilan mematuhi tidak kurang dari delapan aturan yang telah dikeluarkan sejak 2009 hingga 2016. Kenyataannya, selama kurun waktu tersebut hingga sekarang hakim dan panitera yang tertangkap menerima suap belum berhenti mengalir. Artinya, aturan-aturan itu tidak bertaring atau malah sekadar

FORUM

kasus bahkan KPK sesumbar kasus yang ditangani menjadi pintu masuk perkara yang lebih besar atau lebih luas menjaring pelaku lainnya. Namun, kita juga ingat betapa kerasnya KPK membentur tembok ketika mengusut dugaan mafia peradilan di tubuh

pajangan. Begitu pun maklumat itu sendiri. Pemeriksaan terhadap Dirjen Badan Peradilan Umum Herry Swantoro sebagai atasan langsung Sudiwardono telah dilaksanakan selama sekitar 2 jam, kemarin. Seusai pemeriksaan, pihak MA menjanjikan akan memublikasikan hasilnya. Namun, di sisi lain MA juga mengisyaratkan Herry telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan dengan baik. Tampaknya tidak akan ada yang diberhentikan, kecuali si hakim tinggi p e n e r i m a suap. Maklumat MA sekali lagi berpotensi bernasib seperti delapan aturan yang dikuatkannya, yakni sekadar pajangan. Ancaman yang tertuang di sana omong kosong belaka. Padahal, justru kunci memastikan kepatuhan ialah secara konsisten menegakkan peraturan. Ke ra g u a n p u b lik terhadap upaya membersihkan pengadilan dari perilaku korup masih lekat. Di satu sisi kita mengapresiasi kerja keras KPK yang berkali-kali berhasil menjaring para koruptor di badan peradilan melalui operasi tangkap tangan. Di beberapa

SEHARUSNYA para pengadil yang pernah terjaring dalam kasus korupsi tidak diperkenankan untuk kembali bekerja di bidang tersebut. Harus ada UU (tidak pasal karet) yang memperkuat hukuman para koruptor sehingga membawa efek jera. Citra lembaga-lembaga keadilan yang seharusnya menjadi tonggak hukum negara ini sudah rusak di mata publik.

clarissaltf

Susah Dibasmi

TANGGAPAN saya susah dibasmi. Semakin dibasmi, semakin merajalela. Bukan rahasia umum lagi, dari 10 hakim hanya 1 yang jujur. Ini pun kejujurannya 50:50, mereka bekerja bukan membela keadilan, melainkan membela yang bayar. Ke mana rakyat kecil mencari keadilan? Penegak hukum tidak pernah mau berpihak pada yang tidak mampu dan benar. Penegak keadilan hanya adil pada yang berduit dan bersalah.

MA yang melibatkan mantan Sekretaris MA, Nurhadi. Setahun lebih berlalu, sopir Nurhadi yang disebutsebut sebagai saksi kunci tak kunjung ditemukan. KPK tidak berdaya menghadapi mafia peradilan. Namun, kita tidak boleh menyerah. Korupsi harus dibasmi habis. Upaya itu akan lebih mulus bila para pengadil bersih dari perilaku korup, atau setidaknya tidak punya kesempatan untuk mengerat. Seperti diungkapkan KPK, penindakan dengan hukuman berat ialah salah satu bentuk pencegahan. Aturan beserta sanksinya harus ditegakkan secara konsisten dan tegas. Publik akan terus mengawasi dan bakal mengetahui upaya mana yang sungguh-sungguh serta mana yang cuma basabasi.

emsurgermi

Hanya Mimpi ITU hanya mimpi.

dhe.satria

Bersihkan Hati

BERSIHKAN hati tanpa basa-basi juga penting, Bung.

@mbororomanus

Harus Diperberat

SAMA saja dengan korupsi di lembaga lain, tetap proses hukum, tidak perlu saling menyalahkan. Hukum & UU yang harus diperberat.

@HadiYadiyanto

Hukuman Mati

BERLAKUKAN hukuman mati terhadap pejabat peradilan yang menyalahgunakan jabatannya atau yang melakukan penyelewengan.

@KangMas2012

Tidak Dipercaya

TERBENTUKNYA KPK kan dilatarbelakangi tidak becusnya aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim di negeri ini.

@dollyjabex

Kebal Hukum

YA itulah yang dikehendaki para elite agar mereka kebal hukum dan bebas mengontrol negeri ini. Jangan harap bisa bersih.

@j0k3rk3t4w4

Sanksi tidak Tegas

KARENA sanksi kurang tegas serta pengawasan tidak melibatkan masyarakat.

@aris74817082

Tidak sebatas Jargon

INTEGRITAS pengadil jangan sebatas jargon. MA dan pengawas MA harus tegas terhadap mereka yang terlibat korupsi.

@HaytllhKhumaini

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Kirimkan komentar Anda atas tema: Perlukah Diberlakukan Transaksi Nontunai di Tol? (9-14 Oktober 2017) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Uang Elektronik untuk Memudahkan Pengguna Tol S

ALAH satu pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang gencar dilakukan Presiden Jokowi ialah pembangunan tol. Berdasarkan UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 1 ayat 7 definisi dari tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Tol sangat penting dibangun, terutama untuk keperluan mengurai kemacetan. Selain itu, jalan bebas hambatan tersebut juga sangat diperlukan untuk keperluan industri yang notabenenya memerlukan

akses yang efektif dan efisien. Pembangunan tol yang luar biasa pesat tersebut tentu memiliki maksud dan tujuan, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, sesuai dengan Sila ke-5 Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut tentu merupakan tujuan yang mulia, dan masyarakat tidak bisa membiarkan Presiden dan jajarannya saja untuk membangun negeri ini. Perlu ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyukseskan program-program yang diluncurkan pemerintah. Sebelum 31 Oktober 2017 dikabar-

kan seluruh transaksi pembayaran pada tol diberlakukan menggunakan transaksi nontunai atau dengan kata lain semua gerbang tol tak lagi melayani uang tunai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 yang mengharuskan seluruh transaksi di tol menggunakan nontunai. Program tersebut tentu menuai reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kelebihan dari pengimplementasian transaksi nontunai ialah mengenai kecepatan transaksi yang diklaim lebih cepat daripada transaksi tunai. Dengan melakukan tapping

e-Money ke reader, pembayaran sudah selesai dalam hitungan detik. Berbeda dengan pembayaran tunai yang menggunakan tenaga manusia sebagai alat penerima dan penghitung uangnya. Hal tersebut tidak akan terasa jika pengguna tol lengang. Namun, jika pengguna tol begitu padat, kemacetan pun tidak akan terhindarkan. Untuk itu, dalam hal efisiensi transaksi nontunai diklaim memiliki kelebihan ketimbang transaksi tunai. Namun, dalam praktiknya kendala tetap ditemukan pengguna. Salah satunya ialah mengenai masalah teknis penggunaan e-Money atau

uang elektronik untuk membayar tol yang dirasa masih belum memperhatikan aspek ergonomis sehingga beberapa pengguna masih kesulitan untuk mengaksesnya. Untuk itu, meskipun diberlakukannya transaksi nontunai, masyarakat sangat mengharapkan petugas atau pemandu di gerbang tol tetap dipekerjakan untuk membantu transaksi jika pengguna mengalami kesulitan. Pro dan kontra akan selalu ada untuk memulai sebuah perubahan. Untuk itu, yang terpenting dalam hal ini adalah terselenggaranya pengelolaan jalan tol yang efektif, efisien,

Bangunan Liar di Anak Sungai Cisadane Cadas Kukun Diperjualbelikan

NAK Sungai Cisadane yang membentang sepanjang Jalan Raya Cadas Kukun, Kabupaten Tangerang, Banten, kini merana. Sebagai pelintas jalan tersebut dan warga Tangerang, saya sangat prihatin anak Sungai Cisadane yang dimanfaatkan warga untuk mengairi persawahan, bahkan mencuci pakaian yang seharusnya dipelihara semua pihak, terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, terkesan dibiarkan begitu saja. Jangan heran jika Anda melintas ke sana, air anak sungai tersebut su-

dah keruh, belum lagi bau sampah yang membusuk. Dalam tiga bulan terakhir ini saya melihat ada penyempitan bibir sungai yang dengan sengaja dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ironisnya, tindakan melawan hukum tersebut dibiarkan begitu saja oleh otoritas Pemkab Tangerang. Saya melihat warga banyak yang membuang sampah di bibir anak sungai sehingga lebar sungai menyempit dan timbunan sampah semakin tinggi hingga menjadi daratan sampah (pendangkalan sungai). Yang lebih memprihatinkan lagi

ada oknum atau warga yang dengan sengaja membuat bangunan semipermanen, berbahan dasar kayu dan bambu yang disengaja dibuat menjorok ke tengah sungai sekitar 2 meter dari bibir sungai, yang difungsikan untuk warung. Tidak itu saja, mereka juga memperjualbelikan bangunan liar tersebut dan ditawarkan secara terangan-terangan. Jika ini dibiarkan dan tidak ada upaya penindakan dari Pemkab Tangerang, saya yakin tidak lama lagi aliran air anak Sungai Cisadane sepanjang Jalan Cadas-Kukun akan dipenuhi bangun-

an liar dan jorok. Dampak buruk lainnya ialah menyempitnya aliran sungai yang akan menyebabkan bencana banjir. Mohon pihak Pemkab Tangerang untuk segera menindak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut, sebelum telanjur menjadi persoalan yang serius yang melibatkan banyak orang yang merasa nyaman melanggar hukum, karena adanya pembiaran.

Soelistijono Tangerang

dan menguntungkan masyarakat. Sesuai dengan amanat UU No 38 Tahun 2004 pasal 3 poin f, diketahui bahwa pengaturan penyelenggaraan jalan sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan pengusahaan tol yang transparan dan terbuka. Transaksi nontunai ini perlu terus dikaji dan dievaluasi dengan melibatkan masyarakat sebagai penggunanya agar pelayanan semakin baik.

Thoriq Tri Prabowo

Pengelola Resource Centre Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

PENGUMUMAN LELANG Konsorsium SSS PUNDI SUMATERA akan mengadakan lelang umum pengadaan barang untuk proyek OPAL (Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari) di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tahun Proyek 2017 dengan dukungan dari MCA-Indonesia. Lelang umum akan dilakukan untuk pekerjaan sebagai berikut : No Nama Pekerjaan Unit 1. Pengadaan Indukan Sapi Jenis Simental 50 ekor Ketentuan proses lelang, Rencana Kerja dan Syarat serta Spesifikasi teknis dapat dilihat di website kami www.sss.or.id. Jambi, 10 Oktober 2017 ttd PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA Konsorsium PUNDI SUMATERA Jl. M. Yamin, 06, Simpang Pulai, Kota Jambi.

PERKOTAAN

RABU, 11 OKTOBER 2017

Bahas Reklamasi, DPRD Tunggu Gubernur Baru Fraksi-fraksi di DPRD harus segera rumuskan sikap akhir mereka atas pro-kontra reklamasi, sebab Anies Baswedan tetap menolak proyek reklamasi. SRI UTAMI

sri@mediaindonesia.com

ANTARA/RISKY ANDRIANTO

PENUTUPAN LAJUR TOL JAKARTA-CIKAMPEK: Pekerja mengerjakan pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek II, di ruas Tol Jakarta-Cikampek, di Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/10). PT Jasa Marga berencana menutup sebagian lajur Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek di sekitar Km 46 mulai Senin (9/10) malam pukul 23.00-05.00 WIB kurang lebih enam bulan ke depan karena akan ada pemasangan ‘pier head’ di jembatan layang proyek tol itu.

PDAM Merugi, Pelanggan yang Dibebani PERUSAHAAN Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok merugi Rp120 juta tiap bulan lantaran banyaknya air yang terbuang percuma gara-gara pipa yang bocor. Semua kerugian itu, oleh manajemen PDAM, dibebankan kepada pelanggan dengan cara menaikkan tarif bulanan. “Penyesuaian tarif adalah pilihan terakhir agar PDAM tak merugi,” tegas Direktur Umum PDAM Tirta Asasta Kota Depok EE Sulaeman, kemarin. Sulaeman menjelaskan, besaran tarif air bersih yang dibebankan kepada konsumen naik 32%, dari sebelumnya Rp6.400 per meter kubik naik menjadi Rp7.300 per meter kubik. Tarif baru itu mulai

berlaku efektif Oktober 2017. Penaikan tarif air bersih itu, lanjutnya, tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Depok No 821.29/231/KPTS/Ekonom/ Huk/2017 tertanggal 17 Juli 20107. “Pembayarannya berlaku semenjak pemakaian. Artinya, pembacaan meteran September yang ditagihkan Oktober,” katanya. Sebelum diberlakukan tarif baru itu, sambungnya, ia mengaku sudah mengundang 21 perwakilan Forum Pelanggan PDAM yang ada di 11 kecamatan di Kota Depok. Ia meminta kepada para perwakilan itu untuk menyosialisasikan rencana penaikan tarif tersebut kepada 62 ribu pelanggan air bersih.

Beras Medium Langka, OP Digelar MULAI kemarin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar operasi pasar (OP) beras kelas medium hingga Maret tahun depan. Operasi tersebut dilalukan dalam rangka mengatasi kelangkaan beras medium di Jakarta dengan menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan 75 ribu ton sudah disiapkan untuk operasi pasar itu dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp8.100 per kilogram (kg). “Perlu diketahui, stok beras di PIBC (Pasar Induk Beras Cipinang) sangat aman, di atas 53 ribu ton. Namun, setelah kita monitor, beras medium sedikit kurang. Maka itu kami minta melalui Gubernur DKI Jakarta ke para menteri untuk

melakukan operasi pasar,” ucap Arief di Cipinang, kemarin. Ia menjelaskan, dari total 53 ribu ton stok beras di PIBC, beras medium hanya sebanyak 15%20%. Hal itu disebabkan kekeringan yang tengah melanda sentra-sentra pertanian di Pulau Jawa. Belum lagi serangan wabah wereng. Harga gabah pun membubung hingga sekitar Rp5.000 per kg. Dengan harga gabah setinggi itu, penggilingan padi enggan memproduksi beras medium dengan HET Rp9.450 per kg di wilayah Jawa. Karena itu, mereka lebih memilih untuk menggiling padi menjadi beras premium yang HET-nya Rp12.800 per kg. “Kami mau harga beras medium di Jakarta turun dengan operasi

“Sebelumnya, Juni 2017, sudah kami informasikan kepada pelanggan air bersih yang ada di Kota Depok lewat perwakilannya bahwa tarif air bersih naik 32% mulai Oktober 2017,” ujarnya. Sejak PDAM dikelola Pemkot Depok pada 2015, sambung dia, perusahaan milik daerah itu kerap merugi lantaran diwarisi pipa-pipa tua oleh Pemkab Bogor. Pipa-pipa jaringan ke rumah para pelanggan itu sudah banyak yang berkarat sehingga bocor tak terelakkan di sana-sini. Sulaeman mengaku, Pemerintah Kota Depok pada 2016 telah menyuntik modal kerja PDAM Tirta Asasta Kota Depok sebesar Rp500 miliar. Dana sebesar itu,

pasar ini. Sekarang sudah Rp9.025 per kg. Target kami di bawah Rp8.500 per kg lah,” ucap Arief. Menurut rencana, beras operasi pasar itu akan digelontorkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pedagang. Per pekannya, PIBC akan meminta 4.300 ton dari Bulog dan kemudian disalurkan ke pasar-pasar tradisional di seluruh Jabodetabek. “Kita monitor terus. Kalau nanti sudah panen pada Januari atau Februari, ya, tidak usah sampai habis 75 ribu ton,” kata dia. Saat ditemui di kesempatan terpisah, pedagang beras di PIBC Billy Haryanto menyebut kekurangan beras medium di Jabodetabek sudah mencapai 500 ton per hari. Sementara itu, stok beras premium malah berlebih 2.500 ton-3.000 ton per hari. “Yang premium banyak karena panen lagi bagus. Per hari bisa sampai 3.000 ton. Kalau medium hampir kosong, paling 200 ton saja,” ucap Billy. (Jes/J-1)

sambungnya, sudah dipakai untuk penambahan jaringan perpipaan di Kota Depok, bukan mengganti pipa-pipa tua tersebut. Ia mengatakan, penaikan tarif itu ialah sebuah tindakan lumrah yang dilakukan perusahaan yang sedang merugi. Apalagi, PDAM Tirta Asasta belum pernah menaikkan tarif sejak 2015. “Jadi wajar jika dilakukan penyesuaian tarif untuk peningkatan kualitas layanan bersih kepada 62 ribu pelanggan air bersih di Kota Depok,” tutur Sulaeman. Penyesuaian tarif yang dilakukan PDAM juga ada landasannya, yakni Permendagri No 71/2016 tentang Tata Cara Perhitungan Air Minum. (KG/J-1)

EWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memastikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta akan dilanjutkan begitu DKI memiliki gubernur baru. “Harus dibahas dengan gubernur karena nanti yang menjalankan perda itu gubernur yang baru dengan pertanggungjawaban yang cukup panjang,” jelas anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PPP Maman Firmansyah, kemarin. Bersama gubernur baru itu pula, sambungnya, DPRD akan membahas poin-poin krusial dari dua raperda itu, termasuk klausul kewajiban kontribusi 15% dari keuntungan pengembang tiap tahunnya ke Pemprov DKI. Dua raperda yang menanti untuk dibahas itu ialah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KSP) dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pembahasan kedua raperda itu dihentikan pada 2016 karena ada anggota dewan yang tersandung kasus korupsi yang berkaitan dengan dua raperda tersebut. Nasib pembahasan dua raperda itu akan berada di tangan kepala daerah yang baru. Pekan depan, tepatnya Senin (16/10), Presiden Joko Widodo akan melantik Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno sebagai gubernurwakil gubernur baru DKI Jakarta, menggantikan Djarot Saiful Hidayat. Dalam janji mereka selama kampanye pilkada DKI, pasangan itu menggaungkan penolakan terhadap proyek reklamasi di Teluk Jakarta. “Reklamasi kita tolak apa terima? Kita tolak reklamasi, kita kembalikan keadilan di Jakarta,” kata Anies dalam kampanyenya di hadapan ratusan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Cilincing, Jakarta Utara, 8 Februari 2017. Dalam menyikapi hal itu, kata Maman, tiap fraksi harus menentukan sikap dulu

sebelum memulai pembahasan dua raperda tersebut, menolak atau melanjutkan proyek reklamasi. “Fraksi-fraksi secepatnya gelar rapat internal dulu buat menentukan sikap fraksi. Seperti kami, PPP, yang tadinya menolak tapi ada juga yang menyetujui. Jadi harus clear dulu di fraksi,” terangnya. Senada dengannya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik yang berasal dari Fraksi Gerindra mengatakan sikap akhir fraksi-fraksi itu penting guna menentukan nasib pembahasan dua raperda tersebut. “Pembahasan raperda reklamasi memang harus segera dilakukan dalam waktu dekat ini. Akan tetapi, tidak bisa langsung begitu saja, harus ada pembahasan dulu di tiap fraksi,” tegasnya.

Tetap menolak Anies Baswedan yang kemarin mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menghadiri sebuah diskusi yang digelar Fraksi Gerindra memilih enggan berkomentar soal reklamasi. Ia merasa dirinya belum berhak berkomentar karena belum dilantik jadi gubernur yang baru. “Nanti saja deh soal itu. Semuanya sesudah saya bertugas, sekarang saya masih warga negara biasa,” kata Anies sambil tersenyum. Ia menegaskan, meski pemerintah pusat telah memutuskan untuk melanjutkan kembali pengerjaan proyek reklamasi, sikap dirinya belum berubah. “Anda lihat program kita, ada yang berubah apa dari program kita?” tegas dia. Anies juga berkeras tak mau berkomentar soal pernyataan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut tak usah ribut-ribut soal reklamasi bagi yang tidak setuju. “Enggak, saya enggak komentar. No comment, reklamasi no comment,” ucapnya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman mencabut moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta pada Kamis (5/10) lalu. (Ssr/MTVN/J-1)

ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

OPERASI PASAR BERAS: Sejumlah calon pembeli memilih beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Senin (7/8). Pemerintah menggelar operasi pasar beras medium mulai Selasa (10/10) untuk mengatasi kelangkaan beras medium di Jakarta dengan menggunakan cadangan beras pemerintah di Perum Bulog.

Jangan Main-Main dengan Ancaman Mendag, Penjarakan!

ANTARA/MAKNA ZAEZAR

BERAS MEDIUM MURAH: Pekerja bongkar muat beras medium di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (8/8). PT Food Station Tjipinang Jaya akan gelontorkan beras medium 75 ribu ton hingga Maret 2018 dengan harga Rp8.100 per kg.

MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku geram karena masih ada pedagang yang suka mempermainkan stok beras. Kini ia tak mau menoleransi lagi. Ia menegaskan pedagang harus menjual beras sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Jika pedagang kedapatan nakal menimbun beras atau menjual di atas HET, pihaknya akan langsung melaporkan ke Bareskrim Polri. “Saya janji kalau ada yang bermain-main menyimpan beras di gudangnya sehingga stok berkurang, jangan pernah berpikir bisa dagang lagi. Izinnya akan saya cabut. Kalau saya cabut dan ma-

sih dagang, dia artinya berdagang secara ilegal. Sesudah itu, kami laporkan ke Bareskrim untuk ditangkap,” tegas Enggar saat membuka operasi pasar (OP) beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta, kemarin. Turut hadir dalam operasi pasar beras di PIBC itu Menteri Pertanian Amran Sulaeman, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, dan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo. Menurut Enggar, operasi pasar beras dilakukan atas permintaan PT Food Station Tjipinang Jaya. BUMD DKI Jakarta itu sudah

kekurangan stok beras medium lantaran perusahaan penggilingan padi lebih memilih memproduksi beras premium akibat harga gabah yang tinggi yakni Rp5.000 per kilogram. Selain faktor tersebut, Enggar menilai berkurangnya stok beras medium di Jakarta dan sekitarnya akibat ulah para pedagang. Masih ada pedagang yang menahan stok beras di gudangnya dan memilih menjual beras premium. “Operasi pasar beras yang dilakukan ini untuk mengisi kebutuhan beras medium yang sebenarnya ada. Setelah ini digelontorkan, beras yang ditahan pedagang di gudang akan segera

keluar. Kalau tidak keluar, busuk dia. Karena kami akan gelontorkan berapa pun kebutuhannya,” cetus Enggar. Operasi pasar beras medium dilaksanakan Perum Bulog dengan jumlah 75 ribu ton. Beras akan digelontorkan secara bertahap ke PIBC hingga Maret 2018. OP tersebut akan mengambil cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog yang per kemarin tercatat 289 ribu ton. Pemerintah juga menetapkan HET beras operasi pasar sebesar Rp8.100 per kilogram di tingkat konsumen. Di tempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai sinergi antar-BUMD di bidang pangan harus terjalin kuat untuk menjamin stok pangan. Terbukti, sinergi itu berhasil me-ngerem laju infl asi di Jakarta menjelang Lebaran lalu. (Jes/Sru/J-1)

REGIONAL

RABU, 11 OKTOBER 2017

Cawagub Agamais, Bisa Dongkrak Suara Calon Wakil Gubernur Jawa Barat yang memiliki peluang besar untuk berpasangan dengan Ridwan Kamil berasal dari kader PPP dan PKB, partai-partai yang berbasis pemilih muslim loyal. BAYU ANGGORO

anggoro@mediaindonesia.com

AKAL calon Gubernur Jawa Barat (Jabar) disarankan menggandeng calon wakil gubernur berlatar belakang agamais di Pilkada Jabar 2018 mendatang. Pendamping religius, khususnya dari kalangan ulama, dinilai dapat memperbesar penjaringan suara. Menurut pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Firman Manan, warga Jabar terkenal religius. Sebab itu, selain mengedepankan popularitas, rekam jejak, dan kompetensi, kandidat yang akan diusung pun harus bercitra agamais yang kental. Selain religius, lanjut dia, warga Jabar tergolong sebagai pemilih tradisional sehingga tidak terlalu mengedepankan rekam jejak dalam memilih politikus. “Yang menjadi pertimbangan utama pemilih itu bukan rekam jejak, melainkan apakah calonnya agamais atau tidak,” kata Firman di Bandung, kemarin. Ia mencontohkan Ahmad Heryawan yang pada Pilkada Jabar 2013 memiliki elektabilitas di bawah Dede Yusuf. Namun, keputusan Aher memilih berpasangan dengan Deddy Mizwar mampu memenangi pemilu dan mengalahkan Dede Yusuf-Lex Laksamana. Jika melihat sosok yang

Calon dari PDIP untuk maju pada pilgub serentak 2018 di sejumlah provinsi akan diumumkan 15 Oktober 2017. muncul saat ini, lanjut Firman, beberapa nama yang akan maju sebagai bakal calon Gubernur Jabar hampir seluruhnya berlatar belakang nasionalis. Sebaliknya, beberapa nama calon wakil gubernur identik dengan citra agamais dan populer. Dengan merujuk dari hasil survei terbaru yang dibuat Lingkaran Survey Indonesia (LSI-Denny JA), Aa Gym atau Abdullah Gymnastyar disebut sebagai calon wakil gubernur yang paling banyak dipilih responden karena memiliki citra agamis. Namun, kemungkinan sosok itu untuk bersanding dengan Ridwan Kamil kecil. Namun, masih ada beberapa nama bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat yang memiliki peluang besar untuk berpasangan dengan Ridwan Kamil yang berasal dari kader PPP dan PKB, partai-partai yang berbasis pemilih muslim yang terbilang loyal. “Di PPP ada Pak Uu Ruzhanul Ulum dan di PKB ada Pak Huda (Syaiful Huda). Kalau

dengan kader Golkar, saya rasa tidak ada sosok yang identik agamais di Golkar. Dengan kader PKS juga ideal. Tapi saya rasa Emil tidak akan diusung PKS,” tandas dia.

Masih digodog Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Hasto Kristiyanto masih terus melakukan pemetaan politik, terutama menggodok para calon yang maju dalam Pilkada Jabar 2018. Menurut dia, calon dari PDIP untuk maju pada pemilihan gubernur (pilgub) serentak 2018 di sejumlah provinsi akan diumumkan 15 Oktober 2017. “Pengumuman dilakukan pada 15 Oktober dan dimulai dari Jatim dulu,” kata Hasto saat acara Konsolidasi Organisasi Internal Partai di Kabupaten Garut, Jabar, kemarin. Dia mengatakan DPP PDIP sedang melakukan persiapan dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi maupun kota/ kabupaten yang akan diselenggarakan serentak 2018. Setelah mengumumkan untuk pilkada Jatim, kata dia, selanjutnya provinsi lain, yakni Jabar, Sulawesi Selatan, Bali, Lampung, Maluku, dan Maluku Utara. “Nanti bertahap untuk wilayah lainnya. Jabar harus dipersiapkan karena wilayahnya besar,” katanya. (AD/AT/ DW/UL/YK/TS/N-5)

ANTARA/DEWI FAJRIANI

SEMINAR PENGUATAN KEJAKSAAN: Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) memukul gendang didampingi Jaksa Agung HM Prasetyo (kedua kiri), Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kanan), Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu (kedua kanan), dan Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Jimly Asshiddiqie (tengah) saat seminar Penyerapan Aspirasi Penguatan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, di kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.

Jaksa Agung Dukung Pembentukan Densus Tipikor JAKSA Agung HM Prasetyo mengungkapkan dukungannya terhadap rencana Polri membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Langkah itu dianggap sebagai upaya yang baik dalam penegakan hukum. “Kita apresiasi, sebab kita lihat faktanya korupsi semakin masif,” kata Prasetyo seusai menjadi pembicara utama pada kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/10). Hal itu dikatakannya dalam menanggapi rencana Polri

membentuk Densus Tipikor, yang punya kewenangan sebanding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Densus tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2018. Prasetyo memandang penanganan dan pencegahan kasus korupsi tidak efektif jika hanya mengandalkan satu lembaga. Terkadang tenaga yang ada terbatas untuk dapat menjangkau semua lini. Pembentukan lembaga baru diharapkan bisa menekan potensi perbuatan korupsi. “Kalau dengan pembentukan Densus Tipikor pemberantasan korupsi lebih intensif, itu kan

bagus,” seru Prasetyo. Meski demikian, Jaksa Agung mengingatkan setiap lembaga memiliki peran masing-masing. Dalam hal penanganan kasus korupsi, polisi melalui densus hanya berwenang menyidik. Tindak lanjut ada di tangan kejaksaan melalui jaksa penuntut umum. “Kami mengapresiasi, tapi bukan berarti hendak membaur. Masing-masing punya lembaga dan peran. Tentunya kejaksaan tetap mengacu pada hukum acara kita,” pungkas Prasetyo. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama de-

ngan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Yayasan Satunama menyelenggarakan Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB), di Kalsel. Program itu dimaksudkan melahirkan politisi masa depan berintegritas di Tanah Air. Koordinator Unit Politik Deputi Pencegahan KPK Alfi Rachman Waluyo menjelaskan program kelas itu telah dilakukan sejak 2006 di sembilan provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Kalsel. (LN/DY/N-5)

KPK kembali Periksa Lima Pejabat Pemkot Tegal

MI/BENNY BASTIANDY

PENDAFTARAN PARPOL: Staf Sekretariat KPU Kota Sukabumi menerima berkas pendaftaran

Partai Perindo sebagai persyaratan calon peserta Pemilu 2019 di KPU Kota Sukabumi, Jawa Barat, kemarin. Selanjutnya berkas itu akan disinkronisasi dengan data pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa lima pejabat Pemerintah Kota (Pemkot Tegal), Jawa Tengah. Pemeriksaan diduga kuat masih terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota nonaktif Tegal Siti Masitha Soeparno--yang dikenal dengan panggilan Bunda Sitha--beberapa waktu lalu. Keterangan yang dihimpun menyebutkan kelima pejabat yang diperiksa KPK antara lain kasi di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Haryono, Badan Pengawas RS Kardinah Anton Prabowo, dan Kepala Bidang

(Kabid) Pasar Dinas Koperasi dan UMKM Haryono. Tak hanya itu, komisi antirasywah tersebut juga memanggil Murni, pengurus rumah tangga pribadi Bunda Sitha, dan salah seorang rekanan proyek fisik di RSUD Kardinah dari Semarang. Pemanggilan kelima saksi tersebut bertujuan melengkapi berkas-berkas atau dokumen yang dianggap masih kurang. “Berkas-berkas itu terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bunda Sitha,” ujar sumber yang enggan jati dirinya diungkap, kemarin

Secara terpisah, pegawai negeri sipil (PNS) Irwan Bin Muhktar divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang, Senin (9/10). Ia terbukti korupsi anggaran bantuan sosial (bansos) pembangunan perumahan kepada Ikatan Keluarga Duanu Kundur (IKDK) di Paya Togok Kelurahan Tanjungbatu Kota sebesar Rp2,3 miliar. Selain vonis penjara, terdakwa dikenai denda sebesar Rp50 juta. Jika tidak bisa mengambalikan denda, hukuman diganti (subsider) dua bulan penjara. Kemudian terdakwa juga dike-

nai uang pengganti kerugian negara sebesar Rp318 juta atau subsider 2 bulan penjara. Vonis majelis hakim yang dipimpin Corpioner dengan didampingi Guntur Kurniawan dan Suherman tersebut lebih ringan bila dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Tanjungbatu, Karimun, selama 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan penjara. Terhadap vonis tersebut, terdakwa maupun JPU belum menentukan sikap dan masih menyatakan pikir-pikir. (JI/HK/N-5)

Sisa Utang PIP Pemprov Sulsel Rp106 M PEMERINTAH Provinsi Sulsel masih menyisakan utang sebesar Rp106 miliar sampai Agustus 2017. Utang pokok pemprov di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang dikeluarkan pada 2013 lalu total mencapai Rp472 miliar. Pinjaman tersebut dikeluarkan pemprov untuk percepatan pembangunan infrastruktur, yang saat itu terkendala minimnya anggaran. Pembayaran utang pokok ataupun bunganya mulai dilakukan sejak 2015, yang bersumber dari APBD tahun berjalan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwien Azis menjelaskan sejauh ini kewajiban pembayaran utang pokok itu terus berjalan. Pada posisi Agustus lalu, total utang masih tersisa Rp106 miliar.

“Posisi pembayaran terakhir pada Agustus 2017. Jumlah yang dibayarkan untuk pokok utang Rp34 miliar per triwulan, jadi tersisa totalnya menjadi Rp106 miliar,” jelas Andi Arwien. Menurut Arwien, pembayaran terakhir untuk 2017 ini akan kembali dilakukan pada November mendatang sehingga utang yang tersisa pada 2017 sebesar Rp68 miliar. “Jadi kalau November dibayar lagi Rp34 miliar, tersisa Rp68 miliar,” kata dia. Dengan begitu, pembayaran pokok utang tersisa tiga triwulan lagi. Pembayaran terakhir pada 2017 yakni pada November dan berlanjut pada Februari dan pada Mei 2018. “Begitupun pembayaran bunganya juga tersisa tiga triwulan dan pembayaran

“Jumlah yang rutin dibayarkan untuk mencicil pokok utang dana PIP adalah Rp34 miliar per triwulan.” Andi Arwien Azis Kepala BPKD Sulsel

terakhir pada Desember 2017, selanjutnya dilanjutkan di pada Maret dan Juni 2018,” kata dia. Sekprov Sulsel Abdul Latif sebelumnya menjelaskan dana pinjaman PIP tersebut sudah hampir lunas. Hal itu disebabkan setiap tahun pemprov

mengalokasikan anggaran untuk pengembalian dalam APBD. Menurut Latif, dana PIP yang dipinjam pada 2013 lalu itu menjadi salah satu sumber anggaran pembangunan. Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno dan jajarannya menawarkan kerja sama dan investasi di sektor energi terbarukan kepada MAN Diesel & Turbo, dalam kunjungan kerja di Oberhau sen, Jerman, pada Selasa (10/10). Kabiro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal mengatakan saat ini kebijakan kelistrikan nasional memungkinkan swasta untuk ikut berinvestasi di sektor ini. “Ada potensi geotermal, mikrohidro, dan biogas yang bisa dikerjasamakan,” ujar dia. (LN/YH/N-5)

ANTARA/M AGUNG RAJASA

KONFERENSI IIA INDONESIA: President The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia Hari Setianto (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kedua kiri), VP IIA Restiana Linggadjaja (kanan), dan Ketua Panitia IIA Indonesia 2017 Angela Simatupang saat pembukaan Konferensi Nasional The Institute Internal Auditors (IIA) Indonesia yang berlangsung 10-11 Oktober, di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

INTERNASIONAL

RABU, 11 OKTOBER 2017

Turki Minta AS Anulir Penghentian Visa

AP/EMILIO MORENATTI

SIDANG PARLEMEN CATALONIA: Petugas polisi Spanyol berjaga di depan pintu masuk Parlemen Catalonia di Barcelona, Spanyol, kemarin. Presiden Catalonia, Carles Puigdemont, akan menghadap parlemen Catalan dalam sidang khusus menyusul referendum kemerdekaan yang didukung 90% warga Catalonia, pekan lalu.

Referendum Catalonia Pengaruhi Wilayah Balkan Dari etnik Albania sampai kelompok etnik Serbia di Republik Srpska, pemimpin separatis mengajukan pertanyaan sama setelah referendum Catalonia, “Mengapa kita tidak melakukan hal yang sama?” HAUFAN HASYIM SALENGKE

haufan_hasyim@mediaindonesia.com

EMANGAT Catalonia untuk merdeka dari Spanyol menghidupkan kembali mimpi kemerdekaan di kantongkantong etnik di Balkan, sebuah ambisi yang berpotensi berbahaya di wilayah tempat kekerasan nasionalis menewaskan puluhan ribu nyawa pada 1990-an. Dari etnik Albania di selatan Serbia sampai dengan kelompok etnik Serbia di Republik Srpska, para pemimpin separatis mengajukan pertanyaan yang sama setelah referendum Catalonia, “Mengapa kita tidak melakukan hal yang sama?” Pada hari referendum, grafiti bendera Catalonia muncul di Novi Sad dan beberapa kota lain di provinsi utara Serbia, Vojvodina, bersamaan dengan klaim bahwa ‘Vojvodina = Catalonia’. Sementara itu, di Kota Mostar, Bosnia bagian selatan, sebuah spanduk raksasa muncul di dekat katedral yang menampilkan bendera Catalonia dan Herceg-Bosna, entitas Kroasia, memuat tulisan

‘Good luck. We are next’. Fakta bahwa satu wilayah-Kosovo--yang berhasil mengamankan kemerdekaan mereka telah mendorong banyak pemimpin berpikiran serupa di wilayah tersebut. Argumen Brussels bahwa pihak mereka menganggap referendum Catalonia ilegal, sambil mendukung kemerdeka an Kosovo sebagai ‘kasus khusus’, membuat Serbia marah dan mengecam ‘standar ganda’ Uni Eropa.

Sidang parlemen Catalonia Polisi Spanyol menjaga gedung-gedung publik dan menutup sebuah taman di sekitar parlemen Catalonia di Barcelona tempat sidang parlemen digelar, Selasa (10/10) malam. Dalam sidang itu, Presiden Catalonia Carles Puigdemont akan berpidato, mungkin berisi pernyataan kemerdekaan. Jika benar, hal itu akan disambut dengan tanggapan keras dari pemerintah di Madrid. Puigdemont belum mengungkapkan pesan apa yang akan disampaikannya dalam sidang paripurna itu. Namun, politikus separatis itu menga-

takan mereka mengharapkan sebuah deklarasi berdasarkan hasil referendum 1 Oktober yang disengketakan itu. Kaum separatis berkeras referendum yang dicap ilegal oleh Madrid sebagai langkah sah dan mendesak pemerintah menghormatinya. Bagaimana deklarasi tersebut akan diberlakukan dan tanggapan pemerintah Spanyol masih menjadi pertanyaan kunci. Referendum telah diikuti demonstrasi warga Catalonia yang marah dengan langkah polisi yang melakukan tindakan keras terhadap pengunjuk

rasa prokemerdekaan. Di sisi lain, ada juga demonstrasi berskala besar oleh orangorang yang berkomitmen pada persatuan nasional. Sementara itu, ketidakpastian politik yang diakibatkan dorongan kemerdekaan pascareferendum memukul bisnis kecil dan rekening tabung an masyarakat. Hal itu disebabkan beberapa perusahaan besar dan bank berpindah ke tempat lain di Spanyol. Prospek Catalonia menjadi negara independen telah mendorong dua bank besar-Sabadell dan CaixaBank--dan

perusahaan-perusahaan yang terdaftar lainnya memindahkan markas mereka yang terdaftar ke wilayah lain di Spanyol. Eksodus tersebut berlanjut, Senin (9/10), ketika perusahaan realestat Colonial dan Tol Abertis menjadi nama besar terbaru yang memindahkan markas mereka dari wilayah timur laut yang kaya raya itu. Perpindahan tersebut dilakukan menjelang pidato Puigdemont bahwa separatis akan menyertakan sebuah deklarasi kemerdekaan sepihak. (AFP/I-2)

TURKI, kemarin, mendesak Amerika Serikat (AS) menganulir keputusan untuk menghentikan penerbitan semua visa reguler di konsulat AS di negara tersebut. Desakan datang saat jaksa memanggil staf misi AS di Istanbul lainnya dalam sebuah krisis yang meningkat. Perselisihan, yang oleh para analis digambarkan sebagai yang terburuk di antara sekutu NATO dalam setengah abad, meletus ketika Turki menangkap seorang pekerja Turki yang bekerja di konsulat AS di Istanbul. A n k a ra m e m b a l a s p e nangguhan penerbitan visa nonimigran AS--sebuah langkah yang dideskripsikan Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai ‘sangat, sangat menyedihkan’--dengan respons serupa terhadap warga ‘Negeri Paman Sam’. Kementerian Luar Negeri Turki memanggil wakil kepala kedutaan AS pada Senin (9/10), mendesak Washington untuk membatalkan keputusan visa mereka. Kedutaan Besar AS di Ankara, Minggu (8/10), mengatakan pihak mereka akan menunda

penerbitan visa untuk pariwisata, perawatan medis, bisnis, pekerja temporer atau studi, setelah penangkapan tersebut pekan lalu. “Di atas segalanya, keputusan ini sangat, sangat menyedihkan,” kata Erdogan dalam reaksi pertamanya atas keputusan tersebut, pada sebuah konferensi pers dengan mitranya dari Ukraina, Petro Poroshenko, di Kiev. “Langkah duta besar AS di Ankara yang mengambil keputusan seperti ini, dan menerapkannya, merupakan sesuatu yang menyedihkan,” tambahnya. Duta Besar AS untuk Turki John Bass menegaskan, “Kami berharap keputusan ini tidak akan berlangsung lama. Namun, saat ini kami tidak dapat memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini.” Gesekan itu diduga dipicu penangkapan warga Turki, Metin Topuz, yang bekerja di misi AS di Istanbul, Rabu (4/10). Topuz dituduh terlibat Organisasi Teroris Fethullah Gulen (FETO), dalang di balik percobaan kudeta tahun lalu di Turki. (AFP/Hym/I-2)

Taiwan Berkomitmen Jaga Perdamaian PRESIDEN Taiwan Tsai Ingwen berjanji memperkuat militer pulau tersebut, tetapi tetap tidak memicu perang di tengah ketegangan dengan Tiongkok. Hal itu diungkapkannya dalam pidato perayaan Hari Nasional yang kedua kalinya sejak dia menjabat, kemarin. “ Ta i w a n b e r ko m i t m e n membangun jet militer dan kapal selam sendiri serta harus bersiap menghadapi peningkatan risiko cybersecurity dan spionase,” kata dia. Tsai menambahkan moral dan tunjangan tentara juga harus ditingkatkan. “Meskipun memperkuat kemampuan militer, kami tidak berperang. Kami tetap berkomitmen menjaga perdamaian dan stabilitas baik di Selat Taiwan maupun di seluruh wilayah,” lanjut Tsai. Dia juga meminta Tiongkok untuk menemukan ‘cara-cara baru’ dalam berinteraksi lintas selat. Hubungan kedua negara dengan cepat memburuk sejak Tsai berkuasa pada Mei lalu. Tiongkok memutus semua jalur komunikasi resmi dengan Taiwan karena tidak percaya pada Partai Progresif Demokratik yang prokemerdekaan. Taipei dan Beijing telah berpisah setelah perang saudara pada 1949. Akan tetapi, Tiongkok masih menganggap Taiwan sebagai provinsi yang perlu ditarik kembali di bawah kuasa mereka sekalipun dengan paksa. Tiongkok telah berulang kali mengatakan bahwa Tsai

“Kami tetap berkomitmen menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.” Tsai Ing-wen

Presiden Taiwan harus mengakui kedua pihak merupakan bagian dari ‘satu Tiongkok’ dalam sebuah dialog, tapi hal itu ditolak pemimpin Taiwan tersebut. ‘Negeri Tirai Bambu’ itu telah meningkatkan tekanan kepada Tsai dengan mengirimkan satu-satunya kapal induk dan jet terbang di dekat pulau tersebut selama latihan militer. Beijing juga menghalangi Taipei untuk berpartisipasi dalam berbagai acara utama berskala internasional. “Meskipun perbedaan politik di antara kedua pihak telah menyebabkan beberapa komplikasi, kami berhasil mempertahankan stabilitas dasar hubungan lintas selat,” kata Tsai yang menegaskan Taipei tidak akan pernah tunduk pada tekanan. (AFP/ Ire/I-2)

Royal Caribbean akan ke Indonesia Tahun Depan J

DOK ROYAL CARIBBEAN

MAL DI DALAM KAPAL PESIAR: Suasana di dek lima yang disebut

dengan Royal Promenande pada kapal pesiar Royal Caribbean. Di dek tersebut berisi mal supermewah dengan kafe yang nyaman.

ARUM jam menunjukkan pukul 09.30 waktu Singapura pada Senin (2/10). Rombongan 18th Indonesia Journalist Visit Programme (IJVP) yang terdiri 12 wartawan menginjak kaki di Marina Bay Cruise Center, Singapura. Dari jarak 2 kilometer dari lokasi, tampak pemandangan mengagumkan. Sebuah kapal besar dengan panjang 1.020 meter tengah bersandar di sisi pelabuhan. Kapal dengan bobot 138.279 ton yang terdiri dari 15 lantai serta mampu membawa 3.807 penumpang dan 1.185 awak kapal itu adalah kapal pesiar Royal Caribbean. Semula rombongan hanya terkagum-kagum dengan ukuran kapal pesiar Royal Caribbean yang berukuran raksasa. Saat masuk ke kapal lebih jauh, rasa kagum berubah menjadi terpana. Berbagai fasilitas supermewah yang memanjakan para tamunya tersedia.

Royal Caribbean memiliki keunggulan yakni outdoor poolside movie screen, duty free shooping, main dining room, the Savoy theatre, dan Vitality spa. Penumpang tidak akan bosan selama tiga sampai tujuh hari di atas kapal itu. Mereka bisa menyaksikan pula pertunjukan Ice Show. Bahkan para wartawan semakin terkejut dengan suasana di dek lima yang disebut dengan Royal Promenande. Pemandangannya bak di sebuah mal supermewah dengan kafe yang nyaman. Selama ini, kapal pesiar Royal Caribbean telah menawarkan perjalanan bolak-balik ke negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Tiket yang ditawarkan mulai S$966 atau Rp9,5 juta hingga S$1.737 (sekitar Rp17 juta). Namun, selama ini, Royal Caribbean belum pernah berlayar

dan bersandar di Indonesia. Padahal selama 2016, tercatat 2,89 juta wisatawan mengunjungi Singapura. Jumlah wisatawan asal Indonesia ialah 17,7% dari jumlah total turis mancanegara ke negara yang luasnya hanya 719 hektare tersebut. Sebagai negara terdekat, Indonesia tetap menjadi ‘lumbung wisatawan’ bagi negara kota tersebut. Saat menerima kunjungan peserta IJVP, Manajer Komunikasi Korporat Royal Caribbean International Cruises, Chin Ying Duan, mengatakan Royal Caribbean siap melintas laut dan bersandar di pelabuhan Indonesia tahun depan. “Kami berharap pelabuhan di kota-kota yang selama ini menjadi tujuan favorit penumpang kami, seperti di Semarang, Bali, dan Lombok, nantinya bisa menjadi tempat bersandar seperti kapal Mariner of the Seas ini,” kata Chin. “Selama ini, kapal kami tidak bisa

bersandar di pelabuhan kota-kota itu sehingga penumpang yang akan turun harus menggunakan kapalkapal kecil menuju ke pelabuhan,” papar Chin. Oleh karena itu, pihak STB menyambut baik proyek peningkatan kapasitas pelabuhan di Benoa, Bali. “Peningkatan itu akan memungkinkan pelabuhan menampung kapal pesiar skala besar, seperti yang kami punya, yaitu Royal Caribbean International kelas Quantum yang bisa memuat 3.807 penumpang. Ini kapal pesiar terbesar kedua di dunia,” kata dia. Para penumpang Royal Caribbean akan mendarat untuk mengunjungi beberapa destinasi wisata di Jawa, Bali, dan Lombok. Chin berharap kunjungan kapal pesiar itu bisa menumbuhkan industri pariwisata dan membuka lapangan kerja di Indonesia. (Deri Dahuri/I-2)

JAGAT

RABU, 11 OKTOBER 2017

CALIFORNIA, AMERIKA SERIKAT

O N T H I S DAY

1862: Pangeran Antasari Wafat

Api Mengamuk di California

PANGERAN Antasari yang lahir pada 1797 dari ayah yang bernama Pangeran Masohut (Mas’ud) dan ibunya, Gusti Hadijah, ialah seorang pahlawan nasional Indonesia. Antasari wafat di Bayan Begok, Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada 11 Oktober 1862 karena penyakit cacar. Kerangkanya dipindahkan ke Banjarmasin dan dimakamkan kembali di Taman Makam Perang Banjar (Kompleks Makam Pangeran Antasari), Banjarmasin Utara, Banjarmasin. WIKIPEDIA Perjuangannya dilanjutkan keturunannya yang bernama Sultan Muhammad Seman dan cucunya, Ratu Zaleha. Pada 14 Maret 1862, sekitar 7 bulan sebelum wafatnya, Antasari menyandang gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin di hadapan para kepala suku Dayak dan adipati (gubernur) penguasa wilayah Tanah Dusun Atas, Kapuas, dan Kahayan.

ENTETAN kebakaran hutan melanda kota anggur California. Menurut pihak berwenang, Senin (9/10), kebakaran terjadi dengan cepat dan menewaskan sedikitnya 10 orang serta menghanguskan ratusan rumah. Saat kebakaran terjadi, kecepatan angin di atas 80 km per jam. Akibat besarnya kobaran api sejak Minggu (8/10) malam, otoritas setempat terpaksa mengevakuasi lebih dari 20 ribu warga dari negara bagian berpenduduk terbanyak di Amerika Serikat itu. Petugas dinas pemadam kebakaran California mengatakan sekitar 73 ribu hektare tanah rusak. “Kantor Sheriff mengonfirmasi tujuh kematian akibat kebakaran di Sonoma Country. Kami menyampaikan belasungkawa kepada teman dan keluarga mereka,” kata Sheriff Sonoma County lewat Twitter. Sebelum muncul cicitan tersebut, otoritas merilis jumlah korban tewas baru tercatat tiga orang. Api tidak hanya mene lan korban manusia. Rumah dan bangunan juga ikut hancur. Sedikitnya 1.500 bangunan rusak parah. Untuk mengantisipasi bertambahnya korban, pemerintah setempat mengeluarkan pengumuman tentang keadaan darurat di tiga wilayah yang dilanda ke bakaran hebat, terutama di wilayah penghasil anggur yang sudah populer. Sejauh ini sudah terjadi 14 kebakaran besar yang tersebar di Kabupaten Napa, Sonoma, dan Yuba di sebelah utara Teluk San Fran cisco tempat kediaman Gubernur Jerry Brown.

1967: Si Times New Roman Meninggal

AFP/GETTY IMAGES/JUSTIN SULLIVAN

KEBAKARAN: Sejumlah bangunan dan kendaraan hangus terbakar di kawasan Santa Rosa, California, Senin (9/10). Sedikitnya 1.500 bangunan hancur saat belasan kebakaran hutan terjadi dengan cepat di California. Menurut pihak berwenang, peristiwa itu telah menewaskan setidaknya 10 orang. diturunkan untuk menahan sebaran api. Pemerintah setempat menyiapkan puluhan tempat penampungan untuk para pengungsi. Sekolah-sekolah dan gereja-gereja telah disiapkan untuk menampung sementara warga yang kehilangan tempat tinggal. Demikian pula hewan dan ternak milik para pengungsi telah disediakan tempat penampungan di bawah tanah. “Sekarang, kami harus memulai semuanya dari awal

lagi,” kata korban kebakaran, Dreama Goldberg, perempuan yang sedang megandung delapan bulan, kepada NBC. Korban lainnya, Jesus Torres, mengungkapkan hampir tidak sempat mengambil beberapa barang dari rumahnya akibat api berkobar cepat dan melalap kediamannya. “Kami hanya bisa melihat langit semakin merah. Kita tidak tahu apakah itu api atau hal lain. Kami tersadar di detik terakhir karena hanya ada asap di sekeliling.” (AFP/Ire/I-4)

PBB Larang Kapal Korut Berlabuh di Seluruh Dunia

pekerja Korut, serta pembatasan ekspor minyak. Dalam persidangan kedua yang membahas sanksi untuk Korut, diplomat negara itu turut hadir. Namun, mereka tidak memberikan sanggahan ataupun pernyataan. Saat mengomentari sanksi untuk Korut, Wakil PBB dari Italia Inigo Lambertini mengatakan putusan itu sangat penting ditegakkan. “Ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya sebagai sarana. Namun, tentu saja sanksi harus diterapkan agar lebih efektif,” kata Lambertini. Sebelumnya, utusan PBB dari Korut pekan lalu menuduh AS berupaya menghalangi pembangunan ekonomi negara itu. Dia juga mengecam pe ngenaan sanksi kepada negara-negara miskin seperti Korut. (AFP/*/I-4)

Kantor berita AFP menyaksikan langsung ledakan dahsyat dari jalur pipa dan tangki gas. Selain itu, rumah-rumah dan kilang anggur terbakar hebat. Untuk membantu memadamkan api, mobil-mobil pemadam kebakaran dari luar daerah dikerahkan. “Sekitar 410 petugas pemadam kebakaran sedang memadamkan kobaran api di Mendocino,” kata juru bicara Sheriff di wilayah itu kepada CBS. Di tempat terpisah, api juga berkobar di Anaheim. Di sana,

Sejauh ini sudah terjadi 14 kebakaran besar yang tersebar di Kabupaten Napa, Sonoma, dan Yuba. kebakaran telah melanda 800 hektare lahan. Sebanyak 200 unit pemadam kebakaran

NEW YORK, AMERIKA SERIKAT

PBB menjatuhkan sanksi larangan berlabuh di seluruh dunia terhadap empat kapal Korea Utara (Korut). Sanksi itu dikenakan karena kapalkapal tersebut melakukan pe langgaran yang diklaim panel ahli tidak pernah terjadi sebelumnya. “Ada empat kapal yang masuk daftar komite. Namun, masuknya kapal-kapal tersebut ke daftar bukan berarti pembekuan aset atau larangan bepergian, melainkan larangan untuk berlabuh,” kata Hugh Griffith, kordinator panel Dewan Keamanan PBB, menjelaskan soal sanksi atas kapal Korut yang terbukti mengangkut barang ilegal. Dia menegaskan keputusan komite cukup cepat, yaitu

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Jong-nam Terpapar Racun Berdosis Besar SAKSI ahli kimia yang ditunjuk pemerintah Malaysia pada persidangan kasus pembunuh an saudara tiri pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-nam, menemukan racun VX di wajah korban. Hal itu diungkapkan saksi ahli Raja Subramaniam, kemarin, di gedung pengadilan Malaysia. Menurutnya, dosis VX yang ditemukan sebesar AP 1,4 kali dosis yang cukup untuk menewaskan manusia. Kim Jong-nam Percobaan pada binatang menunjukkan paparan VX pada kulit sebesar 0,142 miligram/ kilogram sudah dapat mematikan. Racun VX, tambahnya, ditemukan di mata dan plasma darah korban. Untuk mengungkap penyebab kematian Jong-nam, pemerintah Malaysia menunjuk Raja memimpin laboratorium Pusat Analisis Senjata Kimia. Tim ahli berperan besar saat reka ulang pembunuhan yang diduga melibatkan dua wanita, yaitu Siti Aisyah asal Indonesia dan Doan Thi Huong dari Vietnam. Kedua wanita itu dituduh mengoleskan racun VX ke pakaian korban pada Februari 2017. Menurut saksi ahli, jejak racun VX ditemukan juga di pakaian kedua pelaku. Demi kepentingan kelancaran persidangan, reka ulang kejadian dipindah ke laboratorium berkeamanan tinggi. Pemindahan dilakukan demi mudahkan hakim, pengacara, serta terdakwa menganalisis pakaian itu sebelum diterima sebagai bukti konkret. (AFP/*/I-4)

berlaku pada 5 Oktober 2017. Sanksi tersebut, tambah Griffith, disusun dalam rumusan sidang kedua PBB tentang penjatuhan sanksi terhadap Korut. Menurut sumber, keempat kapal Korut kedapatan membawa batu bara, makanan laut, dan bijih besi. Keempat kapal itu ialah Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2, dan Jie Shun. Berdasarkan situs Mariretraﬃc, tiga kapal pertama berlayar di bawah bendera Comoros, Saint Kitts, Nevis dan Korut, sedangkan kapal Jie Shun tidak terdaftar dalam situs tersebut. Menurut resolusi PBB, sejak Agustus 2017, telah diberlakukan perluasan pelarangan ekspor yang mencakup tekstil,

ANJUMANPARA, BANGLADESH

Eksodus semakin tidak Terbendung RIBUAN warga Rohingya yang menjadi korban kekerasan militer di Myanmar kembali memasuki wilayah Bangladesh. Pada Senin (9/10), pemerintah Bangladesh mengatakan jumlah pengungsi yang tiba di negara itu terus bertambah. Eksodus warga Rohingya ke Bangladesh telah menelan banyak korban jiwa. Menurut laporan, korban meninggal sebagian besar ialah anak-anak karena kelaparan, kelelahan, dan demam. Dalam enam minggu terakhir, PBB memperkirakan jumlah pengungsi dari Rakhine akan mencapai 519 ribu orang. Namun, beberapa hari sebelumnya, menurut Organisasi Migrasi Internasional, jumlah pengungsi sempat menurun, yakni sekitar 2.000 orang per hari . Menurut beberapa saksi mata, sebuah kapal yang bermuatan penuh pengungsi telah tiba di desa terpencil Sungai Naf. Desa itu bernama Anjumanpara yang memisahkan Bangladesh dengan Myanmar. Penasihat Desa Anjumanpara Sultan Ahmed mengata-

AFP/INDRANIL MUKHERJEE

kan puluhan ribu pengungsi telah tiba pada Senin (9/10) di desa mereka. Menurut koresponden kantor berita AFP, setidaknya 10 ribu pengungsi berdatangan pada hari itu ke Desa Anjumanpara. Komandan Keamanan Perbatasan Bangladesh Manzurul

Hassan Khan mengatakan jumlah pengungsi yang telah tiba sekitar 6.000 orang. “Dalam minggu ini, jumlah pengungsi yang masuk merupakan yang terbanyak. Setidaknya sejak dua minggu terakhir kami mencatat lonjakan pengungsi,” tuturnya. (AFP/*/I-4)

HURUF times new roman dirancang seorang berkebangsaan Inggris bernama Stanley Morrison. Ia lahir pada 6 Mei 1889 di Wanstead, Inggris. Morrison tumbuh sebagai figur yang tidak memiliki pengetahuan di bidang percetakan, tetapi di kemudian hari ia menempati banyak posisi penting di bidang tersebut. Pengetahuan yang banyak dalam hal tipografi didapatkannya sejak menjadi anggota percetakan The Pelican Press. Selama sekitar 30 taWIKIPEDIA hun (1929-1960) Morrison menjadi konsultan huruf untuk koran The Times di London, Inggris. Tanggal 3 Oktober 1932 menjadi hari pemasaran jenis huruf times ke khalayak karena pada hari itu untuk pertama kalinya koran The Times dicetak dengan menggunakan jenis huruf yang dinamai seperti koran itu. Ia meninggal pada 11 Oktober 1967 di London, Inggris.

1985: Nurtanio Jadi IPTN TEPAT pada tanggal ini, PT Industri Pesawat Terbang Nurta nio berubah menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Nurtanio didirikan di Jakarta pada 26 April 1976 oleh WIKIPEDIA BJ Habibie selaku presiden direktur. Setelah direstrukturisasi, IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat, tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan, dan jasa pemeliharaan (maintenance service) untuk mesin-mesin pesawat. Dirgantara Indonesia juga menjadi subkontraktor untuk industriindustri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, General Dynamic, dan Fokker. Selain bidang dirgantara, Dirgantara Indonesia mempunyai produk di bidang-bidang nondirgantara, seperti telekomunikasi, otomotif, maritim, teknologi informasi, minyak & gas, automasi dan kontrol, militer, teknologi simulasi, turbin industri, dan layanan teknik. Dirgantara Indonesia pernah mempunyai karyawan sampai 16 ribu orang. Karena krisis ekonomi, banyak karyawan yang dikeluarkan dan karyawannya kemudian menjadi berjumlah sekitar 4.000 orang. Pada awal hingga pertengahan 2000, Dirgantara Indonesia mulai menunjukkan kebangkitan. 11 Oktober | History | tokohindonesia | Dok.mi

RABU, 11 OKTOBER 2017 PODIUM

Menyelamatkan APBN SALAH satu yang menjadi dasar pertimbangan Standard & Poor’s memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia ialah pengelolaan anggaran negara yang prudent. Tiga bulan terakhir ini menjadi ujian sesungguhnya bagi pemerintah, sejauh mana mampu mengendalikan anggaran penEBET dapatan dan belanja negara dengan baik. Suryopratomo Dengan masih Rp513 triliun Dewan Redaksi Media Group penerimaan pajak yang harus didapatkan dalam sisa waktu 2017 ini, ruang gerak belanja pemerintah sangatlah terbatas. Mau tidak mau, pemerintah harus berhemat agar tidak besar pasak daripada tiang. Penghematan merupakan jalan tercepat karena pemerintah tidak mungkin lagi menambah utang. Salah-salah pemerintah melanggar batasan 3% dari produk domestik bruto seperti yang ditetapkan undang-undang. Pengelolaan keuangan negara yang tidak berhati-hati pada akhirnya akan menekan pemerintah sendiri. Pasar sangat kejam menghukum pemerintah yang tidak saksama mengendalikan defisit anggaran. Memang menjadi pertanyaan, dari mana lalu pemerintah bisa mencapai harapan mendorong pertumbuhan 5,2% pada tahun ini? Yang paling bisa diandalkan ialah mendorong konsumsi rumah tangga. Survei penjualan eceran Agustus yang dikeluarkan Bank Indonesia menunjukkan ada perbaikan pada belanja masyarakat. Indeks Penjualan Riil Juli, yang mengalami kontraksi 3,3% (yoy), bulan lalu sudah kembali tumbuh positif 2,2%. BI memperkirakan penjualan ritel yang didorong barangbarang konsumsi akan terus bertumbuh. Indeks Penjualan Riil September juga menunjukkan tren positif, yakni tumbuh 2,4%. Kemampuan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat kuat. Itu terlihat dari data simpanan masyarakat di perbankan yang pada Agustus meningkat Rp500 triliun sehingga menembus Rp5.000 triliun. Masyarakat memilih untuk menyimpan uangnya daripada membelanjakannya. Sejak muncul surat edaran menteri keuangan untuk melaporkan transaksi kartu kredit, masyarakat menahan belanja mereka. Masyarakat khawatir menjadi objek pemeriksaan pajak akibat target tinggi dalam penerimaan pajak pada tahun ini. Dalam diskusi Investment Outlook yang diselenggarakan Java Integrated Industrial and Port Estate di Jakarta, kemarin, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menjelaskan persoalan pajak juga menjadi pertanyaan investor ketika ia melakukan road show investasi ke luar negeri. Banyak aturan membingungkan investor dan bahkan tidak jarang perubahan peraturannya terjadi tiba-tiba sehingga membuat banyak pengusaha menahan rencana investasi mereka ke Indonesia. Berulang kali kita sampaikan, pemerintah jangan berpretensi untuk bisa membangun negeri ini sendirian. Pemerintah harus mampu menggerakkan dunia usaha dan masyarakat sebagai motor pertumbuhan. Agregat dari belanja pemerintah ditambah investasi swasta dan konsumsi rumah tangga itulah yang akan membuat pertumbuhan ekonomi lebih pesat dan berkualitas. Indonesia Incorporated itu harus dicerminkan dalam sinergi di antara semua komponen bangsa. Pemerintah sebagai regulator harus mampu menjadi dirigen yang baik untuk terciptanya harmoni. Sebagai pihak yang memegang data dan merumuskan arah pembangunan yang ingin dicapai, pemerintahlah yang bisa memilah mana yang menjadi wilayah tugas pemerintah dan badan usaha milik negara serta mana yang diharapkan dikontribusikan dunia usaha dan masyarakat. Semangat berkompetisi dalam harmoni kita perlukan untuk menciptakan efisiensi. Pada akhirnya kita harus menjadi bangsa pemenang karena persaingan yang sesungguhnya bukan terjadi di antara kita di dalam, melainkan bagaimana kita bisa lebih unggul dengan bangsa-bangsa lain. Di sinilah pentingnya menjalin komunikasi di antara komponen bangsa. Pemerintah dan dunia usaha harus mau berdialog dengan semangat saling percaya. Bukan komunikasi yang didasari sikap saling curiga, apalagi dengan penuh rekayasa. Ketika semua pihak mau bersikap terbuka dan saling melengkapi, kita akan bisa melihat bagaimana derap pembangunan bisa kita pacu lebih pesat lagi. Jawa Timur merupakan salah satu model di saat sikap saling percaya itu menghasilkan kemajuan yang bisa dirasakan rakyat banyak. Tekanan pada APBN yang kita hadapi pasti akan ada jalannya apabila semua komponen bangsa diajak untuk mencarikan solusi. Yang penting jangan ada yang merasa superior dan tahu segalanya karena yang namanya superman is dead.

ONLINE

PNS Cilegon Dilarang Beli Gas Melon PEMERINTAH Kota Cilegon mengeluarkan surat edaran yang melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya menggunakan/membeli elpiji bersubsidi kemasan 3 kilogram. (Nusantara)

Blade Runner: 2049 Puncaki Box Oﬃce FILM sekuel yang telah lama ditunggu-tunggu, Blade Runner: 2049, sukses memuncaki box oﬃce tiga setengah dekade setelah film perdana Blade Runner tayang perdana pada 1982. (Hiburan)

Komik Ke-37 Asterix Siap Diluncurkan ASTERIX akan beraksi kembali lewat komik ke-37 dari serial komik legendaris itu. Komik berjudul Asterix and the Chariot Race itu akan mulai dipasarkan pada 19 Oktober mendatang. (Hiburan)

SELEBRITAS

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 16

LULA KAMAL

Penolak Vaksin Diberi Pencerahan Dia ingin menekankan program imunisasi measles dan rubella aman sekaligus merupakan langkah pencegahan dini penyakit. INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

KTRIS sekaligus pembawa acara Lula Kamal, 47, menyayangkan penolakan terhadap program imunisasi measles dan rubella (MR) yang diberikan pemerintah kepada anak sekolah baru-baru ini. Perempuan kelahiran Jakarta, 10 April 1970, itu berharap mereka yang menolak vaksin atau bisa disebut dengan anti-vaxers mendapatkan pencerahan bahwa sebenarnya program tersebut aman dan merupakan langkah pencegahan dini dari suatu penyakit untuk membangun kekebalan. “Ada gelombang antivaksin. Saya tidak mengerti bagaimana cara berpikirnya. Ini negara masih negara berkembang kalau bicara di Eropa mungkin sudah lebih bersih. Kalau masih tinggal di sini makan di pinggir jalan. Barang kali masih banyak bakterinya. Kita masih hidup sama kuman. Bahwa kemudian ada cara kita bisa lebih kebal dengan pemberian virus yang sudah dilemahkan melalui imunisasi, kenapa tidak?” tanya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu. Ibu tiga anak, Kyla Tahira, Karim Muhammad Tirta Sasmita, dan Halil Muhammad Tirta Sasmita, itu mengatakan vaksin memang tidak memberikan perlindungan kekebalan 100%. Akan tetapi, imunisasi merupakan langkah pencegahan sehingga saat sudah divaksin dan sewaktu-waktu terkena penyakit, tidak sampai pada kondisi yang parah. “Ayo, dong, mudah-mudahan yang menolak vaksin diberi pencerahan lebih jauh karena setiap orang ketika ditanya akan punya alasan berbeda-beda. Namun, dengan membaca lebih jauh, akan dapat pencerahan. Apa sih yang ditakutkan dari vaksinasi?” ujar perempuan yang telah menamatkan pendidikan magister di bidang rehabilitasi narkoba dan adiksi dari King’s College, London, Inggris, tersebut. Menurutnya, vaksinasi sebelum diberikan kepada masyarakat telah melalui penelitian dan uji coba klinis sekian lama. Selain itu, bila ditinjau dari manfaatnya, itu jauh lebih banyak daripada mudarat atau kerugiannya. “Kalau punya anak yang tidak pernah sakit tanpa divaksin itu sebetulnya rezeki dari Allah. Kita hidup sudah berbarengan dengan kuman,” canda Lula.

salnya untuk pencegahan demam berdarah. Alumnus Abang- None Jakarta pada 1990 itu mengatakan dia mengajarkan supaya anak-anak tidak menggunakan bak mandi untuk menghindari genangan air sebagai media perkembangbiakan nyamuk. “Di rumah ada bak tapi dalam kondisi yang benarbenar kering. Selain itu, saya sudah tidak punya vas kembang yang ada airnya. Air yang tergenang di rumah tidak ada,” terangnya. Untuk langkah antisipasi, dia juga menggunakan obat nyamuk s e m p r o t . B i a s a ny a itu dilakukan setelah anak-anak berangkat sekolah dan pada jam saat nyamuk Aedes aegypti aktif, yakni pagi dan sore hari.

Lula Kamal pernah bermain film berjudul Berbagi Suami (2006), Chika (2008), dan My Idiot Brother (2014).

Cegah demam berdarah Lula menuturkan dia menerapkan perilaku hidup bersih di rumah kepada anak-anaknya, mi-

“Saya pakai obat nyamuk yang lebih tinggi levelnya. Memang tidak ada yang aman sekali. Menurut WHO ada kelas yang paling aman karena unlikely make a hazard human being. Itu yang kita pakai. Kalau kita masih jorok dan perilaku hidup tidak bersih sama saja,” tegasnya. Oleh karena itu, dia mengingatkan kebersihan lingkungan harus dijaga bersama-sama. Kebersihan, ujarnya, menjadi tanggung jawab semua masyarakat. (H-5)

GISELLA ANASTASIA

RICHIE SAMBORA

HIROMI KANO

Mudah Tergiur Promosi

Kemungkinan dengan Bon Jovi

Izin Tinggal tidak Terbatas

PENYANYI Gisella Anastasia, 26, rupanya penggemar belanja dalam jaringan alias daring (online). Dia sering menyelipkan waktu di sela-sela kesibukan bekerja. “Belanja online jadi kebiasaan. Pas lagi menunggu syuting, gemas buka ponsel, aplikasi belanja online,” kata Gisella di Jakarta, kemarin. Ia sering membuka toko daring saat menunggu jeda syuting dan sebelum tidur. Gisella biasa mencari kebutuhan untuk dirinya, juga untuk suaminya, Gading, dan anaknya, Gempita. Berbelanja daring bagi Gisella sangat membantu karena ia bisa menghemat waktu untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak perlu mengalokasikan waktu khusus untuk pergi ke toko dan menghadapi kemacetan Ibu Kota. “Kelemahan saya kalau ada promosi tergiur ha ha ha. Akan tetapi, biasanya saya beru s a h a mengontrol diri, beli seperlunya,” kata Gisella. Saking seringnya ia berbelanja daring, berbagai pengalaman telah rasakan, termasuk barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang digambarkan. (Ant/H-5)

MANTAN gitaris Bon Jovi, Richie Sambora, 58, mengapresiasi masuknya Bon Jovi dalam nominasi Rock and Roll Hall of Fame. Nama Bon Jovi telah masuk nominasi Rock and Roll Hall of Fame sejak 2011. Band ini telah memiliki lebih dari enam album yang sempat menduduki peringkat satu tangga album Billboard 200. Meski status Richie tak lagi bersama Bon Jovi, dia ikut ambil bagian dalam kesuksesan grup asal New Jersey itu. Soal kemungkinan Richie kembali lagi bersatu dengan Bon Jovi, gitaris 58 tahun itu menjawab dengan bijak. “Anda tidak pernah tahu soal kemungkinan reuni. Tergantung banyak hal. Tidak semudah kita membicarakannya. Akan tetapi, saya rasa kami bisa melakukannya dengan baik. Anda tahu maksud saya? Namun, jujur saja saya sedang membuat materi lagu proyek musik RSO (Richie Sambora and Orianthi). ‘Mobil sudah siap untuk melaju’,” ujar Richie. (*/H-5)

WARANGGANA asal Jepang, Hiromi Kano, mengaku senang dan bahagia karena urusannya tinggal di Indonesia tidak akan repot lagi. “Tahun depan, saya mendapat izin tinggal di Indonesia un-limited. Sebelumnya, setiap lima tahun saya harus mengurus lagi, memperpanjang,” kata Hiromi yang fasih berbahasa Jawa kepada Media Indonesia di Surakarta, Minggu (8/10). Perempuan kelahiran Chiba, 31 Januari 1967, ini menyatakan sangat kerasan tinggal di Indonesia. Sejak menginjakkan kaki di negeri ini pada 1988 sebagai mahasiswa, ia langsung jatuh cinta terhadap gamelan Jawa. Delapan tahun kemudian, ia kembali untuk mendalami gamelan dan menyinden di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Sudah tidak terbilang, Hiromi tampil sebagai pesinden bersama dalang kondang, di antaranya Ki Anom Suroto dan Ki Manteb Soedharsono. Kualitas vokal dan teknik menyinden serta cengkoknya sangat bagus. Ketika ditanya tembang apa yang paling digemari, pesinden yang kini bertempat tinggal di Mojosongo, Karanganyar, ini mengaku, “Saya merasa senang dan pas bila nembang Uler Kambang.” (Ono/H-5)

MI/PERMANA

G AN

MI/ONO SARWONO

RABU, 11 OKTOBER 2017

HALAMAN 17

HLM 18 Rusun di Senen Terbuka bagi MBR

HLM 24 Normalisasi Kali Bekasi Terganjal Dana

HLM 28 Dongeng Islandia Berlanjut ke Rusia

EKONOMI KRONIKA

Kelas Menengah dan Momentum Perekonomian NAMA Achmad Zaky, William Tanuwijaya, atau Andrew Darwis barangkali terdengar asing bagi sebagian pembaca. Namun, bagi generasi milenial yang melek internet, nama mereka amatlah familier. Mereka dikenal sebagai pengusaha yang sukses memanfaatkan teknologi. Zaky pendiri marketplace terkenal Bukalapak, sedangkan William ialah pendiri sekaligus CEO Tokopedia. Adapun Andrew yang akrab disapa mimin ialah pendiri situs komunitas Kaskus. Mereka miliuner-miliuner muda, bagian dari kelas menengah yang menjadi salah satu tumpuan masa depan perekonomian negeri ini. Dalam banyak studi ekonomi, peran kelas menengah memang penting. Mereka ialah kekuatan pendorong (driving force) bagi proses pembangunan ekonomi, bahkan juga politik. Banyak definisi kelas menengah. Namun, kita gunakan saja definisi kelas menengah versi Bank Pembangunan Asia, yakni mereka yang pengeluaran konsumsinya berkisar US$2– US$20 per kapita per hari. Jika mengacu pada versi ini, Zaky, William, dan Andrew cuma segelintir dari bagian kelas menengah yang ada di negeri ini. Mereka tak cuma sukses mendongkrak finansial mereka, tapi juga ikut membuka lapangan kerja yang akhirnya berdampak pada pemerataan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan. Tidak mengherankan jika dalam orasi ilmiahnya dalam rangka dies natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Depok, 26 September lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menaruh perhatian khusus pada peran kelas menengah ini. Dia memprediksi pada 2045 jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia mencapai 200 juta orang, naik lima kali lipat dari saat ini 40 juta orang. Menurut dia, membeludaknya masyarakat kelas menengah itu disebabkan perbaikan pendapatan per kapita yang diprediksi naik dari US$3.378 menjadi US$19.794. Dia pun memprediksi peringkat PDB Indonesia di dunia akan naik dari urutan ke-16 menjadi ke-8 pada 2045. Dengan kondisi itu, Bambang mengatakan, di era itu atau tepat pada seabad kemerdekaan Republik ini, nasib Indonesia akan berada di tangan masyarakat kelas menengah. Kondisi ekonomi dan perpolitikan bakal dipegang mereka. Harapan Bambang barangkali juga menjadi harapan kita bersama. Apalagi, kita punya benefit dari penduduk muda (bonus demografi) yang akan mencapai puncaknya pada sekitar 2030. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan menyiapkan segala sesuatunya dari sekarang. Banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi. Mulai sistem pendidikan, kemudahan akses pembiayaan, ataupun kesempatan/ kemudahan untuk berusaha. Hambatan paling utama di negeri ini mungkin pada birokrasi yang korup. Sejumlah operasi tangkap tangan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan suap yang melibatkan pengusaha-pejabat membuktikan betapa hubungan patron-klien sudah begitu mengakar di negeri ini. Relasi yang tidak setara antara penguasa dan pengusaha inilah yang melahirkan celah korupsi. Jika mau, mungkin kita perlu meniru cara Tiongkok yang tak pandang bulu menyikat para parasit penghambat kemajuan bangsa ini. (Adiyanto/E-3)

ANTARA/IRFAN ANSHORI

TARGET PENDAPATAN INDUSTRI KREATIF NASIONAL: Perajin menyelesaikan kerajinan bingkai berbahan pasir pantai di salah satu sentra kerajinan di Pagu, Kediri, Jawa Timur, kemarin. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menargetkan pendapatan industri kreatif nasional sepanjang 2017 bisa mencapai Rp1.000 triliun dengan peningkatan rata-rata sekitar Rp70 triliun per tahun.

Disparitas Harga Terus Ditekan Keberhasilan program tol laut dalam mengendalikan dan menekan disparitas harga kebutuhan pokok perlu diperkuat. CAHYA MULYANA

Cahya@mediaindonesia.com

EMENTERIAN Perhubungan membuka 12 rute penerbangan untuk mengendalikan harga di Papua melalui program jembatan udara. Program yang terintegrasi tol laut itu akan diterapkan juga di Kalimantan dan beberapa wilayah lain secara bertahap. “Disparitas terjadi antara Indonesia Barat dan Timur, khususnya daerah pinggiran dan hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara. Oleh karena itu, pada tahun ini Kementerian Perhubungan mengini-

siasi tol udara,” papar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri diskusi Efektivitas Program Jembatan Udara dalam Mengurangi Disparitas Harga di Wilayah Indonesia Bagian Timur, di Jakarta, kemarin. Menurut Menhub, untuk proyek percontohan tol udara (melalui pembukaan rute penerbangan) dilakukan dari Timika, Dekay, dan Wamena. Setelah itu dilanjutkan ke kota kecil seperti Ilaga. Budi menjelaskan keberhasilan program tol laut dalam mengendalikan dan menekan disparitas harga kebutuhan pokok perlu diperkuat. Pasalnya tol laut be-

lum menyelesaikan masalah yang sama di daerah pedalaman yang terjal dan hanya bisa ditempuh melalui transportasi udara. “Harapannya paling tidak sembilan bahan pokok bisa dikendalikan dengan harga yang lebih murah dan lebih pasti. Program jembatan udara ini sudah berjalan sejak 2 bulan lalu di 12 kota di Papua. Tahun depan di Kalimantan,” ungkapnya. Menurut dia, jembatan udara tidak hanya membawa barang menuju daerah yang jauh, tapi juga mengangkut kembali barang yang dihasilkan daerah itu ke daerah lain di pelosok Indonesia. Jembatan udara ini nantinya terintegrasi dengan beberapa lokasi pelabuhan yang akan terkoneksi dengan program tol laut yang juga sedang dijalankan pemerintah. Untuk diketahui, program jem-

batan udara terdiri atas angkutan udara perintis kargo yang melayani penerbangan dari kabupaten ke wilayah distrik atau cakupan. Mobilitasnya menggunakan pesawat yang disesuaikan dengan kapasitas maksimum dan dapat dioperasikan di bandara asal ataupun tujuan.

Pembangunan SDM Tahun ini, lanjut Budi, pihaknya akan menjadikan tiga bandara sebagai hub jembatan udara, yakni Timika, Wamena, dan Dekai. Rutenya meliputi Timika menuju Beoga, Ilaga, Kenyam, dan Sinak. Dari Wamena menuju Mugi, Mapendumas, Enggolok, dan Mamit, serta dari Dekai menuju Silimo, Korupun, Anggruk, dan Ubahak. Pada diskusi itu hadir Kasubdit Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Ditjen

Perhubungan Udara Ubaedillah, Ketua INACA Bidang Penerbangan Berjadwal Bayu Susanto, serta pakar ekonomi Faisal Basri. Mengenai program itu, Faisal mengatakan pembangunan Indonesia Timur harus dilakukan secara holistik. Membangun kualitas manusianya lebih utama ketimbang menghabiskan anggaran untuk menekan disparitas harga. “Kalau mereka lebih sehat, kemampuan berpikirnya naik, otomatis akan terjadi mobilitas dan akan meninggalkan daerah yang sulit dijangkau itu,” terangnya. Ia juga mengingatkan, jangan sampai program yang dicanangkan selama ini mengikis kemandirian dan kearifan lokal warga Papua. “Transportasi udara itu hanya satu elemen dari kunci pembangunan Papua,” pungkasnya. (E-2)

Kalla Bujuk Pengusaha Belgia

DOK ADHIKARYA

PENINJAUAN PROYEK: (Dari kiri) Direktur Operasi PT Adhi

Karya Budi Saddewa Soediro, Wali Kota Bekasi Rachmat Eﬀendi, GM Departemen TOD & Hotel PT Adhi Karya Amrozi Hamidi, Project Manager Property LRT City Jaticempaka–Gateway Park Ibnu Mahmud Junaidi meninjau groundbreaking pembangunan apartemen di kawasan LRT City Jaticempaka-Gateway Park di Jakarta, Sabtu (7/10).

WAKIL Presiden Jusuf Kalla membuka Indonesia-Belgium High Level Discussion yang berlangsung di Ruang Horta, Gedung Federation des Enterprises de Belgique, Brussels, Selasa (10/10) waktu setempat. Wapres didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PMK Puan Maharani, Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia Yuri O Thamrin. Dalam kunjungan itu hadir pula Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Saat membuka Indonesia-Belgium High Level Discussion, Kalla membeberkan kondisi di Indonesia termasuk potensi ekonomi yang

sangat menggoda untuk dijadikan sasaran investasi para pengusaha Belgia. “Ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil di kisaran 5%. Hal ini digerakkan kebutuhan domestik, konsumsi rumah tangga, dan perdagangan internasional yang positif,” ujar JK dalam paparannya, seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia, Irvan Sihombing, dari Brussels. Tahun ini, kata JK, pemerintah Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi guna menciptakan banyak lapangan kerja dan mendorong ekonomi agar lebih produktif. “Dalam hal ini investasi dibu-

tuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, rasio investasi terhadap GDP harus di kisaran 38%,” tuturnya. JK mengatakan Indonesia sangat ingin memperbaiki perekonomian menjadi lebih sehat dan berkesinambungan, menyediakan lapangan pekerjaan berkualitas buat rakyat Indonesia, sekaligus untuk memberikan peran yang besar dalam jaring ekonomi global. “Kami mengundang Anda semua untuk mengeksplor Indonesia. Negara kami memiliki segudang kesempatan dalam perdagangan dan investasi,” cetus dia. (E-2)

RABU, 11 OKTOBER 2017

SEKTOR RIIL

Rusun di Senen Terbuka bagi MBR

SEKILAS

Insentif Fiskal buat Industri Makanan MENTERI Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, meski pertumbuhan industri makanan dan minuman melambat yakni hanya 7,19% pada kuartal II 2017 jika dibandingkan dengan kuartal I 2017 yang mencapai 8,15%, sektor itu masih berpotensi besar untuk berkontribusi pada produk domestik bruto apabila dapat ditangani dengan maksimal. Untuk itulah, Kemenperin kini mengkaji skema insentif fiskal berupa tax allowance untuk investasi beberapa industri makanan-minuman dengan mempertimbangkan serapan tenaga kerja. “Salah satu serapan tenaga kerja tertinggi ialah industri padat karya berorientasi ekspor dan makanan-minuman. Sekarang ini sedang dibahas regulasinya. Harapannya, tahun ini bisa keluar,” ujarnya di Jakarta, kemarin. (Pra/E-3)

Masyarakat berpenghasilan rendah dapat membeli hunian ini melalui skema pembiayaan FLPP di BTN. ERANDHI HUTOMO SAPUTRA Erandhi@mediaindonesia.com

Dana Cadangan Dialokasikan untuk TNI-Polri PEMERINTAH bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR masih mengutak-atik postur sementara RAPBN 2018. Salah satunya, untuk menjaga defisit pada level 2,19% atau sekitar Rp325,9 triliun terdapat dana cadangan Rp3,5 triliun bagi pendidikan dan kesehatan. Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan dana cadangan Rp3,5 triliun terdiri atas bidang kesehatan sebesar Rp504,5 miliar. “Dana itu digunakan untuk perbaikan fasilitas kesehatan abdi negara. Jadi (dana) kesehatan (perbaikan) rumah sakit (RS) Kepolisian RI, jumlah yang kami usulkan Rp400 miliar. Lalu Rp104,5 miliar untuk perbaikan fasilitas RS TNI. Kami yakin dukungan ini akan memperbaiki aspek kesehatan aparat TNI dan Polri,” ujarnya kemarin. (Tes/E-3)

BI Gandeng Gojek Jual Uang Elektronik BANK Indonesia (BI) menjalin kerja sama dengan Go-Jek, salah satu perusahaan aplikasi transportasi daring, untuk ikut menjual serta mendistribusikan uang elektronik milik bank-bank. Upaya itu dilakukan agar target program elektronifikasi jalan tol sebesar 100% pada 31 Oktober bisa tercapai. “Kerja sama sebatas menjual kartu dan tidak sampai isi ulang (top up) uang elektronik. Penjualan melalui GoJek sementara bisa dinikmati di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang,” ujar Kepala Perwakilan BI DKI Doni Joewono di Jakarta, kemarin. VP Marketing Go-Jek Pingkan Irwin mengatakan warga bisa membeli uang elektronik melalui fitur Go Mart. Soal risiko kecurangan soal isi saldo, diantisipasi dengan bukti tanda terima yang diserahkan driver kepada pembeli. (Nyu/E-3)

ANTARA/HO

TARGET PENJUALAN: Direktur Garuda Food Group Johannes Setiadharma (tengah) didampingi General Manager Corporate Communications Dian Astriana (kiri) mengenalkan produk Gery Saluut Malkist Coconut kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika meninjau stan Garuda Food pada Pameran Industri Makanan dan Minuman yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian di Jakarta, kemarin. Garuda Food Group optimistis penjualan produk makanan mereka dapat mencapai target tumbuh sebesar 15% pada 2017.

ENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan pengembang hunian berkonsep transit oriented developmentt (TOD) atau hunian terintegrasi dengan sarana transportasi massal harus mengalokasikan minimal 30% unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Minimal harus 30% dan harga harus Rp7 juta per meter dengan kualitas yang baik,” ujar Rini seusai groundbreaking pembangunan TOD di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, kemarin. Rini menekankan alokasi tersebut untuk Wijaya Karya (WIKA) sebagai pengembang yang berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia dalam membangun TOD Stasiun Pasar Senen itu. Rini menyebut alokasi hunian untuk MBR di Stasiun Pasar Senen nantinya sebesar 35% dengan luas unit sebesar 32 m2. Jika dikalkulasikan, harga satu hunian untuk MBR sebesar Rp224 juta.

Masyarakat berpenghasilan rendah dapat membeli hunian TOD itu melalui skema pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Bank Tabungan Negara (BTN). “Kami memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat menikmati fasilitas rumah subsidi. Kategori masyarakat berpenghasilan rendah ditetapkan bagi mereka yang memiliki pendapatan Rp4 juta-Rp7 juta per bulan,” ujar Rini. Di tempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan nantinya MBR yang ingin menjual hunian TOD tidak bisa menjual selain kepada pengelola. Hal itu agar MBR yang lain bisa memanfaatkan. Basuki menyatakan penghuni TOD mempunyai bonus yang tidak dimiliki pemilik apartemen yang lain. Bonus itu yakni masyarakat bisa mendapatkan kereta api sebagai alat transportasi sehingga tidak terkena macet di jalanan Jakarta. “Nanti rakyat beli apartemen dapat kereta api. Ini menunjukkan keseriusan

kami untuk mengatasi masalah urbanisasi perkotaan,” ujarnya berseloroh.

Program pemerintah Dengan hunian TOD di Stasiun Pasar Senen itu, lanjut Basuki, masyarakat juga akan mempunyai kesempatan untuk memiliki hunian di tengah kota. “Nanti kan di kartu identitas daerah Senen-Menteng, kalau saya kan Bekasi Timur,” selorohnya. Direktur Utama Wika Bintang Perbowo menyatakan pengembangan TOD tersebut memakan dana sekitar Rp500 miliar. Proyek itu direncanakan selesai dalam waktu empat tahun dan waktu kerja sama selama 50 tahun. TOD Stasiun Pasar Senen itu didirikan di atas lahan seluas 8.560 meter persegi. Jumlah towerr yang akan dibangun sebanyak tiga bangunan dengan jumlah unit rusunami sebanyak 480 unit dan apartemen middle low sebanyak 882 unit. “Ini adalah salah satu wujud komitmen Wika dalam mendukung program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan. Wika siap mendukung melalui sinergi dengan BUMN pemilik lahan dalam hal ini PT KAI, untuk mewujudkan pembangunan TOD di area Stasiun Pasar Senen,” kata Bintang. (E-2)

Pemerintah Terus Berupaya Tingkatkan Kualitas Koperasi KOPERASI kerap disebut sebagai saka guru perekonomian Indonesia. Ironisnya, keberadaan koperasi di Tanah Air sangat memprihatinkan. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, ada sekitar 43 ribu koperasi sudah dibubarkan karena tidak dapat ditolong lagi. “Kini tersisa 150 ribu koperasi, tapi setengahnya dalam kondisi sakit,” ujarnya

kepada Media Indonesia seusai memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, kemarin. Pemerintah, kata Puspayoga, saat ini tengah mendorong koperasi agar lebih berkualitas. Menurut dia, koperasi yang baik ialah yang mampu memberikan nilai sosial dan kesejahteraan kepada para anggota yang terkumpul di dalamnya. Jadi, percuma terbentuk sebuah koperasi jika

Potensi Ekspor Jasa Perlu Dipacu PEMERINTAH perlu mengurangi hambatan-hambatan yang membuat sektor jasa tidak berdaya saing. Ini perlu agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dalam sektor jasa dengan negara-negara tetangga yang semakin kompetitif. “Sektor jasa di Indonesia tumbuh dua kali lebih besar ketimbang sektor industri lainnya. Sektor jasa kita bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan Tiongkok. Karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang memastikan pertumbuhan sektor jasa dapat mendukung sektor lainnya,” ungkap ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, dalam forum Indonesia

Economic Outlook 2018 yang digelar Indonesia Services Dialog (ISD) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia di Jakarta, baru-baru ini. Data BPS 2016 mencatat sektor jasa tumbuh 8,9% di atas pertumbuhan ekonomi yakni 5,02% dengan kontribusi sektor jasa mencapai 64,7%. Namun, menurut Faisal, pertumbuhan itu masih lebih rendah ketimbang rata-rata negara ASEAN. Indonesia hanya mengalami pertumbuhan 43%, sedangkan rata-rata negara ASEAN ada di atas 50%. Jaraknya sangat tinggi jika dibandingkan dengan Singapura yang menca-

hanya sebuah nama tanpa ada kegiatan yang mampu menopang kehidupan para anggota dan masyarakat di sekitarnya. “Ini termasuk bagian dari reformasi total yang kami jalankan. Ini adalah reorientasi. Sekarang tidak perlu banyak koperasi. Tidak penting kuantitas, yang terpenting itu kualitas dan semua harus sehat sehingga bisa berkontribusi dalam meningkatkan

pai angka 77%. Chairman Dewan Pengurus ISD Yos Adiguna Ginting menyampaikan masih rendahnya ekspor jasa Indonesia dipengaruhi minimnya insentif fiskal. Pada kuartal III 2016, Bank Indonesia (BI) merilis defisit perdagangan jasa mencapai US$4,5 miliar. Menurut dia, rendahnya pertumbuhan industri jasa salah satunya karena tidak didukung regulasi pajak di Indonesia. Selain jasa maklon, perbaikan dan perawatan barang bergerak, dan konstruksi, ekspor jasa dikenai PPN 10%. “Jika kita ingin neraca perdagangan jasa nasional surplus, sebaiknya pengenaan PPN 10% ini dihilangkan. Jangan sampai kita tertinggal lebih jauh lagi dari tetangga di ASEAN yang lebih dahulu menghapus pengenaan PPN untuk ekspor jasa ini,” tambah Yos. (Uud/E-3)

PDB,” tegasnya. Dengan menegakkan komitmen reformasi total terhadap koperasi, terbukti kini ada kontribusi lebih baik yang dapat dicapai. Selama puluhan tahun, hingga 2014 lalu, koperasi hanya mampu memberi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) rata-rata di kisaran 1,5%. Pada 2016, peran koperasi yang semakin baik pun terlihat dengan menyumbang 4,41% terhadap

PDB. Kini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terus melakukan pembinaan terhadap 32 koperasi yang telah mengajukan diri sebagai penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Saat ini, dari sekitar 150 ribu koperasi yang aktif, hanya koperasi simpan pinjam (Kospin) jasa yang dianggap laik dan diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menyalur-

kan KUR kepada masyarakat. Menurut Puspayoga, yang masih menjadi kendala bagi kopersasi di Tanah Air untuk dapat mengucurkan KUR ialah persoalan teknologi. Koperasi harus memiliki sistem daring yang terintegrasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sehingga setiap dana yang disalurkan dapat secara otomatis terpantau dengan baik. (Pra/E-2)

ANTARA/HO

KUNJUNGAN PRESIDEN PANASONIC: Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono (kiri)

berbincang dengan Presiden Panasonic Corporation Kazuhiro Tsuga (tengah) dan Duta Investasi Presiden RI untuk Jepang Rachmat Gobel, di sela-sela acara pertemuan di Jakarta, Senin (9/10) malam. Kehadiran kelima kalinya Presiden Panasonic Corporation ke Indonesia sejak 2012 itu menunjukkan komitmen dan pandangannya bahwa Indonesia merupakan destinasi investasi yang sangat potensial dan penting bagi Panasonic, serta kepercayaan dan harapan yang tinggi terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

BURSA & KEUANGAN IHSG

Nymex 50,79

50,42 50,41

49,98

3/10 4/10

49,95

5.939,45

49,28

5/10 6/10 9/10 10/10

3/10 4/10

Emas

Dow Jones

5.951,47 22.641,67

5.905,76

5.905,38 5.914,93 5.901,90

22.557,60

22.661,64

3/10 4/10

5/10 6/10 9/10 10/10

22.773,67 22.761,07 22.732,00

5/10 6/10 9/10 10/10

Rupiah/US$ 1.291,00

1.278,95 1.271,64

1.276,50 1.283,10 1.277,87

3/10 4/10

5/10 6/10 9/10 10/10

13.530

3/10 4/10

Rupiah/Euro

Rupiah/Yen

15.873

13.465

13.490 13.495 13.458 13.515

5/10 6/10 9/10 10/10

RABU, 11 OKTOBER 2017

15.955 15.933

15.964 15.945

120,0

120,3 120,7

120,1

120,3 120,6

15.990

3/10 4/10

5/10 6/10 9/10 10/10

3/10 4/10

5/10 6/10 9/10 10/10

TekďŹ n Bantu Keuangan Inklusif Para pelaku industri teknologi finansial cukup jeli melihat peluang pasar untuk merambah produk dan jasa keuangan yang selama ini belum terakses masyarakat. FETRY WURYASTI

fetry@mediaindonesia.com

ANK Indonesia (BI) memandang perkembangan industri financial technology (fintech) atau teknologi finansial (tekfin) dapat memudahkan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan sehingga mempercepat pencapaian target keuangan inklusif pemerintah sebesar 75% pada 2019. â&#x20AC;&#x153;Ada kecenderungan baru bahwa fintech akan menjadi pemain besar. Positifnya, kita memiliki finansial inklusif 2011 baru 20%, kita naikkan dengan lintas sektor meningkat menjadi 36%. Pemerintahan Presiden Jokowi menargetkan keuangan inklusif 75% pada 2019,â&#x20AC;? ujar Direktur Kepala Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif Bank Indonesia (BI) Pungky P Wibowo dalam diskusi bertema Transformasi layanan perbankan menembus era digital, di Jakarta, kemarin. Menurut survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir 2016, indeks keuangan inklusif di Indonesia sudah mencapai 67,82%. Para pelaku industri tekfin,

menurut Pungky, cukup jeli melihat peluang pasar untuk merambah produk dan jasa keuangan yang selama ini belum terakses oleh masyarakat. Dengan kontribusi akses keuangan tersebut, industri tekfin juga dinilai telah memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, Pungky mengakui industri tekfin juga tidak terhindar dari risiko, seperti ketidakcocokan ketersediaan dana, ketidakcocokan jangka waktu pinjaman, serta serangan siber dan ancaman peretas. Karena itu, menurut dia, perkembangan tekfin harus dibarengi dengan regulasi yang kuat tapi juga tetap bersahabat. â&#x20AC;&#x153;Kami sebagai regulator berusaha menjadi penengah yang bisa memberikan fair play ke semua industri sehingga bisa bersaing dengan sehat, tidak mematikan. Tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,â&#x20AC;? tuturnya. Senada dengan dia, Wakil Ketua Asosiasi Fintech Indonesia Adrian A Gunadi menyampaikan kehadiran industri tekfin dalam peta bisnis industri jasa keuangan sangat membantu pemerintah da-

lam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Jika selama ini perbankan sulit menjangkau daerah pelosok karena keterbatasan jaringan mereka, dengan kemampuan teknologi, industri tekfin mampu mengatasi persoalan tersebut. â&#x20AC;&#x153;Di Indonesia akses keuangan terbatas. Namun, dari keterbatasan itu kita lihat peluang bagaimana teknologi ini bisa membantu mengakselerasi,â&#x20AC;? pungkas Co-Founder dan CEO Investree itu.

Bertransformasi Rektor Universitas Atma Jaya Jakarta A Prasetyantoko menambahkan transformasi teknologi yang begitu cepat saat ini dapat meningkatkan produktivitas. Itu misalnya sudah dibuktikan banyak korporasi di negara maju. Karena itu, dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin ketat dan makin bergantung pada teknologi, industri perbankan harus bertransformasi. Bank-bank mesti bisa adaptif dan berkolaborasi dengan industri fintech. â&#x20AC;&#x153;Atau, jika punya kemampuan, bank bisa membangun fintech-nya sendiri,â&#x20AC;? tukas dia. (Ant/E-3)

Holding BUMN Segera Terwujud KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan proses penyatuan (holding) untuk dua sektor yakni migas dan tambang akan selesai pada tahun ini. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR disebut bahwa holding di dua sektor tersebut sudah dalam tahap final. â&#x20AC;&#x153;Kajian holdingisasi sudah selesai, dan FGD telah dilaksanakan bersama Komisi VI,â&#x20AC;? ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno di ruang rapat Komisi VI DPR Jakarta, kemarin. Khusus untuk holding tambang, Deputi Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Fajar Harry Sampurno mengatakan pembentukan holding tambang tersebut ditargetkan selesai pada Oktober ini. Saat ini, kata Fajar, pembentukan holding tambang tinggal menunggu rancangan peraturan pemerintah terkait pemasukan modal (RPP Inbreng) ditandatangani Presiden Jokowi. Diketahui, holding tersebut terdiri dari PT Inalum sebagai induk dengan anggotanya yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. â&#x20AC;&#x153;Kalau holding tambang RPP selesai ditandatangani

Presiden, sekarang (RPP Inbreng) di Menkeu nanti Menkeu beri pengantar ke Setneg. Kita harap Oktober ini selesai,â&#x20AC;? jelasnya. Setelah RPP Inbreng ditandatangani Presiden, Fajar menyebut selanjutnya akan dibuat anggaran dasar untuk kelembagaan holding tersebut. Setelah itu Menkeu akan membuat penilaian terkait nilai sahamnya. â&#x20AC;&#x153;Tapi, karena ini ada 3 perusahaan publik (PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk) itu persetujuan pengalihan urusannya ke OJK nanti akan ada RUPS,â&#x20AC;? jelasnya. (Nyu/E-2)

DOK BPKH

PERKUAT SYARIAH: (Dari kiri) Perwakilan dari bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH) Achmad K

Permana dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, serta anggota Dewan Pengawas BPKH Hamid Paddu dan anggota Badan Pelaksana BPKH Rahmat Hidayat memukul kendang bersama seusai peluncuran Program BPKH Pembiayaan Ekonomi Rakyat Kemaslahatan Umat (Perkuat) Syariah di Jakarta, kemarin.

60% Dana IPO GMF untuk Ekspansi PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), perusahaan maintenance, repair and overhaul (MRO) atau perawatan pesawat di Indonesia, resmi tercatat sebagai emiten baru di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode GMFI. Direktur Utama PT GMF Iwan Joeniarto menyampaikan tujuan penawaran umum perdana saham (IPO) tersebut lebih ditujukan pada ekspansi perusahaan mengingat tidak semua perusahaan lokal mampu menggarap bisnis perawatan pesawat. â&#x20AC;&#x153;Kami mengembangkan kapabilitas untuk bisa mengam-

bil alih pekerjaan yang selama ini pasarnya lari ke luar negeri. Sasarannya tidak hanya Garuda Indonesia, tetapi juga customer lain baik domestik maupun regional yang sekarang melakukan perawatan di MRO luar negeri. Seharusnya GMF mampu (melakukan hal ini),â&#x20AC;? ungkap Iwan kepada pers saat jumpa pers IPO di Gedung BEI, Jakarta, kemarin. Pada IPO itu, GMF melepas 2,8 miliar lembar saham baru atau sebesar 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana, dengan harga Rp400 per lembar saham.

Sekuritas Indonesia

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (â&#x20AC;&#x153;Perseroanâ&#x20AC;?) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut â&#x20AC;&#x153;Rapatâ&#x20AC;?) yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal Tempat Waktu

: Kamis, 2 November 2017 : Reliance Capital Building, Lantai 3 Jl. Pluit Sakti Raya No. 27 AB, Jakarta 14450 : 10.00 WIB s/d selesai

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN: Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2017 24 024) -1*240%6-21 %1( 53215245,-3 23324671-6-)5 3/)%5) '216%'6

! *! ( " & ( )0%-/ 5,%5,% %34 +0%-/ '20 (-%1% 5%4%58%6- :%,22 '20

, * / +' ) *+ (% . ) $$)''% $ " )+"&" $ +'+ , )'+' # - # )+

/&'+ ( # )

MULTIFINANCE ( # "*."& & " )"* )3%/% )1+%8%5

( # ,. & " ") +&'

)67% #070 525-%5- )475%,%%1 )0&-%:%%1 1(21)5-%

/&'+ ( # )

INDONESIA Thomas Lembong Chairman of Indonesia Investment Coordinating Board*

, * / +' ) *+ (% . ) $$)''% $ " )+"&" $ +'+ , )'+' # - # )+

Jakarta, 11 Oktober 2017 PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Direksi

Noni Purnomo Young President Organization*

* Dalam konfirmasi

CATATAN: 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan; 2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (â&#x20AC;&#x153;KSEIâ&#x20AC;?) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (â&#x20AC;&#x153;KTURâ&#x20AC;?); 3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Oktober 2017 pada pukul 16.00 WIB; 4. Kuasa Pemegang Saham: (a) Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan Rapat; (b) Semua surat kuasa untuk Rapat harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Pluit Sakti Raya No. 27 AB, paling lambat tanggal 30 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB atau 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan; 5. Wakil pemegang saham yang berstatus badan hukum (â&#x20AC;&#x153;Pemegang Saham Badan Hukumâ&#x20AC;?), dimohon agar menyerahkan: (a) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan; dan (b) Dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat, ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 4 (b) di atas, paling lambat tanggal 30 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB atau 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan; 6. Untuk ketertiban dan kelancaran Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat paling sedikit 15 menit sebelum Rapat dimulai.

24 024) -1*240%6-21 %1( 53215245,-3 23324671-6-)5 3/)%5) '216%'6 717 3 )0%-/ 17+4%,%16-%3 +0%-/ '20 ")/3 716-1+ %9 )(71+ $%46% / 50%-/ 2 ")&)6 %3%1+%1 !25 %.%46%

www.reliancesekuritas.com www.relitrade.com

Dengan IPO ini, GMF akan menghimpun dana sekitar Rp1,13 triliun. Sebesar 60% dari dana tersebut akan digunakan untuk ekspansi baik kapasitas maupun kapabilitas, sebesar 25% untuk penambahan modal kerja, dan 15% untuk refinancing atau membayar utang. â&#x20AC;&#x153;Kami akan menambah kapasitas fasilitas baru di Indonesia dan beberapa pengembangan di luar negeri. Namun, untuk di luar negeri kami bekerja sama dengan lokal partner MRO atau public sector agar memperluas pasar dan sekaligus mendekatkan layanan

kami ke luar negeri seperti Uni Emirat Arab, Australia, dan penjajakan di Korea serta Vietnam,â&#x20AC;? tuturnya. Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat menyatakan pencatatan saham perdana PT GMF, yang juga anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk, sebagai emiten ke-25 pada tahun ini. â&#x20AC;&#x153;Saat ini, sudah terdapat 21 perusahaan BUMN yang tercatat di BEI dengan total kapitalisasi pasar saham keseluruhan sebesar Rp1.700 triliun atau mewakili 26,6% dari total kapitalisasi pasar saham di BEI,â&#x20AC;? jelas dia. (Try/E-3)

RABU, 11 OKTOBER 2017

KESEHATAN Menua dengan Sehat Perlu Upaya sejak Muda

Imunoterapi, Harapan Baru Pasien Kanker Paru

Imunoterapi dengan pembrolizumab adalah pengobatan dengan cara mengaktifkan sistem imun dalam tubuh guna mengenali dan membunuh sel kanker. PUTRI ROSMALIA OCTAVIANI putri@medeiaindonesia.com

ENGOBATAN kanker paru sebelumnya hanya mengandalkan kemoterapi, radioterapi, dan bedah. Namun, kini tersedia pilihan pengobatan terbaru yang menyasar sistem imun atau imunoterapi. Dari sejumlah penelitian dan penerapan di beberapa negara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia, terapi tersebut terbukti bisa meningkatkan harapan hidup pasien. “Terapi imun yang sudah bisa diterapkan di Indonesia saat ini dilakukan dengan pemberian obat pembrolizumab,” kata dokter spesialis patologi anatomi Rumah Sakit (RS) Kanker Dharmais Evelina Suzanna dalam diskusi di Jakarta, baru-baru ini. Menurutnya, imunoterapi dengan pembrolizumab adalah terapi pengobatan kanker melalui cara

mengaktifkan sistem imun di dalam tubuh guna membunuh sel kanker yang sebelumnya tertutup. Dengan imunoterapi, sistem imun tubuh yang sebelumnya tidak dapat mengenali dan mengendalikan pertumbuhan sel kanker akan diubah menjadi mampu mengenali dan menghancurkan sel kanker tersebut. “Sifat imortal sel kanker dibebaskan dengan obat ini sehingga program kematian sel oleh sistem imun bekerja normal kembali,” jelas Evelina. Ia menjelaskan, sebelum diputuskan diberi terapi dengan imunoterapi, pasien kanker paru harus melalui beberapa pemeriksaan terlebih dahulu. Di antaranya, pemeriksaan DNA untuk menyesuaikan terapi terbaik bagi setiap pasien. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan biomolekuler atau PD-L1 untuk mengetahui prediksi persentase keberhasilan imunoterapi. “Jika PD-L1

terbukti positif, terutama di atas 50%, sel kanker akan merespons dengan baik pengobatan pembrolizumab. Hasil penelitian menunjukkan, lebih dari 50% pasien kanker paru yang diberikan pembrolizumab memiliki harapan hidup lebih panjang.” Imunoterapi dan tes PD-L1 dapat dilakukan sejak pasien terdeteksi memiliki kanker paru di semua stadium. Namun, potensi keberhasilan dan pengaruh peningkatan harapan hidup akan lebih besar bila dilakukan pada pasien dengan stadium awal. “Dahulu di Indonesia tes ini belum bisa dilakukan dan obatnya juga belum tersedia. Pasien yang telah mengetahui terapi ini, umumnya pergi berobat ke luar negeri. Sekarang, tes ini sudah bisa dilakukan di Indonesia dan obatnya juga tersedia. Yang saat ini sudah berjalan, di RS Dharmais,” katanya. Untuk memperluas jangkauan pengobatan tersebut, saat ini sedang berlangsung pelatihan di 14 pusat patologi anatomi di rumah sakit kelas A (tersier) di seluruh Indonesia. Tempatnya antara lain di RSCM, RS Persahabatan, RS Fatmawati, RS Adam Malik Medan, RS Sanglah Bali, RS dr Soetomo Surabaya, RS dr Kandou di

Manado, RS dr Karyadi Semarang, RS dr Sardjito Yogyakarta, dan RS Hasan Sadikin Bandung. “Diharapkan dalam sebulan sampai dua bulan ini rumah sakit tersebut sudah bisa melakukan tes PD-L1. Memang butuh waktu untuk pelatihan dulu karena harus menyamakan standar laboratorium dan sumber daya manusia karena prosesnya rumit dan membutuhkan biaya sekitar Rp4 juta untuk setiap pemeriksaan,” ujar Evalina.

Paling mematikan Meski begitu, pengobatan kanker paru dengan imunoterapi tetap harus dilakukan bersamaan dengan terapi konvensional. Hal tersebut perlu dilakukan untuk membuat potensi kesembuhan dan keberhasilan terapi menjadi semakin besar. “Kanker tetap harus diangkat atau diredam dulu pertumbuhannya, agar dapat hasil maksimal. Jadi (pengobatan) bisa jalan bersamaan.” Kanker paru merupakan salah satu jenis kanker paling mematikan. Selain saat masih stadium awal tidak menimbulkan gejala yang khas, angka harapan hidup pasien kanker paru rendah. (H-2)

BERDASARKAN hasil Healthy Aging Survey yang dilakukan Herbalife Nutrition pada 500 orang Indonesia yang berusia di atas 40 tahun, 7 dari 10 orang Indonesia memiliki kekhawatiran khusus mengenai permasalahan penuaan. Survei global itu juga mengungkapkan 47% responden Indonesia meyakini permasalahan terkait dengan kesehatan mata sebagai isu yang paling mereka perhatikan dalam menghadapai penuaan. Disusul dengan permasalahan tulang dan sendi sebanyak 47%, dan permasalahan terkait dengan kulit 31%. Sebanyak 51% responden mengatakan keterbatasan waktu sebagai penghalang utama dalam menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, sebanyak 46% mengatakan enggan menerapkan gaya hidup sehat karena minimnya motivasi. Kemudian, sebanyak 33% lainnya masih beranggapan bahwa menerapkan gaya hidup sehat membutuhkan biaya yang tidak murah. Beberapa poin hasil survei itu diungkapkan Chief Health and Nutrition Oﬃcer Herbalife Nutrition, John Agwunobi, dalam simposium Wellness Tour 2017 yang digelar Herbalife di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, masyarakat Indonesia harus meningkatkan pengetahuan dan motivasi tentang pentingnya menua secara sehat. “Ada tiga hal sangat penting yang perlu diperhatikan, yaitu kegiatan fisik, nutrisi yang sehat, dan mental yang aktif. Hal-hal ini berguna untuk menempuh kehidupan lebih lama,” ujar dokter yang juga mantan Asisten Sekretaris Kesehatan di Kementerian Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat Amerika Serikat itu. Menurutnya, ketiga hal-hal tersebut merupakan hal-hal sederhana yang tidak memerlukan biaya besar. “Justru sebaliknya, jika ketiga hal itu dilakukan dengan konsisten, akan menekan pengeluaran

pembiayaan sehari-hari.” Pertama nutrisi, menurutnya, masyarakat Indonesia perlu mengurangi konsumsi gula, minuman bersoda, dan makanan yang manis, serta meningkatkan protein dan sayuran hijau serta buah-buahan aneka warna. “Hal ini untuk mencegah kehilangan massa otot yang dapat membuat seseorang menjadi lemah.” Kemudian, aktivitas fisik yang harus dilakukan ialah berjalan kali 30 menit setiap hari. Ia menjelaskan, yang dimaksud adalah berjalan cepat, bukan berjalan santai seperti biasa. “Karena dengan berjalan cepat dapat membuat sistem jantung dan pembuluh darah lancar. Juga meningkatkan aktivitas fisik.” Terakhir ialah stimulasi mental atau otak. Stimulasi otak dapat dilakukan dengan cara sederhana. Seperti bermain catur dan puzzle, atau membantu anak-anak dan cucu ketika sedang mengerjakan tugas sekolah. “Ajarkan dan jelaskan pada mereka mengenai konsepkonsep yang ada. Hal ini dapat membantu untuk membuat pikiran kita tetap awas.” Hal-hal tersebut, lanjut dia, idealnya dimulai dari saat muda, sejak usia 20 atau 30 tahun. “Masyarakat harus bisa memotivasi diri dengan cara meyakini bahwa penuaan yang sehat itu sangat penting dan perlu diupayakan sejak muda.” Pada kesempatan sama, Country General Manager Herbalife Indonesia Andam Dewi menjelaskan Wellness Tour 2017 merupakan kegiatan tahunan untuk mengampayekan pentingnya asupan nutrisi dan olahraga yang seimbang. “Kegiatan ini diisi dengan simposium dan kampanye yang melibatkan kalangan dokter dan pelaku medis serta distributor independen Herbalife untuk menyebarluaskan semangat gaya hidup sehat melalui asupan nutrisi seimbang dan olahraga kepada masyarakat Indonesia,” katanya. (*/H-3)

THINKSTOCK

Obat Generik, Pilihan Bijak untuk Sehat SEJAK terserang stroke ringan tiga tahun lalu Rahadi, 55, harus rutin mengonsumsi sejumlah obat, antara lain obat pengendali kolesterol dan pengendali tekanan darah. Langkah itu menjadi bagian dari terapi untuk mencegah terulangnya serangan stroke. Awalnya, ia memilih obat-obatan paten. Namun, dua tahun belakangan ia menggantinya dengan obat-obatan generik. “Dulu pengetahuan saya soal obat-obatan masih minim. Pokoknya yang menurut orang-orang bagus, apalagi kalau harganya mahal, lebih meyakinkan buat saya. Tapi lama-kelamaan saya banyak belajar. Banyak baca, ikut seminar, akhirnya saya berani beralih,” terangnya, pekan lalu. Ia bersyukur, pilihannya tepat. Sejauh ini kontrol kesehatan yang rutin ia lakukan menunjukkan hasil baik. “Artinya, obat-obatan generik yang saya pakai juga mampu mengendalikan tekanan darah dan kolesterol saya. Persis seperti yang diulas di artikel-artikel itu, obat generik juga ampuh,” tuturnya. Menurut dia, sebetulnya, sejak lama dokter juga sudah menganjurkan dirinya untuk beralih ke obat-obatan generik sebab harganya jauh lebih murah sehingga beban biaya yang dia keluarkan lebih ringan. Selama ini, Rahadi yang seorang wiraswastawan itu memang berobat dengan biaya sendiri. “Tapi ini rencana mau segera mendaftar BPJS Kesehatan kok,” imbuhnya. Pengalaman Rahadi mungkin bisa menjadi penegasan bahwa obat generik, meski murah, tidak murahan. Obat yang kadang dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat itu mempunyai mutu bagus. Seperti yang dijelaskan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M

Faqih. “Obat generik memiliki kandungan zat aktif yang sama dengan obat paten originator (obat paten yang disalin). Karenanya, obat generik sama kualitasnya, sama ampuhnya. Pemerintah sudah menjamin hal itu,” terangnya pada acara kunjungan media ke pabrik PT Hexpharm Jaya, anak perusahaan Kalbe Farma yang khusus memproduksi obat generik, di Cikarang, Jawa Barat, pekan lalu. Jaminan pemerintah, lanjut dia,

dilakukan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). “Salah satunya lewat instrumen sertifikat CPOB (cara pembuatan obat yang baik),” katanya. Melalui sertifikasi CPOB terhadap pabrik obat, Badan POM memastikan pabrik tersebut memenuhi berbagai persyaratan ketat yang harus dipenuhi dalam memproduksi obat. Jadi, obat yang diproduksinya berkualitas, memiliki tingkat efikasi

(manfaat) yang tinggi, serta aman. Lebih lanjut ia menjelaskan ada tiga jenis obat yang beredar di Indonesia. Ketiganya ialah obat paten, obat generik bermerek, dan obat generik berlogo (OGB). Obat generik, baik yang bermerek maupun berlogo, merupakan tiruan dari obat yang telah habis masa patennya. Saat diproduksi satu perusahaan dan diberi nama oleh perusahaan tersebut, jadilah obat itu menjadi obat generik bermerek (branded). Jika obat tersebut diberi nama sesuai dengan zat aktif yang dikandungnya, jadilah obat generik berlogo (OGB). “OGB merupakan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan obat yang berkualitas dengan harga terjangkau. Karenanya, pemerintah menjamin mutunya,” ujar Daeng.

Dukung JKN

DOK. KALBE FARMA

KHUSUS GENERIK: Proses pengemasan obat di pabrik PT Hexpharm Jaya di

Cikarang, Jawa Barat. Anak perusahaan Kalbe Farma itu khusus memproduksi obat-obatan generik.

Empat Alasan Mengapa Harga OGB Terjangkau 1. Harga jual obat generik berlogo (OGB) telah ditetapkan pemerintah. 2. OGB diproduksi dalam jumlah banyak sehingga skala produksinya jadi lebih efisien dan mampu menekan biaya produksi. 3. Kemasan OGB dibuat sederhana sesuai dengan ketentuan Badan POM. 4. OGB ‘hanya’ meniru obat paten yang telah berakhir masa patennya sehingga dalam produksi OGB, perusahaan tidak perlu menyediakan dana untuk uji klinis yang mahal harganya.

Pada kesempatan sama, Presiden Direktur PT Hexpharm Jaya, Mulia Lie, menjelaskan pihaknya sebagai anak perusahaan Kalbe Farma yang khusus memproduksi OGB memastikan mutu produksi mereka sesuai dengan standar CPOB. “Salah satu tujuan kami dalam memproduksi obat generik ini juga untuk menyukseskan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” katanya. Menurutnya, seiring dengan berjalannya program JKN, kebutuhan obat terus meningkat. Terlebih nanti pada 2019 ketika semua penduduk Indonesia wajib tercakup sebagai peserta BPJS Kesehatan selak penyelenggara JKN. “Saat ini obat-obatan kami juga sudah digunakan dalam program JKN, selain untuk memenuhi kebutuhan reguler di luar JKN serta untuk ekspor,” katanya. (*/H-3)

I N F O S E H AT

Empat Pilar Kesehatan Anak UPAYA orangtua sangat diperlukan dalam membentuk tumbuh kembang anak yang maksimal sehingga memiliki fisik yang sehat dan mental yang bahagia. Ada empat pilar kesehatan yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan bahagia. Keempatnya harus diupayakan orangtua. “Pertama, nutrisi lengkap dari makanan dan minuman sesetiap hari. Kedua, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin. Berbagai penelitian membuktikan bahwa aktivitas otot dapat merangsang emosi dan kognitif anak serta merangsang selera makan,” ujar ahli gizi

medik dari Fakultas Kedokteran universitas Indonesia, Saptawati Bardosono, dalam peluncuran kampanye Grow Happy oleh Nestle Lactogrow, di Jakarta, pekan lalu. Selanjutnya, lanjut dia, tidur yang berkualitas sesuai usia. Anak membutuhkan waktu tidur yang lebih lama dari orang dewasa, yaitu sekitar 10-12 jam. Terakhir, mengatasi stres baik di dalam maupun di luar rumah. “Perasaan tertekan dapat mengakibatkan gangguan pada pencernaan. Hal ini karena terdapat komunikasi dua arah antara otak dan perut atau yang disebut gut-brain axis,” jelas Saptawati. (*/H-3)

Penting, Perangkat Imaging Beradiasi Rendah DI Indonesia, penyebab utama kematian ialah penyakit jantung koroner (PJK). Penyakit tidak menular (PTM) diperkirakan mencapai angka 71% dari total kematian di Indonesia, dan PJK berkontribusi hingga 37%, angka tertinggi jika dibandingkan dengan PTM lainnya, seperti diabetes, kanker, atau penyakit pernapasan kronis. “Kasus PJK banyak terjadi di Indonesia dan menyerap sejumlah besar sumber daya medis yang ketersediaannya terbatas di rumah sakit. Teknologi pencitraan (imaging) sangat penting untuk membantu kami melakukan berbagai jenis prosedur yang dibutuhkan oleh pasien PJK dan lainnya secara efektif dan efisien, terutama bila perangkat tersebut

memiliki radiasi rendah,” kata dr Antonia Anna Lukito SpJP(K), Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kardiologi Wanita, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (Perki), pada peluncuran Azurion, platform imageguided therapy (IGT) oleh Royal Philips di Jakarta beberapa waktu lalu. Antonia menjelaskan, ketersediaan perangkat pencitraan dengan tingkat radiasi rendah akan menguntungkan pasien maupun petugas medis yang mengoperasikan perangkat tersebut. “Dengan begitu, kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada lebih banyak pasien. Yang terpenting adalah meningkatkan keamanan prosedur bagi pasien,” imbuhnya. (*/H-3)

HEALTHY LIFE KALBE

RABU, 11 OKTOBER 2017

Wajib, Sarapan Sehat

Nan Mengenyangkan Biasanya, orang yang sarapannya kurang nutrisi berisiko memiliki performa kerja kurang optimal. PUPUT MUTIARA

puput.mutiara @mediaindonesia.com

ebagian orang enggan sarapan karena dianggap bisa membuat badan gemuk, atau malah menilai sarapan bukan hal penting. Padahal, asupan nutrisi di pagi hari amat krusial untuk menunjang aktivitas ďŹ sik seharian agar tubuh tidak mudah lemas atau bahkan kehilangan konsentrasi. Ada empat nutrisi yang harus terpenuhi saat sarapan. Karbohidrat dapat diperoleh dengan mengonsumsi oat, biji-bijian, atau roti gandum. Karbohidrat tidak hanya menghasilkan energi tetapi juga memberikan rasa kenyang lebih lama. Berikutnya ialah protein yang umumnya ada pada susu, telur, ikan, tempe, tahu, dan daging. Protein berperan penting dalam pertumbuhan. Kan-

dungan vitamin dari buah dan sayur juga menjadi nutrisi yang esensial dibutuhkan tubuh, serta terakhir minum air putih atau susu untuk mengaktivasi sel-sel tubuh sebelum beraktivitas. "Sayangnya, kebanyakan orang memilih menu sarapan yang sederhana dan ala kadarnya tanpa memikirkan kandungan gizi bagi kesehatan," ujar dr. Kemal seperti dikutip melalui klikdokter.com. Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengabaikan sarapan yang layak. Apalagi bagi mereka yang memiliki gaya hidup padat, wajib memulai hari dengan sarapan bernutrisi dan mengenyangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratarata orang yang kurang nutrisi saat sarapan memiliki performa kerja kurang optimal. Sebaliknya, jika porsi makanan yang dikonsumsi saat sarapan tidak terkontrol alias terlalu kenyang juga bisa menimbulkan kantuk. "Jadi yang paling penting sarapan harus bernutrisi dan dengan porsi yang cukup," tegas Kemal. Salah satu yang baik dikonsumsi saat sarapan ialah oat (haver) yang dikategorikan sebagai jenis biji-bijian. Selain memberi rasa kenyang lebih lama, kandungan serat larut yang tinggi di dalamnya juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol sehingga baik bagi jantung. PT Kalbe Farma menghadirkan produk

Beragam alasan kerap menjadi pemicu seseorang malas sarapan pagi. Mulai dari tidak ada waktu sampai bosan karena menu sarapan yang cenderung itu-itu saja. Mengutip sebuah artikel di klikdokter. com, berikut variasi menu sarapan sehat bernutrisi yang layak dicoba di rumah. Selain untuk mencegah kebosanan juga diharapkan bisa semakin menambah semangat harian Anda.

1. Serelia dan susu

Selain lezat dan bergizi, menu ini akan menjadi penyelamat saat Anda sedang tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan sarapan. Cukup tuang serealia dan susu ke dalam mangkuk, ditambah dengan buah apel, pisang, alpukat, atau buah lain yang Anda sukai. Jadilah sarapan sehat nan bergizi, yang siap hanya dalam waktu 5 menit.

2. Variasi Telur

Telur adalah protein yang sangat praktis dan dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Bisa ceplok, dadar, orak-arik, dicampur dengan daging maupun sayur, sama lezatnya! Selain mudah, telur juga mengandung berbagai nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral.

3. Jus Buah

Tambahan jus buah pada menu sarapan Anda akan membuat pagi Anda lebih segar dan berwarna. Anda dapat memilih jus jeruk, apel, alpukat, semangka, atau buah lain kegemaran Anda. Untuk mendapatkan jus buah yang segar dan bergizi, Anda hanya tinggal bermodalkan blender. Tapi ingat, sebaiknya tidak menambahkan terlalu banyak gula ke dalam jus Anda.

4. Roti Panggang

Roti adalah salah satu menu sarapan

inovasi Entrasol QuickStart, minuman bubuk berserelia yang terbuat dari oat utuh (real oat) pilihan, sayuran, susu dengan kadar serat, dan kalsium tinggi. Alhasil dapat memenuhi kebutuhan gizi harian serta memberikan rasa kenyang lebih lama. Entrasol QuickStart memiliki delapan kebaikan. Di antaranya tinggi kalsium (hicalcium) dan hi-vitamin D untuk membantu kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Di samping itu, Entrasol QuickStart pun kaya serat (hi-ďŹ ber) yang berguna membantu sistem pencernaan. Oat yang kaya serat larut juga menyehatkan pencernaan dan membuat kenyang lebih lama. Yang tidak kalah penting, Entrasol QuickStart memiliki kandungan gula 50% lebih rendah serta terdapat 11 vitamin dan 7 mineral yang berguna dalam membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Entrasol QuickStart memiliki dua varian rasa yaitu Coklat dan Vanila Vegie yang memiliki segala kebaikan sayuran. Satu kotak kemasan berisi 5 saset berbobot 30 gram. Cara membuatnya pun mudah, cukup diseduh dengan air panas atau hangat, langsung bisa disantap. Keduanya banyak digemari karena tidak hanya tinggi nutrisi juga tidak enek saat diminum sehingga sangat ideal sebagai menu sarapan. Jadi, tidak ada lagi kan alasan untuk mengabaikan sarapan? (S2-25)

pagi yang mudah ditemukan dan divariasikan. Tinggal masukkan roti ke dalam alat pemanggang, lalu oleskan topping yang Anda suka. Anda bisa mengoleskan selai cokelat, selai kacang, keju, buah alpukat, atau menambahkan telur ceplok dan sayuran.

5. Salad Buah

Anda bisa menyiapkan menu ini di malam sebelumnya dan menyimpannya di kulkas. Ketika pagi tiba, Anda tinggal mengeluarkannya dari kulkas dan menyantapnya langsung. Campurkan berbagai buah kesukaan Anda seperti semangka, alpukat, anggur, nanas, dan lainnya. Lalu, tambahkan madu atau yogurt. Nikmat, sehat, dan praktis!

Berbagai menu sarapan pagi tersebut dapat Anda variasikan sesuai keinginan. Pastikan porsinya pas dan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda agar sehat sepanjang hari. (Mut/S2-25)

DOK:THINKSTOCKPHOTOS

HUMANIORA

RABU, 11OKTOBER 2017

Angka Kematian Ibu masih Tinggi Angka kematian ibu karena melahirkan masih tinggi, yakni 306 orang per 100 ribu. Kendati demikian, lima tahun terakhir jumlahnya terus menurun. INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

ANTARA/ DEDHEZ ANGGARA

BELAJAR MEMBATIK: Pelajar belajar membatik motif khas Indramayu di Paoman, Indramayu, Jawa Barat, kemarin. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan minat generasi muda untuk berkreasi dan melestarikan batik.

Kasus DH Jadi Momentum Jaga Integritas KASUS kebohongan diaspora Indonesia yang dilakukan Dwi Hartanto–-mahasiwa S3 di Technische Universiteit Delft Belanda--hendaknya menjadi momentum bagi dunia pendidikan tinggi dan dunia akademik Indonesia menjaga kejujuran dan integritas. ”Sekali lagi, kasus Dwi Hartanto yang melakukan kebohongan akademik ini menjadi pelajaran buat kita sekaligus momentum bagi orang Indonesia dan kalangan dunia pendidikan tinggi khususnya untuk menjaga kejujuran dan menjaga integritas,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi (Kemenristek-Dikti) Ali Ghufron Mukti kepada wartawan di Gedung Kemenristek Dikti, Jakarta, kemarin. Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM ini, dewasa ini banyak orang ingin instan dalam meraih cita-cita atau kesuksesan berkarya. Padahal sejatinya hal itu harus dicapai melalui proses kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas dalam memenuhi standar. “Jadi tidak bisa sekonyong-konyong orang itu sukses begitu saja di mata publik,’’ ujarnya. Ali Ghufron menyatakan menumbuhkan dan menjaga integritas memang tidak mudah, namun harus diciptakan dalam suasana kondusif. Se-

bab untuk menjadi ilmuwan yang produktif harus ada suasana atau atmosfer yang bagus dengan hubungan yang baik sesama kolega akademik. ‘’Sistem ini harus kita bangun dengan menciptakan tradisi etika akademik yang tinggi sehingga tidak mudah begitu saja mengakui karya orang lain,’’ cetus mantan Wakil Menteri Kesehatan ini. Ia mengakui saat ini ada krisis role model atau teladan dalam ketokohan akademik. Ia mencontohkan figur Habibie yang menjadi teladan dan juga yang diidolakan Dwi Hartanto sehingga kemunculannya diharapkan sebagai the next Habibie.

‘’Nah, apakah dia kepleset atau pembawaan karakter yang salah, walau dia berpotensi akademik. Namun, sekarang dia tengah menghadapi hukuman sosial dan hukuman akademik,’’ ujarnya. Pakar pendidikan M Abduh Zen menilai, sejatinya, perguruan tinggi dan para intelektualnya diharapkan berperan memerangi dan memecahkan persoalan irasionalitas bangsa. ‘‘Apakah hasrat meraih popularitas menutupi akal sehatnya? Saya khawatir ada semacam megalomania atau paranoid dalam kepribadiannya,” tandas Abduh Zen yang juga dosen Universitas Paramadina Jakarta ini. (Bay/H-1)

ALAH satu yang menjadi permasalahan kesehatan bagi perempuan Indonesia ialah masih tingginya tingkat kematian ibu (AKI) akibat melahirkan. Kendati demikian, selama lima tahun terakhir angkanya terus menurun. Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moelek dari 5.000 kematian per tahun, pada 2016 jumlahnya berkurang menjadi 4.912. Salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya AKI ialah makin tingginya penggunaan fasilitas layanan kesehatan untuk proses melahirkan. “Saat ini sudah 86% ibu melahirkan di fasilitas kesehatan. Dengan begitu, kondisi kegawatdaruratan cepat tertangani,” ujar Menkes seusai membuka Seminar Nasional Dharma Wanita sekaligus penandatanganan kerja sama Dharma Wanita dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Selasa. Menkes mengakui, meski secara absolut jumlahnya menurun, secara survei AKI karena melahirkan tetap tinggi. Apabila dihitung dengan survei indikator kesehatan nasional, angkanya mencapai 306 orang per 100 ribu. Direktur Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Eni Gustina mengatakan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014-2019, Indonesia menargetkan AKI turun menjadi 276 per 100.000 kelahiran. “Sementara itu, ibu hamil terus bertambah setiap tahun,” tuturnya. Ia tidak memungkiri bahwa kematian ibu akibat melahirkan dipengaruhi faktor kesehatan masing-masing. Antara lain hipertensi, infeksi, anemia, termasuk kurangnya gizi. Tetapi, tambahnya, ada juga akibat faktor lain.

“Kematian ibu bukan hanya karena akibat kondisi kesehatan. Tetapi, ada faktor lain. Misalnya, akses transpostasi karena ibu hamil bertempat tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Selain itu, juga karena faktor sosial, Misalnya, masih banyak masyarakat di perdesaan yang ingin melahirkan di rumah,” terang dia.

Akreditasi puskesmas Terkait dengan masih tingginya AKI, lebih jauh Eni menyampaikan agar sosialisasi serta pelayanan fasilitas kesehatan harus lebih ditingkatkan. Dengan demikian, semua masyarakat dapat mengaksesnya. Terutama, ujarnya, pada puskesmas-puskemas yang berada di daerah terpencil. Ia juga mengungkapkan, untuk menjamin kualitas layanan kesehatan, Kemenkes tengah berupaya mengakreditasi fasilitas layanan primer, yakni puskesmas dan rumah sakit. Sekain itu, pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan. “Tahun ini dari 9.000 puskesmas yang ada, sebanyak 1.507 puskesmas di antaranya sudah terakreditas A,” ujarnya. Sementara itu, dalam mewujudkan kesehatan ibu dan perempuan, salah satu yang berpengaruh adalah jaminan kesehatan. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bekerja sama dengan Dharma Wanita untuk menyosialisasikan program JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) sekaligus berupaya menguatkan promotif preventif bagi peserta JKN-KIS. “Dari kerja sama ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) yang pada 2019 ditargetkan semua masyarakat di Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS,” kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Maya A Rusady. (H-2)

SEKILAS

Lulusan UT Harus Pahami Ketahanan Ekonomi Keluarga LULUSAN Universitas Terbuka (UT) diharapkan memiliki pemahaman dalam pengelolaan aset untuk ketahan ekonomi keluarga. Hal itu karena melalui pembelajaran terbuka dan jarak jauh selama ini menjadikan lulusan UT mandiri dan disiplin. Rektor UT Prof Dr Ojat Darojat mengatakan ketahanan ekonomi masyarakat dibangun ekonomi keluarga. Sementara itu banyak masalah dalam keluarga disebabkan masalah ekonomi yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, selama 33 tahun berkiprah, UT berupaya membangun kesadaran lulusannya untuk menata keuangan pribadi. “Karena banyak masalah yang dihadapi keluarga bermula dari kekuranganpahaman dalam mengelola keuangan keluarga,” kata Ojat di

sela-sela Wisuda Mahasiswa UT Periode I Tahun Akademik 2017/2018 di UT Convention Center (UTCC), Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu, Ake Widhanto, dosen ekonomi dan perencanaan pembangunan wilayah Fakultas Ekonomi UT pada orasi ilmiah wisuda tersebut mengingatkan, kita telah memasuki era baru yaitu revolusi industri jilid 4.0 yang dikemudikan perkembangan teknologi dan informasi. “Di era revolusi industri jilid 4.0, persaingan baru terjadi digerakkan suatu visi bersama yang menjangkau jauh melampaui sekadar imbalan investasi. Perusahaan atau organisasi bisnis akan sejahtera jika memberikan dampak positif pada dunia sekitar mereka ketimbang laba,” paparnya. (Bay/H-2)

PAUD di Perdesaan Menjadi Perhatian Serius PENDIDIKAN universal pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan target anak dari keluarga miskin, anak di perdesaan, dan anak berkebutuhan khusus akan direalisasikan. Salah satu langkah yang telah dilakukan ialah dengan hadirnya Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) atau Pusat Kajian dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga untuk Kawasan ASEAN. “SEAMEO CECCEP dibentuk untuk merealisasikan program pertama dari tujuh program prioritas SEAMEO, yaitu tercapainya pendidikan universal pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan target anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang tinggal di

perdesaan, etnik yang termarginalkan, serta anak-anak berkebutuhan khusus,” papar Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud, Harris Iskandar, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/10), dalam acara Sosialisasi SEAMEO CECCEP. Untuk diketahui, SEAMEO CECCEP resmi berdiri pada 27 Juli 2017 pada Konferensi Ke49 SEAMEO di Jakarta, yang dihadiri menterimenteri pendidikan ASEAN. Hadir juga perwakilan dari delapan negara anggota SEAMEO Associate yakni Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Belanda, Selandia Baru, Spanyol, dan Inggris, serta tiga anggota afiliasi yakni Dewan Internasional untuk Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (ICDE) Universitas Tsukuba, British Council, dan Asosiasi Pendidikan China untuk Bursa Internasional (CEAIE). (RO/H-1)

Islamic Tourism Expo Sasar Wisata Religi SEBANYAK 105 peserta yang terdiri dari 66 peserta internasional dan 39 peserta nasional mengikuti Islamic Tourism Expo 2017 yang digelar di mal Kota Kasablanka, mulai kemarin hingga esok hari. Ketua panitia yang juga Direktur Hajj People Indonesia Bambang Hamid mengatakan mereka merupakan perusahaan biro perjalanan, maskapai penerbangan, hotel, perusahaan transportasi, katering, penyedia layanan visa, hingga bank syariah nasional. Ia berharap pameran tersebut bisa menjadi ajang bisnis di antara para pelaku industri wisata islami maupun pelaku usaha ke konsumen. “Kami berharap ini bisa menjadi peluang bisnis dan membawa berkah untuk semua. Pengunjung juga bisa berkonsultasi gratis

tentang ibadah haji dan umrah,” ujarnya saat membuka Islamic Tourism Expo 2017 di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, kemarin. Bambang menambahkan ajang Islamic Tourism Expo 2017 dibuat dalam format business to business dan business to consumer. Dalam pemeran itu juga digelar Muslim Travel Industry Conference. Sejumlah agen perjalanan dari berbagai negara, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Palestina juga hadir dalam pameran tersebut. Pada Islamic Tourism Expo 2017 itu juga dihadirkan conjunction event berupa seminar dengan tema-teman menarik serta pertemuan seluruh perwakilan bank syariah yang antara lain akan membahas mengenai pembiayaan umrah. (Dhk/H-1)

HUMANIORA

RABU, 11 OKTOBER 2017

Europalia Promosi Indonesia di Eropa Europalia digelar di 40 kota di tujuh negara Eropa, Oktober 2017Januari 2018 dengan melibatkan 300 seniman Tanah Air. IRVAN LIBERTY SIHOMBING dari Brussels, Belgia irvan@mediaindonesia.com

AKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK Puan Maharani hadir di Brussel, Belgia, membuka Festival Seni Budaya Europalia. Sebelum acara resmi dibuka pada Selasa (10/10) waktu setempat, Jusuf Kalla dan Puan Maharani terlebih dahulu bertemu Wakil Presiden Uni Eropa Andrus Ansip pada Senin (9/10). Pertemuan ini membahas potensi kerja sama antara Eropa dengan Indonesia. Menurut Puan, pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut berjalan responsif dan menjadi peluang untuk Indonesia dalam kerja-sama di bidang ekonomi. ‘’Melalui acara Festival Seni Budaya Europalia ini, Indonesia akan mengembangkan peluang kerja sama yang lebih besar,’’ kata Puan. “Ajang tersebut dapat dijadikan promosi pariwisata

dan menarik banyak turis mancanegara untuk berkunjung dan menikmati keindahan Indonesia,’’ tutur Puan. JK menghadiri inagurasi Festival Europalia Indonesia 2017 di Henry Le Boeuf Hall, Brussel, Belgia, kemarin waktu setempat. Kehadiran JK di acara tersebut sekaligus menutup rangkaian kunjungan kerja selama tiga hari di Belgia. Europalia merupakan ajang kesenian besar di Eropa yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Kali ini, Indonesia tampil sebagai negara kehormatan yang berhak memperkenalkan warisan budaya luhur nenek moyang kepada masyarakat di Benua Biru. Mulai dari taritarian, memperkenalkan beberapa destinasi wisata, sastra, hingga menampilkan benda-benda bersejarah. Acara digelar pada Oktober 2017Januari 2018. “Festival Europalia akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Bukan hanya di Belgia melainkan juga digelar di negara lain di Eropa. Kita melibatkan lebih dari 300 artis Indonesia. Itu merupakan upaya mempromosikan Indonesia dan penting untuk turisme, kerja sama lainnya, dan kerja sama kebudayaan,” kata JK sebelum acara inagurasi. Wapres optimistis ajang tersebut dapat memberi pengaruh positif bagi dunia pariwisata Indonesia. Betapa tidak? Festival Europalia diselenggarakan di 40 kota di tujuh negara di Eropa. “Target wisatawan asal Eropa tentu (ada) seperti itu.

Karena ini menyeluruh ada 7 negara, iya,” terangnya. Acara inagurasi di Belgia, kemarin waktu setempat dibuka dengan pertunjukan Tari Nani Topeng Losari Cirebon, Voice of Papua, dan Pertunjukkan Tari Saman Gayo Lues. Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia Yuri O Thamrin mengatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar festival tersebut berjalan lancar. Yuri pun optimistis upaya pemerintah mempromosikan Indonesia akan membuahkan hasil berupa lonjakan kunjungan wisatawan asing asal Eropa. “Apalagi, orang-orang Eropa sangat gandrung dengan hal-hal yang berbau kebudayaan. Semoga ajang ini berlangsung sukses,” tuturnya.

Rp160 miliar Kunjungan wisatawan asing ke Indonesia pada Juli 2016 mencapai 1,03 juta. Prancis menjadi penyumbang terbanyak mencapai 32.855 pengunjung. Angka itu diharapkan bertambah tahun ini karena Europalia juga digelar di Inggris, Belanda, Jerman, Austria, dan Polandia. Sebelumnya, Puan menjelaskan untuk perhelatan ini, pemerintah mengeluarkan biaya Rp160 miliar. Diplomasi budaya diyakini menawarkan sesuatu hal yang tidak dapat diberikan diplomasi politik, ekonomi, dan diplomasi militer. Joseph Nye, pakar hubungan internasional, meyakini pendekatan soft power seperti halnya diplomasi budaya, akan lebih efektif ketimbang

KEMENKO PMK

FESTIVAL SENI BUDAYA: Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua dari kiri) mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Uni Eropa Andrus Ansip (kedua dari kanan) sebelum membuka acara Festival Seni Budaya Europalia di Brussel, Belgia, Senin (9/10).

Indonesia Tuan Rumah Konferensi Jurnalis Peliput Agama

ANTARA/ARDIANSYAH

UJIAN KESETARAAN PAKET B: Peserta mengerjakan soal mata

pelajaran Bahasa Indonesia saat Ujian Kesetaraan Paket B, di SMPN 22 Bandar Lampung, Lampung, kemarin. Ujian Paket B atau setara SMP tersebut diikuti 24 orang peserta dari berbagai usia.

WARTAWAN dari negara-negara Asia akan menggelar konferensi membahas cara meliput isu-isu agama. Konferensi diselenggarakan atas kerja sama The International Association of Religion Journalists (IARJ), Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN), pada 17-19 Oktober 2017 di kampus UMN. Konfrensi digelar atas keprihatinan bersama terhadap pemberitaan tentang agama dan komunitas agama atau keyakinan yang justru tidak sedikit memicu ketegangan atau konflik berbasis keyakinan agama

di banyak negara Asia. Untuk itu, Direktur Pelaksana IARJ Endy M Bayuni berharap melalui konferensi jurnalisme agama bertema Reporting Religion in Asia, para wartawan, dalam memberitakan agama, menempuh kerja-kerja jurnalistik yang lebih baik dan menjadikan media sebagai bagian dari solusi, bukan malah masalah. “Konferensi ini menjadi ruang untuk menyerukan pengarusutamaan agar agama menjadi isu penting dalam pemberitaan media,” papar Pemred The Jakarta Post ini. Direktur Sejuk Ahmad Junaidi me-

nambahkan konferensi ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia.Koferensi ini menjadi ajang bagi wartawan-wartawan untuk berbagi pengalaman dan bertukar pandangan terkait peliputan isu agama dengan para sejawat dari Asia dan dari belahan dunia lainnya. “Kita menghadapi berbagai tantangan yang sama dalam meliput agama, tentunya dengan konteks lokal berbeda-beda,” ujar Ahmad. Alasan penyelenggara menggelar konferensi di Indonesia karena negara ini dapat menjadi contoh baik tentang sebuah bangsa dengan

populasi besar dan latar belakang sangat beragam, termasuk agama. Konferensi ini akan menghadirkan berbagai kalangan seperti para pemimpin redaksi, 15 wartawan Asia yang berafiliasi dengan IARJ, serta beberapa anggota dewan IARJ, 15 wartawan Sejuk, para intelektual agama, dan beberapa tamu. Kalangan akademisi juga akan terlibat, dari UMN, Unpad, UI, UGM, dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi. Rektor UMN Dr Ninok Leksono, MA mengatakan, keterlibatan aktif kalangan akademisi dalam konferensi ini merupakan bagian dari tanggung jawab kampus.‘‘Konferensi ini sejatinya akan memperkuat tekad universitas untuk selalu memperbarui kurikulum, terutama dalam bidang jurnalistik.’’ (RO/H-1)

MEGAPOLITAN

RABU, 11 OKTOBER 2017

Terlibat Narkoba Petugas LP Dicincang Saja

ASIH saja ada petugas lembaga pemasyarakat (LP) yang berani bermain narkoba. Tidak hanya di penjara yang pengamanannya minim, di LP dengan pengamanan maksimal (maksimum security) pun, oknum petugas masih berani menjadi kaki tangan bandar narkoba. Tak ayal, LP menjadi tempat teraman bandar mengendalikan bisnis barang haram itu. “Jadi sungguh luar biasa di Indonesia ini karena di sebagian besar LP, kami buktikan masih dimanfaatkan untuk mereka (sindikat) bekerja secara aktif. Kami tidak bohong ya, ini bukti dari pengungkapan kasus kami,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, kemarin. Kegeraman pria yang disapa Buwas itu terlihat kala BNN merilis empat kasus narkoba jaringan internasional (MalaysiaIndonesia) dengan barang bukti 37,25 kg sabu, 26.000 butir ekstasi, dan peralatan laboratorium gelap untuk memproduksi narkoba (clan lab). Tiga dari empat kasus melibatkan narapidana LP Kelas II Binjai Sumut, LP Cipinang, dan LP Kelas II A Tarakan, Kalimantan Utara. Dari kasus itu, para sindikat begitu bebas mengendalikan narkoba lantaran para napi bebas menggunakan telpon genggam. Petugas BNN menyita telpon tersebut sebagai barang bukti. Mustahil alat komunikasi bisa lolos jika tidak ada kerja sama dengan petugas. Buwas menilai, pihak LP seharusnya mengetahui bagaimana para napi berkomunikasi dalam menjalankan

operasinya. “Sebenarnya sudah terbuka. Jadi di LP itu seharusnya tahu cara mereka berkomunikasi. Mereka para oknum di LP memungut biaya, tapi ini bukan wilayah Polri dan BNN. Itu wewenang Menkum dan HAM dan Dirjen Lapas,” tegas Buwas. Hukuman pemberhentian bagi oknum LP yang terlibat peredaran narkoba bukan solusi terbaik. Buwas menyarankan hukuman lebih berat untuk membuat efek jera. “Mereka itu oknum pengkhianat profesi, institusi, bangsa dan negara. Kalau ada oknum yang terlibat, cincang depan umum ya enggak apa-apa. Kalau perlu digantung seumur hidup kaki di atas kepala di bawah. Dipamerkan sehingga orangorang kapok enggak ada coba-coba,” tegas Buwas. Keterlibatan para narapidana LP ini terungkap, kata Buwas yakni kasus pertama yang melibatkan napi di LP Cipinang berinisial TKM, 39, dengan barang bukti 1.005 butir ekstasi. TKM, 39, berperan sebagai perantara. Pada kasus kedua, yakni laboratorium narkoba atau clan lab di Sumatra Utara. Napi yang terlibat yakni R, 34, penghuni LP Kelas II Binjai Sumut. Keterlibatan R diketahui dari hasil interogasi dua tersangka lain pada kasus ini yang ditangkap BNN. Napi berikutnya yang terlibat kasus peredaran narkoba akni AB, 29. Dia ialah napi LP Kelas II A Tarakan, Kalimantan Utara. AB diduga terlibat peredaran total 11,6 kg sabu dari Tawau, Malaysia. Dia diduga berperan sebagai pemodal dalam jaringan ini. Dari empat kasus itu, ada 14 orang tersangka yang diamankan. Mereka terancam pidana mati. (Akmal Fauzi/J-3)

MI/USMAN ISKANDAR

PLUIT LANTERN FESTIVAL: Lampion berbentuk perahu naga raksasa meramaikan perayaan Festival Kue Bulan pada acara Pluit Lantern Festival di Danau Pluit Village, Jakarta Utara. Lantern Festival yang menampilkan lampion perahu naga, lentera kue bulan, lampion pagoda, dan sejumlah kreasi lampion lainnya tersebut berlangsung 4-29 Oktober 2017.

KOTA BEKASI

Normalisasi Kali Bekasi Terganjal Dana B

MI/ARYA MANGGALA

SINDIKAT NARKOBA: Kepala BNN Komjen Budi Waseso (kanan) berserta jajaran

memperlihatkan barang bukti narkotika saat rilis di kantor BNN, Cawang, Jakarta, kemarin. BNN mengungkap sindikat narkotika dari empat wilayah berbeda, yaitu Bandung, Tarakan Barat, Sumatra Utara, dan Pekanbaru, dengan menangkap 15 tersangka dan menyita 37,25 kg sabu, 26.000 butir ekstasi, 5,97 gram tembakau mengandung narkotika, serta senjata airsoftgun.

KULIT ASLI Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet ,Bag,Shoes,Etc Harco Elektronik Mangga

ALAI Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) ternyata sulit untuk mewujudkan keinginan Pemerintah Kota Bekasi merestorasi daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi. Kendalanya ialah soal biaya, sebab untuk merestorasi DAS Kali Bekasi membutuhkan biaya lebih dari Rp500 miliar. Kali Bekasi yang sering mengalami pencemaran dan kini kondisinya makin parah membutuhkan normalisasi menyeluruh dari hulu hingga ke hilir sehingga membutuhkan peran pemerintah pusat. Kali itu melintasi dua wilayah, yakni Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Bila Kali Bekasi tidak dinormalisasi menyeluruh, polusi atau pencemaran pasti terjadi lagi. Apalagi, air Kali Bekasi menjadi bahan baku bagi perusahaan air minum untuk warga Bekasi. “Ya kondisinya karena biayanya yang tidak ada. Butuh anggaran besar untuk normalisasi Kali Bekasi menyeluruh dari hulu hingga ke hilir,” ungkap Kepala Bidang Pelaksana BBWSCC Adi Baskoro saat

dihubungi Media Indonesia, kemarin. Baskoro menjelaskan program normalisasi DAS Kali Bekasi memang telah dilakukan secara bertahap sejak 2008. Namun, normalisasi yang dilakukan tidak menyeluruh. Program tersebut hanya difokuskan pada titik-titik kritis. Misalnya, jelas dia, pada 2008 ada beberapa penguatan tanggul di beberapa titik, di antaranya DAS Kali Bekasi di Perumahan Kemang IFI, Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Perumahan Depnaker 1, Perumahan Depnaker 2, Perumahan Keman Pratama, serta Perumahan Kemang IFI AL. Pada 2015, pihaknya juga melakukan penguatan di sekitar Pekayon II dan Perumahan Kemang IFI. Pada 2016, normalisasi dilakukan di sekitar Bendung Bekasi. “Jadi normalisasi di Kali Bekasi itu hanya di titiktitik tertentu,” kata dia. Pada Tahun Anggaran (TA) 2017 pun Baskoro mengaku sebetulnya sudah merencanakan penguatan tanggul Kali Bekasi di sekitar Kemang Pratama, Bantargebang.

Namun, hingga masuk awal Oktober, dana sekitar Rp20 miliar tersebut belum juga turun. “Jadi masih kita tunggu anggaran dari pemerintah pusat,” imbuh Baskoro. Sebetulnya, kata Baskoro, bila pemerintah ingin menormalisasi DAS Kali Bekasi dari hulu (pegunungan Hambalang) hingga hilir (Cikarang Bekasi Laut/CBL) itu memungkinkan. Namun, program tersebut memang butuh sokongan dana yang tidak sedikit. Kontur tanah yang labil membuat sekadar pemasangan tanggul berbasis ‘bore pile’ membutuhkan dana lebih dari Rp500 miliar. Nantinya, anggaran itu digunakan untuk pemasangan tanggul Kali Bekasi sepanjang 115,1 kilometer. Barulah kemudian sendimentasi di dasar kali tersebut bisa dikeruk. “Namun, anggarannya yang tidak ada, tidak butuh relokasi seperti di bantaran Kali Ciliwung karena secara sosial bantaran Kali Bekasi tidak menjadi titik permukiman padat penduduk sehingga masih tecermin sungai alam,” jelas dia. (Gan/J-3)

Dua,Ruko Blok.B No.2 Jakarta Tlp:0216128888/www.dhenigleather.com

PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

BEKASI

Pemkot Desak BBWSCC Benahi Kali Bekasi PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bekasi mendesak Balai Besar Wilayah Sungai CiliwungCisadane (BBWSCC) segera melakukan normalisasi di daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi. Itu dilakukan lantaran kian seringnya terjadi pencemaran di aliran kali tersebut serta tingginya sendimentasi yang sudah berpuluh tahun mengendap. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Jumhana Luthfi menyampaikan permohonan untuk mengembalikan kondisi aliran Kali Bekasi sudah dilayangkan sejak September lalu. Setidaknya, dengan normalisasi, sendimentasi yang mengendap bisa perlahan berkurang. “Memang tidak menjamin pencemaran tidak lagi terjadi, tetapi setidaknya sendimen-

tasi bisa dikeruk,” ujar Luthfi, kemarin. Luthfi menjelaskan pendangkalan serta turbulensi di aliran Kali Bekasi menyebabkan naiknya lumpur ke bagian permukaan. Dengan demikian, air kali pun akan tercampur dengan lumpur dan berwarna hitam. Dalam satu bulan tercatat, pencemaran di Kali Bekasi bisa mencapai dua hingga tiga kali kejadian. Hal itu tentu bisa menyebabkan derajat keasaman (pH) di aliran Kali Bekasi rendah. Bahkan, turbulensi di aliran Kali Bekasi membuat kandungan oksigen (dissolved oxygen) memiliki nilai 0. “Padahal, standar baku oksigen yang ada di Kali Bekasi seharusnya memiliki nilai minimum 4,” jelas Luthfi. Selain itu, lanjut Luthfi, ada indikasi

upaya pencemaran DAS Kali Bekasi dari wilayah hulu, yakni Sungai Cileungsi. Untuk itu, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor sebagai upaya pencegahan. Namun, tetap saja Pemerintah Kota Bekasi membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. “Kalau hanya dengan mengandalkan APBD Kota Bekasi, kami tidak mampu,” kata dia. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mempertanyakan ketegasan pemkot dalam menyikapi pencemaran Kali Bekasi. Padahal, berdasarkan aturan, pelaku pencemaran bisa dipidana, bukan sekadar sanksi administratif. (Gan/J-3)

LINTAS BERITA

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN Sales Counter 021 - 581 2088 ext. 41159/41160 Direct 021 - 581 2113 Faximile 021 - 581 2110

Kejari Jakbar Lelang 600 Motor

Berat, Kota Bogor Raih Adipura

SEBANYAK 600 sepeda motor barang bukti sejumlah kasus kejahatan dilelang Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar). Barang bukti itu sudah hampir satu tahun menumpuk dan tersebar di sejumlah tempat seperti di pos polisi, polsek, polres, dan kantor kejaksaan. “Kami mau kompleks kantor kejaksaan, kantor polsek, polres bahkan pospol, lebih lega, bersih, tertib, dan bebas dari beban pemeliharaan barang bukti yang sering kali menumpuk terbengkalai,” kata Kepala Kejari Jakbar, Reda Mantovani, kemarin. Menumpuknya barang bukti itu di sejumlah polsek di lingkungan Jakbar membuat kumuh dan memakan halaman parkir. Sepeda motor yang tidak laku dilelang, dihibahkan kepada sekolah-sekolah kejuruan untuk praktik. “Yang penting tidak ada penyimpangan. Semua kami lakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Reda. Publik bisa membuka laman di www.kejari-jakbar.go.id. Sementara untuk layanan antarjemput sita tilang bisa menghubungi nomor, 0812 8429 9818. (Mal/J-3)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bogor dinilai berat untuk meraih penghargaan Adipura. Masih banyak pekerjaan rumah dan penilaian Adipura periode 2017-2018 sudah dimulai sejak Oktober hingga November. Hal itu terungkap saat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan pengarahan tentang proses penilaian Adipura Pemantauan 1 (P1) dan Pemantauan 2 (P2). Pengarahan berlangsung seusai briefing staf dan dipimpin langsung Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di ruang Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, kemarin. Aditya Nugraha dari KLHK, menyebutkan, pada 2016 Kota Bogor berada di peringkat 11 nasional untuk kategori kota besar dari 15 kabupaten kota. Nilai Adipura yang diraih Kota Bogor yakni 72.70. Terkait itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengajak semua pihak bergerak agar Kota Bogor meraih Adipura. Selain kebersihan lingkungan, juga penghijauan dan penataan taman di lingkungan tempat tinggal serta area kantor/dinas/instansi yang melibatkan semua stakeholder. (DD/J-3)

NUSANTARA

RABU, 11 OKTOBER 2017

Stok Pupuk Jabar dan Banten Aman Dalam dua bulan ke depan, pasokan pupuk subsidi dijamin lancar. Pengawasan pada distributor dan kios juga ditingkatkan. CIKWAN SUWANDI

cikwan@mediaindonesia.com

ERKAH hujan sudah datang. Petani di sejumlah daerah mulai memasuki musim tanam. Untuk kebutuhan petani, PT Pupuk Kujang Cikampek memastikan pasokan pupuk subsidi untuk Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam kondisi aman hingga dua bulan ke depan. “Stok pupuk subsidi yang tersedia mencapai 6.023 ton urea, 1.743 ton NPK, dan 680 ton pupuk organik,” ungkap Manajer Humas Pupuk Kujang Cikampek Ade Cahya Kurniawan, kemarin. Kondisi yang sama, lanjut dia, juga berlaku untuk daerah lain di seluruh Jawa Barat dan Banten. “Ada 191 ribu ton urea, 28 ribu NPK, dan 10 ribu pupuk organik tersedia di gudang dan tersebar di JabarBanten.” Jumlah itu mencapai lima kali lipat dari ketentuan stok semua jenis pupuk. “Kami jamin petani tidak perlu khawatir atas kelangkaan pupuk. Perusahaan juga meningkatkan pengawasan dalam distribusi pupuk bersubsidi dan pemantauan dilakukan setiap hari pada distributor dan kios.” Kesiapan musim tanam juga diperlihatkan petani di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Klaten pun telah menyediakan alat mesin pertanian untuk dipinjam petani. “Kami sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan petani. Masa tanam kali ini akan dilakukan di lahan seluas 33.111 hektare,” ujar Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Klaten, Joko Siswanto. Alat mesin pertanian yang bisa dipinjam petani berupa 50 traktor tangan dan 11 mesin tanam. Peminjaman bisa diajukan kelompok tani. Klaten, tambah Joko, juga mendapat bantuan subsidi benih untuk luas lahan 25.800 hektare. Varietas pilihan ialah inpari 13, inpari 42, dan inpari 43, yang tahan serangan hama.

Alat mesin pertanian yang bisa dipinjam petani di Klaten berupa 50 traktor tangan dan 11 mesin tanam. Peminjaman bisa diajukan kelompok tani. Basmi tikus Kemarin, petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mulai mengolah lahan. Curah hujan mencukupi sehingga musim tanam bisa dimulai. “Selain mengolah tanah, kami membasmi sarang tikus. Musim tanam sudah dimulai di Kecamatan Terisi, Kroya, Haurgeulis, dan Gantar,” ujar Wakil Ketua Kontak Tani Ne-

layan Andalan Indramayu Sutatang. Dia berharap ketersediaan pupuk tidak menjadi kendala. “Jika terlambat pemupukan, bisa memengaruhi tumbuh kembang padi.” Pengolahan lahan serta penanaman padi serentak juga dilakukan petani di Kabupaten Tasikmalaya. Dinas pertanian menargetkan panen raya bisa dilakukan di wilayah itu pada Januari 2018. “Air sudah mencukup karena hujan deras terus turun. Bibit padi IR 64, cisadane, dan ciherang sudah disiapkan petani untuk ditanam,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya Moch Zain. Musim tanam ini, target luas lahan mencapai 51 ribu hektare. Dengan target panen 7-8 ton per hektare, Kabupaten Tasikmalaya akan mengalami surplus dan bisa menjual beras ke luar daerah. Di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, TNI Angkatan Darat membantu petani melakukan penanaman di area seluas 1.539 hektare. Ada lima kecamatan yang dijadikan sasaran penanaman. Jangan sampai ketinggalan, petani di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, juga diminta segera bergerak. “BMKG menyatakan intensitas hujan yang tinggi akan terus berlangsung Oktober-Desember. Kami minta petani segera memanfaatkan hujan dengan mempercepat tanam padi,” papar Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Harnani Imtikhandari. (JS/ UL/AD/RF/TS/N-2)

DOK KEMENSOS

TINJAU BENCANA LONGSOR: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) bersama Direktur Perlindungan Sosial

Korban Bencana Alam Adhy Karyono (keempat kanan) meninjau bencana tanah longsor di Pangandaran, Jawa Barat, kemarin. Mensos menyerahkan bantuan Rp311,9 juta kepada Pemkab Pengandaran dan santunan kepada korban jiwa masing-masing Rp15 juta.

Banjir dan Longsor masih Mendera HUJAN deras mulai membuahkan bencana. Di Sumatra, banjir dan longsor dilaporkan terjadi di Sumatra Utara, Bengkulu, dan Sumatra Selatan. Di Jawa Barat, longsor menimpa permukiman warga di Kabupaten Bandung Barat dan Sukabumi. Nahas juga terjadi di Bali karena longsoran tanah memutus jalan penghubung desa di Kabupaten Bangli. “Banjir bandang menimpa empat desa di Kecamatan Muara Batang Gadis. Sebanyak 147 rumah terdampak dan masih terendam banjir hari ini,” kata Kabag Humas Pemkab Mandailing Natal, Sumatra Utara, Muktar Afandi

Lubis, kemarin. Tidak ada korban jiwa. Air masuk ke rumah dengan ketinggian rata-rata 2 meter. Warga merugi besar karena ratusan ternak mati dan belasan hektare kebun rusak. Banjir di Bengkulu membuat 100-an rumah di tiga kelurahan terendam banjir setinggi 90 cm, dua hari terakhir. Ratusan hektare lahan pertanian yang memasuki musim tanam dikepung banjir. “Sungai Bengkulu meluap setelah hujan deras turun dua hari ini,” ujar Rosnaini, 56, warga. Hujan juga menimbulkan tanah longsor di Desa Muara Ranau Danau, Kecamatan

MEDAN, SUMATRA UTARA

DI YOGYAKARTA

87% Dana Desa sudah Terserap MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, menyatakan dana desa yang sudah terserap tahun ini mencapai 87%. Kementerian Desa telah menjalankan audit agar pemanfaatan dana desa benar-benar untuk kemajuan serta kesejahteraan desa dan masyarakatnya. “Untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan dalam penggunaan dana desa, Satuan Tugas Dana Desa akan melakukan audit secara random,” ungkap Eko, di Yogyakarta, kemarin. Dia memastikan jika dalam random audit ditemukan penyelewengan, akan diproses secara hukum. Namun, kepala desa tidak perlu takut dengan adanya audit ini. “Kepala desa enggak perlu takut kalau tidak korupsi. Kalau kesalahan administrasi kemudian dikriminalisasi, laporkan saja ke Satgas Dana Desa.” Kemarin, Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Juliyatmono, menyatakan daerahnya menjadi wilayah pertama yang menerima pencairan dana desa tahap II sebesar Rp53,2 miliar. “Saya minta desa memanfaatkannya secara maksimal.” (AT/WJ/N-2)

lintas total berhenti. “Hujan deras membuat tebing ambrol dan sejumlah pohon tumbang. Kejadiannya di malam hari,” terang Kapolsek Tembuku AK Gede Sunjaya Wirya. Nahas juga menimpa satu keluarga di Kampung Suka Tengah, Desa Batulayang, Cililin, Bandung Barat. Longsoran menimpa rumah yang dihuni empat warga dan menyebabkan seorang di antaranya tewas. Tebing setinggi 20 meter yang ambruk di Kecamatan Tegalbuleud, Cidolog, Kabupaten Sukabumi, membuat jalan provinsi tidak bisa dilalui kendaraan. (PS/MY/DW/DG/BB/RS/ AD/JS/RF/AU/YK/N-2)

PULAU KE PULAU

NTB Bantu Pengadaan Sapi Petani

Tol Medan-Binjai Siap Diresmikan GUBERNUR Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi memastikan pembangunan tol Medan-Binjai pada ruas Helvetia-Binjai sepanjang 10,6 kilometer sudah tuntas dan siap dioperasikan. Tol ini membuat daya tempuh yang semula dua jam menjadi setengah jam saja. “Untuk seksi Tanjung Mulia-Helvetia sepanjang 3,3 kilometer masih menunggu proses pembebasan lahan. Desember ini tuntas, sehingga pembangunan konstruksi bisa dilaksanakan,” ujar Tengku Erry saat mengunjungi proyek tol ini, kemarin. Ia menambahkan, tol Medan-Binjai rencananya akan diresmikan Presiden Joko Wido-do pada 1516 Oktober. “Ini semua sudah clear dan siap.” Di Pangkal Pinang, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan berharap pembangunan tol Lintas Sumatra bisa berdampak positif pada masyarakat di wilayahnya. “Kami berharap tol Sumatra bisa menjadi stimulan bagi pembangunan di Sumatra, termasuk wilayah kepulauan seperti Babel.” (PS/RF/AB/N-2)

Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Semende dan Kabupaten Lahat tertutup total karena tebing sepanjang 35 meter ambrol dan menutup jalan. “Material longsor belum bisa disisihkan karena alat berat dari pemerintah provinsi belum tiba di lokasi,” papar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muara Enim, Tasman. Akses jalan antarkabupaten di Bali juga putus setelah tebing setinggi 15 meter di Desa Tembuku, Bangli, ambrol. Selama 12 jam, arus lalu

PEMPROV Nusa Tenggara Barat menggulirkan hibah dana bantuan sosial senilai Rp15,87 miliar kepada kelompok tani. Bantuan dialokasikan untuk pengadaan 1.133 sapi, 6.000 unggas, dan 25 sarana prasarana peternakan. Wakil Gubernur H Muh Amin mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan ikhtiar untuk meningkatkan produksi dan harga ternak sapi. “Produksi ternak yang didukung stabilitas harga sesuai dengan kebijakan pemerintah merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penguatan sektor peternakan,” paparnya. Salah satu upaya meningkatkan produksi sapi ternak ialah inseminasi buatan dan metode alamiah. Sejak 2008, NTB menggulirkan program Bumi Sejuta Sapi. (YR/N-2)

Warga Sorong Bergiat Hijaukan Kota

ANTARA/ADIWINATA SOLIHIN

TINGGAL KERANGKA: Warga melintasi rangka Jembatan Tulabolo yang rusak, di Suwawa Timur, Kabupaten Bone

Bolango, Gorontalo, kemarin. Rusaknya jembatan yang merupakan akses utama penghubung Suwawa Timur dan Kecamatan Pinogu tersebut memaksa warga harus menempuh risiko meniti rangka jembatan atau menggunakan jasa rakit penyeberangan dengan biaya Rp5.000 per orang.

KARANGASEM, BALI

Indramayu Sediakan Bus ke Perpustakaan

Wisata Tangkal Kabar Palsu P

ENINGKATAN aktivitas Gunung Agung, di Kabupaten Karangasem, Bali, telah berdampak buruk pada industri wisata. Pembatalan pesanan kamar hotel dan kunjungan ke Pulau Dewata mencapai 15%-20%. “Padahal, dari ratusan objek wisata di Bali, hanya sekitar 2% destinasi yang terdampak aktivitas Gunung Agung. Itu artinya, masih banyak objek wisata yang layak dan masih aman dikunjungi,” kata juru bicara Bali Tourism Hospitality, Dewa Gede Ngurah Byomantara, di Denpasar, kemarin. Saat ini, lanjut dia, BTH bekerja keras menangkal isu palsu yang sudah beredar di kalangan calon pengunjung Bali. Selain diberitakan sudah erupsi, efek letusan Gunung Agung juga akan mengenai semua wilayah di Bali. Status Gunung Agung, sampai kemarin, masih tetap Awas atau level

LEMBAGA Masyarakat Adat Malamoi Kota Sorong, Papua Barat, mengimbau warga untuk banyak menanam pohon penghijauan. Kota Sorong dari hari ke hari semakin panas sehingga butuh lebih banyak pohon peneduh. “Pekan ini, kami akan menanam pohon serentak bersama masyarakat. Gerakan kami lakukan mulai depan Bandara Deo Sorong hingga Km 18,” ujar Ketua Lembaga Masyarakat Adat, Silas Ongge Kalami, kemarin. Masyarakat diminta menanam pohon di rumah masing-masing, depan toko, dan halaman kantor. “Untuk membuat Sorong jadi hijau butuh gerakan semua,” lanjut Silas. (MS/N-2)

IV. Meski belum dinyatakan erupsi, tetapi aktivitas kegempaan masih tinggi, yakni 73 kali gempa vulkanis dangkal, 135 gempa vulkanis dalam, dan 9 kali gempa tektonik lokal. Masih di Bali, perhatian terhadap para pengungsi Gunung Agung tidak pernah berhenti. Sejumlah artis yang tergabung dalam Persatuan Sepak Bola Artis Wanita Indonesia menyatakan akan segera berkunjung ke lokasi pengungsian. “Kami sudah utarakan rencana untuk datang dan menghibur warga. Selain hiburan, kami juga menggelar pertandingan olahraga,” kata Joel Bahar, ketua kegiatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, kantor SAR telah menyiagakan 25 rescuer khusus yang siap diterbangkan ke Karangasem jika sewaktu-waktu Gunung Agung meletus. Para penolong itu memiliki kemampuan khusus, baik untuk mengevakuasi, mencari, maupun menolong korban

jika gunung api meletus. “Mereka berpengalaman, terlatih dan berlisensi,” kata Kepala Kantor SAR Surabaya M Arifin. Kemarin, puluhan sekolah di Kota Lewoleba, Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, diliburkan, setelah gempa berkekuatan 4,9 SR mengguncang daerah ini. Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langoday menyatakan sebanyak 671 warga dari sejumlah desa mengungsi. “Pengungsi ditampung di tiga lokasi, yakni bekas rumah jabatan Bupati Lembata, kantor Camat Ile Ape, dan Ile Ape Timur,” tuturnya. Tidak ada laporan korban jiwa, kecuali kerusakan empat rumah di Desa Bungamuda, Ile Ape, dan satu rumah rusak di Desa Lamawolo, Ile Ape Timur. Gempa bukan disebabkan aktivitas Gunung Ile Lewotolok, melainkan pergeseran sesar aktif. (OL/HS/PT/PO/N-2)

DEMI meningkatkan minat baca masyarakat, Pemkab Indramayu, Jawa Barat, menyediakan bus antarjemput bagi warga. Bus Gerbang Maca itu diserahkan Bupati Anna Sophanah kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Wawang Irawan, kemarin. “Bus melayani anak-anak terutama yang masih duduk di bangku TK dan SD. Kepala sekolah yang ingin membawa anak didiknya ke Perpustakaan Daerah Indramayu bisa menelepon kami dan bus akan membawa anak-anak secara gratis,” kata Wawang. Bus akan dioperasikan untuk anak-anak di 31 kecamatan di seluruh Indramayu. “Kami ingin mengenalkan perpustakaan sejak dini kepada anak-anak,” lanjut Wawang. (UL/N-2)

Kapal Negara Selundupkan Sepeda Motor KAPAL Negara Salawaku milik Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Kementerian Perhubungan, diduga digunakan untuk menyelundupkan puluhan sepeda motor bodong. Kemarin, upaya itu digagalkan Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Maluku. Sepeda motor berasal dari Jakarta dan dikirim ke Kota Tual dan Maluku Tenggara. Polisi memergoki keberadaan sepeda motor itu saat kapal bersandar di Pelabuhan Rakyat Enrici, di Pantai Mardika, Ambon. “Kapal mengangkut 35 sepeda motor. Kami masih mengusut aksi ini dengan memeriksa anak buah KN Salawaku,” ujar Kapolsek Pelabuhan Yos Sudarso AK Rony Ferdy Manaman. (HJ/N-2)

RABU, 11 OKTOBER 2017

OLAHRAGA

Indonesia tidak Mau Remehkan Spanyol TIM bulu tangkis Indonesia memastikan diri lolos dari babak penyisihan Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior 2017 setelah menang telak 5-0 atas Mongolia, kemarin. Kemenangan tersebut menjadikan Indonesia sebagai juara grup H1. Saat melawan Mongolia di GOR Amongrogo, Yogyakarta, semua wakil Indonesia hanya perlu dua set di setiap pertandingan dalam waktu kurang dari 20 menit. Ganda campuran yang diperkuat Rinov Rivaldy/Angelica Wiratama menang 21-3, 21-10 atas Temuulen Gombodorj/Kherlen Darkhanbaatar. Kemudian, pemain tunggal putra Ikhsan Leonardo Emanuel Rumbay menang 21-6, 21-5 atas Sumiyasuren Enkhbat. Choirunnisa yang turun di nomor tunggal putri memastikan kemenangan Indonesia setelah unggul 21-3, 21-4 atas Gantsetseg Baatarsuren.

Laga melawan Spanyol hari ini untuk menentukan juara grup H dan memastikan posisi di babak perempat final. Duet Muhammad Shohibul Fikri/ Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan di ganda putra memantapkan keunggulan Merah Putih setelah menundukkan Sumiyasuren Enkhbat/Temuulen Gombodorj 21-3, 21-6 dan ganda putri Siti Fadia Silva Ramadhanti/Agatha Imanuela menutup pesta tuan rumah dengan melibas Gantsetseg Baatarsuren/ Kherlen Darkhanbaatar 21-7, 21-4. “Memang sesuai prediksi, karena Indonesia kelasnya masih di atas Mongolia,” kata Susy Susanti, manajer tim junior Indonesia. Pada pertandingan berikutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Spanyol, juara grup H2, hari ini (Rabu, 11/10). Laga itu untuk menentukan juara grup H dan memastikan posisi di babak perempat final. “Tapi, kami tidak mau katakan peluangnya 80:20. Kami harus tetap waspada. Saya rasa Spanyol tidak akan mengubah susunan pemainnya.” Menurut Susy, bulu tangkis Spanyol kini cukup berkembang pesat setelah Carolina Marin berhasil menjadi juara Olimpiade dan kejuaraan dunia. Bahkan, pemain tunggal putri yang akan diha-dapi Indonesia memiliki teknik yang mirip dengan Marin. (AT/ Beo/R-3)

AP/ANDY WONG

BERJIBAKU: Petenis Argentina Juan Martin del Potro berusaha mengembalikan bola ke arah Dusan Lajovic dari Serbia pada pertandingan turnamen Shanghai Masters di Qizhong Forest Sports City Tennis Center, Shanghai, Tiongkok, kemarin.

Fokus Kedepankan Kepentingan para Atlet Jika Satlak Prima dibubarkan, harus ada lembaga yang dapat menggantikan tugas koordinasi dengan 40 pengurus cabang olahraga peserta Asian Games 2018. BUDI ERNANTO

budi_ernanto@mediaindonesia.com

EMBUBARAN Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dinilai dapat menghambat persiapan para atlet yang tinggal 10 bulan lagi jelang digelarnya multiajang Asian Games 2018. Dengan semakin mepetnya waktu persiapan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) diminta fokus mengedepankan kepentingan atlet ketimbang membubarkan Satlak Prima. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Indonesia Olympians Association (IOA) Richard Sam Bera, mantan perenang peraih medali emas SEA Games dan perunggu Asian

Games, di Jakarta, kemarin. Hal itu penting diperhatikan kendati Richard mengakui kinerja Satlak Prima masih jauh dari sempurna. “Jangan gaduh dengan lembaga yang mau dihilangkan atau bikin layer di sebuah lembaga. Ingat bahwa proses menuju prestasi atlet tidak ada yang instan,” kata Richard. Richard menambahkan pemerintah seharusnya mengetahui persiapan atlet tidak hanya menghadapi ajang Asian Games, tetapi juga persiapan mengikuti kualifikasi Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. “Ajang empat tahunan itu disebutnya sebagai tujuan akhir bagi setiap atlet. Asian Games itu batu loncatan. Semakin banyak atlet

yang menuju olimpiade, semakin bagus,” imbuh dia. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) Kurash Indonesia, Krisna Bayu, menyatakan tidak setuju jika Satlak Prima harus dibubarkan. Dia menilai lebih baik birokrasi keuangan Kemenpora selaku pemegang anggaran yang dibenahi. Jika penyaluran anggaran dari Kemenpora tidak lancar dan terlambat, Krisna menegaskan siapa pun jangan bermimpi Indonesia masuk peringkat 10 besar di Asian Games 2018. “Siapa saja yang mempersulit pencairan anggaran, itulah yang harus dipangkas, bukan Satlak Prima, karena mereka tidak pegang anggaran. Kalau Satlak Prima dibubarkan, berarti nanti ada pengajuan anggaran lagi ke DPR, prosesnya lama, kasihan atlet tidak punya persiapan apa pun,” kata Krisna, mantan atlet judo peraih emas SEA Games 2001.

Pengganti Satlak Prima Secara terpisah, Wakil Ketua Sat-

lak Prima Lukman Niode mengatakan, jika Satlak Prima dibubarkan, berarti harus ada yang menggantikan pihaknya untuk berkoordinasi dengan 40 pengurus cabang olahraga peserta Asian Games. Dari pengakuan Lukman, Deputi IV (Peningkatan Prestasi Olahraga) Kemenpora dipastikan angkat tangan jika harus menangani puluhan cabang untuk persiapan menghadapi Asian Games 2018. Hal senada dengan Richard, Lukman juga meminta agar perhatian pemerintah lebih ditujukan kepada para atlet. Apalagi banyak pengurus cabang olahraga yang menunggu kepastian waktu keberangkatan untuk berlatih dan mengikuti kompetisi di luar negeri. Jika para atlet diberangkatkan ke luar negeri untuk berlatih dan bertanding, menurut Lukman, itu bukan sekadar terobosan untuk meningkatkan kemampuan atlet. Mereka juga mengikuti prosedur wajib yang selayaknya diikuti jelang pertandingan. (Beo/R-4)

SEKILAS GELANGGANG

Soft Tennis Berharap Tampil di PON Papua 2020 PENGURUS Pusat Persa-tuan Soft Tennis Indonesia (PP Pesti) bakal menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Jakarta, 10-14 Oktober 2017. Sebanyak 15 pengurus daerah akan menjadi peserta ajang tahunan itu, seperti Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Menurut Ketua Umum PP Pesti Martuama Saragi, turnamen itu merupakan rangkaian kegiatan agar soft tennis menjadi cabang resmi yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua setelah sebelumnya telah hadir sebagai nomor ekshibisi pada PON Jawa Barat 2016. “Karena sangat ironis bila soft tennis yang menjadi cabang resmi dalam Asian Games, justru belum pasti dipertandingkan dalam PON. Selanjutnya, Kejurnas akan menjadi ajang promosidegradasi bagi pemain tim Merah Putih yang akan berlaga pada Asian Games 2018,” kata Martuama di Jakarta, kemarin. Dikatakan Martuama, empat pemain terbaik yang muncul di Kejurnas berhak mengikuti seleksi nasional. (Beo/R-3)

Sukses Andalkan Uji Coba Produk Dalam Negeri PEMBALAP Motorsport Rally Team Rifat Sungkar belum bisa tampil gemilang di putaran keempat ajang IXSOR 2017 pada akhir pekan lalu di Sirkuit Paramount, Tangerang, Banten. Namun, Rifat yang finis di posisi ketiga, tidak mempersoalkannya lantaran dia memiliki misi lain di turnamen tersebut. “Seperti kita ketahui, running cost mengikuti kejuaraan reli sangat mahal, oleh karena itu kali ini saya menguji coba ban buatan Indonesia untuk menekan running cost tersebut. Harapan saya uji coba itu menambah gairah pembalap untuk mengikuti reli dengan menggunakan produk lokal,“ kata Rifat di Jakarta, kemarin. Rifat yang dinavigatori M Redwan, pun mengaku senang dengan performa mobil barunya. Hingga hari kedua, dia akhirnya bertarung ketat melawan kompetitornya melalui dua SS tersisa dan dua SS tambahan untuk babak Champ of the Champ. Hingga finis, dia tetap kalah dari Rizal Sungkar, adiknya sendiri yang juga satu tim. Rizal kembali meraih juara Pertama di kelas M1, Grup M bersama navigatornya, Anthony Sarwono. (Beo/R-3)

SEPAK BOLA

RABU, 11 OKTOBER 2017

Mogok, sekadar Memancing Setelah pertemuan PT LIB dengan klub, persoalannya ialah tidak ada komunikasi yang baik dan ada kesalahpahaman. NURUL FADILLAH

fadillah@mediaindonesia.com

IGA 1 sebagai kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia bakal terus bergulir hingga selesai kendati sempat ada ancaman mogok dari mayoritas klub. Hal itu ditegaskan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi, kemarin, setelah PSSI menggelar pertemuan dengan 18 klub anggota Liga 1, PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator Liga 1. Pada pertemuan itu hadir petinggi LIB, perwakilan klub, dan petinggi PSSI termasuk Edy Rahmayadi. “Ada miskomunikasi seolah-olah (LIB) kurang transparan. Yang dikhawatirkan, Liga 1 ini kan tinggal satu bulan dan setelah itu bulan Februari (2018) akan dibuka kembali. Ini diminta untuk ada perbaikan-perbaikan di sana,” jelas Edy. Ancaman mogok sempat terlontar dari 15 klub yang mengatasnamakan Forum Klub Sepak Bola Profesional Indonesia (FKSPI), kecuali Persib Bandung, PS TNI, dan Bali United, yang menuntut kejelasan aspek bisnis, legal, dan teknis kepada PT LIB sebagai operator Liga 1. Menurut 15 klub FKSPI, tuntutan terkait aspek bisnis ke LIB ialah transparansi sumber dana, jumlah sponsor, hak siar, pelaksanaan siaran

langsung pertandingan, formulasi peringkat, dan biaya rating televisi, pilihan waktu pertandingan, serta penggunaan anggaran. Di aspek legal, hal-hal yang dituntut ialah posisi hubungan LIB dengan klub, kejelasan perjanjian hak dan kewajiban LIB dan klub, serta hak gaji pemain yang dipanggil timnas yang sekarang belum terealisasi. Terkait dengan masalah teknis, antara lain regulasi penggunaan pemain U-23 yang kerap berubah tanpa koordinasi. Demikian pula mengenai tolok ukur penggunaan wasit asing. Setelah pertemuan PT LIB dengan setiap klub, lanjut Edy, persoalannya ialah tidak ada komunikasi yang baik dan ada kesalahpahaman. “Sudah clear. Yang tadinya bilang mau mogok itu cuma mancing-mancing,” imbuh Edy, yang juga Pangkostrad itu. Di sisi lain, mayoritas dari 15 perwakilan klub yang hadir menolak untuk berkomentar mengenai ancaman yang sempat dilayangkan lewat FKSPI beberapa waktu lalu. Edy mengindikasikan bahwa pertemuan berjalan kondusif.

Kontrak baru Di bagian lain, PSSI memastikan masa bakti Indra Sjafri sebagai pelatih timnas Indonesia U-19 diperpanjang.

Mantan pelatih Bali United itu bakal menukangi Egy Maulana Vikri dan kawankawan hingga akhir 2018 mendatang. Kontrak Indra Sjafri bakal berakhir, Desember tahun ini. Akan tetapi, Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono, kemarin, menuturkan akan memperpanjang kontrak Indra. Rencananya, dalam waktu dekat ini PSSI bakal melakukan pertemuan dan memperpanjang kerja sama dengan Indra Sjafri. Perpanjangan kontrak Indra berlandaskan penampilan timnas Indonesia U-19. Kendati gagal mencapai target juara Piala AFF U-18, PSSI menilai Indra berhasil membangun tim ‘Garuda Nusantara’ secara baik. “Masih ada tugas coach Indra tahun depan bersama timnas Indonesia U-19 di Piala Asia U-19. Jadi, kami akan perpanjang kontraknya sampai Desember tahun depan,” ucap Jokodri, sapaan akrab Joko Driyono. “Secepatnya kami sodorkan kontrak baru untuk beliau sekalian kami ingin tahu pemaparan program kerja buat timnas Indonesia U-19,” tambahnya. Saat ini timnas Indonesia U-19 sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia U-19. Egy Maulana Vikri dkk dijadwalkan mulai berlaga pada akhir bulan ini. (Goal/R-1)

AFP/SAEED KHAN

TANDUKAN AKURAT: Kapten Australia Tim Cahill (tengah kostum kuning) menanduk bola untuk mencetak gol penentu kemenangan ke gawang Suriah di babak kedua perpanjangan waktu pada laga play-oﬀ kualifikasi Piala Dunia zona Asia di Stadion ANZ, Sydney, Australia, kemarin. Australia menang 2-1 sehingga unggul agregat 3-2 atas Suriah. Australia selanjutnya jumpa peringkat keempat zona CONCACAF untuk berebut satu tiket ke putaran final Piala Dunia Rusia 2018.

Socceroos Jaga Jalan ke Rusia SOCCEROOS--julukan timnas Australia--memastikan langkah untuk tampil di play-off berebut tiket ke Piala Dunia Rusia 2018 setelah mengalahkan Suriah 2-1 pada play-off zona Asia di Sydney, tadi malam. Kapten gaek berusia 37 tahun, Tim Cahill, menjadi penentu laju Socceroos dengan dua gol yang dilesakkan, termasuk satu gol di babak perpanjangan waktu. Kemenangan dengan agregat 3-2 itu membuat Australia bersiap melakoni play-off menghadapi peringkat keempat zona CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, dan Karibia). Kepastian lawan Australia bakal didapat dari hasil

pertandingan pagi ini, yakni Amerika Serikat, Panama, atau Honduras. Tampil sebagai tim tamu di Stadion ANZ, Sydney, Suriah sempat unggul di menit ke-6 melalui gol Omar Al Somah. Namun, Cahill menjadi penyama kedudukan bagi tim asuhan Ange Postecoglou, selang 7 menit kemudian. Laga tetap berkesudahan imbang 1-1 sehingga harus dilakukan babak perpanjangan waktu. Itu disebabkan pada bentrok pertama di Malaysia saat Suriah menjadi tuan rumah, pekan lalu, kedua tim berbagi skor imbang 1-1. Di babak perpanjangan waktu, Australia yang akhir-

nya memetik keberuntungan. Berawal dari tim lawan yang harus bermain dengan 10 pemain, setelah Mahmoud Al Mawas mendapat kartu kuning kedua di menit ke-94. Socceroos memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan penguasaan bola hingga 66%, melahirkan gol tandukan Cahill di menit ke-109. Suriah yang belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia berpeluang membalas di akhir laga. Hanya saja ten dangan bebas Somah masih membentur tiang gawang. Australia mampu mempertahan kan keunggulan untuk menjaga peluang lolos untuk keempat kali beruntun ke putaran final Piala

Dunia tahun depan. Cahill yang menjadi aktor utama lolosnya Socceroos membenarkan apa menjadi harapan pelatih Ange Postecoglou. Kendati tidak muda lagi, mantan pemain Everton itu sangat dibutuhkan Australia. “Dia pemain yang sangat penting di tim ini,” ungkap pelatih kelahiran Yunani itu. Selain Cahill, Postecoglou menunjuk peran apik penyerang lubang berusia 24 tahun, Tom Rogic. Dua nama lagi yang punya andil ialah pemberi assist atau umpan, Matthew Leckie dan Robbie Kruse, sehingga lahir dua gol penentu kemenangan Socceroos. (AFP/ Goal/R-1)

RABU, 11 OKTOBER 2017

SEPAK BOLA

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 28 KISI-KISI

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

Saran untuk Indonesia

SEPAK bola Indonesia butuh fondasi yang tepat untuk menghasilkan pemain-pemain profesional. Legenda sepak bola Jerman, KarlHeinz Riedl, mengatakan untuk menghasilkan fondasi itu, Indonesia perlu mengembangkan akademi sepak bola demi membentuk bibitbibit pemain usia muda. Menurut Riedl yang sedang berada di Indonesia, berkembangnya sepak bola di Jerman disebabkan akademi-akademi sepak bola usia muda yang menghasilkan pemainpemain berbakat. Menurutnya, Indonesia bisa berkaca pada sepak bola Jerman. “Saya pikir cara ini juga bisa digunakan di Indonesia. Anda (Indonesia) perlu fondasi dan kejuaraan yang solid terutama untuk usia muda,” ujar mantan bintang legenda Borussia Dortmund itu. (Rul/R-2)

AFP/HARALDUR GUDJONSSON

LOLOS: Para pemain Islandia merayakan kesuksesan lolos ke putaran final Piala Dunia 2018 Rusia. Di laga terakhir penyisihan Grup I Zona Eropa kemarin, Islandia menundukkan Kosovo 2-0 di Reykjavik dan memastikan diri lolos langsung dengan predikat juara grup..

AFP/CARLO HERMANN

Dongeng g g Islandia Berlanjut ke Rusia Lolos ke Rusia tahun depan membuat Islandia menjadi negara terkecil yang pernah tampil di putaran final Piala Dunia. NURUL FQADILLAH

fadillah@mediaindonesia.com

ISAH dongeng Islandia di kancah sepak bola internasional kembali terjadi. Setelah mampu menembus perempat final Euro 2016 dalam debut di kancah kompetisi antanegara Eropa, negara kecil di Eropa itu mampu merebut tiket ke Piala Dunia 2018 Rusia. Ini menjadi kali pertama Islandia lolos ke Piala Dunia. Kesuksesan tersebut menjadikan Islandia yang hanya berpenduduk sekitar 300 ribu jiwa sebagai negara terkecil yang tampil di putaran final Piala Dunia. Tim asuhan Heimir Hallgrimsson tersebut dipastikan lolos ke Rusia tahun depan pascakemenangan 2-0 melalui gol Gylfi Sigurdsson (40’) dan Johann Berg Gudmundsson (68’) atas Kosovo di Reykjavik dalam laga terakhir penyisihan Grup I Zona Eropa, kemarin. Kemenangan tersebut membuat Islandia menjadi juara Grup I dan berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2018. Kesuksesan Islandia menjadi juara Grup I memang mengejutkan. Hal itu disebabkan di grup tersebut juga bercokol tim-tim kuat Eropa seperti Kroasia dan Turki. Namun, Gylfi Sigurdsson dan kawan-kawan tampil konsisten di 10 laga babak penyisihan dengan

mendulang 22 poin. Kroasia berada di posisi dua dengan 20 poin dan akan memainkan laga play-off, f sedangkan Turki gagal lolos karena hanya menduduki peringkat empat dengan poin 15. “Ini semua berkat kerja keras kami. Ini membuka harapan kami untuk bisa menatap turnamen lain di beberapa tahun ke depan. Kesuksesan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang menuju tujuan akhir. Saran terkuat ialah tidak ada yang berani menutup buku kebangkitan Islandia sekarang,” jelasnya. Di Grup D, impian Wales tampil di Rusia kandas. Kekalahan 0-1 dari Republik Irlandia di Cardiff Sity Stadium menghapus harapan semifinalis Euro 2016 tersebut untuk merebut tiket babak play-off. f Wales sejatinya hanya butuh hasil imbang untuk menjaga asa dengan lolos ke fase play-off. f Sayangnya, gol James McClean menit ke-57 membuyarkan semua impian tersebut. Sebaliknya, kemenangan atas Wales membuat Irlandia meraih tiket ke babak play-off. f Torehan tiga poin yang diraih tim besutan Martin O’Neill tersebut menempatkan mereka di posisi dua klasemen sementara Grup D dengan mengoleksi 19 poin dari 10 laga. Menghadapi persaingan ketat di babak play-off, f O’Neill berharap tak

bertemu tim-tim kuat seperti Italia dan Portugal. “Kami akan bertanding di babak play-off. f Kapan pun undian dibuat, kami akan mengambil peluang kami,” ujar O’Neill. “Saya rasa banyak negara yang tidak ingin bertemu dengan Italia. Saya juga tidak berpikir ada yang ingin bertanding melawan Portugal meskipun Portugal bisa mengalahkan Swiss dan ada sekitar enam negara lainnya yang tidak ingin saya hadapi, tetapi saya tetap merasa senang bisa berada di play-off,” f lanjutnya.

Idolakan Del Piero

BINTANG Napoli Lorenzo Insigne menyebut Alessandro Del Piero sebagai pahlawan untuknya. Menurutnya, Del Piero sangat berperan dalam kariernya di sepak bola. “Meski akan membuat suporter Napoli marah, saya akan selalu mengatakan bahwa Del Piero pahlawan saya. Dia pemain dan pria yang hebat,” kata Insigne. Meski demikian, Insgine mengaku Del Piero tidak serta-merta menjadikannya ingin masuk Juventus. Dia justru berhasil mewujudkan impiannya menjadi pemain profesional bersama Napoli. “Gol pertama yang saya buat untuk Napoli adalah ketika berjumpa dengan Parma di San Paolo. Perasaan saya saat itu meledak-ledak karena tidak mudah membuat gol perdana di stadion tersebut,” jelas Insgine. (FootballItalia/Beo/R-2)

Pesimisme Ventura Di Grup G, Italia yang sudah memastikan diri merebut tiket ke babak play-off hanya menang 1-0 atas Albania melalui gol Antonio Candreva menit ke-73, di laga terakhir penyisihan. Hasil tersebut membuat pelatih Gli Azzurri Giampiero Ventura menilai para pemainnya harus bekerja keras jika ingin lolos dan bersaing di Rusia. Dengan kekuatan yang dimiliki timnya saat ini, Ventura mengaku tidak yakin bisa bersaing di Rusia jika nantinya lolos dari play-off. f “Ini bukan masalah memperbaiki mental dari para pemain. Apa yang kami butuhkan ialah bekerja keras selama latihan,” ujarnya. Spanyol yang sudah memastikan diri lolos menutup penampilan di babak penyisihan dengan kemenangan 1-0 atas Israel lewat gol Asier Illarramendi menit ke-76. Kemenangan itu membuat Spanyol tidak terkalahkan dalam 10 laga dengan meraih 28 poin. (AFP/R-2)

AFP/ALEXANDRA BEIER

Mulai Jalani Karier Pelatih

XABI Alonso mulai memasuki babak baru sebagai pelatih. Namun, kepemimpinannya harus dimulai dengan menangani tim kecil, yakni Tango Squad FC. Klub tersebut bentukan salah satu merek sepatu ternama pada 2016 dan diisi para talenta muda yang pernah mengikuti latihan bersama Real Madrid. “Selamat kepada semuanya. Anda telah membuktikan kemampuan dengan lolos dari tahapan seleksi. Sebagai pelatih, saya akan selalu bersama Anda semua,” kata Alonso. Para pemain Tango Squad FC itu nantinya pun tidak akan diasuh Alonso. Legenda Liverpool itu juga akan didampingi para profesional yang berasal dari Eropa. (Mirror/ Beo/R-2)