Mediaindonesia 18 10 2017 18102017023040

Page 1

@mediaindonesia

RABU, 18 10 2017

Pidato Anies Baswedan Mengoyak Kemajemukan Warga DKI http://bit.ly/2gdOwrk

NO. 13266/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN

@mediaindonesia

Rp4.000/eks

Aparat Bersatulah Memberantas Korupsi http://bit.ly/2gokhl1

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

E-mail: cs@mediaindonesia.com

Terbunuhnya Pentolan IS Surutkan Perlawanan http://bit.ly/2ytnLJq

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Kita sudahi perdebatan konteks istilah ‘pribumi’ yang dilontarkan Gubernur Anies Baswedan. Perdebatan itu tidak produktif, tetapi kontraproduktif.”

Aturan Taksi Daring Akomodasi Semua Pihak

Bupati Trenggalek Dinilai Tepat Dampingi Khofifah

Tokoh Separatis Catalonia Ditahan

Kuota angkutan akan ditentukan dishub di daerah, sedangkan tarif batas atas dan batas bawah ditentukan pemerintah pusat.

Khofifah dalam memilih wakil harus mempertimbangan potensi untuk menggaet pemilih alternatif, seperti pemilih muda dan pemula.

Jordi Cuixart, pemimpin Omnium Cultural, dan Jordi Sanchez, pemimpin ANC, dipenjarakan atas tuduhan menghasut.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Pemilu | Hlm 5

Internasional | Hlm 12

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

“Enggak usah kita curiga (terhadap densus tipikor). Asalkan nanti pada waktunya bisa koordinasi dan kerja sama.” Agus Rahardjo Ketua KPK Hukum | Hlm 6 SENO

Ekonomi RI di Jalur yang Benar Presiden Jokowi tidak hanya memikirkan siklus kekuasaan lima tahun, tetapi juga keberlangsungan masa depan bangsa. ERANDHI HUTOMO SAPUTRA erandi@mediaindonesia.com

A

RAH pembangunan b i d a n g e ko n o m i pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sudah berada pada jalur yang benar. Akan tetapi, di bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam) masih tertinggal se hingga kinerja perlu ditingkatkan. Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Tiga Tahun JokowiJK: Memajukan Indonesia yang digelar Research Center Media Group di Gedung Media Indonesia, Kedoya, Jakarta Barat, kemarin. Hadir Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan Kepala Unit Kerja Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP) Yudi Latif. Selain itu, hadir ekonom, pakar politik dan hukum, akademisi, budayawan, aktivis partai politik, dan pengusaha. Mendag menyatakan dirinya sudah mengerjakan tugas sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo selama tiga tahun pemerintahan. Pihaknya mengaku berhasil menjaga kestabilan harga bahan pokok. “Hal itu dilakukan dengan tetap memastikan hasil produksi petani terserap, menjaga neraca perdagangan, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan,” terang Enggartiasto. Menurut ekonom Destry Damayanti, arah ekonomi di era Jokowi-JK sudah benar terbukti dari diperolehnya rating layak investasi oleh lembaga internasional Standard & Poor’s (S&P) pada tahun ini. Rating itu, kata dia, ditunggu selama tiga tahun terakhir. Lamanya rating S&P turun

MI/AGUS MULYAWAN

TIGA TAHUN JOKOWI-JK: Mendag Enggartiasto Lukita (tengah) menyampaikan pemaparan

saat menjadi pembicara bersama (dari kiri) Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun, dan moderator Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong dalam Forum Group Discussion bertajuk Tiga Tahun Jokowi-JK: Memajukan Indonesia, di Kantor Media Indonesia, Jakarta, kemarin.

tersebut, kata Destry, karena Indonesia dilihat tidak ada per ubahan yang struktural dari sisi bujet ataupun pembangunan infrastruktur. Dari sisi bujet, Indonesia saat itu sangat konsumtif untuk menambal subsidi dan pembangunan infrastruktur tidak ada yang berjalan. “Tiga sampai lima tahun lalu ketika mengajak investor untuk investasi, mereka selalu tanya apa yang berubah. Kalau sekarang, tinggal tunjukkan foto-foto pembangunan digenjot, jadi mereka (investor) sangat respek,” jelas anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari meni-

lai yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini tidak hanya memikirkan untuk siklus pemilu lima tahunan, tapi juga keberlangsungan bangsa di masa depan. “Tugas negarawan ialah memikirkan beyond (melampaui) siklus lima tahunan,” katanya.

Tiga capaian Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut ada tiga capaian yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. “Ketiga hal itu ialah pembangunan infrastruktur, pengendalian harga pangan, dan penyaluran bantuan sosial,” ujar Darmin di Jakarta, kemarin. Di bidang polhukam, kinerja pemerintahan Jokowi-JK

Melawan Supremasi Dolar

masih terseok-seok. Pakar hukum Zainal Arifin Mochtar menilai kinerja di sektor polhukam tidak sekinclong sektor ekonomi. Para pembantu presiden di bidang hukum, kata dia, memiliki beban politik. “Harusnya yang ditempatkan ialah less politic (bukan berlatar belakang politik),” ujar Zainal. Di samping itu, kata dia, koordinasi di tingkat menteri bidang polhukam pun lemah. “Bahkan, mereka berdebat secara terbuka,” ungkap Direktur Pukat UGM itu. Lemahnya koordinasi, lanjutnya, juga tampak dari kegagap an pemerintah dalam mengawal setiap isu sensitf seperti Pansus Angket KPK. (Jes/Gnr/Nur/X-4) Capaian Nawa Cita ... | Hlm 4

KEBANGSAAN

Pidato Anies Kontraproduktif PIDATO pertama Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menyinggung istilah pribumi dinilai kontraproduktif untuk menyatukan kembali warga Ibu Kota yang terbelah saat pilkada. Dalam pidatonya di Balai Kota DKI seusai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (16/10), Anies menyinggung soal sejarah bangsa dengan mengatakan Jakarta ialah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah selama berabad-abad lamanya. “Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Anies. Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif menyayangkan pernyataan Anies itu. Ia menekankan, pejabat publik seharusnya mengeluarkan komentar yang menyejukkan dan mendorong sikap toleransi antarkelompok masyarakat. “Ti dak sepantasnya (dikotomi) pribumi dan nonpribumi itu di rayakan di ruang publik,” tutur Yudi dalam diskusi di Media Group, Jakarta, kemarin. Bagi Ketua Setara Institute Hendardi, seharusnya di hari pertama kerja Anies melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat pilkada. “Tetapi ia justru mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnik.” Di lain sisi, Wapres Jusuf Kalla meminta publik memahami secara keseluruhan pidato Anies yang berbicara tentang sejarah. “Jadi jangan hanya dipotong satu-dua kata, dalam konteks apa dia bicara,” kata JK. Ia menambahkan, tak ada yang salah dengan pidato Anies. “Dia bicara konteks sejarah, tidak bicara konteks diskriminatif.” Anies juga menegaskan dirinya bicara soal sejarah. “Saya bicara tentang era kolonial Belanda. Titik,” tukasnya, kemarin. (Deo/Nov/Uta/Nick/X-8)

Bank Indonesia baru saja menerbitkan peraturan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal. Poin utama kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand itu ialah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

PENDIDIKAN

SELA

Sesuaikan Metode Belajar dengan Generasi Y

Tips Cegah Infeksi Saluran Kemih

PRESIDEN Joko Widodo meminta perguruan tinggi untuk mampu merespons perubahan dunia global dengan antara lain menyesuaikan metode pembelajaran sesuai karakter generasi Y atau generasi muda masa sekarang. “Ubah metode pembelajaran sesuai dengan karakterkarakter generasi Y, generasi muda kita. Dorong inovasi dan fasilitasi mahasiswa agar menjadi pembelajar yang aktif di dalam maupun di luar kelas,” ujar Presiden saat menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis Ke-60 Universitas Diponegoro (Undip) di Stadion Undip Sema-

rang, kemarin. “Sekarang ini masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan hal-hal konvensional. Misalnya dari toko konvensional beralih ke online, pesan makanan sekarang juga lewat online. Untuk itu, Undip harus menjadi pelopor berdirinya fakultas ekonomi digital jurusan toko online dan jurusan meme,” tambah Jokowi yang disambut meriah oleh sekitar 10 ribu mahasiswa yang hadir. Presiden juga mengapresiasi berbagai hasil riset aplikatif yang dilakukan Undip. Jokowi antara lain langsung berdialog dengan Muhammad Nur

bahwa Undip juga berhasil menorehkan prestasi yakni mencapai peringkat pertama dalam hal pengabdian masyarakat.

Indonesia negara besar

Joko Widodo

MI/RAMDANI

Presiden RI

selaku peneliti dari Undip yang menemukan teknologi pengawetan makanan menggunakan ozon. Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama mengungkapkan

Dari Semarang, Jokowi melanjutkan kunjungan kerja dengan membuka Rakornas Pondok Pesantren Muhammadiyah di Pondok Pesantren Darul Ar qam Muhammadiyah, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kegiatan berikut nya ialah berdialog dengan Pengurus Pusat Persatuan Is lam (PP Persis) di Bandung. Presiden antara lain berpesan agar pesantren mampu

memberi pemahaman kepada para santri tentang bahaya hoaks atau berita bohong yang banyak beredar di media sosial. “Media mainstream seperti televisi dan media cetak masih bisa kita kendalikan, tapi kalau medsos tidak ada yang bisa memagari sehingga mestinya ponpes memberi pemahaman yang benar kepada anak didik atau santri,” kata Presiden di Garut. “Indonesia itu negara besar dengan berbagai suku. Kalau ada gesekan, harus diselesaikan secepatnya agar kita tidak terpecah belah,” tambah Jokowi. (HT/AD/BY/Ant/X-11)

Opini | Hlm 8

MENGONSUMSI 3 liter air tambahan per hari mengurangi risiko infeksi saluran kemih (ISK). Peneliti memonitor 140 perempuan pramenopause yang mengalami ISK tiga kali dan punya kebiasaan mengasup cairan rendah per hari. Sebanyak 70 responden melanjutkan kebiasaan asupan cairan harian mereka. Sisanya diminta minum 1,5 liter air SENO putih per hari sebagai tambahan asupan cairan harian biasa. Setelah setahun, responden yang mengasup cairan tambahan memiliki rata-rata 1,6 ISK (48% penurunan), sedangkan partisipan yang menjalankan kebiasaan mereka memiliki rata-rata 3,1 ISK. (sciencedaily.com/Hym/X-3)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


2

SELEKTA

RABU, 18 OKTOBER 2017

EDITORIAL

Pribumi

PADA mulanya konteks, lalu lahir teks. Teks dan konteks karenanya tak terpisahkan. Bila hendak menafsirkan teks, lihatlah konteksnya. Akan tetapi, tafsir terhadap konteks justru menjadi pangkal perdebatan dan perselisihan. Orang bahkan harus memperdebatkan konteks dari teks omongan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tentang ‘jangan mau dibohongi pakai Surah Al Maidah’ sampai ke ruang sidang. Perdebatan reda setelah hakim mengirim Ahok ke penjara. Hakim seperti tak mau tahu konteks pidato Ahok. Mungkin saja hakim menjatuhkan hukuman itu karena melihat konteks betapa kelompok-kelompok tertentu di masyarakat ‘murka’ gara-gara teks omongan Ahok itu. Selama tiga hari belakangan, kita disibukkan menafsirkan konteks dari teks ‘pribumi’ yang dilontarkan Gubernur baru DKI Anies Baswedan dalam pidato politiknya. Anies sampai harus repot-repot menjelaskan bahwa konteks dari teks ‘pribumi’ itu ialah kolonialisme. Seperti kor, para pembela Anies pun ramai-ramai menjelaskan konteks historis dari teks pribumi tersebut. Para pengkritik Anies mengkritik Anies dengan konteks juga. Konteksnya, kata mereka, di tengah polarisasi akibat pilkada DKI yang belum sepenuhnya reda, kata ‘pribumi’ menambah parah luka politik para pemilih Ahok-Djarot. Apalagi, di Balai Kota spanduk bertuliskan ‘Kebangkitan Pribumi Muslim’ terbentang. Padahal, Anies di hari pertama menjabat gubernur mengajak warga Jakarta berekonsiliasi. Tak tahunya polarisasi makin menjadi-jadi. Gubernur Anies tidak sensitif pada konteks, kata mereka. Itulah sebabnya, dalam konteks berbeda, orang tak ‘murka’ dengan omongan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyebut ‘pemerintah akan bangun konglomerasi pribumi’, misalnya. Orang pun biasa saja dengan organisasi yang sejak lama menyebut diri ‘Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia’. Dalam konteks historis, istilah ‘pribumi’ diintroduksi penjajah Belanda. Belanda menyebutnya inlander. Dalam strata masyarakat kolonial waktu itu, pribumi masuk golongan terendah, pendatang asal Timur Asing termasuk Tiongkok dan Arab golongan tengah, penduduk asal Eropa golongan tertinggi. Jadilah pribumi istilah yang merendahkan. Sudahlah merendahkan istilah itu dipakai kolonialis untuk memecah belah. Dalam konteks genetika, penelitan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyimpulkan kira-kira bahwa nenek moyang orang yang bermukim di Nusantara ialah pendatang, bukan penduduk asli. Penelitian yang diberi judul Genneka Tunggal Ika itu menyimpulkan tidak ada pribumi. Secara genetika, kita semua nonpribumi. Dalam konteks hukum, Presiden BJ Habibie menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 26/1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi. Instruksi yang ditandatangani pada September 1998 itu menjadi instruksi resmi bagi para menteri hingga para kepala daerah tingkat II. Sejarah, genetika, dan hukum mengajari kita untuk tak menggunakan istilah pribumi dan nonpribumi. Itu disebabkan kata-kata tersebut bermakna rasial. Itu kira-kira sama dengan istilah ‘negro’ di Amerika sana. UUD 1945 pun mengubah pasal yang berbunyi ‘Presiden ialah orang Indonesia asli’ menjadi ‘Presiden ialah orang Indonesia’. Namun, sudahlah, kita sudahi perdebatan konteks istilah ‘pribumi’ yang dilontarkan Gubernur Anies Baswedan. Perdebatan itu tidak produktif, tetapi kontraproduktif. Sebetulnya tidak juga bila dibilang perdebatan itu tidak produktif. Paling tidak kita bisa membangun wacana, mengetahui mengapa sebaiknya kita tidak menggunakan kata ‘pribumi’ dan ‘nonpribumi’. Akan tetapi, masak sih seorang gubernur produktif memantik dan memproduksi perdebatan dan wacana? Di hari pertama ia menjabat pula. Bukankah Gubernur DKI semestinya produktif memenuhi janjijanjinya membangun Jakarta lebih baik lagi?

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

AFP/TED ALJIBE

HABISI TERORIS DI MARAWI: Tentara Filipina melintas di tengah gedung-gedung yang hancur di Marawi, Filipina, kemarin.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan pertempuran melawan teroris di Marawi telah selesai setelah pemimpin kelompok Islamic State (IS) di Asia Tenggara, Isnilon Hapilon, ditembak mati pada Senin (16/10) saat pengepungan terakhir di kota itu.

Aturan Taksi Daring Akomodasi Semua Pihak Jumlah kuota angkutan akan ditentukan dinas perhubungan di daerah, sedangkan tarif batas atas dan batas bawah ditentukan pemerintah pusat dengan mendengarkan permintaan dari pemerintah daerah. ADHI M DARYONO

adhi@mediaindonesia.com

M

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan aturan terbaru soal taksi daring nantinya akan mengakomodasi kepentingan pengemudi taksi konvensional ataupun pengemudi taksi daring sekaligus sehingga tidak ada yang mengalami penurunan pemasukan. Dikatakannya, pemerintah pusat akan segera mengumumkan aturan baru sebagai pengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum tidak Dalam Trayek yang kini telah dianulir Mahkamah Agung. “Kita akan finalkan dan kita akan lakukan konferensi pers dipimpin oleh Pak Luhut (Menko Bidang Kemaritiman) pada Kamis (19/10),” ujar Budi Karya di Kantor Menko Bidang Kemaritiman, Ja-

karta, kemarin. Menhub mengatakan seluruh pihak akan hadir dalam pengumuman itu. “Kita akan undang Kapolri, Menko Maritim, Menkominfo, Menkop, stakeholder semuanya. Di situ harus ada komitmen karena semuanya ikut dalam proses diskusi. Jadi, jangan lagi nanti tiba-tiba ada yang lain,” kata Budi. “Dari sosialisasi yang kita lakukan, pengemudi konvensional dan pengemudi daring pun mengharapkan itu diatur. Jadi mereka tidak mengalami penurunan pendapatan juga,” tambah Menhub. Selain mengakomodasi aspirasi pengemudi, semangat aturan baru itu ialah melindungi keselamatan pengguna layanan transportasi dan mencegah monopoli. “Safety berhubungan dengan tarif. Kalau tarif sudah terlalu rendah, tidak mungkin pengusaha individu bisa merecover investasi. Kedua, kita tidak ingin ada monopoli. Nanti akan timbul konflik horizontal,” tutur Menhub. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo menyebut aturan baru taksi daring akan efektif berlaku pada 1 November. Sebelum waktu tersebut, Permenhub Nomor 26 masih berlaku dan tetap dipakai sebagai panduan di daerah. Sugihardjo menjelaskan perubahan dalam aturan baru itu antara lain kepemilikan surat tanda nomor kendaraan dan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) boleh diatasnamakan pribadi dan penyedia harus mengadakan asuransi untuk melindungi penumpang. Terkait dengan teknis penentuan tarif

dan kuota, Sugihardjo menyebut kuota akan ditentukan dinas perhubungan di daerah dengan bimbingan dari pusat. “Untuk tarif, pemerintah pusat akan menentukan besaran tarif batas atas dan batas bawah dengan didahului oleh rekomendasi atau permintaan dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Tidak dilarang Dalam menanggapi masalah taksi daring, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan angkutan yang tengah digandrungi masyarakat itu boleh kembali beroperasi di Kota Kembang karena sudah terdapat regulasi yang mengatur. “Angkutan online tidak dilarang, tidak ada pelarangan. Silakan tetap beroperasi seperti biasa,” kata pria yang akrab dipanggil Emil itu di Bandung, Jawa Barat, kemarin. Dia menilai ada yang keliru menerjemahkan putusan MA dengan menganggap angkutan daring harus berhenti beroperasi. “Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh dihentikan,” tegasnya. Emil berharap komunikasi antara transportasi konvensional dan daring terus dikembangkan sehingga tidak terjadi sekat komunikasi di antara kedua pihak. “Tidak boleh ada interupsi layanan. Yang ada perusahaan menyesuaikan dengan aturannya,” kata Emil. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap pemerintah pusat akan membuat aturan baru yang berkeadilan. Selain itu, kata Aher, harus ada aturan terkait dengan pajak penghasilan. (EM/BY/X-11)

Pansus Berakhir jika KPK Penuhi Undangan RAPAT dengar pendapat (RDP) Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunda lantaran komisi antirasywah itu tidak hadir pada pemanggilan kedua. Pansus akan segera memanggil KPK untuk ketiga kalinya. “Kami pertimbangkan untuk kembali memanggil KPK karena kami yakin sebetulnya pimpinan KPK sudah dalam keadaan siap untuk hadir mengonfirmasi dan mengklarifikasi temuan-temuan yang kami miliki,” ujar Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut surat yang ditandatangani Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, KPK tidak hadir dalam RDP dengan pansus karena tengah menjadi pihak terkait dalam permohonan pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Karena itu, untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) sampai dengan diputuskannya permohonan dimaksud, KPK tidak dapat menghadiri undangan. Agun menandaskan pansus akan terus bekerja lantaran telah diberi perpanjangan waktu maksimal 60 hari sejak pihaknya memberikan laporan di sidang paripurna pada 26 September 2017. Menurutnya, panggilan paksa terhadap KPK belum menjadi opsi yang akan diambil lantaran pihaknya masih mempertimbang-

MI/M IRFAN

BERIKAN PENJELASAN: Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (tengah)

didampingi Henry Yosodiningrat (kiri) dan Eddy Kusuma Wijaya memberikan penjelasan kepada wartawan perihal ketidakhadiran pimpinan KPK, di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

kan sejauh mana cara itu bisa dipakai. Namun, pihaknya juga sudah berkomunikasi

dengan Kapolri mengenai sejauh mana kemungkinan pemanggilan paksa bisa dilaku-

kan jika KPK tidak juga hadir di rapat pansus. “Lagi pula ini bukan ranah pidana atau perdata, tetapi tata negara. Jadi, kami masih akan terus menunggu,” tandasnya. “Pansus KPK bisa berakhir kalau KPK segera memenuhi undangan kami.” Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi PDIP, Eddy Kusuma Wijaya, mengatakan pansus memiliki hak memanggil paksa lewat bantuan kepolisian karena telah diatur dalam UU MD3. Menurutnya, Polri harus menjalankan permintaan pansus karena telah menjadi amanat dalam UU. Dia menambahkan UU MD3 merupakan rumpun hukum administrasi, bukan pidana dan perdata, sehingga tidak memiliki hukum acara. Karena itu, pihaknya meminta Polri tidak perlu mempermasalahkan ketiadaan hukum acara untuk menghadirkan objek dan subjek hak angket di hadapan pansus. “Sudah disampaikan juga oleh Komisi III, tidak semua hukum administrasi itu punya hukum acara. Yang punya hukum acara itu hukum perdata dan pidana,” tandasnya. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan secara prinsip KPK menghargai kelembagaan DPR dan segala kewenangan yang dimiliki. Namun, mengingat kewenangan hak angket itu sedang diuji konstitusionalitasnya di MK, KPK harus menunggu hasil keputusan MK terlebih dahulu. (Nov/Dro/X-5)

Duterte Pastikan Marawi Bebas Teroris PRESIDEN Filipina Rodrigo Duterte menyatakan pertempuran di Marawi telah membebaskan wilayah itu dari pengaruh teroris. Namun, bentrokan yang terjadi sejak lima bulan lalu di wilayah tersebut belum akan berakhir. Pihak militer terus mewaspadai kemungkinan serangan balasan dari simpatisan kelompok militan. Dalam keadaan basah kuyup, para tentara yang dipimpin Duterte merayakan kemenangan sehari setelah kematian pemimpin kelompok Islamic State (IS) di Asia Tenggara, Isnilon Hapilon. “Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dengan ini saya menyatakan Marawi dibebaskan dari pengaruh teroris yang menjadi tanda dimulainya rehabilitasi. Saya berjanji ini tidak akan pernah terjadi lagi,” kata Duterte sambil memberi hormat kepada tentara di Marawi, kemarin. Duterte berdiri di panggung gimnasium dengan atap yang hancur dekat terpal yang menunjukkan foto besar Hapilon. Setelah kelompok militan pergi, tentara mengambil alih bangunan yang dibom, sedangkan yang lain memasang bendera Filipina di atas tank.

Pihak militer terus mewaspadai kemungkinan serangan balasan dari simpatisan kelompok militan. Kepala Staf Militer Filipina, Jenderal Eduardo Ano, menjelaskan pertempuran melawan 20-30 gerilyawan yang tersisa terus berlanjut dengan operasi di titik-titik tertentu, termasuk mengejar gerilyawan dari Malaysia, Mahmud Ahmad, satu di antara 6-8 pejuang asing di zona pertempuran di Marawi. “Jumlah kecil musuh yang tersisa sekarang dapat dianggap sebagai masalah penegakan hukum dan bukan ancaman serius yang menghambat (rehabilitasi),” tegas Ano. Di sisi lain, Wakil Komandan Gugus Tugas Atasi Kelompok Militan, Kolonel Romeo Brawner, mengatakan tentara terus berupaya menyelamatkan sekitar 20 sandera. “Kita tidak dapat benar-benar mengatakan bahwa daerah itu 100% bersih,” ujarnya. Pakar terorisme, Ahmad Kumar Ramakrishna dari Sekolah Studi Internasional S Rajaratnam Singapura, menduga jika selamat, Mahmud Ahmad berpeluang besar mengambil alih kepemimpinan IS di Filipina Selatan. “Pemerintah AS akan terus bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Filipina dalam tahap akhir operasi ini dan berharap dapat bekerja sama dalam memastikan stabilisasi dan rehabilitasi Marawi,” kata Atase Pers Kedubes AS Molly Koscina. Filipina Selatan telah menjadi tempat bagi kelompok-kelompok ekstremis yang setia kepada IS, termasuk Abu Sayyaf dan Maute. (AFP/ Ire/X-5)


POLITIK

RABU, 18 OKTOBER 2017 MASUKAN TERKAIT

DPR Serap Aspirasi NU dan Muhammadiyah KOMISI II DPR berencana membawa hasil pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) pada rapat paripurna, Selasa (24/10) mendatang. Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan pihaknya masih membahas RUU Ormas. Dalam pembahasan itu, berkembang tiga opsi. Pertama, menerima secara utuh perppu. Kedua, menerima dengan catatan dan langsung merevisi. Ketiga, menolak Perppu Ormas. Menurut Zainuddin, Fraksi Partai Gerindra secara tegas menyatakan menolak Perppu Ormas, tapi siap membahas revisi UU Ormas. “Ada dua opsi (besar) yang dapat diputuskan dalam forum rapat paripurna DPR yakni menerima atau menolak,” kata Politikus Partai Golkar itu. Menurut dia, jika rapat paripurna memutuskan menerima, Perppu Ormas tersebut selanjutnya akan menjadi UU, sebaliknya jika rapat paripurna menolak, UU Ormas yang lama akan berlaku kembali. Jika keputusannya menerima dengan catatan langsung direvisi, kata dia, Perppu Ormas tersebut diterima, tapi langsung direvisi sebelum ditetapkan jadi undangundang. Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo menambahkan, pihaknya sudah mendengarkan pendapat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua lembaga itu dinilai sudah memahami urgensi Perppu Ormas. “Setelah kita ketemu NU dan Muhammadiyah, ini malah lebih clear,” kata Fandi. Cendikiawan Muslim Komaruddin Hidayat menambahkan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa berbenturan dengan hukum karena tidak mengikuti aturan main di negara setempat. “Kalau gerakan transnasional itu dakwah enggak apa-apa. Muhammadiyah dan NU kan juga dakwah, dipengaruhi dari luar, dari Timur Tengah, dari Arab. Tapi, kalau itu kemudian antinegara Pancasila, nah di situ persoalannya,” ujar Komaruddin dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, kemarin. (Nov/ MTVN/P-4)

PERPPU ORMAS: Cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat (tengah) bersama dengan Ketua Setara Institute Hendardi (kiri) dan Direktur Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia Ruby Khofifah mengikuti rapat dengar pendapat umum yang membahas Perppu Ormas di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat digelar dalam rangka meminta masukan terkait pembahasan tentang Perppu UU No 2 Tahun 2017. MI/M IRFAN

Jangan Menebar Isu Dikotomi Pernyataan Anies yang dinilai kontroversial itu kemudian dilaporkan DPD Banteng Muda Indonesia ke Bareskrim Polri. ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

K

ETUA SETARA institutte Hendardi menyayangkan pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyinggung istilah ‘pribumi’. Pernyataan itu bukan hanya keluar dari nalar etis seorang pemimpin provinsi melting pot yang plural, tetapi juga membangun segregasi baru atas dasar ras. Menurut Hendardi, kebencian atas ras ialah awal mula dari suatu praktik genocida seperti di Myanmar. Genocida, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk penegasian ras dan etnik lain dalam membangun Jakarta. Hendardi menilai Anies bisa dianggap

ANTARA/HENDRA NURDIYANSYAH

HUT KE-70 PASKHAS TNI-AU: Prajurit Pasukan Khas (Paskhas) TNI-AU mengikuti upacara peringatan HUT ke-70 Paskhas TNI-AU di Lanud Adisutjipto, Sleman, DI Yogyakarta, kemarin. Peringatan yang diikuti sebanyak 1.800 prajurit Paskhas TNI-AU itu diikuti berbagai atraksi, salah satunya terjun tempur pasukan.

Paskhas TNI-AU akan Menambah Hercules Tipe C KEPALA Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan pentingnya memperkuat Paskhas TNI Angkatan Udara. Beberapa alutsista pun akan dibeli untuk memperkuat Paskhas. Pernyataan tersebut disampaikan dalam HUT ke-70 Paskhas TNI Angkatan Udara. Peringatan HUT itu sekaligus memperingati keberhasilan operasi terjun payung 17 Oktober 1947 di Kota Sambi (Kota Waringin), Kalimantan Tengah dari Pangkalan Udara Maguwo (kini Lanud Adisutjipto). “Sesuai pembinaan kekuatan, renstra Angkatan Udara, kami akan menambah pesawat udara Hercules tipe C (C-130 D),” kata Marsekal Hadi di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, kemarin. Pesawat tersebut dilengkapi dengan oksigen High Altitude High Opening maupun High Altitude Low Opening. Dengan

3

Penambahan alutsista lain yang dilakukan ialah penambahan 11 unit oerlikon skyshield. Hadi Tjahjanto

Kepala Staf Angkatan Udara alat tersebut, penerjunan dari ketinggian 10 ribu meter bisa lebih aman. Penambahan alutsista lain yang dilakukan ialah penambahan 11 unit oerlikon skyshield. Alat ini akan ditempatkan di sejumlah pangkalanpangkal-an udara yang dinilai strategis dan perlu. Beberapa pangkalan udara baru di daerah terluar juga dibangun,seperti Ranai, Tarakan maupun Morotai.

Paskhas pun akan ditempatkan di pangkalan udara di daerah terluar tersebut. Sebuah drone yang mampu terbang hingga 2.000 km juga akan ditempatkan di Ranai maupun Tarakan. Alutsista tersebut sangat penting untuk membantu tugas Paskhas. Saat ini, Paskhas punya 3 wing, satu satuan bravo, 9 batalion, dan wing pendidikan. Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan soliditas TNIPolri merupakan penyangga untuk tegaknya NKRI. Kedua institusi tersebut tetap berpegang teguh untuk menjaga keutuhan dan kedaulat-an, serta mampu mewujudkan stabilitas politik demi kepentingan negara. ‘‘Politik TNI ialah politik negara. Artinya, semua tindakan yang dilakukan militer hanya untuk keutuhan NKRI.’’ kata Panglima TNI (AT/Gol/P-2)

melanggar Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 yang pada intinya melarang penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi untuk menyebut warga negara. Anies juga bisa dikualifikasi melanggar semangat etis UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik. “Politisasi identitas bukan hanya untuk menggapai kursi gubernur, tetapi hendak dijadikan landasan memimpin dan membangun Jakarta. Pidato yang penuh paradoks, satu sisi mengutip pernyataan Bung Karno tentang negara semua untuk semua, tapi di sisi lain menggelorakan supremasi etnisitas dengan berkali-kali menegaskan pribumi dan nonpribumi sebagai diksi untuk membedakan sang pemenang dengan

yang lainnya,” jelasnya.. Kritik juga dilontarkan Sekjen Partai NasDem Johhny G Plate. Johnny menilai Anies tidak bijak mengangkat tema pribumi dan nonpribumi dalam pidato politiknya. Jakarta merupakan ibu kota negara yang dihuni penduduk yang sangat heterogen. ‘’Anies harus memahami konsep heterogenitas Indonesia karena jikta tidak berpotensi menimbulkan disharmoni sosial.’’ Konsep pribumi dan nonpribumi sebenarnya bukan merupakan terminologi pembangunan di Indonesia. Konsep pribumi sudah menjadi primordialisme kuno yang tidak layak lagi digunakan saat ini apalagi di Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menilai tak ada yang salah dengan pidato Anies Baswedan. Pidato Anies itu dinilai bagian dari kenyataan yang dirasakan sebagian warga Jakarta. “Selama ini, yang ada pribumi termajinalkan, tidak ada yang haram kok sama kata-kata pribumi kalau menurut

saya,” kata Edhy.

Dilaporkan Pernyataan Anies yang dinilai kontroversial itu kemudian dilaporkan oleh DPD Banteng Muda Indonesia ke Bareskrim Polri. Kepala Departemen Pidana Hukum dan HAM DPD Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta Pahala Sirait mengatakan Anies diduga melanggar Inpres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Perencanaan Program Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah. Tidak hanya itu, mantan menteri Pendidikan itu juga diduga melanggar Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik. “Pengaduan kami berdasarkan dua aturan itu. Sejak ada inpres itu tidak ada lagi istilah pribumi dan nonpribumi,’’ ujarnya. (Sru/Tes/Ant/Mtvn/P-2)


4

POLITIK

RABU, 18 OKTOBER 2017

Ujaran Kebencian akan Meningkat di 2018 dan 2019 KEBERADAAN kelompok yang membuat dan menyebarkan ujaran kebencian diprediksi meningkat. Meningkatnya kelompok itu seiring dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan Pemilihan Presiden 2019. Direktur Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Fadil Imran mengatakan, berkaca pada Pilkada DKI Jakarta 2016, ujaran kebencian yang bertujuan persekusi sangat gencar terjadi. Sedikitnya 47 kasus persekusi diadukan ke Polri. Diperkirakan, kelompok yang bertujuan menciptakan intimidasi itu akan bermunculan pada dua perhelatan dua pemilu ke depan. “Dalam proses pilkada kemarin

kita mengenal adanya persekusi saling menciptakan intimidasi. Fenomena persekusi pada saat akhir tahun kemarin dan awal tahun ini luar biasa. Tidak bisa dihindari bahwa ini dampak media sosial,” ujarnya dalam diskusi bahaya hoaks di PTIK, Jakarta, kemarin. Menurut Fadil, hak itu juga diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat untuk menge-nali tindak kejahatan berbasis siber tersebut. Pihaknya juga sudah mendeteksi kelompok yang mengeksploitasi ujaran kebencian untuk menyudutkan pemerintah. “Kelemahan itu harus diperbaiki dengan mengedukasi masyarakat dengan norma dan aturan saat berinteraksi secara online. Membia-

sakan untuk memverifikasi konten yang dinilai tidak berimbang. Jadi kejahatan seperti ini tidak murni lagi karena ideologi, tetapi ada bon-

cengan politik,” jelasnya Kepolisian hingga kini terus melakukan pencarian dengan metode investigasi di berbagai media sosial

atau internet. Fadil pun meminta masyarakat untuk kritis dalam memilah literasi informasi yang diperolah dari media sosial. “Kami tingkatkan terus patroli siber meningkatkan literasi, edukasi dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kemenkominfo.” Direktur Jenderal Aplikasi Informatikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menambahkan penyebaran berita bohong berbasis tulisan meningkat hingga 62,10% dalam setahun terakhir. Posisi kedua ditempati ujaran kebencian berbasis gambar 37,50% dan ujaran kebencian berbasis visual bergerak (video) 0,40%. “Maka yang paling efektif meme-

rangi tindakan ini dengan mengedukasi masyarakat dengan literasi yang baik, tidak tendensius, dan tentu saja ada tindakan hukum.’’ Pengamat politik Gun Gun Her-yanto menuturkan penyebaran berita bohong juga disebabkan kontestasi elektoral. Salah satunya pemilu dan pertarungan kepentingan. “Ini penyebab utama munculnya hoaks atau berita bohong.’’ Menurut Gun Gun, 91,80% berita bohong masuk konteks sosial politik yang berkaitan dengan pilkada dan kebijakan pemerintah. Penyebarannya dilakukan melalui media sosial sebesar 92,20%, selanjutnya aplikasi komunikasi virtual, dan situs web.” (Sru/P-2)

Capaian Nawa Cita belum Maksimal Survei lima tahun terakhir yang dilakukan Lemhannas, gatra budaya dan ideologi merupakan yang terlemah. INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

D

ALAM tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, banyak tokoh menganggap kecepatan di sektor pembangunan ekonomi tidak terlalu diimbangi pembangunan di bidang kebudayaan. Hal itu tecermin dari masih kurangnya perwujudan poin kedelapan, yaitu revolusi karakter bangsa, serta poin kesembilan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia yang tertuang dalam agenda prioritas Nawa Cita sehingga pencapaiannya belum maksimal. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif mengatakan, dalam survei lima tahun terakhir yang dilakukan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), gatra budaya dan ideologi merupakan yang terlemah. Yudi menyampaikan Nawa Cita yang kedelapan dan kesembilan, yaitu penegasan akan kebinekaan dan ideologi Pancasila, beberapa bulan terakhir ini diuji, misalnya ketika pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta pada 2017.

“Seberapa kuat ketahanan budaya kita,” ujarnya dalam focus group discussion di Media Group Jakarta, kemarin. Posisi budaya kewargaan, sambung Yudi, menjadi terfragmentasi ketika ada peristiwa politik. Hal tersebut semakin dikukuhkan dengan survei indeks yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 bahwa nilai-nilai kebangsaan mulai luntur di kalangan masyarakat seperti banyak orang yang tidak hafal sila-sila dari Pancasila. Selain itu, istilah-istilah yang sudah dikubur seperti pribumi dan nonpribumi kembali dimunculkan. Seharusnya istilah seperti itu sudah tabu, tetapi sekarang dirayakan kembali di ruang publik. Menurutnya, masalah budaya yang serius itu terjadi karena renggangnya kekerabatan. Ada kisah-kisah lain yang memecah bayangan ideologi kolektif seperti jika kita tidak memilih calon tertentu dalam pilkada, jenazahnya tidak layak disalatkan. Yudi menyampaikan, dalam mempertahankan ideologi, ada bayangan mengenai mitologi atau kisah yang dapat menyatu-

kan bangsa. Jadi, Pancasila sebelum diamalkan, orang harus memercainya dan hal itu dibangun dalam sistem mitos. Jadi Pancasila tidak perlu dibuktikan kehebatannya, tetapi orang yakin bahwa ideologi Pancasila dapat merekatkan persatuan kita.

Membangun manusia Pembicara lain, cendekiawan Franz Magnis Suseno, lebih menyoroti pemberantasan korupsi yang belum maksimal. Franz Magnis mengatakan pembangunan manusia sepatutnya memperhatikan kondisikondisi sosial. Ia mengatakan pemerintah perlu memperhatikan secara serius masalah korupsi. Masalah terbesar yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini ialah korupsi. “Kita tidak bisa membangun manusia Indonesia kalau korupsi dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Saya melihat Presiden tidak terlalu bersemangat dalam hal memberantas korupsi,” ucapnya. Franz juga meyakini korupsi merupakan ancaman terbesar tidak hanya dari sudut pandang moral, tetapi juga menurunkan mutu intelektual bangsa. “Kompetensi menjadi tidak berarti akibat adanya korupsi. Kompetensi menjadi hilang karena kolusi dan nepotisme.” (Dhk/P-2)

MI/M IRFAN

MENYAKSIKAN RAPAT RARIPURNA DPR: siswa sekolah dasar mengikuti jalannya rapat Paripurna ke-8 DPR masa persidangan 20172018 yang didominasi kursi kosong di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Paripurna antara lain membahas pengambilan keputusan terhadap uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner Komnas HAM.

Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota Komnas HAM DPR menyetujui tujuh anggota Komisi Nasional Hak A s a s i M a n u s i a ( Ko m n a s HAM) periode 2017-2022. Mereka dikukuhkan pada Rapat Paripurna DPR, kemarin. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang memimpin rapat paripurna mengetukkan palu tanda disetujuinya tujuh anggota Komnas HAM oleh DPR itu. Pimpinan DPR lain yang hadir ialah Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. DPR selanjutnya akan menyampaikan ketujuh nama tersebut kepada Presiden untuk dilantik sebagai anggota Komnas HAM. Sebelumnya, Komisi III DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota Komnas HAM pada 3 Oktober, yang kemudian dipilih menjadi tujuh anggota Komnas HAM. Pada pemilihan tujuh anggota Komnas HAM di Komisi III, Fraksi PKS memberikan dua catatan kepada anggota Komnas HAM terpilih. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengatakan dua catatan PKS ialah terhadap dua calon anggota Komnas HAM. “Namun pada akhirnya

Fraksi PKS tetap menghormati hasil kesepakatan dengan fraksi-fraksi lain dalam rapat pleno internal Komisi III DPR,” ujarnya. Selain itu, rapat paripurna juga menetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai mitra kerja Komisi I. “Apakah penetapan Badan Siber dan Sandi Negara menjadi mitra kerja Komisi I dapat disetujui?” tanya Agus Hermanto. “Setuju,” jawab anggota

Dewan. Selain BSSN, ada tiga rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan ke rapat paripurna, kemarin. Ketiga RUU itu ialah RUU tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, RUU Pengesahan Persetujuan Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi,

dan RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak. Ada tiga menteri yang hadir dalam rapat paripurna itu, yaitu Menhan Ryamizard Ryacudu, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Menlu Retno LP Marsudi. Mereka hadir mewakili pemerintah membacakan urgensi tiap RUU itu. Ryamizard mengatakan urgensi kerja sama bidang pertahanan dengan Papua Nugini untuk mempererat hubungan dengan negara tetangga di kawasan Asia-Pasifik. Pimpinan sidang Agus Hermanto kemudian menanyakan persetujuan dari anggota Dewan. “Apakah RUU tersebut bisa disahkan menjadi undang-undang?” kata Agus. “Setuju,” ujar anggota Dewan. Agus kemudian mengetuk palu tanda ketiga RUU itu disahkan menjadi undangundang. Sayang tidak semua anggota DPR hadir dalam rapat paripurna itu. Berdasarkan daftar hadir, anggota yang hadir hanya 205 dari total 560 anggota DPR. Sebanyak 104 anggota meminta izin. (Nov/ Ant/P-2)

Bukan Anies, AHY Lebih Dulu Kunjungi Ahok BUKAN Anies Baswedan atau Sandiaga Uno, melainkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ya, putra pertama Susilo Bambang Yudhoyono itu justru menjadi orang pertama yang mengunjungi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Mako Brimob, Kepala Dua, Depok, Jawa Barat, kemarin. Kita tahu bahwa AHY, Ahok, dan Anies sama-sama maju dalam Pilkada DKI 2017 lalu. AHY tersingkir di putaran pertama, sedangkan Ahok-Djarot Saiful Hidayat dan A nies Baswedan- Sandiaga Uno melaju ke putaran dua. Pertemuan Agus dengan Ahok itu dimunculkan lewat akun Instagram ter-

verifikasi miliknya, yakni @agusyudhoyono. ‘Pagi ini saya bersilaturahim dengan Pak Ahok @basukibtp. Beliau menerima saya dengan sangat baik. Kami saling bercerita tentang kehidupan dan saling mendoakan semoga ke depan kami berdua bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat untuk orang banyak’, tulis Agus. Agus menambahkan, ‘Semoga kita memiliki kebesaran jiwa untuk dapat meng apresiasi karya dan jasa pemimpin terdahulu sambil memberikan kesempatan dan mendukung pemimpin yang baru untuk dapat melanjutkan

hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki segala yang belum baik. Yuk, kita bersatu membangun negeri’. Ahok kemudian membalas kunjungan AHY tersebut dengan menuliskannya di secarik kertas yang kemudian menjadi viral. ‘Yang saya banggakan Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Terima kasih atas kunjungan dan dukungannya untuk saya dan keluarga. Saya doakan Mas Agus sehat, penuh sukacita dan damai, kesejahteraan menyertai kehidupan dalam hidupnya. Salam hormat untuk Bapak SBY dan Ibu Ani Yudhoyono’, tulis Ahok. Lalu, kapankah Anies dan Sandiaga akan mengunjungi

Ahok? “Kita jadwalkan. Tunggu pengumumannya saja,” kata Anies. Anies juga menjelaskan ia akan mengunjungi semua mantan gubernur DKI Jakarta mulai yang paling paling tua sampai dengan yang terakhir sebelum dirinya dilantik, yakni Djarot Saiful Hidayat. Anies mengaku sudah merencanakan, tetapi ia enggan menyebutkan kapan hari kunjungannya ke Ahok akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka silaturahim dan mendengarkan pandangan terkait dengan pembangunan Kota Jakarta dari masa ke masa. (Gol/Nov. Nur/Ant/P-2)


PEMILU

5

RABU, 18 OKTOBER 2017

Bupati Trenggalek Dinilai Tepat Dampingi Khofifah Khofifah dalam memilih wakil harus mempertimbangan potensi untuk menggaet pemilih alternatif, seperti pemilih muda dan pemula. NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

M

ENTERI Sosial Khofifah Indarparawansa diharapkan cermat dalam memilih pendamping untuk bertarung di Pilgub Jawa Timur 2018. Calon wakilnya harus figur yang kuat, seperti bisa merangkul pemilih muda dan pemula. Menurut pengamat politik Gun Gun Heriyanto, tokoh yang pas mendampingi Khofifah ialah Bupati Trenggalek Emil Dardak. Alasannya, selain bisa menggaet pemilih muda, kawasan yang dipimpin Emil masuk zona strategis lumbung suara di Jatim. Gun Gun menuturkan pilkada Jatim selalu didominasi dua wilayah, yakni Mataraman seperti Trenggalek dan Blitar serta wilayah santri seperti Madura dan sekitarnya. “Trenggalek juga Mataraman. Tokohnya ada di Bupati Trenggalek,” ungkapnya seusai seminar antihoaks di PTIK,

Jakarta, kemarin. Di atas kertas, kata Gun Gun, calon lawan politik Khofifah yakni pasangan Saifullah Yusuf alias Gus IpulAbdullah Azwar Anas mengantongi modal besar. Pertama, dukungan dua partai yang punya kursi singnifikan di DPRD Jatim, yakni PDIP dan PKB. “Komposisi partai sebenarnya di atas kertas (peluang) besar. PKB 20 kursi, PDIP 19 kursi. Sudah satu paket, tinggal ambil paket (partai) lain,” ujarnya. Selain dukungan partai, imbuhnya, Gus Ipul-Azwar Anas juga tercatat sebagai bagian dari kalangan Nahdlatul Ulama. Modal itu diprediksi bisa mendongkrak suara mereka. Namun, lanjut Gun Gun, Khofifah yang juga berasal dari kalangan NU memiliki suara cukup signifikan pada dua pilkada sebelumnya. Ketika kubu sebelah memilih semua calonnya dari NU, Khofifah disarankan mencari wakil yang bisa bergerak ke kalangan pemilih lain. “Ambil wakil yang bisa penetrasi ke suara lain, contohnya ke anak muda atau pemilih milenial,” cetus Gun Gun. Secara peta politik, imbuhnya, mayoritas suara warga Blitar diprediksi beralih pada Gus Ipul. Pasalnya, wilayah itu jadi lumbung suara PDIP. Khofifah pun disarankan mencari cara yang bisa menggaet suara alternatif. Khofifah hampir pasti mencalonkan diri sebagai calon

gubernur Jatim. Ia sudah mengantongi tiket dari Golkar dan NasDem. Adapun PDIP dan PKB telah resmi mengusung Gus Ipul-Azwar Anas.

Masih berproses Perihal pelaporan kepada Presiden Joko Widodo, Khofifah memastikan langkah itu akan dilakukan setelah perundingan dengan sejumlah pihak. “Biar ini selesai dulu, nanti saya akan lapor ke Presiden, setelah koordinasi partai selesai,” ucapnya. Karena alasan itu pula, Khofifah enggan membicarakan soal pengunduran dirinya dari jabatan menteri. Ia menegaskan semua masih dalam proses. “Ya, nanti dulu, kan saya masih berproses. Dengan partai juga sedang berproses,” tegasnya. Ia menambahkan, sejauh ini para kiai dan tetua agama masih berunding untuk pencalonannya. Khofifah pun masih meminta arahan dari Tim 9 yang berisikan sejumlah tetua agama dari seluruh Indonesia. “Saya menyampaikan bahwa kepada partai izinkan saya meminta pertimbangan dengan para kiai dan para sepuh dulu. Mereka-mereka itu jangan dianggap sesuatu yang fix,” terangnya. Beberapa kali berunding, Khofi fah mengatakan sempat mendapat makruh dari para tetua untuk memilih wakil dari aliansi santri nasionalis. “Aliansi santri nasionalis, itu bahasa mereka.” (Mtvn/P-3)

ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

RAPAT DENGAN KOMISI VIII DPR: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengikuti rapat kerja

dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Khofifah hampir pasti maju ke perhelatan Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Hingga saat ini sudah ada tiga partai yang mendukung dirinya untuk maju, yakni Partai Golkar, NasDem, dan Hanura.

Ditawari PDIP Cagub Jabar Susi hanya Tersenyum MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masuk radar PDIP sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat. Susi dianggap punya elektabilitas dan popularitas yang diinginkan warga Jabar. “Beliau (Susi) sampai sekarang cuma tersenyum saja,” kata Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Ia menuturkan Susi mendapatkan dukungan penuh, terutama dari warga Pangandaran, kota kelahiran Susi. Dukungan itu, kata Eriko, jadi referensi DPP PDIP untuk memberikan dukungan. “Memang setiap pilkada itu kan tidak hanya soal kepentingan partai atau hanya kepentingan menang saja. Kita melihat apa yang menjadi dorongan dari masyarakat Jabar. Ada masukan dari tokoh-tokoh yang cukup banyak menginginkan Bu Susi

maju di Jabar,” tutur Eriko. Meski demikian, hingga saat ini Susi belum memberikan jawaban apa pun. Karena itu, ujar Eriko, pihaknya belum bisa berbicara terlalu jauh. “Karena bagaimanapun beliau jadi menteri di kabinet Jokowi-JK. Kita menghargai hak beliau, tapi kita juga harus menghargai hak dari masyarakat Jabar yang menginginkan beliau,” ucapnya. Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi menilai Susi sebagai sosok yang mereprensentasikan wanita Sunda yang berhasil. “Ibu Susi memiliki kinerja baik dan representasi wanita Sunda yang berhasil,” ujarnya seusai pertemuan dengan Ketua DPD PDIP Jabar di Bandung, pekan lalu. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa Susi masuk kriteria yang diusulkan berbagai pihak untuk dicalonkan di

pilgub Jabar. Jika Susi masuk dalam bursa calon gubernur, diprediksi bisa mengubah peta politik di pilkada Jabar. Dedi menyambut baik jika memang ada nama-nama baru yang bermunculan. Menurutnya, hal itu membuktikan bahwa Jabar memiliki banyak calon pemimpin yang berkualifikasi mumpuni. “Jadi tidak terbatas pada beberapa orang saja,” katanya. Bila wacana Hasto terus bergulir, mungkin Dedi akan dipasangkan dengan Susi karena hubungan Golkar dan PDIP harmonis untuk pilkada Jabar. Pimpinan kedua partai tersebut sudah sepakat untuk berkoalisi. “Bagi kita terbuka untuk bekerja sama dengan siapa pun. Kan kita nanti akan menyerahkan ke DPP masingmasing. Kalau ada namanama baru yang disebut, kita menghormatinya,” ucap Dedi. (Mtvn/Ant/P-3)

MI/ADAM DWI

HASIL PENGAWASAN PENDAFTARAN PARPOL: Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Koordinator Divisi Pengawasan

Sosialisasi Mochammad Afifudin (tengah) bersama anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar (kanan) dan Tim Asistensi Bawaslu Muhammad Zaid memberikan keterangan kepada media soal Hasil Pengawasan Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019 di Media Center Bawaslu, Jakarta, kemarin.

Bawaslu Beberkan Kelemahan Sipol BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sejumlah catatan terkait dengan proses pendaftaran partai politik peserta pemilu di KPU. Catatan itu pada umumnya terkait dengan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Bawaslu sebelumnya sudah memprediksi kendala dalam proses input data persyaratan pendaftaran ke Sipol. Bahkan, Bawaslu pernah mengingatkan melalui surat edaran No.0890/ Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September kepada KPU dan parpol. “Apa yang kami sampaikan

terbukti bahwa jangan sampai hal teknis pendaftaran kemudian mengganggu. Kalau itu bisa diterima lebih awal, sebetulnya sudah bisa diatur dalam teknis surat keputusan KPU yang mengatur proses pendaftaran,” terang anggota Bawaslu Muchamad Afifudin dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, kemarin. Dalam pelaksanaannya, lanjut Afif, ketika terjadi sejumlah kendala, muncul berbagai surat edaran untuk membatalkan surat edaran sebelumnya. Misalnya, pemberkasan di SE No.580, harusnya disampaikan

pada akhir pendaftaran sebagai solusi, yaitu bisa diperpanjang 1 x 24 jam. Bawaslu menemukan sedikitnya tiga masalah penggunaan Sipol. Pertama ialah adanya troubleshooting laman Sipol di tengah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran pada 9 Oktober pukul 11.00-11.30 WIB. Kedua ialah adanya traffic uploading data Sipol seperti yang dialami Hanura ketika meng-input data pada 14 Oktober sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, data tersebut mun-

cul di Sipol pukul 13.00 WIB. Proses uploading data di Sipol membutuhkan waktu hingga 180 menit. Ketiga, Sipol tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda seperti dialami PSI dan tidak ada pemberitahuan saat upload dokumen Sipol selesai. Hal itu mengakibatkan parpol tidak mengetahui apakah proses sudah selesai atau belum. “Hal lain yang ditemukan, yakni terdapat selisih antara yang di-input dan yang di-copy oleh parpol sehingga membutuhkan waktu untuk sinkronisasi,” terang Afif. (Dro/P-3)


6

HUKUM

RABU, 18 OKTOBER 2017

MA Dinilai sudah Melawan Putusan MK

MI/ADAM DWI

SIDANG PERBAIKAN PERMOHONAN: Ketua majelis hakim konstitusi Anwar Usman didampingi hakim Maria Farida Indrati memimpin sidang Permohonan Pengujian Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, kemarin. Sidang perbaikan permohonan itu diuji secara materiil oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Aktivis Pemantau Pemilu Aceh.

Pemerintah belum Satu Suara Wapres Jusuf Kalla menilai lebih baik kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan dioptimalkan daripada membentuk densus tipikor. SRI UTAMI

sri@mediaindonesia.com

P

EMERINTAH belum satu suara mengenai pembentukan detasemen khusus pemberantasan tindak pidana korupsi (densus tipikor). Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai belum perlu membentuk densus. Namun, Menkum dan HAM Yasonna Laoly justru sebaliknya. Menurut JK, lebih baik kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan dioptimalkan ketimbang membentuk densus yang membutuhkan dana sebesar Rp2,6 triliun. “Jadi cukup biar KPK dulu, toh sebenarnya polisi, kejaksaan, juga masih bisa menjalankan tugas. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu, tim yang ada sekarang juga bisa. Difokuskan dulu KPK dan KPK dibantu sambil

bekerja secara baik,” kata Kalla di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan pemberantasan korupsi perlu mengedepankan kehati-hatian dan jangan sampai membuat para pejabat takut dalam membuat kebijakan. Salah satu hal yang memperlambat proses pembangunan ter-utama di daerah ialah ketakutan pejabat mengambil keputusan. Di sisi lain, Yasonna mengatakan densus tipikor perlu dibentuk guna memperkuat penegakan hukum dan sektor pencegahan korupsi di Indonesia. “Jadi menguatkan sistem lembaga criminal justice yang terintegrasi,” ujar Yasonna di Gedung DPR. Ia menambahkan tindakan pencegahan dan inovasi perubahan birokrasi perlu dikomandoi satu lembaga khusus. “Pencegahan, pembenahan sistem birokrasi, program

Hakim Dipecat karena Selingkuh PUTUSAN sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) menyatakan memberhentikan dengan hormat hakim di Pengadilan Agama Labuha, Maluku Utara, Abdul Rahim. “Putusan menyatakan memberhentikan dengan hormat hakim terlapor,” ujar Ketua Sidang MKH Jaja Ahmad Jayus di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, kemarin. Sidang MKH membuktikan hakim Abdul Rahim telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, padahal hakim terlapor tersebut masih terikat dalam perkawinan. “Sebelumnya, KY sudah merekomendasikan hakim Abdul Rahim karena terbukti melanggar kode etik,” kata salah satu anggota MKH sekaligus juru bicara KY Farid Wajdi seusai sidang. Abdur Rahim terbukti berselingkuh dengan perempuan berinisial SD yang merupakan tetangga di rumah dinasnya di Labuha. Istri Abdur Rahim merupakan pengawai pengadilan agama dan bekerja di Papua. Perbuatan hakim Abdul Rahim dinilai MKH telah menjatuhkan wibawa dan martabat profesi hakim serta lembaga peradilan. “Etika hakim menuntut siapa

pun yang memiliki predikat tersebut harus bertindak di atas ratarata,” kata Farid. Hal ini kemudian membuat kesalahan atau pelanggaran sekecil apa pun yang dilakukan hakim, dikatakan Farid, menjadi tidak bisa dibenarkan serta harus selalu layak untuk diberi hukuman yang membuat jera. Sidang MKH yang diketuai Jaja Ahmad Jayus itu berlangsung selama 4 jam dan beranggotakan Maradaman Harahap, Joko Sasmito, Farid Wajdi, Edi Riadi, Purwosusilo, dan Nurul Elmiyah. Bertugas sebagai sekretaris majelis KMS Roni. Terdapat dissenting opinion (pendapat berbeda) dari dua anggota MKH dalam putusan memberhentikan hakim Abdul Rahim dengan hormat. Bukti perselingkuhan Abdul Rahim ialah foto selfie yang sudah diuji keautentikannya di ITB Bandung dan dinyatakan bukan rekayasa. Sidang MKH digelar MA dan KY sebagai forum untuk hakim terlapor menyampaikan pembelaannya atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Ia hanya mengangguk saat ditanya MKH apakah menerima atau tidak. Seusai sidang, Abdul Rahim pun memilih tidak memberikan komentar. (Ant/P-4)

Jadi cukup biar KPK dulu, toh sebenarnya polisi, kejaksaan, juga masih bisa menjalankan tugas. Jusuf Kalla

Wakil Presiden e-budgeting, e-planning, dan pertanggungjawabannya, semua harus ditata dengan baik,” lanjutnya. Menurut Yasonna, pembentukan densus tipikor yang diwacanakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah dibicarakan dengan Presiden Jokowi bersama dengan Kemenpan-Rebiro. Pemerintah juga sedang menggodok anggaran

untuk densus tipikor. “Ini kan lembaga baru. (Pembahasan) dengan Badan Anggaran (DPR) soal uangnya juga, ya, kan. Yang penting (densus tipikor) jadi seperti yang kita harapkan,” tutup menteri asal PDI Perjuangan itu.

Diapresiasi KPK Walau Wapres Jusuf Kalla menolak pembentukan densus tipikor, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo justru mengapresiasi rencana Polri tersebut. Dalam konteks pemberantasan korupsi, semakin banyak yang menangani akan semakin bagus. “Jadi enggak usah kita apriori. Enggak usah kita curiga dulu. Mari kita rumuskan, asalkan nanti pada waktunya bisa koordinasi dan kerja sama kan enggak apa-apa,” kata Agus di Kota Surakarta, Jawa Tengah, kemarin.

Ia mengaku belum mengetahui secara konkret bagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) densus tipikor. Namun, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan berbagi tugas dengan KPK. “Jadi, kita bisa saja koordinasi, bagi tugas. KPK bagian yang mana, densus bagian yang mana,” kata dia. Di tempat terpisah, Wakapolri Komjen Syafruddin enggan menanggapi pernyataan Wapres. Sebelumnya, Tito Karnavian mengatakan pembentukan densus tipikor guna penguatan pemberantasan praktik korupsi. Hal itu ia katakan seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (16/10) lalu. “Pembentukan densus tipikor bukan untuk menegasikan peran institusi lain, melainkan berbagi tugas pemberantasan korupsi. Pembentukan ini untuk berbagi tugas pemberantasan korupsi,” ujar Tito. (Deo/Nov/FR/Ant/P-4)

PENGURUS Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengajukan uji materi Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pendahuluan perkara yang teregistrasi dengan Nomor 79/PUU-XV/2017 tersebut digelar di Ruang Sidang Panel MK, kemarin. Ketua Umum DPP Organda Andrianto Djokosoetomo serta Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organda Ateng Aryono tercatat sebagai pemohon perkara ini. Pemohon melalui kuasa hukum Ai Latifah Fardhiyah menilai Pasal 55 UU MK melanggar hak konstitusionalnya yang dijamin UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1). Pasal 55 UU MK berbunyi, ‘Pengujian peraturan perundang-undangan yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi’. Pemohon mendalilkan MK telah memutus pengujian Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) vide Putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016 terkait dengan keharusan bagi penyedia jasa angkutan daring memiliki badan hukum. Putusan MK tersebut dinilai pemohon memperkuat keberadaan Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ yang kemudian secara implementatif diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek.

Pengujian peraturan perundang-undangan yang sedang dilakukan MA wajib dihentikan jika peraturan itu sedang dalam proses pengujian. Akan tetapi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 37/P/HUM/2017 menyatakan Permenhub Nomor PM 26/2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan itu secara substantif bertentangan dengan putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016. “Seharusnya putusan MA tersebut memperhatikan putusan MK. Tindakan MA dalam mengeluarkan putusan tersebut dapat ditafsirkan sebagai sikap tidak terikat dengan putusan MK,” jelas Ai. Pemohon dalam petitumnya meminta MK memutus Pasal 55 UU MK secara konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sebagai ‘pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan MA wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi’. (*/P-4)

Jaksa Nilai Buni Yani telah Hina Persidangan JAKSA penuntut umum Irfan Wibowo meminta ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung M Saptono menahan terdakwa pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Buni Yani. Irfan menilai Buni telah menghinanya dengan tatapan dan gerakan jari. Hal itu terjadi di tengah-tengah persidangan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat, kemarin. Saat itu, pengacara Buni, Aldwin Rahadian, sedang membacakan pleidoi dan Buni menatap ke arah jaksa. “Izin Yang Mulia. Kami minta penahanan kepada terdakwa Buni Yani. Ini persidangan yang sangat mulia. Ini penghinaan,” kata Irfan ketika pembacaan pleidoi oleh pengacara Aldwin Rahardian sedang berlangsung. Interupsi itu sempat ditanggapi Aldwin sehingga membuat jalannya sidang menjadi gaduh. Ketua majelis hakim M Saptono kemudian menengahi keributan dan meminta semua pihak saling menghormati dan menahan diri selama pembacaan pleidoi berlangsung. Beberapa saat kemudian, jalannya sidang sempat diskors. Jaksa Irfan menyebutkan memiliki bukti rekaman yang menunjukkan gerakan jari Buni yang telah menghina jaksa. “Itu sangat menghina. Itu ada rekamannya,” ucap Irfan. Sementara itu, Aldwin Rahadian saat membacakan pleidoi menolak

ANTARA/M AGUNG RAJASA

PLEDIOI TERDAKWA BUNI YANI: Terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE Buni Yani (kanan) berjalan menuju tempat duduk saat menjalani sidang lanjutan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jawa Barat, kemarin. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan pleidoi atau nota pembelaan dari terdakwa. segala tuntutan jaksa karena berdalih tidak ada unsur pidana yang menjerat kliennya. “Tidak ada saksi yang dihadirkan melihat betul klien kami Buni Yani memotong video Ahok. Analisis yuridis yang dilakukan, itu asumsi JPU,” ujar Aldwin. Aldwin menambahkan alat bukti serta saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan tidak menunjukkan adanya unsur pidana. Pasal-

pasal sangkaan pun dinilai tidak terbukti. “Perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa sangat tidak jelas, apalagi yang berkaitan dengan Pasal 32 ayat 1 sebagai dasar menuntut terdakwa,” kata dia. Menurutnya, kasus ini seharusnya sudah dihentikan, terlebih mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah diputus bersalah. Ia pun meminta pembacaan pleidoi

ini menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan perkara Buni Yani seadil-adilnya. “Dengan demikian, (kami) meminta (majelis hakim) memutus perkara ini seadil-adilnya,” kata dia. Buni Yani dituntut bersalah oleh JPU dua tahun penjara serta dikenai denda Rp100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan karena telah melanggar Pasal 32 ayat 1 UU ITE. (BU/Ant/P-4)


HUKUM

7

RABU, 18 OKTOBER 2017

Pukat UGM Minta KPK Diperkuat KETUA Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai terdapat ketidaksesuaian antara konsepsi perundang-undangan dan landasan organisasi sehingga membuat koordinasi KPK dengan lembaga penegak hukum lain menjadi lemah. “Kesalahan pertama adalah konsepsi peraturan perundangundangan yang memberikan fungsi koordinasi dan supervisi. Ketika dibentuk menjadi landasan organisasi, terdapat pembatasan-pembatasan terkait eselonisasi,” terang Zainal di Jakarta, kemarin. Menurut dia, dalam praktik di lapangan yang dikoordinasi dan disupervisi oleh KPK adalah Kapolda dan Kajati. Padahal, yang melakukan pengawasan adalah jaksa muda atau polisi muda sehingga menjadikan tugas mereka di daerah menjadi sulit. Dirinya mencontohkan tidak mungkin seorang berpangkat ajun komisaris langsung menghadap Kapolda dan melakukan supervisi. Hal serupa juga dialami jaksa muda ketika berhadapan dengan Kajati. “Tentu akan terdapat persoalan di sana,” imbuh dia. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menepis anggapan bahwa salah satu hambatan dalam koordinasi

dan supervisi ialah perbedaan pangkat dan kewenangan tim KPK dengan Kapolda atau Kajati di daerah yang disupervisi atau dikoordinasi. “Saya pikir enggak ada resistensi seperti itu. Bahwa kemudian ada yang terhambat, itu kita cari faktor penyebabnya. Namun, untuk saat ini koordinasi dan supervisi tersebut sudah lebih cair dan baik terjalin,” terang Febri. Ia menambahkan penguatan dapat dilakukan secara struktur atau menambahkan sumber daya manusia. Menurutnya, KPK terus melakukan penguatan koordinasi dan supervisi dengan tetap mengacu UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, pada Senin (16/10), Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR bersama Polri serta Kejaksaan Agung membenarkan bahwa fungsi koordinasi dan supervisi yang dijalankan lembaganya masih belum maksimal. Agus juga mengakui belum ada deputi di jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi. Sebaliknya, sudah ada Direktorat Penindakan, Pencegahan, serta Monitoring. “Kalau koordinasi dan supervisi itu tidak ada deputinya. Ini salah satu hal,” ujarnya. (Dro/P-4)

MI/FERDINAND

HIBAH RUMAH SITAAN KPK: Ketua KPK Agus Rahardjo (ketiga dari kanan) berjabat tangan dengan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo (ketiga dari kiri) seusai

acara serah terima barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) milik terpidana kasus korupsi simulator alat uji SIM Djoko Susilo, di Sondakan, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, kemarin. KPK menghibahkan barang rampasan berupa satu bidang tanah beserta bangunan dengan nilai aset Rp49 miliar milik terpidana kasus korupsi simulator alat uji SIM Djoko Susilo kepada Pemerintah Kota Surakarta untuk dijadikan museum batik.

KPK Terus Dalami Korupsi di Kebumen Korupsi anggaran pendidikan di Kebumen, Jawa Tengah, menyeret aparat, anggota DPRD, dan pengusaha. DERO IQBAL MAHENDRA dero@mediaindonesia.com

K MI/SUSANTO

PEMERIKSAAN ANDI NAROGONG: Tersangka kasus

dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) Andi Agustinus alias Andi Narogong berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Narogong diperiksa KPK guna pengembangan kasus dugaan korupsi KTP-E bersamaan dengan pemeriksaan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam perkara suap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dalam APBD 2016. Tersangka baru tersebut ialah seorang anggota DPRD Kebumen. “Kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka setelah mengembangkan operasi tangkap tangan sebelumnya di Kebumen. KPK

Kasus Tanah yang Diduga Libatkan Sandiaga Mandek KASUS penggelapan tanah di Jalan Curug Km 35 Tangerang Selatan yang diduga melibatkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno jalan di tempat. Pihak kepolisian sampai saat ini belum jelas kapan memeriksa Sandiaga atas kasus tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengaku pihaknya masih menunggu kelanjutan kasus itu dari penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Sandi. “Kita tunggu saja penyidik ya (kapan dipanggil dan diperiksa lagi),” ujar Argo. Sebelumnya, kepolisian berencana memeriksa Sandiaga seusai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Namun, saat ditanya kapan tepatnya yang bersangkutan akan dipanggil, Argo tak memberikan jawaban pasti. “Saya belum dapat informasi itu. Sepertinya belum ada,” terang Argo. Dalam kasus itu, Sandiaga Uno dilaporkan Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Ed-

“Kita tunggu saja penyidik ya (kapan diperiksa lagi). Saya belum dapat informasi itu. Sepertinya belum ada pemeriksaan lagi.” Argo Yuwono

Kabid Humas Polda Metro Jaya ward Soeryadjaya. Edward mengaku Sandi telah menggelapkan uang senilai Rp12 miliar hasil penjualan tanah seluas 1 hektare milik PT Japirex di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan. Sandi bersama rekannya, Andreas Tjahyadi, dilaporkan Edward Soeryadjaya melalui Fransiska Kumalawati selaku penerima kuasa dari Edward, ke Polda Metro Jaya, beberapa bulan lalu. Sandi dan Andreas dilaporkan karena diduga menggelapkan uang hasil likui-

dasi sebuah perseroan yang sempat melibatkan mereka berdua dalam struktur kepengurusannya. Sandi sudah membantah hal tersebut dan merasa kasus itu ditunggangi kepentingan lain. Hal itu disebabkan kejadian sudah berlangsung beberapa tahun lalu, tetapi laporan baru dilayangkan ketika dia mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017. Andreas dan Sandiaga sebelumnya dilaporkan atas dugaan penggelapan jual beli aset tanah senilai Rp8 miliar yang diklaim sebagai tanah milik rekan pelapor Djoni Hidajat. Pihak Andreas, melalui kuasa hukumnya, P Parulian, mengatakan tanah tersebut milik PT Japirex. PT Japirex ialah perusahaan industri rotan, tempat Sandiaga menjadi komisaris utama di perusahaan tersebut. Petinggi Japirex melikuidasi perusahaan pada 1992 sehingga sejumlah aset kemudian dijual. Ia pernah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada 31 April 2017 lalu. (Mal/Faw/ P-2)

menetapkan anggota Komisi A DPRD Kebumen Dian Lestari sebagai tersangka,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Dian Lestari diduga secara bersama-sama dengan Sigit Widodo, Yudhy Tri Hartanto, dan Adi Pandoyo menerima hadiah dari Basikun Suwandin Atmojo serta Hartoyo terkait dengan pembahasan dan pengesahan aturan proyek di Suku Dinas Pendidikan dan Olahraga dalam APBD Kabupaten Kebumen pada 2016. Dian merupakan tersangka keenam yang diproses komisi

antirasywah dalam kasus tersebut. Sebelumnya, komisi telah memproses lima tersangka lainnya terlebih dulu. Sigit merupakan pegawai negeri sipil di Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen, Yudhy merupakan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen periode 2014-2019, Adi Pandoyo ialah Sekda Kabupaten Kebumen, dan Hartoyo dari pihak swasta sudah disidangkan terlebih dulu. Sementara itu, Basikun dari pihak swasta lainnya masih dalam proses persidangan. Kasus ini bermula dari revisi APBD Kebumen pada 2016. Saat itu, DPRD meminta penganggaran pokok pikiran DPRD disepakati sebesar Rp10,5 miliar, sedangkan anggaran untuk Komisi

A sebesar Rp1,95 miliar yang dituangkan dalam kegiatan Suku Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kebumen untuk program Wajib Belajar 9 Tahun dan pengadaan buku serta alat tulis senilai Rp1,1 miliar. Selain itu, program pendidikan menengah sebesar Rp100 juta serta program pengadaan alat praktik dan peraga siswa Rp750 juta. KPK menduga terdapat sejumlah fee yang diminta hingga 10% dari alokasi anggaran. Dian Lestari bertugas mengurus dan mencairkan fee kepada pihak yang menjadi pelaksana proyek. KPK memandang Basikun diduga telah memberikan uang Rp60 juta kepada Dian Lestari sebagai bagian fee atas pengadaan buku dari anggaran pokok

pikiran DPRD. Atas perbuatannya itu, Dian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka, yaitu Ketua Komisi A DPRD Kebumen dari Fraksi PDIP periode 2014-2019 Yudhy Tri Hartanto, pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen Sigit Widodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo, serta dua orang dari pihak swasta masingmasing Basikun Suwandin Atmojo dan Hartoyo. Sigit Widodo, Yudhy Tri Hartanto, dan Adi Pandoyo masing-masing divonis empat tahun penjara serta Hartoyo divonis dua tahun penjara. “Dari tangan Yudhy, penyidik menyita uang Rp70 juta dari Hartoyo dan Basikun untuk mendapatkan proyek,” ungkap Febri. (Ant/X-3)


8

OPINI

RABU, 18 OKTOBER 2017

Melawan Supremasi Dolar Haryo Kuncoro

Direktur Riset SEEBI (the Socio-economic & Educational Business Institute) Jakarta Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

B

ANK Indonesia (BI) baru saja menerbitkan peraturan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal (local currency settlement). Poin utama kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand itu ialah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Ketergantungan terhadap dolar AS cenderung meningkat pascakemenangan Trump sebagai Presiden AS, November tahun lalu. Saat itu, pasar finansial global seketika gugup. Pelaku pasar ‘wait and see’ dan menebak-nebak arah kebijakan ekonomi Trump hingga kebijakan ekonomi di era pemerintahannya nanti. Tebakan di atas kini mendekati kenyataan. Dari perspektif fiskal, Trump mereformasi sistem perpajakan, berupa pengurangan pajak korporasi dan insentif bagi repatriasi dana dari luar negeri. Agresivitas Trump niscaya akan masif menyerap pasar keuangan dunia untuk membiayai defisit belanjanya. Tensi ketidakpastian kian tinggi menyusul sinyal bank sentral AS yang akan menaikkan suku bunga acuannya sekali lagi sampai akhir 2017. Normalisasi neraca keuangan bank sentral AS mempertegas risiko arus modal keluar (capital outflow) menuju AS yang dipandang sebagai tempat paling aman dari ketidakpastian. Imbasnya, dolar AS menguat terhadap seluruh mata uang di dunia. Nilai tukar rupiah, misalnya, mengalami pelemahan pada akhir

September lalu setelah sebelumnya cukup stabil di kisaran 13.300 sejak awal tahun. Alhasil, hanya dalam dua hari nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sekitar 2%. Fenomena di atas sejatinya hanya sebagian potret kecil yang menggambarkan kerentanan kinerja perekonomian domestik di kala mata uang greenback mengalami penguatan. Artinya, disadari atau tidak, ada semacam ketergantungan yang sangat kuat terhadap mata uang dolar AS. Upaya BI melepaskan diri dari cengkeraman dolar AS bukan yang pertama kali. Awal Mei tahun ini, BI memperketat arus keluar/masuk valuta asing. Intinya, BI hanya memperbolehkan bank dan perusahaan penukaran valuta asing resmi yang bisa membawa keluar/masuk uang kertas asing senilai Rp1 miliar atau lebih. Presiden Joko Widodo pun pada awal Desember 2016 sudah menyeru kepada pelaku pasar untuk secara perlahan mengurangi dependensi pada dolar AS. Kegalauan Jokowi tampaknya cukup beralasan. Cadangan devisa, intervensi di pasar valuta asing, dan transaksi barang/ jasa ke luar negeri masih saja berbasis pada dolar AS. Dalam ranah konseptual, nilai tukar dibentuk dari pertukaran barang/jasa sebagai underlying-nya. g Dengan konsep ini, mestinya yuan Tiongkok yang menyumbang 15% nilai perdagangan luar negeri Indonesia menjadi mata uang utama. Faktanya, kontribusi AS hanya 10%

bahkan masih lebih rendah daripada Eropa (11,4%) dan Jepang (10,7%). Sebagai konsekuensinya, nilai tukar rupiah terhadap yuan, euro, dan yen menjadi tolok ukur yang lebih proporsional. Konkretnya, kalau mau melihat fluktuasi rupiah, hendaknya harus mengacu pada beberapa mata uang asing di atas secara bersama-sama alih-alih hanya terfokus pada dolar AS semata. Sayangnya, nilai tukar bilateral sebagai indikator stabilitas rupiah kurang efisien. Jika ada 10 mitra dagang utama, misalnya, harus dipelototi perubahan 10 macam nilai tukar pula. Persoalan akan lebih rumit lagi apabila arah pergerakan nilai tukar tidak sinkron antara satu (apresiasi) sama lain (depresiasi). Kebutuhan akan tolok ukur yang lebih efisien dipenuhi nilai tukar efektif (effective exchange rate). Nilai ini menunjukkan rata-rata tertimbang atas sekelompok mata uang asing. Bobot penimbangnya ialah volume perdagangan tiap-tiap negara. Artinya, semua negara yang memiliki hubungan dagang tercakup dalam perhitungan. Nilai tukar efektif nominal dalam tataran tertentu dapat dilihat sebagai ukuran daya saing fundamen ekonomi domestik terhadap luar negeri. Meski begitu, indeks ini akan bias tatkala suatu negara tengah mengalami tingkat inflasi yang relatif tinggi terhadap inflasi negara mitra dagangnya. Guna mensterilkan bias inflasi, nilai tukar efektif nominal perlu disesuaikan dengan indeks harga di negara masing-masing sehingga didapatkan nilai tukar efektif riil (real effective exchange rate, REER).

Nilai tukar efektif riil inilah yang merepresentasikan fundamen ekonomi. Dalam pemahaman yang lebih sederhana, angka REER dapat diibaratkan sebagai indeks harga konsumen (IHK) yang dalam perhitungan BPS mencakup ratusan

komoditas. Persentase kenaikan IHK dikenal sebagai inflasi yang kemudian dikalkulasi untuk mengukur kemerosotan daya beli masyarakat. Praktis, pada umumnya orang akan heboh dengan kenaikan, misalnya harga beras daripada besaran

kenaikan IHK itu sendiri. Pun saat kenaikan harga beras lebih kecil daripada inflasi, apalagi kalau kenaikan harga beras jauh lebih tinggi daripada inflasi. Alasannya, beras ialah kebutuhan pokok. Dalam kasus ini, harga beras dapat dianalogikan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan REER bisa dipersamakan dengan daya beli. Dengan alur logika ini, masyarakat mestinya lebih sensitif terhadap penurunan REER daripada fluktuasi dolar AS yang menjadi salah satu tapi bukan satu-satunya komponen pembentuk REER. Dalam skala yang lebih luas, nilai tukar tidak hanya ditentukan dari sisi lalu lintas perdagangan, tapi juga di sektor finansial. Dalam konteks inilah, dolar AS bisa bertindak sebagaimana layaknya ‘barang’ yang diperdagangkan. Pertukaran dolar AS-rupiah sama sekali tidak disertai dengan pergerakan barang/jasa. Sistem devisa bebas menghendaki masyarakat bebas memperoleh dan menggunakan devisa tanpa kewajiban melaporkannya. Lagi pula, pasar keuangan yang semakin terintegrasi mendorong transaksi finansial sulit dimonitor. Komodifikasi uang semacam ini membuat nilai tukar bisa cepat naik dan bisa cepat pula turun. Inti persoalannya ada pada pemantauan lalu lintas devisa dan penentuan nilai tukar yang kredibel. Kegagalan atas dua hal di atas berakibat pada nilai tukar tetapan pemerintah menjauh dari nilai naturalnya. Imbasnya, kekuatan pasar akan mengoreksi nilai tukar kembali pada nilai yang ‘sewajarnya’. Alhasil, supremasi dolar AS bermuara pada isu pertumbuhan dan stabilitas. Sebagai refleksi tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK per 20 Oktober 2017, otoritas harus mampu memilah kegiatan spekulasi dan investasi asing di pasar finansial domestik. Tanpa kapabilitas untuk itu, tekanan eksternal akan senantiasa mengharu biru perekonomian nasional.

pertambahan penduduk kotanya. Dalam konteks ini barangkali perlu juga disimak pernyataan dari World Development Report (2009) yang menyebutkan ‘no country has grown to middle income without industrilizing and urbanizing. None has grown to high income without vibrant cities’. Industrialisasi dan urbanisasi diperlukan sebagai syarat untuk menuju masyarakat kelas menengah, dan keragaman penduduk kota berpotensi meningkatkan pendapatan. Bahkan, dengan keberadaan urbanisasi itu, DKI Jakarta pada saat sama juga mengalami kehadiran bonus demografi karena pertambahan penduduk berasal dari pendatang yang umumnya pada usia produktif. Kehadiran bonus demografi di DKI Jakarta memang berbeda dengan kehadiran bonus demografi dari daerah-daerah lainnya, khususnya yang berstatus kabupaten. Sebab kehadiran bonus demografi pada daerah-daerah yang berstatus kabupaten umumnya disebabkan turunnya angka kelahiran pada masa lalu, sedangkan kehadiran bonus demografi di DKI Jakarta selain disebabkan penurunan kelahiran juga karena perpindahan penduduk usia produktif dari daerah lainnya. Berdasarkan pengalaman sejumlah negara yang telah mengalami

kehadiran bonus demografi, ternyata bonus demografi dapat memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi. Di Tiongkok, misalnya, menurut studi yang dilakukan Zhang Monan (2012), bonus demografi dapat menyumbang sepertiga dari pertumbuhan ekonomi ‘Negeri Tirai Bambu’. Dalam konteks urbanisasi itu sendiri, studi Bank Dunia selama 19702006 di Tiongkok dan India, misalnya, menemukan bahwa untuk setiap 1% pertambahan penduduk kota berkorelasi terhadap peningkatan pendapatan per kapita di tiap-tiap negara itu dengan rata-rata sebesar 6% per tahun. Sementara itu di Thailand pada periode sama (1970-2006), kontribusinya bahkan mencapai ratarata 10% untuk setiap pertambahan 1% penduduk kotanya. Celakanya, Indonesia belum mampu memetik keuntungan secara optimal atas pertambahan penduduk kotanya. Menurut studi Bank Dunia itu, untuk setiap 1% pertambahan penduduk kota di Tanah Air, peningkatan pendapatan per kapitanya tercatat kurang dari 2% (Indonesia: The Rise of Metropolitan Region, The World Bank). Boleh jadi, belum optimalnya kontribusi pendatang di Tanah Air terhadap kemajuan ekonomi, yang ditengarai juga terjadi di DKI Ja-

karta, antara lain karena besarnya volume jumlah pendatang. Dengan jumlah pendatang yang besar menyebabkan pelayanan pemerintah terhadap pendatang, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, menjadi tidak optimal. Hal ini pula yang perlu dicermati secara serius bagi gebernur dan wakil gubernur baru dalam penanganan urbanisasi dengan program OK OCE sesuai dengan janji kampanye waktu lalu. Dengan jumlah pendatang besar, bagaimana operasional pelaksanaannya? Hal ini mengingat untuk memiliki kemampuan entreprenurship diperlukan pelatihan dan praktik kerja yang memerlukan infrastruktur yang mumpuni baik dari aspek jenis maupun jumlahnya. Lantas kemudian selesai pelatihan, apakah bisa langsung berwirausaha? Bagaimana dengan lokasi usaha dan permodalan? Warga DKI kini menunggu kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru dapat menyelesaikan persoalan urbanisasi ini agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan bagi pemerintah dan warga DKI. Bahkan, sebaliknya urbanisasi diharapkan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan ekonomi Jakarta. Selamat bekerja, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru.

PATA AREADI

Ihwal Urbanisasi Jakarta Razali Ritonga

Kepala Pusdiklat BPS RI Alumnus Georgetown University, AS

W

ARGA DKI Jakarta kini berharap banyak dari Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dapat segera menangani aneka masalah di DKI Jakarta sesuai janji mereka ketika berkampanye. Salah satu aspek penting dari harapan masyarakat itu ialah penanganan masalah urbanisasi di Ibu Kota. Urbanisasi ke Jakarta memang perlu ditangani secara serius karena menyebabkan banyak persoalan, khususnya bagi Pemerintah Provinsi DKI dalam memenuhi kebutuhan warga pendatang, seperti penyediaan lapangan kerja, permukiman, sanitasi, dan air bersih. Penanganannya selama ini belum optimal, yang ditandai dengan banyaknya pengangguran serta bertempat tinggal pada daerah yang bukan peruntukannya dan di daerah slums. Maka, atas dasar itu, dengan telah dilantiknya gubernur dan wakil gubernur yang baru amat diharapkan dapat menyelesaikan aneka persoalan itu agar Jakarta kian layak huni dan nyaman bagi seluruh warga DKI Jakarta, serta dapat berkontribusi besar bagi kemajuan Ibu Kota.

PARTISIPASI OPINI

Program OK OCE Sesuai dengan janji dalam debat final pilgub DKI Jakarta yang berlangsung di Hotel Bidakara (10/2/2017), calon wakil gubernur Sandiaga Uno waktu itu menjelaskan bahwa untuk mengatasi persoalan urbanisasi di Jakarta akan membuat program OK OCE atau One Kecamatan One Center for Entrepreneurship. Berdasarkan konsep itu maka akan ada sebanyak 44 center for entrepreneurship sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kegiatan ekonomi baru. Pembentukan program OK OCE itu sebagai bentuk pemberdayaan agar para migran dapat mandiri dan mampu berkontribusi bagi kemajuan DKI Jakarta. Hal ini memang bukan ilusi karena menurut The McKinsey Global Institute (2012), sekitar 53% penduduk perkotaan di Tanah Air saat ini memberikan kontribusi sebesar 74% terhadap produk domestik bruto (PDB). Diperkirakan, pada 2030 kontribusi penduduk perkotaan meningkat menjadi 86% terhadap PDB. Sementara itu, studi Bank Dunia selama 1970-2006 di Tiongkok dan India menunjukkan untuk setiap 1% pertambahan penduduk kota

Warga DKI kini menunggu kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru dapat menyelesaikan persoalan urbanisasi ini agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan bagi pemerintah dan warga DKI. Bahkan, sebaliknya urbanisasi diharapkan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan ekonomi Jakarta. berkorelasi terhadap peningkatan pendapatan per kapita di tiap-tiap negara itu rata-rata sebesar 6%. Adapun di Thailand, pendapatan per kapita pada periode sama (1970-2006) mencapai rata-rata 10% untuk setiap 1%

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S,

Gurit Adi Suryo, Dhika Kusuma Winata, Zico Rizki Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya),

Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon),

Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia. com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN


SUARA ANDA

RABU, 18 OKTOBER 2017

EDITORIAL

Tanggapan Editorial

17 Oktober 2017

Jakarta Butuh Pemimpin Kuat K

EMARIN, Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta dilantik. Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno di depan Presiden Joko Widodo yang melantik mereka mengikrarkan diri untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur bagi semua warga Jakarta, baik yang telah memilih mereka maupun yang tidak. Sesungguhnya diikrarkan atau tidak hal itu memang wajib dilaksanakan siapa pun pemimpin dan di mana pun dia memimpin. Menjadi pemimpin tak boleh setengahsetengah. Ia harus berdiri di tengah-tengah. Tidak menomorsatukan pemilihnya dan tidak pula menomorsekiankan yang bukan pemilihnya. Persoalannya ialah modal apa yang mesti dipunyai untuk bisa tetap menjalankan roda pemerintahan sekaligus melajukan pembangunan di tengah perbedaan-perbedaan pandangan yang nyata ada. Apalagi fakta di Jakarta menunjukkan bahwa polarisasi di tingkat masyarakat sempat menghebat saat pilkada tempo hari. Hanya satu jawabannya, Jakarta butuh pemimpin yang kuat. Bukan kuat hanya dalam arti tegas, berani, dan keras, melainkan juga kuat memegang komitmen dan teguh menjaga integritas. Amanat besar telah digantungkan di pundak mereka. Tentu, amanat itu akan mudah jatuh bila yang memegangnya ialah pemimpin yang lemah. Sejarah mencatat pemimpin-pemimpin kuatlah yang mampu memajukan Ibu Kota. Dari zaman Ali Sadikin hingga terakhir Ba-

FORUM

9

suki Tjahaja Purnama, yang kemudian diteruskan Djarot Saiful Hidayat, membuktikan bahwa Jakarta tak layak

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

dipimpin pemimpin yang lemah. Jakarta dengan segala kompleksitas masalahnya terlalu congkak untuk

mereka-mereka yang bermental lunglai. Publik mengharapkan Jakarta tak hanya bertumbuh, tapi juga terus berkiprah sebagai kota yang beradab. Kota yang tidak saja modern, tapi juga nyaman untuk dihuni. Semua harapan itu hanya akan terwujud dari pemimpin yang memiliki komitmen kuat serta visi besar terhadap kepentingan publik. Suka tidak suka, Anies dan Sandi akan meneruskan kiprah pemimpin Jakarta sebelumnya, Basuki-Djarot, yang oleh sebagian kalangan dinilai berhasil mengubah wajah Ibu Kota. Harus diakui, banyak perubahan positif yang terjadi di Jakarta dalam lima tahun terakhir, meski di saat yang sama banyak pula kritik dan protes karena pemimpinnya dianggap terlalu berani dan tanpa tedeng aling-aling. Dalam kiprah mereka nanti, Anies-Sandi tentu punya rencana dan strategi yang berbeda. Cara melihat persoalan Jakarta pun sudah pasti bakal tak sama. Akan tetapi, tidak ada salahnya jika mereka mau memetik pelajaran dari kepemimpinan sebelumnya, terutama tentang keteguhan komitmen, keberanian, dan kelugasan yang didedikasikan untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam konteks ini tampaknya kita perlu mengingat lagi pesan dari Buya Syafii Maarif yang pernah ia sampaikan sekitar lima tahun lalu. Ia bertutur, negeri ini harus mencari sosok pemimpin yang lebih kuat, nasionalis sejati, autentik, tidak berpura-pura, dan juga tidak menjadikan kekuasaan sebagai mata pencaharian. Tidak ada kata lain, demi kemajuan Jakarta, AniesSandi harus mampu tampil dan berlaku sebagai pemimpin yang kuat.

Kirimkan komentar Anda atas tema: Bagaimana menghilangkan perilaku buang sampah sembarangan, termasuk di jalan raya? (16 - 21 Oktober 2017) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Mengayomi dan Menyejahterakan

INGIN tahu yang sekarang katanya pintar, tapi berani, tidak, ya, membela, mengayomi, melindungi, mengasihi, menyejahterakan rakyatnya walaupun harus berhadapan dengan kolega atau pengusung-pengusungnya demi rakyatnya?

Mutadi bin Munali

Butuh Pemimpin Kuat

JAKARTA membutuhkan pemimpin kuat, yang tidak bisa dikalahkan para preman-preman jalanan dan preman berdasi.

Jimmy Taslim

Rakyat Ikut Bantu

KEPADA Pak Anies dan Pak Sandiaga, semoga sukses membenahi Jakarta. Ayo warga Jakarta, bantu gubernur dan wakil baru. Bantu menjaga kebersihan lingkungan, bantu ikut tidak melanggar peraturan lalu lintas, bantu untuk melawan preman, ikut bantu untuk tidak berdagang di trotoar, bantu untuk tidak berkendara di jalur Trans-Jakarta, bantu untuk tidak tawuran antarwarga atau antarsekolah.

Luki Santi

Miliki Karakter Kuat

BUKAN pemimpinnya kuat, melainkan karakternya kuat.

Dyn Nasar

DKI Penting

SELAMAT! Pemimpin kuat tidak sama dengan galak. DKI itu penting karena ibu kota negara. Tengok saja APBD-nya mencapai Rp75 triliun per tahun. Bandingkan dengan daerah-daerah lain, seperti Provinsi Bali.

Nyoman Wardhana

Tolong Buktikan

PAK Anies dan Pak Sandi, tolong buktikan bahwa Anda memang mampu lebih baik dalam menata Ibu Kota dan tidak kompromi dengan yang namanya KKN, jujur, bersih, dan mampu melayani masyarakat.

Dewa Kumara

Jangan Lupa Janji

JANGAN lupa janji rumah uang muka Rp0. Janji itu yang mengantarkan kalian jadi gubernur.

OM Bens

Tidak Dikuasai Asing

JANGAN sampai Jakarta dikuasai asing.

Syahril Al Fath

Bisa Melayani Rakyat

SEMOGA benar-benar bisa melayani rakyat, bukan minta untuk dilayani.

Fifin.dewi

Rangkul Semua Pihak

AMANAH, tetap mengutamakan solusi bagi masyarakat, tampil human, dan merangkul semua pihak sesuai fungsinya.

@wirasakti4

Awas, Ranjau Paku di Jalan Tb Simatupang

S

AFETY first merupakan kata yang sering kita sebut, dengar, atau ditulis di gedung-gedung yang tengah membangun atau saat ditilang polisi karena tidak membawa helm saat mengendarai sepeda motor. Safety first pasti tidak asing bagi kita. Namun, kendati kita sudah mengutamakan keselamatan, masih saja ada orang lain yang ingin mencelakakan orang lain. Seperti yang saya alami pada Kamis (5/10). Saya yang merupakan mahasiswa jurnalistik di salah satu pergu-

ruan tinggi di swasta, juga bekerja di salah satu perusahaan ojek online, tengah mengantar paket ke daerah Pasar Minggu. Namun, sebelum mencapai tujuan, motor butut saya tiba-tiba bermasalah. Ban motor saya kempis akibat ranjau paku di sekitar Jalan Tb Simatupang, tepatnya berdekatan dengan Jalan Warung Jati Barat. Untung saja saya bisa menyeimbangkan motor sehingga tidak menabrak pembatas jalan atau pengguna jalan lainnya. Namun, nasib baik, tepat sekitar 200 meter dari lokasi kejadian saya

menemukan tambal ban. Akan tetapi, anehnya, saat juga melihat seorang bapak yang juga mengalami hal sama, saya berpikiran positif, tidak mau menuduh penambal ban tersebutlah yang menyebar paku di jalan tersebut. Namun, melihat beberapa kejadian yang serupa, diduga penambal ban tersebut pelakunya. Untuk itu, melalui surat pembaca ini saya berpesan kepada masyarakat yang berkendara di jalan raya, terutama di Jalan Raya Tb Simatupang, untuk berhati-hati dan utamakan

keselamatan. Namun, agar kejadian ini tidak menimpa orang lain, saya mohon polisi menindaklanjuti dugaan saya tersebut. Saya berharap petugas kepolisian tidak mengharapkan komunitas saber saja yang membersihkan paku di jalanan, tetapi juga mengamankan para pelaku penyebar pakupaku tersebut.

Dhika Agus Faryansyah MF Mahasiswa IISIP Jakarta 0895328358268

Sistem Pembayaran Tol-E Harus Kompleks dan Komprehensif

S

ISTEM pembayaran nontunai atau tol-E di seluruh pintu tol di Indonesia segera diberlakukan. Hal ini mengingat manfaat yang dapat diambil, seperti mempermudah transaksi dan terurainya kemacetan. Namun, tujuan dari sistem ini harus lebih dari itu. Sistem pembayaran ini harus lebih kompleks dan komprehensif seperti milik Singapura—Electronic Road Pricing System (ERPS)--yang sudah dijalankan 100% menggunakan komputer dan beroperasi nonsetop selama 24 jam. Hal ini bisa meminimalkan antrean kendaraan serta memaksimalkan produktivitas kerja. Selain itu, emisi kendaraan akan berkurang dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal itu saja tidak cukup. Saat ini sistem pembayaran tol di Indonesia tertinggal di belakang Malaysia. Pasalnya, semenjak 1994 negeri jiran sudah menerapkan sistem tersebut meski masih terbatas di North Klang Alley Expressway (NKVE). Sepuluh tahun kemudian, sistem single electronic toll collection (ETC) Touch ‘n Go and Smart

Harapannya, Indonesia bisa meningkatkan arus mobilitas ekonomi. Bahkan mobilitas budaya seperti mudik juga tidak akan terhambat. TAG sudah diberlakukan di Malaysia. Sistem ini mirip dengan yang ada di Indonesia saat ini. Bahkan nanti pada Januari 2018, tetangga kita akan menggunakan radio frequency identification (RFID) yang diinstal untuk menggantikan ETC. Sistem ini memberi keuntungan yang setiap kendaran masuk tol tidak harus mengetap kartu untuk membayar biaya tol dan memungkinkan pengguna jalan terus melaju lalu secara otomatis saldo akan dikurangi dari akun pemilik kendaraan.

Indonesia saat ini juga memiliki potensi yang baik untuk pengembangan bayar online. Banyak proyek tol sedang dibangun. Namun, bak dua sisi mata uang, ada bahaya yang mengancam. Sistem pembayaran nontunai saat ini (national payment gateway) belum tersegmentasi. Proses pembayaran masih harus melalui gate luar negeri yang memberi keuntungan pihak asing. Pemerintah perlu meniru Tiongkok. Jalan tol yang mereka bangun sudah tersistem--National Trunk Highway System (NTHS). Sejauh ini, ‘Negeri Tirai Bambu’ sudah memiliki 7.918 jaringan yang menghubungkan setiap ibu kota provinsi. Harapannya, Indonesia bisa meningkatkan arus mobilitas ekonomi. Bahkan mobilitas budaya seperti mudik juga tidak akan terhambat. Bila perlu Indonesia ke depannya bisa meniru Amerika Serikat yang menggratiskan pengguna kendaraan di sejumlah ruas tol di ‘Negeri Paman Sam’.

Mudzakir Ruslan Tuban, Jawa Timur

Kuat Moral

KUAT moral dan kuat dalam mengambil keputusan.

@Lukman_Ladjoni

Penuhi 23 Janji

LAKSANAKAN 23 janjinya tersebut.

@mbororomanus

Harus Independen

HARUS independen, jangan mau berkompromi (konotasi negatif) dengan partai politik pendukung.

@thomszt


10

RABU, 18 OKTOBER 2017

PERKOTAAN

Tradisi Terima Keluhan Warga Dilanjutkan

MI/ARYA MANGGALA

HARI PERTAMA KERJA: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno (kanan) memimpin rapat di Kantor Balai Kota DKI

Jakarta, kemarin. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI memulai hari pertamanya dengan berkeliling di lingkungan Balai Kota yang dilanjutkan menggelar rapat sekaligus perkenalan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Anies-Sandi Berkukuh Pusat Sarankan Kaji Ulang Sesuai janji kampanye, Anies-Sandi tetap pada posisi menolak reklamasi Teluk Jakarta. Pemerintah pusat menyatakan pencabutan moratorium sudah berdasarkan kajian dari berbagai pihak. Namun, Anies-Sandi dipersilakan lakukan kajian ulang jika perlu. YANURISA ANANTA

yanurisa@mediaindonesia.com

P

ASCAMORATORIUM proyek reklamasi di Teluk Jakarta resmi dicabut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kelanjutan megaproyek reklamasi ada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kemarin, Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan ia dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno akan tetap konsisten menghentikan proyek di pantai utara Jakarta itu. “Tentu kita punya posisi dan posisi kita

ialah apa yang tertulis di 23 janji (kampanye),” tegas Anies di Balai Kota DKI, kemarin. Dalam kampanye pilkada DKI lalu, Anies-Sandi menyatakan menolak reklamasi di Teluk Jakarta karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil hingga mereka harus tergusur. Selain itu, mereka menilai proyek itu cacat hukum. Dalam menanggapi keinginan Anies-Sandi untuk membatalkan proyek bernilai triliunan rupiah itu, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan keputusan yang diambil pemerintah pusat sudah

mengikuti koridor aturan yang berlaku. “Kalau dia (Anies-Sandi) bisa hentikan atau batalkan, silakan. Kan ada batas kewenangan saya. Enggak usah saya, Presiden pun begitu. Gubernur juga ada batasannya, jangan pikir gubernur bisa semua dikerjakan,” cetus Luhut dalam sesi coffee morning bersama media di Jakarta, kemarin. Surat pencabutan moratorium bernomor S-78-001/02/ Menko/Maritim/X/2017 telah diteken tertanggal 5 Oktober 2017. Dengan demikian, moratorium pembangunan proyek reklamasi melalui

surat bernomor 27.1/Menko/ Maritim/IV/2016 per 19 April 2016 tidak lagi berlaku. Luhut menampik tudingan surat yang keluar sebelum pelantikan Anies-Sandi itu sarat akan permainan dari kelompok tertentu. Dia menegaskan pencabutan itu merupakan kesepakatan dari serangkaian rapat koordinasi dan berlandaskan kajian rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan yakni kementerian atau lembaga serta Pemprov DKI. “Saya sudah ketemu utusan beliau (Anies-Sandi), sudah jelaskan semua dan gamblang. Jika masih ada yang diperlukan, kami berikan keterangan lebih lanjut karena Sandi jandi dua kali mau di-brief, tapi dua kali juga dibatalin. Lagi pula semua syarat sudah dipenuhi oleh pengembang, jadi ya dicabut saja,” kata Luhut.

Kaji ulang Jika pemimpin baru DKI be r k uk uh m e n g he n t i k a n proyek reklamasi, kata Luhut, harus disertai dengan kajian matang dan mengikuti regulasi, di antaranya Perpres No 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Deputi III Bidang Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mempersilakan pemimpin baru DKI mengkaji ulang proyek reklamasi. “Kalau dilakukan, itu lebih bagus. Biar para ahli yang bicara, bukan yang ahli bicara,” tuturnya. Dari hasil rapat koordinasi selama ini, Ridwan mengaku tidak menemukan esensi perlunya membatalkan proyek reklamasi. “Saya belum tangkap betul esensi kenapa reklamasi dipersoalkan,” ujarnya. Mengenai persoalan sosial, menurutnya, nelayan telah menjadi titik utama pertimbangan. “Misalnya Muara Baru, ada rencana KKP untuk kembangkan pelabuhan. Jika perlu salah satu pulau untuk nelayan, siap dikelola. Jadi kami terbuka dengan segala masukan,” ujarnya. (Tes/J-4)

PEMIMPIN baru DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno bertekad akan meneruskan tradisi menerima aduan warga seperti dilakukan gubernurgubernur sebelumnya. “Tentu kita menerima pengaduan warga,” kata Anies di Balai Kota, kemarin. Menurutnya, warga bisa datang ke Balai Kota untuk mengadu setiap pagi saat gubernur ataupun wakil gubernur tiba sekitar pukul 07.30 WIB. Pemprov DKI juga menerima aduan melalui aplikasi Qlue. Namun, Anies mengakui mendengarkan keluhan warga secara langsung adalah tradisi baik. “Sudah menjadi tradisi baik warga bisa ketemu. Akan kita lakukan,” sambungnya. Namun, kemarin pagi, tidak tampak kerumunan warga yang biasa hadir untuk mengadu di Balai Kota, sebagaimana terlihat pada masa gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Pengamat politik dari Voxpol Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan habitus menerima keluhan warga ialah tradisi yang penting diteruskan. Namun, menurutnya, tidak ada salahnya jika Anies berimprovisasi dalam berinteraksi dengan warga. “Malah kalau bisa dikembangkan dengan cara yang lebih luwes lagi. Setiap orang punya improvisasi, misalnya makan tiap minggu, ngopi bareng, keliling kampung,” kata Pangi.

Buka diri Untuk memudahkan warga,

Anies berencana membuka tempat pengaduan lain sehingga warga punya pilihan lain selain di Balai Kota untuk mengadu.

Anies berencana menambah tempat pengaduan, tidak hanya di kantor gubernur tapi juga kantor aparatur-aparatur Pemprov DKI lainnya. “Kita akan aktifkan agar seluruh aparatur kita kantorkantornya bisa memproses pengaduan warga sehingga warga tidak harus repot menyelesaikan masalahnya di kantor gubernur. Namun, gubernur dan wakil gubernur membuka diri,” jelasnya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap kehadiran Jakarta Smart City dapat mengakomodasi keluhan warga dalam wujud analisis data. Itu bisa menjadi masukan bagi setiap kebijakan Pemprov DKI. “Itu tugas berat Jakarta Smart City. Ada yang namanya big data analysis. Jangan ujugujug, setiap kebijakan harus berbasis data di lapangan,” jelas Sandi. (Nic/J-4)

MI/ BARY FATHAHILAH

PENUH CORETAN: Pejalan kaki menyeberang di atas jembatan

penyeberangan orang (JPO) yang penuh coretan di JPO Srengseng Sawah, Jakarta, kemarin. Coretan vandalisme tersebut merusak pemandangan dan terkesan kumuh

Tunggu Pengubahan Rute OK-Otrip Baru Bisa Dimulai 2020 REALISASI salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, yaitu OK-Otrip, dipastikan baru bisa terealisasi tiga tahun ke depan. Program yang memungkinkan warga hanya membayar ongkos Rp5.000 dalam sehari itu perlu menunggu proses pengubahan rute kendaraan umum. “Sekarang kami sedang mempelajari visi misi Pak Gubernur yang harus kita tindak lanjuti terkait dengan OKOtrip. Bagaimana masyarakat bisa melakukan perjalanan cukup dengan Rp5.000 untuk pulang pergi,” ujar Kepala Di-

nas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Andri Yansyah, kemarin. OK-Otrip, menurut rencana, melibatkan beragam trasportasi umum yang terintegrasi sehingga penumpang sampai di tujuan dengan total biaya perjalanan hanya Rp5.000. Untuk itu, dishubtrans harus mengubah rute (rerouting) kendaraan umum termasuk mempersempit trayek angkutan umum yang tidak efektif. “Dari situ nanti kita akan hitung berapa sih subsidi yang harus Pemprov DKI keluarkan. Kalau sekarang subsidi transportasi tahunan Rp2,8 triliun,” kata dia.

Dishubtrans DKI mencatat ada 71 trayek bus besar dan 82 trayek bus ukuran sedang. Bila diatur ulang, diproyeksikan hanya akan ada 10 trayek bus besar dan 46 trayek bus sedang--10 trayek akan digabung jadi satu. Sementara itu, 156 trayek bus kecil yang dikelola 13 operator dipersempit menjadi 85 trayek. Rute baru itu juga akan menyentuh gang-gang kecil di permukiman. Saat ini, menurut Andri, pihaknya baru mengidentifikasi trayek bus kecil yang berimpitan satu sama lain atau berimpitan dengan trayek bus lain. “Trayek bus kecil yang ti-

dak sesuai dengan kelas jalan, yaitu yang beroperasi di jalan utama (protokol) dan yang berimpit, tumpang tindih, menurut rencana akan kita cabut izin trayeknya. Kita rerouting untuk melayani kelas jalan yang lebih rendah sesuai dengan struktur trayek bus kecil sebagai angkutan pengumpan origin,” jelas Andri. Setelah rerouting, ujarnya, otomatis jumlah transportasi umum di satu ruas jalan turut berkurang. Hanya akan ada dua jenis transportasi umum di satu ruas jalan, termasuk bus Trans-Jakarta, yang juga akan terkoneksi dalam sistem OK-Otrip. (Aya/J-4)

PENURUNAN OMZET: Pedagang

kaki lima (PKL) Kota Tua menunggu pembeli di Lokasi Binaan Taman Kota Intan di Jalan Cengkeh, Tamansari, Jakarta Barat, kemarin. Para PKL di lokasi tersebut mengeluhkan atas turunnya omzet penjualan mereka karena sepinya pengunjung dan letaknya jauh dari keramaian. ANTARA/BERNADETA VICTORIA


REGIONAL

RABU, 18 OKTOBER 2017

11

Emil Tambah Komunikasi dengan DPW PPP WALI Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) membantah jika dirinya tidak berkomunikasi dengan DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat. Emil mengaku sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat Ade Munawaroh. Jika intensitasnya dianggap kurang, Emil siap meningkatkan komunikasinya dengan PPP. “Kalau dianggap kurang, ya saya tambahi. Jadi kalau tidak pernah, ya keliru,” kata Emil di Bandung, kemarin. Emil mengaku sering berkomunikasi dengan DPP PPP. Bahkan, kata dia, pekan ini ia akan bertemu dengan unsur di tingkat pusat itu. Meski begitu, Emil mengakui hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari PPP terkait dengan dukungan kepadanya. Saat disinggung soal adanya permintaan calon wakil gubernur dari partai tersebut, Emil tidak mempermasalahkannya. Emil pun mengaku siap berdampingan dengan Uu Ruzhanul Ulum selama kriterianya sesuai dengan yang diharapkan. “Pada dasarnya saya tidak mempermasalahkan selama kriterianya masuk,” kata Emil seraya menyebut kriteria yang diharapkannya ialah memiliki kepemimpinan dan elektabilitas yang baik. Sebelumnya, Wakil Ketua DPP PPP Qoyum Abdul Jabar menyarankan agar Emil bisa melakukan komunikasi dengan seluruh unsur partai tersebut di Jabar. Selama ini Emil dianggap hanya berkomunikasi dengan tataran pusat.

Hingga saat ini, ujar Qoyum, Emil belum menjalin komunikasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Jabar. Padahal, peran DPW PPP sangat besar dalam menghadapi ajang demokrasi tersebut. “Saya cek ke DPW (PPP Jawa Barat), (Emil) belum komunikasi,” kata Qoyum di Bandung, kemarin.

“Kalau dianggap kurang, ya saya tambahi. Jadi kalau tidak pernah, ya keliru.” Ridwan Kamil

Wali Kota Bandung Lebih lanjut Qoyum mengatakan pihaknya akan bergabung dengan koalisi yang mau mengusung kader partainya menjadi kandidat, baik sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur. Hal itu dirasa wajar mengingat besarnya potensi yang dimiliki PPP di Jabar. “PPP kan sembilan kursi di (DPRD Provinsi) Jabar, kemudian basis massa PPP di Jabar. PPP juga punya kader yang ditawarkan,” katanya. Sejumlah DPC PPP kabupaten/kota di Jawa Barat berharap partai mereka mengusung pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum pada Pilgub Jawa Barat 2018. Selain karena Uu merupakan kader PPP, pasangan itu dianggap ideal karena keduanya sama-sama memiliki kapabilitas yang baik. (BY/WJ/RF/N-5)

MI/BENNY BASTIANDY

PANTAU KESIAPAN KPU: Kapolres Kota Sukabumi AKB Rustam Mansur (kedua kanan) menyimak penjelasan Ketua KPU Kota Sukabumi Hamzah (kiri) saat meninjau logistik kesiapan menjelang pilkada serentak 2018 di Kantor KPU Kota Sukabumi, Jawa Barat, kemarin. KPU Kota Sukabumi akan menjadi penyelenggara pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Sukabumi yang waktunya berbarengan dengan pilgub Jawa Barat.

Pendamping Khofifah Diputuskan November Sejumlah nama yang muncul dan berpeluang diusung diprediksi dari kalangan internal ataupun eksternal, antara lain Kepala Inspektorat Jatim Nurwiyatno dan nama Renville sendiri. FAISHOL TASELAN

faishol@mediaindonesia.com

M

ENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa disebut sebagai satusatunya pendaftar yang paling berpeluang untuk diusung Partai Demokrat untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2018. Menurut Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Renville Antonio, Khofifah berpeluang besar lantaran dari tiga besar hasil survei, nama Saifullah

Yusuf sudah diusung dua partai politik lain dan satunya lagi La Nyalla Mattalitti menyatakan mundur dari pendaftaran. “Seluruh pendaftar dibahas di tingkat majelis tinggi, tapi semua juga tahu nama-nama tiga besar hasil survei dan yang masih memungkinkan. Ketiga nama itu berimpitan, tapi satunya mundur, satunya diusung partai lain,” kata dia, di Surabaya, kemarin. Lantaran sudah pasti mengusung Khofifah sebagai gubernur, kini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat

Jawa Timur akan melakukan survei menentukan calon wakil gubernur setempat yang mereka usung pada November 2017 untuk pemilihan kepala daerah tahun depan. “November kami lakukan survei untuk menentukan cawagub yang akan Demokrat usung,” ujar Renville. Sejumlah nama yang muncul dan berpeluang diusung partai berlambang segitiga mercy tersebut diprediksi dari kalangan internal ataupun eksternal, antara lain Kepala Inspektorat Jatim Nurwiyatno dan nama Renville sendiri. “Kami belum bisa sebut nama, tapi pastinya mereka yang muncul di media massa. Internal iya, eksternal iya. Tunggu saja bulan depan,” ucap anggota DPRD Jatim tersebut. Sementara itu, meskipun

Khofifah sudah mengambil formulir pendaftaran ke DPP PPP untuk maju di pilgub Jatim, DPW PPP Jatim tetap mengirim dua nama yang sudah mendaftar lebih dulu. Dua nama yang tetap dibawa ke DPP PPP ialah Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kombes Syafiin. Dengan demikian, ada tiga calon dari PPP. “Mekanismenya memang begitu, harus diserahkan juga yang sudah mendaftar,” kata Sekretaris DPW PPP Didik Sulaiman di Surabaya, kemarin. Sebagaimana diketahui, Khofifah Indar Parawansa mengambil formulir pendaftaran cagub Jatim ke DPP PPP. Padahal, sebelumnya DPW PPP Jatim membuka pendaftaran dan sudah ditutup. Namun, DPP PPP kemudian mengeluarkan juknis baru bahwa pendaftaran bisa dilakukan di mana pun.

Minta saran Calon Wakil Gubernur Jawa Timur yang diusung PDI Perjuangan dan PKB Abdullah Azwar Anas meminta saran kepada para pemimpin partai untuk memetakan serta menyatukan langkah dalam menghadapi Pilkada 2018. “Kami bicara banyak hal dan langkah-langkah ke depan terkait dengan strategi ke depannya seperti apa,” ujar Anas kepada wartawan seusai pertemuan di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim di Surabaya, Selasa (17/10). Bupati Banyuwangi tersebut meminta saran kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi karena memiliki pengalaman di dunia perpolitikan, terutama posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim. Menurut dia, pertemuan tersebut berjalan sangat produktif karena ia diberi masukan untuk mempertajam programprogram kerakyatan sehingga mendapat pencerahan baru. “Ini kami kolaborasikan untuk mengembangkan daerah dan menyukseskan agenda Nawa Cita Presiden Jokowi yang sudah terbukti menjawab masalah-masalah rakyat,” ucapnya. (JI/LN/Ant/N-5)

Resmi Dilantik, Selly Kebut Kejar Program Prioritas

ANTARA/M AGUNG RAJASA

PELANTIKAN WAKIL BUPATI CIREBON: Gubernur

Jawa Barat Ahmad Heryawan menyematkan tanda pangkat kepada Wakil Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina (kiri) saat pelantikan di Gedung Sate, Bandung, kemarin. Selly resmi menjabat Wakil Bupati Cirebon menggantikan Tasiya Soemadi alias Gotas yang tersandung kasus korupsi.

SELLY Andriany Gantina dilantik menjadi Wakil Bupati Cirebon oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin, untuk mengisi sisa masa jabatan Wakil Bupati Cirebon 20142019 yang sebelumnya dijabat Tasiya Soemadi. Seusai dilantik, politikus perempuan dari PDI Perjuangan dan pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu mengatakan akan langsung bekerja mengenyam tugas, melanjutkan program-program pembangunan di Kabupaten Cirebon bersama Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.

“Semoga amanat Pak Gubernur menjadi doa untuk saya dalam melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Pembangunan di berbagai bidang, terutama ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, otomatis jadi perhatian utama saya,” kata Selly. Dia mengatakan Kabupaten Cirebon masih memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) dengan posisi di bawah peringkat 20 di Jawa Barat. Karena itu, ia bertekad meningkatkan IPM Kabupaten Cirebon, mulai bidang pendidikan, kesehatan, hingga ekonominya. Sebagai wakil bupati perem-

Bawaslu Dituntut Tegas Kawal Pilkada GUBERNUR Bali Made Mangku Pastika meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi itu berani, tegas, dan keras dalam mengawal dan menegakkan aturan tentang pelaksanaan Pilkada 2018. “Tegakkan aturan, jangan terpengaruh tekanan dari kiri maupun kanan. Kalau memang ada pelanggaran dan harus didiskualifikasi, jangan ragu menegakkan aturan,” kata Pastika saat menerima ketua dan jajaran Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar, kemarin. Menurut dia, kualitas pemimpin terpilih akan sangat ditentukan kinerja yang ditunjukkan lembaga penga-

was pemilu. Hal tersebut juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membiayai sebuah pesta demokrasi. “Setiap rupiah harus kita pertanggungjawabkan, jangan main-main,” ujar mantan Kapolda Bali itu. Masih terkait dengan pemanfaatan dana, Pastika mengingatkan pula agar jajaran Bawaslu dapat melakukan efisiensi anggaran. “Manfaatkan ruang pertemuan milik Pemprov Bali untuk melakukan sosialisasi sehingga tak perlu menyewa tempat. Selain itu, sosialisasi juga bisa dilakukan melalui

media daring,” ucapnya. Sementara itu, Partai NasDem akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap anggaran pilgub Bali yang sangat besar. Anggota DPRD Bali dari Partai NasDem Nyoman Tirtawan menegaskan anggaran pilkada yang besar rawan permainan dari pihakpihak terkait. Dengan anggaran pilgub Rp229,36 miliar, KPU Bali dinilai mengajukan jumlah dana yang sangat berlebihan. Akibatnya, DPRD Bali mendesak agar dana Pilgub Bali 2018 direvisi ulang. Padahal jumlah pemilih untuk rakyat Bali hanya sekitar 3,2 juta jiwa. Nyoman Tirtawan yang

juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali meminta agar anggaran itu harus direvisi. Nyoman Tirtawan juga menyoroti jumlah tersebut dinilai terlalu besar alias jumbo. “Anggaran pilgub Bali terlalu besar bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah pemilih,” tandas Tirtawan. Anggota dewan asal Buleleng itu meminta revisi anggaran pilgub Bali bukan tanpa alasan. Ia membandingkan dengan Jawa Barat yang wilayahnya lebih luas dan jumlah pemilih lebih banyak, tetapi anggaran pilkadanya lebih kecil dan lebih murah. (RS/ RK/RF/LD/TS/HS/WJ/N-5)

Pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, otomatis jadi perhatian utama saya. puan pertama di Kabupaten Cirebon, ia akan memprioritaskan hal-hal yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak seperti kasus gizi buruk pada anak.

Terkait dengan terlalu seringnya mutasi aparatur sipil negara (ASN) terjadi di Kabupaten Cirebon, DPRD Kabupaten Cirebon menginisiasi rancangan peraturan daerah (raperda). Dengan demikian diharapkan kepala daerah tidak sewenang-wenang dalam melakukan mutasi. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, DPRD Kabupaten Cirebon menginisiasi Raperda Inisiatif Tentang Promosi Pengisian ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Administrasi dan Fungsional Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. Wakil Ketua DPRD Kabupa-

ten Cirebon Yuningsih mengatakan mereka tengah meminta masukan ke sejumlah ASN di tingkat kecamatan. Hasilnya, ada ASN yang meminta lelang jabatan tak hanya untuk posisi eselon II. Selanjutnya Yuningsih pun mengaku akan meminta pendapat dari berbagai unsur terkait untuk rancangan raperda tersebut. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi, menjelaskan bahwa raperda yang mereka inisiasi bertujuan bersama dengan Pemkab Cirebon menyukseskan reformasi birokrasi di semua level pemerintahan. (UL/EM/N-5)


12

INTERNASIONAL

RABU, 18 OKTOBER 2017

Venezuela Hadapi Peningkatan Isolasi dan Sanksi AMERIKA Serikat (AS), kemarin, mengutuk pemilihan daerah di Venezuela karena dianggap tidak bebas dan adil. Sementara itu, negara-negara Eropa mempertimbangkan menjatuhkan sanksi. Hal itu membuat Presiden Venezuela Nicolas Maduro semakin terisolasi setelah mengumumkan kemenangan telak. Penentang Maduro meradang ketika mengetahui hasil resmi menunjukkan Partai Sosialis Bersatu memenangi kursi gubernur di 17 dari 23 negara produsen minyak yang bermasalah dalam pemilihan pada Minggu (15/10). Mereka menentang hasil pemilu itu. Para pakar mengatakan krisis politik dan ekonomi Venezuela akan kian mendalam. Tapi, tidak jelas opsi apa sekarang yang terbuka untuk oposisi Democratic Unity Roundtable (MUD), yang menolak setiap pembicaraan dengan pemerintah tanpa penghitungan ulang secara penuh. Washington—yang telah menjatuhkan sanksi kepada Maduro dan lingkaran dalamnya setelah menuding Venezuela tergelincir ke dalam kediktatoran—mempermasalahkan kurangnya pengamat dari luar, perubahan mengenai lokasi pemungutan suara di menit-menit akhir, dan penyimpangan lainnya berarti pemungutan suara tidak dapat dipercaya. “Kami mengecam pemilihan umum yang berlangsung tidak bebas dan adil kemarin di Venezuela. Suara rakyat Venezuela tidak terdengar,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert. Sementara itu, Diplomat Uni Eropa Federica Mogherini menyebut hasil pemilu daerah itu ‘mengejutkan’ dan mengatakan bahwa perlu untuk ‘mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi’. Prancis mengatakan pihaknya ‘khawatir’ mengenai ‘penyimpangan serius’ yang dilaporkan pihak oposisi. Adapun Spanyol mengatakan Uni Eropa telah memperbarui diskusi mengenai kemungkinan menjatuhkan sanksi kepada Venezuela. Hasil pemungutan suara tersebut merupakan pukulan telak bagi MUD, yang menandai pemilihan tersebut sebagai referendum untuk Maduro, setelah berbulan-bulan menggelar demonstrasi jalanan yang mematikan sejak awal tahun ini gagal menggeser penerus Hugo Chavez itu. MUD memenangi lima negara bagian, dengan satu masih ragu-ragu. Tapi, jajak pendapat menempatkan daerah tersebut sebagai pundi-pundi partai Maduro. Koalisi yang retak itu juga tidak memiliki strategi yang jelas untuk menghadapi kekalahan yang mengejutkan mereka itu. (AFP/Hym/I-2)

REBUT RAQQA DARI IS:

Seorang Pasukan Demokratik Suriah (SDF) melakukan pembicaraan di radio dekat Stadion Raqqa, Suriah, Senin (16/10). Pasukan SDF yang didukung Amerika Serikat mengklaim mereka telah merebut kontrol atas Raqqa, wilayah yang dijuluki ibu kota IS. Meski demikian, sejumlah kecil anggota IS masih tersisa di sana. AFP/BULENT KILIC

Tokoh Separatis Catalonia Ditahan Jordi Cuixart, Pemimpin Omnium Cultural, dan Jordi Sanchez, Pemimpin Dewan Nasional Catalonia (ANC), dipenjarakan atas tuduhan menghasut. HAUFAN HASYIM SALENGKE

haufan_hasyim@mediaindonesia.com

E

SKALASI krisis politik di Spanyol kian mengancam stabilitas menyusul langkah pengadilan yang memerintahkan dua pemimpin senior prokemerdekaan Catalonia ditahan. Kedua belah pihak juga menolak untuk mengalah dalam kebuntuan terkait keinginan daerah tersebut untuk merdeka dari Madrid. Aksi protes langsung pecah di ibu kota Catalonia, Bar-

celona, Senin (16/10) waktu setempat, tidak lama setelah berita penahanan Jordi Cuixart dan Jordi Sanchez tersebar. Dua tokoh utama prokemerdekaan itu dijebloskan ke jeruji besi atas tuduhan menghasut. Jordi Cuixart, pemimpin kelompok warga negara prokemerdekaan Omnium Cultural, dan Jordi Cuixart, pemimpin Dewan Nasional Catalonia (ANC), memiliki puluhan ribu anggota masing-masing dan telah muncul sebagai tokoh kunci dalam krisis Catalonia.

Pengadilan menuduh mereka menghasut demonstrasi besar menjelang referendum kemerdekaan yang dilarang pada 1 Oktober di wilayah berpenduduk 7,5 juta jiwa yang memiliki bahasa dan budaya sendiri itu. “Negara melakukan provokasi,” ujar juru bicara pemerintah Catalonia, Jordi Turull, setelah keputusan pengadilan, kemarin. Merespons penahanan pemimpin mereka, kedua kelompok tersebut dengan marah meminta orang-orang Catalonia untuk melakukan demonstrasi, dengan sebuah rencana yang dijalankan pada Selasa (17/10) waktu setempat.

“Saya meminta masyarakat Catalonia melakukan demonstrasi damai besok (Selasa, 17/10),” kata Jordi Bosch, Se-

kretaris Jenderal Omnium Cultural. Seruan untuk melakukan aksi protes disebar di media sosial dengan demonstrasi yang direncanakan di Catalonia dan luar negeri, termasuk London. Beberapa orang berhenti bekerja sebentar pada tengah hari untuk menyerukan ‘pembebasan tahanan politik’ tersebut.

Tuntut pembebasan Ratusan pendukung kemerdekaan berkumpul di luar kantor pemerintah Catalonia. Sebagian dari mereka menyanyikan lagu kebangsaan wilayah tersebut dan mengusung spanduk bertuliskan ‘Bebaskan tahanan politik’. Sebelum diciduk, Jordi Cuixart merekam pesan video yang akan ia rilis hanya jika dia di-

tahan. “Jika Anda menonton video ini, itu karena negara telah memutuskan untuk menolak kebebasan saya,” ujar Cuixart di video itu. Ia menambahkan organisasinya akan bekerja ‘di bawah tanah’ dan mengambil langkah damai untuk melanjutkan perjuangan mereka. Kepala polisi Catalonia, Josep Lluis Trapero, juga hadir di pengadilan dengan tuduhan menghasut, dan terancam hukuman 15 tahun penjara . Dia dituduh telah mendorong demonstrasi dan gagal menghentikan referendum meski dia diizinkan bebas. Putusan terhadap Cuixart dan Sanchez dikeluarkan di tengah upaya keras pemerintah Spanyol untuk mengatasi krisis terburuk sejak negeri itu kembali ke demokrasi

pada 1977 setelah kematian diktator Francisco Franco. Madrid memperingatkan pemimpin separatis Catalonia, Carles Puigdemont, bahwa dia hanya memiliki waktu tiga hari untuk ‘kembali ke legalitas’ setelah dia menolak untuk mengatakan apakah dia akan mengumumkan kemerdekaan segera setelah referendum dilarang pengadilan dan Madrid. Puigdemont awalnya diperintahkan untuk memberikan jawabannya pada Senin (16/10), namun menunda diri memberi jawaban pasti. Dia sebaliknya malah meminta pembicaraan dengan PM Mariano Rajoy. Madrid telah memberi nya tenggat hingga Kamis (19/10) kepada Puigdemont untuk memberikan kejelasan. (AFP/I-1)

Peluang AS Tinggalkan Traktat Nuklir Membesar PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengemukakan peluang ‘terminasi total’ negaranya dari kesepakatan nuklir Iran bersama enam kekuatan di dunia semakin nyata. Langkah itu terjadi setelah Trump menolak mengesahkan kesepakatan yang dicapai pada 2015 itu dan memilih menyerahkannya kepada Kongres. “Saya merasa sangat yakin dengan apa yang telah saya lakukan. Saya bosan dimanfaatkan. Mungkin penghentian total, itu nyata. Beberapa orang bahkan mengatakan itu kemungkinan yang sangat besar,” tutur Trump menjelang rapat kabinet. Kendati demikian, Trump juga menunjukkan sikap terbuka terhadap kesepakatan baru seraya memuji kemam-

puan negosiasi rekan-rekannya dalam kesepakatan nuklir bersama Iran (Inggris, Prancis, Tiongkok, Jerman, Rusia, dan Uni Eropa). “Itu bisa berubah menjadi sangat positif. Kami akan melihat apa yang terjadi. Saya pikir cara pemimpin Iran sangat dimodifikasi dan saya senang melihatnya, tapi saya tidak tahu itu berarti atau tidak,” ungkapnya. “Mereka negosiator hebat, mereka menegosiasikan kesepakatan fenomenal untuk diri mereka sendiri, tapi kesepakatan itu merugikan Amerika Serikat,” lanjutnya. Komentar Trump tersebut muncul saat Uni Eropa mengumumkan akan mengirim diplomat utama ke Washington pada bulan depan demi menyelamatkan kesepakatan yang membuat Iran mengu-

rangi ambisi nuklir mereka. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Federica Mogherini mengatakan dia akan berada di Washington pada awal November untuk mendesak anggota parlemen AS tidak menarik diri dari kesepakatan tersebut. Para menteri Uni Eropa (UE) memperingatkan tindakan AS tersebut akan memberi sinyal ke Korea Utara bahwa perundingan dengan masyarakat internasional tidaklah bermanfaat. Sementara itu, di kalangan anggota parlemen AS terdapat dukungan luas untuk memberi tekanan baru ke Iran atas pengembangan rudal dan aktivitas subversif mereka. Menurut Trump, faktor itulah yang melanggar semangat kesepakatan tersebut. (AFP/ Ire/I-2)

Cita-Cita Negara Federal ala Duterte

S

AFP/TED ALJIBE

BERIKAN HORMAT: Presiden Rodrigo Duterte memberikan hormat dalam

sebuah upacara di Marawi, Filipina. kemarin. Sejak terpilih menjadi presiden pada 2016, kepemimpinan Rodrigo Duterte selalu dipenuhi dengan kontroversi, salah satunya mengubah Filipina menjadi negara federal.

EJAK terpilih menjadi Presiden Filipina pada 2016, kepemimpinan Rodrigo Duterte sarat dengan kontroversi. Selain program pemberantasan narkoba yang menyedot perhatian masyarakat internasional, Duterte juga getol mendesak Kongres untuk segera menerapkan sistem pemerintahan federal. Dia meyakini federalisme sebagai kunci untuk mengatasi keterbelakangan sebagai faktor munculnya kelompok ekstremis. Federalisme, kata Duterte, dapat membawa damai di Mindanao. Mantan Wali Kota Davao itu mengeluarkan Executive Order No 10, dan menciptakan sebuah badan konsultatif dengan 25 anggota yang akan meninjau Konstitusi 1987. Ketua DPR Pantaleon Alvarez menyatakan, Duterte ingin agar undang-undang dasar tersebut

diubah melalui majelis konstituen. Duterte juga meminta untuk memberlakukan undang-undang pemilihan delegasi ke Konvensi Konstitusional. “Jika Anda tidak mengonfigurasi ulang tipe pemerintah kesatuan sekarang dan tidak ada perubahan di Mindanao, selamanya tidak akan ada damai untuk Filipina,” katanya dalam Forum Pembangunan Filipina di Mandaluyong seperti dilansir Philstar.com. Namun, jika Filipina tidak siap dengan federal perubahan struktur regional dapat dilakukan agar memberi wilayah yang damai untuk umat Islam, Kristen, dan masyarakat adat di Filipina Selatan. Jika sistem berjalan dengan baik dan disetujui, plebisit dan federalisme dapat dicapai pada 2019 yang disusul pemilihan

Duterte meyakini federalisme sebagai kunci untuk mengatasi keterbelakangan sebagai faktor munculnya kelompok ekstremis. pertama para pejabat negara bagian dan pemerintah federal pada 2022. Menurut pakar pertahanan Universitas Diliman, Filipina, Chester Cabalza, mengatakan demi menjaga kedaulatan negara, pergeseran ke federalisme harus sesuai dengan reformasi pertahanan. “Meskipun masih bisa

diperdebatkan, janji federalisme dapat memperbaiki demokrasi Filipina, tata pemerintahan, dengan mengatasi keragaman lokal, dan varietas regional dalam kebijakan,” ungkap Cabalza dalam thediplomat.com, pada Mei lalu. Kolumnis populer The Philippine Star, Carmen N Pedrosa, juga mulai menilai federalisme sebagai solusi bagi muslim Mindanao dan Kristen Luzon. “Saya mulai menerimanya ketika para federalis menjelaskan bahwa sebagai sebuah konsep, hal itu ialah kebebasan. Federalisme mengakui identitas nasional dan subnasional serta meningkatkan pemahaman regional dan global, koordinasi, dan kerja sama yang lebih baik menuju cara hidup dan peradaban di milenium baru,” jelasnya dalam rubrik opini Philstar.com. (Irene Harty/I-1)


JAGAT

RABU, 18 OKTOBER 2017

KIRKUK, IRAK

O N T H I S DAY

AS Minta Semua Pihak Menahan Diri A

MERIKA Serikat (AS) meminta semua pihak menahan diri setelah pasukan pemerintah Irak merebut Kota Kirkuk serta kunci instalasi kekuasaan Kurdi. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mendesak semua pihak untuk ‘menghindari bentrokan lebih lanjut’. Dalam pernyataan resminya, Nauert menandaskan AS sangat prihatin atas laporan mengenai kekerasan yang terjadi di Kirkuk. Nauert mengatakan bahwa AS bekerja sama dengan pejabat dari semua pihak untuk ‘menciptakan dialog’, serta memperingatkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengalahkan Islamic State (IS) di Irak.

13

“Kami mendukung penyelesaian masalah secara damai oleh pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan konstitusi Irak, di semua wilayah yang disengketakan.” ujarnya Kirkuk merupakan provinsi kaya minyak yang diklaim Kurdi dan pemerintah pusat. Provinsi yang terletak 238 kilometer di utara Ibu Kota Irak, Baghdad tersebut diperkirakan memiliki mayoritas orang Kurdi. Namun, ibu kota provinsinya memiliki banyak populasi Arab dan Turki . Pasukan Irak bergerak menuju Kirkuk tiga minggu setelah Kurdi melangsungkan referendum kemerdekaan yang sarat akan kontroversi. Hal itu berkaitan dengan rencana pasukan Irak merebut kembali wilayah

yang berada di bawah kekuasaan Kurdi sejak IS merebut daerah tersebut. Penduduk daerah yang dikuasai Kurdi, termasuk Kirkuk, mendukung pemisahan diri dari Irak dalam pemungutan suara pada 25 September lalu. Meskipun Kirkuk berada di luar Kur distan Irak, para pemilih tetap diizinkan ambil bagian dalam pemungutan suara tersebut. Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menganggap referendum tersebut sebagai perkara inkonstitusional. Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) justru berpendapat sebaliknya. Sementara itu, laporan mengatakan bahwa pasukan militer yang didukung pemerintah Baghdad telah mengambil alih kendali atas Kota Sinjar yang terletak di barat laut Provinsi Niveneh. Perebutan tersebut terlaksana tanpa adanya kekerasan setelah kandasnya pasukan Kurdi (Pershmega). Parlemen Irak meminta al-Abadi untuk mengerahkan pasukan ke Kirkuk dan wilayah-wilayah lain yang disengketakan setelah hasil referendum diumumkan. Namun, pada pekan lalu al-Abadi mengatakan bahwa ia tidak menginginkan adanya konfrontasi bersenjata serta akan menyambut mereka untuk diatur dalam ‘administrasi gabungan’. (BBC/*/I-2)

1565: Spanyol Kuasai Filipina

AFP/FARID ZAHIR

PUSAT PELATIHAN POLISI DISERANG: Petugas keamanan

Afghanistan berada di lokasi serangan bom bunuh diri di sebuah pusat pelatihan polisi di Gardez, Paktia, Afghanistan, kemarin. Sedikitnya 47 orang tewas dan puluhan lainnya terluka pada serangan bom bunuh diri dan senjata api, Kelompok Taliban, lewat akun Twitter-nya, langsung menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.

FILIPINA, yang sekarang berbentuk republik, selama 265 tahun menjadi koloni Kerajaan Spanyol sejak 18 Oktober 1565 sampai 1821. Selama 77 tahun berikutnya, Filipina diangkat menjadi provinsi Spanyol (1821-1898). Setelah Perang Spanyol-Amerika 1898, Filipina diserahkan kepada Amerika Serikat dan menjadi persemakmuran AS sejak 1935. Periode persemakmuran dipotong Perang Dunia II saat Filipina berada di bawah pendudukan Jepang dan baru memperoleh kemerdekaan secara de facto pada 4 Juli 1946. Filipina sempat menjadi negara paling maju di Asia setelah Perang Dunia II, tetapi nega ra itu tertinggal akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah, penyitaan kekayaan oleh pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh neokolonialisme. 18 Oktober|History|Dok.mi


RABU, 18 OKTOBER 2017

SELEBRITAS

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 14

PODIUM

Jakarta Kota Kita PRESIDEN Joko Widodo Senin lalu melantik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno di Istana Negara. Pimpinan baru Jakarta mengemban tugas pembangunan ibu kota negara untuk lima tahun ke depan. Semua warga menunggu bagaimana Anies dan Sandi melengkapi kemajuan EBET yang sudah dicapai gubernurgubernur sebelumnya. Suryopratomo Pembangunan kota dan juga Dewan Redaksi Media Group negara tidak bisa selalu dimulai dari titik nol. Pergantian pemimpin bukan berarti memulai lagi pembangunan dari awal. Pemimpin baru harus melanjutkan dan melengkapi hasil yang sudah dicapai pemimpin sebelumnya. Mengapa? Karena masa kerja pemimpin di era demokrasi hanya dibatasi lima tahun. Paling lama seorang pemimpin pemerintahan di Indonesia hanya bisa menjabat selama 10 tahun. Selama masa itu tidaklah mungkin seorang pemimpin menyelesaikan semua persoalan kota. Sejak zaman Bang Ali, Jakarta sudah menetapkan dirinya sebagai kota metropolitan. Apa artinya? Metropolitan tidak sekadar dilihat dari luasan kotanya. Yang tidak kalah pentingnya ialah kualitas dari warga yang tinggal di dalam kota itu. Warga metropolis haruslah berpikiran terbuka, modern, memiliki cita rasa budaya yang tinggi, serta kecanggihan dalam mengembangkan ide.Kritik kepada Jakarta sering disebut sebagai kampung yang besar. Transformasi sosial dari warganya berjalan begitu lambat. Akibatnya yang lebih sering muncul ialah perbedaan, bahkan tidak jarang kita melihat tawuran massal. Bentrokan antarwarga bahkan sampai meminta jatuh korban. Jakarta tidak bisa lagi dibangun seperti kota-kota lain di Indonesia. Seharusnya Jakarta difokuskan menjadi pusat keuangan dan jasa, di samping kota pemerintahan. Dengan jumlah penduduk mendekati 10 juta jiwa, tidak ada ruang bagi Jakarta untuk menjadi kota industri apalagi pertanian.Dengan arah besar itulah kemudian kita membangun manusianya. Kita harus menyiapkan warga untuk bisa menjadi bagian dari pusat keuangan dan jasa itu. Ada keterampilan khusus yang harus dimiliki warga agar bisa mengambil manfaat yang positif. Kita bisa melihat transformasi yang dilakukan Shanghai, Singapura, Seoul, atau Kuala Lumpur. Saat Jakarta sudah mencanangkan sebagai kota metropolitan, pada 1990 Shanghai masih merupakan kampung besar. Namun, dalam seperempat abad mereka berubah menjadi kota modern yang tidak kalah jika dibandingkan dengan kota-kota besar dunia lainnya. Yang luar biasa, transformasi menyentuh juga warganya. Warga Shanghai yang dulu suka meludah di mana-mana, sekarang sudah tidak ada lagi. Warga kotanya telah menjadi warga maju dengan gaya pakaian yang modern, pikiran terbuka, berpengetahuan, dan sarat dengan imajinasi besar. Pemerintah kota membangun semua kebutuhan warganya. Sungai Huangpu yang dulu kotor seperti Sungai Ciliwung disulap menjadi salah satu ikon kota. Semua rumah tangga harus mengolah air buangannya dan tidak bisa langsung membuang sesuka hatinya ke sungai. Gubernur Anies sudah mengidentifikasi empat persoalan besar yang menjadi perhatian warga Jakarta, yaitu kemacetan, perumahan, sampah, dan banjir. Integrasi moda transportasi merupakan jawaban untuk memecahkan soal kemacetan Kota Jakarta. Kalau pemerintah provinsi bisa membuat satu kartu untuk seluruh moda transportasi, warga pasti akan mau beralih ke angkutan massal. Apalagi jika kualitasnya lebih baik dan pelayanan bisa sampai tengah malam. Semua kota besar dunia memberikan subsidi transportasi kepada warganya. Warga kota bisa mempunyai kartu langganan yang harganya terjangkau dan itu berbeda dengan biaya transportasi yang harus dibayarkan pendatang. Model seperti itu tidak perlu didesain baru, cukup dengan mengadopsi apa yang sudah dilakukan kota-kota besar dunia. Perumahan warga saatnya untuk ditata. Di samping subsidi biaya uang muka rumah murah yang akan diberikan pemerintah provinsi kepada warga, Jakarta harus didorong untuk tumbuh ke atas. Tidak mungkin terus dikembangkan landed house karena daya dukung wilayahnya sudah terbatas. Dengan ruang hijau yang diperluas, secara bersamaan kita menyelesaikan persoalan banjir. Untuk masalah sampah, Jakarta tidak perlu malu untuk belajar ke Surabaya. Mereka mampu mengelola kota dengan lebih bersih. Bahkan sampai ke kawasan Tanjung Perak pun mampu dibuat hijau dan resik. Bahkan sampah kota bisa diubah menjadi energi listrik yang mencapai 4 megawatt. Satu yang harus menjadi kesadaran Anies dan Sandi, mereka tidak mungkin bisa membangun kota sendirian. Mereka harus mampu merangkul seluruh warga untuk membangun kota secara bersama-sama. Apalagi di tengah sikap saling tidak percaya dan tidak saling menghormati yang begitu kuat di Jakarta sekarang ini.

ONLINE

Uang Rp6 Miliar Dilarikan Karyawan BRI di Medan

DUA petugas Tambahan Kas Kantor Bank BRI cabang Medan Putri Hijau dilaporkan ke polisi. Keduanya dilaporkan karena diduga melarikan uang kas sebanyak Rp6 miliar dan sebuah mobil Xenia. (Nusantara)

Densus Tipikor Beroperasi Maret 2018 DETASEMEN khusus pemberantasan tindak pidana korupsi Polri akan beroperasi Maret 2018. Badan Anggaran DPR RI sudah menyetujui anggaran densus tipikor untuk 2018 sebesar Rp800 miliar. (Polkam dan HAM)

Jokowi Janjikan Rusun untuk Santri Ponpes Darul Arqam PRESIDEN Joko Widodo menjanjikan pembangunan rumah susun (rusun) untuk santri di Pondok Pesantren Darul Arqam Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. (Nusantara)

ANGGUN C SASMI

Berpesan Harus Mampu

Menginspirasi Dia merilis single What We Remember yang menceritakan kenyataan dan kesempatan hidup. RETNO HEMAWATI

diterjemahkan menjadi emosi dan emosi itulah yang kemudian menjadi lagu.”

retnoretno@mediaindonesia.com

P

ENYANYI asal Indonesia Anggun Cipta Sasm, 43, telah cukup lama meniti karier bernyanyinya di tingkat internasional. Kali ini Anggun merilis single baru berjudul What Me Remember yang diambil dari album internasionalnya. Album yang akan dirilis pada 8 Desember mendatang itu bernuansa bernuansa pop elektronik dengan sedikit sentuhan akustik. Dalam penulisan What We Remember, Anggun dibantu dua talenta yang pernah menulis lagu hit di Prancis, yaitu Silvio Lisbonne dan Guillaume Boscare. Keduanya bertemu dengan Anggun saat mempromosikan Opus yang dirilis pada 2015. Opus mendapatkan sertifikasi Gold di Prancis, penghargaan penjualan album ketiganya inilah yang membuatnya disebut sebagai Asia’s Export Sensation. Kembali pada What Me Remember, Anggun menceritakan kenyataan hidup. “Lagu ini bicara tentang kenyataan hidup, kita hanya punya kesempatan hidup ini sekali dan sedikit waktu maka kamu harus membuat sesuatu yang berguna,” kata dia melalui keterangan persnya. Dia menambahkan, seseorang harus mampu membuat orang terinspirasi. “Buatlah orang mengingatmu. Suatu saat, kamu hanya akan jadi kenangan. Berharap kamu tahu kamu sudah mencoba yang terbaik untuk ini. Jadi, itu akan menjadi kenangan yang baik,” lanjut ibu Kirana Cipta Montana Sasmi itu. Terkait dengan album baru, dia mengaku lebih melihat ke luar dirinya dalam menggali inspirasi. “Kamu tahu aku telah menulis lagu sekian lama dan untuk album baru ini, aku harus bilang bahwa ini adalah sesuatu yang modern, tapi tetap aku. Aku mencoba untuk jujur dengan tulisanku dan sekarang laguku itu lebih tentang sekelilingku daripada tentang diriku,” katanya. Dia melanjutkan bahwa karyanya menceritakan sesuatu yang logis. “Tentang apa yang aku baca, aku lihat, apa yang aku makan, yang aku tonton, lalu semua

Anggunesia Anggun menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang berkarya dengan tiga bahasa. Dia merilis lagu berbahasa Indonesia, Inggris, dan Prancis. Anggun juga dikenal sebagai juri internasional ajang Asia’s Got Talent dan Duta Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Anggun mendapat penghargaan dari World Music Award sebagai artis Asia Tenggara dengan penjualan karya musik terlaris

Pada ajang World Music Awards 2013, Anggun C Sasmi berhasil meraih nominasi untuk tiga kategori sekaligus, yakni world’s best female artist, world’s best live act, dan world’s best entertainer of the year. di luar wilayah Asia. Label yang menaungi Anggun telah berpartner dengan 144 stasiun radio di Indonesia untuk pemutaran perdana lagu tersebut. #WhatWeRemember sesuai dengan judul single-nya mampu menjadi topik teratas yang dibahas di jejaring mikroblog Twitter. Capaian itu juga membuktikan fanbase Anggun yang bernama Anggunesia sangat kuat memberi dukungan sekaligus cinta. (H-3) AFP/ ANGELA WEISS

GURUH SOEKARNOPUTRA

SALMAN ARISTO

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Sebal dengan Istilah Asing

Tidak Gegabah Garap Bumi Manusia

Menikmati Keindahan NTT

PEKERJA seni sekaligus putra Presiden Pertama RI Soekarno, Guruh Soekarnoputra, 64, menjadi pembicara dalam topik diskusi Musik Pop Indonesia yang diselenggarakan Archipelago Festival, di Soehanna Hall-Energy Building, SCBD, Jakarta, Sabtu (14/10). Guruh sempat membantah pernyataan moderator yang menyinggung era Presiden Soekarno yang sempat melarang musik pop. Menurut Guruh, Bung Karno justru menyelamatkan karakter dan identitas kesenian Indonesia yang pada saat itu masih sangat muda. “Saya mau meluruskan, yang dilarang Bung Karno itu musik ‘ngak-ngik-ngok’. Kalau musik pop boleh, orkes boleh. Saya dan kakak saya pada waktu itu juga bikin band. ‘Ngak-ngik-ngok’ yang dimaksud itu rock n’ roll, dansa rock n’ roll, waktu itu suasananya kurang etis, terutama buat perempuan. Dulu goyangnya rock n’ roll itu sampai mengangkang, itu bukan kultur Indonesia. Cewek Indonesia zaman itu merokok saja dicap begitu jelek. Bung Karno ingin rakyat kita yang baru merdeka memegang teguh norma dan kultur yang sudah lebih dulu ada di Indonesia.” Guruh juga sebal dengan gaya bicara orang Indonesia yang sering memakai istilah asing. “Ini satu b e n t u k ke m u n duran budaya,” kata dia. (*/H-5)

ANTARA

SUTRADARA dan penulis naskah Salman Aristo, 41, tengah sibuk menyusun naskah film adaptasi Bumi Manusia bersama sutradara Hanung Bramantyo. Menurut Salman, proses pengerjaan naskah, yang kini telah memasuki draf ketiga, berjalan cukup intens dan butuh waktu lama karena muatan novel yang begitu kaya. “Sangat hati-hati banget dengan Hanung. Pelan-pelan banget. Ini mungkin salah satu draf pertama terlama yang pernah gue kerjakan. Hanung juga berapa kali bilang, ‘Gue butuh waktu lagi nih’,” kata Salman saat ditemui di Senayan City Mall Jakarta, Senin (16/10) malam. Kini naskah telah sampai tahap draf ketiga. Salman menyebut bagian terlama ialah draf pertama karena dia dan Hanung belum menemukan pijakan cerita yang dirasa tepat. Perdebatan diakui cukup alot. Novel Bumi Manusia ialah bagian pertama dari Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer, yang ditulis selama dia diasingkan di Pulau Buru pada kurun waktu 1970-an. Novel terbit pertama kali dalam bahasa Indonesia pada 1980 dan telah diterbitkan ulang dalam banyak bahasa, seperti Ukraina, Jerman, dan Thailand. (*/H-5)

MI/RAMDANI

MANTAN Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, 55, jatuh hati pada Pulau Padar di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kemarin, selain ke pulau itu, dia menyempatkan diri datang ke Loh Liang Komodo, Pink Beach, Rinca, dan kemudian kembali ke Labuan Bajo. Sehari sebelum ke Pulau Komodo, dia menyatakan kekagumannya pada Labuan Bajo. Labuan Bajo menurutnya unik dipandang. Jarot pelesiran bersama istri dan anakanak tercinta serta ajudan, dengan menggunakan speadboat milik Hotel Jayakarta tempat mereka menginap. Ada tiga kamar hotel yang digunakan Djarot sekeluarga. Ketiganya masing-masing digunakan Djarot bersama istri, satu untuk anak-anak yang terkoneksi dengan kamar kedua orangtuanya, dan satu kamar untuk ajudan. Ketiga kamar itu digunakan hingga hari ini meskipun bisa saja diperpanjang sesuai dengan keinginannya. Rupanya kamar itu sangat spesial karena pernah digunakan para petinggi di negeri ini termasuk mantan Presiden SBY. (JL/H-5) ANTARA


RABU, 18 OKTOBER 2017

HALAMAN 15

HLM 16 Penerimaan Pajak belum sesuai Harapan

HLM 22 Longsor Ancam Daerah

HLM 26 Duel Spesial Mourinho di Lisabon

EKONOMI Tata Niaga Perikanan Mesti Dibenahi KEBIJAKAN di sektor perikanan dipandang sudah berada di jalur yang tepat. Namun, kebijakan itu belum sepenuhnya membuat nelayan sejahtera. Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Indonesia Winarno Tohir mengatakan pemerintah perlu membenahi tata niaga perikanan di dalam negeri. Pemasaran hasil tangkap nelayan dinilai belum memadai meski jumlah tangkap-an semakin besar. “Semua kebijakan pemerintah sudah cukup bagus. Ada keberanian memberantas illegal fishing. Namun, masih ada masalah bagi nelayan mencari pasar,” ujarnya saat Focus Group Discussion di kantor Media Group, Jakarta, kemarin. Winarno menjelaskan sulitnya nelayan menjual hasil tangkapan karena lokasi tangkap dan distribusi cukup jauh. Saat ini lokasi tangkap yang optimal berada di timur Indonesia, sedangkan wilayah distribusi kebanyakan berada di Jawa dan Sumatra. Ia pun menilai nelayan perlu mendapat kepastian pembeli layaknya petani beras. Badan usaha milik negara perikanan, Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus), semestinya berperan sebagai penyerap (offtaker) hasil nelayan bila harga ikan sedang jatuh. Winarno juga berharap pemerintah bisa menyederhanakan perizinan bagi para nelayan yang saat ini rata-rata membutuhkan 8-12 hari untuk memperoleh izin melaut. Bila itu sulit dilakukan, ia meminta perizinan bagi nelayan diberikan melalui satu atap guna memangkas biaya. “Ruang komunikasi juga harus dibangun Menteri Kelautan dan Perikanan kepada seluruh pelaku usaha perikanan,” imbuhnya. Senada, akademisi dan peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (UI) Eko Sakapurnama menilai pemerintah mesti memperhatikan komitmen, kolaborasi, dan kompetensi sarana dan prasarana perikanan. Ia menilai saat ini komunikasi antarkementerian dan lembaga terkait cenderung bekerja sendiri-sendiri. “Kalau ada komitmen dan kolaborasi dengan tujuan yang sama, serta kompetensi sarana dan prasarananya, potensi Indonesia menjadi negara poros maritim dunia pada 2025 bisa tercapai,” imbuh Eko. (Jes/E-2)

MI / M SOLEH

PERTAMBANGAN BATU BARA: Aktivitas bongkar muat batu bara PT Saptaindra Sejati yang merupakan anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk di area pertambangan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, kemarin. Integrasi bisnis Adaro melalui anak perusahaannya telah meningkatkan efisiensi, yakni pada semester I 2017 laba inti Adaro naik 76% yoy menjadi US$299 juta.

Jumlah Trayek Tol Laut Bertambah Pemerintah masih mengevaluasi efektivitas dari 13 trayek tol laut yang ada saat ini. ADHI DARYONO

adhi@mediaindonesia.com

K

EMENTERIAN Perhubungan berencana menyelenggarakan 15 trayek tol laut dengan anggaran senilai Rp447 miliar pada 2018. Jumlah trayek dan besaran subsidi itu lebih besar jika dibandingkan dengan penyelenggaraan program tol laut pada tahun ini. Penyelenggara juga akan banyak memberikan peran

aktif swasta. Inspektur Jenderal Kemenhub Wahju Satrio Utomo mengatakan rencana trayek tol laut tahun depan masih tahap pembahasan. Namun, dia memprediksi penyelenggaraan program pemerintah ini akan diperluas menjadi 15 trayek pada 2018. “Kami harapkan ini dilakukan tidak hanya oleh PT Pelni, tapi juga swasta. Kami mengharapkan swasta berperan aktif dalam tol laut,” jelas Wahju setelah membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tol Laut 2017 di Jakarta, kemarin. Dari 13 trayek tol laut tahun ini, tujuh lintasan dioperasikan PT Pelni melalui penugasan pemerintah dan enam trayek lainnya dioperasikan perusahaan angkutan pelayaran swasta yang diseleksi lewat proses pelelangan umum.

Pembukaan dua jalur tol laut baru itu merupakan bagian dari upaya menekan disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah pinggiran, terpencil, dan terluar di Indonesia. Wahju mengatakan, sejauh ini program tersebut berjalan baik. Terlebih, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait dengan pelaksanaan tol laut. “Tol laut menunjukkan adanya penurunan signifikan terhadap harga-harga barang di wilayah Indonesia Timur seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur sebesar 20%-30%,” ujar Wahju. Dalam kesempatan yang sama Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut M Bay Hasani mengatakan ke-13 trayek tol laut yang saat ini sudah berjalan tentunya akan dievaluasi.

KRONIKA

Kerja Bersama Membangun Bangsa DALAM artikelnya yang dimuat di harian Kompas, 16 Juli 1969, Soe Hok Gie (almarhum) menulis tentang ‘Betapa tidak Menariknya Pemerintahan Sekarang’. Dalam artikel itu, Hok Gie menulis tentang diplomasi sejumlah pejabat Orde Baru di bawah rezim Soeharto yang di mata rakyat tidak lebih dari sekadar diplomasi utang. Tujuan mereka pelesiran ke luar negeri di mata khalayak tak lain ialah mencari

utang-utang baru untuk menutup utang-utang lama. Hok Gie, aktivis yang kemudian jadi pengajar di Universitas Indonesia, membenarkan adanya anggapan tersebut di masyarakat. Namun, dia tidak sepenuhnya menyalahkan kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam artikel itu Hok Gie cuma menyentil kebijakan rezim yang tidak mampu menyosialisasikan agenda pembangunan mereka yang tidak

dimengerti rakyat. Seolah-olah misi pemerintah hanyalah ambisi para elite, hanya terpampang di langit. Rakyat tidak pernah tahu alasan dan dipergunakan untuk apa utang itu. Padahal, sesungguhnya tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak berutang. Apalagi di era globalisasi yang kian transparan seperti sekarang. Negara-negara maju seperti Inggris dan Jepang pun berutang. Jika dibandingkan dengan Jepang,

utang pemerintah Indonesia masih jauh lebih baik karena rasio utang Jepang 300% terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan rasio utang kita sejak dari rezim Orde Baru hingga sekarang masih di bawah 30% dari PDB. Pemerintahan Joko Widodo beruntung memiliki sejumlah menteri yang cakap, terutama yang mengurusi ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani, misalnya, dalam berbagai

“Masih akan kita evaluasi mana jalur trayek yang masih efektif atau pun tidak. Tentunya untuk meminimalkan biaya yang besar tapi tidak berguna juga,” ujar Bay.

Dukungan swasta Para pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengkritisi rencana pemerintah yang ingin mendatangkan kapal kargo bermuatan besar dari Jepang untuk membantu program tol laut. Rencana tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. “Sesuai undang-undang, kapal asing tidak boleh melayari domestik, kecuali jika kapal di Indonesia tidak ada yang yang serupa. Itu jelas-jelas melanggar undang-

kesempatan rajin menjelaskan soal kebijakan ekonomi pemerintah. Terkait dengan utang luar negeri, misalnya, dia berkali-kali memastikan utang pemerintah akan selalu dikelola secara hati-hati dengan mengedepankan tata kelola yang berlaku. Dia menjamin utang akan terus digunakan untuk investasi produktif, membangun infrastruktur, meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan. Pemerintah, kata Sri, intinya akan menjaga tingkat utang agar tidak mengancam stabilitas perekonomian dan tidak menjadi beban yang tidak dapat dipenuhi. Makanya, untuk pembangunan infrastruktur, misalnya, pemerintah turut meng-

undang,” kata Sekretaris Umum INSA, Budhi Halim. Budhi Halim menambahkan pemerintah pusat seharusnya melakukan komunikasi dengan pelaku industri pelayaran nasional terlebih dahulu. Jauh lebih baik bila pengusaha pelayaran nasional yang diprioritaskan. “Pemerintah itu seperti orangtua, jadi berikan kepada kami. Sewa kapal itu mahal dan tidak efektif, nanti pemerintah yang rugi,” kata dia. Budhi menegaskan pengusaha pelayaran nasional mampu mendukung program tol laut. Pemerintah hanya tinggal memberikan subsidi kepada swasta. “Pengusaha kita bisa. Ingin biaya logistik swasta murah, tinggal berikan subsidi kepada swasta,” tandasnya. (Ant/E-1)

gandeng swasta agar tak terlampau membebani keuangan negara. Lantas, apa dampak dari pembangunan yang sebagian dibiayai utang dan pajak itu? Sebagian warga di kawasan timur Indonesia, misalnya, kini bisa membeli harga bensin yang sama dengan saudara mereka di Pulau Jawa lewat kebijakan BBM satu harga. Belum lagi beroperasinya sejumlah ruas tol di berbagai daerah yang mempercepat mobilitas warga dan menekan biaya logistik. Tentu belum sepenuhnya dampak pembangunan bisa dirasakan saat ini. Perlu waktu. Hal terpenting ialah misi dan visi itu harus menjadi kerja bersama dan bermuara pada kesejahteraan rakyat. (Adiyanto/E-1)

Pengembangan Kota Baru Meikarta Sejalan dengan Visi Pemerintah

DOK MENKOP

PENCAPAIAN TIGA TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK: Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga (ketiga kiri) bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Menkominfo Rudiantara menyampaikan paparan pencapaian 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dengan tema ‘Perwujudan Indonesia sentris dan pembangunan kewilayahan secara merata’ di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

P E N G E M BA N G A N ko t a b a r u Meikarta seharusnya mendapat dukungan dari negara. Apalagi misi perusuhaan di bawah naungan Lippo Group itu sejalan dengan visi pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan kesamaan visi antara pemerintah dan pengembang penting agar backlog kebutuhan rumah terpenuhi. “Apakah pemerintah mau membangun apartemen di bawah Rp150 jutaan? Sekarang ada pengembang yang mau, yang selaras dengan visi pemerintah, seharusnya didukung,” ujar Ali di sela-sela Intiland Property Expo 2017 di Senayan City,

Jakarta, beberapa waktu lalu. Dia menegaskan, apabila ada persyaratan yang masih belum terpenuhi, seharusnya pemerintah dan pengembang duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Jadi pemerintah dan pengembang bisa menghasilkan solusi yang terbaik bagi masyarakat,” tegasnya. CEO Intiland Development Tbk Hendro S Gondokusumo saat diminta pendapatnya mengatakan, setiap pengembang memiliki kiat tersendiri untuk mengembangkan sebuah kawasan hunian, termasuk Lippo Group yang sedang mengembangkan kawasan kota baru Meikarta. “Menurut saya, mereka mampu. Saya sempat berkunjung dan

melihat langsung Meikarta, dan memang mereka (Lippo) sedang bekerja,” sebutnya. Terkait dengan harga yang murah, Hendro berpendapat hal tersebut wajar dalam dunia bisnis. “Menurut saya kalau jumlah yang dibangun sangat banyak, pasti bisa harganya murah. Sama halnya dengan bisis pakaian, kalau puluhan dengan ratusan ribu potong kan jelas beda harganya,” paparnya. Dalam perhitungan Lippo Group, keberadaan Meikarta akan mempercepat kehadiran sekitar 4.000 perusahaan di Cikarang. Selain Meikarta, para perusahaan itu mengincar Lippo City Cikarang. Lebih dari 1.000 perusahaan industri manufaktur telah beroperasi di Lippo City Cikarang. (RO/E-2)


16

RABU, 18 OKTOBER 2017

SEKTOR RIIL

SEKILAS

Kepengurusan BP Batam Diganti MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengganti kepengurusan Badan Pengusahaan (BP) Batam seusai rakor di Kantor Menko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/10) malam. Salah satu alasan penggantian ialah perekonomian dan investasi di Batam merosot banyak. “Komunikasi dengan BP Batam Pemda, investor, dan masyarakat tidak jalan. Tidak ada komunikasi lagi,” kata Darmin. Dalam perubahan kepengurusan, Lukita Dinarsyah Tuwo menggantikan Hatanto Reksodipoetro sebagai Kepala BP Batam. Selanjutnya jabatan wakil kepala ditiadakan. Darmin mengatakan perubahan kepengurusan BP Batam ialah masa transisi dari kawasan Batam sebagai free trade zone (FTZ) jadi kawasan ekonomi khusus (KEK). Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berharap kepengurusan BP Batam bisa mengomunikasikan antara BP Batam, pemda, dan investor. “Alhamdulillah sudah ada konsep, tetapi memang harus ada perubahan manajemen kepemimpinan dan struktur organisasi karena sejak 2016 pertumbuhan ekonomi di Batam merosot,” tuturnya. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi menambahkan, pihaknya akan menyiapkan sejumlah regulasi dan skema terkait dengan perubahan kawasan Batam menjadi KEK. (Adi/E-3)

Dirut LPDB Yakin Apex Dana Bergulir Terbentuk DIREKTUR Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo optimistis Apex bakal terbentuk tahun ini. “Sebagian mereka bilang Apex hanya wacana, kita buktikan, kita akan declare pada November atau Desember ini,” ungkap Braman di sela-sela Focus Group Discussion Pembiayaan Syariah, di Jakarta, kemarin. LPDB-KUMKM merupakan satuan kerja Kemenkop dan UKM dengan tugas utama penyaluran pinjaman/ pembiayaan dana bergulir kepada KUMKM sejak 2008. LPDB-KUMKM memiliki Direktorat Pembiayaan Syariah yang khusus melayani transaksi secara syariah. “Saya berharap direktorat pembiayaan syariah bersinergi dengan lembaga keuangan syariah dalam membangun perekonomian syariah.” Tahun ini LPDB-KUMKM menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp1,5 triliun. Untuk sektor koperasi sebesar Rp600 miliar (40%) dan bagi UKM sebesar Rp900 miliar (60%). Hingga September 2017 LPDB-KUMKM menyalurkan dana bergulir kepada 4.300 mitra dan dimanfaatkan dananya oleh lebih dari 1 juta UMKM, dengan total dana tersalurkan lebih dari Rp8,4 triliun serta menyerap 1,7 juta tenaga kerja. (RO/E-3)

ANTARA/AMA

REKOMENDASI INTERNET OF THING: Perwakilan Indonesia IoT Forum Fita Indah Maulani (kanan) menyerahkan lima poin rekomendasi dari IoT Forum kepada pihak pemerintah yang

diterima Dirjen SDPPI Kemenkominfo Ismail (kedua kanan) dan Dirjen PPI Kemenkominfo Ahmad M Ramli (ketiga kanan), disaksikan sejumlah vendor seusai diskusi tentang internet of thingss (IoT) di Jakarta, kemarin. Diskusi yang diselenggarakan Indonesia IoT Forum bekerja sama dengan IndoTelko.com itu diikuti para praktisi telekomunikasi membahas berbagai perspektif antara lain teknologi, regulasi, bisnis dan ekosistem.

Penerimaan Pajak belum sesuai Harapan Pemerintah harus lebih jeli menyisir potensi pajak yang ada. TESA SURBAKTI

tesa@mediaindonesia.com

M

ENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai bahwa realisasi penerimaan pajak per September 2017 yang mencapai 60% dari target belum sesuai harapan. “Memang harus diakui bahwa realisasi penerimaan pajak tidak sebagus yang diharapkan,” kata Darmin dalam jumpa pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, kemarin. Mantan Direktur Jenderal Pajak itu mengatakan

saat ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan sedang berupaya mengolah banyak data hasil program pengampunan pajak. Pengolahan data itu akan dapat menambah jumlah informasi mengenai wajib pajak sehingga kemudian diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak. “Dua informasi itu sedang diolah agar jangan sampai datanya menjadi hilang percuma,” kata Darmin. Sebelumnya, Ditjen Pajak telah mengumumkan realisasi penerimaan pajak per September 2017 mencapai Rp770,7 triliun, atau 60%

dari target penerimaan pajak 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo optimistis pemerintah mampu mengejar kekurangan target penerimaan pajak di tiga bulan terakhir 2017. “Biasanya Oktober, November, dan Desember memang puncaknya. Kami coba untuk bisa memenuhi. Kami usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan reformasi perpajakan yang sudah dilakukan dengan hasil amnesti pajak,” kata dia. Dalam kesempatan berbeda, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menekankan upaya mengamankan penerimaan perpajakan dilakukan dengan mengoptimalkan program yang sudah berjalan. Menilik ke belakang, sam-

bung dia, sistem perpajakan di Indonesia sudah mengalami transformasi beberapa tahap. Terhitung sejak 2016, dimulai babak baru relasi wajib pajak (WP) dan Ditjen Pajak berdasarkan trustt dan voluntary compliance. Hal itu diwujudkan melalui penyuluhan, pelayanan, ataupun penegakan hukum melalui tahap pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. “Kita optimalkan (program yang sudah berjalan), be-kerja semaksimal mungkin. Termasuk memanfaatkan teknologi. Menyangkut law enforcementt (penegakan hukum), saya minta pengertian dari masyarakat bahwa itu tidak mengganggu perekonomian. Jangan dikira Ditjen Pajak membabi buta,” ujar Ken seusai memberikan

kuliah umum di Universitas Indonesia, pekan lalu.

Tidak nyaman Langkah pemerintah itu menimbulkan ketidaknyaman, apalagi bagi para pelaku usaha yang sudah mengikuti amnesti pajak. Pengusaha Irwan Hidayat mengatakan banyak kalangan pebisnis menahan diri untuk bertransaksi dan melakukan ekspansi. “Dahulu kan janjinya yang sudah melakukan tax amnesty tidak lagi diperiksa pajaknya, tapi ini teman-teman saya bilang kok sepertinya masih juga (dikejar). Lah ini bagaimana,” kata Irwan dalam Focus Group Discussion di kantor Media Group, kemarin. Irwan memahami bahwa pemerintah membutuhkan penerimaan pajak guna mendukung agenda pembangunan. Namun, pemerintah harus lebih jeli menyisir lagi potensi yang ada sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi dunia usaha dan masyarakat. (Nyu/E-1)

RI Tetap Kirim TKI ke Saudi PEMERINTAH Republik Indonesia (RI) dan Arab Saudi sepakat menyusun sistem baru bagi warga negara Indonesia (WNI) yang akan bekerja di negeri petrodolar itu. Kesepakatan di antara kedua negara ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri dan Menteri Ketenagakerjaan dan Pembangunan Sosial Arab Saudi Ali bin Nasser Al-Ghufais di Jeddah, Senin (16/10). Salah satu poin kesepatakan itu ialah moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia tidak akan dicabut. Dengan catatan, semua WNI yang akan bekerja ke Arab Saudi harus terlebih dulu diuji dan dipastikan memiliki keterampilan yang baik. “Kami sepakat bahwa moratorium pengiriman penata laksana rumah tangga (PLRT) dari Indonesia ke Saudi tidak akan pernah dicabut. Ini keputusan terbaik,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri melalui keterangan resmi, kemarin. Selain tentang moratorium, sistem anyar itu juga meliputi mekanisme satu pintu penerbitan visa kerja, penetapan tujuh jabatan tertentu bagi WNI yang bekerja di sektor domestik, mekanisme perlin-dungan 24 jam, dan sebagainya. Dalam kesepakatan itu, perwakilan RI di Arab Saudi juga akan memiliki fungsi ketenagakerjaan terkait dengan kewenangan untuk menangani langsung ekspatriat asal Tanah Air yang mengalami masalah di negara tersebut. Di samping itu, kedua negara juga berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menimpa ekspatriat RI di Arab Saudi. Hal itu dimaksudkan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan sistem baru. Penggunaan istilah eks patriat, ucap Hanif, kini akan lebih digaungkan. Menurutnya, hal itu mencerminkan tekad pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi WNI yang akan bekerja di luar negeri. “Ke depan, hanya WNI yang memiliki kompetensi yang boleh bekerja di Saudi,” tegasnya. (Pra/E-2)


BURSA & KEUANGAN IHSG

Nymex 49,95

5.926,20

51,45

51,30

51,87 50,92

Dow Jones

50,60

10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 17/10

5.949,70

5.905,76 5.924,12

5.947,33

5.882,78

10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 17/10

22.871,72 22.911,00 22.830,68 22.872,89 22.871,72 22.761,07

10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 17/10

Emas 1.291,00

1.289,45

1.304,64

1.303,82

1.289,03

10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 17/10

13.493

13.495

13.513

13.485

13.490

15.964 16.136

13.492

10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 17/10

16.019

Rupiah/Yen 15.995 15.968

120,3

16.088

10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 17/10

120,9

120,9 120,6

121,2

120,9

10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 17/10

Kinerja Emiten Triwulan III Topang Bursa

BTN Fasilitasi Kredit Apartemen Undip PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk memfasilitasi pembiayaan hampir 2.000 unit apartemen yang dibangun di sekitar kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. “Ini merupakan kemitraan kami dengan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Undip,” kata Direktur Utama PT BTN Maryono seusai groundbreaking Menara IKA Undip The Alton Apartment di Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Menara IKA Undip merupakan satu tower yang diborong IKA Undip dari tiga tower The Alton Apartment Semarang. Adapun kedua tower lainnya dijual kepada masyarakat dengan fasilitas pembiayaan dari BTN.

Penetapan suku bunga acuan 7 day reverse repo rate diharapkan mampu memberikan capital inflow. FETRY WURYASTI

fetry@mediaindonesia.com

B

Posisi kredit konstruksi per Agustus 2017 BTN mencapai Rp23,7 triliun mendekati target konstruksi tahun ini. Khusus alumni Undip, kata Maryono, akan diberikan fasilitas kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan bunga sebesar 7%-8% dan fix rated atau suku bunga tetap selama tiga tahun untuk tipe studio. “Uang mukanya sebesar 10% dari harga unitnya yang kisaran Rp350 juta/unit. Kami berikan banyak kemudahan, seperti jangka waktu KPA bisa selama 5-20 tahun,” tutur dia. Maryono yang juga Ketua Umum IKA Undip itu menyatakan kerja sama BTN dengan Undip sebagai aksi lanjutan setelah sukses berkolaborasi dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni). “Kami akan bekerja sama dengan banyak kampus, seperti UI dan Undip. Nantinya, berlanjut dengan Universitas Pa djadjaran, Universi-

Rupiah/Euro

Rupiah/US$ 1.294,67

17

RABU, 18 OKTOBER 2017

DOK BTN

BTN BIDIK PEMBIAYAAN APARTEMEN: Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk yang juga Ketua IKA Undip Maryono (tengah) bersama Menristek dan Dikti M Nasir (kanan) dan Direktur Utama PT PP Tumiyana berbincang seusai groundbreaking tower IKA Undip di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Januari-Agustus 2017 BTN telah menyalurkan kredit konstruksi Rp9,04 triliun atau tumbuh 18,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. tas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan sebagainya,” katanya. Menurut dia, kerja sama memang lebih diarahkan pada penyediaan hunian, khususnya apartemen dekat kampus dengan fasilitas pendukung kegiatan belajar mahasiswa. Ia menambahkan BTN pada Januari-Agustus 2017 telah merealisasikan kredit konstruksi

senilai Rp9,04 triliun atau naik 18,6% secara tahunan dari Rp7,62 triliun pada periode sama tahun lalu. Dengan pertumbuhan itu, lanjut dia, posisi kredit konstruksi per Agustus 2017 BTN mencapai Rp23,7 triliun mendekati target konstruksi tahun ini yang ditetapkan Rp24 triliun karena kebutuhan tempat tinggal masih tinggi. “Masih banyak produk,

seperti pengelolaan kas, pengelolaan pembayaran pendidikan, gaji karyawan, jasa pembukaan tabungan, dan program pengembangan operasional,” kata Maryono. Direktur PT PP Properti Taufik Hidayat menyampaikan investasi untuk pembangunan ketiga tower The Alton Apartment mencapai Rp600 miliar dengan perincian Rp200 miliar per tower. (Ant/E-3)

EBERAPA emiten telah memublikasikan laporan kinerja keuangan mereka pada kuartal III dengan hasil yang memuaskan. Hasil tersebut diharapkan dapat menopang laju indeks harga saham gabungan (IHSG) sampai akhir tahun yang ditargetkan mencapai level 6.000. “Hasil pelaporan kinerja keuangan emiten pada Q3 2017 yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan secara positif diharapkan mampu memberikan katalis positif terhadap pertumbuhan IHSG,” ujar analis Binaartha Sekuritas M Nafan Aji Gusta Utama, saat dihubungi, kemarin. Sebagaimana diketahui, IHSG sempat menyentuh level tertingginya di Rp5.951,47 pada awal minggu Oktober. Meski memasuki pekan kedua Oktober sempat drop hingga Rp5.882,78, di pekan ketiga Oktober kembali terdongkrak hingga level Rp5.949,70. Hal ini juga seiring dengan mulai masuknya laporan kinerja keuangan emiten kuartal III. “Target pertama IHSG untuk tahun ini ialah 6.000. Apabila hal tersebut tercapai dan terus bertahan di atas level 6.000 tersebut, target berikutnya di

level 6.085 diharapkan akan tercapai juga,” ujarnya. Selain itu, penetapan suku bunga acuan 7 day reverse repo rate (7DRRR) oleh BI juga diharapkan mampu memberikan capital inflow dalam meningkatkan kinerja pertumbuhan IHSG. Total capital outflow hingga saat ini mencapai Rp15 triliun. “Membaiknya kinerja keuangan emiten tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menjaga stabilitas fundamental makroekonomi dalam negeri yang inklusif dan berkesinambungan. Hal ini juga memengaruhi keputusan BI yang diproyeksikan akan mempertahankan 7DRRR di level 4,25%,” Bertahannya suku bunga acuan Bank Indonesia terjadi karena sudah dua kali BI menurunkan tingkat suku bunga acuan berturut-turut pada Agustus dan September lalu. Karena itu, untuk bulan ini BI akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan. Terlebih selain karena tren inflasi akhir tahun yang cenderung naik, ada referendum Catalonia di Spanyol, konflik di Semenanjung Korea, dan dinamika proses perundingan Brexit yang masih berlangsung, yang memengaruhi ekonomi di negara-negara Asia.

“Apalagi tren inflasi untuk akhi r tahun diproyeksikan akan meningkat karena menjelang akhir tahun tingkat konsumsi masyarakat diperkirakan akan meningkat. Selain itu, faktor The Fed funds rate maupun faktor geopolitik juga menjadi pertambangan dari keputusan BI tersebut,” tukas Nafan. IHSG kemarin ditutup turun tipis sebesar 2,37 poin di tengah penantian investor terhadap kebijakan suku bunga acuan BI.

Emisi obligasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total emisi surat utang atau obligasi sejak awal tahun hingga Oktober 2017 ini mencapai Rp115,03 triliun. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan BEI, Goklas Tambunan, mengemukakan bahwa jumlah itu bertambah seiring dengan pencatatan obligasi subordinasi berkelanjutan I Bank UOB Indonesia tahap II 2017 dengan nilai nominal Rp500 miliar. “Obligasi Bank UOB Indonesia itu memiliki tingkat suku bunga 9,25% dan jangka waktu tujuh tahun,” paparnya. Hasil pemeringkatan untuk obligasi itu ialah AA (idn) (double A) dari PT Fitch Ratings Indonesia dab wali amanat ialah Bank Mandiri Tbk. (Ant/E-1)

Manjakan Pelanggan, Dongkrak Kinerja SEBUAH perusahaan akan bertahan di tengah kompetisi jika mampu memuaskan pelanggan. Bahkan, kepuasan pelanggan jadi kunci korporasi agar memenangi persaingan dan meningkatkan reputasinya. Dave Thomas (1932-2002), pengusaha asal AS, kerap menekankan perlunya perusahaan memberi perhatian pada konsumen. Jika kita memperhatikan pelanggan tiap hari melebihi harapan mereka, kita akan mendapat kesetiaan mereka, begitu kutipan Thomas. Kesetiaan pelanggan bakal berkorelasi bagi reputasi perusahaan. Itu pula yang membuat perusahaan asuransi jiwa Manulife bertahan di Indonesia. Reputasi perusahaan asal Kanada selama lebih dari 130 tahun beroperasi di industri asuransi dunia ini menjadi

alasan banyak nasabah di Indonesia memilihnya. Hal ini diakui nasabah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia). “Reputasi besar dan eksistensinya membuat kami memilih untuk program dana pensiun karyawan,” ujar Direktur SDM PT Gandum Yuwantana, di Jakarta, baru-baru ini. Ia menjelaskan pihaknya memercayakan pengelolaan dana pensiun 3.099 karyawan karena program pensiun penting bagi perusahaan. “Sebelumnya kami swakelola. Namun, ini berisiko. Jika perusahaan banyak cash flow tak masalah, tapi akan bermasalah jika perusahaan kesulitan keuangan,” tutur dia. Melalui Manulife, kata Yuwan, premi yang dibayarkan mendapat jaminan. Dana itu

tak mati, tapi ada hasil investasi. “Ini demi kepentingan karyawan. Saat mereka pensiun, ketersediaan dana untuk pesangon selalu ada.” Hal serupa diakui Tuti Sulusiah, 39, nasabah asal Jakarta. Ia mengakui tidak sulit mengurus klaim. “Saat diopname karena sakit, saya ingat agen yang sibuk mengurusi klaim saya, semuanya lancar. Keluar rumah sakit, saya tidak membayar apa-apa,” tutur Tuti. Direktur and Chief Marketing Officer Manulife Indonesia Novita Rumngangun mengakui pihaknya berfokus membantu nasabah. Beberapa caranya ialah membayar klaim secara cepat, menyederhanakan pengalaman nasabah, memberi solusi asuransi jiwa, kesehatan, serta investasi komprehensif. Sepanjang 2016 saja, perusa-

haan membayar klaim senilai Rp6,8 triliun. Angka itu naik dari tahun 2015 sebesar Rp5,6 triliun. Kondisi itu memicu nasabah yang terus meningkat. Sejak 1985 hingga kini Manulife Indonesia memiliki 2,3 juta nasabah dan mengelola dana lebih dari Rp55,8 triliun. Perhatian penuh terhadap nasabah pun mendongkrak kinerja. Tahun 2016, Manulife Indonesia melaporkan pertumbuhan bisnis konsolidasinya yang kuat. Pertumbuhan premi bisnis baru meningkat 29% jadi Rp3,7 triliun dari sebelumnya Rp2,9 triliun. Kemudian, penjualan produk investasi naik 20% menjadi Rp1,9 triliun dari semula Rp1,6 triliun dan penjualan produk asuransi melonjak 39% menjadi Rp1,8 triliun dari tahun 2015 sebesar Rp1,3 triliun. (Uud/E-3)

ANTARA/MULIANA

KOMITMEN MANULIFE: Direktur SDM PT Gandum Yuwantana (kanan) mendapat penjelasan

seorang agen tentang asuransi pensiun untuk korporasi di Kantor Pusat Manulife, Jakarta, kemarin. Hari Asuransi yang jatuh pada Rabu (18/10), Manulife memperkuat komitmennya dengan menjaga kepercayaan para nasabahnya.


18

KESEHATAN

RABU, 18 OKTOBER 2017

Sayatan Kecil Selamatkan Karier Teknik operasi arthroscopy bukan hal baru di Indonesia. Akan tetapi, itu belum banyak dipraktikkan terutama untuk operasi sendi. DENNY PARSAULIAN

denny@mediaindonesia.com

S

I kulit bundar ditatapnya tajam. Tak lama kemudian, kaki kirinya mengayun mengantarkan bola ke gawang lawan. Dan gol! Dari jarak sekitar 4 meter di luar kotak penalti, Hapidin menempatkan bola di kanan atas gawang Persibangga Purbalingga. Pertandingan di Stadion Goentoer Darjono Purbalingga, Rabu (13/9), itu baru berjalan 5 menit. Berselang 15 menit kemudian, Hapidin, yang kala itu bermain di sayap kanan--bukan posisi biasanya--kembali mencetak gol. Kaki kirinya menyontek bola untuk mengecoh kiper sebelum menceploskan bola dengan kaki kanan. Kontribusi Hapidin, 26, lewat dua golnya mengantarkan Persibat Batang ke babak 16 besar Liga 2 Indonesia. Kemenangan ini terbilang historis bagi Persibat karena selain merupakan pertandingan penentu, juga diraih di kandang lawan. Tidak tampak kekakuan dari pergerakan Hapidin saat itu. Kekakuan di kaki kirinya pascaoperasi patah tulang kering 1,5 tahun sebelumnya seperti tidak berbekas. ‘Saya ucapkan terima kasih banyak buat pak dokter @igm_febry atas bantuannya selama ini. Jasamu tidak akan pernah aku lupakan’, tulis Hapidin di akun Instagram-nya hapidin_7. Insan sepak bola Tanah Air mungkin masih ingat pemain Liga 2 yang berniat menjual sepatu emasnya demi membiayai operasi dan pemulihan cederanya. Sepatu emas

KAUM perempuan perlu menjaga organ genitalia karena daerah ini sangat berkaitan dengan organ reproduksi di dalam panggul. Infeksi atau penyakit di area kewanitaan bagian luar dapat menyebar ke bagian dalam dan membawa dampak lebih serius. Salah satu penyakit itu ialah keputihan. “Keputihan ialah salah satu alasan paling banyak mengapa perempuan mendatangi dokter spesialis kandungan,” ujar dokter spesialis kandungan dan kebidanan Rino Bonti Tri H Shanti pada diskusi bertajuk

itu diraih Hapidin setelah menjadi pencetak gol terbanyak pada kompetisi Divisi Satu musim 2014. Saat itu, Persibat juga diantarkannya promosi ke kasta lebih tinggi. Berdasarkan keterangan pers Persibat Batang, Hapidin mengalami patah kaki saat bermain turnamen antarkampung di Kebon Rowopucang, Pekalongan, pada September 2015. Enam bulan kemudian, kakinya dipasangi pen. Belum setahun, Hapidin minta pennya dilepas. “Tidak ada masalah pada patah kaki yang dialami Hapidin. Sambungan nya bagus. Yang dimasalahkan Hapidin adalah anklenya yang susah digerakkan,” jelas ahli ortopedi dan cedera olahraga dari Royal Sport Medicine Centre (RSMC) di RS Royal Progress I Gusti Made Febry Siswanto saat ditemui

MI/PERMANA

I Gusti Made Febry S Dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Media Indonesia di klinik Royal Sport Medical Centre di RS Royal Progres, Jakarta, pekan lalu. Ankle kaki kiri Hapidin kaku. Menurut Hapidin, tambah Febry, itu terasa nyeri dan tidak bisa bergerak eksplosif (tiba-tiba).

“Kami pun memutuskan melakukan operasi. Kami lakukan dengan metode arthroscopy. Operasi hanya 1 jam. Kemudian Hapidin mesti menjalani pemulihan lewat terapi selama tiga bulan,” ujar Febry. Saat operasi diketahui bahwa terdapat banyak perlengketan atau biasa disebut arthrofibrosis ankle. “Semuanya diangkat dan dibersihkan. Selanjutnya, Hapidin terapi.” Selain Hapidin, beberapa bintang pernah ditangani RSMC, antara lain Boaz Salosa, M Nasuha, Ruben Sanadi, Antoni Putro Nugroho, Lukas Wellem Mandowen, Imanuel Wanggai, Bio Pauline Pierre, M Sarifuddin, M Imanuddin, Aliyudin, M Robby, M Rizky, Agus Indra, Abdul Rahman Lestaluhu, Adi Putra Sobar, Greg Nwokolo, dan terakhir kiper timnas U-22 M Riyadi.

Minim Teknologi bedah tulang atau ortopedi saat ini telah berkembang pesat. Sejak 2011, arthroscopy atau teropong sendi yang merupakan suatu teknik baru mulai dikembangkan di Indonesia. Teknik ini dapat digunakan menangani cedera lutut, engkel, bahu, dan siku. “Lewat teknik ini, kita bisa melakukan operasi dan melihat problem yang ada di lapangan dengan luka sayatan yang sangat kecil,” jelas Febry. “Keuntungan teknik ini jika dibandingkan dengan teknik konvensional adalah operasi ini tidak membuat luka. Luka sangat kecil hanya sekitar setengah sentimeter dengan 2-3 titik luka.” Lewat luka kecil ini, dimasukkan alat berupa kamera kecil dan alat bekerja. Luka operasi konvensional,

Jaga Kebersihan, Kunci Cegah Keputihan Pentingnya Menjaga dan Merawat Daerah Kewanitaan yang diselenggarakan produk Resik V Godokan Sirih di Jakarta, Senin (16/10). Dalam kondisi normal, leher rahim memang mengeluarkan cairan bening, bersih, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan keluhan. Keputihan yang normal itu umumnya terjadi menjelang masa subur. “Tetapi ketika keputihan disertai rasa gatal, berbau busuk, dan keme-

rahan atau rasa panas dan nyeri, harus diwaspada karena merupakan pertanda infeksi vagina. Infeksi di vagina dapat berlanjut sampai ke saluran indung telur dan menyebabkan sumbatan,” ujar dokter dari RS Hermina Jatinegara, Jakarta itu. Infeksi vagina dapat disebabkan jamur, bakteri, atau parasit trikomoniasis. Keputihan juga bisa disebabkan infeksi menular seksual, juga karena faktor noninfeksi seperti

dampak penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim dan kanker. Menurut Bonti, keputihan tidak normal, baik karena infeksi maupun noninfeksi, bermula dari kebersihan area kewanitaan yang tidak terjaga. “Karena itu, penting untuk membersihkan area intim. Tapi jangan menggunakan sabun karena bersifat basa.Lebih baik dengan air biasa atau cairan pembersih vagina dengan pH sesuai,” paparnya.

Bonti menyarankan menghindari douching yaitu menyemprotkan cairan khusus ke dalam vagina. Irmanida Batubara dari tim Pusat Studi Biofarmaka Tropika IPB menambahkan, karena salah satu penyebab keputihan ialah infeksi bakteri, gangguan itu dapat diatasi dengan mengendalikan pertumbuhan bakteri di organ intim. “Beberapa bahan alami dapat dimanfaatkan sebagai antiseptik

Sentuhan Ajaib Pemacu Tumbuh Kembang PIJAT bayi terbukti memiliki banyak manfaat. Tak hanya membuat bayi menjadi nyaman, proses pijat bayi juga meningkatkan bonding (ikatan emosional) antara ibu dan bayi. Kepercayaan diri ibu dalam mengasuh sang bayi pun akan meningkat. “Penelitian membuktikan pijat bayi memiliki manfaat yang sangat baik untuk tumbuh kembang bayi,” ujar Ketua Penyusun Modul Pelatihan Stimulasi Pijat Bayi, Unit kerja Koordinasi Tumbuh Kembang Ikatan Dokter Anak Indonesia, Fitri Hartanto saat membimbing ratusan bidan berlatih pijat bayi di acara Johnson’s Sentuhan Kehidupan yang digelar PT Johnson & Johnson Indonesia di Jakarta, Sabtu (7/10). Ia menjelaskan pijat bayi dapat dimulai sejak hari-hari pertama kehidupan bayi. “Dua puluh hari pertama kehidupan bayi merupakan periode sensitif reseptor pancaindranya. Pijat bayi menjadi bentuk stimulasi yang lengkap untuk mengoptimalkan perkembangan pancaindranya karena melibatkan beragam rangsangan, mulai sentuhan, kontak mata, hingga berdialog dengan bayi,” terang Fitri. Pijat bayi, lanjutnya, membantu meningkatkan sirkulasi darah dan kelancaran saluran pencernaan. Jika dilakukan secara rutin, pijat bayi membuat nafsu makan bayi meningkat dan daya tahan tubuhnya lebih kuat. “Selain itu, efek nyaman yang ditimbulkan akan meningkatkan hormon pertumbuhan, menekan

hormon stres. Ini sangat membantu meredakan ketidaknyamanan ketika bayi kolik atau sedang tumbuh gigi,” papar dokter spesialis anak itu. Tak hanya bagi bayi, ibu yang memijat bayinya sendiri juga mendapat banyak manfaat. Yakni, meningkatnya kepercayaan diri dalam mengasuh bayi serta memperkuat bonding. “Ini sangat berguna bagi para ibu baru. Ibu menjadi lebih bisa memahami karakteristik

bayinya, produksi ASI-nya juga makin bagus.” Terkait dengan tata cara pijat bayi, Fitri menjelaskan pemijatan dilakukan ke seluruh tubuh mulai wajah, badan, tangan, hingga ujung kaki. “Pemijatan hanya dilakukan ketika bayi sehat. Ini merupakan bentuk stimulasi,” katanya mengingatkan. Pijat bayi dilakukan dua kali sehari, utamanya hingga bayi berusia enam bulan. Satu sesi

pemijatan berlangsung 15-20 menit. “Jadi, pastikan ibu atau pengasuh yang akan memijat memiliki waktu luang yang cukup, tidak terburu-buru.” Untuk memperlancar pemijatan, Fitri menyarankan ibu menggunakan baby oil atau baby lotion, kecuali saat memijat bagian wajah. “Baby oil dan losion juga mempermudah transfer kehangatan tangan ibu ke tubuh bayi,” imbuhnya.

MI/ADAM DWI

PELATIHAN BIDAN: Lebih dari 600 bidan mengikuti pelatihan pijat bayi yang diselenggarakan Johnson’s

Baby di Jakarta, Sabtu (7/10). Pelatihan itu menjadi sarana edukasi sekaligus menjadi pemecahan rekor dunia Guinness World Records untuk pelatihan pijat bayi terbesar di dunia.

Pecahkan rekor dunia Pada kesempatan itu PT Johnson & Johnson Indonesia berhasil mencetak rekor Guinness World Records untuk pelatihan pijat bayi terbesar di dunia dengan lebih dari 600 bidan peserta. Sebelumnya, rekor terakhir diraih Johnson & Johnson Consumer Inc Kanada dengan 397 peserta. “Saya mengumumkan secara resmi keberhasilan Johnson & Johnson Indonesia mencatat rekor dunia baru dengan 629 bidan peserta. Kami berharap upaya pelatihan dan edukasi ini tidak hanya berhenti di sini, tapi dapat dilanjutkan pada programprogram lainnya,” ujar Swapnil Dangarikar, perwakilan dari Guinness World Records. Presiden Direktur PT Johnson & Johnson Indonesia Lakish Hatalkar mengatakan, Johnson & Johnson melalui Johnson’s Baby terus berinovasi dalam memberikan yang terbaik bagi bayi dan ibu di seluruh dunia. “Rekor dunia terbaru ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam mendukung pertumbuhan bayi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sentuhan penuh kasih sayang melalui ritual pijat pada saat tahun pertama bayi, khususnya pada pada periode 28 hari pertama mereka,” ujarnya. Para bidan tersebut diharapkan menularkan ilmu pijat bayi dari pelatihan tersebut kepada para ibu di lingkungan tempat tinggal mereka. (Nik/H-2)

tambah Febry, biasanya menimbulkan parut (bekas). “Saat operasi ini (konvensional) kita membuat luka yang besar sebelum mencapat target. Dari kulit sudah rusak, bagian dalam, sampai dengan sendi. Efeknya adalah nyeri pascaoperasi akan jauh lebih besar dan hebat bila dibandingkan dengan luka minimal seperti ini (arthroscopy),” jelas Febry lebih lanjut. Keuntungan lain dari arthroscopy ialah tindakan ini bisa menjadi sebuah tindakan diagnostik dan terapi. “Karena dengan kamera ada, kita bisa melihat semua problem yang ada di dalam persendian sehingga kita tahu permasalahannya apa saja,” tambah Febry. Sebagai fungsi terapi yaitu lewat operasi ini dapat dilakukan tindakan langsung. “Saat memasukkan alat, itu merupakan tindakan terapi terhadap permasalahan yang ada.” Selain yang telah dipaparkan Febry, penyembuhan lewat operasi teknik arthroscopy lebih cepat. “Dengan teknik artroskopi, waktu penyembuhan bisa lebih cepat, yakni sekitar 6-9 bulan. Akan tetapi, pascaoperasi tetap harus dilanjutkan dengan fisioterapi untuk dapat mengembalikan performance mereka dari awal,” kata Febry yang juga Presiden Indonesian Orthopaedic Society for Sport Medicine & Arthroscopy (IOSSMA). Meski bisa dilakukan di segala macam sendi, di Indonesia para dokter ortopedi baru bisa melakukannya pada cedera lutut dan bahu. “Harus diakui kita ini sangat telat. Sekarang masih on progress membentuk ahli-ahli di bidang sendi yang lain. Sementara itu, jumlah dokter ortopedi yang ahli dan punya kompetensi untuk itu baru berjumlah 30 orang,” ujar dokter spesialis ortopedi Bobby N Nelwan pada The 6th Live Surgery of Arthroscopy ACL & PCL Reconstruction Workshop di Jakarta, beberapa waktu lalu. Padahal, kata Bobby, saat ini selain untuk cedera kecelakaan, atlet profesional ataupun olahragawan pun membutuhkan kontribusi dokter ortopedi. (Mut/H-3)

dan antibakteri. Salah satunya daun sirih. Daun sirih sudah dikenal sejak zaman dahulu sebagai antiseptik dan antibakteri di organ intim.” Irma menjelaskan daun sirih dapat menghambat pertumbuhan bakteri. “Harus dibedakan dengan bakterisidal. Cairan antiseptik bakterisidal tidak disaran kan untuk vagina karena dapat memusnahkan semua bakteri, termasuk bakteri baik. Karena di area kewanitaan juga tumbuh bakteri baik. Yang harus dikendalikan jumlah bakteri yang merugikan.” (*/H-3)

I N F O S E H AT

Produk Alternatif Tembakau Lebih Aman JUTAAN nyawa berpotensi diselamatkan jika perokok beralih ke produk alternatif tembakau. Produk alternatif tembakau yang dimaksud misalnya rokok elektrik (vape), nikotin tempel, serta produk tembakau yang dipanaskan, bukan dibakar. Hal tersebut menjadi kesimpulan studi terbaru dari Georgetown University Medical Center, Amerika Serikat, dalam sebuah analisis potensi manfaat kesehatan dari berhenti merokok. Penulis utama dalam studi itu, David Levy, menyampaikan kebijakan pengendalian tembakau perlu diperkuat dengan kebijakan yang mendorong produk alternatif tembakau menggantikan rokok yang dikonsumsi dengan dibakar yang jelas berbahaya. Sebagaimana dipublikasikan dalam jurnal Tobacco Control, studi itu menggunakan skenario terbaik dan terburuk serta membuat model potensi dampak kesehatan masyarakat bila rokok yang dikonsumsi dengan dibakar digantikan dengan rokok elektrik. “Meskipun risiko-risiko kesehatan dari rokok elektrik masih perlu untuk terus diteliti, hasil studi kami menunjukkan beralih ke rokok elektrik akan lebih aman,” ujar David. Dosen Fakultas Kedokteran Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran, Bandung, Ardini Raksanagara menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia sebaiknya memanfaatkan produk alternatif tembakau. “Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi perokok di Indonesia pada usia 15 tahun meningkat sebesar 36,3% daripada 1995 sebesar 27%. Produk alternatif tembakau ini nantinya akan membantu perokok untuk secara bertahap mengurangi konsumsinya,” tutur Ardini yang juga Dewan Penasihat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Jawa Barat. Ardini juga menilai perlunya peran pemerintah sebagai regulator untuk mulai mempelajari inovasi produk alternatif tembakau yang memiliki risiko kesehatan lebih rendah daripada rokok yang dikonsumsi dengan dibakar. (*/H-3)


HUMANIORA

RABU, 18 OKTOBER 2017

19

SEKILAS

UI Duduki Peringkat 54 di Asia PERINGKAT Universitas Indonesia (UI) di Asia berdasarkan lembaga pemeringkat bergengsi dunia Quacquarelli Symonds (QS) meningkat dalam jajaran top 100 Asia. Saat ini UI berada di peringkat 54 atau naik 13 tingkat dari peringkat 67 di tahun sebelumnya. Rektor UI Muhammad Anis di Depok, kemarin, mengatakan pencapaian ini secara tidak langsung menunjukkan institusi pendidikan di Indonesia telah direkognisi dunia pendidikan di Asia. “Pencapaian UI tidak terlepas dari pemenuhan seluruh para-meter. Berdasarkan hasil kalkulasi yang dilakukan tim QS, UI unggul pada Kualitas Tenaga Pendidik, Reputasi Akademis, Jumlah Tenaga Pendidik Asing di UI serta Kegiatan belajar-mengajar di setiap fakultas,” katanya. QS Asia University Ranking 2017 merilis pemeringkatan yang dilakukan terhadap lebih dari 400 perguruan tinggi dari 17 negara di Asia dan 23 perguruan tinggi di Indonesia tersebut pada Senin (16/10) melalui situs http://www.topuniversities.com/university-rankings. (Ant/H-1)

Pelihara Keramahan Budaya Indonesia MASYARAKAT, termasuk umat Islam di Indonesia, mesti memelihara nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang ramah, bergotong royong, dan memiliki toleransi yang besar. “Jangan merusak budaya bangsa Indonesia yang terkenal sebagai bangsa ramah, gemar gotong royong serta mengedepankan musyawarah mufakat dan penuh toleransi,” tutur ulama sekaligus guru besar dan Pendiri Darul Mustofa Hadramaut Tarim Yaman Habib Umar bin Muhammad bin Hafidz, pada diskusi bertema Peran vital pengusaha dalam menjaga stabilitas negara, keutuhan serta kerukunan umat beragama di Jakarta, Senin (16/10). Dia pun berpesan agar bangsa Indonesia tidak terpecah seperti yang tengah terjadi di beberapa negara di Timur Tengah. Majelis Al-Muwasholah selaku steering committee bersama Yayasan Majma’ Insan Madani sebagai organizing committee berharap diskusi itu bisa memberi informasi soal keindahan Islam yang memaknai perbedaan. (RO/H-1)

PEMBUKAAN CONFERENCE ON RELIGION JOURNALISM: Duta Besar Denmark Rasmus Abildgaard Kristensen (ketiga kiri) disaksikan perwakilan The

Association of Religion Data Archives (ARDA) David Brigss (kedua kiri), Direktur Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) Ahmad Junaidi (kiri), Direktur Pelaksana The International Association of Religion Journalists (IARJ) Endi Bayuni (ketiga kanan), Ketua IARJ Doug Todd (kedua kanan) serta Rektor Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Ninok Leksono memukul gong saat membuka Conference on Religion Journalist bertajuk Reporting Religion in Asia. di UMN, Gading Serpong, Tangerang, kemarin.

Jurnalis harus dapat mendudukkan perkara secara jelas dan terang karena media memiliki perspektif yang mencerahkan. THOMAS HARMING SUWARTA thomas@mediaindonesia.com

D MI/ADAM DWI

TAIWAN TOURISM WORKSHOP: (Dari kiri-kanan) Perwakilan

Kantor Ekonomi dan Budaya Taipei untuk Indonesia (TETO) Phoebe Yeh, Kepala Delegasi Pariiwisata Taiwan Jerry Chen, Managing Director China Airlines Kenny Lu, Executive Secretary Chinese Muslim Association Farihah Kho dan Perwakilan Astindo Grace Utomo, berfoto bersama di acara Taiwan Tourism Workshop, di Jakarta, Senin (16/10).

Masih Banyak PR di Dunia Pendidikan BERBAGAI indeks di bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM) menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal terutama berkaitan dengan pendidikan. Mulai pendidikan dasar seperti kebijakan yang mengundang kontroversi di masyarakat hingga perguruan tinggi yang kampus belum sepenuhnya otonom. Demikian mencuat dalam focus group discussion yang diselenggarakan Media Grup di Jakarta, kemarin. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai selain banyaknya kebijakan yang mengundang pro-kontra di masyarakat seperti aturan delapan jam sekolah, kurikulum yang dibuat pemerintah juga dianggap terlalu memberatkan para siswa. “Kurikulum secara keseluruhan bobot dan mata pelajarannya terlalu banyak sehingga sekolah dan kampus menjadi tempat penyiksaan bagi anak-anak,” ujarnya.

Tak ayal, imbuh dia, hal ini membuat para siswa lebih mudah terpicu untuk melakukan kekerasan dan perundungan di sekolah, yang seharusnya menjadi tempat mendidik. Kendati telah mengeluarkan perpres, tetapi belum maksimal tanpa aturan turunan. “Perpres sifatnya masih sangat umum. Masih perlu juklak dan juknis. Bagaimana pendidikan pengembangan karakter dapat dilaksanakan di sekolah?” tutur Azyumardi. Terkait dengan kurikulum, di dunia yang serbadigital saat ini, dirasa perlu adanya kurikulum yang mengatur sosial media. “Anak-anak SD sekarang sudah dibekali ponsel pintar. Di Korea Selatan dan Australia, literasi new media masuk kurikulum pendidikan. Di Indonesia itu belum ada,” ucap pengamat media dan komunikasi Agus Sudibyo. Hal ini penting agar generasi muda dan masyarakat umum bisa menggunakan teknologi secara bijak. (Ind/Dhk/H-1)

MI/SUSANTO

I tengah sensitivitas isu-isu terkait dengan agama di masyarakat, dunia jurnalisme agama diharapkan mampu memberi solusi pada banyak persoalan kehidupan beragama daripada malah menjadi bagian dari masalah. Tidak dapat dimungkiri bahwa perubahan platform media massa yang sedemikian cepat saat ini memperlihatkan pemberitaan media cenderung memperkeruh suasana. “Nah, kita tidak ingin situasi seperti ini terjadi sehingga payung besar yang harus didorong terkait jurnalisme agama ialah mencari solusi daripada menjadi bagian masalah,”

Jurnalis Agama Harus Jadi Bagian Solusi

kata Rektor Universitas Multi Media Nusantara (UMN) Ninok Leksono pada Konferensi Jurnalisme Agama di Kampus UMN, Tangsel, kemarin. Sebagai bagian mencari solusi, jurnalisme agama harus mampu menjadi sarana yang menyajikan nilai-nilai postif hidup beragama. “Pada level praktis, jurnalisme agama harus mampu mentransfer pemahaman yang baik pada masyarakat terkait agama, bukan sebaliknya hal-hal yang justru bertolak belakang dengan nilai agama itu sendiri,” tambah Ninok. Sebagai prinsip jurnalistik, kata dia, setiap peliputan isuisu agama harus diletakkan pada konteksnya. “Itu yang penting. Jangan sampai pemberitaan ke mana-mana. Ha-

rus diletakkan pada konteks yang tepat. Dalam hal ini konteks kerukunan tadi, konteks perdamaian,” tukasnya. Secara khusus untuk konteks Indonesia, kata dia, agama sudah menjadi komoditas politik. Hal itu tampak nyata dalam perhelatan pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Akibat itu, masyarakat terbelah. Bahkan dikuatirkan akan makin parah menjelang pilpres dan Pileg 2019. “Kita sangat berharap agar apa yang sudah terjadi di Jakarta cukup jadi pelajaran amat berharga supaya apa yang muncul ke permukaan bukan lagi politisasi agama, melainkan benar-benar masalah bangsa,” ucapnya.

Memberi penyadaran Hadir dalam kesempatan ini

Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi. Menteri Retno mengapresiasi terselenggaranya konferensi ini. Ia berharap wadah seperti ini makin memperkuat komitmen media untuk benar-benar menjadi garda terdepan yang memberikan penyadaran pada masyarakat tentang nilai-nilai kehidupan bersama secara damai, harmonisasi antarumat beragama. “Karena persoalan kehidupan beragama bukan saja menyangkut kebijakan tetapi soal mindset atau pola pikir. Nah peran media saya rasa sangat penting di situ, yaitu bagaimana masyarakat memiliki pola pikir yang benar,” ujar Retno. Isu dialog antaragama bagi pemerintah Indonesia, tambahnya, merupakan suatu

bentuk diplomasi penting bagi pemerintah saat ini. Dalam berbagai forum regional maupun internasional, isu agama ini selalu muncul dan Indonesia menjadi rujukan khusus karena berpenduduk muslim terbesar di dunia. “Kita mayoritas muslim, tetapi juga beragam dan diikat oleh suatu nilai bersama Pancasila. Ini yang harus kita agungkan terus,” kata Retno. Citra Dyah Prastuti (KBR 68H) menambahkan, seorang jurnalis harus dapat menjelaskan duduk perkara secara jelas dan terang. “Itulah pentingnya media memiliki perspektif yang mencerahkan, bukan cenderung menghakimi dengan stigma soal kelompok tertentu tanpa mencari tahu lebih dalam.” (H-1)

Hak Anak Basis Pembangunan PROSES pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan harus mengarusutamakan hak anak. Karena menyelamatkan kehidupan satu anak berarti telah menyelamatkan kehidupan bangsa seluruhnya. Itulah pesan yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana YemBise kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung dalam Seminar Nasional bertajuk Membangun Budaya Adil Gender dan Ramah Anak di Balai Keratun, Bandar Lampung, kemarin. Menurut Yohana, pembangunan dengan pengarusutamaan hak anak bukanlah hal

mudah. Hingga saat ini belum ada negara di dunia yang mampu merealisasikan sepenuhnya negara layak anak. Paling tidak, Indonesia terus berupaya menuju ke sana. Hal itu bisa terealisasi jika kabupaten/kota se-Indonesia bersama menjadikan wilayahnya layak anak. “Salah satu dari 24 indikator negara layak anak ialah semua anak mendapat hak memilki akta tanpa terkecuali, ini masih terus kita upayakan,” katanya. Yohana melanjutkan, kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur juga menambah daftar panjang persoalan yang harus dituntaskan bersama. Yang lebih memprihatinkan, kejahatan tersebut justru dilakukan orang-orang terdekat korban.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto memaparkan kuantitas kasus anak yang ditangani pihaknya terus menurun pada 4 tahun terakhir. Pada 2014 terdapat 5.000 kasus, 4.500 kasus pada 2015, 4.300 kasus pada 2016, dan 4.000 kasus pada 2017. Namun, menurut Susanto, penurunan ini bukanlah prestasi yang harus dibanggakan. Karena meski jumlahnya makin turun, maraknya kejahatan siber dan pornografi yang melibatkan anak kini menjadi tantangan serius bagi pemerintah. “Dari banyak kasus, setelah ditelusuri, ternyata ada akar kesalahan pengasuhan. Anak yang lahir di lingkungan sosial penuh kekerasan berpotensi menjadi pelaku,” ujarnya. (EP/H-1)

DOK ITB

ABYOR DUKUNG ITB ULTRA MARATHON: Presdir

PT Abyor International Hari Tjahjono (kiri) memasangkan gelang Fit Band kepada peserta lomba lari ITB Ultra Marathon, Bandung, Jawa Barat, Minggu (15/10). ITB Ultra Marathon 2017 diikuti 40 peserta solo dan 759 peserta team mengambil lintasan sejauh 170 km (Jakarta-Bandung) berakhir di Kampus ITB Bandung.


20

RABU, 18 OKTOBER 2017

HUMANIORA

Sekolah Sukma Bangsa Diapresiasi DUTA Besar (Dubes) Filipina untuk Indonesia Maria Lumen B Isleta terkesan oleh model pengelolaan Sekolah Sukma Bangsa di Pidie, Aceh, yang lebih mengedepankan karakter siswa ketimbang sekadar akademik. “Saya mengapresiasi sekolah ini. Semoga kerja sama ini dapat terus dilanjutkan,” katanya saat mengunjungi sekolah tersebut, Minggu (15/10). Maria mengunjungi Sekolah Sukma Bangsa untuk menunjukkan keseriusan kerja sama antara pemerintah Filipina dan Indonesia. Kerja sama tersebut dalam bentuk pemberian beasiswa dari Yayasan Sukma sebagai pendiri Sekolah Sukma Bangsa bagi siswa asal Mindanao, Filipina. Saat ini tercatat ada 23 siswa asal Mindanao yang menuntut ilmu di Sekolah Sukma Bangsa. “Saya sangat senang pelajar Filipina dari Mindanao belajar bersama anak-anak Indonesia dan menjadi saudara satu sama lain. Mereka telah menjalani proses untuk saling mengenal satu sama lain dan belajar bahasa dan budaya Indonesia,” kata Maria.

Kedatangan Maria di Sekolah Sukma Bangsa disambut dengan tarian dan pengalungan kain tradisional Aceh, yang membuatnya begitu terkesima. Dalam kunjungan pertamanya di Kota Serambi Mekah ia diterima pengurus Yayasan Sukma dan pelajar Sekolah Sukma Bangsa. Selanjutnya dengan berjalan kaki ia diajak berkeliling area sekolah dan dengan penuh semangat memasuki satu per satu ruangan yang ada di sekolah tersebut. Selama berkeliling maria juga memanfaatkannya untuk berkenalan dengan siswa dan pengajar sekolah tersebut. Seusai berkeliling, Maria menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim guru dan pengurus yayasan yang telah menyambut kedatangannya bersama rombongan. Salah seorang siswa asal Mindanao, Shyna Noor, menyatakan gembira atas kunjungan dubes mereka ke Sekolah Sukma Bangsa. “Kami siswa Filipina asal Mindanao sangat senang atas kedatangan Dubes ke sekolah ini,” imbuh Shyna. (TB/H-2)

DOK. YAYASAN SUKMA

KUNJUNGAN DUBES FILIPINA: Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Maria Lumen B Isleta (ketiga dari kanan) berbincang dengan siswa saat kunjungannya di Sekolah

Sukma Bangsa Pidie, Aceh, Minggu (15/10). Dalam kunjungannya tersebut Maria terkesan melihat model pengelolaan sekolah yang lebih mengedepankan karakter siswa dibanding sekadar akademik semata,kunjungan tersebut juga melihat perkembangan siswa Mindanao yang telah satu tahun lebih menempuh pendidikan di Sekolah Sukma Bangsa Pidie.

Kurangi Harga Kertas untuk Koran

Karbon Biru masih Minim Dukungan PEMANFAATAN sumber daya pesisir sebagai karbon biru (blue carbon) untuk menyerap karbon utama sangat mungkin dilakukan di Indonesia. Namun, dibutuhkan kerja keras untuk merestorasi dan melestarikan vegetasi pesisir yang telah rusak di banyak tempat. Sayangnya, dukungan dari berbagai kalangan untuk menyukseskan konsep tersebut dinilai masih minim. Padahal, menurut Marine Program Director Conservation Interna-

tional (CI) Indonesia Victor Nikijuluw, ekosistem mangrove lndonesia yang rusak lebih dari setengahnya. “Harus ada upaya konservasi untuk bisa menyukseskan program karbon biru atau upaya mengurangi emisi dengan pemberdayan ekosistem dan masyarakat pesisir,” katanya dalam diskusi Inisiatif Blue Carbon di Papua Barat yang berlangsung di Jakarta, kemarin. Victor mengatakan mangrove yang rusak berada di

wilayah Indonesia barat dan tengah akibat berlangsungnya deforestasi. “Jangan sampai ini terus berlangsung dan menjalar hingga ke bagian Indonesia Timur,” ujarnya. Pembahasan mengenai karbon biru, menurut Staf Ahli Menteri Bidang Sosioantropologi Kemenko Maritim Rameyo Adi telah dilakukan dengan berbagai kalangan. Namun, masih diperlukan waktu lebih lama agar semua pihak terkait dapat saling bertemu.

“Karena ini harus dilakukan sejalan antara upaya konservasi lingkungan juga pemberdayaan masyarakat pesisir,” katanya. Karbon biru merupakan upaya untuk mengurangi emisi karbondioksida di bumi dengan cara menjaga keberadaan hutan bakau, padang lamun, rumput laut, dan ekosistem pesisir di kawasan payau. Vegetasi pesisir diyakini dapat menyimpan karbon 100 kali lebih banyak bila dibandingkan dengan hutan daratan. (Pro/H-2)

Harga dan pajak kertas untuk surat kabar harus dikurangi karena media ini dekat dengan demokrasi dan ilmu pengetahuan yang harus mendapat perlakuan khusus. INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

T

I N G G I N YA h a r g a kertas memberatkan biaya produksi industri media cetak. Oleh karena itu, perlu afirmasi kebijakan berupa potongan harga atau pajak kertas bagi industri cetak. Demikian dikatakan pengamat media dan komunikasi Agus Sudibyo dalam acara Focus Grup Discussion di Media Grup di Jakarta, kemarin. “Ketika membeli kertas untuk koran, harus ada potongan harga. Koran merupakan industri yang dekat dengan demokrasi serta ilmu pengetahuan, sehingga seharusnya mendapat perlakuan khusus dan tidak disamakan dengan industri yang lain,” katanya. Kebijakan afirmasi tersebut, sambungnya, telah diterapkan India sebagai ben-

tuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi industri media cetak agar tidak kalah bersaing dengan media massa lainnya. Sebab, media massa mempunyai fungsi yang tidak dapat digantikan media sosial, seperti fungsi sosial yang mewakili suara publik. “Di samping itu media massa sebagai pilar demokrasi tidak mungkin dibiarkan mati. Kalau itu terjadi, pemerintah dan rakyat yang akan rugi,” tegas Agus. Menurutnya kebijakan potongan harga dan pajak kertas sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Sebab, saat ini industri media cetak sangat terbebani harga kertas yang tinggi. Bila harga kertas bisa dikurangi akan sangat membantu industri media cetak untuk bertahan. Adapun besarannya dapat diukur dari ongkos produksi. “Kalau harga kertas dikurangi 25% saja, bisa mengurangi biaya produksi. Dana selebihnya dapat dipergunakan untuk menambah kesejahteraan wartawan atau pengembangan kualitas jurnalistik.” imbuh dia. Agus menyayangkan harga kertas untuk industri media cetak masih disamakan dengan industri lainnya. Padahal, peran pers sangat besar.

Tidak adil Sebelumnya Ketua Pengurus Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat Ahmad Djau-

har mengatakan kenaikan harga kertas untuk produksi koran memberatkan industri media cetak. Pasalnya, hal itu akan berkontribusi terhadap naiknya ongkos produksi. Sementara itu, lanjutnya, kondisi perusahaan penerbit surat kabat saat ini juga tengah menurun akibat perilaku konsumsi media masyarakat yang beralih ke platform digital. “Ini makin membebani industri media cetak. Penderitaaan perusahaan surat kabar menjadi dobel. Tiras berkurang karena orang memilih media online dan media sosial. Ditambah ongkos produksi terus naik,” ucapnya saat dihubungi beberapa waktu lalu. Menurut Ahmad, kertas menyumbang porsi 30% dari komponen produksi surat kabat. Ia juga mengatakan, harga pulp dan kertas tidak pernah turun. Ia mencatat kenaikan terakhir terjadi lima bulan lalu yakni sebesar Rp300/kilogram (kg). Ia menyayangkan harga yang ditetapkan produsen kertas selama ini tidak adil. Ke depan, ia memperkirakan harga kertas akan terus melonjak. “Harga pulp dan kertas tidak pernah turun. Kalau kurs rupiah melemah, mereka menaikkan harga. Kalau kurs menguat, harga tidak turun, tapi mereka beralasan pasokan bahan baku sedang sulit. Itu tidak fair,” tegasnya. (Dhk/H-2)

ANTARA/ALOYSIUS JAROT NUGROHO

PENGEMBANGAN DESA WISATA: Pengujung bermain wahana kekompakan di desa wisata Beku, Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, kemarin. Memanfaatkan bangunan saluran irigasi dari Zaman Belanda serta Sungai Wonggo dengan aliran air dari sumber mata air Umbul Kapilaler, pemerintah daerah setempat membangun wahana wisata desa sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat.


MEGAPOLITAN

RABU, 18 OKTOBER 2017

21

LINTAS BERITA

Razia Rotator, 10 Kendaraan Ditangkap SATUAN Lalu Lintas Polres Depok menggelar razia rotator dan sirene di sejumlah titik wilayah Depok, di antaranya Jalan Raya Sawangan, Jalan Margonda Raya, Jalan Nusantara, dan Jalan Raya Bogor. Dari operasi itu, 10 kendaraan terjaring. Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Polres Depok Ajun Komisaris Rasman mengatakan 10 kendaraan terjaring di Jalan Raya Sawangan. Razia sudah dilakukan sejak seminggu. “Untuk saat ini kami tegur, memberi arahan, dan minta untuk dicopot sendiri. Jika masih tidak diindahkan kami tilang,” kata dia, kemarin. Penilangan, jelasnya, dilakukan terhadap orang sipil yang menggunakan rotator. Kemudian mobil dinas yang tidak dalam tugas tetapi menggunakan rotator dengan pelat nomor kendaraan yang ditempel. “Kita sesuai dengan acuan yang ada dan sudah dijelaskan dalam aturannya,” tegasnya. Hal itu mengacu pada Pasal 59 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk mobil petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, dan jenazah. Pelanggar dikenai ketentuan pidana sesuai dengan Pasal 287 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009. Pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu. (KG/J-3)

Alat Berat LRT Timpa Ruko SATU alat berat yang digunakan untuk membangun light rail transit (LRT) di kawasan Kelapa Gading jatuh dan menimpa sebuah ruko, kemarin dini hari. “Iya, benar ada alat berat proyek pembangunan LRT jatuh menimpa ruko,” kata Kapolsek Kelapa Gading Arief Fazrulrahman, kemarin. Arif menjelaskan alat berat berjenis portal gantry atau alat berat untuk mengangkut beton I gilder itu jatuh sekitar pukul 01.50 WIB di Jalan Kelapa Nias Raya Blok PA 3 No 02 Kelurahan Pegangsaan Dua, tepat di samping Masjid Al Musyawaroh Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kejadian bermula ketika PT WIKA selaku pelaksana proyek tengah memasang I gilder dan fortal gentry. Lalu, tiba-tiba alat berat itu roboh dan menimpa atap ruko milik Doni Kartadi Cahya. Diketahui, tujuh karyawan Doni yang tengah tidur saat kejadian tersebut selamat. Polisi masih menyelidiki dan menghitung kerugian akibat kejadian tersebut. (Mtvn/J-3)

MI/ BARY FATHAHILAH

PENGERUKAN SETU BABAKAN: Pekerja menggunakan alat berat mengeruk Setu Babakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemarin. Pengerukan tersebut bertujuan menambah kedalaman setu sehingga debet air dapat ditampung maksimal.

JAKARTA TIMUR

Perampok dan Pembunuh di Pulomas Divonis Mati D

UA terdakwa perampokan disertai pembunuhan satu keluarga di Pulomas, Jakarta Timur, divonis mati. Satu terdakwa lainnya dihukum seumur hidup. Mereka terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana yang menewaskan enam orang. “Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuh an berencana,” kata hakim ketua Gede Ariawan dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, kemarin. Ridwan Sitorus alias Ius Pane, 46, dan Erwin Situmorang, 34, divonis hukuman mati. Terdakwa Alfin Bernius Sinaga, 31, divonis penjara seumur hidup. Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa pe-

Menyamankan Transportasi Umum DKI

nuntut umum yang menuntut dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana pada sidang tuntutan Selasa (19/9) lalu. Dalam pertimbangannya, majelis mengatakan hal yang memberatkan ialah aksi mereka dinilai kejam. Mereka memasukkan korban ke kamar mandi yang sempit dan menguncinya dari luar. Akibatnya, enam dari 11 korban yang dikunci meninggal dunia. Tak hanya itu, perbuatan terdakwa juga dinilai tidak manusiawi karena mengakibatkan korban tersiksa hingga mati kehabisan oksigen lantaran ruangan tersebut tidak memiliki ventilasi. Bahkan, majelis hakim menilai aksi bejat terdakwa mengakibatkan trauma men-

dalam bagi korban selamat khususnya bagi Zanette Kalila, 13, putri Dodi Triono. “Hal-hal yang meringankan tidak ada,” ucap Gede. Dalam sidang tuntutan sebelumnya, jaksa menilai perbuat an dilakukan terdakwa secara sadar dan menimbulkan banyak korban. Selain itu, aksi yang dilakukan menimbulkan penderitaan mendalam bagi korban sehingga ketiga terdakwa dijerat pasal berlapis yang dengan salah satu pasalnya, yakni Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pelaku akan dikenai hukuman mati.

Banding Atas vonis itu, Djarot Widodo, salah seorang kuasa hukum ketiga terdakwa, beren-

DOK.MI

LEBIH NYAMAN: Para penumpang memadati gerbong KRL Jakarta-Cikarang, kemarin. Rute baru Jakarta-Cikarang saat ini dilengkapi dengan teknologi digital-out-of-home (DOOH).

UPAYA meningkatkan kualitas layanan kereta commuter line di bawah PT KAI Commuter Indonesia (KCI) terus dilakukan. Selain sarana umumnya, PT KCI telah bekerja sama dengan MacroAd (PT Pulau Pulau Media) dalam pengadaan dan pengelolaan media komunikasi, iklan, dan informasi di dalam kereta commuter line berbasis teknologi informasi. “MacroAd percaya teknologi harus menjadi bagian dari pelayanan media iklan,” ujar Presiden Direktur PT Pulau Pulau Media Wahyudi kepada wartawan, kemarin. Hal itu memungkinkan integrasi dengan pelayanan dari pihak PT KCI seperti untuk penyampaian informasi penting melalui sekitar 1.000 layar digital MacroAd yang terpasang di dalam gerbong kereta commuter line. Selain itu, untuk pemantauan, tersedia fasilitas closed-circuit television (CCTV). “Menariknya lagi, bagi pengguna kereta disajikan berbagai konten menarik serta interaksi dengan layar tersebut. Perjalanan menjadi tidak membosankan,” kata Wahyudi. Perkembangan ini juga dilirik PT Railink, pemilik transportasi umum kereta ekspres menuju Bandara Soekarno-Hatta. MacroAd yang ditetapkan sebagai pengelola media informasi berencana menjadikan media digital garapan mereka sebagai penghubung transportasi umum di Jabodetabek. “Revolusi media yang tidak hanya memonetasi penumpang sebagai pemirsa iklan, tetapi juga sebagai bagian dari media tersebut dengan efek terhibur, terhubung, dan terintegrasi, merupakan hal yang amat niscaya,” tutup Wahyudi. (Ssr/J-3)

JAKARTA UTARA

PT MMS Bantah Selundupkan Miras PT Muliatama Mitra Sejahtera (MMS) membantah terlibat dalam penyelundupan minuman beralkohol yang diungkap Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Selama ini, PT MMS selalu patuh terhadap regulasi yang diterapkan pemerintah soal importasi minuman beralkohol. “PT MMS selalu patuh sama regulasi. Kami pastikan itu bukan kami yang terlibat. Buktinya apa, Polda Metro tidak memanggil kami terkait dengan kasus itu,” kata kuasa hukum PT MMS Rony Hutajulu, kemarin. Sebelumnya, pada 6 September 2017, koran Media

Indonesia dan situs mediaindonesia.com memberitakan peristiwa penyelundupan minuman beralkohol yang berjudul ‘Ketika Jakarta Mirip Chicago 1920-an’. Di alinea 2 berita itu disebutkan, PT MMS ialah pemilik tujuh kontainer minuman beralkohol yang ditangkap aparat kepolisian dan Direktorat Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada 18 September 2017, Media Indonesia kembali menerbitkan pemberitaan bertajuk ‘Selundupan Miras 5 Kontainer Digagalkan’, dengan menyebut PT MMS sebagai pemilik tujuh kontainer tersebut.

Roju menegaskan kliennya merupakan satu dari 16 perusahaan importir minuman beralkohol yang memegang SIUP-MB untuk IT-MB yang aktif melakukan kegiatan importasi minuman beralkohol. Dari 16 perusahaan importir tersebut, dipastikan tidak ada satu pun yang mempunyai inisial nama sebagai PT MMS selain PT Muliatama Mitra Sejahtera. “Kami enggak pernah tahu dan enggak ada hubungan sama sekali (soal penyelundupan miras tersebut). Kami merasa dirugikan kalau disebut PT MMS,” ujarnya. (Mal/J-3)

KOTA DEPOK

RTH Tergerus Lantaran belum Ada Aturan RUANG terbuka hijau (RTH) di Kota Depok baru mencapai 19% dari luas total wilayah 200,29 kilometer persegi. Untuk mencapai target 30%, DPRD Kota Depok mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RTH. Raperda RTH disahkan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Depok, kemarin. Raperda itu merupakan inisiatif dari Komisi C bidang infrastruktur daerah.

Sebanyak 27 dari 50 anggota DPRD Kota Depok yang menghadiri rapat memberikan pandangan umumnya dengan pro-kontra. Rapat sempat tegang. Namun, ketegangan antaranggota dewan mereda setelah ditengahi Mazhab HM, Ketua Komisi C DPRD Kota Depok. “Prinsipnya kita harus setuju dibuatkan Perda RTH karena faktanya sekarang ini RTH di dalam kota sudah

Untuk mengurangi limpasan air, RTH harus diperbanyak. semakin tergerus. Tugas kita ke depan mengawasi dan menentang jika ada aturan yang dilanggar, ” tegas Mazhab.

Banjir di Kota Depok, ungkap Mazhab, bisa terus terjadi akibat minimnya RTH. Untuk mengurangi debit air run off (limpasan air), RTH harus diperbanyak. Saat ini, luasan RTH di Kota Depok baru 19%. Padahal, tuntutan UU minimal harus 30%. “Kami akan meminta Pemkot Depok untuk memperbanyak RTH,” ujarnya. Dari catatan DPRD, lanjut Mazhab, di Kota Depok lahan

kosong untuk RTH tersedia di Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Pancoran Mas, Cipayung, dan Cilodong. Lahannya cukup luas, sangat potensial untuk RTH. Kecuali di Kecamatan Cimanggis, Tapos, Sukma Jaya, Beji, Cinere, dan Limo. Lahan berkurang akibat maraknya pembangunan mal dan permukiman. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Supomo mengakui banjir di Kota Depok disebabkan drainase yang buruk. (KG/J-3)

cana mengajukan banding lantaran keputusan majelis hakim dianggap tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. “Kami sebagai penasihat hukum tidak sependapat dengan majelis hakim. Kami merasa keberatan dengan putusan majelis hakim. Kami akan banding,” tegas Djarot. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, polisi menangkap empat tersangka pe rampok yang menyekap 11 orang di Pulomas pada 26 Desember 2016. Selain ketiga terdakwa, pelaku lainnya, Ramlan Butar Butar, ditembak mati karena melawan saat ditangkap. Ramlan disebut polisi sebagai pemimpin komplotan tersebut. Dia diduga sebagai otak aksi tersebut. Ramlan sudah masuk keluar penjara

sejak 2001 dan masuk daftar pencarian orang. Selain itu, Ramlan merupakan orang yang diduga mengunci para korban di kamar mandi. Perampokan di kediaman Dodi Triono di Pulomas diwarnai penyekapan dan menewaskan enam orang. Korban yang meninggal dalam peristiwa itu ialah Dodi Triono, 59, selaku pemilik rumah, dua anak Dodi bernama Diona Arika, 16, dan Dianita Gemma, 9, Amel yang merupakan teman anak Dodi, serta Yanto dan Tasrok yang merupakan sopir keluarga. Korban selamat bernama Zanette Kalila, 13, yang merupakan anak Dodi. Korban lain yang selamat ialah Emi, Santi, Fitriani, dan Windy. (Mal/J-3)


22

NUSANTARA

RABU, 18 OKTOBER 2017

Banyumas Tolak Ojek Online

ANTARA/SENO

PENCARIAN KORBAN LONGSOR: Polisi dengan bantuan Unit Satwa K9 anjing pelacak mencari korban bencana longsor di Desa Jambesari, Sumberbaru, Jember, Jawa Timur, kemarin. Polda Jawa Timur menurunkan tiga anjing pelacak untuk memaksimalkan pencarian tiga korban bencana longsor yang belum ditemukan.

P E M E R I N TA H K a b u p a t e n Banyumas, Jawa Tengah, memastikan pelarangan transportasi berbasis daring (online.) Larangan itu disampaikan Bupati Banyumas, Achmad Husein, saat bertemu dengan sekitar 300 awak angkutan kota, angkutan perdesaan, taksi, dan ojek konvensional. Para awak angkutan ini sebelumnya berdemo menolak kehadiran transportasi online. Bupati Banyumas Achmad Husein menegaskan bahwa Pemkab Banyumas telah melakukan pelarangan terhadap transportasi daring lewat surat edaran bupati. “Namun, sebetulnya yang paling penting adalah memberikan masukan kepada Menteri Perhubungan yang akan menge luarkan aturan baru pada 1 November mendatang. Jadi, saya minta masukan dari saudara-saudara. Nanti usulan tersebut akan saya bawa langsung ke Kemenhub sebagai bahan masukan,” kata bupati, kemarin. Dari Sumatra Barat, Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai organisasi kemasyarakatan, seperti kelompok pemuda tidak berhak melarang transportasi umum seperti ojek daring beroperasi pada lokasi tertentu. “Kalau ada kelompok masyarakat atau ojek konvensional melarang ojek online beroperasi pada suatu tempat, tidak ada dasar hukumnya,” kata Kepala Perwakilan KPPU Medan, Abdul Hakim Pasaribu. Sementara itu, di Kalimantan Timur, ratusan ibu menggunakan kostum serbahijau dan membawa panci mendatangi gedung DPRD Balikpapan, kemarin. Mereka menentang penutupan transportasi online oleh Pemkot Balikpapan. “Transportasi online itu bukan sekadar antarjemput orang,” kata koordinator aksi Mei Christhy, seraya disambut kawan-kawannya yang membunyikan panci-panci. Para ibu ini menamakan diri Aksi Perempuan Kawal Transportasi Online. (LD/Ant/N-3)

Longsor Ancam Daerah Meskipun belum memasuki musim hujan, longsor dan puting beliung terjadi di berbagai daerah. BPBD pun telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana. FAISHOL TASELAN

faishol@mediaindonesia.com

B

ENCANA tanah longsor dan angin puting beliung mulai melanda sejumlah daerah. Di Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mencatat terjadi longsor di Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru, Jember. Tiga orang tertimbun tanah, yakni Saiful, Yohana, dan Fariz. Mereka ialah suami, istri, dan anak. Ketiganya diyakini masih tertimbun longsoran sejak Senin (16/10) malam bersama rumah dan harta benda. “Petugas pencari korban masih kesulitan mengeluarkan ketiga korban, karena lokasi tertimbunnya korban diduga cukup dalam,” kata Kepala BPBD Jawa Timur, Sudarmawan, di Surabaya, kemarin. Selain bencana tanah longsor, angin

puting beliung juga terjadi di wilayah Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, mengakibatkan dua atap rumah warga ambrol dan satu warung rusak. Bencana banjir dan longsor juga melanda sejumlah kabupaten di Jawa Tengah bagian selatan, yakni Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Cilacap, Martono, mengatakan longsor yang terjadi di sejumlah kecamatan, di antaranya Desa Ciwuni, Kecamatan Kesugihan, dan Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu. “Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, sejumlah rumah rusak akibat tanah longsor,” kata Martono. Sementara itu, dari Kebumen, banjir melanda sejumlah kecamatan di antaranya Kecamatan Kebumen dan Alian. Banjir akibat meluapnya Su-

ngai Kedungbener. “Banjir melanda sejumlah desa. Ada ratusan rumah yang terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Saat sekarang, tim BPBD berupaya mengevakuasi warga yang rumahnya kebanjiran,” ungkap Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kebumen Muhyidin. Banyaknya daerah rawan bencana di Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jateng telah memasang alat peringatan dini untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa dan benda. “Secara bertahap kita pasang alat deteksi dini bencana, terutama padadaerah paling rawan, seperti Karanganyar, Purworejo, Kebumen, Cilacap, dan Kabupaten Banyumas,” kata Kepala Pelaksana BPBD Jateng Sarwa Pramana. Pemasangan alat deteksi dini bencana masih sedikit karena keterbatasan anggaran. Pemasangan alat bencana dilakukan secara bertahap. Pemetaan daerah rawan bencana longsor juga dilakukan BPBD Kabupaten Klungkung. Sedikitnya ada 23 desa dan kelurahan yang rawan bencana longsor. Sementara itu, ancaman bencana angin kencang juga dipeta-

kan terjadi di sejumlah desa yang ada di daerah pesisir, serta rawan banjir terutama di sejumlah titik di wilayah perkotaan Semarapura. Cuaca ekstrem juga terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sejak Senin (16/10) menyebabkan pohon-pohon bertumbangan dan menimpa tiga mobil.

Wisatawan menurun Pada bagian lain, dampak aktivitas Gunung Agung memengaruhi kunjungan wisatawan ke Bali. Menteri Pariwisata Arief Yahya memperkirakan terjadi penurunan kunjungan wisatawan asing sekitar 16%-22% atau rata-rata 20% sejak pemberitaan akan terjadi erupsi Gunung Agung. “Karena informasi yang tidak tepat, rata-rata terjadi penurunan 15%-22% atau rata-rata 20%. Jumlah wisman ke Bali sehari sekitar 15 ribu orang. Artinya, kalau 20% berarti berkurang 100 ribu wisatawan,” kata Arief Yahya seusai menghadiri Regional Investment Forum 2017 di Kota Padang, Sumatra Barat, kemarin. (LD/AB/VL/ AD/AS/YH/N-3)

MI/LILIEK DHARMAWAN

TOLAK ANGKUTAN DARING: Ratusan awak angkutan kota, angkutan perdesaan, taksi, dan ojek konvensional berunjuk rasa menolak transportasi daring (online) di Alun-Alun Purwokerto, Jawa Tengah, kemarin. Pemkab Banyumas secara tegas melarang angkutan daring.

Mengajari Anak Tunarungu Percaya Diri

D

MI/TOSIANI

RUMAH TUNARUNGU: Seorang pendamping di rumah tunarungu menunjukkan gambar buah-buahan pada anak tunarungu di Rumah Tunarungu, Yayasan Abata, di Temanggung, Jawa Tengah, pekan lalu.

ENGAN bahasa isyarat, belasan anak mencoba berkomunikasi dengan teman lainnya, di ruang kumpul di Rumah Tunarungu Abata, Longkungan Mungseng, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (4/10) siang. Mereka berlarian ke sana kemari, dan sesekali terdengar suara terbata-bata saat bercakap-cakap. Ela Efiani, 20, satu dari sembilan pendamping anak-anak tunarungu, menggunakan isyarat tangan dan mengeja kata untuk untuk memanggil dan mengumpulkan mereka untuk belajar. Pendamping tersebut kemudian mengeja kata sembari memberikan isyarat agar anakanak segera menuju ke meja belajar. Tiap meja belajar telah ditempeli foto dan nama tiap-tiap anak. Sembari terus memberikan isyarat, Ela menanyakan kabar anak-anak dan menyampaikan salam dengan cara melakukan kontak mata pada mereka dari arah depan. Tujuannya agar anak-anak mudah

menangkap maksud yang ingin disampaikan. Dengan suara terbata, anak-anak mengeja kata-kata untuk menjawab ka-bar-ba-ik, dan menjawab salam. Bagian selanjutnya, Ela meminta anak-anak secara bergantian menuliskan nama dan alamat tinggalnya di papan tulis yang ada di depan. Setelah itu, Ela mengambil gambar buah-buahan yang ditunjukkan pada anakanak agar mereka mengeja menyebutkan nama buah-buahan itu. Erikah,12, anak tunarungu wicara asal Temanggung mengacungkan jarinya, menawarkan diri untuk pertama mengeja. Ia lalu maju dan duduk di depan Ela. Suaranya gamang, mengambang di langit-langit mulut mengeja ‘se-mang-ka’ untuk gambar yang ditunjukan Ela. Karena belum jelas, Ela memintanya mengulang. “Belum jelas, ayo diulang lagi,” pinta Ela. Tanpa keberatan, meski terlihat sulit, Erikah mencoba mengulangi mengeja kata-katanya

lagi ‘se-mang-ka’. Menjadi pendamping anak-anak tunarungu wicara menurut Ela tidaklah mudah. “Ini tidak mudah, saya juga cuma lulusan SMK, tidak punya pengalaman menghadapi anak-anak tunarungu yang sangat aktif bergerak. Awalnya, tidak berkomunikasi, dan tidak mudah mengetahui apa yang mereka mau, mereka ingin. Tapi saya mencoba belajar memahami,”tutur Ela. Ia pun pernah dipukul anak asuhnya. Pada kesempatan sama, Kepala Sekolah Abata, Muchlisin mengatakan ada 17 anak tunarungu wicara berusia antara 4-12 tahun. Mereka berasal dari keluarga miskin, dan sebagian ada yang sudah tidak memiliki orang tua. “Anak-anak ini datang dari berbagai daerah. Ada yang datang dari Purwokerto, Wonosobo, dan Temanggung. Di sini mereka dididik kemampuan berkata-kata, diajari supaya mandiri, dan tumbuh rasa percaya diri,”ujar Muchlisin. (Tosiani/N-3)


TANAH AIR

RABU, 18 OKTOBER 2017

BANJARMASIN, KALSEL

PULAU KE PULAU

PT Pos Kirim 140 Ribu Buku Donasi

Polisi Selisik Peredaran Sabu dari Penjara DALAM sepekan terakhir, Polda Kalimantan Selatan mengagalkan peredaran 1,2 kilogram sabu yang diduga dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk menekan praktik itu, kemarin, Polda menandatangani kerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. “Kami akan bersama-sama melakukan razia di dalam LP. Masih maraknya peredaran sabu di dalam LP dan di luar LP yang dikendalikan narapidana menunjukkan bahwa alat komunikasi masih leluasan digunakan di LP,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel, Komisaris Besar Muhammad Firman, di Banjarmasin, kemarin. Sepekan ini, lanjut dia, Polda Kalsel menangkap sembilan tersangka jaringan peredaran narkoba. Para pelaku dikendalikan bandar besar yang masih meringkuk di LP. “Dari tangan mereka disita 1,2 kilogram sabu. Kami terus mengembangkan kasus ini dengan membongkar jaringan pengendalinya yang berada di LP,” lanjur Firman. Kemarin, Polresta Palembang juga menyita 1 kilogram sabu. Barang bukti itu milik Herman, 59, warga Jalan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami. “Kami sudah mengintai pelaku selama dua minggu terakhir,” papar Kapolresta Palembang Kombes Wahyu Bintono Hari Bawono. “Sabu berasal dari Aceh dan akan diedarkan di wilayah Palembang dan sekitarnya. Herman mengaku mendapat upah Rp5 juta untuk sekali mengantarkan sabu,” tandas Wahyu. Upaya menekan peredaran narkoba juga dilakukan Polres Aceh Tamiang, Aceh. Sebanyak 75 kilogram daun ganja kering disita di Desa Perkebunan Pulau Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu, dinihari kemarin. Satu pelaku berinisial MAA alias Godeng, 30, warga Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, diringkus tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap saat mengangkut daun ganja yang baru dipanen di jalur Afdeling 3 PTPN I di Desa Pulau Tiga. Saat itu ada empat pria yang mengangkut karung besar dengan menggunakan sepeda motor. Tiga pelaku bisa kabur saat disergap polisi. Polisi hanya bisa menangkap Godeng yang membawa 75 kilogram ganja. “Ganja akan dikirim ke luar Aceh melalui jalur darat ke wilayah Sumatra Utara,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh, Kombes Agus Sartijo. (DY/ DW/MR/N-2)

SETELAH diluncurkan pada Mei lalu, program donasi buku bebas biaya yang dihelat PT Pos Indonesia telah menyalurkan 140 ribu eksemplar ke penjuru Tanah Air. Bekerja sama dengan Komunitas Literasi, perusahaan menyalurkan buku ke 900 perpustakaan keliling yang dikelola masyarakat. “Semoga program ini bisa meningkatkan budaya literasi di masyarakat,” kata Direktur Utama PT Pos Gilarsi Wahju Setijono, di Bandung, Jawa Barat. Kemarin, Cirebon Power menyumbang 1.700 buku yang akan disalurkan ke 425 taman bacaan. Buku bertemakan inovasi, penemuan, penciptaan, dan kreativitas itu ditulis Dirut Cirebon Power Heru Dewanto. (BY/N-2)

Pekalongan Kekurangan IPAL KOTA PEKALONGAN, Jawa Tengah, membutuhkan lebih banyak instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk mengurangi pencemaran limbah industri ke beberapa sungai. Pencemaran sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah menyebabkan sumur warga terintrusi oleh limbah dari sungai. “Sebagian warga sudah tidak bisa menggunakan air sumur untuk mandi dan mencuci, apalagi makan dan minum,” kata Sukamto, warga. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Kota Pekalongan Erwan Kurniawan mengakui ketersediaan IPAL di Kota Pekalongan masih sangat sedikit. “Dari volume limbah sebanyak 4.500 meter kubik per hari, baru 40% terolah di 3 IPAL komunal dan 80 IPAL industri kecil.” (AS/N-2)

USU Gelar Rembuk Nasional Pertanahan PESERTA Rembuk Daerah Bidang Pertanahan di kampus Universitas Sumatra Utara (USU), Medan, kemarin, mengapresiasi program pemerintah melakukan sertifikasi tanah. Rembuk diikuti utusan dari 16 perguruan tinggi. “Ada orang yang harus menunggu selama 40 tahun mengurus sertifikat hak milik, akhirnya baru bisa terwujud sekarang dan gratis. Dalam rembuk ini, kami mencoba mencari solusi terkait dengan pembebasan lahan yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur yang tengah digalakkan pemerintah,” kata ketua panitia Firdaus Ali. Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi mengakui sejumlah proyek pemerintah di wilayahnya terhambat karena masalah tanah. “Kami berharap rembuk ini bisa menghasilkan rekomendasi yang solutif untuk pemerintah.” (PS/N-2)

IKM Dilatih Berdagang Daring

ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO

JAMASAN KERETA KERATON YOGYAKARTA: Abdi dalem melakukan jamasan kereta (mencuci kereta)

Kanjeng Nyai Jimat di Museum Kereta Kraton Yogyakarta, kemarin. Kereta yang di-jamas ialah dua kereta dari 23 kereta koleksi Kraton Yogyakarta, yakni Kereta Kanjeng Nyai Jimat dan Kereta Kyai Manik Retno, yakni air serta kain sisa jamasan kereta tersebut menjadi rebutan masyarakat.

BANDUNG BARAT, JAWA BARAT

Petani Lembang Dapat Penghargaan FAO U

LUS Pirmawan, petani asal Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, memperoleh penghargaan dari organisasi pangan dunia, Food and Agriculture Organization (FAO). Dia bersama empat petani lain di Asia Pasifik dinilai berhasil mengembangkan pertanian di negara masing-masing. Penghargaan diserahkan tepat pada peringatan hari Pangan Sedunia, di Kantor Wilayah FAO untuk Asia dan Pasifik di Bangkok, Thailand, kemarin. Selain Ulus, penghargaan juga diterima Shafiqa Wahidi asal Afghanistan, Eri Otsu dari Jepang, Boonpheng Nasomyon asal Thailand, dan Indra Kumari Lawati dari Nepal. “Saya dinilai berhasil menciptakan kemandirian dalam pertanian, dari hulu hingga hilir. Usaha saya mengangkat nasib petani di Kampung Gandok, Desa Suntenjaya, Lembang, mendapat

pengakuan dari FAO,” ujar Ulus, saat dihubungi lewat pesan singkat, kemarin. Ia mengaku sejak kecil sudah diajarkan bertani oleh orangtuanya hingga menjadi petani mandiri. Dengan modal pendidikan lulus SD, Ulus mengandalkan ketekunan dan keuletan mengolah lahan, hingga dipercaya menjadi Ketua Gabungan Kelompok Tani Wargi Pangupay di desanya. Kelompok ini sejak 2015 lalu, telah mengekspor buncis ke Singapura. Selain itu, beragam sayuran dikirim ke supermarket di Bandung dan Jakarta, sejak 1995. “Kami juga sudah menetapkan standar budi daya pertanian dengan membatasi penggunaan pestisida. Pestisida hanya digunakan untuk memberantas hama saja,” lanjutnya. Untuk pupuk, petani Gandok menggunakan kompos, sehingga sayuran yang dihasilkan lolos tes residu. “Kami mena-

nam buncis, tomat, kol, brokoli, sawo, terong, dan cabai,” lanjut Ulus. Dunia pertanian di sejumlah daerah juga lebih optimistis dalam musim tanam tahun ini. Di Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pertanian Johanes Tay menyatakan stok pupuk dalam kondisi aman. “Kami masih punya pupuk sisa musim tanam awal 2017 sebesar 14.400 ton.” Di Sukabumi, Jawa Barat, petani diimbau mempercepat musim tanam padi bersamaan masih tingginya curah hujan saat ini. “Lahan yang sempat dilanda kekeringan sudah bisa ditanami karena hujan sudah turun. Air sudah bagus,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kardina Karsoedi. Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bangka Belitung, Akhmad Damiri mengeluhkan masih adanya dua daerah yang masuk katagori rawan pangan. Kedua kabupaten itu ialah Belitung dan Bangka Barat. (DG/PO/BB/RF/N-2)

KEHILANGAN Hilang BPKB Toyota Kijang Tahun ‘98, Nopol: B8576YA, Nosin;7K0215623, Noka:MHF11KF7000025194, A.N: Ny.Setiawati.

KULIT ASLI Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet ,Bag,Shoes,Etc Harco Elektronik Mangga Dua,Ruko Blok.B No.2 Jakarta Tlp:0216128888/www.dhenigleather.com

PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

MAKASSAR, SULAWESI SELATAN

Detonator Bom Gagal Dikirim

ANTARA /JOJON

PENYITAAN DETONATOR: Direktur Polisi Air Polda Sultra Kombes Pol Andi Anugrah (tengah) menjelaskan penyitaan bahan peledak di Kantor Brimob Polda Sultra, Kendari, Jumat (19/5). Kemarin, petugas Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan juga menyita 15 detonator yang akan dikirim ke Palu. PETUGAS Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, menggagalkan pengiriman 15 sumbu detonator bom yang akan dikirim ke

23

Tolitoli, Sulawesi Tengah, Senin (16/10). Benda berbahaya itu terdeteksi di ruang kargo, beberapa saat sebelum pesawat Lion Air JT 780 tujuan Palu, Sulawesi

Tengah, akan mengangkutnya. “Sesuai dengan yang tertera dalam paket, barang itu dikirim Merry, yang beralamat di Kota Malang, Jawa Timur. Tujuan pengiriman ialah Slamet dan Megawati, yang beralamat di Jalan Saiful Muluk, Desa Buntune, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah,” kata Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Dicky Sondani, kemarin. Tim, lanjut dia, saat ini menelusuri asal pengiriman detonator bom dan alamat tujuan, berkoordinasi dengan Tim Densus 88, Gegana, Laboratorium Forensik, serta Polda Sulawesi Tengah. Pengiriman detonator bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, petugas Bandara Internasional Hasanuddin, Makassar, juga menggagalkan pengiriman 500 detonator bom ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Perangkat itu terbungkus rapi dalam kardus dan hendak dikirim sebagai paket. Sama seperti penyitaan terakhir, barang-barang itu tidak lolos dari pemindaian x-ray bandara. (LN/N-2)

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN Sales Counter 021 - 581 2088 ext. 41159/41160 Direct 021 - 581 2113 Faximile 021 - 581 2110

KEMENTERIAN Perindustrian mendorong para pelaku industri kecil dan menengah di Makassar, Sulawesi Selatan, terus meningkatkan kinerja. Dengan menggandeng pengelola Blanja.com, IKM didorong mendapatkan akses pasar yang lebih luas sehingga usaha mereka makin berkembang. “Sektor industri pengolahan menyumbang 20,30% terhadap PDRB Kota Makassar. Kami ingin mereka bisa meluaskan pasar dengan melakukan transaksi penjualan secara digital,” kata Dirjen Industri Kecil dan Menengah Gati Wibawaningrum, kemarin. Di Sukabumi, Jawa Barat, upaya serupa dilakukan Bank Syariah Mandiri yang menggandeng pengelola Tokopedia. “Kami memfasilitasi 800 UMKM di Sukabumi untuk mendapatkan pelatihan digital marketing, yang akan jadi percontohan di Indonesia,” kata Mikro Banking Manager Bank Syariah Mandiri Sukabumi Erlangga Mulya Hadi. (LN/BB/N-2)


24

OLAHRAGA

RABU, 18 OKTOBER 2017

SEKILAS GELANGGANG

CLS Knights Wakili Indonesia di ABL CLS Knights Surabaya resmi menjadi wakil Indonesia di ajang ASEAN Basketball League (ABL) musim 2017-2018. Pada laga yang berlangsung di GOR Kertajaya, Surabaya, pada November mendatang tersebut, klub kebanggaan warga Surabaya itu akan berhadapan dengan enam tim dari ASEAN dan tiga tim dari Asia. Mereka adalah Hong Kong Eastern Sports Club, Singapore Slingers, Alab Pilipinas, Nanhai Long Lions, Saigon Heat, Westports Malaysia Dragons, Mono Vampire Basketball Club, dan Formosa Dreamers. Juru taktik CLS yang baru, Christopher Tanuwidjaja, mengatakan timnya masih perlu meningkatkan kekompakan mereka jelang pertandingan perdana melawan tim Taiwan, Formosa Dreamers, pada 18 November mendatang. Untuk musim ini, CLS Knights kedatangan tiga pemain asing yang berasal dari Amerika Serikat dan keturunan Thailand. Dua pemain asing asal Amerika itu yakni Duke Crews dan Brian Williams. Satu pemain asing berdarah Thailand adalah point guard Frederick Lee Jones. (Rul/R-3)

Takam Gantikan Pulev Tantang Joshua

ANTARA/NOVA WAHYUDI -

PROGRES RENOVASI: Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan, terus bersolek sebagai persiapan menyambut Asian Games 2018. Progres renovasi Stadion Jakabaring telah mencapai 74% dan ditargetkan selesai pada November mendatang.

Inasgoc Gandeng Erat BPK demi Transparansi Menjelang berlangsungnya Asian Games, anggaran yang digunakan pun akan semakin besar sehingga intensitas pertemuan dengan BPK ditingkatkan. NURUL FADILLAH

fadillah@mediaindonesia.com

P

ANITIA Pelaksana Asian G ames 2018 (Inasgoc) terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan BPK. Ketua Inasgoc Erick Thohir mengatakan koordinasi dengan BPK akan terus dilakukan agar tidak ada kasus

hukum akibat kesalahan dan penyalahgunaan keuangan yang merugikan negara. “Atas dasar itulah, koordinasi yang sudah sering kali kami lakukan dengan BPK terus diperkuat. Baru-baru ini pun kami bertemu dengan BPK untuk memaparkan tugas dan tanggung jawab sehingga laporan keuangan kami bisa lebih akuntabel,” ujar Erick. Penyelenggaraan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang tersisa kurang dari 11 bulan. Erick pun mengatakan, menjelang berlangsungnya

penyelenggaraan multiajang itu, anggaran yang digunakan akan semakin besar sehingga intensitas pertemuan dengan Inasgoc dan BPK menjadi sangat penting untuk lebih ditingkatkan. Pria yang juga menjabat Ketua Komite Olimpiade Indonesia tersebut menginginkan berbagai proses pendanaan seperti pengadaan dan pengelolaan dana pada bendahara, proses pencairan, dan administrasi keuangan dapat dipantau langsung oleh BPK. “ Tahun depan akan banyak kegiatan yang dilakukan Inasgoc. Kami berupaya agar dengan dana yang besar tersebut, proses penganggaran dan penggunaan dana dilaksanakan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan. Oleh ka-

rena itu, kami menginginkan pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran negara yang digunakan Inasgoc untuk persiapan penyelenggaraan terus berlanjut hingga Asian Games selesai,” tambah Erick. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2017, Inasgoc telah ditetapkan sebagai satuan kerja (satker) sementara yang melekat pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora. Erick mengklaim, sejak terbentuknya Inasgoc sebagai satker, seluruh deputi, direktur, dan koordinator yang berada di Inasgoc telah mendapat pemahaman berkaitan dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara.

Gelar kejurnas Kegagalan sejumlah pesenam meraih medali di SEA Games Kuala Lumpur 2017 tidak lantas menutup kesempatan mereka untuk berlaga di Asian Games 2018. Untuk itu, Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia akan menggelar kejurnas untuk menjadi ajang seleksi. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Persani Dian WK Arifin mengatakan kejurnas tersebut akan digelar pada November hingga Desember mendatang. “Kejurnas artistik. menurut rencana, digelar di Riau pada November, ritmik mungkin antara Surabaya atau Lampung pada Desember nanti, sedangkan aerobik mungkin di Jambi pada November. Kita membuka kesempatan kepada atlet artistik dan ritmik untuk turut berpartisipasi dalam Asian Games melalui kejurnas ini. Sementara itu, yang kemarin meraih medali di SEA Games juga belum tentu aman karena mereka harus meningkatkan performa mereka terus sampai dengan Asian Games.” (R-3)

Tiga Tunggal Putri RI Melaju TUNGGAL putri Indonesia, Gregoria Mariska, melangkah ke babak keempat setelah menghentikan langkah pemain Jepang, Hirari Mizui, pada hari kedua kejuaraan bulu tangkis BWF World Junior Championships 2017. Bermain di Gedung Olahraga Amongrogo, Yogyakarta, kemarin, Gregoria mengalahkan lawannya dua set langsung dengan skor 21-9 dan 21-16. Seusai pertandingan, Gregoria mengatakan, kunci kemenangannya karena mampu mengembangkan pola permainan sendiri. “Set pertama lawan masih belum mengetahui pola permainan saya seperti apa? Pada set kedua, dia (Mizui)

melambatkan permainan,” ucap Gregoria. Dengan perubahan gaya permainan lawannya, Gregoria tampil optimal dengan menerapkan gaya permainan lebih agresif. Pemain pelatnas Cipayung sangat berharap bisa memenangi kejuaraan dunia bulu tangkis junior di Yogyakarta. “Saya ingin menyumbang emas,” kata pemain berusia 18 tahun asal Wonogiri, Jawa Tengah, tersebut. Kendati begitu, Gregoria mengaku persaingan sangat kompetitif. Semua pemain yang bertanding memiliki kualitas merata. Sayangnya kesuksesan Gregoria tidak dapat diikuti rekannya, Asty Dwi Widyaningrum.

Asty tidak dapat melaju ke babak berikutnya setelah takluk dari pemain unggulan kelima, Han Yue dari Tiongkok, 11-21 dan 13-12. Seusai bertanding, Asty mengatakan, lawannya memiliki keunggulan teknis dan stamina. “Saya sudah bermain maksimal tetapi lawan saya memang jauh lebih baik,” ucap Asty, pemain berusia 17 tahun yang baru pertama kali terjun ke turnamen internasional. Pelatih tunggal putri Indonesia, Jeffer Rosobin, mengaku tiga tunggal putri, yakni Gregoria, Aurum, dan Choirunnisa telah tampil meyakinkan, dan mereka berpeluang melangkah ke babak berikutnya. (AT/Rul/R-4)

DOK/PGN

TIM PGN: Direktur Utama PGAS Solution Yosviandri (tengah)

berbincang dengan tim binaan PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk, PGN Road Cycling Team (P-RCT), awal pekan ini. P-RCT akan tampil dalam Tour de Singkarak 2017.

JUARA dunia tinju kelas berat Anthony Joshua dipastikan bakal menghadapi Carlos Takam untuk mempertahankan sabuk juara dunia IBF yang disandangnya setelah petinju Bulgaria Jubrat Pulev mengundurkan diri akibat cedera bahu. Petinju 28 tahun itu akan berhadapan dengan Takam yang berasal dari Prancis di Cardiff pada 28 Oktober. Itu menjadi pertarungan pertama Joshua AFP sejak merebut gelar juara dunia WBA dari tangan Vladimir Anthony Joshua Klitschko pada April silam. Juara dunia tinju kelas berat “Saya diinformasikan bahwa Pulev mengalami cedera bahu,” kata promotor Eddie Heard. “Peraturan IBF menyebutkan pertarungan wajib akan diselenggarakan melawan petinju yang ada di bawahnya dan itu menjadi milik Carlos Takam.” (AFP/Ant/Mln/R-2)

KONI Siap Gantikan Peran Satlak Prima KOMITE Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mengaku siap kapan saja jika pemerintah menunjuk mereka untuk menggantikan posisi Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) untuk menggelar pelatnas. “Kita ikut pemerintah saja. Namun, hingga saat ini keputusan itu belum ada,” kata Wakil Ketua Umum KONI Pusat Suwarno di sela peringatan HUT ke-79 KONI di Kantor KONI Pusat, Senayan, Jakarta, kemarin. Menurut dia, jika tugas tersebut benar-benar diberikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, pihaknya mengaku sudah siap meski tantangan ke depan bakal lebih berat. Asian Games Jakarta-Palembang 2018 tinggal sepuluh bulan lagi. “Tidak ada alternatif lain. Kita harus siap. Sepuluh bulan memang menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Makanya, keputusan harus secepatnya dilakukan.” Soal langkah pertama mereka, Suwarno menegaskan pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu. (Ant/R-3)

Marc Marquez Siap Berlaga di Indonesia TERIKNYA matahari tidak mengurangi gairah pembalap Moto-GP dari tim Repsol Honda, Marc Marquez, untuk menyapa para penggemarnya di Tanah Air. Bersama rekan setimnya, Dani Pedrosa, ia hadir di Astra Biz Center, Serpong, Tangerang, kemarin. Dengan kacamata hitam dan topi, Marquez naik ke panggung yang tak beratap. “Rasanya cukup panas di sini, tetapi saya baik-baik saja,” ujar pembalap asal Spanyol tersebut. Meski demikian, Marquez mengaku ingin tetap memacu motor balapnya di Indonesia. Menurut Marquez, sudah saatnya Indonesia menggelar Moto-GP menyusul Thailand yang lebih dulu masuk k a l e n d e r M o to - G P p a d a musim depan. “Sama halnya Thailand yang akan mulai menggelar Moto-GP musim depan, saya rasa sudah saatnya Indo nesia menjadi tuan rumah. Besarnya gairah Moto-GP di Indonesia membuat saya tidak sabar untuk membalap di

sini,” ujar Marquez, sang juara dunia Moto-GP tiga kali. Keinginan Indonesia untuk menggelar Moto-GP sempat menghangat pada 2015. Saat itu, dua tempat menyatakan siap menjadi tuan rumah yakni Sirkuit Sentul di Bogor, Jawa Barat, dan sirkuit Jakabaring, Palembang, yang segera dibangun pemerintah Sumatra Selatan. Namun, dua tahun belakangan, kesiapan Indonesia menggelar Moto-GP tak lagi terdengar gaungnya. Pada akhirnya Dorna, pihak penyelenggara Moto-GP, memilih Sirkuit Buriram, Thailand, sebagai tempat terbaru ajang Moto-GP 2018. Sementara itu, balapan musim ini masih menyisakan tiga seri terakhir. Marquez masih berjaya di puncak klasemen sementara dengan 244 poin, selisih 11 poin dari Andrea Dovizioso dari tim Ducati yang berada di posisi kedua. Pembalap Yamaha Maverizk Vinales menempati posisi ketiga dengan raihan 41 poin. (Rul/R-4)


SEPAK BOLA

RABU, 18 OKTOBER 2017

25

Swedia Bisa Jadi Sandungan Italia di Babak Play-0ff JUARA dunia empat kali, Italia, akan menemui lawan berat di babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa yang akan berlangsung pada 9 dan 14 November mendatang. Dalam undian yang dilakukan kemarin, Azzuri harus menghadapi tim kuda hitam, Swedia. Di atas kertas, Italia yang menduduki peringkat dua Grup G akan mampu mengatasi Swedia. Dalam 22 pertemuan dengan Swedia, Italia meraih 10 kemenangan dan menelan 6 kekalahan. Italia terakhir kali kalah dari Swedia dalam laga persabahatan dengan skor 0-1 pada 1998. Di kompetisi resmi, kekalahan terakhir Italia dari Swedia terjadi pada 1987 dalam penyisihan Grup 2 Piala Eropa 1987 dengan skor 0-1. Namun, bukan tidak mungkin Swedia yang akan menjadi tuan rumah lebih dulu

bisa menjadi sandungan Italia untuk tampil di Rusia tahun depan. Di penyisihan Grup A, Swedia mampu menunjukkan kekuatan dan membuat Belanda harus tersingkir.

Dalam 22 pertemuan dengan Swedia, Italia menang 10 kali dan menelan 6 kekalahan. “Itu akan menjadi dua laga berat. Namun, saya senang dan kami bisa mulai mempersiapkan diri,” ujar pelatih Swedia Janne Andersson. Di laga lain, Republik Irlandia akan menantang Denmark dan Irlandia Utara menghadapi Swiss. Satu laga lain akan mempertemukan Kroasia de-

ngan Yunani. Pelatih Irlandia Utara Michael O’Neill mengatakan di babak penyisihan Swiss tampil mengesankan. Namun, O’Neill menyebut Swiss bisa melakukan itu karena berada di grup mudah. “Tugas kami ialah memberi kesulitan kepada mereka. Sangat penting untuk tidak kebobolan saat menjadi tuan rumah karena gol tandang bisa menjadi penentu,” tegasnya. Sebaliknya pelatih Republik Irlandia Martin O’Neill mengatakan senang dengan hasil undian yang mempertemukan tim asuhannya dengan Denmark. Undian yang mengharuskan Republik Irlandia menjadi tuan rumah di leg kedua juga sangat menguntungkan. “Jika semua pelatih ditanya, mereka pasti ingin memainkan leg kedua di kandang. Melawan Denmark akan menjadi pertarungan yang menarik,” jelasnya. (Sat/AFP/R-2)

AFP/FABRICE COFFRINI

UNDIAN PLAY-OFF: Legenda sepak bola Spanyol Fernando Hierro memperlihatkan kertas undian bertuliskan ‘Italia’ pada undian

play-off Piala Dunia zona Eropa di Zurich, tadi malam. Italia bakal berjumpa tim tangguh Swedia untuk berebut satu tiket ke Rusia 2018 mendatang. Tiga laga play-off lainnya ialah Irlandia Utara vs Swiss, Kroasia vs Yunani, dan Denmark vs Republik Irlandia.

Teco Tolak Skema Parkir Bus SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

K

EPERCAYAAN diri pelatih Persija Jakarta Stefano Cugurra kepada ketajaman lini depan sedang meninggi setelah kemenangan lima gol tanpa balas dari Persegres Gresik United pekan lalu. Oleh karena itu, ia menolak memainkan skema ‘parkir bus’ kala harus mengunjungi markas Persipura Jayapura di Stadion Mandala Jayapura dalam lanjutan Liga 1 2017, sore ini. ”Kita respek sama Persipura.

Kita lebih baik main bebas. Sekarang lini depan kami bisa cetak sembilan gol dalam tiga pertandingan terakhir. Gelandang dan penyerang lebih siap kasih umpan dan penyelesaian akhir,” kata Teco--sapaan Cugurra--kemarin. Klaim pelatih asal Brasil itu bisa jadi benar. Akan tetapi, bermain terbuka di Mandala cukup berisiko. Kecuali kalau tim bersangkutan ingin pulang dari Jayapura dengan tangan kosong. Sejauh ini hanya Madura United yang menjadi satusatunya tim yang mampu mendulang poin penuh di kandang

Pelatih Persipura Jayapura Wanderley Junior mengaku berhati-hati mengantisipasi permainan Persija, tim dengan lini bertahan terbaik di Liga 1 saat ini. ‘Mutiara Hitam’--julukan Persipura. Itu pun dengan catatan mereka lebih banyak bermain menunggu dan mengandalkan serangan balik. Di sisi lain, trio serangan Persipura sangatlah berbahaya. Frisca Womsiwor, Boaz Solossa, dan Addison Alves sejauh ini mencetak 26 gol, separuh dari catatan seluruh gol Persipura musim ini. Secara khusus Teco pun memberikan perhatian kepada Addison karena ia me-

rupakan pemain tersubur di Persipura saat ini. “Mereka tim bagus, punya banyak pemain yang bisa cetak gol dan berikan umpan. Addison pernah berkerja sama dengan saya di Thailand dan dia memberikan bantuan besar kepada Persipura,” imbuh Teco. Di sisi lain, pelatih Persipura Jayapura Wanderley Junior mengaku berhati-hati mengantisipasi tim asal Ibu Kota.

Seperti diketahui, Persija merupakan tim dengan lini bertahan terbaik di Liga 1 saat ini. Tim ‘Macan Kemayoran‘ hanya 19 kali kebobolan hingga pekan ke-29. “Sekarang kami ingin tiga poin. Persija kebobolan sedikit dan bertahan kuat. Saya harap kita fokus dan punya motivasi buat menang. Kita kalah dari Madura sebelumnya dan kami ingin bangkit,” ucap pelatih asal Brasil itu.

Pekan berkabung Di bagian lain, PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) sebagai operator Liga 1 2017 akan menetapkan pekan ke-30 sebagai minggu berkabung atas meninggalnya penjaga gawang Persela Lamongan Choirul Huda. Seperti diberitakan, kiper 38 tahun itu menghembuskan napas terakhir pada Minggu (15/10) lalu setelah insiden benturan keras dengan rekan setimnya, Ramos Rodrigues. Huda pun meninggal di RSUD Dr Soegiri Lamongan akibat trauma di kepala. Untuk memberi penghormatan terakhir bagi Huda, seluruh

pertandingan di pekan ke-30 akan diawali dengan prosesi hening cipta. Seluruh pemain juga diharuskan mengenakan pita hitam di lengan sebagai simbol dukacita. “Pasti minggu berkabunglah. Masuk pekan ke-30 secara lisan sudah kita infokan ke klub untuk memakai pita hitam dan mengheningkan cipta sebelum pertandingan,” kata Chief Operating Officer (COO) PT LIB, Tigor Shalomboboy, kemarin. Lebih lanjut, Tigor memastikan bahwa laga Persela Lamongan kontra Borneo FC, besok, tidak akan mengalami penundaan. (R-1)


RABU, 18 OKTOBER 2017

SEPAK BOLA

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 26 KISI-KISI

Duel Spesial Mourinho di Lisabon

AFP/OLAF KRAAK

Marc Overmars Kembali ke Arsenal

Manchester United memiliki rekam jejak yang bagus saat harus menghadapi klub-klub asal Portugal.

AP AFP

AFP

MANTAN gelandang legendaris Arsenal, Marc Overmars, dikabarkan akan kembali ke timnya, Arsenal, musim depan. Overmars akan kembali sebagai direktur tim Arsenal yang akan membantu Arsene Wenger mengamankan target transfer pemain yang ia inginkan. Sebelumnya, Wenger mengatakan enggan bekerja sama dengan sang direktur mengingat dirinya enggan diwakilkan dalam memilih pemain. Meski demikian, tim berjuluk ‘Meriam London’ itu tampaknya berpikir sebaliknya saat melihat kiprah Overmars yang cukup gemilang dalam mendatangkan pemain-pemain berpengalaman di Ajax selama lima tahun terakhir. “Saya tak pernah mengerti maksudnya direktur sepak bola. Saya manajer Arsenal dan selama jadi manajer, saya putuskan apa yang terjadi di sisi teknis,” ujar Wenger. (AFP/Rul/R-4)

AFP

AFP/OLI SCARFF

Bangkitkan Semangat dengan Lagu Rock

SATRIA SAKTI UTAMA

dapat merebut poin dari mereka,” imbuhnya.

satria@mediaindonesia.com

B

AGI manajer Manchester United Jose Mourinho, pertandingan melawan Benfica dalam penyisihan Grup A Liga Champions bukan duel biasa. Mengenang masa lalu, pelatih 54 tahun itu pernah disiasiakan klub Portugal tersebut di awal-awal kariernya. Akibat pergantian tampuk kepemimpinan di As Aguias, julukan Benfica, Mourinho harus lengser setelah hanya memimpin tim dalam sembilan laga musim kompetisi 2000/2001. Hal tersebut merupakan momen yang mengecewakan bagi Mourinho karena saat itu ia rela melepaskan jabatan asisten pelatih Barcelona. Selama 17 tahun setelah kejadian tidak mengenakan itu, Mourinho punya kesempatan kembali ke Lisbon dan membuktikan diri. Meski demikian, Lisabon tetaplah spesial bagi mantan pelatih Real Madrid itu karena di tempat itulah dirinya menjalani debut sebagai pelatih profesional.

Menanti Morata

Mourinho mengawali musim keduanya di Manchester United dengan rekor hampir sempurna. Dalam 11 pertandingan di berbagai ajang, skuat ‘Setan Merah’ hanya dua kali menelan hasil imbang, sisanya kekalahan. Di pentas Eropa, juara bertahan Liga Europa sejauh ini juga tampil sempurna dengan merebut dua kemenangan dengan skor telak atas FC Basel dan CSKA Moskow. Itu pencapaian yang jauh berbeda dengan Benfica yang kini berada di dasar klasemen setelah

menelan dua kekalahan. Benfica dipermalukan CSKA Moskow 1-2 di kandang sendiri sebelum menerima kekalahan telak lima gol tanpa balas dari FC Basel. Walaupun begitu, gelandang United Nemanja Matic menyebut Benfica bukanlah tim lemah. Perkataan mantan pemain Chelsea itu bukan omong kosong karena pesepak bola Serbia tersebut pernah berkarier di tim itu selama tiga musim. “Saya terkejut karena Benfica merupakan tim yang selalu ingin

memenangi pertandingan. Mereka tim besar dan banyak pemain hebat. Saya pikir setiap orang di sana sulit untuk dilawan,” ujar Matic. Seperti halnya Mou, kesan mendalam juga dirasakan Matic di Benfica. Bedanya, kenangan manis lebih mendominasi ingatan Matic bersama juara bertahan Liga Portugal itu. “Benfica klub yang spesial bagi saya. Saya akan mendukung mereka sepanjang hidup. Akan tetapi, di Liga Champions, saya berharap

Setelah menelan dua kekalahan beruntun di Liga Primer, Chelsea akan menghadapi laga berat saat menjamu AS Roma di Grup C. Skuat asuhan Antonio Conte tentu menargetkan poin penuh untuk meningkatkan kembali kepercayaan diri tim yang tengah ambruk. “Hasil lalu telah pergi. Anda berkerja dan berkerja lagi untuk penampilan yang lebih baik pada Rabu ini bahwa kami dapat kembali memproduksi rasa haus kemenangan dan pergi dari itu,” ujar kapten Chelsea Gary Cahill. Seperti Chelsea, Roma juga menargetkan menang seusai dikalahkan pemimpin klasemen Seri A Italia Napoli pekan lalu. Untuk rekor pertemuan, Roma memang baru sekali mengunjungi Stamford Bridge dan menelan kekalahan 0-1 dalam fase grup Liga Champions musim 2008/2009. Namun, secara head to head, I Lupi lebih baik karena di pertandingan kedua mereka menang 3-1 di kandang. (AFP/R-2)

Blaugrana Terus Melaju Positif

AFP/LLUIS GENE

UNJUK KETAJAMAN: Bintang Barcelona Lionel Messi berpeluang unjuk

ketajaman saat menjamu tim lemah Olympiakos pada laga penyisihan grup Liga Champions di Stadion Nou Camp, Barcelona, dini hari nanti.

LAJU positif Barcelona sejak awal musim tampaknya tidak akan buru-buru terhenti. Apalagi di pertandingan selanjutnya, Blaugrana-julukan Barcelona--menjamu tim terlemah di Grup D Liga Champions Eropa, Olympiakos, di Nou Camp, dini hari nanti. Wakil Yunani itu hanya menempati posisi buncit pascakekalahan beruntun dari Juventus dan Sporting Lisbon di dua laga sebelumnya. Terlebih the Thrylos--julukan Olympiakos--juga punya rekor buruk di ‘Negeri Matador’. Dalam 14 kali kunjungan ke Spanyol, Olympiakos tidak pernah menang. Hasil terbaik ialah dua kali imbang. Di sisi lain, Barcelona tetap dalam atmosfer positif meski pekan lalu ditahan imbang Atletico Madrid

1-1. Satu-satunya hasil seri dalam 10 pertandingan terakhir. Menang di kandang Atletico bukanlah perkara mudah dan hasil seri menunjukkan skuat Ernesto Valverde masih berada di trek yang benar. “Saya pikir kami telah melakukan sesuatu yang baik dan kami lapar untuk terus menjaga kemenangan. Terdapat banyak hal yang terjadi selama tiga musim saya di sini dan saya senang sejauh ini,” ujar kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen. Barcelona kini memimpin klasemen La Liga Spanyol dan memuncaki klasemen Grup D. Kemenangan atas Olympiakos akan membuat langkah Lionel Messi dkk untuk lolos dini ke babak selanjutnya bisa terwujud semakin cepat. Kiper asal Jerman itu pun tidak

lupa memberikan pujian kepada sang entrenador, Ernesto Valverde. Valverde dinilai mampu menyeimbangkan lagi kondisi tim yang sempat goyah karena kepergian Neymar ke Paris Saint-Germain Prancis. “Kami perlu menunjukkan kepada pelatih bahwa kami tahu konsepnya karena kami punya cara yang baru dan ide berbeda. Dia memperkenalkan pilihan baru untuk pertandingan kami,” imbuh Ter Stegen. Valverde akan tetap mengandalkan skema 4-4-2 dengan mengandalkan Lionel Messi dan Luis Suarez di posisi penyerang. Empat gelandang pendukung yakni Sergio Busquets, Ivan Rakitic, dan Andre Gomes. (AFP/Sat/R-1)

ARSITEK Manchester City Pep Guardiola mempunyai cara khusus untuk membangkitkan semangat para pemain asuhannya. Lagu rock n’ roll yang dinyanyikan grup band Oasis menjadi pilihan Guardiola kala anak-anak asuhnya masuk ke ruang ganti. Berdasarkan salah seorang sumber dari Etihad, selama beberapa minggu terakhir, Pep memutuskan lagu Oasis untuk selalu dimainkan saat pemain sampai di ruang ganti tepat sebelum pertandingan berlangsung. Bahkan, sebelum pertandingan Liga Primer Inggris melawan Chelsea dengan kemenangan the Citizens pekan lalu, Pep memutar lagu Don’t Look Back in Anger sebelum bertanding. “Dia terkadang memutar beberapa lagu yang berbeda. Apakah ini faktor penyebab berubahnya performa mereka sekarang ini? Mungkin saja,” ujar sumber tersebut. (Thesun/Rul)

DOK JUVENTUS.COM

Dikenai Denda karena Ketahuan Merokok MANTAN penjaga gawang Arsenal, Wojciech Szczesny, membeberkan cerita negatif yang dialaminya semasa membela klubnya tersebut. Szczesny bercerita dirinya memang pernah merokok ketika mandi setelah kekalahan 0-2 dari Southampton pada 2015. Atas insiden tersebut, penjaga gawang Juventus itu pun diganjar denda sebesar 20 ribu pound sterling oleh Meriam London. Namun, berbeda dengan cerita yang beredar bahwa ia ketahuan merokok, Szczesny justru mengatakan dirinyalah yang mengakui perbuatannya dan meminta maaf atas kesalahannya tersebut kepada pihak manajemen. “Saya tidak pernah ketahuan. Saya telah mengakuinya ketika saya ditanya apakah saya yang melakukannya di London, tetapi yang kedua kalinya hanyalah omong kosong. Di Arsenal saya melakukannya, tetapi di Roma tidak,” ujar Szczesny. (AP/Rul/R-4)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.