@mediaindonesia
JUMAT, 29 09 2017
Bawas MA Awasi Praperadilan Novanto http://bit.ly/2wXu2ho
NO. 13247/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN
@mediaindonesia
Rp4.000/eks
Jasa Marga Terbelit Masalah Internal http://bit.ly/2hyylZu
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
E-mail: cs@mediaindonesia.com
Habibie Ingatkan Pancasila Topang Kemajuan Indonesia http://bit.ly/2k6PmuM
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
GUNUNG AGUNG
Pemerintah Jamin Semua Pengungsi Tertangani PEMERINTAH terus bersiap diri menghadapi kemungkinan terjadinya erupsi Gunung Agung (3.031 mdpl) di Bali. Hal itu disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani seusai memimpin rakor antisipasi erupsi Gunung Agung di Jakarta, kemarin. “Semua kementerian/lembaga siap membantu menangani (pengungsi), misalnya urusan makan, kesehatan, dan sarana dasar. Bahkan untuk pengurusan ternak pengungsi yang ditinggalkan,” jelas Puan. Berbagai persiapan yang telah diambil dalam rakor itu kemudian dibawa dalam rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo yang diikuti sejumlah menteri terkait di Kantor Presiden, Jakarta. Sejak 22 September lalu, Gunung Agung yang berada di Kabupaten Karangasem berstatus awas. Menurut Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG Gede Suantika, intensitas gempa yang terdeteksi semakin banyak hingga mencapai lebih dari 500 kali per harinya. Bentuk gunung pun telah berubah sebagai akibat adanya gerakan magma ke atas sehingga
kemungkinan terjadinya letusan sangat besar. Bila terjadi erupsi, diperkirakan luncuran awan panas bisa mencapai 12 kilometer, sedangkan magma akan menerjang kawasan yang berjarak empat hingga 15 kilometer dari gunung. Ke p a l a B N P B W i l l e m Rampangilei mengatakan pihaknya telah memasang lima unit sirene mobile iCast Rapid Deployment Public Notification System (iRADITIF) di sekitar Gunung Agung. Bila sirene berbunyi, itu berarti telah terjadi letusan. Sementara itu, berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Pusdalops BPBD Bali, jumlah pengungsi hingga kemarin pukul 18.00, tercatat 134.299 jiwa yang tersebar di 484 titik di sembilan kabupaten/kota di Bali. “Semua pengungsi tertangani dengan baik, logistik terdistribusi dengan baik, ” kata Kepala BPBD Bali Dewa Made Indera. Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengakui tidak mudah menyuruh warganya untuk mengungsi. “Secara kultural mereka terikat dengan pura masing-masing,” ujarnya. (BY/RS/X-5) Repotnya.. | Hlm 24
MI/RAMDANI
KEDATANGAN PANDA RAKSASA: Petugas membuka pintu truk yang mengangkut panda jantan bernama Cai Tao saat tiba di Taman Safari Indonesia, Bogor, Jabar, kemarin. Sepasang panda raksasa yang merupakan satwa liar dilindungi, Cai Tao (jantan) dan Hu Chun (betina) dari jenis Ailuropoda melanoleuca, dipinjamkan untuk kepentingan pengembangbiakan. Indonesia merupakan negara ke-16 yang menjalin kerja sama konservasi panda raksasa dengan Tiongkok.
DPR Wacanakan Pansus Polemik Panglima TNI Dengan rapat bersama pemerintahKomisi I, diharapkan tiap institusi tidak ‘berjalan’ sendiri-sendiri. ASTRI NOVARIA
astri@mediaindonesia.com
P ANTARA/NYOMAN BUDHIANA
PENAMPUNGAN PENGUNGSI: Sejumlah pengungsi
potensi erupsi Gunung Agung beraktivitas di tempat penampungan di GOR Suwecapura, Klungkung, Bali, kemarin. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga kemarin sore jumlah pengungsi telah mencapai 134.299 jiwa yang tersebar di 484 titik di sembilan kabupaten/kota di Bali.
OLEMIK terkait dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ihwal pembelian 5.000 senjata oleh institusi di luar TNI-Polri terus berkembang. Padahal, Menko Polhukam Wiranto sudah memberikan keterangan resmi. Presiden Joko Widodo pun sudah memanggil Panglima TNI ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9). DPR memandang polemik dan isu-isu mengenai hal ter-
sebut harus dijelaskan. Karena itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar Komisi I memanggil sekaligus Gatot Nurmantyo, Menhan Ryamizard Ryacudu, Kapolri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, dan pihak terkait lain. Pasalnya pernyataanpernyataan berbagai pihak mengenai isu itu isinya tidak sama dan selaras. “Diundang sekalian semua, BIN, Pindad juga. BIN (Badan Intelijen Negara) kan semua mitra kerja kami di Komisi I. Undang semua agar clear,”
tegas Hidayat, kemarin. Hidayat juga mendorong DPR membentuk panitia khusus untuk menyelesaikan polemik terkait dengan pernyataan Panglima TNI. “Rapat lintas komisi dimungkinkan dengan Komisi I dan Komisi III ditindaklanjuti dalam bentuk pansus,” ujarnya. S e b e l u m ny a , d a l a m s i laturahim TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9), Gatot menyebut ada institusi yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal. Dalam merespons itu, petinggi dari institusi-institusi terkait menyampaikan pernyataan berbeda-beda. Dengan rapat bersama Komisi I diharapkan tiap institusi selanjutnya tidak ‘berjalan’
Kekuatan masyarakat Bali selayaknya menjadi contoh bangsa. Di samping pengelolaan bantuan yang baik, solidaritas sosial semestinya dibangkitkan.”
Hakim Praperadilan Harus Berpikir Jernih
NasDem Usung Murad Jadi Maluku-1
Aturan Bolong, Dana PMD Gampang Dicolong
Hakim akan membacakan putusan praperadilan Setya Novanto, Jumat (29/9) ini. KPK berharap putusan itu mendukung pemberantasan korupsi.
Keputusan itu diambil setelah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail kemarin.
Penyertaan modal daerah (PMD) setiap tahun digelontorkan, hanya parkir di deposito. Belum ada aturan sehingga peluang korupsi terbuka.
Editorial | Hlm 2
Politik & Hukum | Hlm 4
Politik | Hlm 6
Perkotaan | Hlm 10
Waspadai Pasar Modal
sendiri-sendiri. “Kalau tidak, kami khawatir disusupi anasiranasir yang mengadu domba pimpinan lembaga negara,” papar Hidayat.
Alutsista Dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI secara implisit sempat mengungkapkan adanya kesamaan senjata yang digunakan Polri dengan TNI. Dalam kaitan itu, Ketua Presidium Indonesia Police Wath Neta S Pane mengatakan Polri memiliki kesatuan atau unit kerja semimiliter, yakni Brigade Mobil dan Densus 88 Antiteror. Alutsista yang digunakan kedua kesatuan itu, imbuh Neta, memang memiliki kesamaan dengan alutsista yang digunakan TNI. Ironisnya, kesamaan itu se-
ngaja dibiarkan sejak 2002 saat TNI dan Polri dipisahkan. “Selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya. Semua mendiamkan, termasuk pemerintah, wakil rakyat, dan TNI sendiri,” papar Neta. Kondisi itu pun, menurut Neta, harus segera dijelaskan dan disikapi pemerintah. Jika tidak segera dijelaskan, potensi dan ancaman konflik kedua institusi akan terus membesar dan kian membahayakan negara. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membantah alutsista yang dimiliki Polri sama dengan TNI. Namun, ia mengakui ada sejumlah alutsista seperti mortir dan pelontar granat infanteri yang dimiliki Polri, tetapi hanya digunakan untuk latihan pasukan Brimob. Sementara itu, di Palembang, kemarin, Menko Polhukam Wiranto berharap polemik itu tidak berkepanjangan. “Saya beri pernyataan ke pers itu untuk membangun suasana yang kondusif, tenteram, dan aman di masyarakat,” tandasnya. (Sru/DW/X-6)
“Saya minta pada majelis hakim, jika itu dikabulkan nanti bisa saja kepolisian, kejaksaan mengalami hal yang sama.” Laode M Syarif Wakil Ketua KPK Politik | Hlm 3 SENO
Perkembangan global sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia, khususnya pasar modal, pasar obligasi, dan aliran dana asing. Selama perkembangan pasar keuangan global meningkat maka pasar keuangan domestik juga akan membaik. Begitu pula sebaliknya.
LAPORAN DARI 2017 SJS (14)
SELA
Selamat Tinggal Patriarki, Jalan masih Panjang
Digital dan Persahabatan
“PEREMPUAN adalah bom. Untuk menjinakkannya, segera nikahkan.” Begitu kira-kira bunyi salah satu teks yang tertera dalam film dokumenter berjudul Casablanca Calling. Teks dalam film itu hendak menggambarkan betapa masih maraknya pernikahan dini di Maroko. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun dilaporkan akan dinikahkan dengan seorang pemuda dalam sebuah pesta perkawinan di tempat publik di Kota Tangier, Ma-
roko, dua pekan lalu. Para aktivis yang mendapat laporan itu menghubungi polisi. “Polisi datang dan menggagalkan perkawinan perempuan di bawah umur tersebut,” kata aktivis perempuan Naima Zitan berkisah kepada jurnalis peserta 2017 Senior Journalists Seminar (2017 SJS) yang digelar East-West Center di Rabat, Maroko, Rabu (27/9). Tingkat pernikahan dini di Maroko terbilang tinggi. Undang-undang Maroko menyebutkan usia terendah bagi
perempuan untuk menikah ialah 15 tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang undang-undang perkawinannya menyebutkan usia terendah bagi perempuan untuk menikah ialah 16 tahun. Pernikahan dini hanya satu contoh ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki di Maroko. Persoalan lain ialah kekerasan terhadap perempuan. “Penelitian yang kami lakukan pada 2011, 63% perempuan Maroko mengalami kekerasan, terbesar kekerasan dalam rumah
tangga,” ucap Stephanie Willman Bordat, aktivis perempuan rekan Naima. Menurut Naima, ketidaksetaraan perempuan dan lakilaki di Maroko disebabkan sejumlah persoalan, antara lain pendidikan. Perempuan buta huruf di Maroko mencapai 40% lebih. Tantangan lain berasal dari pemahaman atau interpretasi atas ajaran agama, terutama Islam. Dalam perkara pernikahan dini, misalnya, kaum muslim
sering kali menunjuk dan merujuk pada Aisyah yang dinikahi Nabi Muhammad pada usia dini. Organisasi perempuan yang bekerja untuk keadilan gender melakukan sejumlah hal demi mengurangi ketidakadilan terhadap perempuan. Mereka antara lain mendidik para perempuan untuk mengurangi buta huruf. Mereka juga mendorong perempuan untuk sadar akan hak-haknya. Bersambung ke halaman 3
Opini | Hlm 8
PENELITIAN tim dari University of California, Irvine, AS, baru-baru ini mengungkapkan bahwa perilaku DUTA digital dapat meningkatkan kualitas persahabatan seperti halnya interaksi langsung. Peneliti utama, Joanna Yau, mengidentifikasi enam karakteristik inti dari persahabatan offline atau interaksi langsung, yakni ungkapan, validasi, pertemanan, dukungan instrumental, konflik, dan resolusi konflik serta hubungan digital mereka. Bersama rekannya, Stephanie Reich, Yau menemukan komunikasi digital menawarkan lebih banyak manfaat bagi persahabatan. Lewat komunikasi digital, akan lebih banyak waktu untuk mengendalikan emosi. (Sciencedaily/Ire/X-5)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG
2
SELEKTA
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
EDITORIAL
Kearifan Lokal Ketahanan Bencana BENCANA alam memang bukan penghancur kehidupan. Telah banyak terlihat, bencana justru memunculkan kekuatan. Meski ada tangisan, kekaguman malah jauh lebih besar. Kondisi itu terjadi saat oran g yang dalam keprihatinan menolak untuk terpuruk. Alih-alih mengandalkan bantuan, mereka bergotong royong membangkitkan daya sendiri. Kekuatan kehidupan itulah yang sekarang ada di Bali. Kesiagaan menghadapi bencana bukan hanya ada di empat kecamatan yang berada di wilayah terdampak oleh erupsi Gunung Agung. Di wilayah lainnya, masyarakat ikut merasa sepenanggungan. Bahkan anakanak sekolah menengah menyisihkan uang jajan harian demi berdonasi untuk makanan anak-anak pengungsi. Warga lainnya di titik-titik penampungan pengungsian merelakan rumah dan lahan untuk dijadikan tempat penampungan. Ada pula warga yang mengumumkan melalui media sosial, mempersilakan pengungsi memanfaatkan sayur di kebun mereka. Kebersamaan itu pula yang ada dalam sistem penanggulangan bencana yang diterapkan pemerintah provinsi. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menjelaskan pihaknya menggunakan konsep desa kembar (sister village). Sistem itu berarti desa-desa yang aman menjadi penerima warga dari desa yang berbahaya. Mulusnya solidaritas warga Bali juga bukti nyata terawatnya budaya solidaritas menyama braya (persaudaraan). Ajaran nenek moyang itu mengandung makna semua kelompok ialah saudara. Dalam kondisi keprihatinan pun, mereka yang menjadi korban bukan dipandang sebagai orang lain yang mengungsi, melainkan saudara yang sedang dalam ujian.
MINYAK SAWIT MENTAH TUMPAH:
Dijaganya solidaritas itu pula yang tampak membentuk proses pengungsian. Meski ada beberapa kelompok masyarakat yang awalnya enggan mengungsi, lebih banyak warga yang ber gerak mengungsi mandiri. Langkah mereka diperingan dengan penerimaan terbuka dari DUTA warga di titik-titik pengungsian. Di lokasi-lokasi tersebut juga dapat kita lihat bahwa bantuan bukanlah sekadar memberikan materi, melainkan berbungkus semangat dan kehangatan. Bantuan seperti itulah yang bisa melampaui segala nilai materi. Bantuan yang tidak seberapa pun dapat berdampak karena disertai penghargaan dan kebersamaan. Dengan semangat itu pula, kita dapat yakin kehidupan pengungsi yang kini telah mencapai lebih dari 100 ribu orang dapat segera pulih setelah bencana terlewati. Di sisi lain, solidaritas nyata itu pula yang menegaskan kebohongan tentang protes bantuan dari masyarakat. Artikel-artikel menampilkan masyarakat Bali sebagai penuntut bantuan sesungguhnya merupakan pencemaran akan budaya luhur mereka. Sebaliknya, kekuatan masyarakat Bali selayaknya menjadi contoh bangsa. Di samping pengelolaan bantuan yang baik dari pemerintah, solidaritas sosial semestinya dibangkitkan. Pemerintah dan jajaran yang berwenang juga tidak boleh diam terhadap pihak-pihak nakal yang mencari keuntungan. Pengumpulan sumbangan liar semestinya segera dihentikan. Sebaliknya, semangat masyarakat dalam berdonasi patut diberikan wadah sehingga dapat tersalurkan dengan benar. Menyama braya sesungguhnya kearifan lokal yang memanusiakan manusia.
Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials
Pekerja memasang plastik pembatas untuk menghambat penyebaran minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) milik PT Wira Innomas yang tumpah di perairan Teluk Bayur, Padang, Sumatra Barat, kemarin. Menurut pihak PT Wira Innomas, minyak sawit yang tumpah ke laut sekitar 50 ton. Hal itu disebabkan terjadinya kebocoran pada pipa penyambung dari tangki penimbun. ANTARA/MUHAMMAD ARIF PRIBADI
Pencairan Pensiun tanpa Tenggat MK menilai jaminan pensiun bukan termasuk utang negara yang bisa kedaluwarsa. NUR AIVANNI
aivanni@mediaindonesia.com
M
AHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diajukan pensiunan pegawai negeri sipil Kementerian Perdagangan Burhan Manurung. Pencairan dana pensiun pun kini tanpa batas waktu. Pasal tersebut menggariskan hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa
setelah lima tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, ke cuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Burhan menyebut ketentuan pasal a quo telah menghambat dirinya sebagai PNS untuk dapat menerima hak uang pensiun sepenuhnya dari PT Taspen. “Menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua,” ucap Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Pasal 40 ayat (1) UU tentang Perbendaharaan Negara harus dikaitkan dengan Pasal 91 ayat (3) UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu dilakukan agar tidak terjadi disharmoni antarundang-undang. Di satu sisi, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dalam Pasal 91 ayat (3) UU ASN dinyatakan sebagai hak yang harus dijamin kesinambungannya. Di sisi lain, dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, hal itu dianggap sebagai utang negara yang hak tagihnya ditundukkan pada pemberlakuan masa kedaluwarsa. Untuk itu, majelis hakim menilai ketentuan kedaluwarsa jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan alias tanpa tenggat. Majelis juga menilai jaminan pensiun dan jaminan hari tua bukan termasuk utang negara, melainkan hak yang harus dijamin negara. Hal itu tertuang di dalam UU ASN bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan hak dari ASN/PNS.
Peran aktif Burhan seharusnya sudah diusulkan pensiun pada 1 Maret 2008, tetapi dia hanya menerima surat bebas tugas PNS menjelang pensiun pada 25 Januari 2008. Pada 23 Januari 2015, ia baru menerima surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Padahal, jaminan pensiun baru dapat dibayarkan setelah diterbitkannya SKPP oleh KPPN. Terkait dengan hal itu, mahkamah menilai keterlambatan penerbitan SKPP tidak adil bila hanya dibebankan kepada ASN/ PNS. Menurut mahkamah, itu juga membutuhkan peran aktif dari lembaga tempat ASN/PNS tersebut mengabdi, terutama terkait dengan penerbitan SKPP yang menjadi dasar pembayaran tunjangan pensiun dan tunjangan hari tua oleh PT Taspen. Burhan pun menyambut baik putusan MK tersebut. “Saya kira inilah yang terbaik. Artinya kita bisa menerima hak kita, ya, kita terima dan kita syukuri. Inilah maksimal yang bisa diperjuangkan. Sejak awal saya berjuang agar para pensiunan ini enggak ada yang terkena karena proses birokrasi yang panjang,” ucapnya. (X-8)
Sambangi Kemendagri, Ibu Negara Tinjau Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara KANKER Serviks ialah penyakit yang menjadi momok bagi kaum hawa. Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah penderita kanker serviks di Tanah Air sangat tinggi. Setiap tahun tidak kurang dari 15 ribu kasus kanker serviks terjadi di Indonesia. Itu membuat kanker serviks disebut sebagai penyakit pembunuh perempuan nomor dua di Indonesia setelah kanker payudara. Tercatat setiap hari ada kurang lebih 40 perempuan yang terdiagnosis mengidap kanker serviks dan 20 peremouan meninggal karenanya. Bahkan, tingginya kasus kanker serviks di Indonesia membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penderita kanker serviks terbanyak di dunia. Sementara itu, kanker payudara, merupakan penyakit dengan kasus terbanyak kedua. Dalam momentum Peringatan Bulan Peduli Kanker, Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memantau acara Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Servik dan Payudara melalui Iva Test dan Sadanis. Acara itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Plt Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, dan jajaran eselon I Kemendagri, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Hadir pula, Ketua Umum Tim Penggerak PKK dr Erni Guntarti Tjahjo Kumolo dan Ketua Dharma Wanita Kemendagri Ibu Ida Soedarmo. Acara ini juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK). Pemeriksaan tahap pertama tersebut dihadiri 900 peserta tes kanker serviks dari unsur pegawai perempuan yang sudah menikah dan istri pegawai
FOTO DOK KEMENDAGRI
KAMPANYE BAHAYA KANKER: Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Ketua Umum Tim Penggerak PKK, dr Erni Guntarti Tjahjo Kumolo yang memfasilitasi dialog dengan peserta iva test dalam acara Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Servik dan Payudara dalam memperingati Bulan Peduli Kanker di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (20/9). Ibu Negara selalu mengampanyekan bahaya kanker serviks yang bisa mematikan kepada para perempuan Indonesia. di lingkungan Kemendagri, BNPP, dan praja putri IPDN. Dalam acara tersebut, Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyampaikan, bahwa dirinya sangat concern terhadap pencegahan kanker serviks. Untuk itu, dalam berbagai kesempatan, dia selalu mengampanyekan bahaya kanker serviks yang mematikan ini kepada para perempuan Indonesia. “Ini (penyakit) sangat bahaya sekali, maka itu saya beserta ibu-ibu dari OASE KK keliling Indonesia, ke pelosok mana pun akan saya datangi untuk mengingatkan bahayanya. Ini kami mulai dari sejak pencanangan di 2015,” kata Ibu Negara yang didampingi istri Mendagri Tjahjo Kumolo, dr Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (21/9). Dalam balutan kebaya warna oranye, Iriana menekankan pentingnya untuk tahu dan peduli akan bahaya kanker serviks. Menurutnya, setiap perempuan pasti ingin sehat. Oleh sebab itu, mereka harus peduli terhadap kebersihan diri agar terhindar dari ba-
haya kanker serviks. Di acara itu, Ibu Negara lalu mengajak para pegawai Kemendagri yang telah melakukan Iva test dan Sadanis untuk berdialog langsung dengan dokter yang memeriksanya. “Ibu-ibu bagaimana sudah diperiksa tadi? Sudah tahu hasilnya? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi ayo maju ke sini, kita berdialog dengan dokternya,” ajak Iriana. Menanggapi ajakan tersebut, Sita, 34, pegawai Kemendagri, lantas menanyakan risiko hasil pemeriksaan kanker serviks pada dirinya. Pasalnya, meski hasil tes normal, ia mendapati bintik-bintik kecil di area kewanitaannya. “Alhamdulillah hasil deteksi dini saya dinyatakan normal. Cuma kata dokter di dalam area kewanitaan saya ada kista nabothi. Itu bahaya enggak bu?” tanya Sita kepada Iriana. Iriana lantas meminta dokter Dwiyana Ovi, Spesialis SpOG(K) untuk menjelaskan. “Jadi bu Sita, kista nabothi itu seperti jerawat pada wajah dan tidak berbahaya. Inilah pentingnya pemeriksaan dini,
jadi selain kita tahu apakah ada tanda kanker serviks tapi juga sekaligus pemeriksaan lainnya. Karena kalau enggak diperiksa, kita enggak akan tahu,” jelas dokter Ovi. Ibu Negara pun tidak segan ikut bertanya kepada dokter Ovi. “Apa semua perempuan bisa kena, dok? Maaf lo Dok, malah saya yang banyak bertanya,” tanya Iriana. Dokter Ovi pun dengan lugas menjawab pertanyaan Ibu Negara. “Sebenarnya semua perempuan bisa kena, khususnya bagi perempuan yang telah melakukan hubungan badan. Kanker serviks ini tidak ada gejala awalnya namun ketika muncul tandanya, itu sudah stadium lanjut. Jadi penting untuk pemeriksaan dini.”
Mulai cek rutin Sementara itu, kepada awak media, dr Erni Guntarti Tjahjo
Kumolo selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK, menyatakan dukungannya atas ide cemerlang yang digagas Ibu Negara dalam menggerakkan perempuan untuk melakukan pemeriksaan dini kanker servik, baik kepada istri pegawai negeri maupun masyarakat luas. “Ibu Negara begitu concern untuk menggerakkan perempuan di Indonesia yang dimulai dari jajaran pegawai negeri kementerian dan lembaga yang meminta untuk melakukan cek rutin setahun sekali,” ujar Erni. Tes rutin itu akan dilakukan kepada 2.000 pegawai maupun istri pegawai di lingkungan Kemendagri. Untuk IPDN ada sekitar 400 orang. Hingga saat ini, pemeriksaan telah dilakukan kepada 900 orang pegawai maupun istri pegawai. Sisanya nanti akan diadakan awal Oktober mendatang. Di samping pemeriksaan
dini kepada para ibu, Erni mengimbau dilakukan pemberian vaksin serviks kepada anak-anak mulai usia 9 tahun sebagai upaya pencegahan dini. Dia juga meyakinkan, bahwa hal tersebut tidak ada efek sampingnya. “Untuk saat ini, baru DKI dan Bali yang sudah punya program vaksinasi untuk anak sekolah dan diberikan secara gratis,” paparnya. Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan, pihaknya telah bergerak cepat untuk menyampaikan imbauan ke pemerintah daerah, membuat surat yang mendorong bupati sampai camat untuk melakukan kegiatan deteksi dini. Ia berharap, program ini mendapat respons positif dari masyarakat karena akan dilakukan secara terus-menerus bagi seluruh perempuan di Indonesia. “Di kementerian kami, diharapkan tahun depan ke-
gaiatan ini dilakukan secara terus-menerus yang setiap tahunnya akan dilaksanakan pengecekan, apalagi bagi wanita yang berusia produktif,” tandasnya. Pada stadium awal kanker serviks, tidak ada gejala yang jelas apakah seorang perempuan telah terserang kanker serviks. Namun, dalam perkembangan berikutnya, gejala kanker serviks mulai dirasakan di antaranya seperti sulit untuk buang air kecil, sering mengalami nyeri di panggul, keputihan bercampur darah, serta terjadi perdarahan di organ vital perempuan. Jika Anda seorang perempuan dengan gejala-gejala itu, segeralah memeriksakan diri. Adapun untuk mencegah kanker serviks, cara terbaik ialah dengan menjaga perilaku seks secara sehat serta aktif memeriksakan diri, juga melakukan vaksinasi. (RO/S2-25)
POLITIK
3
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
KPK Harap-Harap Cemas Hal yang dilakukan Pansus Hak Angket terhadap KPK dikhawatirkan akan menimpa penegak hukum lainnya yang seharusnya bekerja independen. NUR AIVANNI
aivanni@mediaindonesia.com
K
OMISIONER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait dengan hak angket akan sangat menentukan arah penegakan hukum di Indonesia. KPK sangat berharap putusan itu tidak menghambat masa depan dan keberlanjutan pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 36/PUU-XV/2017, 37/PUUXV/2017, 40/PUU-XV/2017 dan 47/PUU-XV/2017. “Jika penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen tidak dihentikan, peristiwa ini akan menjadi pintu masuk bagi kekuasaan politik untuk terus mencampuri kerja-kerja penegakan hukum di Indonesia,” terang Syarif di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Ia merujuk pada sepak terjang Panitia Khusus Hak Angket DPR RI terhadap KPK. Selama dua bulan masa kerja, pansus mengklaim telah menemukan banyak temuan potensi pelanggaran prosedural oleh KPK, mulai yang terkait dengan wewenang penindakan hingga administrasi kepegawaian. Sepak terjang pansus itu, menurut Syarif, menunjukkan intervensi politik terhadap ranah pro justitia. Ia juga menyatakan hal yang dilakukan pansus terhadap KPK bisa saja kemudian menimpa penegak hukum lainnya yang seharusnya bekerja independen.
“Saya minta kepada majelis hakim, jika itu dikabulkan, nanti bisa saja kepolisian, kejaksaan, mengalami hal yang sama, bahkan MA dan MK pun bisa mengalami hal yang sama jika diintervensi secara politik,” tegas Syarif. KPK meminta MK memberikan pemaknaan konstitusional terhadap ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3. KPK berharap pasal a quo tetap konstitusional dan mengikat sepanjang dimaknai bahwa hak angket DPR dapat digunakan hanya terhadap presiden, wakil presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. “Atau apabila mahkamah berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya,” imbuh Syarif.
Sidang berikutnya mengagendakan pemutaran rekaman rapat dengar pendapat DPR dan KPK yang diajukan pemohon.
Putar rekaman
Sidang selanjutnya akan digelar pada Rabu (11/10), tetapi belum sampai pada putusan. Agenda sidang ialah mendengarkan dan menyaksikan rekaman rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR dan KPK yang diajukan pemohon. Ketua MK Arief Hidayat mengatakan pemutaran rekaman tersebut dapat dilakukan atas hasil rapat pemusyawaratan hakim (RPH). “RPH memutuskan nanti pada persidangan yang akan datang, itu (rekaman) akan diputar dalam persidangan terbuka untuk umum.” Sejauh ini, KPK masih menolak hadir dalam rapat Pansus Hak Angket KPK karena meragukan keabsahan pembentukan pansus tersebut. KPK hanya bersedia hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Terakhir, KPK RDP tersebut digelar pada Selasa (26/9) dan di bagian terakhir sempat berlangsung tertutup. (P-1)
TERUS DUKUNG:
Mantan Komisioner KPK Erry Riyana membisiki Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua dari kiri) saat konferensi pers seusai pertemuan dengan sejumlah tokoh dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Pertemuan antara pimpinan KPK dan sejumlah tokoh antikorupsi membahas mengenai dukungan penuh terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. MI/ROMMY PUJIANTO
LAPORAN DARI 2017 SJS (14)
Selamat Tinggal Patriarki... Sambungan dari hlm 1 PEMERINTAH Maroko pada 2006 melatih perempuan untuk menjadi murshidat atau perempuan pembimbing agama. Ketika itu, 50 perempuan yang telah mendapat pelatih-an dikirim ke masjid, sekolah, dan penjara untuk membimbing perempuan. Dalam hal mengurangi pernikahan dini, para murshidat memberi bimbingan kepada para siswi bahwa mereka berhak menolak perkawinan dini. Para murshidat juga membimbing orangtua untuk tidak menikahkan anak perempuannya di usia dini. Ide tentang murshidat muncul setelah serangan teroris menimpa Kota Casablanca, Maroko, pada 2013. Murshidat berperan mengurangi ekstremisme dengan memberi bimbingan kepada perempuan karena perempuanlah yang bisa menghadirkan moderasi dan toleransi di kalangan keluarga dan anak-anak muda. Kisah tiga murshidat difilmkan dalam satu film dokumenter dengan judul Casablanca Calling pada 2014. Jurnalis peserta 2017 SJS berkesempatan menonton film tersebut dan
berdiskusi dengan associate producer Merieme Addou di Rabat, Maroko, Rabu (27/9). Keberadaan murshidat merupakan kemajuan tersendiri bagi penyetaraan perempuan dan laki-laki. Murshidat punya peran yang sama dengan ustaz, kecuali menjadi imam salat. Murshidat dianggap sebagai revolusi sosial yang teduh (quiet social revolution). Maroko juga telah meratifikasi sejumlah konvensi hak asasi manusia. Pada 2004, negara monarki itu memberlakukan Undang-Undang Keluarga. Dengan UU ini tidak diperlukan lagi apa yang disebut sebagai pengawasan perkawinan. Sebelumnya, seorang perempuan tidak dapat membubuhkan sendiri tanda tangannya pada akta perkawinan, tetapi hanya diwakili seorang ‘wali’, misalnya ayahnya sendiri. Sekarang perwalian itu tidak diperlukan lagi. Sejumlah kalangan menganggap kelahir-an UndangUndang Keluarga itu sebagai revolusi. “Meski pelaksanaannya lamban, saya menganggap ini revolusi serius di negara tradisional,” kata Abdellatif Bencherifa, pengajar di International University of
Rabat, dalam diskusi dengan jurnalis peserta 2017 SJS di Rabat, Rabu (27/9). Barangkali karena banyak kemajuan yang telah dicapai dalam menyetarakan perempuan dan laki-laki, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Maroko Driss El Yazami berani mengatakan budaya patriarki telah lenyap dari bumi Maroko. “Selamat tinggal patriarki,” kata Yazami kepada jurnalis peserta 2017 SJS yang menemui dia di kantornya di Rabat, Maroko, Selasa (26/9). Naima mengakui banyak kemajuan yang telah dicapai dalam bidang hukum. “Tetapi penyetaraan perempuan dan laki-laki sebatas di atas kertas. Implementasinya lamban.” Oleh karena itu, Naima menyangkal bila dikatakan kultur patriarki sudah lenyap dari Maroko. “Selain masih banyak perkawinan dini dan kekerasan terhadap perempuan, perempuan sering mendapat diskriminasi di tempat kerja,” tuturnya. Jalan mencapai kesetaraan gender di Maroko kelihatannya masih panjang. “Masih banyak yang harus dilakukan,” ucap Merieme Addou. (Usman Kansong/X-8)
MI/SUSANTO
UJI MATERIIL UU MD3: Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berjalan keluar seusai membacakan jawaban terkait dengan judicial review Pasal 79 ayat (3) UU MD3 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Dalam jawabannya, Laode menekankan KPK merupakan lembaga independen yang tidak dapat diintervensi lembaga negara mana pun dan oleh karenanya hak angket DPR tidaklah tepat dilakukan karena KPK bukan bagian dari kekuasaan eksekutif.
Pansus Angket Tunggu KPK Hadir PANITIA Khusus Hak Angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekad merampungkan investigasi. Itu memerlukan kehadiran KPK untuk memberikan keterangan ataupun klarifikasi di hadapan pansus. Pansus akan terus menunggu sampai KPK bersedia hadir. “Pansus tetap akan bekerja melakukan konfirmasi dan klarifikasi temuan-temuan pansus angket kepada beberapa pihak,” ujar anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Rapat paripurna pada Selasa (26/9) telah menyatakan menerima laporan kerja sementara Pansus Hak Angket KPK. Keputusan itu menjadi dasar bagi Pansus Hak Angket KPK untuk memperpanjang masa
kerja hingga lebih dari 60 hari. Sedianya, masa kerja pansus berakhir kemarin. Masinton mengakui sebagian besar anggota Pansus Hak Angket KPK juga merupakan anggota Komisi III DPR yang dalam bulan ini telah melakukan tiga kali rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK dan mempertanyakan hal-hal yang ada kaitannya dengan temuan pansus. Meski begitu, pansus tetap akan mengundang KPK kembali. “RDP Komisi III forum yang berbeda dengan Pansus Angket KPK. Pansus akan melakukan konfirmasi terhadap pegawai KPK yang bertugas mendata daftar aset sitaan dan rampasan KPK,” tandasnya. Senada dengan Masinton, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi menegaskan pansus akan tetap menunggu KPK
dalam forum Pansus Hak Angket KPK. Setelah itu, pansus baru bisa mengeluarkan rekomendasi. “Pansus dan Komisi III kan berbeda. Komisi mengawasi dalam konteks antarlembaga, sedangkan pansus lebih kepada personalnya. Karena itu, mereka yang hadir di pansus ini harus diambil sumpah agar semua keterangannya dapat dipercaya kebenarannya,” tegasnya. Di kesempatan terpisah, komisioner KPK Laode M Syarif enggan mengomentari lebih jauh tentang perpanjangan masa kerja pansus. Menurut dia, KPK tidak punya kewenangan untuk melarang atau menghentikan kerja pansus tersebut. KPK pun belum mengubah pendirian untuk menolak hadir di hadapan pansus. (Nov/ Nur/P-1)
4
POLITIK & HUKUM
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
KRI BIMA SUCI BERLABUH DI ITALIA: Sejumlah taruna AAL tingkat III angkatan ke-64 melakukan latihan parade roll di tiang layar KRI Bima Suci dalam pelayaran menuju Civitavecchia, Italia di Laut Terania, Rabu (27/9). Latihan parade roll tersebut dalam rangka persiapan memasuki Pelabuhan Civitavecchia, Italia yang rencananya akan berlabuh selama tiga hari dan melakukan serangkaian kegiatan di wilayah tersebut.
ANTARA/ZABUR KARURU
Hakim Praperadilan Harus Berpikir Jernih Hakim Cepi Iskandar akan membacakan keputusan sidang praperadilan Novanto, Jumat (29/9) ini. KPK berharap keputusan itu bisa mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. GOLDA EKSA
golda@mediaindonesia.com
K
ETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap hakim tunggal pada praperadilan Setya Novanto dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E), Cepi Iskandar, bisa berpikir jernih dalam membacakan keputusannya di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, Jumat (29/9) ini. KPK sendiri enggan berspekulasi mengenai keputusan yang akan diambil hakim. Namun, Agus berharap keputusan hakim bisa mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kalau keputusannya berdasarkan nurani bisa mempercepat perjalanan kami dalam pemberantasan korupsi. Saya berharap hakim yang memimpin sidang praperadilan itu
hati nuraninya diterangi Tuhan. Mudah-mudahan keputusan terbaik bagi bangsa ini yang kemudian dikedepankan,” kata Agus di Jakarta, kemarin. Dalam persidangan Rabu (27/9) lalu, hakim Cepi Iskandar menolak permintaan jaksa penuntut KPK untuk memutar bukti rekaman berisi percakapan tersangka kasus korupsi KTP-E Setya Novanto. Meski demikian, Agus tidak ingin menyebut langkah itu sebagai isyarat untuk memenangkan pihak penggugat. Ia bahkan tidak ingin berspekulasi mengenai alasan penolakan hakim tersebut. “Ya, sebenarnya kalau melihat rekaman itu, kita pasti banget (dapat membuktikan) yang ngomong siapa, kemudian yang diomongkan
siapa,” imbuhnya. Ia memastikan bahwa rekaman yang dijadikan salah satu barang bukti itu berisi percakapan Ketua DPR, Setya Novanto. Menurutnya, percakapan yang terekam itu membicarakan sejumlah persoalan, termasuk proyek KTP-E yang kemudian menjerat Novanto sebagai tersangka. “Sebetulnya kalau dibuka di praperadilan kemarin (Rabu) sangat bagus untuk kemudian bisa membuktikan pada rakyat banyak,” lanjutnya. Sekalipun nantinya hakim memutuskan untuk memenangkan Novanto di praperadilan ini, Agus menyatakan KPK masih memiliki bukti lain untuk kembali menjadikan Ketua Umum Partai Golkar itu
sebagai tersangka. Namun, Agus enggan menyebut bukti yang ia maksud. “(Rekaman itu) salah satunya, kami punya bukti banyak sekali,” tandasnya.
Pansus hak angket Keputusan yang akan dibacakan oleh hakim Cepi Iskandar, hari ini, juga dinilai akan memengaruhi kinerja Pansus Hak Angket KPK. Jika hakim mengabulkan praperadilan Novanto, Pansus semakin percaya kepada kesimpulannya bahwa ada hal-hal tidak patut ketika KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka. “Bisa jadi kemudian ketika praperadilan Setya Novanto dikabulkan maka ini memberi legitimasi dan ke-
mudian dikonfirmasi pada Pansus Hak Angket bahwa KPK memang benar tidak patut dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka,” kata Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Miko Ginting, saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/9). “ B i s a j a d i ke m u d i a n ke t i k a praperadilan Setya Novanto dikabulkan, ini memberi legitimasi dan kemudian dikonfirmasi pada Pansus Hak Angket bahwa KPK memang benar tidak patut dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka,” kata Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Miko Ginting, saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/9). (Ant/*/P-5)
KPK akan Minta Pendapat IDI
1,9 Juta Warga Terekam Ganda
TIDAK kunjung sembuhnya Setya Novanto membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat lembaga antirasywah itu gerah. Mereka pun mulai mempertimbangkan untuk mencari pendapat kedua (second opinion) terkait kondisi sebenarnya dari ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu. “Tiap hari tim kami melihat ke rumah sakit (Premier Jatinegara) mengenai kondisi beliau dan tim juga sarankan untuk meminta second opinion dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia), kami sedang pertimbangkan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, kemarin. Pada 17 Juli 2017, KPK telah menetapkan Novanto sebagai tersangka skandal megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Ia diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana sehingga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan KTP-E sekitar Rp5,9 triliun. Meskipun demikian, hingga saat ini Novanto belum juga menjalani pemeriksaan pertamanya. KPK sendiri telah dua kali memanggil Novanto untuk diperiksa, tapi ia selalu tidak bisa hadir karena sakit. “Sampai sejauh ini, kami belum dapat informasi final mengenai kondisi kesehatan Setya Novanto. Namun, yang pasti, pemeriksaan akan dilakukan dalam proses penyidikan,” kata Priharsa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/9). Dalam beberapa hari ini juga beredar foto yang diduga merupakan kondisi Novanto ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dalam foto itu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan selang infus tertancap di lengannya dan hidungnya ditutup masker oksigen. Meskipun demikian, banyak warganet yang menganggap foto tersebut hanya rekayasa untuk menggambarkan seolaholah Novanto memang sakit. Soal ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta masyarakat tidak berburuk sangka. “Tentunya saya harapkan Pak Novanto cepat sembuh sehingga bisa dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi,” tandas Hermanto. (Ant/ Nov/P-5)
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mendapati KTP-E sekitar 1,9 juta jiwa penduduk belum dapat diterbitkan karena melakukan perekaman elektronik ganda. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Sesditjen Dukcapil Kemendagri) I Gede Suratha mengatakan hal itu pada diskusi di Gedung MPR/DPR/ DPD, Jakarta, kemarin. Menurut I Gede Suratha, sistem pada program KTP-E yang terintegrasi di seluruh daerah di Indonesia dapat mendeteksi adanya perekaman ganda, melalui data biometrik, yakni sidik jari dan retina, pada perekaman elektronik. “Dengan terdeteksinya perekaman ganda, maka belum dapat diberikan KTP-E kepada penduduk yang bersangkutan,” katanya. Suratha menegaskan mereka yang melakukan perekaman ganda agar mendatangi kantor kecamatan atau kantor kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan klarifikasi, mana yang benar dan dipilih dari perekaman ganda yang sudah dilakukan. Suratha mengakui lambannya pencetakan blanko KTP-E karena sejumlah faktor seperti alat perekaman yang belum lengkap, sinyal internet belum baik, dan blanko KTP-E belum ada. Kemendagri menargetkan akan menyelesaikan program KTP-E hingga Desember 2018 sehingga pada pemilu 2019 sudah 100% selesai. Saat ini Kemendagri sudah menyelesaikan perekaman elektronik untuk KTP-E hingga 94,98% atau sekitar 175.949.127 juta jiwa penduduk. Saat ini masih ada sekitar 5,02% atau sembilan juta jiwa penduduk yang belum melakukan perekaman elektronik. Dari sebanyak 5,02% penduduk yang belum melakukan perekaman elektronik, sudah ditelusuri, tetapi kesulitan menemukan penduduk itu. Di Padang, Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan temuan nomor induk kependudukan ganda itu contohnya ada satu nama yang punya tiga KTP-E dan sampai saat ini Kemendagri belum dapat menemukan nama ibu kandung yang sebenarnya. “Misalnya, ada nama yang sama, alamat sama, tetapi nama ibu kandungnya kan tidak bisa diubah.’’ (*/Ant/P-2)
SELEKSI CALON KOMISIONER KOMNAS HAM: Calon Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan berjalan saat mengikuti uji
MI/SUSANTO
kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Sebanyak 14 calon anggota Komnas HAM secara bergantian mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk menduduki posisi Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022.
DPR Kritik Komnas HAM seperti Kuburan WAKIL Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa, mengkritik kondisi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang tidak lantang menyuarakan berbagai pelanggaran HAM. Ia pun mengi baratkan lembaga itu seperti kuburan yang sepi serta tidak banyak aktivitas berarti. “Bagi pencari keadilan, seolah-olah Komnas HAM tidak ada. Kami jelas tidak menginginkan Komnas HAM seperti kuburan yang tidak menyuarakan tentang pelanggaran HAM,” kata Desmond dalam fit and proper test terhadap calon komisioner Komnas HAM di Gedung DPR, kemarin. Desmond menambahkan pihaknya berharap Komisioner Komnas HAM yang baru nantinya bisa membantu korban pelanggaran HAM. Ia memberi contoh salah satu pelanggaran HAM yang belum diselesaikan
hingga saat ini ialah kasus Munir dengan Presiden Joko Widodo pernah melontarkan janji untuk menyelesaikannya, tapi belum terlaksana hingga saat ini. Sementara itu, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan masalah lain Komnas HAM di berhubungan dengan prinsip dasar, yakni supermasi hukum dan kesetaraan di depan hukum, serta penegakan hukum yang tidak boleh melanggar hukum. Namun, kenyataannya masih banyak penegak hukum yang sering melanggar hukum, terutama dalam kasus extraordinary crime. “Atas penangan yang sering melanggar hukum ini, saya
berharap calon komisioner Komnas HAM ini nantinya bisa memberikan kontribusi atas penegak hukum yang melanggar HAM,” pungkasnya. Dalam fit and proper test i t u , Ko m i s i I I I akan memilih 9 dari 14 nama calon anggota Komnas HAM. Pengumuman hasil uji kelayakan d a n ke p a t u t a n akan dilakukan pada Senin (2/10) mendatang. Untuk Kamis (28/9) kemarin, ada empat orang yang menjalani uji kelayak an dan kepatutan tersebut. Mereka ialah Muhammad Choirul Anam, Beka Ulung Hapsara, Ahmad Taufan Damanik, dan Munafrizal Manan. Salah satu calon anggota
Dalam fit and proper test itu, Komisi III akan memilih 9 dari 14 nama calon anggota Komnas HAM.
Komnas Ham, Ahmad Taufan Damanik, menyatakan bahwa tindakan kekerasan di berbagai wilayah di Indonesia masih terus terjadi. Damanik, jika ia terpilih sebagai komisioner Komnas Ham, akan melakukan beberapa hal, di antaranya memperbaiki sistem yang ada dalam tubuh Komnas HAM itu sendiri. “Harus ada upaya memperbaiki diri, memperbaiki code of conduct, dan memperbaiki tata cara penanganan perkara,” ujarnya. Sebab, dikatakan Damanik, saat ini lembaga seperti Komnas HAM sangat diperlukan oleh masyarakat. “Dengan hadirnya lembaga seperti Komnas HAM, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Komnas Perempuan, perhatian negara terhadap masyarakat sudah terlihat,” tandasnya. (Nov/P-5)
HUKUM
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
5
Surat Dakwaan Kasus Saracen sedang Disusun Kejaksaan Agung memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara Saracen yang merupakan sindikat penyebar berita bohong dan isu SARA. INDRIYANI ASTUTI
indriyani@mediaindonesia.com
K
PUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG
PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH: Jaksa Agung HM Prasetyo (kanan) menandatangani naskah kerja sama dengan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Eendy di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin. Jalinan kerja sama keduanya antara lain dalam program Jaksa Masuk Sekolah serta pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).
Polda Usut Terlapor Ujaran Kebencian JONRU Ginting memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai terlapor kasus ujaran kebencian. Dirinya tak menyesal menyebarkan ujaran yang dianggapnya kritik melalui postingan di media sosial Facebook. Dengan mengenakan baju koko berlapis jas hitam, Jonru didampingi kuasa hukumnya tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 16.00 WIB. “Bisa-bisaan mereka saja itu. Mereka memelintir ucapan saya. Saya bukan Tuhan gitu loh, apa pun bisa ter-
jadi,� kata Jonru di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemarin. Jonru mengatakan, dirinya tidak pernah menyesal atas semua ucapan yang pernah dilontarkan melalui media sosial. Jonru menegaskan, dirinya tidak akan kapok untuk bermedos dan mengkritisi kebijakan yang dianggapnya melenceng. “Saya enggak menyesal. Ada enggak gunanya menyesal? Menyesal bikin rugi kita sendiri,� kata Jonru. Sebelumnya, Muannas Al Aidid melaporkan Jonru ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 31 Agustus 2017. Dalam la-
poran bernomor LP/4153/ VIII/2017/PMJ/Dit Reskrimsus itu, Jonru disebut menebar ujaran kebencian di media sosial pada periode Maret hingga Agustus 2017. Laporan merujuk pada Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Muannas mengaku telah menelusuri unggahan Jonru yang mengandung ujaran kebencian karena mendorong etnik serta membenturkan agama dan etniktertentu. “Pernah akun Jonru meng-
unggah begini ‘kita merdeka dari jajahan Belanda tahun 1945 tapi 2017 belum merdeka dari jajahan Cina’. Nah ini kan bukan kritik, tapi ujaran kebencian,� jelas Muannas di Mapolda Metro Jaya, 4 September lalu. Muannas juga menyebutkan akun Jonru pernah memfitnah salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia tentang bantuan dugaan sogokan Rp1,5 triliun untuk kaitan perppu tertentu. “Ujaran kebencian ini kan dampaknya bukan individu, siapa pun bisa. Ormas Islam juga bisa jadi korban,� tegasnya. (MTVN/P-4)
EJAKSAAN sudah menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka (pelimpahan tahap II) sindikat penyebar berita bohong dan isu SARA atau Saracen dari Bareskrim Polri. “Saya dengar informasi terakhir hari ini tadi tersangka dan barang buktinya diserahkan kepada penuntut umum di kejari (kejaksaan negeri),� kata Jaksa Agung HM Prasetyo seusai acara Penandatanganan Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, kemarin. Lokus atau tempat kejadian perkara dengan tersangka Sri Rahayu Ningsih itu berada di Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya jaksa penuntut umum akan mempelajari dan menyiapkan surat dakwaan yang secepatnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan agar mendapat putusan. Menurut Prasetyo, pihaknya memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara tersebut. “Karena betapa bahayanya akibat dari penyebaran hoaks yang disebarkan dalam bentuk ujaran kebencian,� katanya. Sebelumnya, Kejaksaan
Agung menyatakan tengah menunggu pelimpahan barang bukti dan tersangka kasus penghina Presiden Joko Widodo di jejaring sosial Facebook, Sri Rahayu Ningsih, lengkap. Itu dikatakan Prasetyo seusai pembukaan Rakernis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kejaksaan di Jakarta, Selasa (26/9). Sri Rahayu Ningsih menjadi tersangka dalam dua kasus yakni kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo di jejaring sosial Facebook dan kasus pengelola grup yang berisi konten ujaran kebencian di jejaring sosial Facebook, Saracen. Sri ditangkap Satgas Siber Bareskrim Polri di Cianjur, Jawa Barat, pada 5 Agustus 2017. Sementara itu dalam kasus Saracen, selain Sri, polisi telah menangkap tiga tersangka lainnya, yakni Jasriadi (Jas), Muhammad Faizal Tonong (MFT), dan Muhammad Abdullah Harsono (MAH). Mereka ialah pengelola Saracen. Grup Saracen diketahui membuat sejumlah akun Facebook, di antaranya Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennewscom. Kelompok Saracen diduga kerap menawarkan jasa menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial.
Bendahara Saracen Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan memanggil bendahara Saracen, Retno, pada Senin (2/10) untuk diperiksa terkait dengan kasus penyebaran konten ujaran kebencian danberita bohong di jejaring sosial. “Retno, bendahara Saracen akan dipanggil lagi Senin pekan depan. Kemarin dipanggil kan tidak datang,� kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Hal itu merupakan panggilan kedua terhadap Retno karena sebelumnya mangkir dalam panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan penyidik pada Rabu (27/9). Terkait dengan kasus penyebaran konten ujaran kebencian dan berita bohong di jejaring sosial Facebook, Saracen, polisi telah menangkap empat tersangka, yakni Jas, MFT, SRN, dan MAH. Selain itu, penyidik Bareskrim juga menangkap seorang ibu rumah tangga bernama Asma Dewi yang diduga terkait dengan Saracen pada 9 September lalu. Bendahara Tamasya Al-Maidah itu ditangkap karena diduga mentransfer dana Rp75 juta ke anggota Saracen. (GolAnt/P-4)
Aksi 299 Harus Tertib dan Elegan MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan pemerintah tidak akan menghalangi pelaksanaan Aksi 299. Aksi itu menyuarakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Aksi itu bakal digelar hari ini. “Tujuannya menyampaikan pendapat. Jadi silakan saja, asal elegan,� kata Wiranto seusai apel akbar Pancasila dan Deklarasi 5.000 mahasiswa Bela Negara di Lapangan Hijau Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fa-
tah, Palembang, kemarin. Penyelenggaraan aksi itu, menurut Wiranto, diatur dalam undang-undang sehingga aksi dalam bentuk apa pun diperbolehkan, namun harus berjalan tertib dan aman. Selain itu, ia juga beberapa kali menerima aksi dalam bentuk apa pun mengingat selama ini dirinya berkecimpung di bidang kemiliteran. “Kalau aksi ini tertib dengan berbaris rapi tentunya sangat baik. Selain itu, pemerintah tentunya akan mendengarkan setiap permintaan dari para aksi ini,� pungkasnya. Ketua Front Pembela Islam
(FPI) Sumsel, Habib Mahdi menambahkan FPI memastikan tidak akan mengirim massa untuk ikut serta dalam Aksi 299 ini. Namun, ia juga tidak melarang jika ada anggotanya yang ingin ikut serta dalam aksi ini. “Kalau memang ingin pergi dan ikut aksi. Silakan saja. Tapi, bukan kami yang mengirim melainkan pribadi masing-masing,� ujarnya. Menurutnya, semua aksi itu positif asalkan tidak anarkistis dan berjalan tertib. Karena, aksi ini merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. “Saya sendiri belum tahu
apakah berangkat atau tidak karena saat ini di Palembang sedang terkena musibah yakni kepergian mantan wali kota Palembang,� pungkasnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa arus kendaraan saat Aksi 299 di depan gedung parlemen. “Sehingga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran tetap terjaga dan kinerja lalu lintas tetap maksimal,� kata Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKB Budiyanto di Jakarta. (DW/Ant/P-4)
SISTEM CAT DI KEMENKUM DAN HAM: Peserta
ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO
mengikuti seleksi kompetensi dasar dengan sistem computer assisted test (CAT) CPNS Kementerian Hukum dan HAM 2017 di Sleman, Yogyakarta, kemarin. Menpan-Rebiro Asman Abnur mengapresiasi proses seleksi CPNS dengan sistem CAT yang transparan dan berharap seluruh peserta yang mengikuti tes mengerjakan dengan jujur.
DOK BELIMOBILGUE.CO.ID
BUKAN hal mudah untuk menjual mobil Anda. Terkadang, Anda mesti bersusah payah dulu mencari tahu peminat di antara kenalan-kenalan Anda, atau memasang iklan di media cetak maupun daring. Biasanya ada masa tunggu ketika iklan sudah terpampang. Andai ada peminat yang berkabar, Anda pun harus membuat janji temu. Kadang calon pembeli ini muncul, kadang pula menghilang setelah membuat janji. Umpama pada akhirnya calon pembeli muncul, Anda harus siap jika ia meminta untuk tes berkendara. Nah, ketika sang calon pembeli meminta hal itu, apa yang Anda lakukan? Haruskah Anda ikut dengannya? Di mana Anda mesti menyimpan dokumen penting kendaraan Anda untuk menghindari risiko dokumen tersebut dibawa kabur beserta mobil Anda? Dan bisa jadi butuh beberapa kali membuat janji dan tes kendaraan dengan calon pembeli untuk akhirnya menemukan pembeli yang benar-benar tertarik untuk membeli mobil anda Ternyata, calon pembeli tersebut menyukai mobil Anda. Itu bukan berarti proses transaksi selesai. Jangan lupa, Anda masih harus bernego-
siasi soal harga. Suatu proses yang terkadang bisa membuat canggung. Kalau opsi penjualan tersebut Anda anggap menghabiskan waktu, Anda bisa mengeksplorasi opsi lain, yaitu berkunjung ke dealer. Namun, bagaimana Anda tahu harga yang ditawarkannya ialah harga yang terbaik? Bisa jadi Anda harus berkunjung dulu ke beberapa dealer lain dan menghabiskan waktu berharihari untuk mengetahui kisaran harga jual yang ideal bagi kendaraan Anda. Sekarang ada opsi penjualan mobil pribadi yang lebih ringkas. Baru-baru ini, platform anyar BeliMobilGue.co.id hadir di Tanah Air untuk mempermudah individu yang ingin menjual mobilnya dengan cara yang mudah, aman dan nyaman. Temponya pun singkat, cukup satu jam. Anda cukup mengunjungi situs www.BeliMobilGue.co.id dan mengisi beberapa pertanyaan mengenai karakteristik kendaraan Anda. Setelah itu, Anda akan menerima estimasi harga secara gratis. Jika Anda sepakat dengan estimasi harga tersebut, Anda bisa langsung membuat janji temu untuk inspeksi kendaraan Anda. Tanpa biaya alias gratis.
Lokasi inspeksi yang disediakan BeliMobilGue.co.id berada di area yang aman dan nyaman. Di situ Anda bisa menunggu proses inspeksi yang hanya sekitar 30 menit sembari menikmati secangkir kopi. Setelah inspeksi rampung, mobil dan hasil inspeksi akan dipublikasikan kepada jaringan kemitraan privat milik BeliMobilGue. co.id yang tersebar di seantero Indonesia untuk memberikan penawaran harga. Proses itu pun hanya butuh 30 menit dan Anda akan segera diinformasikan tawaran final atas mobil Anda. Secara keseluruhan, Anda tidak akan menghabiskan lebih dari 1 jam di tempat inspeksi. Jika Anda setuju dengan penawaran final tadi, Anda akan langsung menerima uangnya melalui transfer ke rekening bank Anda. Setelah pembayaran selesai, barulah Anda akan diminta untuk menyerahkan mobil, kunci, dan dokumen pelengkap. Bagaimana? Menjual mobil tidak pernah senyaman itu kan? Nah, buktikanlah sendiri dengan mengklik website www.BeliMobilGue.co.id atau menelepon ke +6221 8062 9622 untuk informasi lebih lanjut. (RO/S2-25)
6
POLITIK
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
Keputusan itu diambil setelah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail di Kantor DPP NasDem, Jakarta, kemarin.
NasDem Usung Murad Jadi Maluku-1
PUTRA ANANDA
putra@mediaindonesia.com
D
PP NasDem memastikan akan mengusung Murad Ismail pada Pilgub Maluku 2018 mendatang. Keputusan itu diambil setelah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang didampingi tim tujuh Bappilu NasDem bertemu Murad Ismail di Kantor DPP NasDem, Jakarta, kemarin. Keputusan mengusung Murad Ismail pada pemilihan kepala daerah, menurut Sekretaris Bappilu dan Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP NasDem Willy Aditya, telah melalui proses di tim Bappilu DPP bersama DPW NasDem Maluku. Bagi NasDem, setiap pilkada sangat penting karena pilkada akan menentukan proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, NasDem selalu mengusung yang terbaik dan berkomitmen membuat perubahan. “Ada beberapa pertimbangan mengapa NasDem mendukung Murad Ismail. Pertama Partai NasDem dalam kontestasi pilkada selalu memajukan putra-putri terbaik. NasDem melihat rekam jejak Murad Ismail yang bisa diterima semua kelompok masyarakat Maluku. Untuk kondisi Maluku, hal tersebut sangatlah penting. Kedua, elektabilitas Murad Ismail yang terus menanjak,” papar Willy Aditya. Willy Aditya juga menyampaikan pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Murad Ismail merupakan proses akhir sebelum mengeluarkan surat rekomendasi pilkada.
DPP NASDEM
NASDEM DUKUNG MURAD: Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menerima kunjungan Komandan Korps Brimob Polri
Irjen Murad Ismail di Gedung DPP NasDem, Jakarta, kemarin. DPP NasDem memastikan akan mengusung Murad Ismail pada pemilihan Gubernur Maluku pada 2018.
Empat kursi Dengan dikeluarkannya rekomendasi, Murad Ismail tinggal berkomunikasi dengan partai lain untuk mencukupi jumlah kursi sebagai syarat pendaftaran ke KPUD. Di DPRD Provinsi Maluku, NasDem memiliki empat kursi. “Pada pertemuan tadi, Ketua Umum NasDem Surya Paloh berharap Murad Ismail terpilih dan mampu menjadi gubernur bagi seluruh masyarakat Maluku yang sangat beragam. Pak Surya Paloh juga menyam-
paikan Maluku yang kaya akan sejarah dan pernah bergolak di awal reformasi harus dijaga kondusivitasnya dan semoga di bawah kepemimpinan Murad Ismail bisa sejajar dengan provinsi maju lainnya,” tambah Willy Aditya. Murad Ismail merupakan putra kelahiran Malaku yang sekarang menjabat sebagai Kakor Brimob Polri. Pada 2013 sampai dengan 2015, Murad Ismail pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku. Selama menjabat Kapolda Maluku,
Murad Ismail dikenal semua kelompok masyarakat, baik itu yang muslim ataupun nasrani. Wakil Sekretaris Bidang Kominfo dan Hubungan Media DPW PPP Maluku Husein Tuharea mengatakan pihaknya masih menggodok nama Murad Ismail yang direkomendasikan ke DPP untuk mengikuti pilkada Maluku pada 27 Juni 2018. Ia menambahkan bakal calon gubernur yang disampaikan ke DPP PPP ialah pe-
Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.
KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PUTUSAN Nomor 15/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
d.
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
e.
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Drs. Burhan Manurung, MA. Pekerjaan : Pensiunan ASN/PNS Kementerian Perdagangan Alamat : Jalan Pinus I Blok A-214 Perumahan Harapan Jaya RT/RW 005/010 Harapan Jaya, Bekasi Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon; [1.2]
c.
Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait PT Taspen (Persero); Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait PT Taspen (Persero). 2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat ¿nal untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusanputusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesi¿k (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia pensiunan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara karena mengakibatkan tidak tertagihnya seluruh jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang merupakan hak Pemohon sebagai pensiunan PNS/ASN dengan alasan kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. Menurut Pemohon pasal a quo tidak dapat diberlakukan kepada Pemohon karena tidak sama dengan Pihak Ketiga yang mempunyai hak tagih kepada negara; [3.5.2] Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara menimbulkan ketidakadilan dan mengabaikan perlindungan hukum, maka menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesi¿k dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma UndangUndang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara yang menyatakan, “Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang” terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara diberlakukan terhadap pengelelolaan utang negara/daerah sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perbendaharaan Negara, sementara itu de¿nisi utang negara/daerah dalam pasal a quo belum jelas berupa bentuk perbuatan hukum seperti apa; 2. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara menitikberatkan mekanisme penyelesaian utang negara/daerah yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan/Kuasa Hukum, dan Gubernur/Bupati/Walikota, sedangkan yang menyangkut jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak tertulis maupun tersirat dalam pasal a quo, sehingga pemberlakuan pasal a quo terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan penafsiran sepihak dan multi tafsir yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional ASN/PNS; 3. Bahwa “hak tagih” yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak jelas seperti apa maksudnya dan apabila “hak tagih” dianalogikan berupa Keputusan Pensiun, tetapi PT Taspen tidak serta-merta membayarkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan SK Pensiun saja tanpa SKPP, sedangkan apabila SKPP yang menjadi dasar utama sebagai hak tagih, maka ASN/PNS tidak dapat berbuat apaapa karena penerbitan SKPP adalah wewenang Menteri Keuangan, oleh karenanya keterlambatan penerbitan SKPP mestinya tidak menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon; 4. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara diperlukan agar para pihak mempunyai kepastian tenggang waktu dalam merealisasikan hak tagih, di lain pihak Pemerintah/Gubernur/Bupati/Walikota yang ditagih dapat mempersiapkan APBD/APBN, artinya kedua belah pihak adalah subjek hukum, sedangkan ASN/PNS bukanlah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kehendaknya sesuai dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Dengan demikian adalah keliru dan salah memberlakukan pasal a quo; 5. Bahwa berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara menghambat ASN/PNS untuk dapat menerima hak uang pensiun maka hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 karena Pemohon tidak mendapat penghidupan yang layak dan tidak mendapat imbalan yang layak dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja; [3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan
tahana Gubernur Maluku Said Assagaff dan Komandan Korps Brimob Irjen Murad Ismail. Menurut dia, PPP hanya menempatkan satu kader di DPRD Maluku sehingga harus berkoaliasi dengan partai politik lain agar memenuhi persyaratan sembilan dari 45 legislator setempat. “Dinamika politik menjamin koalisasi parpol harus dijalin guna mengusung bakal calon gubernur dan wakil gubernur,” tegas Husein Tuharea. (Ant/P-4)
Semua Komponen Bersatu Lawan Degradasi Moral WAKIL Ketua DPD Darmayanti Lubis mengatakan kualitas keluarga harus diperkuat dengan cara membuat payung hukum berupa UU Ketahanan Keluarga. Menurut dia, keluarga yang berkualitas akan bisa membuat bangsa maju dan bisa menghadapi degradasi moral. “Rancangan UU Ketahanan Keluarga ini sedang dibahas di Komite III DPD yang nantinya dijadikan sebagai bahan usulan ke DPR untuk disahkan menjadi undangundang,” kata Darmayanti di Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, kemarin. Ia menghadiri acara Dialog Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan dengan tema Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kerangka ketahanan keluarga di Kantor DPRD Kota Tomohon. Darmayanti optimistis keberadaan payung hukum bisa melahirkan programprogram pemberdayaan keluarga. Keluarga yang kuat bisa bertahan melawan pengaruh globalisasi sehingga degradasi moral yang terjadi selama ini diharapkan makin menurun. “Indonesia secara keseluruhan sedang mengalami degradasi sumber daya manusia. Dari kasus narkoba sampai perdagangan perempuan dan kekerasan terhadap anak terjadi di berbagai daerah. Hal ini harus dihadapi semua komponen bangsa,” imbuhnya. Acara itu dihadiri anggota DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Utara Stefanus Liow, Ketua DPRD Kota Tomohon Miky Junitah Wenur, dan Wali Kota Tomohon Jimmy
Presiden, keterangan Pihak Terkait PT Taspen (Persero), yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, serta kesimpulan tertulis Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait PT Taspen (Persero), selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.8.1] Bahwa hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara adalah berkaitan dengan pengaturan batasan waktu atau kedaluwarsa terhadap utang negara yang dilakukan oleh pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU Perbendaharaan Negara dan utang daerah yang diadakan oleh gubernur, bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU Perbendaharaan Negara. Dengan demikian substansi Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara mengatur mengenai kedaluwarsa hak tagih setelah 5 (lima) tahun terkait dengan utang, baik utang yang merupakan beban pemerintah pusat maupun utang yang merupakan beban pemerintah daerah. Dalam batas-batas tertentu, pengaturan demikian menurut Mahkamah diperlukan sehingga terdapat jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah. [3.8.2] Bahwa jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon maka pertanyaannya kemudian adalah apakah jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS termasuk ke dalam pengertian utang negara. Terhadap pertanyaan ini, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyatakan bahwa “PNS berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi”. Dengan demikian jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan hak dari ASN/PNS, sehingga menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Sementara itu, Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU Perbendaharaan Negara menyatakan: “8.
9.
Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.”
Dengan demikian, menurut UU Perbendaharaan Negara, jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah tergolong ke dalam pengertian utang negara. Padahal Pasal 91 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN menyatakan: “(3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. (4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.” Oleh karena itu jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. Sesuai dengan UU ASN, negara harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan amanat perlindungan kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) UU ASN. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan yang berkesinambungan adalah bahwa mereka yang mempunyai hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh dilakukan pengurangan waktu untuk menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Terlebih lagi, Pasal 91 ayat (3) UU ASN tegas menyatakan hal tersebut bukan semata-mata hak tetapi sekaligus merupakan penghargaan dari negara atas pengabdian yang telah diberikan oleh ASN yang bersangkutan. Dengan demikian sepanjang berkenaan dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan ketentuan kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Pertimbangan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara harus dikaitkan dengan Pasal 91 ayat (3) UU ASN dibutuhkan, sehingga merupakan keharusan, guna menjamin terpenuhinya hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika keberadaan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak dikaitkan dengan keberadaan Pasal 91 ayat (3) UU ASN maka akan terjadi disharmoni antar Undang-Undang yang bermuara pada lahirnya ketidakpastian hukum. Sebab, di satu pihak, jaminan pensiun dan jaminan hari tua oleh Pasal 91 ayat (3) UU ASN tegas dinyatakan sebagai hak yang harus dijamin kesinambungannya, di lain pihak, oleh Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara hal itu dapat dianggap sebagai utang negara yang hak tagihnya ditundukkan pada pemberlakuan masa kedaluwarsa. Pemaknaan demikian menurut Mahkamah juga sejalan dengan tuntutan pemenuhan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang untuk menegakkan dan melindungi hak tersebut dalam pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Lebih jauh, melihat perkembangan sejarah hukum, pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS sebenarnya secara implisit juga telah disinggung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pensiun ASN/PNS, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan bahwa pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahuntahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menegaskan bahwa “Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun”. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa “Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh Pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial”. Berdasarkan pengaturan-pengaturan tersebut jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan hak-hak kepegawaian yang harus diberikan kepada pensiunan ASN/PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa dibatasi oleh batas waktu (kedaluwarsa) dalam pembayarannya.
“Indonesia secara keseluruhan sedang mengalami degradasi sumber daya manusia. Hal ini harus dihadapi semua komponen bangsa.” Darmayanti Lubis Wakil Ketua DPD
Fedie Eman. Hadir pula tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh pemberdayaan perempuan dan anak Sulawesi Utara. Dalam kunjungan kerjanya, Darmayanti juga mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Manado di Kelurahan Kolongan satu, Kecamatan Tomohon Tengah. Darmayanti mendengarkan keluhan dan aspirasi para narapidana perempuan. Tiga narapidana kasus tindak pidana korupsi mengeluhkan PP No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang terlalu keras dan tidak mempertimbangkan gender. “Mereka meminta supaya buat perempuan diberi kelunakan, misalnya diberi kesempatan remisi. Kami bakal bawa aspirasi mereka ke Jakarta,” lanjutnya. Kunjungan kerja Darmayanti dan Stefanus Liow di Sulawesi Utara berlangsung sejak 27 September 2017 dan dijadwalkan berakhir hari ini. (Deo/P-4)
Selanjutnya Mahkamah juga perlu mempertimbangkan bahwa hak atas pensiun dan jaminan hari tua timbul salah satunya dikarenakan ASN/PNS telah mencapai batas usia pensiun [vide Pasal 91 ayat (2) huruf c UU ASN], yang secara administratif dibuktikan melalui surat keputusan pensiun dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang diterbitkan oleh satuan kerja kementerian/ lembaga yang bersangkutan dan disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dalam pelaksanaan pembayaran pensiun, sebagaimana disampaikan kuasa Presiden dalam keterangannya di hadapan Mahkamah, oleh karena dikategorikan sebagai utang negara, sehingga berlaku kedaluwarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Persoalannya adalah apabila ada keterlambatan penerbitan SKPP sehingga waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara terlewati yang menjadikan uang pensiun yang merupakan utang kerja menjadi kedaluwarsa, sehingga penerima pensiun hanya dibayar uang pensiun maksimum 5 (lima) tahun. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah hal demikian menjadi tidak adil ketika hanya dibebankan kepada ASN/PNS semata karena di antaranya juga diperlukan peran aktif dari lembaga atau instansi dimana ASN/PNS itu mengabdi, khususnya berkaitan dengan penerbitan SKPP yang menjadi dasar dibayarkannya tunjangan pensiun dan tunjangan hari tua oleh PT Taspen (Persero). [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3]
Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1. 2.
3. 4.
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua; Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 09.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, Anwar Usman Wahiduddin Adams Suhartoyo I Dewa Gede Palguna Aswanto Manahan M.P Sitompul Maria Farida Indrati Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 28 September 2017 Panitera,
Kasianur Sidauruk
Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000.
HUKUM
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
KPK Janji Tuntutan Rita Maksimal
VONIS FAHD EL FOUZ:
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran pada 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTS, Fahd El Fouz (kiri), meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Politikus Partai Golkar tersebut divonis empat tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.
ANTARA/RIVAL AWAL LINGGA
Perlu Kajian Batas Penetapan Tersangka PAKAR hukum pidana Universitas Indonesia Akhiar Salmi menekankan butuh kajian yang komprehensif dalam menentukan batas waktu penetapan tersangka hingga dibawa ke pengadilan. Penetapan batas waktu tersebut juga harus memperhatikan bagaimana sarana dan prasarana yang ada di lembaga penegak hukum saat ini. “Harus ada penelitian. Berapa rata-rata kasus yang masuk di Indonesia, berapa penyidiknya, berapa penuntut umumnya, sanggup tidak sekian hari? Berapa lama untuk buat dakwaan? Dihitung dengan sekian kasus bisa tidak? Jadi tidak bisa main raba-raba gitu saja (batas waktu penetapan tersangka),” tuturnya. Untuk diketahui, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dan KPK yang berakhir jelang Rabu (27/9) dini hari, Komisi III DPR meminta KPK agar dalam melaksanakan kewenangan penyidikan menentukan batas waktu terhadap status orang sebagai tersangka hingga dilimpahkan ke pengadilan. Dengan begitu, akan tercipta kepastian hukum dan keadilan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Ia menilai, kalaupun penetapan tersangka diberi batas waktu, ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi KPK saja, tetapi berlaku juga bagi aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Ketentuan tersebut pun diatur terlebih dahulu di dalam KUHAP. Sebaliknya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengaku menyambut baik segala bentuk penguatan terhadap lembaga penegak hukum dalam hal pemberantasan korupsi. “Kami mendukung segala bentuk penguatan upaya pemberantasan korupsi dan setiap proses memang sepatutnya ada standar penanganannya demi kepastian hukum,” kata Lola. Lola menilai masukan tersebut harus disambut positif oleh KPK sebagai kritik yang membangun bagi lembaga antirasywah tersebut. Ia mengakui memang perlu standar baku terkait dengan penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi baik di level penyelidikan maupun penuntutan. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara korupsi. (Nur/P-2)
7
Aktor Korupsi Kasus Alquran Harus Dijerat Dalam putusannya, hakim juga menyebut nama Priyo Budi Santoso yang mendapat jatah 3,5% dari korupsi pengadaan Alquran. RICHALDO Y HARIANDJA
richaldo@mediaindonesia.com
K
ETUA Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz menantang KPK mengungkap lebih jauh keterlibatan banyak pihak dalam kasus korupsi pengadaan kitab suci Alquran dan pengadaan laboratorium komputer MTS. Itu sebabnya dirinya tidak mau mengajukan banding atas vonis yang diberikan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Fahd divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan atas kasus tersebut. Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan Jaksa, yaitu 5 tahun penjara dengan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan. “Mengadili, menyatakan terdakwa Fahd El Fouz telah terbukti secara sah dan meyakinkan me-
lakukan korupsi secara bersamasama,” ucap hakim ketua Haryono dalam persidangan yang dihelat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin. Fahd terbukti bersalah atas proyek yang berlangsung dalam tahun anggaran 2011 tersebut. Sebelum ini, politikus Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetia, telah divonis. Ketua majelis hakim Hariono juga memutuskan untuk merampas uang yang dititipkan Fadh ke KPK sebesar Rp3,411 miliar serta sejumlah uang lain yang terkait dengan perbuatan Fadh. Uang Rp62,85 juta, Rp148 juta, 55 euro, 5 pound, 10 franc Swiss, 61 riyal Arab Saudi, dan S$2.417 dirampas untuk negara dan uang sejumlah Rp3,411 miliar yang dititipkan dirampas sebagai uang pengganti.
“Saya dari awal sudah nyatakan bersalah, jadi saya siap jalani proses hukum selanjutnya, Yang Mulia,” ucap Fahd menanggapi vonis tersebut. Atas pernyataan tersebut, anggota AMPG yang memenuhi ruang sidang bertepuk tangan. Fahd terbukti melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Tidak terima Saat ditemui seusai sidang, Fahd tidak terima jika kasus tersebut berhenti di dirinya. “Kalau (kasus) mati di saya, ini politik namanya,” ucap Fahd. Dirinya merujuk pada posisinya saat dijadikan tersangka sebagai Ketua AMPG. Selain itu, Fahd tengah menjalani 2 tahun masa bebas dari tahanan atas kasus sebelumnya.
“Apakah karena saya lagi jabat salah satu organisasi besar langsung diturunkan? Saya enggak mau. Kita lihat nyali dan keberanian KPK nantinya seperti apa,” imbuh dia. Fahd menuntut KPK agar namanama saksi juga turut diungkap. Dalam putusan, hakim turut menyebut nama mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Priyo disebut menerima jatah 1% dari proyek pengadaan laboratorium komputer MTS pada 2011. Dari proyek Rp31,2 miliar tersebut, Priyo disebut mendapat Rp312 juta. Nama Priyo sudah disebut sejak dakwaan hingga tuntutan dari jaksa. Bahkan dalam catatan Fahd, Priyo juga disebut turut terlibat dalam proyek pengadaan Alquran dan mendapat jatah 3,5% dari proyek bernilai Rp22 miliar tersebut. Pada sidang Kamis (27/7), nama Priyo juga disebut menerima uang. Hal itu disampaikan Syamsurachman saat bersaksi. Penyerahan uang dilakukan Fahd dan Dendy. Sementara itu, Syamsurachman merupakan anak buah Fahd. (Ant/P-2)
BUPATI Kutai Kartanegara Rita Widyasari resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan perizinan lokasi perkebunan sawit inti dan plasma di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Rita juga menyandang status serupa atas perkara dugaan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, untuk kasus gratifikasi, diketahui bahwa Rita secara bersama-sama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin menerima hadiah yang menyangkut jabatannya selaku kepala daerah. Dalam perkara itu, Rita menerima US$775 ribu atau setara Rp6,97 miliar. Kuat dugaan, pemberian uang tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek selama dirinya menjabat Bupati Kutai Kartanegara. “Berdasarkan pengembangan penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana penerimaan hadiah atau janji dan penerimaan gratifikasi,” ujar Basaria. Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, hukuman berat untuk Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur tersebut tengah dipertimbangkan. Hal itu disebabkan Rita beberapa kali ikut program pencegahan yang diadakan KPK. “Ini akan KPK jadikan unsur yang memberatkan. Bila perlu diberi label, sudah berapa kali yang bersangkutan hadir di program pencegahan. Seingat saya KPK punya datanya,” ujar Saut, Selasa (26/9). Dalam kasus ini, berdasarkan temuan, penyidik langsung melakukan gelar perkara dan selanjutnya memutuskan untuk meningkatkan status hukum Rita sebagai tersangka. Rita dan Khairudin pun dijerat Pasal 12 b UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tidak hanya itu, Rita juga disangkakan dalam kasus dugaan suap. Penyidik KPK menemukan bukti bahwa Rita menerima suap sebesar Rp6 miliar dari Dirut PT Sawit Golden Prima (SGP) Hery Susanto Gun. Praktik korupsi itu diarahkan untuk memuluskan perizinan lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, kepada PT SGP. To t a l k e k a y a a n R i t a m e n c a p a i Rp236.750.447.979 dan US$138.412. Total kekayaan itu terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak. (Gol/ Ant/P-2)
8
OPINI
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
Waspadai Pasar Modal Tri Winarno
Peneliti Senior Bank Indonesia
P
A SA R m o d a l A m e rika Serikat sedang memasuki fase yang aneh dan mencurigakan. Hal itu terindikasi dari tanda-tanda yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu kombinasi harga saham yang sangat tinggi, suatu periode pertumbuhan pendapatan yang sangat kuat, dan volatilitas yang sangat rendah. Apa makna tersirat dari indikator tersebut? Apakah harga saham di pasar modal AS mulai menunjukkan gejala senjakalaning, atau memasuki periode penurunan, bahkan mengarah ke gejala terjun bebas atau bearish market? Untuk menjawab teka-teki tersebut, perlu dilakukan kajian tentang tanda-tanda masa lampau menurunnya harga pasar saham AS sehingga disebut sebagai bearish market. Untuk itu, perlu dicari definisi yang tepat apa yang dimaksud dengan bearish market. Menurut media, dewasa ini, pasar dalam kondisi bearish jika harga saham mencapai penurunan melebihi 20%. Definisi tersebut belum tampak di media sebelum 1990-an dan tidak ada satu indikasi pun siapa yang mula-mula menciptakan ukuran tersebut. Kalau dirunut, hal itu bermula dari pengalaman 19 Oktober 1987 ketika harga saham di pasar modal mengalami terjun bebas sebesar 20% hanya dalam waktu sehari sehingga angka tersebut dipakai para jurnalis dan pelaku pasar, bahwa angka penurunan harga saham sebesar 20%--yang hari kejadiannya disebut sebagai the Black Monday--menjadi acuan untuk mendefinisikan pasar sedang
bearish. Pada berbagai kasus, angka 20% dipakai untuk memaknai pasar saham yang sedang mengalami bearish. Kendati demikian, belum ada konsensus yang pasti tentang periode lamanya penurunan tersebut. Dalam laporan media di masa lampau sering tidak menyebutkan suatu periode lamanya pasar sedang bearish. Para jurnalis tidak mengacu pada lamanya penurunan harga saham yang drastis tersebut. Mencermati pengalaman masa lampau AS, dalam analisis ini saya menggunakan angka 20% sebagai tanda bahwa pasar modal mengalami bearish market. Saya menambahkan time frame terjadinya penurunan harga saham sebagai berikut. Puncak sebelum anjloknya harga saham, per definisi ialah bulan di dalam 12 bulan terakhir yang harga sahamnya mencapai tertinggi sehingga ditemukan bulan-bulan berikutnya yang harga saham mengalami penurunan lebih besar dari 20%-nya. Jika terdapat urutan bulan yang berdekatan, dengan terjadi harga tertinggi, digunakan bulan yang terakhir. Mengacu pada kompilasi data bulanan S&P composite index dan data-data pendukung lainnya, sejak 1871 terjadi 13 kali harga saham anjlok (bearish market) di AS. Harga tertinggi sebelum crash terjadi pada 1892, 1895, 1902, 1906, 1916, 1929, 1934, 1937, 1946, 1961, 1987, 2000, dan 2007. Runtuhnya pasar modal AS, yaitu pada 1968-1970 dan 1973-1974, tidak masuk daftar bearish market di atas karena kejadiannya berlarut-larut dan gradual. Begitu kondisi bearish market
teridentifikasi, perlu dilakukan valuasi harga saham sebelum terjadi crash, dengan memakai indikator CAPE (the cyclically adjusted price-to-earnings) ratio. Indikator yang dikembangkan Prof John Y Campbell dari Universitas Harvard pada 1988 itu dipakai untuk memperkirakan keuntungan jangka panjang atas kepemilikan saham. Rasio dihitung dengan menggunakan rumus: nilai riil indeks harga saham dibagi dengan rata-rata sepuluh tahun dari pendapatan (earnings) saham. Berdasarkan hasil riset ini, rasio CAPE cukup efektif memperkirakan penghasilan riil berinvestasi di saham dan juga dalam memprediksi kemungkinan terjadinya bearish market. September ini, rasio CAPE di AS di atas 30. Rasio tersebut sangat tinggi. Berdasarkan data sejak 1881 hingga hari ini, rata-rata rasio CAPE berada pada kisaran 16,8. Angka CAPE melampaui 30 hanya terjadi dua kali, yaitu 1929 dan 1997-2002. Tingginya nilai CAPE erat kaitannya dengan kondisi bearish market. Bulan-bulan puncak sebelum bearish market, umumnya rasio CAPE lebih tinggi daripada rata-rata, yaitu 22,1. Angka itu menunjukkan rasio CAPE cenderung meningkat sebelum terjadi bearish market. Kendati begitu, pernah tiga kali terjadi bearish market dengan rasio CAPE di bawah rata-rata, yaitu setelah 1916 (selama Perang Dunia I), 1934 (selama depresi besar), dan 1946 (selama resesi setelah Perang Dunia II). Dengan demikian, rasio CAPE yang tinggi ialah potensi pasar saham rentan terhadap gejala crash atau bearish market. Dapat dipastikan kondisi di atas didukung indikator lainnya, yakni sesuai dengan data riil S&P composite, pendapatan
saham tumbuh rata-rata 1,8% per tahun sejak 1881. Dari kuartal kedua 2016 hingga kuartal kedua 2017, sebaliknya, pendapatan riil tumbuh 13,2%, jauh di atas nilai historis tahun-tahun sebelumnya. Namun, tingginya pertumbuhan pendapatan ini tidak akan mengurangi kemungkinan akan terjadinya bearish market sebab, pada kenyataannya, bulan-bulan puncak sebelum terjadi krisis juga ditandai kecenderungan tingginya pertumbuhan pendapatan saham, yaitu rata-rata tumbuh 13,3% per tahun untuk
13 episode terjadinya bearish market di atas. Di samping itu, pada puncak pasar saham sebelum terjadi penurunan harga saham terbesar dalam sejarah AS, yaitu pada rentang 1929-1932, dalam kurun 12 bulan nilai pendapatan riil tumbuh sebesar 18,3%. Selain itu, volatilitas harga saham AS rata-rata pada saat ini sangat rendah, yaitu berkisar 1,2%. Volatilitas diukur menggunakan standar deviasi perubahan harga saham riil bulanan selama satu tahun. Sejak 1872 sampai dengan 2017, volatilitasnya hampir tiga kali rata-rata tersebut, yaitu sekitar 3,5%. Itu membuktikan bearish market semakin mendekat. Fakta membuktikan volatilitas harga saham jauh lebih rendah
daripada rata-rata pada tahun terjadinya puncak harga saham sebelum terjadi 13 kali crash di AS. Saat ini, volatilitas lebih rendah dari 3,1% rata-rata dari periode terjadinya crash di atas. Pada saat puncak sebelum bulan terjadinya crash, pada 1929, volatilitasnya hanya 2,8%. Singkat kata, pasar saham AS terlihat sudah mencapai puncaknya, seperti tanda-tanda yang terjadi sebelum crash pada 13 kali sejarah pasar saham AS. Kapan akan terjadi crash memang sulit diprediksi. Namun, kehati-hatian kita mengantisipasi hal tersebut sangat penting sebab sekali pasar modal AS mengalami crash, itu akan berdampak pada konstelasi perekonomian global, termasuk ekonomi Indonesia, terutama pasar modal, aliran modal asing, dan kinerja perekonomian nasional.
Rambatan ke domestik Perkembangan global sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia, khususnya pasar modal, pasar obligasi, dan aliran dana asing. Selama perkembangan pasar keuangan global meningkat maka pasar keuangan domestik juga akan membaik. Begitu pula sebaliknya. Jadi, tidak mengherankan jika harga saham di JSX menyentuh angka tertinggi dalam sejarah Republik ini. Begitu pula harga obligasi dan aliran dana asing yang masuk ke neraca pembayaran Indonesia. Namun, kita harus waspada sebab begitu pasar global mengalami crash, pasar keuangan domestik juga akan mengalami hal yang sama. Bahkan, kondisinya bisa lebih parah karena ada dampak ikutannya, seperti mengalirnya dana asing ke luar dan tekanan pada nilai tukar yang akan merambat pada tekanan inflasi dan kinerja perekonomian nasional. Tingkat paparan terhadap ekonomi global yang semakin tinggi juga menuntut penguatan bantalan (buffer) untuk memitigasi risiko eksternal. Bantalan
tersebut berbentuk cadangan devisa sebagai first line of defense dan kerja sama bilateral atau multilateral currency swap agreement dengan otoritas moneter negara lain sebagai second line of defense. Penguatan cadangan devisa dilakukan dengan memperhatikan timing dan kondisi perekonomian serta pasar keuangan agar tetap menjaga persepsi pasar tetap positif. Sementara itu, penguatan bilateral dan multilateral swap diperkuat dengan negara lain khususnya di kawasan antara lain otoritas moneter Jepang, Korea, Tiongkok, dan negaranegara ASEAN. Transformasi yang sangat penting juga terjadi pada mekanisme pencegahan dan penanganan krisis. Bank Sentral memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik. Koordinasi utamanya dilakukan dalam aspek pencegahan dan penanganan krisis (crisis prevention and crisis resolution). Sejak 2012, telah terbentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. FKSSK didukung Protokol Manajemen Krisis (PMK) di setiap lembaga yang bertugas melakukan assessment risiko sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Dalam forum tersebut, Bank Indonesia secara rutin menyampaikan assessment terkait dengan perkembangan ekonomi makro dan nilai tukar baik di tingkat teknis, tingkat deputi (Deputies’ Meeting) dan highlevel (Rapat KSSK). Di samping itu telah diundangkannya tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, yaitu dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, pada 15 April 2016, telah memperkuat daya tahan perekonomian nasional seandainya krisis terulang lagi.
P’A
Korupsi dan Kepermisifan Sosial aura kerakusan, memerkosa celah-celah aturan yang ada untuk memperkaya diri dan memupuk kekuasaan mereka.
Umbu TW Pariangu
Dosen FISIP Undana, Kupang
D
Jumlah denda Rp60,665 miliar dan jumlah uang pengganti sebesar Rp720,3 miliar. Bahkan objek yang masih menjadi primadona di mata para koruptor ialah pengadaan barang dan jasa. Data di atas tentu akan kian meningkat pada 2017, tetapi ironisnya selalu tak sebanding dengan penurunan angka korupsi. Kita khawatir, dengan makin banyaknya kasus korupsi yang diungkap ke publik oleh KPK, masyarakat justru mulai tidak lagi menjadikan korupsi sebagai isu yang vital. Mereka justru menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah alias menjadi permisif. Kepermisifan terhadap korupsi ini salah satunya diakibatkan pisau hukum yang tumpul terhadap koruptor. ICW menilai inovasi penuntutan dan penghukuman kasus tindak pidana korupsi (tipikor) masih minim sepanjang 2016. Bahkan dalam pantauan ICW pada 2016, dari 573 putusan kasus korupsi, hanya tujuh putusan yang memvonis terdakwa dengan pidana tam-
bahan, yakni pencabutan hak politik, yang jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah terdakwa sepanjang 2016. Padahal, pencabutan hak politik sangat penting diterapkan karena sejauh ini politisi yang korup, di penjara dan kemudian bebas, nyatanya bisa mencalonkan diri lagi dalam jabatan politik setelah sempurna ‘mencuci stigma’ yang menempeli dirinya. Ini menyebabkan hukuman ke koruptor bukannya memberikan rasa jera, melainkan sebaliknya bahkan ikut memfasilitasi koruptor menghindar dari hukuman yang mestinya ia terima. Vonis yang dijatuhkan kepada koruptor selama 2016 rata-rata hanya 2 tahun 2 bulan penjara dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Vonis ini betul-betul sangat ringan untuk seorang koruptor. Sudah begitu mereka masih dihujani remisi. Tidak berlebihan kalau mengatakan sistem penegakan hukum atau antikorupsi di negeri ini sudah bersifat struktural. Artinya, ada justifikasi kondisi yang lebih menguntungkan orang yang melakukan korupsi
jika dibandingkan dengan mereka yang tetap konsisten menjaga integritas karena vonis yang diberikan kepada para koruptor itu tidak sebanding dengan dampak kejahatan korupsi yang dilakukan. Seorang koruptor ketika keluar dari bui masih pula disambut layaknya orang yang baru menang dari medan perang.
Langer (dalam Morissan, 2013), itulah yang kemudian menstimulasi orang-orang untuk pada akhirnya berpikir pragmatis, instan dalam mencapai tujuan termasuk dengan merampok uang negara demi meraih simbol-simbol ‘kesuksesan’ untuk disanjung masyarakat. Kita berharap upaya mengeliminasi korupsi di negeri ini jangan surut. Negara ini harus bersih dari korupsi jika ingin maju seperti negara Tiongkok, Hong Kong, bahkan negara di ASEAN yang hari-hari ini makin meningkat kualitas pelayanan publik mereka karena korupsi yang bisa ditekan. OTT perlu digencarkan terus, tapi harus diimbangi dengan penciptaan sistem pencegahan korupsi yang diperluas secara masif ke berbagai daerah, sama seperti yang dilakukan Hong Kong. Untuk menjaga kewibawaan, KPK harus benar-benar berintegritas, tidak tebang pilih, serta transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsi mereka sehingga tidak menyisakan cela untuk dikritik atau digugat masyarakat, termasuk oleh kelompok-kelompok politik yang tidak ingin skandal rasywah mereka diendus KPK.
ALAM empat bulan terakhir, sudah enam kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT), yakni Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang terkena OTT karena kasus suap proyek pembangunan jalan Provinsi Bengkulu (21/6), kemudian Bupati Pamekasan Achmad Syafii terkait dengan kasus suap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebesar Rp250 juta (2/8). Kembali pada 29 Agustus, giliran Wali Kota Tegal Siti Masitha yang ditangkap karena kasus suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah dan pengadaan barang dan jasa Kota Tegal. Selanjutnya nasib nahas juga dialami Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen yang ditangkap karena kasus suap pekerjaan pembangunan infrastruktur Kabupaten Batubara (13/9). Hanya berselang tiga hari, Wali Kota Batu Malang Eddy Rumpoko ditangkap
karena kasus suap terkait dengan proyek Pemda Batu Malang (16/9), serta yang terkini OTT yang dilakukan terhadap Wali Kota Cilegon pada Jumat (22/9). Praktis pada September ini saja, KPK sudah empat kali melakukan OTT. Sungguh miris, tampaknya OTT KPK selama ini tak kunjung menyurutkan adrenalin para koruptor untuk merampok uang rakyat. Cibiran publik terhadap koruptor yang terus dikapitalisasi berbagai media, penderitaan rakyat miskin yang semakin bertambah karena hak-hak mereka dikuret para pejabat rakus itu, pelayanan publik yang tidak berkualitas karena anggarannya dicoleng para pejabat rakus, ternyata tidak menerbitkan sensitivitas hukum dan moral bagi para pejabat untuk menghentikan niat rasywahnya. Kita terus saja menyaksikan birokrat, politisi, pebisnis, dll menyemburkan
PARTISIPASI OPINI
Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.
Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari
Menjadi lumrah KPK sejauh ini berupaya maksimal mengeliminasi korupsi meski di sisi lain harus diakui, ada temuan-temuan yang menyiratkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan KPK dalam proses hukum terhadap koruptor. Orang-orang penting di parlemen, di lembaga peradilan bahkan Mahkamah Konstitusi pun sudah dibui komisi antirasywah. Namun, rupanya itu tak mampu meneror para koruptor untuk berhenti mengeruk uang haram. Padahal, uang negara yang dikorup tidak sedikit dan sangat berfaedah jika itu digunakan untuk ‘memberi makan’ rakyat. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW, 2016), dari 573 perkara korupsi yang terpantau, nilai kerugian negara yang timbul Rp3,085 triliun, suap sejumlah Rp2,605 miliar, US$212 ribu, dan S$128.700.
Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S,
Gurit Adi Suryo, Dhika Kusuma Winata, Zico Rizki Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya),
Haus pengakuan Di republik ini, menjadi orang jujur dan lurus dianggap sebagai sebuah kebegoan. Orang yang miskin karena jujur tetap saja dianggap manusia ‘kelas dua’. Mereka tidak mendapat penghormatan yang layak oleh masyarakat karena dianggap orang biasa yang tidak punya apa-apa. Masyarakat kita lebih suka menghormati orang-orang kaya, berpakaian necis dengan aroma parfum luar negeri (Magnis Suseno, 2012). Pola sosial tersebut membuat masyarakat menilai kehormatan hidup sangat ditentukan harta yang dimiliki seseorang. Ini selaras tipikal masyarakat kita yang sangat haus pengakuan dan penghormatan dari sesama. Meminjam Susana
Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon),
Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia. com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
SUARA ANDA
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
EDITORIAL
Tanggapan Editorial
28 September 2017
Melalui Pendidikan
SALAH satu upaya mencegah regenerasi korupsi, antara lain melalui pendidikan mulai SD hingga SMU dengan fokus pada pendidikan karakter/mental. Agar para koruptor jera, beri mereka hukuman berat sampai hukuman mati.
Saatnya Mencegah Regenerasi Koruptor R
EGENERASI koruptor telah terjadi. Tidak sedikit koruptor yang terbilang masih berusia muda. Mereka baru mulai meniti karier politik, kemudian terjun bebas dalam kubangan lumpur korupsi. Korupsi juga masuk ke keluarga; suami, istri, anak, dan menantu bersama-sama meringkuk di balik jeruji bui. Harus tegas dikatakan bahwa regenerasi koruptor terjadi pada banyak dinasti politik di daerah. Korupsi dilakukan mereka yang masih memiliki ikatan kekerabatan. Penetapan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (26/9) kian mengukuhkan fakta regenerasi koruptor. Rita menjadi Bupati Kutai Kartanegara kedua yang berurusan dengan KPK. Sebelumnya, ayah kandung Rita, almarhum Syaukani Hasan Rais, juga pernah dijadikan tersangka korupsi oleh KPK. Syaukani divonis 6 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada 2008. Hanya berselang empat hari sebelum penetapan Rita sebagai tersangka, Wali Kota Cilegon, Banten, Tubagus Iman Ariyadi juga ditetapkan sebagai tersangka suap perizinan. Pada 2012, ayah Iman, yakni Aat Syafaat yang juga menjabat sebagai Wali Kota Ci-
legon, di-tindak KPK karena perkara korupsi pembangunan dermaga. Sudah terlalu panjang daftar regenerasi korupsi dinasti politik. Sudah banyak pula upaya yang ditempuh untuk memutus mata rantai korupsi. Dimulai dari upaya mengoptimalkan sanksi untuk menciptakan efek jera sampai penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Upaya lain mencegah regenerasi korupsi dilakukan lewat regulasi. Dibuatlah undang-undang yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Ketentuan itu dituangkan dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Akan tetapi, regulasi itu langsung digugurkan Mahkamah Konstitusi. Harapan terakhir untuk memutus mata rantai regenerasi koruptor dinasti politik berada di pundak partai politik dan masyarakat. Partai politik berperan besar dalam rekrutmen pejabat publik. Karena itu, hendaknya partai politik tidak ikut melanggengkan kekuasaan
dinasti politik. Elok nian bila partai politik tidak mencalonkan kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan de-
Mateus Suseno
Hukum Mati ngan petahana. Bukankah petahana mempunyai akses terhadap kebijakan dan akses terhadap alokasi anggaran sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk memenangi pemilihan kepala daerah atau memenangkan kelompok-kelompoknya? Inilah potensi korupsi dinasti politik yang bisa dicegah partai politik. Calon pejabat publik yang diusung partai politik hendaknya mereka yang memiliki rekam jejak yang baik. Janganlah sekali-kali mencalonkan mereka yang pernah terlibat dalam kasus korupsi kendati dibolehkan peraturan perundang-undangan. Benteng terakhir memutus mata rantai regenerasi korupsi dinasi politik ada di tangan masyarakat yang memiliki hak pilih. Cerdas dalam memilih kepala daerah, misalnya. Pemilih mesti membuka mata lebar-lebar untuk melihat rekam jejak calon yang diusung partai politik atau maju melalui jalur independen. Pemilih yang bijak tentu tidak memberikan toleransi seujung kuku pun untuk calon pemimpin dari dinasti politik, apalagi yang pernah terlibat korupsi. Saatnya pemilik berpartisipasi mencegah perilaku penggarong uang negara yang makin menggila.
DUTA
Pentingnya Pengawasan
MENURUT saya, inilah perlunya transparansi pejabat pemerintah di daerahdaerah supaya dapat menciptakan pengawasan langsung dari semua pihak agar mencegah regenerasi koruptor dan dapat terhenti. Yang paling penting pengawasannya.
rangga_bargara
Pendidikan Antikorupsi
HARUS dimulai sejak dini melalui jenjang pendidikan sekolah dan perguruan tinggi. Harus ada pendidikan antikorupsi. selain itu, hukuman bagi
FORUM
9
koruptor harus lebih berat lagi daripada hukuman yang ada sekarang karena masih ada orang-orang yang merasa aman akan hukuman yang diberikan aparat hukum sehingga setelah bebas mereka kembali bisa melakukannya lagi dan harta hasil korup mereka masih dinikmati dinasti selanjutnya.
pada takut.
OTT Harus Dilanjutkan
MEMANG harus ada operasi tangkap tangan (OTT) terus untuk efek jera supaya yang tidak bisa disentuh juga
Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com
riaricis179
Hukuman Berat
MAKANYA koruptor itu hukuman paling ringannya ialah hukum mati saja.
Mohammad Guntur
Harus Diperberat
SELAMA koruptor dihukum ringan dan tidak dimiskinkan hasil dari korupsi itu tetap saja mereka mengambil duit negara.
@suheni_ponco
Disesuaikan dengan Nilai
TIDAK perlu bilang sampai harus pakai ‘hukuman mati’ segala. Cukup korupsi Rp1 miliar hukumannya 10 tahun penjara, Rp2 miliar hukumannya 20 tahun, Rp3 miliar hukumannya 30 tahun, Rp4 miliar hukumannya 40 tahun, dan Rp5 miliar hukumannya seumur hidup. Bisa itu diterapkan? Itu termasuk berat dan tidak main-main dalam memberantas korupsi di Indonesia. Berani tidak? Mau tidak?
@IntiHarsojo
Bukan Cara Terbaik
HUKUMAN hanya akan menimbulkan kejahatan dan modus baru korupsi. Kesenjangan itu menjadi akar persoalan. Penindakan bukan cara terbaik.
@as_pmas
Sita Hartanya ry.yudhistira
Dibutuhkan Keberanian
DIBUTUHKAN nyali seperti nyali Ahok (Gubernur DKI Jakarta dahulu), pasti bisa bersih Indonesia.
joeharianto
ojanramadhan7
TIDAK semudah yang kita bayangkan, di instansi saja terasa berat sangat berat. Mereka yang jujur pasti minggir, negeri ini sudah parah karena itu hukum mati saja para koruptor.
Harus Buat Jera
HUKUM mati bagi koruptor, mungkin itu yang bikin jera para dinasti koruptor.
yoen2476
Tolak Dinasti Kepemimpinan
ITU kan anak yang mengikuti jejak ayahnya, jadi pemimpin yang korupsi, pencegahannya jangan pilih calon pemimpin yang ayah/ibunya dulu juga pemimpin yang korupsi karena pribahasa mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya.
thesya_oktavioni
Pemimpin Agamais
PERLUNYA pemimpin yang agamais sehingga tanpa diawasi pun dia akan amanah dan jujur.
PEJABAT yang terbukti korupsi dihukum mati saja di depan umum dan hartanya disita.
@CSwadesi
Satu Dinasti Dihukum
SEKALI hukum, hukumlah seluruh keluarganya. Jadi satu dinasti/keturunan langsung bersih.
@yswandi
Praktik Turun-temurun
REGENERASI yang dimaksud bukan dari sisi genetik bung, melainkan praktiknya yang terus turun temurun, bahkan menyentuh pegawai-pegawai baru.
@claraprilia_s
adityaargay
Kirimkan komentar Anda atas tema: Bagaimana Mencegah Perilaku Kekerasan pada Anak, seperti Kasus Gladiator di Bogor? (25-30 September 2017) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com
Bersinergi Memberantas Kekerasan
S
UNGGUH tragis, beberapa tahun belakangan ini banyak media yang menayangkan berbagai kasus kekerasan pada anak. Anak yang tidak berdosa harus menjadi korban akibat perlakuan kasar dari orang tua atau orang terdekat. Seperti barubaru ini publik dikejutkan dengan tewasnya pelajar SMA di Kota Bogor, Hilarius Christian Event Raharjo, oleh pelaku yang tidak lain adalah sesama pelajar SMA, yang berujung maut. Sungguh sangat memprihatinkan. Pasalnya, para pelaku kekerasan tersebut ialah
orang-orang terdekatnya. Yang seharusnya bisa ikut menjaga dan melindungi para korban. Peristiwa itu umumnya terjadi akibat kurang pengertian dan kelalaian orang-orang di sekitarnya sehingga tidak bisa mengontrol emosi. Hal ini tentu menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, mengingat masa depan bangsa ini ada ditangan mereka. Bagaimana mungkin Indonesia bisa maju jika penerusnya saja tidak memiliki perikemanusiaan dan budi pekerti yang baik? Kasus kekerasan ini seharusnya menjadi
tamparan keras bagi para pendidik, orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah. Untuk itu, sebagai orang tua dan pihak terkait sebisa mungkin harus bisa mencegah dan mengatasi masalah ini. Untuk mengatasi agar peristiwa ini tidak terulang kembali, ada berbagai cara. Pertama, memberikan pendidikan budi pekerti. Ini bisa menjadi salah satu solusi dalam mencegah krisis moral, dengan mengajarkan pendidikan budi pekerti baik di sekolah maupun rumah. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan ini belum menjadi mata pelajar
wajib di berbagai sekolah. Padahal, pelajaran ini sangatlah penting karena mampu membentuk perilaku anak. Kedua, pola asuh. Sebagai orangtua, kita harus bisa memberikan contoh dan pelajaran baik pada anak dengan membiasakan komunikasi yang baik, mengontrol setiap aktivitasnya, dan tidak membiasakan berperilaku kasar di depan anak. Ketiga, memaksimalkan peran orang tua dan sekolah. Pihak sekolah dan orangtua harus bekerja sama dalam mengontrol perilaku setiap anaknya. Pihak sekolah harus
mampu memberikan berbagai kegiatan internal yang positif. Keempat, pemerintah membuat gerakan antikekerasan. Pemerintah juga memiliki andil dalam mencegah kekerasan dengan menyosialisasikan gerakan antikekerasan, baik melalui seminar maupun kegiatan lainnya ke berbagai pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Indah Padillah Mahasiswa KPI UIN Bandung
Peran Krusial Media Mencegah Penyalahgunaan Obat
M
EDIA massa memliki tiga peran penting, yakni memberikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, memberikan alternatif penyelesaian masalah, dan menyosialisasikan nilai-nilai tertentu kepada masyarakat. Dalam sebuah seminar yang digelar salah satu kampus di Jawa Barat dengan menghadirkan perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada pertengahan tahun ini, dinyatakan bahwa media massa punya peran penting dalam mencegah penyalahgunaan obat-obatan. Salah satu poin notulensi seminar mencatat media massa menjadi pembuka sinyal lanjutan perang terhadap penyalahgunaan obat-obatan. Terbukti, pemberitaan media massa tentang 50 korban akibat penyalahgunaan obat -obatan di Kendari belum lama ini memicu penggerebekan sejumlah pabrik penghasil substansi zat berkategori keras tersebut. Dalam seminar tersebut juga disebutkan peran media massa sangat fundamental, yakni menjadi ujung tombak informasi dan edukasi bagi masyarakat. Lewat pengemasan berita meliputi sudut pandang dan pembingkaian, media massa mampu
menarik perhatian masyarakat serta menumbuhkan sikap peduli tentang bahaya penyalahgunaan obat-obatan. Informasi yang disampaikan media massa kepada masyarakat pun menjadi beragam dan komprehensif. Mulai situasi permasalahan yang bisa timbul akibat penyalahgunaan obat-obatan, antara lain meliputi jenis-jenis obat apa yang banyak disalahgunakan, siapa yang menggunakannya, mengapa mereka menyalahgunakannya, apa pengaruh buruk dan bahaya narkoba bagi kesehatan, sosial, dan material penggunanya. Mengutip buletin Kementerian Kesehatan RI terbitan 2014, penyalahgunaan obat-obatan dari tahun ke tahun menunjukkan prevalensi meningkat. Hasil survei yang dilakukan BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) UI pada 2008 pun memperoleh angka prevalensi mencapai 1,9%. Pada 2011, itu meningkat hingga 2,2% atau lebih kurang 4 juta penduduk Indonesia dengan rentang usia 10 sampai dengan 60 tahun sebagai penyalah guna obat-obatan. Pada 2011, data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan 167 juta sampai 315 juta atau 3,6% sam-
“Dalam upaya optimalisasi pencegahan penyalahgunaan obatobatan yang kian hari kian kompleks, peranan media massa menjadi sangat penting dalam upaya penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan obat.” pai dengan 6,9% penduduk dunia usia 15-64 tahun menggunakan obat-obatan terlarang minimal sekali dalam setahun. Pada salah satu artikel dalam buletin ini juga telah memperingatkan kehadiran narkotika jenis baru (New Psychoactive Substances; NPS). Saat ini, terdapat 354 jenis NPS
di dunia. Sementara di Indonesia diketahui telah ditemukan 29 NPS. Diketahui, izin edar jenis obat yang menelan korban di Kendari sudah dicabut sejak 2013. Obat-obatan yang disalahgunakan bisa jadi dikategorikan sebagai narkotika jenis baru. Peranan media massa dalam mencegah penyalahgunaan obat-obatan ilegal terasa strategis dan krusial. Hal ini disebabkan media massa, baik konvensional maupun konvergensi, memiliki perbedaan karakteristik masing-masing serta penetrasi khas yang dilakukan dirasa efektif dalam menyampaikan pesan tentang bahaya penyalahgunaan obat-obatan bagi masyarakat. Meminjam terminologi transmission milik Harold D Laswell, komunikasi massa sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan media massa memiliki tiga peran penting. Pertama, kemampuan media massa memberikan informasi yang berkaitan dengan lingkunga sekitar kita. Kedua, kemampuan media massa memberikan pilihan dan alternatif dalam penyelesaian masalah. Ketiga, fungsi media massa dalam menyosialisasikan nilainilai tertentu kepada masyarakat. Pun kini ditambah dengan kehadiran in-
ternet, paradigma transaksi informasi pada masa lampau dari ‘menjemput informasi’ kini perlahan berbalik menjadi ‘dihampiri informasi’. Dengan kekuatan dahsyat dalam menyebarkan informasi, sudah bukan menjadi hal tabu bagi media konvensional untuk menceburkan diri dalam pemberitaan dalam jaringan (online). Dalam upaya optimalisasi pencegahan penyalahgunaan obat-obatan yang kian hari kian kompleks, peranan media massa menjadi sangat penting dalam upaya penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan obat. Dengan begitu, kampanye untuk menjaga generasi muda dari aktivitas salah guna obat-obatan bisa terakomodasi dengan baik. Selain itu, sinergi berkesinambungan antara lembaga pemerintahan yang bergerak dalam bidang pengawasan obat, media massa, serta masyarakat dalam upaya secara masif mencegat kelanjutan penyalahgunaan obat-obatan sangat diperlukan.
Indra Kurniawan Mahasiswa Komunikasi Universitas Komputer Indonesia
10
PERKOTAAN
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
Aturan Bolong, Dana PMD Gampang Dicolong Penyertaan modal daerah (PMD) setiap tahun digelontorkan, hanya parkir di deposito. Belum ada aturan sehingga peluang korupsi terbuka. SRI UTAMI
sru@mediaindonesia.com
B
ADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta setiap tahun mendapat anggaran PMD. Besaran dananya mencapai ratusan miliar. Seharusnya dana PMD tersebut memacu kinerja BUMD menjadi lebih baik. Nyatanya, anggaran yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya itu tidak sebanding dengan kinerja BUMD yang selalu merugi. Hal itu disampaikan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Ruslan Amsyari menjawab Media Indonesia, kemarin.
Ruslan menceritakan, beberapa BUMD secara terbuka melaporkan anggaran PMD justru didepositokan di bank. Dia mencontohkan BUMD Pasar Jaya mengendapkan PMD tahun 2017 senilai Rp300 miliar dari program renovasi 20 pasar tradisional. “Ini sudah berlangsung bertahuntahun. Seperti renovasi pasar, anggarannya sudah diambil ternyata renovasinya belum dilakukan penuh masih sebatas tambal sulam. Pemprov DKI harus membuat aturan bagaimana pengembalian PMD,” jelas Ruslan. Menurutnya, hingga kini pemerintah belum pernah mengusulkan
aturan untuk mengatur pengembalian anggaran yang sengaja diendapkan dan didepositokan oleh BUMD. Hal itu, lanjut Ruslan, menjadi celah korupsi sebab nilai uang dari bunga depositonya pasti besar. “Alasan BUMD umumnya sama, sulitnya mengurus perizinan. Ini menjadi celah proyek tidak jalan, lalu uangnya diendapkan (deposito). Kalau dana miliaran, bunganya pasti besar. Itu dijadikan sasaran empuk sumber penggelapan,” tegasnya. Terkait itu, Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal DKI Jakarta Yurianto mengatakan BUMD kerap menemukan kesulitan untuk merealisasikan programnya. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh egosektoral yang terjadi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Banyak penyebabnya. Jadi harus ada memang harus ditata dengan
baik biar ada aturan yang jelas. Izin yang harusnya sehari atau seminggu jadi lebih lama. Padahal, ada aturannya,” tandas Yurianto.
Pembiaran Untuk mengajukan PMD, jelas Ruslan, pemprov harus berkoordinasi dengan DPRD. Sekaligus menyerahkan rencana bisnis dan proposal pengajuan dari BUMD. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan. Kondisi itu diperparah dengan tidak ada aturan yang menegaskan pelarang an pendepositoan dan pengembalian anggaran proyek/ PMD ke kas daerah. “Ada penyimpangan yang sengaja dibiarkan berlama-lama. Istilahnya uangnya amankan dulu program belakangan,” ujarnya Selain PD Pasar Jaya, Ruslan meng ungkapkan, Pal Jaya juga
mengendapkan uang yang selanjutnya didepositokan sebesar Rp448 miliar dan Jakarta Propertindo sebesar Rp650 miliar. “Itu hasil bunga deposi tonya cukup besar dan ke mana saja,” ujarnya. Lantaran itu, dia mendesak pemerintah segera mengusulkan aturan pengembalian anggaran PMD yang mengendap tersebut sehingga anggaran itu bisa dialokasikan untuk kepentingan lain, seperti pendidikan dan kesehatan. “Harusnya ada regulasi yang mengatur apabila uang yang diterima tidak sesuai dengan waktu dan bisnis plan-nya, wajib dikembalikan ke kas daerah, tetapi memang tidak ada niat perbaikan,” sesalnya. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Akuntansi PT Jakarta Propertindo Lim Lay Ming mengakui pihaknya mendepositokan anggaran
PMD sebesar Rp650 miliar. Pihaknya ingin mengembalikan dana tersebut ke kas daerah, tapi terkendala regulasi yang belum ada. “Desember akan kami kembalikan, tetapi pengembaliannya perlu mekanisme tersendiri dan peraturannya belum ada. Nanti kami akan melakukan kesepakatan dengan pemda selaku pemberi anggaran untuk disepakati peraturan pengembalian dana itu,” ujarnya. Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawaty menjelaskan bahwa pihaknya memaksimalkan percepatan penyerapan anggaran. Prioritas penugasan BUMD untuk maksimalkan penyerapan anggaran dan dialokaikan ke PMD. “Penugasannya infrastruktur bukan komersial. Ada peraturan presiden dan peraturan gubernur. Jadi tidak masalah,” kilah Tuty. (Nic/J-3)
Dibiayai CSR, 100 RPTRA Berdiri di Jakarta DI penghujung masa jabatan, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan dua ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) di Jakarta Utara, RPTRA Triputra Persada Hijau di Kelurahan Sempet Barat, Cilincing, dan RPTRA Jakpro Asri di Jalan Pluit Karang Utama Kelurahan Pluit, Penjaringan. Kembali Djarot menggunakan peran swasta melalui program corporate social responsibility (CSR) untuk pembangunan dua RPTRA itu agar pengerjaannya berjalan cepat, tak terbelit oleh rantai birokrasi. “CSR mempunyai keleluasaan berekspresi untuk kembangkan bujet, sedangkan kalau dari APBD, tidak sefleksibel itu,” ujar Djarot. Dua perusahaan yang membiayai pembangunan dua RPTRA itu ialah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Tri Putra Argo Persada. “Menjadi tantangan bagi pengelola untuk bisa menyelenggarakan banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat di sini. RPTRA ini harus bisa menjadi tempat bersosialisasinya masyarakat,” imbuh Djarot. Sebelum menjadi RPTRA yang indah dan asri, RPTRA di Kelurahan Sempet Barat ialah kawasan permukiman bangunan liar. Begitu juga dengan RPTRA yang di Pluit. Dahulunya tempat itu ialah lahan kosong yang kerap digunakan sebagai tempat parkir liar. Setelah disulap menjadi RPTRA, dua
tempat itu kini menjadi taman yang memiliki arena bermain anak dan lapangan bola. “Awalnya, memiliki RPTRA itu seperti mimpi. Di sini (lokasi RPTRA sekarang) dulunya banyak bangunan liar, kumuh. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Saya sebagai warga sangat berterima kasih,” kata Ketua RW 03 Semper Barat, Yusuf. Jakarta Utara yang terdiri dari 31 kelurahan, kini sudah memiliki 45 RPTRA. Ditambah dengan sejumlah RPTRA yang hampir rampung pengerjaannya di seluruh wilayah Jakarta, pada 10 Oktober mendatang, Djarot akan merayakan berdirinya 100 RPTRA yang dibiayai swasta. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan secara total di seluruh Jakarta sudah terbangun 187 RPTRA, 70 di antaranya dibangun dengan menggunakan dana CSR swasta. Sementara itu, RPTRA yang dibangun melalui APBD berjumlah 223 RPTRA. Dien menyebut tahun lalu RPTRA yang sudah terbangun ada 123, ditambah jumlah RPTRA yang diresmikan tahun ini sebanyak 100 sehingga berjumlah 223. “Sebentar lagi di Oktober, genap ada 100 RPTRA yang selesai pembangunannya pada tahun ini. Perayaannya di Monas, 10 Oktober,” ujar Dien. (Aya/ Ssr/J-1)
ANTARA/RENO ESNIR
PENYUSUTAN WADUK MELATI: Petugas Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta membersihkan sampah di Waduk Melati, Tanah Abang, Jakarta
Pusat, Rabu (27/9). Penyusutan air waduk akibat kemarau menimbulkan penumpukan sampah karena aliran air tidak mengalir sempurna.
Jakpro Tercekik Proyek Asian Games
MI/ARYA MANGGALA
PROGRES LRT: Pengerjaan proyek pembangunan LRT Jakarta koridor I fase I (Kelapa Gading-Velodrom Rawamangun) di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, kemarin. Target rampungnya LRT Jakarta fase 1 koridor 1 Kelapa Gading-Velodrom yang digarap PT Jakarta Propertindo mungkin molor karena pencairan dana penyertaan modal daerah (PMD) tidak sesuai jadwal dalam perjanjian.
PT Jakarta Propertindo tercekik untuk menanggulangi biaya talangan terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur dan gelanggang Asian Games yang akan digelar pada 2018. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Satya Heragandhi memberi contoh kejadian 2016 yang mereka hadapi. Pekerjaan sudah selesai, pembayaran masih menunggu dana. PT Jakpro semestinya menerima Rp2,95 triliun dari APBD DKI Jakarta pada 2016. Berdasarkan kesepakatan dengan Pemprov DKI, dana diberikan secara bertahap, yakni Rp1 triliun pada Desember 2016 dan Rp1,2 triliun Mei 2017. Sisanya Rp750 miliar pada APBD-P 2017. Pencairan dana penyertaan modal daerah (PMD) ternyata ti-
dak sesuai dengan harapan membuat PT Jakpro harus menalangi sejumlah pembayaran menggunakan dana koorperasi. Salah satunya terjadi untuk pembayaran uang muka sebesar Rp400 miliar pada Desember 2016. “Kita bicara tentang cashflow yang kejar-kejaran, sementara yang enggak bisa kami ubah ialah target penyelesaian,” cetusnya, kemarin. Kepada Komisi B DPRD DKI telah disampaikan bahwa tiga bulan terakhir menjadi masa kritis bagi ketiga proyek tersebut karena hampir sebagian besar peralatan sudah berdatangan. PT Jakpro telah mengajukan PMD sebesar Rp3,462 triliun termasuk di dalamnya kekurangan Rp750 miliar dari bagian Rp2,95 triliun pada 2016. Penambahan PMD tersebut,
sambung Satya, diperlukan untuk proyek pembangunan light rail transit, velodrome, serta equestrian.
Penambahan PMD untuk Jakpro tercantum dalam KUA-PPAS 2017. “Dalam dua tahun terakhir, PMD selalu untuk proyek penugasan Asian Games. Kami sudah menghitung yang kami lakukan ialah maksimal. Kenapa? Bisa dilihat termin pembayaran dengan termin progres pembangunan. Pembangunan lebih cepat, pembayaran lebih lama,” kata Satya. Karena itu, Jakpro mau ti-
dak mau terpaksa memesan rollingstock pada Oktober agar pembayaran jatuh tempo pada 2018. Soalnya, cashflow dari dana Rp2,2 triliun yang telah diterima pada 2016 dan 2017 berada pada posisi 0. Satya mengungkapkan dana koorporasi yang dimiliki Jakpro saat ini hanya mampu menutup pengeluaran hingga Desember 2017. “Itulah sebabnya penting bagi kami minta bantuan supaya segera bisa menyelesaikan pekerjaan,” pungkas Satya. Penambahan PMD untuk Jakpro tercantum dalam KUA-PPAS 2017 yang menjadi dasar penyusunan APBD-P. Kepastian memasukkan anggaran tersebut ke APBD-P 2017 bergantung pada persetujuan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. (Nic/J-2)
Sepi Pembeli di Tempat Baru, PKL kembali ke Jalan LANTARAN sepinya pembeli, para pedagang kaki lima yang sempat direlokasi ke bekas pusat perbelanjaan Mal Borobudur, Tangerang, kini kembali ke jalan. “Benar-benar enggak ada pembeli di sentra PKL. Sekalipun gratis sewanya, saya enggak mau kembali ke sana. Mending kembali jualan di seputaran Pasar Anyar,” kata Wati, pedagang pakaian, kemarin. Pemkot Tangerang menyediakan 159 lapak di bekas Mal Borobudur untuk disewa para PKL yang kerap memacetkan jalan di lingkungan Pasar Anyar, Tangerang. Para PKL dikutip Rp500 ribu per bulan untuk menempati kios di sentra PKL tersebut. “Tapi kalau pembelinya sepi, bagaimana cara saya membayar sewa?” keluh Wati.
Ia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak kreatif untuk menarik pengunjung ke sentra PKL tersebut. Padahal, para PKL sejak awal sudah bersedia kerja sama dengan pemkot untuk rela direlokasi dari badan jalan yang selama ini mereka tempati. Dalam menyikapi hal tersebut, Direktur Utama PD Pasar Kota Tangerang Titien Mulyati mengatakan, untuk mengembalikan para PKl agar mau berdagang kembali di bekas mal Borobudur itu, pihaknya akan menawarkan solusi penggratisan biaya sewa. Pihaknya juga akan menambah akses menuju sentral PKl yang ada di bagian lantai dua Pasar Anyar sehingga mudah dijangkau konsumen. “Saat ini pembangunan tangga
sebagai akses ke situ dalam proses pengerjaan. Mudah-mudahan Oktober 2017 ini sudah selesai,” kata dia. Selain itu, tambah Titien, pihaknya gencar menyosialisasikan keberadaan sentral PKL itu ke masyarakat. “Sosialisasi ini kami lakukan karena pemindahan PKL ke bekas Mal Borobudur itu tujuannya selain untuk penataan kota, juga untuk lebih memanusiakan mereka agar lebih nyaman dalam menjalankan usaha,” kata Titien. Yang dipindahkan ke bekas Mal Borobudur saat ini, Titien menambahkan, ialah pedagang ‘kering’ seperti pakaian, sandal, dan aksesori rumah tangga. Pedagang makanan dan minuman menyusul. Pemindahan puluhan PKL ke bekas Mal Borobudur, menurut Titien,
bertujuan menertibkan sepanjang Jl Ahmad Yani dan mereka tidak kehilangan pelanggan mengingat keberadaan Pasar Anyar yang sebagian gedungnya merupakan bekas Borobudur hanya dibatasi pagar dengan tempat PKL. Pemindahan PKL yang kerap memacetkan kawasan Pasar Anyar dan Jalan Ahmad Yani, Tangerang, dilakukan pada Juli lalu. Sebanyak 159 kios di bekas Mal Borobudur disiapkan untuk menampung para PKL tersebut, termasuk para PKL yang akan direlokasi dari Stasiun Tangerang yang berada di Jalan Kiasnawi. “Para PKL di Jalan Kiasnawi akan kami tampung karena selama ini jalan yang bersinggungan dengan Jalan Ahmad Yani itu juga semrawut,” kata Titien. (SM/J-1)
ANTARA/APRILLIO AKBAR
DIPASANG CCTV: Suasana kawasan permukiman padat penduduk di
bantaran Kali Krukut, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (27/9). Pemprov DKI Jakarta berencana memasang kamera pengawas atau CCTV di bantaran sungai-sungai yang ada di Ibu Kota untuk memantau warga yang membuang sampah sembarangan di sungai.
HARI JANTUNG SEDUNIA
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
11
Gaya Hidup Pengaruhi Kesehatan Jantung Penyebab utama penyakit jantung koroner belum ditemukan. Dokter dan peneliti menyimpulkan sejumlah faktor risiko yang menjadi penyebab. GHANI NURCAHYADI
gani@mediaindonesia.com
B
ADAN Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia menyumbang 72% dari seluruh kematian di Indonesia. Dari jumlah itu, 37% di antaranya akibat penyakit yang menyangkut kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah). Kardiologis dari Rumah Sakit Siloam Tangerang, Antonia Anna Lukito, mengungkapkan hingga saat ini penyebab utama seseorang mengidap penyakit jantung koroner belum ditemukan. Dokter dan peneliti hanya bisa menyimpulkan sejumlah faktor risiko yang menyebabkan seseorang mengidap penyakit itu. Faktor risiko tersebut ialah usia, kencing manis, kolesterol, riwayat keluarga, tekanan darah tinggi, kegemukan, dan kebiasaan merokok. Hal itu, jika disimpulkan, menurut Anna, berkaitan dengan gaya hidup. Studi terbaru juga menunjukkan gaya hidup tidak sehat yang banyak dianut anak muda saat ini membuat prevalensi usia pengidap penyakit jantung koroner semakin rendah. “Kesadaran terhadap penyakit jantung koroner di masyarakat sangat rendah, padahal jumlah kasus ini dan kematian akibat serangan jantung terus meningkat setiap tahunnya,” kata Ketua Perhimpunan Dokter
Kesehatan Jantung Wanita itu di acara media briefieng Royal Philips di Jakarta, kemarin. Penyakit jantung koroner penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia yang disebabkan tersumbatnya pembuluh darah koroner karena keretakan plak pada saluran utama pembawa darah dan oksigen ke jantung. Timbulnya plak akibat faktor risiko. Kondisi tersebut membuat terjadinya pembekuan atau penggumpalan pada saluran pembuluh darah koroner yang mengakibatkan otot jantung tak bisa bekerja.
Faktor risiko jantung ialah usia, kencing manis, kolesterol, riwayat keluarga, tekanan darah tinggi, kegemukan, dan kebiasaan merokok. Jika serangan jantung terjadi, waktu ‘emas’ (golden period) penyelamatannya sangatlah bergantung pada kesigapan orang sekitar dan penderita. Salah satu upaya penyelamatan ialah operasi bedah by pass jantung atau pemasangan ring (stent) pada pembuluh darah. Namun,
kedua cara tersebut memiliki dampak negatif bagi penderita.
Ubah gaya hidup Kepala Subdirektorat Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Zamhir Setiawan mengatakan penyakit tidak menular sebagian besar disebabkan gaya hidup tidak sehat. Itu juga berkaitan dengan pola makan dan kurangnya aktivitas fisik. Kecenderungan masyarakat Indonesia yang kebanyakan tidak tahu dan abai menyumbang meningkatkan penderita. Studi yang dilakukan Kemenkes
DOK MI/GINO
Bersama Mengendalikan
Faktor Risiko EUROPEAN Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition (EPIC) 2008 menunjukkan, sejumlah faktor signifikan penyebab kematian. Selain akibat gaya hidup malas gerak, pola makan tidak seimbang, serta kebiasaan tidak sehat seperti mengonsumsi alkohol dan merokok berisiko menyebabkan penyakit jantung. Sebagai jurus penangkal, diperlukan gaya hidup yang aktif dan rutin berolahraga, menerapkan pola makan seimbang rendah lemak jenuh dan kolesterol, serta kebiasaan sehat tanpa rokok dan minuman beralkohol. Hal itu efektif membantu mencegah faktor risiko utama penyakit jantung yang meliputi penyakit gula, hipertensi, kebiasaan merokok, kegemukan, dan kadar kolesterol tinggi. “Kolesterol dan penyakit kardiovaskuler terkait proses yang disebut aterosklerosis, yaitu suatu kondisi yang terjadi ketika terbentuk plak pada dinding pembuluh darah arteri. Penumpukan ini mempersempit arteri, sehingga darah sulit untuk mengalir melalui arteri,” ujar dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr Vito A Damay di Makassar, seperti dilansir Antara. Plak bisa pecah (ruptur) dan memicu terbentuknya bekuan darah dan gangguan aliran darah itu bisa memantik serangan jantung atau stroke. Oleh karena itu, pemerintah terus menggiatkan upaya bersama untuk mendorong segenap komponen masyarakat mencegah dan mengendalikan faktor risiko penyakit jantung koroner. “Diimbau tidak hanya pemerintah, tapi swasta maupun masyarakat juga ikut berpartisipasi sehingga angka kesakitan, kematian, dan kecacatan karena penyakit jantung koroner di Indonesia dapat diturunkan,” sebut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular Kementerian Kesehatan dr Lily Sriwahyuni
Sulistyowati. Nah, bagaimana dengan mereka yang telah mengidap penyakit jantung koroner? Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menekan risiko serangan ialah dengan prosedur intervensi jantung yang berkualitas dan aman. Teknologi pencitraan (imaging) membantu dokter spesialis kardiovaskular dalam menentukan penanganan yang tepat. Namun, penanganan melalui mesin/ruangan bernama Catheterization Lab (Cath Lab) menurut Kardiologis Rumah Sakit Siloam Tangerang, Antonia Anna Lukito, masih berkendala. Umpama, jumlah unit Cath Lab yang masih kurang, sebaran unit, dan tenaga medis pengoperasian Cath Lab yang tidak merata, juga kesadaran akan manfaat intervensi koroner pun masih kurang. “Berdasarkan data SCAI (Society of Cardiovascular Angiography and Interventions), dibutuhkan 3.300 intervensi koroner untuk setiap 1 juta penduduk. Artinya, untuk kondisi Indonesia butuh sekitar 850 ribu. Kalau satu Cath Lab bisa melayani prosedur, setidaknya butuh 850 Cath Lab. Sekarang hanya 219 Cath Lab di sekitar 190 RS,” ujar Anna dalam suatu diskusi di Jakarta, kemarin. Kepala Subdirektorat Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Kementerian Kesehatan, Zamhir Setiawan, mengamini layanan intervensi koroner yang merata memang perlu terus diupayakan demi pemerataan layanan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ia mengakui, saat ini pihaknya belum menganggarkan pembelian peralatan baru terkait dengan intervensi koroner bagi rumah sakit pemerintah. Namun, di era otonomi daerah dewasa ini, Zamhir menegaskan, rumah sakit di daerah punya kesempatan lebih untuk menganggarkan pembelian alat tersebut. (Gnr/S-2)
menyebutkan penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular menjadi penyebab utama dari kematian akibat penyakit tidak menular. “Perbandingannya, setidaknya 1 dari 3 kematian di Indonesia diakibatkan penyakit kardiovaskular,” ujarnya. Menurut Zamhir, untuk menjaga kesehatan jantung disarankan menjalankan gaya hidup sehat. Melakukan pengecekan kondisi kesehatan secara berkala juga dapat menjadi salah satu sarana pencegahan yang efektif karena dapat mendeteksi sejumlah faktor risiko. Untuk menggalakkan perubahan
gaya hidup sehat, Kemenkes pun meluncurkan kampanye CERDIK yang merupakan singkatan dari ‘cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin beraktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres akibat rutinitas sehari-hari’. “Bersamaan dengan itu juga, kami memperkenalkan 3M dalam menjalankan kampanye CERDIK tersebut, yaitu mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil seperti timbang berat badan, dan M yang terakhir ialah mulai dari diri sendiri,” tandas Zamhir. (S-1)
12
REGIONAL
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
Gus Irsyad Merapat ke Partai NasDem
MI/ABDUS SYUKUR
DAFTARKAN BACABUP PASURUAN: Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Irsyad Yusuf (kedua kiri), salam komando Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono (kedua kanan) saat menyerahkan formulir pendaftaran sebagai bakal calon bupati ke DPD Partai NasDem di kantor DPP Partai NasDem di Pasuruan, Jawa Timur, kemarin.
Sekjen Golkar Disebut Tahu Peminta Mahar Dirinya sudah lama melaporkan autokritik dan keluhan terkait dengan permintaan mahar politik kepada elite DPP Partai Golkar sejak jauh hari. REZA SUNARYA
sunarya@mediaindonesia.com
K
ETUA DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi siap mengungkap pelaku
pemin ta mahar jika dirinya diberi kesempatan oleh Dewan Pembina atau Dewan Kehormatan Partai Golkar. Sebelum isu mahar ramai di ruang publik, Dedi mengaku sejatinya telah melaporkan ke
pengurus DPP bahwa dirinya dimintai mahar Rp10 miliar agar rekomendasi pencalonan di Pilgub Jabar 2018 turun. Sayangnya, lanjut Golkar, pihak DPP Partai Golkar tidak merespons laporan itu. “Apabila dibutuhkan guna memberikan penjelasan komprehensif soal uang mahar, saya siap. Terlebih, pelaku tersebut sudah membawa nama Partai Golkar meskipun bukan pengurus,” kata Dedi, di
Purwakarta, kemarin. Dia mengaku sudah lama melaporkan autokritik dan keluhan terkait dengan permintaan mahar politik kepada elite DPP Partai Golkar sejak jauh-jauh hari, tapi tidak ada tanggapan. “Keluhan itu sudah lama saya sampaikan kepada pihak DPP Golkar kepada Sekjend Golkar, Pak Idrus Marham, dan saya rasa Pak Indrus sudah tahu orang yang meminta mahar tersebut,” ungkap Dedi. Pelaporan itu didasarkan pada kekhawatiran Ketua DPD Golkar Jabar, yang juga menjabat Bupati Purwakarta, soal akan tercorengnya muruah partai atas kelakuan pihak tak bertanggung jawab tersebut. Dedi tidak merasa khawatir apabila pernyataan yang dilontarkan dalam orasi di depan para kader Partai Golkar di Jawa Barat pada Selasa (26/9) akan semakin menghambat proses keluarnya rekomendasi untuk dirinya.
“Kalau dianggap menghambat rekomendasi, saya kira tidak ya. Ini kan untuk menjaga muruah partai karenanya saya langsung lapor saat itu juga bahkan kepada Ketua Umum pun saya melapor,” terang Dedi. Dedi berharap krisis yang tengah melanda Partai Golkar hari ini tidak diperparah pihak-pihak penjual nama partai karena akan semakin membuat partai ini berada di titik nadir.
Terancam pecah Perpecahan di tubuh Partai Golkar Jawa Barat diperkirakan bisa terjadi seandainya DPP mengeluarkan rekomendasi nama calon Gubernur Jabar di luar nama Dedi Mulyadi. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Cimahi, Ali Hasan. Dia menyatakan, sejak awal DPD I Golkar Jabar telah membuat pernyataan dukungan kepada Dedi Mulyadi untuk maju da-
BUPATI petahana Irsyad Yusuf menyerahkan berkas formulir pendaftaran bakal calon Bupati Pasuruan 2018 ke kantor Partai NasDem. Langkah Ketua PKB Kabupaten Pasuruan itu merupakan strategi untuk terus menggalang kekuatan dalam menghadapi Pilbup Pasuruan 2018. Dengan datang bersama sejumlah fungsionaris PKB Kabupaten Pasuruan, Gus Irsyad, panggilan akrabnya, menyerahkan berkas formulir langsung kepada ketua NasDem Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono. “Selanjutnya, saya menunggu proses internal NasDem. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas diterimanya berkas (pendaftaran) saya ke NasDem, terutama Pak Joko,” ujar Gus Irsyad. Sebelumnya, ditegaskan, ia menghormati seluruh partai politik maupun komponen lain, khususnya pada NasDem yang saat ini telah menerimanya mendaftar sebagai calon Bupati Pasuruan periode 2018-2023.
lam pilgub Jabar. “Kalau bukan Dedi, saya yakin bakal terjadi perpecahan. Soalnya Golkar se-Jabar sudah mendukung Dedi Mulyadi, sudah ada pernyataan di Karawang,” ujar Ali Kamis (28/9). Belakangan ini, Partai Golkar sedang ‘panas’ karena beredar surat rekomendasi DPP Partai Golkar untuk mendukung Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien di pilgub Jabar meski langsung dibantah petinggi partai berlambang pohon beringin tersebut. Menurut Ali, surat rekomendasi yang beredar itu asli, hanya belum dikeluarkan secara resmi oleh DPP Partai Golkar karena belum diparaf semua tim. “Kata Pak Nurdin (Ketua Harian Partai Golkar) belum sah, belum diparaf semua tim. Siapa yang bilang bodong? Tanya saja sama sekjen sama Novanto, neken gak? Diakui sama mereka kok,” beber Ali. (DG/BY/E-4)
Kursi Danny untuk Maju sudah Cukup PETAHANA Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, sudah mendapat dukungan dari enam partai politik untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Makassar pada Pilkada Serentak tahap ketiga 2018. Dengan enam partai politik tersebut, Danny sudah bisa dipastikan maju karena jumlah dukungan kursi parlemen sudah jauh dari cukup, yaitu 25 kursi dari syarat 10 kursi parlemen. Kursi pendukung Danny masing-masing ialah PKS 5 kursi, PPP 5 kursi, Gerindra 5 kursi, PDIP 4 kursi, PAN empat kursi, dan PKPI
1 kursi. “Alhamdulillah semua mendukung saya karen ingin menang. Syukurnya lagi, partai pendukung ini tidak ngotot agar kadernya bisa jadi wakil saya. Tapi hanya berkomitmen untuk menangkan masyarakat,” kata Danny Kamis (28/9) seusai menerima rekomendasi dukungan DPC PDIP Makassar. Meski demikian, katanya, ia tetap memasukkan sejumlah nama kader parpol pengusungnya untuk survei sebagai calon wakil atau pendampingya. “Ada 10 nama yang disurvei,
itu berasal dari parpol sendiri, pengusaha, birokrasi, dan tokoh masyarakat, kecuali Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal, karena ia kan juga akan maju,” seru Danny. Untuk penetapan calon, meski Danny belum menetapkan waktunya, itu akan berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan partai pendukung. “Termasuk survei yang saya lakukan. Jadi, semuanya ada tujuh lembaga survei yang digunakan di sini. Dari hasil survei dan penelitian yang ada, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Siapa pun itu yang penting tidak resisten,”
tandasnya. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Makassar, Bahar Mahmud, menjelaskan, jika partainya memberikan dukungan kepada Danny, itu disebabkan ia dinilai telah berhasil mengubah Makassar menjadi jauh lebih baik. Sementara itu, mantan Bupati Banyumas, Jateng, Marjoko, mengklaim telah didukung enam partai dalam menghadapi Pilkada 2018. Enam partai tersebut ialah Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PPP, dan PAN. “Komunikasi politik tersebut saya lakukan,” kata Marjoko (LN/LD/PO/TS/UL/E-4)
MI/BENNY BASTIANDY
MASKOT PILWALKOT SUKABUMI: Nurhadi Suherman,
pemenang lomba maskot Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, sedang mempresentasikan makna dan karya yang dibuatnya di Kantor KPU Sukabumi, Jawa Barat, kemarin.
Saat menyambut kedatangannya, Joko menyatakan, formulir yang diterima NasDem kali ini tercatat masih yang pertama dari sebaran formulir yang diambil hampir seluruh perwakilan partai politik di Kabupaten Pasuruan. “Jadi ini hasil komunikasi yang telah terbangun selama ini. Sejak penjaringan dibuka, seluruh partai sudah kami komunikasikan. Kami hargai Mas Irsyad menyerahkan kembali form yang telah diambil sebelumnya,” terang Joko. Diketahui, selain telah mendapatkan restu dari PKB, Gus Irsyad telah hampir mendapatkan sokongan dari partai Hanura dan PPP sehingga mungkin dukungan 16 kursi (DPRD) bakal dikumpulkan sang petahana ini. Kalaupun Gus Irsyad mendapatkan rekomendasi dari partai NasDem, jumlah dukungan akan bertambah menjadi 22 kursi. Jumlah tersebut mencukupi dari syarat pencalonan sebesar 10 kursi (20% kursi DPRD), jika ingin maju di Pilkada 2018. (AB/E-4)
Dana Pilkada Ciamis Tersendat PANITIA Pengawas Pemilu Kabupaten Ciamis mengeluhkan belum turunnya anggaran Rp10 miliar dari pemerintah daerah yang diperuntukkan persiapan Pilkada Serentak 2018. Dana itu diperuntukkan tahapan pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan. “Pemerintah daerah baru menganggarkan dana dari APBD senilai Rp5 miliar, tetapi kebutuhan untuk pembentukan panitia pengawas kecamatan dianggarkan Rp10 miliar karena dalam pengajuan yang dilakukan kepada pemerintah telah menyanggupinya dari naskah perjanjian hibah daerah sampai sekarang ini belum dilaksanakan,” kata Ketua Panwaslu Ciamis Uce Kurniawan, kemarin. Uce mengatakan, belum cairnya anggaran pemerintah daerah pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Bawaslu Jabar dan mengadukan kepada Kemendagri terkait dengan anggaran yang dapat menghambat kinerja Panwas. Karena mereka sekarang ini masih terus melakukan tahapan, tetapi selama ini masih menggunakan dana pribadi terlebih dulu dengan cara bergotong-royong untuk berbagai keperluan. “Kegiatan yang dilakukan Panwas sekarang ini masih menggunakan dana pribadi secara bergotongroyong yang dipergunakan untuk semua keperluan. Karena keterlambatan dana akan menghambat semua proses yang dilakukan selama Pilkada Serentak 2018 mendatang,” ujarnya. S e m e n t a ra i t u , K a n g Balkot menjadi maskot resmi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sukabumi, Jabar. Penetapannya dilakukan setelah dewan juri lomba maskot yang diinisiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat memilih 3 pemenang dari 12 peserta. “Berdasarkan hasil pleno dewan juri, terpilih 3 pemenang dari 12 peserta yang mengirimkan karyanya,” kata Ketua KPU Kota Sukabumi Hamzah seusai penetapan pemenang lomba cipta mars dan maskot sekaligus sosialisasi bagi pemilih pemula. (AD/BB/E-4)
REGIONAL
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
APEL AKBAR PANCASILA DAN BELA NEGARA: Menko
ANTARA/NOVA WAHYUDI
Mahasiswa Tolak Radikalisme Masuk Kampus Para mahasiswa tersebut menunjukkan anggapan bahwa pemahaman anak muda soal Pancasila dan bela negara sekarang sudah mulai luntur tidaklah benar. DWI APRIANI
dwi_apriani@mediaindonesia.com
S
EBANYAK 5.000 mahasiswa se-Sumatra Selatan (Sumsel) melakukan deklarasi menolak radikalisme dan paham khilafah masuk kampus. Mereka yang datang pada acara Apel Akbar Pancasila dan Bela Negara se-Sumsel di
Lapangan Hijau UIN Raden Fatah, Palembang, kemarin, merupakan perwakilan dari 23 kampus untuk menjadi agen Pancasila dan bela negara. “Tadi kita ikut menyaksikan bagaimana ikrar mereka yang tetap setia pada Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, setia kepada Bhinneka Tunggal Ika yang juga ada ikrar bela negara
untuk bagaimana mereka sudah siap untuk setia membela negara dengan ideologi Pancasilanya,” kata Menko Polhukam Wiranto, yang menghadiri acara deklarasi tersebut. Sebelumnya, Ketua Dewan Mahasiswa UIN Raden Fatah Herman Tandjung yang mewakili para mahasiswa yang berasal dari 23 perguruan tinggi se-Sumsel itu menyatakan dalam ikrarnya untuk menolak radikalisme dan paham khilafah untuk masuk ke kampus-kampus mereka. Sebagai bukti kesungguhan para mahasiswa, yang diwakilkan lima BEM dari kampus se-Sumsel,
MI/BENNY BASTIANDY
PELIMPAHAN BERKAS: Tersangka penyebar ujaran kebencian Sri Rahayu Ningsih (kanan)
memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di Kantor Kejari Cianjur, Jawa Barat, kemarin. Sri Rahayu Ningsih datang ke Kejari untuk menandatangani berkasnya yang telah dilimpahkan untuk selanjutnya tahap proses persidangan.
Sabu Mengantar Wakil Rakyat ke Penjara EDWIN Yerry Lontoh menyerah. Barang bukti berupa 0,4 gram sabu dan bong sudah disita polisi dari kamarnya. Edwin tercatat sebagai anggota DPRD Sulawesi Utara. Dia juga masih menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sangihe. Rabu (27/9) malam, polisi menyatroni kamar tempat ia menginap di Hotel Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Selain menyita sabu, polisi juga melakukan tes urine. Hasilnya, urine Edwin positif mengandung methamphetamine. “Tersangka mengaku sudah menggunakan sabu dua tahun terakhir. Ia membeli sabu dari seorang pengedar berinisial T,” ungkap Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisaris Besar Hanny Hidayat, kemarin. Ke J ak a rta , Ed w i n s ebenarnya hendak mengikuti kegiatan politik Partai Demokrat. Namun, kecanduannya terhadap sabu membuat ia harus meringkuk
Edwin tercatat sebagai anggota DPRD Sulawesi Utara. Dia juga masih menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sangihe. di belakang terali besi. Sampai kemarin, Polsek Sampang, Jawa Timur, masih memburu pemilik 8,75 kilogram sabu yang disita di Kecamatan Sokobanah, Agustus lalu. S, yang diduga sebagai pemilik sabu, sudah melarikan diri keluar dari Madura. “Kami mendapat pengakuan dari dua tersangka yang sudah ditangkap, yakni Misbah dan Faisol, bahwa sabu itu milik S.
Dalam pengembangan, kami tidak mendapatkan S di rumahnya,” kata Kasat Reserse Narkoba Polres Sampang AK Arief Kurniady. Misbah dan Faisol mengaku bekerja sebagai kurir. Penyidik meyakini penangkapan S sangat penting untuk membongkar jaringan peredaran sabu di Madura. Di Kota Sorong, Papua Barat, polisi menangkap 5 pengedar ganja. Dari tangan mereka, Polres Sorong Kota menyita 2 kilogram ganja kering. “Kami tengah mengembangkan kasus ini. Penyidik memburu jaringan pengedar ganja yang diduga masih berkeliaran,” ujar Kapolres Sorong Kota AKB Mario Siregar. Masih di Sorong, polisi juga menggelar razia di sejumlah apotek untuk mencegah peredaran pil PCC. Sampai kemarin, ternyata tidak ada apotek di daerah ini yang menjual pil PCC. (Sru/MG/ MS/N-2)
mereka menandatangani prasasti ikrar Pancasila dan bela negara yang antara lain menegaskan komitmen menolak radikalisme dan paham khilafah masuk ke kampus. Pada kesempatan tersebut, Wiranto turut menandatangani prasasti sebagai wujud dukungan dan apresiasi kepada komitmen para mahasiswa. Wiranto mengatakan pernyataan-pernyataan yang sangat heroik dari para mahasiswa tersebut menunjukkan kesan anak muda sekarang sudah mulai luntur soal pemahaman Pancasila dan bela negara itu tidak benar. Sebaliknya, para anak muda tersebut sangat bersemangat, sangat berdisiplin, berdiri dari pagi sampai siang mendengarkan berbagai masukan tentang Pancasila dan bela negara hingga bergeming. “Bahkan, saya minta mereka duduk, itu karena saya merasa kita punya satu semangat yang sama dan merupakan satu semangat yang tentu dijiwai anjuran Presiden Jokowi untuk kita mulai melaksanakan revolusi mental secara sungguh-sungguh,” kata Wiranto. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi ke-
Polhukam Wiranto menandatangani deklarasi Bela Negara, disaksikan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin (kedua dari kiri) dan Rektor UIN Raden Fatah M Sirozi (kiri) di Lapangan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, Sumatra Selatan, kemarin. Sebanyak 5.000 mahasiswa di Provinsi Sumsel mengikuti apel akbar Pancasila dan Bela Negara.
pada Rektor UIN Raden Fatah Muhammad Sirozi serta seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah yang telah memprakarsai apel ini. Ia berharap daerah lain juga akan melakukan hal serupa.
Picu pertikaian Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengingatkan masih banyak pers yang justru menimbulkan pertikaian dalam masyarakat. Kondisi ini disebabkan banyak media yang digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam kegiatan Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat yang diselengarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Barat bertempat di Hotel Grand Asrilia, Bandung, kemarin, Yosep juga menyinggung kebiasaan berapa media mainstream yang menjadikan informasi di media sosial yang belum jelas sebagai bahan berita. Kebiasaan media tersebut, menurutnya, bukan memberikan pencerahan kepada masyarakat, melainkan malah membohongi mereka. (BU/YH/E-4)
13
48 Kades Klaten Dilantik di Bukit Cinta PELAKSANA Tugas Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Mulyani melantik 48 kepala desa periode 2017-2023 di Bukit Cinta, Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat, kemarin. Para kepala desa itu terpilih dalam pemilihan kepala desa serentak yang digelar 26 Juli lalu. Pelantikan dihadiri antara lain Ketua DPRD Agus Riyanto dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Klaten. Tidak seperti biasanya, pelantikan kepala desa kali ini digelar di ruang terbuka. Bukit Cinta-Watu Prau merupakan salah satu objek wisata di Klaten. Sri Mulyadi menyatakan maksud dan tujuan pelantikan di kawasan itu sekaligus memperkenalkan objek wisata baru yang dikelola Badan Usaha Milik Desa Gunung Gajah itu. “Sebelum dilantik, para kepala desa terpilih diminta menyumbang bibit tanaman bunga, masing-masing sebanyak 10 batang, guna mewujudkan Klaten kota sejuta bunga.” Beragam bibit tanaman bunga terkumpul dan ditanam untuk penghijauan kawasan. Keberadaan tanaman baru itu memperindah panorama di Bukit Cinta-Watu Prau. Plt Bupati Sri Mulyani secara simbolis menanam bibit tanaman bunga jenis bugenvil. Penanaman juga dilakukan Ketua DPRD dan jajaran Forkopimda. “Saya minta para kepala desa yang baru dilantik bisa melaksanakan amanah masyarakat. Mari bekerja dengan baik, jujur, dan transparan,” ajak Sri Mulyadi. Di Kabupaten Demak, pemilihan kepala desa serentak akan digelar di 54 desa pada Minggu (1/10). Sebanyak 145 calon kepala desa ikut berkontestansi. Untuk mengamankan pesta politik di desa-desa itu, Polres Demak sudah meminta bantuan pengamanan berupa dua peleton anggota dari Polda Jawa Tengah. “Sampai saat ini masih kondusif. Hanya saja, beberapa desa butuh kewaspadaan tinggi karena bisa memunculkan gesekan,” ungkap Kepala Polres Demak Ajun Komisaris Besar Sonny Irawan. Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik Jawa Tengah Muhammad Rifai mengatakan konflik riskan terjadi di Demak karena perda Demak tidak sinkron dengan peraturan menteri dalam negeri. “Dalam perda, calon terpilih, jika melakukan pelanggaran, dianggap gugur dan diganti calon yang duduk di peringkat dua, sedangkan permendagri menyatakan jika ada pelanggaran, diberi peringatan tertulis.” (JS/AS/AD/N-2)
14
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
INTERNASIONAL
Trump tidak Layak Jadi Presiden
AFP/SAFIN HAMED
Pemerintah Kurdi Ditekan
PENERBANGAN DI KURDI: Penumpang mengantre untuk check in di Bandara Erbil, ibu kota wilayah otonomi Kurdi di Irak utara, kemarin. Pascareferendum kemerdekaan semua penerbangan internasional dari dan ke ibu kota wilayah Kurdi Irak, Erbil, akan dihentikan pada Jumat (29/9) malam waktu setempat, atas perintah pemerintah Baghdad.
Hasil resmi referendum Kurdi menunjukkan bahwa warga Kurdi Irak memilih untuk merdeka dari Baghdad dengan 92,73% suara memilih ‘Ya’. HAUFAN HASYIM SALENGKE
haufan_hasyim@mediaindonesia.com
P
EMERINTAH daerah Kurdi (KRG) di utara Irak menghadapi tekanan yang meningkat setelah referendum kemerdekaan yang membuat Baghdad geram dan memicu kekhawatiran internasional, terutama negara-negara tetangga serta Amerika Serikat (AS). Hasil resmi referendum Kurdi yang dirilis, Rabu (27/9) waktu setempat, menunjukkan warga Kurdi Irak memilih untuk merdeka dari Baghdad dengan 92,73% suara memilih ‘Ya’. Meski referendum bersifat tidak mengikat, Baghdad menyebut jajak pendapat itu ilegal dan mengambil respons agresif dengan menyerukan penangguhan penerbangan internasional ke bandara di wilayah Kurdi, Erbil, dan Sulaymaniya. Baghdad juga akan meminta negara-negara tetangga untuk menutup perbatasan dengan wilayah Kurdi di Irak jika KRG tidak menyerahkan pos-pos perbatasan ke pemerintah pusat paling lambat
Jumat (29/9). Maskapai Timur Tengah (MEA) yang dimiliki Libanon menyatakan akan menunda penerbangan ke dan dari Bandara Erbil di utara Irak mulai Jumat (29/9). Ketua MEA Mohammad al-Hout mengatakan langkah itu untuk menjawab seruan Baghdad. “Untuk saat ini, kami setop. Penerbangan terakhir ialah pada 29 September, sampai mereka menyelesaikan masalah ini,” ujarnya, Rabu (27/9). Keputusan MEA hanya terjadi beberapa jam setelah Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi
mengancam akan memberlakukan embargo udara internasional kepada KRG jika tidak menyerahkan kendali bandara. N amu n, Kementer ian Per hubungan KRG menolak ultimatum pemerintah Irak dan bersikeras bahwa bandara wilayah tersebut akan tetap berada di bawah kendali otoritas Kurdi. Selain MEA, maskapai penerbangan dari Turki, yang memiliki populasi Kurdi signifikan, serta Mesir dan Yordania mengatakan mereka akan menghentikan penerbangan ke wilayah Kurdi pekan ini sampai pemberitahuan lebih lanjut dari Baghdad. Sementara itu, pemimpin Kurdi Irak, Massud Barzani, mengatakan referendum itu tidak akan mengarah pada deklarasi kemerdekaan yang segera. Sebaliknya, itu justru membuka pintu perundingan. Namun, Al-Abadi menolak pendekatan itu. “Referendum harus dibatalkan dan dialog dimulai dalam kerangka konstitusi. Kami tidak akan pernah mengadakan pembicaraan berdasarkan hasil referendum,” kata Al-Abadi kepada anggota parlemen.
Minyak Pemerintah Irak, menjelang referendum kemerdekaan Kurdi di utara Irak yang kaya minyak, pada Minggu (24/9), mendesak semua negara untuk hanya berurusan dengan pemerintah pusat mengenai transaksi minyak. “Pemerintah Irak, dalam sebuah pertemuan kabinet keamanan, meminta negara-negara di kawasan dan di seluruh dunia untuk hanya mengurus masalah minyak dan perbatasan dengan mereka,” ungkap media milik pemerintah Irak.
Baghdad marah karena keputusan Kurdi untuk melanjutkan referendum, yang mengekspor rata-rata 600 ribu barel per hari (bpd) melalui jaringan pipa yang mengalir melalui Turki ke Ceyhan di Laut Tengah. Totalnya mencakup sekitar 250 ribu bph dari ladang minyak di Kirkuk, sebuah wilayah yang kepemilikannya diperdebatkan oleh Baghdad dan KRG. Otoritas KRG sangat bergantung pada ekspor minyak untuk kelangsungan ekonomi wilayah itu. (AFP/Al Jazeera/I-2)
Topo, Pahlawan Evakuasi Korban Gempa
I
SMAEL Villegas menghabiskan waktu saban hari menggali terowongan menembus beton bangunan yang runtuh digoyang gempa di Meksiko pekan lalu. Cekat menerobos puing bangunan, mahir menggali terowongan, dan mampu bertahan di ruang yang pengap membuat Villegas dipanggil topo. Seorang topo, kata Spanyol untuk mole (hewan sejenis tikus)--yang terdiri dari sukarelawan mencari korban selamat dengan menggali terowongan menembus gunungan beton dan baja dan menyeret mereka keluar. Cara kerja mereka persis seperti mole. Topo ialah tradisi yang mulai dikenal sejak gempa bumi 1985 yang menewaskan lebih dari 10 ribu orang dan meratakan ratusan bangunan di Mexico City. Gempa yang terjadi pada hari yang sama dengan gempa pekan lalu, yakni pada 19 September, merontokkan badan darurat pemerintah sehingga membuat sukarelawan sipil turun tangan mengisi kekosongan. Villegas, yang masih berusia 14 tahun saat itu, ingat momen ketika ia menyaksikan para pria dan perempuan muda berjuang menerobos terowongan untuk menarik orang-orang yang masih hidup dan terjebak. “Itu membuat saya terkagum-kagum,” ujarnya.
AFP/PEDRO PARDO
TIM PENYELAMAT: Anggota tim penyelamat topo merayap masuk menembus beton
bangunan yang runtuh akibat gempa di Juchitan de Zaragoza, Meksiko, Sabtu (9/9). Para topo mengembangkan teknik baru yang efisien untuk mengevakuasi dan mengeluarkan orang-orang dari bangunan yang runtuh.
Teknik itu termasuk merayap masuk ke rongga yang ditimbulkan keruntuhan, lalu membuat terowongan secara horizontal melalui puing-puing lantai demi lantai,
mencari kantong udara tempat orang bisa bertahan hidup. Cara-cara itu diakui lebih cepat dan lebih murah, tapi jauh lebih berbahaya, jika dibandingkan dengan teknik internasional standar. Teknik internasional itu mengharuskan bekerja secara vertikal menyusuri bangunan yang roboh, satu bagian pada satu waktu, berhenti secara reguler untuk memastikan struktur tetap stabil. “Teknik kami menggali terowongan. Karena itulah, kami disamakan dengan mole karena kami menggali terowongan, kadang tanpa alat apa pun selain tangan kami,” kata Villegas yang mengenakan helm yang diikat dengan kacamata pelindung dan lampu sorot. Ketika gempa Selasa (19/9) lalu mengguncang Mexico City, Villegas berada di Negara Bagian Oaxaca, berjarak sekitar 700 km, membantu membersihkan kerusakan akibat gempa 7 September. Begitu tanah berhenti bergetar, dia melompat ke dalam mobilnya dan bergegas kembali ke Mexico City untuk membantu upaya evakuasi orang-orang yang terjebak reruntuhan bangunan. “Saya menyetir secepat yang saya bisa, tiba di sini pukul dua pagi dan langsung terjun ke reruntuhan,” ujarnya. (AFP/ Haufan Hasyim Salengke/I-1)
JAJAK pendapat nasional yang digelar Quinnipiac University, Rabu (27/9), menunjukkan mayoritas pemilih Amerika Serikat (AS) menganggap Donald Trump tidak layak menjadi presiden. Dari total 1.412 responden mengenai kelayakan Trump sebagai presiden, hanya 36% yang mengaku puas dengan kinerja Trump di Gedung Putih. Sebanyak 57% responden mengaku tidak puas. Sebanyak 51% responden juga mengaku malu memiliki Trump sebagai presiden, menyisakan 27% pemilih yang merasa bangga dengan performa miliarder itu. “Trump harus menerima bahwa mayoritas warga AS merasa dia tidak layak menjadi presiden,” kata Asisten Direktur Poll Universitas Quinnipiac Tim Malloy. Suara rakyat AS itu terbagi berdasarkan partai, jenis kelamin, dan ras. Namun, semuanya sepakat akan satu hal, yakni Trump harus berhenti main Twitter. Sebanyak 69% pemilih mengatakan Trump harus menjauh dari Twitter, sedangkan hanya 26% mengatakan sebaliknya. Pendukung Partai Demokrat dengan gamblang menyatakan Trump tidak layak menjadi presiden dengan suara 94%, sedangkan hanya 5% yang mengatakan mantan bintang serial The Apprentice itu layak. Suara dari Partai Republik bertolak belakang dengan 84% mendukung Trump menduduki posisi presiden, sedangkan 14% meragukannya. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki terbagi 49%49% untuk mendukung Trump, sedangkan 63% perempuan AS sepakat Trump tidak cocok menjadi presiden. Berdasarkan ras, pemilih kulit putih memiliki suara dukungan yang beda tipis, yakni 50% mendukung Trump, sedangkan 48% tidak. Sebagian besar Hispanik, dengan suara 60% menganggap kehadiran Trump tidak layak di Gedung Putih, sedangkan hanya 40% yang menganggap layak. Lalu pemilih kulit hitam menjadi pihak yang sangat menolak Trump dengan 94% menganggap Trump tidak layak. Jajak pendapat itu dilakukan pada 21-26 September dengan margin error plus atau minus 3,1 poin persentase. (AFP/Ire/I-2)
Sinergi RI-Singapura Masuki 50 Tahun UNTUK memperingati 50 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura, KBRI di Singapura meluncurkan sebuah buku berjudul Rising 50 Commemorative Book. Sejumlah mantan diplomat dan pejabat didaulat untuk menyumbangkan tulisan berisi pendapat mereka tentang hubungan kedua negara. Para penulis tersebut, antara lain mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda, diplomat Hasjim Djalal, pengusaha kawakan Jusuf Wanandi, dan imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Tidak ketinggalan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Presiden Joko Widodo memberikan kata pengantar pada buku itu. Selain diplomat senior Indonesia, sejumlah tokoh Singapura pun turut berkontribusi. Mereka, antara lain Desmond Kuek, Douglas Foo, George Yeo, dan Kishore Mahbubani. “Kenapa judulnya Rising 50? Rising adalah singkatan dari RI-Singapura dan 50 ialah usia terjalinnya hubungan erat kedua negara,” kata Duta Besar RI untuk Singapura Ngurah Swajaya di peluncuran buku tersebut, di Jakarta, kemarin. Swajaya menuturkan, masyarakat kedua negara perlu mengetahui dan mempelajari hal-hal yang sudah terjadi selama 50 tahun ini. Hal itu dapat dijadikan fondasi untuk memperkuat kerja sama di masa mendatang. Menurutnya, sampai saat ini masih banyak pihak yang memiliki persepsi keliru tetang hubungan Indonesia dan Singapura. Memang, paparnya, hubungan dua negara pernah mengalami siklus pasang surut. Namun, satu hal yang tidak bisa dimungkiri ialah kerja sama dan hubungan bilateral terus meningkat. Berdasarkan hal itu, menurutnya, perayaan 50 tahun hubungan kedua negara bisa menjadi momentum yang tepat untuk mengubah paradigma keliru itu. “Indonesia dan Singapura yang kini memasuki generasi baru, perlu meningkatkan kualitas hubungan dengan perubahan paradigma yang tentunya untuk memberikan keuntungan timbal balik bagi rakyat,” tutupnya. (Arv/I-4)
JAGAT TOKYO, JEPANG
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
15
O N T H I S DAY
1916: Rockefeller, Miliuner Pertama AS JOHN Davison Rockefeller merupakan industrialis AS dan seorang filantrop. Ia merevolusionerkan industri minyak dan mendefinisikan struktur filantropi modern. Rockefeller mendirikan Standard Oil pada 1870 dan terus memimpin perusahaan itu sampai ia pensiun pada 1897. Standard Oil berdiri sebagai bentuk kemitraan antara John, saudaranya, William, Henry Flagler, kimiawan Samuel Andrews, dan Stephen Harkness. Rockefeller menyimpan bagian sahamnya dan seiring dengan semakin meningkatnya nilai minyak, kekayaannya pun meningkat. Ia menjadi orang terkaya di dunia dan miliuner pertama dari AS. Kadang ia dihargai sebagai salah satu orang
AP/EUGENE HOSHIKO
PEMBUBARAN MAJELIS RENDAH: Anggota majelis rendah
parlemen Jepang meneriakkan, “Banzai!” saat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe (tengah) membungkukkan badan seusai mengumumkan percepatan pemilihan umum dan membubarkan majelis rendah parlemen di Tokyo, Jepang, kemarin.
Koike Berpeluang Jadi Rival Kuat PM Abe PERDANA Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe memberikan pernyataan mengejutkan pada Senin (25/9), yaitu seruan untuk melakukan pemilihan umum yang dipercepat. Hal itu dilontarkan Abe untuk memanfaatkan oposisi yang saat ini sedang lemah. Namun, di luar perhitungan, dalam beberapa hari terakhir, Gubernur Tokyo Yuriko Koike mampu menaikkan suhu politik di ‘Negeri Matahari Terbit’. Koike bersama partai pengusungnya, Party of Hope, telah mencuri perhatian Abe. Padahal, partai tersebut ba ru saja dideklarasikan. Namun, karena para pendiri
Party of Hope berupaya untuk mengguncang lanskap politik Jepang yang tengah lesu, partai itu menyita perhatian Obe. Partai baru pengusung Koike secara resmi dideklarasikan pada Rabu (27/9). Dalam waktu singkat, partai tersebut mampu menarik anggota-anggota parlemen dari berbagai latar belakang dan ideologis untuk bergabung. Hasilnya terbentuk oposisi baru yang berseberangan dengan Abe. Meski Party of Hope sedang naik daun, Koike sejauh ini tidak mencalonkan diri di parlemen. Dia lebih memilih berkonsentrasi di
pemerintahan kota terpadat di dunia itu menjelang Olimpiade 2020. Di lain hal, para pengamat menilai mantan presenter TV yang karismatik tersebut belum bisa mencurahkan perhatian secara utuh untuk bertarung melawan Abe. “Partai itu bisa saja memper-
oleh beberapa kursi di wilayah Tokyo, tetapi ada risikonya. Para pemilih mungkin akan merasa dikhianati saat mereka memilihnya sebagai Gubernur Tokyo dan sekarang dia bekerja dalam politik nasional,” kata Kensuke Takayasu, profesor ilmu politik di Seikei University. (Arv/I-4)
NEW YORK, AS
PBB Bersiap Kunjungi Rakhine P
ERWAKILAN badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan diizinkan untuk mengunjungi Negara Bagian Rakhine di Myanmar, mulai kemarin. Kunjungan itu menjadi yang pertama sejak dimulainya eksodus besar-besaran minori tas muslim Rohingya ke Bang ladesh sejak Agustus lalu. Tuntutan pembukaan akses oleh PBB telah dilakukan sejak organisasi kemanusiaan mereka dipaksa keluar dari Rakhine saat militer Myanmar menggelar operasi pembersihan pada akhir Agustus. “Akan ada perjalanan yang diselenggarakan pemerintah, mungkin besok, ke Rakhine. Kami berharap ini langkah pertama menuju akses yang
lebih jauh dan lebih luas ke daerah tersebut,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric. Dia mengatakan kepala badan PBB akan ikut dalam perjalanan tersebut. PBB juga telah menyusun rencana darurat untuk memberi makan 700 ribu pengungsi Rohingya dari Myanmar di Bangladesh tanpa terkecuali. Kepala Badan Pengungsi PBB (UNHCR) Filippo Grandi juga menyatakan pengungsi belum dapat kembali ke Myanmar dalam waktu dekat jika kekerasan belum berhenti di Rakhine. Di tengah upaya PBB mendapat akses, pada Rabu (27/9) UNHCR mengaku khawatir atas terjadinya serangan massa ke kamp pengungsi muslim Rohingya di Bangladesh. Me-
reka meminta tindakan tegas pemimpin pemerintah terhadap para pelaku serangan yang termasuk para biksu Buddha. Puluhan demonstran yang dipimpin sejumlah biksu Buddha menyerbu sebuah rumah bertingkat di Gunung Lavinia, pinggiran ibu kota, yang dikelola PBB untuk muslim Rohingya pada Selasa (26/9). Dari cuplikan video di akun Facebook Gerakan Nasional Sinhala, kelompok itu mengklaim Rohingya ialah teroris dan menuntut mereka dikirim kembali ke Myanmar serta dipindahkan dengan bantuan polisi. Polisi telah membawa 31 pengungsi Rohingya, termasuk 17 anak, ke tahanan dan memindahkan mereka ke lo-
kasi yang aman. Komisaris tinggi untuk urusan pengungsi PBB menyatakan khawatir atas insiden tersebut dan mendesak publik dan semua pihak terkait dengan pengungsi untuk terus memperluas perlindungan dan menunjukkan empati bagi Rohingya. Menteri Keuangan dan Media Sri Lanka, Mangala Samaraweera, mengecam serangan tersebut sebagai tindakan memalukan dan meminta para pelaku ditindak keras. Menteri Kesehatan Sri Lanka Rajitha Seneratne mengatakan dia tertekan oleh serangan tersebut dan mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap para penyerang. Sebanyak 70% dari 20 juta rakyat Sri Lanka memeluk aga ma Buddha, sedangkan muslim hanya sekitar 10%. Secara terpisah, untuk menjawab tudingan telah melakukan genosida, militer Myanmar mengajak media mengunjungi desa Hindu Ye Baw Kyaw, sekitar Kota Maungdaw, bagian barat negara itu pada Rabu (27/9). (AFP/AP/Ire/I-1)
BANGKOK, THAILAND
Mantan PM Yingluck Berada di Dubai PEMIMPIN junta militer Thailand Prayut Chan-O-Cha, mengungkapkan mantan PM Yingluck Shinawatra berada di Dubai, Uni Emirat Arab. “Saya tahu dari menteri luar negeri bahwa sekarang dia berada di Dubai,” ungkap Prayut, yang melengserkan rezim Yingluck melalui kudeta pada 2014, kemarin. Keberadaan Yingluck itu diungkap Prayut sehari setelah pengadilan tinggi Thailand menjatuhkan hukuman lima
Yingluck Shinawatra AP/SAKCHAI LALIT, FILE
tahun penjara kepada Yingluck atas tuduhan kelalaian dalam skema subsidi beras. Hukuman tersebut otomatis mematikan karier politiknya. Itu juga pernyataan pertama Prayut mengenai perdana menteri perempuan pertama Thailand tersebut. Sebelum-
nya, Yingluck meninggalkan ‘Negeri Gajah Putih’ sebelum kasusnya diputus Mahkamah Agung Agustus lalu untuk menghindari penangkapan. Prayut mengungkapkan, jika surat perintah penangkapan Yingluck sudah ada, mungkin otoritas Thailand akan
melakukannya dengan usaha lebih. Di Dubai, Yingluck berga bung dengan kakaknya, Thaksin, yang terlebih dahulu tinggal di sana. Seperti halnya Yingluck, mantan perdana menteri Thailand itu juga tinggal di kota tersebut untuk menghindari penangkapan. Thaksin melarikan diri dari Thailand pada 2008 untuk menghindari hukuman penjara dalam kasus korupsi. “Saya senang dia di Dubai,” ungkap Menteri Pertahanan Prawit Wongsuwan, arsitek penting yang menjatuhkan rezim Yingluck pada 2004. “Sekalipun tidak punya perjanjian ekstradisi, pemerintah Dubai menginformasikan kepada menteri luar negeri kita bahwa Yingluck tidak diizinkan berpolitik selama di Dubai,” ujarnya. (AFP/*/I-1)
terkaya di dunia dalam sejarah. Rockefeller menghabiskan masa 40 tahun dalam status pensiun. Kekayaannya kebanyakan digunakan untuk menciptakan pendekatan sistematis modern filantropi dengan yayasan yang memiliki pengaruh besar dalam dunia kesehatan, pendidikan, dan riset penelitian. Rockefeller menikahi Laura DAILYMAIL Celestia Spelman pada 1864. Pasangan itu memiliki empat anak perempuan dan satu laki-laki, John D Rockefeller Jr. Anak laki-lakinya itu banyak diberi kepercayaan untuk mengawasi pelbagai yayasan Rockefeller. 29 September | History | BBC | Dok.mi
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
SELEBRITAS
CUSTOMER SERVICE:
(021) 5821303
PEMASANGAN IKLAN:
(021) 5812113 / 5801480
HALAMAN 16
PODIUM
Manuver Jenderal Gatot DALAM sebuah pertemuan singkat di sebuah lift gedung tinggi di Jakarta, seorang profesor bertanya ‘manuver politik’ Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. “Kenapa Panglima TNI berkali-kali membuat pernyataan yang membingungkan rakyat? Yang memperkeruh situasi? EBET Menurut saya, itu insubordinasi terhadap pemeDjadjat Sudradjat rintahan Presiden Jokowi. Dewan Redaksi Media Group Kenapa dibiarkan, ya?” “Apakah di kalangan perguruan tinggi pernyataanpernyataan Jenderal Gatot meresahkan?” Saya ganti bertanya. Sang profesor yang juga mantan rektor sebuah perguruan tinggi di Jakarta menjawab cepat. “Membingungkan dan berbahaya bagi tata tertib bernegara,” katanya seraya menambahkan pers bebas tak boleh takut mengkritik Jenderal Gatot. “Ini soal amat penting,” katanya dengan mimik serius. Sepanjang reformasi, katanya, baru kini ada seorang Panglima TNI yang berani melawan kebijakan pemerintah. Seraya mengutip seorang pengamat pertahanan, alih-alih Jenderal Gatot bicara soal sistem pertahanan, ia justru berkali-kali memainkan drama politik. Kalau Fahri Hamzah dan Fadli Zon sengit mengkritik pemerintah, katanya lagi, itu memang sudah tugasnya sebagai partai di luar pemerintah. “Akan tetapi, Jenderal Gatot dipilih sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi, untuk menjadi bagian pemerintahannya.” Di bulan September, Gatot setidaknya membuat dua pernyataan yang ramai ditanggapi publik. Pertama, mewajibkan para anggota TNI untuk menonton film G-30-S/ PKI dan adanya institusi di luar TNI yang mengimpor 5.000 pucuk senjata secara ilegal. Pihaknya juga akan menyerbu polisi kalau ingin membeli senjata antitank. Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Pertahanan Riyamizard Ryacudu telah pula meluruskan informasi Jenderal Gatot tentang impor senjata ilegal. Bahwa itu tidak benar. Yang benar ialah pembelian senjata itu untuk kepentingan Badan Intelijen Negara (BIN) dan bukan standar militer. Sebelumnya Gatot juga pernah berbeda dengan Menteri Pertahanan Ryamizard soal pembelian helikopter Agusta Westland 101. Ia merasa kewenangannya telah dipangkas. Padahal, dalam angka (2) Pasal 3 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI: Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Dalam Rapimnas Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Mei silam, Jenderal Gatot membacakan sajak Denny JA yang berjudul Tapi Bukan Kami Punya, yang berisi kritik sosial yang yang kental. Oleh PDI Perjuangan, pembacaan sajak itu dinilai salah alamat karena Presiden Jokowi justru tengah serius mengatasi kesenjangan. Yang juga dinilai publik tak pada tempatnya ialah ketika Aksi 212, Jenderal Gatot memakai peci putih yang umumnya dikenakan para peserta aksi. Ia mengenakan peci berbeda dengan peci yang dikenakan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menko Polhukam Wiranto, yang mengenakan peci hitam. Dalam soal peci ia menjelaskan, itu justru bagian dari strategi komunikasi dengan massa aksi. Ketika polisi menetapkan beberapa nama tersangka makar, Panglima TNI membantah dan tidak percaya umat Islam terlibat makar sebab andil para ulama terhadap berdirinya Republik Indonesia sangat besar. Menurut Gatot, ulama telah berjuang jauh sebelum TNI ada. Tentang peran ulama dalam mendirikan Republik Indonesia tentu tak terbantahkan. Namun, membantah Polri secara terbuka, tentu ini menjadi pertanyaan. Sejarawan memang tak boleh berandai-andai, tapi bolehlah saya yang bukan sejarawan berandai-andai. Andai saja Presiden Jokowi tak melanggar tradisi perputaran matra di pucuk pimpinan TNI, cerita mungkin akan berbeda. Kini di bawah Panglima TNI Gatot Nurmantyo, publik menilai ia serupa ‘oposisi’ dari dalam sendiri. Malah dalam beberapa hal, pernyataan-pernyataan Panglima TNI lebih ‘oposisi’ ketimbang partai oposisi sendiri. Itulah yang ditangkap oleh publik. Bisa jadi di kalangan elite, itu bagian dari strategi menghadapi 2019. Nyatanya justru dengan cara seperti itu Jenderal Gatot mulai ramai digadang-gadang untuk maju dalam pemilihan presiden. Sementara publik berkubang dalam kepenatan untuk menafsirkan. Saya menebak kalaupun manuvermanuvernya ditanyakan kepada Jenderal Gatot, paling ia menjawab enteng, “Emang gue pikirin.” Ah, politik! Tapi kita tetap menunggu.
ONLINE
Jumlah Wisatawan ke Bali tidak Menurun GUBERNUR Bali I Made Mangku Pastika menyebut tidak ada penurunan wisatawan ke daerahnya kendati aktivitas vulkanis Gunung Agung sedang meningkat. “Belum ada. Walaupun ada travel warning, apa pun tetap saja penuh pesawat. Hotel juga tetap penuh,” kata Pastika di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Kamis (28/9). (Nusantara)
Kejagung Telusuri Tersangka Lain di Korupsi BKKBN KASUS korupsi di lingkup Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diduga telah dilakukan secara berlanjut. Penyidik masih mendalami perkara guna mencari tersangka lain yang terlibat pelanggaran. (Polkam dan HAM)
DEA GOESTI RIZKITA
Bawa Pesan Perdamaian Menurutnya, generasi muda membutuhkan keteladanan dalam menjaga perdamaian.
ANTARA
DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com
P
UTRI Indonesia Perdamaian 2017, Dea Goesti Rizkita, 25, bakal menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Grand International 2017 yang diselenggarakan di Phu Quoc Island, Vietnam, 7 Oktober. Dalam kontes tersebut, ia bakal membawa pesan perdamaian bagi dunia. Menurut runner-up 3 Putri Indonesia 2017 itu, dunia saat ini mengalami krisis cinta dan tole ransi. Terbukti, sambung Dea, banyak konflik dan kekerasan terjadi di berbagai belahan dunia. “Kita lupa cara saling menghargai, menghormati, dan bertoleransi. Saya kira segala macam masalah di dunia kuncinya ialah toleransi,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Mahasiswi magister psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu menilai kekerasan memang sulit dihilangkan. Namun, dirinya berkeyakinan masyarakat bisa didorong untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa melalui penanaman nilai-nilai perdamaian dan toleransi. “Miss Grand International mengangkat isu stop the war and violence untuk gerakan save one generation. Yang disebut generasi kertas putih, yakni generasi yang belum tahu apa-apa. Mereka perlu diselamatkan,” tambahnya. Di Indonesia, ia menyebutkan, masalah intoleransi dan radikalisme masih menjadi
Salah satu gaun yang akan dikenakan Dea di ajang Miss Grand International 2017 ialah gaun nasional bertajuk Ibu Pertiwi. Gaun megah rancangan Morpachio dan Maya Ratih itu berbobot 40 kg. pekerjaan rumah yang cukup berat. Langkah pencegahan penting untuk menghindarkan negeri ini dari kekerasan. Pencegahan itu, lanjutnya, perlu dilakukan dengan menularkan keteladanan tentang saling menghargai dan menghormati. Keteladanan itu, kata Dea, bisa datang dari setiap individu. “Kita tidak bisa menuntut orang lain. Jangan minta untuk dimengerti dulu kalau belum mau mengerti orang lain,” tegasnya. Dirinya menceritakan pengalamannya berkunjung ke Maluku beberapa waktu lalu. Ia mengaku mendapat banyak pelajaran tentang cara menciptakan perdamaian. “Daerah itu salah satu wilayah konflik pada 1999. Namun, mereka di sana sudah melakukan trauma healing sehingga antarumat beragama sekarang bisa hidup berdampingan, padahal dulu saling
membunuh. Toleransi memang bisa menjadi solusi,” tuturnya.
Percaya diri Terkait dengan persiapannya ke ajang Miss Grand International 2017, Dea menuturkan sudah mempersiapkan banyak hal dengan dukungan Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu, seperti mengikuti kelas bahasa Inggris dan kelas kepribadian. “Persiapannya sudah 99%. Tinggal 1% memantapkan hati dan berdoa agar bisa direstui semua rakyat Indonesia,” katanya. Dirinya rutin berolahraga 3-4 kali dalam seminggu untuk mempersiapkan fisik, juga rajin minum jamu beras kencur untuk kesehatan kulit. Salah satu gaun yang akan dikenakan Dea ialah gaun nasional bertajuk Ibu Pertiwi. Gaun megah rancangan Morpachio dan Maya Ratih itu berbobot 40 kg. “Sebenarnya gaun ini lebih besar filosofinya ketimbang bobotnya. Saya bukan hanya mewakili nama pribadi, keluarga, Yayasan Putri Indonesia, dan Mustika Ratu, melainkan juga mewakili negara. Tanggung jawab ini amat luar biasa,” pungkasnya. Pada kesempatan sama, pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, menilai Dea sosok yang tepat untuk mewakili Indonesia. “Dia penuh percaya diri. Saya bangga Indonesia bisa menampilkan putri Jawa untuk berkompetisi di ajang dunia,” ucapnya. (Dhk/H-3)
ARIEF YAHYA
ARMAND MAULANA
IVAN NESTORMAN
Duet Bareng Diva
Enggan Disebut Haji
Luncurkan Album Baru
MENTERI Pariwisata Arief Yahya, 56, unjuk kebolehan dalam seni tarik suara. Ia berduet dengan diva Tanah Air, Rossa, seusai seremoni penganugerahan Wonderful Indonesia Tourism Awards 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (27/9) malam. Saat awal diminta Rossa untuk naik ke atas panggung, Arief spontan menerima tawaran MI/PANCA SYURKANI duet tersebut. Tidak tampak kecanggungan dari mantan Direktur Utama PT Telkom itu. Mereka melantunkan lagu Aku bukan Untukmu yang pertama kali dipopulerkan Rossa pada 2004. Arief menyanyikan bait per bait hingga tuntas. “Saya memang suka dengerin lagu. Pertama kali ini duet sama Rossa,” kata Arief. Menurut Rossa, pria kelahiran Banyuwangi itu menyanyi dengan penghayatan tinggi. Ia mengaku senang bisa bernyanyi bersama orang nomor satu di Kementerian Pariwisata itu. Dirinya menilai Arief sosok yang apresiatif terhadap para pelaku pariwisata Tanah Air. (Dhk/H-3)
SETELAH melalui masa tunggu sekitar 5 tahun, akhirnya Armand Maulana dan sang istri, Dewi Gita, berkesempatan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Namun, sepulang dari Tanah Suci, vokalis band Gigi itu enggan disapa dengan sebutan ‘haji’. “Haji kan ibadah, rukun kelima. Yang penting gue sudah melakukan ibadah tersebut. Setelah gue pulang lagi, ya, gue tetap Armand Maulana,” ujarnya kepada Metrotvnews.com, di JaDOK C&R karta, Rabu (27/9). Menurutnya, ia merasa bersyukur karena dibimbing para ahli di bidang agama selama menjalani ibadah tersebut. Hal itu memberinya banyak ilmu berharga. “Banyak banget pelajaran mulai ibadah dasar, seperti cara wudu hingga mengerjakan salat yang baik dan benar seperti apa. Ilmu yang saya dapat itu saya bagikan juga ke anak saya, ke saudara-saudara saya,” kata dia. Ia menyebut selama ini ilmu dan pengalaman spiritualnya masih sedikit. “Nah setelah pulang dari ibadah haji harus bisa lebih meningkat,” cetusnya. (H-3)
MUSIKUS asal Flores NTT, Ivan Nestorman, 50, menggelar konser tunggalnya di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, kemarin. Satu hal yang istimewa, dalam konser bertema From NTT with hope itu, ia juga meluncurkan album barunya, Legacy. Ia menuturkan album yang dikerjakannya selama tiga tahun itu berisi enam lagu baru dan dua lagu daur ulang, salah satunya yaitu Mogi Dheo Keze Walo yang sudah sangat poMI/BARY FATAHILLAH puler sebagai lagu tarian line dance saat ini. Tujuh lagu dalam album itu ditulis dalam bahasa Manggarai dan sebuah lagu ditulis dalam bahasa Inggris. “Musik saya bisa digolongkan apa saja, tetapi belakangan ini saya banyak mencurahkan waktu untuk musik neo-tradisi,” kata dia. Ia menjelaskan neo-tradisi merupakan musik yang berpijak pada tradisi tapi mendapatkan ekspresi kontemporer dalam penyampaiannya. “Musik neotradisi tetap harus mempunyai relevansi universal meskipun melakukan interpretasi ulang terhadap motif-motif etnik. Semoga musik-musik ini mampu menjadi legacy bagi generasi muda.” (RO/H-3)
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
HALAMAN 17
HLM 18 Izin Pendirian Rumah Murah Dipermudah
HLM 23 US$25 Juta untuk Kurangi Emisi
HLM 27 Duel Dua Kandidat Juara
EKONOMI Kondisi Keuangan PLN masih Sehat PLN berkomitmen untuk tidak mengubah porsi pemenuhan ketenagalistrikan sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2017-2026 sebesar 35 ribu megawatt. FETRY WURYASTI
Fetry@mediaindonesia.com
K
EMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai kondisi keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (persero) ata PLN tidak akan mengganggu megaproyek listrik 35 ribu megawatt (Mw). Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, tindakan yang wajar bila Menteri Keuangan mengingatkan PLN untuk mencari pembiayaan yang benar dengan harga yang bisa dijangkau. “Sah-sah saja Menteri Keuangan mengingatkan kami untuk mencari pembiayaan yang benar dan harganya masuk akal,” ujar Rini di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melayangkan surat kepada Menteri BUMN dan Menteri ESDM agar dilakukan penyesuaian target penyelesaian megaproyek itu karena mempertimbangkan ketidakmampuan PLN memenuhi pendanaan. Menurut Rini, kondisi keuangan PLN tidak mengganggu megaproyek itu karena tidak semua ditanggung PLN. Dari 35 ribu Mw, hanya sekitar 9.000 Mw yang menjadi tanggung jawab PLN. Sisanya 26 ribu Mw ialah tanggungan swasta melalui independent power producer (IPP). Mengacu pada laporan keuangan Semester I 2017, beban keuangan PLN mencapai Rp10 triliun. Adapun kas dari operasi hanya Rp13,7 triliun. Artinya, sisa kas operasi untuk menyokong bisnis hanya tersisa Rp3,7 triliun. Sekuritisasi aset pekan lalu oleh anak usaha PLN yakni PT Indonesia Power belum lama ini, kata Rini, merupakan salah satu upaya PLN menjaga kondisi keuangan dengan mencari sumber pendanaan. PT Indonesia Power melakukan sekuritisasi aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya 1 sampai 4 untuk mencari dana sebesar Rp4 triliun. Sekuritisasi bisa terus dilakukan untuk membantu keuangan PLN. Apalagi
peminatnya cukup banyak dan PLN merupakan BUMN beraset terbesar (Rp1.300 triliun). “Sebelum ada proyek 35 ribu Mw, total pembangkit yang telah ada di Indonesia sebesar 46 ribu Mw dan sebagian besar milik PLN. Ini sedang kami lihat, yang efisien, bisa ditawarkan juga ke swasta,” ujar Rini.
Cukup modal Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan perihal isi dari surat tersebut. Menurutnya, semua yang diingatkan dalam surat itu ialah wajar dan tak mencerminkan kekhawatiran. “Likuiditas kami cukup, kemampuan kami cukup, solvabilitas kami berlebih, dan pinjaman dari World Bank itu hanya kira-kira Rp10 triliun dari Rp300 triliun total pinjaman yang dilaksanakan PLN,” lanjut dia. Menurut Sofyan, pihaknya selalu mengontrol dan mengawasi setiap arus keuangan pada perusahaan. “PLN perusahaan di Republik ini yang terbesar ekuitinya, Rp900 triliun. Asetnya Rp1.300 triliun. Bayangkan. Jadi kami tidak butuh modal. Untuk perjalanan proyek, kami butuh pinjaman. Untuk pinjam, butuh self financing. Self financing-nya apa? Ekuiti. Back-up-nya adalah modal. Jadi kami tidak punya kendala,” tutupnya. PLN berkomitmen untuk tidak mengubah porsi pemenuhan ketenagalistrik-an sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026 sebesar 35 ribu Mw. “Hingga saat ini belum ada perubahan, porsinya tetap 10 ribu Mw oleh PLN dan 25 ribu Mw oleh IPP,” kata Direktur Bisnis Regional Sulawesi PLN Syamsul Huda di Jakarta, Rabu (27/6). Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan seandainya PLN merasa investasi untuk penambahan listrik 10 ribu Mw masih belum dapat dicapai, ia mengusulkan untuk dialihkan ke swasta. Hal senada juga dikemukakan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan. (Ant/E-2)
ANTARA /WAHYU PUTRO A
PENGHARGAAN SUBROTO: Menteri ESDM Ignasius Jonan (tengah) berfofo dengan wartawan penerima penghargaan lomba foto dan tulisan, salah satunya wartawan Media Indonesia Iis Zatnika, pada malam penganugerahan Penghargaan Subroto di Jakarta, Rabu (27/9). Penghargaan Subroto yang digelar Kementerian ESDM untuk pertama kali diberikan kepada instansi ataupun perorangan yang dinilai berjasa dalam pengembangan energi dan sumber daya mineral.
Usaha Rintisan Lokal Mesti Terus Berinovasi DI era ekonomi digital, para pelaku bisnis perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi. Tren global dan tren pasar harus dicermati untuk menjaga keberlanjutan usaha. Presiden Joko Widodo menyatakan inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi harus berkelanjutan agar tidak kehilangan daya saing. “Kalau kita menutup diri terhadap inovasi-inovasi seperti ini, kita akan kehilangan daya saing,” ujarnya ketika membuka Indonesia Digital Byte (IDByte) 2017 di Rizt-Carlton Pacific Place, Jakarta, kemarin. Menurut Jokowi, dari 13 perusahaan teratas di level global, delapan di antaranya bergerak di sektor teknologi digital. Pelaku start up (usaha rintisan), harus memanfaatkan para raksasa ekonomi digital seperti Alibaba, Amazon, Facebook, dan Twitter untuk berinovasi dengan keunikan dan cita rasa lokal.
“Di dunia internet masih ada peluangpeluang yang sangat besar bagi pemainpemain lokal. Di internet ada pepatah, internet means the death of distance but not the death of location,” pesan Kepala Negara. Ia mencontohkan India yang berhasil memanfaatkan pasar ekonomi digital di dalam negeri. Perusahaan berbasis e-commerce mereka, Flipkart, menjadi raksasa di negeri sendiri. Bahkan, jelas Presiden, hal itu meng-inspirasi raksasa e-commerce Amazon mengakuisisi perusahaan berbasis ekonomi digital di India. “Jadi buat kita, bikin inovasi yang benar-benar lokal yang menganut ciri khas lokal Indonesia. Misalnya saya de-ngar ada start up yang jualan hijab online dan laku sekali sampai ordernya dari seluruh dunia,” ujarnya. Ia optimistis pengusaha e-commerce di Indonesia mampu melebarkan sayap hingga pasar internasional. (Pol/E-2)
Izin Gubernur Sah Jadi Rujukan Pabrik Semen Rembang KEPUTUSAN Mahkamah Agung (MA) yang tidak menerima gugatan PK Semen Indonesia atas PK No 99 PK/TUN/2016 yang membatalkan SK Gubernur Jateng No 660.1/17 Tahun 2012 tidak berdampak hukum terhadap operasional pabrik Semen Rembang. Pasalnya operasional pabrik telah mendapat izin berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng No 660.1/6 Tahun 2017. Terlebih SK Gubernur Jateng itu dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari pemenuhan pertimbangan hakim dalam putusan PK No 99 PK/TUN/2016
melalui mekanisme adendum analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan telah dinyatakan layak pada sidang Komisi Penilai Amdal pada 2 Februari 2017. Selain itu, PTUN Semarang telah menguatkan SK Gubernur Jateng 2017 dalam gugatan yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). “Dengan demikian keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sehingga izin lingkungan No 660.1/6 Tahun 2017 tetap berlaku dan sah sebagai dasar beroperasinya
pabrik Semen Rembang,” ujar Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia, Agung Wiharto, kemarin. Menurut pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf, sikap Semen Indonesia yang menganggap izin penambangan dan operasional mereka di Rembang, Jawa Tengah, tidak terganggu karena berpegang kepada surat izin Gubernur Jawa Tengah merupakan hal yang sah dilakukan. Asep berpendapat, surat izin dari Gubernur Jawa Tengah itu merupa-
kan produk hukum yang sah menjadi rujukan meski putusan Mahkamah Agung (MA) No 91 PK/TUN/2017 tidak menerima gugatan (N.O) Semen Indonesia atas PK No 99 PK/TUN/2016 yang membatalkan SK Gubernur Jateng No 660.1/17 Tahun 2012. “(Penggunaan SK Gubernur Jateng yang baru) sah-sah saja karena (Semen Indonesia) ingin ada kepastian karena SK Gubernur itu masih tetap berlaku, belum dicabut atau dibatalkan pengadilan,” ujar Asep, kemarin. (Nyu/RO/E-2)
Daya Saing Naik berkat Reformasi Struktural BERDASARKAN laporan World Economic Forum mengenai Global Competitiveness Index 2017-2018, daya saing Indonesia meningkat dari peringkat 41 menjadi peringkat 36 dari 137 negara. Capaian tersebut dianggap menjadi sinyal membaiknya kepercayaan global terhadap iklim investasi di Tanah Air. “Kalau index competitiveness Indonesia meningkat, itu sejalan dengan kepercayaan global kepada Indonesia. Ini sangat sejalan dengan reformasi struktural yang dijalankan pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter,” ujar Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo di Bandung, kemarin. Dalam laporannya, WEF, yayasan organisasi nonprofit yang didirikan di Jenewa pada 1971 dan terkenal dengan pertemuan tahunannya di Davos, Swiss, menilai Indonesia seperti Korea Selatan yang telah memperbaiki kinerja di semua pilar, mulai infrastruktur hingga makroekonomi. “Posisi di peringkat ini didorong terutama oleh ukuran pasar yang besar dan lingkungan makroekonomi yang relatif kuat,” sebut laporan WEF, seperti dikutip dari Weforum.org. Sebelumnya, dalam survei kemudahan berbisnis (ease of doing business/EODB) yang diselenggarakan Bank Dunia, posisi Indonesia juga naik dari 106 menjadi 91. Kendati dalam tiga tahun terakhir kemudahan berbisnis di Indonesia mengalami perubahan yang siginifkan, Agus mengingatkan masih diperlukannya perbaikan sektor infrastruktur sebagai penyokong daya saing. “Selain itu, kita juga perlu memperbaiki kedaulatan pangan dan reformasi energi. Hal-hal itu harus dilakukan. Ini bagian dari reformasi struktural dan kami melihat hasilnya terus menunjukkan perbaikan. Bank Indonesia menyambut baik adanya perbaikan indeks (daya saing) itu,” imbuhnya. Naiknya tingkat kepercayaan global terhadap Indonesia pun tecermin dari masuknya arus investasi asing (foreign direct investment/FDI). Pergerakan aliran FDI, kata Agus, berdampak pada defisit transaksi berjalan yang terus terjaga. (Tes/E-2)
18
SEKTOR RIIL
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
Izin Pendirian Rumah Murah Dipermudah Peraturan menteri dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian kemudahan. ADHI M DARYONO
Adhi@mediaindonesia.com
T
INGGINYA animo masyarakat untuk memiliki hunian mendorong pemerintah berupaya mempercepat Program Sejuta Rumah, terutama yang ditujukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin mengungkapkan rumah siap huni yang menjadi bagian Program Satu Juta Rumah tahun ini mencapai total 623.344 unit. “Sekarang ini secara keseluruhan yang sudah terealisasi lebih dari 623 ribu unit. Kecenderungannya semakin menuju akhir tahun semakin meningkat pencapaiannya. Target kita sekarang ialah mempercepat proses semua ini,” jelas Syarif seusai pemaparan kemudahan pembangunan perumahan untuk MBR di Gedung Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, kemarin. Dari sisi regulasi, kata Syarif, pihaknya sedang menyusun peraturan Menteri PU-Pera tentang kemudahan perizinan dan pencabutan izin pembangunan perumah-
an untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ditargetkan selesai akhir 2017. “Peraturan menteri itu dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian kemudahan,” katanya. Kemudahan tersebut, lanjut Syarif, bisa berupa pengesahan site plan dan penerbitan IMB bagi pengembang yang membangun rumah MBR, khususnya rumah tapak dengan luas lahan 0,5-5 hektare (ha) sesuai dengan PP 64/2016. “Bentuk kemudahan juga dapat berupa kemudahan persyaratan, pelayanan, serta percepatan waktu penyelesaian perizinan,” ujarnya. Terkait dengan penghapusan izin, di antaranya izin lokasi yang tidak mengharuskan adanya izin rekomendasi peil banjir (ketinggian muka tanah yang secara hidrologi paling aman dari risiko banjir), penghapusan izin cut and fill jika pembangunannya untuk MBR, dan penghapusan amdal lalu lintas jika kawasan hunian yang dibangun tidak lebih dari 5 ha. “Untuk kawasan MBR, empat izin tadi kami minta dibebaskan bagi pengembang yang akan membangun,” jelas dia. Selain itu, ada perizinan
yang dibolehkan untuk digabung yakni proposal MBR soal pernyataan lahan yang tidak bersengketa, izin pemanfaatan ruang dengan proses pengecekan atau kesesuaian rencana, serta pengesahan site plant dengan pernyataan pengelolaan lingkungan atau rekomendasi pemadam kebakaran dan lain-lain.
Peran pemda Di sisi pembebasan lahan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Mendagri No 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan bagi MBR. Peraturan itu dikeluarkan sebagai dorongan dan pedoman pemda untuk mempermudah perizinan pembangunan perumahan bagi MBR. “Pemda sesuai kewenangannya memfasilitasi dalam hal penunjukan lahan bagi pembangunan rumah MBR,” ujar Pelaksana Tugas Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Diah Indrajati, di kesempatan yang sama. Kemendagri meminta pemda mempermudah pelaksanaan pembangunan satu juta rumah, yang salah satu langkah konkretnya ialah mempercepat izin pembebasan lahan. (E-2)
ANTARA/HO
HUT BANK PERMATA: Presdir PT Bank Permata Tbk Ridha Wirakusuma (kedua dari kanan) bersama (dari kiri) Direktur Retail Banking
Bianto Surodjo, Head of Corporate Affairs Richele Maramis, Direktur Keuangan Lea Kusuma Wijaya, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi OJK Sondang Martha Samosir, dan Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Elsya Chani memotong kue HUT ke-15 Bank Permata di Jakarta, kemarin. Pada usianya yang ke-15, Bank Permata terus menginisiasi gerakan #BicaraUang dengan mengajak masyarakat semakin terbuka dan peduli terhadap masalah keuangan terutama di dalam keluarga.
Pertamina Dominasi Saham Blok Mahakam MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan PT Pertamina (persero) harus menguasai minimal 51% atau menguasai mayoritas saham di Blok Mahakam, Kalimantan Timur. “Pokoknya Pertamina harus memiliki 51% saham, sisanya 10% untuk kepemilikan daerah. Nah, untuk saham sisanya, ini terserah pengaturannya oleh Pertamina,” katanya di Jakarta, kemarin. Sesuai dengan aturan, sebanyak 10% dari participating interest (PI) atau bagian kepemilikan saham harus diserahkan kepada daerah.
N PRODUK IBU & ANAK PAMERA ENGKAP DI INDO AR & TERL NESIA S E B R TE
JAKARTA Season 2
Jika 10% dimiliki daerah dan Pertamina wajib memiliki 51%, akan sisa 39% saham di Blok Mahakam. Untuk persoalan 39% tersebut, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada PT Pertamina, apakah akan share down dengan perusahaan lain ataukah tidak. Hal itu akan disepakati secara business to business (B to B). Selain itu, pemerintah meminta dua hal kepada Pertamina terkait dengan Blok Mahakam. Yang pertama cost recovery atau ongkos produksi tidak boleh lebih besar dari-
pada biaya yang digunakan operator saat ini, yaitu Total E&P. Hal kedua hasil produksi migas yang dihasilkan Pertamina nantinya tidak boleh kurang dari yang dihasilkan Total E&P saat ini. Kalaupun hasil produksi menurun, hal tersebut harus didiskusikan dengan pemerintah terlebih dulu guna memberikan kepastian logis dari capaian produksi tersebut. PT Pertamina (persero) melalui Pertamina Hulu Mahakam telah ditunjuk pemerintah menjadi pengelola wilayah kerja Blok Mahakam yang
berlaku efektif 1 Januari 2018, setelah berakhirnya masa production sharing contract (PSC) Mahakam dalam pengelolaan Total E&P Indonesie pada akhir 2017. Dalam kesempatan itu, Jonan mengatakan di samping berusaha untuk menggenjot hasil produksi migas dan energi baru terbarukan (EBT) Kementerian ESDM sedang memfokuskan pada kualitas hasil migas agar dapat diserap pasar dengan baik. Tahun ini, ESDM memberikan target produksi minyak 815 ribu barel per hari. (Cah/ Ant/E-2)
ISS Tekankan Praktik Bisnis Berkelanjutan PERUSAHAAN jasa layanan terintegrasi, ISS, meraih peringkat perunggu dalam Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2017. Keberhasilan itu menempatkan ISS dalam 10% perusahaan terdepan dari 44 perusahaan global yang bergerak dalam layanan komersial dan sektor penyedia di bawah kerangka kerja DJSI. Group Vice President, Group Health, Safety & Environment and Corporate Responsibility ISS Group Joseph Nazareth menyampaikan ada tiga aspek penilaian dalam DJSI 2017, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dari sisi ekonomi, jelas dia, ISS dinilai menunjukkan penguatan secara tetap dalam hal manajemen risiko serta pasokan rantai global de-
ngan menggunakan platform Procure PASS yaitu platform baru untuk pendaftar dan penjamin pemasok. “Procure PASS memungkinkan ISS menetapkan persyaratan yang beretika dan sesuai dengan kriteria sosial dan keamanan lingkungan,” jelas Joseph. Dari sisi lingkungan, ISS meraih peringkat B untuk proyek penggunaan karbon. ISS terus mengambil langkah untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan bahan bakar di seluruh armada trasportasi global. “Termasuk memfokuskan pada seleksi kendaraan hemat bahan bakar, serta mengadakan modul-modul pelatihan e-learning bagi pengendara. Hasilnya, tingkat emisi karbon kendaraan tu-
run drastis hingga lebih dari 1.000 ton pada tahun lalu.” Selanjutnya dari sisi sosial, ISS fokus mendukung dalam mempekerjakan pengungsi dan pemuda yang kurang beruntung. Itu misalnya dibuktikan ISS Denmark yang dianugerahi penghargaan CSR People Prize pada 2016. Joseph menambahkan keberhasilan Grup ISS dalam mempertahankan posisi kuat di DJSI juga menunjukkan fokus perusahaan dalam meningkatkan kinerja dalam berbagai kegiatan yang berkelanjutan secara konsisten. “Sebagai perusahaan yang mempekerjakan sekitar 500 ribu karyawan di berbagai negara, kami berkomitmen bertindak secara benar di mana pun beroperasi,” tutup Joseph. (RO/E-3)
SEKILAS
BALAI KARTINI
Gatot Subroto Kav.37
28 SEPTEMBER - 1 OKTOBER 2017 Pukul 10.00 - 20.00 WIB
DISKON SPESIAL sampai
70% 70%
3dPortrait - Allegra - apta+ - Attipas - Baby Bar - Baby Huki - Baby K'Yan - Babybelle - Babymindsstore - Big Ol'Belly Bio Oil - Birds&Bees - Blackmores - Branded Outlet - Brother Max - Bros - ByeBye-FEVER - ClevaMama - Cimilre Coby Haus - Comotomo - Cradle Doodle - Cycles & Cradle - Dacco - Dapper&Lola - Dwinguler - Dermatix - Ecomom - ETL Learning - EQUI Furniture - Felancy - Fluffy - Gabag - Haenim - Hegen - Heinz Baby Food - Herbatia - Hydromamma - Instro - i-angel - Jefferys - Jette - Kenthaus - Kiddo Baby - Kiddy&Mommy Konicare - Luvable Friends - Mamaway - Mamigaya - Mederma - Merries - Mini Monkey - Minikinizz - Minoti - Mustela - Nuby - Nutribunda - Nyonya Nursing Wear - OBH Combi - Okiedog - Oops - Oyster Baby Style - Parklon - Peachy Baby - Philie - Philips Avent - Pigeon - Playgro - Pognae - Pokana Pants Protexin - Pure Baby - Pureeland - Shadez - Sleek Baby - Smecta - Softmate - Sorella - Sudocream - Sweety - Tecnimed - Theo - TokoBaby.com Transpulmin - uPang - Uri-Cran - Velvet Junior - Wikitodi - Yamatoya - Yummy Bites
Kemendag Ingatkan Industri Patuhi Aturan
Maybank Indonesia Lanjutkan Program RISE di Tangerang
PEMERINTAH mengingatkan industri makanan dan minuman untuk tidak merembeskan gula kristal rafinasi (GKR) ke pasaran. Itu bertentangan dengan Permendag No 74/2015 tentang Perdagangan Antarpulau yang melarang memperdagangkan gula rafi nasi di distributor dan pengecer tanpa penugasan Menteri Perdagangan. Selain itu, gula rafinasi dilarang diperdagangkan eceran di pasar. Sekjen Kemendag Karyanto Suprih menjelaskan pihaknya telah menyita 21,3 ton GKR milik industri makanan dan minuman pada semester I tahun ini. GKR dari tiga perusahan makanan dan minuman itu sudah merembes ke pasar. “Kami ingatkan ke pengusaha, janganlah main-main terhadap aturan yang ditetapkan. PPNS (pengawas pegawai negeri sipil) selalu mengawasi barang pokok dan penting di pasaran,” ucap dia di Jakarta, kemarin. GKR yang disita sebanyak 2 ton sudah dimusnahkan pemerintah. Sisanya, 19,3 ton akan dimusnahkan tiap industri makanan dan minuman dengan diawasi PPNS Kemendag. (Jes/E-3)
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) bersama yayasan sosial milik Maybank Group, Maybank Foundation, melanjutkan program pemberdayaan ekonomi bagi komunitas penyandang disabilitas bertajuk Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship (RISE) di Tangerang. Pelaksanaan program RISE di Tangerang dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama di GOR Sindang Jaya, 18-20 September, dengan diikuti 51 peserta dari penyandang tunadaksa. Adapun tahap kedua di Balai Latihan Kerja Salesian Don Bosco, Tigaraksa, 26-28 September, yang diikuti 55 peserta. Untuk peserta datang dari lini usaha penjual laksa, katering, menjahit, dan keripik. “Maybank Indonesia memiliki komitmen selalu ada di tengah komunitas dan tumbuh berkembang bersama komunitas, termasuk komunitas penyandang disabilitas. Ini sejalan dengan misi humanising financial services. Program ini berkontribusi positif pada pemberdayaan ekonomi yang juga salah satu fokus CSR Maybank Indonesia,” kata Head of Corporate Communications & Branding Maybank Indonesia Esti Nugraheni. (RO/E-3)
BURSA & KEUANGAN IHSG
Nymex 52,14
52,25 50,55 50,58
51,88
49,48
20/9 22/9 25/9 26/9 27/9 28/9
5.906,57
Dow Jones 5.894,61
5.911,71
5.863,03
5.863,96
5.841,05
20/9 22/9 25/9 26/9 27/9 28/9
22.349,59 22.296,09 22.284,00 22.412,59 22.349,59 22.268,00
20/9 22/9 25/9 26/9 27/9 28/9
Emas
Rupiah/Euro
Rupiah/US$
1.297,39 1.291,84
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
1.302,93
1.294,55
13.272
13.276
1.283,79
1.290,81
20/9 22/9 25/9 26/9 27/9 28/9
13.293
13.385
13.370 13.546
20/9 22/9 25/9 26/9 27/9 28/9
16.204
15.955
16.008
19
Rupiah/Yen 15.856
15.912
15.888
20/9 22/9 25/9 26/9 27/9 28/9
119,6 119,6
119,9
120,1 119,0
119,7
20/9 22/9 25/9 26/9 27/9 28/9
Tiga BUMN Disiapkan Terbitkan Komodo Bonds Komodo Bonds meniru kesuksesan Tiongkok yang menerbitkan Dim Sum Bonds dan India dengan Masala Bonds untuk akses pendanaan pada sektor infrastruktur. FETRY WURYASTI
fetry@mediaindonesia.com
M
ENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyampaikan pihaknya sedang mempersiapkan tiga perusahaan BUMN untuk menerbitkan obligasi global berdenominasi rupiah atau Global IDR Bonds dengan nama Komodo Bonds. Ketiga perusahaan plat merah itu yakni, PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Tbk. “Kami sedang persiapkan tiga yaitu JSMR, WIKA, dan PLN. Mungkin tahun ini dua lebih dulu, yaitu WIKA dan JSMR. Targetnya Jasa Marga terbit lebih dulu, offering-nya minggu pertama November. PLN mungkin pada kuartal I-2018. Ini memang butuh waktu karena harus mendapatkan internasional rating,” ujar Rini seusai seminar Investing in Infrastruc-
ture, di Jakarta, kemarin. Ke depan, lanjut Rini, mekanisme pengumpulan dana dengan cara itu akan digenjot. Sebab, banyak investor asing yang sebenarnya ingin membeli obligasi rupiah, tetapi tidak ingin bertransaksi di Indonesia. “Komodo Bonds pada dasarnya obligasi di luar negeri dalam bentuk rupiah. Belum pernah kita lakukan, dan ini pertama kali kita lakukan. Karena banyak investor asing yang mau beli bond rupiah, tapi tidak mau transaksinya di Indonesia, melainkan di luar negeri melalui Euro clear. Peluang ini yang kita coba tangkap,” tukas Rini. Langkah ini, lanjut Rini, sekaligus meniru kesuksesan beberapa negara yang telah menerbitkan produk itu terlebih dahulu, seperti Tiongkok yang menerbitkan Dim Sum Bonds dengan mata uang Renminbi, dan India dengan Masala Bonds dengan mata uang Rupee. “Kebanyakan juga
soal infrastruktur. Jadi, kami melihatnya, kenapa tidak kita coba,” ujar Rini.
Diversifikasi Direktur Utama Mandiri Sekuritas Silvano Rumantir menjelaskan secara garis besar Global IDR Bonds merupakan penerbitan obligasi yang kewajibannya dalam bentuk uang rupiah. Dari sisi emiten pencatatannya pun dilakukan dalam rupiah, sehingga terhindar dari volatilitas mata uang asing. “Akan tetapi, basis investornya bisa global dan domestik. Dari sisi foreign exchange, ini sangat termitigasi. Benefit untuk emiten bisa akses ke pembiayaan baru dengan tenor yang lebih dalam. Ini butuh untuk pendanaan infrastruktur,” tuturnya. Silvano menjelaskan format dokumentasi Global IDR Bonds dalam hal penawarannya bisa ditawarkan kepada investor dari Amerika Serikat (AS) dan luar AS. Yang menarik, penyelesaian settlement tetap menggunakan mata uang US$. “Sebab investor asing umumnya menggunakan underlying funding mata uang asing yaitu US$. Namun, pada saat penerbitan obligasi, jumlah
Banyak investor asing yang sebenarnya ingin membeli obligasi rupiah, tetapi tidak ingin bertransaksi di Indonesia. dollar tersebut diindekskan ke rupiah rate memakai reference rate daily-nya Bank Indonesia. Jumlah dollar yang akan dibayarkan pada saat issuance dari sisi rupiah akan konstan. Yang akan berubah jumlah US$-nya. Sehingga yang mengambil risiko foreign exchange itu investor,” tutur Silvano. Menurut dia, instrumen Global IDR Bonds diharapkan dapat memberikan akses, sumber, dan diverisifikasi pendanaan berbasis rupiah bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bergerak di berbagai sektor, khususnya sektor infrastruktur. “Adapun bagi investor, instrumen ini memberikan diversifikasi portofolio yang berkualitas,” pungkas Silvano. (E-3)
PELUNCURAN PRODUK: Chief Marketing Officer of PT Sun Life Financial Indonesia Shierly Ge (kiri), bersama Ketua 1 Yayasan Jantung Indonesia Budhi Setianto meluncurkan produk Asuransi Sun Critical Medicare di Jakarta, kemarin. Sun Life membidik pekerja muda di Indonesia untuk pemasaran produk proteksi penyakit kritis terbaru mereka.
Sun Life Bidik 43 Juta Pekerja Muda
SDM PERBANKAN:
(Dari kiri) Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari, Wakil Ketua Umum PP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Firdaus Djaelani, Deputi Komisioner OJK Sukarela Batunanggar, dan Ketua III MES Aviliani berbincang seusai pembukaan seminar terkait dengan SDM syariah di Kantor Pusat Mandiri Syariah, Rabu (27/9). Mandiri Syariah berkomitmen menyiapkan SDM perbankan syariah melalui program internship. DOK BSM
Penurunan Suku Bunga Kredit Bertahap GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, meski suku bunga acuan Bank Indonesia 7-day reserve repo rate telah turun di level 4,25%, kalangan industri perbankan dipandang masih butuh waktu penyesuaian untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit. “Kami ingin kredit perbankan turun lebih cepat. Namun, kami lihat sektor perbankan, ada yang masih harus menangani kredit bermasalahnya.
MI/AGUS M
Walaupun secara nasional, masalah kredit perbankan tidak terlalu besar atau sudah terkendali,” ujarnya di Bandung, Jawa Barat, kemarin. Ia menerangkan, dalam menyesuaikan penurunan tingkat suku bunga kredit, perbankan harus menunggu deposito berjangka waktu 1, 3, dan 6 bulan jatuh tempo lebih dahulu. Karena itu, penurunan tingkat suku bunga kredit akan terjadi bertahap. Ia memproyeksikan pada 2018, tingkat suku bunga
terkoreksi cukup tajam. “Jadi diperkirakan penurunan (suku bunga kredit) akan bertahap sampai dua kuartal hingga tiga kuartal. Kita lihat nanti pada 2018 sudah cukup banyak yang turun. Perbankan juga mesti mempersiapkan diri untuk bisa ekspansi karena pertumbuhan kredit sampai Agustus itu, year on year-nya, baru 8%.” Di sisi lain, BI selaku regulator makroprudensial mengkoreksi target pertumbuhan kre-
dit 2017 yang semula berkisar 10%-12% berubah menjadi 8%-10%. Namun, Agus memandang tingkat suku bunga kredit untuk sektor korporasi dan konsumsi pada sebagian industri perbankan sudah mulai mencapai single digit. Saat disinggung potensi pelonggaran moneter sampai akhir 2017, Agus enggan berkomentar secara eksplisit. Menurutnya, penurunan tingkat suku bunga acuan sejauh ini sudah memadai. (Tes/E-3)
PERUSAHAAN asuransi jiwa PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) membidik pekerja muda untuk pemasaran produk proteksi penyakit kritis terbaru mereka, Asuransi Sun Critical Medicare. Itu lantaran saat ini terjadi pergeseran bahwa penyakit kritis sudah menyerang kalangan generasi muda. “Berdasarkan survei kami pada 2015 dan 2016, banyak masyarakat kita yang menjalankan gaya hidup tidak sehat seperti kurang tidur, pola makan tidak teratur, serta jarang berolahraga. Gaya hidup ini dapat meningkatkan risiko penyakit kritis,” tutur Chief Marketing Officer (CMO) Sun Life Financial Indonesia Shierly Ge saat peluncuran produk Asuransi Sun Critical Medicare di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan saat ini 39,1% dari total penduduk Indonesia yang berisiko terkena penyakit jantung ialah berusia 15-45 tahun. Menurut data BPS, sampai Februari 2017, jumlah tenaga kerja dengan rentang usia 20-34 tahun mencapai 43 juta jiwa. “Merekalah yang akan jadi target pemasaran produk baru yang
“Mereka yang akan jadi target pemasaran produk baru yang dipasarkan melalui jalur distribusi keagenan ini.” Shierly Ge
CMO Sun Life Financial Indonesia dipasarkan melalui jalur distribusi keagenan ini.” Ada tiga jenis premi yang dapat dipilih nasabah dengan perlindungan hingga 100 tahun. Nasabah usia 30 tahun bisa memilih Plan A dengan premi Rp1,2 juta/tahun dengan pertanggungan Rp500 juta/tahun per penyakit, Plan B sebesar Rp2,16 juta/tahun dengan pertanggungan Rp750 juta/ tahun, dan selanjutnya Plan C sebesar Rp2,29 juta/tahun dengan pertanggung-an Rp1 miliar/tahun per penyakit. Chief Agency Officer Sun Life Financial Indonesia Wirasto Koesdiantoro menambahkan asuransi itu men-
cakup mulai pemeriksaan, rawat inap, rawat jalan, pemulihan, dan pemantauan. “Semua di-cover sesuai tagihan untuk empat penyakit kritis seperti jantung, stroke, kanker, dan gagal ginjal.” Secara komprehensif, lanjut dia, pemegang polis dapat mengajukan klaim hingga lebih dari Rp4 miliar per tahun dengan perlindungan seumur hidup hingga usia 100 tahun. Produk itu pun dapat digunakan untuk perawatan di Malaysia dan Singapura. “Produk ini juga memberikan celebration benefit yakni santunan istimewa saat tertanggung menyelesaikan perawatan penyakitnya.” Ketua I Yayasan Jantung Indonesia Budhi Setianto mengapresiasi produk asuransi Sun Life tersebut. “Ini bisa menjadi benefit tambahan untuk pasien yang saat ini kebanyakan sudah memiliki BPJS,” kata Budhi Presdir Sun Life Financial Indonesia Elin Waty berharap produk yang didukung lebih dari 10 ribu tenaga pemasar dan 102 kantor pemasaran agen konvensional di 72 kota itu bisa memenuhi kebutuhan proteksi nasabah. (Uud/E-3)
20
BELANJA
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
Perawatan Spesial bagi Hijaber Perempuan berhijab mendominasi 68% dari total pembelanjaan produk fast moving consumer goods atau barang konsumsi yang cepat bergerak di Indonesia. PUPUT MUTIARA puput.mutiara@mediaindonesia.com
I
NDONESIA merupakan negara muslim terbesar dengan jumlah mencapai 87% dari total penduduk. Seiring dengan data yang dikeluarkan Gallup Inc 2017 tersebut, tren perempuan yang mengenakan hijab juga semakin meningkat dengan banyaknya kesempatan untuk berekspresi dan mewujudkan mimpi. Tak dimungkiri, dalam keseharian perempuan berhijab masih kerap menghadapi berbagai tantangan untuk tetap segar. Mulai ujung rambut hingga ujung kaki, para hijaber butuh perawatan khusus lebih intensif. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, ragam merek perawatan tubuh khusus perempuan berhijab pun bermunculan. Misalnya, produk pelembap (losion) yang dikeluarkan PT Unilever Indonesia Tbk dengan merek dagang Hijab Fresh diklaim mampu mengatasi persoalan kulit tertutup. Vice President Personal Care Unilever Indonesia Ira Noviarti mengatakan kandungan whitening-pro nutrient, vitamin B3, dan SPF dengan sensasi instant cooling brust serta wangi lembut
pada produk Hijab Fresh akan memberikan rasa sejuk segar dan melindungi kulit dari bahaya sinar matahari. “Kami menyadari hijab kini bukan lagi alasan yang dapat menghambat perempuan Indonesia untuk berekspresi dan berprestasi. Karena itu, kami berupaya menciptakan produk khusus agar mereka makin semangat mewujudkan mimpi,” ujarnya saat peluncuran produk Hijab Fresh di Jakarta, Rabu (27/9). Berdasarkan data Kantar 2017, perempuan berhijab mendominasi 68% dari total pembelanjaan produk FMCG (fast moving consumer goods) atau barang konsumsi yang cepat bergerak di Indonesia. Tandanya, kebutuhan akan produk perawatan khusus berhijab yang tinggi. Apalagi, Indonesia memiliki iklim tropis dengan cuaca panas dan lembap hingga berpengaruh terhadap kesehatan kulit termasuk perempuan berhijab. Bukan itu saja, faktor lingkungan seperti debu dan polusi juga tak terhindarkan utamanya bagi mereka yang tinggal di kota besar seperti Jakarta. “Makin banyak produk perawatan khusus berhijab tentu sangat baik. Toh, para hijaber
DOK UNILEVER
juga sudah sangat cerdas memilih produk perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” cetus Ira. Hanya, Unilever Indonesia melalui inovasi produk Hijab Fresh ingin menyasar target perempuan berhijab spesifik usia 16-25 tahun yang tergolong aktif dan produktif. Meski demikian, pelembap tersebut tetap aman dan bisa digunakan siapa pun tanpa terkecuali.
Makin peduli Di lain sisi, hasil studi Kantar
pada 2015 menyebutkan jumlah perempuan berhijab yang mengunjungi salon untuk perawatan sebanyak 42% atau naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya 21%. Itu artinya makin banyak perempuan berhijab yang peduli terhadap penampilan. Menurut Group Product Manager PT L’Oreal Indonesia Feranti Susilowati, mayoritas perempuan berhijab datang ke salon dengan membawa masalah utama pada rambut seperti rontok, berketombe, serta kulit kepala
berminyak. Selain itu, umumnya disertai rasa gatal akibat debu dan polusi bercampur bakteri. “Masalah ini sering dialami perempuan berhijab di Indonesia. Apalagi rata-rata lama penggunaan hijab mereka bisa sampai 8,5 jam dalam sehari karena saking aktif di luar,” tukasnya. Melihat persoalan tersebut, Matrix dari L’Oreal Indonesia menghadirkan Cool Therapy +++ sebagai solusi perawatan profesional pertama untuk rambut tertutup yang notabene didominasi perempuan berhijab di Indonesia.
Selain mampu mengatasi rambut rontok dan berminyak, itu memberikan sensasi dingin menyegarkan 72 jam. Rangkaian perawatan Cool Therapy +++ bisa dinikmati di hampir seluruh salon Matrix yang tersebar hingga pelosok Tanah Air. Lantaran menggunakan produk yang mengandung bahanbahan alami dan teruji khasiatnya secara klinis, dijamin langsung memberikan efek pada rambut hijab yang tertutup. Hal itu pun diakui Dini Aminarti, artis cantik berhijab yang didaulat sebagai brand ambassador Matrix Indonesia. Ia mengatakan perawatan rambut di salon acapkali diperlukan apalagi setelah seharian beraktivitas di luar rumah dengan kondisi jalanan Ibu Kota yang tak menentu. “Aku pribadi termasuk yang peduli dengan kesehatan rambut. Jadi meskipun tertutup hijab, harus rajin menjaga supaya tidak berketombe, lepek, apalagi sampai rontok,” tandasnya. (S-4)
INFO
Lenovo Hadirkan PC Terkecil di Dunia BERDASARKAN data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,5 juta. Dengan melihat hal itu, Lenovo selalu berinovasi untuk mampu menjawab tantangan industri komersial, termasuk UMKM, melalui worsktation yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Salah satunya Thinkstation P320 Tiny. DOK LENOVO Produk ini telah mendapatkan sertifikasi Independen Software Vendor (ISV) untuk memastikan bahwa aplikasi terpenting milik pelanggan dapat dijalankan di perangkat yang hanya seukuran 1 liter.
Thinkstation P320 Tiny merupakan PC terkecil di dunia dengan daya dan kemampuan yang dapat diandalkan. PC yang pertama kali diluncurkan pada Lenovo Transform di New York beberapa waktu lalu itu dibanderol dengan harga sekitar Rp15 juta. “Inovasi terbaru ini dihasilkan dari proses mendengarkan aspirasi dan masukan pelanggan komersial kami.” kata Irene Santosa, Small Medium Business & Large Enterprise Director of Lenovo Indonesia, di Jakarta, Rabu (27/9). (Gnr/S-4)
Festival Memasak Ajak Konsumen Uji Produk PERUSAHAAN melakukan berbagai cara untuk menggaet konsumen. Salah satunya dengan melakukan festival memasak sekaligus diskon harga. Itulah yang dibuat Sharp bagian small home appliances. Sharp Cooking Matsuri 2017 merupakan festival memasak yang dipadukan dengan pameran produk terbaru mulai 20-24 September 2017 di Sumarecon Mal Serpong 2, Banten. “Produk terbaru kami Healsio Automatic Cookware terjual 20 unit selama pameran itu. Alat memasak dengan teknologi terkini untuk menciptakan hidangan secara mudah, sehat, dan lezat tersebut telah terjual sebanyak 300 unit sejak peluncuran tiga bulan lalu,” ungkap Herdiana Anita Pisceria, General Manager of
Brand Strategy Group of Sharp Electronics Indonesia, kemarin. Promosi harga juga ditawarkan. Harga Healsio yang semula Rp7,2 juta didiskon menjadi Rp6,4 juta selama pameran berlangsung. Ditambah lagi, voucer belanja Rp1 juta dan cashback Rp200 ribu. Tak pelak penjualan mencapai Rp350 juta selama empat hari pameran. Produk lain yang paling dibeli ialah slow juicer, rice cooker, dan dispenser. Pasangan artis Donna Agnesia dan Darius Sinathrya sebagai brand ambassador pun melakukan cooking battle bersama konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mencoba langsung kualitas produk memasak yang ditawarkan. (Was/S-2)
Bingkai Membuat Foto Unik dan Dekoratif baik di meja maupun digantung di dinding FOTO merupakan gambar yang diabadikan dan bisa digunakan dengan posisi vertikal untuk mengenang momen spesial dalam maupun horizontal. hidup. Hampir setiap rumah Bingkai yang terbuat memiliki foto yang dipajang dari kawat berbahan di ruang tamu maupun metal dengan kaca kamar tidur. Beragam memberikan kesan foto foto kenangan, mulai foto menjadi melayang. Ada keluarga, saat wisuda, bingkai berwarna hitam maupun ketika kecil. untuk mendapatkan kesan Ada satu unsur yang modern dan minimalis. penting dalam pemajangan Umbra Prisma Frame dapat foto, yaitu pemilihan frame, dimiliki dengan harga Rp169 atau bingkai, agar kelihatan ribu. Produk itu dapat lebih menarik. Umbra diperoleh di ACE Hardware, Prisma Frame merupakan DOK UMBRA PRISMA FRAME Lacassa Living World Alam bingkai foto dekoratif yang Sutera, Seibu, Sogo, Metro, Parkson, dan memiliki berbagai macam ukuran dan pilihan warna menarik yang mudah dipadupadankan secara daring di www.kawanlamainternusa. com. (RO/S-4) pada ruangan. Bingkai itu dapat diletakkan
MEGAPOLITAN
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
21
KOTA BEKASI
LINTAS BERITA
Tersangka Allianz Diperiksa Pekan Depan DUA tersangka dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) Perlindungan Konsumen, Presiden Direktur PT Asuransi Allianz Life Indonesia Joachim Wesling dan Manajer Klaim Yuliana Firmansyah, akan diperiksa pekan depan. “Rencananya minggu depan akan diperiksa. Kami juga akan memeriksa saksi ahli apakah perusahaan ini menjual jasanya dan ada pelanggaran di sana,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, kemarin. Selain memeriksa dua tersangka, penyidik akan mendatangkan ahli untuk menguatkan fakta hukum di lapangan yang sudah dikantongi tentang dugaan tindak pidana penipuan tersebut. Penyidik menjerat kedua tersangka dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mereka diduga melanggar Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 18 jo Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 63 dalam UU tersebut. Selain itu, polisi menduga masih ada nasabah lain yang merasa dirugikan asuransi yang tidak bertanggung jawab. “Silakan dilaporkan jika ada yang dirugikan atau ada yang klaim tidak bisa cair asuransinya, dilaporkan saja,” terangnya. Jika jumlahnya terus bertambah, ujarnya, tidak menutup kemungkinan polisi akan membuka posko pengaduan terkait dengan dugaan penipuan asuransi. “Sekarang baru satu orang yang lapor. Yang merasa dirugikan laporkan dulu saja,” imbuhnya. (Sru/J-4)
Air Kali Bekasi Tercemar Parah
Warga Tewas Tersetrum, PLN Benahi Kabel PEMPROV DKI akan mengumpulkan perusahaan yang memiliki kabel utilitas, termasuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal ini dilakukan menyusul tewasnya Suriah, 49, yang diduga tersetrum tiang listrik di Jalan Percetakan Negara II, Johar, Baru, Jakarta Pusat pada Rabu (27/9). “Minggu depan semua penyedia utilitas di Jakarta akan kita kumpulkan untuk bikin satu komitmen bersama pasang kabel satu tempat,” kata Djarot di kawasan Cilincing, kemarin. Seluruh kabel utilitas akan dimasukkan ke satu saluran di dalam trotoar (ducting). Suriah, korban yang diduga tersetrum tiang listrik, awalnya terpeleset di jalan yang digenangi air 5-10 centimeter akibat hujan deras ketika hendak mengantar anaknya sekolah. Sontak korban memegang tiang listrik yang berada di dekatnya. Suriah sempat dilarikan ke RSCM, tapi nyawanya tak terselamatkan. Menurut Manajer Komunikasi, Hukum, dan Administrasi PT PLN Aries Dwianto, petugas PLN mendapatkan laporan ada tiang listrik terkelupas akibat jatuhnya ranting pohon jambu pada pukul 08.45 WIB. “Ada laporan dari warga Johar Baru. Petugas merapat pukul 09.06 untuk pengamanan dan pemutusan arus listrik,” ujarnya. Untuk menghindari kejadian serupa, Djarot meminta para lurah, RT, dan RW memantau tiang listrik di lingkungan masing-masing. (RO/J-4)
Lagi, Dua Bocah Jatuh ke Lubang Limbah PRC DUA bocah terjatuh ke lubang tempat pembuangan limbah di Pasar Rakyat Cisalak (PRC), Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok. Sejak Megaproyek PRC itu diresmikan 27 April lalu, tercatat sudah lima orang yang terjatuh di tempat tersebut. Agung dan Leo, 10, terjatuh ke lubang dengan kedalaman 2 meter, sepanjang 100 meter, dan lebar 1 meter tersebut. Kepala Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Pasar PRC, Nelson Da Siva mengatakan, kedua anak tersebut dapat diselamatkan. Nelson pun mengaku, kedua anak itu bukan korban pertama yang jatuh ke lubang tersebut. “Sudah lima orang terjatuh ke dalam saluran tersebut. Di antara mereka yang terjatuh tidak sampai menderita serius,” paparnya. Berdasarkan pengamatan Media Indonesia, tidak terdapat pagar menuju area lubang pembuangan limbah tersebut. Lubang itu pun dalam kondisi tanpa penutup. “Harusnya tertutup karena berisi air kotor bahkan limbah pasar,” kata Nelson. Kondisi saluran pembuangan limbah di Pasar PRC itu, menurut Nelson, sudah diinformasikan kepada pihak pengembang PT Brantas Adipraja. DIa meminta lubang itu ditutup dan sekeliling Pasar PRC dipagar beton. Namun, pihak pengembang mengatakan, itu tidak termasuk di dalam perjanjian memorandum of undersanding (MoU). (KG/J-4)
ANTARA/RISKY ANDRIANTO
LIMBAH SUNGAI BEKASI: Warga memotret aliran air sungai yang penuh busa di Sungai Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/9). Busa di aliran sungai yang muncul saat hujan tersebut disebabkan pembuangan limbah industri dan rumah tangga sehingga air menjadi bau dan tidak layak digunakan.
A
KIBAT sering tercemar, air Kali Bekasi masuk kategori tak layak diolah menjadi air minum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, air Kali Bekasi tidak lagi masuk kelas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bekasi Jumhana Luthfi mengakui kualitas air Kali Bekasi sudah keluar dari kelas air minum yang seharusnya. “Ada empat kelas, tetapi kategori mana pun tidak masuk,” kata dia, kemarin. Kualitas air kali untuk konsumsi seharusnya masuk peringkat pertama. Aliran kali yang masuk peringkat pertama hanya aliran Kali Malang. Aliran Kali Bekasi sempat masuk peringkat empat. Peringkat tersebut ialah kualitas air minum peternakan dan pengairan pertanian. “Paling rendah kualitas air kali yang digunakan untuk air minum
manusia haruslah peringkat dua, selebihnya untuk peternakan dan pertanian,” jelas dia. Faktor pemicu ketidaklayak an air Kali Bekasi karena limbah rumah tangga serta kontaminasi limbah berbahaya dari sejumlah perusahaan di sepanjang bantaran daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi, yakni Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas. Pada Januari 2017, Dinas LH mendata dan menemukan sedikitnya 18 perusahaan membuang limbah cair tanpa proses pengolahan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sepanjang bantaran Sungai Cileungsi. Perusahan tersebut sudah dibina, tapi diduga kuat masih mengulangi perbuatan mereka. Hal itu disebabkan, ketika ditelu-
suri, warna dan bau aliran Sungai Cileungsi belum berubah. “Aliran Sungai Cileungsi masih berwarna hitam, beda dengan Sungai Cikeas. Kedua sungai ini mengalir menuju hilir dan bertemu di Kali Bekasi,” jelas Luthfi. Ia berharap Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane segera merestorasi sepanjang DAS Kali B ek a s i. Se t i da k nya sendimentasi yang mengendap selama puluhan tahun bisa b e r k u ra n g . “ K a l a u pakai dana APBD Kota Bekasi atau Kabupaten Bogor, jelas tidak cukup. Kami meminta pemerintah pusat yang turun tangan,” lanjut dia. Terkait dengan tindakan terhadap 18 perusahaan pembuang limbah ke sungai, Sekretaris Dinas LH Kota
Kami telah melaporkan masalah ini kepada Dinas LH Provinsi Jabar agar ikut bertindak.
POLDA METRO JAYA
ANGKOT BERBAHAN BAKAR GAS:
Sopir angkot antre mengisi bahan bakar gas (BBG) di SPBG milik PGN di Bogor, Jawa Barat, kemarin. Sampai akhir tahun ini akan ada 100 Kit Konventer BBG lagi yang akan dipasang di semua angkot yang beroperasi di Bogor. MI/RAMDANI
DPRD JAKARTA
DKI Buka Pendaftaran Non-PNS MORATORIUM penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) menyebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kekurangan sekitar 40 ribu pegawai. Untuk mengisi kekurangan itu, tengah disiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) merekrut tenaga nonPNS. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mencatat kebutuhan PNS di DKI dari 2017 hingga 2022 mendatang sebesar 110.404 orang. Namun, jumlah PNS di DKI saat ini hanya ada 69.999 orang. Dengan demikian, ada selisih sebesar 40.405 orang. Selisih disebabkan setiap tahun ada pegawai yang pensiun sejumlah rata-rata 4.000 orang. Dari 2017 hingga 2022
mendatang, akan ada 22.873 pegawai yang pensiun. “Moratorium dicabut atau tidak dicabut, yang jelas DKI akan tetap menyelesaikan masalah kepegawaiannya,” kata Kepala BKD Agus Suradika di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin. Untuk itu, jelas Agus, pergub tengah dibuat untuk merekrut tenaga non-PNS. Hal itu disebabkan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengizinkan Pemprov DKI untuk menyelesaikan persoalan kurangnya pegawai. Pergub itu direncanakan akan terbit sebelum Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat lengser dari jabatannya pada
pertengahan Oktober mendatang. Meski formasi maksimal pegawai di DKI sebanyak 110 ribu orang, Agus menuturkan jumlah tenaga yang direkrut tidak akan sebanyak itu. Tenaga non-PNS tersebut akan digaji dengan menggunakan APBD sektor belanja nonpegawai. Indeks penggajiannya didasarkan pada upah minimum provinsi. “Yang mau diisi adalah yang nanti pensiun pada 2018,” ucapnya. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan kurangnya jumlah pegawai di lingkup Pemprov DKI Jakarta saat ini telah mencapai tahap kritis. (Nic/J-3)
Pemeriksaan Akun Nikahsirri Terkendala POLISI masih terkendala masalah teknis untuk menelusuri keterlibatan perempuan di bawah umur yang menjadi mitra Nikahsirri.com. “Untuk yang mitra, kemarin kami belum bisa membuka (situs) karena kita masih ada kerusakan jaringan dari akun itu (Nikahsirri.com), bukan jaringan dari wi-fi,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, kemarin. Nikahsirri.com mencantumkan syarat batas usia perempuan untuk menjadi mitra ialah 14 tahun. Polisi perlu menelusuri jaringan itu untuk mengetahui kategori akun mitra. “Makanya kita akan koreksi dengan tersangkanya, dia kan mempunyai domainnya, biar kita buka dan mengetahui dari mana kategori-kategori atau statisik yang ada di dalam situs,” jelas Argo. Argo pun menjelaskan jumlah klien sudah bertambah dari yang tercatat sebelumnya yakni 2.700 akun. “Dibuka kemarin jumlah bertambah jadi 5.670,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis meminta pendiri situs Nikahsirri.com, Aris Wahyudi, dihukum seberatberatnya. Menurutnya, nikah siri dan lelang perawan yang dipromosikan situs itu ialah ancaman terhadap perempuan dan bentuk kekerasan terhadap mereka. “Orang dengan kemampuan teknologi seperti ini tapi dimanfaatkan dalam hal negatif perlu dihukum seberat-beratnya. Situs ini ancaman dari sisi teknologi,” ujar Darmayanti di Tomohon, Sulawesi Utara, kemarin. Ia meminta DPR mengatur ancaman kekerasan via teknologi ke dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. “Perlu ada yang mengaturnya dan sanksi yang tegas,” imbuhnya. Darmayanti mengatakan DPD RI punya peran penting karena banyak pengguna situs Nikahsirri.com berasal dari daerah. “Teman-teman di DPD nanti saya minta untuk evaluasi atau kunjungan kerja di daerah untuk mencari tahu kondisi di lapangan,” tandasnya. (Deo/Sru/MTVN/J-4)
Bekasi Kustantinah menyatakan pihaknya sedang mengawasi dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. “Kami telah melaporkan masalah ini kepada Dinas LH Provinsi Jabar agar ikut bertindak,” kata dia. Menurut Kustantinah, tidak semua perusahaan tersebut memproduksi limbah cair. Ada pula yang memproduksi limbah padat. Hingga saat ini, baru satu perusahaan yang dikenai sanksi penutupan IPAL yaitu CV Millenium. Per usahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha pencucian celana jins di Bantargebang, Kota Bekasi. Seluruh perusahaan, lanjutnya, dituntut menyediakan IPAL yang ideal dan ramah lingkungan. IPAL harus memiliki sejumlah kontrol seperti fisika, biologi, dan kimia. Endapan lumpur juga perlu diwaspadai dan rutin dikuras agar tidak meninggalkan bahaya bagi lingkungan. (Gan/J-2)
22
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
HUMANIORA Humas Diperlukan untuk Jaga Saling Pengertian
SEKILAS
Sebar Semangat NKRI dari Rote hingga Merauke SEBANYAK 37 pemuda-pemudi dari seluruh wilayah Republik Indonesia siap menyebarkan semangat NKRI. Dari Titik Pangkal Zona II yang bermula di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, para pemuda terpilih dilepas Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, untuk memulai Kirab Pemuda 2017 menuju Merauke, Papua, dan berakhir di Blitar, Jawa Timur, pada 6-8 Desember. Mereka akan hadir untuk menyebarkan semangat menjunjung perbedaan dan menghargai keberagaman budaya, suku, ras, dan agama. “Setiap kita menggelorakan semangat NKRI selalu kita menyebut dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Akan sempurna manakala kita semua memahami apa yang ada di wilayahwilayah Indonesia tersebut karena di sanalah sesungguhnya ada keindahan yang luar biasa, perbedaan betulbetul diagungkan, menghormati adat istiadat, bahasa, budaya,” ujar Imam saat melepas Peserta Kirab Pemuda 2017 di Desa Sedeoen, Rote Ndou, NTT kemarin. (Rul/H-1)
Perguruan Tinggi Berperan Sadarkan Energi Terbarukan DEKAN Fakultas Teknik Universitas Pancasila (FTUP) Budhi M Suyitno mengatakan energi baru dan terbarukan merupakan era masa depan untuk hidup lebih bersih dan sehat. “Peran perguruan tinggi terus memberdayakan mahasiswa dan menyadarkan bahwa energi baru dan terbarukan harus kita songsong jadi tidak kita menunggu,” katanya dalam seminar dan talk show bertajuk Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sebagai Solusi Ketahanan Energi di Aula FTUP Jakarta, Rabu (27/9). Untuk itu, pihaknya menawari para mahasiswa menulis skripsi tentang energi baru dan terbarukan. Budhi mengatakan di kampus tersebut telah dibuat pusat kajian energi baru terbarukan dan hasilnya sudah pada di tingkat nasional sehingga dapat hibah penelitian dari Insinas (Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional) dua kali berturut-turut. Hasil penelitian mahasiswa magister teknik mesin berhasil menciptakan pembangkit listrik dari sampah tanpa ada limbah. (Ant/H-1)
Kuliah di Luar Negeri melalui Program Studi Abroad UNIVERSITAS Prasetiya Mulya kembali membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk kuliah di luar negeri. Pengalaman studi di beberapa universitas ternama luar negeri ini ditawarkan kepada mahasiswa yang akan memasuki Semester 5 dan 6 melalui program studi abroad.Mereka harus lulus tes dan persyaratan tertentu akan kuliah selama satu semester di salah satu universitas, mitra Universitas Prasetiya Mulya. ‘’Banyak sekali ya yang mereka dapatkan. Yang pertama dan pasti pengalaman belajar di universitas-universitas top dunia, budaya baru yang berbeda, mengembangkan kemampuan berbahasa asing, mendapatkan koneksi yang baru, dan mempertajam soft skills mereka,’’ jelas Wakil Dekan IV Elliot Simangunsong. Pada tahun ini program studi abroad menyasar lima universitas ternama di luar negeri, yakni Boston University (AS), Tsinghua University (Tiongkok), National Taiwan University (Taiwan), Western Sydney University dan University of New South Wales (UNSW) di Australia. (Wis/H-1)
MI/ARYA MANGGALA
BAHAYA POLUSI UDARA: Sejumlah aktivis Greenpeace melakukan aksi di halaman Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, kemarin. Dalam aksi itu mereka meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk peduli akan bahaya polusi udara bagi kesehatan masyarakat.
Pernikahan Anak dan Bonus Demografi Tingginya angka pernikahan anak akan memengaruhi kualitas angkatan kerja produktif yang menjadi bonus demografi. DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com
T
INGGINYA angka pernikahan anak di Tanah Air dinilai bakal mengancam bonus demografi yang bakal di nikmati negeri ini. Pasalnya, menurut laporan United Nations Children’s Fund (Unicef) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 1.000 anak perempuan di bawah 18 tahun menikah setiap harinya. “Perkawinan anak juga berdampak buruk bagi masyarakat dan pemerintah. Ini berkaitan dengan demografi usia produktif. Akibat
pernikahan, anak menjadi terputus akses pendidikan dan kesehatannya,” kata Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Rohika Kurniadi Sari, dalam diskusi media di Jakarta, Rabu (27/9). Setiap tahun, terdapat rata-rata 340 ribu kasus pernikahan anak. Menurut BPS, angka tersebut setara dengan 23% total pernikahan di Indonesia. Data Susenas 2008-2015 mencatat, pada 2008 perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 27,4%. Pada 2015 angka itu menjadi 23%. Menurut Rohika, jika tren perkawinan anak terus berlanjut, dapat memengaruhi kualitas bonus demografi. Bonus demografi dapat men jadi anugerah bagi bangsa Indonesia, dengan syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas melalui
pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan investasi. Bonus demografi artinya jumlah usia angkatan kerja produktif (1564 tahun) mencapai sekitar 70%, dengan 30% penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun). Itu bakal terjadi pada 2020-2030. “Bonus kependudukan itu bisa mempercepat roda pertumbuhan ekonomi kalau saja generasi muda memiliki kualitas baik secara pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Kalau tidak, negara merugi karena tentu ada cost-nya,” imbuhnya. Ia menambahkan, tantangan mencegah pernikahan anak tidak hanya dari sisi kebijakan, tapi juga diperlukan perspektif dari kaum muda yang sadar akan dampak buruk tersebut. Dalam kesempatan sama, dokter spesialis obstetri dan gi ne kologi Julianto Witjaksono menambahkan, anak di bawah 18 tahun belum siap bereproduksi. Pasalnya, organ reproduksi anak masih dalam tahap
perkembangan. Meski begitu, sambung Julianto, praktik hubungan intim anak dan remaja masih marak. “Data Riskesdas 2010 bahkan mencatat 0,5% anak perempuan usia 8 tahun pernah berhubungan seksual. Rata-rata tingkat fertilitas pada perempuan usia 16 tahun itu 58 kelahiran per 100. Minimal idealnya di bawah 30,” ungkapnya.
Perkotaan Masih menurut BPS, angka kejadian pernikahan anak di perkotaan sekitar 17,09%. Manajer Program Child Marriage Plan International Indonesia Amrullah mengatakan kecenderungan perkawinan dini di perkotaan juga mengkhawatirkan. Pasalnya, sambung Amrullah, tingkat pendidikan dan akses informasi yang tinggi tidak menjamin terciptanya kesadaran akan dampak buruk perkawinan anak. Ia memaparkan terjadinya pergeseran nilai pada kaum muda yang mengarah pada perilaku mengambil risiko (risk behaviour). “Akar masalahnya secara umum ialah ketimpangan gender, nilai partiarki, dan norma sosial yang berlaku. Tapi di kota ada kecenderungan pergeseran nilai. Anak mu da memandang itu sebagai ke yakinannya untuk menikah,” ucapnya. (H-1)
PUBLIC relations (PR), atau hubungan masyarakat (humas), sangat dibutuhkan dan penting guna membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi, stakeholder, dan masyarakat umum. Tujuannya menyangkut tiga hal, yaitu reputasi, citra, dan komunikasi mutual benefit relationship. “Untuk berkomunikasi dengan publik, PR juga mendekatkan diri dengan media, baik melalui iklan, media sosial, ataupun menyediakan informasi mengenai perkembangan organisasi terkini,” kata PR & Publicity Manager Metro TV Henny Puspitasari dalam kuliah umum Departemen Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Di depan puluhan mahasiswa, Henny yang membawakan kuliah umum dengan topik Manajemen branding industri TV berita menekankan bahwa PR perlu juga menyediakan layanan informasi berupa contact center bagi stakeholder ataupun masyarakat umum yang ingin menyampaikan keluhan dan pertanyaannya di bidang layanan organisasi. “Public relations berfungsi un tuk mengetahui dan mengevaluasi opini-opini publik yang berkaitan dengan organisasi serta memanfaatkan komunikasi sebagai media untuk memberikan informasi yang sesuai dengan fakta. Penyampaiannya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar untuk mengarahkan opini publik ke arah yang diharapkan,” katanya. Ia juga mengungkapkan ada empat indikator yang dapat dipakai untuk menaksir seberapa kuat reputasi suatu perusahaan. Di antaranya, daya saing perusahaan dalam menjual produk atau jasa layanan dengan kualitas premium pada kurun waktu lama. “Hal lainnya kesanggupan perusahaan dalam merekrut dan mempertahankan key persons yang berkualitas serta konsistensi perusahaan dalam mendapatkan dukungan words of mouth (WOM) berupa rekomendasi positif dan keberpihakan publik,” katanya. (HT/H-2)
Pameran Produk Bayi Hadir Lagi MOTHER & Baby Fair kembali digelar di Kartika Expo, Balai kartini, Jakarta, mulai kemarin hingga 1 Oktober mendatang. Acara itu digelar untuk kedua kali pada tahun ini setelah yang pertama berlangsung pada 27-30 April lalu. Mother & Baby Fair kali ini menjadi kesempatan bagi keluarga untuk mengenali sekaligus menjajal berbagai produk kebutuhan ibu dan anak terlengkap dan berkualitas di Indonesia. “Kami sengaja menyelenggarakan lagi (Mother & Baby Fair) di Jakarta karena masyarakat antusias. Kalau biasanya kami menyelenggarakannya sekali setahun, khusus tahun ini kita selenggarakan dua kali,” kata Editor in Chief Mother and Baby Indonesia Sandra Ratnasari di lokasi
pameran, kemarin (28/9). Selain untuk memenuhi keinginan masyarakat yang sangat tinggi, acara itu diadakan untuk membantu ibu yang sedang hamil atau yang baru memiliki bayi untuk mendapatkan kebutuhan seperti pakaian hamil, pakaian bayi, hingga produk perawatan kulit ibu hamil dan bayi. “Sejak 2007 Mother & Baby Fair sudah dikenal sebagi pameran yang terlengkap untuk produk ibu dan anak. Tahun 2016 lalu misalnya jumlah pengunjung mencapai 35 ribu orang, bahkan selebritas Tanah Air juga datang,” jelasnya. Dalam acara yang disponsori popok bayi Sweety--produk PT Softex Indonesia--itu, berbagai program juga dilaksanakan, yaitu Sweety Pupet Show, magician, Dad’s Chang-
ing Baby Diaper Challenge, ballon art, Sweety Talk Show, serta fashion show. Bukan itu saja, Mother and Baby Fair juga akan mwnghadirkan para pakar dari berbagai bidang ilmu terkait dengan motherhood dan bayi untuk berbincang-bincang dengan pengunjung. Selain itu, yang paling ditunggu para pengunjung ialah penawaran menarik berupa penjualan produk dengan diskon hingga 70% untuk produk kebutuhan ibu dan bayi. Selama pameran berlangsung, ibu menyusui yang datang bersama si kecil tidak perlu khawatir kesulitan mendapatkan tempat menyusui ka rena di lokasi pameran telah disiapkan tempat untuk menyusui yang nyaman. (Ths/H-2)
ANTARA /AUDY ALWI
TERIMA ISTA: Dirut PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Abdulbar M Mansoer (kedua dari kiri) berfoto bersama Menpar M Arief Yahya (ketiga dari kiri) dan anggota tim juri Marie Elka Pangestu saat menerima penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) 2017 yang diselenggarakan Kemenpar di Jakarta, Rabu (27/9).
HUMANIORA
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
23
US$25 Juta untuk Kurangi Emisi Dana tersebut dapat diakses semua provinsi atau negara bagian yang merupakan anggota GCF lewat UNDP untuk mewujudkan pembangunan rendah emisi di setiap yuridiksi. INDRIYANI ASTUTI
indriyani@mediaindonesia.com
D
IBUTUHKAN pendanaan internasional u ntu k m e nc apai target laju pengurangan deforestasi 80% pada 2020 yang menjadi tujuan dari para anggota Satuan Tugas Gubernur untuk Perubahan Iklim dan Hutan (Governors’ Climate and Forests Task Force atau GCF). Oleh karena itu, dalam pertemuan tahunan anggota GCF di Balikpapan pada 25-29 September 2017, pemerintah Norwegia berkomitmen membantu pendanaan sebesar US$25 juta dalam mewujudkan target tersebut. Head Project of GCF Wiliam Boyd menyampaikan dana tersebut dapat diakses semua provinsi atau negara bagian yang merupakan anggota GCF untuk mewujudkan pembangunan rendah emisi di setiap yuridiksi. Norwegia, sambung dia, telah menunjuk United Nation Development Program (UNDP) untuk membantu struktur pengelolaan dana tersebut. “Dana tersebut dapat digunakan untuk merealisasikan apa yang menjadi komitmen anggota GCF dalam Balikpapan Statement,” ujar Boyd di Balikpapan, kemarin. Balikpapan Statement merupakan pernyataan dari gubernur provinsi yang merupakan anggota GCF meliputi tiga agenda utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Agenda pertama, yakni
memperkuat kerja sama antara pemerintah subnasional dengan pemerintah nasional, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal dalam mengurangi laju deforestasi dalam mata rantai perkebunan dan hutan. Kedua, melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan
“Semua provinsi yang ingin mengakses dana ini harus memastikan tidak ada masyarakat yang dikorbankan.” William Boyd
Head Project of GCF hutan serta memberdayakan mereka. Ketiga, mengidentifikasi dan mendorong pengembangan mekanisme pendanaan untuk memberikan insentif bagi provinsi dan negara bagian anggota GCF dalam menjalankan pembangunan ekonomi hijau. Terdapat tiga skema pendanaan yang akan didukung Norwegia. Setiap anggota GCF berpeluang mengakses dana tersebut asal mereka memenuhi proposal dalam upaya mengembangkan pembangunan berkelanjutan di yuridiksi masing-masing.
Konselor untuk Perubahan Iklim dan Hutan Kedutaan Norwegia Christoffer Grondstad menyampaikan ada tiga skema pendanaan yang akan didukung. Pertama, program berupa proposal yang inovatif dan transformatif untuk menjalankan pembangunan rendah emisi sebesar US$5 juta. Skema kedua, untuk masyarakat adat di wilayah yuridiksi sebesar US$13 juta. Skema terakhir, untuk proses regional yang berlangsung di wilayah anggota-anggota GCF sebesar US$3 juta. “Semua provinsi yang ingin mengakses dana ini harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang dikorbankan,” ujar Grondstad.
Aktor penentu Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Salah satu komitmennya ialah mengurangi emisi nasional atau National Determined Contribution (NDC) 29% atau 41% dengan bantuan luar pada 2030. Sejalan dengan komitmen tersebut, pemerintah daerah menjadi aktor penentu pencapaian target tersebut. Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan hutan-hutan tropis yang kondisinya masih terjaga dengan baik berada di wilayah adat. Namun, tidak dapat dimungkiri ada masalah soal pengakuan wilayah hutan adat yang dijaga masyarakat adat. (H-1)
ANTARA /AUDY ALWI
TINGKATKAN PELAYANAN: Direktur Mandiri Inhealth Armendra (kanan) bersama CEO Mitra
Keluarga Group Rustiyan Oen (kedua dari kanan) meninjau aktivitas konter baru Mandiri Inhealth yang bersinergi dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Group, di RS Mitra Keluarga Depok, Jawa Barat, Selasa (26/9).
ANTARA /RENO ESNIR
ANTISIPASI ERUPSI: Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani (tengah) bersama Menteri
Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kanan) memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin. Rakor itu membahas antisipasi erupsi Gunung Agung dan percepatan penanganan pengungsi.
Raih Akreditasi A, Untar Jaga Budaya Akademik UNIVERSITAS Tarumanagara (Untar) meraih akreditasi institusi A yang diumumkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dengan demikian, Untar menjadi salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) bereputasi nasional yang patut diperhitungkan. Keputusan akreditasi institusi A untuk Untar tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No 3123/SK/BAN-PT/Akred/ PT/IX/2017. Atas pencapaian itu, di masa depan Untar akan menjaga budaya akademik yang sehat di dunia pendidikan tinggi. “Kami bersyukur atas prestasi dan reputasi meraih akreditasi institusi A berkat dukungan semua jajaran akademik dan keluarga besar Untar. Tentu ini akan kami jaga dan pertahankan,” kata Rektor Untar Prof Dr Agustinus Purna Irawan pada acara media gathering menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Untar di kampus
Untar, Jakarta, kemarin (28/9). Selain Untar, pada tahun ini perguruan tinggi lain yang mendapat akreditasi institusi A ialah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisakti. Sementara itu, pada 2016 terdapat sembilan perguruan tinggi yang mendapat akreditasi institusi A, yaitu Akademi Kepolisian (Akpol), Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, STIE Perbanas Surabaya, Universitas Bina Nusantara, Universitas Mercu Buana, Institut Teknologi Telkom Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya, dan Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (UHAMKA) Jakarta. Agustinus yang juga guru besar Fakultas Teknik Untar itu mengemukakan, untuk mencapai akreditasi institusi A, mereka harus melalui proses yang ketat meliputi 101 butir penilaian serta tujuh standar dalam pengelolaan dan
mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. “Unsur penjaminan mutu oleh BAN PT menjadi kriteria yang amat ditekankan dalam penilaian akreditasi ini,” ungkapnya. Ia menjelaskan pencapaian itu juga sekaligus sebagai kado istimewa bagi keluarga besar Untar yang akan merayakan HUT ke-58 pada 1 Oktober mendatang. Namun, Agustinus mengakui mempertahankan prestasi tersebut dalam lima tahun ke depan bukan hal yang mudah. “Ini menjadi amanah buat kami dalam menjaga kepercayaan publik sehingga menjadi lebih berat untuk terus meningkatkan kualitas akademik kampus kami,” ujarnya. Ia menambahkan, budaya akademik dunia kampus harus dijaga dengan baik dari pengaruh negatif, antara lain kasus plagiarisme di kalangan perguruan tinggi yang merebak belakangan ini. (Bay/H-2)
24
NUSANTARA
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
Daerah Antisipasi Musim Penghujan
AFP/BAY ISMOYO
EVAKUASI TERNAK: Warga yang tinggal di lereng gunung berapi Gunung Agung mengevakuasi ternak sapinya di Desa Kubu, Karangasem, Bali, kemarin. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM menyatakan belum terjadi penurunan status terhadap aktivitas vulkanis Gunung Agung, status Gunung Agung masih level Awas.
Repotnya Mengungsikan Sapi Selain orang, penyelamatan penting lain di sekitar Gunung Agung ialah sapi. Jumlahnya sangat banyak dan butuh kerja keras.
dan mendapat pakan cukup di tempat pengungsian. “Sangat kewalahan. Banyak ternak yang harus ditampung, ditangani, dan dibuat nyaman, tapi jumlah relawan sangat kurang,” tuturnya, kemarin. Penyelamatan ternak, terutama sapi, di Kabupaten Karangasem dan daerah sekitarnya menjadi masalah tersendiri, saat aktivitas Gunung Agung meningkat. Karangasem dikenal sebagai sentra sapi terbesar di Bali. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho meng-akui sapi bisa menghambat penyelamatan warga. “Sering kali warga sulit dievakuasi dari tempat tinggalnya karena alasan harus menjaga sapi. Bahkan di sejumlah tempat, warga bertahan meski gunung sudah meletus karena sayang sapi,” tuturnya. Di Gunung Agung, ada warga
ARNOLDUS DHAE
arnold@mediaindonesia.com
K
ADEK Citra sibuk tak kepalang. Bersama sejumlah relawan, sudah satu pekan ia berjibaku di lokasi pengungsian di Desa Kherta Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali. Dokter hewan itu bukan menangani warga yang jadi pengungsi. Kadek bekerja keras membuat ribuan sapi nyaman
yang bertahan tak mengungsi karena menjaga ternak. Kalaupun mau, mereka mengungsi hanya di malam hari. Pagi hingga siang warga kembali ke rumah untuk menengok serta memberi makan ternak itu. Sampai kemarin, di Karangasem, jumlah sapi yang berada di radius berbahaya mencapai 30 ribu. Sekitar 10 ribu sudah dievakuasi secara mandiri dan dijual.
Logistik cukup Aparat dan relawan saat ini masih bekerja keras untuk menurunkan 20 ribu sapi ke lokasi pengungsian. Untuk urusan sapi, pemerintah sudah menurunkan satgas yang beranggotakan petugas dari Ditjen Peternakan, Dinas Peternakan Bali, dan Dinas Pertanian Karangasem. Bantuan untuk penanganan sapi juga sudah disalurkan, terdiri atas 5 ton pakan konsen-
trat, 10 ribu dosis obat-obatan, 1 truk untuk evakuasi ternak, pembangunan kandang, atap, dan kelengkapannya. Koordinator satgas, Nata Kusuma, menyatakan selain sapi, pihaknya juga mengungsikan kambing. Ada 30 lokasi pengungsian ternak di lima kabupaten. “Semuanya dalam kondisi sehat. Hanya satu dua yang keseleo atau lecet akibat naik turun kendaraan saat dievakuasi,” jelasnya. Kemarin, Pemprov Bali menyatakan pasokan logistik ke posko pengungsian dalam kondisi aman. “Cukup untuk 30 hari ke depan. Warga tidak perlu khawatir,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Dewa Gede Mahendra Putra. Logistik yang tersedia saat ini berupa beras, minyak, mi instan, gula pasir, air mineral kemasan, selimut, matras, tikar, obat-obatan, dan tenda. Sampai kemarin, bantuan
dari dalam dan luar negeri juga terus mengalir. Dari luar negeri, pemerintah Tiongkok menyalurkan bantuan logistik senilai hampir 700 juta ke Pos Komando Tanah Ampo, Karangasem. Bantuan dalam bentuk tenaga relawan juga disalurkan ke daerah itu. Dari DI Yogyakarta, badan penanggulangan bencana daerah mengirim dua relawan. “Mereka membantu sebagai surveyor,” kata Kepala BPBD DIY Krido Suprayitno. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, dilaporkan aktivitas kawah Sileri di pegunungan Dieng mereda. Namun, sampai kemarin, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi belum menurunkan status kawah dari waspada. “Aktivitas kegempaan sudah turun, tapi kami tetap memantau kondisi suhu di lokasi,” kata Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Dieng, Surip. (RS/AT/LD/N-2)
KULON PROGO, DIY
KULIT ASLI Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet ,Bag,Shoes,Etc Harco Elektronik Mangga Dua,Ruko Blok.B No.2 Jakarta Tlp:0216128888/www.dhenigleather.com
PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).
INFORMASI PEMASANGAN IKLAN Sales Counter 021 - 581 2088 ext. 41159/41160 Direct 021 - 581 2113 Faximile 021 - 581 2110
dan pesantren dilibatkan,” ungkap anggota Dewan Research Daerah Pasuruan, A Taufiq. Pegiat lingkungan Harjo Suwon menyatakan kerusakan hutan di Pegunungan Bromo maupun Arjuno sudah masif. Akibatnya, saat musim hujan, sejumlah sungai di Kabupaten Pasuruan meluap dan mengakibatkan banjir. “Pesantren Sidogiri dan pesantren lain sering kebanjiran.” Bencana longsor dan banjir bandang sudah terjadi di Desa Purwodadi, Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Korbannya, sebanyak 26 rumah terdampak. “Kami minta warga waspada karena bencana susulan dan banjir berpotensi datang lagi,” pejabat BPBD Malang, Bagyo Setyono. Bencana menerjang desa itu pada Rabu (27/9), setelah kawasan Malang dan sekitarnya diguyur hujan deras selama dua hari. Banjir yang membawa material lumpur merendam rumah-rumah warga saat dini hari, satu rumah rusak berat dan tiga rumah rusak sedang. Adapun 16 rumah lainnya terendam air dan lumpur. (JI/AB/BN/ LD/AT/DG/YK/N-2)
MI/RENDY FERDIANSYAH
AKIBAT TAMBANG TIMAH LIAR: Kerusakan lingkungan
akibat penambangan liar timah terus terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, kemarin. Para penambang tidak segan-segan melakukan aktivitas tersebut yang tidak jauh dari jalan umum, bahkan halaman rumah pun digali demi butiran timah.
PULAU KE PULAU
Bisnis Mal di Bandung masih Menjanjikan
Demi Bandara Warga Bedol Desa BUPATI Kulon Progo DI Yogyakarta, Hasto Wardoyo, memastikan sebagian besar warga segera pindah akhir Oktober. Warga melakukan itu karena lahan mereka akan digunakan sebagai bandara. Sisanya, mereka kan pindah setelah rumah di lokasi baru sudah kelar dibangun, sekitar Desember. “Pembangunan bandara baru di Kulon Progo terus berjalan. Bulan depan, sekitar 80% warga di lahan tapak akan pindah dan sisanya menyusul dua bulan kemudian,” kata Hasto, kemarin. Saat ini, lanjut dia, pembangunan bandara masuk di tahap pembersihan hingga Desember. Mulai Januari, pengurukan lahan akan dilakukan. Warga, lanjut dia, sudah sepakat untuk bedol desa. Selanjutnya, mereka akan menempati lahan dan lingkungan yang sama di wilayah lain. (AT/ LN/N-2)
DUA pekerjaan besar dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan. “Kami tengah menormalisasi Sungai Songgom dan merehabilitasi saluran irigasi di Kecamatan Kersana,” kata Bupati Brebes Idza Priyanti, kemarin. Dia berharap, dengan dua pekerjaan itu, datangnya musim hujan tidak menimbulkan bencana. Tahun lalu banjir mengepung warga di daerah ini pada musim penghujan. Satu langkah lainnya ialah mengontrol dan memperbaiki pintu-pintu air sungai yang rusak. “Kami juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengantisipasi musim penghujan,” tandasnya. Pemerintah kabupaten dan aktivis lingkungan di Pasuruan mengantisipasi datangnya musim hujan dengan mendatangi pondok pesantren. Mereka mengajak santri, tokoh agama, dan pengasih pondok pesantren untuk melindungi hutan. “Kami sepakat mencegah bencana, banjir, dan longsor, dengan melakukan konservasi hutan. Hutan harus dikelola secara bijak
MESKI daya beli masyarakat terlihat menurun, pembangunan mal di Indonesia masih menjanjikan dan dibutuhkan warga. Namun, pelaku usaha perlu melakukan inovasi dan kreatif menampilkan konsep mal yang memenuhi kebutuhan masyarakat. “Daya beli memang menurun, tapi bisnis properti, khususnya mal, masih menjanjikan,” kata Agus Soelistyo Santoso, pelaku usaha, di Bandung, Jawa Barat, kemarin. Dalam membangun mal, Agus mengusung konsep destinasi keluara. Mal tidak hanya menjadi tempat belanja, tapi juga jadi sarana rekreasi keluarga. (EM/N-2)
MI/FERDINAND
PEMBUKAAN GERAI SUPER INDO: VP Operation PT Lion Super Indo, Wirawan Winarto (kedua kanan),
menyerahkan secara simbolis bantuan pendidikan yang berasal dari donasi pelanggan Super Indo dengan disaksikan Ketua Harian Kick Andy Foundation, Ali Sadikin (kanan), saat pembukaan gerai ke-150 Super Indo di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, kemarin.
KARANGANYAR, JAWA TENGAH
Super p Indo Salurkan Donasi Konsumen J ARINGAN ritel modern Super Indo melalui Kick Andy Foundation menyalurkan donasi pelanggan untuk membantu pendidikan anak kurang mampu di Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kemarin, bantuan berupa uang dan buku bacaan itu diserahkan kepada Sekolah Luar Biasa Anugerah, komunitas Jejak Mimpi Anak Negeri (Jemari), dan komunitas Rumah Hebat Indonesia (RHI), bersamaan dengan pembukaan Gerai ke-150 Super Indo di Colomadu, Karanganyar. Total donasi pelanggan yang disalurkan sebesar Rp50 juta. Dengan perincian Rp30 juta untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) Anugerah, komunitas Jemari dan RHI masingmasing sebesar Rp10 juta. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Wakil Bupati
Karanganyar, Rohadi Widodo, Vice President Operational PT Lion Super Indo, Wirawan Winarto, dan Department Head of Corporate Communication & Sustainability PT Lion Super Indo, D Yuvlinda Susanta. Ikut menyaksikan Ketua Harian Kick Andy Foundation, Ali Sadikin. “Ini merupakan wujud komitmen kami. Keberadaan Super Indo harus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya,” tegas Wirawan Winarto. Dana yang disumbangkan berasal dari uang pengembalian konsumen yang disumbangkan secara sukarela melalui gerai-gerai Super Indo. Penggalangan dana berbasis kesadaran customer ini terbilang berhasil. Sejak 2012 sampai saat ini dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp 3,8miliar. Sebagian
besar disalurkan untuk membantu pendidikan anak, lembaga dan komunitas yang bergerak di bidang tersebut, serta keluarga kurang mampu. Untuk kegiatan penyaluran, Super Indo menggandeng Kick Andy Foundation. “Dalam kurun hampir lima tahun Super Indo melalui Kick Andy Foundation berhasil membangun 10 perpustakaan, 1 madrasah di Cirebon, bantuan 700 paket buku, 500 paket sepatu, dan 200 perlengkapan sekolah untuk anak kurang mampu,” sambung Ali Sadikin. Ali menilai kerja Super Indo melalui gerai-gerainya itu sebagai upaya mulia. “Banyak sekali anak-anak kurang mampu, yang butuh uluran tangan dari lembaga, dan komunitas yang terpanggil untuk membantu mendidik mereka.” (FR/N-2)
Kebakaran di Langkat, Tiga Warga Tewas TIGA orang yang masih satu keluarga tewas saat kebakaran melanda lima ruko di kawasan padat penduduk di Jalan Masjid, Kelurahan Brandan Timur, Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Rabu (27/9) malam. Ketiga korban, yakni Leni, 45, dan dua anaknya, Ivan, 17, serta Sella, 14, terkunci di rumah. “Sumber api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik,” papar Kapolres Langkat AKB Dede Rojudin, kemarin. Untuk memadamkan kebakaran, lima mobil pemadam dan tim pemadam kebakaran bekerja keras semalaman. Api cepat membesar karena barang-barang yang ada di lokasi sangat mudah terbakar. (PS/N-2)
Angkot Cirebon Mogok Massal 5 Hari SOPIR angkutan umum semua jurusan di Kota Cirebon, Jawa Barat, menggelar aksi mogok sejak kemarin hingga 2 Oktober. Mereka menuntut penertiban jasa angkutan berbasis aplikasi. Dalam aksinya, kemarin, para sopir angkot itu mendatangi Kantor Organda dan Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Sejak pagi tidak ada awak angkot yang menarik penumpang. “Mereka sepakat tidak akan beroperasi hingga 2 Oktober. Kami sudah menghubungi Wali Kota Cirebon untuk berkoordinasi mengerahkan sarana transportasi massal, seperti truk, guna membantu warga yang aktivitasnya terganggu karena tidak adanya layanan angkutan kota,” kata Kapolres Cirebon Kota AKB Adi Vivid Bachtiar. (UL/N-2)
Kurang Oksigen, 300 Ton Ikan Mati SEKITAR 300 ton ikan budi daya kolam jaring apung di Blok Maleber, Ciputri, dan Jatinenggang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mati mendadak. Kondisi itu diduga akibat fenomena upwelling, g dampak cuaca ekstrem. Para petambak mengaku menderita kerugian mencapai miliaran rupiah. “Setelah cukup lama kemarau dan tiba-tiba ada hujan, banyak ikan mengapung dan mati,” kata Aep Saepudin, 42, petambak. Terjadinya perubahan cuaca itu mengakibatkan limbah pakan di dasar air bermunculan ke atas. Kondisi itu membuat ikan kekurangan oksigen. (BK/BB/N-2)
BIG CIRCLE
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
25
Co-Founder Kioson Jasin Halim (ketiga dari kanan) berfoto bersama para bintang tamu dan mentor Big Circle.
Kioson Startup Pertama PT Kioson Komersial Indonesia (Kioson) ialah startup pertama yang akan masuk bursa. Kioson didirikan untuk memberikan solusi bagi UMKM yang usahanya menurun di tengah kondisi ekonomi yang makin terpuruk. Hal tersebut disebabkan penguasaan teknologi yang masih tertatih-tatih serta keterbatasan dalam persaingan dengan peritel modern yang saat ini banyak bermunculan. Ke depannya, Kioson diharapkan dapat mendorong peritel UMKM menjadi e-tailer atau retailer yang menjalankan bisnis e-commerce. Kioson mengklaim sebagai perusahaan e-commerce pertama di Indonesia yang melibatkan pedagang UMKM melalui sistem belanja online yang aman dan menguntungkan. Setiap UMKM akan diberi fasilitas perangkat tablet sebagai sarana bertransaksi.
Hingga April 2017, Kioson telah memiliki lebih dari 15 ribu mitra kios yang tersebar di 384 kota di Indonesia, dengan mayoritas berada di kota lapis kedua. Beragam produk dan layanan tersedia di aplikasi Kioson fokus pada tiga kategori, yakni layanan digital dan payment point online bank (PPOB), layanan Keuangan, serta layanan ecommerce. Kioson juga bermitra dengan perusahaan terkemuka antara lain perusahaan gadget, perbankan, asuransi, dan e-commerce. Kioson juga sedang menyiapkan program beasiswa agar mitranya bisa mendapatkan edukasi digital marketing dari pakarnya langsung secara gratis. Namun, saat ini masih belum diputuskan, apakah mitranya akan didatangkan ke Jakarta untuk pelatihan atau pelatihnya yang didatangkan ke daerah. (Eno/H-3)
Kioson juga menyiapkan program beasiswa agar mitranya bisa mendapatkan edukasi digital marketing dari pakarnya langsung secara gratis.
FOTO-FOTO: MI/ARYA MANGGALA
INVESTASI STARTUP: Founder Angin Shinta Widjaja Kamdani (berdiri) menjelaskan tentang pendanaan, sumber daya, dan investasi tahap awal dan bimbingan
bagi perusahaan startup Indonesia saat menjadi narasumber di episode 27 Big Circle.
Perusahaan Rintisan
Melenggang ke Bursa Mereka perlu listing di Bursa tentunya agar mendapat pendanaan yang bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis dan pengelolaan perusahaan lebih profesional. RETNO HEMAWATI
retnoretno@mediaindonesia.com
D
I era digitalisasi ini, perusahaan rintisan atau s t a r t u p m a ra k bermunculan. Namun, banyak startup yang kemudian tumbang di tengah jalan karena kurang kuatnya permodalan. Namun, dari sekian banyak yang tumbang, ada yang berhasil semakin baik dan bahkan sudah mampu melenggang untuk listing di bursa melalui papan pengembangan. Su d ah ad a p eratu ran OJK, yaitu POJK No: IX.C.7 yang mengatur persyarat-
an usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk go public. UMKM yang dimaksud ialah perusahaan dengan total aset di bawah Rp100 miliar dan maksimum nilai efek yang ditawarkan kepada publik Rp40 miliar. Manfaat utama startup listing di bursa tentunya agar mendapat pendanaan yang bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis dan pengelolaan perusahaan lebih profesional. Listing di pasar modal pun menjadi exit strategy yang menguntungkan bagi venture capital yang memberikan dana awal pengembangan kepada startup.
SAKSIKAN BIG CIRCLE HANYA DI METRO TV SETIAP MINGU PUKUL 19.30-20.30 WIB.
BIG CIRCLE, DREAM BIG, MAKE AN IMPACT.
Dalam Big Circle episode 27 berjudul Wow... Start Up sudah Bisa Masuk Bursa itu, kita akan akan kedatangan narasumber, yakni Direktur Pencatatan PT BEI Samsul Hidayat, Deputi Komisioner OJK Fakhri Hilmi, Founder Angin Shinta Widjaja Kamdani, dan Co-Founder Kioson Jasin Halim. Shinta Kamdani bersama 15 orang yang tergabung dalam Women Fund memberikan investasi pertama kali kepada startup-startup yang digawangi perempuan. Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini investor yang tergabung dalam
Angin berjumlah 50 orang, serta telah membantu 300 startup dan telah berinvestasi pada 40 startup. Angin memberikan investasi mulai US$50 ribu, US$100 ribu, hingga US$200 ribu kepada startup. Nantiny a i n v e s t a s i i n i a k a n dikonversi dalam bentuk kepemilikan saham startup tersebut. Seperti biasa, tuan rumah Big Circle Andy F Noya bersama dengan Amanda Zevannya akan berdiskusi bersama para narasumber dan mentor Veronica Colondam (sociopreneur) yang akan memberikan banyak insight kepada narasumber. (H-3)
Sepekan, CatďŹ z Diunduh 600 Ribu Pengguna
Tampilan aplikasi Catfiz di ponsel pintar.
DI segmen inovasi aplikasi akan ada Catfiz, yang didirikan Mochammad Arfan dan Jagad Hariseno. Aplikasi messenger ini bisa menampung anggota grup hingga 10 ribu orang. Ini berawal dari keisengan Arfan dan teman-temannya sebagai pengguna messenger BBM dan Whatsapp. Mereka mengamati mengapa orang bisa memiliki lebih dari satu aplikasi messenger. Artinya, masih banyak fitur yang belum lengkap antara satu aplikasi dan lainnya. Ia yang berlatar belakang teknologi informasi (TI) merasa tertantang untuk membuat aplikasi sejenis dengan fi tur yang lebih lengkap. Awalnya, aplikasi ini hanya digunakan di lingkungan kantornya. Arfan mulai mengembangkan aplikasi Catfiz pada 2010. Kala itu, BBM baru dapat menampung 50 orang dalam satu grup. Namun,
Catfiz telah membuat messenger yang mampu menampung hingga 10 ribu anggota. Hanya, gaung Catfiz kurang terdengar layaknya BBM. Dalam seminggu percobaan, Catfiz telah diunduh lebih dari 600 ribu orang. Karena terlalu banyak, sempat software-nya macet. Kini pengguna Catfi z mencapai 5 juta orang dengan pengguna aktif sebanyak 2 juta orang. Dalam sehari, Catfiz mengirimkan sebanyak 750 juta pesan. Sebanyak 70% pengguna Catfi z berasal dari Arab, Yordania, Oman, Yaman, dan India. Sebagian kecil dari Venezuela dan Jerman. Sisanya 30% merupakan pengguna dari Indonesia. Melalui Catfiz, pengguna memungkinkan berkirim video atau film dengan size yang besar bahkan hingga 700 MB. (Eno/H-3)
Pencipta aplikasi Catfiz Messenger Jagad Hariseno (kiri) dan Mochammad Arfan (kanan) menjelaskan perbedaan Catfiz dengan messenger sejenis.
26
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
OLAHRAGA SEKILAS GELANGGANG
700 Peserta Ramaikan Sirnas di Malang SEBANYAK 700 pebulu tangkis belia asal Malang ambil bagian dalam Sirnas-Milo Badminton Competition yang berlangsung di GOR Ken Arok, Kota Malang, 25-30 September. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kompetisi bulu tangkis yang tahun ini berganti nama menjadi Sirnas-Milo Badminton Competition hadir dengan kategori kelompok usia baru, yaitu U-11, melengkapi dua kategori lainnya yaitu U-13 dan U-15. “Sejak awal, Nestle Milo terus menunjukkan komitmennya untuk memupuk kecintaan masyarakat terhadap bulu tangkis serta membantu pemerintah dalam menemukan calon atlet. Dengan kategori kelompok usia baru ini, kami berharap semakin anakanak tahu lebih awal,” ujar Business Executive Officer Beverages Business Unit PT Nestlé Indonesia Prawitya Soemadijo. Malang merupakan kota ketiga Sirnas-Milo Badminton Competition setelah Banten (24-29 Juli) dan Pontianak (7-12 Agustus). (Beo/R-3)
Indonesia Ikuti Kejuaraan Rafting Dunia
ANTARA/BUDI CANDRA SETYA
SELEBRASI: Pembalap sepeda Zenovich Methew dari George Continental Cycling Team melakukan selebrasi setelah memasuki garis finis pertama pada International Tour
de Banyuwangi Ijen (ITdBI) 2017 di Banyuwangi, Jawa Timur, kemarin. Etape kedua ITdBI 2017 menempuh jarak 180,9 kilometer.
Nomor Pertandingan Harus Direnegosiasi Sebagai tuan rumah Asian Games 2018 mendatang, Indonesia tentu tidak mau sekadar menjadi penyelenggara tanpa meraih prestasi. NURUL FADILLAH
fadillah@mediaindonesia.com
M
ENTERI Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi meminta Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (Inasgoc) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk melakukan negosiasi ulang dengan Komite Olimpiade Asia (OCA) terkait nomornomor pertandingan di Asian Games Jakarta-Pelembang 2018. Pasalnya, ada banyak nomor dari cabor prioritas
yang dikurangi OCA. Hal itu jelas merugikan Indonesia. Karena bukan saja menipiskan peluang merebut medali, juga bakal menyulitkan pencapaian target. Selaku tuan rumah penyelenggara, Imam menegaskan, Inasgoc dan KOI harus melakukan renegosiasi terkait hal tersebut kala OCA berkunjung ke Indonesia dalam rangka rapat Koordinasi Komite pada 14 Oktober mendatang. Hal ini penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi tuan rumah. “Di Koorkom nanti tidak ha-
nya soal host city contract dan pembiayaan, tetapi juga soal nomor pertandingan itu harus dilakukan renegosiasi. Karena kita ini adalah tuan rumah, kita sudah keluar biaya besar,” ujar Imam di Nusa Tenggara Timur kemarin. Dalam Sidang OCA Executive Board ke-70 dan OCA General ASsembly ke-36 di Ashgabat, Turkmenistan, 18-20 September lalu, telah disahkan sebanyak 40 cabang olahraga dan 462 nomor yang dipertandingkan. Jumlah cabang dan nomor tersebut mengacu pada keputusan Koorkom ketujuh yang berlangsung di Jakarta pada Agustus lalu. Sayangnya, dari 462 nomor yang disepakati tersebut, beberapa nomor andalan Indonesia dihilangkan.
“Ya inilah yang saya minta kepada Inasgoc dan juga KOI untuk melakukan renegosiasi dengan OCA. Kita juga ingin selain sukses penyelenggaraan juga sukses ekonomi, administrasi (pelaporan), dan yang terpenting adalah sukses prestasi,” kata Imam lagi. Imam melanjutkan, meskipun mungkin tidak berubah pihaknya akan meminta OCA untuk mengganti nomornomor yang tidak potensial. “Harus dikerasi OCA ini, seenaknya saja kita disuruh membiayai, tetapi permintaan kita tidak diakomodasi.”
Tetap Fokus Pada bagian lain, Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Marciano Norman menegas-
kan, dinamika yang terjadi dalam nomor pertandingan Asian Games 2018 janganlah membuat fokus taekwondoin Indonesia dalam berlatih berkurang. Ia meminta taekwondoin Indonesia untuk tetap semangat berlatih. PBTI kata dia akan berjuang keras agar nomor pertand i n g a n ya n g b e r p e l u a n g menghasilkan medali emas bagi Indonesia tetap dipertandingkan di ajang empat tahunan tersebut. Terlebih, PBTI telah mendapatkan dukungan dari Federasi Taekwondo Asia (ATU) dan Federasi Taekwondo Dunia (WTF) untuk mempertandingkan nomor unggulan Indonesia. “Saya meminta kepada rangkaian pengambil keputusan untuk tidak gegabah dalam menentukan nomor pertandingan yang akan dipertandingkan. Kami pun akan berkomunikasi secara langsung ataupun melalui surat usulan dan kami berharap usulan dari PBTI didengarkan,” kata Marciano di sela pemberian penghargaan kepada peraih medali SEA Games 2017 di Jakarta, kemarin. (R-3)
Barty sang Pembunuh Unggulan LANGKAH Karolina Pliskova dihentikan petenis nonunggulan dari Australia, Ashleigh Barty, dalam babak perempat final Wuhan Terbuka 2017 di Provinsi Hubei, Tiongkok, kemarin. Barty menaklukkan Pliskova yang pernah menempati petenis nomor satu dunia dengan skor 4-6, 7-6 (7-3), dan 7-6 (7-2). Pada ajang turnamen Wuhan Terbuka, Berty layak dijuluki ‘sang pembunuh unggulan’. Pasalnya, petenis berusia 21 tahun asal ‘Negeri Kanguru’ itu telah membungkam tiga petenis unggulan. Petenis unggulan terakhir yang menjadi korban Barty ialah Pliskova. Unggulan yang paling pertama dipaksa angkat koper
lebih cepat oleh Barty ialah Johanna Konta. Barty mengalahkan Konta yang menjadi unggulan ketujuh dengan skor 6-0, 4-6, dan 7-6 (7-3) di babak 32 besar. Kejutan lain, Barty menundukkan Agnieszka Radwanska, unggulan kesembilan, dengan 4-6, 6-0, dan 6-4. “Saya sangat senang bisa mengakhiri pertandingan melawan Pliskova dengan baik. Sangat penting untuk mengawali pertandingan dengan benar sehingga bisa mengungguli perolehan poin Pliskova,” kata Barty. Dengan rentetan kemenangannya, Barty kian menegaskan dominasi petenis nonunggulan di Wuhan Terbuka. Pasalnya, selain Pliskova, hanya ada
dua petenis favorit lain yang mampu menembus babak perempat final, yakni Garbiñe Muguruza (Spanyol) dan Jelena Ostapenko (Latvia). Muguruza yang menjadi unggulan pertama dan Ostapenko yang merupakan unggulan kedelepan masih menunggu giliran bermain saat berita ini diturunkan. Siapa pun pemenangnya akan menjadi lawan berat Barty di babak semifinal. Laga lain mempertemukan Caroline Garcia dari Prancis dengan Ekaterina Makarova dari Rusia. Pertemuan itu berakhir dengan kemenangan Garcia. Ia pun melaju ke semifinal setelah menuntaskan pertandingan dengan skor 7-6 (7-3) dan 6-4. (BBC/Beo/R-4)
AFP/ WANG ZHAO
BUAT KEJUTAN: Petenis nonunggulan asal Australia, Ashleigh
Barty, membuat kejutan dengan melaju ke semifinal turnamen Wuhan Open setelah menundukkan unggulan ketiga asal Republik Ceko, Karolina Pliskova, 4-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/2), kemarin.
TIM Women Master Indonesia berangkat ke Jepang untuk mengikuti World Rafting Championship (WRC) 2017, Kamis (28/9). Tim beranggotakan pedayung putri dengan usia 40 tahun ke atas yang telah berlatih intensif sejak awal tahun. Para pedayung senior itu pernah meraih podium di kejuaraan rafting nasional. Selain itu, Indonesia mengirim tim master yang berusia antara 19 tahun dan 29 tahun dengan jumlah total tujuh regu. Mereka akan bertanding di ajang WRC 2017 yang digelar di Sungai Yoshino, Koboke, dekat kota kecil Miyoshi, Tokushima, Jepang, pada 3-9 Oktober mendatang. WRC ialah seri lomba antarnegara anggota Federasi Rafting Internasional (IRF). Sebagai anggota IRF, Indonesia mulai mengikuti WRC pada 2011 dengan peringkat 11. Namun, pada 2014, prestasi para pedayung Indonesia mulai meningkat dengan berada di peringkat tujuh. (Drd/R-3)
Sean Jalani Ujian Lanjutan di Sepang SETELAH sukses melakoni latihan bebas pertama di Grand Prix Formula 1 Singapura dua pekan lalu bersama tim Toro Rosso, kemampuan pembalap Indonesia Sean Gelael akan kambali diuji pada sesi latihan bebas pertama pada GP Malaysia di Sirkuit Sepang Malaysia, akhir pekan ini. Di Sepang, Sean bakal kembali menggunakan kendaraan Carlos Sainz Jr. Hasil di GP MI/RAMDANI Singapura dipastikan bakal Sean Gelael menjadi pijakan bagi pemPembalap Indonesia balap berusia 20 tahun itu. Sejatinya Sepang bukan tempat yang asing bagi Sean karena sebelumnya ia pernah merasakan persaingan pada balapan internasional, Asian Le Mans Series, saat berpasangan dengan Antonio Giovinazzi yang kini menjadi pembalap pengganti Ferrari. “Sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Saya cuma perlu menjaga kebugaran,” kata Sean. (RO/R-3)
RI Berpeluang Jadi Juara Grup INDONESIA berpeluang besar menjadi juara grup dengan mudah di ajang Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior 2017 yang digelar di Yogyakarta pada 9-22 Oktober mendatang. Dari hasil undian untuk kategori beregu di Jakarta, kemarin, Indonesia menempati grup H1 bersama dengan negara yang tidak bertradisi bulu tangkis yakni Mongolia dan Brasil. Dua negara itu dinilai bukan lawan yang perlu dikhawatirkan. “Indonesia bisa menang mudah di fase grup. Namun, yang harus diwaspadai setelahnya, yakni melawan juara grup H2, yang mungkin adalah Finlandia. Jika kita menang, Indonesia masuk ke perempat final,” kata Manajer Hubungan Internasional Peng urus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Bambang Roedyanto. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBSI Achmad Budiharto mengatakan pihaknya belum mengetahui gambaran mengenai kekuatan dari para
pebulu tangkis dari Mongolia dan Brasil. Namun, Budiharto menyatakan Brasil memiliki pemain yang harus diwaspadai yakni Ygor Coelho de Oliveira. Oliveira, pemain berusia 20 tahun, pernah meraih gelar enam kali di Kejuaraan Pan Am Junior dan pernah mengikuti Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Senior 2017. Budiharto mengatakan target Indonesia nomor beregu adalah lolos ke babak final. Indonesia menjadi unggulan kedua setelah Korea Selatan (Korsel) yang menempati grup A1. Di grup tersebut, Korsel akan melawan Sri Lanka dan Kanada. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Susy Susanti mengatakan Indonesia akan menurunkan sebanyak 18 pebulu tangkis. Para pebulu tangkis junior tersebut akan berlaga tiga ganda putra dan ganda putri, empat tunggal putra dan putri, serta empat pasangan yang turun di nomor ganda campuran. (Beo/R-4)
SEPAK BOLA
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
Timnas U-19 Panggil 24 Pemain
Duel Dua Kandidat Juara Tiga poin menjadi target Bhayangkara FC dan Bali United di Bekasi hari ini. Kemenangan bisa menjadi penentu langkah untuk meraih gelar juara. SATRIA SAKTI UTAMA
satria@mediaindonesia.com
M
EMPREDIKSI klub yang bakal menjadi jawara Liga 1 2017 di sisa delapan pekan lagi dapat dikatakan masih terlalu dini. Namun, melabeli laga Bhayangkara FC kontra Bali United di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, hari ini sebagai laga final juga bukan suatu yang terlampau muluk. Kedua tim merupakan kandidat terkuat juara Liga 1 dengan menempati lis pertama dan kedua di papan klasemen. The Guardians, julukan Bhayangkara, memimpin persaingan dengan 53 poin, satu poin diatas Bali United yang berada di peringkat dua. Akan tetapi, arah angin tampaknya akan mengarah kepada Bhayangkara FC yang bakal berstatus sebagai tuan rumah. Ilham Udin Armayn dan kawan-kawan menjadi tim paling konsisten belakangan ini setelah tidak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir. Dalam kurun waktu tersebut hanya empat poin terlepas dari genggaman akibat ditahan Perseru Serui dan Persib Bandung di laga tandang. Bhayangkara pun terhitung lebih dominan jika dibandingkan sang tamu. Dalam tiga pertemuan terakhir kedua tim, klub asuhan Simon McMenemy ini mampu memaksa dua kali kemenangan dan sekali seri. Se-
ANTARA/NYOMAN BUDHIANA
JADI ANDALAN: Pemain Bali United Sylvano Dominique Comvalius (kiri) berusaha melewati hadangan pemain Bhayangkara FC Otavio Dutra dalam pertemuan pertama kedua tim di Liga 1 2017, September lalu di Gianyar, Bali. Comvalius akan menjadi andalan Bali United saat dijamu Bhayangkara FC di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, hari ini. perti pada paruh pertama saat Bhayangkara FC sukses mempermalukan pasukan Serdadu Tridatu, julukan Bali United, dengan skor 3-1. “Di putaran pertama, kami unggul tiga gol lebih dahulu sebelum mereka membalas satu gol. Pemain sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau mereka percaya diri dan bermain bagus, tiga poin bisa diraih,” ujar McMenemy. Menutup pekan ke-27 dengan keunggulan empat poin dari Bali United semakin mempermudah bagi klub prematur ini mencatatkan sejarah. Usia Bhayangkara FC sendiri belum
genap berusia dua tahun saat diperkenalkan dengan nama Surabaya United pada April 2016 silam. “Intinya besok (hari ini) tidak ada kata imbang, tidak ada kalah, intinya harus menang,” tegas gelandang Bhayangkara FC Evan Dimas. Eks kapten timnas Indonesia U-19 ini tak ingin terlalu memusingkan kekuatan tim lawan. Menurutnya, hal itu justru akan menjadi beban. “Saya percaya kemampuan diri saya sendiri, saya percaya kemampuan tim, dan tidak usah terlalu mikirin Bali United. Kami mikirin kemampuan
kami sendiri saja. Itu saya rasa lebih bisa meningkatkan kemampuan kami,” jelasnya.
Wajib menang Di sisi lain, Bali United tidak akan menyerah begitu saja membiarkan tim berpelat merah tersebut melenggang dengan nyaman. Merebut puncak klasemen sekaligus membalas dendam hasil memalukan di pertemuan pertama menjadi target wajib. Apalagi Bali United saat ini bukanlah lawan yang sama seperti tiga bulan lalu. Tim racikan Widodo C Putro kini lebih matang dibandingkan sebelum-
27
nya plus ketajaman penyerang utama Sylvano Comvalius yang kini menjadi topskor dengan koleksi 26 gol. “Kami akan siap untuk memperbaiki kelemahan dan sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan mereka. Siapa pun yang memaksimalkan peluang mereka yang menang,” tutur eks pelatih Sriwijaya FC ini. Bintang Bali United Irfan Bachdim menyebut laga melawan Bali United tidak akan berjalan mudah. Bhayangkara, jelas Irfan, merupakan lawan yang sulit ditaklukkan apalagi mereka akan bermain di kandang. (R-2)
PELATIH tim nasional U-19 Indra Sjafri memanggil 24 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Bekasi, Jawa Barat. Pelatnas digelar sebagai bagian persiapan menghadapi Kamboja serta Thailand masing-masing pada 4 dan 8 Oktober 2017. Dikutip dari keterangan resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang diterima di Jakarta, Kamis, TC itu juga menjadi bagian dari pemanasan menghadapi ajang kualifikasi Piala Asia U-19 2018 pada 31 Oktober-8 November 2017 di Korea Selatan. Menurut Indra Sjafri, para pemain yang dipanggilnya sebagian besar pemain yang berlaga di Piala AFF U-18 Myanmar. Di ajang tersebut, Indonesia merebut posisi ketiga. Dua pemain baru yang dimasukkan ke daftar skuat yaitu penjaga gawang Rakasurya Handika dan Adi Satrio yang diproyeksikan menggantikan M Riyandi yang cedera. “Kami akan memulai latihan pada Jumat (29/9) pagi,” ujar Indra. Selain di Bekasi, timnas U-19 akan melakoni TC di Batu, Jawa Timur, dan Yogyakarta, sebelum berangkat ke Korea Selatan. Di kualifikasi Piala Asia U-19 2018, Indonesia tergabung di Grup F bersama tuan rumah Korea Selatan, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Timor Leste. Kiprah timnas U-19 di kualifikasi Piala Asia U-19 bersifat formalitas karena ‘Garuda Nusantara’, julukan mereka, sudah dipastikan lolos karena putaran final akan digelar di Indonesia. Di sisi lain, langkah bintang timnas U-19 Egy Maulana Vikri untuk melanjutkan karier di Eropa selangkah demi selangkah coba direalisasikan. Namun, Egy bukan nama satu-satunya yang diminati klub-klub dari Benua Biru. Satu lagi nama skuat ‘Garuda Nusantara’ yang berpeluang hijrah ke Eropa ialah gelandang serang Witan Sulaeman. Di ajang Piala AFF U-18 pada September lalu, pemain 16 tahun itu tampil cukup memukau dengan mencatatkan tiga gol. Seperti Egy, Witan merupakan pemain binaan Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) saat ini tengah mengusahakan terjalinnya kesepakatan dengan klub peminat. Menurut Deputi III bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Raden Isnanta, pihaknya tengah mengusahakan Egy dan Witan berada di klub yang sama nantinya. “Kami usahakan satukan. Kebetulan anak-anaknya lebih senang berdua. Yang jelas ada teman komunikasi biar tidak kesepian dan adaptasinya juga tidak bermasalah,” ujar Isnanta. (Sat/R-2)
Selain di Bekasi, timnas U-19 akan melakoni TC di Batu, Jawa Timur, dan Yogyakarta, sebelum berangkat ke Korea Selatan.
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017
SEPAK BOLA
CUSTOMER SERVICE:
(021) 5821303
PEMASANGAN IKLAN:
(021) 5812113 / 5801480
HALAMAN 28
Lukaku kembali Unjuk Taji ROMELU Lukaku membuktikan dirinya pantas dihargai mahal Manchester United. Striker Belgia itu kembali memperlihatkan ketajaman dengan menyumbang dua gol saat ‘Setan Merah’ menundukkan CSKA Moscow 4-1 dalam penyisihan Grup A Liga Champions di Stadion VEB Arena, Moskow, kemarin. Dua gol di kandang CSKA membuat pemain yang dibeli dari Everton dengan banderol US$100,5 juta itu telah mencetak 10 gol dalam 9 laga bersama ‘Setan Merah’. Tak urung, pencapaian tersebut mengundang pujian pelatih United Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal itu, jumlah gol yang telah dibuat Lukaku merupakan hal yang luar biasa. “Ia merupakan pemain yang rendah hati dan ingin terus belajar. Ia ingin memperbaiki diri setiap saat,” ujar Mourinho. Menghadapi CSKA, Lukaku memang memperlihatkan kapasitas sebagai striker papan atas. Ia hanya butuh waktu 4 menit untuk menjebol gawang CSKA dan menggandakannya di menit ke-27. Dua gol United lainnya disumbang Anthony Martial melalui titik penalti menit ke-19 dan Henrikh Mkhitaryan (57’). Satu gol hiburan bagi tuan rumah dicetak Konstantin Kuchaev di menit akhir pertandingan. Walau mendapat pujian Mourinho, Lukaku tidak besar kepala. Bahkan, pemain berusia 24 tahun itu menegaskan sama sekali tidak memikirkan jumlah gol yang dicetak untuk United. Baginya, yang paling penting ialah membawa United meraih gelar juara musim ini. “Saya ingin memenangi gelar bersama United. Saat ini, kami telah melakukan hal yang bagus dan harus mempertahankannya,” ujar Lukaku seperti dikutip ESPN. Tambahan tiga poin dari Moskow membuat United untuk sementara memimpin klasemen dengan poin enam dari dua pertandingan. “Tim bermain bagus dan sangat solid di lapangan,” ujar Mourinho. Di laga lain Grup A, hasil buruk didapat wakil Portugal Benfica. Bertandang ke Stadion St Jakob-Park, Swiss, Benfica dipermalukan tuan rumah Basel dengan skor telak 0-5. Lima gol Basel dicetak Michael Lang di menit kedua, Dimitri Oberlin (20’, 90’), Ricky van Wolfswinke (60’-penalti), dan Blas Riveros (77’). Kemenangan itu membawa Basel untuk sementara menduduki peringkat dua dengan poin tiga. (AFP/Sat/R-2)
AFP/FRANCK FIFE
TRISULA PSG: Trio lini depan Paris Saint-Germain, Neymar (kiri), Kylian Mbappe (tengah), dan Edinson Cavani (kanan), merayakan gol yang dicetak Cavani ke gawang Bayern Muenchen dalam penyisihan Grup B Liga Champions di Stadion Parc des Princes, Prancis, kemarin. Ketiganya menjadi motor PSG untuk meraih kemenangan 3-0 atas Muenchen.
Ancelotti Jadi Korban Trisula Maut PSG Setiap kekalahan pastilah menyakitkan bagi tim sekelas Bayern Muenchen. Apalagi kekalahan tersebut begitu telak dan terjadi di ajang yang bergengsi. SATRIA SAKTI UTAMA
satria@mediaindonesia.com
K
Romelu Lukaku
Penyerang Manchester United
EKALAHAN Bayern Muenchen dari Paris SaintGerman 0-3 sepertinya menjadi aib besar bagi Die Rotten. Raksasa Jerman itu pun langsung memecat arsitek mereka, Carlo Ancelotti hanya selang beberapa jam setelah pertandingan tersebut. “ M e ny u s u l a n a l i s a i n t e r d i Muenchen, hari ini (kemarin), pelatih Carlo Ancelotti terkena efek langsung,” demikian pernyatan Muenchen dikutip laman daring mereka. Selanjutnya Muenchen menunjuk asisten Ancelotti, Willy Sagnol sebagai pelatih sementara sampai mereka menunjuk pelatih baru. Sejatinya masa depan mantan arsitek Juventus, AC Milan, Chelsea, Real Madrid, dan PSG itu sudah sejak awal musim ini disebut-sebut bakal berakhir di Allianz Arena. Namun Don Carlo sepertinya tidak perlu harus menunggu sampai akhir musim untuk angkat koper.
Kontras dengan Muenchen, PSG justru tengah semringah. Kylian Mbappe tidak menunjukkan tandatanda kesulitan beradaptasi dengan rekan-rekannya di Paris Saint-Germain. Bahkan kombinasi mantan bidikan Real Madrid itu dengan kompatriot barunya Edison Cavani dan Neymar terbilang istimewa. Korban terbaru ialah raksasa Jerman Bayern Muenchen yang dilumpuhkan dengan skor telak 3-0 pada Grup B di Stade des Princes. Mbappe memang tidak mencetak gol dalam laga tersebut. Namun, ia mengkreasikan dua gol untuk timnya. Mbappe menunjukkan skillnya dengan membuka pintu bagi Cavani mencetak gol di menit ke-31. Belum lagi pesepak bola 18 tahun ini juga sukses mengerjai David Alaba sebelum mengirim bola di depan gawang dan dikonversi Neymar di babak kedua. Sementara, satu gol lainnya dicetak oleh Dani Alves saat laga memasuki menit kedua. “Kylian mengalami peningkatan yang baik. Dia talenta dan hasrat yang luar biasa untuk membantu tim tumbuh,” kata sang pelatih Unai Emery. Kemenangan dari lawan terberatnya di Grup B ini membuat PSG nyaman di puncak klasemen. Sebaliknya, Muenchen di peringkat kedua hanya unggul kolektifitas gol atas Celtic.
Ternoda Sementara itu markas baru Atletico Madrid di Wanda Metropolitano
hanya berlangsung singkat. Saat menggelar laga kompetitifnya ketiga di stadion berkapasitas 67 ribu tersebut, kemarin, rival sekota Real Madrid sudah harus merasakan pahitnya kekalahan di depan publiknya sendiri. Tim asal Inggris Chelsea menjadi sosok antagonis yang merusak kesempurnaan kandang Los Rojiblancos di Wanda Metropolitano setelah menang tipis 1-2 dalam persaingan Grup C Liga Champions Eropa. Padahal sebelumnya Los Rojiblancos dua kali sukses meraih pencapaian positif di stadion pengganti Vicente Calderon ini dengan mengalahkan Malaga dan Sevilla. Hasil tersebut tentu mencoreng muka pelatih Atletico Madrid Diego Simeone. Terlebih saat melihat anak asuhnya tampil kurang greget di paruh kedua meski telah unggul di babak pertama melalui penalti Antoine Griezmann. Euforia stadion Wanda Metropolitano akhirnya sepi berkat aksi Alvaro Morata. Mantan penyerang Real Madrid mampu menyamakan kedudukan timnya di menit ke-59 sebelum Michy Batshuayi membuat jasa untuk Chelsea lewat golnya pada injury time. “Chelsea lebih baik dibandingkan kami, mereka selalu terlihat lebih nyaman. Mereka bermain sangat baik, sangat kompetitif dan kuat. Chelsea pantas atas kemenangan ini,” tutur Simeone saat meratapi kekalahan timnya. (AFP/AP/R-3)
Moscow Hasil Kamis (28/9):
Hasil Kamis (28/9):
Hasil Kamis (28/9):
Hasil Kamis (28/9):
AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
KISI-KISI
Ramah ke Mantan Klub
Perempuan Misterius Lacazette
Sepak Bola itu Mudah
MESKI sempat ditelantarkan, Diego Costa tidak menaruh dendam terhadap Chelsea. Pemain yang kini pulang kampung ke Atletico Madrid itu membalas ramah sambutan mantan rekannya di the Blues sebelum kedua tim bertanding, Rabu (27/9). Bahkan Costa sempat mengobrol dengan Gianluca Conte, saudara dari Antonio Conte, pelatih Chelsea. DOK MIRROR Ada juga kesempatan bersua dengan Pedro Rodriguez dan Davide Zappacosta. Costa, seperti diketahui, sudah mendapat kabar dari Chelsea bahwa dia tidak lagi memiliki masa depan di Stamford Bridge. Terlebih dia tidak akur dengan Conte. Semasa tur pramusim, Costa tidak diajak pelatih asal Italia itu. Alih-alih muram, Costa memilih pulang ke negara kelahirannya, Brasil, dan berharap Atletico yang sempat menjadi rumah keduanya mau mengambilnya dari Chelsea. (Dailymail/Beo/R-2)
SEBAGAI pemain bintang, Alexandre Lacazette menjadi incaran para paparazi. Ke mana pun perginya, pemain yang kini menjadi tumpuan Arsenal di lini depan itu selalu dikuntit para fotografer. Rabu (27/9), striker Prancis tersebut tertangkap kamera sedang berbelanja di sebuah toko di kawasan Hampstead, London. Mengendarai DOK THE SUN mobil mewah Ferrari 488, pemain yang dibeli dari klub Prancis Lyon terlihat santai. Dengan mengenakan topi hitam dan pakaian santai, pemain yang telah menyumbang empat gol untuk Arsenal tersebut tidak terlihat seperti seorang pemain bintang. Yang menarik, pemain yang digaji 150 ribu pound per pekan itu berbelanja ditemani seorang perempuan. Tidak diketahui siapa perempuan berambut cokelat tersebut. Yang jelas, saat ini, Lacazette diketahui tidak memiliki teman dekat perempuan. (Thesun/R-2)
BAGI pelatih Juventus Massimiliano Allegri, sepak bola bukan lah hal yang rumit. ia tidak mau memikirkan olahraga paling populer sedunia itu sepanjang hari demi mendapat ilham. “Saya bukan tipe orang yang mau menghabiskan waktu hingga 26 jam untuk memikirkan sepak bola,” kata Allegri. Menurut dia, di dunia ini hanya ada AFP/MARCO BERTORELLO dua jenis pelatih. Pertama, pelatih yang harus diajari. Kedua, ialah orang yang sejak lahir ditakdirkan menjadi pelatih. Allegri menilai dirinya adalah tipe yang kedua. “Saya tidak harus melihat video pertandingan dan mempelajarinya berjam-jam. Saya hanya perlu melihat apa yang harus dilihat dan dapat memahaminya,” kata dia. “Sepak bola itu mudah. Di lapangan kita hanya harus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan pihak lawan. Kalau lawan menyerang, kita bertahan. Begitu juga sebaliknya,” pungkas Allegri. (FootballItalia/Beo)