Mediaindonesia 12 10 2017 12102017012000

Page 1

@mediaindonesia

KAMIS, 12 10 2017

Indonesia Tuan Rumah Konferensi Jurnalis Peliput Agama http://bit.ly/2yeJZPs

NO. 13260/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN

@mediaindonesia

Rp4.000/eks

MK Tegaskan Menang Praperadilan tidak Berarti Bebas http://bit.ly/2yeF94L

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

E-mail: cs@mediaindonesia.com

Jangan Main-Main dengan Ancaman Mendag, Penjarakan! http://bit.ly/2y9uitc

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Selain itu, audit atas setiap keuangan negara, termasuk dalam pengadaan alutsista, sesungguhnya adalah bentuk kedaulatan negara itu sendiri.”

Jaksa Agung Bela Siti Aisyah

RI dan Taiwan Perkuat Kerja Sama

Siap Kucurkan Dana untuk para Atlet

Jaksa Agung sudah mengirim tim untuk membantu Siti Aisyah yang diduga ikut membunuh warga negara Korea Utara di Malaysia, Kim Jong-nam.

Dengan kebijakan New Southbound Policy, hubungan kedua negara diyakini semakin prospektif.

Menpora mengkhawatirkan polemik rencana pembubaran Satlak Prima dapat berpengaruh pada persiapan atlet dalam menghadapi Asian Games 2018.

Editorial | Hlm 2

Politik & Hukum | Hlm 3

Internasional | Hlm 14

Olahraga | Hlm 26

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

“Proses divestasi (51% saham Freeport) kami menekankan harus (selesai) pada kuartal I 2019.” Rini Soemarno Menteri BUMN

Ekonomi Hlm 17 SENO

Perbanyak Lapangan Kerja Program Keluarga Harapan dapat berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat yang berdampak pada peningkatan produksi dan berkurangnya pengangguran. ANDHIKA PRASETYO

andhika@mediaindonesia.com

M

AYORITAS warga masyarakat di seluruh Indonesia mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo selama tiga tahun ini. Kendati demikian, Jokowi memiliki pekerjaan rumah besar di sejumlah sektor seperti menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja, menjadikan harga kebutuhan pokok terjangkau masyarakat, menekan jumlah orang miskin, dan mengurangi jumlah pengangguran. Demikian hasil survei terkini dari lembaga kajian Indikator terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun atau sudah menikah di 34 provinsi pada 17-24 September 2017 (lihat grafik). Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menyatakan kepuasan masyarakat terhadap Jokowi itu didasari masifnya pembangunan infrastruktur seperti jalan umum (72%), layanan kesehatan (65%), sarana transportasi umum (60%), dan tol di luar Jawa (56%). “Karena itu, masyarakat percaya Jokowi mampu memimpin Indonesia jadi lebih baik. Sebanyak 72,6% responden merasa yakin, 22,6% merasa tidak yakin, dan 4,8% menyebut tidak tahu. Ini modal psikopolitik yang penting sebagai dukungan bagi kepemimpinan nasional,” kata Burhanuddin ketika memaparkan hasil survei di Jakarta, kemarin. Akan tetapi, lanjut Burhanuddin, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi itu justru menunjukkan pencapaian di bawah 50% di sejumlah bidang, seperti membuat harga

kebutuhan pokok terjangkau (34%), menekan jumlah orang miskin (32%), menyediakan lapangan kerja (30%), dan mengatasi pengangguran (27%). “Itu (sederet pekerjaan rumah) yang harus diatasi agar kepuasan publik bertambah dan memengaruhi elektabilitas Jokowi. Pemerintah punya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan penerima sebanyak 10 juta. Ini efeknya ke konsumsi. Kalau konsumsi naik, produksi menjadi banyak. Kalau produksi besar, pasti menyerap banyak tenaga kerja. Ini akan mengurangi angka pengangguran,” ujar Burhanuddin. Di sisi lain, Burhanuddin memastikan tingkat kepuasan publik berkorelasi dengan elektabilitas seorang tokoh. “Meskipun bukan satusatunya faktor, tingkat kepuasan ini salah satu yang sangat menentukan elektabilitas. Saat ini Jokowi unggul karena kepuasan itu.”

Ambil risiko Politikus PDIP Puti Guntur Soekarno mengakui masyarakat bisa melihat dan membuktikan apa yang dilakukan Jokowi selama ini. “Walaupun ada dinamika, masyarakat percaya terhadap kerja Jokowi.” Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menambahkan, hasil survei itu menunjukkan optimisme masyarakat terhadap Jokowi. “Selama ini rakyat menunggu pemimpin yang berani mengambil risiko. Program pembangunan yang lama mandek, oleh Jokowi dilanjutkan dan selesai. Kalau ada kritikan, dicarikan jalan keluarnya.” Sebaliknya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, menyatakan harapan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi untuk membangun perekonomian justru tidak tercapai. “Sewaktu kampanye 2014, Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7% pada 2018. Ekonomi dunia membuat pertumbuhan tidak seperti diharapkan, tetapi janji Presiden ketika nyapres ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7%. Efektivitas pemerintahan itu sampai tahun ketiga sebab di tahun keempat dan kelima sudah sibuk,” kata Nasir. (Nov/Ant/X-3)

BIRO PERS SETPRES

TRADE EXPO INDONESIA 2017: Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melihat sepeda dari rangka kayu yang dipamerkan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2017, di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, Banten, kemarin. Presiden Jokowi berharap agar perdagangan Indonesia mampu menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi negara.

PERDAGANGAN

Ekspor Indonesia Meningkat Signifikan SEPANJANG Januari-Agustus 2017 total ekspor Indonesia mencapai US$108,79 miliar atau naik 17,58% dari periode yang sama tahun lalu, sedangkan ekspor nonmigas dalam delapan bulan terakhir mencapai US$98,76 miliar atau naik 17,73% dari tahun lalu. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 di Tangerang, Banten, kemarin. “Kita melihat bahwa sekarang sudah ada peningkatan dari perdagangan luar negeri kita. Angka tadi lumayan tinggi naiknya dari periode yang sama tahun lalu,” ujar Jokowi. Menurut Jokowi, hasil tersebut diraih berkat kerja sama yang baik antara swasta, eksportir, dan pemerintah. Di samping itu, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang digenjot

pemerintah selama tiga tahun terakhir juga menjadi faktor peningkatan ekspor nasional. Presiden meminta kualitas produk ekspor dan pengiriman harus terus ditingkatkan. Harus detail melihat spesifikasi produk ekspor yang dipesan, kompetitif dengan produk yang sama negara lain, dan mengurangi hambatan logistiknya. Kepala negara juga mengingatkan untuk terus membuka pasar ekspor baru sebelum didahului negara lain. “Kawasan Afrika, Eurasia, Timteng, Asia Selatan, termasuk Turki dan Vietnam. Lihat kebutuhan mereka yang belum dipenuhi dan munculkan industri baru kita. Ini harus cepat.” Pada kesempatan itu Jokowi juga menyebut bahwa percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah juga membuat peringkat Indonesia membaik dalam World Competitiveness

Kewenangan Tanggung Langkah pun Terpasung

DPD membutuhkan konstitusi yang tegas untuk memperjuangkan daerah. Lembaga itu ingin setara dengan DPR.

BENCANA

Dewan Perwakilan Daerah | Hlm 5

SELA

Pusat Vulkanologi Teliti Rekahan Gunung Agung PUSAT Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) berencana mengetahui lebih jauh kondisi terbaru rekahan serta kondisi kawah dan asap di kawah Gunung Agung yang sebelumnya diperkirakan sepanjang 100 meter. “Kami ingin mengetahui kondisi kawah, termasuk asap atau gas solfatara,” kata Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG, Gede Suantika, di Pos Pengamatan Gunung Agung di Desa Rendang, Karangasem, Bali, kemarin. Menurut dia, pihaknya ingin mengetahui lebih detail mengenai warna asap yang keluar dari kawah gunung api setinggi 3.142 meter di atas permukaan laut itu. Warna asap gunung api, lanjut dia, biasanya berwarna putih, abu-abu, kuning, atau bahkan berwarna gelap. “Kalau berwarna gelap, itu tandanya sudah ada abu vulkanis, jadi itu sudah berbahaya,” ucapnya. Cara yang digunakan PVMBG bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ialah dengan mengerahkan tiga drone yang dikendalikan dari jarak jauh tepatnya dari kawasan Tulamben, Kecamatan

Index 2017, dari 41 menjadi 36. “Momentum ini harus dimaksimalkan sehingga perdagangan Indonesia bisa jadi motor pertumbuhan ekonomi kita. Kunci pertumbuhan ekonomi ada dua, yaitu ekspor dan investasi yang harus naik,” paparnya. Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden, pihaknya mengunjungi Rusia, negara di Afrika, dan Timur Tengah untuk mendorong potensi pasar ekspor Indonesia. Fokusnya tetap pada pasar nontradisional. “TEI tahun ini, buyer (pembeli) mayoritas dari Nigeria, Arab Saudi, India, Pakistan, dan Bangladesh. Ini menunjukkan usaha kita mendekati pasar nontradisional mulai menunjukkan hasil,” papar Enggar. (Jes/X-5)

Kubu, yang termasuk zona merah. Pesawat drone tersebut digunakan untuk melakukan survei berupa dokumentasi video dan foto di kawah dan sekitar Gunung Agung melalui udara. Ketiga drone itu ialah jenis tawon, koak 3.0, dan multiroter. Drone multiroter dapat dioperasikan pada ketinggian mencapai 500 meter, sedangkan jenis tawon dan koak 3.0 untuk ketinggian 4.000 meter dengan jam terbang 3 jam. Sementara itu, berdasarkan data PVMBG, mulai kemarin pukul 06.00 hingga pukul 12.00 Wita, gunung terlihat jelas hingga berkabut dari Pos Pengamatan Gunung Agung di Desa Rendang yang berjarak sekitar 12 kilometer. PVMBG menyebutkan asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi sekitar 50 meter di atas kawah puncak. Terkait dengan tingkat kegempaan, gempa vulkanis dangkal mencapai 85 kali, vulkanis dalam 111 kali, dan gempa tektonik lokal 8 kali. (RS/Ant/X-11)

Perempuan Lebih Dermawan EKSPERIMEN perilaku menunjukkan perempuan lebih dermawan daripada pria. Menurut periset University of Zurich, Swiss, hal itu disebabkan cara otak SENO perempuan dan lakilaki dalam memproses perilaku prososial dan egoistis berbeda. Bagi kaum hawa, perilaku prososial memicu sinyal penghargaan lebih kuat, sementara pria merespons lebih kuat terhadap perilaku egoistis. Eksperimen perilaku itu juga menunjukkan perempuan berbagi uang lebih banyak ketimbang laki-laki. Temuan itu menunjukkan striatum (terletak di tengah otak) lebih kuat teraktivasi pada otak perempuan selama keputusan prososial. Sebaliknya keputusan egoistis menyebabkan aktivasi sistem penghargaan lebih kuat pada otak pria. (Science Daily/Hym/X-7)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


2

SELEKTA

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

EDITORIAL

Audit Alutsista

DUTA

KERAHASIAAN dan transparansi ialah dua hal yang seolah menjadi kontradiksi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (a lutsista) TNI. Dengan alasan menjaga kerahasiaan negara, selama ini BPK sama sekali tidak diperkenankan mengaudit peng-

adaaan alutsista. Padahal audit sudah jadi ‘logika’ baku dalam pemeliharaan sistem ataupun organisasi. Audit ibarat dokter yang memastikan kesehatan sistem tersebut. Oleh karena itu, audit pun dilakukan rutin dan berkala agar segala potensi penyakit diketahui dan ditangani cepat. Terhadap alutsista yang merupakan salah satu sistem strategis sebuah negara, audit semestinya sangat krusial. Ini pula yang terlihat di negara adidaya. Amerika Serikat, bahkan punya sederet kebijakan audit serta pengawasan dan pemantauan terkait dengan persenjataan. Semuanya dilakukan tanpa membahayakan kerahasiaan negara. Di Tanah Air, logika terbalik yang dipelihara selama ini telah menimbulkan potensi kerugian negara yang dahsyat. Salah satunya pengadaan helikopter AW10 senilai US$55 juta (Rp742 miliar) di awal tahun ini. Pengadaan yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp220 miliar itu menjadi seperti permainan pingpong antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menhan Ryamizard Ryacudu. Kedua pihak kompak saling mengklaim tidak tahu tentang pengadaan tersebut. Bukan saja konyol dan menyedihkan, kondisi ini semestinya juga peringatan besar akan banyaknya ‘pengadaan’ siluman yang belum terungkap. Jika pengadaan helikopter saja menjadi ibarat gajah di tengah ruangan yang tidak terlihat, bagaimana dengan jenis senjata yang lebih kecil baik dalam ukuran maupun nilai? Tidak hanya itu bahaya pengadaan alutsista yang tidak terawasi. Bukan tidak mungkin senjata berpindah tangan ke kelompok separatis. Hal itu sudah banyak terjadi di negara-negara yang dilanda konflik. Selain itu, audit atas setiap keuangan negara, termasuk pengadaan alutsista, sesungguhnya merupakan bentuk kedaulatan negara itu sendiri. Logika antiaudit yang terus dibiarkan jelas merupakan bentuk pelecehan. Bagi masyarakat, pelaksanaan audit tanpa pandang bulu ini juga dapat menjadi penguat kepercayaan. Meski hasilnya bersifat rahasia bagi publik, tetap saja audit tersebut merupakan pemenuhan hak masyarakat sebagai pembayar pajak. Oleh karena itu, kita sangat mengapresiasi langkah BPK dalam mendorong audit alutsista ini. Adanya informasi mengenai permintaan Panglima TNI yang menjadi salah satu latar belakang sikap BPK tersebut memang bisa menjadi pertanyaan. Namun, bagaimanapun harus diakui bahwa kepentingan negara sesungguhnya terbela langkah tersebut. Pun kita sangat sepakat terhadap sikap Presiden dan Menteri Keuangan yang mendukung serta menyetujui hal tersebut. Sikap Presiden merupakan langkah awal pengembalian kontrol pengadaan alutsista kepada negara. Audit semestinya dilakukan menyeluruh sehingga tersingkaplah segala hal abu-abu termasuk patgulipat anggaran yang diduga sudah berlangsung lama. Dimulainya audit alutsista ini juga dapat menjadi contoh bagi penggunaan keuangan negara lainnya. Sudah semestinya tidak dapat ditawar lagi pemberlakuan audit pada setiap lembaga pengguna keuangan negara.

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

MI/RAMDANI

PARTAI NASDEM DUKUNG KHOFIFAH: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) dengan didampingi Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate (kanan) menerima kedatangan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan akan memberikan dukungan kepada Khofifah dalam pencalonan pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018.

Sosok Khofifah Dinilai Tepat bagi Warga Jawa Timur KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai sosok Khofifah Indar Parawansa memenuhi sejumlah kriteria untuk maju menjadi calon Gubernur Jawa Timur dalam Pilkada 2018. Hal itu antara lain karena Khofifah memiliki konsistensi sikap dan kualitas pribadi, juga tangguh dan ulet. “Ada suatu obsesi besar di dalam dirinya untuk memberi yang terbaik bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia,” kata Surya Paloh saat menerima kunjungan Khofifah di Kantor DPP NasDem,

Jakarta, kemarin. “Secara resmi partai ini memberi dukungan kepada Khofifah untuk maju pada pilkada tahun de pan sebagai calon gubernur di Jawa Timur. Kita menaruh harapan besar dan amanat agar pikiran-pikiran dari NasDem bisa dijalankan sebaik mungkin,” tambah Surya Paloh yang juga menekankan bahwa Khofifah sama sekali tidak dimintai mahar atau kompensasi atas dukungan kursi yang diberikan. Surya Paloh kemudian melihat perlunya membangun kerja sama

yang baik di antara partai-partai pendukung Khofifah, yaitu NasDem, Hanura, Golkar, PPP, dan Demokrat. Pada kesempatan yang sama, Khofifah menerima baik dukungan Partai NasDem. Ia menilai dirinya memiliki kesamaan visi secara kelembagaan dengan NasDem ataupun secara personal dengan Surya Paloh. Terkait dengan calon wakil gubernur, Khofifah akan meminta pertimbangan kepada lebih dari 100 kiai di Jawa Timur. Pertemuan para kiai itu direncanakan di Pon-

dok Pesantren Tebuireng pada Minggu (15/10). “Nanti yang akan memimpin untuk memberi pertimbangan itu ialah KH Salahuddin Wahid,” jelas Khofifah. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan sosok calon wagub berperan penting dalam pilkada Jatim sebab dukungan bagi para calon gubernur dinilai merata. “Berdasar survei Indikator Politik Indonesia beberapa bulan lalu, nama Khofifah, Saifullah Yusuf, dan Tri Rismaharini muncul dari

Komisi III Dukung Sistem Penuntutan Tunggal Semestinya kewenangan penuntutan semua tindak pidana dikembalikan ke kejaksaan, sedangkan penyelidikan dan penyidikan dikembalikan ke kepolisian. ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

K

OMISI III DPR mendukung Kejaksaan Agung untuk mengefektifkan asas single prosecution system atau sistem penuntutan tunggal. Tujuannya menciptakan transparansi dan objektivitas penanganan perkara dalam rangka integrated criminal justice system sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Hal itu menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung, kemarin. Wakil Ketua Komisi III DPR Tri medya Panjaitan mengata-

kan, jika seluruh penegak hukum patuh pada peraturan perundangundangan, semestinya semua bekerja sesuai koridor. Dengan begitu, imbuhnya, semestinya kewenangan penuntutan semua tindak pidana termasuk korupsi dikembalikan ke kejaksaan, sedangkan penyelidikan dan penyidikan dikembalikan ke polisi. “Saat ini KPK memang diberikan kewenangan penyelidikan, pe nyidikan, dan penuntutan. Ya, itu disebabkan situasi pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang darurat. Jadi, idealnya ke depan harus ada revisi terkait undang-undang yang mengatur kejaksaan, kepolisian, dan KPK untuk penataan sistem hukum,” ungkapnya.

HM Prasetyo

MI/M IRFAN

Jaksa Agung

Revisi undang-undang itu, sambung dia, bisa saja dimunculkan dalam rekomendasi Pansus Angket KPK dan dapat ditindaklanjuti pemerintah. “Kita lihat saja perkembangannya gimana.” Dalam pemaparannya, Jaksa Agung Prasetyo membantah dirinya telah meminta kewenangan penuntutan yang dimiliki KPK ditiadakan dan kemudian dikembalikan ke kejaksaan. Prasetyo merasa pernyataannya telah disalahartikan media

massa. Akibatnya, ia merasa dirugikan atas pemberitaan itu. “Terkait rencana pengalihan kewenangan penuntutan yang diberikan ke kejaksaan, mungkin media kita ada yang salah dengar. Antara lain yang berkenaan dengan viral dan sempat muncul di media termasuk media sosial yang waktu itu dikatakan bahwa Kejagung meminta fungsi penuntutan KPK dikembalikan ke kejaksaan. Kita hanya menjawab pertanyaan Komisi III. Sempat dipelesetkan,” ujar Prasetyo.

Tantangan berat Prasetyo mengatakan upaya dirinya menyampaikan kebenaran menghadapi tantangan berat. Seperti saat itu, ia hendak membe ri masukan kepada sistem penegakan hukum dan KPK agar penegakan hukum berjalan sesuai koridor. Ia kala itu membandingkan pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura dengan di Indonesia.

sekian banyak nama yang kita uji untuk memenangi pilkada. Secara statistik mereka tipis, sangat mungkin salip-menyalip,” ujar Burhanuddin kepada Media Indonesia, kemarin. Khofifah, imbuhnya, mendapat dukungan dari pemilih perempuan serta dari daerah santri di luar kawasan tapal kuda, yakni Tuban, Jombang, dan Gresik. “Calon wakil yang dipilih sebaiknya tokoh laki-laki dari segmen nasionalis dan dari luar wilayah yang sudah ia kuasai,” ujar Burhanuddin. (Dro/Uta/Pra/X-11)

“Ini indikasi bahwa upaya menyampaikan kebenaran guna melakukan perbaikan lembaga penegak hukum khususnya KPK masih harus menghadapi tantangan berat, terutama berkenaan dengan pemahaman dan opini yang telah terbentuk di tengah sebagian masyarakat,” katanya. Prasetyo juga menganggap upayanya menyampaikan kebenaran itu merupakan dinamika antarpenegak hukum untuk melaksanakan tugas-tugas. “Kami anggap hal tersebut se bagai dinamika untuk melakukan penataan. Bagaimana agar proses hukum tidak dilaksanakan dengan justru melanggar hukum dan undangundang,” ucapnya. Dalam rapat kerja sebelumnya dengan Komisi III DPR pada Senin (11/9), Prasetyo bercerita bagaimana pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura. Ia mengatakan, meski kedua negara itu memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada di kejaksaan. “Baik KPK Singapura maupun Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja. Meskipun KPK Malaysia memiliki fungsi penuntutan, dalam melaksanakan kewenangan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Jaksa Agung Malaysia,” ujarnya. (X-10)

Mantan Sesmenko Gantikan Yorrys

MI/M IRFAN

KEMBALI AKTIF: Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyalami para pengurus

partai berlambang pohon beringin tersebut saat akan memimpin rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin. Novanto kembali aktif setelah menjalani perawatan di RS Premier Jatinegara, beberapa hari lalu.

KETUA Umum Partai Golkar Setya Novanto mengesahkan revitalisasi kepengurusan dalam rapat pleno DPP yang digelar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, kemarin. Dua orang di antara mereka merupakan pensiunan TNI dan Polri. Pertama ialah Letjen (Purn) Eko Wiratmo. Mantan Sesmenko Polhukam itu resmi menduduki jabatan sebagai Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar menggantikan Yorrys Raweyai. Salah satu tugas Eko ialah menyeleksi calon anggota legislatif partai itu. Ia mengaku tugasnya tidak mudah. “Ini kepercayaan, harus kita laksanakan dengan baik. Tugas saya berat juga ini.” Dengan bergabungnya Eko, Golkar memiliki dua jende ral

TNI purnawirawan di posisi ketua koordinator. Sebelumnya, sudah ada Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus sebagai ketua koordinator bidang kajian strategis dan pengembangan sumber daya manusia. Selain Eko, Golkar juga mengangkat Komjen (Purn) Anang Iskandar sebagai pengurus Golkar. Mantan Kepala Bareskrim Polri dan Kepala BNN itu menduduki ja batan sebagai Ketua Badan Pe nelitian dan Pengembangan Partai Golkar. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan tugas awal Anang ialah melengkapi kepengurusannya. Anang diminta berkoordinasi dengan koordina tor bidang kepartaian dan koordinator bi-

Dengan bergabungnya Eko, Partai Golkar memiliki dua jenderal TNI purnawirawan di posisi ketua koordinator. dang kajian untuk pembentukan pengurus di Balitbang Golkar. “Tentang pembentukan Badan Litbang Golkar dan telah menugaskan kepada Saudara Komisaris Jenderal Purnawirawan Anang Iskandar sebagai ketua,” ungkap

Idrus. Dalam revitalisasi itu, Idrus mengatakan telah melakukan beberapa pergeseran dan pergantian. Dia menjelaskan selain pergeseran juga ada penambahan kader Partai Golkar yang menjadi pengurus. “Ada beberapa orang yang diganti dan juga ada pergeseran,” ujarnya. Idrus menegaskan revitalisasi kepengurusan DPP Partai Golkar dilakukan Ketua Umum Setya No vanto sebagai pe laksanaan tugas dan mandat rapimnas partai beringin itu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelum revitalisasi, Partai Golkar memiliki 279 pengurus dan sekarang bertambah menjadi 301 orang. (MTVN/Nov/X-10)


POLITIK & HUKUM

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

3

Jaksa Agung Bela Siti Aisyah Jaksa Agung sudah mengirim tim untuk membantu Siti Aisyah yang diduga ikut membunuh warga negara Korea Utara di Malaysia, Kim Jong-nam. ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

K

ASUS pembunuhan saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jongun, yakni Kim Jong-nam, oleh warga negara Indonesia Siti Aisyah sudah sampai ke persidangan. Jaksa Agung HM Prasetyo pun yakin Siti Aisyah tidak bersalah. Selain Siti Aisyah, ada satu warga Vietnam, yakni Doan Thi Huong, diduga terlibat pembunuhan tersebut. “Siti Aisyah korban. Diperdaya melakukan sesuatu tanpa mengetahui apa yang dilakukannya,� ujar Jaksa Agung M Prasetyo dalam rapat bersama Komisi III di Gedung DPR, kemarin. Kejaksaan Agung juga sudah mengirim tim untuk membantu Siti. Hal itu dilakukan karena Prasetyo mengang gap Siti hanya dimanfaatkan pihak tertentu dalam pembunuhan menggunakan racun VX ini. “Ada dua jaksa senior mendampingi advokat di Malaysia dan mencari alibi apakah benar Aisyah pelaku tersebut,� ucap Prasetyo. Dalam persidangan, Siti dan Doan Thi Huong didakwa membunuh Kim Jong-nam di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA2) pada 13 Februari lalu. Kedua perempuan itu dituduh mengusap wajah Kim dengan racun VX, zat kimia yang oleh Amerika Serikat dinyatakan sebagai senjata pemusnah massal.

Belum terima Dalam rapat kerja itu anggota Komisi III dari Fraksi PAN Daeng Muhammad menanyakan berkas perkara penganiayaan ahli IT Hermansyah dengan tersangka Laurens Paliyama dan 4 rekannya. Daeng menyoroti pemberkasan perkara yang dikembalikan kejaksaan. Daeng menanyakan hal itu karena mengaku mendapat aspirasi dari masyarakat. Daeng menyebut masyarakat punya persepsi negatif atas

Siti dan Doan Thi Huong didakwa membunuh Kim Jong-nam di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA2) pada 13 Februari lalu. pemberkasan kasus yang tak kunjung rampung. “Mereka mempertanyakan proses pemberkasan tersangka pakar IT karena ini jadi preseden ke depan. Jangan sampai ada pakar yang bersaksi di pengadilan. Ketika dia tak di pengadilan, dianiaya,� ujar Daeng. Pertanyaan Daeng itu kemudian dijawab oleh JAM-Pidum Noor Rachmad. “Memang benar kejaksaan sekarang menangani perkara 170, pengeroyokan, korbannya ahli IT itu. Berkas ini dalam proses prapenuntutan. Kenapa dikembalikan ke penyidik? Karena beberapa pemenuhan unsur belum bisa dipenuhi,� ujar JAM-Pidum Noor Rachmad. Noor mengatakan kejaksaan belum mau menerima berkas itu. Noor menyerahkan itu ke kepolisian untuk melengkapi berkas itu. “Untuk memaksimalkan berkas ini ke pengadilan, tentu biar firm sehingga dikembalikan ke penyidik. Petunjuk antara lain mengenai visum, dokter dipanggil untuk menjelaskan keterangan visum itu,� sebut Noor. “Ini yang sampai sekarang kita samakan dan sekarang berkasnya ada di penyidik, belum dikembalikan ke kejaksaan. Di penyidik Polri, di Jakarta Timur.’’ Meski demikian, kejaksaan tak akan diam. “Saya instruksikan JAM-Pidum proaktif menanyakan ke penyidik kelanjutan penanganan perkara pakar IT itu,’’ kata Prasetyo. (P-2)

MI/ROMMY PUJIANTO

ENAM BULAN PASCAPENYERANGAN NOVEL BASWEDAN: Aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK menggelar aksi

enam bulan pascapenyerangan Novel Baswedan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Aksi tersebut menuntut Polri segera menyelesaikan kasus penyerangan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang hingga saat ini masih menyisakan tanda tanya besar,

Setop Beri Kesan PPP masih Terpecah SEKJEN PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani, meminta Djan Faridz cermat membaca kembali peraturan perundang-undangan. Arsul juga menilai Djan sudah saatnya meneliti kembali seluruh dokumen terkait dengan persoalan PPP. Arsul menilai kedatangan Djan Faridz ke Kantor KPU sebagai kunjungan sekelompok warga negara yang ingin suaranya didengar penyelenggara pemilu. Ia yakin KPU menerima Djan sebatas menghormati rakyat yang bertamu. “KPU tentu telah mengkaji secara cermat dan teliti persoalan kepengurusan PPP dengan menggunakan parameter perundang-undangan, khususnya UU Parpol dan UU Pemilu. Nah, siapa pun yang menggunakan parameter UU, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa klaim DF dan segelintir pengi-

kutnya sebagai pengurus DPP PPP tidak ada dasar atau legitimasi hukumnya,� ujar Arsul. Menurut Arsul, kesimpulan seperti itu akan sampai karena setidaknya empat hal. Satu-satunya legitimasi dari kubu Djan Faridz ialah Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 601/2015. Putusan Kasasi Nomor 601 ini dibatalkan oleh MA dengan Putusan PK Nomor 79 Tahun 2017. “Jadi, satu-satunya legitimasi kelompok DF sudah tidak ada lagi,� terangnya. Selain itu, selama ini Djan Faridz merujuk pada putusan mahkamah partai dan menggunakan beberapa ahli hukum untuk membangun opini berdasar putusan MP PPP di ruang publik. Hal itu merupakan bentuk penyesatan informasi karena tidak ada putusan MP PPP yang secara

eksplisit menyatakan kepengurusan Djan Faridz sah. Sebelumnya, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, mengancam akan melaporkan Yasona Hamonang an Laoly jika tidak segera mengesahkan surat keputusan PPP Muktamar Jakarta. Yasona Laoly tidak mempersoalkan rencana Djan Faridz yang akan melaporkannya ke Bareskrim Polri jika tidak segera mengesahkan surat keputusan (SK) PPP kepengurusannya. “Sudahlah kita hadapi semua, segalanya kita hadapi dengan baik, tidak ada masalah,� kata Yasona. Yasona mengatakan setiap pihak memiliki hak untuk mengemukakan pandangannya dan pihaknya melakukan kajian sebelum mengambil keputusan. (Nov/P-2)

ANTARA/NOVA WAHYUDI

KONGRES BEM PTAI SE-INDONESIA: Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menghadiri

Kongres IV Badan Eksekutif Mahasiswa/Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (BEM/ DEMA PTAI) se-Indonesia di Palembang, Sumatra Selatan, kemarin. Kongres itu diikuti sekitar 2.000 mahasiswa yang tergabung dari 225 kampus PTAI (perguruan tinggi agama Islam) se-Indonesia dan kampus lokal Palembang dengan mengangkat tema Peran pemuda dalam mengonter gerakan radikalisme’’.

Kapolri Minta Mahasiswa Berperan Jaga Kondisi Bangsa KAPOLRI Tito Karnavian meminta mahasiswa menjaga kondisi agar tenteram dan aman. Dengan kondisi bangsa yang baik dan tenteram, investor akan datang dan merasa nyaman di Indonesia. Ujung-ujungnya pembangunan dan perekonomian Indonesia dapat semakin membaik. Para mahasiswa juga dituntut agar dapat mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Hal itu dikatakan Tito saat berbicara pada acara Kongres Ke-4 BEM/DEMA PTAI se-Indonesia di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, kemarin. “Mereka (investor) tentunya akan melihat bagaimana situasi keamanan di negara ini. Jika tidak, mereka bisa melempar investasi ke negara lain,� kata Tito Menurut Tito, sikap mahasiswa juga diharapkan lebih kritis. Kekritisan mahasiswa itu bisa menghindari adanya penyimpangan kekuasaan di Indonesia. “Kritis boleh, turun ke jalan juga boleh, tetapi dengan catatan bukan karena nasi bungkus, melainkan karena idealisme mahasiswa yang menuntut kebenaran. Kritik sangat diperlukan asal sifatnya

membangun. Sikap kritis mahasiswa jangan sampai mengorbankan politik dan keamanan negara,� imbuh Tito. Mantan Kapolda Metro Jaya ini menambahkan semua pihak harus bisa realistis dengan anggaran negara. Tidak mungkin pertumbuhan ekonomi dapat naik 5% tanpa didukung investasi . Itu sebabnya mahasiswa berperan untuk ini dan harus berpikir luas untuk kepentingan bangsa dan negara kita. ‘’Jika kondisi politik dan stabilitas keamanan negara ini baik, potensi kekuatan ekonomi Indonesia ketika target sebagai nomor 4 di dunia pada 2045 bisa terwujud.’’ Masih di Palembang, Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono berharap mahasiswa menjadi elemen masyarakat yang diharapkan memelopori pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Ma’ruf saat menyampaikan sosialisasi empat pilar saat Kongres ke-4 BEM Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia di UIN Raden Fatah Palembang, Sumatra Selatan, cara terbaik dalam menjaga dan melestarikan Pancasila ialah dengan mengaktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. (DW/Ant/P-2)

PERTUMBUHAN industri dan tingkat konsumsi menandakan iklim investasi di Indonesia semakin membaik. Seiring dengan hal itu, Kementerian Perindustrian melalui UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menertibkan semua kegiatan usaha agar masuk ke kawasan industri. Hanya, ada persoalan yang membelit kawasan industri yaitu efisiensi. Solusinya ialah pengembangan kawasan industri harus memiliki infrastruktur terintegrasi dari hulu ke hilir. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan 30% kegiatan ekonomi di Indonesia berasal dari industri. “Ekspor 80% dari industri sehingga industri menjadi penting,� ujar Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam Investment Outlook Clean Area for Indonesian Growth and Sustainability yang digelar Media Group di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (10/10). Untuk itu, Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) sebagai kawasan industri terintegrasi pertama di Indonesia yang menyambungkan pelabuhan, lahan industri dan residensial dalam satu area seluas 3000 hektar menjadi solusi bagi kebutuhan industri dan benchmarking bagi pengembangan kawasan industri yang direncanakan di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan JIIPE di Gresik, Jawa Timur, dengan utilitas mandiri, dan konektivitas pelabuhan laut dalam, jalur kereta api, dan akses tol menunjang kegiatan industri serta memberikan akses ke pasar domestik dan internasional. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan berbagai potensi daerahnya. Jawa Timur pun merupakan basis industri petrokimia, industri semen, dan baja, serta industri hilir. “Oleh karena

MI/RAMDANI

INVESTMENT OUTLOOK 2017: (dari kanan) Presiden Direktur Metro TV Suryopratomo,

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia Thomas Trikasih Lembong, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi, President Director PT AKR Corporindo Tbk Haryanto Adikoesoemo, Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman, Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi F. Tirto Kusnadi dan Dirjen PPI Imam Haryono, menjadi pembicara dalam acara investment outlook 2017 di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (10/10). Investment outlook 2017 yang mengangkat tema “Clean Area for Indonesian Growth and Sustainability� tersebut antara lain membahas kemajuan investasi bisnis dan kendala yang berkembang di Indonesia sekarang ini. itu, pengembangan kawasan JIIPE bisa mendorong turunan industri petrokimia, stainless steel, dan pengembangan industri oleokimia,� kata Airlangga. Integrasi seluruh infrastruktur di kawasan industri juga sangat mengefisienkan pemeriksaan Bea dan Cukai saat proses bongkar muat serta ekspor-impor bahan baku. Dengan sistem terintegrasi ini, Bea dan Cukai tidak perlu menempatkan banyak pos. “Cukup dua saja bisa mengefisienkan waktu,� ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi.

Kemudahan perizinan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong melanjutkan kawasan industri dengan infrastruktur terintegrasi perlu didukung dengan perangkat lunak yang mendukung investasi dan kegiatan industri. Perangkat lunak tersebut berupa kemudahan perizinan dan memangkas peraturan yang menghambat dunia usaha dan industri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Gu-

bernur Jawa Timur Soekarwo, bahwa peran pemerintah daerah diperlukan dalam melakukan kebijakan deregulasi untuk kemudahan berusaha dan berinvestasi. “Yang dikhawatirkan lagi ialah perangkat lunak seperti regulasi yang berlebihan dan tumpang tindih. Kalau regulasi kita tidak mudah, tidak akan tercapai membuka kawasan industri yang kompetitif,� cetus Lembong. Sejak 2014, investasi tiap tahun terus mengalami peningkatan sebesar 46%. Peningkatan investasi tidak lepas dari kemudahan berusaha bagi para investor. Meskipun begitu, Lembong mengakui belum seluruh daerah melakukan deregulasi untuk kemudahan investasi. Padahal, keluhan nomor satu semua investor yaitu regulasi. Ada sekitar 43 ribu peraturan mulai peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala lembaga, hingga peraturan daerah yang memberatkan pengusaha. Ini disebabkan tumpang tindihnya peraturan. Keluhan selanjutnya mengenai pajak. Lembong me-

minta agar kita membangun sistem dan budaya perpajakan yang adil. Jangan sampai pajak dibebankan ke sektor industri saja. Izin kerja, terutama bagi warga negara asing, dan perizinan lahan memakan waktu lama juga menjadi keluhan lain. Di banyak pemerintah daerah, pengurusan IMB (izin mendirikan bangunan) bisa bertahuntahun. Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk selaku pengelola JIIPE, Haryanto Adikoesoemo, memaparkan banyak industri memerlukan area yang bersih contohnya industri makanan dan farmasi. Pihaknya lantas menyiapkan area khusus untuk memfasilitasi kebutuhan kedua sektor tersebut. “JIIPE mengembangkan industrial area dengan clustering system. Kami yakin dengan clustering dapat tercipta sinergi dan efisiensi. Saat ini kami meluncurkan clean block seluas 50 hektar untuk mengakomodir industri makanan dan farmasi untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera,� ujar Haryanto. (Adi/S4-25)


4

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

PEMILU Tjahjo Kumolo Bergeming soal Tolikara

MI/RAMDANI

PDIP DAFTAR PEMILU 2019: Ketua KPU Arief Budiman menerima kelengkapan berkas yang diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) saat mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 di Gedung KPU Pusat, Jakarta, kemarin. PDIP mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum setelah merampungkan sistem informasi politik tentang data partai politik yang diminta oleh KPU.

Jangan Gadai Persatuan demi Politik RUDY POLYCARPUS

rudy@mediaindonesia.com

P

RESIDEN Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi datangnya tahun politik. Secara serentak dan beruntun, Indonesia akan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 kemudian disambung pemilihan anggota legislatif (pileg), serta presiden-wapres pada 2019. Presiden Jokowi berpesan kontestasi politik lima tahunan harus menjadi ajang mengeratkan persatuan, bukan malah memecah belah bangsa. Oleh sebab itu, Presiden meminta masyarakat tidak terpancing oleh oknum-oknum yang memanas-manasi dengan isu tertentu. Pernyataan Presiden itu disampaikan di depan ribuan masyarakat ketika membagikan sertifikat tanah

Presiden Jokowi berpesan kontestasi politik lima tahunan harus menjadi ajang mengeratkan persatuan, bukan malah memecah belah bangsa. untuk warga se-Tangerang Raya di Lapangan Puspitek, Tangerang Selatan, Banten, kemarin. “Kalau ada gesekan-gesekan kecil, itu biasa. Namun, jangan gara-gara pilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden (berbeda), kita jadi pecah. Tidak,” ujar Presiden ketujuh Republik Indonesia itu dengan nada tegas. Pesan Presiden ini disampaikan berkaca pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang sempat membuat turbelensi politik dan sosial. Ia menegaskan bahwa memilih dalam politik ialah hak warga negara. Presiden pun meminta masyarakat mencoblos calon yang dianggap paling baik. “Pilihlah pemimpin-pemimpinmu yang paling baik dan coblos

saja. Habis itu rukun lagi,” tandasnya. Karena politik, sambung mantan Gubernur Jakarta itu, masyarakat sering lupa bahwa mereka ialah saudara sebangsa dan se-Tanah Air. Situasi bisa semakin panas saat ada pihak-pihak yang memancing di air keruh dengan isu-isu yang berpotensi menyulut gesekan antarmasyarakat. “Ada yang ngomporin, masyarakat (jadi) panas. Ada yang memanasmanasi dengan isu, masyarakat menjadi terpancing. Saya titip yang namanya pilihan wali kota, bupati, gubernur itu hanya kontestasi 5 tahun sekali. Negara ini negara besar, jangan hanya pilihan bupati, wali kota, dan gubernur (berbeda), pecah persaudaraan kita,” pungkasnya.

Daftar pemilu Atmosfer jelang tahun politik sudah terasa sejak kemarin. Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendaftarkan diri untuk menjadi peserta Pemilu 2019 setelah melengkapi semua persyaratan sebagaimana termuat dalam kolom data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). PDIP hadir ke KPU dengan rombongan arak-arakan pawai. Dalam rombongan, terlihat Sekertaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang langsung melakukan pendaftaran di ruang lantai 2 gedung KPU dengan membawa 3 kotak besar berisikan berkas pendaftaran. Dirinya mengatakan bahwa PDIP mendukung dan mengapresiasi

upaya KPU dalam menyajikan sistem informasi politik yang sebaikbaiknya. Untuk masalah Sipol, Hasto tidak menampik pihaknya sempat menghadapi kesulitan, namun itu hanya terkait akses internet. “Ini juga menunjukkan komitmen PDIP terhadap Sipol yang dikembangkan oleh KPU, kami berikan apresiasi atas hal tersebut,” kata Hasto di KPU Pusat, Jakarta Pusat, kemarin. PDIP menjadi parpol ketiga yang mendaftarkan diri menjadi kontestan Pemilu 2019 setelah Hanura dan PSI. Pendaftaran telah dibuka KPU sejak 3 Oktober lalu dan berakhir pada 16 Oktober mendatang. Masa pendaftaran dibuka setiap hari, termasuk hari libur, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 8.00 - 16.00 WIB. Khusus pada hari terakhir pendaftaran, KPU akan menunggu berkas pendaftaran parpol hingga pukul 24.00 WIB. (*/P-5)

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tetap bergeming dengan keputusannya untuk tidak melantik John Tabo-Barnabas Weya sebagai kepala daerah Kabupaten Tolikara, Papua, meski kantornya diserbu dan dirusak massa pendukung pasangan calon yang kalah dalam pilkada tersebut. Tjahjo pun menjelaskan bahwa pihaknya telah dua kali menemui perwakilan kubu pasangan John Tabo-Barnabas Weya itu. “Kelompok mereka sudah dua kali saya terima, pertama di ruang kerja saya dan semalam saya terima di depan Kantor Kemendagri,” kata Tjahjo dalam pesan singkatnya di Jakarta, kemarin. Tjahjo mengatakan massa yang protes dengan merusak gedung Kemendagri tersebut datang ke Jakarta atas perintah pasangan calon yang kalah dalam Pilkada Kabupaten Tolikara itu. Ia juga telah meminta pasangan calon yang menang untuk turut membantu mendinginkan suasana dengan menjalin hubungan baik terhadap pasangan calon yang kalah. “Intinya, mereka (pendemo) suruhan calon pasangan yang kalah di pilkada. Mereka meminta saya membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan melantik calon yang kalah. Padahal, sudah saya jelaskan bahwa keputusan MK itu final dan mengikat, (tetapi) mereka tidak mau tahu,” tambahnya. Dalam kerusuhan tersebut, massa mengamuk dan merusak pot bunga di depan Gedung A Kemendagri. Mereka menuntut bertemu dengan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk membicarakan soal hasil Pilkada Kabupaten Tolikara. Karena Tjahyo tidak menemui mereka, massa semakin beringas dengan melempari kaca dengan batu serta memukuli beberapa pegawai Kemendagri yang tengah berada di depan masjid. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akhirnya menangkap 15 orang yang diduga menjadi otak aksi ricuh di depan kantor Kemendagri itu. Hingga kemarin malam, mereka masih diperiksa intensif di Polda Metro Jaya. (Ant/ MTVN/P-5)

Pencairan Anggaran Pilkada Harus Tepat Waktu

MI/RAMDANI

DANA PILKADA PALING BESAR: Spanduk pengumuman pilkada serentak pada 27 Juni 2018 terpasang di

Gedung KPU Pusat, Jakarta, kemarin. Ketua KPU Arief Budiman meminta seluruh daerah yang akan menggelar pilkada serentak pada 2018 berkomitmen untuk mengeluarkan dana tepat waktu. Menurut catatan, dana pilkada 2018 sebesar Rp11,9 triliun merupakan paling besar jika dibandingkan dengan Pilkada 2015 dan 2016.

KETUA Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, meminta seluruh daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2018 berkomitmen untuk mengeluarkan dana tepat waktu. Pasalnya, jika tidak, hal tersebut akan mengganggu proses pilkada secara keseluruhan. Hal tersebut diungkapkan Arief di sela-sela Rapat Koordinasi KPU RI di Sleman, Yogyakarta, Selasa (10/10) malam. Dirinya mengingatkan hal tersebut sejak awal karena sebagian besar daerah mencairkan anggaran untuk pilkada secara bertahap. “Kami minta kepada daerah agar pencairan anggaran harus tepat waktu. Kalau terlambat, sangat potensial mengganggu tahapan pilkada,” kata Arief. Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut bahwa pihaknya telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pilkada sebesar Rp11,9 triliun. Ia tidak menampik bahwa anggaran pilkada

“Pencairan anggaran harus tepat waktu. Kalau terlambat, sangat potensial mengganggu tahapan pilkada.” Arief Budiman

Ketua Komisi Pemilihan Umum serentak 2018 merupakan yang paling besar dibanding Pilkada 2015 dan 2016. Sebagai catatan, Pilkada 2015 membutuhkan dana sekitar Rp6 triliun, sedangkan anggaran pada 2016 sekitar Rp4,6 triliun. Arief menyebut anggaran Pilkada 2018 besar karena daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018 memiliki wilayah yang besar dan jumlah pemilih yang banyak.

Jumlah pemilih pada pilkada serentak 2018 secara nasional sekitar 158 juta pemilih. Jumlah tersebut merupakan 80% dari jumlah pemilih pada Pemilu 2014 yang sebanyak 192 juta pemilih atau Pemilu 2019 yang diperkirakan 197 juta pemilih. Bukan hanya KPU yang sibuk mempersiapkan Pilkada 2018. Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto juga mengatakan pihaknya sudah mulai menelusuri latar belakang sejumlah bakal calon kepala daerah yang diusung partai-partai politik yang akan bertarung pada Pilkada serentak 2018 itu. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah bakal paslon tersebut sedang berkasus atau tercatat pernah melakukan dugaan tindak pidana. “Kalau memang mereka masih ada tabungan laporan polisi, tuntaskan, selesaikan di depan (sebelum rangkaian pilkada),” tandasnya di sela-sela Apel Kasatwil Tahun Anggaran 2017 di Semarang, Jawa Tengah, kemarin. (AT/Ant/P-5)

Wanda Hamidah Dinilai Pas Pimpin NasDem DKI Jakarta DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menunjuk Wanda Hamidah untuk menduduki posisi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta sejak pekan ini. Ketua DPP NasDem Bidang Media dan Komunikasi Publik, Willy Aditya, menyebut Wanda terpilih karena dianggap cukup paham tentang Jakarta. “Sebagai mantan anggota DPRD Provinsi Jakarta, Wanda tentunya mengenal betul seluk-beluk Jakarta. Ini yang juga kita butuhkan, selain secara kebetulan posisi Ketua DPW

kan tidak boleh merangkap jabatan,” papar Willy, kemarin. Wanda Hamidah menggantikan Viktor Bungtilu Laiskodat yang menjadi Ketua DPP NasDem Bidang Politik dan Pemerintahan. Dengan posisi sebagai Ketua NasDem Jakarta, Wanda yang mantan aktivis 98 itu merasa terhormat. Ketua Garnita Malahayati DKI Jakarta itu juga berharap Partai NasDem dapat terus bersama-sama dengan rakyat. “Semoga Partai NasDem selalu bersama rakyat, sekecil apa pun harus bisa memberi

kontribusi untuk masyarakat,” ujar Wanda singkat. Di kesempatan lain, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Jhonny G Plate menyatakan pihaknya sudah bersiap menyambut Pemilu 2019. Partai yang kabarnya akan mendaftarkan diri ke KPU pada 13 Oktober besok tersebut menargetkan bisa meraih dua digit suara dalam Pemilu 2019. Target itu dinilai realistis mengingat Partai NasDem memperoleh 6,9% suara pada Pemilu 2014 lalu, meski berstatus partai pendatang baru. Dengan didapatkannya dua

digit, NasDem berharap bisa mengukuhkan dukungan untuk Joko Widodo yang akan kembali dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua. “Kami harapkan double digit di 2019 sekaligus memastikan calon presiden kami menang. Itu dua target utama,” kata Jhonny, (10/10). Legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu juga menyebutkan NasDem sudah memiliki pengalaman mengikuti Pemilu 2014. Hal itu menjadi bekal berharga ketika NasDem berkompetisi di Pemilu

2019 ini. “Berbeda dengan yang dulu dan sekarang. Sekarang ada ketambahan daerah otonomi baru. Ada Sipol yang membutuhkan data yang cukup lengkap dan detail sehingga cukup menyita waktu,” kata dia. Sementara itu, soal strategi pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019, salah satunya dengan memastikan kinerja pemerintah di bawah pimpinan Jokowi saat ini berhasil. “Pak Jokowi jadi presiden lagi untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirasakan rakyat,” ujar Johnny.

Sejauh ini, Jokowi maupun hasil kerja selama masa kepemimpinannya mendapat respons positif dari masyarakat berdasarkan berbagai survei berbagai lembaga. Kemarin, lembaga kajian Indikator menyebutkan mayoritas publik puas terhadap kinerja tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dari 1.220 responden, pihak yang menyatakan sangat puas sebanyak 7,95%, menyatakan puas 60,39%, kurang puas 27,23%, tidak puas sama sekali 2,26 %, dan yang tidak menjawab 2,17%. (Uta/Ant/P-5)


DEWAN PERWAKILAN DAERAH

5

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

MI/AGUNG W

FOCUS GROUP DISCUSSION: Suasana Focus Group Discussion yang digelar Media Group bekerja sama dengan DPD membahas tema Pemantapan kewajiban konstitusional DPD dalam pembangunan daerah, di Kedoya, Jakarta, Senin (9/10).

Kewenangan Tanggung Langkah pun Terpasung DPD membutuhkan konstitusi yang tegas untuk memperjuangkan daerah. Lembaga itu ingin setara dengan DPR. ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

U

NGKAPAN Arab yang berbunyi wujuduhu ka ‘adamihi yang artinya keberadaan sami mawon (sama) dengan ketiaadannya, mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Research Center Media Group bertema Pemantapan kewajiban konstitusional DPD dalam pembangunan daerah, di gedung Media Group, Senin (9/10). Ungkapan itu untuk menggambarkan eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Wakil Ketua DPD Nono Sampono mengungkapkan bahwa sejarah menyatakan daerah memiliki peran penting dalam berdirinya NKRI. Oleh karena itu, kepentingan daerah harus menjadi prioritas. Menurutnya, melalui DPD kepentingan daerah tersebut diperjuangkan di pusat. Untuk dapat memperjuangkan kepentingan daerah secara optimal, DPD harus didukung adanya konstitusi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD sebagai wakil daerah. “Terkait isu untuk apa peran DPD, lebih dimungkinkan ke depannya sebagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan daerah, itu yang paling penting. Kalau memang otonomi daerah sasaran kita ya DPD dioptimalkan. Kembali lagi apa artinya

sebuah lembaga ini hadir tanpa diberikan kewenangan yang memadai,� ucap Senator dari Provinsi Maluku ini. Soal legislasi, mantan KOmandan Paspamres ini mengakui jika kewenangan DPD dalam pembahasan RUU atau revisi UU belum maksimal. Sebab, selama ini pembahasan aturan dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Sementara itu, DPD hanya bisa memberikan saran atau masukan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU) maupun revisi UU.

an. Jika dua komponen ini dibuat, mestinya diberdayakan. Jika tidak, daerah akan teriak. Kita ingat bagaimana Aceh dan Papua teriak, tetapi sejak adanya dua hal ini setidaknya teredam,� ucapnya. Di tempat yang sama, Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro, memahami bila DPD terus mendorong amendemen kelima UUD 1945. “Kewenangan DPD yang tercantum dalam Pasal 22 D tidak cukup memberikan keleluasaan untuk melakukan fungsi check and balances,� ujarnya. Meskipun demikian, Siti ber-

Jangan Jadi Pemakan Segala BERBONDONG-BONDONGNYA sejumlah anggota DPD masuk ke Partai Hanura mengikuti jejak Ketua DPD Oesman Sapta dikhawatirkan menggerus citra lembaga perwakilan daerah tersebut. Namun, anggota DPD yang juga Ketua Komite I DPD, Ahmad Muqowam, membantah hal itu. Ia mengibaratkan, untuk tahu bedanya garam atau gula haruslah sudah pernah makan gula dan garam. “Saya sudah pernah menjadi anggota DPR, sekarang anggota DPD. Bukan hanya sekadar tahu, melainkan juga paham. Jadi barangkali itu bukan masalah. Apa yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU MD3 tidak perlu lagi diperdebatkan, tetapi apakah DPD RI benar memakna-

“DPD jadi pemakan segala. UU Tenaga Kerja dimakan, UU Pendidikan dimakan.� Ahmad Muqowam Ketua Komite I DPD

kan fungsinya dalam Pasal 22D, ini yang belum,� ujar Muqowam dalam FGD. Dalam Pasal 22 D pada Pasal 1 UUD 1945 disebutkan bahwa DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan tentang otonomi daerah. “Namun, hari ini, DPD jadi pemakan segala. UU Tenaga

DENGAN nada tinggi, pengamat hukum tata negara dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Andi Syafrani tak kuasa menyimpan kegeramannya perihal ngotot-nya para senator untuk menuntut penguatan kewenangan. Yang dimaksud penguatan kewenangan ialah adanya fungsi eksekusi. Artinya, tidak seqedar memberikan pertimbangan ke DPR RI dan pemerintah. Menurut Andi, anggota seharusnya bekerja saja dulu dengan kewenangan yang ada. Mereka juga, lanjut Andi, jangan hanya ‘ngendon’’ di Ibu

Kota. “Mereka harus sering turun ke daerah. Bila ada yang tidak beres di daerah, misalnya, dalam pelaksanaan otonomi daerah, suarakan. Jangan hanya menuntut penguatan kewenangan,� katanya dalam FGD. Ahli hukum tata negara dar UI Satya Arinanto menegaskan upaya mengamendemen kelima UUD 1945 bukan perkara mudah. Artinya, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Terkait dengan peran DPD, pengamat ekonomi Universitas Padjadjaran Ina Primiana Syinar

Setingkat UU Untuk mengatasi hal itu, senator dari Provinsi Maluku John Pieris menambahkan bahwa diperlukan suatu regulasi setingkat UU yang dapat memperkuat DPD. Selama ini DPD kurang didukung oleh konstitusi yang mengatur kewenangan lembaga khusus yang menjadi perwakilan daerah di pusat itu secara tegas. “Sejarah kelembagaan konstitusi tidak memberikan DPD fungsi legislasi. Kewenangan konstitusional sangat-sangat terbatas. Jalan keluarnya kalau kita berbicara kewenangan konstitusional ya amendemen,� tegasnya. Anggota Lembaga Pengkajian MPR, I Wayan Sudirta, berpendapat bahwa daerah dan DPD harus diperhatikan. Keduanya berperan penting dalam persatuan NKRI. “Otonomi dan DPD diadakan untuk menghindari perpecah-

Sang Dirigen tak Ngendon di Ibu Kota

mengatakan sejatinya lembaga itu memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. “Yang bisa menjadi dirigen memecahkan solusi di masyarakat adalah DPD,� tuturnya. Ina menjelaskan, sebagai perwakilan daerah, anggota DPD paling paham potensi setiap kabupaten/kota. Lembaga itu, kata dia, bisa membantu pertumbuhan dae rah sesuai dengan tematik potensinya, seperti pariwisata, industri, atau pertanian. Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro, mengatakan pihaknya bersama DPD mendorong kapasitas fiskal daerah. “Kami juga mendorong daerah meningkatkan sumber penerimaan, daya saing serta iklim investasi,� ungkapnya. (Adi/Nov/X-4)

Kerja dimakan, UU Pendidikan dimakan. Padahal, yang disebutkan adalah RUU yang berkaitan dengan hal terbatas. Ini yang membedakan kita dengan DPR. Koreksi kita, ngapain kita bicara soal tenaga kerja? Ngapain kita bicara soal haji? Jadi fokus saja,� tandasnya. Oleh karena itu, ia merekomendasikan agar segera dibuat Tata Tertib DPD yang baru yang sesuai dengan UUD 1945 dan UU MD3. Tugas dan wewenang dari DPD adalah membahas RUU yang berkaitan seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan Daerah, Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya, dan

harap hal ini tidak menyurutkan DPD dalam menjalankan fungsinya. Terlebih, pihaknya mencatat sebagian besar masyarakat merasa tidak merasakan adanya kehadiran DPD. Bahkan, sebagian dari publik pun menilai tidak tahu fungsi DPD dan perbedaannya dengan DPR. Terlebih, sambung dia, saat ini sejumlah anggota DPD juga merupakan kader partai politik. “Adanya seperti tidak ada, begitu kira-kira publik menilai. Olah karena itu, dengan kewenangan yang ada berbuat saja dulu bagi kemajuan daerah,� jelasnya. (Mtvn/X-4)

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. “Tatib DPD ini tadinya buat MPR, loh. Ini fakta. Jadi, apa yang kita lakukan kalau Tatib saja tidak original dari DPD RI? Jadi, rekomendasi saya hanya satu bagaimana kita membuat Tatib sesuai dengan UUD 1945 dan UU MD3,� pungkasnya. Namun, Ketua Komite III Fahira Idris yang membidangi pendidikan dan agama tak sepakat dengan Ahmad Muqowam. Menurut dia, membangun daerah tidak hanya fisik, tetapi juga pembangunan manusia.� Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengharapkan DPD bisa menata daerah otonomi. “80% daerah gagal melaksanakan otonomi. Apa yang dilakukan DPD RI?� katanya. (Nov/X-4)

BERKUNJUNG ke museum merupakan perjalanan mengamati dan mempelajari banyak hal. Salah satu hikmahnya ialah bukti kerukunan kehidupan berbangsa yang dapat disaksikan melalui berbagai koleksi museum. Itulah sebabnya pada tahun ini Hari Museum Indonesia mengambil tema Museumku merajut kerukunan kehidupan berbangsa. Tema ini mengedepankan kembali salah satu peran museum sebagai sarana untuk terus membina kerukunan kehidupan berbangsa. Peringatan Hari Museum Indonesia ditetapkan setiap 12 Oktober pada pertemuan nasional museum se-Indonesia di Malang, Jawa Timur, Mei 2015. Tanggal itu dipilih berdasarkan penyelenggaraan Musyawarah Museum Se-Indonesia (MMI) yang pertama di Yogyakarta pada 12-14 Oktober 1962. Keberadaan museum merefleksikan kehidupan berbangsa. Di Museum Nasional Indonesia yang terletak di Jakarta, misalnya, kita menjumpai arca Garuda. Arca inilah yang menjadi cikal-bakal lambang negara Garuda Pancasila. Cakar Burung Garuda menggenggam tulisan berbunyi, ““Bhinneka Tunggal Ika.� Maknanya, berbeda-beda tapi satu tujuan. Gambaran betapa banyaknya suku bangsa yang mendiami ribuan pulau, beragam agama dan kepercayaan, ratusan bahasa daerah, perbedaan warna kulit, rambut, sampai tingkat pendidikan dan ekonomi juga bisa diperoleh melalui koleksi yang terpajang pada museum lain di Indonesia. Tengok saja Museum Sumpah Pemuda di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Di museum ini, kita dapat merasakan semangat persatuan yang digelorakan para pemuda dari berbagai suku bangsa dan mereka yang disebut kaum keturunan. Ada pemuda dari suku Jawa, Betawi, Ambon, Batak,

DOK INDONESIA SCOUT JOURNALIST

Minahasa, Padang, dan banyak lagi. Terdapat pula pemuda dari keturunan Tionghoa dan Arab.

Akulturasi budaya Di Museum Nasional Indonesia, tampak deretan temuan mulai zaman prasejarah, masa Hindu-Buddha, seperti arca, sampai ribuan koleksi etnografi dari berbagai daerah. Hal tersebut dapat membantu kita belajar bahwa sejak berabad lalu akulturasi agama dan budaya telah berlangsung di Nusantara. Perjalanan sejarah bangsa sejak masa prasejarah puluhan ribu tahun silam menunjukkan nenek moyang kita ternyata berasal dari Afrika dan daratan Asia. Mereka bermigrasi ke kepulauan Nusantara yang kemudian berakulturasi dengan bangsa lain yang datang kemudian. Ini menjadi bukti bahwa sudah tidak masanya lagi membicarakan pribumi dan nonpribumi. Koleksi di banyak museum daerah atau museum negeri provinsi turut menggambarkan kebinekaan bangsa. Misalnya, Museum Negeri Provinsi Sumatra Utara yang terletak di Medan menyajikan perkembangan wilayah tersebut sejak zaman prasejarah, masa pengaruh HinduBuddha, masa kerajaan Islam, masuknya kolonialisme, hingga periode perjuangan rakyat Sumatra Utara. Ruang perjuangan dalam museum itu menceritakan sejarah perjuangan masyarakat Sumatra Utara sejak

sebelum 1908 sampai era revolusi fisik perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI pada kurun 1945-1949. Benda koleksi berupa senjata tradisional dan modern (pada masanya), obat-obatan tradisional, dan peralatan komunikasi yang digunakan para pejuang Sumatra Utara menjadi saksi sejarah itu. Di Museum Negeri Papua di Jalan Raya Sentani, Jayapura, koleksi etnografi berupa benda-benda yang digunakan untuk upacara, teknologi tradisional, peralatan kerja, serta berbagai hasil karya seniman tradiosional, seperti patung dan ukiran kayu, tampak memenuhi ruangan. Dari koleksi yang ditampilkan, pengunjung dapat mengamati perkembangan sukusuku bangsa di bagian timur Indonesia tersebut. Itu semua akan lebih bermanfaat bila koleksi-koleksi itu dipelajari sebanyak mungkin masyarakat Indonesia. Caranya bisa dengan saling meminjamkan koleksi, seperti pada pameran kain tradisional Nusantara bertema Seribu nuansa satu Indonesia di Museum Nasional Indonesia di akhir 2016. Hal itu memudahkan pengunjung untuk melihat koleksi dari berbagai daerah di satu tempat. Pameran koleksi museum dari berbagai daerah di satu tempat secara bersamaan dapat membantu masyarakat lebih mengenal dan mengapresiasi keberagaman dan kekayaan budaya. (S4-25)


6

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

HUKUM Hukuman Mati Terganjal Politik

MI/ROMMY PUJIANTO

PERKARA DAN ASSET RECOVERY KORUPTOR: Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putrie (kiri) bersama juru bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan materi diskusi di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Diksusi tersebut mengangkat tema Alur penyelesaian akhir penanganan perkara dan asset recovery koruptor.

JAKSA Agung HM Prasetyo mengungkapkan alasan di balik lambatnya proses eksekusi hukuman mati. Hingga semester pertama 2017, terdapat 153 terpidana mati yang belum dieksekusi. “Mengenai lambatnya eksekusi mati, saya juga sulit menjelaskan di sini, Pak. Saya cuma bisa mengatakan masih demikian banyaknya masalah penting yang dihadapi bangsa ini yang harus didulukan. Banyak hal, Pak,” ujar Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, kemarin. Ia manambahkan, “Masalah ekonomi, sosial, politik, termasuk kesenjangan sosial ikut memperlambat proses eksekusi. Nanti bisa saya jelaskan secara parsial.” Prasetyo mengaku tidak bisa menjelaskan secara detail soal lambatnya eksekusi mati. Dia berharap institusi lain ikut mengawasi para terpidana hukuman mati yang belum dieksekusi. “Sesungguhnya kita berharap teman-teman lain termasuk dari Kemenkum dan HAM bagaimana menjaga mereka yang menunggu giliran hukuman mati jangan lagi punya kesempatan mengendalikan peredaran narkoba dari balik penjara. Ini saya rasa

penting bagaimana caranya,” ujar Prasetyo. Dari aspek peraturan-perundangan, jelasnya, eksekusi mati juga terkendala, misalnya oleh putusan MK terkait dengan grasi. “MK membuat keputusan bahwa grasi tidak diatur lagi tenggat waktunya,” kata dia. Sebelumnya grasi hanya bisa diajukan maksimal satu tahun setelah eksekusi. “Tapi sekarang aturan itu dihapuskan MK. Pidana mati itu urusan nyawa, kami sangat hati-hati karena ada pro-kontra.” Sementara itu, Gerakan Nasional Antinarkotika (Granat) Sumatra Utara meminta Kejaksaan Agung segera melaksanakan eksekusi mati jilid IV terhadap terpidana mati kasus narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketua DPD Granat Sumut Hamdani Harahap mengatakan terpidana mati yang grasinya ditolak segera dieksekusi demi kepastian hukum. Pelaksanaan eksekusi mati yang terlalu lama, menurut dia, dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. “Kejagung sebagai institusi hukum perlu menjaga nama baik dengan melaksanakan eksekusi mati tersebut,” ujar Hamdani. (Nov/Ant/P-3)

Evaluasi Total Aparat Peradilan Evaluasi itu mendesak sebagai langkah bersihbersih di kalangan internal MA dan badan peradilan di bawahnya. Kalau perlu diganti semuanya. RICHALDO Y HARIANDJA

richaldo@mediaindonesia.com

A

SOSIASI Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menuntut Mahkamah Agung untuk melakukan evaluasi total di internal. Evaluasi itu meliputi kualitas (termasuk etika) dan kompetensi SDM hakim di seluruh Indonesia. Evaluasi tersebut mendesak sebagai langkah bersih-bersih di kalangan internal MA dan badan peradilan di bawahnya. “Jika perlu, kalau memang harus diganti semuanya,

ya ganti saja, biar kita dapat orangorang yang bersih di peradilan,” tegas Ketua Dewan Pembina APPTHI Faisal Santiago dalam konferensi pers menyikapi OTT KPK terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, di Jakarta, kemarin. Menurut dia, hakim yang terkena OTT telah mencoreng badan peradilan. Apalagi, badan peradilan merupakan benteng keadilan bagi masyarakat. “Kalau pimpinannya saja sudah kotor, bagaimana dengan bawahannya. Ini perlu formula yang baik biar proses peradilan kita juga baik,”

ujarnya. Hakim agung Gayus Lumbun dalam kesempatan tersebut juga menyuarakan hal serupa. Menurut dia, hakim saat ini sudah memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu, perbuatan hakim yang menerima suap sangat mencoreng etika hakim. “Kerja sama dengan KPK dan KY akan sia-sia kalau yang dibina belum terseleksi dan belum terevaluasi dengan baik,” tandasnya. Mantan anggota DPR itu menyatakan undang-undang yang menjadi rambu bagi hakim dalam bertindak sudah cukup lengkap. Karena itu, evaluasi diperlukan guna melihat sejauh mana rambu tersebut dipatuhi. “Makanya semua dibenahi, MA dan jajarannya harus baru,” ucapnya. Bahkan, Gayus secara blakblakan meminta Ketua MA Hatta Ali mun-

“Kerja sama dengan KPK dan KY akan siasia kalau yang dibina belum terseleksi dan belum terevaluasi dengan baik.” Faisal Santiago

Ketua Dewan Pembina APPTHI dur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penangkapan Ketua PT Sulut. Dia mengaku tidak habis pikir bila kasus semacam itu hanya dilimpahkan menjadi tanggung jawab Dirjen Badan Peradilan Umum. “Semua yang tahu tata negara tahu kalau dirjen itu kan PNS yang

membantu sekretaris MA. Dia tidak ada urusannya dengan ketua PT yang ditunjuk ketua MA,” cetus Gayus.

Sitem pembinaan Komisi Yudisial melalui juru bicaranya, Farid Wajdi, berharap MA dapat membenahi sistem pembinaan hakim. “Diharapkan pimpinan MA dapat memimpin upaya bersihbersih dan pembenahan di internal,” ujar Farid. Berkenaan dengan itu, kata dia, MA harus mampu meyakinkan dirinya dan publik bahwa perbuatan merendahkan profesi dan lembaga peradilan merupakan tindakan tercela dan pengkhianatan yang mesti dicari jalan keluarnya. Menurutnya, pada 2016, berdasarkan catatan KY, terdapat 28 orang aparat pengadilan (hakim, panitera,

dan pegawai) yang terjerat OTT KPK. Data-data tersebut menunjukkan bahwa kasus korupsi atau penyuapan yang menyeret aparat penegak hukum bukan lagi persoalan oknum, melainkan sudah terkait dengan sistem pembinaan yang tidak berjalan di MA. “Disebut bukan oknum karena kejadian itu (OTT) terus berulang dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh,” jelas Farid. Dia menilai kondisi itu membuktikan bahwa sistem pengawasan MA terhadap sekitar 7.600 hakim dan 22.000 aparatur pengadilan serta 840 pengadilan tidak berjalan dengan baik. “Pola pembinaan dan pengawasan terhadap aparat peradilan harus menjadi perhatian serius agar kasus serupa tidak terulang. Contoh pembinaan dan pertanggungjawaban harus diperlihatkan dari atas.” (Pol/P-3)

Sandiaga Mangkir dari Panggilan Penyidik WAKIL Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya, kemarin. Ia akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah di Jalan Curug Raya, Tangerang, yang menyeret Andreas Tjahyadi. “Memang hari ini Pak Sandiaga diperiksa sebagai saksi, tetapi yang bersangkutan menyampaikan tidak bisa hadir,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Kantor Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Argo menjelaskan Sandiaga beralasan sedang mempersiapkan proses pelantikan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta yang akan digelar pada 16 Oktober 2017. Argo memastikan penyidik akan melayangkan panggilan ulang terhadap Sandiaga. “Nanti kita agendakan kembali. Kita koordinasikan biar sama-sama enak kapan bisa hadir, kita tunggu saja,” katanya. Sebelumnya, Fransiska Kumalawati Susilo, kuasa pelapor Djoni Hidajat, sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Laporan tertera pada nomor: LP/1151/ III/2017/PMJ/Dit.Reskrimum pada 8 Maret 2017. Fransiska mengatakan penyidik telah melakukan gelar perkara kasus tersebut pada 30 Agustus 2017. Hasilnya, Andreas disebut telah memenuhi unsur berdasarkan alat bukti telah melakukan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang seperti diatur Pasal 372 KUHP dan Pasal 3, 4, 5 UU No 8 Tahun 2010.

“Penjelasannya dari penyidik seperti itu. Dalam pertemuan itu saya diberikan surat SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) itu. Intinya saya ingin tahu progres setelah ada SP2HP bagaimana langkah polisi,” kata Fransiska beberapa waktu lalu. Fransiska mengungkapkan, kerabatnya itu telah menitipkan sebidang tahan ke Sandiaga dan Andreas di bawah perusahaan PT Japirex. Ia mengaku telah mencoba menjalin komunikasi dengan Sandi dan Andreas, tetapi tidak pernah menemukan titik terang. Dalam kasus itu penyidik Polda Metro Jaya pernah memeriksa Sandiaga pada 31 Maret 2017. Rekan bisnis Sandiaga, Andreas Tjahjadi, mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Argo mengatakan Andreas tengah pergi ke luar negeri. “Pergi sejak 3 April. Ke Jepang, lalu ke Amerika,” ujar Argo, 4 April lalu. Mengenai status Andreas, Argo menuturkan Andreas masih berstatus terlapor dan baru akan dimintai konfirmasi. “Statusnya masih terlapor sampai saat ini,” katanya. Sementara itu, kuasa hukum Andreas Tjahjadi, Parulian Marbun, mengatakan pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan kepada penyidik polda soal kepergian kliennya itu. Ia pun menyebutkan dalam surat itu tertulis kliennya akan memenuhi panggilan penyidik. “Jadwalnya harusnya hari ini, tapi kami sudah kirim pemberitahuan. Beliau akan hadir karena sudah telanjur beli tiket sebelum surat panggilan datang.” (Mtvn/P-3)

AKSI SOLIDARITAS JURNALIS: Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kendari menggelar aksi solidaritas di depan Polda Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara, kemarin. Para jurnalis meminta polisi yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap wartawan di Banyumas, Jawa Tengah, diberi sanksi.

ANTARA/JOJON

Empat Polisi Terancam Dipecat POLRES Banyumas, Jawa Tengah, menetapkan empat tersangka anggota Sabhara terkait dengan kasus pemukulan terhadap kontributor Metro TV Darbe Tyas. Polres juga terus memeriksa intensif tiga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banyumas sebagai calon tersangka. Empat tersangka dari kepolisian itu tidak hanya dijerat dengan pasal pidana, tapi juga pelanggaran kode etik. Mereka terancam sanksi pemecatan. Keempat polisi itu ialah Aiptu AS, Bripda GP, Bripda HD, dan Bripda AY. Kapolres Banyumas Ajun Komisaris Besar Bambang Yudhantara Salamun menegaskan pihaknya bersama dengan Tim Propam Polda Jateng bergerak cepat. “Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan,

ditemukan empat orang anggota kepolisian sebagai tersangka. Selain itu, kami juga memeriksa tiga anggota Satpol PP. Tiga anggota Satpol PP tersebut berpotensi menjadi tersangka,” ujar Bambang. Menurutnya, para palaku bakal dijerat dengan Pasal 170 jo 351 KUHP karena telah melakukan kekerasan di muka umum. “Nantinya, keempat polisi dijerat pasal tersebut bersama dengan anggota Satpol PP yang mungkin terlibat,” jelasnya. Kapolres juga mengaku masih mengkaji penerapan UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999 terhadap para tersangka. “Berdasarkan laporan dari Darbe Tyas, kasus ini adalah penganiayaan. Tetapi, kami juga akan melakukan kajian dengan UU Pers,” tambahnya.

MI/LILIEK DHARMAWAN

Bambang Y Salamun Kapolres Banyumas

Kepala Bidang Propam Polda Jateng AKBP Jamaludin Farti menyatakan pihaknya secara internal melakukan pengusutan terhadap anggota polisi yang diduga melanggar kode etik. “Pelanggaran kode etik kepolisian sanksinya cukup berat, di antaranya adalah pembinaan ulang, dimutasi, demosi,

bahkan sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Keempat anggota polisi tersebut bakal langsung dibawa ke Polda Jateng untuk pemeriksaan etik.” Sementara itu, Darbe Tyas mengatakan telah diperiksa penyidik Polres Banyumas sejak Selasa (10/10) malam. “Saya ditanyai penyidik belasan pertanyaan seputar peristiwa pemukulan saat saya melakukan peliputan,” tukasnya. Berkenaan dengan kasus itu pula, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan kepada jurnalis yang menjadi korban tindak kekerasan saat meliput unjuk rasa penolakan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturaden, Banyumas, Jateng. (LD/ Ant/P-3)


TIPIKOR

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

7

Dwi Widodo Harap Ada Tersangka Lain MANTAN Atase Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, Dwi Widodo, meminta agar KPK menetapkan tersangka lain dalam kasus korupsi yang didakwakan kepadanya. Kuasa hukum Dwi merasa tidak adil jika hanya kliennya yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. “Tidak ada tersangka lain sebagai pemberi suap, KPK tidak menetapkan satu pun saksi pemberi uang sebagai tersangka,” ucap kuasa hukum Halim Darmawan saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Dalam tuntutan, jaksa menilai Dwi menerima uang yang berasal dari PT Anas Piliang Jaya, PT Semangat Jaya Baru, PT Trisula Mitra Sejahtera, PT Sandugu International, PT Rasulindo, PT Atrinco Mulia Sejati, PT Afindo Prima Utama dan PT Alif Asia Africa. Meskipun demikian, Halim menganggap tidak ada fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi yang dapat membuktikan adanya kerugian negara. Hal itu, lanjut dia, harus dapat dijelaskan jaksa. “Oleh karena itu, kami minta agar hakim menerima pembelaan, pleidoi, ini. Serta menyatakan dakwaan dapat diterima sebagian, serta menjatuhkan hukuman ringan kepada ter-

dakwa,” imbuh dia. Dalam sidang tersebut, Dwi Widodo juga turut membacakan pembelaan pribadinya. Dalam pembelaan tersebut, Dwi membantah jika menerima uang untuk kepentingan pribadi. Dirinya memang tidak membantah menerima uang sebesar Rp535.157.102 dalam kurun waktu 2013-2016 seperti yang tertera dalam surat tuntutan. Akan tetapi, uang tersebut untuk pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerbitan calling visa, dan untuk kegiatan operasional bidang imigrasi pada KBRI Kuala Lumpur. Menurut Dwi, hal itu sesuai dengan keterangan saksi Elly Yanuarin Dewi, selaku bendahara, dalam sidang dan BAP. Oleh karena itu, dirinya menolak jika dinyatakan jumlah uang tersebut merupakan kerugian negara. Pasalnya uang tersebut diperoleh dari pihak sponsor sebagai ucapan terima kasih membantu mengurus dan meneruskan permohonan calling visa melalui berita faks dan penerbitannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Ditjen Imigrasi. “Tidak tepat apabila saya harus ganti kerugian tersebut karena tidak ada uang negara yang saya ambil atau saya gunakan,” tukas dia. (Ric/P-5)

Penyuap Auditor BPK Dituntut 2 Tahun MI/ADAM DWI

SIDANG UJI MATERI UU MD3: Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah) bersama hakim Anwar Usman (kiri) dan I Dewa Gede Palguna memimpin

sidang uji materiil aturan hak angket DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD terkait dengan Pansus Angket KPK, di Jakarta, kemarin. Agenda sidang mendengar dan menyaksikan rekaman rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dan KPK.

Rekaman Memperjelas Motif DPR soal Hak Angket Selama 90 menit, majelis hakim dan pengunjung sidang menonton video rekaman itu tanpa ada yang boleh mengomentari materi dari alat bukti tersebut. RUDY POLYCARPUS

rudy@mediaindonesia.com

M

AHKAMAH Konstitusi melanjutkan sidang uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur hak angket di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Sidang tersebut beragendakan pemutaran rekaman video rekaman jalannya rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dan KPK pada Rabu (19/4) dini hari. Novariza, pegawai KPK yang menjadi pemohon uji materi tersebut, mengatakan rekaman video itu menjadi alat bukti yang memotivasi DPR menggulirkan hak angket. Dalam RDP tersebut, Komisi III DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani. Namun, permintaan itu ditolak KPK

karena masih digunakan untuk penyidikan. “Rekaman itu untuk menjelaskan mengenai pembacaan kesimpulan RDP, ketika pimpinan rapat meminta pembukaan rekaman Miryam S Haryani. Kemudian, di nomor rekaman 59, menjelaskan ancaman anggota dewan untuk menggunakan hak angket,” jelasnya kepada majelis hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat itu. Rekaman pemeriksaan yang dimaksud ialah saat Miryam menyebutkan nama-nama anggota Komisi III DPR yang menekannya mencabut berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam BAP yang kemudian dicabut Miryam itu, ia menyebut aliran dana korupsi KTP elektronik ke sejumlah anggota DPR. Selama 90 menit, majelis hakim dan pengunjung sidang menonton video rekaman tersebut tanpa ada yang boleh mengomentari materi dari alat

bukti tersebut. “Jadi, semuanya akan dinilai oleh majelis. Saudara bisa memberikan komentar atau apa di dalam kesimpulan masing-masing, atas dasar apa yang kita lihat. Tapi kita tidak mendiskusikan hasil rekaman ini pada persidangan yang sekarang,” ujar Arief. Uji materi UUD MD3 terdiri atas dua perkara. Perkara pertama diajukan Wadah Pegawai KPK, yang diwakili antara lain oleh Harun Al Rasyid, Hotman Tambunan, Yadyn, Novariza, dan Lakso Anindito. Perkara kedua diajukan mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Tidak komentar Seusai mendengarkan keseluruhan rekaman, Arief mengemukakan majelis hakim konstitusi tidak akan memberikan komentar. Ia menyebut rekaman tersebut akan menjadi bahan pertimbangan hakim. Selain itu, ia mengemukakan sidang berikutnya akan digelar pada

Rabu, 25 Oktober 2017 pada pukul 11.00 WIB. Dalam persidangan ini, DPR selaku pihak termohon tidak hadir tanpa keterangan. Sidang akan dilanjutkan pada 25 Oktober untuk mendengarkan keterangan ahli dari KPK sebagai pihak terkait dan pemerintah. “Dari DPR? Belum hadir dan belum ada surat pemberitahuan,” ujar Arief Hidayat. Arif mengatakan jika ahli DPR belum bisa dihadirkan, keterangan tertulis bisa menjadi dasar. “Kalau mahkamah menilai perlu dihadirkan, untuk semua pihak, kita hadirkan. Andai kata dia tetap mau menghadirkan. Tapi kalau tidak, persidangan must go on, kita lanjutkan. Keterangan tertulislah yang menjadi dasar,” ucap Arief. Pada sidang 25 Oktober nanti, KPK akan menghadirkan dua ahli hukum. Menurut Kepala Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang, yang pertama ialah pakar hukum tata negara Refly Harun. Sementara itu, ahli hukum dari sisi pidana masih dalam proses pencarian oleh KPK. (Ant/P-2)

IRJEN Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo dituntut hukuman penjara dua tahun. Keduanya dinilai jaksa KPK terbukti bersalah melakukan suap kepada auditor BPK untuk memengaruhi pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Kemendes PDTT 2016. Pemberian suap diawali pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016 dengan masa tugas 60 hari mulai 23 Januari-17 April 2017 di Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Opini BPK atas Kemendes PDTT TA 2015 ialah opini wajar dengan pengecualian (WDP) sehingga Sugito menargetkan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 2016. Karena terbukti itu melakukan suap itu, keduanya juga dijatuhi denda masing-masing Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan untuk Sugito dan Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan untuk Jarot. “Menyatakan terdakwa Sugito dan Jarot Budi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ucap Jaksa Ali Fikri. Dalam tuntutan tersebut, Ali membacakan runtutan kejadian pemberian uang Rp240 juta yang dibawa Jarot kepada auditor BPK Ali Sadli untuk kemudian diserahkan kepada Rochmadi. Menurut Ali, antara

satu saksi dan lainnya memberikan pernyataan yang berkesesuaian. Sementara itu, jaksa M Asri Irwan menyatakan pembuktian penyuapan sudah sempurna. “Oleh karena uang Rp200 juta sudah beralih ke penerima Rochmadi dan Rp40 juta ke Ali Sadli, unsur pasal yang terbukti ialah memberikan sesuatu yang sudah dilaksanakan secara sempurna oleh terdakwa,” terang dia.

“Menyatakan terdakwa Sugito dan Jarot Budi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.” Ali Fikri Jaksa KPK

Dalam pertimbangannya jaksa menilai Sugito dan Jarot mengaku dan menyesali perbuatannya. Hal itu menjadi pertimbangan yang meringankan bagi jaksa. Kedua terdakwa dituntut dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. (Ric/P-2)

Kejagung Janjikan Usut Grand Caribou KEJAKSAAN Agung akan mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan pesawat terbang Grand Caribou yang jatuh di Mimika, Provinsi Papua, 31 Oktober 2016. Tidak hanya itu, Kejagung juga akan menyelidiki pengoperasiannya mengingat usia pesawat yang sudah di atas 30 tahun. Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Warih Sadono di Jakarta, Selasa (10/10) malam, menyatakan penyidikan dugaan pengadaan pesawat tersebut masih berjalan dengan mengumpulkan alat bukti. Salah satu yang digali ialah informasi terkait dengan jaminan asuransi yang cair dan sudah masuk ke rekening pemerintah daerah. Kerugian keuangan negara akibat pengadaan pesawat tersebut diperkirakan mencapai Rp116 miliar

mengingat pesawat itu jatuh satu bulan setelah beroperasi. Meski demikian, Warih berdalih pihaknya belum berencana melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perhubungan Budi Karya. “Belum ada rencana ke arah sana (pemeriksaan Menhub),” ujarnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga, pesawat udara hanya dapat digunakan hingga batas 30 tahun. Pesawat itu diproduksi pada 1960 dibuat pabrikan Viking Air Limited (De Havilland) di Kanada dan direka ulang oleh Pen Turbo Aircraft Inc (Penta Inc). Reka ulang pesawat dilakukan dengan mengganti mesin dan beberapa komponen lainnya sebelum dijual

kembali kepada pihak swasta rekanan Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua, yang memenangi proyek pengadaan senilai Rp116 miliar. Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPP-Papua) dalam laporan kepada Kejaksaan Agung pada September 2016 menyebutkan pengadaan pesawat Grand Caribou total menghabiskan Rp146 miliar sudah termasuk biaya-biaya lain. Dana untuk pembelian pesawat tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Puncak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dan sudah dibayarkan 100%. Penanganan oleh Kejaksaan Agung sebetulnya sudah pada tahap penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. Namun, sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. (Ant/P-5)

MI/ROMMY PUJIANTO

PEMERIKSAAN PERDANA DI KPK: Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi turun dari mobil tahanan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Tubagus Iman Ariyadi diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka setelah dirinya ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan pembangunan Mal Transmart di Cilegon.


8

OPINI

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

Eskalasi Ketegangan Turki-Amerika Smith Alhadar

Penasihat ISMES; Presiden Direktur Institute for Democracy Education

H

UBUNGAN TurkiAmerika memburuk kembali. Pada 8 Oktober, Kedutaan Besar AS di Ankara menghentikan layanan penerbitan visa nonimigran di semua fasilitas diplomatik AS di Turki. Kebijakan ini terkait dengan penangkap an Metin Topuz, warga Turki yang bekerja di konsulat AS di Istanbul, oleh aparat keamanan Turki. Kedubes AS mengatakan terpaksa menilai kembali komitmen pemerintah Turki atas keamanan dinas dan personel misi AS di negara itu. Turki pun membalas dengan menghentikan layanan penerbitan visa nonimigran bagi warga AS di seluruh fasilitas diplomatik Turki di AS. Apakah yang sesungguhnya terjadi antara Turki dan AS? Pemerintah Turki menuduh Metin Topuz adalah anggota Gerakan Fethullah Gulen. Fethullah Gulen, ulama liberal Turki yang kini menetap di AS, dituduh mengotaki kudeta gagal terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Juli 2016 yang menewaskan hampir

300 warga sipil. Namun, yang membuat Kedubes AS bereaksi keras, menurut pejabat tinggi Turki, berkaitan dengan posisi penting Topuz. Topuz memiliki informasi tentang keterlibatan AS dalam kudeta gagal tersebut. Sejak awal kudeta Erdogan menuduh negara-negara Barat berada di balik peristiwa berdarah itu. Kecaman negaranegara anggota Uni Eropa atas tindakan keras pemerin tah Turki terhadap lebih dari 100 ribu orang--tentara, polisi, kejaksaan, dosen, wartawan, perawat, mahasiswa, dan warga sipil lainnya--serta penolakan AS atas permintaan agar Gulen dideportasi ke Turki untuk meng hadapi proses hukum, menambah kecurigaan Erdogan. Memang Turki dan AS terikat perjanjian ekstradisi dan kedua negara harus menjalankan serangkaian proses hukum serta memenuhi bukti standar sebelum permintaan ekstradisi resmi dipenuhi. Perjanjian ekstradisi kedua negara yang mulai berlaku pada 1981 itu

mencantum 33 tindakan kejahatan yang merupakan dasar bagi ekstradisi, termasuk pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan pembakaran rumah dengan sengaja. Untuk menjadi dasar ekstradisi, pelaku harus melakukan ke jahatan di kedua negara dan dapat dihukum penjara setidaknya selama setahun. Klausul dalam perjanjian ekstradisi itu juga menyatakan ekstradisi tidak akan dipenuhi bagi suatu kejahatan jika kejahatan itu berwatak politik atau ekstradisi berupaya menuntut atau menghukum seseorang berdasarkan pada opini politiknya. Pengkhianatan dan persekongkolan untuk menjatuhkan pemerintah adalah tuduhantuduhan yang secara umum akan diperlakukan sebagai kejahatan politik dan AS dapat menolak mengekstradisi Gulen berdasarkan tuduhan-tuduhan itu. Apalagi tidak ada bukti kuat meskipun Turki telah menyerahkan empat dokumen kepada AS terkait dengan keterlibatan Gulen. Meskipun begitu, para ahli hukum AS sedang bekerja untuk mengevaluasi bukti yang diberikan Turki yang masih perlu diserahkan kepada peng-

adilan AS untuk eks tradisi. Proses ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Bagaimanapun, jika dilihat dari isi perjanjian ekstradisi, kecil kemungkinan AS akan mengekstradisi Gulen. Apakah tuduhan bahwa Topuz punya informasi tentang keterlibatan AS dalam kudeta gagal tersebut merupakan bagian dari upaya menekan AS agar mengekstradisi Gulen? Mungkinkah kedutaan besar yang bekerja penuh rahasia membagikan informasi sensitif--kalau memang benar AS terlibat dalam kudeta itu--kepada seorang staf lokal warga Turki? Apakah ia menjadi perantara antara kedubes AS dan faksi militer Turki yang bersekongkol itu? Ankara harus menyajikan bukti yang meyakinkan sebelum tuduhan yang serius itu dilontarkan. Persoalan lain yang membuat hubungan Turki-AS tegang ialah AS mendukung dan melatih Unit Perlindungan Rak yat (YPG) Kurdi, tulang punggung Pasukan Demokrasi Suriah (SDF), yang dituduh Turki merupakan bagian dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang sejak 1984 mengangkat senjata melawan Ankara. AS sendiri, bersama UE dan PBB,

P’A

menetapkan PKK sebagai organisasi teroris. AS mendukung SDF karena organisasi ini dapat diandalkan dalam memerangi Islamic State (IS) di Suriah. Kini SDF sedang terlibat perang melawan IS di Raqqa dan Deir Az-Zor. Turki khawatir pascaperang saudara di Suriah, YPG akan memproklamasikan berdirinya negara Kurdistan yang membentang dari timur laut hingga utara Suriah, yang

Single Mux, Jalan Pintas Melemahkan Industri Pertelevisian di Indonesia Kamilov Sagala

Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII)

P

struktur multiplexing yang di kelola operator tunggal. Penguasaan mux operator atas faktor inilah yang mengarah ke perbuatan monopoli dan jelas mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat yang secara jelas mengatur bahwa segala tindakan, kebijakan, dan perbuatan yang mengarah ke praktik monopoli ialah dilarang. Bukan hanya mengarah ke ancaman monopoli, proses digitalisasi yang diharapkan terlaksana lebih cepat pun menjadi lambat karena mux operator harus mengakomodasi banyaknya media televisi FTA yang tentunya membutuhkan kapasitas infrastruktur multiplexing (menara, antena, dll) dalam jumlah sangat besar, sementara infrastruktur televisi analog yang dimiliki LPS menjadi tidak bermanfaat lagi. Penerapan single mux operator yang sekadar mengejar peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan mengorbankan demokrasi penyiaran yang telah dibangun dengan susah payah merupakan biaya sosial yang sangat mahal dan merupakan kemunduran kehidupan demokrasi

di Indonesia, khususnya di bidang penyiaran televisi. Selain single mux operator, sebenarnya masih ada pilihan lain sebagai solusi terkait dengan perdebatan panjang dalam RUU Penyiaran, yakni sistem hybrid (hibrida). Penerapan sistem hybrid dalam pe nyelenggaraan penyiaran multiplexing merupakan bentuk nyata demokratisasi penyiaran, yang LPP dan LPS akan menjadi operator atau penyelenggara multiplexing akan mengakomodasi kepentingan seluruh media penyiaran televisi FTA, baik yang memiliki kepentingan komersial maupun yang tidak. Sistem ini akan menjamin ketersediaan kanal untuk program-program baru (ketersediaan frekuensi untuk penyiaran analog terbatas) menjadi bertambah, termasuk untuk mengantisipasi perkembangan teknologi penyiaran masa depan seperti UHD4K, dan UHD 8K bahkan teknologi hybrid broadband broadcast television (HbbTV) yang memungkinkan diselenggarakannya layanan M to M application dan interactive yang saat ini sedang diujicobakan di Jerman dan Polandia. Ketersediaan frekuensi untuk sistem hybrid ini tetap mencukupi untuk mengakomodasi siaran LPS, antisipasi perkem-

bangan teknologi ke depan, maupun digital dividend.

Belajar dari Malaysia Berdasarkan data dari Euro pean Broadcasting Union (EBU), Asia Pasific Broadcasting Union (ABU), maupun International Telecommunication Union (ITU), dipastikan bahwa sebagian besar negara yang sudah melakukan analog switch off, lebih memilih sistem hybrid dari pada single mux operator. Hanya dua negara yang meng gunakan sistem single mux operator, yakni Jerman dan Malaysia. Jerman ialah salah satu negara yang berhasil karena 90% pemirsanya menikmati tayangan televisi melalui sistem kabel dan hanya 10% yang menikmati layanan TV FTA. Sebaliknya Malaysia sampai hari ini gagal melakukan eksekusi analog switch off (ASO). Konsep single mux operator yang ditetapkan di Malaysia mengalami berbagai masalah sejak diluncurkan, yakni tingkat layanannya rendah dan harga sewa kanal yang tidak kompetitif sehingga para stasiun televisi termasuk stasiun televisi yang dimiliki pemerintah tidak mau membayar harga sewa kanal. Hal seperti ini harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan industri penyiaran

akan memberi daya dorong le bih kuat bagi PKK untuk terus memberontak terhadap Ankara. Yang juga memperburuk hubungan Turki-AS, dua anggota NATO penting ini, ialah perubahan kebijakan Turki terhadap Suriah. Turki bergabung dengan Rusia dan Iran, dua negara yang mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad, dalam upaya menciptakan zona deeskalasi

karena kondisi seperti ini akan berpengaruh terhadap iklim industri penyiaran. Belajar dari pengalaman Malaysia yang sudah merintis memprogramkan peralihan dari analog ke digital sejak 1998, tetapi belum juga berhasil melakukan analog switch off ke digital sampai saat ini, semenjadi bahan pertimbangan para regulator. Ke nyataannya di Malasyia, konsep single mux operator yang secara resmi uji coba siaran digital pada 2006 di Klang Valley sampai saat ini belum berjalan efektif. Asumsi paling kuat yang mendasari sulitnya melakukan analog switch off di Malasyia ialah konsep single mux operator yang diterapkan sehingga iklim kompetisi menjadi menurun.

di Suriah, melalui kesepakatan yang tercipta dalam pertemuan di Astana, Kazakhstan, antara Turki, Rusia, Iran, dan kelompok pemberontak Suriah. Bila sebelumnya Turki ngotot Assad harus mundur, kini Turki lebih realistis. Memang sejak Rusia terlibat secara langsung dalam perang proksi di Suriah dua tahun lalu, peta kekuatan di antara pihakpihak yang bertikai di Suriah berubah secara signifikan. Posisi rezim Suriah membaik, sedangkan posisi pemberontak melemah. Dalam konteks inilah Turki tidak lagi menuntut Assad mundur. Meningkatnya hubungan baik Turki-Rusia dan Turki-Iran--seiring dengan memburuknya hubungan Turki-UE, Turki-AS, Turki negara Arab Teluk--mendorong Turki membuat konsesi pada Rusia dan Iran, lawan AS. Kedekatan Turki dengan Rusia dan Iran, dengan ‘meminggirkan’ AS dalam mencari solusi Suriah, mengecewakan AS yang masih menuntut Assad mundur. Bagaimanapun, pertikaian Turki-AS perlu dicarikan jalan keluar. AS memerlukan Turki, sekutu penting AS dalam perang melawan IS dan membendung Rusia. Turki juga merupakan kekuatan NATO di sayap tenggara Eropa, yang sangat strategis, yang tak dapat digantikan negara mana pun. Inilah yang membuat posisi tawar Turki vis a vis AS sangat tinggi. Sementara itu, Turki membu tuhkan AS dalam upaya mendapatkan keanggotaannya di UE, bantuan ekonomi, keamanan eksternal, dan untuk mengimbangi Rusia.

siasi kebebasan yang diperoleh para pelaku industri televisi FTA untuk memberikan layanan yang beragam dan inovasi yang berkembang demi kebaikan bersama. Regulasi yang dihasilkan dalam revisi UU Penyiaran seharusnya tetap menjaga iklim persaingan dan inovasi yang demokratis ini tetap berjalan baik dan jangan dirusak hanya karena mengejar peningkatan PNBP. Dengan mengubah model bisnis pertelevisian menjadi model single mux sudah tentu akan menimbulkan masalah baru bukan memberikan solusi. Iktikad tidak baik sudah tentu menjadi asumsi para pemain dalam industri televisi dengan adanya niat dari regulator mengubah model bisnis menjadi single mux. Berusaha mengelabui perundang-undangan dengan mengatasnamakan Pasal 33 UUD ’45 untuk memaksakan konsep single mux menjadi model bisnis melalui revisi Undang-Undang Penyiaran adalah sebuah kemunduran dan indikasi arogansi dan otoriter terselubung yang sedang dipertontonkan para regulator. Seharusnya pembuat regulasi lebih mengantisipasi hal lain yang dibutuhkan terkait dengan migrasi dari analog ke digital, yaitu availability (ketersediaan layanan) dan affordability (kemampuan daya beli). Dalam membuat regulasi tidak boleh melupakan availability dan affordability demi mencapai tujuan migrasi yang maksimal dari sistem analog menuju digital.

EMBAHASAN mengenai RUU Penyiaran masih membawa keadaan perdebatan panjang antara pihak regulator dan para penyelenggara te levisi analog. Sebenarnya masalah ini diawali dari adanya revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2012 yang sudah berada di Badan Legislasi, tetapi dirasa masih jauh dari cita-cita menumbuhkan industri penyiaran yang sehat dan demokratis. Salah satu poin penting yang disorot dalam revisi UndangUndang Penyiaran ini antara lain adanya perubahan yang nantinya akan menetapkan lem baga penyiaran publik (LPP) Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai satu-satunya penyelenggara infrastruktur multiplexing digital atau dikenal juga dengan istilah single mux operator. Sejak RUU Penyiaran 2017 beredar di masyarakat sampai hari ini masih terjadi perdebatan panjang khususnya terkait dengan pengelolaan multiplexing. Badan Legislasi DPR RI tetap berkukuh bahwa sistem single mux operator dalam draf

RUU Penyiaran tersebut tidak akan menciptakan praktik monopoli. Padahal, sistem single mux operator ini pada akhirnya tidak menciptakan adanya suatu hubungan dan tata kerja yang sinkron bagi semua stakeholder dalam bidang penyiaran televisi free to air (FTA). Dalam Pasal 20 ayat (1) RUU Penyiaran ini jelas menyebutkan bahwa ‘Model migrasi dari penyiaran analog ke digital adalah multiplekser tunggal’. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa ‘Frekuensi dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah’. Sementara itu, jika frekuensi siaran (slot/kanal) nantinya diserahkan atau dikuasai satu pihak (otoritas tunggal) dalam hal ini RTRI, sangat besar potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Lembaga penyiaran swasta (LPS) menjadi tidak memiliki kemerdekaan dalam publikasi konten karena berada di bawah bayangbayang kekuasaan mux operator serta tidak adanya jaminan terlaksananya service level agreement baik terhadap penggunaan slot/kanal pada infra-

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S,

Gurit Adi Suryo, Dhika Kusuma Winata, Zico Rizki Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya),

Harus merata Indonesia sebagai negara demokrasi yang juga menjunjung tinggi kedaulatan rakyat seharusnya memperhatikan bahwa demokrasi seharusnya dihasilkan dan menghasilkan kompetisi yang sehat, bukan menghalangi kompetisi yang sehat. Dengan adanya kompetisi yang sehat akan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan juga akan menghasilkan layanan yang lebih inovatif serta menggerakkan industri televisi menjadi lebih bergairah. Industri televisi yang sekarang ini tumbuh dan berkembang di Indonesia ialah salah satu buah keberhasilan demo krasi yang dibanggakan masyarakat. Terhadap hal itu, masyarakat sangat mengapre-

Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon),

Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia. com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN


SUARA ANDA

9

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

EDITORIAL

Tanggapan Editorial

11 Oktober 2017

Keburukan Kalahkan Kebaikan

Memuliakan Kejujuran D UNIA pendidikan sejatinya ialah tempat untuk belajar dan menyemai kejujuran, wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta membentuk karakter manusia mulia, berbudi, dan berintegritas. Dunia akademi semestinya terlindung sekaligus memberikan perlindungan dari bahaya laten ketidakjujuran, kebohongan, dan segala tipu muslihat. Karena itu, amatlah memalukan ketika ada bagian dari dunia pendidikan itu yang malah tanpa sungkan memproduksi ketidakjujuran dan kebohongan. Sungguh tak bisa diterima akal sehat bila lingkungan akademik tega menyampingkan integritas, bahkan meminggirkan martabat, demi keuntungan pribadi. Ironisnya, tontonan di dunia pendidikan tinggi di Republik ini beberapa waktu terakhir justru menunjukkan bahwa kita tengah dihinggapi persoalan memalukan itu. Raibnya kejujuran dan lunturnya integritas akademik masih menjadi persoalan terpelik di lingkungan pendidikan kita. Tembok kejujuran akademik yang telah dibangun dan dijaga dengan susah payah kini dalam ancaman kerobohan. Belum lama negeri ini dihebohkan terkuaknya praktik plagiarisme tesis program doktoral di lingkungan universitas negeri di Jakarta, yang bahkan dipromotori rektornya sendiri. Skandal ini saja sudah sangat bikin malu dan mencoreng muka perguruan tinggi yang mestinya menjadi tempat terhormat menciptakan anak bangsa cerdas dan berkarakter. Skandal berikutnya muncul dari

pengakuan mengejutkan Dwi Hartanto, seorang mahasiswa asal Indonesia yang beberapa waktu lalu mengaku sebagai ilmuwan di bidang aerospace engineering dan men-

jadi assistant professor di TU Delft Belanda. Setelah puja-puja yang ia terima, terkuaklah kebohongan besar di baliknya. Dwi ternyata hanya ma-

SEBANYAK 1.000 kebaikan akan kalah dengan 1 keburukan.

@AhmadZuliant48

hasiswa doktoral biasa di TU Delft, tanpa semua klaim prestasi yang pernah ia pamerkan sebelumnya. Amat disayangkan di usia yang masih muda ia telah menyingkirkan jauh-jauh kejujuran yang mestinya ia pegang kukuh. Kalau ia betul seorang ilmuwan seperti klaimnya selama ini, Dwi pasti paham bahwa kebohongan ialah barang haram. Postulat di kalangan akademisi jelasjelas mengatakan ilmuwan boleh salah, tapi tak boleh berbohong. Mungkin masih banyak contoh lain dari kebobrokan serupa. Kebobrokan yang disebabkan memudarnya kejujuran karena kalangan akademisi sibuk berselingkuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau motif-motif lainnya seperti politik atau ekonomi. Kita tentu masih ingat bagaimana produk ilmu pengetahuan seperti survei, riset, atau quick count bisa diselewengkan dengan semenamena untuk kepentingan politik pada Pemilu 2014 lalu. Inilah yang namanya prostitusi intelektual. Publik juga kerap menyaksikan orang dengan mudahnya memanipulasi intelektualitasnya untuk mengejar posisi dan jabatan tertentu di pemerintahan. Bahkan tak sedikit pula korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah dan kampus. Kita mesti ingatkan betapa masyarakat punya mekanisme sendiri untuk menghukum mereka yang tidak jujur di dunia akademik. Siapa pun yang ketahuan berbuat curang pasti habis karier intelektual atau akademisnya. Cita-cita mencapai dunia akademik dan intelektual yang memiliki kualitas dunia hanya akan menjadi mimpi jika bangsa ini masih saja disibukkan dengan tindak-tanduk akademisi dan intelektual yang masih jauh dari berintegritas. Karena itu, sungguh, menjadi tugas berat bagi semua pihak untuk mengembalikan nilai-nilai kejujuran ke dunia akademik dan intelektual di Tanah Air.

Butuh Keteladanan

KETELADANAN, konsistensi, dan penegakan aturan.

@LaksmiWidajanti

Terkait Cita Rasa

SULIT, itu soal cita rasa selama yang menguasai hati hedonism dan hati bodoh dari kebahagiaan hakiki!

@sudarmo237

Keteladanan Guru

MEMULIAKAN mimbar akademik hanya dengan keteladanan sang guru/dosen serta sistem yang mendoktrin tentang integritas.

@RezaSZaki

Perbaiki Kurikulum

PERBAIKAN kurikulum, memisahkan pendidikan politik dengan keterlibatan dalam politik praktis, terutama bagi dosen, dekan hingga rektor.

@totoksuyoto1

Tidak Berfungsi

MENURUT saya, kembali lagi bahwa sistem penerapan nilai-nilai kejujuran dalam dunia pendidikan tidak berfungsi selayaknya karena di dunia pendidikan sekarang agak sedikit melupakan penerapan nilai kejujuran tersebut. Oleh karena itu, masih terjadi bobroknya kejujuran di kalangan akademisi.

rangga_bargaraIya,

Harus Diawasi

PENERAPAN kejujuran dalam sesuatu yang bersifat ilmiah sangat perlu diawasi dan dipantau (ketat) pelaksanaannya baik itu tulisan kecil sampai berupa tesis. Jangan sampai ada celah, (bahkan dari institusi sendiri) mendukung untuk menutupi praktik kecurangan.

windastmg

Orangtua Ikut Andil

YANG sayangnya kadang orangtua memaksa anak-anaknya harus juara dengan segala cara.

dilla_theexplorer

Kenikmatan Temporer

KITA hidup di zaman yang orang terlena dengan kenikmatan temporer yang diperoleh secara instan, tetapi haram.

Sami

Jangan Bermimpi Unggul Tayangan tidak Mendidik

YANG lebih banyak meracuni putraputri bangsa adalah tayangan yang tidak mendidik di televisi kita. Seperti sinetron, FTV, dll. Ayo berubah. Selamatkan generasi kita dari rusaknya karakter bangsa.

Mentariperadaban

Ketenaran Diutamakan

INILAH jadinya bila ketenaran lebih dikultuskan ketimbang cara memper-

FORUM

olehnya dengan jujur.

Vincent

Tidak Bertahan

Aulia

Gelar tanpa Etika

MERAIH gelar tanpa etika, hidupmu celaka.

Perokok tidak Merokok di Sembarang Tempat EPERTIGA dari penduduk Indonesia atau 36,3% saat ini adalah perokok. Setiap harinya jumlah perokok terus meningkat. Tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, dan tidak mengenal waktu. Bahkan, rokok menjadi hal yang sulit dihindari di mana pun. Saya adalah pengguna sepeda motor. Saya sering kali melihat bahwa orang yang sedang menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat tidak lepas dari rokok. Apakah mereka tahu bahwa hal itu bisa membahayakan orang lain? Mata saya sering terkena abu rokok dan asap rokok. Bukan cuma itu, tanpa rasa sungkan, mereka juga membuang puntung rokok sembarangan. Sangat memprihatinkan jika saya melihat ada bayi atau seorang anak kecil duduk bersebelahan dengan orang yang merokok. Apa mereka tidak memikirkan kesehatan orang di sekitarnya? Karena mereka yang menghirup asap rokok pun terkena dampaknya. Saya sangat berharap untuk perokok lebih memperhatikan sekitarnya, tidak memandang usia, gender, dan jabatan Anda. Setidaknya Anda lebih menghormati orang yang tidak merokok untuk menghirup udara segar.

Zemy Nur Putri Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok

PENGAKUAN besar tidak menjamin hidup bahagia, apalagi kalau didapat dengan menipu.

Salim

ORANG menipu pun tetap dapat sesuatu, tapi tidak tahan lama.

Genik

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

S

Tidak Bahagia

M

Masih Diabaikan

PERCAYA diri dan kejujuran, dua hal itu yang masih diabaikan di negeri ini.

Dicky

Tidak Berfaedah

HASIL yang besar tidak ada faedahnya jika mental Anda manipulatif.

SELAMA Anda tidak percaya dengan diri sendiri, jangan bermimpi untuk mengorbitkan diri sebagai yang terunggul.

Gibran

Tjahyadi

Tidak Sesuai Realita

JUJUR, mulia, sangat indah. Tapi realita yang ada, jujur justru tidak mujur. Mohon perhatian khusunya akademisi S-1, S-2, dan S-3, sebelum negara hancur.

Dicoreng Kebohongan

SUNGGUH miris melihat dunia pendidikan yang dicoreng dengan kebohongan demi pengakuan.

Alvin

Nyoman Wardhana

Kirimkan komentar Anda atas tema: Perlukah Diberlakukan Transaksi Nontunai di Tol? (9-14 Oktober 2017) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Wujudkan Budaya Praktis dan EďŹ sien melalui Tol-E

ASIH segar dalam ingatan ketika pintu keluar Tol Brebes Timur menjadi neraka bagi pemudik Lebaran beberapa waktu lalu. Kemacetan panjang ini menelan korban jiwa. Selain akibat meluapnya arus kendaraan, permasalahan ini timbul akibat transaksi manual yang dirasa kurang cepat dan efektif, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kebudayaan praktis dan efisien yang ditunjang oleh teknologi. Banyaknya kendaraan tidak diimbangi dengan kecepatan transaksi merupakan faktor utama yang menyebabkan kemacetan di gerbang tol. Permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di Brebes, tetapi menjadi masalah klasik semua pelayanan gerbang tol di Indonesia. Kasus kemacetan pintu Tol Brebes timur dan keluhan masyarakat mengenai kemacetan menjadi stimulus bagi pemerintah dalam merespons serta memecahkan permasalahan kemacetan di gerbang tol. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi dasar terkuat dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemacetan gerbang tol di Indonesia. Tingginya minat masyarakat dalam menggunakan kendaraan roda empat direspons cepat oleh pemerintah dengan menyediakan fasilitas yang lebih praktis dan efisien. Pemerintah melalui PT Jasa Marga (persero) Tbk ber-

gerak cepat menyelesaikan masalah ini dengan membuat kebijakan transaksi nontunai saat pembayaran tol. Kebijakan pemerintah diwujudkan dengan adanya kartu tol-E atau tol elektronik. Kartu itu wajib dimiliki masyarakat secara masif akhir Oktober nanti. Untuk mendapatkan kartu ini juga sangat mudah, mulai di mini market terdekat, gerbang pintu tol, dan beberapa bank yang menerbitkan e-money. Penggunaan kartu tol-E dirasa efektif dan efisien karena cepat dalam pembayaran sehingga sangat ampuh mengurai kemacetan di gerbang tol. Hadirnya kartu tol-E di masyarakat merupakan perwujudan budaya praktis dan efisien yang membuat masyarakat pengguna fasilitas tol merasakan dampak positif dari perkembangan teknologi. Hal itu dapat memudahkan pengendara dalam bertransaksi di tol. Pengendara tidak harus merasakan antrean panjang dan menunggu lama untuk menerima uang kembalian. Dengan adanya kartu tol-E masyarakat bisa menghapus budaya lama yang terkesan kurang praktis dan efisien dalam pelaksanaannya. Untuk menyukseskan program ini, pemerintah harus gencar menyosialisasikan ke masyarakat melalui media massa atau media komunikasi lainnya. Sosialisasi ini di antaranya mengedukasi tata cara serta prosedur bagaimana menggunakan fasilitas kartu

tol-E. Peran pemerintah saja tidak cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam menyuarakan program transaksi nontunai tol. Masyarakat pun harus ikut membantu membentuk kesadaran untuk menyuarakan budaya praktis dan efisien dalam transaksi tol agar masalah kemacetan di gerbang tol bisa diatasi. Melalui beberapa media sosial, masyarakat yang sudah mengerti prosedur transaksi nontunai tol bisa mengedukasi masyarakat lain agar tidak terjadi kekeliruan dalam tata cara penggunaan kartu tol-E. Intinya pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam menyuarakan kebijakan ini. Pemerintah juga harus memikirkan nasib penjaga gerbang tol konvensional agar saat program ini terealisasi mereka tidak kehilangan pekerjaan. Hadirnya peran teknologi dalam mempermudah pekerjaan seharusnya tidak menghilangkan peran manusia itu sendiri. Meski dirasa lebih praktis, pemerintah harus tetap bijak menentukan keputusan bagi pekerja gerbang tol konvensional yang mau tidak mau perannya tergantikan oleh mesin.

KlariďŹ kasi Bank DBS Indonesia atas Penawaran Top Up Sulit Disetujui

K

AMI mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Media Indonesia kepada PT Bank DBS Indonesia (Bank DBS Indonesia) selama ini. Melalui surat ini, kami ingin memberikan tanggapan atas surat pembaca bertajuk Penawaran Top Up KTA DBS Sulit Disetujui yang dikirim Saudara Michael Yoseph di Media Indonesia dan di mediaindonesia.com pada 31 Agustus 2017. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa penulis mengeluhkan proses verifikasi pengajuan top up kredit tanpa agunan (KTA) Bank DBS Indonesia. Sehubungan dengan keluhan tersebut, kami telah meninjau ulang data pengajuan beliau yang mengacu pada sistem verifikasi top up KTA kami. Sebagai tindak lanjut, kami telah menghubungi kembali Saudara Michael Yoseph pada 15 September 2017 untuk menginformasikan lebih rinci mengenai alasan kami yang belum dapat menyetujui permohonan top up KTA beliau. Kami sangat berterima kasih kepada Saudara Michael Yoseph atas kerja samanya yang baik.

Mona Monika Abiyyu Ghulman Gunawan Mahasiswa UIN SGD Bandung

Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia


10

PERKOTAAN

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

Revitalisasi Trotoar Butuh Waktu Panjang

ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

MENYEMPIT: Warga menyiram tanaman kemangi di lahan pertanian di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, kemarin. Lahan pertanian di wilayah DKI Jakarta setiap tahun semakin menyempit, menyusul maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi gedung, tol, dan perumahan.

GUBERNUR DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pembenahan atau revitalisasi trotoar di seluruh wilayah Ibu Kota membutuhkan waktu yang panjang. “Revitalisasi semua trotoar di Jakarta ini tidak mungkin dilaksanakan hanya dalam waktu lima tahun. Saya perkirakan butuh waktu lebih dari lima tahun, baru selesai,” kata Djarot di Balai Kota DKI, kemarin. Menurut dia, total panjang trotoar yang terbentang di seluruh wilayah DKI Jakarta mencapai sekitar 1.300 kilometer. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru merevitalisasi sekitar 10%. Lebih lanjut, dia menuturkan saat ini pihaknya juga masih fokus membenahi trotoar yang berada di jalanjalan protokol dan arteri. Revitalisasi trotoar yang tengah dilakukan itu juga meliputi pembuatan ducting. “Salah satu pekerjaan revitalisasi trotoar yang sedang kami lakukan yaitu di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan MH Thamrin. Nantinya, trotoar tersebut akan menjadi percontohan bagi revitalisasi trotoar di wilayah lain di Jakarta,” tutur Djarot. Dengan menggunakan model ducting, sambungnya, kabel-kabel jaringan utilitas milik para operator akan lebih tertata rapi, tidak tampak semrawut lagi. “Selain itu, apabila operator atau

pemilik jaringan utilitas itu hendak memperbaiki kabel-kabel mereka, tidak perlu sampai membongkar bahkan merusak trotoar. Jadi, kondisi trotoar tetap baik,” ungkap Djarot. Pada Minggu (8/1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan program Trotoar Kita. Dalam program tersebut, penataan trotoar akan dilaksanakan dari Patung Pemuda Membangun di Jalan Jenderal Sudirman hingga Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Jalan MH Thamrin. Proses penataan trotoar di sepanjang jalan protokol tersebut ditargetkan selesai secara keseluruhan pada Juli 2018. Khusus revitalisasi di ruas Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, trotoar yang baru akan selebar 8 meter hingga 10 meter. Trotoar itu akan memakan lahan perkantoran yang berdiri di sisi kedua ruas jalan tersebut. Djarot telah menjanjikan insentif bagi para pemilik gedung itu. Insentif berupa keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) jika pemilik gedung bersedia menghilangkan garis pembatas atau pagar di depan gedungnya. “Pelebaran jalur pedestrian (trotoar) akan mulai dilakukan akhir tahun ini. Pemilik gedung diberikan insentif apabila pagar dibuka. Maka pajak PBB kita bebaskan,” kata Djarot. (Aya/Ant/J-1)

Mayoritas Fraksi Setuju Kontribusi 15% Besaran kontribusi yang diperuntukkan masyarakat disepakati sebesar 15%. Angka itu sesuai dengan keinginan Ahok. SRI UTAMI

sru@mediaindonesia.com

P

EMBAHASAN dua rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi yang sempat dihentikan selama lebih dari setahun mulai disinggung lagi. Pembahasan dihentikan karena reklamasi diduga melanggar aturan serta perizinan lingkungan. Dua raperda yang menanti untuk dibahas itu ialah Raperda tentang Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KSP) dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pembahasan kedua raperda itu dihentikan pada 2016, selain dugaan di atas, juga karena ada anggota dewan yang tersandung kasus korupsi yang berkaitan dengan dua raperda tersebut. Dalam rapat unsur pimpinan yang mengawali rapat perdana raperda tersebut, kemarin, mayoritas fraksi DPRD DKI menyetujui kontribusi 15% untuk

masyarakat akan dimaskukkan ke perda. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan pembahasan raperda lebih dulu meminta pandangan seluruh fraksi terkait dengan surat yang telah diterimanya dari Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Selanjutkan hasil rapat fraksi akan dibawa ke Badan Musyawarah dan diteruskan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). “Kalau sudah jadi daratan, itu menjadi tugas pemerintah daerah dan juga kami. Kami sudah buat perda, ya dilanjutkan lagi, tinggal pembahasan beberapa pasal dan kami akan masukan kontribusi 15% itu ke perda,” jelasnya, kemarin.

Dari 10 fraksi di DPRD DKI, mayoritas setuju kontribusi 15% yang diperuntukkan masyarakat akan dimasukkan ke perda. Menurut Prasetio, dari sepuluh fraksi yang ada, mayoritas sudah menyetujui tentang kontribusi 15% yang diperuntukkan masyarakat. Angggota dewan pun menggeber pemba-

hasan raperda tersebut sebelum pekan depan. “Ini belum paripurna, baru pembahasan dulu. Kami juga menyertakan ekeskutif dalam rapat pimpinan gabungan,” imbuhnya Prasetio menjelaskan 15% kontribusi tambahan itu nantinya akan dipakai DKI untuk membangun Ibu Kota, mulai rusun, waduk, ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), hingga untuk pembangunan tanggul. “Jadi bukan apa apa, kalau itu tidak dimasukan ke raperda, bakal jadi bahan permainan dari para pengembang itu juga,” terang Prasetio. Ketua Bapemperda Lulung Lunggana mengatakan saat ini anggota dewan membahas tentang penataan tata ruang Pan-

tai Utara Jakarta. Menurutnya, pengesahan raperda itu mungkin akan dilakukan gubernur baru, Anies Baswedan. “Dari mekanismenya saja untuk sosialisasi dan fasilitasi ke kementerian saja butuh dua minggu,” jelasnya

Komprehensif Jakarta sebagai ibu kota negara, menurut Lulung, sudah saatnya memiliki perda tata ruang pantai pesisir utara Jakarta. Tugasnya sebagai legislator mempunyai kewenangan untuk membuat aturan yang menyeluruh (komprehensif ) sesuai dengan kondisi terkini. “Mesti punya perda tata ruang pesisir utara. Perkara mau bangun atau tidak, itu

persoalan pemerintah, bukan kami karena tupoksinya berbeda,” cetusnya. Sekda DKI Jakarta Saefullah yang menghadiri rapat pimpinan gabungan di DPRD DKI mengaku kecewa karena rapat pembahasan raperda reklamasi batal digelar kemarin. Menurut rencana, rapat bersama 10 fraksi DPRD DKI dilaksanakan Kamis (12/10), yang selanjutnya diteruskan dengan rapat Bamus dan Bapemperda. “Batal karena tidak kuorum, jadi beberapa partai yang tidak hadir seperti Gerindra tidak ada tadi,” sesalnya. Saefullah yakin pemerintah melakukan proses raperda reklamasi sesuai aturan dan tidak melanggar ketentuan. (J-3)

3.000-an Perusahaan Kemplang BPJS SEBANYAK 3.407 perusahaan di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) menunggak pembayaran iuran kepada BJPS Ketenagakerjaan dengan nilai mencapai Rp282,9 miliar. Pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jaksel meminta Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinkertrans) Kota Jaksel menindak perusahaan-perusahaan penunggak tersebut. “Sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pekerja mereka, perusahaan harus membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara tertib,” kata Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jaksel Agoes Masrawi di Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan, jika perusahaan menunggak iuran, penye-

lesaian masalah penunggakan akan melibatkan tiga institusi yakni Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten, Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Menurut Agoes, pelibatan tiga institusi itu sesuai dengan PP No 85/2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PP No 86/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara. “Selain itu ada Permenaker No 23/2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak

Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara,” tegas Agoes. Ia mendesak perusahaanperusahaan yang menunggak itu agar segera menyelesaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para pekerja. “Kami juga meminta Suku Dinkertrans untuk mendesak pihak perusahaan penunggak menyelesaikan tanggung jawab mereka,” katanya. Di kesempatan berbeda, Kepala Suku Dinas Kertrans Jaksel Sudrajad mengatakan pihaknya tidak bisa bertindak sembarangan dan tindakan yang diambil terhadap perusahaan penunggak iuran BPJS

Ketenagakerjaan harus dikembalikan kepada regulasi dan perangkat hukum yang jelas. Dia menambahkan, tindakan yang diambil Dinkertrans harus mengacu pada PP No 86/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi dan Permenaker No 23/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. “Perusahaan penunggak bisa dikenai sanksi administratif dimulai dengan teguran tertulis untuk 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan baru setelah 30 hari perusahaan akan dikenai denda,” jelas Sudrajad. (Drd/J-1)

MI/ RAMDANI

BUS TINGKAT: Bus tingkat Trans-Jakarta hibah dari PT Nestle Indonesia melintas di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin. PT Nestle Indonesia menyerahkan satu unit bus tingkat Trans-Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan transportasi publik.

Aji Mumpung, Sampah Depok Menumpuk

ANTARA /INDRIANTO EKO SUWARSO

KUMUH: Suasana semerawut di pasar tradisional Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat, Senin (29/2). Data Riset Kebersihan Pasar (RKP) Kota Depok 2017 menyebutkan, sejumlah pasar tradisional di Depok tergolong kumuh akibat tingkat kesadaran pedagang terhadap kebersihan sangat rendah.

KESADARAN pedagang terhadap pentingnya menjaga kebersihan di sembilan pasar tradisional di Kota Depok sangat rendah. Data Riset Kebersihan Pasar (RKP) Kota Depok 2017 menyebutkan tingkat kesadaran pedagang akan kebersihan hanya 20%. Bukan hanya rendah, sejumlah pedagang juga didapati kerap berperilaku aji mumpung dengan membawa semua sampah rumah tangga mereka ke pasar untuk dibuang di sana. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Rakyat Cisalak (PRC) Nelson Da Siva Gomes memaparkan, data yang tengah dihimpun RKP menunjukkan sekitar 205 kubik sampah rumah tangga senga-

ja dibuang pedagang di sembilan pasar tradisional di Kota Depok. “Sampah yang dibawa pedagang dari rumahnya untuk kemudian dibuang di pasar tradisional meningkat 184,75% dari sebelumnya 59 kubik atau naik jadi 168 kubik. Itu setiap hari,” ujar Nelson. Secara rinci, timbunan sampah yang dibawa pedagang di Pasar Rakyat Cisalak naik dari 12 kubik menjadi 60 kubik tiap harinya. Pasar Tugu naik dari 6 kubik menjadi 12 kubik, Pasar Sukatani naik dari 5 kubik menjadi 6 kubik, Pasar Agung naik dari 6 kubik menjadi 8 kubik, dan Pasar Kemiri Muka naik dari 30 kubik menjadi 80 kubik tiap hari. Secara keseluruhan

naik sebanyak 184,75%. Selain itu, sampah yang dibuang di empat pasar tradisional yang dikelola swasta juga meningkat 37 kubik atau naik 85% yang sebelumnya hanya 20 kubik. Empat pasar tradisonal yang dikelola pihak swasta yakni Pasar Musi naik dari 6 kubik menjadi 12 kubik tiap harinya, Pasar Pucung naik dari 5 kubik menjadi 10 kubik, Pasar Reni Jaya naik dari 3 kubik menjadi 5 kubik, dan Pasar Depok Jaya naik dari 6 kubik menjadi 12 kubik tiap hari. “Di pasar yang dikelola swasta ada kenaikan hingga 85%. Kelicikan dan kecurangan pedagang macam ini perlu kami ubah perilakunya,” kata Nelson.

Bukan hanya pedagang, pembeli juga kerap kedapatan membawa sampahnya dari rumah dan selanjutnya dibuang di tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang ada di lingkungan pasar tradisional. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok tidak henti mengajak masyarakat untuk menjalankan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yakni membuang sampah di tempat sampah, membedakan tempat pembuangan sampah yang organik dan anorganik sebelum diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Cipayung, Kota Depok. (KG/J-1)


TRANSPARANSI

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

11

MI/RAMDANI

AUDIT ELEKTRONIK: Sejumlah aparat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI seusai mendapatkan pengarahan dari Gubernur DKI di Balai Kota. Mulai 2018 setiap transaksi keuangan di SKPD DKI Jakarta akan diawasi sistem audit elektronik (e-audit).

Pengelolaan Keuangan DKI Diperkuat Transparansi menjadi keniscayaan bagi birokrasi, dan untuk mewujudkannya ialah dengan mengoptimalkan teknologi. Potensi kebocoran anggaran pun bisa dicegah. NICKY AULIA WIDADIO

Nicky@mediaindonesia.com

S

ISTEM pengelolaan keuangan di Provinsi DKI Jakarta makin diperkuat. Tahun depan (2018), setiap transaksi keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI Jakarta akan diawasi sistem audit elektronik (e-audit). Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menuturkan sistem e-audit merupakan penyempurnaan dari pengelolaan keuangan DKI Jakarta. E-audit tidak lepas dari sistem pengelolaan keuangan elektronik yang sebelumnya, seperti e-budgeting dan e-procurement. Saat ini, sistem e-audit masih dalam tahap penyempurnaan. “Dengan demikian, DKI mempunyai data tunggal tentang pelaporan atas apa yang dikerjakan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut dari pemeriksaan,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Zainal menjelaskan, dalam e-audit, setiap SKPD diwajibkan mengunggah data anggaran, pembelian, serta data barang. Data harus diunggah secara real time. “Nanti kita tinggal periksa. Nanti ada komunikasi (dengan SKPD) melalui sistem. Kita lihat apa yang dia buat sudah benar dan sesuai aturan belum? Tata

kelola sudah benar belum? Pencatatan sudah benar? kalau sudah oke, ya sudah,” kata Zainal. Selama ini, lanjutnya, audit transaksi dilakukan secara manual. Zainal mencontohkan permintaan data ke kelurahan, misalnya, bisa memakan waktu selama dua hingga tiga hari. Sementara itu dengan sistem e-audit, data masuk secara real time sehingga tim dari Inspektorat DKI bisa langsung menganalisis, meneliti, dan menguji data tersebut. SKPD yang tidak disiplin mengunggah data pun bisa diberi sanksi berupa teguran. “Kita beri sanksi dan teguran. Teguran pertama, teguran kedua, lalu kita sanksi. Setelah teguran kan ada sanksi lagi. Kalau kita mengacu kepada perundangundangan, berarti tidak melaksanakan ketentuan dari aturan. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tegas Zainal.

Tantangan Saat ini, Inspektorat DKI masih melakukan tahap sosialisasi kepada SKPD. Pada tahap awal penerapan di 2018 mendatang, diharapkan 50% dari total 42 SKPD yang ada di lingkup Pemprov DKI Jakarta menerapkannya. Di antara yang menjadi fokus awal ialah terkait dengan transaksi di bidang pajak daerah, aset daerah, serta pengadaan barang dan jasa. “Ketiga poin itu

paling strategis,” ujarnya. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Syarifuddin menilai penerapan e-audit semestinya tidak lagi memberi ruang bagi penyalahgunaan APBD DKI Jakarta sebesar Rp71,6 triliun. E-audit justru melengkapi sistem pengelolaan keuangan secara elektronik yang telah ada sebelumnya, yakni ebudget dan e-procurement. “Artinya sistem yang sekarang ini sudah ada diperkuat dan dipertajam lagi dengan e-audit. Jadi enggak ada lagi dana siluman karena sistem kontrolnya sudah berlapis-lapis,” ungkap anggota Fraksi Hanura itu. Ia juga berharap penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan keuangan DKI Jakarta terus dikembangkan hingga masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang selanjutnya. “Saya pikir, kalau ingin mengubah sistem yang ada sekarang, itu langkah mundur. Mudah-mudahan pemimpin yang baru akan mempertahankan sistem ini, bahkan menambah apa yang kurang,” harapnya. Di mata anggota Fraksi PKS DPRD DKI Rifkoh Abriani, adanya e-audit cukup menjanjikan agar kebocoran APBD DKI bisa diantisipasi. Namun, dia mengingatkan, selama dua periode ada e-budgeting dan e-procurement, ternyata penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) rendah. Padahal, Pemprov DKI selama ini mengklaim sudah memiliki sistem penganggaran yang baik. Fraksi PKS DPRD DKI mencatat realisasi belanja Pemprov DKI pada semester I 2017 yang baru mencapai 25,31%. Angka itu lebih rendah daripada realisasi belanja pada semester 1 tahun sebelumnya, yakni hampir 30%. “Apakah DKI Jakarta kembali akan menjadi daerah dengan penyerapan belanja terendah di Indonesia? Padadahal sudah diklaim gunakan sistem e-budgeting yang baik,” sindir Rifkoh Abriani. Keprihatinan senada datang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekretaris Fraksi PPP DPRD DKI, Belly Bilalusalam, menekankan agar Pemprov DKI segera menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) agar tak menghambat gubernur berikutnya. “Sistemnya bagus, tapi kalau penerapannya atau SDM-nya payah, ya sama saja,” tandasnya. (J-3)

DOK MI/ GALIH PRADIPTA

INFORMASI PENGAWASAN: Tampilan aplikasi Qlue milik Pemprov DKI Jakarta yang berfungsi untuk menampung laporan dan keluhan dari masyarakat atas kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan termasuk terkait dengan kerja dan kinerja perangkat pemerintahan.

Si Insan dan Si Padu Dipandang Sebelah Mata PEMPROV DKI Jakarta melengkapi sistem e-budgeting dan e-procurement dengan meluncurkan sistem online untuk audit dan whistleblowing atau pengaduan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah. Namanya Sistem Informasi Pengawasan (Si Insan) dan Sistem Pengaduan Terpadu (Si Padu). Sistem itu dibuat untuk mempermudah audit transaksi keuangan dan nonkeuangan secara online. Dengan data tunggal, terintegrasi, dan transparan, kedua sistem itu diharapkan dapat mendukung ketercapaian indikator smart governance di DKI Jakarta. Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Zainal, mengatakan Si Padu adalah sistem penanganan pengaduan atas pelanggaran, terutama yang akan menimbulkan kerugian negara/daerah. Aplikasi itu sekaligus juga sebagai alat partisipasi ASN dan masyarakat dalam pembangunan daerah. “Whistleblowing system merupakan suatu media bagi ASN dan masyarakat untuk dapat mengadukan berbagai tindakan-tindakan aparat pemerintah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Zainal, beberapa waktu lalu. Latar belakang dibuatnya Si Insan, jelas Zainal, untuk

memangkas pengawasan berlapis dan melibatkan berbagai instansi yang kadang kurang efektif untuk iklim kerja. Selain itu, semakin banyak pengawasan dikhawatirkan akan menambah celah korupsi. Karena sibuk secara prosedural, target pencapaian kerja juga bisa terganggu, termasuk untuk pelayanan warga dan kesempatan untuk berinovasi pun jadi terbatas.

Sistem itu dibuat untuk mempermudah audit transaksi keuangan dan nonkeuangan secara online. Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI ingin berfokus pada upaya pencegahan penyelewengan dengan penguatan sistem. Si Insan yang baru diluncurkan akan berperan sebagai e-audit yang jadi bagian tak terpisahkan dari sistem e-budgeting, e-planning, e-procurement, dan lainnya. Sementara itu, Si Padu digunakan sebagai media penga-

duan untuk pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi yang dicurigai terjadi di lingkungan Pemprov DKI. Warga bisa melaporkan mulai 2018. Laporan bisa disampaikan melalui situs Inspektorat.jakarta.go.id. Untuk membuat laporan di Si Padu, pelapor harus mencan-tumkan nama jelas yang dibuktikan dengan KTP. Penyampaian laporan juga harus menyebut secara jelas pihak yang dilaporkan dan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Demi memudahkan penindaklanjut-an laporan, warga juga diminta untuk menyertakan bukti-bukti yang dimiliki seperti dokumen, foto, atau video. Soal ini bagi Hendro Supeno, warga yang pernah berurusan dengan sistem online, tetap memiliki kelemahan. Menurutnya, di balik semua sistem online itu ada manusia sebagai operatornya. Selagi manusia masih makan dan minum, semua bisa diatur. “Contohnya absen elektronik dengan sidik jari yang pernah bobol di Balai Kota DKI. Pas sidak baru ketahuan, sial aja itu,” ujar Hendro. Menurutnya, selama mental ASN Pemprov DKI masih seperti saat ini, sebaik apa pun sistemnya mudah diakali. (Ssr/J-3)


12

REGIONAL

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

Gus Ipul Terima Rekomendasi dari PKB Dukungan PKB untuk Saifullah Yusuf sudah tuntas. Surat rekomendasi sudah di tangan, tidak berubah. FAISHOL TASELAN

oritaskan pembangunan di Pulau Madura dan tapal kuda. Alasannya, kesenjangan dan kemiskinan masih terjadi di dua wilayah itu,” tandas Gus Ipul.

faishol@mediaindonesia.com

S

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

RESMI DIUSUNG PKB: Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar (kanan) menyerahkan surat keputusan kepada bakal calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di sela-sela sarasehan dalam rangka verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019 bersama DPC PKB se-Jawa Timur, di Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Saifullah Yusuf resmi diusung PKB sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur.

Bupati Bantaeng Dapat Pendamping Baru TEKA-TEKI pendamping Nurdin Abdullah dalam pemilihan gubernur di Sulawesi Selatan mulai terkuak. Sudirman Sulaiman, adik Menteri Pertanian Amran Sulaiman, kemarin, mengaku telah dilamar Bupati Bantaeng itu untuk menjadi pendampingnya. “Saya bersedia maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Prof Nurdin. Saya profesional dan belum pernah bertemu partai politik yang akan menjadi pengusung,” kata Sudirman, di Makassar. Sebelumnya, Nurdin yang kondang karena berhasil membangun Bantaeng setahun terakhir sudah melakukan sosialisasi dengan memilih mantan

karteker Gubernur Sulsel 2007 Tanribali Lamo sebagai pendampingnya. Namun, dalam survei yang dilakukan lembaga survei Poltracking Indonesia, September lalu, pasangan itu kurang diminati publik. Secara personal, elektabilitas Nurdin mencapai 20,46%. Namun, saat dipasangkan dengan Tanribali, elektabilitas pasangan itu justru turun menjadi 16,37%. Pasangan Nurdin-Sudirman mungkin akan didukung Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan. Mereka akan menjadi saingan berat pasangan yang lebih dulu mendeklarasikan diri, yakni Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar, yang diusung Partai

Golkar-NasDem. Lebih jauh Sudirman menyatakan ia bersedia mendampingi Nurdin karena latar belakang dan sepak terjang Nurdin sebagai Bupati Bantaeng dua periode sangat berhasil. Nurdin mampu membangun hingga ke pelosok. “Saya berharap bersama Prof Nurdin mampu membangun kabupaten lain di Sulsel, seperti di Bantaeng. Kabupaten Bantaeng sangat bagus dan maju, infrastrukturnya lebih maju jika dibandingkan dengan daerah lain,” tegas Sudirman. Di Bangka Belitung, Ketua NasDem Pangkal Pinang Riynaldi Abdullah berharap bisa mengantongi rekomendasi dari pengurus pusat NasDem untuk maju dalam

pesta demokrasi di daerahnya. “Kandidat yang sudah melamar ke NasDem ada tujuh orang, termasuk saya. Saya berharap Pak Surya Paloh dapat mengeluarkan rekomendasi bagi saya untuk maju,” kata Riynaldi. Dia mengaku untuk meningkatkan popularitas sudah melakukan pendekatan dan bertemu ketua RT dan RW se-Pangkal Pinang. Pekan lalu, ribuan warga juga sudah menggelar pertemuan dan memberi dukungan kepadanya. “Saya belum berhenti. Selain mendekatkan diri kepada masyarakat, saya terus melakukan komunikasi dengan sejumlah partai,” tandas Riynaldi. (LN/ RF/N-2)

AIFULLAH Yusuf sudah bisa berlega hati. Kemarin, ia menerima surat rekomendasi dukungan dari Petahana Pasuruan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Masih di Jawa Timur, petahana M Iruntuk maju sebagai calon Gubernur Jawa syad Yusuf terus mendapat dukungan Timur. untuk maju dalam pilkada Kabupaten Penyerahan rekomendasi dilakukan Pasuruan. Dua partai terakhir yang muKetua Dewan Pengurus Wilayah PKB lai mendekat ialah Partai Golkar dan Jawa Timur Halim Iskandar langsung Gerindra. kepada Gus Ipul di Surabaya. Sejumlah “Ada tujuh nama calon bupati dan ketua pengurus cabang PKB se-Jatim ikut wakil bupati yang sudah kami ajukan menyaksikan penyerahan. ke pengurus Partai Golkar Jatim dan ke “Surat keputusan dari DPP PKB untuk Jakarta. Satu di antaranya ialah M Irsyad calon Gubernur Jatim sebenarnya sudah Yusuf, Bupati Pasuruan saat ini,” ungkap keluar sejak 5 Oktober lalu. Namun, surat Ketua Partai Golkar Kabupaten Pasuruan rekomendasi baru diberikan sekarang Udik Djanuantoro. karena kesibukan masing-masing,” tutur Dukungan juga datang dari Gerindra. Sekretaris Partai Gerindra Pasuruan Halim. PKB memiliki 20 kursi di Dewan Per- Rohani Siswanto mengakui ada lima pendaftar ke partaiwakilan Rakyat Daerah nya untuk posisi calon Jawa Timur. Tanpa dugubernur, seorang di kungan partai lain pun, antaranya Gus Irsyad. Wakil Gubernur Jatim Partai yang sudah itu sudah bisa melangpasti mendukung Gus kah. Irsyad ialah PKB. SebeMungkin PKB tidak lumnya, dia juga sudah maju sendiri. Partai itu melakukan komunikasi melirik PDIP sebagai politik dengan PDIP, rekan koalisi. Nama BuSaifullah Yusuf NasDem, Hanura, dan pati Banyuwangi AbdulWakil Gubernur Jawa Timur PPP. lah Azwar Anas disebut Di Bojonegoro, Partai menjadi pilihan PDIP Golkar mengajukan dua nama untuk untuk disandingkan dengan Gus Ipul. Lebih jauh Halim Iskandar menya- maju pada pilkada, yakni Ketua Golkar takan rekomendasi dari PKB untuk Gus Bojonegoro yang juga Ketua DPRD BoIpul sudah benar, tidak salah ketik dan jonegoro Mitro’atin dan Sekretaris Katidak hanya lisan. “Saya tegaskan, SK bupaten Soehadi Mulyono. “Kami akan diserahkan kepada Gus Ipul sebagai calon menjadi pasangan yang didukung Partai Golkar,” ungkap Mitro’atin optimistis. gubernur dari PKB.” Koalisi juga menjadi pilihan Partai NasGus Ipul mengaku sangat berterima kasih dengan penyerahan surat reko- Dem di Kota Cirebon, Jawa Barat. “Kami mendasi dari PKB itu. “Ini kehormatan sudah berkomunikasi dan melakukan dan kesempatan yang diberikan partai konsolidasi dengan Partai Demokrat unkepada saya. Saya juga berterima kasih, tuk memenangkan calon dalam pilkada,” terutama kepada Pak Halim yang tulus, ujar Ketua Partai NasDem Cirebon Eti ikhlas, mencopot gambar-gambar dirinya Herawati. Kedua partai sepakat mengajukan pademi kemaslahatan bersama ulama Nahsangan Nasrudin Azis-Eti Herawati dalam dlatul Ulama di Jawa Timur.” Pesan khusus dari Ketua Umum PKB pilkada. “Keputusan partai ini diharapMuhaimin Iskandar juga sudah disampai- kan bisa membawa kemajuan bagi Kota kan kepadanya. “Saya diminta mempri- Cirebon,” tandas Eti. (AB/YK/UL/N-2)

“Saya diminta memprioritaskan pembangunan di Pulau Madura dan tapal kuda.”

Ikatan Pesantren Pilih Netral dalam Pilkada SANTRI, ulama, dan pesantren acapkali ditarik-tarik masuk ke kancah politik. Namun, sikap berbeda diperlihatkan Ikatan Pesantren Indonesia. Di Surabaya, Jawa Timur, kemarin, Ketua Umum IPI Zaini Ahmad menyatakan IPI tidak berpolitik. “Banyak tawaran agar IPI mendukung salah satu calon dalam Pilkada 2018, yang dilakukan serentak di banyak daerah. Namun, semua kami tolak karena IPI memilih

netral dalam pilkada.” Meski begitu, dia tetap berharap para pemimpin yang tampil dalam pilkada akan menjadi pemimpin yang amanah, jujur, dan berpihak pada umat. Anggota IPI dan para santri akan mendukung mereka, sebagai bentuk dukungan terhadap demokrasi, yang sekaligus memperkuat perkembangan politik di Indonesia. IPI, lanjut Zaini, akan lebih fokus meningkatkan kualitas serta

kuantitas pendidikan pesantren. Lembaga ini bertujuan membina pesantren-pesantren menjadi unggul, mandiri, dan berakhlakul karimah untuk meningkatkan ekonomi umat. Menjelang pilkada, Bupati Tegal, Jawa Tengah, yang juga dalang kondang Entus Susmono meminta warganya tidak golput. “Saya harap warga menggunakan hak pilihnya pada pilkada bupati dan wakil bupati juga pilkada gubernur,”

ujarnya saat meluncurkan tahapan pilkada di Kabupaten Tegal. Kepada warganya, Entus juga meminta meski berbeda pilihan, jangan sampai merusak persaudaraan. Rasa persatuan dan persaudaraan harus dijaga dan tidak dirusak pilihan saat pilkada. Pada kesempatan sama, anggota KPU Jawa Tengah Muslim Aisyah juga mengajak warga menyikapi pilkada dengan gembira. “Pesta demokrasi ini harus diikuti, dijaga, dan dikawal

sehingga bisa berjalan dengan baik.” Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, lanjutnya, pilkada serentak 2018 harus sukses, selamat, dan sejahtera. “Semua pihak harus saling mengawal.” Ke m a r i n , P a n i t i a P e n g a w a s Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, melepas 45 anggota panwas kecamatan. “Panwas ikut bertanggung jawab menciptakan suasana pilkada yang aman dan kondusif,” harap Ketua Panwaslu

Tapanuli Utara Sardion Situmeang. Di Jawa Barat, dari total dana pilkada sebesar Rp1,164 triliun, 40%nya digunakan untuk membayar honor petugas di kecamatan, kelurahan, dan desa. “Ada 3.135 panitia pemilihan kecamatan, 17.871 panitia pemungutan suara, dan 678.771 kelompok penyelenggara pemungutan suara yang harus mendapat honor,” kata anggota KPU Jabar Nina Yuningsih. (FL/JI/ JH/BB/N-2)

Pendaftaran Parpol Sepi Peminat PENDAFTARAN partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 di sejumlah daerah, yang dibuka sejak 3 Oktober, masih sepi peminat. Di Medan, Sumatra Utara, baru dua partai yang mendaftar, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia. “Kedua partai sudah menyerahkan berkas. Namun, berkas dari Perindo Kota Medan terpaksa dikembalikan karena belum lengkap,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Herdensi Adnin, kemarin. Berkas pendaftaran Perindo, lanjut dia, terpaksa dikembalikan karena ada ketidaksinkronan antara hardcopy yang diserahkan ke KPU dan data yang diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Partai Politik. Menurut Herdensi, berkas hardcopy dan data pada sistem informasi harus sesuai. “Sedikit saja tidak sesuai, ya, terpaksa kami kembalikan ke pengurus partai politik.”

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dua partai politik yang sudah memasukkan berkas ialah Perindo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun, Ketua KPU Sidoarjo Zainal Abidin mengatakan berkas verifikasi kedua parpol terpaksa dikembalikan. “Masih banyak yang harus diperbaiki dan kurang lengkap.” Sejumlah kekurangan, di antaranya, ada perbedaan jumlah antara daftar nama anggota dan jumlah fotokopi kartu tanda anggota dan KTP elektronik. Pengurus kedua partai politik juga tidak rapi menyusun berkas sehingga menyulitkan verifikasi. “Kami menyarankan untuk ditata serapi mungkin, dijajarkan antara KTP dan KTA atau dibuatkan sendiri tapi secara berurutan. Itu akan mempermudah kami melakukan verifikasi administrasi,” lanjut Zainal.

Dia menambahkan masih ada waktu selama enam hari bagi partai politik untuk melakukan perbaikan dan pendaftaran. Pendataran partai politik peserta Pemilu 2019 akan ditutup pada 16 Oktober. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pendaftar, KPU membuka layanan hingga pukul 00.00 WIB. Terkait dengan kurang siapnya parpol mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019, Zainal membantah akibat kurangnya sosialisasi. KPU Sidoarjo sudah empat kali menggelar sosialisasi mengenai waktu dan syarat-syarat pendaftaran. “Kami sudah mengundang para pengurus partai sampai empat kali. Kondisi sekarang ini kami maklumi karena ini merupakan sesuai yang baru bagi partai,” tandas Zainal. Kemarin, secara serempak PDIP menyerahkan berkas pendaftaran partai politik ke KPU Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Banjar, dan Pangandaran, Jawa Barat. (PS/HS/AD/N-2)

MI/BENNY BASTIANDY

SOSIALISASI PEMBENTUKAN PPK DAN PPS: Komisioner KPU Jawa Barat Nina Yuningsih memaparkan

mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilgub Jabar 2018 kepada komisioner KPU kota dan kabupaten di Cianjur, Jawa Barat, kemarin.


REGIONAL

13

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

Cekcok Berujung 3 Brimob Tewas Brigadir Slamet sedang mandi saat kejadian. Dia juga diminta Bambang Tejo Wahono untuk menyelamatkan diri. AKHMAD SAFUAN

achmad_sapuan @mediaindonesia.com

P

ERSOALAN pribadi yang berujung percekcokan dianggap menjadi motif penembakan dan aksi bunuh diri oleh anggota Subden IV Sat Brimob Pati Bripka Bambang Tejo Wahono. Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono saat di Semarang, Jawa Tengah, kemarin, menuturkan sejumlah saksi menyatakan terjadi pertengkaran antara anggota Polri yang bertugas menjaga sumur minyak Sarana Gas Trembul di Dukuh Canggah, Desa Trembul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, hingga berujung penembakan. Dua anggota Brimob lain yang tewas ialah Brigadir Budi Wibowo, 30, dan Brigadir Ahmad Supriyono, 35. Penembakan diduga menggunakan senjata api laras panjang AK 101, kata Condro, terjadi pada Selasa (10/10) sekitar pukul 18.00 WIB. “Guna mengusut kasus itu, kami perintahkan Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Dirreskrimum), Kepala Labfor, Kasat Brimob, dan Kapol-

res Blora ke ke tempat kejadian perkara,� kata Condro. Ketiga anggota yang tewas, lanjut Condro, merupakan anggota Brimob yang sedang melaksanakan tugas pengamanan objek vital. “Permintaan pengamanan selama satu bulan,� tambahnya. Ketiga jenazah telah dikuburkan di kampung halaman masing-masing. Budi Wibowo dimakamkan di Desa Sugihrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Ahmad Supriyono dimakamkan di Desa Pidodo, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak. Adapun Bambang Tejo Wahono dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Jetis, Blora.

Saksi menyatakan terjadi pertengkaran antara anggota Brimob. Anggota Brimob Brigadir Slamet selamat dari kejadian itu karena sedang mandi saat kejadian. Ketika mendengar rentetan tembakan, dia langsung ke luar kamar mandi. Namun, dia langsung diminta oleh Bambang Tejo agar meninggalkan tempat untuk menyelamatkan diri. Seorang karyawan GSS Trembul, Redi, mengaku mendengar rentetan tembakan sekitar 20 kali dari tenda pengamanan. “Saat mendekati lokasi kejadian, saya melihat satu anggota tergeletak di dekat tenda pengamanan.

Karena takut, langsung pergi dan menghubungi Polsek serta Koramil terdekat.� Lokasi kejadian masih dijaga ketat petugas kepolisian. Petugas juga masih mensterilkan lokasi kejadian. “Selain petugas dilarang masuk. Pekerja pengeboran sumur juga tidak boleh karena sedang diperiksa,� kata seorang anggota Polres yang berjaga di pintu gerbang berjarak sekitar dua kilometer dari lokasi kejadian. Direktur RSUD dr Soetijono Blora Nugroho Adiwarso mengatakan, sebelum dipulangkan untuk dimakamkan, ketiga jenazah anggota Brimob Pati tersebut telah diautopsi. “Kami belum tahu hasilnya karena masih proses pendataan petugas,� tambahnya.

Enggan komentar Kapolri Jenderal Tito Karnavian enggan memberikan komentar terkait peristiwa penembakan tiga anggota Brimob. Saat ditemui di Kota Palembang, Sumatra Selatan, Tito menyerahkan pemberian keterangan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto. “Saya tidak mau berkomentar terkait yang lain. Silakan ke Pak Rikwanto saja,� terangnya. Rikwanto mengatakan, Polda Jateng sedang mendalami kasus tersebut. Terkait izin pengamanan area tambang, Rikwanto mengakui diperbolehkan. “Memang tugas polisi menjaga keamanan. Ini yang akan diperiksa lebih dalam. Polda Jateng yang akan melakukan pendalaman,� ujarnya. (DW/N-1)

ANTARA /JOJON

PENERIMAAN CPNS BASARNAS: Direktur Sarana dan Prasarana Basarnas Marsma TNI Wahyu Ade Djaja berenang mengenakan

pakaian seragam guna memberikan semangat kepada peserta seleksi CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas di Kendari, Sulawesi Tenggara, kemarin. Tahun ini Basarnas merekrut 160 orang untuk ABK dan rescuer yang akan tersebar di seluruh Indonesia.

Belanja di Babel Lebihi Pendapatan ANGGARAN belanja daerah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung lebih besar ketimbang pendapatan. “Lihat saja di Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Belanja kita lebih besar daripada pendapatan. Makanya rapat anggaran tadi kita tunda meminta penjelasan dari pihak eksekutif,� terang Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya di Pangkal Pinang, kemarin, Dalam Rancangan KUA-PPAS 2018, lanjut dia, anggaran belanja pada 2018 sebesar Rp3 triliun belum termasuk dana

alokasi khusus (DAK) sebesar Rp500 miliar. Untuk target pendapatan, sambung dia, justru turun ketimbang tahun lalu, yakni dari Rp2,43 triliun pada 2017 menjadi Rp1,9 triliun. “Kami minta pihak eksekutif meninjau kembali. Masak target pendapatan 2018 menurun jika dibandingkan dengan 2017,� kata Didit. Didit membeberkan target pendapatan berada di beberapa pos. Salah satunya sumbangan pihak ketiga yang sebelumnya Rp30 miliar menjadi Rp17 miliar. “Katanya pemprov tarik sumbangan dari pengusaha

timah sebesar Rp1.000 per kilogram, tetapi kenapa pendapatan justru menurun? Seharunya semakin tahun target pendapatan meningkat.� Secara terpisah, Kepala Bidang Pajak Badan Keuangan Daerah Kepulauan Babel Amran menjelaskan realisasi penerimaan pajak daerah provinsi per Agustus 2017 mencapai 69,37% atau Rp386,5 miliar dari target sebesar Rp557,1 miliar. “Grafik penerimaan pajak daerah menunjukkan kenaikan sehingga kami optimistis akan tercapai,� ujarnya. Ketua DPRD Surabaya, Jawa Timur, Armuji mempertanya-

kan pengajuan anggaran untuk proyek angkutan massal cepat (AMC) berupa trem sebesar Rp18 miliar dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya 2017. “Artinya tidak ada transparansi dari dinas terkait,� kata Armuji. Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan mengakui tambahan anggaran telah dikoordinasikan dengan Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Bamus) tanpa melalui komisi. Sebab, menurut dia, Bamus dan Banggar merupakan representasi unsur pimpinan. (RF/DW/Ant/N-1)

ANTARA/RONY MUHARRMAN

KORUPSI PENGADAAN LAMPU: Tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan

lampu Pemkot Pekanbaru, Manajer Pemasaran PT SCA, HW, 33, digiring petugas menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru, Riau, kemarin. Kejati Riau menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, dengan kerugian negara Rp1,3 miliar.

Ahli Waris Takhta Sultan DIY Mulai Dipertanyakan MAJELIS Permufakatan Rakyat Yogyakarta (MPRY) mendesak Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sultan Hamengku Buwono X tetap mempertahankan aturan yang sudah berlaku sejak zaman Mataram Islam. Ketua MPRY KH Abdul Muhaimin di Dalem Yudoningratan, Jala Ibu Rusmo, Kota Yogyakarta, kemarin, mengingatkan maskulinitas Kesultanan Yogyakarta harus dipertahankan. “Banyak simbol yang menunjukkan Sri Sultan Hamengku Buwono harus laki-laki,� kata dia. Abdul Muhaimin menyatakan MPRY juga meminta Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Lurah Pangeran (pimpinan para pangeran) Kanjeng Gusti Pangeran Hario (KGPH) Hadiwinoto sebagai putra mahkota yang akan atau menggantikan kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Abdul Muhaimin menegaskan pengangkatan putri tertua Sri Sultan Hamengku Buwono X, GKR Mangkubumi, sebagai ahli waris takhta menyalahi aturan. GBPH Cakraningrat yang menjadi wakil anak ahli waris Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan surat dari MPRY akan dibawa dalam rapat keluarga. “Kami segera urun rembuk dengan semua ahli waris,� jelasnya. Pada 31 Agustus, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga calon Gubernur DIY tidak mesti menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X, putusan MK itu

membuat pengisian posisi Gubernur DIY sebagai pejabat publik tidak mengenal jenis kelamin. “Seharusnya itu masalah internal keraton. Sebagai gubernur masak harus minta izin istri? Jadi, bukan hanya laki-laki dan perempuan yang bisa jadi gubernur, tapi lakilaki yang tidak punya istri dan tidak punya anak juga bisa jadi gubernur,� kata Sultan di Jakarta, Selasa (10/10). Pada 31 Desember 2015, Sultan yang memiliki empat putri itu mengeluarkan sabda yang menyatakan penggantinya sebagai raja keraton harus berasal dari keturunannya. Pada 5 Mei 2015, Sri Sultan juga mengeluarkan dhawuh atau perintah raja berisi perubahan nama putri pertamanya, GKR Pembayun, menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. (AU/Ant/N-1)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan pengembang platform digital Go-Jek Indonesia. Kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan layanan kesehatan dengan menyediakan fasilitas antar obat secara gratis ke rumah pasien miskin dari dua rumah sakit milik pemerintah daerah. “Teknologi tak bisa dilawan, tapi dimanfaatkan untuk memudahkan pasien miskin. Kan kasihan sudah sakit masih harus menunggu obat disiapkan apoteker. Daripada menunggu obat, lebih baik langsung pulang untuk istirahat, nanti obatnya diantar. Ini semacam paket lengkap, warga miskin berobatnya sudah dibiayai pemerintah, obatnya diantarkan sampai rumah,� ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Selasa (10/10). Anas memaparkan proses sinergi ini cukup memakan waktu karena banyak regulasi yang diperhatikan mengingat obat adalah barang yang diatur ketat. “Kita harus konsultasi ke sana ke mari, ke Kementerian Kesehatan, ke apoteker, dalam dua bulan

FOTO-FOTO: PEMKAB BANYUWANGI

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersama Senior Vice President Go-Jek Malikulkusno Wijoyo Adhi saat penandatanganan kerja sama fasilitas antar obat ke warga miskin. ini. Namun, karena ini tujuan utamanya inovasi memudahkan warga, proses agak rumit ini kita nikmati dengan gembira,� ujarnya. Pada pertengahan September lalu, Anas juga meluncurkan program layanan antar obat ‘Gancang Aron’ (Lekas Sembuh). Namun, jangkauannya masih terbatas di sekitar rumah sakit. Dengan sinergi bersama Go-Jek, jangkauan layanan diperluas. “Kenapa gandeng Go-Jek?

Sekarang eranya kolaborasi. Kalau jalan sendiri, ujungnya proyek pengadaan armada kendaraan maka tidak efisien,� imbuh Anas. Dalam sinergi ini, Go-Jek mengantarkan obat ke rumah pasien yang dirawat jalan di rumah sakit daerah. Untuk layanan ini, akan disediakan pos khusus di rumah sakit. Untuk mendapatkan layanan ini, seusai berobat ke dokter warga hanya perlu ke pos tersebut, lalu dipro-

ses petugas. Selain memudahkan pasien miskin, layanan ini secara khusus memudahkan pasien yang telah berobat rutin ke rumah sakit karena dokter tinggal berkoordinasi dengan petugas layanan ini. Petugas pengantar dari Go-Jek telah dilatih cara membawa obat dan aspek dasar lainnya. Anas mengapresiasi Go-Jek yang punya visi kewirausahaan sosial. “Go-Jek adalah satu dari sedikit lembaga bisnis yang bervisi kewirausahaan sosial. Bisnis bukan cuma cari untung, melainkan ada unsur mengajak orang lain maju bersama,� ujar Anas. Senior Vice President GoJek Malikulkusno Wijoyo Adhi mengatakan ini adalah sinergi pertama Go-Jek dengan pemerintah daerah. “Kami ingin bawa ini ke nasional, bisa diterapkan di daerah lainnya untuk memberi kemudahan ke warga,� ujar Malik. Go-Jek juga mengapresiasi respons Pemkab Banyuwangi yang terbuka pada teknologi untuk meningkatkan layanan publik. (S1-25)


14

INTERNASIONAL

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

RI dan Taiwan Perkuat Kerja Sama INDONESIA dan Taiwan terus meningkatkan kerja sama di berbagai sektor. Dengan kebijakan New Southbound Policy, hubungan kedua negara diyakini semakin prospektif. Kepala Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Taiwan di Indonesia (TETO) John Chen menuturkan Taiwan telah mencapai berbagai kemajuan. Mulai dari sektor industri yang mendapat panggung di kancah internasional, negara yang ramah bagi pekerja asing, hingga berhasil memprakarsai kebijakan untuk pengalihan sistem ekonomi termasuk Asia Sillicon Valley Center. Menyoroti relasi dengan Indonesia, Chen mengungkapkan kebijakan New Southbound Policy membawa arah kerja sama kedua negara pada prinsip saling menguntungkan. New Southbound Policy merupakan strategi ekonomi dan perdagangan Taiwan yang mempertajam peran penting negara tersebut terhadap pembangunan Asia. “Melalui kebijakan New Southbound Policy, hubungan antara Indonesia dan Taiwan menuju level yang lebih baik. Kerja sama yang sudah dijalankan baik terkait pertanian, perdagangan sampai pembinaan sumber daya manusia (SDM). Kebijakan ini memang tidak melupakan aspek people to people,” ujar Chen dalam gala dinner perayaan Hari Nasional Taiwan ke-106, Selasa (10/10) malam. Lebih lanjut Chen mengemukakan nilai investasi Taiwan di Indonesia pada semester I 2017 mencapai US$300 juta atau meningkat dua kali lipat dibandingkan periode serupa tahun lalu. Adapun Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei Robert J Bintaryo mengungkapkan tidak lama lagi Indonesia akan menyelenggarakan Indonesian Week di Taiwan dalam rangka memperkuat relasi. Robert menekankan urgensi penguatan kerja sama dengan Taiwan seiring manfaat yang diperoleh Indonesia. Seperti dalam neraca perdagangan per Semester i 2017, Indonesia tercatat surplus dengan Taiwan sebesar US$1 miliar dari total perdagangan US$ 4,8 miliar. Indonesia juga memperoleh devisa dari tenaga kerja Indonesia di Taiwan yang diketahui mencapai 254 ribu jiwa. Adapun jumlah pelajar Indonesia di Taiwan tercatat sekitar 5.300 jiwa. “Hubungan indonesia dengan Taiwan memang cukup baik, dari sisi perdagangan hingga pendidikan. Apalagi dengan New Southbond Policy, ini Taiwan semakin ingin memperluas kerja sama dengan negara-negara di selatan Asia,” jelas Robert. (Tes/I-2)

PESAWAT AS:

Dua pesawat pengebom B-1B Lancer milik angkatan udara AS dan jet tempur Korsel F-15K melintasi Semenanjung Korea, Selasa (20/6). Militer Amerika Serikat menerbangkan dua pesawat pengebom B-1B Lancer milik angkatan udaranya di atas Semenanjung Korea sebagai unjuk kekuatan terbaru di tengah ketegangan yang meninggi menyangkut program nuklir dan peluru kendali Korea Utara. Kedua bomber B-1B itu dikawal dua jet tempur F-15K milik angkatan bersenjata Korea Selatan setelah meninggalkan pangkalannya di Guam. AP/SOUTH KOREAN DEFENSE MINISTRY

Amerika kembali Gertak Korut Dua pesawat pengembom AS melakukan simulasi tembakan rudal udara ke darat dengan dua pesawat tempur Korsel berada di atas Laut Jepang (Laut Timur). IRENE HARTY

irene@mediaindonesia.com

A

merika Serikat meluncurkan dua pesawat pengebom berat supersonik di atas Semenanjung Korea dalam rangka unjuk kekuatan terhadap Korea Utara (Korut). Peluncuran itu termasuk latihan penerbangan gabungan malam hari pertama dengan Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

Dua jet B-1B Lancer yang berbasis di Guam terbang dalam sebuah misi di sekitar Laut Jepang pada Selasa (10/10) malam, demikian menurut Angkatan Udara Pasifik AS dalam sebuah pernyataan. “Terbang dan berlatih di malam hari bersama sekutu kami dengan cara yang aman dan efektif merupakan kemampuan penting yang bisa dilakukan antara AS, Jepang, dan Republik Korea untuk meningkatkan kecakapan taktis

penerbang masing-masing negara,” ungkap juru bicara pasukan tersebut Mayor Patrick Applegate. Otoritas pertahanan Korsel kemarin mengatakan bahwa pesawat pengebom melakukan simulasi tembakan rudal udara ke darat dengan dua pesawat tempur Korsel berada di atas Laut Jepang (Laut Timur). Keempat jet tempur itu kemudian terbang melintasi Semenanjung Korea dan melakukan latihan menembak berikutnya di atas Laut Kuning sebelum dua jet tempur B-1B kembali ke pangkalan, demikian pernyataan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS). “Latihan ini adalah bagian dari pelatihan penyebaran

rutin untuk meningkatkan penangkalan terhadap ancaman nuklir Korut. Melalui latihan kali ini, angkatan udara Korsel dan AS menunjukkan tekad kuat untuk membalas ancaman nuklir dan rudal Korut,” kata JCS dalam sebuah pernyataan. B-1B juga melakukan latihan dengan Angkatan Udara Jepang yang disebut ‘rangkaian misi bilateral’. Peluncuran pelontar bom AS sebelumnya terjadi 17 hari lalu saat empat jet tempur siluman AS F-35B dan dua B-1B terbang di atas semenanjung yang sama. Seperti diketahui bersama, Korut meluncurkan serangkaian rudal dan melakukan uji coba nuklir keenam dan paling kuat pada bulan lalu.

Kemajuan kemampuan rudal dan nuklir yang signifikan itu membuat Korut yakin bahwa senjata atom mereka adalah ‘pedang berharga’ untuk melindungi negeri mereka dari agresi AS. Tindakan negara itu bertentangan dengan sanksisanksi PBB dan mendorong Presiden AS Donald Trump meng-ancam Korut dengan perlawanan militer. Trump terlibat dalam perang urat syaraf dengan pemimpin Korut, Kim Jong-un.

Militer opsi terakhir Latihan itu terjadi saat Trump membahas ‘sejumlah pilihan’ dengan tim keamanan nasionalnya untuk menanggapi uji coba rudal dan nuklir Korut baru-baru ini.

Pernyataan dari Gedung Putih menyebut persiapan dilakukan Menteri Pertahanan AS James Mattis dan panglima militer Jenderal Joseph Dunford yang fokus pada berbagai opsi untuk menanggapi setiap bentuk agresi Korut atau, jika perlu, mencegah ancaman mereka ke AS dan sekutunya dengan senjata nuklir. Hal itu menyiratkan usaha diplomatik Mattis dengan Korut berulang kali gagal dan hanya satu hal yang dapat berhasil yakni aksi militer. “Latihan tersebut juga dilakukan saat kapal selam cepat bertenaga nuklir AS, ASS Tuscon, mendapat panggilan di pelabuhan bagian selatan Korea Selatan, Jinhae,” kata Komando Pasifik AS. (AFP/I-1)

Reformasi Hukuman Mati Singapura Dinilai Cacat LEMBAGA hak asasi manusia (HAM), Amnesty International (AI), kemarin, mengatakan reformasi Singapura terkait penerapan hukuman mati cacat. Mereka menyebut beberapa pelaku kejahatan narkoba tingkat rendah dikirim ke tiang gantungan. Setelah bertahun-tahun mendapat kritik dari kelompok HAM, negara kota itu pada 2013 memperlonggar syarat wajib penerapan hukuman mati dalam beberapa kasus perdagangan dan pembunuhan terkait narkoba. Perubahan itu memberikan hakim diskresi untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup dan bukan hukuman mati dalam kasus tertentu. Dalam sebuah laporan baru, AI mengakui jumlah orang yang dikirim ke tiang gantungan telah menurun. Namun, lembaga itu menambahkan

pengadilan masih memberlakukan hukuman mati. “Reformasi yang diperkenalkan pada 2013 merupakan langkah yang tepat membiarkan beberapa orang lolos dari tiang gantungan. Masalahnya, hal itu telah cacat sejak awal,” kata Chiara Sangiorgio, penasihat hukuman mati AI. Setelah perubahan itu, hakim dapat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada kurir obat-obatan yang bersikap kooperatif selama penyelidikan. Namun, AI mengatakan keputusan mengenai siapa yang memenuhi kriteria tersebut berada di tangan jaksa penuntut umum dan bukan hakim. Penetapan itu juga berlangsung ‘di balik pintu tertutup dalam proses yang gelap dan tidak transparan’. Kelompok tersebut mengatakan mayoritas orang

yang dijatuhi hukuman mati karena pelanggaran narkoba dalam empat tahun terakhir memiliki jumlah narkotika yang relatif sedikit. Banyak yang mengatakan mereka terdorong karena masalah pengangguran atau utang. “Singapura suka menggambarkan diri mereka sebagai anutan yang makmur dan progresif. Namun, penggunaan hukuman mati menunjukkan ketidakpedulian terhadap kehidupan manusia,” kata Sangiorgio. Ia mendesak pemerintah ‘Negeri Singa’ itu untuk mengakhiri hukuman mati segera dan untuk selamanya. AI mengatakan 17 hukuman mati telah dijatuhkan dalam tiga tahun terakhir karena kasus pembunuhan dan narkoba. Sebanyak 10 terpidana berakhir di tiang gantung. (AFP/Hym/I-2)

Cara Jitu Partai Berkuasa Serap Persoalan

H

ARI telah gulita, sinar matahari telah berganti dengan benderang lampu-lampu yang menghias Kota Singapura. Pada Senin (2/10) malam itu, para peserta 18th Indonesia Journalits Visit Programme (IJVP) sebenarnya cukup lelah setelah ikut serangkaian kegiatan sejak pukul 08.30. Namun, bus yang membawa rombongan IJVP masih melaju menuju blok perumahan mirip apartemen di Blk 852, Woodlands (Sembawang GRC) St 83. Akhirnya bus tiba di sebuah blok perumahan bertingkat. Dengan didampingi staf dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura, rombongan disambut sang tuan rumah, Amrin Amin. Dengan mengenakan kemeja kuning kecokelatan, Amrin

menyambut rombongan dengan ramah. Siapakah Amrin? Dia adalah seorang pengacara yang menjadi anggota parlemen sejak 2015. Dalam pemilu parlemen yang digelar dua tahun lalu, dia mendapat kursi dari partai berkuasa, Partai Aksi Rakyat (PAP), mewakili daerah pemilihan Sembawang GRC. Pria berusia 39 tahun itu terpilih menjadi anggota parlemen menggantikan anggota parlemen sebelumnya dari partai yang sama, Ellen Lee. Tak hanya itu, Amrin ditunjuk sebagai sekretaris parlemen untuk Kementerian Kesehatan.

Berbicara soal komposisi kursi di parlemen, partai berkuasa PAP masih mendominasi. Dari total 89 kursi di parlemen, PAP yang dibentuk founding father Singapura, Lee Kuan Yew, pada 1954 itu memiliki 83 kursi. Sisa enam kursinya dimiliki partai

Setiap Senin malam anggota parlemen dan volunter dari PAP berdialog dengan para konstituen mereka. oposisi, Partai Pekerja (WP). Dengan jumlah kursi minoritas, WP tidak punya kekuatan politik. PAP yang menekankan masyarakat multiras yang berdasarkan persamaan demi perdamaian serta terciptanya kesejahteraan Singapura itu mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat setempat. Berbicara soal sepak terjang PAP sebagai partai dominan, terlihat

pada aktivitas para kader yang aktif. Saat rombongan IJVP tiba di MPS Blk 852, kendati sudah malam, tampak hiruk pikuk warga sekitar berdatangan. Amrin menjelaskan setiap Senin malam anggota parlemen dan volunter dari PAP berdialog dengan para konstituen mereka. “Warga akan menjelaskan persoalan, usulan, dan masalah yang dihadapi kepada voluntir PAP.” Setelah menampung masukan dari konstituen, kader partai akan menindaklanjuti. “Dengan pertemuan seperti itu, kami mengetahui persoalan yang tengah dihadapi konstituen,” kata pria yang murah senyum itu. Amrin menambahkan mayoritas rakyat Singapura sangat realistis memberikan pilihan saat pemilu. “Mereka pasti memilih partai yang sudah jelas dan telah terbukti,” tutupnya. (Deri Dahuri/I-4)

DOK. AMRIN AMIN

DIALOG: Amrin Amin, anggota parlemen dari Partai Aksi Rakyat (PAP) berdialog

dengan para peserta Indonesia Journalists Visit Programme (IJVP) di Sembawang GRC, Singapura, Senin (1/10).


JAGAT

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

BELGRADE SERBIA

O N T H I S DAY

1810: Oktoberfest Pertama

Erdogan Boikot Dubes AS

OKTOBERFEST merupakan festival dwimingguan yang diadakan setiap tahun di Muenchen, Jerman, pada akhir September dan awal Oktober. Festival tersebut biasanya diadaWIKIPEDIA kan selama 16 hari, termasuk Minggu pertama di Oktober. Akan tetapi, jika Minggu ini jatuh pada tanggal 1 atau 2, festival akan dilanjutkan sampai 3 Oktober (Hari Persatuan Jerman). Festival tersebut merupakan yang terbesar di dunia dengan sekitar 6 juta pengunjung setiap tahunnya. Festival yang diadakan di daerah Theresienwiese itu memiliki bir sebagai pusat perhatian utamanya. Bahkan pembukaan festival ditandai pembukaan tong bir oleh Wali Kota Muenchen dengan mengatakan, “O’zapft is!.” Artinya, “Telah dibuka!” Selain bir, pengunjung dapat menikmati berbagai jenis makanan yang sebagian besar hidangan tradisional, seperti sosis, hendl (ayam), kasespatzle (mi keju), dan sauerkraut ditambah hidangan lain khas Bayern, seperti buntut sapi panggang.

PRESIDEN Turki Recep Tayyip Erdogan bersumpah Turki akan memboikot duta besar Amerika Serikat (AS). Hal itu diungkapkan Erdogan di Belgrade, kemarin. Dia mengatakan pemerintah Turki tidak lagi mengagap utusan AS John Bass sebagai perwakilan negara adidaya itu setelah AS berhenti menerbitkan visa kunjungan. Perselisihan kedua negara terjadi pekan lalu saat Turki menangkap seorang warganya yang bekerja di konsulat AS. Polisi mencurigainya sebagai salah satu anggota kelompok yang melakukan kudeta tahun lalu. Dalam merespons hal itu, pemerintah AS memberhentikan penerbitan visa kunjungan dalam misi AS di Turki. Gerakan itu memprovokasi Turki untuk melakukan serangan balik. “Kami tidak akan menyetujui duta besar itu melakukan kunjungan terakhirnya dengan para menteri. Kami tidak akan memandangnya sebagai perwakilan AS di Turki,” kata Erdogan dalam konferensi pers dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic di Belgrade. Duta Besar John Bass segera meninggalkan Turki setelah pe merintah AS menyatakan dia dipindahtugaskan ke Afghanistan. Padahal, Bass baru beberapa hari berada di Turki. Dalam hubungan kedua negara, hal itu belum belum pernah terjadi. Selama ini, hubungan Turki-AS selalu mesra, apalagi Turki masuk anggota NATO. (AFP/*/I-4)

AFP/YASUYOSHI CHIBA

UNJUK RASA: Pendukung oposisi memblokade jalan dan membakar ban saat demonstrasi di Kisumu, Kenya, kemarin. kelompok

hak asasi manusia mengatakan setidaknya 37 orang tewas dalam tiga hari unjuk rasa setelah hasil pemilihan presiden pada 8 Agustus dibatalkan Mahkamah Agung, Kenya akan mengulang pilpres pada 26 Oktober, antara Kenyatta melawan pemimpin oposisi, Raila Odinga.

JOHOR, MALAYSIA

9 Sultan Kecam Aksi Intoleransi SEMBILAN sultan Malaysia me ngecam ‘aksi memecah belah’ dengan mengatasnamakan Islam. Kecaman bersama yang jarang dilakukan itu dikeluarkan sebagai respons atas meningkatnya aksi intoleransi yang melanda negara multietnik tersebut. Langkah itu dilakukan setelah kontroversi gerai binatu di dua negara bagian yang menolak pelanggan nonmuslim pada September lalu. Sembilan sul-

tan tersebut meminta masyarakat untuk mematuhi aturan konstitusi yang berlaku di negeri jiran itu. Peraturan tersebut mengatakan rasa hormat harus diberikan kepada setiap individu tanpa me mandang agama dan etnik mereka. “Pemimpin Malaysia memandang isu kesatuan dan kebersamaan di sekitar masyarakatnya sebagai masalah serius bagi negara multi-agama dan multi-etnik tersebut,” demi-

kian pernyataan para sultan pada Selasa, 10/10. Mereka menambahkan, 60% dari 30 juta populasi Malaysia adalah muslim Melayu. Namun, Malaysia juga rumah bagi penganut Nasrani, Buddha, dan Hindu. Melalui pernyataan itu, para sultan mengatakan jika aksi individu dari suatu golongan tersebut telah melampaui batas kesopanan. Hal itu bisa berakibat fatal jika mereka

dengan keliru mengatasnamakan Islam. “Sebagai sebuah agama yang mengajak pemeluknya untuk saling menghormati, moderat, dan tidak membeda-bedakan, reputasi Islam tidak seharusnya ternodai oleh tindakan pemecah belah yang dilakukan sekelompok orang,” ungkap para sultan. Kontroversi gerai binatu tersebut membuat nama muslim toleran terkikis. Insiden itu terjadi karena pengaruh tumbuhnya kelompok ekstremis dan politisi konservatif. (AFP/*/I-1)

BARCELONA, SPANYOL

Catalonia Terseret Ketidakpastian P

E M E R I N TA H S p a ny o l berjanji untuk mengkaji semua opsi untuk menyelesaikan persoalan di Catalonia. Kemarin, pertemuan kabinet digelar untuk membahas krisis tersebut. Pertemuan berlangsung beberapa jam setelah para pemimpin Catalonia menyatakan memiliki mandat untuk mengumumkan kemerdekaan. Namun, mereka masih menahan langkah mendeklarasikan kemerdekaan sehingga membuat negara itu terjerumus dalam ketidakpastian. Sebelumnya, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah berjanji melakukan segala hal untuk mencegah kemerdekaan wilayah Catalonia. Namun, dia menolak menerapkan implementasi peraturan langsung tentang wilayah semiotonom. Pasalnya, bila peraturan itu diterapkan, dikhawatirkan dapat memicu kerusuhan dalam skala besar. Sebagai gantinya, Ra joy menggelar pertemuan darurat setelah Presiden Catalonia Carles Puigdemont pada Selasa (10/10) mengumumkan bahwa dia telah menerima mandat untuk Catalonia menjadi negara merdeka menyusul pelaksanaan referendum yang dilarang pemerintah pada awal bulan ini. Namun, saat berpidato di parlemen, Puigdemont meminta agar kemerdekaan Catalonia ditunda. Hal itu dimaksudkan supaya bisa melakukan perun-

15

dingan dengan pemerintah pusat. Dia mengatakan hal yang dipertaruhkan ialah masa depan wilayah yang menjadi salah satu pusat kekuatan ekonomi Spanyol. Apalagi dorongan untuk melepaskan diri telah me nimbulkan kekhawatiran akan stabilitas di Uni Eropa. Saat perundingan berlangsung, di luar gedung parlemen Barcelona, ribuan orang berkumpul sambil melambai-lam-

baikan bendera dan spanduk Catalonia. Mereka meneriakkan ‘demokrasi’ dengan harapan bisa menyaksikan malam bersejarah untuk wilayah itu. Warga Barcelona Maria Rosa Bertran yang melihat hal itu mengatakan menentang proses pemisahan diri Catalonia yang hingga kini tertunda. “Saya merasa situasi semakin buruk dan akan menderita lebih lama lagi. Keragu-raguan dan ketidakpastian ialah hal

terburuk yang bisa terjadi pada kita,” katanya. Setelah ke parlemen, Puigdemont dan sekutu-sekutunya menandatangani sebuah deklarasi kemerdekaan di luar gedung parlemen. Namun, validitas hukum akta deklarasi kemerdekaan itu tidak diakui. Kini, Spanyol dan Catalonia berada dalam hubungan yang tidak harmonis. Pemerintah pusat telah berulang kali mengatakan kemerdekaan bukan

hal untuk didiskusikan. Pemerintah Spanyol berpegang pada pendirian tidak akan menerima mediasi atau perundingan sampai para pemimpin Catalonia mencabut keinginan kemerdekaan mereka. Di lain hal, pemerintah Catalonia terus maju dengan menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober 2017. Hal itu ditentang pemerintah Spanyol karena dinilai melanggar konstitusi. (AFP/Arv/I-4)

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Sidang Tampilkan Video Penyerangan REKAMAN video keamanan yang dipertontonkan pada sidang lanjutan kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kemarin, menunjukkan dua terdakwa melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap saudara tiri pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un itu di bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Kim terlihat tiba di aula keberangkatan bandara internasional Kuala Lumpur pada 13 Feb ruari pagi sebelum berAP/SADIQ ASYRAF

ge rak menuju area check-in. Terdakwa perempuan berkebangsaan Vietnam Doan Thi Huong terlihat mendatangi Kim lalu membekam wajah pria itu menggunakan kedua tangannya sebelum akhirnya melarikan diri. Siti Aisyah, terdakwa lainnya asal Indonesia, tidak tampak menyerang Kim. Namun, petugas polisi Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz bersaksi bahwa Ia melihat Siti berlari menuju arah berlawanan.

Wan Azirul mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Duong bersifat agresif. Duong juga tidak meminta maaf pada Kim setelah melakukan hal tersebut, berbeda dengan yang ia lakukan pada orang lain dua hari sebelumnya di bandara yang sama. Hal tersebut terlihat dalam video lain yang ditunjukkan saat persidangan. Video tersebut digambarkan sebagai latihan untuk mengoleskan wajah Kim dengan VX. (AP/*/I-2)

1901: Roosevelt Namai Gedung Putih GEDUNG Putih ialah rumah resmi sekaligus tempat kerja presiden Amerika Serikat yang dibangun dengan gaya Georgia dan berlokasi di 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington DC. Kongres membebankan pembangunan gedung itu di bawah arahan presiden. Arsiteknya dipilih lewat kompetisi. Mereka menerima sembilan proposal, termasuk satu proposal WIKIPEDIA yang diajukan Thomas Jefferson. Pembangunan gedung dimulai pada 13 Oktober 1792 dengan para budak dan kaum imigran yang menjadi pekerjanya. Pembangunan itu membutuhkan waktu sewindu dengan biaya US$232.371,83. Walaupun belum sepenuhnya utuh, Gedung Putih sudah siap ditempati pada 1 November 1800 dan ketika pembangunan akhirnya selesai, batu parasnya dilapisi dengan campuran limau, lem beras, kasein, dan timah yang memberi gedung itu warna putih yang kemudian disandang sebagai namanya. Gedung itu memiliki banyak nama, di antaranya istana presiden dan rumah presiden. Namun, nama yang akhirnya bertahan adalah Gedung Putih. Bukti paling awal penyebutan bangunan tersebut sebagai ‘Gedung Putih’ berasal dari 1811. Namun, nama itu baru resmi digunakan ketika Presiden Theodore Roosevelt mengukir nama tersebut di atas kertas surat kepresidenan pada 12 Oktober 1901.

1928: Paru-Paru Buatan Pertama PARU-PARU buatan (iron lung) pertama dioperasikan di Rumah Sakit Anak Boston AS. Alat bantu pernapasan itu berwujud mesin berukuran besar, berfungsi menggantikan fungsi otot pernapasan yang WIKIPEDIA gagal. Cara kerja iron lung mencirikan kerja paru-paru. Alat ini dibuat Philip Drinker dan Louis Agassiz Shaw dari Kedokteran Universitas Harvard. Pengguna pertama ialah seorang anak penderita gagal fungsi paru-paru dan sudah dalam keadaan tidak sadar. Perubahan kondisi anak itu terjadi hanya dalam waktu singkat setelah terapi dengan paru-paru buatan. Saat merebaknya polio pada 1940-1950, alat ini banyak dipakai menolong penderita. Rumah sakit anak di Boston, tempat yang paling banyak menangani kasus tersebut, dipenuhi dengan jejeran paru-paru buatan ini. Penggunaan vaksin dipadu dengan terapi iron lung terbukti mampu menolong penderita dengan cepat. Sampai sekarang, iron lung sudah banyak mengalami perubahan dan peningkatan kualitas dan peranannya dalam dunia kedokteran semakin penting. Akan tetapi, pada kasus khusus seperti sindrom odine, sering terjadi kegagalan fungsi pada pusat saraf pengatur kerja paru-paru sehingga pasien tidak memiliki kontrol pernapasan. Alat ini tetap dapat bekerja walau tidak memberi hasil sebaik kasus lain.

2002: Tragedi Bom Bali TRAGEDI ini merupakan aksi teroris terbesar di Indonesia dan menjadi sejarah paling hitam sepanjang 2002. Bom meledak di dua diskotek yang banyak diAP kunjungi turis asing di kawasan Kuta. Korban tewas sebanyak 202 orang dan 209 lainnya luka-luka yang kebanyakan berasal dari Australia. Tragedi ini menyeret Abu Bakar Ba’asyir, pemimpin organisasi Jemaah Islamiyah, yang memiliki keterlibatan dalam pengeboman. Bom meledak pada pukul 23.05 di saat diskotek ramai pengunjung. Ledakan pertama di Diskotek Paddy’s. Bom disimpan dalam tas punggung dan diledakkan dengan cara bunuh diri. Lima belas detik kemudian bom kedua seberat 1.000 kg yang berada dalam sebuah Mitsubshi Colt. Mobil diparkir di depan Sari Club dan diledakkan dari jarak jauh. Horor dan kepanikan yang terjadi sangat luar biasa. Rumah sakit lokal tidak mampu menangani korban yang jatuh serempak. Beberapa korban dengan luka bakar parah diterbangkan ke rumah sakit di Darwin, Australia. Bekas ledakan di depan Sari Club berupa lubang sedalam 3 kaki. Untuk mengenang para korban, didirikan monumen di lokasi ledakan. 12 Oktober | BBC | Dokumentasi MI


KAMIS, 12 OKTOBER 2017

SELEBRITAS

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 16

PODIUM JOKO ANWAR

Keadilan yang Tertunda KEADILAN yang tertunda samalah artinya tidak ada keadilan. Betapa celaka bagi pencari keadilan bila keadilan yang tertunda itu justru terjadi di pengadilan tinggi, terlebih di Mahkamah Agung, gara-gara ‘redundancies’ alias pengulanganpengulangan. ‘Redundancies’ itu yakni halhal yang telah termaktub daEBET lam surat putusan pemidanaan pengadilan negeri, tetapi harus Saur Hutabarat dicantumkan kembali baik di Dewan Redaksi Media Group dalam putusan pengadilan tinggi maupun putusan kasasi ataupun peninjauan kembali Mahkamah Agung. Pengulangan-pengulangan yang tidak penting dan tidak perlu yang mengakibatkan proses pemeriksaan perkara menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum. Biang keroknya Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 atau KUHAP yang tidak memberikan kepastian, apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan adalah putusan pengadilan negeri saja atau meliputi seluruh tingkatan pengadilan termasuk pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Akibatnya, surat putusan pemidanaan di semua jenjang pengadilan harus memuat kembali seluruh fakta persidangan, termasuk dakwaan serta seluruh bukti-bukti, seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli yang notabene telah dicantumkan di dalam putusan pengadilan negeri. Pasal 197 ayat (1) KUHAP itu terdiri 12 unsur (huruf a sampai l). Sebuah daftar keharusan yang amat panjang untuk diulangulang di semua surat putusan hakim di semua jenjang pengadilan. Ancamannya mengerikan, yaitu bila surat putusan pemidanaan hakim tidak mematuhi semua unsur itu, menurut ayat (2) pasal itu, mengakibatkan putusan hakim batal demi hukum. Lima tahun lalu, ayat 1 huruf k pasal itu (bunyinya, ‘perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan’), pernah menimbulkan persoalan karena hakim tidak mencantumkannya sehingga putusan hakim batal demi hukum. Akan tetapi, MK berpandangan lain, yaitu putusan tanpa perintah penahanan tetap sah. Sekarang yang dipersoalkan keharusan melakukan pengulangan-pengulangan ayat (1) itu yang menyebabkan proses minutasi sangat lama. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum kapan sebuah perkara diputus kasasi ataupun peninjauan kembali oleh MA. Dari sudut konstitusi, timbul persoalan, apakah ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 menimbulkan ketidakpastian hukum dan karena itu bertentangan dengan UUD 1945? Pasal itu turut mengakibatkan tidak terwujudnya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Perintah undang-undang itu tidak terwujud sekalipun MA berusaha mengatur dirinya paling lama 250 hari. Dampak lain terhadap profesi advokat. Advokat tidak dapat menjawab kliennya, kapan perkara diputus. Tak hanya itu. Pencari keadilan hanya mendapat kutipan putusan kasasi diterima/ditolak sehingga advokat tidak dapat menjelaskan kepada kliennya kenapa diterima/ditolak. Advokat dinilai tidak profesional. Itulah antara lain alasan kenapa advokat Joelbaner Hendrik Toendan, dengan kuasa hukumnya antara lain Juniver Girsang, Harry Ponto, dan Swandy Halim, mengajukan peninjauan kembali terhadap Pasal 197 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana itu. Mereka mengajukan tiga saksi ahli, Bagir Manan, Eddy Omar Sharif, dan Slamet Sampurno Soewondo. Ketiganya profesor dari tiga universitas berbeda, yaitu Unpad, UGM, dan Unhas. Dua hari lalu (10/10) MK memutuskan mengabulkan permohonan warga negara yang bekerja selaku advokat itu. MK mengubah Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan menambah frasa ‘di pengadilan tingkat pertama’. Dengan demikian terciptalah kepastian hukum bahwa 12 unsur dari huruf a sampai huruf l dalam ayat (1) itu harus dicantumkan pada surat putusan pemidanaan pengadilan negeri, tetapi tidak lagi diulang-ulang dalam putusan pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung. Putusan yang tampaknya sederhana itu diambil dengan argumentasi panjang antara lain mengenai negara hukum, termasuk di dalamnya melindungi hak-hak terdakwa. Konstitusi menjamin bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. ‘Setiap orang’, tidak terkecuali terdakwa. Demikianlah sebuah lagi undang-undang disempurnakan MK demi tegaknya kepastian hukum. Sebuah kepastian sesuai prinsip hukum haruslah tidak multitafsir (lex certa, legal certainty). Juga merupakan putusan yang melegakan karena mahkamah menjunjung kearifan bahwa keadilan yang tertunda samalah dengan tidak ada keadilan.

ONLINE

Hewan Ternak Marak Dicuri Warga Desa Resah WARGA Wangunsari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, diresahkan dengan maraknya pencurian hewan ternak milik warga. Pencuri tidak hanya mengincar sapi dan domba, tapi juga menyasar rumah warga. (Nusantara)

Walt Disney Sasar Perbesar Basis Penggemar di Indonesia WALT Disney wilayah Asia Tenggara mengumumkan kerja sama selama empat tahun ke depan bersama PT Matahari Department Store Tbk untuk menghadirkan produk dan pengalaman berbelanja dengan brand Disney. (Ekonomi)

157 Guru Dituntut Kembalikan Uang Negara DI Palembang ada 157 guru dan tenaga pendidik dari jenjang SD hingga sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/K) harus mengembalikan tunjangan profesi guru saat mereka cuti besar. (Nusantara)

Jadikan Film Horor Terhormat Meski sukses dengan Pengabdi Setan, ia tidak ingin membuat film bergenre yang sama. INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

F

ILM horor di Indonesia dirasakan telah mendapatkan tempat tersendiri dari para penonton. Pengabdi Setan, salah satu film besutan sutradara Indonesia Joko Anwar, 41, berhasil masuk 13 nominasi Festival Film Indonesia yang akan dihelat 11 November di Manado. Joko mengungkapkan salah satu tujuan membuat film tersebut ialah meningkatkan genre horor di Indonesia yang selama ini dianggap kelas dua karena terkadang dibuat dengan asal-asalan. Padahal, tutur dia, genre horor sangat populis apabila dibuat secara serius. “Apabila dibuat secara serius akan menjadi roda penggerak industri film di Indonesia. Selama ini dibuat asalasalan, teknis jelek, dan estetikanya jelek,” ujarnya ketika ditemui dalam peluncuran film My Generation karya Upi di Jakarta, Selasa (10/10). Pria kelahiran Medan, 3 Januari 1976, itu lebih jauh menuturkan ingin bisa mengangkat film horor di Indonesia ke tempat yang terhormat. Dia juga bersyukur penonton mengaperasiasi baik filmnya. Diakui Joko, genre film horor memang sangat jarang mendapat penghargaan. Berhubung an dengan film yang mendapat nominasi penghargaan biasanya dekat dengan realitas kehidupan nyata, sangat natural, dan dapat merefleksikan situasi serta budaya yang ada di masyarakat. “Makanya kalau film horor mendapat penghargaan, biasanya cuma special effect,” imbuhnya. Dengan sejumlah nominasi yang didapat dari film Pengabdi Setan, dia berharap orang akan lebih serius menggarap film horor Indonesia sehingga penonton tidak sekadar menonton, tetapi juga menikmati film tersebut. “Jadi orang

akan kembali menonton,” ucapnya. Menurutnya, itu merupakan kontribusi semua pihak yang turut mendukung, mulai rekomendasi penonton, baik lewat media sosial dengan cara promosi dari mulut ke mulut, keputusan orang untuk menonton, maupun dukungan bioskop di Tanah Air. “Penonton mempromosikan film ini dan bioskop juga sangat menolong. Ini dukungan semua pihak. Orang yang sudah menonton merekomendasikan ke teman-temannya. Kelihatan mereka tidak pernah menonton sendiri,” canda Joko. Film horor yang dibuatnya menuai kesuksesan, salah satunya berhasil menembus hingga lebih dari dua juta penonton saat ini. Nantinya pria lulusan Institut Teknologi Bandung itu tidak ingin membuat film dengan genre yang sama. “Karena sebagai filmmaker aku tidak mau diberi kotak yang aku tidak bisa keluar dari situ. Jadi, selama ini kalau orang sudah nyaman di situ, enggan keluar,” tuturnya.

Ikut jadi aktor Walaupun menjadi sutradara, Joko ternyata masih berminat akting di depan kamera. Joko mengatakan pengalaman berbeda dia dapatkan dari berakting film terbaru ketika dia terlibat menjadi aktor di dalamnya, My Generation, yang akan rilis sebentar lagi. Pengalaman berbeda yang dia maksud ialah biasanya dia menyutradarai sebuah film. Ketika berakting, dia dapat belajar untuk bisa merasakan bagaimana menjadi seorang aktor. “Ini film My Generation merupakan film ke-34 saya jadi pemeran. Dulu di film Arisan juga sudah muncul. Dari awal sudah kecebur juga. Saya jadi aktor untuk mengetahui bagaimana rasanya disutradarai orang lain sehingga bisa mengambil pengalaman ini untuk menyutradarai pemain dan menjadikan film saya lebih nyaman,” terang dia. Di bawah arahan Upi, sutradara My Genera tion, Joko mengaku menuruti saja yang diinginkan sutradara. Dia bahkan sampai melakukan dua kali casting untuk dapat berakting di film tersebut sebagai ayah dari salah satu pemain utama. (H-5)

MI/ SUMARYANTO

COLIN FIRTH

AGNEZ MO

OPRAH WINFREY

Mendukung Korban Kekerasan Seksual

Luncurkan Album X

Ke Bank lagi setelah 29 Tahun

AKTOR Colin Firth, 57, turut mengutuk kelakuan produser film Hollywood Harvey Weinstein dengan menyatakan mendukung para wanita yang menuding Weinstein melakukan kekerasan seksual. “Dia orang berpengaruh dan menakutkan untuk dihadapi. Pasti sudah sangat mengerikan jika wanita-wanita ini sampai berani bangkit melawan dan menantang dia. Mengerikan telah menjadi sasaran pelecehan semacam ini. Saya salut kepada keberanian mereka,” kata Firth seperti dikutip The Guardian. Dia juga berujar, dengan maju melawan, para korban telah membangunkan industri film. “Saya harap ini akan menjadi pertolongan bagi yang lainnya, baik dalam industri film kita maupun di mana saja,” sambung dia. New York Times menerbitkan hasil investigasi atas pelecehan seksual yang sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan Weinstein meskipun dibantah. Tiga perempuan terkenal yang menjadi ko r b a n s a n g produser adalah model Zoe Brock, aktris Gwyneth Paltrow, dan aktris Angelina Jolie. (*/H-5) AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

FACEBOOK OFFICIAL AGNEZ MO

SEUSAI sukses merilis single Long As I Get Paid dua pekan lalu, kini Agnez Mo merilis album baru bertajuk X pada Selasa (10/10). Agnez mengumumkan peluncuran X melalui Instagram. X menjadi album pembuktian Agnez dalam kiprah internasional. Pada 2014 Agnez lebih dulu merilis single Coke Bottle yang cukup mendapat sorotan. Kiprah internasional Agnez tidak mainmain. Dia melibatkan nama besar dari ranah R&B dalam membuat karya musik, di antaranya Timbaland dan TI Seperti kita ketahui bersama, Timbaland sempat berkolaborasi dengan nama besar seperti Jay Z, Rihanna, Justin Timberlake, dan Missy Elliot. Saat ditemui di Jakarta pada Mei lalu, Agnez terang-terangan memasang target tinggi dalam karier internasionalnya, yaitu menembus Grammy Awards. “Harus dong (menargetkan trofi Grammy). Semua goal-nya harus tinggi. Harus fokus dengan how to make the product better,” ujar Agnez. (MTVN/H-5)

TIDAK semua orang memiliki kesempatan untuk bisa mendepositokan jutaan dolar ke rekening mereka. Ketika kesempatan muncul, Oprah Winfrey, 63, pun langsung mengambilnya. Belum lama ini, Oprah ke bank dan mengantre untuk menyetorkan cek senilai US$1 juta. Namun, ada cerita lucu di balik itu. Oprah ternyata sudah lama tidak pergi ke bank. Hal itu terungkap ketika dia menjalani segmen Burning Question bersama Ellen DeGeneres. Saat ditanya berapa nomor PIN ATM-nya, Oprah Winfrey tidak bisa menjawabnya. “Aku tidak memilikinya. Aku pergi ke bank baru-baru ini karena aku belum ke bank sejak 1988,” kata dia. “Rasanya sangat fantastis,” ujar sang bintang sambil tertawa. O p r a h kembali menamb a h k a n yang sebenarnya disetorkan US$2 juta. (*/H-5) AP/ EVAN AGOSTINI


KAMIS, 12 OKTOBER 2017

HALAMAN 17

HLM 18 Kegiatan Usaha Tetap Menggeliat

HLM 24 Gempa, Sekolah Libur Tiga Hari

HLM 28 Trigol Messi Kubur Sejarah Kelam

EKONOMI Reformasi Fundamental Ekonomi Harus Konsisten

ANTARA /ADENG BUSTOMI

STOK PUPUK: Buruh angkut memindahkan pupuk urea ke Gudang Pupuk Kujang Lini III, Awipari, Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin. Stok pupuk subsidi dan nonsubsidi pada musim tanam akhir 2017 untuk wilayah Jabar dan Banten cukup serta aman, yakni tersedia stok sebanyak 191 ribu ton pupuk urea, 28 ribu ton NPK, dan 10 ribu ton organik.

Renegosiasi Freeport Rampung Akhir Tahun Pemerintah tengah mengalkulasi nilai dari saham PT Freeport Indonesia, berikut mematangkan perjanjian antarpemegang saham (shareholder agreement).

CAHYA MULYANA

Cahya@mediaindonesia.com

M

ENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan proses renegosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlarut-larut akan segera dirampungkan dalam tiga bulan ke depan. Selama proses tersebut berjalan, pemerintah memberikan izin ekspor sementara kepada PTFI. “(Renegosiasi) PTFI akan diselesaikan secepat-cepatnya. Su-

dah itu saja,” terang Jonan seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. Menurut Jonan, proses renegosiasi semula ditargetkan tuntas pada 10 Oktober sesuai dengan batas akhir izin ekspor konsentrat. Akibat proses renegosiasi belum rampung terkait dengan perincian dari empat poin besar kesepakatan antara pemerintah dan PTFI, izin sementara kembali diberikan untuk 3 bulan ke depan. Selama 3 bulan itu, lanjut Jonan, turunan kesepakatan atas izin PTFI harus rampung. Pemerintah mela-

lui beberapa pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan renegosiasi akan bekerja ekstra supaya mencapai target waktu itu. “Iya, kita kasih perpanjangan izin ekspor konsentrat kepada PTFI selama 3 bulan ke depan sampai Desember (2017). (Dengan begitu juga proses renegosiasi) bisa selesai, yah,” tutupnya. Terkait dengan divestasi, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan proses pelepasan saham PTFI harus selesai pada kuartal I 2019. “Proses divestasinya kami menekankan harus (selesai) kuartal I 2019,” ujar Rini saat ditemui di Kantor Kemenko

KEPALA ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) Maurice Obstfeld mengatakan perbaikan ekonomi global yang sedang terjadi harus didukung sejumlah kebijakan agar pemulihan tidak hanya berdampak jangka pendek. “Pemulihan yang sedang terjadi ini memberikan tantangan bagi pemangku kebijakan untuk bertindak,” kata Obstfeld dalam menyampaikan publikasi World Economic Outlook (WEO) terbaru seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia Windy Diah Indriantari dari Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (11/10) pagi waktu setempat. Obstfeld mengatakan kebijakan yang harus dilakukan ialah dengan secara konsisten melaksanakan reformasi struktural ketika fundamental ekonomi dalam keadaan stabil. “Negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi baik, harus memulai konsolidasi fiskal secara bertahap untuk mengurangi tingkat utang dan menyediakan bantalan sebagai antisipasi terhadap krisis,” ujarnya. Saat ditemui VOA sesuai menyampaikan laporan itu, Obstfeld menga-

takan, Indonesia telah melakukan reformasi ekonomi yang mengesankan, meskipun banyak hal yang masih harus dilakukan terutama dalam hal memperluas jaring pengaman sosial, meningkatkan pendapatan pemerintah, dan menyesuaikan dengan turunnya harga komoditas dunia. “Kini saatnya membuat keputusan yang sulit. Jangan menunggu hingga datang krisis baru,” ungkap Maurice. Ketika dimintai tanggapannya terkait laporan IMF ini, ekonom Institute for Development of Economics & Finance (Indef ) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan reformasi kebijakan memang tengah berjalan, salah satunya penegakan aturan pajak. Namun, Bhima mengingatkan kebijakan pajak yang terlalu agresif bisa membuat masyarakat kurang nyaman berbelanja dan pelaku usaha takut berekspansi. Begitu juga reformasi percepatan izin, belum ada harmonisasi regulasi pusat-daerah. “Jadi reformasi harus utuh di seluruh lini birokrasi,” (Tes/E-2)

Perekonomian, Jakarta, kemarin. Sejauh ini, pemerintah sudah memiliki saham di PTFI sebesar 9,36% sehingga PTFI masih harus melepas saham di level nasional setidaknya 41,64% guna mencapai syarat divestasi saham 51%. Rini kembali menekankan pemerintah tengah mengalkulasi nilai dari saham PTFI, berikut mematangkan perjanjian antarpemegang saham (shareholder agreement). “Cara perhitungan nilai (saham), lalu shareholder agreement harus seperti apa (masih dibahas). Jadi masih dibicarakan bagaimana me-ngalkulasi nilai dari (saham) Freeport itu sendiri. Intinya masih dalam negosiasi,” imbuh Rini.

itu, transformasi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya Papua, juga bakal berkesinambungan. “Berhasil tidaknya negosiasi ini tentu akan berpengaruh pada pandangan investor terhadap iklim usaha di Indonesia,” ujar Riyatno, saat memberikan pemaparan pada acara bertajuk Membangun Iklim Bisnis yang Kondusif bagi Indonesia Sejahtera, di Jakarta, kemarin. Acara itu dipandu Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo dan dihadiri antara lain mantan Menko Ekonomi Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Riyatno berharap proses panjang renegosiasi antara pemerintah dan PTFI dapat menghasilkan solusi yang baik untuk kedua belah pihak. “Namun, tetap perlu memperhatikan nilai tambah yang diperoleh pemerintah dari kegiatan investasi PTFI,” tegasnya. Bupati Mimika Eltinus Omaleng menilai keputusan pemerintah memberikan 10% bagian saham PTFI ke pemda dan masyarakat Papua sudah cukup adil. (Tes/E-2)

Pengaruhi investasi Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno menilai dampak renegosiasi antara pemerintah dan PTFI dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mengenjot pertumbuhan investasi. Bukan hanya

Tahun Depan, Sistem Perizinan bakal Terintegrasi UNTUK mempermudah perizinan, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-16 berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan menerapkan sistem perizinan terintegrasi (single submission). Sistem itu direncanakan beroperasi pada Februari 2018 mendatang. “Sekarang tahap persiapan, satgas akan menata semuanya termasuk tempat, sistemnya, prosedurnya, nanti diharapkan mungkin Februari (2018) sudah mulai masuk tahap uji coba,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, kemarin.

Iskandar menyebut, gedung yang akan digunakan sebagai tempat yang melayani seluruh perizinan usaha di Indonesia tersebut direncanakan akan berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. “Rencananya di (kawasan) Kuningan, gedung lama milik pemerintah,” ucapnya. Jika nantinya satgas single submission tersebut beroperasi, semua perizinan terkait dengan proyek di pusat dan daerah akan melalui lembaga tersebut. Saat ini meskipun sudah ada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), badan tersebut hanya mengurusi sembilan izin untuk investasi. Investor tetap

mengurus izin di sektor masingmasing, bahkan di pertambang an perizinan di luar BKPM mencapai 100 perizinan. “Nanti minta perizinan usaha diajukan melalui online melalui kantor yang nanti akan didirikan, nanti (izinnya) masuk paralel ke semua instansi terkait dan bisa dipantau sampai di mana hambatannya karena transparan. Jadi, tidak akan lama-lama lagi seperti sekarang yang bisa satu tahun lebih,” jelasnya. Dalam prosedur single submission tersebut, kata Iskandar, jika izin dari instansi terkait tidak diproses dalam waktu dua minggu, pengajuan dianggap telah disetujui. “Sistemnya mem-

proses langsung setuju. Nanti canggih seperti negara lain. Jadi, tidak ada high cost economy lagi,” pungkasnya. Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan, berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam peroses perizinan, dan meningkatkan koordinasi serta sinkronisasi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. “Sistem tersebut dilatarbelakangi kondisi pelayanan saat ini yang masih parsial dan tidak terintegrasi.” (Nyu/E-2)


18

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

SEKTOR RIIL

Kegiatan Usaha Tetap Menggeliat Toko offline tetap dibutuhkan meskipun gaya belanja masyarakat sudah mulai beralih ke cara online. JESSICA SIHITE

Jessica@mediaindonesia.com

K

EGIATAN usaha pada kuartal III 2017 tetap menggeliat meski pertumbuhannya tidak sebagus kuartal sebelumnya. Menurut survei Bank Indonesia, hal itu tecermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan usaha yang sebesar 14,32%, lebih rendah jika dibandingkan dengan di kuartal II 2017 yang mencapai 17,36%.

‘Secara sektoral, peningkatan kegiatan usaha terindikasi pada seluruh sektor ekonomi dengan peningkatan terbesar pada sektor jasa, keuangan, realestat, dan jasa perusahaan yang memiliki SBT 3,18%,’ tulis BI dalam laporan yang dirilis kemarin. Sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha, tingkat penggunaan tenaga kerja pada kuartal III 2017 meningkat dengan SBT 0,13% meskipun lebih rendah daripada kuartal

II 2017 yang sebesar 4,23%. Dari sisi keuangan, BI melaporkan kondisi likuiditas dan rentabilitas dunia usaha pada kuartal III 2017 tetap baik dengan akses pada kredit perbankan yang relatif lebih mudah. BI juga optimistis pertumbuhan kegiatan usaha pada kuartal IV 2017 diperkirakan tetap positif, terindikasi dari SBT sebesar 7,63%. Terkait dengan niaga, Presiden Joko Widodo mengingatkan Kementerian Perdagangan untuk mengantisipasi pergeseran perdagangan dari offline ke online. “Perubahan digital sudah tidak bisa dilawan, tapi harus dirangkul. Kemendag ha-

“Perubahan digital sudah tidak bisa dilawan, tapi harus dirangkul. Kemendag harus antisipasi hal ini.” rus antisipasi hal ini,” ucap Jokowi saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 di Tangerang, Banten, kemarin. Menurutnya, perdagangan daring (online) sudah mesti dimanfaatkan untuk meningkatkan perdagangan nasional. Ia mencontohkan virtual show-

room. Konsep itu bisa membuat waktu dan biaya calon pembeli (buyer) lebih efisien ketimbang mendatangi pameran atau expo tiap tahunnya.

Benahi pajak Di kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan toko offline tetap dibutuhkan meski gaya belanja masyarakat sudah mulai beralih ke online. Ia pun tak memungkiri sudah terjadi persaingan tidak sehat antara perdagangan online dan offline lantaran adanya perbedaan perlakukan, terutama dalam hal perpajakan. Karena itu, pemerintah saat ini masih menggodok aturan

yang adil bagi seluruh pedagang, tetapi tidak mematikan investasi di sektor tersebut. “Keseimbangan ini yang sedang dirumuskan. Kita pasti akan libatkan dunia usaha karena kita percaya dunia usaha lebih tahu apa yang dialaminya,” imbuh Enggar. Sementara itu, guna menyiasati perkembangan dalam industri ritel, PT Matahari Department Store Tbk menggandeng kerja sama dengan Walt Disney wilayah Asia Tenggara untuk menghadirkan produk dan pengalaman berbelanja dengan brand Disney. Pihak pengelola Matahari masih melihat peluang cukup besar di industri ritel meski mereka

harus beradaptasi dengan penjualan online. “Tetap ada pengalaman berbelanja offline, seperti suasana dan interaksi yang tidak akan didapatkan saat berbelanja online,” ujar Merchandising, Marketing & Store Operation Director of PT Matahari Department Store Tbk Christian Kurnia. Dalam kondisi perekonomian yang cenderung lesu, imbuh dia, perusahaannya masih bisa tumbuh. “Tahun ini kita rencanakan bisa membuka 6-8 toko baru. Sudah tercapai 4 toko. Setelah Lebaran ini kami akan buka 3 lagi sehingga total menjadi 158 toko,” ujarnya, kemarin. (Try/E-2)

SEKILAS

Pajak Emas tidak Pengaruhi Penjualan

PERTUMBUHAN INDUSTRI TEKSTIL:

Pekerja memproduksi permintaan pakaian di C59 Factory, Bandung, Jawa Barat, kemarin. Asosiasi Pertekstilan Indonesia menilai pertumbuhan industri tekstil Indonesia pada 2017 mampu mencapai 4%-5%, seiring dengan meningkatnya penjualan dan ekspor tekstil dengan target mencapai US$12,3 miliar. ANTARA/NOVRIAN ARBI

Verifikasi Petani Penerima Kartu Tani Tuntas PEMERINTAH terus mematangkan rencana penerapan kebijakan tranformasi subsidi pupuk dari sistem terbuka menjadi tertutup yang disalurkan melalui kartu tani. Kartu tani yang dibagikan kepada para petani akan dipergunakan untuk transaksi perbankan, penyaluran pinjaman hingga penyaluran subsidi. Melalui kartu multifungsi ter-

sebut, pemerintah optimistis program subsidi bagi petani akan tersalurkan dengan akurat. Pasalnya kartu tani mengusung sistem single entry data, proses validasi berjenjang secara online dan mengedepankan transparansi. Pemerintah tengah memverifikasi data petani sebagai penerima subsidi yang ditargetkan rampung akhir

2017. Salah satunya dengan mencocokan data nomor induk kependudukan (NIK) agar tidak terjadi penerima ganda. “Perkembangan kartu tani per September 2017 di Pulau Jawa sudah mencapai 97%,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, kemarin. Untuk diketahui, kartu tani lebih dulu diprioritaskan me-

nyasar wilayah Pulau Jawa dengan target berlaku nasional pada 2019. Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan menyalurkan kartu tani ialah BRI untuk wilayah Banten, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, Bank Mandiri wilayah Jawa Barat, dan Bank BNI untuk Jawa Timur. “Akhir tahun ini targetnya

100% petani (penerima kartu tani) sudah terverifikasi. Kami tidak mau memberi subsidi pupuk bagi petani yang tidak seharusnya. Jadi, harus dilihat petani yang punya lahan dan bagaimana kemampuannya,” imbuh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Dari hasil verifikasi nantinya tecermin jelas petani sebagai penggarap lahan atau pemilik

lahan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menuturkan Himbara sudah mengintegrasikan data petani yang dikelola Kementerian Pertanian. Jumlah petani yang telah terverifikasi tercatat 5,9 juta dari total 8,8 juta penerima subdsidi pupuk. “Dengan data itu perbankan berpotensi memperoleh data petani yang layak mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk masa tanam yang akan datang,” ujar Rini. (Tes/E-1)

CEO Tamasia Global Sharia, perusahaan teknologi penyedia jasa transaksi jual beli emas, Muhammad Assad, mengatakan kebijakan pemerintah yang memungut pajak transaksi pembelian emas tidak berpengaruh signifikan atas penjualan emas. Pasalnya, masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi sebagian besar ialah kelas menengah. Dengan begitu, pajak 0,45% bagi pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan 0,9% bagi yang tidak memiliki NPWP dianggap tidak begitu memberatkan. “Ini pasar utamanya kelas menengah yang memiliki daya beli kuat, pendidikan baik, sehingga sudah mengerti komoditas emas,” ujar Assad di Jakarta, kemarin. Ia menerangkan dalam tiga bulan pertama, misalnya, pelanggan yang membeli melalui aplikasi cukup tinggi. “Pelanggan kami sudah mencapai 700 orang. Untuk itu, kami menargetkan minimal 1 kilogram (kg) emas dapat terjual setiap satu bulan.” Refining Service Trading Assistant Manager PT Aneka Tambang Denstra Irawan menambahkan pemungutan pajak pada emas mestinya sudah diterapkan sejak lama. Namun, selama ini pajak itu ditanggungkan pada perusahaan. “Jadi pemerintah membuat kebijakan baru, tujuannya untuk menyamaratakan semua instrumen investasi,” tukas Denstra. (Pra/E-3)

Bea Cukai Se-ASEAN Bahas Standar Mutu BEA dan cukai negara-negara di Asia Tenggara menggelar pertemuan Capacity Building Working Group (CCBWG) di Yogyakarta pada 10-12 Oktober 2017. Pertemuan membahas penguatan standar mutu sumber daya manusia dan modernisasi administrasi kepabeanan ASEAN guna mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. “CCBWG sebagai kelompok kerja dengan tanggung jawab besar diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas dan integritas kepabeanan sehingga tidak terjadi ketimpangan antarnegara di regional ASEAN dalam hal modernisasi,” ungkap Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jateng DIY Parjiya melalui keterangan pers yang diterima, kemarin. Direktur Kapatuhan Internal sekaligus Ketua CCBWG Hendra Prasmono berharap peran Indonesia lebih strategis dalam mengawal perundingan itu untuk menjaga kepentingan nasional. Keikutsertaan Indonesia pun bisa memperkuat posisi Indonesia dalam mata rantai pasokan regional. “Untuk itu, DJBC harus berperan aktif demi mengawal pengembangan standar mutu kepabeanan yang akan dijalankan dalam kerangka CCBWG.” Dalam pertemuan CCBWG ke-21 ini Indonesia mempresentasikan matriks tentang Best Practice Guide for ASEAN Quality Standard. (RO/E-3)


BURSA & KEUANGAN IHSG

Nymex 49,98

4/10

5.951,47

50,79

50,42

49,95

5.905,38 5.905,76 5.914,93 5.901,90 5.882,78

50,92

49,28

5/10 6/10 9/10 10/10 11/10

4/10

Emas

Dow Jones

5/10 6/10 9/10 10/10 11/10

22.661,64 22.641,67

4/10

22.732,00

22.830,68

22.773,67 22.761,07

5/10 6/10 9/10 10/10 11/10

1.278,95 1.276,50 1.289,45 1.283,10 1.277,87

4/10

Rupiah/Euro

Rupiah/US$ 1.291,00

5/10 6/10 9/10 10/10 11/10

15.873

13.465

13.490 13.495 13.458 13.513 13.515

4/10

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

5/10 6/10 9/10 10/10 11/10

15.955 15.933

4/10

15.964 15.945 16.019

5/10 6/10 9/10 10/10 11/10

19

Rupiah/Yen 120,0

120,3 120,1

4/10

120,3 120,6

120,6

5/10 6/10 9/10 10/10 11/10

BRI Yakin Capai KUR Rp71 p Triliun

MI/ROMMY PUJIANTO

LAYANAN PERBANKAN: Direktur Distribusi Bank Mandiri Hery Gunardi (kanan) bersama Direktur Manajemen Operasional dan Pengembangan sekaligus Plt Direktur

Keuangan PT Perkebunan Nusantara III Erwan Pelawi bertukar dokumen kerja sama di Plaza Mandiri, Jakarta, kemarin. Bank Mandiri menyiapkan layanan perbankan terintegrasi bagi PTPN III berupa fitur Co-Brand ID Pegawai BUMN dan Bank at Work yang dapat membantu perseroan memenuhi berbagai kebutuhan pegawainya seperti fitur retail yang lebih kompetitif, baik dari sisi tarif, suku bunga, maupun prioritas layanan.

BEI Optimistis Target Perusahaan IPO Terlewati Transaksi harian di Bursa Efek Indonesia kini meningkat dari Rp7,3 triliun menjadi Rp7,4 triliun. FETRY WURYASTI

fetry@mediaindonesia.com

B

URSA Efek Indonesia (BEI) mengemukakan jumlah pelaksanaan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) g pada tahun ini berpotensi melampaui target yang ditetapkan yakni 35 perusahaan. Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat mengatakan hingga saat ini sudah ada 26 perusahaan yang telah mencatatkan saham (listing) g di BEI melalui mekanisme IPO.

“Saat ini ada sekitar 10-11 perusahaan yang akan melangsungkan IPO saham pada 2017. Semoga prosesnya lancar,” paparnya. Ia mengemukakan bahwa 80% dari perusahaan yang sedang proses IPO itu bakal mencatatkan saham di papan pengembangan, sedangkan sisanya masuk papan utama. Papan utama merupakan papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki aktiva berwujud bersih sekurang-kurangnya Rp100 miliar dan memiliki penga-

laman operasional sekurangkurangnya 36 bulan. Adapun papan pengembangan merupakan papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki aktiva berwujud bersih sekurang-kurangnya Rp5 miliar dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 12 bulan. Sebelumnya, Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan pada 2018 mendatang pihaknya kembali menargetkan sebanyak 35 perusahaan melaksanakan IPO. Target itu dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5,2%. Bertambahnya jumlah emiten itu mendorong nilai

transaksi harian meningkat dari rata-rata Rp7,3 triliun menjadiRp7,4 triliun.

IPO Mallaca Kemarin, BEI kembali meresmikan pencatatan saham perdana pada pekan ini, yakni PT Mallaca Trust Wuwungan Insurance Tbk sebagai emiten ke-26 di tahun ini. Malacca menerbitkan sebanyak 310 juta saham baru dengan harga perdana Rp100 per saham. Dengan demikian, perseroan memperoleh dana dari aksi korporasi itu sebesar Rp31 miliar. Keluarga Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan salah satu pemegang saham Malacca Insurance. Putra BJ Habibie, yakni Ilham Akbar Habibie,

tercatat sebagai komisaris perseroan. Perseroan bergerak di beberapa lini usaha asuransi umum, yaitu harta benda, kendaraan bermotor, kesehatan, rangka kapal, pengangkutan, kecelekaan diri-perjalanan, dan tanggung gugat, rekayasa dan aneka, dengan kontribusi pendapatan premi perseroan berasal dari kesehatan, kendaraan bermotor, dan harta benda. Dirut Mallaca Vientje Harijanto mengatakan dana yang didapat dari aksi korporasi itu 100% akan digunakan untuk memperkuat modal kerja. “Aksi korporasi ini cukup mendapat sambutan positif dari investor. Itu terlihat dari jumlah pesanan saham masuk kelebihan permintaan. Saham perseroan mengalami oversubscribe 2,1 kali,” katanya. Sementara itu, dalam perdagangan kemarin, indeks harsa saham gabungan di BEI turun 22,97 poin atau 0,38% menjadi 5.882,78 poin akibat terseret saham-saham infrastruktur. (Ant/E-1)

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk optimistis mencapai target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk 2017. Sebelumnya, dalam kunjungan ke Teras BRI Digital Pasar Beringharjo Yogyakarta, Sabtu (7/10), Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga berharap penyaluran KUR di 2017 sebesar Rp100 triliun bisa terealisasi dengan baik. Bank BRI sendiri mendapatkan jatah untuk menyalurkan KUR sebesar Rp71 triliun untuk tahun ini saja. “Kami optimistis mampu menyalurkan KUR sesuai breakdown dari pemerintah hingga akhir tahun,” ujar Corporate Secretary Bank BRI, Hari Siaga Amijarso, melalui siaran pers yang diterima kemarin. Dari Januari hingga awal Oktober 2017, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp53,8 triliun kepada 2,9 juta debitur baru atau setara 75,8% dari target. Dari nilai Rp53,8 triliun tersebut, senilai Rp48,09 triliun merupakan KUR mikro, sedangkan sisanya yakni Rp5,74 triliun disalurkan melalui skema KUR ritel. Apabila diakumulasikan,

penyaluran KUR skema baru oleh Bank BRI sejak diluncurkan Agustus 2015 hingga kini tercatat mencapai Rp139,4 triliun dan dinikmati 7,8 debitur baru. BRI juga akan tetap fokus menyalurkan KUR ke sektor produktif, seperti pertanian dan perikanan sebagai upaya mendorong pemerataan ekonomi. “Posisi saat ini sudah 40% dari Rp53,8 triliun atau sekitar Rp21,5 triliun tersalurkan ke sektor produktif. Ini sesuai arahan dari pemerintah agar KUR difokuskan ke sektor produktif,” imbuh Hari Siaga. BRI optimistis target penyaluran KUR tahun ini tercapai karena secara tren di akhir tahun akan terdapat kenaikan permintaan kredit. Selain itu, BRI memiliki pemasar khusus KUR sebanyak 11 ribu orang. “Sumber daya itu sudah kami mapping g dan kami optimalisasi agar penyaluran KUR tepat sasaran dan tepat guna. Selain itu, untuk menjangkau potensi penyaluran KUR yang lebih luas, Bank BRI akan memanfaatkan 107 ribu agen BRI Link sebagai referal calon peminjam KUR,” imbuhnya. (Try/E-1)

ANTARA /HO

GARDA OTO DIGITAL: CEO Asuransi Astra Rudy Chen

mempresentasikan saluran layanan baru dengan nama Garda Oto Digital di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/10). Layanan tersebut bisa diunduh dan digunakan di ponsel.

Pembiayaan UKM Ekspor Eximbank Tumbuh 40%

ANTARA /AUDY ALWI

EFISIENSI PABRIK: VP Corporate Relations PT Chandra Asri

Petrochemical Tbk (CAP) Suhat Miyarso (kiri) bersama Project Leader CAP Widyanto Wibowo (tengah) berbincang dengan Country Division Lead PT Siemens Indonesia Stevanus R Arif seusai menerima penghargaan Silver kategori manufaktur pada ajang Indonesia Operational Excellence Conference & Award di Jakarta, kemarin.

Segmen Korporasi DBS Naik 10% PT Bank DBS Indonesia (DBS Indonesia) optimistis pendapatan segmen bisnis perbankan korporasi (institutional banking) g dapat bertumbuh di kisaran 10% secara tahunan ((year-onyear/yoy) r di akhir 2017. Wakil Presiden Direktur DBS Indonesia Peter Suwardi, dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin, mengatakan kinerja perbankan korporasi mencatatkan peningkatan pendapatan 8% pada paruh pertama 2017 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. “Pertumbuhan pendapatan ini didukung beberapa stra-

tegi yang diterapkan dan fokus industri selama paruh pertama 2017,” kata dia. Peter menjelaskan perbankan korporasi berkontribusi 46% dari total pendapatan DBS Indonesia. Ia mengatakan strategi yang diterapkan sepanjang paruh pertama 2017 antara lain memperkuat dan memperluas jaringan nasabah. “Basis nasabah kami sangat solid. Strategi kami ialah terus mendalami deepen wallet sharee klien-klien di DBS,” kata dia. DBS Indonesia juga berupaya menembus konektivitas dengan mengandalkan keberadaan jaringan konektivi-

INDONESIA Eximbank menyatakan pertumbuhan pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) ekspor mencapai 40% pada semester I tahun ini dengan porsi 11,2% dari target pembiayaan tahun ini sebesar Rp100 triliun. “Pertumbuhan UKM ekspor yang cukup tinggi sampai 40% ini sudah terjadi 2-3 tahun terakhir. Porsinya 11,2% dari total pembiayaan ekspor,” kata Direktur Pelaksana I Indonesia Eximbank Dwi Wahyudi di sela-sela Trade Expo Indo-

tas Grup DBS dan nasabahnasabah perusahaan multinasional. Kemudian, DBS Indonesia juga mulai menerapkan digitalisasi di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) melalui layanan express loan dan platform IDEAL untuk bisnis korporasi. Peter menjelaskan DBS Indonesia tetap melanjutkan untuk fokus pada enam sektor industri, yaitu barang-barang konsumsi, perkebunan, otomotif, perdagangan ritel dan grosir, kimia dan farmasi, serta penunjang infrastruktur. Kualitas kredit juga terus ditingkatkan dan rasio kredit bermasalah (NPL) net DBS Indonesia tercatat 1,85%. Angka tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 2,03%. (Ant/E-1)

nesia (TEI) 2017 di Tangerang, Banten, kemarin. Ia menyadari, meski pertumbuhannya besar dan mencapai target pemerintah, porsi pembiayaan UKM ekspor tidak sebesar ekspor industri besar. “Untuk itu, kami akan terus tingkatkan porsinya,” katanya. Dwi menjelaskan pembiayaan pada segmen UKM ekspor dilakukan dengan direct financing, business linkage, dan channeling melalui lembaga keuangan bank dan

bukan bank. “Indonesia Eximbank berupaya meningkatkan kapasitas UKM ekspor guna memasuki pasar global melalui jasa konsultasi berupa coaching program for new exporters.” Pada kesempatan sama, Direktur Pelaksana V Indonesia Eximbank Bonifacius Prasetyo mendukung program pemerintah untuk memperluas pasar ekspor ke negara nontradisional, di antaranya Bangladesh, Pakistan, Nigeria, negara-negara Timur Tengah, Amerika

Latin, dan Afrika. Saat ini total negara tujuan ekspor debitur Indonesia Eximbank sebanyak 137 negara. “Seperti kata Presiden dan Menteri Perdagangan, kita harus ke pasar nontradisional. Itu yang membuat kita harus kompetitif. Refleksinya ke NIM (net interest margin).” Sebagai upaya memajukan ekspor nasional itu, Indonesia Eximbank pun besinergi dengan Kementerian Perdagangan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama pe-

ngembangan ekspor beberapa waktu lalu. MoU bertujuan meningkatkan daya saing dan jumlah pelaku ekspor melalui program serta dukungan fasilitasi kepada pelaku usaha. Dalam acara TEI, misalnya, Indonesia Eximbank menjadi salah satu sponsor sebagai export financing support resmi dan narasumber dalam regional discussion serta beberapa acara lain seperti seminar, senior officials meeting, business counseling, g dan business matching. (Jes/E-3)


20

OTOMOTIF

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

Empat Model Anyar Mercy Diperkenalkan UNTUK kedua kalinya, PT MercedesBenz Disribution Indonesia (MBDI) akan menggelar pameran tunggal bertajuk Star Expo 2017 di Ciputra Artpreneur, Ciputra World 1, Jakarta, 25-29 Oktober mendatang. Dalam pameran yang juga jadi rangkaian perayaan ulang tahun ke47 MBDI itu, akan hadir 30 mobil dengan konsep mewah dan sporty dari MBDI. Yang lebih spesial lagi dari perhelatan Star Expo 2017 ialah diperkenalkannya empat varian model baru dari MBDI kepada publik. Jajaran mobil baru tersebut antara lain GLC 200, GLE 400 AMG Line, dan GLS 400 AMG Line. Juga hadir untuk pertama kalinya di Indonesia model unggulan terbaru Mercedes-Benz, S 450 L. Dalam melengkapi jajaran SUV Mercedes-Benz, GLC 200 diperkuat dengan mesin empat silinder 2 liter yang mendistribusikan tenaga sebesar 184 dk ke roda belakang. Dua model SUV terbaru juga akan diluncurkan untuk umum pada Star Expo 2017. GLE 400 yang hadir dengan AMG Line yang sangat menarik dan juga dilengkapi dengan pelek 20 inci 5-spoke AMG. Bagian interior pun diperkuat trim kayu poplar black highgloss terbaru, sementara visibilitas dan keselamatan ditingkatkan dengan dipasangnya kamera 360 derajat. Sementara itu, the new S-Class merayakan peluncuran perdananya di Indonesia dengan sejumlah inovasi

tambahan di Star Expo. Di antara inovasi tersebut ialah sebuah mesin baru yang sangat efisien serta serangkaian teknologi baru. “The S-Class mewujudkan kemewahan Mercedes-Benz dalam tingkat yang tertinggi. Pelanggan kami yang cerdas di Indonesia sangat menantikan peluncuran model unggulan kami, the new S 450L,” ujar President Director of MBDI Roelof Lamberts dalam keterangannya, Selasa (10/10). Di lain hal, Mercedes-Benz kini memiliki dua kendaraan yang masuk daftar peringkat Top Safety Pick Plus dari salah satu lembaga yang menguji faktor keselamatan kendaraan di Amerika Serikat, Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Dalam uji penuh oleh IIHS, new Mercedes-Benz GLC meraih peringkat tertinggi yang menegaskan reputasi produsen mobil Jerman tersebut dalam hal keselamatan berkendara. Crossover mewah kompak tersebut mendapat penilaian terbaik dalam lima hasil uji tabrakan. Selain GLC, model SUV GLE dan model E-Class sudah berhasil menyabet peringkat yang sama, sementara model C-Class juga meraih Top Safety Pick Plus di 2017 ini. Terakhir kali model pendahulu Mercedes-Benz GLK mengikuti serangkaian tes penuh dan ‘hanya’ berhasil meraih peringkat Top Safety Pick, tetapi gagal meraih peringkat ‘Plus’. (Gnr/Cdx/S-2)

DOK. BMW

Paket Diplomat untuk Konsumen Khusus Untuk security dan autority vehicle, terdapat dua fitur, yakni Security dan Security Plus, yang hanya bisa pesan untuk Seri-7 dan X5. NURTJAHYADI

chadie@mediaindonesia.com

B DOK. MERCEDES-BENZ

OTO INFO

Aki Panasonic Masuki Pasar Komponen Aftermarket PANASONIC kini memasuki pasar komponen aftermarket otomotif Indonesia dengan Blue Battery. Wakil Presiden Direktur PT Gobel Dharma Nusantara Tadaharu Taguchi menjelaskan aki tersebut diperuntukkan mobil-mobil yang dewasa ini semakin canggih. Pria asal Jepang itu juga yakin pasar Indonesia sangat potensial dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan Panasonic. “Kami melihat penjualan otomotif di Indonesia terus berkembang. Melihat data penjualan mobil, setiap tahun pasar otomotif di Indonesia menjual lebih dari satu juta mobil,” ujar Taguchi di Jakarta, akhir pekan lalu. Aki itu didatangkan secara langsung dari Jepang. Di sana, aki tersebut sudah digunakan sebagai aki OEM untuk produk Subaru Impreze, Lexus LS,

Lexus ES, Mazda6 dan Mazda, dan Toyota Camry. Blue Battery tersedia dalam tiga produk, yakni JP Series, JS Series, dan JH Series. Ketiganya menawarkan kapasitas penyimpanan listrik yang lebih besar, kemampuan menerima listrik lebih baik, umur aki yang lebih awet, dan berat yang lebih ringan. JP Series diperuntukkan mobil-mobil produksi terbaru, sedangkan JS Series diperuntukkan mobil-mobil dengan fitur idle stop dan fitur start. Kemudian varian JH diperuntukkan mobil-mobil berteknologi hibrida. Aki bertipe free maintenance (MF) ini akan segera mulai dipasarkan di bengkel-bengkel otomotif dengan kisaran harga mulai Rp1,4 juta hingga Rp2,9 juta. (Mtvn/S-2)

Sembarangan Pakai Rotator, Pengguna Terancam Denda APARAT Ditlantas Polda Metro Jaya mulai menggelar razia terhadap penggunaan sirene alias rotator oleh pihak yang tidak berkepentingan. Razia dilakukan lantaran makin bertambah pengguna awam yang memakai rotator sekadar untuk konvoi dan aktivitas nondarurat lain. Melalui kerja sama dengan Dishub DKI Jakarta, pihak Ditlantas Polda Metro Jaya kemarin menggelar razia terhadap mobil yang menggunakan rotator atau sirene. Razia digelar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKB Budiyanto menegaskan penggunaan sirene diatur dalam UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 59 ayat 5. Beleid

itu menyebutkan hanya kendaraan dinas kepolisian, militer, pemadam kebakaran, ambulans, mobil jenazah, dan kendaraan pemindah tahanan yang secara hukum sah menggunakan sirene dengan rotator warna biru atau merah. Lampu isyarat kuning tanpa sirene dipakai untuk kendaraan patroli jalan tol, pengawasan sarana prasarana LLAJ, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, derek, dan angkutan barang khusus. Di luar kendaraan dengan peruntukan di atas, penggunaan dikenai sangkaan pelanggaran Pasal 287 ayat 4 jo Pasal 59 dan Pasal 106 ayat 4 huruf f atau Pasal 134 UU 22/2009 tentang LLAJ. “Sanksinya pidana kurungan satu bulan atau denda Rp250 ribu,” papar Budiyanto. (Mtvn/S-2)

Optimistis pada Prospek Bebek, AHM Rilis Varian Baru Revo KENDATI segmen motor bebek tergerus oleh skutik, Honda tetap optimistis akan prospek pasar motor bebek low entry. Oleh karena itu, Honda baru-baru ini menambahkan varian Revo X dengan desain lebih agresif dan sporty. Tampilan depan jadi fokus ubahan desain motor, front cover kini lebih berlekuk dengan sirip udara. Desain lampu sein tajam di bodi depan pun menambah kesan modern. Marketing Director PT Astra Honda Motor (AHM) Thomas Wijaya mengklaim Honda Revo menawarkan nilai fungsionalitas tinggi dan irit bahan bakar. Selama lebih dari sedekade, Revo Series sudah terjual lebih dari 5,2 juta unit. “Motor jenis bebek ini masih digemari

masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Karena itu, penyegaran ini diharapkan bisa memberi pilihan terbaik untuk pecinta motor bebek,” kata dia. Soal mesin tak ada perubahan, tetap 110 cc, PGM-FI berpendingin udara, dengan empat percepatan. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 59,8 km/liter dengan metode ECE R40, dengan pengukuran Euro3. AHM juga memberi penyegaran untuk model Revo Fit dalam hal desain striping dan dial panelmeter yang lebih modern. AHM menargetkan motor ini terjual 160 ribu unit per tahunnya. Soal harga, Revo X berbanderol Rp15,3 jutaan dan Revo Fit di angka Rp13,625 juta. Harga on the road Jakarta. (Mtvn/S-2)

MW identik mobil mewah nan canggih dengan tingkat keamanan dan kenyamanan tinggi. Oleh karena itu, konsumen setia BMW sebagian besar ialah para eksekutif dan para pengambil keputusan di berbagai bidang. Untuk itu, produsen mobil asal Bavaria (Jerman) tersebut memiliki divisi khusus yang melayani pesanan mobil dengan status khusus. Menurut Vice President Corporate Communications BMW Group Indonesia, Jodie O’Tania, para konsumen biasanya diplomat, pejabat tinggi negara, dan organisasi internasional. Layanan yang dinamakan paket Diplomatic Services ditangani tim khusus yang menawarkan kemudahan kepada pelanggan dengan permintaan-permintaan khusus, seperti konfigurasi kendaraan, harga, hingga layanan purnajual. Karena khusus, layanan tersebut hanya bisa diakses pihak kedutaan, konsulat, pemerintahan, organisasi internasional, serta kalangan-kalangan VIP. Kendaraan yang dipesan tersebut dibuat secara khusus yang disesuaikan dengan keinginan pemesan. Paket Diplomatic Services pun akan menyediakan lebih dari 1.000 konfigurasi personalisasi dengan keunggulan fitur Security dan Autority Vehicle yang membuatnya kebal peluru. “Untuk Security dan Autority Vehicle,

MI/USMAN ISKANDAR

BMW DIPLOMATIC SERVICE: President Director BMW Group Karen Lim (kiri) memberikan kunci all-new BMW 730Li kepada Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Hoang Anh Tuan di acara BMW Diplomatic Services, Jakarta, Selasa (10/10). terdapat dua fitur, yakni Security dan Security Plus, yang hanya bisa pesan untuk Seri-7 dan X5. Kalau Security Plus yang digunakan aman untuk pengemudi dan penumpang. Bahkan, bisa melindungi dari senjata AK-47. Bannya dibuat secara khusus, kemudian tutup tangki bensin otomatis tertutup, hingga alat komunikasi di dalamnya,” katanya di Jakarta, Selasa (10/10). Dari segi tampilan eksterior kendaraan antipeluru tersebut tidak memiliki perbedaan dengan model-model BMW yang dijual ke konsumen reguler. Bahkan untuk komponen mobil

yang paling rentan, yaitu bagian roda juga telah dilengkapi ban khusus yang tetap berfungsi dengan baik walaupun dalam kondisi tanpa tekanan udara.

Penawaran khusus Di Indonesia, lebih dari 40 diplomat dan pejabat tinggi dari organisasi internasional telah berkesempatan menikmati pengalaman premium dari BMW. Terakhir, Kedutaan Besar Vietnam memesan BMW 730 Li dengan layanan Diplomatic Services. Sayangnya, detail dan spesifikasi mobil tidak bisa diberitahukan terkait dengan kerahasiaan

kedutaan. Pada kesempatan tersebut, President Director BMW Group Indonesia Karen Lim menyerahkan kendaraan tersebut kepada Dubes Vietnam untuk Indonesia, H E Dr Hoang Anh Tuan. “Tim BMW Diplomatic Services didedikasikan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kebutuhan spesifik dari para diplomat serta rangkaian layanan khusus yang unik agar pengalaman perjalanan mereka menjadi lebih nyaman,” tutur Karen. Vice President of Sales BMW Group Indonesia Bayu Riyanto menambahkan, “Selain manfaat eksklusif, BMW Group juga menghadirkan penawaran khusus dengan periode terbatas. Selama Oktober 2017, layanan ini akan memberikan harga khusus untuk BMW X1 xDrive20i, BMW 320i sedan, dan the all-new BMW 530i Luxury Line.” Penawaran khusus tersebut memungkinkan pelanggan diplomatik mendapatkan BMW X1 xDrive20i plus bonus opsional senilai 7.202 euro dengan hanya membayar 26.900 euro. Selain itu, BMW 320i Sedan plus opsional senilai 9.417 euro dengan hanya membayar 27.900 euro, dan BMW 530i Sedan termasuk opsional senilai 12.145 euro hanya dengan membayar 36.900 euro. Jodie menambahkan, hargaharga khusus tersebut nyaris setara dengan harga BMW yang dijual normal di pasar. “Jadi, silakan hitung sendiri harganya dikonversi dengan rupiah,” tutupnya. (Gnr/S-1)

TMMIN kembali Raih Penghargaan Primaniyarta PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) untuk kedelapan kalinya sukses memenangi Primaniyarta Award 2017 di kategori eksportir berkinerja dari Kementerian Perdagangan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kepada Wakil Presiden Direktur TMMIN Edward Otto Kanter dalam acara pembukaan Trade Expo 2017 yang berlokasi di ICE BSD, Tangerang, kemarin. “Penghargaan bergengsi yang telah kami terima hingga kedelapan kali ini, kami anggap sebagai sebuah motivasi untuk terus konsisten mencatatkan kinerja ekspor yang positif demi perkembangan industri otomotif di Indonesia. Kinerja ekspor ini tidak terlepas dari besarnya dukungan pemerintah yang saat ini sangat gencar membangun infrastruktur pendukung sehingga memudahkan aktivitas kami untuk memberikan sumbangsih nyata bagi industri nasional,” ujar Edward Otto Kanter. Sejak 2014, penyelenggaraan penghargaan Primaniyarta dikelompokkan dalam empat kategori,

ANTARA/HO

SERAH TERIMA: Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan

Primaniyarta 2017 kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang diterima Wakil Presiden Direktur TMMIN Edward Otto Kanter (kedua kiri), pada pembukaan Trade Expo Indonesia ke-32, di ICE BSD, Tangerang, Banten,kemarin.

yaitu kategori eksportir berkinerja, kategori eksportir pembangunan merek global, kategori eksportir potensi unggulan, dan kategori eksportir pelopor pasar baru. PT TMMIN masuk kategori eksportir berkinerja dengan penilaian melakukan kegiatan ekspor dengan nilai dan volume ekspor selalu meningkat dari tahun ke tahun. TMMIN juga dianggap me-

miliki tren ekspor yang positif dan mempunyai nilai ekspor yang lebih besar daripada nilai impornya. Penghargaan Primaniyarta diperoleh TMMIN sejak 2008, setelah itu kembali diraih pada 2010 hingga 2017, secara berturut-turut lima kali. TMMIN merupakan satu-satunya produsen kendaraan yang meraih penghargaan Primaniyarta tahun ini.

TMMIN mulai melakukan aktivitas ekspor sejak 30 tahun lalu. Pengapalan perdana dilaksanakan pada 1987 dengan mengirimkan Toyota Kijang generasi ketiga (Kijang Super) ke Brunei Darussalam. Momentum ekspor terbaik diperoleh TMMIN ketika dipercaya menjadi salah satu basis produksi bagi pengembangan kendaraan IMV (innovative international multi-purpose vehicle) model Kijang Innova pada 2004 dan langsung melakukan ekspor di tahun yang sama. Saat ini kontribusi kendaraan utuh bermerek Toyota bagi total ekspor otomotif nasional Indonesia sebesar 87%, yang terdiri dari ekspor sembilan model, yaitu Kijang Innova, Fortuner, Vios, Yaris, Avanza, Rush, Town/Lite Ace, Agya, dan Sienta. TMMIN juga mengekspor kendaraan terurai (CKD/completely knock down), mesin bensin dan etanol tipe TR-K dan R-NR, komponen kendaraan serta alat bantu produksi berupa jigs (alat bantu dalam proses pengelasan), dan dies (alat bantu dalam proses pengepresan) yang sekaligus menunjukkan tingkat kedalaman industri TMMIN. (RO/S-1)


21

MEGAPOLITAN

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

LINTAS BERITA

Pembakar Sekolah Disidangkan di Jakbar PENGADILAN Negeri Jakarta Barat bakal menyidangkan sembilan tersangka kasus pembakaran tujuh sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sidang dijadwalkan dalam waktu dekat. Kepastian itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Reda Mantovani, kemarin. Ia mengatakan penetapan persidangan di Jakarta Barat setelah Mahkamah Agung menunjuk melalui surat No 175/KMA/SK/IX/2017 yang ditandatangani langsung Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali. “Yah betul, untuk alasan keamanan, sidangnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat,” jawab Reda. Sebelumnya diketahui, tujuh sekolah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dibakar sejumlah orang pada awal September 2017. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan sembilan tersangka yakni anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Fraksi Partai Gerinda Yansen Binti, Suriyan, Fahriadi, Indra Gunawan, Yosep Daud, Yosep Duya, Muhammad Sayuti, Ahmad Gazali, dan Stevano. Seluruh tersangka ditahan di Mabes Polri. (Mal/J-2)

Bus Wisata Disiapkan Angkut Bikers GUBERNUR DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan ada terobosan pada akhir kepemimpinannya. Kali ini, inovasi bus wisata dapat mengangkut pengguna sepeda dari satu titik ke titik yang lain. “Soalnya bus wisata kita sudah kebanyakan. Kita siapkan untuk para bikers,” kata Djarot di Balai Kota DKI, kemarin. Direktur Utama PT Trans-Jakarta Budi Kaliwono menambahkan pihaknya sedang mengkaji konsep tersebut. Nantinya bus yang digunakan untuk mengangkut pengguna sepeda ialah bus tingkat. “Jadi lantai satu kita setting untuk sepeda dan lantai dua untuk para pengguna sepeda,” ujar dia. Bus tersebut diharapkan bisa membantu para pekerja Ibu Kota yang memang kesehariannya menggunakan sepeda. Dari pinggiran kota, para pekerja diangkut menuju satu titik seperti Dukuh Atas. “Coba bayangkan kalau nanti para pekerja melewati area kemacetan. Sudah sampai sekitaran kantor mereka bisa naik sepeda. Itu akan jauh lebih baik,” terang dia. Kendati begitu, Budi mengatakan kebijakan ini masih dalam tahap penggodokan dan dikenai tarif tertentu. (Ssr/Mtvn/J-2)

Balai Kota Berbenah Sambut Gubernur Baru BALAI Kota DKI Jakarta mulai berbenah menyambut pergantian gubernur baru pada 16 Oktober 2017. Empat pekerja sibuk merangkai besi-besi untuk dijadikan tangga mengecat gedung. Salah satu pekerja bernama Nurkholis mengatakan dia dan tiga temannya mengecat beberapa bagian gedung agar terlihat rapi dan terawat. “Beberapa bagian gedung dicat putih. Bagian tembok yang catnya sudah mengelupas dicat biar jadi baru lagi,” jelas Nurkholis, kemarin. Menurutnya perintah pengecatan tersebut untuk menyambut Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. “Kami akan selesaikan sebelum pelantikan tanggal 16 Oktober,” cetusnya. Kepala Biro Umum DKI Jakarta Firmansyah mengakui Balai Kota sedang berbenah untuk menyambut gubernur baru. Selain mengecat ulang beberapa bagian gedung, mereka juga membersihkan semua perabotan di pendopo. Mulai dari lampu hias di teras pendopo hingga mengganti wall paper ruang gubernur. “Kami kerjakan pada malam hari,” imbuh Firmansyah. (Sru/J-2)

MI/ BARY FATHAHILAH

TIDAK DISIPLIN: Pengendara motor dengan santai nekat menerobos pintu pelintasan kereta di Jalan Al-Makmur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kemarin. Perilaku tidak disiplin pemotor tersebut mengancam keselamatan diri sendiri dan membahayakan kereta yang tengah melintas.

JAKARTA PUSAT

Penunjukan Indra Dipertanyakan P

ENUNJUKAN pengusaha sekaligus akademisi, Indra Uno, sebagai ketua program Oke-Oce (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship) dinilai rawan penyimpangan. Maklum, Indra Uno ialah kakak wakil gubernur terpilih Sandiaga Salahudin Uno yang dilantik 16 Oktober. Penunjukan ketua program Oke-Oce berdasarkan kekerabatan dianggap mencerminkan sifat nepotisme. “Penunjukan itu berpotensi KKN dan bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi,” papar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus

Rahadiansyah, kemarin. Ia mengkhawatirkan masuknya Indra Uno dalam program Oke-Oce dapat menurunkan rasa percaya masyarakat yang berujung pada kegagalan dan salah sasaran. Pasalnya latar belakang Indra yang dominan pengusaha bisa mengarahkan kebijakan untuk menguntungkan kelompok pendukungnya. Menurutnya, menunjuk saudara kandung sendiri bukan hanya rawan korupsi, melainkan juga ketidakefektifan program Oke-Oce. Trubus menyarankan posisi Indra Uno diganti dengan orang lain yang lebih netral. “Sebaiknya diganti agar tidak terjadi konflik kepentingan,” imbuhnya.

Informasi yang dihimpun Media Indonesia menyebutkan Indra Uno bergelar doktor bidang manajemen strategis dari Universitas Indonesia. S e l a i n m e n j a b a t Ke t u a Yayasan Mien R Uno, organisasi pendidikan kewirausahaan anak muda, Indra Uno juga dipercaya sebagai Vice Chairman Yayasan Budaya Luhur, Komisioner Jatis Mobile, dan pendiri PT TPS Consulting Indonesia. Sebelumnya, ia mendapat gelar master administrasi bisnis dari University of Southern California, Amerika Serikat (AS), dan master of science bidang aerospace engineering University of Michigan, AS. Ia meraih gelar sarjana pada 1986-1989 di

Wichita State University, AS, jurusan aerospace engineering.

Tim ahli Kepala Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, Irwandi, menjamin penunjukan Indra Uno sebagai Ketua Program Oke-Oce tidak akan mengarah ke tindak korupsi. Indra sebagai bagian tim ahli nantinya mendampingi program Oke-Oce bersama asosiasi pengusaha lainnya, seperti Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), Hippi (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin). “Tidak ada nepotisme. Tim Oke-Oce ini dibentuk sebagai

awalan. Nanti setelah berjalan, akan dialihkan seluruhnya ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas UMKM. Pak Indra awalnya menemani kita, pada 2018 kita jalan sendiri,” kata Irwandi. Irwandi mengaku telah menghimpun data kecamatan mana saja yang menjadi sasaran pelatihan kewirausahaan nantinya. Untuk permulaan, setiap kecamatan akan mendapat pelatihan sebanyak dua kali pada 2017. Dana program Oke-Oce berdasarkan APBD perubahan senilai Rp1,5 miliar untuk tiga bulan. Dana itu, lanjut Irwandi, tidak sembarangan lari ke tangan Indra Uno atau tim ahli lain. (Aya/J-2)

TANGERANG

Presiden Bagikan 10.100 Sertifikat Se-Tangerang

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

PEMBAGIAN SERTIFIKAT: Warga memperlihatkan sertifikat tanah seusai menerima penyerahan sertifikat se-Tangerang Raya oleh Presiden Joko Widodo di Tangerang Selatan, kemarin. Sebanyak 10.100 sertifikat tanah dibagikan kepada warga di tiga wilayah, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

PRESIDEN Joko Widodo membagikan sebanyak 10.100 sertifikat tanah se-Tangerang Raya di Lapangan Bola Kampuse, Tangerang Selatan, kemarin. Sebanyak 10.100 sertifikat itu dibagikan kepada warga di tiga daerah, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. “Saya titip kalau sudah pegang sertifikat, beri plastik, dan simpan baik-baik. Jangan sampai kehujanan dan rusak. Sebaiknya difotokopi karena ketika hilang sertifikat asli, mengurusnya bisa pakai fotokopi,” pesannya. Selama puluhan tahun masalah sengketa tanah terus terjadi di beberapa daerah termasuk Tangerang. Masalah tersebut sedang dibenahi pemerintah dengan menargetkan pemberian sertifikat tanah baru sebanyak 5 juta pada 2017, 7 juta pada 2018, dan 9 juta pada 2019.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempersilakan sertifikat diagunkan untuk mendapatkan modal usaha dengan tujuan produktif. “Saya tahu kalau sudah jadi sertifikat pasti banyak yang ingin ‘menyekolahkan’. Saya hafal di mana-mana ya begitu. Tidak apa-apa, silakan dipakai untuk jaminan,” ucap Presiden disam but tepuk tangan hadirin. Namun, Kepala Negara juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dan mengalkulasi dengan teliti jika ingin menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan untuk mendapatkan modal usaha. “Kalau ingin beli mobil, itu tabungan dari keuntungan. Bulan ini untung Rp10 juta ditabung, bulan berikutnya untung Rp15 juta ditabung, atau untung Rp5 juta ditabung. Sudah tabung Rp150 juta, baru beli mobil. Bukan beli dari

Saya tahu kalau sudah jadi sertifikat pasti banyak yang ingin ‘menyekolahkan’. Saya hafal di mana-mana ya begitu. Tidak apa-apa, silakan dipakai untuk jaminan. uang pinjaman bank, hilang itu sertifikat,” tuturnya. Dari total 10.100 sertifikat yang dibagikan, sebanyak 5.100 untuk warga Kota Tangerang Selatan, 3.000 warga Kabupaten Tangerang, dan 2.000 ma-

syarakat Kota Tangerang. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menguraikan bidang lahan di Provinsi Banten tercatat sekitar 3.400.000. Sebanyak 1,8 juta bidang lahan sudah besertifikat. Tahun depan, pemerintah daerah seTangerang Raya bersama BPN akan menerbitkan sertifikat tanah untuk 600 ribu bidang. Dalam acara itu, Presiden juga menyampaikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Masyarakat diminta tidak terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politis, baik di pemilihan kepala daerah, gubernur, maupun presiden. “Yang namanya pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, maupun pilihan presiden itu hanya kontestasi lima tahun sekali. Jangan gara-gara pilihan, kita jadi pecah. Tidak! Kita harus berani bilang itu,” tegas Jokowi. (Ant/J-2)

KABUPATEN BEKASI

Sekolah dan RS Dibangun di Meikarta RUMAH Sakit Siloam dan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan menandatangani nota kesepakatan dengan Meikarta. Siloam dan Pelita Harapan akan membangun rumah sakit dan fasilitas pendidikan. Dua fasilitas tersebut akan memenuhi pelayanan kesehatan dan pendidikan di kawasan Meikarta. Direktur Meikarta Danang Kemayan Jati menjelaskan meskipun berstandar internasional, dua fasilitas tersebut bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Siloam Hospitals akan membangun rumah sakit (RS) yang lengkap dan berteknologi canggih. RS tersebut terintegrasi dengan pusat perbelanjaan Grand

Meikarta. Pasien kategori B dan C juga dilayani di RS ini. Dibangun di atas lahan tanah seluas 18 ribu m2, RS Siloam Meikarta akan memiliki 1.000 unit tempat tidur. Rencananya, Siloam akan membangun empat RS di kawasan Meikarta yang terdiri dari RS umum dan RS khusus dengan total 2.000 tempat tidur. Pembangunan rumah sakit umum dilakukan bersamaan dengan rumah sakit paling modern untuk penderita kanker. Diharapkan, RS kanker tersebut mampu membantu pengobatan masyarakat. Sebab, kanker merupakan penyakit yang menguras banyak biaya pengobatan.

SILOAM DI MEIKARTA:

“Kanker sudah menjadi penyakit dahsyat dan yang paling banyak menghabiskan uang pemerintah,” kata Ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia & Ketua Yayasan Kanker Indonesia Prof DR dr Aru Wisaksono Sudoyo Sp PD-KHOM. Adapun Grup Pelita Harapan akan membagun berbagai sekolah dan perguruan tinggi berkelas dunia. Pada bulan ini, akan dilakukan ground breaking Sekolah Pelita Harapan. Sekolah berkapasitas 1.600 murid ini menggunakan kurikulum International Baccalaureate dari tingkat dasar (SD) sampai lanjutan atas (SLTA). Pendaftaran murid baru generasi pertama dijadwalkan pada 2019. (RO/J-2)

Konsep Rumah Sakit Siloam lengkap dengan berteknologi canggih akan dibangun di Meikarta yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan Grand Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Rumah sakit yang dibangun di atas lahan seluas 18 ribu meter persegi tersebut akan memiliki 1.000 unit tempat tidur. DOK MEIKARTA


22

HUMANIORA

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

SEKILAS BELA NEGARA TANPA NARKOBA:

Presiden Joko Widodo dengan didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (tengah), Nora Triastyana Raycudu (ketiga kiri) dan Tri Suswati Karnavian ( kedua kanan) berbincang dengan perwakilan pelajar saat penyuluhan Bela Negara Tanpa Narkoba, Pornografi dan Kekerasan Menuju Kejayaaan Indonesia kepada pelajar se-DKI Jakarta di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, kemarin. Sebanyak 2.200 siswa SD, SMP, dan SMA mengikuti kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. DOK SETPRES

Jokowi Ajak Jauhi Perundungan Perundungan bisa menimbulkan trauma fisik dan mental bagi korban. Setelah itu, akan muncul generasi yang suka kekerasan, suka intimidasi. RUDY POLYCARPUS

rudy@mediaindonesia.com

P

RESIDEN Joko Widodo mengajak para pelajar menghindari perundungan, baik secara fisik maupun emosional, dan obat-obat terlarang (narkoba). Itu harus dilakukan agar anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang kuat, unggul, dan memiliki karakter yang baik.

“Hentikan kekerasan. Ingat, kekerasan apa pun akan memberikan pengalaman buruk kepada teman-teman kita,” ujarnya saat Penyuluhan Bahaya Narkoba, Pornografi, dan Kekerasan kepada para pelajar SD, SMP, hingga SMA/ SMK se-Provinsi DKI Jakarta di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, kemarin. Perundungan, kata Presiden, menimbulkan trauma fisik dan mental bagi korban. Lingkungan anak-anak muda harus dijaga supaya tak ada ruang bagi praktik perundungan. “Jangan dilakukan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kita tidak ingin muncul adanya generasi yang suka kekerasan, suka intimidasi,” tegasnya. Penyuluhan itu dihadiri 5.500 siswa SD, SMP, dan SMA atas kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Aksi

Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK), Kementerian Pertahanan, Badan Narkotika Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada kesempatan itu, Presiden meminta anak-anak berhati-hati dan mewaspadai bahaya narkoba. Pengedar narkoba mengincar para pelajar dengan pelbagai cara yang menggoda. “Kalau ketemu orang yang tidak dikenal menawarkan sesuatu, misalnya kayak permen, anak-anak harus berhati-hati. Anak-anak harus menolaknya. Apalagi terhadap orang yang tidak dikenal, ini penting sekali,” ujarnya. Pesan itu disampaikan Presiden Jokowi terkait dengan maraknya penyebaran narkoba yang menyasar anak-anak usia sekolah. Teranyar, terjadi di Palu, Sulawesi

Tengah. Kepada para pelajar, mantan Wali Kota Solo itu meminta anakanak melapor kepada orangtua atau guru bila ada orang yang tidak dikenal menawari makanan yang mencurigakan. Indonesia, sambung Jokowi, membutuhkan sumber daya manusia yang unggul untuk maju. “Siapkan diri kalian untuk menghadapi kompetisi global.” Pada kesempatan itu, Presiden berdialog dengan para siswa. Kepada Rian, siswa SMA Angkasa 2, Presiden memintanya menyebutkan jenis-jenis narkoba. Rian yang bercita-cita menjadi presiden mampu menjawab pertanyaan. Di samping mengingatkan bahaya narkoba, Kepala Negara juga mengajak anak-anak Indonesia rajin belajar, beribadah, dan berolahraga. “Saya titip, agar di antara kita, anak-anak dengan temanteman, harus saling menghargai

dan saling menghormati meskipun berbeda suku dan agama.”

Ajak dialog Ketua Bidang III Sosial-Budaya OASE Nora Tristyana Ryamizard Ryacudu menjelaskan kegiatan itu merupakan sinergi program bela negara Kementerian Pertahanan RI dengan program sosialisasi antinarkoba milik Kepolisian RI. Tidak hanya itu, kata Nora, kerja sama kegiatan itu juga mengaitkan institusi lain seperti Kemenhan, BNN, Kemendikbud, Polri, pemda, dan lembaga-lembaga terkait kegiatan sosialisasi narkoba. “ M a s a l a h n a r ko b a a d a d i kerangka besar bela negara, dan bela negara adalah tugas pokok dari Kemenhan sesuai undangundang sehingga saya pikir ini merupakan sosialisasi yang ideal karena program bela negara mencakup pembangunan character building,” ujar Nora. (H-1)

Mensos Berharap Visa Monica Segera Terbit MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa berharap visa Monica segera terbit sehingga bisa mengikuti pertemuan The WHO 8th Milestone of Global Campaign for Violence Prevention, di Ottawa, Kanada, pada 19-20 Oktober mendatang. Monica adalah anak ketiga Purwati, seorang ibu tunawisma penjual kopi keliling. Bocah 14 tahun itu tinggal di panti asuhan di Yogyakarta, terpisah dari Purwati yang bekerja di Jakarta. Monica lulus seleksi untuk berangkat ke Kanada setelah mengirimkan artikel tentang mengakhiri kekerasan pada anak. “Saya berharap urusan visa bisa segera selesai dalam 1-2 hari ini. Karena Monica rencananya akan berangkat akhir pekan ini,” ungkap Khofifah saat bertemu Purwati, ibunda Monica, di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus, Jakarta, kemarin. Khofifah mengatakan pihaknya ikut bangga. Di tengah keterbatasan, Monica mampu berprestasi di level internasional. Terkait kondisi Purwati yang tinggal dengan bungsunya, Subehi, 10, Kemensos bersama Dompet Dhuafa akan menyediakan akses tempat tinggal berupa kontrakan. (Ind/H-3)

RS Awal Bros Pertahankan Akreditasi JCI EMPAT rumah sakit (RS) jaringan RS Awal Bros berhasil mempertahankan akreditasi internasional Joint Commission International (JCI). Keempatnya ialah RS Awal Bros yang ada di Tangerang, Bekasi, Batam, dan Pekanbaru. “Kami bersyukur RS Awal Bros bisa mempertahankan status akreditasi ini sejak 2014. Akreditasi ini menunjukkan komitmen kami dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi dan standar manajemen yang bermutu,” ujar CEO RS Awal Bros dr Ferdy Tiwow pada jumpa pers di Jakarta, kemarin. JCI merupakan akreditasi layanan kesehatan berstandar internasional yang penilaiannya dilakukan secara ketat dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pasien. Di Indonesia, baru 14 RS swasta yang mendapat akreditasi bergengsi itu. “Meski baru empat dari 11 RS jaringan kami yang mendapatkan akreditasi JCI, kami berkomitmen menerapkan standar-standar JCI pada seluruh RS jaringan kami,” imbuh Ferdy. Pada kesempatan itu, ia juga mengungkapkan rencana peresmian satu lagi jaringan RS Awal Bros, yakni RS Awal Bros Bekasi Timur. (*/H-3)

Komit Bantu Turunkan Angka Kebutaan PERINGATAN Hari Penglihatan Sedunia (World Sight Day) tahun ini diselenggarakan di Pontianak, Kalimantan Barat, hari ini, 12 Oktober 2017. Peringatan ini ditandai dengan peluncuran Peta Jalan Percepatan Penanggulangan Gangguan Penglihatan (PGP). Di dalam Peta Jalan PGP, peran Komite Mata Nasional (Komatnas) yang dibentuk Kementerian Kesehatan pada 2015 menjadi sangat signifikan. Berikut ini wawancara Media Indonesia dengan Ketua Komatnas Andy F Noya.

Angka kebutaan di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Tingginya angka kebutaan sebanyak 80% di Indonesia disebabkan katarak. Padahal, katarak bisa disembuhkan lewat operasi.

Apa tujuan pembentukan Komatnas? Komatnas bagian dari Kementerian Kesehatan. Dulu namanya Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK). Tugas utamanya membantu pemerintah menurunkan angka kebutaan di Indonesia. Seberapa tinggi angka kebutaan di Indonesia? Datanya sedang diperbarui. Namun, jika memakai data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2012, kebutaan di Indonesia peringkat kedua, di bawah Ethiopia. Kalau di Asia Tenggara, kita paling tinggi. Mengapa bisa begitu? Selama ini kita abai terhadap ancaman kebutaan. Mungkin karena kebutaan tidak langsung menyebabkan kematian. Apa faktor penyebab gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia? Terutama akibat katarak, refraksi eror, retinopati diabetik, glaukoma, dan childhood blindness.Namun, dari angka kebutaan versi WHO itu, 80% kebutaan di Indonesia akibat katarak. Padahal katarak bisa disembuhkan melalui operasi. Apa dampak tingginya angka kebutaan ini? Tingkat produktivitas masyarakat menurun. Mereka yang mengalami gangguan penglihatan tidak

bisa menjalani kehidupan secara optimal. Mereka juga akan menjadi beban bagi keluarga. Bagi anak-anak yang mengalami gangguan refraksi, kalau tidak dibantu kacamata baca, pendidikan mereka akan terganggu. Banyak anak genius yang tidak bisa mengoptimalkan kemampuan mereka karena gangguan penglihatan. Padahal, mereka generasi penerus ini akan berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau kita abai, suatu hari Indonesia akan ‘dijajah’ bangsa lain. Apa yang harus dilakukan untuk menurunkan tingkat kebutaan di Indonesia? Semua pihak harus bergerak. Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Selama ini kesadaran masyarakat sebenarnya sudah tumbuh. Beberapa perusahaan aktif melakukan bakti sosial. Karena kebutaan di Indonesia 80% akibat katarak, kita fokus di situ dulu. Akan tetapi, mengingat sekian tahun lamanya kita abai, jarak antara jumlah pengidap katarak dan jumlah operasi yang dilakukan belum seimbang. Kesenjangannya masih sangat tinggi. Di sinilah tugas Komatnas untuk membantu mendorong percepatan upaya penanggulangan tersebut. Apa progres yang sudah dicapai? Sekarang kita sudah memiliki data berasarkan Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) di 15 provinsi. Dengan data dari survei itu, kita bisa memetakan secara lebih akurat daerah mana yang harus mendapat prioritas penanganan. Baru-baru ini kami juga berhasil menuntaskan Peta Jalan Percepatan Penanggulangan Gangguan Penglihatan. Apa manfaat peta jalan tersebut? Dengan adanya roadmap (peta jalan) yang sesuai dengan acuan WHO ini, kita punya panduan untuk langkah menuju Visi 2020, The Right to Sight, yakni inisiatif global yang dicanangkan WHO dan Inter-

national Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) untuk mengeliminasi kebutaan. Indonesia turut menandatangani inisiatif global tersebut pada 2000. Daerah mana yang tingkat kebutaannya paling tinggi? Berdasarkan survei cepat di 15 provinsi, Jawa Timur tertinggi. Dari jumlah penduduk berusia 50 tahun ke atas, prevalensi kebutaan di Jawa Timur mencapai 4,4%. Disusul Jawa Barat dan Jakarta. Secara keseluruhan, tingkat rata-rata kebutaan di Indonesia mencapai 3%. Cukup tinggi. Rapor Indonesia masih merah. Bukankah di Jawa Timur fasilitas kesehatan mata dan dokter ahli mata berlimpah? Asumsinya begitu. Mungkin karena jumah populasinya yang tinggi dan kesadaran masyarakat soal kesehatan mata masih rendah. Termasuk pengetahuan tentang operasi katarak sehingga banyak yang takut melakukannya. Perlu edukasi. Kemungkinan lain, kegiatan operasi katarak melalui bakti sosial di provinsi tersebut masih rendah. Ini memang data tahun lalu, di saat operasi katarak masih bertumpu pada bakti sosial karena belum banyak yang memanfaatkan kartu JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) BPJS Kesehatan. Ke depan, dengan edukasi yang gencar dan koordinasi yang lebih baik, mudah-mudahan angka tersebut bisa ditekan. Apa tantangan terbesar dalam upaya menurunkan tingkat kebutaan di Indonesia? Akses untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Di banyak daerah, jumlah dokter spesialis mata sangat kurang bahkan tidak ada. Begitu juga tenaga perawatan mata di daerah-daerah sangat kurang. Belum lagi ada dokter mata di daerah yang merasa periuk nasinya terganggu jika ada bakti sosial di wilayahnya. Padahal, yang

dibantu adalah masyarakat miskin yang jika tidak ada bakti sosial, tidak akan pernah datang ke dokter mata tersebut. Hal lain, dukungan dari pemerintah daerah juga belum maksimal. Lalu apa yang harus dilakukan? Sekali lagi, ini bukan urusan pemerintah semata. Semua pihak harus bergotong r oy o n g m e m b a n t u menurunkan angka kebutaan di negeri kita. Komatnas akan membentuk komite daerah untuk membantu pemerintah daerah melakukan koordinasi, edukasi, dan kegiatan operasi katarak. Sebagai Ketua Komatnas, apa imbauan Anda kepada masyarakat? Pertama, kita harus menyadari betapa pentingnya mata untuk dijaga dan dirawat. Ke d u a , s e m u a p i h a k yang melakukan kegiatan bakti sosial berkaitan dengan operasi katarak diharapkan mengirimkan data kepada Komatnas atau Kemenkes sehingga kita memiliki data nasional sebagai pegangan. Ketiga, dalam melakukan kegiatan operasi katarak, semua pihak sebaiknya mengacu kepada data RAAB dan Peta Jalan PGP agar lebih terarah dan efektif. Selama ini kurang terkoordinasi sehingga ada daerah yang menjadi favorit, sementara ada daerah lain yang justru sangat membutuhkan operasi katarak tetapi tidak tersentuh. Mudah-mudahan ke depan upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan akan lebih terkordinasi dan efektif. (H-1)

Andy F Noya

MI/SUMARYANTO


HUMANIORA

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

23

KJSA, Dorong Anak Berpikir Kreatif

ANTARA /RIVAN AWAL LINGGA

MENJADI PEMIMPIN: Remaja perempuan terpilih dari Sumatra Utara Ayu Juwita (kedua dari kanan) memerankan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak saat mengikuti program Sehari Jadi Menteri, di Jakarta, kemarin. Selain dalam rangka memperingati Hari Anak Perempuan Internasional, kegiatan yang diselenggarakan Plan International Indonesia ini bertujuan memberikan kesempatan bagi anak Indonesia khususnya perempuan untuk belajar menjadi pemimpin.

Kemen PPPA Dorong Penaikan Usia Nikah Perkawinan anak memiliki dampak negatif. Untuk mencegahnya, diupayakan penaikan usia minimal nikah. DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

K

EMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berupaya terus mendorong revisi peraturan tentang perkawinan guna mencegah perkawinan anak. Peraturan itu tertuang dalam UndangUndang (UU) No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Lenny Rosalin mengatakan, dalam UU itu usia perkawinan perempuan diatur minimal 16 tahun. Pihaknya kini tengah

berupaya agar usia perkawinan perempuan dinaikkan menjadi minimal 18 tahun. “Intinya, semua upaya untuk mencegah perkawinan anak sekarang sedang berproses, termasuk revisi peraturan tentang perkawinan, baik itu bentuknya perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) atau yang lain. Dalam waktu dekat kami akan rapat dengan kantor sekretariat presiden untuk membahasnya,” kata Lenny saat jumpa pers peringatan Hari Anak Perempuan Internasional yang digelar bersama Plan International di Kantor Kementerian PPPA,

Jakarta, kemarin. Selain penaikan usia perkawinan, pihaknya juga bakal mendorong dihapuskannya pasal soal dispensasi pengadilan yang mengizinkan anak perempuan berusia di bawah 16 tahun menikah. Menurutnya, dispensasi tersebut menjadi salah satu ganjalan dari segi regulasi dalam mencegah perkawinan anak. Lenny menyatakan, hingga sekarang belum ada satu pun daerah di Tanah Air yang terbebas dari kasus perkawinan anak. Hal itu tecermin dari belum adanya kabupaten/ kota yang berstatus layak anak. Pasalnya, untuk mendapatkan predikat layak anak, salah satu indikatornya ialah kinerja daerah dalam menghapus perkawinan anak. “Kalau sebuah kabupaten atau kota sudah masuk kate-

gori layak anak, berarti di daerah itu sudah tidak ada perkawinan anak,” jelasnya. Meski begitu, ujarnya, kini sudah mulai bermunculan kemauan politik dari para kepala daerah. Sedikitnya ada 327 kabupaten dan kota berkomitmen untuk menyetop praktik perkawinan anak. “Ini yang harus dijaga terus agar bisa diimplementasikan hingga ke tingkat desa. Untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam memperoleh predikat layak anak, di antaranya inovasi dalam pencegahan perkawinan anak,” ucapnya.

Teman sebaya Dalam kesempatan yang sama, Program Manager Plan International Indonesia Wahyu Kuncuro menyoroti pentingnya peranan remaja dan anak-anak dalam mence-

gah perkawinan anak. Salah satu cara yang bisa didorong ialah menggencarkan peer pressure, yakni tekanan dari para teman sebaya. Hal itu, menurutnya, efektif untuk menyebarkan dampak buruk perkawinan anak. Pasalnya, imbuh Wahyu, anak-anak cenderung lebih mau mendengarkan informasi dari teman sebaya ketimbang orang dewasa. “Anak-anak muda bisa menjadi agen perubahan di daerah-daerah. Mereka bisa menekan teman-temannya untuk turut mencegah perkawinan anak. Termasuk menyosialisasikan dampak buruknya, seperti terputusnya pendidikan, hilangnya hak untuk bermain serta mengembangkan diri, dan gangguan kesehatan reproduksi,” ujarnya. Dalam menyambut peringatan Hari Anak Perempuan Internasional 2017, kemarin digelar pula kegiatan bertajuk Jadi Menteri Sehari di Kantor Kementerian PPPA. Sebanyak 21 anak berusia 1519 tahun dari berbagai daerah di Tanah Air beralih peran menjadi menteri PPPA dan jajaran pimpinan. (H-2)

Menlu Minta Kampanye Hitam Sawit RI Dihentikan MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi menemui Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders untuk membahas pentingnya menghentikan kampanye hitam atas produk sawit asal Indonesia. Salah satu isu yang dipersoalkan Eropa ialah soal sertifikasi. Dalam hal ini, ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil System merupakan sertifikasi yang diakui Indonesia. Namun, ISPO ditolak Eropa. Negara-negara Eropa mengharuskan para importir sawit dari Indonesia mendapatkan

sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). “Oleh karena itu, sudah ada satu joint study yang mengover elemen-elemen yang ada di ISPO dan RSPO. Sertifikasi kan tidak perlu harus melalui RSPO kalau elemen-elemen yang ada di dalam ISPO itu sama dengan yang ada di RSPO,” kata Retno kepada wartawan Media Indonesia Irvan Sihombing g di The Hotel seusai mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Indonesia-Belgium High Level Roundtable Discussion di Brus-

sels, Belgia, Selasa (10/10). Dalam pembicaraan dengan negara-negara Uni Eropa ataupun dengan Komisi Eropa, ujarnya, pemerintah Indonesia selalu mendorong agar melihat mekanisme yang ditempuh Indonesia soal industri kayu gelondongan. Sejak 2016 Indonesia telah mewajibkan semua produk kayu yang diekspor untuk mengantongi sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari hulu sampai hilir. Uni Eropa pun secara resmi mengakui SVLK sehingga

kayu besertifikat dari Indonesia dianggap memenuhi standar. “Indonesia sudah punya serifikat melalui SVLK. Setelah itu, kita bicara dengan dasar SVLK (untuk sertifikasi produk sawit) yang selanjutnya ditambah atau disesuaikan agar nanti bisa diterima (Eropa),” ungkap Retno. Menurutnya, Komisi Eropa memberi lampu hijau untuk mencabut hambatan bagi masuknya produk sawit asal Indonesia. Namun, bukan berarti Indonesia langsung

mengendurkan upaya diplomasi. “Pesan itu tidak cukup disampaikan sekali. Saya kira kita di dalam negeri juga terus memperbaiki lingkungan situasi yang terkait dengan kelapa sawit,” ujarnya. Meski demikian, sambung Retno, Indonesia bisa memahami kekhawatiran Eropa, antara lain mengenai deforestasi, keberlanjutan lingkungan hidup, dan dampak sawit bagi kesehatan. Namun, Indonesia punya data ilmiah yang hasilnya tidak sama dengan yang dituduhkan Eropa. (H-2)

KULIT ASLI Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet ,Bag,Shoes,Etc Harco Elektronik Mangga Dua,Ruko Blok.B No.2 Jakarta Tlp:0216128888/www.dhenigleather.com

PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

ANTARA /HO

KULINER NUSANTARA: (Dari kanan) istri Menteri Perdagangan, Peggy Lukita,

bersama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti dan Direktur Penggunaan dan Pemasaran Dalam Negeri Kemendag Luther Palimbong mendengarkan penjelasan pelaku UKM dari Provinsi Maluku, tentang cara pembuatan sagu dan kenari dalam kemasan pada ajang Promosi Kuliner dan Pangan Nusantara 2017, di Tangerang, Banten, kemarin.

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN Sales Counter 021 - 581 2088 ext. 41159/41160 Direct 021 - 581 2113 Faximile 021 - 581 2110

SIKAT gigi antijatuh. Begitulah Prajna Wijaya dan Evan Varelino menyebut karya inovasi mereka. Kedua pelajar SD Narada, Jakarta, itu mempresentasikan sikat gigi istimewa tersebut di hadapan para juri Kalbe Junior Scientist Award (KJSA) 2017, di Putri Duyung Ancol, Jakarta, Rabu (11/10) lalu. “Ide kami muncul karena melihat kakek saya sendiri saat ingin sikat gigi sering sekali pasta giginya jatuh. Dari situ kepikiran bagaimana membuat sikat gigi yang bisa membantu orang-orang tua dan anak-anak agar tidak susah-susah sampai pasta giginya jatuh,” terang Prajna. Sikat gigi rancangan siswa kelas VI SD itu berbeda dengan sikat gigi biasa. Gagangnya tersambung dengan alat suntik. Alat suntik itu untuk menampung pasta gigi. Jadi, ketika pengguna akan menyikat gigi, ia cukup menekan alat suntik itu sehingga pasta gigi di dalamnya keluar ke atas sikat. “Dengan sikat gigi model suntik ini, seseorang tidak perlu khawatir pasta giginya akan jatuh,” imbuh Prajna yang mengaku sikat gigi itu sudah dicoba sang kakek. Sikat gigi khusus itu merupakan salah satu karya yang lolos sebagai finalis KJSA 2017. “Pada penyelenggaraan KJSA tahun ketujuh ini kami menerima 1.103 karya anak-anak dari 374 SD di 28 provinsi di seluruh Indonesia. Kami memilih 18 karya terbaik sebagai finalis,” kata Ketua Panitia

KJSA 2017 Iwan Surjadi Handoko yang juga Ketua Pusat Pengembangan Inovasi PT Kalbe Farma Tbk. Beberapa karya finalis itu antara lain Karet Gelang Penanda Tanah Longsor, Secure Bag, Salat dengan Laser, Ki Pesat– Kipas Angin Pemanggang Sate, Detektif Agos (Detektor Aktif Anti Gosong), Auto Baby Milk, Gantungan Jashupa (Jas Hujan Sepatu), dan Empati (Empat Pewangi dalam Satu Hati).

Melalui KJSA anakanak didorong berpikir kreatif dalam mencari solusi atas permasalahan sehari-hari. Ketua Tim Juri KJSA 2017 LT Handoko dari Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI menambahkan inti penilaian para juri ialah kreativitas, keaslian ide, inovasi, dan integritas. “Intinya sejauh mana anakanak ini menangkap masalah di sekitar kehidupan mereka lalu memikirkan solusinya.” Head of Corporate Communications & CSR PT Kalbe Farma Tbk Herda JT Pradsmadji menambahkan, “Melalui KJSA ini anak-anak didorong berpikir kreatif dalam mencari solusi atas permasalahan yang mereka temui sehari-hari melalui ilmu pengetahuan.” (Ths/H-3)

MI/THOMAS

PENJURIAN KJSA: Finalis Kalbe Junior Scientist Award (KJSA)

2017 mempresentasikan karyanya di Putri Duyung Ancol, Jakarta, kemarin.


24

NUSANTARA

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

Pemprov Usul Rute NTT ke Timor Leste Dibuka

MI/LILIEK DHARMAWAN

TANGGUL DARURAT: Sejumlah warga, relawan, dan anggota TNI bergotong royong membuat tanggul darurat untuk menahan luapan air Sungai Reja di Desa Karanggedang,

Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah, kemarin. Tanggul Sungai Reja jebol setelah diterjang banjir bandang yang mengakibatkan 50 lebih rumah warga terendam.

Gempa, Sekolah Libur Tiga Hari Akibat gempa, sejumlah siswa SD di Kota Lewoleba mengalami luka-luka dan patah tulang. Para siswa yang mengalami lukaluka dilarikan ke rumah sakit terdekat. ALEXANDER P TAUM

alexander@mediaindonesia.com

S

EMUA sekolah di empat kecamatan Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), diliburkan selama empat hari. Hal itu akibat gempa bumi yang terjadi berulang-ulang di wilayah tersebut. “Semua sekolah kita beri dispensasi untuk libur selama tiga hari sembari memantau perkembangan situasi,” ujar Wakil Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday, kemarin. Keempat kecamatan yang sekolahnya ditutup ialah Kecamatan Ile Ape, Ile Ape Timur, Nubatukan, dan pesisir Kecamat-

an Lebatukan. Saat ini, lanjut Thomas, semua siswa ditampung bersama orangtua mereka di sejumlah tempat penampungan. Sebelumnya, akibat gempa, sejumlah siswa SD di Kota Lewoleba mengalami Luka-luka dan patah tulang. Para siswa yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis, sedangkan siswa yang mengalami patah tulang dibawa untuk menjalani perawatan patah tulang. Banyaknya korban luka terjadi akibat mereka terjatuh dan terinjak-injak saat mencoba lari berhamburan ke luar kelas menyusul adanya gempa.

Thomas menambahkan, akibat gempa yang terjadi sebanyak lima kali dalam dua hari yang melanda wilayah itu, batu berukuran besar merusak rumah warga. Terakhir, sebanyak 40 rumah milik warga Kabupaten Lembata rusak akibat gempa yang mengguncang wilayah itu, Selasa (10/10). Semua rumah yang rusak itu berada di Desa Bungamuda, Kecamatan Ile Ape. “Hingga tadi malam, terdata 11 rumah warga rusak berat dan 29 rumah warga rusak ringan dan semuanya di Desa Bungamuda,” papar Thomas. Sebagian besar rumah warga yang rusak akibat terkena batu

besar yang berasal dari tebing. Banyak batu besar juga berada di badan jalan raya. “Jalan raya sepanjang 2,3 kilometer di Kecamatan Ile Ape tertutup bebatuan besar,” jelasnya. Menurut Thomas, warga yang menggunakan kendaraan roda empat tidak bisa melintas. Hanya kendaraan roda dua yang bisa melintas, itu pun cukup sulit.

Kabar hoaks Berkenaan dengan aktivitas gempa vulkanis yang terus terjadi di Lembata, Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) memberikan klarifikasi. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menegaskan bahwa aktivitas vulkanis Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, NTT, masih tetap berstatus waspada alias level 2.

Status itu ditetapkan sejak 7 Oktober 2017 pukul 20.00 Wita. Adapun informasi yang disebarkan bahwa Gunung Ili Lewotolok meletus ialah tidak benar alias palsu (hoaks). “Berita tersebut tidak benar. PVMBG menyatakan Gunung Ili Lewotolok tetap berstatus waspada,” ujar dia. Selasa (10/10), BMKG mencatat lima kali terjadi gempa dengan guncangan gempa yang dirasakan cukup kuat karena berpusat di darat dengan kedalaman 10-30 kilometer. Hal itu menyebabkan masyarakat panik. Gempa dirasakan kuat di Desa Lamabute, Desa Napasabok, Desa Lamawolo, dan Desa Waimatan di Kecamatan Ile Ape Timur, Lembata. “Tidak ada korban jiwa akibat gempa tersebut,” ujar Sutopo. Sebanyak 723 jiwa mengungsi ke beberapa tempat di Kecamatan Ile Ape. (PO/AD/DW/BY/N-5)

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan rute penerbangan ke Negara Repulik Demokratik Timor Leste (RDTL) kembali dibuka. Namun, rute penerbangan Kupang-Dili itu masih terkendala persoalan slot time pada pihak Pemerintah Timor Leste. Slot time ialah jadwal waktu kedatangan (arrival) dan keberangkatan (departure) yang dialokasikan koordinator air traffic flow management (ATFM) untuk pergerakan pesawat pada waktu/tanggal yang ditetapkan yang disesuaikan/diselaraskan dengan fasilitas bandara yang ada. Untuk membuka rute penerbangan ke Timor Leste kita sudah usulkan. Hanya saja yang kita hadapi ialah slot time di pihak pemerintah RDTL,” kata Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, kepada wartawan, seusai mengikuti sidang Paripurna DPRD NTT, di Kupang, Senin (9/10). Pernyataan Gubernur tersebut, terkait dengan adanya kunjungan Duta Besar (Dubes) RI untuk RDTL, Sahat Sitorus saat bertemu Gubernur Frans Lebu Raya di Kupang pekan lalu. Kunjungan Dubes Sitorus, membawa misi khusus untuk membahas soal hubungan Trilateral NTT, RDTL dan Australia, termasuk sektor transportasi maupun perizinan. Menurut Lebu Raya, Pemerintah Provinsi NTT hingga saat ini masih menunggu dibukanya kembali slot time penerbangan oleh pemerintah Republik Demokratik Timor Leste, untuk pelayanan rute penerbangan Kupang ke Dili dan sebaliknya. Kalau Pemerintah RDTL membuka lagi slot time untuk jadwal penerbangan baru, maka usulan untuk rute penerbangan dimaksud segera terwujud. “Jika pemerintah RDTL buka jadwal penerbangan baru, ya, berarti ada penerbangan Kupang-Dili. Memang ada beberapa maskapai yang mengajukan permohonan melakukan penerbangan ke Dili,” ungkapnya. Terkait dengan perizinan yang diMI/PALCE AMALO sampaikan Dubes Sahat Frans Lebu Raya Sitorus, Lebu Gubernur NTT Raya mengatakan, tentu perizinan untuk mengangkut bahan bakar harus disesuaikan dengan regulasi kedua negara. Duta Besar RI untuk RDTL Sahat Sitorus menambahkan, Kerja sama Trilateral antara Indonesia, RDTL, dan Australia perlu dilakukan secara nyata pada semua sektor termasuk soal perizinan. Kerja sama trilateral itu menyangkut kepentingan tiga negara bertetangga, terutama bagi Provinsi NTT yang berada di wilayah perbatasan. (RO/Ant/N-5)

SUBANG JAWA BARAT

PULAU KE PULAU

Imigrasi Sukabumi Deportasi 11 WNA

PEMBERIAN KAKI PALSU: Danlanud

KANTOR Imigrasi Kelas II Sukabumi mendeportasi 11 warga negara asing (WNA). Mereka dipulangkan karena penyalahgunaan izin tinggal dan overstay. Kesebelas warga asing bermasalah didominasi dari Tiongkok. Tiga warga Tiongkok dipulangkan akibat penyalahgunaan izin tinggal. Begitupun satu warga negara Filipina, Oman, Arab Saudi, Bangladesh, dan Polandia, akibat tindakan serupa. Sementara itu, seorang warga Iran ikut serta dideportasi setelah menyelesaikan masa hukuman di Indonesia. “Kesebelas orang warga asing telah dipulangkan ke negara asal sejak Januari hingga awal Oktober 2017 ini. Mereka dapat diamankan petugas imigrasi karena menyalahi izin tinggal,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Zulmanur Arif, kemarin. Dia menambahkan, untuk memperkecil tindakan pelanggaran yang dilakukan warga negara asing telah dilakukan berbagai pengawasan. (BB/N-5)

Suryadarma, Marsma TNI Sembiring Meliala (kedua kiri) bersama Ketua Harian Yayasan Kick Andy, Ali Sadikin (jongkok) berdialog dengan warga yang akan menerima kaki palsu saat pelaksanaan bakti sosial di Lanud Suryadarma Kalijati, Subang, Jawa Barat, kemarin. Bakti sosial yang diselenggarakan TNI-AU bekerja sama dengan Media Grup tersebut dalam rangka HUT ke-61 PIA Ardhya Garini dan HUT ke-72 TNI.

Kades Jangan Korupsi Dana Desa GUBERNUR Kalimantan Selatan Sahbirin Noor meminta para kepala desa (kades), camat, dan pendamping desa, memegang komitmen membangun desa lewat Dana Desa (DD). Ia mengingatkan pemerintah pusat mengucurkan banyak Dana Desa dan rentan penyalahgunaan dana itu. Sahbirin meminta BPKP dan kejaksaan ikut melatih, mendampingi, dan mengawasi penggunaan DD di 1.864 desa seKalimantan Selatan. Dia menegaskan tidak ingin mendengar lagi ada kepala desa yang terjerat kasus gara-gara penyalahgunaan Dana Desa dan salah administrasi. “Pemanfaatannya harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dan administrasinya lebih diperhatikan, mencegah lebih baik dari pada mengobati,” kata dia saat membuka rapat koordinasi evaluasi dan koordinasi pengendalian Dana Desa, di Banjarmasin, Selasa (10/10). Sahbirin juga meminta para camat dan kepala desa rutin turun ke masyarakat dan menyerap aspirasi. Ia berharap penggunaan Dana Desa mesti padat karya. (DY/N-5)

Pengungsi Gunung Agung Belajar Mandiri PENGUNGSI Gunung Agung di penampungan Posko Swecapura, Kabupaten Klungkung, mulai diberdayakan untuk mandiri terutama dalam memasak makanan dan bersih-bersih. “Kami mulai berdayakan mereka (pengungsi) untuk memasak dan menjaga kebersihan di areal pengungsian,” ujar Kepala BPBD Kabupaten Klungkung, I Putu Widiada, kemarin. Menurut Widiada, upaya pemberdayaan ini dilakukan lantaran aktivitas cukup padat di pengungsian terutama masak dan bersih-bersih. Sementara itu, relawan mulai kewalahan sehingga perlu dibantu tenaga pengungsi. Lagi pula, masa panik di kalangan pengungsi sudah relatif reda. Agar lebih memudahkan, pengungsi dikelompokkan sesuai asal daerahnya dan dari tiap-tiap kelompok ada perwakilannya. (RS/N-5)

MI/REZA SUNARYA

BANDUNG, JAWA BARAT

Peraturan Taksi Daring Ditunggu D INAS Perhubungan Pemprov Jawa Barat (Jabar) mendesak agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menerbitkan peraturan baru terkait dengan transportasi online (daring). Saat ini terdapat kekosongan hukum akibat Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 pada Agustus lalu. “Adanya kekosongan hukum ini membuat kekisruhan di berbagai daerah,” sebut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Dedi Taufik, saat dihubungi kemarin. Selain mendesak peraturan baru segera diterbitkan, Dedi berharap agar peraturan itu

yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan antara transportasi daring dan angkutan konvensional. Selain itu, kata dia, pihaknya pun mengusulkan Menteri Komunikasi dan Informatika agar menata pedoman teknis dan pengawasan implementasi dalam penyediaan aplikasi daring. “Kami juga memohon kepada aparat penegak hukum agar melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan sewa daring demi menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lapangan,” kata dia. Dedi menjelaskan, Dishub Jabar memahami aspirasi

berbagai pihak yang meminta angkutan daring tidak beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan baru. Selanjutnya, dilakukan pengawasan dan pengendalian yang dikoordinasikan dengan kepolisian dan pemerintah pusat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, pengawasan terhadap angkutan daring ini hanya sementara hingga terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan yang baru. Menurutnya, pengendalian angkutan berbasis aplikasi ini diperkirakan hingga 1 November mendatang. Sebelumnya, aktivitas angkutan umum berbasis daring di seluruh wilayah Jawa

Barat dihentikan sementara me nyusul adanya surat pernyataan bersama yang buat Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jabar bersama Pemprov Jabar. Berdasar hal itu, Pemerintah Kota Bandung juga menerapkan penghentian aktivitas angkutan daring sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Pelarang itu memancing reaksi dari warganet. Sebuah petisi digalang warganet di change.org ditujukan untuk Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Presiden Joko Widodo, agar mencabut pelarangan itu. (BY/N-5)

PIA Subang Gelar Bakti Sosial PERSATUAN Istri Angkatan Udara (PIA) Ardhya Garini Lanud Suryadarma Kalijati, Subang, Jawa Barat, bekerja sama dengan Media Group melakukan serangkaian kegiatan bakti sosial. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka HUT ke-61 PIA Ardhya Garini dan HUT ke-72 TNI. Kegiatan itu mengambil tema Peduli mendukung kemanunggalan TNI rakyat. Bersama rakyat, TNI kuat. Selain dengan Media Group, bakti sosial dilaksanakan dengan menggandeng Yayasan Kick Andy dan Smile Train,Yayasan Bhakti Indonesia, RS Mata Cicen do, dan Gabungan Pengusaha Optik Nasional Jawa Barat. Sementara itu, kegiatan yang dilakukan ialah operasi ka tarak gratis operasi bibir sum bing gratis pemeriksaan mata dan bantuan kacamata gratis. Selain itu, panitia memberikan bantuan kaki palsu gratis, sepatu bola, dan bola. “Dilakukan pula bedah rumah tidak layak huni dan bantuan Lampu Cerdas (Lampu Tentara Rakyat TNI-AU) bagi warga miskin dan tidak mampu,” ujar Komandan Lanud Suryadarma Marsma TNI Timbang Sembiring Meliala, di Subang, kemarin. Pelaksanaan awal kegiatan dilakukan sejak 9 oktober 2017 dengan kegiatan berupa pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis. (RZ/N-5)


PEREMPUAN PERKASA

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

25

ALFIATUNNUR

Dari Literasi, Aceh Berdaya Ia berkontribusi buat pemberdayaan Aceh dengan buku, taman bacaan, dan pendidikan. FERDIAN ANANDA MAJNI

ferdian@mediaindonesia.com

Pengantar:

Perempuan perkasa tidak mesti diukur lewat karier, tetapi justru mereka yang sehari-hari berjuang menjadi kepala keluarga dan tulang punggung pendapatan. Tidak jarang pula mereka mampu menjawab kondisi penuh beban itu hingga melahirkan kemajuan lingkungan. Dalam memperingati HUT ke-47 Media Indonesia, apresiasi untuk para perempuan perkasa kami hadirkan lewat ke 48 sosok di antara mereka. Berikut sosok ke-32.

Biodata Nama Alfiatunnur MEd Tempat, tanggal lahir Aceh Utara, 12 Agustus 1981 Pendidikan 2009-2011, Educational Leadership, University of Arkansas, Amerika Serikat. 2003, Pelatihan pendidikan guru, Universitas Abulyatama, Aceh. Pengalaman kerja Saat ini, Dosen Bahasa Inggris, UIN Arraniry, Universitas Abulyatama, dan Sekolah Perawat Tjoet Nya’ Dhien 2012-2017, Ketua Yayasan kesejahteraan Aceh 2005-2011, Koordinator Proyek, Rotary International D3400 2004-2005, Koordinator Pendidikan, Sampoerna Foundation Pencapaian 2010, Pembicara tamu di Universitas Toronto 2010, Pembicara tamu di Dundas Rotary Club, Kanada

K

ONFLIK berkepanjangan menyusul tsunami di Aceh telah mengakibatkan bumi serambi Mekah tertinggal jauh bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Mata dunia tertuju ke Aceh, bantuan masih terus mengalir di segala bidang, baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun infrastruktur. Sejak saat itu, atas bantuan lembaga donor asing, LSM-LSM lahir menjembatani. Begitu pula taman baca masyarakat (TBM) Ar Rasyid, yang berdiri pada 2009 yang dirintis perempuan relawan pendidikan, perempuan, dan anak itu. Ia pun mendirikan Youth Centre di Aceh serta menjadi Ketua Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Aceh (Yakesma) yang dibentuk bersama Rotary International District 3400. Kepada Media Indonesia, Senin (9/10), Alfiatunnur alias Dedek mengatakan, saat tsunami melanda, anak-anak disembuhkan, salah satunya dengan trauma healing dari buku. Setiap hari, ia berkeliling membawakan buku, boneka, puzzle, serta berbagai donasi yang bisa didistribusikan. “Menggunakan kendaraan, kami berpindahpindah, sampai 2006, hingga akhirnya menempati rumah sewa di Banda Aceh,” sebutnya. Namun, selain itu, didirikan pula pojok-pojok membaca dengan memberdayakan masyarakat setempat sebagai pengelola. Ia juga mulai dibantu Warung Baca Indonesia dari Jakarta yang menyuplai buku dan bantuan dari gerakan Indonesia Membaca. “Di TBM Ar Rasyid sendiri, ada lima anak korban tsunami, satu di antaranya yatim piatu yang tinggal dan ikut mengelola,” kata dia. Lokasi itu menjadi bagian dari lahan milik Yakesma yang totalnya 9 hektare, di sana juga terdapat ruang serbaguna, PKBM, PAUD, asrama, rumah sakit, lapangan futsal, kebun, dan musala. Pembangunannya didanai Rotary International District 3400. “Bupati Aceh Utara saat itu, Tarmizi A Karim, melalui Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 012/521/2005 memercayakan pinjam pakai tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di Kabupaten Aceh Besar kepada Rotary Club D3400 yang di dalamnya dibangun Youth Center. Rotary memberikan dana dengan syarat harus ada tanah untuk pembangunan,” tuturnya.

Tantangan Meskipun sudah menempati gedung permanen, tidak serta perjalanannya mulus. Bahkan, tantangan tak terbilang. Sekolah gratis yang didanai Australia harus tutup karena tidak mendapatkan izin operasional pemerintah Aceh sehingga bantuan dialihkan ke Sri Lanka. “Pada 2012, kami membangun sekolah gratis, selama tiga tahun berdiri tidak mendapatkan izin dan akhirnya tutup. Bahkan anak asuhnya juga mendapatkan diskriminasi, dia menang kaligrafi tingkat kecamatan tetapi tidak mendapatkan izin untuk ikut lomba tingkat kabupaten,” terangnya. Namun, khusus untuk TBM, langkahnya tak terbendung. TBM-TBM baru dicetak dengan mendistribusikan buku ke Singkil, Pulau Banyak, Meulaboh, Pidie, hingga Aceh Utara. Pojok-pojok baca pun dibangun di meunasah atau pesantren dan TPA di Aceh Besar. “Padahal, kami juga ingin membuka pojok baca di halte Trans-Kutaraja di Banda Aceh, tapi belum mendapatkan respons. Kami menghubungi wali kota agar mendukung pembuatan tempat meletakkan buku di halte agar kota terlihat berpendidikan dan edukatif, tetapi belum direspons,” sebutnya.

Kuncinya, mentalitas Tantangan lainnya, masyarakat sekitar masih melihat kegiatan-kegiatan yang digagas sebatas proyek, belum merasa sepenuhnya memiliki sehingga optimal berkreativitas dan berinovasi.

“Saya berkeinginan menanam rasa di masyarakat untuk memiliki kegiatan ini. Masih ada orangtua yang melarang anak-anak datang ke TBM untuk membaca. Pemerintah pun belum mengakui keberadaan TBM Ar-Rasyid,” sebutnya. Kawasan Yakesma di daerah bekas konflik dan kawasan terparah dilanda tsunami membuat masyarakat masih dalam proses menghilangkan orientasi mengharap donasi. Proses pengikisan itu perlu waktu lama. “Meski demikian, pelan-pelan ada yang senang melihat kegiatan kami, ada yang ikut berpartisipasi,” tandasnya. Kendati begitu, Dedek mensyukuri operasional yang terus berjalan. “Kita dapat buku baru, misalkan pada 2012, kami mendapatkan dana zakat sebanyak Rp30 juta, lalu saya gunakan membeli buku semua. Jadi soal keuangan memang tidak memiliki kas khusus, tetapi ada saja uang itu,” kata lulusan Educational Leadership of University of Arkansas itu. Bahkan, baru-baru ini mereka juga baru menerima dana dari Rotary Club Bandung yang berkunjung langsung ke lokasi. “Baru-baru ini ada biaya bulanan sebesar Rp200 ribu untuk relawan selama satu tahun, harus disyukuri karena itu pemberian orang,” jelasnya. Selain donatur tetap pun bantuan insidental, Dedek pun mengoperasikan pusat pelatihan yang keuntungannya disisihkan.

tempat koleksi buku karena kalau cuma buku, sudah ada perpustakaan. Jadi TBM menjadi tempat bagi orang lepas dan cepat berkreasi dalam suatu frame pendidikan. Kemajuan itu bisa muncul dari TBM karena memang fleksibel, tidak terikat dan terbeban. Oleh karena itu, mereka bisa santai dan tidak ribet,” jelasnya. Pendidikan, kata Dedek, ialah kunci kemajuan ekonomi. “Saat ini yang paling penting, mindset masyarakat, pendidikan, dan perekomian akan jadi solusi sekaligus sumber masalah. Saya harap pemerintah melihat ini kesempatan menggali potensi dari level masyarakat,” pungkasnya. Saat ini, lanjut Dedek, TBM Ar Rasyid memiliki buku yang beredar 12 ribu dengan anak asuh 35 serta relawan tetap 12 orang. “Namun jika ada kegiatan, relawan pasti bertambah karena ada mahasiswa, termasuk yang baru pulang dari luar negeri,” ujar Dedek. (M-1)

Agenda selanjutnya Target besar ialah pengelolaan sampah hingga pemberdayaan gepeng. Agenda selanjutnya ialah lokasi Yakesma yang kurang sehat, banyak sampah dengan kesadaran sanitasi minim. “Kami sedang melakukan provokasi untuk menjadi file project. Ini akan jadi target proyek selanjutnya. Pengelolaan sampah secara masif dan profesional sebagai sumber ekonomi. Kebersihan bagian dari iman, kita baca tapi tidak mengaplikasikan dalam kesehariannya,” kata dia. S e l a n j u t ny a , p e m b e r dayaan 100 gelandangan dan pengemis atau gepeng di Aceh. Mereka nantinya, akan mendapatkan modal usaha Rp5 juta serta pembinaan selama dua tahun. “Jadi mereka yang tidak punya rumah akan tinggal di Yakesma dan akan dibina. Bila ada anak, akan disekolahkan dan ibunya dikasih dana Rp5 juta untuk usaha, target pembinaan dua tahun harus punya simpanan dan bisa mandiri,” paparnya. Dedek yang masih memilih melajang berharap programnya untuk Aceh selama 13 tahun ini diregenerasi. Bahkan, sebagian anak didiknya jadi pelaksana dan penerus sehingga ide tidak mati dan lebih berkembang. “Secara umum TBM tidak hanya menjadi

Buku buat Merintis Cita-Cita PEREMPUAN kelahiran Aceh Utara, Alfiatunnur atau lebih akrab disapa Dedek, berkisah tentang motivasinya telibat dalam pelbagai kegiatan sosial. Awalnya untuk membantu korban tsunami. Namun, kegiatan berkontribusi sejak di bangku sekolah menyadarkannya anak-anak Aceh kurang memiliki wadah menyalurkan bakat mereka. Dedek yang tumbuh dari daerah konflik menyaksikan begitu banyak kekejaman dan penindasan mempersempit akses pendidikan. Pembakaran sekolah terjadi di mana-mana. “Saya ingat dulu, saat masih kuliah, dalam perjalanan dari Aceh Utara ke Banda Aceh, mobil yang saya tumpangi ditembaki, sampai kami harus tiarap dan masuk ka parit. Nah, itu pernah saya rasakan. Begitu berat perjuangan mendapatkan pendidikan,” kata dia. Ia pun menjadi saksi mayat dibawa di atas becak hingga para lelaki yang kesulitan mencari penghidupan. Ia pun bertekad mengubah Aceh menuju ke arah lebih baik lewat pendidikan.

Tantangan Aceh kekinian “Dulu tertekan karena konflik, setelah tsunami ada pergeseran nilai, remaja tumbuh lebih konsumtif, terutama dengan banyaknya dana asing. Jadi mindset yang harus diubah. Ada NGO yang memberikan dana for free, bahkan ketika membersihkan rumah sendiri, sangat merusak mental. Ini sebenarnya sangat menyimpang jauh dari khazanah Aceh,” paparnya. Ia pun menggagas TBM Ar Rasyid sebagai tempat orang luar Aceh bisa belajar budaya dan warga lokal pun terus mendalami bahasa dan budayanya. Pendidikan, tanpa ekonomi, kata Dedek, tidak seimbang. Akan tetapi, ketika pendidikan baik, biasanya ekonomi mengikuti. “Saya benar-benar ingin melihat perubahan di dunia pendidikan dan mengubah mindset sehingga saya fokus pada isu pendidikan, perempuan, anak, juga pemberdayaan ekonomi,” tegasnya. “Saat ini kami juga menampung anakanak korban kekerasan seksual. Jadi saya menginginkan mereka melupakan kejadian lalu, dengan melakukan kreativitas dan berusaha maju,” kata dia. Di TBM Ar Rasyid, anak-anak korban kekerasan seksual disekolahkan, dibimbing belajar agama, serta mengasah kretivitas. “Membaca 24 jam, juga meng aplikasikannya. Jadi anak-anak dibebaskan menciptakan inovasi. Pintar membaca tanpa mengaktualisasikannya itu nol,” jelas Dedek.

Baca lalu keliling dunia

FOTO-FOTO: DOK PRIBADI

Dedek mencontohkan seorang anak asuhnya kini telah menjadi tutor di Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Aceh (Yakesma) sembari melakukan budi daya ikan serta kuliah kelautan dan perikanan. “Kuliah di perikanan juga berawal dari dia baca, hingga tertarik membuat kolam ikan,” jelasnya. Berkaca pada pengalaman pribadinya, terlahir dari keluarga ulama, dengan bacaan ia punya mimpi keliling luar negeri. Meski berasal dari perdesaan, ia terus memupuk dan menjaga mimpi itu. “Jika ada tamu dari Amerika saya suka mencari tahu tentang Amerika, jadi semua berawal dari mimpi,” lanjut Dedek. Nyatanya, setelah tsunami mimpinya mulai terealisasikan. Ia berkeliling Amerika dan Australia untuk presentasi. “Sebanyak 90% mimpi saya sejak kecil tercapai dengan buku,” pungkasnya. (FD/M-1)


26

OLAHRAGA

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

Venus Terhenti di Babak Awal Hong Kong Open HASIL buruk didapat Venus Williams di ajang turnamen WTA Hong Kong Open. Menghadapi petenis muda Jepang Naomi Osaka di babak kedua kemarin, Venus yang merupakan unggulan kedua menyerah dua set langsung 5-7, 2-6. “Lawan bermain bagus. Saya melakukan beberapa kesalahan saat unggul 5-4 di set pertama. Setelah itu, Osaka bermain sangat sempurna dan saya hanya bisa memberi pujian kepadanya,” ujar Venus. Menghadapi Osaka, Venus memang berpeluang besar meraih kemenangan setelah unggul 5-4 di set pertama. Namun, Venus gagal merebut set pertama dan akhirnya kalah 5-7. Di set kedua, Venus gagal mengembangkan permainan dan Osaka justru tampil trengginas. Sempat unggul 5-0, Osaka yang kini menduduki peringkat 6 dunia akhirnya mamu menyudahi pertandingan dengan kemenangan 6-2. “Saya merasa telah bermain menyerang dan melepaskan pukulan-pukulan terbaik. Namun, Osaka mampu mengembalikan semua bola pukulan saya,” ujar Venus. Dari turnamen Tianjin O p e n , M a r i a S h a ra p o v a tampil impresif di laga perdana. Menghadapi petenis Rumania Irina-Camelia Begu, Sharapova menang straight set dengan skor 6-4, 6-2. Petenis Rusia yang kini menempati peringkat 86 dunia itu selanjutnya akan ditantang petenis nonunggulan asal Polandia Magda Linette. Sharapova saat ini mengincar

SEKILAS GELANGGANG

8 Atlet Soft Tennis Mengikuti Kejurnas

gelar pertama setelah menjalani skors 15 bulan akibat kasus doping. Di turnamen ATP Shanghai Master, petenis nomor satu dunia Rafael Nadal belum menemui hambatan dan melangkah ke babak ketiga. Menghadapi petenis Amerika Serikat Jared Donaldson, Nadal tanpa kesulitan meraih kemenangan 6-2, 6-1 hanya dalam waktu 54 menit. Nadal selanjutnya akan menghadapi petenis Italia Fabio Fognini. Sementara itu, petenis Australia Nick Kyrgios terkena denda setelah mundur dari turnamen. Menghadapi petenis Amerika Serikat Steve Johnson di babak pertama, Kyrgios tidak melanjutkan pertandingan setelah kalah 6-7 (5-7) di set pertama.

Di turnamen ATP Shanghai Master, Rafael Nadal belum menemui hambatan dan melangkah ke babak ketiga. AFP/MATTHEW STOCKMAN

Kyrgios mengaku mengalami masalah dengan perut dan bahu. Namun, ia menolak menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi yang dialami. Akibatnya, Kyrgios dikenai denda US$10 ribu oleh ATP. Selain itu, hadiah uang sebesar US$21 ribu yang diterima di Shanghai Open dibatalkan. (Rul/AFP/R-2)

KALAH DI KANDANG: Pemain Denver Nuggets, Nikola Jokic (kiri), berusaha melepaskan bola walaupun dihalangi pemain Oklahoma City Thunder, Steven Adams, dalam pertandingan NBA di Denver, Colorado, kemarin. Bermain di depan pendukungnya, Denver menyerah 86-96.

Siap Kucurkan Dana untuk para Atlet Menpora mengkhawatirkan polemik rencana pembubaran Satlak Prima dapat berpengaruh pada persiapan atlet dalam menghadapi Asian Games 2018. NURUL FADILLAH

fadillah@mediaindonesia.com

M

AFP

LEPASKAN SERVIS: Mantan petenis putri nomor satu

dunia asal Rusia, Maria Sharapova, melepaskan servis saat menghadapi petenis Rumania, Irina-Camelia Begu, di babak pertama turnamen WTA Tianjin Open di Tiongkok, kemarin. Sharapova menang straight set dengan skor 6-4, 6-2, dan akan ditantang petenis nonunggulan asal Polandia, Magda Linette, di babak selanjutnya.

ENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi siap menyalurkan dana untuk memenuhi segala kebutuhan para atlet dan pelatih yang tengah menjalani persiapan menuju Asian Games JakartaPalembang 2018. Sebelumnya, kontingen Indonesia gagal memenuhi target dan hanya menempati posisi kelima dengan meraih 35 medali emas dari total target 55 medali emas di multiajang SEA Games Kuala Lumpur 2017. Penurunan prestasi Indonesia yang terburuk dalam sejarah SEA Games diduga kuat disebabkan sejumlah masalah saat persiapan. Bukan haya masalah pembayaran honor yang lambat untuk para atlet dan ofisial, persoalan dana untuk akomodasi, persediaan suplemen untuk atlet, dan keterlambatan kedatangan peralatan menjadi

penyebab utama merosotnya prestasi kontingen Indonesia di SEA Games tahun lalu. Dengan memetik pengalaman dari SEA Games 2017, Menpora tidak ingin hal serupa kembali terulang dalam proses persiapan Asian Games 2018. Apalagi, sebagai tuan rumah, Indonesia membidik target masuk peringkat 10 besar dengan minimum 20 emas. “Ke depan investasi besar memang sepenuhnya akan diberikan kepada atlet. Sebesar-besarnya dana pemerintah akan diberikan untuk atlet,” kata Imam seusai menghadiri diskusi bersama Asosiasi Olimpian Indonesia (IOA) di Kantor Kemenpora, Jakarta, kemarin. “Kemudian, selama ini, terus terang kami memang belum mengajak semua cabang olahraga untuk melihat secara objektif tentang bagaimana tanggung jawab kita terhadap prestasi,” ujar Imam.

Khawatir berdampak Jelang persiapan yang tinggal 10 bulan lagi untuk

menghadapi Asian Games, dunia olahraga nasional justru diterpa pro dan kontra terkait dengan usulan pembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Soal polemik Satlak Prima, Imam mengaku dirinya mengkhawatirkan hal itu dapat memengaruhi persiapan para atlet yang kini tengah berkonsentrasi menghadapi Asian Games tahun depan. Daripada memusingkan persoalan Satlak Prima, Imam meminta semua pihak lebih mengedepankan kepentingan atlet dan pelatih sebagai garda terdepan perwujudan prestasi olahraga Indonesia dalam perhelatan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. “Perlu saya tegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Satlak Prima masih tetap berjalan sebelum ada peraturan terbaru. Karenanya, apa pun kondisi ini, tidak boleh mengganggu konsentrasi atlet yang sekarang sudah mulai masuk pelatnas,” tandas Imam.

“Tak boleh secara psikologis kemudian memengaruhi atlet-atlet kita. Tetap konsentrasi untuk fokus dan sekali lagi saya mengajak kepada semuanya biar tidak gaduh, kita tunggu nanti pembahasan tentang perpres itu sendiri,” tambahnya. Secara terpisah, dalam menanggapi rencana keterlibatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat sebagai pengganti Satlak Prima, Wakil Ketua IV KONI Pusat K Inugroho mengaku pihaknya siap melaksanakannya. Saat ditemui selepas kegiatan ziarah KONI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, kemarin, Inugroho mengatakan KONI akan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dibebankan ke mereka di dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional. “KONI pada dasarnya sudah punya infrastruktur sehingga itu memang tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) kita. Andaikan itu diberikan ke KONI, ya, tentu saja kita siap,” ujar Inugroho. (Rul/R-4)

DELAPAN pemain soft tennis mengikuti Kejurnas 2017 yang juga dijadikan ajang seleksi pelatnas untuk menghadapi Asian Games 2018. Delapan pemain tersebut merupakan semifinalis nomor tunggal putra dan putri di kejuaraan yang berlangsung di Jakarta yang digelar mulai 10-14 Oktober. Empat pemain dari nomor tunggal putra adalah Fernando Sanger, Indra Adhiguna, Hari Wibowo, dan Mario Alibasyah. Sementara itu, di nomor tunggal putri, ada Voni Darlina, Sharon Cornelia Watupongoh, Runi Utami, dan Retno Oktaviani. Sekretaris Umum PP PESTI Arianto Amirudin mengatakan delapan pemain itu akan bersaing dengan 10 atlet pelatnas yang sudah berlatih sejak awal tahun ini. Selanjutnya, hanya ada lima atlet putra dan lima atlet putri yang bakal diterjunkan di Asian Games tahun depan. “Selain semifinalis, Pengurus Pusat (PP) PESTI juga memberikan tiga wildcard untuk mengikuti seleksi bagi atlet muda potensial. Ketiganya terdiri dari dua putra, yaitu Rizky Saputra dan Wesley Viananta, serta seorang atlet putri, yaitu Aulia Risma. Seleksi sendiri digelar pada 15-16 Oktober,” kata Arianto di Jakarta, kemarin. Fernando, juara nomor tunggal putra dari Sulawesi Utara, mengalahkan Indra, atlet dari Aceh, dengan skor akhir 4-1. (Beo/R-4)

Sepatu Basket Menjadi Motivasi Pemain DEVELOPMENTAL Basketball League (DBL) Indonesia menjalin kerja sama dengan merek sepatu Ardiles dengan meluncurkan lima seri sepatu basket. Kehadiran seri sepatu basket tersebut di Indonesia dalam rangka menjadikan olahraga bola tangan tersebut semakin inklusif dan mudah diikuti seluruh lapisan anak muda di seluruh Indonesia. Presiden Dirktur DBL Indonesia Azrul Ananda mengatakan, selama ini, yang menjadi penghalang anak-anak muda Indonesia untuk bisa bermain basket adalah sepatu yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan kesulitan untuk mengakses sepatu berkualitas tinggi, banyak anak muda di daerah bermain dengan bertelanjang kaki yang bisa menyebabkan cedera. Karena itu, kehadiran sepatu basket yang layak tersebut diharapkan bisa memotivasi anak-anak muda untuk mewujudkan mimpi mereka sebagai pemain basket andal. “Kami percaya supaya basket bisa berkembang harus meningkatkan partisipasi yang nantinya dari partisipasi itulah akan menghasilkan dan membiayai prestasi,” kata Azrul. “Karena itu, sepatu ini kami dedikasikan bagi para pemain basket di seluruh Indonesia, seluruh lapisan masyarakat, yang diciptakan untuk menghilangkan segala batasan bagi mereka yang ingin bermain basket,” papar Azrul. (Rul/R-4)

Indonesia Tantang Tiongkok di 8 Besar TIM bulu tangkis Indonesia sukses melewati hadangan Spanyol di ajang Yonex Sunrise BWF World Junior Championships 2017. Dalam pertandingan yang berlangsung di GOR Amongrogo, DI Yogyakarta, kemarin, Indonesia menang dengan skor 3-0. Tiga angka kemenangan Indonesia disumbang pasangan ganda putra Adnan Maulana/ Muhammad Shohibul Fikri yang menang 21-12, 21-14 atas Jose Molares/Alvaro, tunggal putri Aurum Oktavia Winata yang menundukkan Sara Penalaver Pereira 21-12, 21-17, serta tunggal putra Gatjra Piliang Fiqihilahi Cupu yang menundukkan Alex Alcala Dominguez

21-13, 21-11. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tim kuat Tiongkok untuk berebut tiket ke semifinal. Manajer tim bulu tangkis Indonesia Susy Susanti menilai para pemain sudah tampil cukup baik. Spanyol juga dinilai telah memberikan perlawanan. “Secara kualitas, tim Spanyol memang sedikit di bawah kita, tapi bukan berarti lemah,” kata Susy. Te n t a n g l a g a m e l a w a n Tiong kok, Susy mengatakan itu akan menjadi pertarungan yang berat. Untuk itu, ia menekankan seluruh pemain agar dapat berkonsentrasi penuh dan tampil dengan semua kemampuan yang dimiliki.

Menurutnya, peluang Indonesia meraih poin dari Tiongkok terbuka di nomor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Namun, semua nomor memiliki peluang merebut poin dan semua pemain memiliki tanggung jawab untuk menyumbang poin. “Kondisi pemain sejauh ini baik. Siapa pun yang diturunkan besok (hari ini) itu yang terbaik, menurut kebutuhan tim. Kami akan terus melihat dan memantau lawan-lawan yang akan dihadapi,” kata Susy. Menurut dia, tim pelatih sudah mempersiapkan strategi menghadapi Tiongkok. Ia juga meminta pemain untuk

tidak lengah. “Sudah masuk delapan besar, pasti semuanya merupakan tim terbaik dan secara kekuatan lebih merata. Siapa pun lawannya kami siap. Kami akan melihat peluang nomor mana yang cukup besar, itu yang akan kami ambil. Contohnya kalau lawan Tiongkok, kelima nomor harus siap,” tegasnya. Pelatih tim Tiongkok Zhu Weilun menilai Indonesia bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Indonesia memiliki pemain berkualitas di setiap nomor. “Karena itu, kami akan berusaha mencuri angka di setiap nomor pertandingan,” papar dia. (AT/Rul/R-2)

DOK PBSI

MENANG: Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Adnan Maulana, beraksi saat

menghadapi pasangan Spanyol, Jose Morales/Alvaro Vazquez, di partai pertama turnamen Yonex Sunrise BWF World Junior Championships 2017 di GOR Amongrogo, Yogyakarta, kemarin. Fikri/ Maulana menang 21-12, 21-14, dan membawa Indonesia menang 3-0.


SEPAK BOLA

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

27

Polemik Baru Melanda Liga 2 Dua tim yang bersaing di Grup 6, yaitu Persewangi Banyuwangi dan PSBK Blitar, saling klaim lolos ke babak play-off untuk bertahan di ajang kompetisi Liga 2 musim depan setelah sama-sama mengoleksi 18 poin. SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

B

ELUM juga hilang dari ingatan ancaman mogok 15 klub kompetisi Liga 1, PSSI sekaligus PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) dihantam polemik baru. Problem kali ini lebih rumit karena berkaitan dengan pemahaman berbeda antara PSSI dan PT LIB dalam memandang regulasi. Permasalahan berawal dari penentuan klasemen Grup 6 kompetisi Liga 2. Dua tim, yaitu Persewangi Banyuwangi dan PSBK Blitar, saling klaim lolos ke babak play-off untuk bertahan di Liga 2 musim depan. Kedua tim sama-sama meraih 18 poin dan secara regulasi penetuan peringkat harus dilakukan dengan head to head (pertemuan kedua tim). Dalam regulasi Liga 2 Pasal 16 poin 5 memang tidak dijelaskan secara gamblang aturan head to head yang dimaksud. PT LIB condong ke meloloskan Persewangi Banyuwangi yang unggul selisih gol setelah secara head to head saling mengalahkan. Persewangi pun sampai ikut pengundian babak play-off pada 18 September oleh PT LIB. Di sisi lain, PSBK Blitar menilai aturan head to head seharusnya sejalan dengan format agregat gol. Jika dilihat dengan format tersebut, PSBK Blitar pantas mendapatkan tiket play-off karena unggul agregat 3-2 dari dua kali pertemuan di Grup 6. PSBK lantas mengajukan protes ke Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) yang kemudian direspons PSSI dengan digelarnya pertandingan ulang di tempat netral pada 10 Oktober. “Kewenangan murni di federasi (PSSI). Saya tidak menyatakan itu profesional atau

tidak karena di setiap negara berbeda. Itu keputusan PSSI dan posisi PT LIB menjalankan. Kita berharap menjadi pembelajaran untuk semua bahwa pemahaman regulasi harus dipegang baik-baik,” ujar Chief Operating Officer (COO) PT LIB Tigor Shalomboboy di Jakarta, kemarin. Pertandingan ulang pun digelar di Stadion Kanjuruhan. Namun, pertandingan tidak berakhir penuh karena di menit ke-86 dihentikan setelah terjadi kericuhan dengan skor 1-0 untuk keunggulan PSBK. Belakangan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI memutuskan untuk menghukum ‘Laskar Blambangang’--julukan Persewangi Banyuwangi--dengan kalah 0-3 dan denda Rp100 juta setelah menolak melanjutkan permainan. Sanksi itu membuat CEO Persewangi Banyuwangi, Hari Wijaya, siap melawan. “Ini bukan lagi dizalimi, tapi kami sudah berkali-kali dihajar seperti ini. Kami tidak terima semua ini. Setelah dari Malang, kami akan konsolidasi suporter untuk meminta keadilan ke Jakarta,” ujar Hari.

Gelar sidang PSSI belum memberikan respons terkait dengan kepastian status kedua tim karena masih menunggu sidang kedua mengenai pelanggaran disiplin saat pertandingan. Jika merunut hasil Komdis PSSI, Persewangi Banyuwangi akan terdegradasi ke Liga 3. Sebaliknya PSBK berhak meraih satu tiket babak play-off, mengisi Grup H bersama PSIM Yogyakarta, Persipur Purwodadi, dan PSCS Cilacap. “Kita masih akan bersidang untuk kedua kali. Untuk informasi agar lebih jelas menunggu hasil sidang agar menjaga kebenaran informasi,” tutur Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria. (R-1)

AFP/EMMANUEL DUNAND

TINGGALKAN SKUAT ORANYE: Arjen Robben memutuskan pensiun dari timnas Belanda. Keputusan itu diambil setelah Belanda gagal

lolos ke putaran final Piala Dunia Rusia 2018 kendati menang 2-0 atas Sewdia pada laga kualifikasi Grup A zona Eropa, kemarin. Robben meninggalkan skuat ‘Oranye’--julukan Belanda--setelah berkiprah selama 14 tahun.

Robben Tinggalkan Tim Oranye dengan Duka KAPTEN tim nasional Belanda Arjen Robben telah menyatakan mengakhiri masa baktinya untuk negaranya. Namun, punggawa Bayern Munchen itu menutup kariernya berseragam oranye dengan luka setelah timnya gagal lolos putaran final Piala Dunia di Rusia tahun depan. Dua gol Robben menit ke-16 dari titik penalti dan menit ke-40 yang membawa Belanda menang 2-0 atas Swedia di laga terakhir penyisihan Grup A zona Eropa kemarin tidak berarti. Memiliki poin 19, sama dengan Swedia yang menempati peringkat dua, Belanda hanya menempati posisi tiga karena kalah selisih gol dan tersingkir.

Pemain 33 tahun itu mencetak 37 gol dalam 96 penampilannya untuk Belanda. Pencapaian terbaiknya ialah membawa tim ‘Negeri Kincir Angin’ ke babak final Piala Dunia 2010 sebelum kalah 0-1 dari Spanyol di masa perpanjangan waktu. “Empat belas tahun, itu sangatlah indah. Luar biasa bahkan. Saya selalu mengingat Piala Dunia 2010 dan 2014. Keduanya merupakan memori terbaik saya. Selama kompetisi kami tampil sebagai tim sebenarnya,” kata pemain yang menjalani debut bersama Belanda saat melawan Portugal pada April 2003 silam. Di lain pihak, pelatih timnas Australia

Ange Postecoglou menolak berkomentar soal statusnya yang diberitakan telah berhenti. The Socceros memang belum melepas harapan untuk lolos ke Rusia karena akan menjalani play-off kontra Honduras. “Saya sadar dengan laporan hari ini yang menyebut saya akan turun dari posisi pelatih bulan depan. Namun, fokus saya di persiapan tim di babak play-off,” ujarnya. Ketua Eksekutif Federasi Sepak bola Australia David Gallop tidak menampik akan ada perubahan setelah melawan Honduras. “Kami punya setiap inci kepercayaan diri bahwa Ange dan pemain akan menyelesaikan tugas ini,” kata Gallop. (Sat/AFP/R-2)


KAMIS, 12 OKTOBER 2017

SEPAK BOLA

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 28

Trigol Messi Kubur Sejarah Kelam Messi menjadi pemain pertama dengan torehan 21 gol sepanjang berkiprah di kualifikasi Piala Dunia zona Conmebol. SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

S

KUAT ‘Tango’ Argentina punya utang yang besar ke Lionel Messi setelah menang 3-1 atas tuan rumah Ekuador di Quito pada laga kualifikasi Piala Dunia zona Conmebol, kemarin. Trigol Messi akhirnya menghindarkan Argentina dari sejarah kelam gagal melaju ke putaran final Piala Dunia, layaknya pada 1970 silam. Argentina finis di peringkat ketiga zona Amerika Latin, dengan koleksi 28 poin. Tim juara dunia dua kali dan finalis edisi terakhir itu meraih tiket langsung tampil di Rusia tahun depan. “Saya katakan kepada tim, Messi tidak berutang Piala Dunia untuk Argentina, tapi sepak bolalah yang berutang Piala

Dunia untuk Messi,” klaim pelatih Argentina Jorge Sampaoli. Ancaman kegagalan bagi Albiceleste sempat membesar setelah Romario Ibarra mencetak gol kilat di menit pertama. Ekuador pun bermain lebih dominan. Namun, lemahnya lini bertahan La Tricolor--julukan Ekuador--membuat Messi leluasa bergerak. Tiga gol ‘si Kutu’--julukan Messi--pun tercipta, dua di babak pertama (12’ dan 20’) dan satu di paruh kedua (62’). Bintang Barcelona itu tidak menampik ada kekhawatiran di dalam tim sebelum pertandingan. Pasalnya, hasil imbang atau kalah di Quito akan menyebabkan Argentina bisa gagal ke Rusia 2018. “Selalu ada ketakutan bermain di sini. Beruntung kami bereaksi dan menjaga permainan. Kami santai dan mencetak gol, itu yang terpenting. Merupakan suatu yang gila jika kami tidak lolos,” ujar Messi. Selain meloloskan Argentina, trigol Messi membuatnya menjadi pemain pertama dengan torehan 21 gol sepanjang berkiprah di ajang kualifikasi Piala Dunia zona Conmebol. Di bagian lain, kejutan terjadi dengan tersisihnya Cile. Juara Copa Amerika dalam dua edisi terakhir itu terdepak setelah kalah 0-3 dari tuan rumah Brasil. Gol Paulinho dan

dua gol dari Gabriel Jesus menjadi penghalang langkah Cile. Seusai pertandingan, pelatih Cile Juan Antonio Pizzi resmi melepas jabatan. Selain Argentina dan Brasil, dua tim yang melenggang langsung ke Rusia ialah Uruguay serta Kolombia. Peru yang menempati peringkat kelima setelah berbagi skor 1-1 dengan Kolombia bakal melakoni play-off melawan kampiun Oseania, Selandia Baru.

Capaian senada Beberapa jam sebelumnya dari zona Eropa, rival Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, juga tersenyum. Bintang Real Madrid itu juga sukses menghantarkan negaranya, Portugal, lolos ke putaran final Piala Dunia 2018. Bedanya Ronaldo tidak berperan banyak dalam kemenangan 2-0 atas Swiss di laga terakhir Grup B babak kualifikasi zona Eropa. Kemenangan Selecao das Quinas--julukan Portugal--tercipta akibat gol bunuh diri Johan Djourou (41’) dan sepakan jarak dekat penyerang muda Andre Silva di babak kedua. Tiga poin membuat skuat asuhan Fernando Santos berhak atas puncak klasemen Grup B. Meski raihan poinnya sama dengan Swiss (27), Portugal unggul dalam selisih gol. (AFP/Goal/R-1)

AP/FERNANDO VERGARA

SANG PENYELAMAT: Penyerang sekaligus kapten Argentina Lionel Messi menjadi penyelamat timya yang sempat berada di ujung tanduk. Messi melesakkan tiga gol saat menang 3-1 atas tuan rumah Ekuador di Quito pada laga kualifikasi Piala Dunia zona Conmebol, kemarin. Kemenangan itu memastikan langkah skuat Tango ke putaran final Piala Dunia di Rusia tahun depan.

Kejutan Besar dari Zona CONCACAF KUALIFIKASI Piala Dunia 2018 zona CONCACAF melahirkan kejutan besar setelah salah satu tim unggulan, Amerika Serikat, dipastikan gagal lolos ke Rusia tahun depan. Sebaliknya Panama yang tidak diperhitungkan justru mampu lolos langsung setelah mampu menempati peringkat ketiga. Yanks, julukan Amerika Serikat, hanya perlu hasil seri melawan tim juru kunci Trinidad dan Tobago di laga terakhir untuk mengamankan posisi empat besar pada putaran kelima babak kualifikasi atau batas meraih tiket play-off. Akan tetapi, kesempatan di depan mata

itu dibuang sia-sia oleh Jozy Altidore dan kawan-kawan. Amerika secara mengejutkan kalah 1-2 dari tuan rumah Trinidad dan Tobago di San Fernando, kemarin. Kekalahan itu membuat Amerika kehilangan posisi tiga di klasemen dan hanya menduduki posisi lima dengan poin 12. “Kami tidak seharusnya berada di rumah untuk Piala Dunia ini dan saya mengambil tanggung jawab itu. Kami gagal hari ini dan tidak ada pembelaan. Kami seharusnya keluar dari lapangan ini dengan satu poin,” tutur pelatih Amerika Serikat Bruce Arena.

Saat menghadapi Amerika, the Soca Warriors, julukan Trinidad Tobago, tampil tanpa beban. Berbeda dengan Amerika Serikat yang malah menunjukkan performa tertekan di babak pertama. Hasilnya gol bunuh diri bek Omar Gonzalez dan tendangan jarak jauh Alvin Jones membuat Amerika Serikat tampil kian gugup. Amerika hanya mampu membalas satu gol di babak kedua berkat usaha gelandang muda Christian Pulisic. Sementara itu, Panama yang menang 2-1 atas Kosta Rika merebut posisi tiga dengan poin 13 dan

lolos langsung ke Rusia. Honduras menempati posisi empat dan akan melawan wakil Asia, Australia, di babak play-off setelah menundukkan Meksiko 3-2. Meski memiliki poin sama dengan Panama, Honduras kalah selisih gol. Presiden Panama Juan Carlos Varela menetapkan hari libur nasional setelah tim asuhan Hernan Dario Gomez itu lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. “Ini hari bersejarah bagi Panama. Seluruh lembaga publik dan sektor pekerja akan libur,” tulis sang Presiden di akun Twitternya. (Sat/AFP/R-2)

AFP/ASHLEY ALLEN

TERSISIH: Pemain Amerika Serikat Matt Besler terduduk meratapi kekalahan 1-2 dari tuan rumah Trinidad dan Tobago pada laga kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF, kemarin. Kekalahan itu membuat AS gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia.

KISI-KISI

Saran Bertahan di Chelsea

Ambisi Tambah Koleksi Trofi

Everton Butuh Pembenahan

EKS pelatih Chelsea Claudio Ranieri percaya sahabatnya, Antonio Conte, akan tetap melatih klub berjuluk the Blues itu hingga musim 2018/2019. Setidaknya itulah yang sedang diyakinkan Ranieri terhadap Conte yang saat ini tengah rindu akan kampung halamannya, Italia. Masa depan Conte di klub Kota London itu memang tengah di amAFP/DAMIEN MEYER bang batas mengingat di awal musim beberapa urusan transfer pemain batal diwujudkan. Di tengah kegundahan Conte, muncul kabar bahwa dirinya tengah mempertimbangkan akhir dari posisinya sebagai pelatih the Blues di akhir musim ini. Namun, Ranieri berpandangan Conte akan bertahan. “Liga Primer akan tetap berada di atas, dan saya sama sekali tidak terpengaruh dengan rasa rindu Conte. Dia butuh pembelian pemain,” jelas pelatih yang mengantar Leicester City memenangi Liga Primer 2015/2016 itu. (Dailymail/Rul/R-1)

MEMENANGI tiga trofi di ajang Piala FA 2014 dan 2015 serta Community Shield 2015 bersama Arsenal tak lantas membuat Wojciech Szcnesny puas. Penjaga gawang berusia 27 tahun itu tetap memilih meninggalkan Arsenal pada musim panas lalu dan berpindah ke tim baru kini, Juventus. Szcnesny membeberkan kepindahDOK TWITTER SZCNESNY annya ke tim raksasa Italia itu ialah karena ambisi ingin memenangi lebih banyak trofi. Menurut Szcnesny, si ‘Nyonya Tua’ memiliki pemikiran yang bagus tentang kemenangan. “Saya datang kemari karena butuh memenangi segalanya. Setiap hari di sesi latihan, saya merasa lebih kuat dan lebih siap untuk bermain bersama Juventus,” ujarnya. Szczesny sempat menjadi pemain pinjaman AS Roma sebelum akhirnya menyetujui kepindahan secara permanen ke Juve. (Dailymail/Rul/R-1)

MANTAN pemain legendaris Everton, Peter Reid, meyakini Everton membutuhkan banyak pembenahan. Reid mengatakan dengan kondisi tim saat ini the Toffees tak akan mampu bersaing dengan tim-tim terkuat di Liga Primer Inggris. Mantan arsitek Sunderland tersebut menyoroti kampanye Everton di awal musim ini yang terbilang belum DOK TWITTER PETER memuaskan. Dari tujuh pertandingan, the Toffees hanya dua kali meraih kemenangan dan sekali imbang, yang membuat mereka berada di posisi 16 klasemen sementara dengan torehan cuma 7 poin. “Tim Everton kini kurang percaya diri dan itu ditunjukkan di lapangan karena bila tidak berhati-hati, kita bisa terjebak dalam pertarungan zona bawah (untuk menghindari degradasi). Melihat mereka saat ini, saya tidak yakin mereka siap untuk itu,” ujarnya. (Dailymail/Rul/R-1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.