Media indonesia 12 01 2018 12012018062052 by Oppah

JUMAT, 12 01 2018 NO. 13349/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

INDONESIA MEMILIH

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com

Halaman 3 & 4

Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

PILKADA 2018

Medan Laga Utama di Jawa PEMILIHAN gubernur di tiga provinsi di Pulau Jawa pada Pilkada serentak 2018 bakal menjadi medan laga utama. Menurut Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor, kemenangan di pilgub Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur bakal turut menentukan peta politik pada Pilpres 2019. “Ada fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Jawa ialah kunci. Pada Pemilu 1955, misalnya, dari 15 distrik hampir semuanya dimenangi Partai Masyumi. Namun, PNI ialah partai dengan suara terbesar karena menang di beberapa distrik (daerah pemilihan) di Jawa,” ujar Firman dalam diskusi di Jakarta, kemarin. Dijelaskannya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kemenangan di Jawa penting bagi parpol. Pertama, mayoritas pemilih nasional atau sekitar 50% berada di Pulau Jawa. Kedua, pilgub di Jawa bakal jadi ajang memanaskan mesin partai dan mematangkan jaringan untuk memenangi Pilpres 2019. “Ketiga, efek kemenangan itu akan menimbulkan percaya diri menghadapi Pemilu 2019. Terakhir, investasi politik. Dengan kemenangan di Jawa, akan terbentuk triple alliancee antara birokasi, parpol, dan pengusaha yang bisa dimanfaatkan pada pilpres,” jelas Firman. Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan tiga pilgub di Jawa bakal menjadi pertaruhan politik bagi Presiden Joko Widodo. Menurut dia, Jokowi bakal turut turun tangan untuk memastikan kemenangan kandidat-kandidat yang didukungnya secara pribadi. “Apabila jagoan di Jabar, Jateng, dan Jatim kalah, itu jadi lampu kuning buat Pak Jokowi. Soalnya di Banten dan DKI sudah kalah,” ujar Yandri. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate membantah anggapan itu. Menurut Johnny, tidak ada kaitannya koalisi di pemerintahan dengan koalisi partai di Pilkada serentak 2018. “Yang tanda tangan (calon gubernur) itu kan ketua partai dan sekjen, bukan Presiden. Jangan berpolitik gatal di kaki, garuk di kepalalah,” cetusnya. Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi juga mengakui ada korelasi antara kemenangan di Jawa dan peluang menang di pilpres. Hanya, menurutnya, kepentingan pragmatis lebih diutamakan parpol-parpol dalam mengusung cagub di tiga provinsi tersebut. (Deo/X-8)

MI/SUSANTO

GEMERLAP CAHAYA DI SUGBK: Gemerlap cahaya memancar dari 620 lampu LED (light emitting diode) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, kemarin. Lampu berstandar tinggi itu diakui federasi sepak bola dunia (FIFA) dan federasi atletik internasional (IAAF). Stadion yang direnovasi untuk menghadapi Asian Games Agustus-September mendatang tersebut rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan laga persahabatan timnas Indonesia melawan timnas Islandia pada Minggu (14/1).

Pemilu 2019 Sesuai Jadwal KPU perlu bergerak cepat melakukan verifikasi faktual terhadap parpol lama di seluruh Tanah Air. PUTRI ANISA YULIANI

putrianisa@mediaindonesia.com

OMISI Pemilihan Umum (KPU) dimin ta tidak memundurkan jadwal pemilu serentak yang digelar 17 April 2019 Sejumlah kalangan menyampaikan hal itu pascakeputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan KPU melakukan verifikasi faktual terhadap parpol peserta Pemilu 2014. Dalam sidang kemarin, MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan verifikasi parpol yang dimohonkan Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Pasal itu menyebutkan parpol yang telah mendapat kursi di DPR atau memenuhi ambang batas parlemen pada pemilu sebelumnya dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu tanpa harus

Utak-Atik Koalisi Politik

mengikuti verifikasi faktual. Para pemohon berpendapat verifikasi parpol harus dilakukan baik kepada partai lama maupun baru untuk mewujudkan keadilan. “Menyatakan Pasal 173 ayat 1 dan 3 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Dengan putusan MK itu, Mendagri Tjahjo Kumolo berharap sekali KPU menggelar kembali verifikasi faktual tanpa mengubah tahapan pemilu yang telah disusun. “Teknisnya terserah KPU. Mari kita duduk bersama apakah (putusan MK) ini berlaku surut atau tidak, yang penting jangan sampai merepotkan KPU,” ujar Tjahjo di Gedung DPR. Senada dengan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. “UU Pemilu mengharuskan pileg dan pilpres serentak dalam waktu 20 bulan sejak diundangkan, ti-

dak bisa mundur. KPU diuji untuk melaksanakan dalam waktu yang ditentukan. KPU bisa membagi petugas menjadi dua rombongan atau menempuh cara lain.” Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengakui keputusan MK itu akan memakan energi, waktu, dan

biaya. “Kendati demikian, jangan sampai memengaruhi jadwal pemilu.” Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali pun mendukung verifikasi faktual terhadap parpol peserta Pemilu 2014. “Harapannya (pemilu) tidak mundur.” Anggota Komisi II DPR dari

Pemerintah Sambut.. | Hlm 3

Sekalinya bertemu dalam muara kepentingan yang sama, partai-partai ‘beda warna’ itu dengan segera bisa leluasa bersenyawa. Partai nasionalis dan partai religius tak canggung membangun relasi.

SELA

KORUPSI POLITIK

Perempuan Tahan Banting

Mahar Jadi Tren Pilkada 2018

PERISET dari Universitas Duke Amerika Serikat dan University of Southern Denmark menyatakan bahwa perempuan lebih baik dalam bertahan hidup saat keadaan terburuk seperti kelaparan dan epidemi. Riset yang diungkapkan dalam edisi daring Prosiding National Academy of Sciences (9/1) itu meneliti sekitar 250 tahun data kematian karena kelaparan, penyakit dan kemalangan, untuk membandingkan kesenjangan harapan hidup antara perempuan dan laki-laki. Data itu termasuk korban kelaparan di Swedia, Irlandia, dan Ukraina pada abad ke-18, 19, dan 20. Periset menemukan perempuan hidup lebih lama dari laki-laki dengan rata-rata enam bulan sampai hampir empat tahun. (Xinhua/Ire/X-5)

Fraksi PAN Yandri Susanto mengingatkan KPU dalam menjalankan verifikasi faktual tidak serampangan. “KPU jangan menggunakan sistem random. Padahal verifikasi harus di semua wilayah. Jangan begitu meskipun waktunya serbaterbatas.” Ketua KPU Arief Budiman, seusai mendengar putusan MK kemarin, memprediksikan pemilu serentak pada 2019 berpotensi mundur. “Tetapi kami hitung lagi waktunya. Untuk melakukan revisi, kami harus berkonsultasi dengan DPR. Meskipun demikian, kami tidak perlu memverifikasi lagi dari awal terhadap seluruh parpol. Parpol baru yang sudah selesai diverifikasi tidak perlu diulang,” ungkap Arief. Saat ini, KPU telah menuntaskan verifikasi faktual terhadap parpol lama di daerah otonomi baru, yakni Provinsi Kalimantan Utara dan di 17 kabupaten dan kota baru yang merupakan daerah pemekaran di 10 provinsi. KPU hanya perlu melakukan verifikasi faktual terhadap parpol lama di luar daerah otonomi baru tersebut. (Nur/Deo/Ant/X-3)

MAHAR politik diprediksi akan menjadi tren dan menghiasi tahun politik Indonesia 2018-2019. Hal itu disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam diskusi bertajuk Outlook Korupsi Politik 2018, di Kantor Indonesia Corruption Watch Kalibata Timur, Jakarta Selatan, kemarin. Peneliti ICW Donal Fariz mengatakan, tahun Pilkada 2018 akan semakin memanas, lantaran serentak di-

lakukan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Donal menjelaskan tren mahar politik tidak hanya berkembang di tahun ini. Namun, diprediksi puncaknya akan terjadi tahun ini. “Karena dari pengakuan lima kepala daerah mereka dimintai mahar politik. Bawaslu tidak pernah menindak adanya praktik mahar politik,” ujar Donal. Adanya mahar politik dianggap justru bukan untuk

memajukan kandidat parpol, tetapi justru mencari pendanaan dengan menjual calon kandidat, bergantung jumlah kursi yang disediakan. Bahkan dikatakan dalam diskusi kemarin, seorang calon kepala daerah setidaknya harus membayarkan mahar kepada parpol antara Rp20 miliar hingga Rp100 miliar. Subsidi yang diberikan saat kampanye pun tidak akan banyak memberikan dampak. Pengamat politik dari Charta

Tidak ada alasan pelaksanaan pemilu serentak 2019 menjadi mundur hanya karena diskriminasi proses verifikasi faktual dihilangkan.” Editorial | Hlm 2

Calon Kepala Daerah yang Berkasus Tetap Diperiksa Menunda proses hukum hanya akan menyulitkan kerja KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo pun akan mengumpulkan tim untuk mencegah abuse of power. Politik & Hukum | Hlm 5

Tetap Kampanye meski Hadapi Kotak Kosong Calon tunggal dalam pilkada bukan berarti melemahkan tensi Panwaslu. Ada kecenderungan politik uang untuk meraih suara minimal 50%. Regional | Hlm 13

Opini | Hlm 10

Politika Yunarto Wijaya menambahkan mind set masyarakat mengenai pilkada dan pemilu ialah dekat dekat dengan uang, juga bahwa pilkada dan pemilu adalah pesta bagi-bagi uang. Jubir KPK Febri Diansyah menambahkan, saat ini KPK telah menghimpun 512 nama kepala daerah yang melaporkan total harta mereka. Salah satunya ada yang terdaftar hanya memiliki kekayaan Rp14 juta. (Ash/X-6)

SENO

“Terima kasih MK telah mendengar semua pihak. Presidential treshold yang diputuskan DPR sudah sesuai konstitusi.” Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Indonesia Memilih | Hlm 3

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

SELEKTA

JUMAT, 12 JANUARI 2018

EDITORIAL

Mengawal Pemilu Tepat Waktu SEKALI lagi keadilan konstitusional ditegakkan. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan seluruh partai politik, tanpa kecuali, harus menjalani verifikasi faktual untuk bisa menjadi peserta Pemilu 2019. Dua belas parpol peserta Pemilu 2014 yang semula hanya perlu melalui proses verifikasi faktual di provinsi hasil pemekaran, kini harus mengikuti proses yang sama di 33 provinsi lainnya. Putusan tersebut mengabulkan seDUTA bagian permohonan gugatan uji materi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang d i a j u k a n Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Di saat bersamaan, kemarin, MK menolak uji materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu terkait dengan ambang batas pencalonan presiden. Putusan tersebut meneguhkan Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Permohonan yang dikabulkan MK bukanlah hal baru. Gugatan serupa pernah pula diajukan 18 parpol pada 2012 terhadap UndangUndang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Mereka merasa didiskriminasi untuk bisa mengikuti Pemilu 2014 karena verifikasi tidak menyertakan parpol lama. Ketika itu, MK juga memutuskan seluruh parpol, baik parpol lama maupun parpol baru, wajib menjalani seluruh rangkaian proses verifikasi yang ditetapkan penyelenggara pemilu. Dari sisi parpol peserta Pemilu 2014, putusan MK yang menunjukkan konsistensi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Hasil verifikasi faktual terhadap mereka seyogianya menguatkan asumsi bahwa mereka sudah memenuhi syarat. Itu sebabnya UU Pemilu 2017 mengecualikan parpol-parpol tersebut. Namun, demi keadilan konstitusional, proses verifikasi harus mereka jalani bersama parpol-parpol baru. KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu menanggung konsekuensi terbesar dari putusan MK. Sekarang ada tambahan 12 parpol yang harus diikutkan dalam verifikasi faktual di seluruh provinsi. Jika dilihat dari jumlah parpol tersebut, memang terlihat cukup berat. Akan tetapi, harus diingat, putusan MK itu sudah diprediksi sebelumnya. Justru akan mengundang tanda tanya bila MK bersikap plinplan dan memutuskan sebaliknya. Dari awal, KPU harus sudah siap dengan konsekuensi putusan MK, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. Tidak ada alasan pelaksanaan pemilu serentak 2019 menjadi mundur hanya karena diskriminasi proses verifikasi faktual dihilangkan. KPU jangan cengeng dengan menggunakan berbagai alasan yang ujungnya berupa ancaman bahwa pemilu akan molor. Perlu ditegaskan, waktu pelaksanaan pemilu sudah ditetapkan undang-undang. Tugas KPU dan Bawaslu ialah memastikan semua tahapan berjalan lancar sesuai jadwal. Kalaupun ada yang meleset di sana-sini karena beberapa hambatan, penyelenggara pemilu harus mampu menghasilkan solusi kreatif untuk mengatasinya. Dengan begitu, kalaupun jadwal tahapan sempat keluar rel, jangan sampai membuat periode kampanye dan waktu pemungutan suara ikut meleset. Jika pemilu molor, bukan hanya undang-undang yang terlanggar karena ketikdakbecusan penyelengara, penentuan nasib bangsa pun tertunda.

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

Fredrich Pertimbangkan Langkah Praperadilan KETUA Tim Hukum DPN Peradi yang menangani perkara Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa, menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan untuk mengambil langkah praperadilan bagi Fredrich dalam menangani perkara yang disangkakan. “Nantilah kami masih pertimbangkan itu. Kami masih lihat baikburuknya, manfaatnya, kerugiannya, dan kansnya,” ujar Sapriyanto di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Meski demikian, ia menjelaskan langkah mendatangi KPK, kemarin, ialah untuk meminta penyidik lembaga antirasywah itu menunda pemeriksaan bagi Fredrich yang dijadwalkan hari ini. Salah satu alasannya ialah pihak Peradi ingin Fredrich menjalani sidang kode etik terlebih dahulu. Dalam menanggapi permohonan Peradi, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya menghormati proses sidang etik yang memang akan dilakukan Peradi seperti juga yang dilakukan IDI. Menurut Febri, hal itu domain dari tiap-tiap institusi. Namun, imbuhnya, posisi KPK tetap sama sebagai lembaga penegak hukum. “Proses hukum berjalan sesuai jadwal yang sudah kita tentukan. Pemanggilan terhadap dua tersangka ini sudah kita sampaikan tanggal 9 Januari dan direncanakan diperiksa besok (hari ini). Tentu kami akan tetap menunggu Febri Diansyah mereka datang ke KPK untuk Juru Bicara KPK dilakukan proses pemeriksaan. Jadi, kita harap FY dan BST bisa datang di proses pemeriksaan ini. Sampaikan saja kalau ada bantahan dan keberatan,” terang Febri. Meski begitu, Febri belum mengetahui apakah Fredrich akan datang atau tidak karena keputusan itu ada di tangan yang bersangkutan. Pihaknya hanya meminta pemindahan pemeriksaan dengan alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu, kemarin, KPK menggeledah dua lokasi, yaitu kantor advokat Fredrich Yunadi yang juga mantan kuasa hukum Setya Novanto dan rumah dokter RS Medika Permata Hijau, Jakarta Barat, Bimanesh Sutarjo. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Fredrich Yunadi alias Fredy Junadi yang juga mantan kuasa hukum Novanto dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, sebagai tersangka karena diduga bekerja sama memalsukan tersangka Setya Novanto ke rumah sakit agar bisa dirawat inap. (Dro/Ant/X-6)

“Tentu kami akan tetap menunggu mereka datang ke KPK untuk dilakukan proses pemeriksaan. Jadi, kita harap FY dan BST bisa datang di proses pemeriksaan ini.”

HUMAS BNPB

KEMBALI ERUPSI: Asap kelabu kehitaman dengan intensitas tebal bertekanan sedang menyembur hingga setinggi 2.500 meter dari puncak kawah Gunung Agung di Karangasem, Bali, kemarin. Masyarakat diimbau mematuhi rekomendasi pemerintah untuk tidak beraktivitas dalam radius 6 kilometer dari puncak kawah. Hingga kemarin tercatat sebanyak 53.207 orang masih mengungsi yang tersebar di 233 titik pengungsian.

Jaksa Agung mengultimatum seluruh jaksa agar tetap bersikap profesional. Jaksa yang kedapatan memainkan perkara akan diberikan sanksi tegas. GOLDA EKSA

golda@mediaindonesia.com

AKSA Agung Prasetyo menegaskan semakin banyaknya jaksa nakal yang ditindak menunjukkan keseriusan institusi yang dipimpinnya membenahi kinerja. Berdasarkan data yang dirilis Kejaksaan Agung Selasa (9/1), tercatat 207 jaksa yang ditangani bidang pengawasan kejaksaan pada 2017. Jumlah itu memang meningkat ketimbang tahun sebelumnya 129 jaksa. “Peningkatan jumlah jaksa yang ditangani tidak berarti jaksa nakal belum teratasi. Bertambahnya jumlah jaksa yang ditindak justru menunjukkan keseriusan kita membenahi kejaksaan, tidak ada yang ditoleransi, dilindungi, atau ditutup-tutupi,” tutur Jaksa Agung Prasetyo, kemarin. Prasetyo menceritakan saat kejaksaan sendiri menangkap jaksa nakal. Ketika itu, 23 November 2016, Tim Saber Pungli Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap jaksa AF karena diduga menerima suap yang jumlahnya sampai miliaran rupiah dalam kasus pembelian hak atas tanah BPN Sumenep, Madura, Jawa Timur. Jaksa Agung juga mengungkapkan dirinya mempersilakan KPK mengembangkan kasus operasi tangkap tangan jaksa di Bengkulu meski cuma korupsi Rp10 juta. Prasetyo tidak mempersulit atau melindungi jaksa nakal.

Jaksa Agung Komit Tindak Jaksa Nakal Menurut dia, tidak semua yang ditangani tim pengawasan kejaksaan ialah jaksa. Sebagian lagi ialah pegawai administrasi atau tata usaha. Selain itu, katanya, tidak semua jaksa yang ditindak melakukan korupsi. “Ada yang jarang hadir, minum-minum, narkoba, atau menikah lagi.” Prasetyo menambahkan Kejaksaan Agung tidak hanya menindak jaksajaksa nakal, tapi juga melakukan pencegahan, meski penindakan bisa pula berarti pencegahan. Dengan ditindaknya jaksa-jaksa nakal, jaksa

lain akan berpikir ulang melakukan hal serupa. Sepanjang 2017, Kejaksaan Agung telah memecat lima jaksa. Mereka dari jabatan struktural sebagai jaksa ataupun sebagai pegawai negeri sipil (PNS). “Siapa pun yang salah harus kena sanksi. Kalau yang benar, diberikan promosi dan lain-lain,” kata Prasetyo dalam jumpa pers Capaian Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2017, Selasa (9/1). Tahun lalu, lanjut dia, ada 1.294 pengaduan masyarakat yang dite-

rima menyangkut oknum jaksa. Dari jumlah tersebut, ada 503 pengaduan yang masih diproses dan yang telah diselesaikan sebanyak 791. Dari proses itu, yang terbukti sebanyak 195 pengaduan. “Ini terlihat meski pengaduan ada, tapi sering kali pengaduan mengadaada. Bukannya kita mau menutupnutupi atau mencegah, membela yang salah,” ujarnya.

Selamatkan Rp734 miliar Prasetyo juga mengungkapkan jajarannya berhasil menyelamatkan uang negara Rp734.084.662.657,71. “Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang pidana khusus kejaksaan mencapai Rp306.285.642.137,” ujarnya. Perkara korupsi yang ditangani juga meningkat. Perinciannya, penyelidikan mencapai 1.331 kasus atau meningkat 149% dari target 893 kasus, penuntutan 1.364 kasus (158%) dari target 861, penyidikan 1.918 kasus (141%) dari 1.354, dan ekseskusi 1.672 kasus (204%) dari 819. Prasetyo menambahkan, kinerja dan prestasi jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga setali tiga uang. Sepanjang 2017 pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebanyak 169.871 berkas. Total penerimaan berkas tahap pertama (berita acara pemeriksaan/BAP) mencapai 151.492 berkas. (Uks/Mtvn/X-10)

EBET

Nelayan Merugi Gunakan Pengganti Cantrang SEJUMLAH nelayan di beberapa daerah di pantura mengaku merugi setelah menggunakan alat tangkap baru pengganti cantrang sehingga berniat menjual alat tersebut. Yanto, nelayan di Rembang, misalnya, mengatakan perlu modal Rp600 juta untuk mencari ikan di Laut Natuna dengan alat tangkap baru. Uang itu didapat antara lain dari pinjaman dengan agunan rumah dan kapal. Namun, hasil yang didapat dan dibawa pulang hanya Rp500 juta. “Kami selalu merugi. Karena itu, banyak nelayan akan menjual lagi alat tangkap. Lebih baik menganggur daripada bekerja tapi rugi,” kata Yanto, kemarin. Sementara itu, sejak Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) melarang cantrang, ribuan kapal tidak lagi bisa melaut. “Ada 1.776 kapal di Rembang yang tidak berlayar akibat keputusan Menteri KP itu,” kata Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Rembang, Suyoto. Dampak lainnya ialah tingkat kriminalitas dikhawatirkan meningkat karena puluhan ribu nelayan cantrang dan tenaga kerja terkait menganggur. “Gangguan yang paling jelas terli-

MI/AKHMAD SAFUAN

DAMPAK PELARANGAN CANTRANG: Situasi siang yang lengang di

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Rembang, Jawa Tengah, kemarin. Lumpuhnya aktivitas di TPI tersebut karena tidak ada ikan yang dilelang akibat pelarangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang. hat, yaitu unjuk rasa di hampir semua daerah di pantura. Unjuk rasa ini diperkirakan terus berlanjut,” kata Kepala Satuan Reskrim Polres Rembang Ajun Komisaris Ibnu Suka.

Di sisi lain, Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja, mengatakan aturan larangan cantrang akan tetap dilanjutkan. “Kami tetap ingin melanjutkan (larangan cantrang) karena

program ini berdampak baik untuk nelayan,” kata Sjarief dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin. Dia juga memastikan pihaknya telah mengisi masa transisi dengan memberikan alat tangkap ikan ramah lingkungan sebagai pengganti cantrang. Tercatat ada 9.021 unit alat dibagikan kepada nelayan sejak 2015 untuk kapasitas di bawah 10 gross tonnage (GT). KKP juga bekerja sama dengan perbankan untuk pendanaan alat tangkap di atas 10 GT. Pihak KKP mengestimasi total produksi perikanan tangkap di 2017 hingga November mencapai 7,67 juta ton atau setara Rp158 triliun. Angka itu naik jika dibandingkan dengan di 2016 yang sebesar 6,54 juta ton atau senilai Rp121 triliun. Kenaikan itu disebabkan bertambahnya jumlah kapal perikanan dan dilaksanakannya pemberantasan kapal asing pencuri ikan. “Target di 2018 yaitu naik jadi 9,45 juta ton dengan nilai Rp209 triliun,” kata Sjarief. Selain itu, KKP menargetkan seluruh provinsi memiliki perda zonasi pesisir di 2018 untuk mengurangi pencemaran di laut ataupun jumlah kapal pengguna cantrang. (Jes/Try/ AS/Ant/X-11)

INDONESIA MEMILIH JUMAT, 12 JANUARI 2018 ◆ HALAMAN 3

Pemerintah Sambut Baik Putusan MK Keputusan itu selaras dengan hakikat dan tujuan pemilu, yakni presiden terpilih akan mendapat dukungan signifikan di DPR sehingga memperkuat kinerja pemerintah. PUTRI ANISA YULIANI

putri@mediaindonesia.com

ENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20% kursi DPR atau 25% suara sah yang diraih pada pemilu sebelumnya. “Keputusan itu diharapkan akan memperkuat sistem presidensial,” kata Wiranto di Jakarta, kemarin. Keputusan tersebut, lanjutmya, selaras dengan hakikat dan tujuan pemilu, yakni presiden terpilih akan mendapat dukungan signifikan di DPR sehingga memperkuat kinerja pemerintah. “Keputusan itu secara tidak langsung merupakan seleksi bagi munculnya pemimpin yang berkualitas,” tutur mantan Panglima TNI itu. Ia menambahkan, keputusan itu juga akan memperkecil jumlah pengelompokan parpol dalam rangka mendukung calon presiden dan tentu akan memperkecil potensi konflik yang biasanya terjadi saat pemilu. “Dengan demikian, stabilitas politik nasional akan tetap terjaga,” ucap Wiranto. Mahkamah Konstitusi, kemarin, menolak uji materi yang diajukan sejumlah partai, di antaranya Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), Partai Solidaritas Indonesia (PSI),

MI/M IRFAN

MK PUTUS UJI MATERI UU PEMILU: Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat bersama anggota saat membacakan putusan uji materiil UU Pemilu di Ruang Sidang Utama, Jakarta, kemarin. Dalam putusan itu MK menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pertimbangannya, MK menilai presidential threshold relevan untuk memperkuat sistem presidensial. MK juga menilai pasal 222 tidak kedaluwarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017.

dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Mereka meminta MK menguji Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur presidential threshold. Pasal itu menyebutkan parpol atau gabungan parpol dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden bila memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang diperoleh pada Pemilu 2014.

Penggugat menilai pasal itu tidak relevan karena Pemilu 2019 berlangsung serentak. Artinya, pemilu legislatif dan pilpres berlangsung secara bersamaan. Senada dengan Menko Polhukam, Mendagri Tjahjo Kumolo menilai putusan MK tepat karena persentase ambang batas pencalonan presiden tidak menyalahi konstitusi. “Kami sampaikan terima kasih kepada MK karena mendengar semua pihak

bahwa proses terkait presidential threshold sudah sesuai konstitusi,” tegasnya. Dia mengatakan pendapat pemerintah terkait PT itu sudah disampaikan secara resmi dalam sidang MK, yaitu PT tidak melanggar UUD 1945.

Perkuat presidensial Menurut pertimbangan mahkamah yang dibacakan hakim anggota

Wahiduddin Adams, ketentuan presidential threshold diadakan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sistem itu bisa kuat bila mendapat dukungan yang cukup dari parpol yang memperoleh kursi di DPR. “Isi pasal tersebut berkesesuaian dengan UUD 1945 Pasal 6A, yakni calon presiden dan wakil presiden diusung parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi di DPR. Hal ini

Mabes Polri Memproses Surat Pengunduran Diri Tiga Jenderal

Tim Emil-Uu Petakan Basis Dukungan TIM koalisi pengusung Ridwan Kamil (Emil)-Uu Ruzhanul Ulum tidak akan menunggu lama untuk menyosialisasikan pasangan tersebut kepada masyarakat Jawa Barat. Meski belum dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum Jabar, mereka akan mulai mengenalkan kandidat yang sering disebut dengan singkatan Rindu itu. Juru bicara pasangan Rindu, Saan Mustopa mengatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah sosialisasi untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat. Pertama, kata dia, selama menunggu penetapan lolos tidaknya oleh KPU pada 12 Februari mendatang, mereka akan membawa Emil dan Uu bergerilya ke berbagai daerah di Jabar. “Sampai kampanye resmi dimulai, akan kita maksimalkan untuk sosialisasi ke daerah-daerah di Jabar, sampai ke pelosok-pelosok,” paparnya saat menemani Rindu menjalani tes kesehatan, di RSUP Hasan Sadikin, Bandung, kemarin. Menurutnya, gambar dan identitas Emil dan Uu akan disebar ke berbagai daerah agar lebih dikenal

lagi oleh masyarakat. “Akan kita bagi tugas, siapa mengurus apa, di seluruh wilayah Jabar,” kata mantan politikus Partai Demokrat itu. Langkah semacam itu, imbuhnya, sangat diperlukan mengingat luasnya wilayah Jawa Barat sehingga tidak memungkinkan bagi pasangan calon untuk bersosialisasi di tempat yang sama. Sebagai contoh, Saan menyebut bakal calon wakil gubernur Uu Ruzhanul Ulum yang akan difokuskan untuk memperkuat di wilayah timur dan selatan Jabar. “Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Kuningan akan menjadi wilayah konsentrasi kerja Pak Uu. Nanti Kang Emil akan memperkuat di utara,” jelas Saan. Dalam sosialisasi tersebut, sambungnya, setiap kandidat akan didampingi unsur partai pengusung yang memiliki basis suara di daerah tersebut. “Jadi partai mana yang kuat di utara, kadernya akan mebantu di wilayah itu. Misalnya, bila utara menjadi basis suara PKB, tentu partai itulah yang nanti mendampingi di sana. Kang Uu di selatan, akan kita maksimalkan sampai 12 Februari,” cetusnya. (BY/P-3)

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian mengatakan telah menerima surat pengunduran diri dari beberapa anggota Polri yang hendak mengikuti kontestasi pilkada serentak 2018. “Ada (surat pengun-duran diri) yang sudah masuk. Saya akan cek ke SDM,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Menurut dia, sesuai peraturan Kapolri, anggota Polri yang hendak mengikuti pemilihan kepala daerah harus mengundurkan diri dari institusi Polri. “Supaya lebih fair, sambil proses pensiun, pekan lalu kami nonjobkan. Kami harapkan tanggal 12 Februari saat penetapan paslon oleh KPU, mereka sudah pensiun,” tegasnya. Menurut Tito, ada 10 perwira yang akan mengikuti kontestasi pilkada tahun ini. Mereka ialah tiga perwira tinggi yang akan memperebutkan kursi gubernur dan tujuh perwira menengah yang memperebutkan kursi bupati dan wali kota. Tiga perwira tinggi tersebut, yakni Irjen Murad Ismail, Irjen Safaruddin, dan Irjen Anton Charliyan. Menurut Murad Ismail, dirinya telah menyampaikan surat pengunduran diri ke SDM Polri pada Jumat (5/1). “Sudah mengajukan, sekarang lagi

diproses di SDM,” ujarnya. Begitu juga dengan Irjen Safaruddin yang mengklaim sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke SDM Polri. “Saya sudah mengundurkan diri karena bulan depan saya pensiun,” kata Safaruddin. Berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/16/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018, tiga jenderal dan tujuh perwira menengah tersebut telah dimutasi untuk dinonaktifkan karena hendak ikut dalam kontestasi pilkada. Dalam Pilkada 2018, Safaruddin diusung PDIP dan Hanura sebagai bakal calon wakil gubernur Kalimantan Timur mendampingi Sekda Kaltim Rusmadi Wongso yang ditunjuk sebagai bakal calon gubernur. Sementara itu, Murad Ismail bersama Barnabas Orno diusung koalisi PDIP, PKB, dan NasDem sebagai bakal calon gubernur-wakil gubernur cawagub Maluku. Selanjutnya, Anton Charliyan diusung PDIP sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Mayjen TNI-AD (Pur) TB Hasanuddin. (Ant/Gol/P-3)

MI/RAMDANI

PEMBENAHAN MEDIA CENTER KPU: Pekerja merapikan fasilitas yang ada di Media Center KPU, Jakarta,

kemarin. Memasuki tahun politik 2018, KPU melakukan berbagai pembenahan di Media Center KPU demi menunjang kinerja wartawan yang melakukan peliputan terkait dengan pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

juga untuk mempertahankan sistem presidensial,” jelas Wahiduddin. Dalam kesempatan yang sama, hakim anggota Maria Farida menyebut bahwa pileg dan pilpres diselenggarakan terpisah maupun serentak, tidak menjadi soal bagi hadirnya ketentuan ambang batas pencalonan presiden. “Bahkan, prinsip penyederhanaan parpol bisa terwujud.” (Nur/ Ant/P-3)

Keluarga Mbah Moen Kompak SITUASI politik di Jawa Tengah kian memanas setelah ada kepastian mengenai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung partai politik. Setiap kubu mengklaim basis dukungan masing-masing. Dipastikan putra-putri Ketua Dewan Syuro PPP KH Maemoen Zuber (Mbah Moen) kompak mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin (Gus Yasin). Sehari sebelumnya, PPP Djan Faridz mengklaim Gus Wafi, salah satu putra Mbah Moen mendukung pasangan Sudirman Said-Ida Fuaziah. “Klaim itu tidak benar, buktinya baik Gus Wafi maupun teman-temannya tidak ada yang hadir saat deklasi maupun pendaftaran pasangan Sudirman-Ida,” kata KH Majid Kamil, salah seorang putra Mbah Moen kepada Media Indonesia di Rembang, kemarin. Setelah Ganjar-Yasin resmi berpasangan dan mendaftar ke KPU, demikian Majid, putra dan putri Mbah Moen semuanya kompak mendukung pasangan itu dan tidak ada perpecahan di dalam keluarga pemilik Ponpes Al-Anwar Sarang, Rembang itu. “Abah juga sudah merestui Ganjar-Yasin kok,” tambahnya. Munculnya klaim dukungan terhadap pasangan calon di pilgub, ujar Majid, wajar karena komunikasi dan lobi-lobi politik yang berlangsung antarcalon dan antarparpol sebelumnya. Namun, setelah jelas siapa mendukung pasangan mana, segala klaim itu pun terjawab dengan sendirinya. Ia mengakui putra KH Maemoen, yakni Gus Wafi dan dirinya pernah mendukung Sudirman Said, namun dalam perjalalanannya terjadi kehambaran komunikasi dan terkesan kurang serius untuk memasangkan salah satu putra Mbah Moen menjadi calon wakil gubernur. Ketika Ganjar Pranowo datang dengan keseriusan, baik langsung dengan Gus Yasin maupun melalui Abah Moen, akhirnya diperoleh kesepakatan. “Meskipun hanya datang sekali, tapi Ganjar sangat serius meminang Gus Yasin yang sudah cukup lama dikemal,” ungkap Majid. (AS/P-3)

INDONESIA MEMILIH JUMAT, 12 JANUARI 2018 ◆ HALAMAN 4

Gerindra Diterpa Isu Mahar Ratusan Miliar Mantan Ketua PSSI La Nyalla Mattalitti mengaku ditanyai kesanggupan membayar Rp200 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

Puti Segera Susulkan Laporan Kekayaan KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyebut di antara dua pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, hanya Puti Guntur Soekarno yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Menurut komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto, LHKPN salah satu syarat utama bakal calon yang harus dipenuhi. “Hasil pemeriksaan sementara terdapat ada bakal calon yang belum menyerahkan LHKPN. Ini kita tunggu sampai dilengkapi,” tuturnya di Surabaya, kemarin. Hasil evaluasi berkas akan diumumkan secara resmi pada 17 atau 18 Januari 2018. Kemudian, bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi berkas

secara lengkap diberi kesempatan menyerahkan kekurangan dokumen mereka hingga 20 Januari. “Jika sampai 20 Januari mendatang kekurangan berkas, misal LHKPN tidak dipenuhi, bakal calon tidak didiskualifikasi, tetapi tidak ditetapkan sebagai calon karena tidak memenuhi syarat,” terang Arbayanto. Sementara itu, Renvile Antonio, sekretaris tim pemenangan pasangan bakal cagub-cawagub Khofifah Indah Parawansa-Emil Elestianto Dardak mengklaim pihaknya telah menyerahkan seluruh berkas yang menjadi syarat pencalonan, termasuk LHKPN. Pemenuhan persyaratan itu mengacu pada Peraturan KPU No 3 Tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2016, serta Surat Edaran KPU No 17 Tahun 2017.

Sekretaris tim pemenangan pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur, Sri Untari, mengakui terdapat beberapa berkas Puti yang belum tuntas, salah satunya LHKPN. Alasannya penunjukan Puti mendadak sehingga tim tidak sempat menyiapkan secara lengkap. “Dalam waktu dekat akan diserahkan ke KPU Jatim, saya akui memang ada kekurangan sebab prosesnya juga sangat mendadak,” Sri Untari menambahkan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh calon kepala daerah segera melaporkan harta kekayaan. Untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak 2018, KPK membuka 20 posko yang menerima LHKPN. Kedua puluh posko tersebut

ialah penambahan 10 kali lipat dari normalnya KPK hanya menyediakan 2-3 meja pelaporan LHKPN. “Persyaratan ini juga penting bagi publik agar masyarakat tahu harta kekayaan para calon kepala daerah dan bagi calon kepala daerah, hal ini merupakan tes kejujuran mereka, seberapa jujur ke masyarakat mengenai jumlah kekayaan mereka,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (9/1). Berdasarkan rekapitulasi sementara KPU per Kamis (11/1), dari 58 pasangan calon yang mendaftar untuk pemilihan gubernur 2018, satu paslon ditolak, yakni Ones Pahabol dan Petrus Oram Mambai di Pilgub Papua. (Faishol Taselan/ FL/P-1)

ARTAI Gerindra dituding menerapkan politik transaksional dengan pemintaan mahar dalam bentuk uang kepada kandidat calon kepala daerah pilkada 2018. Hal tersebut berdasarkan pengakuan mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti dalam konferensi pers, di Jakarta, kemarin. La Nyalla mengatakan dugaan politik transaksional itu terkait pencalonan dirinya untuk Pilgub Jawa Timur. Ia mengaku dimintai Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk keperluan membayar saksi Pilgub Jawa Timur. “Saya dimintai uang Rp40 miliar untuk uang saksi dan harus segera diberikan sebelum tanggal 20 Desember (2017). Kalau tidak bisa, saya tidak akan mendapatkan rekom (surat rekomendasi),” ungkap La Nyalla. Prabowo juga memberikan surat tugas kepada La Nyalla agar mencari sendiri dukungan dari partai lainnya. Keberatan dengan permintaan itu, La Nyalla kemudian mengembalikan surat tugas tersebut pada 20 Desember 2017. Meski begitu, ia sudah menyerahkan sekitar Rp5,9 miliar. Menurut La Nyalla, Prabowo bahkan meminta kesanggupan dirinya membayar Rp200 miliar. La Nyalla mengatakan ia bisa saja mengupayakan sampai Rp300 miliar karena didukung sejumlah pengusaha. Meski begitu, ia hanya bersedia memberikan semua itu apabila pencalonannya sebagai calon gubernur sudah resmi dengan rekomendasi lengkap dari partai-partai pengusung . “Ini belum apa-apa sudah minta duit. Dan, uang saksi itu hanya Rp28 miliar,” ungkap La Nyalla. Atas perlakuan Gerindra, La Nyalla menyatakan akan menuntut. Ia menye-

but Partai Gerindra telah mengkhianati dirinya selaku kader yang telah lama mengabdi. Gerindra juga disebutnya mengkhianati ulama. Bendahara Tim Pemenangan La Nyalla yang juga kader Gerindra, Tubagus Danil Hidayat, menambahkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon pernah menawari La Nyalla uang sejumlah Rp150 miliar-Rp170 miliar. Pemberian itu guna memudahkan mendapatkan surat rekomendasi pada Pilgub Jatim. Danil mengatakan kekecewaan terhadap Gerindra akan disampaikan melalui aksi unjuk rasa pekan depan. Danil mengklaim sebanyak 10.000 anggota ormas Manggala Garuda Putih akan hadir untuk melakukan pelepasan seragam dan pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra. Danil mengingatkan Manggala Garuda Putih merupakan kelompok yang dulu ikut mengampanyekan Prabowo-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. “Jadi buat apa kita dukung sekarang,kalau kita pun dizalimi. Saya akan mengembalikan KTA dan akan melepaskan baju Gerindra bersama-sama,” ungkap Danil. Ketua Progres 98 Faizal Assegaf berpesan kepada Prabowo untuk segera mengklarifikasi dugaan politik mahar itu karena praktik tersebut bisa membuat Gerindra didiskualifikasi dari Pilpres 2019.

Membantah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah pernyataan La Nyalla terkait permintaan uang Rp40 miliar oleh Prabowo. “Saya kira kalau dari Pak Prabowo engga ada ya itu. Saya tidak pernah mendengar dan juga menemukan bukti semacam itu,” tegasnya, dii Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Namun, sambungnya, jika ada permintaan dana untuk kesiapan pilkada, dana tersebut kemungkinan akan digunakan sendiri oleh calon kepala daerah tersebut. (*/P-1)

Kandidat Ramai-Ramai Datangi Rumah Sakit PARA bakal calon gubernur dan wakil gubernur di 17 provinsi mulai menjalani tes kesehatan yang diselenggarakan KPU setempat kemarin. Di Sumatra Utara, tiga pasangan yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, JR Saragih Ance Selian, dan Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus menjalani tes di RSUP Haji Adam Malik, Medan. Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Pilkada Sumut 2018 dokter Ramlan Sitompul mengatakan di hari pertama pemeriksaan difokuskan pada aspek psikologi. Selain uji psikotes, lanjut Ramlan, kemarin juga dilakukan tes kesehatan jantung. Hari ini, pemeriksaan dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN). “Hasil pemeriksaan akan

diumumkan KPU pada 16 Januari nanti. Jadi yang perlu kami sampaikan, hasil pemeriksaan ini bersikap final dan mengikat, sehingga bila ada satu pemeriksaan yang tidak lolos maka dipastikan gugur. Itu regulasinya yang ada di KPU,” kata Ramlan, di RSUP Adam Malik, Medan, kemarin. Pada ajang Pilgub Kalimantan Timur, tes kesehatan dilaksanakan di RS AW Syarani Samarinda. Namun untuk hari pertama pemeriksaan hanya dihadiri 3 pasangan saja, yaitu Israan Noor-Hadi Mulyadi, Andi Sofyan Hasdam-Nusyirwan Ismail dan Syaharie Jaang-Awang Ferdian. Adapun pasangan Rusmadi Wongso-Safaruddin batal hadir karena Safaruddin mengikuti kegiatan sertijab di

Mabes Polri. Pasangan calon GubernurWakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) Uu Ruzhanul Ulum optimistis lolos tes kesehatan jelang Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018. Mereka mengaku selama ini tidak memiliki persoalan kesehatan yang berarti. Emil menyatakan telah melakukan persiapan terutama untuk membugarkan kondisif fisiknya. “Sudah berlatih jogging berminggu-minggu sebelumnya,” kata Emil seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Hasan Sadikin, Bandung, kemarin. Dengan menjaga kebugaran fisik, Emil mengaku tidak memiliki persoalan saat menjalani tes ketahanan dengan berlari

selama 15 menit. Di RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, Ketua KPU Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi mengatakan jadwal pemeriksaan kesehatan disesuaikan dengan pendaftaran pasangan calon ke KPU Bali. Pasangan Wayan Koster dan Tjokorda Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace yang pertama mendaftar, mendapat giliran pertama menjalani tes, kemarin. Selanjutnya pasangan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta mendapat giliran kedua. Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan RSUP Sanglah dokter Ketut Sudartana meambahkan tim dokter akan melaksanakan rapat final evaluasi hasil tes pada 15 Januari. (PS/SY/HJ/BY/ OL/P-1)

ANTARA/M AGUNG RAJASA

SEUSAI TES KESEHATAN: Empat pasang cagub dan cawagub Jawa Barat berswafoto

bersama seusai menjalani tes kesehatan di RS Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, Kemarin. Empat pasang cagub dan cawagub Jabar tersebut akan bertarung dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

Perekaman KTP Elektronik Melonjak

ANTARA/IGGOY EL FITRA

SIMULASI PENGAMANAN PILKADA: Petugas kepolisian melakukan formasi

sebelum menggerebek rumah yang diduga terlibat aktivitas terorisme, saat simulasi pengamanan pilkada serentak 2018, di Lanud Sutan Sjahrir Padang, Sumatra Barat, kemarin. Simulasi sistem pengamanan Kota Padang sekaligus geladi lapangan dan pengamanan tamu VIP untuk pelaksanaan pilkada Padang tersebut melibatkan 2.000 personel gabungan.

DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, memprediksi jumlah warga yang akan melakukan perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau KTP-E akan meningkat tajam. Hal itu seiring digelarnya pesta demokrasi, yakni pemilihan calon gubernur (pilgub) Kaltim Juni mendatang. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan Hasbulloh Helmi mengatakan syarat menjadi pemilih ialah warga sudah melakukan perekaman KTP-E. Saat ini pun perekaman KTP-E naik lebih dari dua kali lipat, dari 100 orang menjadi 250 orang per hari. Menurut Helmi, kenaikan itu menandakan masyarakat

Balikpapan antusias dalam menyambut pilgub Kaltim. “Ini bisa dibilang salah satu kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi pada pilgub nanti,” kata Helmi, di Balikpanan, kemarin. Per Desember 2017, sebut Helmi, sebanyak 33 ribu warga Balikpapan belum melakukan perekaman data KTP-E. Hal tersebut dikhawatirkan membuat mereka luput dari daftar pemilih tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim. Di awal 2018, jumlah itu berkurang seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat dalam hal pengurusan KTP-E, termasuk melakukan perekaman. Berdasarkan data Disdukcapil Kota Balikpapan per 10 Januari 2018, jumlah ma-

syarakat yang belum melakukan perekaman KTP-E dan secara otomatis terancam tidak memiliki hak suara karena sebanyak 20.245 orang. Terpisah, Ketua KPU Balikpapan Nur Thoa mengingatkan setiap warga yang belum memiliki KTP-E atau melakukan perekaman data, tidak bisa mengikuti pilkada atau pencoblosan meskipun sudah mencapai usia 17 tahun. Syarat itu diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 2 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Kalau KTP-E-nya belum ada, yang penting sudah melakukan perekaman data di Disdukcapil,” tutur Thoa. Sementara itu, dari data Kementerian Dalam Negeri, secara nasional masih ada data 2 juta penduduk yang belum ditunggalkan karena domisili penduduk yang belum pasti. Selain itu ada sebanyak 5,6 juta potensi pemilih baru yang berusia di atas 17 tahun pada hingga akhir 2017. Kemudian, masih ada 6 juta potensi pemilih pemula atau warga yang akan berusia 17 tahun pada April 2018. Total terdapat 12 juta penduduk yang perlu merekam data KTP-E, bukan hanya untuk pilkada, tetapi juga untuk Pemilu 2019. (SY/Put/P-1)

POLITIK & HUKUM

JUMAT, 12 JANUARI 2018

Gugatan Bukti Tertulis HTI Aneh HIZBUT Tahrir Indonesia (HTI) sebagai pihak penggugat masih memerkarakan pembubaran ormas HTI oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak tergugat dalam lanjutan sidang acara pembuktian berupa penyampaian bukti tertulis dari penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, kemarin. Kuasa hukum Kemenkum dan HAM I Wayan Sudirta mengatakan bahwa bukti penggugat, yaitu (HTI) dalam sidang acara pembuktian berupa penyampaian bukti tertulis telah dikelompokkan beberapa bagian. Menurut I Wayan Sudirta, pembuktian undang-undang yang diajukan oleh HTI justru menguatkan posisi pemerintah sebab saat menyoal akta pendirian HTI, justru itu titik lemahnya HTI. “Lihat pasal 2. Di pasal 2, yang bersangkutan menyatakan bahwa ini dalam kerangka undang-undang keormasan. Padahal, HTI jelas bukan ormas, tetapi partai pembebasan. Di pasal 4 dicantumkan di akta pendirian berdasarkan Pancasila dan UUD. Namun, penggugat menyatakan tidak setuju dengan Pancasila dan UUD 1945,” tuturnya.

Sesungguhnya HTI harus taat dengan Pancasila dan UUD, tetapi di lapangan mereka tidak konsisten. I Wayan menambahkan HTI setuju dengan khilafa. Artinya apa? Dari bukti yang diajukan ini. Sesungguhnya HTI harus taat dengan Pancasila dan UUD, tetapi di lapangan mereka tidak konsisten. Hal ini sama dengan sebuah syarat, sebuah permohonan dikabulkan karena syaratnya itu tidak ditepati. Adapun menurut hukum pembuktian, kuasa hukum Kemenkum dan HAM itu menjelaskan sebuah surat yang utuh tidak boleh dibelah dan tidak boleh hanya diambil sebagianbagian. ‘’Kalau dilihat dari pasal 2 dan pasal 4, akta pendirian HTI ini sangat melemahkan dan itu menunjukkan mereka tidak konsisten. Dia menunjukkan bahwa di lapangan tidak sesuai dengan bunyi anggaran dasarnya.’’ Dalam sidang kemarin, pengacara HTI menyerahkan sejumlah bukti terkait gugatan terhadap Kemenkum dan HAM di PTUN. Bukti yang diserahkan dalam persidangan, menurut pihak pengacara, menunjukkan pemerintah keliru secara prosedur saat membubarkan HTI. “Dari bukti-bukti yang kami ajukan pemerintah secara prosedur keliru mengambil tindakan langsung membubarkan HTI,” kata pengacara HTI Gugum Ridho Putra. Bukti-bukti itu salah satu salinan dari surat keputusan pembubaran HTI. Gugum mengatakan, hingga saat ini HTI belum menerima SK pembubaran dari pemerintah. “Kemenkum dan HAM malah menyampaikan ke notaris itu bukan lawyer-nya tidak bisa mewakili kita.’’ (Aya/Ant/P-2)

MI/SUSANTO

RAPAT KONSULTASI PILKADA: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo hadiri rapat gabungan di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kemarin. Pimpinan DPR bersama seluruh fraksi dan pemerintah menggelar rapat konsultasi persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2018.

Calon Kepala Daerah yang Berkasus Tetap Diperiksa Menunda proses hukum hanya akan menyulitkan kerja KPK selama pilkada berlangsung. Ketua KPK Agus Rahardjo pun akan mengumpulkan tim untuk mencegah terjadinya abuse of power. NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

SULAN Kapolri Tito Karnavian agar aparat penegak hukum menunda proses hukum yang melibatkan peserta pilkada ditolak oleh KPK, Bawaslu, dan DPR. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, menunda proses hukum hanya akan menyulitkan kerja KPK selama pilkada berlangsung. “Bagi KPK, kalau misalnya begitu, kan sulit. Selama pilkada kita enggak boleh OTT (operasi tangkap tangan). Padahal, di KPK juga di dalam UU nya juga enggak ada SP3. Itu kan malah memberikan kesan ke masyarakat orang ini bermasalah, jangan dipilih kan begitu,” kata Agus seusai dalam rapat gabungan pilkada, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Meski menolak saran tersebut, Agus mengantisipasi agar kriminalisasi saat pilkada tidak akan terjadi. Ia juga menyebut pihaknya akan mengumpulkan tim untuk mencegah terjadinya abuse of power. Poin penundaan proses hukum tersebut awalnya masuk menjadi salah satu kesimpulan dari rapat konsultasi tersebut. Namun, poin tersebut kemudian tidak disetujui oleh

anggota Komisi II dari Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana Hutauruk. “Tidak ada tersangka bisa ditunda. Saksi pun tidak bisa ditunda. Jadi tolong kebijakan ini Fraksi Hanura menolak,” jelas Rufinus. Penolakan Rufinus pun disambut baik oleh Fraksi PAN dan Gerindra. Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria yang juga anggota Fraksi Gerindra menegaskan penghentian penyidikan tidak akan memberikan keadilan terhadap penegakan hukum itu sendiri. “Saya setuju jangan sampai ini jadi alat bangun opini. Oleh karena itu, penegak hukum yang netral, yang salah ya salah, jangan salah ditundatunda, ya enggak ada keadilan,” ucapnya. Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto menambahkan jangan sampai kebijakan itu menjadi ajang bagi peserta pilkada untuk berlindung dari proses hukum. “Jangan sampai kontestasi pilkada ini buat berlindung untuk tidak diperiksa karena ada kebijakan ini. Penegakan hukum ada ruangnya, jaksa agung tugasnya apa, KPK apa tugasnya, Polri tugasnya apa. Poin sembilan sebaiknya dicoret. Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan, jika rumusan poin penundaan

proses hukum tersebut tidak dirinci lebih lanjut, akan ada hambatan bagi Bawaslu dalam penegakan pidana pemilu.

Menghormati Saat menanggapi penolakan dari sejumlah anggota dewan, Tito mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses pilkada. Menurutnya, proses hukum dapat memengaruhi elektabilitas dan popularitas calon. Karena itu, penegak hukum bisa saja dimanfaatkan oleh pihak lawan politik. “Kita tidak ingin disalahgunakan. Kita tidak ingin laporan dibuat begitu proses pilkada masuk, mulai masuk semua, karena tidak ada MoU kesepakatan ini. Kita prosesnya bagaikan mesin. Mesin ya harus dijalankan. Panggil, proses. Itu berpengaruh terhadap popularitas dan elektabilitas. Makanya kami saran kan proses hukum ditunda dulu dengan kedepankan asas praduga tidak bersalah,” tuturnya. Tito pun menekankan, jika poin tentang penundaan proses hukum tersebut tidak disepakati, jangan salahkan pihaknya bila ada calon kepala daerah yang diproses hukum saat tengah berkompetisi di pilkada. (P-2)

Praperadilan Gunawan Jusuf Bisa Ditolak Hakim PAKAR hukum pidana Chairul Huda menilai surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan oleh Bareskrim Polri bisa saja digugat melalui praperadilan. Namun, jika sprindik sudah sesuai aturan, itu bisa saja ditolak oleh hakim yang mengadili perkara praperadilan tersebut. “Digugat boleh saja, tapi kemungkinan ditolak?” kata Huda. Menurut dia, bisa saja sprindik yang dikeluarkan Polri itu digugat praperadilan jika tidak sah. Misal, Polri tidak punya wewenang menyidik tindak pidana yang dimaksud. Huda mengatakan, meskipun seseorang yang diterbitkan sprindik oleh penyidik Bareskrim Polri itu masih sebagai terlapor atau saksi statusnya, tetap saja bisa diajukan gugatan praperadilan. Hanya saja, permohonan gugatan itu bisa ditolak oleh hakim praperadilan. Ahli hukum pidana, Faisal Santiago, menambahkan praperadilan ialah suatu proses peradilan yang memeriksa apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses pemeriksaan, penetapan tersangka, dan seterusnya belum berbicara materi atau substansi suatu perkara. “Tinggal bagaimana keyakinan hakim dalam memutuskannya,” kata Faisal. Menurut dia, kalau penyidik Polri mengeluarkan

sprindik terhadap seseorang, memang memiliki wewenang untuk menghentikan perkara tersebut (SP3), berbeda dengan sprindik yang diterbitkan oleh KPK.“SP3 kalau tidak terbukti, polisi wajib mengeluarkan SP3.’’ Untuk diketahui, Gunawan Jusuf dan M Thoha Fauzi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pemohon melawan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selaku termohon. Gunawan dan Fauzi menggugat Polri terkait diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor SP.Sidik/896 Subdit I/ VI/2017/Dit Tipidum tanggal 22 Juni 2017. Padahal, Polri mengeluarkan sprindik tersebut menindaklanjuti laporan dari Walfrid Hot Patar S sesuai Nomor Laporan Polisi: LP/369/IV/2017/Bareskrim tanggal 7 April 2017. Bahkan, status Gunawan dan Fauzi masih sebagai terlapor. Proses sidang praperadilan masih berlangsung dan diagendakan pekan depan putusan yang dipimpin oleh hakim tunggal Effendi Mukhtar. Sementara itu, pihak pengacara atau kuasa hukum pemohon tidak berkenan memberikan keterangan soal gugatannya. (Aya/Gol/ P-2)

Penyelenggara Pertahanan Negara Mengedepankan Sinergi

MI/M IRFAN

RAPIM KEMENTERIAN PERTAHANAN: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kedua dari kiri) menyerahkan foto kepada KSAD Jenderal Mulyono disaksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua dari kanan) dan KSAL Laksamana Ade Supandi (kanan) setelah rapat pimpinan bertema Memperkuat sinergi kelembagaan guna mendukung postur pertahanan yang tangguh di Kantor Kemenhan, Jakarta, kemarin.

PERTAHANAN negara yang kuat harus ditopang oleh kebijakan yang tepat agar bisa dijadikan pedoman dan arah pembangunan pertahanan negara. Prioritas itu perlu direalisasikan mengingat tantangan ke depan yang dihadapi semakin berat dan kompleks. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan hal itu seusai memimpin rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2018 di Jakarta, kemarin. Turut hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal Mulyono, KSAL Laksamana Ade Supandi, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga dan militer. “Saya menekankan ke sana agar Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, pemersatu kita bisa dijelaskan kepada semua prajurit. Artinya, sebelum kita mengajak bangsa ini bersatu, ya kita harus bersatu dulu. Itu namanya loyalitas,” ujar Ryamizard.

Dalam pembangunan postur pertahanan negara, Kemhan mempertimbangkan dua kemungkinan ancaman, yakni nyata dan belum nyata. Ancaman nyata di antaranya terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perang siber dan intelijen, serta wabah penyakit, sedangkan ancaman belum nyata berupa konflik terbuka atau perang konvensional yang kemungkinan kecil terjadi. Kedua kemungkinan ancaman itu menjadi acuan Kemhan untuk merumuskan kebijakan pertahanan negara. Tujuannya demi menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menambahkan TNI tetap sejalan dengan kebijakan rapim Kemhan, yakni meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.

Menurutnya, sejalan dengan rencana strategis TNI 2014-2019, pihaknya akan mendatangkan sejumlah alutsista yang secara bertahap bakal memenuhi kebutuhan di matra AD, AL, dan AU. “Ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dengan pendidikan dan pelatihan.’’ Sementara itu, upaya meningkatkan kesejahteraan dilakukan dengan membangun 7.000 rumah dinas yang dinilai layak huni. Rumah dinas itu diberikan kepada prajurit sesuai lokasi kedinasannya. “Tujuan dari meningkatkan profesionalisme prajurit agar mampu melaksanakan fungsi sebagai penangkal, penindak, dan pemulih. Kita juga harus mampu melaksanakan tugas pokok yang diberikan, yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dan melindungi segenap bangsa.’’ (Gol/P-2)

Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. PUTUSAN Nomor 53/PUU-XV/2017 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), dalam hal ini diwakili oleh: 1. Nama

: Rhoma Irama Dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Partai Islam Damai Aman Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 44 Jakarta Timur

2. Nama

: Ramdansyah Dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Islam Damai Aman Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 44 Jakarta Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/DPP/ Partai-IDAMAN/B/VIII/2017, bertanggal 25 Agustus 2017 memberi kuasa kepada Mariyam Fatimah, S.H., M.H. dan Heriyanto, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Mariyam Fatimah & Partners, yang beralamat di Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Raya Kavling 88, RT 14/RW 5, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca keterangan Presiden; Mendengar keterangan dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Madsanih S.H.; Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait Madsanih S.H.; Membaca kesimpulan Pemohon, kesimpulan Presiden dan kesimpulan Pihak Terkait Madsanih S.H. 2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Âżnal untuk menguji UndangUndang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian UndangUndang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesiÂżk (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan

hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam Permohonan a quo adalah Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa â&#x20AC;&#x153;telah ditetapkanâ&#x20AC;?, Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU Pemilu, yang rumusannya masing-masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 173 ayat (1): â&#x20AC;&#x153;Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan lulus veriÂżkasi oleh .P8Â´; Pasal 173 ayat (3): â&#x20AC;&#x153;Partai politik yang telah lulus veriÂżkasi dengan syarat seEagaimana dimaksud pada ayat tidak diveriÂżkasi ulang dan ditetapkan seEagai Partai Politik Peserta Pemilu Â´ Pasal 222: â&#x20AC;&#x153;Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.â&#x20AC;? 2. Bahwa Pemohon adalah Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN), yang dalam hal ini diwakili oleh Rhoma Irama dan Ramdansyah, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai IDAMAN. 3. Bahwa, menurut Pemohon, Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa â&#x20AC;&#x153;telah ditetapkanâ&#x20AC;?, Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU Pemilu potensial merugikan hak konstitusionalnya dengan alasan karena dengan berlakunya pasal-pasal a quo Pemohon potensial untuk tidak lolos dalam veriÂżkasi faktual oleh KPU dan Rhoma Irama tidak lolos sebagai Calon Presiden 2019. 4. Bahwa potensi kerugian akan lebih besar lagi karena Pemohon akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk ikut serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana menurut Pemohon diatur di dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 ayat (1) [sic!] dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Mahkamah berpendapat: a. bahwa kualiÂżkasi Pemohon dalam Permohonan a quo adalah badan hukum, in casu Partai IDAMAN; b. bahwa meskipun Rhoma Irama (Ketua Umum Partai IDAMAN) dan Ramdansyah (Sekretaris Jenderal Partai IDAMAN) dalam Permohonan a quo tidak merujuk secara khusus ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai IDAMAN perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Partai IDAMAN, namun telah ternyata menurut AD/ART Partai IDAMAN bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak bertindak untuk dan atas nama Partai IDAMAN; c. bahwa walaupun Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya hanya menguraikan secara sumir perihal kerugian hak konstitusionalnya telah ternyata bahwa dalam posita Permohonan a quo Pemohon mengaitkan keberlakuan pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang menurut anggapannya potensial dirugikan, yakni hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) [sic!], Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), UUD 1945, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; d. bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya norma dalam pasalpasal UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dan terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945] Pemohon telah cukup menjelaskan relevansi, korelasi, maupun koherensi diberlakukannya norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dengan potensi kerugian hak-hak konstitusional Pemohon dimaksud; e. bahwa norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian adalah berkait dengan hak-hak sipil dan politik, oleh karena itu tidak ada relevansinya dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang konteksnya adalah berkenaan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya; f. bahwa tidak ada Pasal 28 ayat (1) dalam UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa meskipun Pemohon pada persidangan telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil permohonannya dan menyerahkan putusan terhadap perkara a quo kepada Mahkamah, hal itu tidak menghilangkan kewenangan Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil Pemohon karena ternyata Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis ditambah dengan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait beserta bukti-bukti lainnya yang berkait dengan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa Pokok Permohonan a quo adalah berkenaan dengan dua persoalan atau dua isu konstitusional, yaitu: Pertama, persoalan veriÂżkasi partai politik peserta Pemilu; dan Kedua, persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Berkenaan dengan persoalan konstitusional yang pertama, yaitu persoalan veriÂżkasi partai politik, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapknya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. bahwa, menurut Pemohon, frasa â&#x20AC;&#x153;telah ditetapkanâ&#x20AC;? dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bersifat diskriminatif karena partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan ikut veriÂżkasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019 sedangkan partai politik peserta Pemilu 2014 tidak diwajibkan ikut veriÂżkasi sehingga sekaligus menciptakan standar ganda dan bertentangan dengan asas hukum lex non distinglutur nos non distinguere debemus (sic!), yaitu hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan; [Maxim yang benar bunyinya â&#x20AC;&#x153;ubi lex non distinguit, nec nos distinguere

debemusÂ´, yang artinya â&#x20AC;&#x153;dikarenakan hukum tidak membedakan, kita seharusnya tidak membedakanÂ´] dan karenanya menjadi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) [sic!], dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. bahwa, menurut Pemohon, veriÂżkasi partai politik adalah sarana untuk menciptakan fair play dan menjadi bagian penting instrumen demokrasi untuk mengembalikan kepercayaan publik maka harus diberlakukan terhadap seluruh partai politik; lagi pula, jika dilakukan veriÂżkasi, belum tentu partai politik peserta Pemilu 2014 akan lolos veriÂżkasi dengan adanya tambahan pemekaran daerah otonom baru Tahun 2015, yaitu 1 provinsi (yakni Provinsi Kalimantan Utara) dan 11 kabupaten (yakni Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten PALI, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Malaka, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Arfak [sic!]); bahwa, menurut Pemohon, Pemilu pada prinsipnya adalah kompetisi adu gagasan, visi, misi, dan program untuk memajukan rakyat. Karena itu, munculnya partai politik baru haruslah dilihat dalam konteks itu di mana kehadirannya tidak terlepas dari kekecewaan terhadap partai politik peserta Pemilu 2014. Di samping itu, partai politik juga merupakan instrumen untuk memindahkan konĂ&#x20AC;ik yang ada dalam masyarakat dengan cara-cara yang konstitusional; bahwa, menurut Pemohon, veriÂżkasi partai politik pada Pemilu Tahun 2014 bertentangan dengan UU Pemilu sebelumnya yang ditunjukkan oleh fakta yakni tidak dilakukan verÂżkasi faktual terhadap 50 kepengurusan di tingkat kecamatan; bahwa, menurut Pemohon, veriÂżkasi terhadap seluruh partai politik harus dilakukan sebagai wujud keseriusan dan kecermatan agar berbagai praktik yang ditemukan pada Tahun 2014, seperti kantor Âżktif dan keanggotaan Âżktif, tidak terulang lagi.

Sementara itu, berkenaan dengan persoalan konstitusional yang kedua, yakni persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa, menurut Pemohon, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa soal persyaratan perolehan suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah open legal policy pembentuk undangundang, namun Pasal 222 UU Pemilu tidak didukung secara bulat di mana Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional menyatakan menolak dan walk out. Pasal 222 UU Pemilu, menurut Pemohon, adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah; 2. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019; 3. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; 4. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Alasannya, istilah â&#x20AC;&#x153;sebelum pelaksanaan pemilihan umumâ&#x20AC;? dalam Pasal 6A UUD 1945 merupakan satu tarikan nafas dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang merujuk pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan secara serentak dalam satu kontestasi dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dalam keadaan demikian maka seluruh partai politik berada dalam posisi yang sama, yakni zero kursi atau zero suara sah; 5. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu; 6. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip One Person, One Vote, One Value (OPOVOV) dari Pemilu 2014. Alasannya, konversi suara pemilih menjadi kursi dalam Pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 20 Desember 2017; [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pihak Terkait Madsanih S.H., serta keterangan para ahli yang diajukan oleh Presiden baik yang disampaikan langsung dalam persidangan maupun yang disampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keterangan yang disampaikan langsung dalam persidangan dimaksud. Mencermati bukti yang diajukan Pihak Terkait Madsanih S.H., yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, serta kesimpulan yang diajukan Presiden, dan Pihak Terkait Madsanih S.H.; [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.9] serta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.10], Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedua persoalan konstitusional dalam Permohonan a quo sebagai berikut: [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional PERTAMA yaitu mengenai persoalan veriÂżkasi partai politik peserta Pemilu yang terkait dengan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) juncto Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah perlu menjelaskan terlebih dahulu konstruksi dari kedua norma tersebut yang berkaitan satu sama lain. Dengan membaca konstruksi Pasal 173 secara utuh, keberadaan frasa â&#x20AC;&#x153;telah ditetapkanâ&#x20AC;? dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sesungguhnya mengandung ketidakpastian hukum, karena frasa â&#x20AC;&#x153;telah ditetapkanâ&#x20AC;? disejajarkan dengan frasa â&#x20AC;&#x153;lulus veriÂżkasiâ&#x20AC;? dengan menggunakan tanda baca â&#x20AC;&#x153;/â&#x20AC;? (garis miring). Frasa â&#x20AC;&#x153;telah ditetapkan/â&#x20AC;? sesungguhnya merupakan tindakan administratif menetapkan, sedangkan lulus veriÂżkasi hanya baru sebatas hasil pengecekan terhadap keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan Undang-Undang, di mana hasil veriÂżkasi itulah kemudian yang akan berujung dengan adanya tindakan penetapan dan oleh karena itu keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disetarakan sebagaimana dalam rumusan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu. [3.12.1] Bahwa konstruksi pemahaman demikian linear dengan norma Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, â&#x20AC;&#x153;Partai Politik calon Peserta Pemilu yang lulus veriÂżkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 17 ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh .P8Â´. Artinya, hasil veriÂżkasi merupakan hasil pemeriksaan terhadap keterpenuhan syarat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai peserta Pemilu oleh KPU. Dengan menghubungkan keberadaan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu, maka benar bahwa keberadaan frasa â&#x20AC;&#x153;telah ditetapkan/â&#x20AC;? telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan berbeda antarpartai politik peserta Pemilu. [3.12.2] Bahwa sekalipun demikian, meskipun frasa â&#x20AC;&#x153;telah ditetapkan/â&#x20AC;? dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menyebabkan terjadinya perlakuan berbeda, namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat disimpulkan demikian sebagaimana didalilkan Pemohon sebelum terlebih dahulu mempertimbangkan norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Oleh karena itu, pertimbangan hukum selengkapnya terkait frasa â&#x20AC;&#x153;telah ditetapkan/â&#x20AC;? dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pertimbangan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, pada pokoknya norma a quo memuat norma bahwa untuk partai politik yang telah lulus veriÂżkasi dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) tidak diveriÂżkasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. Hal ini mengandung makna bahwa ada partai politik peserta Pemilu yang dikategorikan telah lulus veriÂżkasi dengan syarat yang telah ditentukan dan ada partai politik calon peserta Pemilu yang belum lulus veriÂżkasi. Dengan ketentuan tersebut, terhadap dua kelompok partai politik calon peserta Pemilu tersebut diatur atau diterapkan perlakuan berbeda. [3.13.1] Bahwa terkait pengaturan tentang pengelompokan sekaligus perlakuan yang membedakan antarpartai politik calon peserta Pemilu sebelumnya telah pula pernah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) yang menyatakan, â&#x20AC;&#x153;Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnyaÂ´. Dalam ketentuan a quo, perbedaan perlakuan terhadap partai politik calon peserta Pemilu dilakukan atas dasar partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional dengan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dan partai politik baru. [3.13.2] Bahwa sekalipun dasar pembedaan antarpartai politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam UndangUndang yang menjadi objek permohonan a quo berbeda dengan apa yang diatur dalam UU 8/2012, namun kedua-duanya samasama mengatur pembedaan perlakuan antarpartai politik calon peserta Pemilu. Bahwa terkait pembedaan perlakuan terhadap calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, Mahkamah dalam putusan terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012, telah menyatakan norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dengan pokok pertimbangan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan a quo mengandung ketidakadilan karena, â&#x20AC;&#x153;...dipenuhinya ambang batas perolehan suara pada Pemilihan 8mum 7ahun 200 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik lama sebagai peserta Pemilihan 8mum 7ahun 201 . .arena ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam 88 10/200 berbeda dengan ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam 88 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan 8mum 7ahun 201 .Â´ (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 89-90); 2. Bahwa menurut Mahkamah, â&#x20AC;&#x153;...terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 200 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 201 . 6yarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 201 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 200 . Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 200 tidak perlu diveriÂżkasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 201 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi P7 harus mengikuti veriÂżkasi dengan syarat yang lebih beratÂ´ (Putusan Nomor 52/ PUU-X/2012, hlm. 91); 3. Bahwa lebih jauh, Mahkamah menilai bahwa â&#x20AC;&#x153;... memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) 88D 1 5. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan 8mum 7ahun 201 .Â´ (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 92); 4. Bahwa agar ketidakadilan dan perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu dapat diatasi, Mahkamah menyatakan, â&#x20AC;&#x153;8ntuk mencapai persamaan hak masingmasing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 200 dan partai politik peserta Pemilu tahun 201 , atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 201 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam 8ndang-8ndang a quo. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 201 harus mengikuti veriÂżkasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) 88 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan 8mum 7ahun 201 tanpa kecuali.Â´ (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 93). [3.13.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pengujian terhadap ketentuan UU 8/2012 yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu, dapat ditarik benang merah yang harusnya dipedomani pembentuk undang-undang dalam menentukan syarat maupun untuk menerapkan syarat kepada setiap calon peserta Pemilu. Benang merah dimaksud adalah: a. Norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan; b. Perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, setiap partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti veriÂżkasi. Bahwa sekalipun perlakuan berbeda melalui penerapan norma secara berbeda kepada subjek hukum yang diaturnya bukanlah sesuatu yang tidak selalu dilarang atau bertentangan dengan UUD 1945, namun pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti Pemilu, perlakuan berbeda sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal mana, perlakuan berbeda dimaksud tidak sesuai dengan jaminan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk dalam pemerintahan. Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu. [3.13.4] Bahwa untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda terhadap setiap calon peserta Pemilu, dari dua kemungkinan alternatif jalan yang dapat ditempuh sebagaimana dimuat dalam Putusan a quo, Mahkamah telah menentukan caranya, yaitu dengan melakukan veriÂżkasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014. Sementara pembentuk UU Pemilu dalam merumuskan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu justru memberikan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2014. [3.13.5] Bahwa dalam perkembangannya, alternatif yang telah ditentukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 sesungguhnya telah sesuai dengan perkembangan sistem penyelenggaraan Pemilu Indonesia yang periodik lima tahun sekali. Sebab, sekalipun syarat kepesertaan Pemilu telah ditentukan secara sama di dalam undang-undang, namun perkembangan dan dinamika partai politik, penataan wilayah negara ke dalam satuan-satuan pemerintahan daerah dan juga perkembangan demograÂżs sebagai faktor penentu keterpenuhan syarat calon peserta Pemilu merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Hal demikian, bila dihubungkan dengan fakta bahwa dalam setiap Pemilu selalu ada partai politik baru calon peserta Pemilu, maka jalan untuk menghindari terjadinya perlakuan berbeda adalah dengan memveriÂżkasi seluruh partai politik calon peserta Pemilu tanpa membedabedakan partai politik yang telah mengikuti veriÂżkasi pada

Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu namun tidak memperoleh kursi di DPR. [3.13.6] Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan veri¿kasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan veri¿kasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diveri¿kasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus veri¿kasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus veri¿kasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus veri¿kasi. [3.13.7] Bahwa selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah memandang penting untuk menekankan hal-hal sebagai berikut: 1. Keadilan bagi Setiap Calon Peserta Pemilu Perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu. Merujuk salah satu indikator keadilan Pemilu adalah perlakuan yang sama atau setara antarpeserta Pemilu. Baik perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD maupun antarseluruh peserta Pemilu yang ditentukan dalam UUD 1945. Terkait perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, maka seluruh syarat dan penetapan syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tidak dapat dibeda-bedakan, baik karena alasan bahwa partai politikl dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan dari rakyat melalui Pemilu. Bahwa perolehan suara partai politik dan kursi dalam suatu Pemilu haruslah dibedakan dari syarat yang harus dipenuhi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Dalam hal bahwa satu partai politik tentu memperoleh suara dan kursi dalam Pemilu, tidak berarti bahwa hal itu menjadi alasan bagi partai politik dimaksud untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu berikutnya atau menjadi perta Pemilu tanpa harus diveri¿kasi lagi keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. Bagaimanapun, perolehan suara dan kursi merupakan indikator kepercayaan rakyat terhadap partai politik dalam sebuah Pemilu, sedangkan keterpenuhan syarat untuk menjadi calon peserta Pemilu merupakan indikator bahwa partai politik dimaksud masih layak untuk turut dalam kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat dalam Pemilu. Terkait perlakuan yang sama antarseluruh peserta Pemilu, maka perlakuan dalam pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu tidak boleh dibedakan antara calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan calon peserta Pemilu perseorangan. Dalam hal ini, Mahkamah sependapat dengan keterangan yang disampaikan ahli dalam persidangan menyangkut substansi veri¿kasi kepesertaan Pemilu, dalam hal bahwa seluruh peserta Pemilu, baik partai politik maupun perseorangan haruslah diperlakukan sama dalam hal bagaimana masingmasing peserta Pemilu dimaksud memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu. Sehubungan dengan itu, sepanjang sejarah Pemilu yang dilaksanakan setelah perubahan UUD, calon peserta Pemilu sama sekali tidak pernah tidak diveri¿kasi keterpenuhan syaratnya. Apakah perseorangan untuk calon anggota DPD dimaksud merupakan calon anggota DPD yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebelumnya, sama sekali tidak dibebaskan dari proses verifikasi keterpenuhan syarat sebagai calon. Semua calon peserta Pemilu anggota DPD, calon baru ataupun petahana, sama-sama harus mendaftar dan diveri¿kasi lagi seluruh syarat yang ditentukan. 2. Pemekaran Daerah dan Perkembangan Demogra¿. Syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu yang ditentukan dalam UU Pemilu selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan faktor jumlah daerah maupun jumlah penduduk (demogra¿). Syarat kepengurusan di seluruh propinsi, kepengurusan di 75 jumlah kabupaten/kota di masing-masing propinsi dan kepengurusan di 50 jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan syarat yang berhubungan dengan jumlah wilayah. Jumlah wilayah provinsi dan kabupaten/kota merupakan faktor penentu terhadap keterpenuhan syarat dimaksud. Faktanya, jumlah provinsi dan kabupaten/kota terus mengalami pertambahan, di mana pertambahan tersebut dipastikan berdampak terhadap keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan bagi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemeriksaan perkara a quo, terdapat penambahan 1 provinsi dan 17 kabupaten pada 10 provinsi yang ada. Dengan demikian demikian, basis penentuan keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan bagi partai politik tentunya mengalami perubahan. Sama halnya dengan dinamika perkembangan jumlah daerah provinsi dan kabupaten/kota, jumlah penduduk juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jika berpedoman pada sensus penduduk tahun 2010 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) misalnya, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, di mana pertambahan penduduk setiap tahunnya berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah sebesar 1,49 persen atau lebih kurang 4,5 juta jiwa, maka jumlah penduduk pada tahun 2012 lebih kurang sebanyak 246 juta jiwa. Adapun pada tahun 2017 bertambah hingga menjadi 264 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tentunya juga berdampak terhadap keterpenuhan syarat seperti syarat memiliki anggota dalam jumlah tertentu oleh setiap partai politik peserta Pemilu. Tidak hanya penambahan penduduk, pengurangan jumlah yang terjadi akibat kematian atau migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya juga akan berdampak terhadap masih terpenuhi atau tidaknya syarat keanggotaan masing-masing partai politik. Oleh karena jumlah provinsi, jumlah kabupaten/ kota, jumlah kecamatan, dan juga jumlah penduduk bukanlah sesuatu yang bersifat statis, maka pemenuhan syarat memiliki kepengurusan di tiga tingkatan wilayah pemerintahan dan juga syarat memiliki anggota dalam jumlah tertentu yang ditentukan UU Pemilu haruslah pula mengikuti perkembangan jumlah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Bahwa dengan demikian, apabila partai politik telah pernah dinyatakan memenuhi syarat yang ditentukan pada satu waktu tertentu, maka apabila telah melewati periode tertentu, keterpenuhan syarat dimaksud haruslah diperiksa kembali melalui proses veri¿kasi. Pemeriksaan mana (verifikasi) ditujukan untuk memutakhirkan keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. 3. Partai Politik sebagai Badan Hukum yang Dinamis Sebagai badan hukum, partai politik bukanlah benda mati yang bersifat statis. Apalagi, partai politik merupakan

infrastruktur politik yang menjembatani antara kepentingan rakyat dengan lembaga-lembaga negara. Sebagai intermediary antara rakyat dan negara, partai politik yang dipastikan penuh dengan dinamika, baik secara organisasi maupun kebijakan. Pada ranah organisasi, dalam periode tentu partai politik tentu akan menjalankan suksesi kepemimpinan. Pengurus partai politik akan mengalami pergantian-pergantian, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan. Dinamika demikian dapat dipastikan akan ada pasang surutnya, di mana dalam kondisi tertentu partai politik bisa jadi mengalami masa pasang dalam hal seluruh perangkat organisasi diisi dan berjalan secara maksimal, dan pada kondisi lainnya sangat mungkin pula mengalami masa surut di mana tidak seluruh perangkat strukturalnya eksis dan dapat bekerja. Salah satu contoh masa surut partai politik adalah seperti konÀik yang menyebabkan pecahnya partai. Perpecahan di internal partai politik sangat mungkin berdampak pada tereliminasinya keterpenuhan syarat kepengurusan partai politik pada tingkat kepengurusan tertentu. Dengan kemungkinan tereliminasinya keterpenuhan syarat demikian, maka proses Pemilu haruslah dijadikan momentum untuk mengecek kembali potensi berkurangnya syarat dimaksud. Selain itu, dinamika internal partai politik juga dapat berdampak pada keterpenuhan syarat kelengkapan infrastruktur internal partai politik seperti kepemilikan kantor tetap. Salah satu syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu adalah memiliki kantor tetap, di mana kantor tetap dimaksud bisa saja dimiliki sendiri ataupun disewa untuk jangka waktu hingga tahapan terakhir Pemilu. Dalam konteks ini, apabila pada satu periode Pemilu sebuah partai politik dinyatakan memenuhi syarat mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka pada periode Pemilu berikutnya syarat kepemilikan kantor belum tentu masih tetap dipenuhi. Lebih-lebih apabila syarat mempunyai kantor tetap dimaksud dipenuhi partai politik dengan cara menyewa untuk waktu hingga tahapan terakhir Pemilu saja. Jika syarat mempunyai kantor hanyalah berlaku hingga tahapan terakhir Pemilu selesai, maka keterpenuhan syarat ini haruslah diveri¿kasi setiap proses Pemilu dilaksanakan. Oleh karena dinamika internal partai politik merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sampai kapanpun serta syarat mempunyai kantor tetap hanyalah berjangka waktu yaitu sampai tahapan terakhir Pemilu saja, maka setiap partai politik calon peserta Pemilu, termasuk yang sudah pernah diveri¿kasi pada Pemilu sebelumnya pun tetap harus dilakukan pengecekan kembali. 4. 9eri¿kasi Menyeluruh Terhadap Keterpenuhan Syarat Peserta Pemilu Salah satu maksud adanya persyaratan bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu [yang sebelumnya juga dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012] adalah untuk memperketat persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini sejalan dengan desain konstitusi yang bermaksud menyederhanakan sistem kepartaian. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan memperberat persyaratan yang harus dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu maka jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu akan makin terbatas. Dengan pengetatan persyaratan tersebut, jumlah partai politik akan makin mendukung bekerjanya sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang dianut UUD 1945. Bagaimanapun, telah menjadi pengetahuan umum, baik secara doktriner dan maupun pengalaman empiris, sistem pemerintahan presidensial menjadi sulit bekerja optimal di tengah model sistem multipartai dengan jumlah yang tidak terkendali. Oleh karena itu, selalu dipersiapkan berbagai strategi (desain) untuk menyederhanakan jumlah partai politik terutama partai politik sebagai peserta Pemilu. Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain memperketat jumlah partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah memastikan semua partai politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam UU Pemilu. Misalnya, dalam soal kepengurusan untuk mencerminkan sifat nasional partai politik, UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (2) minimal memiliki kepengurusan di 75 (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki kepengurusan di 50 (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan veri¿kasi di tingkat manapun, termasuk veri¿kasi keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat kecamatan. Dengan argumentasi tersebut, Peraturan KPU yang terkait dengan veri¿kasi partai politik peserta Pemilu harus mengatur secara lengkap mekanisme dan teknis pelaksanaan veri¿kasi faktual terhadap semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Dalam pengertian demikian, Peraturan KPU tidak hanya mengatur veri¿kasi faktual hanya menyangkut jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi, domisili kantor tetap tingkat provinsi, jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota, domisili kantor tetap tingkat kabupaten/kota tetapi juga menyertakan pengaturan veri¿kasi kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan yang metode dan mekanismenya diatur dalam Peraturan KPU. Tidak hanya keterpenuhan persyaratan kepengurusan partai politik di semua tingkatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan, penyelenggara Pemilu harus memastikan melalui veri¿kasi faktual keterpenuhan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Mengabaikan veri¿kasi faktual atas semua persyaratan dimaksud di samping kontradiksi dengan penyederhanaan jumlah partai politik peserta Pemilu, juga sangat mungkin menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dalam masalah ini, kehati-hatian penyelenggara untuk memastikan semua persyaratan dilakukan veri¿kasi faktual begitu penting. Artinya, penyelenggara Pemilu tidak boleh menyisakan masalah atau celah yang memberi ruang untuk dipersoalkannya legitimasi partai politik peserta Pemilu yang pada akhirnya berpotensi dapat dipersoalkan pula hasil Pemilu itu sendiri di kemudian hari. Dengan demikian, seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, bukan hanya frasa “tidaN diYeri¿Nasi ulang” sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Sebab frasa “tidaN diYeri¿Nasi ulang” tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memberikan pengecualian kepada partai politik peserta Pemilu 2014, sehingga dengan hilangnya frasa tersebut, maka keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu, bilamana hanya frasa “tidak diYeri¿kasi ulang” saja yang dinyatakan bertentangan, maka rumusan Pasal 173 ayat (3) akan menjadi sama dengan rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu. [3.13.8] Bahwa selain itu, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, keberadaan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu secara jelas dan terang menghidupkan kembali norma dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Ihwal dihidupkannya kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, telah ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUUXIV/2016, bertanggal 28 September 2017, yang menyatakan antara lain: ³6eEagai institusi yang diEerikan ZeZenang konstitusional oleK konstitusi untuk menguMi 8ndang 8ndang terKadaS 88' langkaK yang Saling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu suatu 8ndang-8ndang yang telah dinyatakan bertentangan dengan 88' tetapi dihidupkan kembali dalam reYisi 8ndang-8ndang atau dalam 8ndang-8ndang yang baru, maka bagi

Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma 8ndang-8ndang yang bersangkutan bertentangan dengan 88' ´ Dengan memaknai secara tepat dan benar maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 tersebut, pembentuk undang-undang tidak memiliki alasan konstitusional lagi untuk menghidupkan kembali norma atau substansi UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Suatu norma Undang-Undang yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena materi muatan atau substansinya; Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon agar frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional KEDUA yaitu persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Pemohon, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Bahwa harus senantiasa diingat, salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah penguatan sistem pemerintahan Presidensial. Substansi ini bahkan merupakan salah satu dari lima kesepakatan politik penting yang diterima secara aklamasi oleh seluruh fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 sebelum melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Lahirnya kesepakatan ini didahului oleh perdebatan karena adanya keragu-raguan dan perbedaan pendapat perihal sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (sebelum dilakukan perubahan), apakah sistem Presidensial ataukah Parlementer sebab ciri-ciri dari kedua sistem tersebut terdapat dalam UUD 1945 (sebelum dilakukan perubahan) dan dalam praktiknya secara empirik. Ciri sistem Presidensial tampak, di antaranya, bahwa Presiden (dan Wakil Presiden) memerintah dalam suatu periode tertentu (¿[ed e[ecutiYe term oI oI¿ce), jika Presiden berhalangan ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden dan menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sementara itu, ciri sistem Parlementer ditunjukkan, antara lain, bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh MPR (yang saat itu secara fungsional maupun keanggotaannya adalah parlemen dalam arti luas), Presiden bertanggung jawab kepada MPR, Presiden setiap saat dapat diberhentikan oleh MPR karena alasan politik yaitu jika MPR berpendapat bahwa Presiden sungguh-sungguh telah melanggar garisgaris besar dari pada haluan negara, Presiden menjalankan pemerintahan bukan didasarkan atas program-program yang disusunnya sendiri berdasarkan visinya dalam mengimplementasikan amanat Konstitusi (UUD 1945) melainkan hanya melaksanakan apa yang dimandatkan oleh MPR yaitu berupa garis-garis besar dari pada haluan negara. Oleh karena itu, melalui perubahan UUD 1945, ciri-ciri sistem Presidensial itu ditegaskan dan, sebaliknya, ciri-ciri sistem Parlementer dihilangkan. Saat ini, sistem pemerintahan Presidensial menurut UUD 1945 dapat diidenti¿kasi secara tegas berdasarkan ciri-ciri, antara lain, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih langsung oleh rakyat; Presiden (dan Wakil Presiden) memegang jabatannya dalam suatu peroide yang ditentukan; Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan; Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR (maupun DPR); Presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan dalam masa jabatannya karena alasan politik melainkan hanya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau jika terbukti memenuhi keadaan sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 setelah melalui putusan pengadilan terlebih dahulu (in casu Mahkamah Konstitusi). 2. Bahwa, penguatan sistem pemerintahan Presidensial yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945 sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas telah cukup memenuhi syarat untuk membedakannya dari sistem Parlementer kendatipun tidak semua ciri yang secara teoretik terdapat dalam sistem Presidensial secara eksplisit tersurat dalam UUD 1945. Sebagaimana telah menjadi pemahaman umum di kalangan ahli ilmu politik maupun hukum tata negara, secara teoretik, sistem pemerintahan Presidensial memuat ciri-ciri umum, meskipun tidak dalam setiap sistem pemerintahan Presidensial dengan sendirinya menunjukkan seluruh ciri-ciri dimaksud. Pertama, lembaga perwakilan (assembly) adalah lembaga yang terpisah dari lembaga kepresidenan. .edua, presiden dipilih oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu. Jadi, baik presiden maupun lembaga perwakilan sama-sama memperoleh legitimasinya langsung dari rakyat pemilih. Karena itu, presiden tidak dapat diberhentikan atau dipaksa berhenti dalam masa jabatannya oleh lembaga perwakilan (kecuali melalui impeachment karena adanya pelanggaran yang telah ditentukan). .etiga, presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. .eempat, presiden memilih sendiri menteri-menteri atau anggota kabinetnya (di Amerika disebut 6ecretaries). .elima, presiden adalah satu-satunya pemegang kekuasaan eksekutif (berbeda dari sistem parlementer di mana perdana menteri adalah primus interpares, yang pertama di antara yang sederajat). .eenam, anggota lembaga perwakilan tidak boleh menjadi bagian dari pemerintahan atau sebaliknya. .etujuh, presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan melainkan kepada konstitusi. .edelapan, presiden tidak dapat membubarkan lembaga perwakilan. .esembilan, kendatipun pada dasarnya berlaku prinsip supremasi konstitusi, dalam hal-hal tertentu, lembaga perwakilan memiliki kekuasaan lebih dibandingkan dengan dua cabang kekuasaan lainnya. Hal ini mengacu pada praktik (di Amerika Serikat) di mana presiden yang diberi kekuasaan begitu besar oleh konstitusi namun dalam halhal tertentu ia hanya dapat melaksanakan kekuasaan itu setelah mendapatkan persetujuan Kongres. .esepuluh, presiden sebagai pemegang pucuk pimpinan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab langsung kepada pemilihnya. .esebelas, berbeda dari sistem parlementer di mana parlemen merupakan titik pusat dari segala aktivitas politik, dalam sistem presidensial hal semacam itu tidak dikenal. 3. Bahwa memperkuat sistem Presidensial selain dalam pengertian mempertegas ciri-cirinya, sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, juga memiliki makna lain yakni dalam konteks sosio-politik. Secara sosiopolitik, dengan mempertimbangkan keberbhinekaan atau kemajemukan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek, jabatan Presiden (dan Wakil Presiden) atau lembaga kepresidenan adalah simbol pemersatu bangsa, simbol keindonesiaan. Lembaga kepresidenan diidealkan harus mencerminkan perwujudan “rasa memiliki” seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, lembaga kepresidenan harus merepresentasikan realitas keberbhinekaan atau pluralitas masyarakat Indonesia itu. Dari dasar pemikiran itulah semangat constitutional engineering yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berlaku saat ini harus dipahami untuk mencapai tujuan dimaksud. Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden ´ Dengan rumusan demikian, seseorang yang terpilih sebagai Presiden (dan Wakil Presiden) Republik Indonesia tidak cukup hanya memenangi dukungan bagian terbesar suara rakyat (“mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum´) tetapi juga dukungan suara daerah (“dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia´). Dengan semangat constitutional engineering demikian, pemilihan Presiden (dan Wakil Presiden) bukanlah sekadar perhelatan dan kontestasi memilih kepala negara dan kepala pemerintahan untuk

jangka waktu tertentu melainkan juga diidealkan sebagai bagian dari upaya penguatan kebangsaan Indonesia yang bertolak dari kesadaran akan realitas empirik masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk dalam beragam aspek kehidupannya. Bilamana cara ideal ini tidak tercapai, barulah ditempuh cara berikutnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden ´ Dalam hal ini dikonstruksikan bahwa sebelumnya terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden namun tidak terdapat satu pasangan pun yang memenuhi kriteria keterpilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sehingga perlu dilakukan pemilihan putaran kedua dari dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua (pada pemilihan putaran pertama). Dalam putaran kedua ini tidak lagi dibutuhkan pemenuhan syarat persebaran provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 melainkan siapa pun pasangan yang memperoleh suara terbanyak dari dua kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan putaran kedua itu, pasangan itulah yang dilantik sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 4. Bahwa pada umumnya diterima pendapat di mana penerapan sistem pemerintahan Presidensial oleh suatu negara idealnya disertai penyederhanaan dalam sistem kepartaiannya. Pengertian ideal di sini adalah mengacu pada efektivitas jalannya pemerintahan. Benar bahwa terdapat negara yang menerapkan sistem Presidensial dalam sistem pemerintahannya dan sekaligus menganut prinsip multipartai dalam sistem kepartaiannya, namun praktik demikian tidak menjamin efektivitas pemerintahan, lebih-lebih dalam masyarakat yang budaya demokrasinya sedang dalam “tahap menjadi” (in the stage of becoming). Lazimnya, faktor pengalaman sejarah dan kondisi sosialpolitik empirik memiliki pengaruh signifikan terhadap diambilnya pilihan sistem ketatanegaraan suatu bangsa yang kemudian dituangkan ke dalam Konstitusinya. Dalam konteks Indonesia, bagi MPR, dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya untuk mengubah UndangUndang Dasar, pilihan untuk membatasi jumlah partai politik secara konstitusional sesungguhnya dapat saja dilakukan selama berlangsungnya proses perubahan terhadap UUD 1945 (1999-2002). Namun, pilihan demikian ternyata tidak diambil oleh MPR. Dari perspektif demokrasi, tidak diambilnya pilihan demikian dapat dijelaskan karena dalam demokrasi, negara harus menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negaranya. Salah satu dari hak konstitusional dimaksud adalah hak untuk mendirikan partai politik yang diturunkan dari hak atas kebebasan menganut keyakinan politik dan hak atas kemerdekaan berserikat yang dalam konteks hak asasi manusia merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik (civil and political rights). Namun, di lain pihak disadari pula bahwa sebagai konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan Presidensial terdapat kebutuhan untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Oleh karena itu, persoalannya kemudian adalah bagaimana cara konstitusional yang dapat ditempuh agar sistem Presidensial (yang mengidealkan penyederhanaan jumlah partai politik) dapat berjalan dengan baik tanpa perlu melakukan pembatasan secara tegas melalui norma Konstitusi terhadap jumlah partai politik. Dalam konteks demikianlah rumusan yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dipahami. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum ´ Semangat constitutional engineering dalam rumusan tersebut adalah bahwa Konstitusi mendorong agar partai-partai yang memiliki platform, visi, atau ideologi yang sama atau serupa berkoalisi dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan jabatan eksekutif puncak dalam sistem Presidensial. Apabila kemudian ternyata bahwa partai-partai yang bergabung atau berkoalisi tersebut berhasil dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka ke depan diharapkan akan lahir koalisi yang permanen sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan terjadi penyederhanaan partai secara alamiah. Dengan kata lain, penyederhanaan partai yang dikonsepsikan sebagai kondisi ideal dalam sistem Presidensial dikonstruksikan akan terjadi tanpa melalui “paksaan” norma Konstitusi. Bahwa faktanya hingga saat ini penyederhanaan partai secara alamiah tersebut belum terwujudkan di Indonesia, hal itu bukanlah serta-merta berarti gagalnya semangat constitutional engineering yang terdapat dalam UUD 1945. Hal demikian terjadi lebih disebabkan oleh belum terbangunnya kedewasaan atau kematangan berdemokrasi dan terutama karena tidak terimplementasikannya secara tepat semangat tersebut dalam Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut gagasan yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Praktik demokrasi yang menunjukkan telah terbentuknya budaya demokrasi tidak akan terjadi selama demokrasi dipahami dan diperlakukan semata-mata sebagai bagian dari sistem politik, yang artinya demokrasi belum tertanam atau terinternalisasi sebagai bagian dari sistem nilai – yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Dalam konteks ini, tuntutan akan bekerjanya fungsi pendidikan politik dari partai-partai politik menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Sebab, partai politik adalah salah satu penopang utama demokrasi dalam sistem demokrasi perwakilan (representative democracy), lebihlebih dalam demokrasi perwakilan yang menuntut sekaligus bekerjanya segi-segi demokrasi langsung sebagaimana menjadi diskursus para cerdik pandai yang menginginkan terwujudnya gagasan deliberative democracy dalam praktik. 5. Bahwa, di satu pihak, tidak atau belum terwujudnya penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah sebagaimana diinginkan padahal penyederhanaan jumlah partai politik tersebut merupakan kebutuhan bagi berjalan efektifnya sistem pemerintahan Presidensial, sementara itu, di lain pihak, prinsip multipartai tetap (hendak) dipertahankan dalam sistem kepartaian di Indonesia telah ternyata melahirkan corak pemerintahan yang kerap dijadikan kelakar sinis dengan sebutan “sistem Presidensial rasa Parlementer.” Sebutan yang merujuk pada keadaan yang menggambarkan di mana, karena ada banyak partai, Presiden terpilih ternyata tidak didukung oleh partai yang memperoleh kursi mayoritas di DPR, bahkan dapat terjadi di mana Presiden hanya didukung oleh partai yang memperoleh kursi sangat minoritas di DPR. Keadaan demikian dapat dipastikan menyulitkan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, lebih-lebih untuk mewujudkan program-programnya sebagaimana dijanjikan pada saat kampanye. Ini membuat seorang Presiden terpilih (elected President) berada dalam posisi dilematis: apakah ia akan berjalan dengan programnya sendiri dan bertahan dengan ciri sistem Presidensial dengan mengatakan kepada DPR “You represent your constituency, I represent the Zhole people,´ sebagaimana acapkali diteorisasikan sebagai perwujudan legilitimasi langsung Presiden yang diperolehnya dari rakyat, ataukah ia akan berkompromi dengan partai-partai pemilik kursi di DPR agar program pemerintahannya dapat berjalan efektif. Jika alternatif pertama yang ditempuh, pada titik tertentu dapat terjadi kebuntuan pemerintahan yang disebabkan oleh tidak tercapainya titik temu antara Presiden dan DPR dalam penyusunan undang-undang padahal, misalnya, undangundang tersebut mutlak harus ada bagi pelaksanaan suatu program Presiden. Berbeda halnya dengan praktik di Amerika Serikat di mana kebuntuan dalam pembentukan suatu undang-undang tidak akan terjadi sebab meskipun Presiden Amerika Serikat memiliki hak untuk memveto rancangan undang-undang yang telah disetujui Kongres, namun veto Presiden tersebut dapat digugurkan oleh tercapainya suatu suara mayoritas bersyarat di Kongres. Mekanisme demikian tidak terdapat dalam prosedur pembahasan rancangan Undang-Undang menurut UUD 1945. Setiap rancangan Undang-Undang mempersyaratkan adanya persetujuan bersama DPR dan Presiden. Jika persetujuan bersama dimaksud tidak diperoleh maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu [Pasal 20 ayat (2) dan

ayat (3) UUD 1945]. Artinya, secara teoretik, terdapat kemungkinan di mana Presiden tidak setuju dengan suatu rancangan undang-undang meskipun seluruh fraksi yang ada di DPR menyetujuinya, sehingga undang-undang dimaksud tidak akan terbentuk. Atau sebaliknya, di mana seorang Presiden sangat berkepentingan akan hadirnya suatu undang-undang karena hal itu merupakan bagian dari janji kampanye yang harus diwujudkannya namun hal itu tidak mendapatkan persetujuan DPR semata-mata karena Presiden tidak memiliki cukup partai pendukung di DPR, akibatnya undang-undang itu pun tidak akan terbentuk. Keadaan demikian dapat pula terjadi dalam hal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang rancangannya harus diajukan oleh Presiden. Oleh karena itu, jika seorang Presiden terpilih ternyata tidak mendapatkan cukup dukungan suara partai pendukungnya di DPR maka kecenderungan yang terjadi adalah bahwa seorang Presiden terpilih akan menempuh cara yang kedua, yaitu melakukan kompromi-kompromi atau tawarmenawar politik (political bargaining) dengan partai-partai pemilik kursi di DPR. Cara yang paling sering dilakukan adalah dengan memberikan â&#x20AC;&#x153;jatahâ&#x20AC;? menteri kepada partaipartai yang memiliki kursi di DPR sehingga yang terjadi kemudian adalah corak pemerintahan yang serupa dengan pemerintahan koalisi dalam sistem Parlementer. Kompromi-kompromi demikian secara esensial jelas kontradiktif dengan semangat menguatkan sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana menjadi desain konstitusional UUD 1945. Seberapa besar pun dukungan atau legitimasi yang diperoleh seorang Presiden (dan Wakil Presiden) terpilih melalui suara rakyat yang diberikan secara langsung dalam Pemilu, hal itu tidak akan menghilangkan situasi dilematis sebagaimana digambarkan di atas yang pada akhirnya secara rasional-realistis â&#x20AC;&#x153;memaksaâ&#x20AC;? seorang Presiden terpilih untuk melakukan kompromi-kompromi politik yang kemudian melahirkan corak pemerintahan â&#x20AC;&#x153;Presidensial rasa Parlementerâ&#x20AC;? di atas. Keadaan demikian hanya dapat dicegah apabila dibangun suatu mekanisme yang memungkinkan Presiden (dan Wakil Presiden) terpilih memiliki cukup dukungan suara partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR. Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik. Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang Âżgur-Âżgur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidak-tidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya â&#x20AC;&#x153;sistem Presidensial rasa Parlementerâ&#x20AC;? dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi. Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partaipartai politik bersangkutan yang bertolak dari platform masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan programprogram yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partai-partai yang memerintah (the ruling parties) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang tercemin dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa â&#x20AC;&#x153;sebelum pelaksanaan pemilihan umumâ&#x20AC;? dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi, â&#x20AC;&#x153;Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umumÂ´ adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan peroleh suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik; 6. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari fakta bahwa Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalil permohonannya, sebagaimana telah disinggung pada paragraf [3.7] di atas, Mahkamah tetap akan mempertimbangkan dalil Pemohon sebagai berikut: a. terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal

222 UU Pemilu adalah manipulasi dan tarikmenarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang walk out pada saat disahkannya pengambilan putusan terkait rancangan Undang-Undang Pemilu yang kemudian menjadi Undang-Undang a quo, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan suatu undang-undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh Konstitusi diberi kewenangan membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden. Oleh sebab itu Mahkamah tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya proses pembentukan suatu undang-undang selama tata cara pembentukan undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang walk out dimaksud tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan undang-undang yang bersangkutan dalam pengertian bahwa persetujuan terhadap materi muatan undangundang tersebut tidak diperoleh secara aklamasi; b. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019, Mahkamah berpendapat undang-undang yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah UndangUndang a quo melainkan UU 8/2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang presidential threshold dalam proses pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lagi pula, bagaimana mungkin undang-undang yang lahir belakangan dikatakan kedaluwarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda; c. terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Dalam pertimbangan hukum Putusan a quo, Mahkamah menyatakan antara lain: [3.16.3] 0enimbang bahwa dalam 8ndang 8ndang 1omor 7ahun tentang Pemilihan 8mum Presiden dan Wakil Presiden pembentuk 8ndang 8ndang Muga telah menerapkan kebiMakan ambang batas untuk pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden .ebijakan threshold semacam itu juga telah diterapkan sebagai kebijakan hukum (legal policy) dalam electoral threshold ((7) dengan tujuan untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana, kebijakan mana dalam Putusan 1omor 1 P88 9 200 bertanggal 2 2ktober 200 , serta kebijakan parliamentary threshold (P7) tentang syarat perolehan suara sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari suara sah secara nasional untuk ikut memperebutkan kursi di DPR, dengan Putusan 1omor P88 9,, 200 , oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan 88D 1 5, karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh 88D 1 5 yang sifatnya terbuka; Dengan demikian, Mahkamah sesungguhnya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan presidential threshold atau persyaratan perolehan suara minimal partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan tersebut diberikan ketika Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan pelaksanaannya dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setelah selesainya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, dalam perkembangan selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Maka timbul pertanyaan, apakah dengan demikian pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 masih relevan dijadikan sebagai acuan pertimbangan untuk Permohonan a quo di mana UU Pemilu yang dipersoalkan konstitusionalitasnya mengatur bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak? Terhadap pertanyaan ini, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 adalah tetap relevan dengan penjelasan sebagai berikut: Pertama, pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (yang saat itu diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (legal policy) sama sekali tidak dikaitkan dengan keberadaan norma UndangUndang yang mengatur tentang dipisahkannya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD [sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008], yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya pada saat itu. Kedua, argumentasi teoretik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden bukanlah diturunkan dari logika disatukan atau dipisahkannya Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD melainkan dari argumentasi teoretik untuk memperkuat sistem Presidensial dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat ideal sistem pemerintahan Presidensial sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri sistem Parlementer. Ketiga, sementara itu, argumentasi sosio-politik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memperkuat lembaga Kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio-politik representasi masyarakat Indonesia yang berbhinneka; d. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem Presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi

penyelenggaraan Pemilu, pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas telah menegaskan bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945. Sementara itu, jika yang dimaksud dengan â&#x20AC;&#x153;mengeliminasi evaluasi penyelenggaraan Pemiluâ&#x20AC;? adalah anggapan Pemohon tentang adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR dan Presiden-Wakil Presiden yang terpilih dalam Pemilu 2014 dengan asumsi bahwa rakyat akan dihadapkan pada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 sebagaimana ditegaskan Pemohon dalam Permohonannya, anggapan demikian terlalu prematur sebab belum tentu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama dengan mereka yang berkontestasi dalam Pemilu 2014. Anggapan demikian baru akan terbukti secara post factum. Lagi pula, kalaupun anggapan demikian benar, quod non, hal itu tidaklah serta-merta menjadikan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu menjadi tidak konstitusional; e. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan ketuanya (in casu Rhoma Irama) sebagai calon Presiden, Mahkamah berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan sertamerta berarti diskriminasi. Diskriminasi baru dikatakan ada atau terjadi manakala terhadap hal yang sama diperlakukan secara berbeda dan pembedaan itu semata-mata didasari oleh pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kasus a quo, perbedaan perlakuan yang dialami Pemohon bukanlah didasarkan pada alasan-alasan yang terkandung dalam pengertian diskriminasi sebagaimana diuraikan di atas melainkan karena Pemohon adalah partai politik baru yang baru akan berkontestasi dalam Pemilu 2019 sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu. Bahkan, andaikatapun terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu itu diberlakukan ketentuan yang berbeda, hal itu juga tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai diskriminasi sepanjang pembedaan itu tidak didasari semata-mata oleh alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam pengertian diskriminasi di atas; f. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip One Person, One Vote, One Value (OPOVOV) dari Pemilu 2014 dengan alasan bahwa konversi suara pemilih menjadi kursi dalam Pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Mahkamah berpendapat bahwa substansi dalil Pemohon a quo sama dengan substansi dalil Pemohon pada huruf b di atas sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas juga berlaku terhadap dalil Pemohon a quo. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan veriÂżkasi partai politik dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum, sedangkan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan syarat perolehan suara Partai Politik untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1]

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2]

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3]

Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu beralasan menurut hukum;

[4.4]

Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa â&#x20AC;&#x153;telah ditetapkan/â&#x20AC;? dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah tersebut, sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat dua orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, sebagai berikut: Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis: UU Pemilu) yang menyatakan â&#x20AC;&#x153;Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnyaÂ´, dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya ditulis: UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan yang

diajukan Pemohon. Terkait dengan putusan tersebut, kami, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki pandangan/pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan putusan a quo dengan alasan sebagai berikut. Bahwa merujuk perkembangan perdebatan yang terjadi sejak perubahan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebagaimana ditasbihkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, paling tidak mengemuka pro-kontra yang bertumpu pada dua masalah konstitusional paling mendasar. Pertama, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah dengan pemilihan umum anggota legislatif (yaitu pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD). Padahal, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sejatinya, adanya frasa â&#x20AC;&#x153;setiap lima tahun sekaliâ&#x20AC;? dimaksudkan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden (dan wakil presiden) diselenggarakan secara serentak atau bersamaan. .edua, munculnya desain ambang batas untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) (presidential threshold) bagi partai politik peserta pemilu dengan persentase tertentu berdasarkan hasil pemilu anggota DPR. Bahwa terkait dengan masalah konstitusional pertama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (hal. 83) menyatakan, â&#x20AC;&#x153;baik dari sisi penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak dengan pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilanÂ´. Dengan dasar argumentasi ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma yang mengatur pemisahan pemilu presiden (dan wakil presiden) dengan pemilu anggota lembaga perwakilan rakyat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya ditulis: UU 42/2008) adalah inkonstitusional. Merujuk putusan a quo, penyelenggaraan pemilu presiden (dan wakil presiden) dan pemilu anggota lembaga perwakilan rakyat mulai tahun 2019 diselenggarakan serentak. Bahwa ketika masalah konstitusional pertama berhasil dikembalikan kepada semangat Konstitusi terutama Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, masalah konstitusional kedua justru masih jauh dari roh Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Bahkan bilamana disimak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ PUU-XI/2013 masalah ini dibiarkan terjebak dalam wilayah abu-abu. Dalam hal ini, pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 [Paragraf (3.18) hal. 84-85] dinyatakan, â&#x20AC;&#x153;Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 88 1o 2/200 , Mahkamah memper-timbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilu secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk 8ndang-8ndang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan 88D 1 5Â´. Membaca pertimbangan dimaksud, di satu sisi, penentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menjadi wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Sementara itu, di sisi lain, dengan frasa â&#x20AC;&#x153;tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945â&#x20AC;?, pesan putusan a quo, pembentuk undang-undang harus berpegang pada semangat/roh Konstitusi terutama Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh partai politik yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu dalam satu periode pemilu memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden). Dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon Presiden (dan Wakil Presiden), maka ketentuan lebih lanjut (yaitu undang-undang) yang mengatur mengenai pencalonan tidak boleh mengurangi hak dari subjek-subjek yang ditentukan oleh Konstitusi memiliki hak mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden) tersebut. Bahwa kenyataannya, ketika merumuskan landasan hukum penyelenggaraan Pemilu serentak, pembentuk undangundang memaknai frasa â&#x20AC;&#x153;tetap mendasarkan pada ketentuan 88D 1 5â&#x20AC;? sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dengan mempertahankan angka ambang batas yang sebelumnya diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008. Tidak hanya itu, UU Pemilu menambahkan norma baru bahwa suara hasil pemilu yang digunakan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah suara sah hasil pemilu anggota DPR terakhir. Dalam hal ini, norma Pasal 222 UU Pemilu menyatakan, â&#x20AC;&#x153;Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnyaÂ´. Bahwa dengan membaca formulasi perumusan Pasal 222 UU Pemilu, menjadi sulit dibantah bahwa pesan â&#x20AC;&#x153;tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945â&#x20AC;? dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terangterangan diabaikan oleh pembentuk Undang-Undang. Artinya, pembentuk Undang-Undang berhenti membaca pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo hanya sampai pada kalimat bahwa syarat jumlah kursi dan jumlah suara partai politik sebagai syarat mengajukan pasangan calon presiden adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Padahal, dengan adanya frasa â&#x20AC;&#x153;tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945â&#x20AC;?, pembentuk undang-undang selain memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus pula memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki adanya jaminan hak yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden). Pada titik itu, Mahkamah Konstitusi harusnya melakukan peran dan fungsi konstitusionalnya mengoreksi atau melakukan review terhadap substansi Undang-Undang sekalipun ketika perubahan UUD 1945 (1999-2002) muncul semangat untuk menyederhanakan partai politik demi menopang sistem pemerintahan presidensial. Terkait dengan semangat tersebut, Mahkamah Konstitusi seharusnya menempatkan atau lebih memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional (constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian bahwa disain konstitusi (constitutional design atau constitutional engineering) menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu. Bahwa secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Berbeda dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, pandangan terkait design penyederhanaan partai politik tidak diatur dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (expresis verbis) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi adalah menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagai mana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk memberikan prioritas dan mendahulukan tafsir design penyederhanaan partai politik yang sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dibandingkan dengan pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden (dan wakil presiden) yang diatur eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 14/PUU-XI/2013 yaitu dengan dilaksanakannya pemilu presiden (dan wakil presiden) serentak dengan pemilu anggota legislatif, rezim ambang batas dalam pencalonan Presiden (dan Wakil Presiden) menggunakan hasil Pemilu anggota DPR menjadi kehilangan relevansinya dan mempertahankannya berarti bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional.

SUARA ANDA

JUMAT, 12 JANUARI 2018

EDITORIAL

Tanggapan Editorial

11 Januari 2018

Kepentingan Rakyat

Koalisi untuk Rakyat P

ETA rivalitas untuk pilkada serentak 2018 sudah tergambar jelas. Anggapan bahwa ia akan menjadi gambaran kontestasi Pilpres 2019 tak menjadi realitas karena ternyata koalisi yang terbentuk begitu cair. Dengan berakhirnya masa pendaftaran pasangan calon tadi malam tepat pukul 24.00, proses awal pilkada serentak 2019 pun berakhir. Komisi Pemilihan Umum memang masih memberikan tambahan waktu tiga hari untuk pendaftaran bagi daerah yang baru punya calon tunggal. Begitu pula, KPU masih akan memverifikasi administrasi para calon, tetapi peta persaingan sudah gamblang terpampang. Pilkada serentak di 171 daerah tingkat provisi, kabupaten, dan kota awalnya diperkirakan mengerucut menjadi dua kutub. Kutub pertama dihuni partai-partai politik propemerintah yang juga menginginkan Jokowi Widodo menjadi presiden untuk periode kedua. Adapun kutub kedua berisi partai-partai oposisi yang menghendaki pucuk pimpinan negeri ini berganti. Dengan prediksi semacam itu, pilkada serentak 2018 awalnya dianggap pula sebagai gambaran sekaligus pemanasan Pilpres 2019. Namun, realitas politik menjungkirbalikkan semuanya.

FORUM

DUTA

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Negara Harus Tindak Tegas V

IDEO berkonten pornografi antara anak di bawah umur dan seorang wanita dewasa yang terjadi di Bandung, Jawa Barat, tengah viral di jejaring media sosial dalam beberapa hari ini. Pihak kepolisian saat ini tengah menyelidiki video tersebut. Yang mengejutkan dari kasus tersebut ialah ditemukan fakta bahwa ibu kandung dari bocah tersebut ikut terlibat. Belum lagi kasus pedofilia yang melibat puluhan anak di Banten. Kasus-kasus tersebut menambah rapor merah moral anak bangsa. Miris melihat kenyataan bahwa tataran kelompok terkecil dalam masyarakat juga tak bisa menghentikan perbuatan tersebut. Pada akhirnya, tataran keluarga tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi perbuatan tak bermoral tersebut. Untuk itu, diperlukan tataran yang lebih luas beserta aturan yang mengikat agar faktor pendukung perbuatan tersebut juga dapat dihentikan. Tataran tersebut tak lain ialah negara. Karena tak dapat dipungkiri, pornografi, pergaulan bebas, juga sangat memengaruhi perbuatan-perbuatan yang tak bermoral. Negara harus bertindak cepat dan tegas terhadap kasus-kasus tersebut, karena ini hanyalah satu dari sekian kasus seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Jika negara tidak cepat bertindak, tidak menutup kemungkinan kasus serupa dapat terulang lagi dan perlahan akan menghancurkan masa depan generasi bangsa.

Astriani Nur Fatikasari Bogor

Politik lagi-lagi mempertontonkan pakemnya bahwa tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanyalah

kepentingan. Karena kepentingan, tiada lagi label partai pemerintah atau partai oposisi di pilkada kali ini. Semuanya dengan gampang menanggalkan perbedaan pandangan politik lalu menyatu dalam satu kubu guna memenangi kontestasi. Semuanya begitu cair, tidak ada lagi faktor ideologi yang menghalangi. Memang, pembelahan antara partai pemerintah dan partai oposisi masih kental terasa di beberapa daerah. Akan tetapi, menyatunya partai tanpa melihat beragam latar belakang juga begitu kentara. Simak saja di Sumatra Utara ketika Partai Golkar dan NasDem bergabung dengan Gerindra, PKS, dan PAN untuk mengusung Edy RahmayadiMusa Rajekshah. Di Jawa Tengah, PKB yang merupakan partai propemerintah juga menyatu dengan Gerindra, PKS,

Panggung Sandiwara

DUNIA ini panggung sandiwara, ceritanya selalu berubah.

@oneruhawan

Kepentingan Abadi

DALAM alam demokrasi tidak ada musuh atau kawan abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi dan kepentingannya ialah kekuasaan.

@CelotehUrang

Tujuannya Pilpres 2019

JANGAN terlalu mudah menyimpulkan. Itu suatu trik untuk menggoyang titik pusat kekuatan lawan, tujuan utamanya ialah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

@lho_koq

Berharap Terus Mencair

ALHAMDULILLAH, kalau semua kontestasi cair. Mudah-mudahan suasana yang menyejukkan ini akan terus berlangsung saat pertarungan di pilkada nanti.

Sulistyowati

Beri Pencerahan

BERHARAP tidak ada kubu-kubuan lagi dalam pilkada kali ini. Ini memberikan pencerahan bagi masyarakat.

Wiwiek Setyorini

Tidak Ada Kawan Abadi

SAYA sih sebenarnya rada kurang percaya kalau suasananya akan terus mencair. Pengalaman selama ini membuktikan. Apalagi dalam dunia politik, tidak ada kawan abadi, yang ada ialah kepentingan.

Ali Radiana

Kirimkan komentar Anda atas tema: Bagaimana Menata Tanah Abang? (8-13 Januari 2018) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Perpustakaan juga dapat mengurangi perilaku menyebarkan hoaks di antara masyarakat. Perpustakaan yang dibuat megah tentunya akan menarik siapa pun untuk membaca buku di dalamnya. Semua jenis buku dari dalam negeri dan luar negeri serta karya-karya ilmiah ada dalam perpustakaan itu. Di Kota Surabaya sebenarnya ada beberapa perpustakaan. Namun, tampilannya kurang menarik dan ruang bacanya terlalu sempit. Hal itu membuat kita tidak nyaman membaca buku di perpustakaan tersebut. Sementara itu, perpustakaan milik swasta yang berada di pinggiran Kota Surabaya sebenarnya nyaman. Sayangnya, jumlah buku yang ada sangat sedikit, padahal ruang bacanya sangat

besar. Dari hal itu terlihat bahwa kebutuhan akan bahan bacaan semakin diminati masa kini. Membaca melalui buku daripada layar telepon seluler tentu saja berbeda. Perpustakaan juga dapat digunakan untuk menyimpan naskah-naskah kuno milik bangsa Indonesia. Selain itu, perpustakaan harus mampu menjadi sumber informasi tepercaya ketika ada bangsa lain ingin mengetahui Indonesia yang sebenarnya. Kalau ada perpustakaan model Hogwarts Library di Surabaya, saya bersedia menjadi penjaganya.

Tomy Michael Tenaga edukatif FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Teliti dan Cerdas Mencari Informasi Kesehatan ASYARAKAT Indonesia yang religius menjadi tantangan tersendiri manakala kecenderungan berita-berita seputar kesehatan yang disebarkan melalui media massa dikaitkan dengan faktor agama, bahkan akhir-akhir ini banyak orangtua justru melakukan penolakan vaksin karena faktor keyakinan agama. Sentimen agama menjadi sangat sensitif dan bahkan bisa jadi senjata ampuh pada sebagian orang untuk mengubah perilaku atas kondisi kesehatan keluarganya. Jika seseorang sudah meyakini akan informasi yang diperolehnya karena terkait dengan keyakinan agama, akan sulit untuk mengubahnya. Menurut Prof Soekidjo, pakar perilaku kesehatan masyarakat, pada seseorang yang sudah meyakini sesuatu dan menganggap hal tersebut merupakan suatu kebenaran akan sulit untuk mengubahnya, bahkan butuh waktu lama untuk meyakinkannya. Imbas dari pemberitaan yang simpang siur, yang berujung pada penolakan orangtua untuk mengimunisasi anaknya dengan lengkap, berkonsekuensi terhadap merebaknya kasus penyakit difteri saat ini, bahkan bisa

@mbororomanus

dan PAN untuk mencalonkan Sudirman Said-Ida Fauziyah. Pun di Jawa Timur, Gerindra dan PKS sebagai partai oposisi berkolaborasi dengan PDIP dan PKB untuk menjagokan Saifullah Yusuf. Bahkan, Pilkada 2018 mampu menyatukan partai yang selama ini diyakini tak mungkin menyatu, yakni PDIP dan Demokrat. Keduanya kini satu gerbong untuk mengusung Ganjar Pranowo-Gus Yasin di pilgub Jateng dan Karolin Margret Natasa-Suryadman Gido di pilgub Kalimantan Barat. Mustahil disanggah kepentingan dan kekuasaan di atas segalanya bagi seluruh partai politik di pilkada tahun ini. Sulit untuk disangkal, koalisi dalam perpolitikan di negeri ini ialah persekutuan untuk menang dan berkuasa. Di satu sisi, kita prihatin karena partai politik di Indonesia belum juga beranjak dari pragmatisme. Namun, di sisi lain, tak salah jika kita memandang fenomena itu secara positif bahwa partai politik tak tersandera oleh rivalitas tanpa batas. Mereka boleh berseteru di tingkat nasional, tapi tak ada salahnya menyatu di daerah. Dengan cairnya koalisi, kita juga layak berharap pilkada serentak 2018 tak segawat yang dikhawatirkan semula. Ketika tak ada lagi kubu-kubuan, penggunaan politik identitas sebagai senjata pun diyakini akan berkurang signifikan. Terlebih, banyak pasangan kandidat yang merupakan kombinasi nasionalis dan santri sehingga sulit bagi kelompok tertentu memainkan isu SARA. Berkoalisi ialah bagian dari strategi untuk memenangi kompetisi. Yang terpenting, setiap pemenang harus menggunakan kekuasaan yang didulang untuk semata memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan demi mengakomodasi kepentingan anggota koalisi.

Berharap Surabaya Miliki Perpustakaan Megah KETIKA memasuki 2018 harus ada perubahan yang terjadi. Perubahan meliputi banyak bidang kehidupan dan tidak harus selalu fenomenal. Di antara perubahan yang saya harapkan, salah satunya saya ingin Surabaya memiliki perpustakaan yang lengkap dengan ruang baca yang nyaman. Saya membayangkan Surabaya memiliki perpustakaan seperti yang ada dalam film Harry Porters, yaitu Hogwarts Library. Perpustakaan itu didesain dengan arsitek kuno, penataan buku yang rapi, dan ruang baca yang luas dan nyaman. Mengapa perpustakaan sebagai sesuatu yang harus kita perbaiki di tahun ini? Banyak jawabannya. Salah satunya menciptakan generasi muda yang memiliki pengetahuan luas.

KOALISI untuk rakyat yang terpenting implementasinya betul-betul untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kantong baju atau celana.

jadi tak terkendalikan. Kementerian Kesehatan melalui situs resminya melansir sampai 25 Desember 2017 terdapat 907 kasus difteri, 44 di antaranya mengakibatkan kematian. Kasus itu tersebar di 164 kabupaten/ kota dari 29 provinsi (30/12/2017). Refleksi di tahun yang lalu, inilah sejatinya tugas berat yang harus diselesaikan segera melalui upaya mengedukasi masyarakat. Selain pemerintah melalui jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh komponen masyarakat juga mesti terlibat aktif menangkal berita yang meresahkan alias hoaks, tak terkecuali para pemimpin agama, insan pers, baik dari media cetak, elektronik, televisi, maupun media online. Mengedukasi masyarakat merupakan cara efektif melawan berita hoaks terkait dengan pentingnya imunisasi untuk mencegah keganasan penyakit difteri. Mengedukasi itu bisa dikatakan merupakan salah satu kegiatan dakwah yang di dalamnya terkandung ajakan, seruan yang menjadikan perilaku kita menjadi lebih baik. Mengutip pernyataan M Quraish Shihab, dakwah merupakan seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha

mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Di samping ada upaya dakwah yang dilakukan terus-menerus, masyarakat juga disarakan agar lebih cermat menyikapi suatu berita melalui upaya tabayun, mencari kebenaran tentang sesuatu hingga jelas keadaannya. Membedakan hoaks atau bukan memang tidak mudah. Karena itu, penting untuk mengecek sumber berita tersebut, apakah memang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk cerdas dan teliti dalam mencari informasi, terutama informasi kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin mencari informasi seputar kesehatan, carilah situs-situs resmi milik pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, rumah sakit, klinik, atau pusat pelayanan kesehatan terdekat agar lebih pasti untuk mendapatkan informasi yang benar.

Fauzul Hayat Pengajar di Program Studi Kesehatan Masyarakat- STIKes-Faletehan Serang-Banten

Penerangan Di Mampang Indah 2 Depok Minim

AYA tinggal di wilayah Mampang Indah 2, Rangkapan Jaya, Depok. Rumah saya sebenarnya tidak masuk kompleks, namun wilayah saya itu merupkan akses Kompleks Mampang Indah 2. Sayangnya, sudah sejak lama kawasan itu minim penerangan. Padahal, jalan itu merupakan jalan utama yang sering dilalui warga sekitar. Selain, Kompleks Mampang Indah 2, kawasan itu juga terdapat kompleks lainnya, seperti Kompleks Pertanian, Griya Sakinah 2, dan Calista. Sebenarnya, ketika Ustad Arifin Ilham tinggal di kawasan tersebut, jalan tersebut sangat terang. Namun, setelah Ustad Arifin pindah ke Sentul, kawasan tersebut dibiarkan gelap gulita. Padahal, tiang lampu di sisisisi jalan tersebut masih ada. Hanya saja lampu penerangan tidak berfungsi. Saya tidak tahu

mengapa Dinas PU membiarkan kawasan tersebut gelap gulita. Selain gelap, kondisi jalan sangat buruk, hanya dilapisi batu koral. Kondisi itu tentu sangat membahayakan bila musim hujan tiba. Lampu penerangan yang tidak berfungsi membuat pengendara harus berhati-hati saat melintasi kawasan tersebut. Kondisi itu berbeda dengan sebelah jalan rumah saya yang sudah dibeton. Saya pikir jalan di depan rumah saya akan dibeton juga. Namun, harapan itu tinggal harapan. Pembetonan yang sudah selesai itu, tidak juga dilakukan di kawasan saya. Untuk itu, melalui surat pembaca, saya mohon Dinas Pekerjaan Umum dapat memperhatikan dua permasalahan tersebut.

Suwardjo Jl. Palem I, Mampang Indah 2, Depok.

OPINI

JUMAT, 12 JANUARI 2018

Utak-Atik Koalisi Politik Hanta Yuda AR

Direktur Ekesekutif Poltracking Indonesia

ENDAFTARAN calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 telah berakhir. Meskipun pergerakan bongkar pasang dan utak-atik koalisi antarpartai politik (parpol) sangat dinamis, bahkan hingga waktu akhir pendaftaran, perubahan komposisi koalisi antarparpol masih berubah di beberapa daerah. Koalisi yang semula terbaca publik sudah solid dan mantap, tiba-tiba bubar dan membentuk format baru koalisi yang sama sekali berbeda. Mengapa perubahan komposisi koalisi dalam mengusung calon kepala daerah menjadi demikian mudah berubah dan cair? Apa sesungguhnya yang menjadi pijakan parpol dalam menentukan bakal calon kepala daerah dalam pilkada? Tulisan ini mencoba menganalisis problem koalisi partai kita serta berbagai aspek yang memengaruhi utak-atik koalisi parpol. Ada tiga hal yang menjelaskan hal ini: 1) problem tuna-ideologi partai; 2) struktur kekuasaan partai yang oligarkis; dan 3) realitas politik elektoral.

pemilih. Identitas ideologis hanya digunakan sebagai pembungkus kepentingan politik dan elektoral. Sekalinya bertemu dalam muara kepentingan yang sama, partai-partai ‘beda warna’ itu dengan segera bisa leluasa bersenyawa. Partai nasionalis dan partai religius yang tak canggung membangun relasi koalisi untuk mengajukan kandidat tertentu. Misalnya, di Jawa Tengah (Jateng), PDIP bisa leluasa berkoalisi dengan PPP mencalonkan pasangan Ganjar-Gus Yasin sebagai pasangan Cagub Jateng. Derita tuna-ideologi parpol ini berakibat fatal pada pembangunan koalisi partai. Pertama, spektrum ideologi parpol sering tak sejalan dengan garis kebijakan partai. Misalnya, partai dengan identitas keagamaan bisa sangat cair dan terlihat memiliki tabiat yang sama dengan partai berbaju nasionalis. Kedua, di antara partai pengusung dengan kandidat se-

ring tidak linear dengan garis ideologinya. Pada titik ini, kader partai menjadi korbannya. Mereka tak berdaya jika partai mengusung kandidat di luar partai semisal mengejar ke menangan dengan hanya menimbang faktor elektabilitas dan modalitas. Ketiga, proses koalisi di daerah sering kali asimetris dengan koalisi di tingkat nasional. Misalnya, relasi Partai PDIPGerindra berhadap-hadapan dalam politik nasional, tapi bisa berkoalisi mendukung calon yang sama di pilkada Jawa Timur (Jatim) dan Sulawesi Selatan (Sulsel). PDIP dan Demokrat juga cenderung berseberangan di koalisi nasional, namun bisa berkoalisi dalam Pilkada Jateng dan Kalimantan Barat (Kalbar). Begitu juga gambaran relasi PKS dan PDIP yang berseberangan di koalisi nasional tapi mampu membentuk koalisi di Pilkada Jawa Timur (Jatim) dan Sulsel. Relasi ini memberi gambaran bahwa semua bisa berkoalisi dalam satu muara jika bertemu kepentingan yang sama.

Sekalinya bertemu dalam muara kepentingan yang sama, partai-partai ‘beda warna’ itu dengan segera bisa leluasa bersenyawa. Oligarki parpol Faktor lainnya yang memengaruhi bongkar pasang koalisi parpol ialah kekuatan oligarki yang berkembang dalam tubuh parpol. Dalam proses koalisi, pimpinan partai menja di semacam oligarki yang begitu berkuasa baik karena kekuatan finansialnya maupun karena posisi kekuasaan di internal partai yang diakui hukum. Hegemoni parpol dalam proses rekrutmen atau seleksi kandidat diperparah kekuatan oligarki yang telah

menjadikan proses kandidasi menjadi domain privat para oligarki di tubuh partai. Argu men itu sejalan dengan beberapa Winters (2011) serta Robison dan Hadiz (2004) yang menjelaskan bahwa para oligarki telah membajak parpol di Indonesia. Dan efek destruktif dari oligarki di tubuh parpol ialah sentralisme struktur kekuasaan di dalam partai. Pengurus partai daerah tak memiliki kekuatan otonom mengambil keputusan politik koalisi. Mereka sepenuhnya bergantung kepada putusan dari pimpinan parpol di Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Kondisi itu menjadikan para pengurus DPP memiliki kekuatan besar dalam menentukan koalisi parpol yang berkembang di semua wilayah. Karena pencalonan kandidat adalah domain para elite, kedekatan elite parpol menjadi determinan pola koalisi. Misalnya, kedekatan elite PDIP, PKB, dan NasDem akan cenderung mudah membentuk koalisi dalam pilkada. Begitu juga dengan kedekatan elite PKS dengan sosok Prabowo Subi-

anto Ketum Gerindra akan cenderung memudahkan koalisi PKS-Gerindra di beberapa Pilkada semisal Jawa Barat (Jabar), Jateng, Sumatra Utara (Sumut), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Sulsel.

Realitas politik elektoral Dua problem kepartaian tersebut bertemu dengan beberapa realitas politik elektoral di Indonesia. Pertama, karena perkembangan studi soal perilaku, partai akhirnya mempunyai referensi untuk melihat potensi keterpilihan kandidat. Hampir semua partai mempertimbangkan elektabilitas kandidat sebagai syarat pemberian dukungan. Pertimbangan ini merupakan kalkulasi realistis parpol untuk memenangi pilkada. Sebagaimana kata Storm (1990), pada dasarnya semua partai ingin menang pemilu. Tak pelak kandidat dengan elektabilitas tinggi menjadi magnet bagi banyak partai. Realitas kedua, regulasi 20% kursi menjadi pertimbangan praksis bagi partai untuk menimbang-nimbang dukungan

kandidat dalam pilkada. Pertimbangan kecukupan jumlah kursi ini menjadi rawan terjadi transaksi politik yang tidak sesuai dengan platform parpol. Namun, demi tujuan praktis kecukupan dukungan, lobi-lobi koalisi tak terhindarkan. Terakhir ialah tingginya fragmentasi sistem kepartaian di level lokal. Persebaran kursi di DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota menciptakan tidak adanya dua atau tiga partai dominan. Dirk Tomsa (2014) bahkan mencatat fragmentasi politik di level subnational ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan fragmentasi di level pusat. fragmentasi yang tinggi ini menyebabkan pola koalisi partai dalam pencalonan kepala daerah tidak konsisten dengan karier politik kader, apalagi ideologi partai. Akhirnya, rentetan kausalitas di atas mau tak mau menyebabkan koalisi partai dalam pencalonan kepala daerah manjadi begitu cair. Pertanyaannya, apakah tugas partai dianggap selesai setelah surat rekomendasi diturunkan dan kandidatnya terdaftar di KPU?

Tuna-ideologi Meskipun terlihat klise, sindrom tuna-ideologi yang menjerat parpol tak bisa lepas dari rantai kausalitas bongkar pasang koalisi. Partai yang ada saat ini terlihat tak mampu menjalankan platform ideologinya secara jelas. Sejurus dengan tesis Kirchheimer (1966) setengah abad yang lalu soal catch-all party yang berkembang di negara-negara Barat hingga kini, partai yang ada di Indonesia relatif tidak berbeda. Partai dengan sengaja mengaburkan basis ideologinya untuk menangkap semua kelompok

PATTA AREADI

Mencermati Pola Migrasi Umat Islam Nasaruddin Umar

Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta

adanya fenomena kebangsaan tanpa negara (nations without state), karena dalam kenyataannya komunitas muslim yang eksodus ke negara-negara nonmuslim dengan berbagai alasan dan kepentingan memang menciptakan melting pot tersendiri di dalam negara tujuan. Eksodus umat Islam secara besar-besaran dalam dua de kade terakhir ke negaranegara maju seperti di Eropa, Amerika, Australia, dan Asia Selatan, disebabkan beberapa krisis di negeri asal. Ada dalam bentuk krisis politik seperti penduduk Palestina yang tadinya memiliki 80% tanah hunian di kawasan Jerusalem dan selebihnya Israel menghuni sekitar 20%. Tetapi kini terbalik, penduduk Palestina hanya mendiami wilayahnya sekitar 20%, selebihnya diambil alih Israel. Akhirnya mereka terpaksa

Eksodus umat Islam secara besar-besaran dalam dua dekade terakhir ke negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika, Australia, dan Asia Selatan, disebabkan beberapa krisis di negeri asal.

memaksa warganya untuk mencari wilayah aman ke negara-negara barat seperti AS, Kanada, Eropa, Ausralia, dan negara-negara Skandinavia lainnya. Pola migran lainnya bekas ne gara-negara jajahan nega ra maju pergi mengadu nasib ke negara-negara bekas penjajahnya, seperti warga muslim di kawasan Afrika seperti Maroko, Tunisia, Aljazair, Mesir, melakukan eksodus ke Prancis. Demikian pula negara-negara muslim lainnya yang pernah dijajah Inggris karena tekanan ekonomi, mereka berbondongbondong memasuki Inggris. Belum lagi mereka yang lari dan mencari suaka politik karena kekisruhan politik di negerinya. Yang lainnya, semula melanjutkan studi di negara-negara maju tersebut, tetapi mereka tidak mau lagi kembali ke negeri

mereka karena mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di negeri tempat menyelesaikan studi. Warga bangsa Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang penduduknya ada di berbagai negara maju. Di Rusia, Belanda, dan Yugoslavia banyak sekali warga Indonesia yang tinggal beranak cucu di sana dengan memanfaatkan kedekatan historis antara Indo nesia dan negara-negara tersebut. Bahkan sudah kawinmawin dengan warga negara setempat. Meskipun demikian rasa keindonesiaan dan Islam yang berkeindonesiaan masih tetap dipertahankan di sana. Bahkan hubungan emosional dengan warga leluhurnya di Tanah Air tetap diungkapkan dalam berbagai bentuk, misalnya membangun makam keluarga, membangun bangunan wakaf di negerinya, dan menziarahi

secara rutin anggota keluarga mereka. Fenomena terakhir para migran Indonesia kembali membanjiri Amerika dengan memanfaatkan kelonggaran peraturan AS yang memudahkan tenaga kerja profesional masuk ke AS. Karena kaum industriawan AS yang saat ini mengalami kelesuan usaha mereka, lebih senang mempekerjakan para pekerja asing, khususnya dari Indonesia, yang mau digaji separuh dari karyawan warga AS dengan mutu kerja yang tidak kalah dengan mereka. Para pekerja asal Indonesia juga merasa senang karena walaupun dibayar separuh dari gaji warga AS, tetapi masih jauh lebih baik daripada gaji yang diterimanya di tempat lain, termasuk di Indonesia sendiri. Fenomena yang mirip juga terjadi di sejumlah negara di Eropa dan Australia.

SLAM dan dunia Islam semakin banyak menarik minat para pengamat dan ilmuwan. Bukan saja karena agama ini semakin meluas penganutnya, melainkan juga umatnya menampilkan berbagai hal memesona, meskipun ada juga segelintir yang menampilkan hal-hal yang menakutkan orang lain. Fenomena perkembangan ini diulas juga oleh John L Esposito dalam The Future of Islam, mantan Direktur Center for Muslim-Christian Understanding (CMCU), Georgetown University, Washington DC. Berdasarkan hasil penelitiannya ia menulis sebuah artikel berjudul, Today, Islam is among the fastest-growing religions in Afrika, Asia, and America. (Saat ini Islam adalah agama

yang paling cepat berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika). Hal yang sama juga sering diungkapkan Hillary Clinton dalam berbagai kesempatan ceramahnya di depan komunitas muslim, termasuk ia ungkapkan juga ketika berkunjung ke Indonesia. Yang menarik untuk dicermati dari dampak perkembangan ini ialah pola migrasi umat Islam dalam dua dekade terakhir juga semakin luas. Eksodus umat Islam ke negara-negara nonmuslim secara mayoritas menimbulkan kerumitan ketatanegaraan tersendiri. Oliver Roy melihat adanya fenomena negara tanpa bangsa dan persaudaraan tanpa negara (state without nation and brothers without state). Mungkin juga bisa dikatakan,

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Abdul Kohar, Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Don Bosco Selamun, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Iskandar Zulkarnain, Kania Sutisnsawinata, Lestari Moerdijat, Muhammad Mirdal Akib, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Punto, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Heryadi, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Raja Suhud V.H.M, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cahya Mulyana, Christian Dior Simbolon, Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dhika Kusuma Winata, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hillarius U. Gani, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Satria Sakti Utama, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo

eksodus bersama keluarganya ke Eropa, Amerika, dan Australia. Irak, Libanon, dan Iran yang pernah dilanda perang saudara berkepanjangan

Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya), Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono

(Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon), Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303

Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

SUARA ANDA

JUMAT, 12 JANUARI 2018

EDITORIAL

Tanggapan Editorial

11 Januari 2018

Kepentingan Rakyat

Koalisi untuk Rakyat P

FORUM

DUTA

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Negara Harus Tindak Tegas V

Astriani Nur Fatikasari Bogor

Politik lagi-lagi mempertontonkan pakemnya bahwa tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanyalah

Panggung Sandiwara

DUNIA ini panggung sandiwara, ceritanya selalu berubah.

@oneruhawan

Kepentingan Abadi

DALAM alam demokrasi tidak ada musuh atau kawan abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi dan kepentingannya ialah kekuasaan.

@CelotehUrang

Tujuannya Pilpres 2019

JANGAN terlalu mudah menyimpulkan. Itu suatu trik untuk menggoyang titik pusat kekuatan lawan, tujuan utamanya ialah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

@lho_koq

Berharap Terus Mencair

ALHAMDULILLAH, kalau semua kontestasi cair. Mudah-mudahan suasana yang menyejukkan ini akan terus berlangsung saat pertarungan di pilkada nanti.

Sulistyowati

Beri Pencerahan

BERHARAP tidak ada kubu-kubuan lagi dalam pilkada kali ini. Ini memberikan pencerahan bagi masyarakat.

Wiwiek Setyorini

Tidak Ada Kawan Abadi

SAYA sih sebenarnya rada kurang percaya kalau suasananya akan terus mencair. Pengalaman selama ini membuktikan. Apalagi dalam dunia politik, tidak ada kawan abadi, yang ada ialah kepentingan.

Ali Radiana

Kirimkan komentar Anda atas tema: Bagaimana Menata Tanah Abang? (8-13 Januari 2018) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Tomy Michael Tenaga edukatif FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

@mbororomanus

KOALISI untuk rakyat yang terpenting implementasinya betul-betul untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kantong baju atau celana.

Fauzul Hayat Pengajar di Program Studi Kesehatan Masyarakat- STIKes-Faletehan Serang-Banten

Penerangan Di Mampang Indah 2 Depok Minim

Suwardjo Jl. Palem I, Mampang Indah 2, Depok.

PERKOTAAN

JUMAT, 12 JANUARI 2018

Pemkot Depok Didesak Rawat Situ yang Rusak Warga sangat terganggu dengan bau tak sedap yang berasal dari tumpukan sampah di pinggir Situ Pengarengan. Sampah terus menumpuk dan baunya kian hari semakin menyengat. KISAR RAJAGUGUK

kisar@mediaindonesia.com

ONDISI 26 situ di Kota Depok kian memprihatinkan. Tumpukan sampah rumah tangga menutupi bagian situ yang berfungsi sebagai pencegah banjir di Kota Depok dan Jakarta tersebut. Tak hanya sampah, beberapa situ bahkan telah berubah fungsi menjadi permukiman. Salah satu yang rusak parah dan tertimbun sampah ialah Situ Pengarengan. Lokasinya di areal kawasan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Cisalak, Sukma Jaya, dan sudah tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Kerusakan situ bukan hanya disebabkan reklamasi sampah. Situ juga dijadikan penampungan air warga yang menempati lahan RRI. Akibatnya, lumpur galian terbawa aliran kali serta mengendap di Pengarengan. Pantauan Media Indonesia kemarin, air situ keruh dengan sampah mengambang di tepian. Di pinggiran banyak bertumpuk sampah dan kotoran manusia yang mengundang lalat berkerumun. Zaelani, 42, warga Kelurahan Cisalak, mengisahkan Situ Pengarengan dulunya bersih. Airnya dipakai sejumlah warga untuk berbagai keperluan rumah tangga. “Udang juga hidup, ikan cere juga hidup, orang pada berenang di situ,” ujar Zaelani. Namun, ia menyayangkan beberapa tahun belakangan, kebersihan situ tak lagi mendapat perhatian. Limbah rumah tangga dibuang ke sana. Warga, tutur Zaelani, tak lagi berani menggunakan air untuk keperluan sehari-hari karena kotor dan tercemar. Jamhudi 32, warga lainnya, mengaku terganggu dengan bau tak sedap yang berasal dari tumpukan sampah di pinggir Situ Pengarengan. “Sampah terus numpuk, baunya semakin hari semakin menyengat,” paparnya. Dia mengkhawatirkan, jika tumpukan sampah tak kunjung dibersihkan, warga

sekitar bantaran situ dapat terjangkit berbagai penyakit. Apalagi bila hujan hanya sebentar. Sampah yang terbongkar hujan tapi tak hanyut dibawa air meninggalkan bau yang sangat menusuk hidung. Jamhudi berharap pemerintah kota segera membersihkan tumpukan sampah yang sudah menutupi permukaan situ. “Kan enak kalau situ bersih. Apalagi Pengarengan terletak di paru-paru kota dan pelintasan kendaraan, dinas terkait harusnya malu,” tandasnya.

Pedangkalan Selain menjadi tempat pembuangan sampah, Situ Pengarengan juga mengalami pedangkalan. Situ tak lagi banyak menampung air hujan yang membuat Kota Depok sering dilanda banjir. Anggota Komisi A DPRD Depok, Hamzah, menyatakan keberadaan sebagian dari 26 situ di Kota Depok tidak lagi sesuai dengan fungsinya. Bahkan ada situ yang menghilang karena berubah fungsi menjadi perumahan. Ia berjanji akan menagih pertanggungjawaban dari Pemkot Depok. Hamzah mengusulkan Pemkot Depok membuat situ pengganti termasuk mereboisasi sekitar bibir situ untuk memperkuat tanggul agar tidak terulang lagi peristiwa jebolnya tanggul seperti di Situ Gintung, Tangerang, beberapa tahun lalu. Menjawab keluhan masyakarat dan anggota DPRD, Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, Herniwati, menyatakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Depok akan menormalisasi dan menjaga agar lahan situ tidak hilang. Pernyataan tersebut dibenarkan Sektetaris Dinas PUPR Kota Depok Supomo. Pihaknya segera mengevaluasi 26 situ di Depok yang telah berubah fungsi sebagai kawasan permukiman. Situ-situ akan dipagar kawat besi supaya tidak diserobot. “Sudah ada dana perawatan sebesar Rp72,8 miliar,” bebernya. (J-2)

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

PASAR SENEN BLOK III SIAP DITEMPATI: Pekerja merampungkan pembuatan kios di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, kemarin. PD Pasar Jaya menyatakan pertengahan Januari 2018, Pasar Senen Blok III sudah mulai beroperasi dan siap ditempati para pedagang.

360 Ribu Warga masih belum Punya KTP-E DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat 360 ribu warga belum memiliki KTP elektronik (KTP-E). Seratus ribu di antaranya belum bisa memiliki karena banyaknya warga Ibu Kota yang selama ini ber-KTP ganda. “Itu data per 10 Januari 2018. KTP-E baru diterbitkan jika tiap warga sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) tunggal. Nah masalahnya, banyak warga DKI yang ber-KTP ganda,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Edison Sianturi. Banyaknya warga yang beridentitas ganda itu, sambungnya, membuat pihaknya tiap hari harus mengurut satu per satu data

kependudukan untuk menghindari terjadinya identitas ganda di data kependudukan. Hal itu juga yang membuat warga ber-KTP ganda tersebut tidak bisa segera memiliki KTP-E meski blangkonya sudah tersedia. “Masalah blangko itu sudah terselesaikan. Saat ini blangko sudah tercukupi di tiap kelurahan. Tapi yang jadi masalah ialah banyaknya warga yang ber-KTP ganda, itu yang harus diteliti satu per satu,” ujar Edison. Ber-KTP ganda yang dimaksudnya itu ialah warga yang memiliki KTP Jakarta, juga KTP luar Jakarta. Pihaknya harus bekerja keras meneliti menuju penunggalan data. “Targetnya Februari-Maret

2018 sudah selesai agar semua warga sudah punya KTP-E. Masyarakat agar segera ke kelurahan untuk mengambil KTP-E bagi yang sudah merekam data. Bagi yang belum merekam, tidak perlu khawatir soal blangko, saya jamin cukup,” imbau Edison. Di kesempatan terpisah, Sasa, warga Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengaku bersyukur bukan kepalang atas informasi ketersediaan blangko KTP-E itu. Pasalnya, ia sudah tak ber-KTP sejak November 2016, selain mengantongi surat keterangan pengganti identitas yang diterbitkan kelurahan setempat. “Saya sudah mengurus pembuatan KTP-E sejak masa berlaku KTP habis pada November 2016.

Tapi sampai sekarang saya belum dapat selain surat keterangan segede gaban,” sindirnya. KTP-E itu dibutuhkannya untuk data pembuatan SIM, melamar pekerjaan, dan yang paling penting ialah sebagai kartu identitas kependudukan. “Gara-gara enggak punya KTP-E, saya sempat kesulitan saat membuat rekening bank,” Rizky, salah satu warga kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Untuk dapat membuat rekening bank, ia mengaku harus membawa resi proses pembuatan KTP dari kelurahan. Masalahnya, resi dari kelurahan itu bersifat sementara dan setiap enam bulan sekali harus diperbarui. (Inten Soehartien/J-1)

Aduan Warga lewat Qlue kian Menurun

MI/RAMDANI

BUTUH PERBAIKAN: Warga melewati jembatan penyeberangan orang (JPO) yang mulai mengalami penurunan dan kemiringan di JPO Sarinah, Jakarta Pusat, kemarin. Sejumlah fasilitas umum di Jakarta, salah satunya JPO, kondisinya saat ini dinilai tidak layak dan perlu diperbaikan demi kenyamanan dan keamanan warga Ibu Kota.

LUE merupakan sarana pengaduan warga berbasis aplikasi di bawah naungan PT Qlue Performa Indonesia bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Aplikasi itu merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan sarana bagi warga mengadu dengan lebih cepat dan praktis. Aplikasi itu diluncurkan pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI pada 2014-2017. Ada tiga metode registrasi untuk dapat mengakses aplikasi Qlue yakni log in melalui e-mail yang terdaftar, menggunakan Facebook, serta akun Google+. Setelah itu pengguna mengisi nama akun (user name), jenis kelamin, serta domisili tempat tinggal. Lalu melaporkan keluhan. Fitur pengaduan meliputi pengamatan tempat umum,

pelaporan isu lokal disertai dengan fitur penambah foto. Setelah mengirimkan foto, pengguna diarahkan untuk memilih subjek yang terkait dengan pelaporan. Terdapat 25 kategori subjek yang bisa dipilih. Fitur ketiga ialah untuk berkomunikasi dengan pengguna Qlue lainnya melalui posting-an, misalnya memberi masukan atau mengajak kerja bakti bersma. Setiap postingan tergabung di lini masa Qlue. Akan ada status yang menunjukkan posting-an masih diproses (waiting) atau sudah ditindaklanjuti (complete). Denada Patricia Dewani, 22, karyawan swasta warga Matraman, Jakarta Timur, mengaku mengunduh aplikasi Qlue awal 2016. Ia terkesima karena Qlue sangat inovatif menjawab kebutuhan warga. “Saya mau buktiin seberapa cepat tindak lanjutnya. Saya buat

laporan tentang sampah yang menggunung di pinggir jalan. Dalam tempo 10 menit sudah dibersihkan. Itu keren banget,” tutur Denada, Rabu (10/1). Namun, ia menyayangkan aplikasi tersebut hanya kompatibel pada sistem operasi Andorid, sedangkan ia pengguna produk Ios. Ia juga merasapublikasi mengenai program Qlue sangat kurang. Terbukti dari sebagian besar kerabatnya hanya pernah mendengar, tetapi tidak memahami manfaat Qlue. Eka Aprilia, 21, mahasiswi asal Kosambi, Jakarta Barat, sempat menggunakan Qlue pada awal 2016 dan kini meninggalkannya. Ia bingung membuat laporan pada aplikasi tersebut. “Waktu itu mau laporin jalan rusak, tapi bingung harus klik yang mana. Enggak ada instruksi yang jelas dan tertata. Jadi enggak lama setelah itu saya

uninstall saja,” tuturnya. Kepala Unit Jakarta Smart City Setiaji mengonfirmasi partisipasi masyarakat terhadap Qlue memang menurun. Pada periode 2015-2016 laporan masuk rata-rata 1.500 per hari, tetapi beberapa bulan belakangan hanya sekitar 500. Ia mengecek penyebab penurunan dan mendapati dinas-dinas terkait mampu menyelesaikan permasalahan sebelum warga mengadu. “Alasan lainnya, warga problem solving sendiri. Di Qlue itu ada fitur agar pengguna saling interaksi, warga berinisiatif kerja bakti atau semacamnya,” ujar Setiaji, Rabu (10/1). Setiaji mencatat laporan terbanyak di Qlue ialah mengenai sampah. Adapun jumlah pelapor terbesar dari wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. (Dea Andriani/J-2)

Penunjukan TGUPP kian Samar SEDERET nama yang diusulkan menjadi anggota bidang percepatan pembangunan di dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) beredar. Bidang itu di antaranya diisi orang-orang dekat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada 21 nama yang tercantum di surat undangan rapat internal dan pengukuhan Bidang Percepatan Pembangunan TGUPP. Undangan diteken pada Rabu (10/1) untuk rapat yang sedianya dilaksanakan pada Kamis (11/1) pukul 12.30 WIB. Informasi tentang agenda rapat itu tidak dibagikan kepada publik seperti sejumlah agenda gubernur dan wakil gubernur lainnya. Rapat dan pengukuhan itu pun urung digelar.

Anies enggan berkomentar soal beredarnya surat dan nama-nama itu. Ia bersikap seolah tidak tahu akan agenda itu. “Pelantikan apa? Yang bilang ada pelantikan siapa?” tanya balik dia ke wartawan di Balai Kota Jakarta, kemarin. Selanjutnya, Anies tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan pewarta terkait dengan hal itu. Salah satu nama yang ada di daftar undangan yang berlatar belakang sebagai pakar transportasi, Achmad Izul Waro, mengatakan pengukuhan diundur. “Diundur,” kata Izzul yang dulunya bagian dari dewan pakar tim pemenangan Anies-Sandi. Namun, dia pun mengaku tidak tahu

alasan pengunduran waktunya. SK penunjukan pun belum ia terima. Selain Izzul, ada pula Mohammad Hanief Arie Setianto yang juga merupakan bagian dari tim sinkronisasi Anies-Sandi. Menilik hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menuturkan rekrutmen TGUPP yang kian tak terbuka membuat penilaian atas kompetensi para profesional yang ditunjuk itu pun menjadi samar. Semestinya, kata dia, Anies melakukan rekrutmen terbuka sesuai kualifikasi kebutuhannya. “Sehingga diketahui masyarakat yang sudah rela mengorbankan APBDnya untuk menggaji para anggota TGUPP itu,” kata Gembong. (Nic/J-1)

MI/BARY FATHAHILAH

HARUS BER-AC: Sejumlah angkot mengetem di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, kemarin. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan semua angkot di Jakarta harus ber-AC paling lambat Februari 2018. Angkot ber-AC itu merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum.

REGIONAL

JUMAT, 12 JANUARI 2018

Tetap Kampanye meski Hadapi Kotak Kosong Calon tunggal dalam pilkada bukan berarti melemahkan tensi Panwaslu. Ada kecenderungan politik uang untuk meraih suara minimal 50%. ABDUS SYUKUR

abdus@mediaindonesia.com

A SA N G A N t u n g g a l calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Jawa Timur, M Irsyad Yusuf-Mujib Imron mengaku tetap memanfaatkan masa kampanye untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Melawan bumbung kosong bukan berarti tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) telah selesai. Kami akan memanfaatkan masa kampanye untuk sosialisasi terutama agar tingkat partisipasi pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tetap tinggi,” kata Irsyad. Selain itu, lanjut dia, masa kampanye akan dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sebagai umpan balik bagi pasangan calon tunggal dan seluruh partai pendukung untuk membangun daerah. “Masa kampanye akan saya manfaatkan untuk sosialisasi dan menyerap aspirasi masyarakat. Saya akan cuti sejak 15 Februari hingga 23 Juni,” tandas Bupati Pasuruan petahana itu. Pasangan Irsyad-Mujib didukung seluruh partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Pasuruan. Mereka ialah PKB, Partai NasDem, Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, PDIP, Partai Hanura, PPP, dan Partai Demokrat. Pasangan itu mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Pasuruan pada Rabu (12/1). Keberadaan calon tunggal diakomodasi dalam UndangUndang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Calon tunggal harus mendapatkan lebih

Amiruddin batal maju lantaran tidak bisa memenuhi syarat minimal lima kursi DPRD partai pengusung. Ia hanya didukung PKS yang memiliki dua kursi dan PBB (1). “Yah, mau bagaimana lagi? Partai yang kita harap memilih yang lain,” jawab Amiruddin.

Perpanjang pendaftaran

MI/ABDUS SYUKUR

“Melawan bumbung kosong bukan berarti tahapan pilkada telah selesai.” M Irsyad Yusuf

Calon Bupati Pasuruan Petahana dari 50% suara untuk bisa terpilih. Dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Suardi Mardua menjelaskan pilkada yang diikuti calon tunggal melawan kotak kosong juga punya kecenderungan terjadi politik uang untuk mengupayakan perolehan suara di atas 50%. “Tugasnya kita sebagai Panwas fokus terhadap upaya memobilisasi partisipasi pemilih tetap besar,” katanya. Namun, dia mengakui, calon tunggal menghilangkan kerawanan dari sisi benturan antarpendukung. Di Enrekang, hanya ada pasangan calon bupati petahana Muslimin Bando yang menggandeng kader Partai NasDem M Asman. Wakil Bupati Enrekang M

Pilkada Kota Prabumulih, Sumatra Selatan, sejauh ini hanya diikuti pasangan petahana Ridho Yahya dan Andriansyah Fikri. Ketua KPU Sumsel Aspahani menuturkan secara keseluruhan di Sumsel terdapat 39 pasangan calon yang mendaftar untuk pilkada tingkat provinsi dan sembilan kabupaten/kota di Sumsel. “Terdapat 39 pasangan calon termasuk calon independen,” ungkapnya. Hanya saja, untuk Prabumulih, kata Aspahani, hanya ada satu pasangan calon. “Prabumulih berkemungkinan diikuti oleh pasangan tunggal karena semua partai mendukung satu nama,” kata dia. Karena itu, lanjut dia, masa pendaftaran di Prabumulih diperpanjang hingga 13 Januari. “Dibuka pendaftaran kembali selama tiga hari ke depan dimulai hari ini. Kita masih menunggu jika ada yang ingin mendaftar,” ungkapnya. Jika tetap tidak ada yang mendaftar, lanjut dia, tahapan pilkada berlanjut. “Tetap berlanjut jika tidak ada yang daftar. Tahapan pilkada juga terus berjalan,” kata dia. Ridho Yahya mengaku tidak khawatir jika harus melawan kotak kosong pada Pilkada 2018. “Lebih baik apa adanya. Kita tidak takut lawan kotak kosong. Lebih baik begitu ketimbang membohongi masyarakat.” (LN/DW/N-1)

ANTARA/NOVA WAHYUDI

JALANI PSIKOTES: Pasangan bakal calon kepala daerah peserta Pilkada Sumsel 2018 mengikuti psikotes di Aula RSUP Muhammad

Hoesin Palembang, Sumsel, kemarin. Pasangan calon tersebut berasal dari Palembang, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Lubuklinggau, Empat Lawang, Pagar Alam, Banyuasin dan Provinsi Sumsel.

28 Dokter Periksa 78 Kandidat SEBANYAK 28 dokter di Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang dikerahkan untuk memeriksa kesehatan kandidat yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sumatra Selatan. Seluruh tim medis itu, kemarin, melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 39 pasangan calon atau 78 kandidat. “Semua peserta dan pasangan calon hadir. Tidak ada yang absen. Hari ini dijadwalkan tes psikotes dan tes narkoba,” kata Ketua Panitia Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Rizal Sanif. Ia menuturkan pemeriksaan kesehatan itu melibat-

kan 28 dokter dan tenaga medis dari RSMH Palembang, pelaksana psikotes dari Perhimpunan Psikologi Indonesia (Himsi) Sumsel, dan pelaksana tes narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumsel. Untuk memeriksa seluruh pasangan calon, jelas dia, tes medis berlangsung secara bergilir pada 12-14 Januari. KPU bisa mendapatkan hasil tes medis pada 16 Januari. Ketua KPU Sumsel Aspahani menjelaskan KPU hanya menerima pernyataan lolostidaknya kandidat dari pihak rumah sakit. Jadi, kandidat dipersilakan menanyakan ke tim medis bila dinyatakan tidak lolos. “Jika memang tidak

lolos, calon harus secepatnya diganti agar bisa ke tahapan selanjutnya,” tandasnya. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, pasangan calon menghadiri bimbingan teknis tes kesehatan oleh KPU setempat. Hanya calon bupati petahana, Nikson Nababan, yang tidak menghadiri bimbingan teknis tersebut. “Status kesehatan harus dinyatakan oleh tim medis dan psikolog yang profesional dan imparsial,” ujar komisioner KPU Tapanuli Utara Barisman Panggabean. Perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tapanuli Utara Surono menjelaskan uji

kesehatan berlangsung pada 13-14 Januari di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik Medan. Dia memaparkan sejumlah panduan teknis yang harus diperhatikan para kandidat. Di antaranya berpuasa makanan pada malam hari sebelum menjalani tes kesehatan. Selain itu, pasangan calon hanya boleh meminum dua gelas air putih sebelum menjalani tes. Selanjutnya, pasangan calon tidak boleh buang air kecil sebelum menjalani tes. “Calon tidak boleh buamg air kecil setelah minum terakhir pada pukul 06.30.” (TS/DW/DY/RF/ BB/JH/N-1)

NasDem Ogah hanya Jadi Penggembira

ANTARA/OKY LUKMANSYAH

CALON WALI KOTA TEGAL: Pasangan bakal calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Tegal Ali Zaenal Abidin

(kedua kiri)-Tanty Prasetyaningrum (kedua kanan) berdoa saat mendaftar di KPU Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (10/1). Pasangan Ali-Tanty diusung PKB dan Partai NasDem.

PARTAI NasDem memastikan mengusung calon sendiri d a l a m p e m i l i h a n ke p a l a daerah (pilkada) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, karena tidak mau hanya menjadi penggembira. “Kami ingin berperan serta dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon,” ungkap Ketua DPP Partai NasDem N i n i n g I n d ra S a l e h s a a t dikonfirmasikan, kemarin. Karena itu, dia memastikan NasDem mencabut dukungan dari pasangan Sunjaya Purwadisastra-Imron Rosyadi. Keputusan itu bermula saat pendaftaran pasangan Sunjaya-Imron ke Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon. Awalnya, Sunjaya telah mengantongi dukungan PDIP dan NasDem. Hanya saja, DPC PDIP Kabupaten Cirebon mengklaim pasangan itu hanya diusung PDIP. NasDem dinyatakan hanya sebagai pendukung. Akhirnya, NasDem mencabut dukungan ke SunjayaImron dan mengalihkan ke pasangan M Luthfi-Nurul Qomar. “Kami berkoalisi dengan PKB,” ungkap Nining. Pasangan Luthfi-Qomar mendaftar ke KPU pada Rabu (10/1) pada pukul 22.50 WIB. Pasangan itu mengantongi delapan kursi DPRD dari PKB

dan empat kursi dari Partai NasDem. KPU juga telah menyatakan berkas pasangan itu lengkap. Nining mengaku tidak mengajukan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Cirebon Agus Supriyadi karena alasan teknis. “Karena berkas LuthfiQomar yang paling lengkap,” ungkap Nining. Keberadaan Nurul Qomar pun tidak menjadi masalah karena saat ini sudah menjadi anggota Partai NasDem. Dari Kota Tegal, Jawa Tengah, Partai NasDem memastikan mengusung pasangan Ali Zaenal Abidin yang berpasangan dengan

Tanty Prasetyaningrum. Ali yang merupakan Wakil Wali Kota Tegal periode 20092014 optimistis akan meraih suara minimal 70%. “Waktu saya maju mendampingi Pak Ikmal Jaya pada 2009 kan mendapat 70% suara,” jelas Ali. Pasangan itu menjadi yang terakhir mendaftar ke KPU Kota Tegal pada Rabu (10/1) malam. Selain mereka, ialah Dedy Yon Supriyono-Jumadi yang diusung Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat, Nursholeh-Wartono (Golkar dan Hanura), Herujito-Sugono (PDIP), Ghautsun-Muslih (perseorangan). (UL/RF/LD/ JI/AD/BB/Gan/N-1)

Syamsuar dan Istri Gugur karena LHKPN

ETELAH perdebatan alot selama 5 jam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Sumatra Barat, mengandaskan niat pasangan suami istri Syamsuar SyamMisliza mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam pembahasan yang berlangsung sejak Rabu (10/1) malam hingga kemarin dini hari, pasangan itu tidak membawakan bukti laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). “Dokumen (LHKPN) itu harus ada. Selesai diproses, kan, mendapat tanda terima. Kalaupun belum keluar, dapat diganti dengan dokumen yang menyatakan pengurusannya telah diproses. Dokumen itu yang

tidak bisa dihadirkan,” jelas komisioner KPU Kota Padang Riki Eka Putra. Komisioner KPU Padang Yusrin Trinanda menambahkan, surat yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu persyaratan wajib. Karena itu, sambung dia, pasangan itu tidak bisa meminta penambahan waktu untuk melengkapi persyaratan. Masa pendaftaran calon telah berakhir. “Jika tidak menerima, KPU mempersilakan untuk berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).” Syamsuar Syam-Misliza tiba di KPU Padang pada

Pasangan itu hadir dengan didampingi lima orang, termasuk istri kedua Syamsuar, Yuli Farida. Rabu (10/1) pukul 22.30 WIB atau 1,5 jam sebelum tenggat pendaftaran pilkada. Pasangan itu hadir dengan didampingi lima orang, termasuk istri kedua Syamsuar, Yuli Farida. Syamsuar tidak bisa menutupi kekecewaan terhadap keputusan itu. Apalagi, dirinya mengaku

tengah memproses urusan tersebut. Karena itu, Syamsuar mengaku akan melapor ke Panwaslu. Perdebatan alot juga berlangsung saat KPU mengandaskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Rustandi-Dikdik Sukardi. Lima anggota KPU beradu argumentasi sejak Rabu pukul 22.00 hingga kemarin pukul 03.00 dengan pasangan calon serta pimpinan partai pengusung, yakni Partai Gerindra dan Hanura. Pokok persoalannya ialah pengalihan dukungan Partai Hanura dari pasangan Anne Ratna Mustika–Aming ke Rustandi-Dikdik. (Yose Hendra/RZ/N-1)

ANTARA/SISWOWIDODO

SIMULASI PENGAMANAN PILKADA: Pengunjuk rasa mendorong anggota pasukan Dalmas saat simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka Pemilihan Wali Kota Madiun dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 di Kota Madiun, Jawa Timur, kemarin. Simulasi tersebut bertujuan mengetahui kesiapsiagaan personel dalam pengamanan pilkada serentak mendatang.

JUMAT, 12 JANUARI 2018

INTERNASIONAL

Seruan Pakaian Hitam Sambut Pidato Trump

AFP/ABDULMONAM EASSA

KONFLIK SURIAH: Seorang anak perempuan memegang sepatunya berada di antara reruntuhan bangunan seusai serangan udara yang menyerang kawasan Hamouria, Ghouta, Suriah, Selasa (9/1). Kepala Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra’ad al-Hussein mengatakan pasukan pemerintah Suriah dan sekutu telah membunuh setidaknya 85 warga sipil di daerah kantong pemberontak yang terkepung, yakni Ghouta Timur. Di antara warga sipil yang tewas ada 21 wanita dan 30 anak-anak. Zeid menjelaskan Ghouta Timur, zona pemberontak terakhir yang berada di dekat Damaskus, ditempati sedikitnya 390 ribu warga sipil. Mereka terkepung di wilayah tersebut selama empat tahun.

BEBERAPA anggota perempuan Kongres cara penghargaan Golden Globes sebagai protes sartorial terhadap AS dari Partai Demokrat pelecehan seksual. berencana mengenakan Kini, situasi tersebut pakaian serbahitam saat seperti menunggu waktu menghadiri pidato keuntuk terjadi di Capitol negaraan Presiden Donald Hill. Anggota parlemen Trump. Tindakan itu meAS telah bergulat dengan rupakan unjuk solidaritas masalah ini. Beberapa dengan gerakan Metoo anggota terpaksa mengunyang menentang pelecehdurkan diri baru-baru ini, an seksual. termasuk senator Al Fran“Saya dan anggota AFP ken dan anggota kongres perempuan Demokrat di John Conyers, setelah diDewan Perwakilan Rakyat Jackie Speier tuduh melakukan perilaku menyerukan anggota par- Anggota Kongres AS tidak pantas. lemen dari kedua partai Gerakan anggota perempuan DPR AS (Demokrat dan Republik) untuk mengenakan pakaian warna hitam #SOTU tahun menolak pelecehan seksual itu juga muncul ini sebagai solidaritas terhadap penyintas seiring dengan meningkatnya jumlah mepelecehan/kekerasan seksual di Hollywood, reka. Saat ini perempuan yang bertugas di politik, militer, akademi, dan lainnya,” DPRS mencapai 89 orang dari 435 anggota kicau Jackie Speier, salah satu anggota DPR. Dari jumlah itu, 66 di antaranya dari Demokrat. Itu merupakan rekor. Kongres AS, melalui Twitter. Bulan lalu, hampir 60 anggota parlemen Trump dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan pertama pada 30 Januari perempuan dari Partai Demokrat menunsebelum sesi gabungan kongres digelar. Ini tut agar kongres menyelidiki tuduhan akan menjadi kesempatan baginya untuk pelanggaran seksual terhadap Presiden menjelaskan prioritasnya untuk tahun Donald Trump. Sekitar 20 perempuan secara terbuka menuduh Trump melakukan yang akan datang. Aksi anggota parlemen Demokrat itu pelecehan. Gedung Putih telah menegaskan dilakukan setelah perang terhadap bu- mereka berbohong. Tahun lalu Speier mengakui dia menjadi daya pelecehan dan kekerasan seksual juga dilakukan Hollywood dan kejatuhan korban serangan seksual di Capitol Hill saat produser terkenal Harvey Weinstein serta dia menjadi ajudan kongres muda. Seruan Speier untuk mengenakan pakaian warna bintang media dan oleh skandal serupa. Pekan lalu, banyak aktris papan atas hitam mendapat dukungan dari anggota mengenakan pakaian hitam pada upa- lain DPR, Nancy Pelosi. (AFP/Arv/I-1)

Eropa Selatan Bersatu Hadapi Imigran Ketujuh negara ini berada di garis depan dalam menghadapi arus kedatangan imigran di tengah keengganan beberapa negara Eropa berbagi beban menerima para imigran. HAUFAN HASYIM SALENGKE

haufan_hasyim@mediaindonesia.com

EMIMPIN tujuh negara Eropa selatan, kemarin, berjanji meningkatkan upaya mereka dalam upaya mengatasi salah satu duri paling tajam yang dihadapi Uni Eropa, yaitu arus imigran dari negara-negara yang dilanda perang dan negara-negara miskin. Pemimpin Siprus, Prancis, Yunani, Italia, Malta, Portugal, dan Spanyol bertemu di Roma, Italia. Mereka mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyatakan mereka ‘benar-benar berkomitmen terhadap kebijakan bersama Eropa mengenai imigrasi’.

Kelompok yang disebut Southern Seven itu menghadapi masalah-masalah, seperti masa depan zona euro dan upaya untuk mendo rong pertumbuhan. Namun, karena ketujuh negara itu menjadi tempat mendaratnya imigran asal Afrika, topik utama pertemuan mereka kali ini ialah para imigran. Ketujuh negara itu berada di garis depan dalam menghadapi arus kedatangan imigran di tengah keengganan beberapa negara Eropa--seperti Polandia atau Republik Ceko--untuk berbagi beban menerima para imigran. “Kita harus berjuang bersama untuk menerapkan kebijakan migrasi yang menunjukkan solidaritas dengan negara-negara yang menerima arus signifikan ini,” kata Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengecam ‘ketidakkonsistenan’ peraturan suaka Dublin di Eropa yang memaksa negara-negara yang menjadi titik kedatangan di Eropa untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, bagi Italia, 2017 ialah titik balik. Setelah mereka menerima pendatang berskala besar selama enam bulan pertama, terjadi penurunan tajam jumlah imigran berkat adanya kesepakatan kontroversial

di Libia. Sekitar 119 ribu orang mendarat di Italia pada tahun lalu, turun 35% dari 2016. Perdana Menteri Italia Paolo Gentiloni membual, “Hasil yang menggembirakan dalam mengendalikan arus migran dan perang melawan perdagangan manusia.” Ia pun mendesak Eropa untuk memastikan capaian-capaian saat ini segera dikonsolidasikan. Berbeda dengan Italia, Spanyol mengalami peningkatan yang signifikan soal imigran dari Aljazair dan Maroko. Dari 6.000 orang yang melintasi persimpangan pada 2016, jumlahnya meningkat hampir 23 ribu pada tahun lalu. Di Yunani, sebuah kesepakatan antara Uni Eropa dan Turki membatasi jumlah pendatang hingga 28.800 jiwa, enam kali lebih sedikit ketimbang 2016. Namun, hal itu tidak menyelesaikan masalah untuk merawat mereka yang telah kadung tiba.

Pergerakan mereka selama berada di Korsel juga diawasi secara ketat. Menurut laporan, delegasi ‘tentara cantik’ yang hadir di Pyeongchang akan diinapkan di sebuah kapal pesiar yang ditambatkan di Sokcho agar mudah dipantau. Peneliti Pembelot yang mengelola Institut Dunia untuk Studi Korea Utara, An Chan-il, menyatakan pemandu sorak tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang ketat oleh pemerintah. “Tinggi mereka harus lebih dari 163 cm dan berasal dari keluarga baik. Mereka

setelah kapal mereka tenggelam. Menteri Dalam Negeri Italia Marco Minniti, pria di balik kesepakatan yang didukung Brussels dengan Libia untuk melarang migran berangkat ke Eropa, telah mendesak Uni Eropa untuk mengikuti Roma terkait dengan koridor kemanusiaan. (AFP/I-2)

Tenggelam Jumlah korban tewas atau hilang di Laut Mediterania turun dari hampir 5.000 orang selama penyeberangan pada 2016 menjadi 3.116 pada 2017, sebagian besar di lepas

Tentara Cantik Utara Siap Invasi Selatan ENGAN penampilan yang memesona dan gerakan yang tajam, pemandu sorak perempuan dari Korea Utara (Korut) menarik perhatian besar publik setiap kali dikirim ke Korea Selatan (Korsel). Kehadiran mereka yang umumnya baru berusia 20-an tahun itu sangat kontras dengan ambisi nuklir ‘Negeri Juche’ itu. Dengan dijuluki sebagai ‘tentara cantik’ di Korsel, perempuan-perempuan Korut itu akan tampil dalam Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, bulan depan. Istri pemimpin Korea Utara Kim Jongun, Ri Sol-ju, merupakan bagian dari ‘tentara cantik’ itu. Dia tampil saat Korut berlaga di Kejuaraan Atletik Asia 2005 di Incheon. Dengan koreografinya yang ketat, para pemandu sorak itu selalu sukses menarik perhatian saat mereka bernyanyi dan berdansa di tribun. Sebelum penampilan keempat mereka di daerah yang berjarak 80 km di selatan zona demiliterisasi yang memisahkan kedua negara itu, mereka pernah hadir di Kejuaraan Atletik Asia 2005 di Incheon. Bahkan, saat itu mantan pemandu sorak Korut, Cho Myung-ae, muncul dalam iklan televisi untuk ponsel Samsung dengan bintang pop Korea Selatan, Lee Hyo-ri. Penampilan pertama ‘tentara cantik’ itu ialah di Asian Games 2002 di Busan. Kala itu kehadiran hampir 300 perempuan yang tiba menggunakan feri dan mengenakan hanbok (baju tradisional Korea) berwarna-warni dan melambaikan bendera unifikasi menjadi berita utama di berbagai media massa Korsel. Setiap perempuan yang dipilih masuk delegasi ‘tentara cantik’ dan dikirim ke negara tetangga dipilih secara hati-hati.

pantai Libia. Namun, pada awal 2018, beberapa statistik suram telah mencuat . Antara 90 dan 100 migran hilang setelah kapal darurat mereka tenggelam di Libia, kata angkatan laut negara itu, Selasa (9/1) malam. Sejumlah 10 migran juga meninggal akhir pekan lalu dan puluhan lainnya hilang

yang memainkan instrumen berasal dari sebuah band dan yang lainnya kebanyakan adalah siswa di universitas elite Kim Il-sung,” kata An. Para ‘tentara cantik’ selalu terbukti menjadi pendongkrak penjualan tiket yang luar biasa dan kehadiran mereka ialah kabar baik bagi penyelenggara Olimpiade Pyeongchang. “Ini akan membantu penjualan tiket. Ini akan memenuhi keinginan kita untuk Olimpiade perdamaian,” kata juru bicara Komite Penyelenggara Pyeongchang, Sung Baik-you. (AFP/Irene Harty/I-2)

AFP PHOTO

PEMANDU SORAK KORUT: Pemandu sorak Korea Utara memberikan semangat saat tim negara mereka melawan Jerman dalam pertandingan sepak bola di Gimcheon Stadium, Korea Selatan, 22 Agustus 2003. Tak hanya para atlet, negeri pimpinan Kim Jong-un juga akan mengirim pemandu sorak, atau cheerleader.

Untuk Menangi Pemilu Putin Janji Naikkan Upah PRESIDEN Rusia Vladimir Putin tengah berusaha memenangi masa jabatan keempat. Menurut rencana, pemilihan presiden (pilpres) bakal digelar pada Maret 2018. Untuk mengalahkan rivalnya, Putin mengumbar janji menaikkan upah minimum pada tahun ini. Jika hal itu terealisasi, sekitar empat juta warga Rusia akan diuntungkan. Saat berbicara kepada para pekerja sebuah pabrik di Tver, bagian barat laut Moskow, Putin mengatakan kenaikan upah yang direncanakan diberlalukan kepada para pekerja yang saat ini menerima upah minimum. Hal itu, lanjutnya, akan terjadi pada Mei 2018 atau lebih cepat ketimbang yang telah direncanakan sebelumnya. “Seseorang perlu mendapatkan setidaknya ketetapan rezeki dan memiliki kesempatan untuk hidup sesuai upah yang lebih layak. Namun, jika ada yang berpikir masalahnya bukan hal itu (soal gaji), itu tidak normal,” kata Putin yang diperkirakan kembali menang dalam pemilihan pada 18 Maret nanti. Karena itu, kata Putin, dia mengusulkan agar kenaikan upah minimum yang baru mulai diberlakukan pada 1 Mei tahun ini. Saat ini upah minimum di Rusia ialah sebesar 9.489 rubel per bulan atau sekitar US$166. Sementara itu, level garis kemiskinan yang ditetapkan berada di posisi 11.163 rubel per bulan atau US$196. “Perubahan ini akan berdampak kepada sekitar empat juta orang,” tambahnya. Sebelumnya, dalam sebuah kunjungan, Putin juga mengatakan akan mengkaji lebih dalam untuk mempercepat pembangunan jembatan di Sungai Volga. Di kesempatan itu, pekerja mengejutkan

“Seseorang perlu mendapatkan setidaknya ketetapan rezeki dan memiliki kesempatan untuk hidup sesuai dengan upah yang lebih layak.” Vladimir Putin Presiden Rusia

Putin karena secara tiba-tiba menawarkan bantuan dalam kampanye kepresidenannya. “Saya tidak berharap begitu. Terima kasih banyak,” kata Putin kepada pekerja tersebut. Sebagai informasi, di Rusia, pekerjapekerja pabrik tradisional digambarkan sebagai inti basis pendukung Putin. Saat ini perekonomian negara itu mendapatkan pukulan keras akibat penurunan harga minyak mentah dunia. Tidak hanya itu, dalam beberapa tahun belakangan, negara-negara Barat memberlakukan sanksi terhadap Rusia sehingga perekonomian negara itu semakin tertekan. Meski begitu, Rusia mengklaim ekonomi mereka telah keluar dari resesi. Namun, hal itu tidak diikuti peningkatan kualitas hidup warganya. Menurut data lembaga statistik negara bagian yang dirilis bulan lalu, pendapatan riil Rusia pada tahun lalu turun sebesar 1,4%. Data lainnya menyebutkan lebih dari 20,3 juta penduduk Rusia hidup dalam belenggu kemiskinan. (AFP/Arv/I-4)

JAGAT

JUMAT, 12 JANUARI 2018

PARIS, PRANCIS

O N T H I S DAY

1966: Serial TV Batman Tayang

Perampok Gondol Emas 4 Juta Euro A

KSI perampokan spektakuler terjadi di Hotel Ritz, Paris, Rabu (10/1). Para perampok bersenjata menyerbu hotel mewah tersebut dan mengambil per hias an senilai empat juta euro. Polisi Prancis berhasil menemukan kembali se bagian perhiasan yang dirampok tersebut. Lima orang bersenjata dengan kapak menghancurkan kaca di gerai, tempat perhiasan mewah tersebut dipamerkan, di lantai dasar hotel di Place Vendome Paris sekitar pukul 18.30 waktu setempat. Tiga dari lima orang bersenjata dapat ditangkap saat mencoba kabur dari lokasi kejadian dengan membawa perhiasan emas dan jam emas jarahan mereka dari pintu masuk pertama. Namun, mereka terkurung lantaran pintu itu telah terkunci. “Yang jelas ada sistem keamanan dan alarm di tempat ini,” ujar sebuah sumber kepolisian. Dua perampok lain masih diburu pihak keamanan hingga kemarin malam. “Kami mendengar suara keras dan keributan di jalan. Orang-orang yang lewat berlindung di hotel. Kami tidak tahu apa yang terjadi sampai seseorang memberi tahu kami bahwa telah terjadi perampokan,” ungkap salah satu karyawan hotel. Karyawan lain mengungkapkan dia melihat sebuah sepeda motor melaju di sepanjang jalan di belakang hotel seusai perampokan tersebut. Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerard Collomb, memuji profesionalisme aparat kepoli sian dengan menyatakan mereka telah ‘menyelesaikan tugas kepolisian kita’. Kejaksaan Paris telah membuka penyelidikan terhadap

BATMAN, yang mulanya disebut The Bat-Man, ialah tokoh fiksi pahlawan super yang diciptakan seniman Bob Kane dan penulis Bill Finger. Tokoh ini pertama muncul di Detective Comics nomor 27, yaitu pada Mei 1939. Identitas rahasia Batman ialah Bruce Wayne, seorang pengusaha WIKIPEDIA ka ya. Ia menyaksikan pembunuhan orangtuanya waktu masih kecil. Ia tergerak untuk memerangi kejahatan dengan berbagai senjata ciptaan sendiri. Batman beroperasi di Gotham City. Ia dibantu pembantunya, Alfred Pennyworth, dan rekannya, Robin. Sejak 12 Januari 1966, serial TV Batman dimulai ditayangkan di stasiun TV ABC. Dalam serial itu karakter Batman diubah menjadi lebih estetis selama bertahun-tahun sampai ceritanya usai.

perampokan tersebut, menurut sumber pengadilan. Place Vendome yang memiliki gerai-gerai perhiasan dan pembuat jam kelas atas telah beberapa kali menjadi sasaran serangan pada siang hari.

Peningkatan Keamanan Keamanan di wilayah yang juga terdapat Kementerian Kehakiman Prancis tersebut telah ditingkatkan sejak terjadi peristiwa perampokan permata nekat pada 2014. Saat itu kawanan perampok bersenjata menyerbu Place Vendome dan berhasil menggondol perhiasan senilai 420 ribu dan dua juta euro. Meski keamanan terus ditingkatkan, kawanan perampok kembali nekat beraksi kembali pada Maret 2016. Mereka berhasil membawa lari perhiasan senilai enam juta euro dari merek mewah Chopard. Para perampok mengancam karyawan hotel itu dengan pistol dan granat. Tiga orang lalu ditangkap terkait dengan perampokan itu. Perampokan paling menghebohkan terjadi pada Oktober 2016 karena korbannya adalah bintang televisi realitas AS Kim Kardashian. Dari Lima pria, beberapa di lantaranya, mengenakan jaket dengan lencana polisi, menodong Kardashian, dan merebut perhiasan emas, berlian, serta sebuah cincin nilai total sembilan juta euro. Salah satu perampok yang kabur dengan mengendarai sepeda menjatuhkan salib bertali berlian senilai 30 ribu euro, yang ditemukan pejalan kaki beberapa jam kemudian. Itu menjadi satu-satunya perhiasan yang kembali. (AFP/ Ire/I-1)

1979: Dewan Revolusi Iran Berdiri

WIKIPEDIA

AFP/FETHI BELAID

UNJUK RASA KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK: Pengunjuk rasa bentrok dengan aparat kepolisian

saat menutup jalan pada aksi demo memprotes kenaikan harga bahan-bahan pokok di ota Tebourba, Tunisia, Selasa (9/1). Lebih dari 200 orang pengunjuk rasa telah ditangkap aparat kepolisian karena dituduh melakukan kekerasan.

TUNIS, TUNISIA

Kerusuhan Pecah, Puluhan Orang Terluka SEKITAR 200 orang ditangkap dan puluhan lain terluka dalam bentrokan di beberapa wilayah di Tunisia. Pada Rabu (10/1), Kementerian Dalam Negeri Tunisia melaporkan kerusuhan yang bermula saat malam hari itu dipicu kemarahan atas langkah penghematan pemerintah. Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Khalifa Chibani kepada radio lokal mengatakan 49 anggota polisi terluka. Menurutnya, para pembuat onar yang dituding sebagai dalang kerusuhan telah ditangkap hanya dalam semalam. “Sejumlah properti dirusak, ter-

masuk cabang Supermarket Carrefour di pinggiran kota Tunisia karena dijarah,” tuturnya. Menurut saksi mata, pemuda melempari jendela toko dengan batu pada Selasa (9/1) malam. Dia lalu mencuri sejumlah barang termasuk peralatan listrik. Perwakilan komunitas Yahudi Tunisia mengungkapkan dua bom molotov dilemparkan ke pintu masuk dua sekolah Talmud di Pulau Djerba. Dalam Merespons kerusuhan itu, polisi turun tangan dan menembakkan gas air mata. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengatakan tentara te-

lah dikerahkan di sekitar bank, kantor pos, dan gedung-gedung pemerintah di kota-kota utama negara itu. Sebelumnya, negara Afrika Utara itu kerap mendapat pujian karena proses transisi demokrasi yang relatif mulus sejak pemberontakan di 2011. Namun, tujuh tahun setelah revolusi, mulai muncul ketegangan akibat keluhan ekonomi. Warga Tunisia marah karena pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai dan kontribusi sosial setelah kebijakan anggaran baru yang ketat diberlakukan pada awal 2018. (AFP/Arv/I-4)

CALIFORNIA, AMERIKA SERIKAT

Penyelamatan Korban Longsor Dikebut TIM penyelamat dengan menggunakan anjing dan helikopter, kemarin, mencari korban tanah longsor yang menyebabkan setidaknya 15 orang tewas di sebuah komunitas di selatan California, Amerika Se rikat. Lokasi itu merupakan rumah bagi selebritas papan atas, termasuk Oprah Winfrey. Hujan lebat pada Selasa (9/1) membawa arus lumpur dan puing yang mengalir dari perbukitan ke Montecito dan kota-kota lain di Santa Barbara County, barat

laut Los Angeles, yang masih dalam pemulihan akibat kebakaran hutan ganas bulan lalu. Sedikitnya 25 orang terluka, kata pihak berwenang, sedangkan responden pertama dapat mengangkut sekitar 50 warga dan menyelamatkan puluhan lainnya. Penjaga Pantai Amerika Serikat merilis rekaman sepasang suamiistri, kedua anak mereka, dan dua anjing saat dievakuasi dari atap rumah mereka dan naik ke helikopter dengan keranjang.

AFP/ROBYN BECK

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA PENGADAAN SARANA PENYIMPANAN BAWANG MERAH DENGAN SISTEM PENGKONDISIAN UDARA Nomor : 01/PT-01/PBJ/01/2018 Perum BULOG akan melaksanakan Pelelangan Terbuka Pascakualifikasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan Tahun Anggaran Lokasi pekerjaan Nilai total HPS Sumber pendanaan

: Pengadaan Sarana Penyimpanan Bawang Merah dengan Sistem Pengkondisian Udara : 2018 : Kabupaten Brebes, Jawa Tengah : Rp22.190.451.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) : Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Persyaratan Peserta a. Perusahaan berbentuk badan hukum dan/atau badan usaha sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan lingkup pekerjaan; b. Akte Notaris mengenai Pendirian Perusahaan serta perubahan-perubahannya termasuk pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga/instansi yang berwenang; c. Mempunyai NPWP; d. Mempunyai SIUP dengan klasifikasi non kecil; e. Mempunyai IUJK dengan Subkualifikasi Menengah (M) dan/atau Besar (B) dengan Subklasifikasi BG-003, MK-001, dan MK-004; f. Mempunyai SPT Masa Bulan September 2017, Oktober 2017, dan November 2017; g. Mempunyai Laporan Keuangan Tahun 2016 audited; h. Mempunyai Rekening Koran bulan Desember 2016, Oktober 2017, November 2017, dan Desember 2017; i. Mempunyai Domisili Perusahaan yang tetap dan jelas; j. Mempunyai Kemampuan Dasar (KD) yang memenuhi; k. Mempunyai Bukti Perikatan Pengalaman Pekerjaan Sejenis 5 (lima) tahun terakhir, kecuali untuk Perusahaan yang baru berdiri.

3. Bagi yang berminat, agar mengajukan: a. Surat Permohonan Pendaftaran yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan. b. Wajib mendaftar menjadi Rekanan Perum BULOG di website resmi Perum BULOG http://www.bulog.co.id . 4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui: a. Surat elektronik atau e-mail dalam bentuk .pdf dan untuk Dokumen Pengadaaan akan dikirimkan melalui e-mail, atau; b. Datang langsung ke Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, Gedung BULOG Lt. 17, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan. No a. b. 5.

Kegiatan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Rapat Penjelasan/Aanwijzing

Tanggal 15-01-2018 s.d. 17-01-2018 18-01-2018

Waktu 09.00 s.d. 15.00 WIB 13.00 WIB

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Divisi Pengadaan Barang dan Jasa melalui telepon: 021-5252209 ext. 2524, email: divisi.barjas@bulog.co.id Jakarta, 12 Januari 2018 DIVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Buldoser membersihkan jalanjalan dari yang tertutup bertonton lumpur cokelat lengket di Montecito dan kota-kota lain ketika para pekerja utilitas berjuang menormalkan pasokan listrik. Winfrey, yang telah dipuji pekan ini sebagai calon presiden 2020, termasuk di antara mereka yang terkena dampak tanah longsor. Winfrey mengunggah video dirinya di luar rumah di Montecito yang tertutup lumpur tebal. (AFP/Hym/I-2)

PADA situasi yang sangat krusial, yaitu ketika AS memberikan dukungan terang-terangan dan dari segala segi kepada Rezim Syah Pahlevi, Imam Khomeini mengeluarkan instruksi sangat berani kepada para pengikutnya, berupa pembentukan sebuah lembaga penggerak revolusi bernama Dewan revolusi. Dewan ini dibentuk untuk menjadi wadah koordinasi di antara kelompok-kelompok revolusioner, pemusatan agenda-agenda revolusi, serta bertugas untuk membentuk pemerintahan sementara. Dalam pesannya saat memberikan instruksi tersebut, Imam Khomeini mengatakan, “Yang diinginkan oleh rakyat Iran ialah berdirinya sebuah pemerintahan islami yang kelak akan menjamin terciptanya keadilan, kebebasan, dan independensi bangsa.” Segera setelah jatuhnya Syah, Dewan Revolusi memainkan peranan sebagai pembuat sejumlah undang-undang sampai terbentuknya Majelis Syura Islami atau parlemen Iran.

2004: Pelayaran Perdana Queen Mary 2

WIKIPEDIA

QUEEN Mary 2 merupakan sebuah kapal penumpang Cunard Line yang namanya berasal dari kapal Cunard awal, RMS Queen Mary. Nama itu sendiri diambil dari nama Mary dari Teck. Saat dibangun pada 2003, Queen Mary 2 merupakan kapal penumpang terbesar yang pernah dibuat dalam setiap dimensinya. Kemewahannya termasuk 15 restoran dan bar, 5 kolam renang, 1 kasino, 1 ballroom, dan 1 planetarium. Pada 12 Januari 2004, menjadi awal perjalanan bagi RMS Queen Mary 2. Pelayaran itu dimulai dari Southampton, Inggris, ke Fort Lauderdale di Florida, AS. Di dalamnya, Queen Mary 2 membawa 2.620 penumpang di bawah komando dari kapten pertama, Ronald Warwick. Kapal itu kembali ke Southampton setelah dari pelayaran pertamanya karena gagal merapat di Portugal. 12 Januari | History | BBC | Dok.MI

JUMAT, 12 JANUARI 2018

SELEBRITAS

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 16

PODIUM

Tugas Sejarah Dr M “TIDAK benar seorang berhenti mengejar mimpi karena mereka bertambah tua. Mereka menjadi tua karena mereka berhenti mengejar mimpi.” Begitulah vitalitas sastrawan Kolombia pemenang Nobel Sastra 1982, Gabriel Garcia Marquez. Ia tetap berkarya, mengejar mimpi sebelum EBET ajal menjemputnya di usia tua, 87 tahun. Djadjat Sudradjat Apakah Mahathir MoDewan Redaksi Media Group hamad, sang pemilik panggilan populer Dr M ini terus mengejar mimpi agar tak menjadi tua? Padahal, tahun ini Perdana Menteri Malaysia 1981–2003 itu berusia 92 tahun. Ia lahir di Kedah, Malaysia, 20 Desember 1925. Demi mimpi itu, setua Dr M pun bersedia turun gunung. Pemerintahan Perdana Menteri Nadjib Razak yang dinilai korup itulah yang menjadi alasan utamanya. Najib dituduh melakukan megakorupsi setara Rp9 triliun dengan melibatkan lembaga investasi pelat merah Malaysia Development Berhad. Seperti diberitakan, Senin (8/1), koalisi oposisi Malaysia telah menunjuk Dr M dan istri Anwar Ibrahim, Wan Azizah Wan Ismail, yang diusung koalisi Pakatan Harapan untuk jabatan perdana menteri dan wakil perdana menteri. Keputusan itu diumumkan Sekretaris Jenderal Pakatan Harapan, Saifuddin Abdullah. Kita tercengang. Tak adakah kaum muda Malaysia yang pantas maju? Jika oposisi menang, Mahathir pun akan menjadi pemimpin tertua di dunia. Ia berkuasa lagi setelah 15 tahun mundur sebagai perdana menteri. Kita masih ingat, ketika Mahathir mundur setelah 22 tahun berkuasa, orang kuat ini menangis. Menangis karena merasa lebih dari dua dasawarsa berkuasa ia merasa belum jua berhasil mendisiplinkan puak Melayu. Boleh jadi Dr M akan melanjutkan ‘tugasnya yang tertunda’ itu. Sementara itu, Anwar Ibrahim ialah orang rantai yang tak bisa dicalonkan sebagai perdana menteri meskipun akan bebas pada 8 Juni nanti. Karena itu, satu-satunya jalan ialah meminta pengampunan kerajaan agar Anwar bisa melenggang sebagai calon perdana menteri setelah Mahathir. Anwar ialah wakil perdana menteri yang dipecat ketika Dr M berkuasa. Anwar dituduh melakukan korupsi dan sodomi. Kini karena kepentingan yang sama, yakni melawan Najib Razak, kedua seteru itu pun bersekutu. Dua tahun lalu tanda-tandanya pun sudah terlihat. Pada September 2016, Mahathir dan Anwar bertemu, berjabat tangan dan saling membuka kemungkinan. Begitulah politik. Postulatnya jelas, jika tak bisa mengalahkan musuh sendirian, bersekutulah dengan siapa pun, termasuk bergabunglah dengan lawan. “If you can’t beat them, join them.” (Jika Anda tak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka). Mahathir 92 tahun, Anwar 70 tahun, bersepakat melawan Najib, 64 tahun, petahana perdana menteri yang akan maju lagi pada pemilu Agustus nanti. Agak lucu memang yang tua bersekutu melawan yang muda. Namun, ini tentu bukan perkara usia, melainkan perkara kepentingan. Mahathir juga mengakui betapa tak mudahnya bersekutu dengan mantan seterunya. “Tak mudah bagi saya bergabung dengan koalisi yang dibuat untuk melawan saya di masa lalu. Namun, keinginan untuk menjatuhkan Najib lebih besar daripada perasaan saya,” ucap Mahathir dalam pidatonya. Ketika Anwar masih di kabinet, ia anak didik Dr M yang paling bersinar. Ia bintang politik Malaysia. Anwar amat dekat dengan para intelektual muslim Indonesia. Kasus yang menimpa Anwar pun amat mengagetkan. Meski membantah semua tuduhan, ia tetap dibui. Namun, bui tak membuatnya surut berpolitik. Anwar memimpin koalisi oposisi dan mendapatkan kemenangan menakjubkan pada pemilu 2013. Koalisi Barisan Nasional Najib Rajak kehilangan banyak suara. Meski demikian, Najib tetap berkuasa setelah memenangi mayoritas kursi di parlemen. Anwar pun kembali dinyatakan bersalah atas kasus sodomi. Anwar dilarang memiliki jabatan politik dan mengikuti pemilihan umum, kecuali ia mendapatkan pengampunan kerajaan. Pengampunan dari kerajaan itulah harapan terbesar kubu Anwar agar kursi perdana menteri yang ‘tertunda’ lama bisa diraihnya kembali. Kemenangan Mahathir diharapkan membuka jalan bagi mantan seterunya itu. Jajak pendapat yang digelar Merdeka Centre for Opinion Research pada Desember lalu menunjukkan koalisi Najib memiliki peluang besar untuk menguasai dua pertiga mayoritas parlemen. Namun, masih ada beberapa bulan bagi oposisi untuk berjuang. Mahathir dinilai akan menjadi lawan tangguh bagi Najib. Mahathir yang ikut menumbangkan juniornya yang lain, Abdullah Ahmad Badawi pada 2009, tetapi apakah pengaruhnya masih bisa diandalkan nanti? Kita paham, di mana pun musuh bersama di setiap negara ialah kekuasaan yang korup. Namun, segera menjadi pertanyaan tak adakah pemimpin muda Malaysia yang berintegritas dan bernyali menghadapi penguasa yang korup? Maju dan kembalinya Dr M di usia teramat senja ke gelanggang politik untuk bertarung ialah tugas sejarah yang tak semestinya. Seolah kemajuan zaman gagal melahirkan/mendidik kaum muda Malaysia tampil mengemban tugas sejarah yang mulia itu.

ONLINE

Akses Modal Petani Mendesak

ATURAN main tata niaga beras dibutuhkan untuk menjaga stabilitas bahan pangan ini di masyarakat. Terlebih saat ini harga beras bergerak naik akibat dipengaruhi beberapa faktor. (Ekonomi)

Menko Polhukam Dukung MK

MENKO Polhukam Wiranto menyambut baik dan merasa senang atas keputusan MK yang tidak membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dalam Pilpres 2019. (Polkam)

MARSYA GUSMAN

Kampanye Internet Bersih Dewasa ini banyak anak-anak yang sudah berinteraksi lewat media sosial atau medsos. Dalam hal ini, peran orangtua dalam keluarga amat penting agar anak anak terhindar dari cyber crime dan cyber bully. DENNY PARSAULIAN SINAGA

Laporkan hoaks

Marsya juga mengingatkan agar tidak sembarangan menyebar berita yang diteruskan orang lain yang malah menjebak pengguna internet atau medsos dalam jebakan hoaks. “Kita harus think before we share atau berpikir sebelum membagikan pada yang lain. Jadi sebelum membagikan kita harus teliti dulu jangan langsung dibagikan. Apalagi sekarang banyak click bait (umpan klik). Sebaiknya baca dulu kontennya seperti apa lalu koreksi apakah ada berita yang rancu. Jangan dibagikan jika itu suatu propaganda. Jika menemukan berita hoaks laporkan ke website turnbackhoax.com,” tegasnya. Ia menjelaskan situs website turnbackhoax.com merupakan situs berisi basis data tentang berita-berita hoaks. Para pengguna internet atau medsos dapat melaporkan dan mengeceknya melalui website tersebut. Marsya juga mempunyai pesan penting bagi pembully. “Lebih baik kita fokus pada orangorang di sekitar yang memotivasi dan meng-empower. Hati-hati jangan diisi dengan energi negatif,” tukasnya. Seperti diketahui, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah menggelar Pemilihan Miss Internet Indonesia. Miss Internet 2018 menjadi ajang mengampanyekan penggunaan internet kreatif dan cerdas, menggabungkan kontes kecantikan dengan intelektualitas di bidang teknologi. Pemenang kontes juga akan menjadi duta untuk meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Pemilihan Miss Internet Indonesia 2018 akan dimulai dengan pencarian finalis di 12 kota wilayah APJII pada September-Oktober

Denny@mediaindonesia.com

ENJADIKAN seluruh warga Indonesia lebih produktif dan kreatif lewat internet merupakan salah satu misi Miss Internet Indonesia 2017, Marsya Gusman. Perempuan kelahiran Jakarta, 3 Februari 1993 ini juga aktif mengampanyekan slogan ‘internet bersama, yakni bersih, selektif, aman di Indonesia. “Saya mengajak anak-anak muda dan ibu-ibu untuk aktif berinternet karena dari sana ibu-ibu bisa menambah penghasilan keluarga,” kata Marsya yang merupakan lulusan bisnis manajemen dari Deakin University di Melbourne, Australia. Sebagai Miss Internet Indonesia 2017, Marsya Gusman menjadikan kontes ini sebagai loncatan penting di karier dan kehi dupannya. “Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat mengemban tugas sebagai Miss Internet Indonesia,”tandasnya. Dia memaparkan dewasa ini banyak anakanak yang sudah berinteraksi lewat media sosial atau medsos. Dalam hal ini, peran orangtua dalam keluarga amat penting agar anak anak terhindar dari cyber crime dan cyber bully. Marsya pun memberikan edukasi tentang sejumlah aplikasi bagi para orangtua agar dapat mengawasi dan mengontrol anak anaknya dalam berinternet. “Yang paling penting ialah peran orangtua dalam keluarga. Karena itu, sosialisasinya tidak hanya kepada anak, tetapi juga kepada orangtua. Saya sampaikan kepada mereka aplikasi-aplikasi apa saja yang dapat diakses dan juga untuk parenting. Aplikasi pengawasan bagi orangtua juga kami beri tahu agar mereka memiliki kontrol yang baik pada anaknya, tetapi tetap bisa membuat anaknya ceria dengan teknologi,” jelas anak pertama dari pasangan Ardino Gusman dan Meilza Gusman ini.

ANTARA/ FIKRI YUSUF

2018 yang diawali di Medan dan Batam, selanjutnya Balikpapan, Lampung, Bali, Pekanbaru, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jakarta-Banten. Dua peserta akan dipilih mewakili tiap wilayah untuk mengikuti grand final di ICE BSD pada 3 November 2018. Pemenang akan menjadi duta APJII selama setahun dan berhak menerima uang pembinaan dan sponsor. (H-4)

ARMAND MAULANA

PATTY JENKINS

INDRA BEKTI

Rayakan HUT Ke-24 Pernikahan

Hati-Hati di Sekuel Wonder Woman

Ingin Masyarakat Lebih Sadar

VOKALIS grup band Gigi Armand Maulana, 46, berlibur sekaligus merayakan hari pernikahannya bersama penyanyi Dewi Gita di Italia. Mereka memperingati ulang tahun perkawinan yang ke-24, yang jatuh pada Kamis, 11 Januari, seperti judul lagu Gigi 11 Januari. Armand bersama Dewi menjelajahi salah satu destinasi yang terkenal romantis di Italia, yakni Kota Florence. “Enggak terasa 24 tahun saya didampingi oleh seorang wanita bernama Dewi Gita. Dia melengkapi hidup saya, tidak selalu mulus, tetapi justru karena ketidaksempurnaan hidup berumah tangga bersama dialah akhirnya banyak sekali pelajaran hidup yang saya dapatkan, yang akhirnya saya merasa menjadi seorang lelaki yang lengkap,” ungkap pria kelahiran Bandung 1971 itu melalui media sosialnya, Kamis (11/1). Lagu 11 Januari dirilis Gigi pada 2007 dalam album Peace, Love, N Respect. Pria bernama lengkap Tubagus Armand Maulana itu memperlihatkan sisi lain dari dirinya yang biasa membuat lagu rock. Pada lagu tersebut, Armand membuat lagu ungkapan cinta untuk Dewi Gita. Lagu itu disebut-sebut sebagai hadiah untuk ulang tahun pernikahannya. (Dhk/H-4)

SUTRADARA Patty Jenkins sedang sibuk menyiapkan proyek film sekuel Wonder Woman untuk dirilis akhir 2019. Dari sekian elemen di film pertama, Patty menyatakan ingin mempertahankan kombinasi gaya heroik dan humor yang telah berhasil mereka jaga. “Aku terobsesi dengan gaya. Ini hal paling sulit. Terutama karena kisah yang kita bicarakan bisa dengan begitu mudah condong ke sana-kemari dalam setiap babak,” kata Patty dalam wawancara dengan Vanity Fair baru-baru ini. “Kita mulai di dunia fantasi berisi para wanita berkostum, lalu pergi ke dunia nyata Perang Dunia I Inggris, lalu berakhir di dunia supranatural, lalu kita punya sebuah kisah cinta,” tuturnya. Demi menjaga persiapan sesuai dengan jalur yang sedang dilalui, Patty mengadakan rapat rutin bersama setiap kepala departemen setiap minggu. Dia mewanti-wanti mereka untuk bersama menjaga sedikitnya dua hal. “Kami harus amat berhati-hati agar kami tidak belok dari satu film ke film lain. Itu pertama. Kedua, jangan sampai saat mengenakan kostum Wonder Woman, dia (Diana Prince) terlihat konyol,” tukas Patty. (MTVN/H-4)

PEMBAWA acara Bekti Indra Tomo, 40, berpendapat kesehatan ibu dan anak berkaitan erat dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Karena itu, perlu lebih menjangkau masyarakat guna memberikan informasi dan edukasi. Pria kelahiran Jakarta, 28 Desember 1977 itu juga prihatin dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu dan anak, terutama di daerah. Karena itu, dia berharap peran dari fasilitas kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Awareness, atau kesadaran, untuk kesehatan ibu dan anak di daerah masih kurang,” ujarnya ketika hadir dalam peresmian Rumah Sakit Ibu dan Anak Brawijaya Bojong Sari di Sawangan, Depok, Jawa Barat, kemarin. S u a m i Ad i l l a i t u mengungkapkan ia mempunyai rumah sakit ibu dan anak (RSIA) langganan keluarga. Dia memilih fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan optimal dengan tenaga medis yang profesional serta dapat membuat pasien merasa nyaman berkonsultasi. (Ind/H-4)

DOK C&R

AFP

MI/ADAM DWI

JUMAT, 12 JANUARI 2018

HALAMAN 17

HLM 18 Menteri Rini Dorong Kesejahteraan Petani

HLM 24 Ridwan Mukti Korupsi Karier Politik pun Suram

HLM 28 Keangkeran Bernebeu Menyusut

EKONOMI KRONIKA

Menimbang-nimbang Nasib Kapal Sitaan PRO dan kontra perintah penghentian penenggelaman kapal sitaan terkait dengan illegal fishing membawa ingatan saya kembali pada sebuah kegiatan makan siang dengan seorang petinggi parpol yang juga mantan menteri. Siang itu kami berbincang tentang langkah tegas pemerintah menangkapi kapal yang mencuri ikan di laut Indonesia. Sebagai hasilnya, ratusan kapal sitaan menumpuk dan antre untuk ditenggelamkan. Yang menarik ialah cerita sang mantan menteri bahwa dirinya pernah ditanyai seseorang petinggi juga bagaimana caranya mendapatkan kapal sitaan itu. “Waduh kok seperti lepas dari mulut macan terus masuk ke mulut buaya kalau jadinya seperti itu,” ujarnya lirih. Tentu saja apa suasana kebatinan siang itu tidak bisa disamakan dengan kondisi saat ini di saat terjadi perbincangan hangat mengenai perlu tidaknya kebijakan penenggelaman kapal sitaan dilanjutkan. Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang memerintahkan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan kebijakan penenggelaman kapan sitaan. Langkah Luhut pun mendapat dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Alasannya, agar kapal-kapal itu bisa dimanfaatkan nelayan lokal. Menteri Susi menjawab dengan berpatokan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta perintah pengadilan. Dalam Pasal 69 ayat 4 UU No 45 Ta-

hun 2009 itu memang terdapat frasa yang menyatakan ‘penyidik dan/ atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup’. Namun’ permintaan Menko Luhut juga tidak melawan UU Perikanan sebab pada Pasal 76c ayat 5 UU itu disebutkan ‘benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan’. Yang perlu digarisbawahi dari UU itu ialah penggunaan kata ‘dapat’ dan bukan ‘harus’. Derajat ketegasan kata ‘harus’ lebih tinggi daripada kata ‘dapat’. Kata ‘harus’ lebih bersifat imperatif, sedangkan kata ‘dapat’ bersifat opsional. Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan kabinet tidak menyalahkan Menteri Susi, tapi bisa memahami Menko Luhut. Ketimbang larut pada pro-kontra, Presiden meminta Menteri Susi konsentrasi ke industri pengolahan ikan, terutama yang mendorong ekspor. Satu hal yang bisa dipertimbangkan semua pihak ialah pendapat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengatakan kapal sitaan bisa jadi aset negara sehingga dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Sebuah langkah yang patut dicoba dan bisa memupus kecurigaan bahwa kapal sitaan jatuh ke tangan yang tidak berhak atau pemburu rente. (Raja Suhud/E-2)

Pemerintah Janjikan yang Terbaik Melonjaknya harga beras medium tidak terlepas dari tingginya harga gabah di tingkat petani yang mencapai Rp5.500 per kilogram. ANDHIKA PRASETYO

Andhika@mediaindonesia.com

ELONJAKNYA harga beras, terutama jenis medium, memunculkan wacana dibukanya keran impor untuk komoditas tersebut. Namun, kebijakan itu diharapkan sebagai langkah terakhir jika tak ada solusi. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, stok beras saat

ini sudah cukup, terlebih sudah memasuki masa panen puncak. “Oktober kita sudah mulai tanam. Umur padi itu 3 bulan. Di Januari ini sampai April kita akan panen puncak,” ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, kemarin. Menurut Amran, dalam dua tahun terakhir Indonesia telah terbebas dari kebijakan importasi beras. Diharapkan, pada tahun ini kebijakan serupa juga dapat diterapkan. “Tahun ini pemerintah akan mem-

berikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia,” tuturnya. Berdasarkan data Kementan, pada Januari produksi diramalkan mencapai 4,5 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 2,8 juta ton beras dengan angka konsumsi per bulan hanya 2,5 juta ton. Artinya ada surplus sebanyak 329 ribu ton. Pada Febuari dan Maret produksi diprediksi semakin besar hingga 8,6 juta ton GKG dan 11,9 juta ton GKG. Oleh karena itu, dia mengaku heran mengapa harga komoditas pangan utama itu melonjak tajam, terutama untuk jenis medium. “Padahal stoknya cukup,” ujarnya. Untuk diketahui, di beberapa titik, harga beras medium bisa mencapai

Rp11.000 per kg, jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp9.450 per kg. Kementan bersama Kementerian Perdagangan dan Badan Urusan Logistik (Bulog) mulai Senin (8/1) lalu gencar menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga beras. “Sejauh ini dampak operasi pasar beras belum terlihat signifikan. Namun, sudah memberikan efek kepada masyarakat bahwa beras medium ada di pasaran,” kata Kepala Bulog Subdivre Malang, Dian Paramita, kepada Media Indonesia, Rabu (10/1). Operasi pasar beras dilakukan di Sumatra Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bangka Belitung,

dan Nusa Tenggara Timur. Bulog setiap daerah menggandeng mitra dan distributor untuk mengadakan operasi pasar dengan menggelontorkan beras medium. Namun, tidak di semua daerah perlu ada operasi pasar lantaran kondisinya berbeda-beda. Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, harga beras medium di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat masih normal karena didukung hasil panen petani pada Desember 2017. “Sehingga masih banyak stok dan harganya juga masih wajar,” ujar Ansar Leki Mali, Kepala Perum Bulog Labuanbajo. Menurut Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno

Thohir, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru impor beras. Pasalnya, jika importasi dilakukan, ia khawatir harga beras akan anjlok. Ia mengatakan melonjaknya harga beras medium saat ini tidak terlepas dari tingginya harga gabah di tingkat petani yang mencapai Rp5.500 per kg. Dengan harga setinggi itu, pihak penggilingan atau pedagang merasa kesulitan untuk membeli. Apalagi mereka harus dipaksa menjual harga beras di angka Rp9.500 per kg sesuai harga eceran tertinggi. Kondisi itu, kata dia, yang menyebabkan pasokan beras medium berkurang di pasaran sehingga pemerintah harus gelontorkan jenis beras tersebut. (UL/PO/E-2)

Awal Tahun ini, Kegiatan Usaha Diprediksi kembali Bergairah

MI/M IRFAN

LG SMART INVENTER: Model berpose di depan mesin cuci LG Smart Inverter pada peluncuran produk itu di

Jakarta, Selasa (9/1). Mesin cuci LG Smart Inverter hadir dalam kategori mesin cuci bukaan atas dengan kemampuan beroperasi yang lebih hemat energi hingga 36% ketimbang produk sejenisnya. Kehadirannya juga sekaligus menjadi pendobrak yang memperluas adopsi teknologi inverter pada kategori mesin cuci paling populer di Indonesia.

BANK Indonesia (BI) memperkirakan kegiatan dunia usaha akan meningkat pada kuartal I 2018, di antaranya karena meningkatnya penggunaan tenaga kerja dan kontribusi dari derasnya investasi jika dibandingkan dengan kuartal IV 2017. Dalam publikasi Survei Kegiatan Dunia Usaha BI yang dilansir, kemarin, disebutkan, meningkatnya kegiatan dunia usaha di kuartal I tahun ini terlihat dari komponen saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan usaha yang meningkat menjadi 13,96%. ‘Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan kegiatan usaha diperkirakan terjadi pada seluruh sektor, terutama sektor keuangan, realestat dan jasa perusahaan, dan industri pengolahan. Peningkatan kinerja industri pengolahan pada triwulan I 2018 juga terindikasi dari purchasing managers index-SKDU yang berada pada fase ekspansi sebesar 51,95%’, tulis hasil survei BI. Pada kuartal IV tahun lalu, kegiatan dunia usaha melambat jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Hal itu tecermin dari SBT yang turun dari 14,32% menjadi 7,4%. Perlambatan tersebut teru-

Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan kegiatan usaha diperkirakan terjadi pada seluruh sektor, terutama sektor keuangan, real estate , jasa perusahaan, dan industri pengolahan. tama disebabkan penurunan pada kegiatan usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan, akibat faktor musiman dan tidak kondusifnya cuaca. Di samping itu, menurut BI, perlambatan kegiatan usaha pada triwulan IV 2017 juga disebabkan menurunnya kegiatan usaha sektor industri pengolahan yang mencatat SBT minus 0,12%, lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebe-

lumnya yang tercatat sebesar 1,76%. Dari sisi tenaga kerja, hasil survei mencatat SBT jumlah tenaga kerja kuartal IV 2017 terkontraksi sebesar minus 0,89%, turun dari SBT 0,13% pada kuartal III 2017. Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan laporan tahunan Bank Dunia soal kemudahan investasi 2018 yang bertajuk Reforming to Create Jobs, memacu pemerintah terus memperbaiki iklim usaha untuk meningkatkan investasi, terutama dari sektor swasta. Menurut Menkeu, investasi yang ditanamkan sektor swasta amat penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan Metro TV, belum lama ini, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani memastikan pemilu tahun ini tidak memengaruhi ruang gerak pengusaha. “Pertumbuhan ekonomi meningkat meski di tahun politik karena dipicu tren membaiknya ekonomi dunia dan harga komoditas,” ujarnya. (Tes/E-2)

JUMAT, 12 JANUARI 2018

SEKTOR RIIL INFO

PELAYANAN KEWIRAUSAHAAN PETANI: Menteri

ANTARA/DEDHEZ ANGGARA

Menteri Rini Dorong Kesejahteraan Petani Program korporasi petani bertujuan mengubah pola kerja petani agar lebih modern sehingga tidak cuma berkutat dengan cangkul dan tanah. ERANDHI HUTOMO SAPUTRA erandhi@mediaindonesia.com

ENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, kemarin, meresmikan layanan kewirausahaan petani dan digitalisasi sistem pertanian di Kecamatan Sliyeg, Indramayu, Jawa Barat. Itu merupakan proyek percontohan program korporasi petani seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo.

Menurut Rini, program kewirausahaan petani berupa penggabungan sejumlah badan usaha milik desa (BUM-Des) yang ada di kecamatan itu menjadi satu yang dinamakan mitra BUM-Des bersama (MBB). Khusus di Kecamatan Sliyeg dibentuk MBB Sliyeg yang akan menjadi koordinator dari 14 BUM-Des. Adapun anggotanya mencapai 7.000 petani yang tergabung dalam 127 kelompok tani. Adapun luas lahan garapannya sekitar 4.000 hektare dengan hasil produksi padi sebanyak 45 ribu

ton per tahun. “Dengan program ini petani bukan hanya menghasilkan, melainkan juga jadi wirausaha unggul. Untuk itu kita mulai pilot project di Indramayu,” ujar Rini dalam sambutannya. Setelah Indramayu, program tersebut juga akan dilakukan di 10 daerah lain di Jawa Barat seperti Karawang, Subang, dan Cianjur. Menurut Rini, MBB ini akan melayani pembiayaan (KUR/ non- KUR), penyaluran pupuk, dan marketplace hortikultura dengan pelanggan utama petani dan BUMDes. Melalui MBB, kata dia, hasil panen petani juga lebih terjamin, baik dari segi harga jual maupun pembeli. Selain itu, petani punya pilihan menjual hasil panen dalam ben-

BUMN Rini M Soemarno (kedua dari kanan) bersama Dirut PT Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat (kiri) dan Bupati Indramayu Anna Sophanah (tengah) melakukan penanaman padi saat peresmian Pelayanan kewirausahaan Petani, di Desa Sleman, Kecamatan Sliyeg, Indramayu, Jawa Barat, kemarin. Program layanan kewirausahaan petani dan digitalisasi sistem pertanian tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan usaha kecil.

dengan aplikasi-aplikasi modern, serta berpikir dengan cara-cara pengolahan industri yang modern. Dengan cara itu, kata Presiden, akan dapat lebih memberikan keuntungan bagi petani.

Kartu tani

tuk gabah basah, gabah kering, atau sudah berbentuk beras sebab di MBB nantinya akan diberikan bantuan berupa mesin pengering dan mesin giling. “Nanti rice milling unit harus sudah ada 4 bulan dari sekarang, dengan harapan kalau sudah panen di MBB sudah bisa giling dan bisa jadi beras,” ujarnya. Untuk diketahui, konsep korporasi petani pertama kali digagas Presiden Jokowi. Hal itu untuk mengubah pola kerja petani agar lebih modern sehingga tidak cuma berkutat dengan cangkul dan tanah. Menurut Presiden, mengorporasikan petani maksudnya ialah membuat kelompok besar petani agar mereka berpikir dengan manajemen modern, berpikir

Mengenai penerapan digitalisasi sistem pertanian, menurut Rini, program tersebut telah diluncurkan di Kecamatan Sliyeg pada Maret 2017 dan saat ini sudah mulai berjalan. Digitalisasi yang diinisiasi PT Telkom Tbk itu merekam profil petani dan histori lahan yang bertujuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Digitalisasi tersebut juga merekam empat siklus, yakni pratanam, tanam, panen, dan pascapanen. Di siklus pratanam, misalnya, petani bisa mendapatkan asuransi usaha tani dan kredit usaha rakyat yang merupakan wujud sinergi PT Jasindo, PT Askrindo, dan Himpunan Bank Negara (Himbara). Data yang valid dari digitalisasi tersebut akan disambungkan dengan data Kementerian Pertanian untuk penyediaan subsidi pupuk yang terdata melalui kartu tani. (E-2)

Pemerintah Evaluasi Struktur Gaji PNS PEMERINTAH tengah mengevaluasi struktur gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk meningkatkan performa aparatur sipil negara (ASN) menjadi lebih baik dan profesional. “Pemikiran (perubahan struktur gaji PNS) bersama Menteri PAN-Rebiro akan disampaikan di sidang kabinet. Bukan struktur gaji (saja), tapi keseluruhan sampai dengan pensiunnya kita harapkan bisa diubah atau direformasi,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai menghadiri HUT ke-2 Lembaga Manajemen Aset Negara di Jakarta, Rabu (10/1) malam. Dia menekankan reformasi struktur gaji PNS tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Sepanjang 2017, pemerintah menghabiskan hampir Rp500 triliun dari anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji PNS. Saat disinggung apakah perubahan struktur berpotensi menekan alokasi pembayaran gaji PNS, Sri belum bisa memastikan lantaran masih melakukan kalkulasi. Perubahan struktur ditargetkan rampung tahun ini. “Nanti perhitungannya kalau sudah (selesai) disampaikan ke Presiden. Kalau mau melakukan review (gaji PNS), sama seperti dilakukan di berbagai tempat. Itu komponen penerimaan atau disebut take home pay dari ASN bisa berasal dari gaji pokok, tunjangan kinerja, dan masih juga honor perjalanan dinas. (Tes/E-3)

Gugatan tidak Pengaruhi Proses Holding Migas MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan gugatan uji materi yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN ke Mahkamah Agung (MA) tidak akan mengganggu proses pembentukan holding migas yang saat ini sedang berproses. “Proses judicial review menurut saya baik-baik saja, saya harap tidak ada masalah,” ujar Rini di Indramayu, Jabar, kemarin. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN melakukan gugatan uji materi ke MA atas PP No 47/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Inalum. Juru bicara koalisi, Ahmad Redi, mengatakan kebijakan pemerintah dengan menghapus status BUMN (persero) PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah merupakan kebijakan yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba. Rini menyebutkan holding migas akan terbentuk paling lambat pada awal 2018. Holding BUMN untuk sektor migas itu rencananya dikepalai PT Pertamina (persero). Adapun di bawahnya akan ada anak usaha Pertamina, yakni Pertagas dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). “Proses tetap kita jalankan semua yang untuk migas,” tukasnya. (Nyu/E-3)

ANTARA/AUDY ALWI

DISKUSI INDUSTRI KECIL MENENGAH: Duta Investasi Presiden untuk Jepang Rachmat

Gobel (kiri) berbincang dengan pengamat ekonomi Faisal Basri (tengah) dan anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem Irma Chaniago, seusai diskusi Membangun Strategi Kebijakan untuk Memperkuat Struktur Perekonomian Menuju Pertumbuhan 7%-8% per Tahun: Bagaimana Potensi dan Peluang Pelaku UKM dan UMKM, di Jakarta, kemarin.

Pengembangan Industri Mutlak Dilakukan PERCEPATAN pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah dalam tiga tahun terakhir perlu diikuti upaya memperkuat pengembangan industri untuk meningkatkan multiplier effect bagi pertumbuhan dan pengembangan pembangunan ekonomi. “Sinergi antara pelaku ekonomi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk memanfaatkan peluang yang tercipta dari pembangunan infrastruktur perlu segera ditingkatkan agar multiplier effect bisa lebih dirasakan secara luas,” kata Duta Investasi RI untuk Jepang, Rachmat Gobel, dalam diskusi bertema Membangun strategi kebijakan untuk memperkuat struktur perekonomian menuju pertumbuhan 7%-8% per tahun di Jakarta, kemarin. Dalam diskusi yang menghadirkan ekonom Faisal Basri,

Ketua Umum Gaikindo Johanes Nangoi, Wakil Ketua Umum HIMKI Sobur, Sekjen Gabel Heru Santoso, dan Presiden Direktur PT Indonesia Epson Industry Eiichi Abe itu terungkap bahwa agenda pembangunan industri saat ini berada pada titik krusial agar Indonesia bisa masuk kelompok negara berdaya saing tangguh. “Kita tidak boleh terkecoh karena secara per kapita nilai tambah sektor industri kita kalah dengan negara seperti Vietnam,” kata Faisal. Dia mengingatkan, tidak ada satu pun negara di dunia yang mampu masuk ke kelompok negara maju tanpa didukung sektor industri yang kuat. “Di samping itu, perlu diingat bahwa sektor industri merupakan penyumbang pajak terbesar sehingga ti-

dak berlebihan bila menteri keuangan memberikan porsi anggaran yang lebih besar untuk pengembangan sektor industri ini,” tandasnya. Menurut Rachmat Gobel, peluang Indonesia untuk memacu pertumbuhan industri masih sangat terbuka. “Kekayaan sumber daya alam (SDA) dan jumlah penduduk atau pasar yang besar merupakan dua hal yang menjadi kekuatan Indonesia,” ujarnya. Berdasarkan pengalamannya sebagai menteri perdagangan, Rachmat Gobel melihat masih banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian, antara lain dengan menyiapkan UKM untuk memanfaatkan peluang pasar dalam negeri yang besar dan peluang pasar ekspor. (E-1)

BURSA & KEUANGAN IHSG

Nymex 63,49 61,76

61,80

5/1

6.292,32 61,99

61,44

4/1

6.385,40

63,88

8/1

9/1

6.353,74

10/1 11/1

4/1

5/1

Emas

Dow Jones

8/1

6.386,33 6.371,17

25.366,00

25.289,00

24.809,00 25.275,00 25.270,00

6.373,14

9/1

25.295,87

10/1 11/1

4/1

5/1

8/1

9/1

10/1 11/1

4/1

5/1

Rupiah/Euro

Rupiah/US$

1.320,00 1.324,70 1.313,67 1.319,63 1.318,66 1.314,85

8/1

9/1

10/1 11/1

13.345 13.413

13.425

16.272

5/1

8/1

9/1

119,0 120,2

10/1 11/1

4/1

5/1

120,4 119,4

16.262

13.513

4/1

Rupiah/Yen

16.144 16.213 16.148 16.154

13.443

13.437

JUMAT, 12 JANUARI 2018

8/1

9/1

10/1 11/1

4/1

5/1

120,9

119,8

8/1

9/1

10/1 11/1

BRI Tangani Transaksi Online di Bandara Angkasa Pura II PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk kembali menjalin kerja sama bisnis strategis dengan PT Angkasa Pura II (persero) dalam pemanfaatan jasa dan layanan keuangan perbankan berupa transaksi pembayaran secara online. Dalam kerja sama tersebut, Bank BRI akan memberikan fasilitas jasa dan layanan perbankan melalui layanan pembayaran secara cashless di lingkungan bandar udara yang dikelola Angkasa Pura II. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Kredit Menengah, Korporasi, dan BUMN Bank BRI Kuswiyoto dan Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Angkasa Pura II Daan Achmad yang dilaksanakan di Gedung Bank BRI 1, kemarin.

“Kami menyambut baik terjalinnya kerja sama ini, BRI mendapat kepercayaan untuk mendukung Angkasa Pura II dalam menyediakan jasa dan layanan perbankan melalui pembayaran secara nontunai (cashless) di lingkungan bandara Angkasa Pura II dalam hal ini di tenant-tenant yang bekerja sama dengan Angkasa Pura II,” tutur Kuswiyoto dalam sambutannya. Melalui kerja sama tersebut, Bank BRI yakin dapat memberikan layanan dan kemudahan perbankan yang optimal melalui e-payment system BRI yang meliputi transaksi penerimaan dan juga monitoring data transaksi yang terjadi di setiap tenant yang telah bekerja sama dengan Angkasa Pura II. Terlebih berdasarkan data per September 2017, BRI te-

lah memiliki 10.639 unit kerja dan 357.679 jaringan kerja e-channel yang tersebar di seluruh Indonesia. Daan Achmad mengatakan, dengan terjalinnya kerja sama itu diharapkan memberikan keunggulan dalam setiap transaksi yang dilakukan sehingga semua transaksi dapat tercatat dan mudah diawasi serta menghasilkan output kinerja keuangan perusahaan lebih efisien. “Kerja sama ini merupakan penyempurnaan dari kerja sama terdahulu, dalam pengembangan bandara di lingkung-an Angkasa Pura II kegiatan transaksi keuangan meningkat sehingga perlu disupport agar menjadi lebih mudah, paperless, traceable, dan yang terpenting juga reliable,” ungkap Daan Achmad. (E-1)

Pos Indonesia Masuki Layanan Keuangan Digital Melalui teknologi aplikasi Digiro. in yang dapat digunakan dalam multicurrency, PT Pos Indonesia membidik TKI dan industri distribusi logistik sebagai pangsa pasar. FETRY WURYASTI

fetry@mediaindonesia.com

T Pos Indonesia mengembangkan teknologi sistem pembayaran yang sekaligus bisa menghimpun dan mengelola dana atau aset nasabah dalam sistem blokchain. Blockchain merupakan sistem pencatatan yang terdesentralisasi, yakni setiap blok berisi hash kriptografi sehingga membentuk jaringan dan pemanfaatannya bisa menjadi beragam. “Teknologi yang bisa digunakan dalam multicurrency dan dianggap sebagai aset itu kami namakan aplikasi Digiro.in (Digital Giro Indonesia),” kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahju Setijono dalam bincang bersama media di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan selama ini perusahaan memang ber-

fungsi dalam pelayanan jasa keuangan, dari pembayaran, transfer atau pengiriman uang, hingga penyaluran pensiun bulanan TNI dan pegawai negeri sipil (PNS). Dengan aplikasi Digiro.in, lanjut dia, sistem pembayaran serta pengelolaan aset bersifat giro ini tidak terbatas, dan bisa berisi dalam beberapa jenis mata uang hingga emas dalam bentuk nominal uang. “Multicurrency dalam aplikasi yang sama bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Bisa juga untuk mengelola aset, seperti digunakan untuk membeli emas yang nantinya tinggal dicairkan di kantor pos. Termasuk sertifikat tanah bisa disimpan di dalamnya,” kata dia. Ke depan, tutur dia, konsep yang baru dibicarakan dengan PT Jasa Marga ialah bagaimana teknologi tersebut bisa digunakan juga untuk membayar tol melalui voice cloud QR. Menurut Gilarsi, salah satu pasar yang dibidik dengan teknologi aplikasi Digiro.in ini ialah para tenaga kerja Indonesia (TKI). “Melalui aplikasi ini mereka (TKI) bisa menghemat biaya pengiriman uang menjadi hanya 2%. Biasanya biaya pengiriman uang bisa mencapai 6%-7%.” ungkap Gilarsi. Selain itu, tutur dia, kalangan industri distribusi logistik dan pengirim barang kini semakin kompetitif. “Jadi

nantinya kami bukan hanya sebagai kurir paket menjembatani penjual dan pembeli, melainkan juga mengelola dana atau aset nasabah dalam sistem blokchain,” tukas dia.

Penjemput barang Direktur Jasa Kurir Agus F Handoyo menambahkan, dalam dua tahun terakhir PT Pos Indonesia telah melakukan sejumlah perbaikan. PT Pos Indonesia juga mengubah paradigma Kantor Pos yang sebelumnya hanya menunggu barang menjadi menjemput barang melalui kurir O-Ranger yang akan mengambil paket, mendata, kemudian mengirimkannya ke alamat tujuan. Tidak dimungkiri, dari sisi produksi pada 2017, volume pengiriman surat menurun 18% jika dibandingkan dengan di 2016. Meski demikian, volume pengiriman parsel tahun lalu tumbuh 36%-38% ketimbang di 2016. “Pemicunya tak lain adalah transaksi belanja melalui digital dan pengiriman barang online yang tumbuh eksplosif,” jelasnya. Di sisi lain, PT Pos Indonesia berusaha agar dapat melakukan jasa kurir dengan tarif kompetitif. “Adapun melalui kurir penjemputan paket, PT Pos mengubah pola kerja menggandeng agen menjadi 24 jam sehari, dan 7 hari seminggu,” pungkas Agus. (E-3)

DOK BRI

KERJA SAMA BRI-ANGKASA PURA II: Direktur Kredit Menengah, Korporasi, dan BUMN Bank BRI Kuswiyoto (kiri) bersama Direktur

Komersial dan Pengembangan Bisnis Angkasa Pura II Daan Achmad (tengah) disaksikan Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BRI Sis Apik Wijayanto menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan Jasa dan Layanan Keuangan perbankan di Jakarta, kemarin.

Multistrada Amankan Pasokan Listrik PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MSA) mengamankan kualitas pasokan listrik bagi pabrik mereka yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Hal itu seiring dengan operasional Gardu Induk (GI) Multistrada 150 kilovolt (kv) yang dibangun di kawasan pabrik MSA. Dengan demikian, diharapkan kualitas suplai listrik, baik kualitas daya maupun kestabilan, menjadi semakin andal sehingga dapat mendukung

peningkatan produktivitas perusahaan. “Hasil produksi kami sebanyak 70% diekspor ke 103 negara. Ini kompetisi kelas dunia dan kami sangat senang mendapat dukungan SUTET baru. Ini akan berpengaruh pada optimalisasi produktivitas dan menjadi lebih efisien,” ujar Wakil Presiden Direktur MSA Henryanto Komala. Dengan satu pabrik yang dimiliki, pada 2017 MSA me-

miliki kapasitas produksi ban mobil sebesar 30 ribu unit per hari atau 10 juta unit per tahun. Sebanyak 70% dari total produksi itu ditujukan pasar internasional seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan negara-negara Eropa serta Timur Tengah. Adapun 40% sisanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk produk ban sepeda motor, MSA mampu mem-

produksi hingga 6 juta ban per tahun dan sebagian besar atau 95% diperuntukkan pasar domestik. General Manager PLN Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana menyampaikan bahwa PLN mampu menyelesaikan pembangunan gardu induk tepat waktu yakni 24 bulan. “Secara teknis PLN telah siap memasok listrik bagi kebutuhan MSA,” ujarnya. (Pra/E-1)

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN Jalan Tangkuban Parahu No. 517 Lembang – Bandung Barat 40391 Telepon (022) 2786245; Faksimili (022) 2786416 WEBSITE: www.balitsa.litbang.pertanian.go.id Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Loan IBRD No. 8188-ID

PENGUMUMAN Undangan untuk Memasukkan Pernyataan Berminat (Request for Expressions of Interest) Nomor : B - 48/PL.020/H.3.1/1/2018 Nama Pekerjaan: Balitsa – Indonesian Vegetables Research Institute (IVEGRI) : Jasa Konsultan Pengawasan Revitalisasi Kebun Percobaan Berastagi – Balai Penelitian Tanaman Sayuran Pemerintah Republik Indonesia telah menerima bantuan dana berupa pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/World Bank (WB) untuk membiayai Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project dan bermaksud untuk menggunakan sebagian dari dana pinjaman tersebut untuk membiayai Paket Kontrak Layanan Jasa Konsultan Pengawasan Revitalisasi Kebun Percobaan Berastagi – Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa). Layanan jasa konsultan pengawasan tersebut meliputi: (1) Melakukan pengawasan Revitalisasi Kebun Percobaan Berastagi - Balitsa; (2) Membuat Laporan Pengawasan selama masa pelaksanaan konstruksi; (3) Membuat Laporan akhir pengawasan; (4) Menyusun dokumen pengawasan. Jangka waktu pelaksanaan yang diinginkan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak kontrak ditandatangani. Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Kementerian Pertanian mengundang perusahaan konsultan yang berpengalaman di bidang pengawasan konstruksi yang memenuhi syarat untuk memasukkan pernyataan berminat untuk memberikan layanan jasa konsultansi. Perusahaan konsultan yang berminat harus memberikan informasi yang mendukung bahwa perusahaan konsultan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjalankan layanan jasa tersebut. Kriteria dalam penyusunan daftar pendek konsultan (short-list) adalah:, (1) Mempunyai pengalaman minimal 8 tahun dalam mengawasi pembangunan gedung; (2) Mampu menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan; (3). Lebih diutamakan yang mempunyai pengalaman dalam pengawasan pembangunan gedung bidang pertanian beserta fasilitas pendukungnya. Perusahaan Konsultan dapat berasosiasi satu sama lain dalam bentuk joint venture atau sub konsultan untuk meningkatkan kualifikasi mereka. Pemilihan Konsultan akan menggunakan metode Consultants’ Qualifications Selection (CQS) sesuai yang ditetapkan dalam Pedoman Konsultan Bank Dunia (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers) edisi January 2011. Informasi lebih lanjut bagi yang berminat dapat menghubungi: Pokja ULP Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Jalan Tangkuban Parahu No. 517, Lembang, Bandung, 40391. Website: www.balitsa.litbang.pertanian.go.id

ANTARA/YUDHI MAHATMA

KEUANGAN DIGITAL: Petugas melayani aktivasi kartu pembayaran tol di stan Bank Mandiri pada Indonesia Fintech Festival & Converence di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, beberapa waktu lalu. Saat ini perkembangan pembayaran melalui uang elektronik terus digencarkan oleh kalangan perbankan.

Pernyataan minat untuk menjadi konsultan dan dokumen kualifikasi harus disampaikan dalam bentuk tertulis ke alamat di bawah ini (secara langsung atau melalui pos) paling lambat diterima oleh Pokja ULP Balitsa tanggal 26 Januari 2018 jam 16.00 WIB Alamat: Balai Penelitian Tanaman Sayuran, UP: Pokja ULP Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Jalan Tangkuban Parahu No. 517, Lembang, Bandung, 40391. Tel: (022 2786245), Fax: (022 2785591), E-mail: ulp.balitsa@gmail.com

BELANJA

JUMAT, 12 JANUARI 2018

Tetap T Gaya saat Hamil dan Menyusui

GHANI NURCAHYADI

gani@mediaindonesia.com

Matroishka menonjolkan baju yang bisa digunakan hingga selepas menyusui bagi para ibu.

ETAP tampil gaya dan modis bagi ibu hamil dan menyusui merupakan suatu tantangan. Para ibu biasanya dipaksa menyesuaikan busana demi kebutuhan si buah hati yang kompleks. Tak jarang busana yang dipakai saat hamil dan menyusui langsung masuk lemari dalam waktu lama setelah selesai menyusui. Fakta tersebut menjadi sorotan juga bagi Krizia dan dua temannya, Prisca Niken dan Fani Moe. Sebagai perempuan yang bekerja, tuntutan bagi Krizia semakin kompleks sesuai dengan ambisinya untuk memberikan ASI eksklusif kepada sang buah hati yang kini sudah berusia lebih dari satu tahun. Karena bertekad untuk tampil modis dan gaya walau masih memberikan ASI kepada anaknya, Krizia dan temannya mulai mendesain sendiri pakaian yang sesuai bagi ibu hamil dan menyusui. Semangat itu pun coba ditularkan ke ibu hamil dan menyusui lain dengan menjual pakaian tersebut melalui media sosial bermerek Sturma Kavaka. “Kami punya visi buat ibu-ibu yang lain untuk ikut peduli pada dunia ibu dan anak. Kami membantu setidaknya dalam bidang fesyen. Kalau mereka merasa cantik dan keren, pengalaman menyusuinya kan jadi lebih. Tujuan kami yaitu memudahkan para ibu yang sedang hamil dan menyusui anaknya,” katanya. Nama Sturma dibentuk dari bahasa Jerman yaitu kata stur yang berarti keras kepala dan ma yang berarti mama (ibu). Dengan filosofi tersebut, Krizia ingin menyampaikan bahwa memberikan ASI eksklusif membutuhkan sikap keras kepala ibu agar tidak berhenti sebelum waktunya. Itu juga yang tecermin dalam desain yang mengangkat tema rebel. “Selain itu ada desain yang simpel dan effortless. Sambutan pasar bagus. Kami baru sekitar seminggu memasarkan, sudah banyak model yang sold out. Baju produksi kami menggunakan bahan yang adem dan bentuk eyeline di bagian perut. Bisa dipakai dari hamil sampai setelah selesai menyusui,” kata Krizia. Kisaran harga bajunya Rp200 ribu-Rp300 ribu. Sturma Kavaka bukan pemain baru yang menjual baju ibu hamil dan menyusui dengan model modis dan modern. Matroishka setidaknya sudah melakukannya sejak 2012. Saat ini, merek yang didirikan Raden Prisya itu sudah mampu memproduksi 40 model baju

setiap dua bulan dengan kapasitas produksi sekitar tiga lusin setiap model.

Digunakan artis Marketing Associate Matroishka Andina Dwitya Putri menjelaskan, meski sudah lima tahun berdiri, merek yang terinspirasi dari boneka Mathryoska tersebut tetap terjangkau oleh konsumen dengan kisaran harga Rp200 ribu-349 ribu. Dengan mengusung tema Experience stylish motherhood, Matroishka menonjolkan baju yang bisa digunakan hingga selepas menyusui bagi para ibu. Sejumlah artis dan pegiat media sosial ikut menggunakan produk tersebut, seperti Alice Norin dan Joanna Alexandra. Di samping itu, Matroishka juga ikut menggandeng brand yang punya semangat sama untuk berkolaborasi menghasilkan produk bergaya bagi para ibu. Di samping aktivitas berjualan, Matroishka juga aktif dalam kegiatan sosial. Misalnya, saat momen Hari Ibu, Desember tahun lalu, Matroishka menggelar kampanye dengan menjual baju bertuliskan kutipan positif tentang dunia ibu dan anak yang hasilnya didonasikan. “Kami mendonasikan ke daerah dengan memberikan alat tele-CTG yang berguna bagi para ibu hamil. Misi kami dalam kampanye itu ialah ingin meningkatkan kualitas ibu hamil di daerah yang di sana fasilitasnya belum selengkap di Jakarta,” tandas Andina. (S-4)

FOTO-FOTO: DOK MATROISHKA.COM

INFO

Le Minerale Tunjang Gaya Hidup Sehat AKTIVITAS berat seperti berolahraga harus didukung konsumsi air mineral yang tepat. Air mineral dimaksud harus mengandung mineral alami, seperti kalsium, magnesium, sodium, potasium, nitrat, bikarbonat, sulfat, dan klorida. Semua mineral alami yang berperan penting bagi tubuh tersebut terkandung dalam Le Minerale. Brand Manager Le Minerale Pramesthi N Prasasya mengatakan pentingnya gaya hidup sehat melalui olahraga. Gaya hidup sehat juga harus dimulai dengan memilih air minum yang tepat serta sehat. Karena itu, Le Minerale menjadi oﬃcial

mineral water Indonesia Basket League 20172018. Itu merupakan wujud komitmen Le Minerale untuk terus mengampanyekan gaya hidup sehat pada masyarakat Indonesia, dengan memilih air minum yang tepat untuk menunjang aktivitas sehari-hari serta berolahraga. (RO/ Was/S-2)

DOK LE MINERALE

Canon Perkenalkan G1 X Mark III CANON, melalui PT Datascrip, baru-baru ini merilis kamera Powershot G1 X Mark III, yang merupakan kamera saku pertama Canon yang dilengkapi dengan dual pixel CMOS AF & APS-C CMOS sensor. Teknologi itu, diklaim Canon, setara dengan kamera DSLR. Canon Powershot G1 X Mark III pun digadang-gadang cocok untuk aktivitas memotret di luar ruang lantaran dirancang tahan debu dan cipratan air. “Ramping, ringkas, dan berteknologi mutakhir membuat kamera ini memiliki

hasil foto yang tidak perlu diragukan lagi kualitasnya serta mudah dibawa,” ujar Angelie Ivone, Marketing Manager of Canon Image Communication Product Div PT Datascrip, dalam siaran persnya. Penggemar fotografi bawah laut dapat memakai Canon Waterproof Case (WPDC56) yang dijual terpisah sebagai aksesori tambahan. Datascrip selaku distributor tunggal produk pencitraan digital Canon di Indonesia memasarkan Canon Powershot G1 X Mark III dengan harga Rp14,85 juta dan Canon WP-DC56 seharga Rp4,9 juta. (*/S-2)

DOK CANON

Sempurnakan Wajah di Miracle Aesthetic Clinic FENOMENA unjuk diri lewat media sosial, khususnya dengan live video, dewasa ini menjadi salah satu faktor yang mendorong industri kecantikan mampu tumbuh dua digit di tengah melemahnya industri ritel. Founder dan Presdir Miracle Aesthetic Clinic Group Lanny Juniarti menilai tren tersebut membuat konsumen ingin tampilan dan kontur wajah menjadi lebih ideal secara keseluruhan. “Itu yang mendasari tren reshape, relift, dan countoring tahun ini,” ujarnya. Reshape adalah prosedur membentuk kembali struktur wajah. Relift adalah

mengencangkan/mengangkat kembali kulit kendur dan contouring membentuk wajah untuk mengembalikan bentuk ideal dan proporsional antarsetiap segmen. Dalam menjawab kebutuhan itu, kata Lanny, Miracle Aesthetic Clinic pun tidak ketinggalan dalam menyediakan perawatan dengan prosedur non-invasive. “Perawatan seperti Miracle Radiesse Filler, Miracle Aptos Excellence Total Lift yaitu perawatan dengan tanam benang terbaru dari Miracle, juga Miracle Botox Cosmetic yang pasti aman dan hasilnya efektif.” (RO/ Was/S-2)

MEGAPOLITAN

Cerah berawan Berawan Berawan

Cerah berawan Hujan ringan Berawan

Cerah berawan Berawan Berawan

Cerah berawan Hujan ringan Berawan

Cerah berawan Berawan Berawan

JUMAT, 12 JANUARI 2018

Berawan Hujan ringan Hujan ringan

PEMBANGUNAN LRT JABODEBEK: Kendaraan melintas di samping proyek pembangunan light rail transit (LRT) rute Cawang-Dukuh Atas di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/1). Progres pembangunan LRT Jabodebek saat ini mencapai 30%. Biaya yang sudah dikeluarkan mencapai Rp5,2 triliun dan ditargetkan selesai akhir 2018.

ANTARA/GALIH PRADIPTA

POLDA METRO JAYA

Bandar Sabu Asal Malaysia Didor S

ALAH satu bandar sabu asal Malaysia berinisial LT W d i t e m b a k m a t i oleh Reserse Narkoba Polda Metro Jaya lantaran melawan saat akan ditangkap. Pelaku yang turut andil dalam mengantar sabu 10 kg dari Malaysia melalui Medan itu ditangkap petugas di area perparkiran Hotel Pullman Central Park Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pelaku pun dibawa ke RS Polri Kramat Jati, tetapi meninggal dunia dalam perjalanan. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Suwondo Nainggolan mengatakan pengungkapan berawal dari informasi pada Senin (8/1) bahwa ada tran-

saksi sabu dalam jumlah besar di Lantai 9 Hotel Boutiqe, Jalan S Parman, Tomang, Jakarta Barat. Dari penggerebekan dibekuk satu pelaku lain berinisial PG, WN Indonesia. Dari tangan PG, didapati barang bukti sabu 10 kg dalam kemasan bungkus teh asal Tiongkok, bermerek Guanyimang. “Pengembangan kami lakukan yang kemudian mengarah ke pelaku kedua, yakni seorang warga negara Malaysia berinsial LTW,” ujar Suwondo di RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur, kemarin. LTW mengaku bersama pelaku PG membawa sabu dari Medan dan Malaysia atas perintah dari seseorang

berinisial UN, WN Malaysia. Dari hasil pemeriksaan pula diketahui kedua pelaku berhasil menyusupkan sabu 10 Kg dari Medan ke Jakarta pada 29 Desember 2017. Barang haram itu dibawa pelaku PG melalui perjalanan darat dengan bus antarkota. “Sementara si LTW naik pesawat ke Jakarta,” ujar Suwondo. Saat tiba di Jakarta, keduanya kembali bertemu di sebuah hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah itu, keduanya pindah hotel untuk penyimpanan sabu di Hotel Boutiqe Tanjung Duren. Di hotel itu, kejahatan mereka tercium oleh aparat kepolisian.

Merebut senjata Dalam proses pengembangan lebih lanjut, polisi membawa tersangka LTW hingga ke kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. LTW melakukan perlawanan dan berusaha merebut senjata petugas, tetapi gagal. Pelaku berupaya melarikan diri dan sempat kabur beberapa puluh meter dari jangkauan petugas. “Saat (PG) mau lari itu, kami tindak tegas,” ujar Suwondo. Tembakan polisi tepat mengenai punggung LTW dan menembus ke dada. Seketika LTW ambruk tersungkur, tapi masih bernapas. Petugas langsung membawa pelaku ke RS Polri Kramat Jati. Sayang, pelaku mengembuskan na-

pas terakhirnya dalam perjalanan. Hingga kini polisi sudah mengamankan barang bukti sabu 10 kg dan pelaku berinisial PG warga negara Indonesia yang terlibat dalam penyelundupan. Selain itu, petugas menyita paspor atas nama PG dan LTW, serta dua telepon seluler. Atas perbuatan tersebut, PG kini masih dalam pemeriksaan lebih mendalam dan dikenai Pasal 112 dan 114 KUHP tentang penyalahgunaan dan peredaran zat terlarang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara seumur hidup sampai dengan hukuman mati. (Aya/J-3)

BEKASI

Edarkan Obat Keras tanpa Resep Toko Kosmetik Digerebek

ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

KEBUTUHAN RTH BOGOR: Para pelajar bersantai di Taman Heulang, Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin. Ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bogor saat ini baru 14% dari luas total wilayah Kota Bogor. Untuk menambah RTH dan jalur hijau, Pemkot Bogor akan mengeluarkan perda lahan abadi.

JAJARAN Polsek Bekasi Utara kembali mendalami peredaran obat keras secara ilegal di toko kosmetik. Hal itu dilakukan setelah menyita ribuan butir pil eximer dan tramadol dari toko kosmetik dan obat di wilayah Kampung Asri RT 04 RW 03, Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Selasa (9/1) kemarin. “Dua jenis obat ini tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Harus dengan resep obat,” ujar Kapolsek Bekasi Utara Komisaris Dedi Nurhadi, kemarin. Namun, di toko itu dua jenis obat tersebut dapat dijual tanpa resep dokter. Dedi menjelaskan pil jenis itu bisa merusak saraf bila disalahgunakan dan dikonsumsi

secara rutin tanpa konsultasi dokter. “Karena itu, obat ini tidak bisa dijual sembarangan tanpa izin dokter,” tambahnya. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap pengelola toko berinisial AM, 23. Dua jenis obat tersebut diakui AM dijual sejak lima bulan lalu. Selain itu, lanjut Dedi, polisi masih menggali keterangan pemilik toko. Diduga, tersangka AM menjual pil tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya. “Pelaku menjual pil ini sembunyi-sembunyi, tetapi dijual secara bebas,” kata Dedi. Polisi menyita sebanyak 13 bungkus plastik berisi 13 ribu butir pil eximer dan 16 bung-

kus plastik berisi 74 butir pil tramadol. Satu paket pil eximer sebanyak empat butir dijual tersangka sebesar Rp10 ribu. Dalam sebulan, kata dia, AM bisa mengeruk keuntungan hingga Rp5 juta. “Modal dia beli pil ini Rp9 juta, dan keuntungan bisa Rp5 jutaan,” jelasnya. AM mengaku obat-obat tersebut ia peroleh dari Herman. “Pemasok obat tersebut masih kami buru,” kata Dedi. Akibat perbuatannya tersangka AM dijerat Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp1,5 miliar. (Gan/J-4)

LINTAS BERITA

Kolonel Gadungan Ditangkap Kodim 0508/Depok

Polisi Siap Amankan Demo FPI ke Kantor Facebook Hari ini

Jakgrosir bakal Dibangun Perdana di Kepulauan Seribu

SEBAB mengaku sebagai perwira TNI-AD berpangkat kolonel, seorang pria berusia 45 tahun bernama Gusti Aji dibekuk petugas di sebuah warung makanan di kawasan Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. “Kami menerima laporan bahwa ada orang berpakaian dinas militer. Ketika kami telusuri, ternyata yang bersangkutan tidak memiliki identitas,” kata Dandim 0508/Kota Depok Letkol Inf M Iskandar, kemarin. Warga menyebut pria itu kerap memakai seragam militer baik PDL dan PDH. Namun, setiap hari yang bersangkutan selalu nongkrong di warung makan. “Warga curiga karena yang bersangkutan tidak pernah berkantor. Kepada warga, dia mengaku sebagai tentara dengan pangkat kolonel,” tukasnya. Setelah diperiksa, ternyata pria itu tidak memiliki kartu anggota. Dia hanya mengaku kagum dengan sosok TNI. Di kontrakannya ditemukan seragam dan atribut TNI. (KG/J-4)

POLDA Metro Jaya menyatakan siap mengamankan rencana unjuk rasa Front Pembela Islam (FPI) di kantor perwakilan Facebook Indonesia di kawasan Gatot Subroto Jakarta pada hari ini, Jumat (12/1). “Surat ada, pemberitahuan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono di Jakarta, kemarin. Aksi FPI dan beberapa ormas lainnya itu untuk memprotes pihak Facebook yang dianggap memblokir dan menutup akun ormas dan tokoh agama. Argo mengatakan Polda Metro Jaya telah menyiapkan pasukan untuk mengawal dan mengamankan aksi massa FPI dan elemen massa lainnya. Jumlah personel yang disiapkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Berdasarkan surat pemberitauan, Argo menyebutkan perkiraan jumlah massa yang akan menyampaikan pendapat di muka umum mencapai 1.000 orang. (Ant/J-4)

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno merencanakan pembangunan Jakgrosir di Kepulauan Seribu dan penambahan di beberapa wilayah di Jakarta. “Kita akan memprioritaskan pendirian Jakgrosir di Kepulauan Seribu atas dasar pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jakarta. Kehadiran Jakgrosir ini diperlukan di beberapa wilayah Jakarta, tapi yang paling membutuhkan di Kepulauan Seribu,” kata Sandiaga di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, kemarin. Wagub juga mendengarkan paparan dari Dirut PD Pasar Jaya Arief terkait dengan konsep distribusi berbasis aplikasi bernama Oyes. Aplikasi pembayaran sekaligus pengantaran itu akan bekerja sama dengan gerakan OK OCE. Akan dibuka pula gerai sederhana dengan merek Pap n Mam Mart. “Kemitraan tadi menarik sekali. Ada sebuah inovasi, yaitu OK OCE OYes dengan PD Pasar Jaya. Mam n Pap Store yang nanti menjadi sarana distribusi outlet baru buat kita.” kata Sandiaga. (Ant/J-4)

Berawan Cerah berawan Berawan

Cerah berawan Berawan Berawan

Uang Tol Seret, Truk Sampah Keluar Rute

ROMA busuk menyesakkan dada kerap dihirup warga di kawasan Ceger dan Bambu Apus, Jakarta Timur. Hal itu akibat rombongan truk sampah dari dan menuju Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) Bantargebang melintas. Seharusnya, truk-truk sampah melintas di tol. Nyatanya, mereka sering melanggar aturan tersebut. Mereka sering melewati jalan di pinggir tol, di antaranya Jalan Ceger dan Bambu Apus. “Truk sampah banyak yang lewat kalau pagi, sekitar jam 07.00-08.00. Saya tau persis, soalnya tiap hari saya jualan di sini. Baunya ampun,” kata Rohim, pedagang mainan di sekitar Jalan Bambu Apus, kemarin. Dari pantauan di sana, sepanjang Jalan Bambu Apus menuju gerbang masuk tol terlihat beberapa truk sampah yang melintasi Jalan Bampu Apus. Ada bak truk sampah yang ditutupi terpal berwarna biru. Ada pula truk yang melintas dengan diikuti tetesan air sampah sepanjang jalan. Seorang ibu yang tengah menyapu halaman rumahnya yang terletak di tepi Jalan Bambu Apus menutup hidungnya ketika mencium aroma sampah dari truk sampah yang melintas. Diki, salah satu sopir truk sampah yang ditemui, mengakuinya. Menurutnya, memang aturannya untuk mengangkut sampah dari Pasar Rebo harus melalui tol untuk menuju TPST Bantargebang. Namun, dia sering kali melanggarnya dan lebih sering melewati Jalan Ceger. “Ya gimana lagi, terpaksa lewat jalan biasa, bukan lewat tol. Karena duit buat bayar tol tidak ada.”

Pria yang telah menjadi sopir truk sampah TPST Bantargebang selama tujuh tahun ini mengatakan sering kali anggaran sopir untuk membayar tol keluar tak menentu waktunya. Normalnya sebulan sekali cair. Seringnya malah molor menjadi tiga bulan sekali. Dia tidak memiliki uang lebih untuk membayar tol dulu. “Apalagi sekarang ongkos tol naik. Saya tidak ada uang buat nombokin bayar tol,” tambahnya. Berdasarkan adendum pada 26 Oktober 2016, rute truk sampah TPST Bantargebang, yakni DKI Jakarta–Cibubur–Nasio– Jatisapurna–Jalan Narogong (1 × 24 jam semua jenis kendaraan. Rute DKI Jakarta– Tol Bekasi Barat–TPST Bantargebang (05.00–21.00) jenis kendaraan Konvektor. Rute DKI Jakarta–Tol Bekasi Barat–TPST Bantargebang (21.00–05.00) jenis kendaraan dump truck. Rute Tol Jatiasih– TPST Bantargebang (24 jam). Saat menanggapi truk yang masih keluar dari rute kesepakatan, Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Energi Terbarukan TPST Bantargebang, Rizky Febrian, mengatakan pengoperasian truk termasuk jalur yang dilalui sudah sesuai dengan prosedur dan perjanjian yang disepakati. Begitu pun dengan jam operasional tiap rute. “Kalau ada yang melanggar, silakan dilaporkan,” ujar Rizky. Terkait dengan kondisi truk, diakui Rizky, pihaknya akan memperbarui jenis truk dan ditambahkan lagi jumlahnya. Memang hingga saat ini masih ada truk yang masih menyebabkan tetesantetesan air sampah. (Inten Suhartien/J-3)

HUMANIORA

JUMAT, 12 JANUARI 2018

Peluang Beasiswa ke Korea Selatan Terbuka METRO TV bekerja sama dengan Hankuk University of Foreign Studies membuka rekrutmen ca lon mahasiswa strata satu (S-1) untuk kuliah di Hankuk University, Korea Selatan. Tiap tahun, dua orang terpilih akan berkesempatan belajar di Korea Selatan selama dua tahun. Presiden Direktur Metro TV, Suryopratomo, menyampaikan, dalam kerja sama ini, Metro TV akan segera membuka rekrutmen bagi para lulusan SMA di seluruh Indonesia. Sebanyak 18-20 orang peserta terbaik dari seluruh Indonesia akan diseleksi komite untuk memilih 2 orang yang akan diberangkatkan. “Kita mulai pembukaan pendaftaran dua bulan dari sekarang. Saat ini kita selesaikan dulu penandatanganan kerja samanya,” kata Suryopratomo, kemarin. Menurut pria yang akrab disapa Tomi itu, hal yang menarik dari kerja sama tersebut ialah pemberian beasiswa pada dua anak In donesia terpilih ialah beasis wa penuh (full scholarship). Bah kan, biaya hidup di sana pun akan ditanggung pihak universitas. Vice President of External Affair and Development Professor, Hankuk University, Kim Hyuntaek, mendukung pernyataan tersebut. Kerja sama beasiswa gratis bagi lulusan SMA itu dilakukan selama dua tahun. Namun, tidak tertutup kemungkinan itu akan diperpanjang. “Kita coba dulu dua tahun, kalau berhasil dan banyak peminat dari warga Indonesia maka kita akan perpanjang,” kata dia. Kerja sama ini, lanjut dia, selain mempererat hubungan antara dua negara juga, bertujuan memperkenalkan budaya Korea dan mencetak pemimpin masa depan. Calon mahasiswa akan diberi kesempatan memilih jurusan yang mereka minati selama jurusan tersebut ada di Hankuk University. Beberapa fakultas yang disediakan yakni fakultas humaniora, fakultas bahasa, fakultas Eropa Timur, fakultas internasional, fakultas ekonomi dan bisnis, serta fakultas ilmu murni dan fakultas teknik. (Gan/H-5)

SEKILAS

Kartika Plaza Dukung Pemulihan Bali

ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA

SOSIALISASI SANTUN DI JALAN: Pelajar menunduk dan memberi salam kepada pengguna jalan saat Sosialisasi Santun di Jalan Raya di Jalan Slamet

Riyadi, Surakarta, Jawa Tengah, kemarin. Kegiatan yang diadopsi dari perilaku orang Jepang menyeberang jalan tersebut bertujuan mengajarkan sopan santun dan sikap saling menghormati sesama pengguna jalan.

Latih Daya Nalar bukan dengan USBN Melatih daya nalar siswa seharusnya dilakukan melalui proses belajar mengajar. Sayangnya, pengelolaan pendidikan saat ini belum mengedepankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

PAYA meningkatkan daya nalar siswa idealnya tidak hanya dilakukan melalui soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN) berbentuk esai. Upaya itu seharusnya lebih banyak dilakukan pada proses belajar mengajar di kelas. “Soal esai merupakan bagian dari proses pembelajaran, tapi kemampuan nalar untuk menganalisis maupun menyelesaikan persoalan ada pada proses pembelajaran, bukan pada ujian,” ujar pakar pendidikan Mohammad Abduhzen di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan hal itu terkait dengan perubahan model soal USBN tingkat SD tahun ini, yaitu 10% berbentuk esai, bukan hanya pilihan ganda seperti tahun-tahun lalu. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perubahan itu antara lain dilakukan untuk meningkatkan daya nalar para siswa. Menurut Abduhzen, upaya untuk meningkatkan daya nalar siswa akan jadi sia-sia jika hanya mengandalkan soal berbentuk esai pada saat ujian akhir, tapi ketika proses pembelajaran, sistem berpikir tingkat tinggi tidak diterapkan. “Jika pembelajaran represif, anak tidak diberi kesempatan dialogis. Maka apa yang kita inginkan, yakni

anak yang memiliki daya nalar tinggi, tidak akan tercapai,” imbuh penasihat Institute for Education Forum Universitas Paramadina itu. Idealnya, ujian yang berbentuk esai melengkapi proses pembelajaran yang mengedepankan daya nalar tinggi. Abduhzen menilai proses pembelajaran yang mengedepankan kemampuan berpikir tingkat tinggi belum terlaksana di sekolah-sekolah. Sampai saat ini, kata Abduhzen, belum ada kebijakan besar dari pemerintah untuk mengelola pendidikan yang mengedepankan daya nalar tinggi. Padahal, UU Sistem Pendidikan Nasional mengamanati sekolah untuk menerapkan proses pembelajaran yang mengedepankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. “Nanti kita akan lihat bagaimana hasil USBN ini dan akan dievaluasi. Namun, yang pasti, jangan hanya menerapkan pada akhirnya (ujian akhir) ,” ucap Ketua Litbang Per-

satuan Guru Republik Indonesia (PGRI) itu.

Pelatihan guru Secara terpisah, Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan salah alamat jika USBN digunakan untuk meningkatkan kemampuan guru. “Kalau USBN untuk meningkatkan kemampuan guru, itu salah alamat karena USBN itu untuk siswa bukan guru,” kata Unifah di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan USBN dapat meningkatkan kemampuan guru dalam membuat soal ujian. Menurut Mendikbud, saat ini peran guru dalam pembuatan soal seperti hilang karena soal-soal disediakan dinas pendidikan atau dari LKS dan lembaga bimbel. Menurut Unifah, upaya meningkatkan kemampuan guru seharusnya dilakukan pemerintah melalui pelatihan. Unifah mengatakan selama ini pelatihan guru belum terstruktur, belum ada suatu rancangan besar (grand design) pelatihan guru. PGRI juga menilai seharusnya anak tingkat SD tidak perlu mengikuti USBN karena pemerintah me miliki program wajib belajar sembilan tahun. “Yang seharusnya diberikan ialah akses pendidikan bermutu supaya semua anak bisa sekolah sembilan tahun.” (Ant/H-3)

Rp100 Miliar untuk Riset Dasar

ANTARA/HENDRA NURDIYANSYAH

BELAJAR NASIONALISME SEJAK DINI: Para siswa PAUD dengan

didampingi orangtua mengamati instalasi patung karya perupa Yusman di Jogja Gallery, Alun-Alun Utara, Yogyakarta, Rabu (10/1). Pameran instalasi patung para pahlawan dan tokoh nasional yang bertajuk Retrospeksi Yusman, Menandai Indonesia itu untuk mengenalkan rasa nasionalisme sejak dini.

DANA Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama Newton Fund akan menyalurkan dana senilai 5,5 juta pound sterling (sekitar Rp100 miliar) untuk 11 proyek riset dasar kolaboratif Indonesia-Inggris dengan topik-topik prioritas, seperti demam berdarah, tuberkulosis, restorasi gambut, dan penanggulangan kebakaran hutan. Penyaluran dana itu akan dilakukan selama 2-3 tahun ke depan. Ke-11 proyek riset tersebut dipilih dari sekitar 50 proposal yang telah diseleksi secara bersama oleh para peneliti dari Indonesia, lnggris, dan lembaga internasional lain. “Proyek riset kolaboratif antara peneliti Indonesia dan Inggris ini merepresentasikan proyek riset

dasar yang berpotensi di bidang masing-masing,” ujar Direktur Eksekutif DIPI, Teguh Rahardjo, di Jakarta, kemarin. DIPI merupakan badan otonom di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. DIPI dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden pada 2016 dengan tujuan mendanai penelitian kelas dunia untuk dalam rangka meningkatkan daya saing nasional di ranah global. Pendanaan DlPI didukung Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Kementerian Keuangan. Pada kesempatan sama, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Moazzam Malik, mengatakan pemerintah Inggris melalui program Newton

Fund mendukung penelitian dasar yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. “Kami berharap 11 proyek penelitian kolaboratif ini dapat menjadi contoh bagaimana penelitian dasar dapat mendukung pembangunan. Di Inggris kami sangat mendorong pengembangan penelitian dasar.” Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut hadir mengatakan pemerintah menargetkan dana abadi (sovereign wealth fund) mencapai Rp100 triliun dalam 10 tahun mendatang. Saat ini pemerintah memformulasikan alokasi pemanfaatan dana abadi untuk sektor pendidikan, termasuk menyokong pembiayaan penelitian dasar. (Tes/H-3)

HOTEL berbintang lima, Discovery Kartika Plaza Hotel, menyambut langkah-langkah yang tengah diambil pemerintah dalam upaya meningkatkan pariwisata Indonesia serta pemulihan pariwisata Bali pascaerupsi Gunung Agung. “Kami menyambut baik langkahlangkah pemerintah ini. Saat ini Bali membutuhkan kampanye positif serta promosi untuk memulihkan situasi General Manager Discovery Kartika Plaza Hotel Jacques Clarijs,” dalam keterangan resmi, Rabu (10/1). Menurutnya, hotel berbintang lima yang berdiri sejak 1990 di bilangan Pantai Kuta itu sudah membuat dan memasarkan beberapa penawaran menarik, khususnya bagi wisatawan mancanegara sehingga mereka tertarik datang ke Bali dalam waktu dekat. Discovery Kartika Plaza Hotel juga menyiapkan paket spesial dengan nama Bali Hot Deal untuk pasar domestik. Paket yang dikemas dengan harga yang menarik ini sudah di-launching pada 5 Januari 2018 lalu. (RO/H-2)

Brawijaya Women & Children Hospital Buka Cabang BRAWIJAYA Women & Children Hospital meresmikan cabang baru pertama mereka di Bojong Sari, Sawangan, Jawa Barat, kemarin, setelah memiliki rumah sakit serupa di Taman Brawijaya Jakarta, Selatan. Tidak hanya memenuhi kebutuhan warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut dengan pelayanan kesehatan premium, mereka mengedepankan kenyamanan bagi pasien. Itu terlihat dari pemilihan desain serta pemilihan warna-warna cerah yang dipilih untuk setiap ruangan. Tujuannya menjauhkan citra menakutkan rumah sakit dan agar pasien merasa nyaman seperti berada di rumah. Kesan tersebut dihadirkan dengan banyaknya gambar-gambar menarik layaknya mural di dinding rumah sakit sehingga dapat menarik perhatian anak-anak. “Kenyamanan pasien ialah salah satu kunci kesembuhan,” ujar Direktur Utama Brawijaya Healthcare Amira Ganis saat grand launching yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Ind/H-5)

425 Pemuka Agama Hadiri Musyawarah Besar SEBANYAK 425 pemuka agama yang diakui di Indonesia akan menghadiri Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa pada 8-10 Februari 2018 di Jakarta. Musyawarah bertajuk Rukun dan Bersatu Kita Maju itu diadakan Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban dengan tujuan mewujudkan kerukunan antarumat beragama yang berkelanjutan. “Satu modalnya keberagaman bang sa Indonesia yang moderat, yang menempuh ‘jalan tengah’, dan itu ada di semua agama. Kedua, kita memiliki komitmen dan kesepakatan bersama berupa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini modal besar sehingga kegiatan ini untuk merevitalisasi kembali akar-akar kerukunan bangsa Indonesia yang berbeda-beda agama,” ujar Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, M Din Syamsuddin pada saat konferensi pers di kantornya, kemarin. Dia juga berharap, lewat musyawa rah tersebut, bisa dirumuskan ke sepakatan bersama, terutama bagaimana seluruh umat beragama mengatasi masalah-masalah kebangsaan yang masih terjadi. (Yan/H-5)

HUMANIORA

JUMAT, 12 JANUARI 2018

KLHK Kejar Rancangan Pemulihan Gambut KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memasuki tataran implementasi kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Salah satunya dilakukan melalui perintah pelaksanaan pemulihan area gambut di 87 perusahaan hutan tanaman industri (HTI). Pada Januari, baru 31 HTI yang memiliki rencana kerja usaha (RKU) dan dokumen pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan KLHK. “Sisanya terus kami kejar agar segera selesai dan dapat semakin cepat diimplementasikan,” kata Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah di Jakarta, kemarin. Menurutnya, hingga akhir Desember 2017, KLHK telah membahas 31 dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut. Dalam pembahasan, disepakati, rencana pemulihan ekosistem gambut dan penetapan titik penaatan tinggi muka air tanah manual, titik pemasangan alat pengukur tinggi muka air tanah otomatis, serta titik stasiun pemantauan curah hujan. “Pembahasan dilakukan dalam diskusi dan dialog sesuai dengan progres pemulihan yang harus dilakukan sehingga hasil kesepakatan tersebut dapat diimplementasikan langsung di lapangan,” ujar Karliansyah. Dari 31 perusahaan yang memiliki RKU dan dokumen pemulihan ekosistem gambut itu, akan dibuat rencana pemulihan dan penetapan titik penataan tinggi muka air tanah dengan luas fungsi ekosistem gambut (FEG) seluas 1.105.125 hektare (ha). Luas itu terdiri atas fungsi lindung dan budi daya dengan luas masing-masing 717.583 ha dan 387.542 ha. Sementara itu, dari total 87 perusahaan HTI, terdapat luas indikatif FEG 2.443.648 ha. FEG seluas itu terdiri atas 1.375.548 ha fungsi lindung dan 1.068.100 ha fungsi budi daya. Sementara itu, dari 56 perusahaan yang memiliki surat pengesahan atau dokumen pemulihan ekosistem gambut, 13 telah melakukan penataan tinggi muka air tanah melalui mekanisme Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) yang ditetapkan pemerintah. Sisanya, 43 perusahaan HTI, hingga saat ini belum mengajukan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut dan usulan titik penataan tinggi muka air tanah. (Pro/H-2)

ANTARA /PRASETIA FAUZANI

ANTISIPASI PELAPUKAN RELIEF: Pekerja lepas Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan membersihkan lumut pada relief Candi Tegowangi di Desa Tegowangi, Kediri, Jawa Timur, kemarin. Perawatan candi yang dibangun masa Kerajaan Majapahit sekitar 1400 Masehi tersebut bertujuan mencegah pelapukan relief.

Sebagian Besar Hutan untuk Rakyat Pengelolaan 12,7 juta hektare hutan oleh rakyat diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga keragaman hayati. PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI putri@mediaindonesia.com

EBAGIAN besar konsesi pengelolaan hutan selama ini diberikan kepada konglomerasi daripada rakyat. Bahkan, sekitar 96% dikuasai korporasi raksasa, dan hanya 4% yang dikelola rakyat. Kondisi tersebut oleh pemerintahan saat ini akan dibalik, dengan memberikan porsi pengelolaan hutan yang lebih besar kepada masyarakat melalui Program Perhutanan Sosial. Program tersebut diharapkan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat dengan tetap

menjaga keragaman hayati. “Ini (porsi pengelolaan hutan) mau dibalik oleh pemerintah sekarang, dengan rakyat yang mendapat prioritas utama sehingga aroma keadilan akan lebih terasa,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat bersama jajarannya melakukan diskusi dengan sejumlah pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta para ulama di kantor MUI, Rabu (10/1), yang membahas Program Perhutanan Sosial. Sebelumnya, Menteri LHK juga mendatangi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kantor

Muhammadiyah. Ia berdiskusi dengan para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Tanah Air. Ia mengungkapkan, ada 12,7 juta hektare (ha) lahan yang akan dibagikan secara bertahap untuk dikelola masyarakat. Oleh karena itu, ormas seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah akan berperan penting dalam menjaga hutan supaya redistribusi konsesi hutan ini tidak jatuh ke tangan oknum. Topik lain yang didiskusikan antara lain terkait dengan masalah isu lingkungan, sampah, keragaman hayati.

Ketua MUI KH Ma’ruf Amin menyambut gembira langkah yang ditempuh Menteri Siti Nurbaya itu. Dalam silaturahim dan diskusi tersebut, terdapat kesamaan pandangan antara Kementerian LHK dan MUI dalam beberapa topik yang diangkat, antara lain terkait dengan Program Perhutanan sosial yang diharapkan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat. Ma’ruf menjelaskan, Islam adalah ajaran yang sangat memperhatikan masalah kebersihan sehingga mereka juga ingin mendorong supaya ajakan tentang cinta lingkungan, bersih dari sampah, menjadi materi khotbah yang

wajib disampaikan di masjid dan pesantren. “Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang larangan berburu satwa langka,” tambahnya.

Khotbah lingkungan Ia juga mengajak para khatib dan penceramah agar mengangkat topik lingkungan dalam khotbah Jumat dan ceramah keagamaan lainnya. Pertemuan Kementerian LHK dan dengan MUI akan dilanjutkan dengan membentuk tim bersama untuk membahas isu terkait dengan perhutanan sosial, redistribusi lahan, dan sampah, agar isu tersebut bisa dibahas ber-

kelanjutan. Karena itu, kini sedang dipersiapkan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian LHK dan MUI sehingga diharapkan kerja sama bisa semakin memberikan maslahat bagi umat. “Di era polarisasi seperti sekarang, langkah simpatik Bu Siti Nurbaya untuk berkeliling dan bersilaturahim ke berbagai ormas yang menyentuh langsung masyarakat hingga ke ‘akar rumput’ diapresiasi,” kata Ma’ruf. Pertemuan langsung seperti itu, lanjutnya, menjadi penting ketika banyak pihak yang lebih suka berantem di media sosial, berebut abu. (Ant/H-2)

Populasi Komodo Meningkat

ANTARA/ADWIT B PRAMONO

KELAHIRAN BAYI ANOA: Anoa betina bersama anaknya bernama Anara yang baru lahir berada di Pusat Pengembangbiakan Anoa di Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Manado, Sulut, kemarin. Anoa merupakan hewan langka endemik Sulawesi yang termasuk dalam kategori terancam punah.

POPULASI satwa komodo atau Varanus komodoensis hingga 2017 mencapai 3.012 ekor dan masih stabil dari ancaman kepunahan. Bahkan populasi komodo di pulau-pulau kecil yang semula sedikit kini terus berkembang. “Tahun lalu populasinya mencapai 3.012 dan kecenderungan naik. Terutama yang ada di pulau kecil, Gili Motang dan Nusa Kode, yang dulu berpopulasi sedikit, namun sekarang mengalami kenaikan,” kata Kepala Otoritas Taman Nasional Komodo (TNK) Sudiyono, kemarin. Menurutnya, saat ini populasi binatang purba yang hanya ada di taman nasional

yang ada di Kabupaten Manggarai Barat itu masih stabil atau belum terancam punah. M e n u r u t n ya , s a a t i n i pihaknya masih terus menginventarisasi populasi binatang tersebut yang berada di sejumlah pulau seperti Pulau Padar, Gili Motang, Nusa Kode, Komodo dan Pulau Rinca, guna memperoleh data terkini. “Namun kemungkinan populasinya mengalami kenaikan,” ujarnya. Sudiyono menjelaskan, populasi binatang purba yang hanya ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, tersebut bisa mengalami penurunan akibat usia dewasa yang berada di

ambang kematian, maupun bertambah akibat perkembangbiakan komodo yang berusia produktif. Ia juga menjelaskan, keberlangsungan hidup satwa komodo berdasarkan kasta. Artinya, komodo berukuran besar atau dewasa menguasai komodo yang masih kecil. “Ada deretan komodo yang besar memiliki jumlah tertentu yang menguasai komodo kecil. Namun, ketika berada di ambang kematian, memberikan kesempatan bagi yang kecil untuk bertambah banyak,” katanya. Satwa komodo di TNK, lanjutnya, menyatu dengan kehidupan liar. Dalam men-

Cuaca Kering hingga Pekan Depan BULAN Januari yang sebelumnya diperkirakan bakal menjadi puncak musim hujan di wilayah Jawa, justru cenderung kering. Hingga pekan ke-2 bulan ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sedikitnya terdapat 10 hari tanpa hujan. Tren tersebut diperkirakan bakal berlanjut hingga pekan depan. “Ini lebih disebabkan dinamika monsun dan kondisi suhu di perairan wilayah Indonesia. Dari segi monsun, yaitu pergerakan angin, khususnya di atas wilayah Jawa, tidak terjadi polapola belokan angin yang menyebabkan hujan. Pola angin yang siklonik di atas Jawa tidak terjadi,” kata Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Dodo Gunawan,

Faktor lain yang berpengaruh, lanjutnya, ialah suhu air laut di perairan sebelah barat Indonesia yang relatif dingin. Dengan demikian, sulit terjadi pembentukan uap air yang cukup untuk menjadi hujan. Anomali temperatur permukaan laut itu, ujar Dodo, terjadi di perairan sebelah selatan Jawa dan sebelah barat Sumatra. “Suhu permukaan laut minus 2 derajat Celsius. Anomali itu menyebabkan pasokan uap air dari penguapan kurang,” imbuhnya. Diperkirakan, suhu dingin air laut masih akan berlanjut hingga tujuh hari ke depan. Meski begitu, kata Dodo, hujan dalam skala lokal yang sifatnya kecil tetap akan terjadi di wilayah Jawa. Namun, tidak merata. “Kita terus memantau 10 hari ke depan.

Dalam 10 hari ke depan masih akan kering dan hanya akan ada hujan lokal,” jelasnya. Dodo menambahkan, kondisi di Samudra Pasifik saat ini mengindikasikan tren La Nina. Jika terjadi La Nina, pengaruh terhadap cuaca dan iklim di Tanah Air akan terjadi pada musim kemarau. Musim kemarau diperkirakan bakal lebih basah atau banyak hujan. Sebaliknya, hujan deras disertai angin kencang melanda hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam dua hari terakhir. Kepala Seksi Observasi dan Informasi BMKG Stasiun El Tari Kupang Ota Welly Jenni Thalo hujan terjadi akibat adanya tekanan rendah dengan tekanan udara di sekitar low 1.001 hpa. (Dhk/Ant/H-2)

dapatkan sumber makanan, komodo mengonsumsi babi hutan, rusa, dan kuda. Sementara itu, komodo yang berukuran kecil mengkonsumsi serangga dan unggas. Oleh karena itu, lanjutnya, tidak ada pos anggaran yang disiapkan untuk pengadaan sumber bahan makanan komodo. “Karena sumber makan komodo dari alam, sehingga jumlah populasinya juga berkembang secara alamiah. Kalau ada gangguan tertentu, bisa saja jumlah berkurang, namun sejauh ini kecenderungannya mengalami kenaikan,” katanya. (Ant/H-2)

PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

KEHILANGAN Tlh Hilang Surat Kepemilikan C r a w l e r C r a n e A / N : P T. S u p r a c o Lines sbb: Invoice No.92017443, DO No.HS.00014. 12.01&amp; Kwitansi No. 196805, yg diterbitkan oleh PT.Traktor Nusantara Kehilangan tsb tlh dlaporkan kpd pihak berwajib. Jkt,Des 2017.PT.Supraco Lines.

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN DOK BAPPENAS

PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA: Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kiri) bersama pendiri Fundacion Metropoli Alfonso Vegara bertukar MoU seusai penandatanganan kerja sama tentang Solusi Bersama Kota dan Wilayah yang Berkelanjutan untuk mengembangkan sepuluh destinasi wisata baru di Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Sales Counter 021 - 581 2088 ext. 41159/41160 Direct 021 - 581 2113 Faximile 021 - 581 2110

NUSANTARA

JUMAT, 12 JANUARI 2018

Hujan Deras Picu Bencana

ANTARA/DAVID MUHARMANSYAH

DELAPAN TAHUN PENJARA: Terdakwa Gubernur nonaktif Bengkulu Ridwan Mukti (kanan) dan istrinya Lily Martiani Maddari meninggalkan ruang sidang seusai

mendengarkan vonis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, kemarin. Kedua terdakwa divonis delapan tahun penjara, serta pencabutan hak politik selama dua tahun untuk Ridwan Mukti

Ridwan Mukti Korupsi Karier Politik pun Suram Fee Rp1 miliar harus ditebus 8 tahun penjara oleh Ridwan Mukti dan istri. Hak politiknya juga dicabut. MARLIANSYAH

marliansyah@mediaindonesia.com

EPALA Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddar i, terus menunduk saat Ketua Majelis Hakim Pe ngadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Admiral membacakan putusan sidang, kemarin. Gubernur nonaktif Bengkulu dan istrinya itu divonis hukuman yang sama, 8 tahun penjara. “Mereka juga harus memba-

yar denda Rp400 juta subsider 4 bulan penjara. Hak politik Ridwan untuk dipilih juga dicabut selama dua tahun seusai dia menjalani masa hukuman,” kata Admiral. Hukuman itu diberikan majelis hakim karena Ridwan Mukti tidak menjalankan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dia juga telah menyalahgunakan jabatan gubernur untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya, jaksa penuntut umum Haerudin menuntut ke-

duanya dengan hukuman 10 tahun penjara. Ridwan Mukti dan istri diduga menerima fee proyek dari kontraktor pemenang tender, yakni Jhoni Wijaya, senilai Rp1 miliar. Uang itu diserahkan melalui terdakwa Rico Diansari. Ridwan dan Lily berurusan dengan KPK setelah mereka terkena operasi tangkap tangan bersama Rico dan Jhoni, Juni 2017. Jhoni merupakan Direktur PT Statika Mitra Sarana dan Rico Direktur Rico Putra Selatan. Jhoni sudah divonis 3 tahun 7 bulan penjara. Rico sudah dituntut jaksa dengan hukuman 5 tahun penjara.

Rutan khusus koruptor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sudah menyiapkan sel khusus bagi para tersangka korupsi di Rumah Tahanan Surabaya. “Rutan dan sel khusus segera dioperasikan. Sudah ada tersangka kasus korupsi yang akan menghuninya dalam waktu dekat,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jawa Timur Richard Marpaung. Dia memastikan rumah tahan an itu sudah berizin dan siap digunakan sebagai tahanan koruptor. Sel baru itu menunggu kerja penyidik pidana khusus yang tengah menuntaskan penyidikan kasus korupsi.

“Sebentar lagi akan ada tersangka dalam kasus korupsi yang tengah disidik pidsus. Mungkin dari kasus itu akan ada tahanan pertama yang menghuni sel khusus tersebut,” lanjut Richard. Rumah tahanan milik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu sudah empat tahun tidak digunakan. Rumah tahanan ini memiliki empat kamar ukuran besar. Di dalamnya sudah dilengkapi kamar mandi dan lemari. Selain di dalam kamar, enam kamar mandi disediakan di luar sel, lengkap dengan tempat wudu. Setiap kamar tahanan mampu menampung 20 orang. Kemarin, Johan Benny Mailangkay, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum Kota Manado 2014, sudah berada di sel tahanan Polda Sulawesi Utara. Kepala Dinas Tata Kota Manado itu ditangkap di Tangerang, Banten, setelah buron sejak September 2017. (FL/VL/N-2)

SUKABUMI, JAWA BARAT

kartu tani sebanyak 191.328 orang. Sampai saat ini baru 109.849 kartu yang sudah dicetak dan hanya 43.278 yang didistribusikan ke 13 kecamatan. “Distribusi belum tuntas dilakukan,” papar Kepala Dinas Pertanian Tuban, Murtaji. Uji coba kartu tani sudah mulai dilakukan di Kecamatan Kawali, Cipedes, Indihiang, dan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun, masih banyak petani yang belum bisa mendapatkan manfaat. “Kartunya masih kosong. Akhirnya, petani mendapatkan urea berdasarkan cara lama menggunakan rencana definitif kebutuhan kelompok tani,” kata koordinator penyuluh pertanian, Tata Supriatna. (BB/YK/AD/N-2)

TASIKMALAYA, JAWA BARAT

Dana Desa Disalurkan Akhir Januari PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, berjanji menyalurkan dana desa pada akhir Januari. Tahun ini, sebanyak 351 desa di daerah itu akan mendapat kucuran dana desa total sebesar Rp325 miliar. “Setiap desa akan mendapat dana Rp800 juta-Rp1,5 miliar. Dalam program yang diajukan, pemerintah desa mencantumkan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembentukan lapang-an kerja, dan padat karya,” ungkap Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, Eli Hendalia, kemarin. Salah satu program ung-

gulan di hampir semua desa ialah pelatihan pengembangan usaha pupuk organik. Petani sudah mendapat latihan membuat pupuk dari bahan kotoran ternak. “Usaha pupuk organik ini mendapat bantuan dana desa. Kami berharap dalam beberapa tahun ke depan, petani bisa mandiri dalam hal pengadaan pupuk,” lanjut Eli. Di Lembata, Nusa Tenggara Timur, pemerintah kabupaten tengah menyiapkan dokumen sebagai syarat percepatan pencairan dana desa 2018. Ditargetkan, Februari mendatang anggaran dana desa bisa dicairkan untuk 144 desa. (AD/PT/N-2).

nya curah hujan. Air terjun meluap sehingga sejumlah fasilitas wisata terbawa arus, termasuk warung-warung yang ada. “Sudah sepekan ini, air terjun meluap. Padahal, setiap hari biasanya objek wisata ini dikunjungi 2.0003.000 warga,” keluh Kepala Banjar Tegenungan, Gusti Made Raka.

BPBD sudah memberikan bantuan logistik untuk para korban. Mereka meminta warga lebih waspada di musim hujan. Gangguan juga terjadi di jalan utama penghubung Kabupaten Pidie-Aceh Barat. Hujan yang terus turun membuat tebing di pinggir jalan utama itu rontok di sejumlah titik. “Jika malam hari, mobil barang dan minibus tidak ada yang berani jalan dan memilih bermalam di tengah rimba karena takut longsor. Sudah puluhan titik badan yang longsor tergerus hujan,” ujar Sulaiman, warga Pidie. Di Sukabumi, Jawa Barat, pemkab bersiap mencegah banjir dengan melakukan normalisasi aliran sungai Bihbul di Kecamatan Bantargadung. Aliran sungai ini sudah mengalami sedimentasi yang tinggi sehingga memicu banjir saat turun hujan. “Kondisi sungai sudah dangkal sehingga harus dikeruk untuk mengantisipasi banjir bandang,” sebut staf BPBD Yana Rusyana. (LD/MG/RS/MR/BB/N-2)

PULAU KE PULAU

Polres Dumai Sita 2 Kg Sabu di Pelabuhan

Uji Coba Kartu Tani belum Dilakukan PARA petani di Kota Sukabumi, Jawa Barat, belum mengikuti uji coba kartu tani untuk menebus jatah pupuk subsidi. Alasannya, belum semua petani menerima kartu tani. “Baru sebagian yang menerima kartu tani. Kami akan melaksanakan program itu setelah semua petani di daerah ini menerima kartu tani,” kata Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Sukabumi, Ate Rahmat, kemarin. Petani yang mendapat jatah kartu tani di daerah itu mencapai 4.340 orang. Dari jumlah itu, baru 3.719 petani yang menerima. Situasi yang sama terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jumlah petani yang terdata untuk menerima

HUJAN deras memicu terjadinya gerakan tanah di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kemarin, 123 keluarga yang terdiri atas 435 jiwa di Desa Bantar dan Suwidak, Kecamatan Wanayasa, terpaksa diungsikan karena rumah mereka terancam ambruk akibat tanah bergerak. “Tanah bergerak masih terus terjadi, dipicu turunnya hujan deras. Mereka terpaksa mengungsi ke rumah kerabat,” kata Kepala Plh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarnegara Arif Rahman. BPBD, lanjut dia, sudah memberikan bantuan logistik untuk para korban. Mereka meminta warga lebih waspada di musim hujan ini. Di Banyumas, tiga rumah di Dusun Pamrihan, Desa Kaliwangi, Kecamatan Purwajati, roboh diterjang tanah longsor. “Tanah longsor terjadi akibat hujan deras. Ketiga rumah berada di dekat perbukitan,” kata koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Banyumas, Kusworo. Hujan membuat Kali Kamoning di Sampang, Jawa Timur, meluap. Empat desa dan satu kelurahan di Kecamatan Sampang tergenang banjir. “Banjir juga memutus jalur utama dan melumpuhkan aktivitas perekonomian. Dua pasar ditutup karena air tidak juga surut,” kata Kepala BPBD Sampang Anang Djoenaedi. BPBD juga sudah menyiapkan perahu karet untuk membantu warga mengungsi. Perahu juga digunakan untuk mengirim bantuan makanan ke lokasi banjir. Objek wisata air terjun Tegenungan di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, juga terdampak tinggi-

PETUGAS Polres dan Bea Cukai di Pelabuhan Dumai, Riau, menggagalkan penyelundupan 2 kilogram sabu dari Johor, Malaysia, yang dibawa dua pria. Chairul Fadli dan Syamsul Bahri ditangkap sesaat setelah turun dari kapal yang melakukan perjalanan dari Batam, Tanjung Balai Karimun, Meranti, dan Bengkalis. “Ketika melakukan pemeriksaan, petugas menemukan sabu seberat 2.085 gram yang dikemas dengan kertas aluminium foill di dalam tas abu-abu. Kami juga menyita uang tunai Rp565 ribu dan 200 ringgit Malaysia,” kata Kapolres Dumai Kota AKB Restika Perdamaian Nainggolan, kemarin. Dalam pemeriksaan, Iwan mengaku sabu yang dibawanya berasal dari seorang perempuan yang berada di Johor, Malaysia. (RK/HS/N-2) ANTARA /DIDIK SUHARTONO

PENYELUNDUPAN SABU: Kepala BNN Komjen Budi Waseso (kedua kiri) didampingi pejabat

Ditjen Bea dan Cukai menunjukkan barang bukti sabu dalam kemasan susu bubuk saat ungkap kasus penyelundupan sabu di KPPBC TMP Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Petugas menggagalkan penyelundupan 7,3 kg sabu asal Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Perak dan menangkap enam tersangka, yakni ARW, ZN, RHM, HSN, HMD (tewas), dan IB (tewas).

SEMARANG, JAWA TENGAH

8 Kapal Tenggelam Diterjang Ombak S

EJUMLAH perairan di Tanah Air dilanda gelombang tinggi, kemarin. Di pantura Jawa Tengah, nelayan memilih tidak melaut. Akibatnya, tempat pelelangan ikan di Tegal, Semarang, Jepara, Pati, dan Rembang lumpuh dan sepi. Di perairan itu tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. “Tidak ada aktivitas pele-langan ikan di TPI karena tidak ada nelayan yang berangkat melaut karena gelombang tinggi,” ujar Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang, Rembang, Suyono. Di perairan yang sama, lima kapal nelayan dari Kota Semarang dan tiga jukung dari Tegal tenggelam karena hantaman gelombang tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. “Kami siaga penuh di pantai. Kami khawatir gelombang tinggi membuat kapal yang

pulang menghadapi masalah di tengah lautan,” kata koordinator humas Basarnas Jawa Tengah, Zulhawary Agustianto. Di pantai selatan atau Samudra Hindia, ombak mencapai ketinggian 5 meter dengan kecepatan angin hingga 30 knot. “Kami sudah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi. Selain ombak dan angin, ada potensi hujan deras dan banyak petir,” ungkap pengamat cuaca BMKG Cilacap, Deas Achmad Rivai. Tidak hanya di perairan Jawa, cuaca tak bersahabat juga melanda perairan Bangka Belitung. Ombak tinggi dan angin kencang terjadi di perairan utara Bangka dan Selat Karimata. “Gelombang mencapai 3-5 meter. Sangat berbahaya untuk kapal nelayan kecil,” papar staf analisis BMKG Pangkalpinang, Rizki Adzani.

Armada pelayanan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, juga lumpuh akibat gelombang setinggi 3,5 meter. “Seluruh jadwal pemberangkatan kapal dihentikan sementara, menunggu cuaca kembali normal,” kata General Manager PT ASDP Indonesia Fery Kupang, Burhan Zahim. Pelayaran yang ditutup di antaranya Kupang-Rote, Kupang-Aimere, Kupang-Larantuka, dan Kupang-Kalabahi. Seluruh armada yang tidak beroperasi diselamatkan di perairan Pulau Semau, 5 mil di bagian barat Kupang. Masih di NTT, gelombang pasang dan tanah longsor melanda Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Jalan utama di pesisir selatan itu nyaris putus setelah diterjang gelombang pasang dan banjir. (AS/LD/RF/PO/PT/YH/MR/N-2)

Sumatra Selatan Setop Impor Jagung PRODUKSI jagung untuk pakan ternak di Sumatra Selatan terus meningkat sehingga sejak 2017, daerah itu menghentikan impor jagung hibrida. Peningkatkan panen jagung terjadi setelah pemprov memberikan bantuan benih dan pupuk subsidi, memanfaatkan lahan kosong, dan memperluas lahan tanam. “Pada 2016, panen jagung mencapai 552 ribu ton lebih, naik menjadi 706 ribu ton lebih pada 2017. Kami memberikan bantuan benih dan pupuk, khusus kepada petani baru yang bersedia menanam jagung,” kata Kabid Tanaman Pangan Sumatra Selatan, Ilfantrian, kemarin. Selama 2017, produksi jagung terbesar berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. (DW/N-2)

Banjar Resmikan Desa Agrowisata Durian GUBERNUR Kalimantan Selatan Sahbirin Noor meresmikan Desa Biih di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, sebagai desa agrowisata durian, dengan nama Agrowisata Durian Biih. Desa Biih dikenal sebagai desa penghasil durian lokal Kalsel yang disebut durian galuh manis. “Dengan peresmian ini, kami berharap Desa Biih semakin dikenal sebagai kampung durian. Promosi wisata daerah ini harus terus dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” tutur Sahbirin. Bupati Banjar Khalilurrahman menyatakan ada beberapa jenis durian dari Kabupaten Banjar yang termasuk varietas unggulan nasional. (DY/N-2)

Bangunan SDN di Lampung Timur Rusak KONDISI bangunan SD Negeri 2 Telogorejo di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sangat memprihatinkan. Bangunan sekolah itu sudah lima tahun dibiarkan dalam kondisi rusak. Kerusakan terberat terjadi pada asbes yang sudah berlubang parah dan plafon yang sudah banyak terlepas. “Saat hujan dan angin kencang datang, para siswa harus dipindahkan belajar ke ruang guru, perpustakaan, dan ruang kesehatan sekolah karena kelas bocor dan takut roboh,” kata Siti Hasanah, pengajar, kemarin. Sekolah ini memiliki empat ruang kelas. Satu kelas sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah rusak parah dan tiga lainnya bocor. “Sekolah sudah mengajukan perbaikan ke dinas pendidikan, tapi belum ada kabar,” lanjut Hasanah. (NV/N-2)

BIG CIRCLE

JUMAT, 12 JANUARI 2018

Karya Tanah Air Berlaga di Pasar Global Tampilan gim Dreadout.

Big Circle menyajikan cerita menarik dari beberapa kelompok remaja kreatif yang memiliki karya-karya digital dengan menyisipkan nama Indonesia untuk konsumsi panggung nasional.

DOK. DREADOUT.COM

Gim Horor Indonesia Sukses di Amerika Serikat SELANJUTNYA yang tak kalah hebat adalah gim dari Bandung, Jawa Barat, bernama Dreadout. Gim yang diproduksi melalui sebuah studio yang bernama Digital Happines gim 3D pertama dan satu-satunya karya anak bangsa ini mampu diperkenalkan pertama kali di luar negeri. Terlebih gim dengan genre survival horor, secara visual di dalamnya banyak menampilkan sesuatu yang sangat akrab dengan masyarakat Indonesia seperti pocong dan kuntilanak, akibatnya keunikannya, gim ini meraup sukses cukup besar di Amerika Serikat. Gim yang diproduksi untuk komputer (PC) berbasis Windows, Mac OS X dan Linux ini diakui memiliki kualitas grafis gameplay yang baik, sehingga menjadi pesaing baru dengan gim kebanyakan yang diproduksi negara lain. Bahkan gim ini pertama kali disempurnakan atas pesanan seorang gamer kenamaan di Amerika yang antusias untuk membelinya. Kesuksesan gim itu juga telah merambah ke studio Metro TV saat proses rekaman berlangsung, pembawa acara program turut mencoba gim horor asli Indonesia ini. Sangat menarik tentunya, terlebih saat pembawa acara bermain gim, suasana dibuat seperti dalam gim tersebut dengan memunculkan suara-suara menyeramkan di dalam studio. Dari awal permainan saja Anda sudah disuguhi lantunan senandung Lengser Wengi yang dijamin bisa membuat bulu kuduk berdiri. Untuk orang luar negeri, mungkin lagu tersebut hanyalah sebuah pembuka biasa, namun bagi kita yang merupakan orang Indonesia, lagu tersebut memberikan dampak yang berbeda karena kita mengenalnya bukan? Dreadout tampaknya lebih fokus untuk memberikan pengalaman budaya lokal dan saya rasa hal itu sangatlah tepat mengingat budaya Indonesia memiliki potensi untuk diolah dan menjadikan sebuah karya memiliki nilai eksotis. Gim ini diprakarsai Rachmad Imron, 39, yang merupakan lulusan S1 Desain Produk Industri Institut Teknologi Bandung. Gim ini menurutnya berangkat dari kekesalan. â&#x20AC;&#x153;Banyak gim yang beredar di Indonesia, tapi gim tersebut buatan luar dan tidak menyentuh entitas lokal Indonesia,â&#x20AC;? kata dia. Maka dari itu bersama Digital Happiness ia mencoba membangun gim ini dan kini sudah dimainkan secara global. (Eno/H-2)

Founder/CEO Digital Happiness Rachmad Imron (KANAN)

FOTO-FOTO: MI/ADAM DWI

MENJELASKAN: CEO Modalku Iwan Kurniawan (ketiga kiri), Reynold Wijaya (keempat kiri), saat menjelaskan tentang Modalku kepada host dan mentor Big Circle.

RETNO HEMAWATI

retnoretno@mediaindonesia.com

ESATNYA perkembangan dunia digital seperti saat ini menjadikan para pelaku usaha kreatif terus berlomba menggali ide untuk bisa menjadi yang terdepan. Tersedianya akses digital yang berkembang tentunya mendorong generasi muda bangsa untuk dapat menguasai berbagai bidang seperti domain internet, permainan atau aplikasi gim, dan aplikasi lain yang berbasis investasi. Program Big Circle Metro TV mencoba menghadirkan layar televisi Anda dengan cerita menarik dari beberapa kelompok remaja kreatif yang memiliki karya-karya digital dengan menyisipkan nama Indonesia untuk konsumsi panggung nasional juga mancanegara. Kali ini yang akan dibahas adalah Modalku, Dreadout, dan Merahputih.id. Modalku, adalah platform peer to peer lending yang ditujukan khusus bagi usaha kecil menengah (UKM). Di dalamnya, para peserta UKM bisa

mendapatkan pendanaan usaha dengan jumlah yang tidak kecil. Ide Modalku berawal dari pertemanan Reynold Wijaya dan Kelvin Theo sejak sama-sama menuntut ilmu di Harvard Business School. Theo merupakan warga negara Malaysia, namun lama tinggal di Singapura. Dia melihat skema bisnis peer to peer lending sudah sangat melekat di Singapura. Setelah mencoba menjalankan Modalku di Singapura, kedua sahabat ini terpikir untuk mendirikan peer to peer lending di Indonesia. Target peminjamnya adalah UKM. Sebab, UKM merupakan tonggak perekonomian Indonesia. Potensi UKM sangat besar, namun banyak UKM yang mengalami kendala untuk berkembang. Salah satunya lantaran minim akses permodalan. Berdasarkan data Modalku yang dikutip dari perbankan, kebutuhan pendanaan UKM di Indonesia sebesar Rp1.700 triliun. Namun baru Rp700 triliun yang mampu disalurkan perbankan. Hal tersebut karena melihat tingkat risiko peminjam. Di sini, Modalku berperan

sebagai alternatif pendanaan selain perbankan. Masih ada Rp1.000 triliun pendanaan yang belum tersalurkan kepada UKM. Bagi para UKM, persyaratan meminjam uang minimal dia telah menjalankan usaha selama 1 tahun. Adapun omzet minimum UKM adalah Rp20 juta per bulan. Sementara bagi investor, mendapatkan imbal hasil rata-rata 15% hingga 17% per tahun. Dengan kekuatan sumber pendanaan yang didapat dari para donatur, orang tersebut bisa menjadi investor tentu saja dengan pilihan tingkat risiko sebagai pilihan di awal sebelum menanamkan modal aplikasi ini. Sementara besaran investasi terendah sekitar Rp1 juta. Ketentuan yang mudah, membuat Modalku terus berkembang bukan hanya di Indonesia, tetapi juga telah merambah secara regional ke negara asia lainnya seperti Malaysia dan Singapura. Acara yang berdurasi selama satu jam ini dipandu pembawa acara Andy F Noya bersama pembawa acara pendamping Amanda Zevannya.

Merahputih.id Cita Rasa Nasionalisme SEBAGAI penutup episode ini, selanjutnya pemandu acara dan mentor juga berbincang dengan kelompok pemuda lainnya yang membuat website merahputih. id yang sarat dengan warna juga simbol negara Indonesia. Merahputih.id yang diprakarsai Aning Wulandari merupakan layanan webmail buatan asli anak muda Indonesia. Merahputih.id mempunyai keunggulan yang lebih baik diban-

ding layanan webmail lain buatan internasional seperti Gmail dan Yahoo Mail, keunggulannya itu ada pada kapasitas inbox 50GB dan file attachment hingga 100MB. Webmail seperti Gmail dan Yahoo mail berkapasitas 5-10GB dan 15MB untuk lampiran. Dengan latar belakang itu, Indonesia diharapkan semakin melek akan era digital dengan terus berkembang memberikan layanan yang bersaing secara global.

Merahputih.id ingin menunjukkan Indonesia mampu bersaing dalam memberikan layanan webmail yang bercita rasa nasionalisme tinggi. Dengan latar belakang keadaan Indonesia yang kini semakin melek akan era digital membuat Merahputih.id berkembang memberikan layanan yang bersaing. Selain itu SDM di Indonesia juga sudah sangat memenuhi standart mendevelop program ini. (Eno/H-4)

Keduanya asyik berdiskusi bersama para narasumber yaitu Reynold Wijaya dan Iwan Kurniawan dari CEO Modalku, Rachmad Imron, Founder/ CEO Digital Happiness, Azhari Purnomo- CTO Merahputih.Id, dan Ardiq Ghenatya - Development Manager Merahputih.Id. Selain itu acara juga bakal diramaikan oleh para mentor ahli seperti Billy Boenâ&#x20AC;&#x201C;CEO, Founder Young On Top, dan Arto Soebiantoro, Founder Gambaran Brand yang banyak memberikan banyak insight kepada narasumber. (H-3)

Selengkapnya saksikan program Big Circle. Dream big make an impact! dalam episode: Kreasi Lokal Rasa Global Minggu, 14 Januari 2018 mulai pukul 19.05 WIB

CTO Merahputih.Id Azhari Purnomo dan Development Manager Merahputih.Id Ardiq Ghenatya.

Ikuti dan follow media sosial program Big Circle bigcircleshow @bigcircleshow bigcircleshow

OLAHRAGA

JUMAT, 12 JANUARI 2018

JELANG ASIAN GAMES 2018

SEKILAS GELANGGANG

Srikandi Cup Dapat Sponsor Baru SRIKANDI Cup berhasil mendapatkan sponsor baru menjelang dimulainya seri kedua Kompetisi Basket Putri Indonesia musim 2017-2018 yang akan berlangsung di GOR, Kertajaya, Surabaya pada akhir Januari mendatang. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung UGM Samator Pendidikan Jakarta kemarin, Koordinator Srikandi Cup, Deddy Setiawan mengungkapkan, mitra terbaru mereka pada kompetisi musim ini ialah Gorilasport yang merupakan digital sport media. “Terus terang, memang tidak mudah mencari sponsor apalagi di sektor Putri. Tapi, dengan adanya Gorilasport, kami semakin yakin Kompetisi Basket Putri ternyata punya potensi untuk dilirik sponsor. Hanya saja kami harus terus berbenah dan semakin baik lagi,” ujar Deddy. “Tidak lupa saya sampaikan terima kasih juga kepada rekanrekan media yang selama ini menjadi corong pemberitaan Srikandi Cup. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi basket putri,” kata Deddy dalam sambutannya.(Rul/R-4)

Yordan Berlaga pada 24 Februari di London

MI/ADAM DWI

LAYAR HITUNG MUNDUR: Tiga layar digital hitung mundur pelaksanaan Asian Games 2018 terpasang di Kawasan Bundaran HI Jakarta, kemarin. Layar digital hitung mundur dipasang di kawasan Bundaran HI untuk menggaungkan perhelatan olahraga se-Asia yang akan berlangsung pada 2018.

Baru Delapan Cabor Tanda Tangani MoU Kemenpora tidak segan-segan untuk tidak memberikan bantuan anggaran kepada cabang olahraga (cabor) yang menolak untuk nota kesepahaman (MoU) pada hari ini. NURUL FADILLAH

fadillah@mediaindonesia.com

EMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta induk cabang olahraga (cabor) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terakhir hari ini. Dengan semakin cepat penandatanganan MoU, akan semakin cepat pula proses pencairan anggaran pelatihan nasional persiapan Asian Games 2018. Deputi IV Bidang Pening-

katan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana, mengatakan sejauh ini baru delapan cabang olahraga yang sudah menandatangani Mou. Cabor tersebut terdiri atas bola tangan, angkat besi, pencak silat, paralayang, rugbi, sepatu roda, bulu tangkis, dan balap sepeda. “Kalau bisa 15 Januari akan diberi sebagian anggaran kepada cabor yang sudah tanda tangan MoU terlebih dahulu khususnya honor dan akomodasi. Jadi, biar itu sebagai

pemicu kami serius ingin membantu induk cabor,” ujar Mulyana saat konferensi pers di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta kemarin. Mulyana menegaskan, bagi cabor yang tidak datang dan menandatangani MoU, keseriusan mereka untuk menghadapi ajang Asian Games 2018 jelas dipertanyakan. Kemenpora pun tidak segansegan untuk tidak mengucurkan bantuan anggaran pelatnas kepada cabor yang menolak untuk MoU pada hari ini. Sementara itu, bagi cabor yang menandatangani MoU hari ini, proses pencairan anggaran akan secepatnya dilakukan. “Secepatnya kami akan berusaha karena kalau

sistem keuangan sudah selesai dan sudah ada MoU dengan cabor maka akan dilarikan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),” jelas Mulyana. “Di KPPN itu proses paling lama seminggu kalau tidak ada masalah bahkan bisa tiga hari karena ini paket kilat demi Asian Games 2018,” ujar Mulyana. “Tapi, kalau memang tak datang juga maka kami menganggap cabor sudah ada uang dan kalau memang demikian maka tidak akan kami berikan dana bantuan kepada mereka,” tegas Mulyana.

KONI turut mengawasi Sebelumnya, pemerintah menyediakan anggaran Rp735 miliar yang dibagikan untuk

39 cabor dan juga Komite Paralimpiade Nasional (NPC). Dari anggaran tersebut, untuk cabor akan disediakan dana Rp600 miliar, sedangkan NPC diberi Rp135 miliar. Mulyana pun menjelaskan akan ada dana tambahan yang diberikan kepada nomornomor prioritas medali. Dana Rp70 miliar akan ditambahkan untuk kepentingan persiapan Asian Games 2018. “Jadi, dana total itu Rp735 miliar ditambah Rp70 miliar menjadi Rp805 miliar. Dari Rp70 miliar, Rp20 miliar diperuntukkan uji coba cabor, sedangkan Rp50 miliar lainnya untuk kontingen seperti Chef de Mission dan sebagainya,” tambahnya. Dalam persiapan Asian Games 2018, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pusat turut bertugas mengawasi, mendampingi, dan mengevaluasi semua cabor. Wakil Ketua Umum KONI, Ekawahyu Kasih, menjelaskan pihaknya akan mengawasi secara ketat apakah kegiatan dan program yang dilakukan cabor sesuai dengan proposal atau tidak.(Rul/R-4)

PB Djarum Apresiasi Atlet Muda Berprestasi SEBAGAI bentuk apresiasi kepada para atlet muda yang berprestasi di sepanjang 2017, klub PB Djarum memberikan bonus berupa tabungan dan deposito lebih dari Rp115 juta. Sebanyak 27 atlet remaja (U-17) dan taruna (U-19) menerima bentuk penghargaan tersebut dalam acara bertajuk Penghargaan Atlet Muda Berprestasi PB Djarum 2017 di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Pada tahun lalu, atlet-atlet muda PB Djarum berhasil menunjukkan prestasi mereka di berbagai kejuaraan nasional dan internasional, seperti Sirkuit Nasional, Kejuaraan

Nasional PBSI 2017, International Series, International Championship, Superliga Junior, dan Piala Pembangunan Jaya 2017. Prestasi yang paling menonjol diraih Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay yang menyabet gelar juara di nomor Tunggal Taruna Putra pada Kejurnas PBSI 2017 dan Alya Rahma Mulyani yang menjadi juara di nomor tunggal taruna putri. Berkat gelar tersebut, Ikhsan dan Alya mendapat ha-diah Rp15 juta masing-masing. Bahkan, Ikhsan mendapat tambahan hadiah Rp25 juta sebagai bentuk penghargaan Atlet Muda Terbaik 2017.

Tak hanya di sektor tunggal, prestasi atlet muda juga berkilau di sektor ganda putri. Duet Febby Valencia Dwijayanti/Lisa Ayu Kusumawati yang sukses mendulang emas pada Kejurnas PBSI 2017. Mereka mendapat bonus penghargaan senilai Rp20 juta. Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, mengatakan, “Kita memberi mereka apresiasi sebagai cambuk semangat bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal untuk pencapaian prestasi selanjutnya karena itu harapan saya kepada para pemain yang mampu meraih gelar juara.” (Rul/R-4)

AFP PHOTO / PETER PARKS

KE SEMIFINAL: Mantan petenis nomor satu dunia Angelique

Kerber dari Jerman berusaha mengembalikan bola ke arah lawannya Dominika Cibulkova dari Slovakia. Kerber menang dengan skor 6-3, 6-1 dan melaju ke babak semifinal turnamen Sydney Internasional di Sydney, Australia, kemarin.

PETINJU nasional Daud ‘Cino’ Yordan dijadwalkan naik ring pada 24 Februari 2018 di 02 Arena London, Inggris, menghadapi petinju tuan rumah, Luke Campbell dalam pertarungan bertajuk WBA Lightweight Elimination Fight. Managing Director Mahkota Promotion, Urgyen Richen Sim ketika dihubungi dari Kendari, Sulawesi Tenggara, kemarin, mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan Matchroom MI/SUSANTO Boxing dan Chico Guipo ProDaud Yordan motions di Madrid, Spanyol. Dari pertemuan tersebut, Petinju nasional kata Urgyen Richen Sim, diputuskan bahwa pertarungan antara Daud Yordan melawan Luke Campbell dilangsungkan di 02 Arena London dan waktunya 24 Februari 2018. Kini Daud Yordan yang sudah berada di Madrid, Spanyol, mulai menjalani latihan dengan mitra tanding. (Ant/R-4)

Sebastian Loeb Mundur dari Reli Dakar PEMENANG reli dunia sembilan kali, Sebastian Loeb, memutuskan mundur dari kejuaraan Dakar Rally. Loeb terpaksa mengundurkan diri setelah kendaraannya jatuh ke dalam kawah pasir yang melukai rekan pengemudinya. Hari kelima rangkaian Dakar Rally edisi ke-40 pada Rabu lalu berlangsung di gurun Peru. Semula, Pembalap tim Peugeot tersebut dapat mengemudikan mobilnya dengan lancar dan memimpin di depan, tetapi kemudian kendaraannya terperosok ke dalam kawah pasir . Atas insiden tersebut, Koordinator Daniel Elena pun harus dirawat karena cedera yang akhirnya memaksa Loeb keluar dari balapan. (AFP/Rul/R-4)

Stefer Ditempa dengan Keras di Pulau Dewata PETARUNG Indonesia Stefer Rahardian kini sedang fokus berlatih di Kuta, Bali. Latihan itu jadi persiapan Stefer untuk mengikuti One Championship 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 20 Januari. Stefer memilih Bali sebagai lokasi pemusatan latihan bukan tanpa alasan. Dia menilai Bali sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia serta memiliki program latihan yang sesuai dengan harapan petarung di level One Championship. “Di sini pelatihnya bagus. Begitu juga dengan banyak lawan untuk sparing partners. Latihan di Bali merupakan lanjutan dari latihan yang selama ini saya lakukan di Jakarta,” kata Stefer di sela latihan di Bali, kemarin. Pada laga One Championship 2018, Stefer akan bertanding melawan petarung asal Pakistan, Muhammad Imran. Menurut Stefer, Imran bukanlah lawan ringan. Karena itu, Stefer membutuhkan teknik yang bisa mengalahkan la-

wannya. Dalam dua bulan terakhir, Stefer mengaku terus mendapatkan program latihan yang ketat mulai Brazilian jiu jitsu, gulat, tinju, hingga muaythai. Namun, saat ini dirinya fokus memperbaiki teknik jiu jitsu dan gulat. “Gulat memang menjadi fokus saya untuk diperbaiki. Kami sudah setahun belajar jika lawan juga bagus di gravel. Makanya saya terus berusaha memperbaiki kekurangan,” kata petarung asal Jakarta itu. Selama di Bali, Stefer memang mendapatkan rekan tanding dengan kualitas tidak kalah bahkan lebih tinggi kelasnya. Tidak hanya dari Indonesia, petarung yang pernah cedera pada awal karier profesionalnya itu juga mendapatkan rekan tanding dari Malaysia dan Amerika Latin. “Kemenangan memang target saya karena kemenangan sangat penting bagi karier saya di ajang tarung bebas internasional,” ucap Stefer. (Beo/R-4)

SEPAK BOLA

JUMAT, 12 JANUARI 2018

Islandia Terlalu Tangguh Butuh proses panjang bagi sepak bola Islandia untuk bisa maju seperti sekarang ini. Indonesia harus belajar dari mereka jika ingin maju. SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

IM Indonesia Selection harus mengakui keunggulan timnas Islandia 0-6 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, kemarin. Dalam duel yang sempat terhenti beberapa menit akibat hujan deras tersebut, tim peserta Piala Dunia Rusia 2018 itu memang terlalu tangguh bagi Indonesia Selection. Sulitnya aliran bola akibat stadion yang tergenang air pun seolah tidak mampu meredam gempuran tim besutan Heimir Hallgrimsson tersebut. Hasilnya, setengah lusin gol pun masuk ke gawang Indonesia Selection yang dikawal kiper PSM Makassar, Rivky Mokodompit. Keenam gol Islandia dalam laga itu dicetak Andre Bjarnasson (31’), Kjartan Finnbogason (47’), Ottar Magnus Karlsson (66’), Tryggvi Hrafn Haraldsson (68’), Hjoertur Hermannsson (81’), dan Holmar Oern Eyjolfsson (83’). Sementara itu, mantan pemain timnas Islandia, Eidur Gudjohnsen, mengungkapkan pencapaian Islandia melaju pada fase final Piala Dunia 2018 merupakan hasil investasi yang dilakukan federasi se-

ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO

MENANG TELAK: Pemain Islandia Hjortur Hermannsson (kedua kiri) berebut bola dengan pemain Indonesia Selection Paulo Sitanggang

(kedua kanan) pada laga uji coba di Stadion Maguwoharjo, DI Yogyakarta, kemarin. Dalam laga itu Islandia menang telak 6-0. pak bola negaranya, terutama dalam kurun sepuluh tahun terakhir. “Ini periode terbagus dan hasil investasi kami. Para pemain bermain sejak belia dengan fasilitas yang ada. Yang terpenting dari tim kami ialah kebersamaan dan bermain dengan respek,” kata mantan pemain Chelsea tersebut di Yogyakarta, kemarin.

Data belum matang Pada bagian lain, juara Liga 1 2017 Bhayangkara FC menelan kekalahan perdana di laga uji coba seusai ditaklukkan tim Liga 2 Persita Tangerang di Lapangan National Youth

Training Centre (NYTC) Sawangan, kemarin. Skuat asuhan Simon McMenemy itu menelan hasil negatif setelah takluk dua gol tanpa balas. Kemenangan Persita sendiri dipersembahkan Ade Tjandra dan Egi Melgiansyah. Sebelumnya Bhayangkara FC berhasil menang besar di laga pemanasan perdana musim ini pada Minggu (7/1) lalu. Tim pelat merah itu mengalahkan tim amatir PS AD 5-0. Kekalahan itu membuktikan kekuatan tim berjuluk the Guardians tersebut belum menyatu 100%. Kombinasi pemain baru dan lama masih

memerlukan adaptasi lebih baik lagi. Terlebih McMenemy mulai menjajal sejumlah pemain muda untuk melapis kekuatan tim musim depan. “Kami bermain sangat baik walaupun ada kesalahan dalam penguasaan bola. Di babak kedua saya ingin memberikan pemain muda kesempatan bermain,” jelas McMenemy. Di sisi lain, Sriwijaya FC memulai usaha untuk bangkit di kompetisi Liga 1 2018 setelah meraih hasil kurang memuaskan pada musim lalu. ‘Laskar Wong Kito’--julukan Sriwijaya FC-- hanya mengisi daftar tim medioker pada kompetisi Liga 1 2017 dengan mengisi pering-

kat ke-11. Dengan nakhoda baru yakni Rahmad Darmawan, animo Sriwijaya FC mulai bangkit. Langkah positif tim kebanggaan publik Palembang itu diawali dengan mengalahkan tim Liga 2 Cilegon United dalam laga uji coba kemarin dengan skor 4-1. Empat gol Sriwijaya FC dipersembahkan pemain rekrutan anyar Adam Alis, dwigol penyerang asing Alberto Goncalves, dan gelandang Rachmad Hidayat. Sebaliknya gol balasan Cilegon United dikreasikan Septian Andriansyah melalui penalti pada menit ke-37. (R-3)

Ujian Berat Bayern Muenchen di Awal Tahun SETELAH libur Natal dan Tahun Baru, kompetisi Bundesliga kembali bergulir akhir pekan ini. Duel dua tim papan atas, Bayern Muenchen dan Bayer Leverkusen, dini hari nanti akan menjadi penanda dimulainya paruh kedua Bundesliga 2017-2018. Dengan memimpin klasemen sementara, Muenchen lebih diunggulkan walau harus bermain di kandang Leverkusen, Stadion Bay Arena. Namun, Leverkusen yang kini menempati posisi empat klasemen, sedang dalam performa terbaik setelah tidak terkalahkan di 12 laga terakhir di semua kompetisi. Gelandang Leverkusen asal Jamaika, Leon Bailey menjadi pemain yang paling harus diwaspadai Muenchen. Di paruh pertama musim ini, pemain berusia 20 tahun itu menunjukkan permainan konsisten dengan torehan enam gol dan empat assist. Selain Bailey, pelatih Leverkusen Heiko Herrlich juga akan mengandalkan gelandang Julian Brandt dan pemain berusia 18 tahun, Kai Havertz untuk mengancam barisan pertahanan Muenchen. Bailey mengakui, saat Leverkusen kalah 1-3 dalam pertemuan pertama dengan Muenchen musim ini di Allianz Arena, dirinya gagal tampil bagus. Namun, ia bisa belajar dari pertandingan tersebut. “Saya membuat kesalahan dan mendapat pelajaran. Kini kami siap menghadapi mereka kembali. Muenchen merupakan salah satu tim terbaik di dunia, tetapi kami saat ini dalam kondisi bagus,” tegas Bailey.

Pelatih Muenchen Jupp Heynckes mengakui Leverkusen bukan lawan yang akan mudah ditundukkan. Kemenangan 3-1 di pertemuan pertama musim ini, tidak bisa dijadikan patokan untuk menyebut Muenchen akan mampu kembali meraih kemenangan. “Leverkusen diperkuat banyak pemain muda yang berbakat dan penuh imajinasi. Ini akan menjadi pertandingan yang atraktif dan merupakan laga yang sulit,” jelas Heynckes.

“Leverkusen diperkuat pemain muda berbakat dan penuh imajinasi. Ini akan menjadi pertandingan yang atraktif.” Jupp Heynckes

Pelatih Bayern Muenchen Terlebih, Heynckes tidak bisa menurunkan kekuatan terbaik dengan akan absennya striker andalan Robert Lewandowski dan palang pintu lini pertahanan Mats Hummels. Absennya Lewandowski membuat striker Jerman Sandro Wagner yang baru dibeli dari Hoffenheim mungkin akan dimainkan Heynckes sejak menit awal. Lalu untuk mengatasi absennya Hummels, duet Niklas Suele dan Jerome Boateng menjadi pilihan terbaik Heynckes di lini belakang. (AFP/R-2)

SEPAK BOLA

JUMAT, 12 JANUARI 2018

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 28 KISI-KISI

DOK. TWITTER

Bisa Berlari Lebih Cepat ketimbang Bolt PENYERANG Bayer Leverkusen, Leon Bailey, mengaku lebih cepat ketimbang mantan sprinter Jamaika Usain Bolt saat berlari membawa bola. Hal itu akan dibuktikan saat menghadapi Bayern Muenchen, dini hari nanti. “Saya berteman dengan Usain selama empat tahun. Kadang kami bermain sepak bola atau nongkrong bareng. Dia orang yang baik,” kata pesepak bola 20 tahun kelahiran Pacy Kingston, Jamaika, tersebut. “Tentu saja saya jauh lebih cepat di lapangan dengan dia. Tetapi di trek, tentu saja dia lebih cepat,” imbuhnya. Bolt pemegang rekor dunia nomor lari 100 meter dan 200 meter putra. Sprinter berusia 31 tahun itu memutuskan gantung sepatu tahun lalu. Di sisi lain, Bailey masih merintis karier di lapangan hijau. Belakangan ia dikabarkan ditawar sejumlah klub Liga Primer Inggris. (AFP/Mln/R-2)

AFP/FRANCOIS LO PRESTI

SELEBRASI: Penyerang Paris Saint-Germain asal Brasil, Neymar (kiri), melakukan selebrasi sesuai mencetak gol melalui tendangan penalti ke gawang Amiens pada laga perempat final Piala Liga

Prancis di Licorne Stadium, Amiens, bagian utama Prancis, kemarin. Dalam laga itu Paris Saint-Germain menang 2-0. Selanjutnya, di babak semifinal, tim yang bermarkas di Ibu Kota Prancis tersebut akan menghadapi Rennes.

Keangkeran Bernabeu Menyusut

DOK. TWITTER

Kecewa dengan Federasi Sepak Bola Italia

Bermain di kandang sepertinya bukan lagi menjadi keuntungan bagi Real Madrid. Lima hasil imbang dan dua kekalahan di Bernabeu menjadi catatan buruk Madrid di paruh pertama kompetisi. SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

EAL Madrid lolos ke babak delapan besar Copa del Rey setelah bermain 2-2 dengan sang tamu, Numancia, di leg kedua, kemarin. Skor imbang sudah cukup bagi Madrid untuk melenggang ke babak selanjutnya karena mereka telah menyimpan kemenangan 3-0 sebelumnya. Skor agregat 5-2 menjadi hasil akhir duel kedua tim. Akan tetapi, fokus publik saat ini beralih, bukan soal keberhasilan Los Blancos, julukan Madrid, di Copa del Rey, melainkan buruknya penampilan Madrid di kandang sendiri. Santiago Bernabeu tidak lagi terasa angker bagi calon lawan. Sejak musim 2017/18 dimulai, Real Madrid sudah tujuh kali tergelincir di kandang. Lima kali mereka ditahan imbang, termasuk saat melawan tim lemah, seperti Fu-

enlabrada dan Numancia. Sisanya, mereka kalah di tangan Real Betis dan Barcelona. Catatan itu menjadi tanda bahaya bagi Madrid, apalagi rekor tersebut didapat saat musim baru setengah berlalu. Winger Real Madrid Lucas Vazquez mengakui ada kekeliruan dalam. Ia pun blakblakan menyebut klub yang telah mengoleksi 12 gelar Liga Champions Eropa itu tengah tercerai berai. “Tim tiba-tiba merasa tidak menyatu, sulit dijelaskan. Kami harus mengoreksi kesalahan. Penting keluar dari momen buruk dan fokus pada hal baik,” ungkap Vazquez. Pesepak bola 26 tahun itu memborong dua gol timnya dalam laga ini. Gol pertama ia lesakkan pada menit ke-10, sedangkan gol kedua 1 menit sebelum laga berjalan satu jam. Namun, usaha Vazquez untuk mengunci kemenangan selalu dibalas Guillermo Fernandez dengan catatan gol di menit ke-45 dan ke-82.

“Kami harus mengoreksi kesalahan. Penting keluar dari momen buruk dan fokus pada hal baik.” Lucas Vazquez

Gelandang Real Madrid Situasi itu juga membuat kepercayaan publik Real Madrid kepada Zinedine Zidane semakin menipis. Keajaiban meraih lima trofi berbeda pada 2017 seakan sulit diulang kembali tahun ini. Namun, pelatih asal Prancis itu tidak mengkhawatirkan masa depannya. “Saya hanya berpikir laga per laga, tahun per tahun. Saya tidak dapat berpikir soal dua atau tiga

tahun seterusnya karena seperti Anda tahu bahkan saat punya kontrak, itu tidak berarti apa-apa,” jelas Zidane yang telah memperpanjang kontrak hingga 2020 dengan Madrid. Di partai lain, Villarreal harus tersingkir walau menang 2-1 atas Leganes di leg kedua. Namun, kemenangan di kandang belum cu ku p m e n g a n t a r th e Yel l o w Submarine itu ke babak selanjutnya. Dengan agregat 2-2, Villarreal yang menang 1-0 di leg pertama tersingkir karena kalah gol tandang.

Ke semifinal Dari ajang Piala Prancis, Paris Saint-Germain (PSG) makin mendekati impian mengangkat trofi juara. Pimpinan klasemen sementara Liga Prancis itu memastikan satu tempat di semifinal setelah menundukkan Amiens 2-0. Neymar membuka kemenangan

PSG melalui titik penalti di menit ke-53. Tandukan Adrien Rabiot yang memanfaatkan sepak pojok Angel Di Maria menggenapkan keunggulan PSG menjadi 2-0. Wasit memutuskan bola sundulan Rabiot telah melewati garis gawang Amiens setelah melihat rekaman video assistant referee (VAR). Di babak empat besar, PSG akan ditantang Rennes yang lolos setelah menyingkirkan Toulouse 4-2. Satu laga semifinal akan mempertemukan Monaco yang menyingkirkan Nice 2-1 di perempat final dan Montpellier yang mengalahkan Angers 1-0. “Para pemain telah bekerja keras walau kami memang tidak tampil terlalu bagus seperti di liga, pekan lalu. Kami lebih mudah meraih kemenangan karena kami unggul jumlah pemain setelah Amiens bermain dengan 10 orang sejak menit ke-34,” jelas pelatih PSG Unai Emery. (AFP/R-2)

MANTAN pemain tim nasional Prancis, Lilian Thuram, kecewa dengan federasi sepak bola Italia yang terkesan pasif dalam kasus rasialis yang menimpa rekan senegaranya yang pemain sayap Juventus, Blaise Matuidi. “Kita seharusnya memangkas isu rasialis. Mengapa wasit tidak menghentikan pertandingan itu misalnya. Mengapa tidak ada pemain kulit putih yang tidak meninggalkan lapangan ketika Matuidi diperlakukan seperti itu,” tegas Thuram yang pernah dua kali menyabet gelar scudetto selama lima tahun membela Juventus. “Ketika tidak ada seorang pun yang mempertanyakan kasus itu, apa bedanya situasi tersebut dengan 20 tahun lalu,” imbuhnya. Matuidi diduga mendapat perlakuan rasialis dari sejumlah penonton saat timnya menang 1-0 atas Cagliari di Sardinia, pekan lalu. (AFP/Mln/R-2)

AP/ALVARO BARRIENTOS

Derbi London kembali Imbang CHELSEA dan Arsenal sepertinya kompak hanya bermain imbang dalam empat pertemuan di musim ini. Terakhir, skor kacamata menghiasi duel dua tim penghuni Kota London itu pada semifi nal leg pertama Piala Liga Inggris, kemarin di Stamford Bridge. Sebelumnya, kedua tim berbagi angka 1-1 di waktu normal dalam Community Shield awal Agustus 2017 lalu. Selanjutnya, dua edisi panas di kompetisi Liga Primer Inggris juga diakhiri dengan skor imbang. Perjumpaan pertama pada medio September 2017 selesai dengan kedudukan 0-0 dan laga kedua pada pekan lalu berakhir 2-2.

Akan tetapi, bos Chelsea Antonio Conte menuai banyak penyesalan kali ini. Sebagai tim tuan rumah, the Blues terlalu banyak membuang kesempatan mencetak gol. Keran gol penyerang Chelsea, Alvaro Morata, pun kembali seret. “Kami melakukan 20 kali tendangan. Kami membuat kesempatan mencetak gol, tapi kami tidak menghasilkan apa pun. Setelah seri 0-0 kedua kalinya setelah melawan Norwich, kami harus berkaca. Mencoba lebih baik dalam sesi latihan dan meningkatkan permainan,” jelas Conte. Imbang melawan Chelsea yang menjadi hasil seri keempat Arsenal di empat penampilan ter-

AFP/ADRIAN DENNIS

BERJIBAKU: Gelandang Chelsea, Danny Drinkwater (kiri), tengah berebut bola dengan striker Arsenal, Alex Iwobi, pada leg pertama semifinal Piala Liga di Stamford Bridge, kemarin. Dalam laga itu kedua tim bermain imbang 0-0. akhir, patut disesali. Terlebih, the Gunners kemungkinan akan kehilangan pemain tengahnya, Jack Wilshere, untuk beberapa

waktu akibat cedera pergelangan kaki. C e d e ra W i l s h e r e m e m b u a t pelatih Arsenal Arsene Wenger

harus memutar otak untuk menga t a s i ke k u ra n g a n p e m a i n d i lini tengah. Sebelumnya, Aaron Ramsey, Mesut Oezil, serta Santi Cazorla juga harus menepi akibat cedera. Selain itu, hasil imbang melawan Chelsea menjadi peringatan keras bagi Arsenal yang pekan lalu disingkirkan tim kasta kedua Nottingham Forest dari pentas Piala FA. Hal itu membuat ruang ganti Arsenal memanas dan isu transfer Sanchez ke Manchester City makin mencuat. Namun, Wenger menampik dugaan akan hengkangnya Sanchez yang hanya dimainkan di 25 menit terakhir saat melawan Chelsea. “Orang-orang tidak tahu Alexis dengan baik. Dia selalu fokus dengan sepak bola. Kita hidup dengan fakta dan faktanya dia telah memberikan 100%. Tentu saya berharap dia dapat bertahan,” kata Wenger. (AFP/Sat/R-2)

Ngebet Jadi Pelatih Timnas Italia ARSITEK Zenit Saint Petersburg, Roberto Mancini, mengungkapkan hasratnya untuk menukangi tim nasional Italia. Dia mengaku ingin menjadi arsitek Gli Azzurri untuk memenuhi impiannya menjuarai Piala Dunia. Juru taktik berusia 53 tahun menjadi salah satu favorit arsitek tim juara dunia empat kali itu bersama Antonio Conte (arsitek Chelsea) dan mantan manajer Bayern Muenchen, Carlo Ancelotti. “Saya mempunyai impian menjadi juara (Piala Dunia) sebagai pelatih setelah gagal sebagai pemain,” kata mantan arsitek Manchester City tersebut dikutip harian Italia, Gazzetta dello Sport, kemarin. “Saya sudah bekerja selama 40 tahun sebagai pemain dan pelatih. Saya punya pengalaman menukangi klubklub besar dan juara. Melatih timnas menjadi sesuatu yang indah. Ini lebih soal penghargaan dan kebanggaan,” imbuhnya. (AFP/Mln/R-2)