E-MAIL : redaksisenator@gmail.com SIRKULASI & IKLAN : 085269023998, 08117222212 WEBSITE : www.hariansenator.com JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
PILGUB WAJIB 2013 TIM TEKNIS KEMENDAGRI KE LAMPUNG
Ha
ggaran Pil sil Rapat An
gub Lampu
ng
. un 2013 . ung tah TA 2013 b Lamp D u B ilg P P A i at PBD ubahan Disepak bahan A ada Per u p 1. er n P ka dalam DPRD Dianggar ggaran aripurna 2. pengan rapat p Proses setelah n 3. ka ku ila 0 Mil2013, d kan Rp30 12. diperkira Rp64 LKPj 20 b 2013 awaslu u B , ilg P ar ili an 187 m h guna Anggar n daera KPU Rp 4. ia ; lis an o ci p k ke iar. Rin ya untu an sisan kukan miliar d aran dila . an an an angg ar es pengam b i emenuh APBD Untuk m fisiensi 5. : nalisasi/e o Rp300 si ai dua cara ra p m n i sa Melakuka ukan nila dalam i • em it as d a nalis Sehingg il rasio miliar Bila has capai Rp300 miliar. Bank men ke m u m el b inja APBD an mem g en d n dilakuka penyeg. t dengan Lampun g terkai Polda n an ya d a lu as lembag KPU, Baw sinkronisasi embagaya L sn su n 6. aan khu elakuka gga lenggar untuk m n. Sehin mungki ertemu optimal harus b se an anggar timum. usulan yang op n angka ditemuka mpung Sumber:
Karyawan BUMN Dilarang Gunakan Fasilitas Negara MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan bahwa karyawan perusahaan milik negara tidak diperkenankan menggunakan fasilitas kendaraan kantor untuk mudik. Menurutnya, jangan sampai karyawan BUMN berurusan dengan KPK lantaran mudik dengan
mobil dinas. ’’BUMN ngak boleh (pakai fasilitas negara, red) untuk mudik, kalau di tempat lain boleh ya terserah, tapi di BUMN ngak boleh. Nanti mau dipanggil KPK?’’ ujar Dahlan di sela-sela buka puasa bersama wartawan di kantornya, Jalan
Baca | KARYAWAN | Hal. 7
KPU La
FOTO HENDAR
PERTEMUAN antara kementerian dalam negeri, KPU RI, KPU Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung menghasilkan beberapa poin kesepakatan yang membuat KPU Lampung berada di atas angin. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan hasil pertemua mengkrucut lima poin kesepakatan. Pertama disepakati Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung diselenggarakan pada tahun 2013. Dan alokasi anggaran dianggarkan pada perubahan APBD 2013. Poin kedua, proses penganggaran dalam Perubahan APBD 2013, dilakukan setelah rapat paripurna DPRD LKPj tahun 2012, yang seharusnya dilaksanakan Rabu, (31/7). Namun Paripurna ditunda setelah lebaran karena pemprov belum siap, dan akan dijadwalkan setelah lebaran
TAK BEROPERASI: KMP Bahuga Pratama parkir di Dermaga Plengsengan. Kapal tersebut dilarang beroperasi sementara, pasca peristiwa kebakaran yang dipicu meningkatnya suhu genset kemarin. Berita terkait di halaman 11.
Membelot, Pengurus SIAP DIPECAT Jadwal P 1.
embaha
PAN Lampura Merapat ke Pasangan Abdi san Ang
garan P
SELURUH ketua atau pengurus 23 Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanah Nasional (DPC PAN) se-Lampung Utara (Lampura) siap m e n e r i ma Sumbe r: Dirjen konsekwensi Otda/K PU La mpung jika diberhentikan. Ini terkait jajaran DPC PAN mengelar buka bersama sekaligus menyatakan dukungan mereka terhadap pasangan calon bupati-wakil bupati Agung Ilmu Mangkunegara-Paryadi
ilgub
16 Ag ustus 2013, LKPj DPRD 2. melak 19 Ag ukan ustus Paripu 2 013, T ke Lam rna im pung 3. Teknis m Pemb embah K e m ahasa endag as rin n ri c dilaku i agga Pemp turun kan d ran. rov Ba engan dan A Bawas Meliba nggara lu dan 4. tk n a D n P P TAPD Tujua olda. RD, K n men PU La 5. yingro mpun Langk nkan a g, ah po ngka d litik dis etail. elesaik an ole h Men dagri.
(ABDI). ’’Saya bersama rekan pengurus DPC PAN se Lampura, mendukung Abdi dalam pilkada nanti dan kami juga siap diberhentikan dari jabatan jika memang hal tersebut dipandang perlu. Khusus 11 pimpinan Ranting PAN se Sungkai Selatan. Dan Saya haramkan kalian jika dalam pilkada nanti tidak mendukung dan memilih Abdi,’’ papar Ketua DPC
Baca | MEMBELOT | Hal. 7
Anggota KPU Tak Kompak Sikapi Putusan MK
Hadar: Tetap Harus Mundur dari DPRD
Grafis : Turisiah
TAMPAKNYA, para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak satu suara dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anggota DPRD dari partai yang tak lolos pemilu 2014 dan menjadi caleg dari partai lain, tak perlu mengundurkan diri dari DPRD.
Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, menyatakan, pihaknya menghargai putusan MK yang bersifat final dan mengikat. ’’KPU menghormati putusan MK dan KPU siap melaksanakannya,” kata Komisioner
Baca | HADAR | Hal. 7
2
SOSOK
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
Sedikit Bicara, Banyak Berkarya! LUKMAN Hakim siap mengundurkan diri atau cuti dari jabatannya sebagai Walikota Metro untuk lebih berkonsentrasi dalam pencalonannnya sebagai wakil gubernur Lampung mendampingi bakal calon gubernur Lampung Alzier Dianis Thabranie. ’’Begitu ditetapkan KPU, pengunduran diri atau cuti saya telah siap,” tegas Lukman Hakim kepada Senator kemarin (1/8). Dikatakan Lukman, selain sesuai aturan yang ditetapkan, hal itu juga bertujuan untuk lebih mempertegas ke masyarakat bahwa selama ini kegiatan sosialisasi yang dilakukan dirinya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. ’’Dalam sosialisasi pencalonan ini, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Baik itu dalam hal kendaraan maupun biayanya,’’ paparnya. Terkait wilayah sosialisasi, Lukman Hakim menuturkan, tidak ada pembagian secara spesifikasi dengan bakal calon gubernur yakni Alzier Dianis Thabranie. Namun, tidak dipungkiri selama ini sejak lama dirinya lebih menguasai tiga wilayah yakni Lampung Tengah, Metro dan Lampung Timur.’’Komunikasi saya dengan Pak Alzier Dianis Tabranie selalu terjalin,’’ tandasnya. Kendati demikian, lanjutnya, dirinya juga siap dan telah melakukan sosialisasi di daerah lainnya. Terkait tim pemenangan,
Lukman Hakim mengakui memiliki tim khusus.’’Di luar relawan dan tim pemenangan lainnya, saya memiliki tim pemenangan sendiri,’’ paparnya. Wali Kota Metro Lukman Hakim resmi meninggalkan Partai Demokrat sejak 8 November 2012 yang lalu. Lukman mengatakan hal tersebut saat bincang santai dengan media massa di Bandarlampung 30 November 2012. ’’Surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Demokrat dan dari jajaran DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung sudah diterima langsung oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Achmad. Tembusan juga sudah diterima Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum dan gubernur,” ujarnya. Sekadar diketahui Lukman merupakan birokrat dan juga politisi Banyak kesimpangsiuran opini terkait sosok fenomenal ini, terutama ketika ia meninggalkan Partai Demokrat. Lukman menegasakan bahwa pengunduran dirinya demi melancarkan tugas-tugas pemerintahan Kota Metro dalam melayani masyarakat hingga 2015. Keterlambatan penjelasan media ini memang disengaja karena Lukman ingin berpolitik santun, tidak ingin mengganggu masa verifikasi partai politik yang sedang berlangsung sekitaran tanggal pengunduran dirinya.
Lukman juga tidak ingin menjadi politikus yang tidak memberikan pendidikan politik yang benar kepada rakyat karena ambisius dan saling ribut di internal partai hanya demi mengejar sebuah jabatan. Selain itu, Lukman ingin membesarkan ormas Nasional Demokrat di Provinsi Lampung yang saat ini telah memiliki struktur hingga desa/ kelurahan seperti tugas yang diberikan Surya Paloh sejak Mei 2010 dengan misi mewujudkan gerakan perubahan Restorasi Indonesia. Putra asli Lampung beretnis Jawa ini juga mengajak media massa untuk mensukseskan segala program
pembangunan di Lampung. Lukman juga menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk terus bekerja keras, cerdas dan ikhlas untuk kemajuan Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai. ’’Sedikit bicara, banyaklah berkarya,” pungkasnya. (ben/ful)
LUKMAN HAKIM Lima Alasan Pilih Aman
Kombinasi Multisektoral yang Tak Mudah Disetir ADA banyak alasan memilih pasangan calon gubernur Lampung Alzier Dianis Tabrani-Lukman Hakim (Aman). Salah satunya kombinasi multisektoral; kultur NU dan Muhammadiyah. Disisi lain banyak faktor lain yang menguatkan. Laporan Syaiful Amri., BANDARLAMPUNG GELARAN pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung, menghadirkan beragam pilihan. Khususnya dalam hal sosok dan kemampuan. Hadirnya pasangan Aman, yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura, menjadi alternatif terbaik dari sederet pasangan yang ada. Komentar ini pun diutarakan aktivis 98, Ricky Tamba. Terangterangan ia menilai Lampung akan dapat lebih maju jika dipimpin pasangan tersebut. Keduanya dinilia memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan Lampung. Ricky yang juga Dewan Pakar Relawan Lampung AMAN (M Alzier Dianis Thabrani-Lukman Hakim) pada Pemilihan Gubernur Lampung
di tahun 2013 ini mengungkapkan, setidaknya ada lima alasan pokok rakyat Lampung harus memilih pasangan Aman. Pertama, pasangan kombinasi multisektoral, Alzier entrepreneur (pengusaha) asal Lampung yang sukses, mumpuni serta memiliki jejaring bisnis dan politik yang kuat sementara Lukman adalah seorang birokrat dengan rekam jejak yang jelas sejak jadi honorer PNS 1974 hingga berhasil dua kali menjadi Walikota Metro. ’’Nah, dengan segudang penghargaan dan prestasi kemajuan daerah dan bidang tata kelola pemerintahan, layak dia memimpin Lampung bersama Alzier,” kata dia,
FOTO SYAHRONI YUSUF FOR SENATOR
SAMBANGI PEDAGANG: Cagub Lampung Alzier Dianis Tabrani ketika menyambangi pedagang.
yang dipertegas dalam rilisnya ke Senator, kemarin (1/8). Kedua Pasangan putra daerah asli Lampung kombinasi multietnis, Alzier lahir dari keluarga etnis Lampung dari daerah Kedondong Pesawaran, kini berumur 55 tahun, putra dari seorang guru, dinamis,
energik dan humoris. Sedangkan Lukman lahir dari keluarga etnis Jawa putra kolonis generasi ketiga di Lampung, kini berumur 61 tahun, putra dari seorang ustadz, santun, teliti, agamis. Ketiga, pasangan kombinasi
kultur NU dan Muhammadiyah, pasalnya, Alzier dar kultur Nahdliyin dan Lukman berasal dari kultur Muhammadiyah. ’’Relatif kurang suka dengan birokrasi protokoler berlebihan,’’ tegas Ricky. Pasangan dengan basis dukungan massa dan parlemen yang jelas karena mendapat dukungan dari Partai Golkar, Partai Hanura dan lainnya.’’Sehingga akan mudah melaksanakan program pembangunan bila mendapatkan amanah Rakyat Lampung,” jelasnya. Kelima pasangan pekerja keras, tidak suka umbar janji, rela sisihkan waktu untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. ’’Insya Allah, Bang Alzier-Mas Lukman siap tancap gas bangun Lampung sejak hari pertama dilantik bila diberikan amanah oleh Rakyat Lampung. Bang Alzier-Mas Lukman bukan sosok yang mudah disetir siapa pun, hanya berpikiran kemaslahatan ummat kemajuan daerah,’’ tandasnya. (ful)
3
RAKYAT MEMILIH INFORMASI
Berhadap Ada Jaminan KOMISI Informasi (KI) mengingatkan jajaran pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan jaminan keterbukaan informasi publik terkait dengan sistem jaminan kesehatan. ’’Indonesia itu menerapkan open governance, tentunya harus diterapkan keterbukaan informasi ini karena terkait hajat hidup orang banyak,’’ kata Juniardi. Menurut Juniardi, keterbukaan informasi terhadap publik dinyatakan sangat penting mengingat adanya perubahan sistem jaminan kesehatan yang dikembangan pemerintah dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas /Jamkesda) menjadi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Juniardi mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) tersebut mengacu pada UU No.14/2008 mengenai KIP yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab melalui prinsip-prinsip yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum. ’’Kita harus bekerja bersama untuk menjaga transparansi ini. masyarakat perlu mendapatkan informasi selengkapnya dengan segera mengingat SJSN akan diterapkan per 1 Januari 2014,” kata dia. Mantan Jurnalis itu menyatakan bahwa informasi tersebut akan sangat penting karena penerapan SJSN ini akan berdampak langsung pada masyarakat yang selama ini mendapat Jamkesmas, Jamkesda, serta surat keterangan tidak mampu. ’’Tiga surat ini akan diintegrasikan. Kalau masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai, mereka akan kesulitan untuk mendapat pelayanan serupa,’’ katanya (ben/ful)
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
Tunggu Hasil Pleno KPU Pusat KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lampung masih menunggu hasil
pleno KPU RI terkait keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXI/2013 yang dibacakan Ketua MK M. Akil Mochtar, di ruang sidang pleno MK di Jakarta, Rabu (31/7) lalu. Dimana keputusan itu menyatakan, caleg atau anggota DPRD yang partainya tidak lolos peserta pemilu 2014 namun pindah
partai tidak harus mengundurkan diri. Demikian disampaikan Anggota KPU Handi Mulyaningsih, kemarin (1/8). ’’Hasil pleno KPU pusat itu yang akan kami sebarkan dan menjadi pegangan seluruh KPU kabupaten/kota,’’ ujar Handi. Kendati demikian, lanjutnya lagi, hingga hari terakhir secara keseluruhan caleg yang pindah partai telah menyerahkan surat pengunduran diri.
’’Seperti surat pengunduran diri tiga orang caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Surat pengunduran diri ditandatangani langsung Ketua DPRD Lampung Marwan Cik asan. Minimal surat ditanda tangani sekretaris dewan,’’ ungkapnya. Handi juga mengungkapkan, dalam surat itu tertera keterangan yang menyatakan pengunduran diri sedang diproses. Terkait berapa lama waktu proses pengunduran
diri hanya DPRD yang lebih mengerti. ’’Kita tidak tau berapa lama surat itu diproses. Bisa satu atau tiga bulan. Bahkan bisa jadi hingga masa tugas di DPRD berakhir,’’ ungkapnya. Meski surat pengunduran diri sedang diproses, jelasnya, sepanjang yang bersangkutan (anggota DPRD, red) tidak diajukan proses PAW, maka tetap menjabat sebagai anggota dewan hingga akhir masa jabatan. (ben/ful)
KPU
Alat Peraga Dibatasi KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Edwin Hanibal membantah jika disebut KPU belum menyusun aturan kampanye. Menurutnya aturan telah ditetapkan sehari sebelum dimulainya kampanye pemilu 2014 yang berlangsung dari 11 Januari 2013 hingga 5 April 2014 mendatang. “Aturannya sudah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013 lalu. Jadi sangat keliru kalau ada pihak-pihak yang mengatakan selama enam bulan masa kampanye, aturan tidak ada,” kata Edwin (1/8). Menurut Edwin, pembahasan aturan kampanye dengan Komisi II DPR yang saat ini berlangsung hanya pada beberapa poin yang perlu direvisi. Antara lain terkait pembatasan alat peraga kampanye, pencabutan sanksi terhadap pers dan penegasan pelarangan pelibatan anak dalam kegiatan kampanye. ’’PKPU Nomor 1 itu masih tetap berlaku sebagai payung hukum yang sah karena belum pernah dicabut. Hanya saja ada beberapa revisi yang akan kita lakukan seiring dengan dinamika yang berkembang untuk memperkuat aturan tersebut,” tegasnya. Ia mencontohkan semisal terkait pemasangan alat peraga, sesuai pasal 17 PKPU Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan tidak boleh ditempatkan pada rumah ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalanjalan protokol, dan jalan bebas hambatan. ’’Soal alat peraga inilah yang salah satunya dibahas sekarang. Tadinya kan tidak ada pembatasan dalam PKPU tersebut. Sekarang muncul ide untuk dibatasi agar ada keadilan bagi semua caleg. Itulah yang sedang kami bahas dengan Komisi II DPR. Jadi sifatnya revisi bukan mengubah semua isi peraturan,” paparnya. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono sempat mengatakan menegaskan semua aturan kampanya sudah tertuang dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tersebut mulai dari pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media masa cetak dan elektronik, rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan. ’’Kegiatan lain itu misalnya acara ulang tahun partai, kegiatan sosial budaya, istiqhosah, tabligh akbar, kesenian, bazaar dan layanan pesan singkan, jejaring sosial seperti facebook, twitter, email, website dan bentuk lain yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mendapat dukungan,” bebernya. (ful)
POTRET
FOTO SYAIFUL AMRI
JADWAL IMSAK: Banyak cara yang dilakukan pasangan Berlian Tihang-Muklis Basri, salah satunya membagikan jadwal imsakiah ke masyarakat.
FOTO DOK
ERA ORBA: Aroma politik menjelang Pemilu 2014, juga mewarnai geliat pasar menjelang Idul Fitri. Seperti kaos bergambar mantan Presiden RI Soeharto cukup laku dipasaran.
KPU Tak Mau Asal Coret KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengklaim kualitas daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2014 akan jauh lebih baik dibanding Pemilu sebelumnya. Alasannya, KPU sudah menyiapkan mekanisme untuk meningkatkan akurasi data dan mengakomodir semua warga Negara Indonesia di dalam negeri maupun luar negeri yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014. ’’Kami masih punya waktu untuk mengoreksi daftar pemilih sementara (DPS) yang sudah diumumkan kepada publik. Data pemilih yang ganda dan anomali otomatis akan dicoret sehingga daftar pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan KPU Kabupaten/ Kota benar-benar mutakhir dan berkualitas,” ujar anggota KPU Lampung Edwin Hanibal, kemarin. Menurutnya, mekanisme penyusunan dan penetapan daftar
pemilih tetap (DPT) sudah cukup ketat untuk menyaring data ganda dan data yang anomali. KPU menerima data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam N e g e r i (Kemendagri) yang sebagian besar sudah dijamin ketunggalannya. Data itu kemudian disinkronisasikan dengan daftar pemilih pada Pemilu terakhir. ’’Data terpilah yang sudah disinkronisasikan itulah yang kemudian menjadi pegangan bagi panitia pemutakhiran data pemilih dalam melakukan verifikasi faktual di lapangan. Jadi sudah ada mekanisme yang ketat dan terukur dalam proses pemutakhiran data menuju daftar pemilih tetap (DPT),” ujarnya. Menurut Edwin, adanya temuan data ganda pada pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) perlu
pengecekan lebih mendalam. ’’Nama ganda itu akan kami telusuri lebih mendalam. Apakah nama itu benar-benar orang yang sama atau orang yang berbeda. Jadi tidak bisa langsung main coret. Harus dicek kebenarannya,” ujarnya. Saat ini, kata Edwin, petugas di lapangan sedang melakukan penyusunan dan perbaikan DPS atas masukan dan tanggapan masyarakat. Panitia Pemungutan Suara (PPS) berkewajiban menyalin dan melakukan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat tersebut. ’’Setelah itu dilakukan verifikasi untuk mengecek kebenarannya. Jadi masukan dan tanggapan itu tidak otomatis dimasukkan,” ujarnya. Ia menerangkan, masukan dan tanggapan masyarakat dapat berupa perbaikan penulisan identitas atau data diri pemilih, penghapusan atau pencoretan Pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pemilih, mendaftar Pemilih ke dalam DPS karena belum terdaftar dan menambah/mendaftar Pemilih ke dalam DPS karena perubahan status anggota TNI/Polri menjadi status sipil. (ful)
Verifikasi Tiga Caleg Mulus Belum PAW, Pindah Parpol TIGA calon anggota legislatif (caleg) Lampung Timur belum melakuan pergantian antar waktu (PAW) lantaran pindah ke pengusung partai lain yang lolos Pemilu 2014. Meski begitu ferivikasi berkas caleg mereka berjalan mulus karena adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dari tiga anggota dewan itu dua di antaranya merupakan anggota DPRD Lamtim yakni Nawawi Iskandar dari Partai Marhaenisme (PNI) ke NasDem dan Yusron Amirullah dari Partai Pakar Pangan (PKP) ke NasDem. Sedangkan satu anggota dewan lain yang belum PAW adalah M. Yasin, anggota DPRD Tulangbawang dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) ke Partai Demokrat (PD). Sekretaris DPRD Lamtim Syahmin Saleh membenarkan bila dua anggota DPRD Lamtim tersebut belum PAW. DPRD menunggu surat Mendagri. Jadi dua anggota dewan itu masih aktif menjadi anggota DPRD Lamtim. ”Kita memang sudah mengajukan
surat keterangan pengunduran diri dua anggota dewan yang nyaleg partai lain ke KPU,” kata dia, kemarin (1/8). Ditambahkan apabila belum menyampaikan pemberhentian selama 14 hari ke depan, maka pimpinan bisa memberhentikan melalui bupati diusulkan kepada gubernur, tapi proses kita belum sampai situ, belum. ’’Jadi kita ini sedang menunggu jawaban surat perberhentian permanan dua anggota dewan tersebut dari parpol asalnya,” tegasnya. Sementara Ketua KPU Lamtim Samsul Arifin mengaku telah menerima lampiran surat keterangan pemberhentian dari DPRD Lamtim dan DPRD Tuba terkait tiga anggota dewan tersebut yang nyalon dari parpol lain.”Meski belum ada surat pengunduran diri permanen tapi itu sudah memenuhi syarat,” jelasnya. Terkait dengan keputusan MK, KPU Lamtim menunggu petunjuk selanjutnya dari KPU Pusat. ”Ada atau tidaknya surat pengunduran diri mereka tak memperngaruhi mereka meski sudah memasuki batas ferivikasi caleg 1
Agustus ini. Kebetulan juga ada keputuan MK jadi lebih mempermudah mereka, jadi tidak bermasalah,” ucap Samsul. Menurutnya, berlakunya keputusan MK belum dieksekusi oleh KPU Lamtim karena pihaknya masih menunggu surat edaran KPU RI.”Jadi artinya mereka sudah cukup syarat sebagai caleg. Soal latar mereka apa, tetapi domain persyaratan PAW dari DPRD tidak masalah walau tidak ada surat pemberhentian permanen yang lain,” jelasnya. Samsul menyatakan, ada 19 caleg yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa juga telah mendapatkan surat keputusan (SK) pemberhentian permanen dari bupati nomor B.525/26/ SK/2013 tentang pemberhentian kepala desa dan pengangkatan penjabat kepala desa. ”Untuk caleg DPRD tahun 2014 ada yang dari kepala desa sebanyak 19 orang, namun 1 orang meninggal dunia, dan dari perangkat desa ada 4 orang yang menjadi caleg tahun 2014. Semuanya sudah memberikan surat keputusan pemberhentian permanen ke KPU Lamtim,” urainya. (agu/ful)
Supervisi Terbendung Anggaran KETIDAKJELASAN alokasi anggaran pemilihan gubernur (pilgub) Lampung tidak hanya mempengaruhi tahapan dan jadwal KPU. Ketiadaan anggaran jelang Pilgub juga mendera badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) Lampung. Dimana ketidakjelasan anggaran sebesar Rp 64 miliar yang diajukan bawaslu beberapa waktu lalu itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengawasan atau supervisi yang dilakukan bawaslu. Terlebih terkait anggaran supervisi terhadap dukungan calon gubernur di masing-masing kabupaten/kota pasca pendaftaran ke KPU beberapa waktu lalu. ’’Supervisi dilakukan untuk mengetahui apakah ada temuan atau masalah terhadap dukungan para cagub,’’ jelasnya. ujar Ketua bawaslu Lampung Nazarudin, kemarin (1/8). Untuk mengatasi ketiadaan anggaran itu, jelas Nazarudin lagi, untuk supervisi di kabupaten yang jaraknya cukup jauh dilakukan melalui sambungan telepon. ’’Kalau jarak dekat, kami langsung terjun ke lapangan. Tapi kalau jarak kabupaten/kota cukup jauh, mau tidak mau karena tidak ada biaya, supervisi dilakukan melalui lewat telpon atau BlackBerry Massenger (BBM),” ungkapnya. Jika pilgub dilaksanakan berbarengan dengan pileg, tambah dia lagi, kendala anggaran untuk supervisi pilgub sedikit dapat teratasi. Sebab dapat mendompleng supervisi pileg. Mendompleng dalam artian, pada saat melakukan supervisi pileg dapat sekaligus melakukan supervisi pilgub. Dan hal itu tidak melanggar peraturan. ’’Yang tidak boleh itu yakni mendompleng dalam hal biaya. Misalkan dana untuk supervisi pileg digunakan untuk supervisi pilgub. Itu yang dilarang,’’ terangnya. (ben/ful)
4
ZONA DEMOKRASI
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
PILGUB
’’Jangan Lupa Nomor 4” CALON Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, optimistis bisa memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur meski keikutsertaannya diputuskan paling akhir lewat mekanisme Dewan K e h o r m a t a n Penyelenggara Pemilu. Optimisme itu tampak dari keceriaan Khofifah menghadapi wartawan di Jakarta, usai pembacaan putusan Dewan Kehormatan. Di hadapan juru warta, politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengangkat tangan dengan mengacungkan empat jarinya. “Jangan lupa yo, aku nomor empat,” kata Khofifah sambil tersenyum lebar. Khofifah beserta wakilnya, Herman Sumawiredja, yakin mereka akan mendapat nomor urut empat di Pilkada Jawa Timur. Pasalnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad sempat mengatakan KPU tidak akan melakukan undian nomor urut baru meski kini ada calon keempat dalam pilkada. Dia mengaku mempertimbangkan biaya yang sudah dikeluarkan tiga pasangan lain, yang sebelumnya sudah memiliki nomor urut terlebih dahulu. “Tergantung KPU pusat, tapi kemungkinan nomor empat, karena ini hanya dimasukkan saja, maka otomatis ikut di belakang,” kata Andry. Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah belum memastikan nomor urut Khofifah-Herman. Menurut dia, komisioner lembaganya akan membahas nomor urut tersebut pada rapat pleno yang akan dilangsungkan malam ini. “Kepastiannya nanti, kami rapatkan dulu,” kata dia. (tem/ful)
KARIR
Terlibat Operasi Sajadah LANGKAH Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Moeldoko untuk menjadi Panglima TNI sudah semakin dekat. Namun, juru bicara Ahmadiyah, Firdaus Mubarik, mengingatkan, saat menjadi Panglima Kodam III/Siliwangi, Moeldoko diduga pernah terlibat Operasi Sajadah. F i r d a u s mengatakan, setelah penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, pada 2011, terjadi penekanan oleh TNI hampir di seluruh Jawa Barat. “Sebelum peristiwa Cikeusik, gerakan intimidasi biasanya dilakukan oleh polisi dan pejabat pemerintah daerah, tapi setelahnya tidak,” ucap Firdaus kemarin. Menurut dia, setelah Cikeusik, personel TNI ikut serta dalam upaya mengintimidasi, mendatangi rumah, memanggil, hingga meminta Ahmadiyah untuk meninggalkan ajarannya. Firdaus mengatakan saat itu Moeldoko masih berpangkat mayor jenderal dan menjabat Panglima Daerah Militer III Siliwangi. Dia dianggap bertanggung jawab atas intimidasi ini. “Tapi Moeldoko membantah bila TNI terlibat,” kata Firdaus. Bantahan itu disampaikan ketika bertemu dengan aktivis hak asasi manusia, seperti Direktur Eksekutif Human Rights Working Group, Choirul Anam; dan aktivis Kontras, Syamsul Alam Agus. Setelah bertemu dengan para aktivis HAM, Moeldoko langsung menarik semua personelnya di wilayah. “Tiba-tiba secara fisik menghilang dari peredaran,” ucap dia. Ketika dimintai pendapat mengenai posisi Moeldoko yang sekarang menjadi calon Panglima TNI, Firdaus menolak berkomentar. (tem/ful)
KONVENSI
Sri Minat Bersaing PARTAI Demokrat mengklaim bahwa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berminat ikut konvensi sebagai calon presiden dari partai itu. “Sejauh ini yang berminat Ibu Sri Mulyani,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati, kemarin (1/8) Andi mengatakan bahwa telah ada komunikasi antara partai dan Sri Mulyani tentang hal itu. “Sejauh ini ada komunikasilah,” ujarnya. Hingga sekarang, belum ada nama-nama baru yang terjaring dalam konvensi. Nama-nama yang beredar masih sama dengan yang sudah diumumkan. Hingga Senin kemarin, 29 Juli 2013, setidaknya sudah lima tokoh yang menyatakan bersedia bertarung dalam konvensi. Dua di antara lima tokoh itu berasal dari luar partai. Mereka adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Sedangkan dari internal adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie; dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga anggota Komisi Informasi DPR, Hayono Isman. Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra juga diundang ikut konvensi. Yusril mengatakan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan undangan itu secara lisan kepadanya. Dia belum bersedia menanggapi undangan tersebut. “Sebab, kalau Pak Yusril, kan, ada syarat tertentu karena berasal dari partai lain,” kata Andi. (tem/ful)
FOTO DASRIL ROSZANDI
SAVE MESIR: Sejumlah mahasiswa membentangkan poster gabungan solidaritas menentang kudeta dan dalam aksi Unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Mesir. Mereka menuntut pembebasan Mohammed Morsi dan seluruh pendukungya.
Kartel Politik Mainkan Pilgub DIREKTUR Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens menilai ada kartel politik dalam pilkada Jawa Timur (Jatim). Hal ini terlihat dari upaya penjegalan bakal pasangan cagub Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Herman S Sumawireja. ’’Politik kartel itu satu kategori dengan political crime. Ini jelas pelanggaran pemilu, bukan kesengajaan,” ujar Boni dalam acara diskusi bertajuk “Menguak Kecurangan Pilkada di Indonesia” di Sarinah, Thamrin, Jakarta, kemarin (1/8). Menurut Boni, di wilayah Jatim memang rentan dengan mafia politik. Ia pun yakin anggota KPUD Jatim memang terlibat dalam upaya menjegal pasangan KhofifahHerman. Bukan hanya itu, Boni bahkan yakin Ketua KPUD Jatim ikut terlibat dalam praktek tersebut. “Saya yakin
bukan hanya ketiga dari anggota KPUD yang dicopot itu, tetapi ketuanya pun harus bertanggung jawab,” ujarnya. Lebih lanjut, Boni berharap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyebut adanya pelanggaran kode etik oleh KPUD Jatim dapat menjadi pelajaran untuk penyelenggaraan pemilu tingkat nasional.
’’Harapan kita, praktik-praktik politik kartel semacam ini tidak terjadi lagi, tidak boleh ada permainan,” tegasnya. KPUD Jatim tidak meluluskan pasangan Khofifah-Herman untuk maju sebagai calon pasangan gubernur Jatim. Namun, DKPP memutuskan bahwa KhofifahHerman memenuhi persyaratan pencalonan dan bisa mengikuti
pilkada Jatim. Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Malik, menegaskan, setelah supervisi untuk membangun soliditas di internal KPU Jawa Timur dilakukan, maka tiga Komisioner yang diberhentikan sementara akan dikembalikan lagi kewenangannya. KPU memberhentikan sementara tiga Komisioner KPU Jatim, Agus Machfud Fauzi, Agung Nugroho dan Nadjib Hamid. “Setelah melakukan hal itu maka kami akan mengembalikan kedudukan tiga orang Anggota KPU Jatim, yang mendapat sanksi pemberhentian sementara,” ujarnya dalam konfrensi pers, di Kantor KPU, di Jakarta, Rabu (31/7). Soal waktu, Husni menyatakan, akan dilakukan secepatnya. Kemungkinan, ia melanjutkan, akan dilakukan setelah Hari Raya
AKSI SOLIDARITAS UNTUK MESIR
SBY Minta Mahasiswa Dilindungi MENTERI Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan telah menerima instruksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ihwal nasib warga negara Indonesia yang terjebak dalam gejolak politik di Mesir. “Beliau menekankan perlunya perlindungan warga negara Indonesia,” kata Marty, kemarin (1/8). Dalam rangka itu, ia menambahkan, Presiden SBY meminta Kedutaan Besar RI di Mesir benar-benar memastikan perlindungan warga Indonesia di sana. Marty pun menegaskan jajarannya bakal memberikan perlindungan kepada WNI. Menurut Marty, pemerintah telah menyampaikan keprihatinan atas situasi yang terjadi di Mesir, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. “Bisa dikatakan seandainya pihak-
pihak terkait tidak menunjukkan sikap menahan diri, bisa dianggap Mesir berada di ambang konflik yang lebih dahsyat lagi,” ucap dia. Marty mengatakan, pemerintah berharap semua pihak di Mesir bisa melakukan kompromi serta mementingkan kembalinya demokrasi dan konstitusi. “Indonesia bukan negara yang tanpa pengalaman,” katanya. “Kita juga pernah seperti ini, 10-15 tahun yang lalu, prosesnya bergulir relatif jauh lebih baik.” Adapun Kementerian Luar Negeri hingga kini belum memutuskan untuk memulangkan warga negara Indonesia yang berada di tengah gejolak politik di Mesir. “Kami tidak akan gegabah untuk mengeluarkan sebuah statement, misalnya menarik WNI dari Mesir,” kata Marty. Alasannya, menurut Marty, berkaitan dengan hubungan Indonesia
terhadap Mesir. “Kita kan juga sering merasakan, di masa lalu, ketika kita ada masalah, lalu ada satu negara mengeluarkan travel advisory, kan rasanya kurang pas,” ujar dia. Kendati begitu, pemerintah telah mengeluarkan imbauan kepada warga Indonesia di Mesir. “Kami mengimbau kepada WNI agar menghindari kumpulan massa, apalagi ikut demonstrasi,” ucap Marty. Ia memastikan situasi di Mesir dan keamanan warga Indonesia tetap terus dipantau pemerintah. Kementerian Dalam Negeri Mesir, Rabu (31/7) mengeluarkan pernyataan yang memberikan kuasa penuh kepada aparat kepolisian untuk membersihkan para demonstran, pendukung presiden terguling Muhammad Mursi, dari jalanan karena dianggap telah mengancam keamanan nasional. (tem/ful)
PDIP Teliti Pengakuan Nazaruddin PDI Perjuangan akan meneliti pengakuan M Nazaruddin tentang adanya anggota Fraksi PDIP DPR yang kecipratan uang korupsi. Karenanya, nama-nama kader banteng yang disebut Nazaruddin pun akan dimintai klarifikasi. Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai, Sidharto Danusubroto, mengaku belum tahu persis soal pengakuan Nazaruddin. Namun karena sudah menyangkut kader PDIP, Sidharto pun berjanji menelusurinya. “Kami akan mengklarifikasi kepada nama-nama yang disebut-sebut oleh Nazarudin. Tapi saya belum bisa berkomentar lebih dalam soal tudingan itu, saya sendiri baru dengar,” kata
Sidharto saat ditemui usai menghadiri acara buka puasa bersama dan peringatan Nuzulul Quran di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin (1/8). Meski demikian Sidharto mengingatkan publik agar tidak buruburu menganggap nama-nama kader PDIP yang disebut Nazaruddin benarbenar korupsi. Sebab, tudingan itu masih pengakuan sepihak. Meski demikian Sidharto tak akan meremehkan perngakuan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. “Ini kan baru keterangan sepihak dari Nazarudin. Perlu ada kesaksian, verifikasi, pembuktian dan keterangan yang lengkap. Untuk itu, PDIP akan mengkaji lebih dalam sebelum
mengambil keputusan,” ujar mantan polisi yang kini memimpin MPR RI itu. Sebelumnya, Nazaruddin usai diperiksa KPK, Rabu (31/7) menyatakan bahwa ada sejumlah nama kader PDIP yang ikut kecipratan uang dari Korlantas Polri. Nama yang disebut Nazaruddin adalah Trimedia Panjaitan dan Herman Heri yang kini duduk di Komisi III DPR. Selain itu, Nazar juga menyebut nama Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey bermain dalam proyek di Kementerian Keuangan. Olly yang kini Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, disebut Nazar ikut bermain di proyek pembangunan gedung pajak. (jpnn/ful)
Idul Fitri 1434 Hijriah. “Mungkin setelah lebaran. Kami akan memanggil sebagian Komisioner itu besok, dan sebagian lagi ditemui di Surabaya,” terang Husni. Dia menyatakan, ketika dikembalikan, maka kewenangan yang dimiliki sebelumnya akan berjalan nor mal. “Dan pengambilalihan dinyatakan berakhir,” paparnya. Menurut Husni, kewenangan itu selanjutnya dilimpahkan ke KPU Jatim. “Dan mereka yang akan menyelenggarakan tahapan-tahapan yang tersisa,” tuntasnya, didampingi empat Komisioner KPU lainnya. Seperti diketahui, KPU menggelar rapat pleno terkait keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, soal kisruh penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawireja. (jpnn/ful)
Tunda Cetak Surat Suara
PROSES lelang surat suara untuk Pilgub Jatim ternyata sudah selesai. Pemenang lelang dengan nilai pagu Rp 16,6 miliar tersebut pun sudah ditetapkan. Yakni, PT Karya Kita yang beralamat di Jalan Pasir Wangi, Bandung, dengan nilai Rp 4,7 miliar. Nilai itu jauh dari pagu. Hanya, berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, surat suara belum mulai dicetak. Menurut sumber di internal KPU, ada perintah dari salah seorang komisioner untuk tidak mencetak dulu. “Nunggu Khofifah lolos,” ujar sumber tersebut menirukan ucapan salah seorang komisioner itu. Dari data yang dihimpun Jawa Pos (Group Senator), proyek lelang tersebut dilakukan Unit Layanan Pengadaan Pemprov Jatim. Total ada 52 perusahaan yang mengikuti. Namun, ada tiga perusahaan yang maju hingga ke babak terakhir dengan nilai tawaran terkecil. Yakni, CV Mulia Bersama dengan penawaran Rp5,94 miliar; PT Balai Pustaka (Rp 5,68 miliar); serta PT Karya Kita (Rp 4,7 miliar). Di bagian lain, Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Achmad membantah adanya perintah-perintah tertentu untuk menunda pencetakan tersebut. “Surat suara bakal dicetak minggu depan karena kami masih sibuk menghadapi sidang DKPP. Jadi, belum bisa pleno,” tegasnya. Apalagi, soal surat suara, masih ada hal yang kontroversial dan harus segera dibereskan. Yakni, tim sukses pasangan BDH-Said yang memprotes KarSa karena pasangan tersebut dianggap menggunakan foto lama. Sebaliknya, KarSa juga memprotes karena ada gambar jempol di bawah foto BDH-Said dalam desain surat suara. “Jadi, masih ada masalah yang harus diselesaikan,” ucapnya. Andry menyatakan, pihaknya bakal bertemu tim sukses seluruh pasangan calon pada Kamis (1/8) atau Jumat (2/8). “Kalau bisa dilakukan, surat suara bisa dicetak pekan depan,” terangnya. Dia menuturkan, surat suara bakal selesai dicetak pada 13 Agustus, kemudian disortir dan dilipat serta didistribusikan ke kota/kabupaten pada 20 Agustus. Selanjutnya, 27-28 Agustus, seluruh alat kelengkapan pemilukada didistribusikan ke TPS. “Jadi, tidak ada kaitan antara sidang DKPP dan PTUN dengan pencetakan surat suara,” tegasnya. (jpnn/ful)
5
PRO KONTRA
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
Pedagang: Ahok Jangan Terlalu Kejamlah!
FOTO DIAN TRIYULI HANDOKO
TERTIBKAN PKL: Sejumlah petugas Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima yang memjajakan dagangannya di Kawasann Jatinegara. Kawasan Jatinegara kerap terjadi kemacetan akibat para padagang kaki lima dan kendaraan yang parkir secara liar.
Demi Ahok, Prabowo Pasang Badan KETUA Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bersedia pasang badan melindung kadernya, Basuki Tjahaja Purnama, yang juga menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta ini. Menurut dia, pembelaan ini dilakukannya selama Ahok, panggilan Basuki, tetap bertujuan untuk kepentingan rakyat. ”Saya, Prabowo Subianto, bersedia pasang badan mendukung perjuangan Ahok,” kata Prabowo melalui fans page di jejaring sosial Facebook, dinihari tadi, 30 Juli 2013. Menurut dia, Ahok tak takut melawan para koruptor, para perampok, para penjahat, dan para penjebol uang rakyat. Prabowo mengatakan, selama niat Ahok bukan untuk memperkaya diri, dia dan rakyat Indonesia akan mendukung perjuangan Wakil Gubernur itu. Dukungan Prabowo ini dibagikan ulang di hampir 600 akun Facebook. Sebanyak 20
ribu orang menyukai status ini. ’’Oke, P.Jendral... Semoga harapan saya terlaksana..Duet paling cocok Prabowo dan Jokowi membuat Indonesia Jaya, Pak basuki melanjutkan kepemimpinan DKI 1,’’ demikian tanggapan Adit Satriawan di laman tersebut. Ramainya perseteruan Basuki dan Abraham ‘Lulung’ Lunggana ini dimulai pekan lalu.
KISRUH
Jokowi: Jangan Dipanas-panasi! GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo enggan mengomentari panasnya komunikasi antara Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Lulung Lunggana. Keduanya saling berkomentar soal penertiban pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang. Belakangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang menaungi Lulung di DPRD DKI juga angkat bicara. Mereka meminta agar Menteri Dalam Negeri memberikan teguran keras kepada Ahok karena pernyataannya yang dianggap tidak etis terhadap Lulung. Jokowi enggan memperkeruh suasana dengan ikut berkomentar. “Itu jangan dipanas-panasin, biar semua dingin supaya rampung,” kata Jokowi, kemarin. Menurut dia, permasalahan pedagang kaki lima di Tanah Abang merupakan masalah ketegasan. Penertibannya juga mengandalkan kerja sama yang baik antara dinas-dinas terkait. Misalnya, PD Pasar Jaya bertugas mendengarkan dan memenuhi aspirasi pedagang soal fasilitas di pasar, Satpol PP menertibkan pedagang dari badan jalan, dan Dinas Perhubungan mengatur arus lalu lintas di sekitar pasar. “Harus bekerja sama supaya pasar itu tetap ramai,” kata Jokowi. Selain itu, penertiban harus berjalan terus-menerus. “Kalau perlu dijaga sampai enam bulan atau setahun, jangan ada pedagang yang keluar,” kata dia. Jika ada satu saja pedagang yang lolos, pedagang lainnya akan mengikuti. “Nanti harus mulai dari nol lagi,” tandasnya. (tem/ful)
Masalahnya, soal penertiban pedagang kaki lima di Tanah Abang. Namun Ahok mengaku tak pernah menyebut nama Lulung atau menuduh anggota DPRD itu terlibat dalam kisruh tersebut. Sejumlah pendukung Lulung menggeruduk Ahok agar orang nomor dua di Jakarta itu meminta maaf. Sementara Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta
Johny Wenas Polii menyatakan, gaya kepemimpinan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ‘Ahok’ tidak perlu dikritisi. Menurutnya, gaya Ahok yang kerap ceplas-ceplos dalam berkomentar tidak bisa disalahkan. ’’Itu kan gaya kepemimpinannya dia, karena tiap orang beda gaya,” katanya. Menurut Johny, gaya ceplasceplos Ahok merupakan karakteristiknya sebagai seorang pemimpin. Itu sebabnya tidak bisa dikritisi lantaran merupakan sifat personal yang bersangkutan. Fraksi Demokrat, kata dia, juga tidak berniat mengkritik. Kata Johny, ucapan Ahok tidak pernah menyinggung secara langsung institusi DPRD yang menjadi mitra kerja Pemprov DKI. Dia pun menilai tidak ada masalah yang krusial dengan gaya berbicara Ahok yang kerap sangat frontal tersebut. ’’Kalau pun ada ya tidak perlu melawan juga, harusnya jadi koreksi juga agar bisa lebih
baik,’’ ujar dia. Bahkan Johny menilai hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif di ibukota berlangsung dngan baik dan tidak ada masalah. Proses komunikasi juga berlangsung lancar. Meski begitu dia mengakui kerap terjadi perbedaan pendapat yang perlu diluruskan.’’Tapi kalau perbedaan pendapat itu kan hal yang biasa, bisa dicari titik temunya,” katanya. Sebelumnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD DKI Jakarta meminta Menteri Dalam Negeri agar menegur Ahok terkait pernyataan selama ini. PPP menilai pernyataan itu kerap kali kontroversial dan terkesan menimbulkan sikap arogan. PPP menilai itu tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undangundang itu menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan. (tmp/ful)
PARA pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, meminta kepada Pemerintah DKI Jakarta agar mengizinkan mereka untuk berjualan di bahu jalan hingga menjelang Lebaran Idul Fitri. “Ahok (Wakil Gubernur DKI Jakarta), jangan terlalu kejam lah, tolong pikirkan rakyat kecil. Kalau kami kaya, ngapain jualan di pinggir jalan,” kata pedagang pakaian yang meminta dipanggil Adi (38). Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menuding kemacetan lalu lintas di sekitar Pasar Tanah Abang disebabkan oleh aktivitas pedagang kaki lima. Untuk itu, dia meminta para pedagang untuk mengisi Blok G dan melarang berjualan di bahu jalan. Namun, Senin 15 Juli lalu, para pedagang tetap nekat berjualan karena mereka tidak memiliki tempat lain untuk berjualan. Ulah para pedagang tersebut membuat Ahok—sapaan akrab Basuki--geram, sehingga dia mengancam jika pedagang tetap membandel, dia akan mengerahkan aparatnya untuk meindak. Adi mengaku enggan pindah ke Blok G, lantaran kondisi bangunannya yang banjir dan beraroma tak sedap bila turun hujan. “Kalau di relokasi ya jangan kayak kandang kerbau, kenyamanan kurang, apalagi keamanan,” ujar Adi. Dari sisi keamanan, menurut dia, setiap malam tiba, lantai atas Blok G kerap digunakan para perempuan malam untuk menjajakan diri. “Situ dekat lokalisasi, kerap ditemukan
kondom bekas dilantai 3,” kata dia. Alasan yang sama disampaikan Manizar, 57 tahun, pedagang pakaian, meminta Ahok agar tidak terlalu keras dengan mereka. “Bapak Ahok keras, tapi janganlah emosinya dihadapkan pada masyarakat kecil seperti kami,” kata dia. Menurut Manizar, sejak rencana relokasi digulirkan, pembeli pembeli dan pendapatannya merosot. “Pembeli pada takut, jadi sehari kadang cuma laku tiga potong celana, itu untungnya tidak ada seratus ribu,” ujarnya. Ia juga bergeming ketika diminta untuk pindah ke Blok G lantaran kondisi bangunan yang kotor, tidak layak serta lahan parkir yang kurang. Hanum, 40 tahun, pedagang baju, berharap hingga lebaran tiba diberi kesempatan untuk tetap berjualan tanpa harus bongkar pasang lapak. “Kami diizinkan buka pukul 10.00 WIB hingga pukul 05.00, tapi karena harus dibongkar pasang, lapak kami baru siap pukul 12, itu pengunjung sudah sepi, kasihlah kami kelonggaran hingga lebaran,” kata Hanum mengeluh. Menurut Hanum, setiap pagi aparat berkeliling untuk memastikan PKL tidak membuka lapak sesuai jam yang telah ditentukan untuk meminimalisasi kemacetan. Rencana relokasi pun tak dihiraukan oleh Hanum lantaran kondisi Blok G tidak nyaman dan tidak aman. “Kalau kami dipindah ke tempat yang kondisinya seperti Pasar Jati Baru, baru kami bersedia karena tempatnya mendingan,” kata Hanum. (tem/ful)
KEMENDAGRI
Tanggapi Dingin Sikap Ahok KEMENTERIAN Dalam Negeri menolak berkomentar panjang soal permintaan Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta untuk menegur Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Juru bicara Kementerian, Restuardi Daud, menilai permintaan untuk menegur Wakil Gubernur tersebut sulit diukur secara aturan. “Karena itu kaitannya personal jadi sangat subyektif,” kata Daud. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar menegur Ahok atas pernyataan-pernyataannya selama ini. Dalam persoalan pedagang Tanah Abang, Ahok dituding menghina Abraham ‘Haji Lulung’ Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP. PPP menilai pernyataan dan sikap arogansi Ahok sering kontroversial sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undangundang itu menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Restuardi mengatakan sikap dan gaya bicara Ahok yang cenderung ceplas-ceplos merupakan kepribadian yang bersangkutan. Karena itu, Kementerian disebutnya belum memutuskan apakah sikap tersebut tergolong menyalahi perundang-undangan atau tidak. “Kalau dalam kasus (mantan) Bupati Garut, kan, jelas ukuran pelanggarannya, tapi kalau itu sulit (diukur),” kata dia. Kementerian Dalam Negeri masih mempelajari surat permohonan Fraksi PPP tersebut. “Kalaupun ada (kesalahan Ahok), mungkin sifatnya imbauan saja, tidak sampai teguran atau sanksi,” katanya. (tem/ful)
’’Saya Siap Mati Demi Konstitusi’’ WAKIL Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama didemo sekelompok orang yang m e m p r o t e s pernyataannya soal Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Haji Lulung Lunggana, pada Senin (29/7) . Pada puncak unjuk rasa, lima perwakilan massa diizinkan masuk ke ruangan Ahok-demikian Basuki biasa disapa. Di sana, mereka memaksa Ahok meminta maaf kepada Lulung.
Setelah diterima di sebuah ruangan, lima perwakilan itu berbicara satu per satu, yang intinya menginginkan Ahok untuk lebih santun dan beretika terkait pernyataanpernyataannya dalam kasus pedagang kaki Lima di Tanah Abang. Ketika tiba giliran Ahok menjawab, dia dengan lugas menegaskan sikapnya. ’’Saya tidak akan mengatakan karakter saya seperti apa, tapi saya akan menunjukkan bahwa saya hanya taat sama konstitusi, bukan konstituen. Kalaupun saya harus mati, saya siap untuk konstitusi.” Ahok bahkan mengatakan dirinya telah mengucapkan istigfar tiga kali saat menduduki posisinya saat ini. ’’Saya juga tak cari musuh. Tapi, di Jakarta, Anda melakukan apa saja akan menyenggol orang karena ini kepentingan,” tandasnya. Ahok pun menegaskan dirinya tak pernah bermusuhan dengan Lulung Lunggana, Wakil Ketua DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan. ’’Saya enggak pernah musuhan, ini kan, asumsi saja,’’ ujar Basuki di Balai Kota, kemarin. Ramainya perseteruan Basuki dan Lulung ini dimulai pekan lalu. Persoalannya adalah penertiban pedagang kaki lima di Tanah Abang. Namun Ahok mengaku tak pernah menyebut nama Lulung atau menuduh anggota DPRD terlibat dalam kisruh itu. Selama ini, Ahok juga mengaku hubungannya dengan Lulung termasuk baik. “Kalau ketemu cipika-cipiki, tuh,” kata Ahok. ’’Saya bilang, enggak percaya
Basuki Tjahaja Purnama
ada oknum DPRD terlibat karena ini, kan, melanggar sumpah jabatan,” kata Ahok. Oleh sebab itu, Ahok enggan berpikir ke arah sana. “Kalaupun ada yang terlibat, enggak mungkin ribut-ribut.” Sebelumnya, Ahok pernah mengatakan bahwa suasana di Tanah Abang memang sengaja dibuat panas. “Nanti, kan, ketahuan siapa oknumnya yang kemudian ramai,’’ kata Ahok. Namun, soal Lulung yang kemudian bereaksi keras atas ucapan Ahok soal Tanah Abang, dia enggan menjawab. Pria asal Belitung ini hanya tertawa. Ahok mengaku tak berencana menggelar pertemuan khusus dengan Lulung. ’’Kalau ada halalbihalal atau rapat paripurna, pasti akan bertemu,’’ tandas Ahok. Terkait komentarnya yang tak jarang sering ceplas-ceplos, Ahok menegaskan tak takut dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri soal cara bicara dan sikapnya yang dianggap arogan oleh Fraksi PPP. Ya, Fraksi PPP menilai pernyataan Ahok kerap menimbulkan gejolak sosial dan politik di masyarakat Jakarta. ’’Enggak apa-apa, dijewer saja, kuping saya sudah p a n ja n g , k o k ,’’ t i m p a l A h o k menanggapinya. Sekadar diketahui F-PPP menganggap Ahok telah melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa kepala dan wakil kepala daerah harus menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan. (tem/ful)
6
OPINI
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
The Leader of Political News
Derektur: Ardiansyah General Manager: Fajar Aditya Arifin Pemimpin Perusahaan: Fajar Aditya Arifin Manager Iklan /Pemasaran: Turisiah, Staf Pemasaran: Zulkifli (Kota Metro/Lamtim) Keuangan: Junaidi, Ratih Ramadani Personalia dan Umum: Febriansyah Percetakan: PT. Lampung Intermedia Pencetak: Budi S (Kabag), Suparman, Z. Arifin, Pujianto, Jenianto, Alim, Joko Penanggung Jawab Media: Ardiansyah
Pemimpin Redaksi: Fajar Aditya Arifin Wakil Pemimpin Redaksi: M. Syaiful Amri Redaktur Pelaksana: M. Syaiful Amri Reporter: Togar Harahap, Irsan, Lia Damayanti (Bandar Lampung) Mario (Tanggamus) Arfan (Pringsewu) Raeza (Lampung Tengah) Hendar (Lampung Selatan) Arek Aditya (Tulang Bawang) Rusli (Lampung Utara) Surya P (Mesuji) Pracetak: Suliswanto, Turisiah, Novial Erdianto
Alamat: Jalan Ki Maja No. 69A (Komplek Ki Maja Icon) Way Halim - Bandar Lampung Telpon: (0721) 704 840 email: redaksisenator@gmail.com website : www.hariansenator.com
ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN
Sentil
Euforia Memilih Caleg Oleh : Eko Supriatno., SIP,MPd
TAMPAKNYA, para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak satu suara dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anggota DPRD dari partai yang tak lolos pemilu 2014 dan menjadi caleg dari partai lain, tak perlu mengundurkan diri dari DPRD. Perlu belajar paduan suara, untuk menyamakan suara tuh! MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan bahwa karyawan perusahaan milik negara tidak diperkenankan menggunakan fasilitas kendaraan kantor untuk mudik. Menurutnya, jangan sampai karyawan BUMN berurusan dengan KPK lantaran mudik dengan mobil dinas. Nah ini baru tegas. Jelas-jelas fasilitas Negara kok dipakai untuk kepentingan pribadi.
Bersyukur Atas Kemerdekaan Indonesia KITA harus bersyukur merdeka tahun 45. Semangat 45 terdengar “gagah”. Coba tahun ‘69. Semangat 69 terdengar “Menggagahi”. Kita bersyukur lagi, merdeka tgl 17 Agustus. Semua serba merah putih. Coba 14 Februari, pasti serba merah jambu. Masih terus bersyukur, proklamator Republik Indonesia bernama Ahmad Soekarno. Kalo Ahmad Dhani, itu Republik Cinta. Bersyukur merdeka 17/8/45. Burung Garuda jadi gagah. Coba 1/1/45, bulu sayap & ekornya cuma sehelai. Bersyukur lagi warna bendera kita Merah Putih. Coba warna Ungu, lagu kebangsaan berubah jadi Demi Waktu.
Satpam Pukul Anggota Dewan ALKISAH, suatu hari ada seorang pria yang ingin menerobos masuk ke gedung DPR.Oleh Satpam, yang tidak merasa mengenal pria itu, tentu saja dilarang. Tetapi pria itu ngotot. Dia malah marahmarah, mencak-mencak dan menuding-nuding Satpam DPR. Karena kesal dan emosinya tersulut, Satpam memukul pria itu dan lalu meringkusnya, karena takut terjadi kerusuhan. Selidik punya selidik, ternyata pria yang sempat dipukul itu adalah salah satu anggota DPR yang terhormat. Kok insiden ini bisa terjadi? Yah, soalnya anggota DPR ini memang tidak pernah ngantor di gedung DPR dan sering membolos, sehingga bahkan Satpam DPR pun tidak mengenalnya.
Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PADA puncak pengadilan korupsi politik, Jaksa penuntut umum menyerang saksi, “Apakah benar,” teriak dia, “bahwa Anda menerima lima ribu dolar untuk berkompromi dalam kasus ini?” Saksi menatap keluar jendela seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan. “Bukankah benar bahwa Anda menerima lima ribu dolar untuk berkompromi dalam kasus ini?” ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya, hakim berkata, “Pak, tolong jawab pertanyaan Jaksa.” “Oh, maaf,” saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, “Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda.”
RAKYAT kini dibuat bingung tujuh keliling dengan pameran foto bintang-bintang calon legislatif baru. Para kandidat ini rata-rata sebagian besar belum dikenal masyarakat; sehingga mereka bertanya-tanya ini foto siapa, anaknya siapa, sekolahnya di mana, dan yang lebih penting masyarakat bertanya apa peran yang telah dilakukan dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat? Pertanyaannya, apakah dengan lomba foto ini mereka akan menuai hasil yang diharapkan? Apalagi mengingat slogan-slogan yang dikemukakan adalah mirip-mirip hanya ganti kata, tetapi tidak ganti makna, yakni “berjuang untuk rakyat”; seakan-akan menjadi anggota legislatif adalah the only way to strive atau satu-satunya cara untuk memperjuangkan nasib rakyat. Memperjuangkan “nasib rakyat” dengan Janji-janji politik yang bermakna idealitas, fantatisme, serba menggiurkan menyapa dari berbagai sudut dan ruang. Di televisi, radio, koran, majalah, tabloid, pohon-pohon, tembok-tembok, atap gedung, kaca mobil, papan reklame, bahkan di “toilet” selama 24 jam hampir tanpa jeda pesanpesan politik terus membobardir kesadaran publik. Sebuah ajakan, seruan, komunikasi yang sangat massif, intensif dan ambisius. Polapola komunikasi yang serba masal, holistic, sistematik. Sebuah
perhelatan politik yang kadang naïf, dan irasional. Demi mengejar kursi politik, dengan kekuatan penuh para kandidat anggota legislative (partai politik) mencurahkan segala daya upaya, energi, waktu dan uang. Membentuk posko, tim sukses, organisasi yang solid, relawan, agar langkah dan tujuan politik bisa tercapai. Bila ini benar-benar terjadi maka keadaan ini dikhawatirkan justru akan membuat demokrasi kita “kacau balau”. Hal ini disebabkan oleh kurang mampunya para politisi di DPR “tugas dia apa?” apalagi menyerap aspirasi dan menyahuti kebutuhan masyarakat. Dalam konteks “Euforia Memilih Caleg” ini penulis memiliki “catatan penting” tentang beberapa harapan, diantaranya: Pertama, penulis mendambakan momentum lahirnya para wakil rakyat yang independen, dan memiliki keleluasaan untuk berkiprah lebih baik, terutama demi memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi secara individual, caleg atau calon wakil rakyat tidak semestinya selalu menuruti keinginan garis partai politik. Faktor Kemenangan Caleg Berdasarkan analisa penulis, faktor kemenangan para caleg yang mendapatkan suara terbanyak dan dipastikan akan menjadi anggota legislatif dari tahun ketahun ditentukan oleh beberapa hal. Diantaranya adalah: Pertama,
investasi politik dan citra. Mayoritas para caleg terpilih ini adalah mereka yang berasal dari kalangan partai. Mereka memiliki track record dan pengalaman panjang dalam dunia politik sehingga mudah memaksimalkan roda mesin partai untuk meraih simpati masyarakat. Selain itu, mereka juga memiliki pencitraan diri yang cukup bagus sehingga masyarakat kembali melabuhkan pilihannya kepada mereka. Kedua, memiliki basis kuat di masyarakat bawah (tingkat grassroot). Caleg dan Kekuatan Partai Politik Saat ini untuk menjadi caleg, selain di dukung oleh kekuatan partai politik yang menaungi dibutuhkan kepiawaian dari masingmasing individu calon. Karena penentuan jadi tidaknya menjadi wakil rakyat tergantung dari jumlah suara yang didapatkan. Dan memang lazimnya, para caleg mestinya merupakan tokohtokoh terpilih di partai masingmasing. Baik terpilih karena kapabilitas, loyalitas, kecerdasan, kredibilitas, integritas, maupun komitmen ideologis pada partai, bangsa, dan negara. Mereka yang terpilih untuk ditawarkan kepada rakyat agar dipercaya dan dipilih sebagai anggota dewan mestinya sudah disaring sedemikian ketat atas semua komponen tersebut hingga bisa lolos. Sayang, tak semua
partai menjalankan proses seleksi ketat sedemikian rupa. Tentu membuat kita sedih saat membayangkan kualitas anggota dewan periode depan. Desas-desus mengatakan (karena bukan hasil penelitian yang kredibel dan valid), banyak di antara caleg yang pengangguran. Mereka, walaupun ditutupi dengan slogan-slogan populis dan ideologis sedemikian rupa, sesungguhnya jadi anggota dewan untuk mencari pekerjaan, jauh dari harapan ideal guna memperjuangkan aspirasi rakyat serta menyejahterakan bangsa dan negara. Menurut penulis, ya kalau tidak hati-hati dan selektif, fungsi partai politik dalam iklim demokrasi kita saat ini bisa terdegradasi menjadi broker atau makelar maupun biro penyalur tenaga kerja bagi para penganggur ataupun semi pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan sebagai anggota dewan. Gambar Suram Wajah Caleg “Sajian” sebuah gambaran akan masa depan yang cemerlang, gemilang dan sejahtera. Seolah perubahan akan segera terjadi begitu kekuasaan sebagai anggota legislatif di genggam. Seumpama dokter menangani pasien, maka seketika itulah pasien akan terobati apapun kondisi pasien itu, baik yang sakit pilek, batuk, paru-paru, kanker, AIDS, TBC, ginjal. Seolah
mereka memiliki semua ramuan, resep yang mujarab untuk membuat rakyat menjadi adil makmur, gemah ripah loh jinawi dalam tempo yang singkat. Melengkapi “kesempurnaan” untuk maju sebagai wakil rakyat, di hadapan publik mereka terus memoles diri, mematut performa, menghaluskan gaya bicara, menyantunkan per ilaku, membungkukkan badan, mengulurkan bantuan, senyum kesegala penjur u ter us ditebarkan. Terlalu banyak inkonsistensi, sehingga ada anomali politik yang terus berulang. Kita seakan-akan sulit mencari sosok, partai, dan pemimpin manakah yang tulus memperjuangkan kepentingan bangsa ini, sebagai negarawan. Atau sebagai “maling”. Gambaran suram wajah bopeng calon wakil rakyat kita di atas tentu memprihatinkan. Bayangkan, biaya pemilu yang tinggi tidak sebanding dengan kualitas yang dihasilkan. Demokrasi yang mahal dengan kualitas yang rendah justru dapat menyebabkan sebagian kita tidak percaya lagi atas sistem ini. Tentang penulis: Ustad di Perguruan Islam Annizhomiyyah Jaha Labuan, direktur Banten Religion and Culture Center (BRCC), dosen FISIP Universitas Mathla’ul Anwar Banten, ketua ICMI Orsat Labuan.
Republik Para Koruptor Oleh : Moh Yamin
PENELITI Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Rimawan Pradityo menyebut ada ketidakadilan penjatuhan hukuman kepada koruptor. Berdasarkan penelitiannya terhadap 1.365 putusan kasus korupsi sejak 2001 hingga 2012, banyak hukuman untuk koruptor tidak sebanding dengan kerugian negara yang diakibatkannya. Menurut Rimawan, dari semua kasus dalam penelitian itu, nilai kerugian negara secara eksplisit akibat korupsi tercatat Rp 168,19 triliun. Namun, hukuman finansial yang dibebankan kepada koruptor hanya Rp 15,09 triliun atau 8,97 persen. Selain itu, para koruptor hanya dihukum rata-rata 64,77 persen dari tuntutan jaksa (Media Indonesia, 25/07). Oleh karenanya, uang rakyat benar-benar terus dihabisi para elite negeri ini yang sudah tidak memiliki hati nurani kerakyatan dan kebangsaan. Bila kas negara seharusnya dipergunakan sebesarbesar untuk kemakmuran rakyat di jagat negeri ini dari Sabang sampai Merauke, ternyata uang negara tersebut dialirkan ke pundi-pundi para pejabat negara. Ironisnya, banyak elite negeri kita selalu berkelit bila disebut telah menghabiskan uang rakyat tersebut. Dengan segala macam retorika politik, mereka kemudian mencoba lari dari kenyataan politik tersebut. Imbasnya, negara pun berada dalam kondisi sekarat. Rakyat pun demikian. Apabila mereka harus mendapatkan bantuan kesejahteraan dalam bentuk multi-pembangunan demi masa depan yang lebih baik,
itu pun merupakan sebuah kemustahilan. Persoalannya kemudian adalah mengapa kebiasaan memakan uang rakyat atau korupsi sedemikian terus melanda bangsa ini? Apa yang membuat elite negeri ini sangat rakus, serakah dan tamak, tidak memedulikan kepentingan bangsa di atas segala-galanya? Padahal, mereka sudah digaji oleh rakyat, mendapatkan banyak fasilitas supermewah dan sejenisnya. Itulah sebuah persoalan mendasar yang kemudian menjadikan bangsa ini tidak bisa maju. Kemajuan bangsa dalam segala aspek kehidupan mengalami kemandekan sangat luar biasa. Ketika uang negara hanya dihabiskan oleh sejumlah kelompok tertentu yang memiliki tujuan kerdil dan sempit, ini pun akan merugikan bangsa dan negara. Segala bentuk program yang dimuarakan demi peningkatan kehidupan bangsa yang lebih dinamis dan konstruktif ke depan kemudian ibarat menegakkan benang basah. Menuju bangsa yang benar-benar maju pun sangat tidak mungkin terjadi. Justru, keterbelakangan kehidupan bangsa dalam segala aspek menjadi sebuah realitas tak terbantahkan. Kemiskinan ekonomi yang merata di tengah kehidupan rakyat menjadi sebuah keniscayaan. Mereka dipastikan sangat susah menikmati hidup. Banyak anak negeri kemudian harus menderita gizi buruk sebab tidak memperoleh pelayanan kesehatan dan lain seterusnya. Mentalitas Diakui maupun tidak, se-
sungguhnya perilaku elite negeri ini yang sangat mementingkan perut diri sendiri merupakan sebuah akar persoalannya. Mentalitas yang mereka bangun, bentuk dan jalankan adalah bagaimana memperkaya diri sendiri dan golongan, sedangkan memikirkan persoalan rakyat diabaikan dengan sedemikian rupa. Tidak ada kepedulian politik sangat tinggi dalam memperjuangkan hak hidup rakyat di atas segala-galanya. Segala persoalan kepentingan politik yang menyangkut kekuasaan dan jabatan bagi diri sendiri dan kelompoknya sangat dominan terjadi. Ada satu sikap politik destruktif untuk membunuh hajat hidup orang banyak yang seharusnya wajib menjadi prioritas program di antara yang lain untuk dikerjakan. Atas kondisi sedemikian, di sinilah letak kemunculan praktik korupsi yang sangat rentan terjadi. Elite negeri pun saling melakukan konspirasi politik bagaimana harus menguras habis uang rakyat. Segala bentuk program yang dilakukan demi pembangunan kemudian direkayasa dengan sedemikian rupa. Penggelembungan (mark up) dana pun dilakukan dengan sedemikian cantik, rapi dan sistematis. Bahkan, sejumlah pihak di luar pemerintahan pun bisa ikut serta dalam mark up dana selama itu menguntungkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Ini merupakan sebuah ironisitas. Ternyata, apa yang selama ini dikerjakan para pejabat kita hanyalah mencari keuntungan politik sepihak. Upaya dan komitmen diri agar bisa menyelamatkan bangsa dari keterbelakangan kemudian gagal
dijalankan dengan sedemikian rupa. Ada sebuah ketidakseriusan politik yang digelar ketika menunaikan tanggung jawab dan wewenangnya sebagai pejabat negara. Akhirnya, rakyat pun menjadi pihak yang sangat dirugikan. Rakyat semakin hidup miskin dan terusmenerus berada dalam lubang penderitaan hidup, sedangkan elite negeri kita dan para kroninya kian hidup kaya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa para koruptor sangat susah diringkus dan dipenjara? Sekali lagi, itu sangat berada di pundak nakhoda kapal, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), apakah ia berani dan tegas dalam menindak para koruptor? Realitas politik membuktikan, SBY sebetulnya sudah mengalami kemunduran volume kehendak dan kemauan politik dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam jilid pertama pemerintahannya, masyarakat sangat memberikan acungan jempol atas prestasi yang telah dicapainya, walaupun di sana sini masih membutuhkan banyak perbaikan. Di jilid kedua pemerintahannya saat ini, SBY secara telanjang bulat menunjukkan bahwa ia sangat lamban dan lembek dalam melakukan pemberantasan korupsi guna menjebloskan para koruptor ke jeruji penjara. Mengadili para koruptor sangat tidak serius dan tidak memiliki semangat antikorupsi yang berapi-api. Dentang Perubahan Kini bola liar mengenai ma-
ndeknya pengusutan tuntas atas segala bentuk korupsi yang telah memakan uang rakyat dengan jumlah sangat besar tersebut sudah masuk ke seluruh lini publik, tidak hanya kalangan elite lapis atas, namun juga di akar rumput. Persoalan mengenai ketidakseriusan SBY dalam memberantas korupsi sudah mengarah pada suasana chaos. Ada wacana yang berkembang di tengah masyarakat bahwa pemerintahan SBY sudah tidak dapat dipercaya guna melakukan pemberantasan korupsi. Stigma buruk pemerintahan SBY yang justru memberikan perlindungan kepada para koruptor kemudian menjadi satu wacana baru. Apakah SBY sangat peka terhadap wacana politik tersebut? Inilah tantangan baru SBY yang harus segera dijawabnya. Secara tegas, sebagai seorang presiden yang mendapat mandat politik untuk kedua kalinya, ia harus mampu menjadikan republik ini bebas dari korupsi. Sekecil apa pun tindakan korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Rakyat jangan sampai dikecewakan. Apabila Perdana Menteri China Zou Ronji pernah bertutur akan menyediakan 100 peti mati bagi para koruptor dan salah satu peti mati tersebut diperuntukkan bagi dirinya sendiri andaikan dia tersangkut tindakan korupsi, maka semangat antikorupsi sedemikian sangat penting dijalankan di negeri ini. (*) Tentang penulis: Dosen dan peneliti di Universitas Lambung Mang kurat, Banjarmasin.
7
RAGAM
A
SEN TOR
Luka Bakar Sudah Merusak Lapisan Kulit Korban CHILLA Rahma Maulidiah Sani, korban tetesan kembang api tewas lantaran mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Kepala IRD RSUD dr Soetomo, Surabaya, dr Urip Murtedjo SpB (KL) saat ditemui Radar Surabaya, kemarin (1/ 8), menjelaskan, pihaknya mendapatkan rujukan pasien dari Rumah Sakit (RS) Anwar Medika, Krian, Sidoarjo pada Rabu (31/7) sore. “Kami tidak tahu kapan kejadian (korban terkena tetesan kembang api) terjadi. Kami sudah menerima pasien dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya,” ungkap dr Urip. Saat diterima, dr Urip mengaku jika korban telah mengalami luka bakar seluas 77 persen di seluruh tubuhnya dengan kedalaman di grade 2B. “Bagi orang dewasa, luka bakar ini masih tergolong sedang. Tapi untuk balita ini luka bakar yang serius hingga telah merusak di lapisan dalam kulitnya,” terangnya. Lima dokter yang terdiri dari dokter anastesi dan bedah plastik IRD pun langsung melakukan penanganan dengan melakukan operasi pembersihan luka. “Kondisinya saat datang memang sangat kritis, kami memutuskan untuk melakukan tindakan stabilisasi secara optimal pada malam itu juga di ruang resustasi IRD,” urai dr Urip. Namun nahas, rupanya terjadi gangguan terhadap cairan elektrolit di dalam tubuh pasien lebih dominan yang membuat korban meninggal. Chilla, sapaan karib Chilla Rahma Maulidiah Sani menghem-
buskan nafas terakhir Kamis (1/8) pukul 06.00 WIB. “Biasanya cairan elektrolit akan selalu keluar dan terganggu kepada korban kebakaran. Namun, kali ini cairan yang keluar lebih besar dibanding dengan kekuatan pasien untuk bertahan hidup,” tambahnya. Menurut dr Urip, ini adalah kasus kedua kalinya yang mengakibatkan mekanisme of injury bahaya. Sebelumnya terjadi pada remaja asal Kenjeran yang meledakan mercon di dalam botol. Akibatnya pecahan beling menembus matanya. “Kasus ini juga sama, kembang api yang dibakar kakak korban menyulut pakaiannya hingga membuat bocah itu terpanggang,” imbuh dr Urip. Dr Urip juga menegaskan agar setiap orang tua dan masyarakat pada umumnya untuk berhatihati. Pihaknya berharap agar pihak kepolisian bukan hanya melakukan razia pada jenis petasan, tapi juga pada segala macam petasan yang menimbulkan percikan api maupun ledakan. “Siapa bilang kembang api tidak berbahaya. Buktinya ini balita harus terbakar lantaran bermain kembang api jenis sreng,” urainya. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Pers RSUD dr Soetomo itu menilai peran penting para orangtua untuk menjaga anak-anaknya adalah hal utama. “Ini berarti menjadi kasus kesembilan yang kami tangani di sepanjang bulan puasa saja,” bebernya. (vit/opi)
Kembang Api Menetes, Kaos Chilla Terbakar MAIN KEMBANG API,... Chilla Rahma Maulidiah Sani (5), warga Dukuh Luwung, Desa Sidomojo RT 2/RW 3, Kecamatan Krian, Sidoarjo tewas terbakar akibat bermain kembang api. Kejadian tersebut berlangsung pada Rabu (31/7) sekitar pukul 13.00. Saat itu Chilla Rahma Maulidiah Sani yang akrab dipanggil Chilla ini bermain bersama kakaknya, Nabil. Anak pasangan Lukman Heru (35) dan Siti Aliatus Sakniyah (30) itu bermain di pekarangan belakang rumah kakeknya, H Kana. Informasi yang dihimpun Radar Sidoarjo, Nabil mengajak adiknya untuk bermain kembang api yang telah dibelinya. Kondisi pekarangan yang sepi, menambah leluasa dua anak kecil tersebut memainkan kembang api yang percikan nyalanya berwarna-warni itu. Meski rumah H Kana berada persis di depan seberang jalan rumah Chilla, namun orang tuanya juga masing-masing sibuk. Bapaknya bekerja di salah satu pabrik sabun di Krian. Sedangkan ibunya menjahit di rumah. Meski siang bolong, Nabil dan Chilla menyalakan kembang api dengan korek gas yang sudah dibawanya. Kembang api yang berukuran besar itu awalnya menyala tanpa ada kejanggalan apapun. Namun, saat dipegang oleh Chilla tetesan kembang api justru mengenai kaos yang dikenakannya. “Kejadiannya sangat cepat. Saya tahu malah sudah dibawa ke rumah sakit,” kata Budi, warga setempat yang menjadi salah satu saksi mata. Menurut penuturan sejumlah warga, tetesan kembang api tersebut tidak padam saat menetes di kaos bocah yang duduk di bangku TK Putra Bahrul Ulum itu. Tetesan api yang tidak hanya sekali itu justru menyulut api yang membakar kaos Chilla. “Kakaknya (Nabil) juga tidak
FOTO HENDAR
DPC PAN Sungkai Selatan H.M Herman Hasyim, saat buka bersama di sekretariatannya, kemarin. Dari tindakan yang dilakukan ini, lajut Herman, dirinya bersama-sama rekan pengurus DPC PAN se-Lampura menyadari bahwa dukungan yang disampaikan ini berbeda terhadap keputusan DPP. Namun semuanya kami siap menerima apapun keputusan dari partai termasuk dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat. ’’Kami sadar bahwa keputusan kami ini akan menanggung resiko terhadap kami yakni dipecat, tapi perlu diketahui jangankan dipecat, kepala saya lepas dari tubuh saya ini saya siap,’’ tegasnya. Ditambahkan sejak awal pihaknya mendukung Abdi, dari jajaran pengu-
rus cabang hingga tingkat bawah. Didasari oleh satu visi dan misi yakni Abdi dapat membawa atau menuju perubahaan yang lebih baik di Lampura. ’’Dari awal Sungkai Selatan memang mendukung Abdi sebab selain memiliki hubungan kekeluargaan, Agung memiliki visi dan misi yang jelas, visi misinya mereka sangat bagus,’’ kata dia. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPC PAN Abung Selatan, A. Latif Napitupulung, menyatakan secara kepartaian PAN sudah jelas mengusung pasangan incambent dalam pilkada nanti. Namun, orang - orangnya mendukung Abdi dalam pilkada nanti. ’’Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang dukung Abdi bukan partainya tapi
orang- orangnya yang masuk kepengurusan tingkat kecamatan PAN yang siap mengantarkan Abdi untuk memimpin lima tahun mendatang,’’ katanya. Disinggung, konsekwensi dengan tidak sejalan perintah DPP PAN untuk memperjuangkan incambent dalam Pilkada nanti, mantan anggota DPRD Lampura ini menegaskan, bahwa tindakan mereka bertentangan dengan hasil keputusan DPP telah menetapkan pasangan incambent dan jika kami dianggap melawan dari kebijakan tersebut silahkan beri sanksi terhadap kami termasuk memecat kami. ’’Akibat kami mendukung Abdi dalam pilkada nanti kami siap, jika menerima konsekwensi dari pimpinan dan kita akan terima dengan lapang dada jika nantinya mereka memberhentikan kami dari jabatan yang kami emban selama ini di tingkat kecamatan,’’ ucapnya. Adapun alasan kami siap membela Abdi, karena selain memiliki visi misi yang jelas, Abdi juga sejalan dengan jiwa yang kami rasakan selama ini sebab hati nurani kami tidak pernah bohong, sebab apa yang kami lakukan hari ini telah sesuai dengan hati, dan seluruh pimpinan PAN tingkat kecamatan. ’’Hati kecil saya tidak pernah bohong, artinya Abdi sangat cocok memimpin Lampura sebab satu yang saya selalu idamkan, memiliki program
TKP: Rumah keluarga korban. Nenek korban Suntiana (paling kiri) duduk menunggu keberangkatan jenasah ke rumah duka. (inset) VEGA DA/AHMAD K/RADAR SURABAYA
teriak. Dia malah cari air sendiri, maksudnya ingin memadamkan kaos adiknya yang sudah ada apinya,” jelas salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Bahan kaos yang dipakai oleh Chilla diduga memang mudah terbakar. Apalagi api langsung merambat kaos bagian depan hingga api menyulut rambut bocah imut tersebut. “Saat sudah terbakar, Nabil hanya bilang, ’Mbah adikku kobong (terbakar)’,” ucapnya. Setelah mengetahui Chilla terbakar, pihak keluarga dan warga langsung memadamkan api yang mengerubungi badan bocah menggemaskan itu. Bocah nahas tersebut lang-
yakni turun kebawah dan Agung mampu melaksanakannya,’’ ungkapnya. Adanya pernyataan sikap seluruh Ketua dan pengurus DPC PAN se Lampura sangat di apresiasi Agung Ilmu mangkunegara untuk menitipkan amanahnya kepada kami dalam mengawal perubahaan yang lebih baik lagi di lampura dan juga adanya pernyataan yang mendukung Abdi, tentunya juga kita sambut baik dan kita apresiasi setingi -tingginya sebab kabupaten kita telah hidup demokrasinya dimana hak memilih dan dipilih. ’’Dari terus bertambahnya dukungan kepada Abdi, tentunya saat ini masyarakat sudah dapat menilai siapa pemimpin yang akan dipilihnya dalam pilkada nanti dan adanya dukungan dari keluarga besar PAN ini tentunya kami sangat hargai dan ucapkan terima kasih. Saya yakin Abdi akan menang dalam satu putaran saja,’’ katanya. Momentum ramadan seperti ini, papar Agung dapat dijadikan momentum perubahaan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, desa dan kabupaten secara umum guna menuju Lampura yang lebih baik. ’’Dan jangan lupa, pastikan suara telah terdaftar dalam DPT. Sehingga pada 19 September nanti rakyat bersatu dan kompak dalam menentukan perubaha,” pungkas Agung. (uci/ful)
Dari Hal 1
HADAR KPU Hadar Nafis Gumay, kemarin (1/8). “Jadi nama-nama calon legislatif yang belum memasukkan SK pemberhentian telah kita nyatakan lolos,” imbuhnya. Lantas bagaimana dengan anggota legislatif yang sudah terlanjur diberhentikan parpol? Hadar mengatakan, hal itu merupakan konsekuensi dari sebuah aturan. “Putusan MK kan baru kemarin, sedangkan aturan KPU sudah lama jadi marilah kita sama-sama menerima dengan legowo dan tidak perlu disesalkan,” terangnya. Kendati tidak membutuhkan SK pemberhentian, na-
VEGA DA/AHMAD K/RADAR SURABAYA
Dari Hal 1
MEMBELOT
TAK BEROPERASI: KMP Bahuga Pratama parkir di Dermaga Plengsengan. Kapal tersebut dilarang beroperasi sementara, pasca peristiwa kebakaran yang dipicu meningkatnya suhu genset kemarin.
mun KPU tetap mensyarakat setiap anggota legislatif harus mundur dari posisinya di DPRD. Apalagi semua anggota legislatif yang maju lagi telah menandatangani formulir BB5, di mana menyatakan telah mengundurkan diri. “SK pemberhentian boleh tidak ada, tapi mereka harus mengundurkan diri dari posisinya sebagai anggota DPRD. KPU tidak bisa dibohongi karena data BB5nya semuanya ada di kami,” tegasnya. Keterangan ini berbeda dengan penjelasan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis (1/8).
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
Sebelumnya dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 sebagaimana diubah dalam PKPU Nomor 13/2013, mereka ini harus mencantumkan dalam formulir persyaratan(BB5) tengah memroses surat pengunduran diri dari parpol yang lama dan surat pengunduran diri paling lambat diserahkan ke KPU sebelum Daftar Calon Tetap (DPT) dikeluarkan. “Kalau kemarin kan dikategorikan BMS (belum memenuhi syarat) jika tidak ada surat pengunduran diri. Sekarang DPRD-DPRD (anggota dewan yang jadi caleg dari partai lain, red)
sudah kita kategorikan MS (memenuhi syarat), langsung itu,” ujar Ferry. Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat KPU Pusat menurut Ferry akan segera mengirimkan surat edaran ke seluruh KPU Provinsi, Kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan surat edaran yang meminta parpol segera mengurus proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota dewan yang maju jadi caleg namun lewat partai yang berbeda. (esy/gir/ ful)
sung dibawa ke RS Anwar Medika Balongbendo untuk dirawat. Melihat lukanya yang cukup serius, pihak rumah sakit menyarankan untuk merujuknya ke RSUD dr Soetomo, Surabaya sore harinya. Setelah sempat dirawat selama sehari, Chilla akhirnya tidak dapat tertolong. Ia meninggal pada Kamis (1/8) pagi. Suasana haru memang terlihat di rumah duka. Jenazah yang tiba pukul 13.15 dari RSUD dr Soetomo membuat isak tangis keluarga dan tetangga. Ibunya yang mengantar dari belakang juga sempoyongan saat menginjakkan kaki di rumah. Sang suami langsung membopong is-
trinya yang tak henti-hentinya mengeluarkan air mata. Perangkat desa, HM Islamudin mengatakan, Chilla memang meninggal karena luka bakar serius saat bermain kembang api. Pihak keluarga sebenarnya sudah mengingatkan untuk tidak bermain kembang api maupun petasan. “Orang tua lagi sibuk saat itu. Keluarga juga kaget saat terbakar,” ujarnya sambil memegangi foto semasa kecil Chilla. Dia mengungkapkan, keluarga sangat kehilangan anak bungsunya tersebut. Apalagi Chilla juga sempat dirawat, namun tidak tertolong. “Keluarga shock berat,” pungkasnya. (*/opi)
Dari Hal 1
KARYAWAN Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin (1/8). Bekas Dirut PLN ini juga tak segan memberikan sanksi pada karyawannya bila mencoba-coba bolos di hari kerja. ’’Ya pasti ada sanksinya, nggak sampai di pecat masa sampai sejahat itu,’’ tutur Dahlan. Dengan nada bercanda, Dahlan justru bilang, dia tetap mau bekerja sendirian seandainya karyawan BUMN banyak yang bolos pada hari pertama kerja usai cuti lebaran. ’’Ya biarin, nanti saya saja yang kerja dan masuk sendiri,’’ tukas Dahlan. Sebelumnya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa asetaset negara seperti mobil
dinas tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. KPK menggolongkan pemanfaatan fasilitas negara untuk mudik dalam perbuatan korupsi. Tidak itu saja, Dahlan Iskan juga akan memecat pejabat BUMN yang mencoba meminta parsel. ’’Saya ngak pernah lihat isi parcelnya apa, saya hanya dikasih tahu sekretaris saya bahwa tadi ada parcel. Sudah begitu saja. Kalau mau tahu tanya saja pada sekertaris saya,’’ tutur Dahlan. Dahlan justru meminta pada sekretarisnya supaya memberikan parcel itu pada orang yang kurang mampu. “Saya kasihkan ke pesuruh atau kasih ke orang miskin
Dari Hal 1
PILGUB pada 16 Agustus 2013. Ketiga anggaran penyelenggaraan pilgub Lampung 2013 diperkirakan sekitar Rp300 miliar harus dialokasikan. Dengan rincian KPU Rp187 miliar, Bawaslu Rp64 miliar dan sisanya untuk kepolisian daerah untuk anggaran keamanan. Oleh karena itu, untuk memenuhi besaran anggaran tersebut dilakukan dengan dua cara yakni melakukan rasionalisasi/efisiensi APBD sehingga ditemukan nilai sampai Rp300 miliar. ’’Bila hasil rasionalisasi dalam APBD belum mencapai Rp300 miliar dilakukan dengan meminjam ke Bank Lampung,’’ ungkapnya. Keempat, Lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan khususnya KPU, Bawaslu dan Polda harus bertemu untuk melakukan sinkronisasi usulan anggaran seoptimal mungkin. Sehingga ditemukan angka yang optimum. Kemudian poin kesepakatan yang terakhir yaitu jadwal untuk pembahasan anggaran yang rincian sebagai berikut, pada 16 Agustus 2013. DPRD melakukan paripurna LKPj dan 19 Agustus 2013, tim teknis Kemendagri turun ke Lampung untuk membahas rinci kesimpulan anggaran Pilgub Lampung 2013 dengan Pemprov, Badan Anggaran DPRD, KPU Lampung, Bawaslu Lampung dan Polda. ’’Sehingga ditemukan angka yang disepakati bersama. Setelah angka detail anggaran ditemukan, kemudian lang-
saja,” pintanya. Dahlan juga melarang semua karyawan atau pejabat kementerian menerima parcel. Jika ada karyawan atau pejabat BUMN yang kedapatan meminta parcel, Dahlan tak segan akan memecatnya. ’’Ada undang-undangnya, kalau minta itu gak boleh, yang meminta bisa dipecat. Kalau ada orang kirim tidak usah diterima, mending dikembalikan saja,’’ tuturnya. Langkah yang dilakukan Dahlan ini telah sesuai imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Parcel harusnya diberikan pada warga negara tidak mampu,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi. (jpnn/ful)
kah politik diselesaikan oleh Mendagri,” kata dia. Hadir dalam pertemuan di Jakarta, diantaran Dirjen otda, Dirjen Anggaran, Direktur Pejabat Negara, Direktur Kesbang Pemprov Lampung, Asisten II, Kepala Bapeda, Kepala Dispenda, Kepala Biro Hukum, dan beberapa pejabat terkait lainnya. Sedangkan dari KPU-RI diwakili oleh Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Korwil Lampung) dan komisioner KPU Lampung dihadiri Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono dan anggota KPU Sholihin. Sebelumnya Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, menegaskan soal pelaksanaan jadwal pemilihan gubernur (pilgub) Lampung periode 2014-2019 kembalikan ke pemerintah pusat. ’’Kita tunggu saja pusat,’’ kata Gubernur Sjachroedin di sela-sela peninjauan ke sejumlah moda transportasi mudik di Bandarlampung, kemarin. Ia enggan berpolemik lagi mengenai pilgub karena semua sudah jelas bahwa daerah sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Menurut dia, saat ini biaya pilgub tidak mungkin masuk APBD Perubahan. “Duitnya tidak ada mau gimana,” kata Sjachroedin yang juga politisi PDIP Lampung. Sebelumnya, ia meminta salah satu anggota KPU mundur, tapi komisioner telah meminta maaf. “Saya maafkan apalagi bulan puasa,” ujarnya. Ia telah menyetujui pil-
gub dipercepat 2013, tapi masalahnya anggarannya tidak ada, karena APBD Perubahan tidak mencukupi untuk membiayai Pilgub mencapai Rp200 miliar. Sebelumnya, komisioner KPU Lampung akan melakukan konsultasi dengan KPU Pusat terkait hasil keputusan rapat di Kemendagri beberapa waktu lalu. Kemendagri memutuskan pilgub tak bisa digelar 2013 dan mundur pada April 2014 bersamaan pemilu legislatif. Terpisah Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menegaskan , pihaknya telah mengirim surat penegasan kepada pemprov. Penegasan dimaksud yakni agar Pemprov segera mengirimkan usulan tentang alokasi anggaran pemilihan gubernur (pilgub) di dalam APBD P 2013. Marwan menuturkan, surat itu sebagai tindaklanjut atas surat edaran dari menteri dalam negeri yang diterima DPRD Lampung pada Rabu (31/7). ’’Kemendagri telah mengirimkan surat. Surat ditandatangani langsung oleh menteri dalam negeri Gamawan Fauzi itu ditujukan kepada gubernur Lampung dan DPRD. Surat itu khusus dikirimkan untuk Lampung. Itu surat terbaru dari mendagri,’’ ungkap Marwan yang mengaku lupa nomor surat yang dimaksud. Dalam surat itu, kata Marwan, intinya mengingatkan pemprov dan DPRD untuk menganggarkan pilgub di APBDP 2013. (ben/ful)
8
MARHABAN YA RAMADAN
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
AKTRIS
Kangen Ayam Bindu-Bindu
Manohara Odelia Pinot AKTRIS Manohara Odelia Pinot memiliki kuliner yang ia kangenin setiap kali lebaran tiba. Tak seperti kebanyakan orang yang menginginkan ketupat atau rendang, Mano menanti masakan andalan neneknya: Ayam Bindu-Bindu. “Aku kangen sama masakan nenek, namanya ‘Ayam Bindu-Bindu’,” katanya di acara Charity Hari Anak Nasional 2013, di Kemang, Jakarta, kemarin (1/8). Walau neneknya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, Mano mengaku tidak yakin dari mana sebenarnya asal makanan itu. “Aku sebenarnya enggak tahu dari mana asalnya masakan itu, tapi enak banget,” kata wanita berambut panjang ini. Ia mengaku belum pernah menemukan masakan semacam itu di restoran manapun. Dan ternyata ia pun lebih suka memakan masakan yang hanya dibuatkan oleh sang nenek. Walau resep sama, kalau beda tangan, tetap aja beda rasa,” katanya. Pernah suatu kali, asisten neneknya mencoba memasaknya. “Tapi rasanya beda. Paling enak itu pokoknya buatan nenek,” dia melanjutkan. Menurut anak bungsu dari dua bersaudara itu, Ayam BinduBindu adalah masakan yang olahan utamanya ayam. Ayam biasanya dimasak dengan santan dan berkuah. Biasanya santapan itu pun disajikan dengan tambahan kelapa parut. Ia mengaku terakhir kali mencicipi masakan andalan neneknya itu enam bulan lalu. Kebetulan saat itu, neneknya berlibur bersama keluarga Mano ke Bali. Dan secara khusus, Mano memintanya untuk memasakkan masakan andalannya itu. Tahun ini, sang nenek dari Makassar pun berencana akan merayakan lebaran di Jakarta. Mano pun berharap masakan favoritnya menjadi salah satu hidangan pada hari kemenangan nanti. (tem/ful)
MUTIARA RAMADAN
Jangan Hanya Mengejar Khatam Oleh: Ir H Aris Gunawan Aris KETIKA Ramadan datang, suasana di masjid dan musala berubah. Jika biasanya sepi dan hanya terisi saat waktu salat jamaah tiba, suasana di bulan puasa berbeda. Anak-anak, remaja, hingga orang tua memenuhi masjid dan musala dari subuh hingga tengah malam. Suara orang yang melantunkan tadarus Alquran pun berkumandang dari corong masjid bersahutsahutan. Bahkan, ada beberapa masjid yang melantunkan ayat-ayat suci Alquran sehari semalam tanpa henti. Bedanya suasana tempat ibadah saat Ramadan itu bukan tanpa alasan. Allah menjanjikan pahala yang luar biasa besar bagi orang yang membaca Alquran di bulan puasa. Karena itu, banyak orang yang berusaha khatam atau menghabiskan membaca seluruh juz dalam Alquran selama bulan puasa. Bahkan, banyak pula yang khatam hingga berkalikali. Masjid dan musala ramai-ramai menggelar tadarus bersama dengan tujuan yang sama, agar bisa khatam sebanyak-banyaknya. Tapi, jika ditanya apa mereka mengerti apa maksud ayat-ayat Alquran yang dibacanya, kebanyakan tidak. Orang berbondong-bondong membaca Alquran itu baik. Tapi, akan jauh lebih baik lagi jika mengetahui makna di balik apa yang mereka baca. Dengan begitu, bacaannya lebih bermanfaat. Sebab, dalam Alquran dijelaskan ketentuan, hukum, dan pengetahuan akan berbagai hal. Mulai kelahiran, pernikahan, perceraian, jual beli, bencana alam, surga, neraka, hingga banyak hal lainnya. Ibaratnya, Alquran adalah lampu penerang bagi manusia yang berjalan di kegelapan. Tanpa memahami Alquran, orang bagai berjalan di dalam gelap. Meraba-raba dan bisa salah arah, bahkan jatuh terjerembap. Alquran adalah petunjuk, jadi harus dipakai dan dipahami betul. Sejatinya dalam Alquran pun ada ayat yang menegaskan bahwa manusia harus memahami isi kitab suci umat muslim itu. Salah satunya surat Yusuf ayat 2. Isinya, sesungguhnya kami menurunkan berupa Alquran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Sayangnya, ayat itu tidak terlalu tersosialisasi sehingga orang merasa cukup hanya dengan membaca Alquran tanpa paham maknanya. Di zaman yang serbamodern ini, mempelajari Alquran seharusnya tidaklah sulit. Tinggal punya niat atau tidak. Sebab, kini banyak gadget canggih yang bisa di-install tutorial membaca Alquran sekaligus terjemahannya. Dengan kata lain, di mana saja dan kapan saja ada waktu luang, seharusnya orang bisa membaca Alquran. Hal itu berbeda dengan zaman dulu. Orang yang ingin membaca Alquran harus ke masjid atau di rumah. Sebab, Alquran hanya tersedia dalam bentuk cetakan buku. Jadi, seharusnya tidak ada lagi alasan sibuk. Kebanyakan orang tua juga ingin anaknya hafal Alquran. Padahal, seharusnya orang tua membagi anaknya menjadi dua. Sebagian sebagai penghafal Alquran, sementara sebagian lagi sebagai orang yang paham Alquran. Biasanya orang yang hafal bacaan Alquran sulit menjadi orang yang paham. Tapi, bukan berarti hafiz dan hafizoh tidak dibutuhkan. Mereka tetap dibutuhkan agar tidak ada yang menyelewengkan bacaan Alquran. Tapi, juga dibutuhkan orang yang paham isi Alquran agar bisa saling mengingatkan. Memahami isi kitab suci umat Islam itu tidaklah sulit. Sebab, banyak ayat Alquran yang diulangulang. Satu ayat bisa diulang 10-30 kali, bahkan lebih di surat yang berbeda-beda. Dengan kata lain, jika tanpa pengulangan, hanya perlu sekitar 600 kalimat yang perlu dihafalkan. Karena itu, seharusnya menghafal dan memahami isi Alquran tersebut mudah. Tinggal ada kemauan atau tidak. (sha/ ful)
FOTO FULLY SYAFI
Jaga Ketat Daerah Perbatasan MULAI PADAT: Angkutan penyeberangan melalui jalur laut mulai dipadati penumpang. Pelabuhan Bakauheni pun salat satu titik fokus peningkatan pemudik, setelah Merak Banten.
Ribuan Botol Miras dan VCD Bajakan Dimusnahkan
POLDA Lampung memusnahkan 5,499 botol miras dan tuak 8.478 liter hasil Operasi Ketupat 2013. Pemusnahan dilakukan bersama forkominda Lampung di di lapangan Korpri, kemarin (1/8). Pemusnahan barang bukti tersebut langsung dipimpim oleh Kapolda Lampung, Brigjen Heru Winarko. Dalam rilisnya,’’Selain itu, ada juga yang dimusnahkan yakni 1.229.261 butir petasan,
3.598 keping Vcd porno,’’ Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih. Selain mengadakan acara pemusnahan barang bukti, sambung Sulis, Polda juga mengadakan gelar operasi ketupat krakatau 2013 untuk mengantisipasi mudik. “Personil ditambah lagi, yang tadinya jumlah 2500 dengan penebalan ditambah menjadi 2.600 personil polda,’’ beber Mantan Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Lampung itu.
Sementara, Kapolda Lampung, Brigjen Heru Winarko, saat seusai pemusnahan barang bukti mengatakan, bahwa dalam mensukseskan arus mudik dan balik lebaran telah mensiagakan 2.600 personel, untuk ditempatkan di tiga jalan perlitasan yakni, jalan lintas timur, jalan lintas tengah, dan jalan lintas barat. Selain itu, ada enam personel BKO Mabes Polri yang ditempatkan di wilayah perairan pengaman jalur
pelayaran dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung SelatanPelabuhan Merak, Banten. ’’Untuk kawal arus mudik siagakan seluruh jajaran dari mulai Pelabuhan Bakauheni hingga ke daerah-daerah perbatasan,” kata dia. Selain itu, telah menyiapkan 65 pos dengan rincian sebanyak 50 pos untuk pengaman dan 15 pos untuk pelayanan. Selain antisipasi pos-pos tersebut didirikan
guna mempermudah dan mempercepat, dalam hal melayani masyarakat jika pada saat diperjalanan terjadi tindak kejahatan ataupun lakalantas. ’’Untuk di wilayah periran selain Personel Polda Lampung ada enam personel BKO Mabes Polri, yang turut mengamankan rute pelayaran kapal Roro dari Pelabuhan Bakauheni- Merak,’’ papar jenderal bintang satu itu. (lia/ful)
Angkut 147.992 Penumpang
FOTO FULLY SYAFI
MENINGKAT: 200 hingga 300 motor tiba dari Jakarta dengan ke Pelabuhan Bakauheni. Pengiriman kendaraan bermotor cukup meningkat tajam.
Masjid Jami Hasanuddin, Tonggak Islam Kalimantan
Saksi Bisu Kebesaran Kesultanan Kutai SEJARAH penyebaran agama Islam di Kalimantan tak terlepas campur tangan sejumlah kerajaan berkuasa di kala itu. Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura menjadi kerajaan pertama yang memperkenalkan islam yang dibawa para pedagang asal Arab. Ilustrasi
KESULTANAN yang berdiri sejak 1.300 tahun silam ini meninggalkan bangunan Islam yang ornamennya masih bercirikan khas Kalimantan. Satu saksi bisu adalah berdirinya Masjid Jami Hasanuddin di Tenggarong, yang dulu pusat kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Masjid ini baru berdiri pada tahun 1874 di masa pemerintahan Aji Sultan Muhammad Sulaiman. Dia merupakan raja yang sangat taat melaksanakan ajaran Islam. “Masjid Jami Hasanuddin adalah aset negara di Kutai,” kata Masrani, tokoh agama Islam Tenggarong. Masrani mengisahkan Masjid Jami Hasanuddin dulunya berbentuk seperti syuro, berupa bangunan panggung rawa-rawa berdiam belasan buaya. Bangunan panggung merupakan ciri khas masyarakat adat
Kalimantan seperti halnya Lamin menjadi rumah adat Suku Dayak. Lusinan tiang pancang dari kayu ulin sebagai kayu asli Kalimantan yang terkenal kuat sekeras besi baja. Berdirinya masjid ini bertujuan utnuk mengenang pewaris tahta Kesultanan Kutai, Aji Punggaek yang berpulang menjelang pengukuhannya sebagai putra mahkota. Balai pemandian penobatan raja yang bertiang 16 pilar selanjutnya bersilih rupa menjadi tempat peribadatan Islam sebagai agama bangsawan Kutai. Pengerjaan pembangunan masjid dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong. Akhirnya dipilihlah nama Masjid Sultan. Hingga 1927 ada renovasi untuk mempercantik tampilannya menjadi dinding beton. Kini, masjid itu beralih nama
menjadi Jami Hasanuddin. Masjid ini menjadi pusat peribadatan warga muslim kabupaten terkaya dengan kas hingga Rp 5 triliun ini. Sayangnya, jemaat sudah tidak bisa merasakan romansa Kesultanan Kutai dalam ornamen bangunan yang sekarang bercorak semi modern. Bangunan masjid berukuran 40 x 40 meter ini hanya menyisakan empat tiang pancang kayu ulin berdiameter 80 sentimeter. Konon, tiang pancang ini adalah satu satunya peninggalan masa lalu yang masih tersisa. Ada 12 tiang pancang lain berdiameter 50 meter setinggi 18 meter untuk memperkokoh berdiri tegaknya masjid agung. Seluruh pelatarannya kini diselimuti marmer putih yang konon didatangkan langsung dari Banjarmasin. (dbs/ful)
KEMENTERIAN Perhubungan mencatat terdapat 20 instansi yang menggelar mudik gratis pada Lebaran 2013. Mudik gratis yang digelar tahun ini direncanakan mengangkut 147.992 penumpang dan hampir 9.000 unit sepeda motor. “Mudik gratis ini akan menggunakan 2.343 bus untuk penumpang. Sementara sepeda motor akan diangkut dengan 57 truk, 1 kapal TNI, 1 kapal Pelni dan 2 Kapal Roro,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan ketika kemarin (1/9). Bambang mengatakan mudik bersama ini akan berangkat bergiliran mulai 1 Agustus 2013 hingga 6 Agustus 2013. Bambang menjelaskan salah satu tujuan mudik gratis bersama ini untuk mengoordinasikan dan mengalihkan penggunaan sepeda motor saat mudik.
“Seperti Jasa Raharja yang tadi sudah memberangkatkan rombongannya, peserta harus menunjukkan SIM dan STNK sepeda motor. Dengan jumlah peserta sekitar 15.000 orang, ini setara dengan 7.500 sepeda motor,” kata Bambang. Perusahaan pelat merah lain yang akan menggelar mudik gratis bersama adalah PT PLN (Persero). Juru Bicara PLN Bambang Dwiyanto mengatakan mudik gratis bersama tahun ini diikuti oleh 1.552 peserta yang akan diberangkatkan dengan 31 bus. “Pesertanya outsourcing PLN, petugas cleaning service, dan pedagang kaki lima yang berusaha di sekitar lingkungan PLN beserta keluarga mereka. Rencanaya rombongan akan diberangkatkan dari 2 titik, Kantor Pusat PLN dan Kantor PLN Disjaya, Gambir besok (Jumat, 2 Agustus 2013),” kata Bambang.(jpnn/ful)
9
PILGUB
A
SEN TOR
LAMPUNG
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
' ' 5 ' 5 .
3 4
* ' +$ , *"
< " "+ < ?" < "+
!
< ' +$ , ="> 3
< 3 ! ? ' +! 8
" ! # $ !
! " # $ <5 , ,< 8)!" < !/' ' < , ,< " !
% # $ > 5
%& ! '
&
' ( ' !
! "# $ % &#!"
@ * ' +$ , *" # + #66 666 >
0#
8 #2 #66
@ +" ' " 26 666 < . 66 666 ". " 666 666 # ! < 26 666 2 ! 66 666 9 ". 3 66 666 7 A< #66 666 : ' " 2 666 >
0:
8 6 2 666
+ 4
4 5 '
!" ##
4 & * ' +$ , *" 4
. 4 B ?" 8 < . 4 7
6 9 66 ="
! & !' & !' &
( )
!" " " ! ! # $ %
" #$ !%! ' ' * 2 66 77 6 ' + "8" # 666 9 :
" & # +" 667 #;6 #29 !' 7667 6# 97 ' ' * 2 66 77 ' + "8" # 666 6:26:
! "- !
! . '
/ 0 1 1 ' . # 2
10
PRO OTONOMI
PRINGSEWUTUBA
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
Alifa Gelar Buka Bersama GUNA mempererat tali silaturahmi dan juga sebagai bentuk syukur dan kepedulian terhadap sesama d ibulan yang penuh berkah. Akademi Kebidanan (Akbid Alifa) Alifa Pringsewu Lampung rutin menggelar buka puasa bersama dikampus setempat di jalan A. Yani Gang Gunungsari pekon Sidoharjo kecamatan Pringsewu, Kamis (1/8). Acara buka puasa bersama itu tidak hanya dikuti bagi seluruh mahasiswa, pengelola dan anak-anak sekitar kampus saja namun juga mengundang anakanak panti asuhan di sekitaran wilayah Pringsewu. Pembina Yayasan Khalifah Alfitama, Hi. Olfi Anwari, SE,MM dalam sambutan mengatakan buka puasa bersama civitas dikampus setempat hendaknya seluruh civitas Akbid Alifa Pringsewu dapat berlombalomba dalam mencari keberkahan bulan suci ramadhan ini. “Tetaplah semangat dalam menjalankan aktivitas selama bulan ramadhan ini karena semua pekerjaan yang kita lakukan dengan keikhlasan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Saya berharap kegiatan puasa ini hendaknya bukan menjadi penghalang untuk melaksanakan kewajiban menjalankan puasa serta kegiatan wajib dan sunah lainnya,” kata dia. Menurutnya, bukan perkara terpenting ketika kita dapat kembali dipertemukan dengan bulan suci ramadhan ini. “Tetapi yang lebih utama dan mulia adalah kita semua dapat mengisi bulan tersebut dengan kegiatan ibadah yang bisa mendatangkan keberkahan bagi semua. Sehingga kita akan benarbenar menjadi manusia yang bertaqwa dan berkualitas dihadapan Allah SWT,” ucapnya. Dalam kesempatan acara buka puasa bersama tersebut diisi tausiah ramadhan, sekaligus juga dirangkai sholat maghrib berjamaah dan pembagian tali asih serta sembako kepada anak-anak panti asuhan di sekitaran wilayah Pringsewu. (naf/jar)
Mudik,Pol PP Pun Siaga SEBANYAK 40 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kabupaten Pringsewu disiagakan selama lebaran idul fitri. Kesemua anggota Sat Pol-PP ini siaga pada H-7 dan H+7 hari raya idul fitri mendatang. Kepala Sat Pol-PP Pringsewu, Edi Pamungkas mengatakan, para anggota Sat Pol-PP tersebut akan disiagakan di empat pos pengamanan di Bumi Jejama Secancanan, bergabung dengan anggota Polri. “Empat pospam itu, di antaranya pospam di Pringsewu, Gadingrejo, dan Sukoharjo,” ungkap Edi, kemarin (1/8). Selain menugaskan personel di popam tersebut, Edi juga mengaku telah memposisikan sejumlah anggotanya untuk berjaga di kantor-kantor pemerintahan, selama libur Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah. Upaya tersebut untuk mengantisipasi adanya tindakan pencurian. “Anggota yang bertugas di kantor-kantor pemerintahan tetap bertugas seperti biasa selama libur lebaran,” paparnya. Diharapkan dengan telah disiagakannya personil dari Sat Pol-PP Kabupaten Pringsewu akan sedikit membantu para pengemudi baik motor maupun mobil yang memerlukan bantuan dalam hal informasi dan layanan-layanan lainnya. “Diantaranya, menyampaikan informasi khususnya dibidang keamanan dan kenyamanan pengemudi,” pungkasnya (naf/jar)
Petani “Tercekik” Dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu, berimbas terhadap kenaikan biaya produksi pertanian, imbas ini dirasakan langsung oleh petani di Kabupaten Pringsewu, terutama pada penggunaan alat mesin pertanian pengolah tanah yang berbahan bakar solar. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pringsewu Tabrani Mahfi mengatakan, untuk satu hektare sawah dioperasionalkan mesin bajak selama empat hari. Dalam satu hari dibutuhkan solar sebanyak 20 liter. ”Bila dihitung empat hari, diperlukan 80 liter solar. Sebelumnya dengan harga solar Rp4.500 per liter, petani mengeluarkan dana Rp360 ribu untuk empat hari. Dengan kenaikan harga BBM, petani harus mengeluarkan uang Rp440 ribu,” kata Tabrani, Kamis (1/8). Penambahan biaya yang mesti dikeluarkan hanya untuk bahan bakar. Ini belum ditambah dengan kemungkinan naiknya harga sarana produksi pertanian lainnya. ”Belum kalau harus menyedot air karena kekurangan air. Biayanya mesti tambah lagi,” ucapnya. Terkait hal ini, Tabrani menyatakan, pihaknya akan tetap berupaya membantu semaksimal mungkin para petani. “Atas kejadian yang dirasakan memberatkan petani ini, Pemkab Pringsewu akan terus berupaya memberikan bantuan khususnya dalam hal ketersediaan alat atau kelengkapan pertanian yang diutamakan oleh petani di Kabupaten Pringsewu,” ungkapnya. (naf/jar)
Empat Jam Menunggu DUA warga kecamatan Abung Kunang dan Abung Pekurun memenuhi undangan Hearing dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampura kemarin (1/8). Tapi sangat disayangkan Hearing yang sudah dijadwalkan gagal dilaksanakan Ini disebabkan Karena tidak hadirnya pihak kantor pos dan kepala desa yang bersangkutan. Sehingga terjadi mis komunikasi antara warga dan anggota dewan. Agenda ini juga mengundang camat Abungpekurun dan Kepala Desa yang bersangkutan tetapi pihak dari kecamatan datang hanya mengisi daftar hadir saja dan langsung pulang, tidak jelas penyebabnya kenapa pihak kecamatan meninggalkan agaenda yang sudah dijadwalkan. Menurut Yapril yang mewakili warga Abung Pekurun pihaknya sudah menunggu dari pukul 09.00 WIB. Artinya sudah empat jam menunggu tapi sampai detik ini tidak ada tanda-tanda akan diadakanya Hearing. Dilanjutkanya, ini adalah keputusan sepihak, ketika saya menghubungi kecamatan, mereka bilang Hearing ditunda sampai habis Lebaran, alasanya Hearing di alihkan, kan tidak masuk akal, sebenarnya ada apa ini, tanya Yapril sambil marah. Arnol Alam Ketua Komisi A membenarkan jika ditunda. Tapi hendaknya masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dengan santun, jangan dengan membentak-bentak, apalagi ini bulan Puasa, mestinya punya etika lah dalam menyampaikan aspirasi.(uci/ful)
FOTO DOK
OPERASI KETUPAT : Aparat kepolisian menanyakan kelengkapan surat berkendara pada opersi Ketupat 2013 di sejumlah ruas jalan.
Berkas Bacaleg Lengkap KOMISI Pemilihan Umum Daerah Tulangbawang secara sah mulai 1 Agustus telah memplenokan dan menyatakan bahwa berkas pencalonan 21 bacaleg yang terdiri dari bacaleg asal aparat kampung (kakam), PNS dan anggota yang partainya tidak lolos verifikasi dinyatakan komplit dan memenuhi syarat. Lembaga penyelenggara pemuli ini menilai ke-21 orang tersebut masuk dalam Daftar Calon Tetap.
Ketua Ketua Pokja Pencalonan Adi Kusnadi mengaku pihaknya telah menerima pengembalian berkas bakal calon anggota legislatif (Bacaleg). Kesemuanya itu merupakan daftar Bacaleg berlatar belakang Kepala Kampung (Kakam), PNS dan Bacaleg yang partainya tidak lolos verifikasi. Sementara dari kalangan aparat kampung adi menegaskan dari 3 Kakam yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap namun siang tadi
yang bersangkutan telah menyerahkan berkas susulan seperti surat rekomendasi dari Bupati, izajah terakhir dan beberapa kelengkapan berkas lainnya. Jadi berdasarkan daftar tersebut terdapat 13 bacaleg yang berasal dari aparat kampung. Selain berkas kakam, siang tadi KPUD Tulangbawang juga telah menerima kelengkapan berkas 5 bacaleg yang partainya tidak lolos ferivikasi parpol KPU Pusat. Dari
seleksi berkas tersebut akhirnya pihak lembaga penyelenggara pemilu ini menilai berkas tersebut komplit atau memenuhi syarat sebagai bacaleg. Adi menegaskan setelah semua berkas bacaleg masuk akhirnya berdasarkan pelno, KPUD Tualngbawang menyatakan bahwa seluruh berkas yang masuk dinyatakan komplit atau memenuhi syarat dan masuk dalam daftar calon sementara atau DCT bakal
Hanan Izinkan Pejabat Mudik Pakai Randis TRADISI mudik lebaran memang menjadi kebahagiaan tersendiri seperti yang dialami puluhan Pejabat Pemkab Tulangbawang yang diperbolehkan mudik dengan menggunakan kendaraan dinas atau Randis. Sama seperti tahun sebelumnya lebaran kali ini para pejabat tersebut diperbolehkan menggunakan fasilitas kendaraan berplat merah tersebut untuk mudik, dengan catatan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain. Bupati Tulangbawang Hanan A Razak, dan Wakil Bupati Tulangbawang Heri Wardoyo, sepakat untuk memberikan izin kepada para pejabat Pemkab yang dipimpinnya untuk menggunakan randisnya masing-masing untuk keperluan mudik pada lebaran tahun ini.
Menurut Hanan, tidak ada alasan untuk melarang para pejabat untuk membawa randisnya mudik lebaran, karena randis merupakan salah satu fasilitas yang diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan tertentu di pemerintahan. “Randis itu melekat dengan jabatan, memelihara dan menjaga randis juga menjadi tanggungjawab masing-masing pejabat. Jadi, silahkan saja jika akan dibawa mudik lebaran, asalkan randis tetap dijaga dan dipelihara,” ujar Hanan Namun, meskipun Hanan memberikan izin kepada pejabat di Pemkab Tulangbawang untuk membawa randisnya mudik pada lebaran nanti, orang nomor satu di daerah berjuluk sai bumi nengah nyappur ini juga menghimbau kepada para
calon anggota DPRD yang akan bertarung memperebutkan 45 kursi yang ada di DPRD setempat. Selanjutnya Adi menegaskan dalam waktu dekat ini seluruh nama bacacleg yang masuk dalam daftar calon sementara akan diumumkan dengan harapan agar masyarakat kabupaten Tulangbawang dapat mengetahui sosok masing-masing calon dewan yang nantinya akan mewakili suara mereka di daerahnya masing-masing.(rek/jar)
Hati-Hati Titik Rawan! Saat Mudik Lebaran
pejabat agar meminta izin jika akan membawa randis untuk mudik ke luar Provinsi Lampung. “Jika randis akan dibawa mudik ke luar Provinsi Lampung sebaiknya meminta izin terlebih dahulu, izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekda,” imbuhnya. Diperbolehkannya randis untuk dibawa para pejabat Tulangbawang mudik lebaran tahun ini, juga disampaikan oleh Wakil Bupati Tulangbawang Heri Wardoyo. Ia mengatakan, randis dapat digunakan untuk mudik dan lebaran. “Saya pribadi memperbolehkan randis dipakai untuk mudik dan lebaran. Apa bedanya randis dipakai hari sabtu dan minggu yang juga hari libur,” pungkasnya. (rek/jar)
JALUR lintas barat (jalinbar) di Pekon Ganjaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, ditetapkan menjadi salah satu titik rawan kecelakaan lalu lintas. Ini sesuai hasil survei ruas jalinbar sepanjang 127,7 km yang dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus sebagai persiapan mudik Lebaran. Kasatlantas Polres Tanggamus, AKP. Ikrar Potawari mengatakan, survei dilaksanakan mulai dari perbatasan Pekon Gadingrejo, Pringsewu, dengan Kabupaten Pesawaran sampai perbatasan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat. Dijelaskan, survei dilakukan untuk menganalisis kerusakan jalan yang akan dilalui ketika arus mudik dan balik Lebaran. ”Dari hasil survei, jalinbar
untuk daerah Kabupaten Pringsewu saat ini tidak ditemukan adanya kerusakan. Hanya pada Kabupaten Tanggamus ada beberapa titik yang mengalami kerusakan diantaranya di ruas jalan Batu Keramat mengalami longsor,” katanya, kemarin (1/8). Dari pantauan Senator, untu pada sejumlah titik Jalinbar di Kabupaten Pringsewu telah dilakukan perbaikan oleh Dinas PU Lampung beberapa waktu lalu, sehingga dinyatakan Jalinbar di Kabupaten Pringsewu masuk dalam zona aman. “Namun, untuk Kabupaten Pringsewu ada berapa titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas. Dimana daerah rawan lakalantas yang perlu diwaspadai yaitu di seputaran jalinbar Kecamatan Pagelaran,” pungkasnya. (naf/jar)
Pemkab Tuba Bangun Poskotis MENJELANG pelaksanaan hari raya idul fitri 1434 H tahun 2013 Pemkab Tulangbawang dalam hal ini gabungan beberapa dinas seperti Dinas Kesehatan, Perhubungan dan bersama dengan instansi terkait lainya mendirikan 3 poskotis yang terletak di jalur Lintas Sumatera yang melewati daerah kabupaten Tulangbawang. Kegiatan ini diadakan bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya bagi pemudik yang melintasi jalur padat kendaraan tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Tulangbawang Dr.Lukman Pura
menuturkan, Menjelang pelaksanaan hari raya idul fitri mendatang kita telah mengadakan Poskotis sebanyak tiga titik yakni posko 1 ditempatkan didaerah Portal Indolampung UPTD puskesmas yang bertanggung jawab adalah puskesmas Lebuh Dalem dan Puskesmas Tiuh Tohou,poskotis kedua di Simpang Bawang Latak UPTD Puskesmasnya Puskesmas Banjar Baru dan Puskesmas Menggala kemudian Poskotis ketiga ditempatkan didaerah Pasar Unit II UPTD Puskesmas yang bertanggung jawab adalah Puskesmas Tulangbawang I dan
Puskesmas Penawar Jaya.” Terangnya Sedangkan masing-masing UPTD puskesmas menyiapkan tenaga medis dan paramedis sebanyak 5 orang,jadi total tenaga kesehatan yang bertugas sejumlah 30 orang.kemudian kenderaan yang disiapkan untuk merujuk pasien gawat dari poskotis adalah kendaraan roda empat puskesmas keliling dengan total jumlah puskesling itu adalah enam unit ditambah beberapa anggota Pol PP Tulangbawang yang juga siaga 24 jam di poskotis tersebut “ Ujarnya
“Sebelumnya kita telah melakukan beberapa kegiatan yaitu Rapat persiapan yang dilaksanakan di Mapolres Tuba pada tanggal 29 Juli lalu kemudian Gelar pasukan ditempat yang sama tanggal 1 Agustus.” Ujarnya “ Kegiatan ini rencananya akan dilaksankan selama 16 hari dimulai sejak H-7 dan H+7 mendatang. Dan pemkab Tulangbawang berharap kepada seluruh masyarakat baik itu penduduk setempat ataupun pemudik agar bisa memanfaatkan posko tersebut untuk keperluan istirahat dan pengobatan jika terjadi sesuatu pada saat mudik.
Dalam kegiatan tersebut petugas gabungan dari Pemkab Tulangbawang wajib melaporkan kegiatan harian ke Diskes setempat, khusus untuk kejadian yang sifatnya luar biasa petugas harus langsung melaporkan Dinas Kesehatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan yang cepat dan tepat.sedangkan untuk pusat rujukan dari semua poskotis akan ditindak lanjuti ke RSUD Menggala sebagai tempat rujukan setiap kejadian yang membutuhkan tindakan rujukan.” Tegas Lukman. (rek/jar)
Mitra Husada Gelar Pengobatan gratis RUMAH Sakit (RS) Mitra Husada Kabupaten Pringewu gelar pengobatan gratis. Direktur RS Mitra Husada Pringsewu, dr. TH. Niken Wijaya, mengatakan, dalam kegiatan bakti sosial ini bukan, selain memberikan diskon juga digelar pengobatan gratis diantaranya, pengobatan gratis bagi warga kurang mampu, khitanan, vasektomi tanpa pisau hingga pelayanan KB gratis, “juga pemeriksaan golongan
darah bagi anak usia SD, dan pemeriksaan glukosa darah bagi warga kurang mampu berumur di atas 40 tahun. Juga pemberian makanan bagi balita, anak usia sekolah dan ibu hamil,” ungkapnya, kemarin (1/8). Menurut Direktur, kegiatan sosial ini akan diselenggarakan di dua tempat dalam waktu berbeda, diantaranya, di Dusun Kuto Winangun, Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, yang akan
digelar pada tanggal 22 Agustus 2013, dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, pada tanggal 24 Agustus 2013. Tak hanya itu, pap smear dengan harga khusus juga akan diberikan Klinik Kebidanan RS Mitra Husada pada 7 September 2013. “Kegiatan ini dalam rangka peringatan HUT ke-5 RS Mitra Husada Pringsewu ini juga akan dimeriahkan dengan lomba mewarnai untuk anak prasekolah
dan balita serta lomba balita bergaya pada tanggal 31 Agustus dan 1 September 2013. Juga akan diadakan simposium pada tanggal 7 September dan 14 September 2013 mendatang,” paparnya. Ditambahkan Niken, masingmasing simposium mengangkat topik “Mengenal Lebih Dekat Penyakit Sinusitis dan Polip Hidung” dan “Pemantauan Dini Bayi Risiko Tinggi dan Tatalaksana Perawatannya Guna Mencapai
Kualitas Hidup Yang Maksimal. “Harapan kami pelaksanaan kegiatan sosial ini diharapkan bisa bermanfaat terhadap masyarakat pringsewu, tentunya ini bentuk kepedulian RS Mitra Husada Pringsewu terhadap warga yang mana kegiatan ini juga merupakan bentuk ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan dukungan dan kerjasama kepada kami,” pungkasnya (naf/jar)
11
PRO OTONOMI
LAMSELLAMTIM
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
Arus Jalinteng Dialihkan Sebagian ke Jalintim POLRES Lampung Timur bakal mengalihkan sebagian para pemudik yang melintasi jalan lintas tengah (jalinteng) ke jalintim. Siasat itu untuk mengantisipasi kemacetan di jalinteng. Kapolres Lamtim AKBP M. Abrar Tuntanalai mengakui bila perbaikan kerusakan jalintim hanya tambal sulam pada ruas jalan di empat kecamatan, yakni di Pasirsakti, Labuhanmaringgai, Wayjepara, dan Matarambaru. Sebagian besar kondisi jalintim mulus, tapi terdapat beberapa ruas jalan yang kurang baik lantaran masalah ganti rugi jalintim yang belum selesai. ”Antisipasinya untuk mengurangi kemacetan di Tegineneng, Terbanggibesar, dan Gunugnsugih. Pak kapolda juga sudah menyampaikan kepada kami, Polres Lamtim, Polres Lamsel, Polres Lamteng dan Polres Tuba untuk mempersiapkan jalintim bagi pemudik,” kata Abrar dalam gelar pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Krakatau 2010, kemarin (1/8). Dikatakan Abrar, sepanjang jalintim berpotensi kecelakaan lalulintas. Dia meminta kepada para pemudik kendaraan bermotor dan mobil agar berhati-hati. ”Karena jalannya besar, sebagian rawan salah satunya di Gedungdalam, Wayjepara dan Pasirsakti, makany kita pasang pospam dan posyan disana,” ucapnya. Selain itu, sambung Abrar, pemudik juga harus mewaspadai daerah rawan kejahatan di sepanjang jalintim, khususnya di wilayah Lamtim. ”Kriminalitas tidak ada yang meningkat signifikan. Memang aksi kejahatan yang tejadi seperti begal itu menurut saya dalam taraf yang wajar, hanya kecelakaan saja yang meningkat mungkin karena mudik dan mobilitas juga semakin meningkat,” kata dia. Abrar menyebutkan dalam gelar Operasi Ketupat Krakatau 2013 sudah disiapkan sekitar 500 personel yang terdiri dari anggota Polri, TNI, seskom, pramuka, orari dan instansi pemerintah daerah. Sedangkan untuk 3 pospam terdapat di Pasirakti, Wayjepara dan Matarambaru. Sedangkan 3 posyan berada di Labuhanratu, Pekalongan dan Wayjepara. ”Sniper tidak dan ormas tidak lakukan sweeping, dan kita insya allah menjamin kenyamanan, keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa, dan lebaran, besok (hari ini, Red) sudah berlaku, kalau kecelakaan kita lakukan hunting partoli,” ungkapnya. (dev/jar)
Dapatkan Asuransi Kecelakaan 7 Hari HANYA mendaftar Rp5.000, pemudik mendapatkan asuransi kecelakaan diri berlaku selama 7 hari. Kepastian perlindungan 24 jam akibat kecelakaan selama arus mudik lebaran itu diberikan oleh PT Jasa Raharja (Persero). “Dengan premi hanya rp 5 ribu pemudik mendapatkan pertanggungan yang berlaku selama 7 hari terhitung sejak tertanggung mendaftar di sini, “ kata koordinator posko Jasa Raharja Khudori yaitu JP-Aman (Jasa Raharja Putera-Asuransi Mudik Aman), di Pelabuhan Bakauheni, kemarin. Ia menambahkan, PT Jasa Raharja Persero mulai membuka posko pelayanan di pintu masuk pembelian tiket sejak H-10 lebaran beberapa hari lalu. Polannya, lanjut dia, para pemudik yang akan naik ke kapal ditawari oleh petugas PT Jasa Raharja. Pemudik tinggal mengisi formulir sekaligus premi dengan nama, nomer identitas, alamat bersangkutan. Untuk premi sebesar Rp 5.000,tersebut tertanggung mendapat pertanggungan Rp 15 juta untuk korban meninggal dunia, Rp 15 juta untuk korban cacat tetap, Rp 1,5 juta untuk biaya perawatan maksimum. “Kita semua tak mengharapkan adanya kecelakaan, namun asuransi ini untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan tak diinginkan saat mudik lebaran, “ jelasnya. Hingga H-7 kemarin, minat penumpang kapal masih sedikit yang bersedia mendaftar asuransi. Kondisi itu dipicu karena banyak pemudik yang tergesa – gesa naek kapal. Meski demikian, petugasnya akan terus menawarkan dan memberikan kesadaran pemudik untuk mendaftarkan diri pada asuransi kecelakaan tersebut. (hen/jar)
ASDP Tambah Loket Portable Ticketing LOKET pembelian Portable akhirnya akan ditambah ASDP Bakauheni guna mengatasi membludaknya antrian pemudian tujuan Sumatera - Jawa. Hari ini PT ASDP Cabang Bakauheni mengoperasikan 5 loket pembelian tiket dari total 8 loket. “Sementara dioperasikan 5 loket pembelian tiket. Jika nanti sudah mulai ramai total 8 loket akan dioperasikan, “ kata Manager Operasional PT ASDP Cabang Bakauheni, Heru Purwanto, Kamis (1/8). Menurut Heru Purwanto arus mudik penumpang pejalan kaki yang akan mudik mulai mengalami peningkatan. Bahkan beberapa penumpang pejalan kaki dari berbagai daerah di Sumatera yang akan pulang ke Jawa memilih H-7 untuk mudik. Namun pembelian tiket portable mulai dioperasikan pada arus mudik meskipun menurut Heru purwanto akan lebih ramai saat arus balik. Selain itu, dari pantauan Senator arus kedatangan para pemudik pejalan kaki yang hendak merayakan lebaran di daerah Sumatera dan sekitarnya mulai menunjukkan peningkatan di pelabuhan Bakauheni. Peningkatan pemudik tak hanya pemudik pejalan kaki tetapi juga pemudik memakai kendaraan bermotor. Beberapa kendaraan roda dua diantaranya dari wilayah Bandung, Jakarta, Banten, terlihat dari plat kendaraan yang mereka naiki. “Peningkatan penumpang sudah sekitar 5 persen sudah mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Belum bisa dipastikan namun bisa jadi diprediksi pemudik akan mulai meningkat, “ kata General Manager PT ASDP cabang Bakauheni, Yanus Lentanga kepada wartwan, Kamis (1/8) kemarin. Ia bahkan mengungkapkan jika pada hari hari sebelumnya penumpang pejalan kaki mencapai 7 ribu penumpang diprediksi akan naik hingga 8 ribu penumpamg perhari. Kenaikan penumpang akan semakin meningkat mendekati puncak arus mudik yang diprediksi pada H-5 hingga H-3 lebaran. (hen/jar)
FOTO DOK
DILAS: Pekerja tengah melakukan perbaikan marka jalan di tepi jalan. Ini dilakukan untuk menghadapi arus mudik-balik 2013
KMP Bahuga Pratama Ganti Mesin Baru Berkapasitas 1600KPA/880 Volt
TERBAKARNYA mesin Kapal Motor Penyebrangan (KMP) Bahuga Pratama Selasa lalu (31/7), disebabkan karena kapasitas tenaga mesin terlalu kecil atau hanya 800KPA/440 volt dipaksa bekerja 24 jam. Kondisi itu langsung ditanggapi Syahbandar Bakauheni dimana akan segera mengganti mesin KMP BP dengan kapasitas yang lebih besar dari sebelumnya menjadi 1600/800 volt. ”Power mesin yang terbakar itu kan tenaganya 800 KPA/440 Volt, power itu tidak kuat untuk bekerja 24 jam, makanya kami meminta ganti mesin itu yang lebih besar,” kata Kepala Syahbandar Bakauheni, Kasop
Rahman usai mengecek lokasi mesin KMP BP yang berada di Dermaga Plengsengan, kemarin (1/8). Mesin pengganti itu akan didatangkan dari Jepang. Saat ini mesin sudah berada di Pelabuhan merak dan akan sampai di Pelabuhan Bakauheni kemarin.”Kalau sekarang (kemarin,red) masih dalam perbaikan, mudah-mudahan malam ini selesai supaya besok (Jum’at hari ini,red) bisa beroperasi kembali,” terangnya. Rahman menjelaskan bahwa terbakarnya mesin KMP BP bukan disebabkan kesengajaan dari seseorang atau kelalaian.
Namun, merupakan sebuah kecelakaan yang disebabkan karena mesin berkapasitas kecil itu terus beroperasi sampai 24 jam. ”Itu kecelakaan murni, nggak ada unsur kesengajaan, sapa seh mas yang mau orang celaka, kami sudah mengecek mesin itu, tapi memang itu sebuah kecelakaan, itu hanya insiden biasa saja, genset itu untuk mengcover semua alat, sehingga terjadi kebakaran” bebernya. Sementara itu, hanya 40 kapal Ferry yang siap beroperasi dibandingkan sebelumnya ada 42 unit kpal standby pada H-10 lalu. Berkurangnya 2 unit kapal itu karena mengalami kerusakan
dan belum dapat beroperasi salah satunya termasuk KMP BP. ”Dua kapal itu Nusa Setia karena sudah tidak layak jalan dan satunya lagi Bahuga Pratama yang kemarin (31/7) mengalami insiden kebakaran, jadi semuanya saat ini ada 40 Kapal yang siap beroperasi,” imbuhnya. Ia merincikan dalam sehari sebanyak 28 unit kapal beroperasi melayanai jasa angkutan penyeberangan Bakauheni – Merak Banten. Sisanya beroperasi secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. ”Kami melihat situasi dan kondisi dahulu, kalau memang diperlukan penambahan operasi,
kami akan menambah Operasi sehari paling banyak 30 unit yang akan beroperasi,” jelasnya. Terpisah, Kepala KSKP Bakauheni, AKP Harto Agung mengaku telah menyelidiki, mengecek dan Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) terbakarnya mesin KMP Bahuga. Namun, berdasarkan penyelidikan aparat, terbakarnya mesin tersebut dipastikan merupakan sebuah kecelakaan murni. ”Kami pastikan tidak ada unsur kesengajaan dari oknum yang tidak bertanggungjawab, ini murni kecelakaan mesin yang beroperasi terus tiap hari,” tandasnya. (hen/jar)
Eky Ajak Kader Menangkan Pileg dan Pilgub DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Lampung Selatan terus merapatkan barisan dan membulatkan tujuan bersama ratusan kader, simpatisan dan ranting se- Lamsel untuk pemenangan Pileg dan Pilgub Lampung. Ketua DPC PD Lamsel Eky Setyanto terlihat gigih mengajak dan memberikan motifasi serta menanamkan semangat keluarga partai berlambang bintang mercy itu. Hal itu diketahui saat DPC PD
menggelar kegiatan buka bersama serta pembagian bingkisan lebaran bagi ratusan kader, simpatisan dan ranting, dikantor DPC PD setempat, Rabu lalu. Menurut Eky, kegiatan itu dilaksanakan juga guna mempererat keluarga partai Demokrat, serta tak kalah penting untuk memberikan semangat bagi kader untuk bekerja keras untuk pemenangan pemilu, dan Pilgub nanti. Ia juga menggambarkan keluarga PD selalu menanamkan
rasa mencintai terhadap partai . “Seperti kita mencintai keluarga kita sendiri. Kita akan memperjuangkan apapun demi keluarga kita,” ajaknya. Menurutnya, saat ini kader PD sudah siap 100 persen menghadapi Pileg, dan Pilgub Lampung. Pihaknya juga telah memberikan pembekalan kepada kader yang akan berjuang dan kerja keras. Untuk Pileg, DPC PD Lamsel menargetkan peroleh 14 kursi. Kemudian, di sisi lain dirinya
mengajak kepada seluruh kader bekerja keras berjuang untuk pemenangan cagub – cawagub yang di usung partai itu meski di gembar - gemborkan akan diundur jadwal pelakasaannya. Menanggapi jadwal Pilgub yang akan di undur, ketua DPC PD itu meminta kepada seluruh kader dan simpatisannya agar tidak terpengaruh terkait polemik jadwal Pilgub Lampung tersebut. “Kapanpun Pilgub digelar, kita akan tetap fokus untuk kemenangan
Ridho – Bakhtiar,” pinta Wakil Bupati Lamsel itu. Selain itu, Ia meminta kepada seluruh kadernya dalam pemilu 2014 mendatang untuk segera menyiapkan saksi – saksi dalam Pemilu nanti. Menurutnya, DPC PD akan memberikan penataran kepada saksi tersebut. “Dalam waktu dekat ini, kami akan panggil 2 orang perwakilan dari setiap ranting sebagai saksi untuk kami beri pelatihan untuk mendukung kerjanya dilapangan,” tutupnya. (hen/jar)
Lamsel Siap Jadi Tuan Rumah Festival Krakatau 2013 SELAIN menjadi tuan rumah Porprov, Kabupaten Lampung Selatan juga ditunjuk menjadi tuan rumah dalam Festival Krakatau 2013. Sekdakab Lamsel, Ir. Sutono saat ini telah melakukan kordinasi kepada dinas – dinas daerah dan Provinsi Lampung dalam melakukan berbagai persiapan dan menyusun kegiatan akbar itu.
Bahkan orang nomor 1 di struktur pemerintahan Lamsel tersebut meminta kepada Provinsi Lampung agar Festival Krakatau di kombinasikan sekaligus dengan Lampung Fair. Menurutnya, dengan menjadi tuan rumah Festival Krakatau tentunya menjadi kesempatan untuk Kabupaten Lamsel dalam mempromosikan potensi objek
wisata di daerah itu kepada masyarakat luas. Nah, lanjutnya, jika dikombinasikan dengan kegiatan Lampung Fair tentunya sangat mendukung seluruh promosi program Pemkab Lamsel. “Ini kesempatan Lamsel untuk mempromosikan potensi wisata dan pembangunan yang ada. Tentunya keuntungan besar bagi kita,” kata Sutono, usai rapat
koordinasi di aula Rajabasa, Lamsel, Kamis (1/8). Sebagai langkah antisipasi, kegiatan itu bertujuan juga untuk menyusun rangkaian kegiatan agar berjalan semaksimal mungkian nantinya. Dimana dalam kegiatan nanti akan dilaksanakan kunjungan ke Krakatau dan Fetival Ekspo serta kegiatan lainnya. Adapun pelaksanaannya
direncanakan September 2013 mendatang dan dipusatkan di Way Arong, Kalianda. “Meski demikian, kita mengusulkan apakah bisa di undur atau tidak kepada pemerintah Provinsi Lampung. Yang jelas, Lamsel siap menjadi tuan rumah hingga pelaksanaannya yang berjalan maksimal,” tutupnya. (hen/ jar)
12
LAMTENGLAMPURA
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
GELAR PASUKAN
Didominasi Roda Dua POLRES Lampura menggelar upacara gelar pasukan dalam rangka pengamanan hari raya Idul Fitri 1434 Hijiriah di halaman Mapolres Lampura, kemarin (1/8), dengan Inspektur Upacara Kapolres Lampura AKBP Helmy Santika SIK. Kapolres, dalam membacakan sambutan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, mengatakan, permasalahan tiap tahun pada Operasi Ketupat selalu dievaluasi, karena setiap tahun jumlah pemudik bertambah. Polres mencatat 70 persen kecelakaan didominasi kendaraan sepeda motor. Jajaran Polres Lampura menggelar Operasi Ketupat 2013, selama 16 hari, guna menjamin keamanan dan keselamatan selama Ramadhan dan menjelang Lebaran 1434 Hijriah mendatang. Pelaksanaan Operasi Ketupat yang didukung jajaran TNI, dan instansi terkait lainnya itu, lebih mengedepankan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum.’’Melalui Operasi Ketupat, pengamanan lebih mengutamakan tindakan pencegahan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, guna memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima kepada masyarakat,” jelas Helmy Santika. Ditambahkannya, aksi kriminalitas yang berpotensi terjadi pada Idul Fitri antara lain pencurian di rumah kosong, penodongan terhadap nasabah di pegadaian dan lainnya. (uci/ful)
BEGAL
Nahas di Perbatasan SUWARDI (60) warga Jalan Wisata Way Rarem Desa Aji Kagungan, Abung Kunang, menjadi korban begal di wilayah Lampung Tengah (Lamteng) tepatnya di desa Talangsebaris Kecamatan Slagai Lingga, sekitar pukul 03.30 WIB kemarin (1/8). Menurut Ali Gunte Uri (42) keponakan korban menuturkan, malam itu korban bersama dengan Nindi (12) (anak korban) hendak mengantar makanan. “Dia mengendarai motor Honda beat warna putih,” katanya saat ditemui di RSD Ryacudu. Kejadian tersebut kata dia, di Jalan Desa Talangsebaris, tepatnya di Simpangjeruk, Lamteng. Setibanya dilokasi tersebut, cerita anak korban, ada benda yang sengaja dilemparkan oleh orang tak dikenal, namun karena situasi sepi dan gelap, baik korban dan anaknya tidak mengetahui pelaku tersebut. “Anaknya mengaku dilempar batu oleh orang,” katanya. Tetapi lanjut Siska, motor ayahnya tidak berhasil dibawa kabur. Disaat itulah seorang warga, terusnya, korban di antarkan ke rumah sakit Handayani, Kemudian dirujuk ke RSU Ryacudu untuk dilakukan visum et repertum. Berdasarkan pengamatan, luka tembak di kepala kiri korban tampak menganga, dengan besaran sekitar 1 cm. Sementara, dr. Diah, dokter jaga RSU Ryacudu menyebutkan, korban Suwardi mengalami luka tembak di kepala bagian kiri. “Kami juga sudah melakukan rontgen di kepala korban, dan proyektil masih bersarang dikepalanya,” ujarnya di ruang UGD RSD Ryacudu Kotabumi. (uci/ful)
Pengusaha Ditembak Mati ULAH para pelaku kriminal di Kabupaten Lampung Tengah semakin menjadi, dari ulah para begal yang menguasai jalan lintas sumatera sampai pencurian ternak dan perampokan. Polisi seakan dibuat tidak berdaya, oleh ulah para penjahat, jajaran petinggi yang berada di Polda Lampung mesti segera mengambil sikap sebelum banyak korban berjatuhan. Pada kamis (1/8) dini hari seorang pengusaha Catering ditembak mati penjahat saat hendak mengantarkan makan sahur, untuk perspnel Polsek Selagai Lingga Lampung Tengah. Suwardi, Korban nahas yang diduga tewas seketika di tempat kejadian, adalah warga Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Dari hasil pemeriksaan autopsi Rumah Sakit Umum Daerah Handayani, Lampura yang menerima jasad korban, ditemukan sebuah proyektil peluru bersarang tepat di kepala lelaki pengusaha catering tersebut. Iswani salah seorang kerabat korban, menuturkan, kakaknya ditembak mati di jalan raya wilayah Kecamatan Selagai Lingga. Saat melintasi jalan sekitar satu kilometer dari Mapolsek Selagailingga, Suwardi dan anaknya dilempar balok kayu hingga jatuh tersungkur bersamaan dengan kendaraannya. Dalam kondisi tidak berdaya, Suwardi ditembak di bagian kepala oleh pelaku. Namun, pelaku tidak berhasil merampas sepeda motor korban, lantaran anak korban keburu lari ke pemukiman warga dan berteriak meminta pertolongan. Akibat peristiwa tersebut, anak korban mengalami syok berat dan masih dalam perlindungan polisi. Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani jajaran Polres Lampung Tengah.(eza/jar)
Amankan Arus Mudik SEBANYAK 580 personil polres Lamteng diterjnkan untuk mengamankan jalannya arus mudik lebaran ataupun arus balik. Sejak hari ini Tanggal 2 Agustus sampai 17 Agustus para aparat penegak hukum mulai terjun. , Bupati Lamteng, Hi. Achamd Pairin, S.Sos., memimpin upacara gelar pasukan untuk pengamanan lebaran Operasi Ketupat 2013 di Mapolres Lamteng, Kamis (1/8). Gelar pasukan melibatkan TNI, Brimob, LLAJ, Sat Pol PP, Senkom, Pemadam Kebakaran, Pramuka Saka Bhayangkara dan Gabungan Pleton serta beberapa instansi terkait lainnya. Dalam amanatnya, Pairin menegaskan bahwa petugas harus menunjukkan diri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Tidak malah menimbulkan sikap yang tidak simpati di hadapan masyarakat. ”Berikanlah kenyamanan kepada masyarakat, guna untuk menciptakan keamanan, dan kesalamatan,” terang orang nomor satu di Lamteng itu kepada awak media saat setelah memipin upacara. Sementara di tempat yang sama Kapolres Lamteng, AKBP Yulias, S.I.K., menambahkan, untuk Operasi Ketupat ini, Polres Lamteng menerjunkan sedikitnya 840 personel kepolisian dan intasi terkait lainnya. ”Ada juga empat pos pengamanan (pospam) dan satu pos pelayanan (posyan) siap untuk digunakan di tempat keramaian,” pungkasnya.(eza/jar)
FOTO RAEZA
Bahas APBD P, Kantor Dewan Dianggurkan! BUPATI Lampung Tengah H. A. Pairin S,Sos memberikan cindra mata kepada rombongan lomba binter mabes, angkatan darat di rumah dinas bupati pada 1 Agustus kemarin.
LANGKAH yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banang) eksekutif dan legislatif Kabupaten Lampung Tengah dengan melakukan pembahasan APBD P di Hotel Sahid Bandarlampung mendapat kecaman sejumlah pihak. Ketua LSM Gerakan Masyarakt Peduli Perubahan (Gempar), Heri Sabarudin M.A .g menyatakan, tindakan ini sudah melampaui batas dan dikhawatirkan menimbulkan kesenjangan sosial. Uang yang dipakai untuk biaya di hotel itu menurut dia merupakan uang rakyat yang bisa melukai rasa keadilan. “Para anggota dewan itu
sebenarnya harus lebih bijak dalam melakukan tindakan apalagi konteksnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Membahas APBD P itu juga demi kepentingan rakyat. Apakah dengan dalih untuk kepentingan rakyat, lalu seenaknya menggunakan fasilitas negara, termasuk menghamburhamburkan uang rakyat?,” ujar Heri, Kamis (1/8) kemarin. Menurutnya, dengan seringnya para anggota dewan ini melakukan kegiatan di luar kota apalagi ketika rapat membahas masalah anggaran membuatnya mempertanyakan fungsi gedung dewan sendiri. Pihaknya dengan keras mengatakan, percuma gedung
dewan itu dibangun dan diberi fasilitas pendukung yang nyaman, jika masalah rapat saja harus dilakukan di luar Daeah. ”DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini, lambat laun bukannya tambah mengerti rakyat tapi makin kentara sekali menambah pundi-pundi kekayaannya. Apa yang dilakukan anggota Banang dengan menggelar rapat pembahasan masalah APBD Perubahan tahun 2013 di Sahid Bandarlampung itu, hanya sebagai strategi menghamburkan untuk rakyat. Jika tidak digunakan kan sayang, harus kembali ke kas negara,“ katanya. Selain itu, lanjut Heri, dengan
makin dimanjanya para anggota dewan di Kabupaten ini makin membuat banyak kalangan menilai, para legislator itu sudah kehilangan fungsi kritis mereka. begitu diberi fasilitas agak lebih dari eksekutif, para anggota dewan ini langsung melunak dan menyetujui apa saja yang diminta eksekutif. Untuk diketahui, sejumlah anggota Banang DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan Banang Pemkab setempat, kembali menunjukkan keangkuhannya dengan menggelar rapat di luar gedung dewan. Untuk kesekian kalinya, rapat dengan agenda pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran
2013 ini dihelat di Hotel Sahid. Rapat anggaran itu juga dihadiri seluruh SKPD yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi dewan tersebut. Mereka membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) R-APBDP Tahun 2013. ”Sejumlah teman-teman Banang sepakat untuk melakukan pembahasan disana (Sahid). Kami akan melakukan pembahasan per SKPD, dari tiap-tiap SKPD membahas sesuai bidangnya. Kami targetkan ini bisa selesai dengan baik,” ujar salah satu anggota Banang legislatif yang enggan namanya diekpos media.(eza/jar)
Penanganan AIDS di Lamteng Bergantung Bantuan KPA Tak Miliki Dana PENANGANAN penyakit HIV dan AIDS di Kabupaten Lampung Tengah hanya bisa bergantung pada kucuran APBD Pemerintah Daerah setempat maupun pihak swasta. Pasalnya, Global Fund selaku pemberi dana telah menghentikan bantuan untuk tahun 2013. ”Sampai saat ini kami tidak ada dana. Karena bantuan dari Global Fund sudah dihentikan sejak awal Januari kemarin. Kita hanya bisa bergantung pada bantuan pendonor jika memang ada yang ingin membantu,” tukas Wahyudi, Wakil Ketua Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA) Lampung Tengah. Ia menjelaskan, penghentian bantuan tersebut menyusul dari keputusan Surat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B-264 Menko/ Kesra/XII/2012. Dimana kebutuhan dana penanggulangan HIV dan AIDS mencapai Rp 2,2 triliun untuk tahun 2013. Sementara dana tersedia hanya Rp 1,4 triliun. Dari dana tersedia tersebut, sebanyak 60 persen berasal dari bantuan luar negeri. Yakni Global Fund, lembaga donor internasional
yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Global Fund sebelumnya juga telah mendukung melalui bantuan dana fase I. Namun, pada bantuan fase II kali ini tidak semua daerah mendapat dukungan. Wahyudi menjelaskan, dari Pemkab Lampung Tengah hingga kini juga belum ada keputusan apakah akan membantu penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah setempat. Dengan tidak adanya dana, penanganan maupun pencegahan penyakit menular tersebut terancam berhenti. ”Sekarang kita cuma bisa bergantung pada bantuan dari
pemerintah atau pun swasta. Tapi sampai sekarang belum ada keputusan apa-apa. Jadi mau enggak mau penanganan juga sementara terhenti,” imbuhnya. Ia menambahkan, pada tahun sebelumnya dana penanggulangan yang diperbantukan oleh Global Fund sebesar Rp 200 juta untuk setahun. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi AIDS dan HIV. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lampung Tengah menyatakan pendertia yang tercover di wilayah setempat sebanyak 97 orang. Data tersebut merupakan rekapan KPA
di Tahun 2012 kemarin. ”Itu yang tercover ya. Yang pasiennya belum tahu atau yang dia sudah tahu terkena AIDS tapi tidak mau berhubungan dengan kita (KPA) itu kami yakin masih ada cukup banyak,” ungkapnya. Menurutnya, dengan tidak adanya sosialisasi maupun mobilisasi penyakit HIV dan AIDS, sangat dimungkinkan penyebaran penyakit menular tersebut semakin bertambah. ”Ya catatannya dengan kita kasih tahu saja masih ada. Gimana kalau enggak diberi pengetahuan kan,” tuntasnya. (eza/jar)
Pemekaran Lamteng Terus Bergulir RENCANA pemekaran Kabupaten Lampung Tengah terus digulirkan, hal itu terbukti dengan adanya rapat penentuan calon ibukota pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). Telah ditetapkan bahwa letak Ibu Kota Kabupaten Lampung Seputih Timur terletak di Kecamatan Buminabung , sedangkan pusat ekonominya berada di Kecmatan Rumbia. Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Tengahm, Ady Erlansyah mengatakan bahwa kabupaten
setempat memiliki luas wilayah kurang lebih 4.700 km persegi dengan jumlah penduduk 1,4 juta jiwa tentunya akan sulit sekali dalam pemerataan pembangunan, maka dengan itu dengan adanya pemekaran kabupaten ini menjadi Tiga Kabupaten tentunya di sambut baik Kabupaten induk. ”Dengan adanya pemekaran kita mengacu pada peraturan no 78 tahun 2007 dari mendagri mengenai pemekaran wilayah dan setelah di lakukan pengajian oleh akademisi
dan kemampuan ekonomi daerahnya maka Lamteng layak dimekarkan,” jelasnya. Kabupaten induk menjadi 11 kecamtan terdiri dari Gunung Sugih, Terbanggi Besar, Way pengubuan, Terusan Nyunyai, Kota Gajah, Punggur, Trimorejo, Seputih Agung, Bumi Ratunuban, Seputih Mataram, Seputih Raman. Sedangkan Untuk Seputih Barat. Menjadi sembilan kecamtan, dengan potensi perkebunan dengan kabupatenya terletak di Kecamatan
Padang Ratu yang terdiri dari Kecamatan Bangunrejo, Kalirejo, Sendang Agung, Pubian, Selagai Linggai, Anak Ratuaji, Anak Tuha, Padang Ratu, Bekri. Lalu untuk wilayah timur terdiri dari delapan kecamtan yakni, Seputihbanyak, Way Seputih, Putrarumbia, Rumbia, Bandar mataram, Buminambung, Seputihsurabaya, Bandarsurabaya. Dengan potensi tanaman pangan perikanan dan wisata. ”Tahapan sudah kita laksanakan
nantinya bila sudah selesai semuanya baru kita akan ajukan Ke propinsi. Untuk tidak lajuti ke Pusat,” pungkas sekda. Sementara itu ketua pansus pemekaran, Salbari mengatakan bahwa dengan penetapan letak ibukota berada di wilayah Kecamatan Bumi Nabung. ”Kami dari masyarakat sangat senang, sementara itu untuk letak ekonominya berada di wilaya Kecamatan Rumbia,” tuturnya. (eza/ jar)
13
PRO OTONOMI
TANGGAMUS
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
Jalan Lintas Kembali Longsor Longsornya bahu jalan di sekitar Jalan pekon Batu Kramat Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus beberapa waktu lalu semakin parah. Ya, ini setelah permukaan tanah mulai terkikis air hujan yang menguyur bumi begawi jejama beberapa hari terkahir. Keberadaan tanah longsor di bahu jalan batukramat tersebut, belum terlalu membesar, sebelumnya hanya tanah yang terkikis, akibat hujan yang terus saja menguyur sekitar pekon batukramat mengakibatkan, permukaan tanah yang lembab menjadi mudah longsor, sehingga bahu jalan jalur lintas pantai barat (Jalinpatinbar) dapat putus apabila semua elemen masyarakat tidak mampu melakukan tindakan. “Bahu jalan, yang longsor tersebut belum lama ini, terjadi, akan tetapi kali ini cukup besar karena hujan terus, keberadaan air yang besar cukup mengikis pinggiran jalan sehingga terlihat amblas sedalam tiga meter,” ujar Mafud warga sekitar batu kramat Kamis (1/8) Di tempat terpisah, Hj Retno Kabid Bina Program mendampingi H Muklis Basri Kadis Pekerjaan Umum (PU), menjelaskan segala sesuatu telah, di lakukan terutama dinas pekerjaan umum telah menyiapkan alat-alat berat untuk mengatisipasi longsor susulan yang yang tentunya bersifat mendesak, hamper beberapa titik kerusakan akan di lakukan perbaikan.“Kita akan upayakan perbaikan, untuk sementara ini, tengah di upayakan penimbunan, di beberapa titik longsoran, ” kata Retno Sementara itu Kabid Minkoinfo Derius Putrawan menuturkan, sejauh ini, dinas perhubungan tetap melakukan kordinasi dengan beberapa satuan perangkat kerja daerah (SKPD) guna mengurai permasalahan bencana, terutama jalur-jalur yang di katogorikan berbahaya bagi para pemudik yang nantinya melintasi Kabupaten Tanggamus dan kita telah lakukan perbagai persiapan. “ kata Derius Dari pantauan di lapangan, badan jalan yang berukuran 2 meter yang harus di lintasi berbagai kendaraan harus di berlakukan satu jalur, secara bergantian, bahkan jalur longsor sedalam tiga meter, dengan kerusakan jalan sekitar empat meter, menjadi ancaman tersenderi, dengan penyempitan jalan tersebut di tempatkan pos rehat oleh satuan polres Tanggamus. Selain berbahayanya badan jalan yang longsor kondisi medan yang berliku-liku menjadi tingkat kesulitan tersendiri bagi para pemudik yang melintas. (rio/jar)
FOTO: MARIO/ SENATOR
BERBAHAYA; jalur mudik di sekitaran pekon batukramat Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus mengalami longosor hebat, badan jalan yang semula hanya longsor kecil, akibat hujan deras kerusakan menjadi melebar dan berbahaya bagi penguna jalan terutama pemudik yang melintas.
TERKAIT TIDAK PERLUNYA CALEG LONCAT PARTAI MUNDUR
KPU Tanggamus Tunggu salinan Putusan MK KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Tanggamus menyatakan masih menunggu salinan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang anggota dewan yang pindah partai tidak perlu mundur. “Sampai sekarang kami baru mengetahuinya dari pemberitaan media, untuk salinan putusannya kami belum melihat, jadi kami masih tunggu dulu keputusan resminya seperti apa yang nanti
diteruskan oleh KPU Pusat,” kata Ketua KPU Lampung Yusro Hendra Perbasya, Kamis, (1/8). Menurut Yusro, dalam hal ini KPU Tanggamus hanya mengikuti saja ketetapan sebab dalam pileg perannya hanya sebagai pelaksana.”Pada dasarnya kami mengikuti saja sesuai dengan
p e r u n d a n ga n ya n g berlaku,”ujar dia. Keputusan MK tersebut seolah menjadi angin segar bagi Bacaleg yang pindah partai, seperti Hi. Muhktar misalnya, dirinya mengaku lega dengan keputusan MK tersebut. “Ini meringankan persyaratan bagi anggota DPRD yang maju lagi tapi pindah partai. Sebab tidak
Minta Pengamanan Serius Agar Mudik Aman dan Nyaman SEJUMLAH kalangan di Kabupaten Tanggamus meminta aparat keamanan dan instansi terkait untuk memberikan atensi serius guna memberikan pelayanan pengamanan kepada para pemudik yang melintasi wilayah ini. Os mardi, salah satu tokoh muda di wilayah Pekon Sri Kuncoro, Tanggamus mengatakan, kejahatan seperti penodongan serta pembegalan menajadi pekerjaan rumah (PR) bagai aparat keposian resort Tanggamus, kendati sudah menempatkan sniper penembak jitu. Untuk itu, pihaknya meminta kekuatan penuh aparat kepolisian untuk berada di wilayah Kecamatan Wonosobo, hingga Bandar negeri Semong, “ Sudah cukup banyak korban yang terjadi di sekitar Jalur merah seperti jembatan Srikuncoro, para pembegal biasa melakukan operasinya melihat kondisi pemudik yang tertinggal dari para rombongannya,” kata os mardi tokoh pemuda pekon Srikuncoro,Kamis (1-7) Selain rawan bencana, titik rawan merupakan ancaman tersendiri para pemudik untuk melintasi jalur lintas pantai barat (Jalinpatinbar), kendati sudah, ada beberapa pos rehat dan pengamanan, para kawanan begal memiliki modus, yang bisa mengelabui
para petugas, sebut saja, daerah Lakaran kecematan Kotaagung barat, kerap kali terjadi penodongan pada pengendara roda dua. Dengan tempat yang tidak memilii penerangan lampu jalan memudahkan para pelaku kejahatan melakukan aksinya, “Belum lama ini saya ditodong menggunakan senjata api, di wilayah lakaran di sekitaran SPBU, untung saya sempat melawan dan melarikan diri,” ujar Johan warga Kotaagung pusat. Dari pantuan di lapangan, ada sejumlah titik titik tidak aman bagi para pemudik, sebut saja jalur Kotaagung Barat, Semaka, Kuncoro hingga Kecamatan Bandar negeri Semoung. Selain badan jalan yang bergelombang, akibat penambalan media jalan yang tambal sulam cukup menyulitkan pengguna jalan untuk melintasi secara nyaman, selain itu wilayah-wilayah tersebut minim dengan penerangan lampu jalan, “Kami berangkat dari Tanggerang, ber-enam, karna kemaleman terpaksa menginap di kotaagung karena adanya kabar wilayah tersebut terkenal rawan, bahkan saya dengar, seorang kepala satuan unit buser saja di begal. Ya,terpaksa rombongan saya untuk melanjutkan perjalan besok saja mas,” ujarJohan kembali (rio/jar)
perlu PAW dan mengurusi administrasi lainnya,” ungkap Mukhtar, Kamis (1/8). Diakuinya tanpa keluarnya putusan MK sebenarnya ia akan mengikuti saja, jika harus di-PAW, dan kalaupun dipertahankan dirinya juga tidak menolak. Mukhtar sebelumnya dari Partai Kedaulatan dan sekarang maju lagi menjadi caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN)
Haji mochtar, mengukapkan keputusan MK yang secara menyeluruh memberikan angin segar kepada para wakil rakyat untuk lebih konsen, mengabdi kepada kontituen,”terus terang, adanya pembatalan surat edaran dari mendagri menjadi titik terang para anggota DPRD Tanggamus dapat terus hingga berakhirnya masa jabata hingga 2014,” kata Mochtar via telfon selulernya, (rio)
Kapan Jadwal Tes Honorer K2? BADAN Kepegawaian dan Diklat (BKD) Tanggamus belum tahu kapan pelaksanaan tes honorer kategori 2 (K2) digelar.Selama ini beredar kabar jika tes rekrutmen PNS dari jalur honorer K2 akan dilaksanakan pertengahan Agustus atau sebelum tes CPNS umum digelar. “Sampai sekarang kami belum diinstruksikan menyelenggarakan tes K2, kami pun tidak tahu tes itu akan dilaksanakan kapan. Tapi untuk rekrutmen PNS dari K2 kepastinya dilaksanakan tahun ini,” ujar Kabid Mutasi dan Pengangkatan Adi Gunawan, SE,MM, mendampingi Kepala BKD Tanggamus Drs. Barmawi Harun, kemarin. Menurut Gunawan, meski PNS dan para honorer K2 diperuntukan bagi dan berasal dari Tanggamus, namun dalam pelaksanaanya harus sesuai instruksi pusat. Sebab semua kabupaten/kota akan melaksanakannya serentak, maka di 14 kabupaten/kota ditambah pemprov akan menggelar tes untuk K2. Ini berbeda dengan tes PNS dari jalur umum yang hanya digelar di kabupaten/kota yang dibolehkan saja.
Selain belum jelasnya jadwal rekrutmen, berapa K2 yang direkrut pun masih abu-abu. Hanya Kementrian Pendayagunaan dan Aparatur Negara serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang sepenuhnya berhak menetukan berapa kuota yang akan diloloskan dari K2 jadi PNS. Dan hingga saat ini jumlah itu belum dibocorkan ke daerah. Sedangkan untuk jumlah total K2 di Tanggamus sebanyak 1.101 orang. “Untuk K2 kami juga belum tahu formasi apa saja yang akan direkrut. Terakhir kami hanya disuruh menyusun K2 berdasarkan lulusan pendidikan saja,” kata Gunawan. Dirinya mengaku memang Tanggamus agak mendapat toleransi berupa pembolehan rekrutmen PNS yang ditambah diangkatnya K2 jadi abdi negera juga. Sebab tidak semua kabupaten/kota dibolehkan merekrut PNS. “Alasan pusat karena komposisi anggaran APBD antara belanja program dan belanja gaji pegawai, terpenuhinya prasyarat mulai dari form kebutuhan PNS, proyeksi PNS, analisis jabatan (anjab), analisis registribusi pegawai, dan lainnya,” kata Gunawan.( rio/jar)
Potr et
FOTO: MARIO/SENATOR
Mulai sepi aktivitas, hampir sebagain aktivitas perkantoran mulai lengang kendati pemberitahuan libur hari raya belum di berlakukan oleh para PNS di lingkungan pemkab Tanggamus.
14
NUSANTARA
L= (=>=N
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
KPK Bidik Pengacara Hotma Sitompul Diperiksa Enam Jam, Mengaku Tak Tahu Pekerjaan Mario
DOK
Johan Budi Sapto Prabowo
Awasi Parcel PNS KPengendali Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tinggal diam menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah. Tim khusus KPK disebar untuk mengawasi tindak pidana korupsi dengan bermodus parcel lebaran. Pengawasan ini fokus pada pemberian atau penerimaan parcel oleh Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara. “Unit pengendali gratifikasi terus lakukan pemantauan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di kantornya, Kamis (1/8), malam. Karenanya, KPK mengimbau untuk PNS dan penyelenggara negara tak menerima parcel. “Parcel harusnya diberikan pada warga negara tidak mampu,” ungkapnya. Jika penyelenggara negara memberikan parcel ke orang tak mampu? Johan menyatakan, tidak apa-apa. “Tapi dilihat juga tujuan dia memberikan sesuatu itu ke orang miskin,” jelasnya. Tak hanya parcel, KPK juga mengingatkan aset-aset negara seperti mobil dinas tak digunakan untuk kepentingan pribadi, di antaranya mudik.”Jangan gunakan mobil dinas untuk mudik,” imbuhnya. (boy/jpnn/iku)
NASIB HONORER
PGRI Surati Presiden JAKARTA – Jutaan guru honorer masih belum memperoleh penghasilan atau gaji yang layak. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memperjuangkan supaya guru honorer itu mendapatkan gaji minimal setara dengan upah minimum kabupaten/ kota. Mereka telah melayangkan surat permintaan itu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua Umum PGRI Sulistyo mengatakan, saat ini baru DKI Jakarta saja yang memiliki komitmen memberikan gaji guru honorer minimal setara dengan upah minimum provinsi (UMP) buruh. “Komitmen ini sudah disampaikan langsung Gubernur Jokowi dan sepertinya bakal dijalankan,’’ katanya kemarin (1/8). Sulistyo mengatakan komitmen Gubernur DKI akan memberikan gaji guru honorer sebesar Rp 2,4 juta per bulan. Sulistyo berharap langkah DKI Jakarta ini diikuti daerah-daerah lain. Seperti di Jabar, Jateng, dan Jatim yang memiliki jumlah guru honorer cukup besar. Gaji guru honorer saat ini sangat memprihatinkan. Penghasilan resmi yang diberikan pemerintah melalui tunjangan fungsional guru tidak tetap (GTT) hanya antara Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan. Pihak PGRI mengusulkan skema baru pemberian tunjangan fungsional guru swasta kepada Presiden. Tahapannya adalah pada 2014 minimal tunjangan fungsional guru honorer sebesar Rp 500 ribu per bulan. Tahun berikutnya naik menjadi Rp 750 ribu per bulan. Lalu pada 2016 naik menjadi Rp 1 juta per bulan. Baru pada 2017 nanti tunjangan guru non PNS setara dengan upah minimum regional.(wan/jpnn/iku)
JAKARTA – Akibat ulah anak buahnya, Mario C Bernardo yang ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengacara senior Hotma Sitompul harus berurusan dengan penyidik KPK. Kemarin (1/8), dia diperiksa sekitar enam jam terkait dugaan kasus suap Mario kepada pegawai Mahkamah Agung (MA) Djodi Supratman. Usai diperiksa, Hotma mengaku tidak tahu sama sekali soal pekerjaan Mario. ”Apa kira-kira saya tahu pekerjaan yang dilakukan lawyer saya. Jadi, apakah atasan perlu tahu pekerjaan bawahannya?,” tanyanya. H Hotma yang selesai diperiksa sekitar pukul 15.30 WIB itu tidak terlalu berminat menjawab pertanyaan wartawan. Tidak banyak pertanyaan yang mau dia jawab dengan tuntas. Diberitakan sebelumnya, Mario kedapatan memberi suap kepada Djodi Supratman. Saat tangkap tangan, KPK menemukan uang Rp 78 juta dari tas yang dibawa Djodi. Mario sendiri, merupakan pengacara yang berkantor atau satu tim dengan Hotma Sitompul. Dikabarkan kalau dia merupakan keponakan Hotma. Dia irit bicara karena hal itu merupakan materi kasus. Hotma hanya menyebut ada 24 pertanyaan yang ditanyakan kepada dirinya. Dia juga mengelak saat ditanya apakah memberi perintah kepada Mario untuk menyuap. ’’Saya’aja nggak tahu, bagaimana ada perintah dari
MUHAMAD ALI/JAWAPOS
SAUDARA MARIO: Pengacara Hotma Sitompul (kiri) memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Kamis (1/8). Hotma diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pengurusan kasasi tindak pidana penipuan atas nama Hutomo Wijoyo Ongowarsito di Mahkamah Agung untuk tersangka Mario C. Bernado dan Djodi Supratman.
saya,’’ imbuhnya. Setelah itu, Hotma yang mengenakan setelan jas berwarna hitam menuju samping gedung KPK. Tujuannya untuk menjenguk Mario yang ditahan di Rutan Jakarta Timur cabang KPK. Saat masuk Mario yang menyambutnya langsung memberikan pelukan kepada saudaranya itu. Terpisah, Jubir KPK Johan Budi S.P mengatakan jika Hotma diperiksa untuk dua tersangka sekaligus. Namun, dari pemeriksaan Hotma
belum ada kesimpulan apakah ada keterlibatan pihak lain di luar Mario dan Djodi. ’’Belum ada buktibukti atau informasi untuk menentukan ada tidaknya pihak lain yang terlibat,’’ katanya. Bagaimana dengan dokumen yang didapat penyidik dari pemeriksaan kantor Mario? Johan menyebut sama saja. Masih menjadi bagian untuk meneliti siapa saja yang terlibat. Sebanyak tiga kardus dokumen itu diyakini bisa memberikan kontribu-
Terdakwa Korupsi Alkes Dituntut Lima Tahun JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala Bina Pelayanan Medik Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar, lima tahun penjara dengan penahanan. Ratna dianggap terbukti meyakinkan d an sah melakukan korupsi dan merugikan negara. Korupsi yang dilakukan Ratna dalam proyek pengadaan alat kesehatan dan reagen consumable flu burung tahun anggaran 2006-2007. Selain itu, JPU KPK juga menuntut Ratna membayar denda Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan. JPU KPK Tresno Anto Wibowo, menyatakan, Ratna Dewi telah tebukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 65
si dalam penyelesaian kasus. Di sisi lain, KPK, kata Johan bisa saja memeriksa pihak MA untuk mencari informasi. Seperti diketahui, kasus itu terjadi karena Mario dan Djodi disebut sedang mengurus kasasi perkara penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito. ’’Kemungkinan memeriksa pihak MA terbuka, sepanjang keterangannya diperlukan oleh penyidik,’’ jelas Johan Budi. (dim/jpnn/iku)
PPATK Telusuri Aliran Dana 9 Calon Kapolri
MUHAMAD ALI/JAWAPOS
TUNTUTAN: Ratna Dewi Umar, terdakwa korupsi alkes Kemenkes saat mendengarkan pembacaan tuntutan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/8). Mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kemenkes itu dituntut hukuman penjara lima tahun.
ayat 1 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan primer. JPU Kiki Ahmad Yani, menegaskan, seluruh unsur melawan hukum seperti dalam dakwaan primer yang dilakukan Ratna sudah terpenuhi. Karenanya, JPU KPK tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsider. “Berdasarkan uraian analisa yuridis, kami berkesimpulan terdakwa terbutki secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum bersalah lakukan tindak pidana korupsi,” kata JPU Kiki. Sedangkan hal yang memberatkan Ratna adalah tidak mendukung upaya pemberantasan tipikor. Ratna juga dianggap melanggar hak sosial, karena menggunakan an-
garan negara dengan tidak bertanggungjawab. Hal yang meringankan, Ratna berlaku sopan, pernah mendapatkan penghargaan, aktif di kegiatan sosial. “Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum,” kata JPU Kiki, di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Nawawi Pomolango itu. Sebagaimana diuraikanJaksa Kiki Ahmad Yani Ratna menyatakan jika uang hasil korupsi terpecah-pecah dalam beberapa perusahan. “Rp 1,8 miliar dari PT Rajawali Nusindo, Rp 999 juta dari PT Airindo, Rp 1,065 miliar dari PT Kimia Farma, dan Rp 675 juta disita dari Freddy Lumbang,” kata Kiki. (boy/rus/jpnn/iku)
JAKARTA - Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan pihaknya siap melakukan penelusuran terhadap rekening sembilan calon Kapolri. Meski demikian, Yusuf menyatakan pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari pihak-pihak terkait untuk menelusuri aliran dana para jenderal tersebut. “Seharusnya kami juga (telusuri). Tapi sampai sekarang belum ada resminya. Saya belum tahu nama-namanya,” ujar Yusuf di Jakarta, Kamis, (1/8). PPATK, kata Yusuf, akan menyampaikan apa adanya terkait hasil temuan terhadap aliran dana para calon Kapolri. Termasuk jika ada aliran dana yang menyimpang milik para calon. “Saya ingin pimpinan Polri orang terbaik. Saya akan sampaikan apa adanya. Saya enggak mau hidup saya terbebani,” tegas Yusuf. Dari informasi yang beredar sembilan nama calon Kapolri di antaranya Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Pol Sutarman, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Anang
Iskandar, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Pol Budi Gunawan. Berikutnya, Kapolda Bali Irjen Pol Arif Wachjunadi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayu Seno. Disusul nama Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Badrodin Haiti, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Saud Usman Nasution, Wakil Kepala Bareskrim Irjen Pol Anas Yusuf, dan Kepala Divisi Teknologi Informasi Polri Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, nama-nama calon kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo belum diserahkan istana kepada DPR. Meski begitu, penggantian Kapolri sepenuhnya diserahkan kepada keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, ada dua pandangan soal pergantian kapolri. “Pertama pertahankan sampai pensiun. Pandangan kedua yang kelihatannya diambil Pak SBY yakni akan memproses itu sesegera mungkin. Ya silakan itu kewenangan presiden,” ujar Priyo di DPR, Jakarta, kemarin. (gil/jpnn/iku)
Diperiksa KPK M Nazaruddin Kembali Bernyanyi
Tuding Setya Novanto Terlibat Korupsi Proyek e-KTP dan Baju Hansip Nama Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto kembali disebut terlibat sejumlah kasus oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin alias Nazar. Ia menuding Setya terlibat kasus dugaan korupsi e-KTP dan proyek baju Hansip. MENURUT Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya, Nazaruddin harus menyampaikan pembuktian berupa data dan fakta yang akurat, bukan sekadar bicara. “Kita tunggu saja apakah Nazaruddin bisa membuktikan tudingannya,” tantantangnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menga-
takan, partainya mendukung pemberantasan korupsi berdasarkan hukum atas siapa saja tanpa pandang bulu dan pilih kasih. Golkar menurut Hajriyanto, menyerahkan tudingan yang disampaikan Nazar kepada proses hukum. “Iya, dapat kami pastikan Partai Golkar akan menyerahkannya kepada proses hukum. Tidak mungkin kami akan menghalanginya. Menghalangi proses hukum pada saat seperti ini sama saja dengan bunuh diri politik. Kami tidak mungkin melakukan itu,” ucap Hajriyanto. Sementara Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mendukung KPK membongkar kasus dugaan korupsi seperti yang diungkap Nazar. Apalagi, yang diungkapkan Nazar itu sudah disampaikan resmi kepada Penyidik KPK. “Apa
GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA/JPNN
GEGER: M Nazaruddin yang kembali bikin panas politisi Senayan.
yang disampaikan Nazaruddin kan sudah disampaikan secara resmi ke KPK. Kita semua tentunya mendukung apapun yang dilakukan KPK,” kata Pramono, di Gedung KPK, Kamis (1/8).
Pramono saat itu hendak menjenguk tersangka dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Tarahan Lampung, mantan Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis menambahkan, dalam men-
gusut dugaan korupsi yang disebut Nazar, hendaknya KPK berdasarkan bukti-bukti, tidak hanya sekedar ucapan belaka. Politikus Partai Gerindra, Martin Hutabarat meminta KPK menindaklanjuti laporan yang disampaikan Nazar. Ia menyebut sejumlah proyekproyek besar seperti pembelian pesawat Merpati 60, eKTP, dan pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bancakan anggota-anggota DPR. “Keterangan Nazaruddin ini tentu tidak boleh dianggap KPK sambil lalu saja. Sebab banyak juga info yang disampaikan Nazaruddin benar, seperti kasus Hambalang,” ujar Martin, kemarin. Juru Bicara KPK Johan Budi SP menegaskan pihaknya tetap melalukan penelusuran kebenarannya
yang disampaikan terpidana perkara suap wisma atlet SEA Games. “Tapi ingat, Nazaruddin diperiksa dalam kasus TPPU. “Kalau itu memang benar adanya dia punya data disampaikan ke KPK, validasi dulu,” ujarnya. Johan menjelaskan, informasi yang disampaikan Nazar hanya disampaikan kepada awak media yang mewawancarainya usai diperiksa penyidik KPK. Bukan dimuat ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tindak pidana pencucian uang (TPPU) pembelian saham PT Garuda Indonesia. “Informasi itu perlu divalidasi dulu oleh KPK, kemarin tidak cerita karena dia diperiksa sebagai tersangka untuk TPPU,” ujarnya. (gil/ boy/rus/jpnn/iku)
15
Pirex Perempuan Idaman & Rilex
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
16
CMYK
Super
Soccer
JUMAT, 2 AGUSTUS 2013
Madrid Akan Menyesal Karena Jual Higuain KEPUTUSAN Real Madrid menjual striker Gonzalo Higuain ke Napoli membuat Pedrag Mijatovic kecewa. Menurut legenda Madrid tersebut, Higuain adalah pemain yang sangat berkelas. Terutama untuk menjebol gawang lawan. “Madrid akan
menyesal karena telah menjual Higuain. Dia adalah kunci tim ketika berhasil menjadi juara di bawah kendali Fabio Capello. Dia banyak berkembang di Madrid,” sesal Mijatovic seperti dilansir laman Cope, Rabu (31/7). Menurut Mijatovic, uang besar yang diterima Madri dari hasil penjualan Higuain
dianggap tak akan banyak membantu. Sebab, sangat sulit untuk mencari striker yang bisa mencetak banyak gol. Selain itu, Higuain juga sudah beradaptasi dengan baik di Madrid yang selama ini dikenal sebagai tim bintang. “Madrid harus bekerja keras untuk mencari pemain yang memiliki ketajaman seperti
Higuain. Tidak mudah untuk mendapatkan pemain yang bisa mencetak 25-30 gol dalam semusim,” tambah pemain yang tiga musim membela Madrid tersebut. Mijatovic masih ingat ketika Madrid memutuskan membeli Higuain. Menurut Mijatovic, Higuain memang sudah memiliki bakat untuk menjadi
monster di depan gawang lawan. Ternyata prediksi tersebut menjadi kenyataan. “Ketika Madrid membeli Higuain, dia terlihat seperti anak kecil dengan talenta hebat. Dia sangat nyaman di Spanyol. Higuain juga sudah melakukan hal yang luar biasa di sepakbola Spanyol,” tegas Mijatovic. (jos/jpnn/ful)
Muenchen Jumpa City di Final Piala Audi BAYERN Muenchen bakal menjadi penantang Manchester City di final Piala Audi 2013. Tiket final diraih setelah Muenchen menggunduli wakil Brazil, Sao Paulo dengan skor 2-0 (0-0) dalam laga y a n g
dilangsungkan di Allianz Arena, Muenchen, Jerman, Rabu (31/7) malam. Sempat gagal mencetak gol di paruh pertama, Muenchen langsung menggebrak di babak kedua. Hasilnya, dua gol berhasil dijaringkan ke gawang Sao Paulo. Masingmasing lewat Mario Mandzukic di menit ke-55 serta Mitchell Weiser empat menit sebelum pertandingan berakhir. Di partai final, Muenchen sudah ditunggu Manchester City yang di laga sebelumnya berhasil menjinakkan AC
Milan dengan skor 5-3. Bagi Muenchen, laga melawan City akan menjadi pertaruhan besar. Dengan komposisi pemain yang relative seimbang, Muenchen diyakini tidak akan mudah memetik kemenangan. Jika mampu menjadi juara, hal itu setidaknya bakal menutup luka ketika kalah atas Borussia
Dortmund di Piala Super Jerman lalu. Winger Muenchen, Franck Ribery mengatakan, dirinya berada dalam konfidensi tinggi di setiap pertandingan yang dijalani. Kemenangan demi kemenangan tentu akan mendongkrak semangat tempur para penggawa The Bavaria, julukan Muenchen. “Kami tetap ingin memenangi Bundesliga. Itu adalah prioritas kami untuk melihat siapa yang terbaik di Jerman. Setelah itu, kami akan mencoba melangkah sejauh mungkin di Liga Champions,” tegas Ribery seperti dilansir situs resmi klub. (jos/jpnn/ful)
Reina Klarifikasi Kemarahannya Pada Liverpool
Gonzalo Higuain
ENTAH apa yang terjadi pada Pepe Reina. Setelah sempat menyatakan kemarahannya pada manajemen Liverpool, kipper anyar Napoli tersebut langsung meralatnya. Reina mengucapkan terima kasih pada manajemen The Reds, julukan Liverpool. “Saya tidak marah pada Liverpool. Saya sangat berterima kasih pada mereka dengan semua yang sudah
mereka berikan selama ini,” ujar Reina dalam wawancara dengan Radio El Larguero, Rabu (31/7). Ucapan Reina bertolak belakang dengan pernyataannya beberapa waktu lalu. Ketika itu, melalui surat terbuka, kipper asal Spanyol tersebut mengaku geram terhadap manajemen Liverpool. Garagaranya, dia tak diajak bicara mengenai kepindahan ke Napoli. Padahal, Reina sebenarnya ingin meneruskan karirnya di Anfield. Atau, jika memang pindah, kipper berusia 30 tahun tersebut ingin kembali ke
Barcelona. Reina memang produk Barcelona sebelum pindah ke Villarreal pada musim 2002 silam. “Ini adalah hal yang biasa dalam sepakbola. Ketika Anda mencintai tim, Anda akan sangat merasakannya. Saat Anda pergi dengan cara yang cukup buruk, itu akan sangat berbeda,” tambah penggawa Timnas Spanyol tersebut. Reina juga mengaku sangat antusias bisa kembali bergabung dengan Rafael Benitez. Dia berharap kerjasamanya dengan Benitez bisa memberikan kesuksesan bagi Napoli di kompetisi musim mendatang. (jos/jpnn/ful)
Pepe Reina
CMYK