SENATOR LAMPUNG | Edisi Kamis, 15 Agustus 2013

www.hariansenator.com

SENATOR LAMPUNG rg Ha

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013

R

a

.0 p1

00

INDONESIA

Nasib Pilgub Ditentukan 19 Agustus KEMENDAGRI MINTA PENJELASAN PEMPROV KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum melakukan revisi terkait tahapan atau jadwal pemilihan gubernur (pilgub) Lampung. Hal itu dikarenakan KPU masih menunggu hasil pertemuan antara tim kementerian dalam, pemerintah provinsi (pemprov) Lampung, DPRD Lampung, KPU, Polda Lampung dan Bawaslu Senin (19/8) mendatang.

Komisioner KPU Firman Seponada, mengatakan pada pertemuan itu akan membicarakan hal yang lebih teknis.

Disamping itu pertemuan juga akan membahas dan memastikan agar anggaran pilgub dialokasikan dalam APBD Perubahan 2013. Kedatan-

gan tim kemendagri juga memastikan pelaksanaan pilgub tetap di 2013. ’’Termasuk membicarakan alternatif lain jika anggaran dalam APBD P 2013 tidak mencukupi. Setelah mengetahui hasil pertemuan baru KPU melakukan revisi tahapan atau jadwal pil-

gub,’’ kata Firman.

Nah, alternatif lain itu yakni jika alokasi anggaran dalam APBD P 2013 masih kurang, maka akan

dipenuhi dengan mengajukan pinjaman ke pihak ketiga. ’’Jika anggaran masih kurang, bisa saja pemprov pinjam dengan pihak

ketiga. Seperti mengajukan pinjaman ke Bank Lampung misalnya. Dengan kata lain, terang Firman, pemprov akan berhutang dengan pihak ketiga,’’ jelasnya.

Firman menam-

bahkan, untuk memenuhi alokasi anggaran pilgub, kemungkinan pemprov akan melakukan pemangkasan alokasi dana di berbagai satuan kerja perangkat daerah.

Baca | NASIB | Hal. 7

JERO WACIK Bambang Widjojanto

Artalyta Suryani

Presiden SBY

SITAAN KPK: Sebuah motor BMW dengan Nopol B 3946 FT yang merupakan salah satu barang bukti terkait kasus dugaan suap Rudi Rubiandini di gedung KPK, Jakarta, (14/8). KPK juga menyita uang 690 ribu dolar AS dan 127 dolar Singapura.

Sementara pada saat yang berbeda Rudi Rubiandini berbicara dengan Menteri ESDM Jero Wacik sebelum rapat kerja terbatas dengan Presiden SBY di Jakarta, pada 7 Mei 2013.

FOTO DHEMAS REVIYANTO/TEM

Tangkapan Terbesar Sepanjang Sejarah KPK

Kasus Rudi Ungguli Rekor Ayin WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto memastikan hasil dari operasi tangkap tangan Rudi Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Pelaksana

Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), adalah terbesar sepanjang sejarah.

Hasil tangkapan adalah uang US$ 400 ribu, US$ 90 ribu, dan 127 ribu Dolar Singapura, sekaligus sebuah sepeda motor mewah

bermerk BMW hitam berplatnomor B-3946-FT. ’’Ini jumlah yang disita, yang

Baca | KASUS | Hal. 7

Pendaftaran CPNS Akhir Agustus Nasib Sisa Honorer K-1 Belum Jelas PARA pencari kerja yang bercita-cita menjadi PNS, siapsiap saja melengkapi berkas.

Direncanakan, pendaftaran CPNS dari jalur umum bakal dibuka akhir Agustus dan paling lambat September, tergantung kesiapan anggaran masing-masing daerah. ’’Rencananya memang setelah Lebaran pendaftaran CPNS dibu-

ka. Bisa akhir Agustus dan bisa juga September tergantung kesiapan anggaran masing-masing daerah,’’ ungkap Karo Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Muhammad Imanuddin kepada media ini, kemarin (14/8).

Dijelaskannya, setelah semua instansi mengusulkan formasi ja-

batan yang diminta dan dianalisis, MenPAN-RB memberikan persetujuan prinsip. Kuota yang disetujui telah diserahkan pada pertengahan Juli lalu. ’’Atas persetujuan prinsip tadi, kementerian, lembaga, dan Pemda mengusulkan rincian formasi

Baca | PENDAFTARAN | Hal. 7

DAHLAN ISKAN Selidiki Kesaksian Djoko Susilo MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan angkat bicara mengenai kesaksian Mantan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang menerima dana insentif dari Jasa Raharja Rp60 juta tiap bulannya.

Mengenai hal itu Dahlan akan mengecek kebenaran dana itu apakah masuk dalam kategori honor atau masuk kategori lain. ’’Kalau honor apakah itu dana gelap atau terang? Artinya bisa saja terang dan gelap. Misalnya begini, ada SK Direksi tentang dana itu (pemberian dana pada polisi, red), nah kalau itu legal namanya,” tutur Dahlan kemarin (14/8).

Agar tidak simpang siur Dahlan jelaskan bahwa kemungkinan di Jasa Raharja ada program tertentu yang memungkinkan berkaitan dengan pihak kepolisian. ’’Misalnya bahwa ada program, apalagi Jasa

Baca | DAHLAN | Hal. 7

2

RAKYAT MEMILIH

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013

KPU KEJAR TARGET Rilis DPSHP Bersamaan HUT Kemerdekaan KOMISI Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya untuk memperbaiki entry data Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk mempercepat penyusunan data pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP). Mereka membentuk tim supervisi atau petugas Panitia Pemilihan Suara (PPS) untuk daerah-daerah yang belum maksimal dalam melakukan pencocokan dan penelitian guna mempercepat penyusunan rekapitulasi DPS. Hasil DPSHP rencananya akan diumumkan KPU pada 16 Agustus dan kemudian mulai dibuka masukan dan usulan dari masyarakat selama tujuh hari, yaitu pada tanggal 17-23 Agustus. PPS kemudian menyalin dan melakukan rekapitulasi dengan mendasarkan pada masukan dan usulan dari masyarakat yang kemudian diverifikasi untuk mengetahui kebenaran DPS tersebut.

Verifikasi dilakukan untuk mengetahui masih terdapatnya ketidaksesuaian data seperti adanya pemilih yang tidak dimasukan, pemilih yang telah meninggal atau pindah akan mengurangi atau bahkan menambahkan DPS yang ada.

Komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan terdapatnya ketidaksesuaian data tersebut dapat dikarenakan kelalaian petugas

sehingga tidak tercatat atau adanya pemilih yang tidak memenuhi persyaratan. ”Ini yang kami minta untuk segera diperbaiki. Dan jujur saja sampai saat ini baru 50 total keseluruhan data yang masuk. Kami terus mengejar masing-masing KPU untuk merampungkannya, dengan catatan data harus akurat,’’ ujar Edwin kepada Senator, kemarin (14/8).

E d w i n menambahkan, DPSHP nantinya akan diumumkan lewat dua cara.

Yaitu melalui P a n i t i a Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/ desa seluruh Indonesia dan lewat website resmi KPU. Kemudian dari rentang 17-23 Agustus, masyarakat diberi kesempatan untuk memberi masukan. ’’Selama masa tersebut kita harapkan masyarakat berpartisipasi untuk menanggapi DPSHP yang sudah dipublikasikan, dan selama ini hasilnya pun signifikan, ada beberapa penambahanpenambahan dari masing-masing kabupaten/kota,” papar Edwin kepada Senator, kemarin (14/8).

Setelah menerima masukan dari masyarakat, sambung Edwin, maka tahap selanjutnya dari 24 Agustus-6 September PPS akan kembali bekerja memperbaiki DPSHP. Kemudian baru pada periode 7-13 September 2013 KPU melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Saat ditanya berapa total jumlah DPSHP yang ada, Edwin belum bersedia menjelaskan. Demikian juga kemungkinan jumlahnya masih tetap sama dengan DPS yang sebelumnya yakni 5,9 juta. ’’Belum terdeteksi, tunggu tanggal 16, tapi dari prediksi kami akan meningkat hingga enam juta daftar pemilih tetap. Sebab ada perbaikan dan penambahan yang terjadi seperti di Moromoro, Mesuji,’’ papar Edwin mendamping Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono.

Segera Perbaiki Kinerja Pantarlih BADAN Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Lampung meragukan kinerja petugas pendaftar pemilih (pantarlih) pemilihan umum 2014. Keraguan terhadap kinerja petugas pantarlih itu didasarkan atas carut marutnya data pemilih sementara (DPS) yang dikeluarkan masing-masing KPU kabupaten/kota.

Carut marut DPS itu diantaranya, adanya data pemilih yang ganda, sudah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai pemilih, atau purnawirawan anggota polisi atau TNI yang tidak t e rc at at s e b a ga i pemilih. ’’Banyak data hasil kerja petugas pantarlih yang terkesan hanya menjiplak hasil data pemilih pemilu sebelumnya,’’ kata Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin, kepada Senator, kemarin (14/8).

Nazarudin menegaskan, pihaknya banyak mendapat temuan atau laporan dari panitia pengawas pemilu (Panwaslu) di masing-masing kabupaten/kota terkait carut-marutnya DPS. Menurutnya, panwaslu kabupaten/ kota menemukan adanya indikasi para

petugas baik itu petugas pantarlih maupun PPS dan PPK kurang teliti atau terkesan hanya mengambil data pemilih dari data pemilu sebelumnya. ’’Selanjutnya temuan panwaslu tu langsung disampaikan ke PPS, PPK dan KPU masingmasing kabupaten/kota untuk dilakukan p e r b a i k a n ,’’ tandasnya.

Lemahnya kinerja petugas pantarlih, lanjut Nazarudin, diantaranya dapat dilihat dengan tidak d i l a ku k a n penempelan stiker pantarlih usai pendataan di rumah warga.

Sehingga hal itu sangat riskan untuk menyebabkan terjadinya data pemilih yang ganda. ’’Kami sudah mempertanyakan ke KPU kenapa stiker pantarlih tidak ditempel. KPU selalu beralasan kekurangan biaya untuk mencetak stiker.

Namun masih ada waktu bagi KPU untuk melakukan perbaikan DPS sebelum ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT). Masih ada beberapa tahap lagi yang dilakukan KPU untuk melakukan perbaikan DPS,’’ paparnya. (ben/ful)

Edwin juga beralasan data belum dapat dipastikan karena hingga saat ini PPS masih terus bekerja melakukan perbaikan DPS dengan mengategorikannya pada beberapa fakta temuan dan laporan masyarakat. Di antaranya ada pengurangan dari DPS karena data ganda, anomali atau karena diketahui pemilih ternyata masih bertugas sebagai TNI/Polri. ’’Juga karena belum berusia 17 tahun atau belum pernah nikah, jadi itu harus dicoret.

Selain pencoretan, ada juga penambahan karena masa bakti anggota TNI/Polri yang telah habis, atau sudah mencapai 17 tahun tapi sebelumnya belum terdaftar di DPS,’’ ujarnya.

Proses-proses inilah menurut Edwin yang tengah berlangsung saat ini. ’’Kami sudah menyampaikan kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota untuk segera menyelesaikan tugas ini. Jujur saja beberapa data terjadi keterlambatan seperti data yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah. Ini yang kami harapakan dapat dilakukan dengan bekerja dengan

teliti,” kata mantan ketua LBH Bandarlampung itu.

Disingung apakan hasil DPT nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, tanpa harus melakukan perubahan kembali, menurut Edwin kemungkinan besar kondisi ini dilakukan. ’’Data ini kan data resmi, tentu bisa dipakai dalam pilgub 2013. Meski pun pemilu baru berlangsung 2014,” pungkasnya.

Sementara banyak pendapat menyebutkan DPT Pilgub Lampung dan Pemilu 2014 diprediksi masih akan menjadi sumber masalah dan objek sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh calon maupun parpol yang kalah pemilu.

Ini yang sempat disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Fatikhatul Khoiriyah. Menurut dia, setiap pilkada dan pemilu kasus carut marutnya DPT masih selalu muncul dan menjadi objek gugatan setiap kandidat maupun partai politik yang kalah dalam pemilu. ’’Kan sudah banyak kasusnya di beberapa daerah. Carut marutnya DPT ini pasti akan muncul lagi di pilgub Lampung dan pemilu 2014 jika tidak dicarikan solusinya. Maka kami meminta KPU harus berhatihati dengan hal ini,” singkatnya. (ful)

Dahlan Iskan Selidiki Kesaksian Djoko Susilo MENTERI Badan Usaha Milik Negara biaya perbulan untuk polisi. ’’Kalau SK itu (BUMN) Dahlan Iskan angkat bicara mengenai keluar tidak ada permasalahan di Jasa Raharja, kesaksian Mantan Kepala Korlantas Polri tapi polisinya boleh atau gak menerima dana Inspektur Jenderal itu saya tidak tahu. Nanti Djoko Susilo yang akan saya cek dana gelap atau dana terang,’’ beber menerima dana mantan Dirut PLN ini. insentif dari Jasa Nah, dalam bersidang Raharja Rp60 juta tiap bulannya. di Tipikor kemarin, Mantan Mengenai hal itu Kepala Korlantas Polri Dahlan akan Inspektur Jenderal Djoko mengecek kebenaran Susilo mengakui menerima dana itu apakah dana insentif dari Jasa masuk dalam kategori Raharja Rp60 juta tiap honor atau masuk bulannya. Uang itu kategori lain. diterima sebagai komisi ’’Kalau honor kerjasama pengurusan apakah itu dana gelap administrasi STNK dan atau terang? Artinya uang santunan bisa saja terang dan kecelakaan. gelap. Misalnya ’’Kami mendapat Dahlan Iskan begini, ada SK Direksi insentif dari Jasa Raharja tentang dana itu (pemberian dana pada polisi, sebulan Rp50 juta. Dan juga ada tambahan red), nah kalau itu legal namanya,” tutur Dahlan Rp10 juta, sehingga total tambahan Rp60 juta,” kemarin (14/8). ujar Djoko di sela-sela persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Agar tidak simpang siur Dahlan jelaskan bahwa kemungkinan di Jasa Raharja ada Djoko mengaku, yang mendapat tambahan program tertentu yang memungkinkan berkaitan insentif itu hanya anggota Polri yang menjabat dengan pihak kepolisian. sebagai Kasatlantas Polres. Hal itu, diakui ’’Misalnya bahwa ada program, apalagi Djoko, dilakukan sejak 2009 silam.’’Itu uang Jasa Raharja kan kaitannya dengan kecelakan insentif pejabat. Bisa digunakan pribadi atau lalulintas dan untuk itu Jasa Raharja pasti operasional. Karena Kasatlantas ikut mengelola butuh atau memerlukan konsultan. Sedangkan santunan kecelakaan dan mengurus administrasi yang mengerti hanya polisi,” papar Dahlan.

STNK,’’ akunya. ’’Maka Jasa Raharja memberikan Nah dari situlah, mungkin kata Dahlan, insentif kepada pejabat polisinya,’’ sambung keluarlah SK Direksi Jasa Raharja mengenai Djoko. (chi/jpnn/ful)

3

RAKYAT MEMILIH

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013

BENNER

Tak Melanggar Sebelum Ditetapkan BANNER atau iklan calon gubernur dan wakil gubernur yang sifatnya ajakan untuk sementara tidak melanggar aturan.

Hal itu dikarenakan cagub yang bersangkutan belum ditetapkan Firman Seponada oleh KPU. Kecuali muncul iklan parpol yang mengisyaratkan ajakan untuk memilih parpol itu sendiri dalam pemilihan legislatif (pileg) 2014 mendatang. ’’Mereka masih bakal calon, jadi tidak melanggar aturan. Lain hal jika telah ditetapkan tapi belum waktunya sosialisasi tapi telah nyolong start duluan, itu baru melanggar, tandasnya.

Selain itu, lanjutnya Firman, dianggap melanggar jika pemasangan banner atau baleho melanggar ketertiban umum dan keindahan kota.

Senada dikatakan Edwin Hanibal, bahwa tidak semua iklan partai politik di media massa masuk kategori pelanggaran kampanye, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. ’’Misalnya seperti ucapan selamat, tidak mengajak masyarakat untuk memilih parpol atau calon tertentu, itu boleh saja, nggak ada problem,” ujar Komisioner KPU Lampung Edwin, kemarin (14/8).

Menurut Edwin, sebuah program acara di media massa masuk kategori kampanye yang dilarang sebelum masa kampanye ditetapkan, jika mengandung penyampaian visi-misi atau ajakan bagi masyarakat untuk memilih parpol atau calon anggota legislatif tertentu. ’’Kalau kedua hal tersebut dimuat itu baru bisa masuk katagori kampanye. Jadi sudah kampanye di luar jadwal, karena memang nggak boleh parpol beriklan di media elektronik maupun cetak sebelum pada waktunya, 21 hari menjelang pemungutan suara,’’ paparnya. (ben/ful)

DPT

KPU Panggil Parpol KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Tulangbawang segera mengumkan Daftar Pemilih Tetap ( DPT ). Jelang penetapan tersebut rencanannya pihak penyelenggara pemilu akan memanggil 12 parpol peserta pemilu.

Ketua Pokja Pencalonan KPU Tulangbawang Adi Kusnadi mengatakan dalam beberapa hari kedepan ia dan beberapa anggota komisioner akan segera menetapkan Daftar Pemilih Tetap bakal calon anggota DPRD yang akan bertarung pada tahun 2013a mendatang.

Berdasarkan data sementara KPU dari hasil perbaikan berkas yang dilakukan beberapa waktu lalu pihaknya terdapat 456 bacaleg yang masuk dalam daftar calon sementara.

Dari data tersebut selanjutnya pihak komisioner akan melakukan cross cek ulang berkas bacaleg dan menetapkan para calon wakil rakyat tersebut ke dalam daftar calon tetap atau DPT. Nah, sebelum nelakukan pleno penetapan DPT terlebih dahulu pihaknya akan memanggila low officer dan parpol perserta pemilu dengan tujuan verifikasi ulang berkas bacaleg dari masing-masing partai. ’’Pemanggilan rencananya 22 Agustus yang kemudian pada tanggal 23 Agustus akan dilakukan pengumuman daftar nama-nama bacaleg yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap atau DPT,” kata dia. (rek/ful)

FOTO MARIO

MAKIN SEMARAK: Menjelang Pemilihan Gubernur Lampung, nyaris tak ada ruang kosong di sejumlah tempat strategis.

KPU Minta Caleg Sadar Diri Parpol Wajib Sosialisasikan Nomor Urut Caleg KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lampung mengimbau calon legislatif (caleg) atas kesadaran sendiri untuk mencopot alat peraga sosialisasi pencalonan yang marak terpasang di berbagai ruas jalan.

Imbauan pencopotan alat peraga itu mengingat saat ini caleg yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai caleg tetap oleh KPU. Komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan caleg yang ada saat ini masih bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat berubah sebelum ditetapkan oleh KPU. Jadi secara pribadi caleg dilarang untuk memasang alat peraga, karena belum saatnya melakukan sosialisasi.

’’Saat ini mulai marak caleg secara pribadi memasang banner pencalonannya. Lain hal jika partai yang bersangkutan yang mengumumkan calegnya yang ikut dalam pileg mendatang diperbolehkan melakukan sosialisasi,’’ kata dia kepada Senator, kemarin (14/8).

Edwin mengungkapkan, partai bersangkutan yang melakukan sosialisasi harus mencantumkan keseluruhan nama caleg yang diusung sesuai dengan nomor urutnya. Sedangkan secara pribadi caleg baru boleh memasang alat peraga paling tidak satu sampai tiga hari setelah ditetapkan oleh KPU.

’’KPU baru akan mengumumkan daftar caleg tetap pada 23-25 Agustus mendatang. Jadi kami minta kesadaran caleg untuk mencopot sendiri alat peraganya. Karena dapat dipasang kembali setelah ditetapkan KPU. Jika petugas yang mencopot sangat disayangkan karena banner bisa saja menjadi rusak,’’ ungkapnya.

Kendati telah ditetapkan, lanjut mantan ketua LBH Bandarlampung itu daftar caleg juga masih dapat berubah. Karena KPU memberikan rentang waktu sekitar dua bulan jika ada gugatan terhadap caleg yang telah ditetapkan. ’’Bisa berubah karena ada ketentuan yang

mengaturnya,” tandas Edwin.

Disamping itu, KPU juga mengimbau partai politik dan caleg untuk menyerahkan data rekening terkait dana yang digunakan untuk kampanye atau sosialisasi.

Penyerahan daftar rekening itu paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan pileg 2014. ’’Kalau tidak mengirim data rekening, partai atau caleg akan dicoret dari daftar peserta. Data rekening itu diperlukan untuk mengetahui dan mengawasi aliran dana yang digunakan. Sehingga dapat diketahui asal usul dana yang digunakan,’’ pungkas Edwin. (ben/ ful)

Cagub Dituntut Empat Program KETUA DPP Partai Nasional Demokrat(Nasdem) bidang ekonomi dan moneter DR. H.R. Benny Kisworo, yang juga pengamat ekonomi politik menyarankan, para calon gubernur (cagub) Lampung harus memiliki program yang mencerdaskan.

Pasalnya, selama ini para bacagub dianggap belum memiliki visi misi yang jelas.

Benny juga menyarankan,

gubernur Lampung kedepan diharapkan dapat menjalankan empat program utama.

Keempat program itu yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.

Selain itu, Benny menambahkan, cagub diminta untuk lebih fokus dan memprioritaskan empat pilar kesejahteraan.

Diantaranya peningkatan indeks pembangunan manusia dengan indikator pendidikan dan

kesehatan.

Peningkatan daya beli masyarakat dan infrastruktur. Kemudian mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia. Terakhir, bacagub dimiinta lebih fokus dalam optimalisasi ekonomi kerakyatan.

Benny mengutarakan, untuk dapat memajukan Lampung, harus d i t u n ja n g d e n ga n jiwa kepemimpinan yang wajib dimiliki bacagub. ’’Demi kemajuan Lampung, rakyat harus memilih dengan hati nurani. Jangan mudah dibeli oleh calon pemimpinnya,’’ ujar Benny kepada Senator, kemarin (14/8).

Lebih lanjut ia mengutarakan,

salah satu upaya yang dapat dilakukan gubernur Lampung kedepan yakni dengan meningkatkan pemberian penghargaan kepada pelajar yang berprestasi. Untuk sektor kesehatan, diharapkan memprioritaskan program berobat gratis bagi warga tak mampu. ’’Lampung harusnya sudah memiliki pusat layanan kesehatan yang modern dan berkualitas.

Namun ditunjang juga dengan harga obat yang tidak terlalu mahal.

Sektor kesehatan erat kaitannya dengan pendidikan,’’ kata Benny.

Dalam hal lain, Benny berharap pemilihan gubernur Lampung dilaksanakan melalu DPRD. Menurutnya, pemiliihan melalui

DPRD dapat mencegah upaya pembodohan terhadap masyarakat.

Dimana selama ini, kata Benny, bacagub selalu menyuguhi warga dengan pemberian cuma-cuma atau gratis. ’’Dalam sosialiisasi bacagub selalu membagikan paket sembako dan kebutuhan lainnya secara gratis. Lebih baik lewat DPRD saja, kan ada wakil rakyatnya. Jika wakil rakyat salah memilih gubernur maka hanya segelintir orang saja yang salah. Jangan seluruh rakyat Lampung yang jadi korban,” ungkapnya. (ben/ful)

4

ZONA DEMOKRASI

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013

PILGUB

Pilgub Harus Tepat Waktu

SALDI IRSA PAKAR Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Saldi Isra mengkritisi kemungkinan pengunduran pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung.

Menurut Saldi, tidak ada aturan perundang-undangan yang membolehkan pengunduran UU, apalagi hanya karena tidak adanya anggaran. ’’UU kita tidak dikenal menunda pelaksanaan Pilkada karena tidak ada anggaran,’’ kata Saldi Isra.

Selain itu menurut Saldi, sistem perundangundangan juga tidak mengenal pelaksanaan Pilkada yang diundur melampaui masa jabatan.

Pelaksanaannya paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah selesai. “Yang ada (dalam UU, red) adalah pilkada boleh dimajukan,” jelas dia.

Ia mencontohkan Pilkada Kota Pekanbaru.

Saat itu kata, Pelaksana Tugas Wali Kota tidak mau melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pilkada sesuai putusan MK, karena ketiadaan anggaran. Namun akhirnya dilaksanakan karena adanya ancaman dari MK. ’’Mungkin hal yang sama perlu dilakukan pemerintah terhadap Gubernur Lampung sehingga dia mau menganggarkan dalam APBDP nanti,” kata dia.

Sebelumnya, Genta Pemuda Institute menggelar diskusi menyikapi anggaran Pilkada Lampung yang tidak tercantum dalam APBN 2013. Tak ayal, banyak pihak mempertanyakan hal tersebut, termasuk dari Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Dalam kesempatan itu, Ferry mendesak agar Pemerintah Daerah dan DPRD Lampung segera menyelesaikan masalah anggaran terkait Pemilihan Gubernur Lampung. Ferry meminta agar persoalan anggaran ini tidak dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah. “Untuk 2014 ini karena ada Pemilu Nasional, maka Pilkada 2014 harus dilaksanakan pada 2013,” jelas Ferry. (rls/ful)

ALKES

Bernuansa Politis KASUS dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Bandarlampung 2012 terus diburu pihak Kejati Lampung. Selain Kadiskes Kota Bandarlampung Wirman yang telah ditetapkan tersangka, pihak penyidik pun tengah membidik beberapa pejabat di Pemkot Bandarlampung.

Langkah ini pun dinilai bernuansa politis oleh sejumlah pengamat. ’’Kasus-kasus seperti ini memang cenderung bernuansa politis, ketika ada pilkada. Relevansinya memang kental, tapi jika kita cermat dan dapat memilah, antara kepentingan politik dan kasus hukum, tentu tidak mencederai demokrasi itu sendiri,’’ ujar Ketua Laboraturium Politik Unila Syafaruddin kepada Senator, kemarin (14/8).

Dikatakan Syafaruddin, pihak kejati harus membuka selebar-lebarnya kasus ini agar lebih terang benerang. ’’Kita tidak bisa berandai-andai siapa yang menyetir dia (Wirman, red). Maka kita harus cermat,untuk dapat memilah, disinilah peran kejaksaan. Jangan sampai ada korban, yang tidak bersalah,” timpalnya.

Ya, sejumlah fakta mulai terungkap dari pemeriksaan yang dilakukan terkait perkara dugaan korupsi pengadaan alkses ini. Pertanyaan penyidik pun perlahan terjawab terkait siapa saja yang menikmati uang hasil korupsi. ’’Sementara dari pemeriksaan yang kami lakukan, uang hasil korupsi ini ternyata mengalir ke beberapa pihak. Ada beberapa instansi yang diduga ikut menerima dan menikmati dana alkes dari tersangka alkes Riduan Winata,” sebut Kasi Penkum Kejati Lampung, Heru Widjatmiko, kemarin (14/8).

Ditambahan, dari pengakuan tersangka, bahwa ia telah mentransfer sejumlah dana ke pejabat pemerintahan di kota Bandarlampung, direktorat jendral kesehatan dan anggota dewan yang mengetahui dan ikut membantu melancarkan kegiatan tersebut,” urai Kasi Penkum Kejati Lampung, Heru Widjatmiko. Oleh sebab itu menurut Heru, sangat dimungkinkan dalam waktu dekat Kejati Lampung akan mengumumkan tersangka baru. (ful)

FOTO HUMAS PEMPROV LAMPUNG

AKRAB : Halal bihal yang berlangsung di Pemprov Lampung dihadiri sejumlah kepala daerah kabupaten/kota. Termasuk cawagub Lampung Mukhlis Basri, yang mendapat sambutan hangat dari Gubernur Lampung Sjahroedin ZP, yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Lampung.

Jadwal Tes Kesehatan Mundur PERSOALAN ketidaktersediaan anggaran yang mendanai pesta demokrasi di Lampung pada akhirnya menyeret begitu banyak persoalan yang kian bermunculan.

Bukan hanya ketidakpastian waktu perhelatan pilgub. Namun kini pun turut menghambat jadwal pemeriksaan kesehatan para calon gubernur dan wakil gubernur Lampung.

Melalui surat resmi yang dilayangkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke KPU dengan nomor surat 075/IDI-WILLPG/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 perihal penjadwalan ulang pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung.

Dalam surat tersebut, IDI menyebutkan bahwa tidak bersedia untuk melakukan penjadwalan ulang untuk pemeriksaan kesehatan dengan alasan belum adanya kepastian mengenai pelaksanaan Pilgub Lampung.

Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat pleno guna membahas jadwal dan tahapan pilgub. ‘’Sekaligus persiapan pembahasan anggaran menjelang kehadiran tim kemendagri 19 agustus nanti,’’ tulis

Nanang.

Sementara itu, sekretaris provinsi Lampung, Berlian Tihang menyatakan jika KPU sudah akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan tersebut maka kelak yang akan mendapatkan masalah hukumnya adalah sekretariat KPU.’’Karena dananya belum ada, aturannya gak boleh.

Duitnya saja belum ada tapi pelaksanaannya dikerjakan,’’ serunya.

Namun menurutnya ada pengecualian dimana jika sudah ada rekomendasi dari gubernur Lampung atau dari pihak DPRD jika pelaksanaannya bisa mendahului anggaran, itupun juga sebelumnya dana yang dibutuhkan harus tersedia lebih dulu.

Berlian juga memberikan sinyal adanya persyaratan kepada DPRD provinsi Lampung untuk selesaikan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum dan acuan pelepasan aset provinsi Lampung berupa tanah seluas 88,6 hektare di kawasan Waydadi yang menjadi kambing hitam atas menggantungnya nasib pilgub.’’Kita pun akan siap menganggarkannya jika DPRD bersedia menyelesaikan perda. Tapi kan belum ada kesimpulan,’’ kata dia. (lia/ful)

Ridho-Bakhtiar Siapakan Visi Top KELUARGA besar calon Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menggelar Halal-Bihalal di Kampung Tua, Kota Alam, Lampung Utara. Kehadirannya menyedot perhatian masyarakat, termasuk massa pendukung calon wakil gubernur Lampung Bakhtiar Basri.

Dalam kesempatan itu Ridho memberi apresiasi yang tinggi kepada pihak keluarganya yang ada di Lampung Utara Khususnya keluarga yang ada di kelurahan Kota Alam yang begitu semangat dan gigihnya memperjuangkannya untuk menjadi gubernur lampung.

Ridho juga mengajak seluruh keluarga dan kerabatnya untuk tetap menjaga ritme pemenangan sampai kemenangan itu betulbetul diperoleh.

Dalam sambutanya kandidat yang diusung Partai Demokrat ini mengatakan, apa yang selama ini dipejuangkan bisa dicapai. ’’Dengan semangat yang kita punya ini sebisa mungkin kita pertahankan agar kedepanya nanti provinsi lampung agar bisa menjadi

lebih baik lagi,’’ kata Ridho kemarin.

Dikatakannya beberapa keluhan masyarakat seperti rusaknya jalan, keamanan, adalah pekerjaan rumah ketika ia terpilih menjadi gubernur.

’’Masalah kesahjateraan di bidang pertanian, Alhamdulilah pak bakhtiar walaupun PNS beliau sudah lama mengurusi di bidang pertanian dan keluarga saya pun berlatar belakang di bidang pertanian, kita yakin dan seyakin-yakinya apabila petani di Lampung ini maju Insya Allah semua akan sejahtera,” kata dia.

Sementara menurut Bakhtiar pihanya sudah menyiapkan tiga visi. ”Kami sudah siapkan tiga visi top 2019, apa itu Top, T adalah terdepan, kenapa kita harus terdepan karena Lampung ini adalah provinsi yang paling terdepan di pulau Sumatera dan Lampung ini mempunyai SDM yang bagus,” papar bupati Tulangbawang Barat itu.

Kemudia yang kedua O, apa itu O, adalah orientasi kepada masyarakat artinya apa? Karena kita berorientasi untuk masyarakat lampung secara keseluruhan. ’’Kemudian P adalah percaya diri, kenapa kita harus percaya diri kerena kita selama ini banyak pemimpin di lampung yang tidak pecaya diri kalau lampung ini hebat, bahwa lampung ini bisa besar, bahwa Lampung ini bisa sangatsangat bagus. Kata Bakhtiar mengakhiri sambutanya,” paparnya. Hadir dalam kesempatan itu calon bupati Lampung Utara (Lampura) M Yusrizal dan para kerabat keluarga besar Ridho.(uci/ ful)

5

PRO KONTRA

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013

Momen Intropeksi PENANGKAPAN Ketua SKK Migas, Rudy Rubiandini oleh KPK diharapkan menjadi momen bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan energi nasional. Menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, kasus itu menjadi bukti bahwa pengelolaan energi nasional masih sarat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta kepentingan asing.

“Kalau pejabat setingkat Kepala SKK Migas mau disuap oleh asing, itu tentu sangat berbahaya.

Apalagi, ini tertangkap tangan langsung. Logika awam akan mengatakan, ini baru yang tertangkap tangan, yang tidak tertangkap bagaimana?” kata Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin (14/8).

Menurutnya, sejak awal pendirian SKK Migas memang sudah meninggalkan tanda tanya besar.

Sebab, tugasnya kurang lebih sama dengan BP Migas yang telah dibubarkan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Migas.

Dengan alasan itu, Saleh menghimbau Presiden SBY agar segera membubarkan SKK Migas supaya kepercayaan masyarakat dapat segera dikembalikan.

Ia juga meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus Rudy. Tidak hanya berhenti di SKK Migas, KPK juga harus berani mengungkap keterlibatan asing yang diduga ikut bermain.

“Kalau betul ada pihak asing, KPK harus segera menangkap dan memprosesnya. Bila terbukti memberi suap, perusahaan-perusahaan asing itu sudah semestinya diusir dari Indonesia. Mereka tidak pantas untuk mencari makan di Indonesia dengan cara-cara tidak terhormat,” tegas Saleh. (dil/jpnn/ful)

Rudi Sejajarkan Nazaruddin MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyamakan kasus dugaan suap yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) nonaktif, Rudi Rubiandini dengan kasus bekas Mahfud MD Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), M Nazaruddin.

Menurut Mahfud, kasus Rudi juga menyeret banyak nama seperti dengan kasus Nazar pada pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Sumatera Selatan.

“Kasus ini sama dengan kasus Nazar yang menyeret banyak nama,” kata Mahfud di sela acara halal bi halal Nahdliyin di Jember, Rabu (14/8).

Pria yang juga perah menjabat sebagai Menteri Pertahanan era Gusdur ini mengaku sudah lama mencurigai Rudi. Ia mengaku mendapatkan banyak informasi soal masalah Rudi.

Informasi itu diperoleh ketika Mahfud menjabat sebagai Ketua MK yang menyidangkan uji materi permohonan pembubaran BP Migas.

“Dia orang yang paling ngotot menolak pembubaran BP Migas,” kata Mahfud. Bahkan, kata dia, Rudi kerap menyerang MK secara frontal, bahkan cenderung tak menggunakan nalar.

Mahfud berharap dari penangkapan Rudi ini akan membuka tabir permainan yang ada di SKK Migas. Termasuk kata dia, membongkar orang-orang yang terlibat dalam kasus Rudi. (awa/jpnn/ful)

Terlilit Kasus Kernel Oil WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan operasi tangkap tangan Rudi Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), berkaitan dengan SG, seorang petinggi di perusahaan berinisial KOPL. Perusahaan itu bergerak di bidang migas.

Bambang tak bisa menjamin apakah pemeriksaan lembaganya akan mengarah kepada perusahaan tersebut. ’’Kami belum bisa memastikan apakah korporasi akan menjadi subjek hukum dalam tindak pidana ini. Yang jelas, S, ownernya, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Beri kesempatan KPK memeriksa,’’ kata Bambang di gedung KPK, kemarin (14/8).

Bambang memastikan S memiliki posisi tinggi di perusahannya. KPK mengklasifikasikan S sebagai high ranking position.

Berdasarkan informasi, S atau SG adalah Simon Gunawan. Perusahaannya adalah PT Kernel Oil Pte Ltd (PT KOPL Indonesia). Di Kernel, Simon menjabat sebagai komisaris.

Menurut sumber Tempo, suap untuk Rudi Rubiandini diberikan untuk ‘menanam jasa’ trading atau tender di bidang migas yang belum berlangsung.

Bambang belum bisa menegaskan apakah duit itu untuk suatu tender minyak yang tak bisa diolah di Indonesia. ’’Pokoknya penyuapan berkaitan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan SKK Migas,’’ kata Bambang. (tem/ful)

Hatta Tak Menyangka MENTERI Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengaku tak menyangka KPK menangkap Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

Menurut Hatta, dirinya mengetahui penangkapan Rudi dari media massa. ’’Sangat terkejut saya. Ini sudah dilaporkan Menteri ESDM juga pada Presiden,” ujar Hatta kemarin, (14/8).

Hatta menyatakan pemerintah mempercayakan proses hukum yang berjalan di KPK saat ini. Selain itu, pemerintah juga tetap memantau kinerja SKK Migas setelah ditinggalkan Rudi. Hatta enggan berkomentar lebih jauh terkait kasus yang menjerat Rudi. ’’Enggak usah saya berkomentar dulu. Yang penting kita jaga SKK Migas tetap jalan,” tandas Hatta.(flo/jpnn/ful)

FOTO SETO WARDHANA

BERNUANSA POLITIS: Rudi Rubiandini ketika masih menjabat sebagai Wamen ESDM meninggalkan gedung KPK pada 26 November 2012. Kedatangan Rudi untuk melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pencegahan tindak pidana korupsi di Kementerian ESDM, dan BUMN yang terkait. Kasus Rudi pun dikait-kaitkan dengan rencana konvensi Partai Demokrat.

Kasus Rudi Bernuansa Politis WAKIL Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, kasus dugaan suap yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Rudi Rubiandini tidak ada kaitannya dengan konvensi penjaringan calon presiden PD. Sebab lanjut Nurhayati, Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengamanatkan kepada kader supaya tidak mencari dana mengatasnamakan partai berlambang segitiga mercy itu. ’’Ini tidak ada kaitannya dengan Demokrat. Pak SBY tidak pernah meminta atau menugaskan, justru melarang semua kader baik DPP maupun fraksi mengatasnamakan Demokrat untuk mencari dana.

Ini ditekankan dan digarisbawahi ke kita semua,’’ ujar Nurhayati di gedung DPR, Jakarta, kemarin (14/8).

Lebih lanjut, ia meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut kasus tersebut sampai tuntas. “Biarkan proses hukum berjalan. Kita yakin KPK akan mengusut tuntas siapa yang terlibat,” kata Nurhayati yang juga Ketua Fraksi PD. Sementara itu Pengamat Politik Universitas Indonesia Iberamsjah

mengatakan, kasus Rudi tidak ada kaitannya dengan pengumpulan dana untuk konvensi PD. “Saya rasa tidak ada kaitan ke situ, terlalu jauh. Kalau untuk konvensi terlalu kasar jika memakai dana SKK Migas,” kata Iberamsjah.

Spekulasi mulai melebar ke manamana terkait uang dugaan suap ratusan ribu dollar Amerika yang diterima Rudi. Pertanyaanpertanyaan ‘nakal’ para jurnalis yang diajukan kepada Wakil Ketua

KPK Bambang Widjojanto, mengkaitkaitkan dana itu dengan konvensi PD. Nah, disinggung soal kemungkinan uang dollar ini akan digunakan untuk mendanai konvensi dari Kementerian ESDM karena Jero Wacik tercatat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi PD, KPK belum berani memastikannya. ’’Itu belum bisa disimpulkan. Penyidikan masih terus berjalan,’’ ujar Bambang.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, mengatakan sebagai orang yang pernah dan sedang mengurusi ESDM lanjutnya, SBY dan Jero Wacik dia yakini tahu permainan ini semua. ”Kalau kita suudzon, masak sih

SBY dan Jero Wacik tidak tahu ada permainan-permainan ini? Saya duga mereka tahu dan membiarkan karena butuh dana untuk konvensi, pileg dan pilpres? Darimana lagi mereka bisa mendapatkan dana kalau tidak dengan cara-cara menjual izin tambang,” ungkapnya.

Karena itu, Asep sangat berharap KPK bisa membongkar tuntas kasus ini. “KPK juga harus membongkar berbagai kasus penjualan izin pengolahan tambang, migas dan hutan yang dikeluarkan pemerintah.

Hampir semua penguasa menjual izin-izin untuk mendapatkan dana demi menjalani ambisi politiknya,” ungkap Asep Warlan Yusuf.(fas/ gil/jpnn/ful)

BUKAN KORUPSI, RUDI ANGGAP GRATIFIKASI

Sektor Migas Harus Diperiksa Hampir 24 Jam Dirombak Habis EKONOM Drajad Wibowo mengatakan, sektor minyak dan gas (migas) Indonesia membutuhkan perombakan besarbesaran. Sebab, banyak pemborosan yang terjadi di sektor itu. ’’Sektor migas kita membutuhkan overhaul (perombakan) besar-besaraan Banyak pemborosan yang membuat subsidi membengkak jauh lebih besar daripada yang semestinya,” ujar Drajad, kemarin (14/8).

Selain itu ia menambahkan, cost recovery sering tidak terkendali, produksi anjlok, pembangunan kilang banyak yang tidak terealisasi, dan banyak permainan dalam produksi, impor maupun distribusi migas.

Karenanya menurut Drajad, otakotak brilian seperti Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Rudi Rubiandini memang diperlukan oleh Indonesia.

Meski begitu, jika orang seperti Rudi

sampai terjerembab kasus kor upsi merupakan suatu kemunduran.

“Kalau orang seperti yang bersangkutan (Rudi) sampai kejeblos seperti ini, ini benar-benar sebuah setback, sebuah langkah mundur yang memprihatinkan,” katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Rudi di rumahnya yang terletak di Jalan Brawijaya VIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan karena diduga menerima suap. Dari penangkapan itu, KPK mengamankan lima orang termasuk Rudi.

Selain itu, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang USD400 ribu.

Uang itu bukanlah penyerahan pertama karena diduga sudah ada penyerahan sebelumnya. Petugas KPK juga menemukan uang selain USD 400 ribu.

Lembaga antirasuah itu juga menyita motor gede.(gil/jpnn)

Mengarah pada Pemakzulan SBY PAKAR hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, m e n i l a i tertangkapnya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini SUSILO BAMBANG YUDHOYONO oleh KPK karena menerima suap dari Khernel Oil Pte Ltd bukan hanya semata-mata perkara korupsi. Asep menyebut suap oleh perusahaan asing itu merupakan indikasi nyata pelanggaran Pasal 33 UUD 45. ’’Ini tidak hanya pada dugaan tindak pidana korupsi. Kasusnya bisa dikembangkan ke wilayah dugaan pelanggaran konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 45,’’ kata Asep kemarin (14/8).

Menurutnya, bukti hukum yang diperlukan juga tidak rumit. Sebab, ada mafia migas yang bekerjasama dengan penguasa. “Kalau ternyata penguasa terlibat, maka pelanggaran konstitusi dan pelanggaran UU Tipikor ini bisa dijadikan dasar untuk upaya pemakzulan penguasa,” tegas Asep.

Dijelaskannya, Rudi dapat dikenai pasal korupsi karena penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menerima suap.

Hanya saja, lanjut Asep, jika dari pengembangan penyidikan KPK ternyata ada keterlibatan penguasa, maka hal itu bisa menjadi pintu masuk dan landasan bagi upaya pemakzulan atau impeachment. ’’Sektor tambang dan migas dikuasai oleh penguasa baik di pusat maupun di daerah. Jika KPK bisa mengembangkan dan berhasil menemukan bukti-buktinya, maka ini bisa dijadikan alasan dilakukannya impeachment terhadap penguasa saat ini,” imbuhnya.

Menurut Asep, alasan hukum yang dapat dipakai untuk impeachment adalah pelanggaran pidana korupsi dan pelangggaran Pasal 33 Ayat 3 UUD 45.

“Jadi selain tindak pidana, ada pelanggaran UUD Pasal 33 Ayat 3 UUD 45. Tapi ternyata bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan semata-mata untuk kemakmuran para penguasa dan kroni-kroninya, maka terjadilah pelanggaran konstitusi,” imbuhnya. (fas/jpnn/ful)

KEPALA (Nonaktif ) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini merampungkan pemeriksaan setelah hampir 24 jam diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rudi keluar dari gedung KPK setelah dua tersangka lain, Simon dan Ardi terlebih dulu meninggalkan gedung KPK. Saat itu Rudi sempat memberikan keterangan bahwa dirinya tidak korupsi tapi hanya menerima gratifikasi. ’’Saya tidak melakukan korupsi tapi saya keliatannya masuk masalah, apa itu namanya, gratifikasi,” kata Rudi usai keluar dari KPK, Rabu (14/8) sekitar pukul 20.50 WIB, dengan wajah yang terlihat kelehahan sejak digelandang ke KPK sejak tadi malam.

Mengenakan rompi tahanan warga orange, wajah Rudi terlihat menyesali perbuatannya telah menerima pemberian dari koleganya. hal itu diutarakan Rudi sebelum memasukui mobil tahanan.’’Ada teman datang membawa uang. Tapi biarkan proses hukum yang berjalan,” kata dia.

Rudi ditahan di Rutan Jakarta Timur cabang KPK bersama tersangka lain bernama Deviardi.

sedangkan Simon Gunawan Tanjaya dijebloskan ke Rutan Guntur.

Berbeda dengan Rudi, dua tersangka dari pihak swasta memilih bungkam saat dicecar pertanyaan wartawan. Bahkan Ardi malah menutupi wajahnya dengan jaket yang dia kenakan. Sementara Simon lebih tegar dengan berjalan tegap meninggalkan gedung anti rasuah itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal akan memanggil Menteri ESDM Jero Wacik terkait kasus yang menjerat Rudi Rubiandini. Menanggapi hal itu, Jero mengaku menyerahkan sepenuhnya pada lembaga antikorupsi itu. “Saya serahkan kepada KPK, ya,” kata Jero kemarin Keterangan Jero dibutuhkan mengingat kementeriannya juga menjadi pengawas untuk SKK Migas. Dulunya, Rudi juga menjadi Wamen ESDM mendampingi politisi senior Partai Demokrat itu.Dalam kasus Rudi, KPK juga menduga ada kartel di bidang migas. Jero mempersilakan KPK membongkar kasus tersebut.

“Wah, suruh bongkar aja kalau ada kartel,” tandas Jero. (jpnn/ful)

Potr et

FOTO IMAM SUKAMTO

JADI PEMBICARA: Kepala SKK Migas Rudi Bubiandini saat menjadi pembicara dalam seminar Nasional Migas untuk Kemandirian Energi di Gedung DPR, Jakarta, 27 Februari 2013.

6

OPINI

RABU, 14 AGUSTUS 2013

The Leader of Political News

Derektur: Ardiansyah General Manager: Fajar Aditya Arifin Pemimpin Perusahaan: Fajar Aditya Arifin Manager Iklan /Pemasaran: Turisiah, Staf Pemasaran: Zulkifli (Kota Metro/Lamtim) Manager Keuangan: Junaidi Bendahara: Ratih Ramadani Personalia dan Umum: Febriansyah Percetakan: PT. Lampung Intermedia Pencetak: Budi S (Kabag), Suparman, Z. Arifin, Pujianto, Jenianto, Alim, Joko

Pemimpin Redaksi: Fajar Aditya Arifin Wakil Pemimpin Redaksi: M. Syaiful Amri Redaktur Pelaksana: M. Syaiful Amri Reporter: Togar Harahap, Irsan, Lia Damayanti (Bandar Lampung) Mario (Tanggamus) Arfan (Pringsewu) Raeza (Lampung Tengah) Hendar (Lampung Selatan) Arek Aditya (Tulang Bawang) Rusli (Lampung Utara) Surya P (Mesuji) Pracetak: Suliswanto, Turisiah, Novial Erdianto Penanggung Jawab Media: Ardiansyah

Alamat: Jalan Ki Maja No. 69A (Komplek Ki Maja Icon) Way Halim - Bandar Lampung Telpon: (0721) 704 840 email: redaksisenator@gmail.com website : www.hariansenator.com

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

Sentil KETUA Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengkritik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena didominasi oleh kekuatan negara asing. Presiden, Majelis Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dinilai gagal menjalankan amanat pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang Dasar 1945.

ULAMA NU DI TENGAH PUSARAN PILKADA

Apa sih yang ngak gagal?

KAPOLRI Jenderal Timur Pradopo mengklaim bahwa pelaksanaan pengamanan arus mudik Lebaran sekarang lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Mudah-mudahan benar kata pak jenderal

Politisi Berbicara Kepada Petani SEORANG pendatang baru di dunia politik sedang berkampanye di suatu daerah pertanian. Di depan sebuah gubuk yang reot, ia mencoba berbincangbincang dengan seorang pemuda yang sedang memerah susu.

Pada saat ia hendak mulai memperkenalkan diri, terdengar suara lelaki tua memanggil dari dalam rumah, “Lukas, masuk. Dan siapa teman bicaramu itu?”

“Katanya, dia seorang politisi, pak,” sahut Lukas.

“Kalau begitu, sapi itu juga lebih baik kau bawa masuk!”

Jargon Kampanye yang Membingungkan TIM sukses SBY sedang pusing melakukan pembenahan di Palembang, alasannya : Ketika mereka memunculkan jargon “SBY berbudi”, mereka tidak memikirkan kalau di palembang arti kata Budi = Menipu/berbohong.

Jadi artinya SBY berbudi = SBY berbohong, sehingga slogan-slogan di Palembang yang naik cetak harus dibatalkan semua.

Oleh karena itulah orang Palembang lebih suka SBY berpasangan dengan Hatta Rajasa agar jargonnya jadi “SBY berjasa” Tetapi masih untung SBY tidak berpasangan dengan Salahudin karena jargonnya jadi “SBY bersalah” Dan juga PAN tidak jadi mengajukan ketumnya Sutrisno Bachir karena jadi “SBY berachir” Namun siapapun “ber sama nya, tetap SBY depannya”....termasuk Rani kalo jadi cawapres menjadi “SBY berani”.

Oleh: Darmadi Pegawai Fungsional Kantor Kemenag Kab.Lampung Tengah, Dosen STKIP Kumala Lampung dan STIA YAPPANN Jakarta,Kandidat Doktor di Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta

PEMILIHAN kepala daerah (Gubernur) di Provinsi Lampung memang masih agak lama, namun berbagai bentuk kampanye yang dilakukan oleh masing-masing calon Gubernur dan wakilnya baik secara terang-terangan maupun terselubung sudah disosialisasikan jauh hari sebelumnya, kendatipun agenda pemilihan yang direncanakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung belum jelas pelaksanaannya. Di sebelah kanan dan kiri jalan sudah tampak berbagai jenis poster, baligho, serta spanduk berisikan tulisan tentang keunggulan kandidat tertentu dan ajakan untuk memilihnya. Bahkan di radio maupun televisi setiap saat masyarakat sudah sering mendengar dan menyaksikan iklan-iklan tentang ajakan memilih calon tertentu.

Muzadi (NU), Hamzah Haz (NU) berpasangan dengan Agum Gumelar, dan Wiranto berpasangan dengan Sholahudin Wahid (NU). Begitu halnya dalam pemilihan kepala daerah dari Propinsi sampai Kabupaten/Kota tokoh NU sangat mendominasi baik sebagai calon Gubernur dan wakilnya maupun sebagai calon Bupati/Walikota dan wakilnya. Hal ini cukup beralasan karena warga NU yang merupakan kaum tradisional menyebar di berbagai tempat dan pelosok, sehingga sangat potensial untuk mendulang suara terbanyak bagi calon tertentu.

Dampak Negatif Ketika pasangan A mendaftar ke Kantor KPUD sebagai Calon dan wakil kepala daerah, nampak para Ulama NU mendampinginya.

Begitu juga ketika pasangan B mendaftar ke KPUD sebagai calon dan wakil kepala daerah, terlihat juga para Ulama NU yang berpengaruh menyertainya.

Peristiwa tersebut sebenarnya sangat membingungkan masyarakat awam, mengingat figur para Ulama ternyata pilihannya tidak satu calon saja tetapi berbeda-beda. Ada apa sebenarnya, kenapa para Ulama NU (sebagai panutan masyarakat) pilihannya tidak satu saja?

Pertanyaan inilah yang selalu muncul di tengah masyarakat awam.

Apabila pertanyaan ini tidak segera ditemukan jawabannya, maka dikhawatirkan dampak negatif terjadi di kalangan masyarakat.

Karena bisa jadi dalam suatu komunitas kecil seperti keluarga memungkinkan terjadinya konflik

keluarga yang berdampak konflik sosial, karena idola Ulama yang diharapkan oleh masing-masing anggota keluarga itu berbeda pilihannya. Dampak negatif lainnya adalah terjadinya keretakan silaturrahim antar keluarga Ulama dan pesantren akibat Ulama yang satu dukung calon tertentu sedangkan Ulama yang lain dukung calon lainnya.

Para Ulama atau Kyai (Sunda: Ajengan) adalah orang yang mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah sehingga kehadirannya sangat dinanti oleh umat. Dalam masyarakat, Ulama merupakan sosok yang sangat dihormati perangainya, didengar nasehatnya, dan dilaksanakan perintahnya. Tetapai apabila figur yang dijadikan sebagai panutan masyarakat itu tidak memperlihatkan al-akhlakul karimah seperti tidak akur dengan saudaranya akibat/ ekses dari Pilkada, maka masyarakat juga akan menilai, kalau beliau yang ilmunya tinggi saja begitu apalagi kita masyarakat awam.

Ulama dan Umara Penyebutan atau penggunaan kata U lama mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan definisi tentang ulama itu sendiri (Faiqoh : 2003).

Di negara Timur Tengah penisbatan ulama diberikan kepada seorang Syaikh atau Mursyid. Di Indonesia sebutan seorang ulama dalam berbagai versi. Di daerah Jawa Ulama disebut Kyai, di daerah Pasundan disebut Ajengan.

Sementara di Bali dan NTB disebut Tuan Guru. Secara normatif istilah

Ulama diambil dari ayat al-Qur’an.

“Sesungguhnya ulama adalah orang yang takut kepada Allah”. Dalam hadits Nabi Saw., disebutkan; “Para ulama adalah pewaris para Nabi.”

Kata Ulama menunjukkan makna jamak diambil dari kata ‘aliim; orang yang menguasai dan mendalami ilmu pengetahuan. Apapun perbedaan definisi seputar ulama, namun pada prinsipnya ulama memiliki pandangan yang sama tentang penyebaran misi Islam.

Untuk konteks ulama Indonesia, (Kyai; Jawa), yang memiliki tanggung jawab mensosialisasikan Islam dan membentuk masyarakat yang baik berdasarkan Islam, maka salah satu jalan yang digunakan adalah dengan mendirikan pondok pesantren.

Di Pondok Pesantren itulah seorang Ulama NU dengan ikhlas karena Allah mengajarkan ilmunya kepada para santri, tanpa mengenal lelah. Di tempat itu juga seorang ulama membentuk karakter kepribadian santri agar suatu saat nanti bisa hidup pada zamannya berguna bagi masyarakat dan bangsa yang berasaskan akhlakul karimah.

Melalui tulisan sederhana ini, sebagai Kaum Muda NU penulis menyarankan sekaligus mengingatkan kepada para Ulama, baik yang aktif dalam struktural kepengurusan NU maupun dalam kultural NU agar mengedepankan Ukhuwah Islamiyah di atas segala kepentingan apapun. Bermusyawaralah untuk mufakat apabila ada permasalahan umat yang musykilat. Tidak ada satu masalahpun yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah.

Semoga.(*)

Mengapa Harus Mudik?

Kehabisan Dana Alutsista KARENA dilanda suatu krisis ekonomi yang berkepanjangan, sepasukan tentara di suatu negara antah berantah terpaksa melakukan latihan perang dengan peralatan apa adanya.

“Untuk menghemat pengeluaran tentara, maka peralatan perang untuk latihan diganti dengan bunyi mulut”, Kata sang komandan.

“Suara tusukan diganti dengan suara bles...”

“Suara tembakan diganti suara dor...”

“Dan, suara granat diganti dengan suara buuum...”

Maka latihan perangpun dimulai dengan sengitnya, sampai suatu ketika terjadilah keributan sesama prajurit.

Prajurit A : “Kamu curang, ketika masih jauh saya teriak buum... kamu masih jalan terus mendekati aku.

Begitu pula ketika agak dekat saya teriak dor, kamu masih jalan terus. Bahkan ketika berhadapan aku bilang bless... kamu jalan terus. Kenapa kamu?”

Prajurit B : “Breemmmmm saya panser.”

Tidak cukup dengan itu, para calon juga menggunakan beberapa pendekatan kepada masyarakat untuk menarik simpatinya, dari mulai bagi-bagi sembako kepada anak yatim dan janda miskin di Masjid sampai mendatangi ulama Nahdhatul Ulama (NU) yang punya pesantren.

Dalam hal yang terakhir ini menimbulkan polemik di kalangan warga NU sendiri. Satu sisi NU harus kembali ke Khithah 1926 bahwa NU bukan organisasi politik atau tidak terlibat dalam politik praktis, di sisi lain ijtihad para Ulama NU yang menetapkan bahwa membentuk imamah atau kepemimpinan adalah wajib hukumnya karena apabila dalam komunitas sosial tidak ada pemimpin, maka akan terjadi cara yang tidak aman, di mana pihak yang lemah akan terinjak-injak pihak yang kuat. Atas dasar ijtihad inilah maka sebagian para ulama NU di Lampung membangun kesepakatan untuk mendukung calon tertentu sebagai Gubernur yang akan datang dengan berbagai hujjah serta argumen yang rasional.

NU merupakan organisasi sosial keagamaan Islam terbesar di Indonesia selain Muhammadiyah yang warganya lebih dari tigapuluh juta. Dari jumlah ini cukup potensial untuk meraih suara baik dalam Pemilihan umum maupun dalam Pemilihan kepala daerah langsung.

Pantas saja dalam pemilihan presiden beberapa calon pernah menggandeng tokoh- tokoh NU. Misalnya Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Yusuf Kala (NU), Megawati berpasangan dengan Hasyim

Oleh : Gunawan Handoko Pemerhati Sosial, Tinggal di Bandarlampung

SEBUAH Pertanyaan yang dalam nalar sadar tidak akan pernah memperoleh jawaban pasti sampai kapan pun, termasuk pertanyaan mengapa harus dilakukan serentak menjelang Idul Fitri. Bukankah masih banyak waktu lain jika hanya untuk sekedar ‘sungkem’ dan saling berma’afan kepada orang tua dan sanak keluarga. Padahal mereka harus rela untuk berdesak-desakan antri tiket, terjebak kemacetan, di samping harus rela menghabiskan tabungannya yang diperoleh dengan susah payah selama satu tahun.

Lantas apa yang sebenarnya dicari para pemudik? Inilah salah satu budaya asli bangsa Indonesia yang

tidak akan ditemui di belahan negara mana pun, termasuk tradisi halalbihalal atau saling mema’afkan.

Hal itu merupakan kearifan lokal yang sengaja diciptakan oleh para pendahulu atau para wali untuk membuat tradisi setelah Ramadan diadakan acara halalbihalal. Sebab, para wali berkeyakinan bahwa acara halalbihalal bisa menjadi resolusi konflik antar umatnya. Di negeri ini budaya mudik secara sosiologis telah identik dengan lebaran Idul Fitri yang berfungsi sebagai pelestari identitas kaum muslim untuk saling berma’af-ma’afan sekaligus menjadi alternatif untuk melepas kerinduan tentang masa-masa awal membangun jati diri di daerah asal.

Benar bahwa kegiatan mudik dapat dianggap sebagai aktivitas sosial yang negatif, tidak produktif dan hanya menghambur-hamburkan biaya, baik bagi pemudik sendiri maupun instansi Pemerintah yang menangani masalah ketertiban, keamanan dan pelayanan publik.

Mereka harus bekerja ekstra keras untuk menghadapi fenomena tahunan ini. Namun ada penafsiran lain yang menilai bahwa aktifitas mudik termasuk ’jihad’ yang hal

tersebut mendapatkan legitimasi dalam perspektif teologi, meski banyak pihak yang menganggap sebagai hal yang mengada-ada.

Jika kita mengacu pada penafsiran Profesor Quraish Shihab, bahwa yang dimaksud jihad adalah upaya pengerahan totalitas seseorang untuk kebaikan, maka mudik menjadi media jihad yang lebih emansipatoris, berpihak kepada upaya-upaya transformasi individu dan sosial dalam tiga cara pandang.

Pertama, masyarakat yang mudik menganggap langkahnya tersebut adalah suatu kewajiban untuk berterima kasih dalam menjalani perjalanan hidup.

Artinya, mudik bukan sekadar bertemu keluarga dan sahabat, tetapi fitrah untuk mengingat kembali darimana asal sebelum mendapatkan kehidupan. Mudik akan menyadarkan bahwa selain kepada Tuhan, kepada orang tua pun mesti mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kehidupan melalui jerih payahnya dalam membekali potensi sehingga mampu meraih ”sumber kehidupan” masa depan. Ajaran Islam memang menempatkan posisi orangtua persis di bawah Tuhan. Secara fungsional Islam mengatur

penghambaan manusia terhadap Allah dan penghormatan manusiawinya dimanifestasikan terhadap orangtua, sebagaimana ditegaskan di dalam Surat Al-Israa Ayat 23-26 agar jangan sampai berkata kasar atau memperlakukan dengan kasar serta anjuran untuk senantiasa sayang dan berterima kasih dengan cara mendo’akan kebaikan terhadap orang tua. Setiap manusia wajib untuk berlaku sopan, halus, dan penuh kasih sayang.

Kedua, mudik bisa berarti mengenang kembali kepada Tanah Air, yakni tempat tanah kelahiran atau ”ibu bumi”. Dalam dakwah Wali Songo konsepsi terbuka tentang ”ibu bumi” dikembangkan menjadi rumusan ”cinta Tanah Air merupakan bagian dari iman”. Dalam konsep ini, kecintaan kepada daerah dan bangsa dimanifestasikan sebagai etos dan kekuatan yang akan digunakan untuk menolak ancaman yang datang dari luar, sehingga antara satu daerah dengan daerah yang lain saling menguatkan.

Diyakini bahwa para pemudik akan merasakan adanya beban psikologis ketika menyaksikan berbagai kenyataan di daerah masing-masing yang pada akhirnya akan memberi tugas serius bagi

para pemudik untuk ikut membantu melanjutkan pembangunan daerah berdasarkan karakteristik wilayah dan kultur masyarakat lokal berdasarkan pengalaman di perantauan.

Ketiga, mudik menjadi upaya untuk mengembalikan fungsi transformasi agama secara praksis.

Menurut Clifford Geertz, agama bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi terkepung dalam realitas objektif yang sangat memengaruhi, baik interpretasi maupun aktifitasnya. Untuk itu, mudik merupakan media untuk melakukan kritik kebudayaan atau sebagai bentuk pemusnah budaya yang destruktif di daerah setelah mengalami pertarungan psikologis dan sosiologis humanistik di perkotaan.

Dan yang lebih penting lagi, hendaknya budaya mudik tanpa ada muatan untuk tujuan pragmatisme individual dengan menunjukkan jati diri dan status sosial pemudik berkaitan dengan prestasi, jabatan, gelar, kendaraan, harta, dan label materi lainnya.

Sifat itulah yang tak jarang ikut hadir sebagai bagian yang turut memperkuat alasan mengapa harus mudik. (*)

7

RAGAM

A

SEN TOR

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013

Rudi Rubiandini Sosok Elegan yang Cerdas

Dari Kampus, Golf, Hingga Tahanan KPK SIAPA mengira tokoh secemerlang Rudi Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), berakhir di ruang tahanan KPK. Dia dikenal cerdas dan lugas.

Nama Rudi Rubiandini menjadi sorotan nasional saat menyoroti kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Rudi adalah pakar pertambangan yang menentang teori bahwa bencana lumpur Lapindo terjadi lantaran buntut gempa di Yogyakarta. Dia yakin petaka itu terjadi karena kesalahan pengeboran.

Nama Rudi pun moncer di berbagai media. Sarjana Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung 1985 itu sering menjadi narasumber media. Setelah itu, nama Rudi Rubiandini tidak cuma dikenal di kalangan akademisi. Doktor lulusan Technische Universitaet, Clausthal, Jerman, itu kemudian menjadi birokrat. Karena pengetahuannya yang luas, dia diangkat menjadi Penasihat Ahli Kepala BP Migas Badan Pelaksana Hulu Kegiatan

Minyak dan Gas (BP Migas) pada 2009-2010.

Di BP Migas, kariernya melesat. Dia akhirnya menjadi Deputi Pengendalian Operasi BP Migas pada periode 2011-2012. Bahkan, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkatnya sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2012. Kawan-kawan sekerja Rudi Rubiandini di Badan Pelaksana Hulu Kegiatan Minyak dan Gas (BP Migas) menilai Rudi sebagai the rising star yang bisa menggenjot produksi minyak nasional.

Saat BP Migas dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan diganti dengan SKK Migas, Rudi diangkat menjadi kepala. Rudi pernah dua tahun bekerja di bidang ini.

BP Migas dibubarkan November lalu dengan alasan inkonstitusional. Badan yang sudah tutup buku itu kerap dituding sebagai sarang korupsi, boros, pro-asing, dan gagal mencari sumber cadangan minyak baru. Rudi tak menampik tudingantudingan itu. “Korupsi ada di mana saja, bahkan di kelurahan, tak hanya di BP Mi-

gas. Yang jadi pertanyaan, mengapa tak pernah ditindak atau ditangkap,” ujarnya.

Alhasil, Rudi duduk di kursi panas yang lebih sulit daripada Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rudi Rubiandini sejatinya seorang akademikus. Namun, bandul kariernya bergerak ke arah birokrasi tinggi yang membawanya, antara lain, ke dunia baru yang tak dikenalnya: pergaulan lapangan golf.

Olahraga yang digemari Rudi memang cuma badminton.

Toh, dia membeli stik golf serta belajar memukul bola karena harus menghadiri acara-acara di lingkungan energi dan mineral yang acap dibuka dengan teeing shotpukulan pertama dalam golf oleh pejabat kementerian.

Rudi sadar di tempat barunya banyak korupsi terjadi.

Saat ditanya tentang banyak bawahan Rudi adalah bekas orang BP Migas, lembaga yang sering dituding korup, dia menjawab enteng. “Betul, saya tahu ini berat. Makanya saya mau ketika negara meminta saya menduduki tempat itu dengan segala kesulitannya,” ungkapnya. (tem/ful)

Dari Hal 1

PENDAFTARAN sesuai jumlah yang disetujui dan ini baru selesai semuanya tanggal 23 Agustus mendatang. Jadi pengumuman nampaknya belum dilaksanakan,’’ bebernya.

Hanya saja, bila rinciannya sudah diserahkan ke masing-masing daerah dan siap melaksanakan, pendaftaran sudah bisa dibuka secepatnya. Sebaliknya bila instansi belum siap, pembukaan pendaftarannya bisa loncat ke September. ’’Prinsipnya ada di instansi pelaksana. Apalagi tahun ini kita pakai dua sistem yaitu metode computer Assisted Test (CAT) dan lembar jawaban komputer (LJK),’’ tandasnya.

Kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru untuk pelamar umum sejatinya sudah dibagikan ke instansi pusat dan daerah bulan lalu.

Tetapi hingga saat ini, belum ada satupun instansi yang mengumumkannya ke publik. Alasan pemerintah, pendistribusian kuota itu belum disusun lebih rinci per formasi.

Imanuddin menambahkan, rangkaian persiapan rekrutmen CPNS baru untuk pelamar umum belum selesai. ’’Jadi meskipun formasinya sudah dibagikan ke masing-masing instansi pertengahan Ramadan lalu, sampai sekarang belum diumumkan ke publik,’’ paparnya.

Pernyataan ini sedikit berbeda dengan sikap Kemen PAN-RB beberapa saat setelah formasi CPNS baru dibagibagikan ke instansi pusat dan daerah. Saat ini pihak Kemen PAN-RB meminta supaya in-

stansi segera mengumumkan formasi ke masyarakat. Sehingga masyarakat peminat CPNS bisa segera mempersiapkan diri.

Imanuddin menegaskan bahwa formasi yang dibagikan pada pertengahan Ramadan lalu itu belum final. ’’Istilah kami, formasi yang sudah dibagikan itu masih berupa persetujuan prinsip,’’ terangnya.

Dia lantas menguraikan proses penetapan formasi hingga pengumuman lowongan ke masyarakat. Imanuddin menuturkan bahwa rangkaian persiapan itu dimulai dengan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.

Selanjutnya dianalisi oleh tim dari Kemen PAN-RB. Dari hasil analisis itulah dikeluarkan persetujuan prinsip, bahwa instansi mendapatkan jatah CPNS baru.Setelah keluar persetujuan prinsip itu, masing-masing instansi tadi mengusulkan kembali rincian formasi CPNS baru dari saringan pelamar umum. ’’Jadi yang disampaikan dalam persetujuan prinsip itu hanya jumlah kuotanya saja,’’ kata Imanuddin. Sehingga tidak bisa diumumkan langsung ke publik.

Nah sampai 23 Agustus mendatang, instansi diberi waktu untuk membagi kuota CPNS baru itu untuk posisiposisi yang membutuhkan tenaga baru. Imanuddin mengatakan setelah proses ini ditutup, maka formasi CPNS baru sudah terdistribusi secara baku.

Dengan rangkaian persiapan ini, Kemen PAN-RB optimis pelaksanaan tes CPNS baru 2013 untuk pela-

mar umum tetap terlaksana sesuai jadwal. Yakni sekitar September hingga Oktober nanti.

Sebagaimana diketahui kuota kasar CPNS baru dari pelamar umum sekitar 60 ribu orang. Rinciannya adalah 40 ribu untuk instansi daerah dan sisanya 20 ribu untuk instansi pusat. Jumlah itu masih berpeluang bertambah, karena masih ada permintaan susulan dari Kemen PAN-RB ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pelaksanaan tes CPNS mulai meninggalkan sistem lembar jawaban komputer (LJK) seperti pada umumnya. Sebaliknya pemerintah mulai menggunakan sistem computer assisted test (CAT).

Dengan sistem ini, pengerjaan naskah ujian CPNS baru dijalankan secara online (selengkapnya lihat grafis).

Teknisnya peserta ujian langsung mengerjakan soal di depan komputer yang tersambung ke server panitia tes CPNS baru.

Sementara sebanyak 251 honorer kategori satu (K1) dari Pemko Medan, tampaknya belum bisa tidur nyenyak. Pasalnya, hingga kini belum ada kepastian kapan nasib mereka diputuskan, lolos atau gagal diangkat menjadi CPNS. Padahal, pada 19 Juli 2013 lalu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno menjanjikan keputusan akan diambil pekan depannya. Nyatanya, hingga kini belum juga jelas.

Hingga awal Agustus ini, BKN belum juga memberikan kepastian. Dalihnya, dari 32 pemda yang honorer K1nya bermasalah dan telah se-

Dari Hal 1

KASUS terbesar dalam suatu operasi tangkap tangan,” kata Bambang di gedung KPK, kemarin (14/8).

KPK semalam menangkap enam orang, hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan suap Rudi Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Dari enam orang itu, tiga di antaranya diduga berhubungan langsung dengan dugaan tersebut dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Informasi yang dihimpun, ketiganya adalah Rudi, Simon, dan Deviardi (Ardi).

Mereka ditahan rumah tahanan KPK di C1 gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, dan di Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, rekor operasi tangkap tangan ini mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang Artalyta Suryani.

Dalam operasi tangkap tangan saat itu KPK menyita uang US$ 660 ribu (Rp6,8 miliar).

Artalyta atau Ayin adalah seorang pengusaha Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam kasus penyuapan jaksa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selanjutnya, Artalyta dinyatakan bersalah oleh Penga-

lesai di-audit tujuan tertentu (ATT) yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada yang belum menindaklanjuti rekomendasi dari BPKP. ’’Ada beberapa daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi ATT,’’ ujar Eko, awal bulan ini.

Keterangan ini jelas berbeda dengan penjelasan sebelumnya, yang menyebut, pemda yang sudah selesai menindaklanjuti hasil audit dan proses administrasi lainnya, maka akan segera diumumkan, yang diperkiraan pekan depan terhitung dia ngomong 19 Juli itu.

Saat itu juga dia katakan, honorer K1 dari Kota Medan, termasuk yang akan diumumkan lebih awal dibanding daerah-daerah lain yang sama-sama datanya bermasalah. ’’Yang sudah diselesaikan duluan termasuk Medan dan Gorontalo,’’ kata Eko. Dimintai ketegasan pastinya kapan akan diumumkan dan diserahkan ke BKD Medan, Eko belum bisa memastikan. Katanya, datanya masih sedang diproses oleh anak buahnya.

Seperti sering diberitakan, hasil ATT BPKP yang sudah diserahkan ke Pemko Medan menyatakan, dari 251 honorer K1 Medan, 143 di antaranya harus dilengkapi otorisasi, 82 dialihkan ke honorer K2, sedang 26 dinyatakan tidak memenuhi persyaratan alias gagal total.Untuk persyaratan otorisasi sudah dilengkapi.

Sekarang tinggal menunggu keputusan final, berapa dari 251 itu yang akan gagal mengantongi NIP. (wan/ful)

dilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan dijatuhi vonis 5 tahun penjara pada tanggal 29 Juli 2008 atas penyuapan terhadap Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI Urip Tri Gunawan.

Dugaan keterlibatan penguasa terhadap kasus suap yang diterima Kepala SSK Rudi Rubiandini tidaklah terlalu rumit dan berbelit untuk diungkap. ’’Sebelum jadi presiden, Susilo Bambang Yudhoyono jadi Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben).

Saat tertangkapnya Rudi Rubiandini, kementerian yang sama dipimpin oleh Jero Wacik. Artinya SBY dan Jero Wacik sangat paham selukbeluk dan dinamika tatakelola tambang minyak,’’ kata Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, saat dihubungi wartawan, kemarin (14/8).

Sebagai orang yang pernah dan sedang mengurusi ESDM lanjutnya, SBY dan Jero Wacik dia yakini tahu permainan ini semua. ”Kalau kita suudzon, masak sih SBY dan Jero Wacik tidak tahu ada permainanpermainan ini? Saya duga mereka tahu dan membiarkan karena butuh dana untuk konvensi, pileg dan pilpres?

Darimana lagi mereka bisa mendapatkan dana kalau tidak dengan cara-cara menjual izin tambang,” ungkapnya.

Karena itu, Asep sangat berharap KPK bisa membongkar tuntas kasus ini. ’’KPK juga harus membongkar berbagai kasus penjualan izin pengolahan tambang, migas dan hutan yang dikeluarkan pemerintah. Hampir semua penguasa menjual izin-izin untuk mendapatkan dana demi menjalani ambisi politiknya,’’ ungkap Asep Warlan Yusuf.

Anggota Komisi Energi dan Sumberdaya Mineral DPR, Nur Yasin mengingatkan, tertangkapnya Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan sampai mengganggu target produksi minyak sebagaimana yang disepakati dalam APBN Perubahan 2013 sebesar 840 ribu barel per hari. ’’Dalam Undang-Undang tentang APBN Perubahan 2013 sudah ditetapkan target produksi minyak rata-rata sebesar 840 ribu barel per hari. Tertangkapnya Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini oleh KPK jangan sampai menggangu target produksi tersebut,” kata Nur Yasin, Rabu (14/8).

Dia akui, Rudi adalah satu dari sedikit pejabat negara yang menguasai bidang energi dan sumberdaya mineral. Kalau Rudi bicara, kata Yasin, lugas dan tegas dengan target-target yang jelas dan terukur. ’’Waktu masih wakil menteri (ESDM), beliau menjelaskan dengan model perhitungan yang sangat matematis tentang kenaikan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik di depan Komisi VII, sehingga terjawab jelas dan tuntas, kenapa BPP, nilai rupiahnya meningkat atau naik,” ungkap politisi PKB itu.

Tapi Indonesia adalah negara hukum. “Apa pun prestasinya, bagaimanapun kemampuannya, sehebat apa pun kinerjanya, jika sudah berhadapan dengan pelanggaran hukum, dia harus diproses secara hukum dan terima seluruh konsekuensinya,” ujar Nur Yasin.

Terakhir, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini menegaskan, negara harus bersih dari perbuatan pelanggaran hukum. “Negara ini harus diurus oleh orang berkemampuan tinggi, tapi berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia.

Ini syarat mutlak,” imbuh Nur Yasin. (tem/fas/jpnn/ful)

Dari Hal 1

NASIB

Terkait molornya pelaksanaan tes kejiwaan dan kesehatan bakal calon gubernur.

Firman menuturkan, hal itu diduga pihak IDI dan rumah sakit juga masih menunggu kejelasan tentang anggaran dan pelaksanaan pilgub. ’’Pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan itu kan butuh biaya juga. Jadi rencana tesnya masih menunggu hasil pertemuan juga,’’ papar Firman.

Ya, pertemuan antara tim kementerian dengan Pemprov Lampung memang cukup menentukan jadwal pilgub. Meski pun sebelumnya Kemendagri telah melakukan pertemuan dengan, KPU Pusat, KPU Lampung dan Pemprov Lampung yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan yang membuat KPU Lampung berada di atas angin.

Tegas Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan hasil pertemua mengkrucut lima poin kesepakatan. Pertama disepakati Pilgub Lampung diselenggarakan pada tahun 2013. Dan alokasi anggaran dianggarkan pada perubahan APBD 2013.

Poin kedua, proses penganggaran dalam Perubahan APBD 2013, dilakukan setelah rapat paripurna DPRD LKPj tahun 2012, yang seharusnya dilaksanakan Rabu, (31/7).

Namun Paripurna ditunda setelah lebaran karena pemprov belum siap, dan akan dijadwalkan setelah lebaran pada 16 Agustus 2013.

Ketiga anggaran penyelenggaraan pilgub Lampung 2013 diperkirakan sekitar

Rp300 miliar harus dialokasikan. Dengan rincian KPU Rp187 miliar, Bawaslu Rp64 miliar dan sisanya untuk kepolisian daerah untuk anggaran keamanan. Oleh karena itu, untuk memenuhi besaran anggaran tersebut dilakukan dengan dua cara yakni melakukan rasionalisasi/efisiensi APBD sehingga ditemukan nilai sampai Rp300 miliar. ’’Bila hasil rasionalisasi dalam APBD belum mencapai Rp300 miliar dilakukan dengan meminjam ke Bank Lampung,’’ ungkapnya.

Keempat, Lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan khususnya KPU, Bawaslu dan Polda harus bertemu untuk melakukan sinkronisasi usulan anggaran seoptimal mungkin.

Sehingga ditemukan angka yang optimum. Kemudian poin kesepakatan yang terakhir yaitu jadwal untuk pembahasan anggaran yang rincian sebagai berikut, pada 16 Agustus 2013.

DPRD melakukan paripurna LKPj dan 19 Agustus 2013, tim teknis Kemendagri turun ke Lampung untuk membahas rinci kesimpulan anggaran Pilgub Lampung 2013 dengan Pemprov, Badan Anggaran DPRD, KPU Lampung, Bawaslu Lampung dan Polda. ’’Sehingga ditemukan angka yang disepakati bersama. Setelah angka detail anggaran ditemukan, kemudian langkah politik diselesaikan oleh Mendagri,” kata dia.

Hadir dalam pertemuan di Jakarta, diantaran Dirjen otda, Dirjen Anggaran, Direktur Pejabat Negara, Direktur Kesbang Pemprov Lampung, Asisten II, Kepala Bapeda, Kepala Dispenda, Kepala Biro Hukum, dan beberapa pejabat terkait lainnya.

Sedangkan dari KPU-RI diwakili oleh Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Korwil Lampung) dan komisioner KPU Lampung dihadiri Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono dan anggota KPU Sholihin.

Sebelumnya Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, menegaskan soal pelaksanaan jadwal pemilihan gubernur (pilgub) Lampung periode 2014-2019 kembalikan ke pemerintah pusat.

Dari Hal 1

DAHLAN Raharja kan kaitannya dengan kecelakan lalulintas dan untuk itu Jasa Raharja pasti butuh atau memerlukan konsultan. Sedangkan yang mengerti hanya polisi,” papar Dahlan.

Nah dari situlah, mungkin kata Dahlan, keluarlah SK Direksi Jasa Raharja mengenai biaya perbulan untuk polisi. ’’Kalau SK itu keluar tidak ada permasalahan di Jasa Raharja, tapi polisinya boleh atau gak menerima dana itu saya tidak tahu. Nanti akan saya cek dana gelap atau dana terang,’’ beber mantan

’’Kita tunggu saja pusat,’’ kata Gubernur Sjachroedin di sela-sela peninjauan ke sejumlah moda transportasi mudik di Bandarlampung, kemarin.

Ia enggan berpolemik lagi mengenai pilgub karena semua sudah jelas bahwa daerah sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Menurut dia, saat ini biaya pilgub tidak mungkin masuk APBD Perubahan. “Duitnya tidak ada mau gimana,” kata Sjachroedin yang juga politisi PDIP Lampung.

Sebelumnya, ia meminta salah satu anggota KPU mundur, tapi komisioner telah meminta maaf. “Saya maafkan apalagi bulan puasa,” ujarnya.

Ia telah menyetujui pilgub dipercepat 2013, tapi masalahnya anggarannya tidak ada, karena APBD Perubahan tidak mencukupi untuk membiayai Pilgub mencapai Rp200 miliar.

Sebelumnya, komisioner KPU Lampung akan melakukan konsultasi dengan KPU Pusat terkait hasil keputusan rapat di Kemendagri beberapa waktu lalu. Kemendagri memutuskan pilgub tak bisa digelar 2013 dan mundur pada April 2014 bersamaan pemilu legislatif.

Terpisah Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menegaskan , pihaknya telah mengirim surat penegasan kepada pemprov. Penegasan dimaksud yakni agar Pemprov segera mengirimkan usulan tentang alokasi anggaran pemilihan gubernur (pilgub) di dalam APBD P 2013.

Marwan menuturkan, surat itu sebagai tindaklanjut atas surat edaran dari menteri dalam negeri yang diterima DPRD Lampung pada Rabu (31/7). ’’Kemendagri telah mengirimkan surat. Surat ditandatangani langsung oleh menteri dalam negeri Gamawan Fauzi itu ditujukan kepada gubernur Lampung dan DPRD. Surat itu khusus dikirimkan untuk Lampung. Itu surat terbaru dari mendagri,’’ ungkap Marwan yang mengaku lupa nomor surat yang dimaksud.

Dalam surat itu, kata Marwan, intinya mengingatkan pemprov dan DPRD untuk menganggarkan pilgub di APBDP 2013. (ben/ful)

Dirut PLN ini.

Nah, dalam bersidang di Tipikor kemarin, Mantan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo mengakui menerima dana insentif dari Jasa Raharja Rp60 juta tiap bulannya. Uang itu diterima sebagai komisi kerjasama pengurusan administrasi STNK dan uang santunan kecelakaan. ’’Kami mendapat insentif dari Jasa Raharja sebulan Rp50 juta. Dan juga ada tambahan Rp10 juta, sehingga total tambahan Rp60 juta,” ujar Djoko di sela-sela per-

sidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Djoko mengaku, yang mendapat tambahan insentif itu hanya anggota Polri yang menjabat sebagai Kasatlantas Polres. Hal itu, diakui Djoko, dilakukan sejak 2009 silam.’’Itu uang insentif pejabat. Bisa digunakan pribadi atau operasional. Karena Kasatlantas ikut mengelola santunan kecelakaan dan mengurus administrasi STNK,’’ akunya. ’’Maka Jasa Raharja memberikan insentif kepada pejabat polisinya,’’ sambung Djoko. (chi/jpnn/ful)

8

KOMBIS

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013

Diskon Seharga Avanza!

SEDAN sporty Toyota Mark X beberapa waktu lalu dipastikan batal jadi armada taksi premium di Jakarta, akibatnya Toyota kebanjiran stok Toyota Mark X. Sebanyak 500 Toyota Mark X didatangkan dari Jepang dan kini dijual untuk umum dan didiskon besar-besaran.

Untuk menarik minat beli konsumen, Toyota memangkas harga sedan Mark X sampai Rp 185 juta, atau hampir setara dengan mobil Avanza tipe G otomatis yang dijual Rp 181,2 juta. Saat ini ketersedian stok Toyota Mark X cuma 100 unit, sementara 400 unit sudah di tangan konsumen.

Salah satu sales Toyota menyebutkan bahwa, Toyota memberikan potongan harga hampir Rp 185 juta untuk satu

unit Toyota Mark X. “Beli mobil hadiahnya mobil,” tuturnya.

Harga 1 unit Mark X sendiri mencapai Rp 595 juta, jadi harga Mark X sekitar Rp 410 juta.

Ketika detikOto mengonfirmasi hal ini ke Auto2000, mereka mengiyakannya.

“Tadinya masuk dipakai taksi.

Tapi karena enggak jadi, kita jual ke umum. Dan dikasih harga yang pas.

Menurut Agus saat ini ketersediaan stok Toyota Mark X lansiran 2012 kini cuma 100 unit dari 500 unit yang didatangkan dari Jepang. “Sekarang tinggal 100 unit. Enggak jadi taksi karena kemewahan,” ucap Agus.

Mark X menggunakan mesin bermesin V6 dengan berkonfigurasi roda penggerak belakang.(ikh/ ddn/jar)

Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitru 1434 H Minal Aidin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir & Bathin

9

A

SEN TOR

PILGUB

SEPAKAT Tapi dengan Catatan GUBERNUR Lampung Sjahroedin ZP sepakat jika anggaran pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) masuk ke dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2013. Hal itu disampaikan seusai menghadiri halal bihalal dengan walikota dan bupati di kantor gubernur kemarin (14/8). ’’Anggaran kan sudah setuju, bahas APBD Apalagi nantinya akan datang tim pusat. Ya kita liat saja, kita bahas bersama,” ujar Sjahroedin kepada wartawan.

Namun mantan jenderal bintang tiga itu menyarankan kepada DPRD Provinsi Lampung untuk meramungkan sejumlah pekerjaan rumah salah satunya rancangan peraturan daerah (rapeda) tentang aset Waydadi. Agar nilai aset sebesar Rp600 miliar dapat secepatnya masuk ke kas daerah. ’’Dari Waydadi kan perkiraannya masuk Rp. 600 miliar, jadi coba kita selesaikan dong,” tandasnya.

Atas pernyataan ini, mematik anggapan bahwa pemprov tetap kukuh tak melepaskan satu-satunya asset terluas yang dimilikinya. Meski pun, banyak pihak yang menyatakan kontra dengan penjualan aset tersebut, termasuk sejumlah fraksi di parlemen.

“Waydadi itu untuk apa lagi kita pertahankan sudah banyak yang permanen tapi itu kan tanah pemerintah, jadi harus bayar. Masa dikasih cuma-Cuma. Nanti yang kaki lima protes, orang sudah mampu kok tidak bayar sementara yang gak mampu masih harus cari tanah dan rumah,” tandas mantan kapolda Jawa Barat itu.

Hal senada pun dilontarkan oleh sekretaris daerah provinsi Lampung, Ir. Berlian Tihang yang menyatakan kesimpulan anggaran kemungkinan besar akan didapatkan Senin mendatang saat perwakilan kementrian da-

lam negeri bertandang ke Lampung guna membahas mengenai anggaran pilgub secara mendetail. ‘’Mudah-mudahan ada kesimpulan final dari hasil pertemuan dengan kemendagri, DPRD, KPU mungkin dan dari pertemuan ini akan terlihat kesimpulannya bagaimana,’’ ujar Berlian.

Berlian berharap jangan sampai nanti belum juga ada kesimpulan dari hasil pertemuan tersebut untuk menyudahi polemik pilgub yang hingga saat ini masih jalan di tempat.

Ia pun menegaskan jika sebenarnya yang memiliki wewenang mengelola anggaran adalah sekretariat KPU, bukan komisioner KPU. ‘’Komisioner yang melaksanakan namun mengenai anggarana pendanaan untuk pelaksanaannya dilakukan oleh sekretariat yang punya peran,’’ ungkapnya. (lia/ful)

LAMPUNG

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013

PRO OTONOMI

10

TUBAMESUJI

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013

PEMBANGUNAN

Hanan Ajak Bersinergi DALAM mempercepat proses pembangunan Tulangbawang. Bupati Tulangbawang Hanan A. Rozak, M.S. meminta ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) bekerja sama dengan kepala kampung serta perangkat lainnya. ’’Dibentuknya Pemerintahan di suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga rakyat di daerah tersebut mampu memberikan kesejahteraan dari sebelumnya,” kata Hanan.

Acara pelantikan yang berlangsung di Kampung Gedungrejo Sakti, Kecamatan Penawaraji itu Hanan mengatakan, dengan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA), pembangunan kampung dan kecamatan di Tuba dapat maju pesat melebihi kabupaten lain. ’’BPK yang baru dilantik harus memiliki inovasi dan ide-ide yang brillian guna peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat saya yakin, jika sesuatu dikerjakan secara bersama-sama, maka buahnya akan cepat kita petik” tegasnya.

Sementara, Camat Penawaraji Khumaidi, S.P. mengatakan, sebagai kepanjangan tangan pemerintah kabupaten, pihaknya siap mengarahkan, membantu, serta berkoordinasi setiap saat dengan masyarakat atau aparat kampung jika sewaktu-waktu dibutuhkan. ’’Silakan saja kami siap, kapan pun bisa berkoordinasi. Karena, saat ini bukan lagi era pejabat dilayani, namun pejabat yang melayani,” tegasnya.

Secara rinci, Kecamatan Penawaraji sebanyak sembilan kampung. Kecamatan Gedungaji enam kampung, Rawapitu tujuh kampung, Gedungmeneng satu kampung dan Kecamatan Menggala Timur satu kampung.(rek/ful)

Mobil luar Daerah Dominasi Jalintim MESKI sudah menginjak hari ke-6 pasca lebaran Idul Fitri, namun nyatanya arus lalu lintas yang melintasi jalur lintas timur, Tulang Bawang masih didominasi kendaraan roda empat bernomor polisi luar Provinsi Lampung.

Berdasarkan pantauan kemarin (14/7), di beberapa lokasi seperti di Jalintim Simpang Bawang Latak Menggala Tulangbawang, baik kendaraan yang melintas maupun beristirahat di beberapa kantung parkir di dominasi mobil pribadi bernomor polisi luar daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan lain sebagainya.

Ricad, salah satu pemudik yang berangkat dari Padang menuju Surabaya mengatakan ia dan keluarganya sengaja memanfaatkan arus balik pada H+6 ini dengan harapan arus balik menuju pulau jawa tidak terlalu padat seperti biasanya. ”Biar lebih santai mas, kalau terlalu padat, gak enak juga nyetirnya,”kata dia.

Ia menambahkan selama diperjalanan menuju hingga Kabupaten Tulangbawang arus balik menuju pulau jawa didominasi mobil pribadi.” Kalau saya lihat sepanjang jalan memang banyak mobil pribadi bernomor polisi luar daerah yang ingin pulang ke arah pulau jawa, kalau mobil truck sangat jarang” ujarnya.(rek/jar)

FKMB Peduli SEBAGAI sebuah organisasi yang memiliki kepekaan terhadap persoalan kesejahteraan sosial, Forum Kepemudaan Mesuji Bersatu (FKMB) banyak berkiprah dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan penanggulangan masalah sosial. Salah satunya keterlibatan langsung dalam kegiatan pemberian santunan terhadap sekitar 50 orang anak yatim piatu di wilayah Kecamatan Simpangpematang, Kabupaten Mesuji kemarin.

Acara pemberian santunan terhadap 50 anak yatim piatu tersebut sekaligus rangkaian acara halal bi halal yang diselenggarakan oleh Forum Kepemudaan Mesuji Bersatu di Dusun RK 3 Kecamatan Simpangpematang.Yohanes Suherman, salah satu tokoh pemuda Simpangpematang mengatakan, acara pemberian santunan tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap anak kurang mampu yang selama ini ditinggal orang tuanya.

“Menyantuni anak yatim piatu merupakan tanggungjawab kita bersama, dan kegiatan ini diharapkan bisa terus berjalan dengan lancar.

Sedangkan untuk 50 anak yatim ini berasal dari warga sekitar,” ujarnya.

Suherman juga mengajak semua pemuda harus peduli pada lingkungan sekitarnya atau minimal bisa mengenal dengan baik orang-orang di sekitarnya.

Banyaknya persoalan yang membutuhkan sumbangsih pemuda, kata Yohanes, terlebih pada persoalan sosial, politik, budaya, sosial, harus disikapi oleh pemuda dengan baik.

“Jadilah pemuda yang memiliki peran penting bagi suatu bangsa. Pemuda yang hebat dan potensial menjadi investasi besar bagi ketahanan nasional suatu bangsa. Ketahanan nasional itu sendiri adalah aspek dinamis suatu bangsa, meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada,” bebernya. (sry/ jar)

FOTO AREK

KENDARAAN PLAT LUAR DAERAH MASIH BANYAK MELINTASI JALINTIM : foto dibidik di salah satu RM di Tulang Bawang kemarin

Caleg Tersenyum Tak Harus Mundur Dari Kursi Dewan PASCA Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan para anggota dewan yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif melalui partai berbeda (loncat partai) dapat tersenyum lebar. Ya, setidaknya ini yang tergambar dari beberapa anggota dewan asal DPRD Mesuji yang kembali mencalonkan diri di pilihan legislatif 2014 mendatang.

“Ini meringankan persyaratan bagi anggota DPRD yang maju lagi, namun pindah partai. Sebab tidak perlu ada pergantian antarwaktu (PAW) dan mengurusi administrasi lainnya,” kata Dedi, anngota DPRD Mesuji asal PPRN itu.

Pria yang akan maju ke bursa pencalegan dengan menggunakan perahu Partai Gerindra itu

mengatakan, sejatinya dia sudah mengurus pengunduran diri dari partai maupun dari keanggotaan dewan setempat. ”tapi di perjalanan, ternyata ada keputusan MK. Ya saya bersyukur, Tuhan mempermudahnya,”ujarnya.

Hal senada dikatakan Reki Nelson, yang juga akan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Mesuji namun pindah partai. Reki diketahui sebelumnya duduk di kursi dewan dengan menggunakan perahu Partai Bintang Reformasi (PBR), namun kini putra asli Mesuji tersebut maju lagi menggunakan perahu Partai Amanat Nasional (PAN).

“Keputusan MK tersebut sangat membantu sekali. Karena pindah partai kan mekanismenya juga jelas. Sudah diatur oleh undang-

undang dan masuk ke dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi (Keputusan MK) sangat membantu,” terang Reki.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji beberapa waktu lalu memberikan waktu sampai 1 Agustus kepada pimpinan DPRD untuk memproses pengunduran diri atau pemberhentian lima anggota DPRD yang menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) melalui partai yang berbeda.

“Ya, kita tunggu sampai 1 Agustus, proses tersebut harus sudah selesai. Apakah itu pemberhentian atau pengunduran diri,” ujar Ketua KPU Kabupaten Mesuji Novi Romadhona, beberapa waktu lalu.

Jika proses tersebut belum selesai, kata dia, maka tidak menutup kemungkinan KPU akan mencoret bacaleg tersebut dari daftar calon tetap (DCT).

“Yang pindah partai ada lima orang. Namun yang belum menyertakan surat keterangan PAW tinggal 1 orang lagi, atas nama Reki Nelson,” jelasnya.

KPUD Mesuji merilis lima nama bakal calon anggota legislatif Mesuji yang pindah partai. Kelima orang tersebut saat ini tercatat sebagai anggota aktif DPRD Mesuji. Kelimanya terdiri dari Fuad Amrulah, yang sebelumnya diketahui merupakan Ketua DPC PDK Mesuji, kini maju melalui Partai NasDem dengan nomor urut 1 dar i daerah pemilihan

Tanjungraya. Kemudian, Mustawi yang sebelumnya bernaung di PNUI, saat ini kembali mencalonkan diri menggunakan perahu NasDem. Supriyanto, SE yang saat ini menjabat wakil ketua DPRD Mesuji. Supriyanto yang sebelumnya menggunakan PKPB, dan pada pileg 2014 ini maju menggunakan kendaraan PAN, dari daerah pemilihan Simpang Pematang dan Pancajaya.Selain itu, ada nama Dedi Mulyadi yang sebelumnya di PPRN, kini maju menggunakan perahu Gerindra.

Dan nama terakhir yang juga pindah partai adalah Reki Nelson, yang pada periode sebelumnya menggunakan PBR, kini kembali maju menggunakan perahu PAN. (sry/jar)

Pasca Lebaran, PNS Tuba Belum Ngantor

FOTO AREK

SIDAK : pegawai pasca lebaran

INSPEKSI mendadak atau sidak yang dilakukan tim gabungan yang diketuai Asisten 1 Bidang Pemerintahan Fahada Hidayat dua hari lalu nampaknya membuat sebagian kepala dinas dan PNS Pemkab Tulangbawang kelabakan dari sidak tersebut didapati masih banyak kepala dinas dan PNS yang belum ngantor.

Dari beberapa rangkaian sidak yang dilakukan tim gabungan dianatara BKD dan Ispektorat Pemkab Tulangbawang di beberapa dinas ternyata kesadaran para aparat pemerintah seperti kepala dinas dan pegawai negeri sipil nampaknya masih rendah.

Dari pantauan koran ini, sejak awal pekan lalu banyak PNS yang belum bertugas menjalankan kewajibannya sebagai abdi negara.

Dalam sidak yang dilakukan tim gabungan tersebut terdapat beberapa dinas dan satker yang kantornya masih sepi bahkan pimpinan dinas setempat tidak berada ditempat.

Disetiap kantor dan badan tim sidak yang diketuai Asisten 1 bidang Pemerintahan Fahada Hidayat secara rinci memeriksa absensi di tiap-tiap satuan kerja dan badan di lingkup pemkab Tulangbawang.

”Kami menggelar sidak untuk mengetahui tingkat kedisiplinan para pegawai. Dan sidak ini akan terus berlanjut. Aturannya jelas kok, sanksi tegas akan diberlakukan jika ada yang tidak masuk tanpa disertai alasan yang jelas,”kata Fahada.

Menurutnya, Sesuai instruksi bupati dan wakil bupati Tulangbawang yang mengharuskan pegawainya disiplin dalam melakukan pekerjaan.Nah, terkait sidak ini, maka inspektorat akan melakukan pemeanggilan terhadap para pegawai yang bolos kerja pasca liburan Idul Fitri. (rek/ jar)

SMS dan BBM Jadi Pilihan Caleg Bersialisasi PERANG sosialisasi para calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Lampung di Kabupaten Mesuji mulai tampak. Tak hanya menggunakan baliho, stiker, atau pamflet, para caleg yang namanya sudah diumumkan melalui uji publik di media massa beberapa waktu lalu jugatelah melakukan sosialisasi menggunakan kemajuan teknomogi layaknya Short Message Service (sms) dan Blackberry Messenger (BBM).

Seperti yang dilakukan caleg asal Partai Nasdem, Budi Yuhanda.

Caleg dengan nomor urut 1 pada daerah pemilihan Kabupaten

Mesuji, Tulangbawang dan Tulangbawang Barat tersebut mulai bermanuver dengan mensosialisasikan diri lewat sms dan BBM.”Selamat pagi saudaraku yg di mesuji dan tulangbawang induk. Semoga aktipitas di pagi ini dimudahkan dan dilancarkan segala aktipitas oleh tuhan YMHE . Amin . Pak tani yg diladang . Pedagang .

Buruh . Pegawai . Tukang ojek . Dll . Salam dari nasdem . Budi Yuhanda caleg provinsi no urut 1.,” begitu isi sms yang beredar di tengah masyarakat di dua kecamatan setempat.

FOTO SURYA

Perang sosialisasi : menggunakan BBM

Tak hanya itu. Caleg tersebut juga menggelar berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan m a s y a ra k a t .

Barangkali, cara ini menjadi pilihan para caleg untuk memaksimalkan sosialisasi dalam upaya menarik perhatian dan mendulang suara pada pemilihan legislatif 2014 mendatang.

Sejumlah warga kepada Senator mengungkapkan, tidak merasa terganggu dengan segala macam cara sosialisasi calon anggota legislatif dari daerah pemilihan

setempat.”Sejauh itu tidak melanggar dan masih masuk dalam tatanan yang wajar, tidak masalah sih,” kata Lukman, warga Desa G e dungram, Ke camatan Tanjungraya.

Senada, Tono, warga Desa Margojadi, Kecamatan Mesuji Timur, juga mengaku tak berkeberatan dengan cara sosialisasi caleg dari dapil setempat.”Ya bagus dong. Kan bisa lebih dekat dengan konstituennya. Kalau mau menang dan duduk di kursi empuk, ya memang harus dekat dengan rakyatnya,” tandas Tono. (sry/ jar)

PRO OTONOMI

11

TANGGAMUSPRINGSEWU

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013

Tanggamus Kurang Tenaga Penyuluh KABUPATEN Tanggamus masih kekurangan 211 tenaga penyuluh yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Hitung-hitungan ini terlihat dari wacana wacana pemerintah pusat yang memberlakukan setiap satu pekon satu penyuluh PNS. Kepala Bidang Ketenagaan Andi Yusri mengatakan, saat ini tenaga penyuluh berstatus PNS di Tanggamus hanya 91 orang. Sedangkan jumlah Pekon

mencapai 302 Pekon.

Menurutnya, untuk kekurangan ini, BP4K sudah mengusulkan penambahan ke pusat melalui Pemkab Tanggamus.

“Setiap tahun kami usulkan penambahan tenaga penyuluh PNS, seperti tahun ini juga kami usulkan melalui Pemkab Tanggamus untuk dimasukkan dalam formasi penerimaan CPNS tahun ini, mudah-mudahan walaupun tidak semuanya tapi terealisasi. Memang untuk tenaga

penyuluh PNS sangat kekurangan baik di bidang pertanian, perikanan maupun kehutanan,”ujarnya.

Andi menerangkan, dari ke 91 penyuluh tersebut terdiri dari penyuluh pertanian sebanyak 46 orang. Lalu penyuluh perikanan 2 orang dan penyuluh kehutanan 31 orang ditambah 8 orang penyuluh fungsional.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh ini, maka direkrut Tenaga Harian Lepas

(THL) yang didasarkan atas Keputusan (SK) pemerintah pusat. Untuk diketahui, saa ini terdapat 102 orang THL. “Untuk penyuluh swadaya yang berasal dari kelompok tani dan masyarakat untuk pertanian ada 51 tenaga penyuluh, perikanan 25 orang dan kehutanan 62 oarang tenaga penyuluh. Walaupun ada penyuluh THL dan swadaya, tentunya tetap kami harapkan adanya penambahan tenaga

penyuluh PNS,” ujarnya.

Terpisah Eko Usmanto Ketua Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (Ipkindo) Kabupaten Tanggamus menyatakan, untuk tenaga penyuluh yang berkualitas dan berstatus PNS saat ini sangat kurang utamanya di bidang kehutanan.

Menurut dia, idealnya tenaga penyuluh kehutanan di Tanggamus sebanyak 81 tenaga penyuluh PNS. Hal tersebut untuk memaksimalkan perannya

dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Serta mengubah sikap dan prilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan di kabupaten ini.

“Saat ini, untuk penyuluh kehutanan status PNS hanya 31 orang penyuluh saja, dan untuk menutupi kekurangan ini kami berdayakan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat atau PKSM, namun perannya

tidak maksimal,” pungkasnya.

Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tanggamus menyatakan bahwa Ta n g g a m u s sudah diperbolehkan untuk merekrut CPNS Baru ditahun 2013 ini.”

Kemungkinan pendaftaran dibuka untuk formasi umum sekitar pertengahan Agustus atau September mendatang,” kata kepala BKD Tanggamus Drs.Barmawi Harun. (rio/ jar)

Saat Paripurna, Mohtar di PAW

FOTO MARIO

AMBLAS: Jalur lintas Pantai Barat, di Pekon Sukabanjar, di tebing Tamiang Kecamatan Kotaagung Timur, mengalami longsor. Bandan jalan menjadi amblas tersebut sedalam, tiga meter dari dasar pantai nampak warga tengah kesulitan ketika melintasi badan jalan yang bertebing terjal tersebut.

PERGANTIAN Antar Waktu (PAW) atas nama Mohtar anggota DPRD Tanggamus dari partai Kedaulatan tinggal selangkah lagi, Proses pergantian yang akan dihelat berbarengan sidang Paripurna pada 23 Agustus mendatang.

Kepada Senator, Mohtar menganggap bahwa PAW yang menimpanya terindikasi adanya permainan pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.

Pada bagian lain, Aris Toteles Darwis Sekertaris Dewan setempat di dampingi Maradona Kabah Humas dan Infokom DPRD Tanggamus mengatakan, proses pergantian antar waktu, terhadap diri H Mohtar telah sesuai dengan surat Bupati brrnomor 7283/10/2012 tertanggal 29 Oktober 2012. Surat ini diperkuat dengan keluarnya surat ketua DPRD Nomor 170/909/18/2012 TA 26 2012.

Hal ini menjadi rujukan untuk

proses pergantian antar waktu terhadap diri Mohtar dari partai kedaulatan. ”Tidak ada proses penudaan yang di lakukan memang sebelumnya di jadwalkan pada tanggal 20 agustus karna proses badan musawarah (Banmus), baru hari ini, telah memenuhi kourum kemungkinan besok akan melaporkan ke pihak biro Otonomi Daerah (otd) Provinsi,“ kata Aris Toteles di ruang kerjanya kemarin (14-8).

Selaian itu, perjalanan panjang dalam menangani pergantian antar waktu, itu di kerenakan partai tersebut terjadi saling kliem dualisme dalam tubuh partai Kedaulatan, sehingga banyak hal tengah di lakukan, berdasarkan rujukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kedaulatan Kabupaten Tanggamus, Nomor 001.B/DPC. PK/PAW/1/2012 tertanggal 26 Januari 2012. Untuk itu, yang bersangkutan harus di gantikan

atas nama Muchroni Djon, Kedati masing-masing saling mengklaim keputusan tersebut sudah dengan surat keputusan KPUD terlampir, 350/KPU Kab-008.435591/ V1/2012 tertanggal 19 juni 2012.“Itu sudah menjadi rujukan,“ kata Aris Toteles di tempat Terpisah, Hi Mohtar ketika di mintai keterangan melalui sambungan ponselnya mengukapkan dirinya belum mengetahui secara detail terkait PAW yang menimpanya.

Bahkan,sebagai anggota Badan Musawarah (Banmus), dirinya tidak di ikut sertakan dalam agenda pergantian antar waktu tersebut.

“Lah Saya sendiri belum tahu, baru tahu dari temen-temen wartawan, masa bisa, di gantikan padahal setatus hukum dari partai kedaulatan masih di meja Makamah Konstitusi (MK), dengan setatus sengketa lantaran dua kepemimpinan,“ kata Mohtar. (rio/jar)

PRO OTONOMI

12

LAMSELLAMTIM

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013

SMS Palsu ”Catut” Nama Kadiskominfo Lamsel

Drs.Sulpakar.MM.

KEPALA Diskominfo Kabupaten Lampung Selatan Drs.Sulpakar jadi korban Short Message Service (SMS) palsu yang mengatasnamakan dirinya. Isi SMS itu meminta agar sejumlah bawahannya melakukan transfer uang masingmasing senilai Rp10 juta kepada dirinya.

Oknum yang mengatasnamanakan pejabat itu mengirim SMS dengan nomor 081269503567 kepada Suwardi Kabid Posa,Telekomunikasidan Informatika, dan beberapa staf pengelola kegiatan seperti Bendahara Pengeluaran Lince Shaloho, Bendahara Penerimaan Nur Lina, termasuk Bendahara Gaji Sri Wahyuni dan Kasubag Keuangan Wiwik Yuliantun agar menstranfer uang senilai Rp10 juta dalam waktu yang berbeda selama masa libur PNS lebaran lalu.

Bahkan pelaku juga sempat menelfon guna meyakinkan ke lima pejabat Diskominfo tersebut.

Beruntung, sejumlah PNS itu tidak melakukan transfer uang hingga bertemu Kadiskominfo Lamsel uasai libur lebaran guna memperoleh kepastian.

“Saya kaget mengenai hal ini, saya tidak pernah SMS atau telfon seperti itu. Pantas saja saat saya masuk ngantor Senin lalu dan hari ini mereka terlihat ketakutan,” kata Sulpakar yang baru duduk di Diskominfo Lamsel itu.

Melihat ada yang tidak beres, Ia langsung memanggil bawahannya yang menerima sms bahkan telfon dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut ke ruang kerjannya kemarin. Menurut Sulpakar, peristiwa itu merupakan ulah oknum yang mengatasnamakan dirinya. Meski demikian,Ia tidak melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib.

Dirinya hanya berharap, kepada bawahannya dan SKPD serta PNS dilingkungan Pemkab Lamsel dan masyarakat agar waspada dengan SMS palsu, baik yang mengiming –imingi hadiah uang, mobil maupun hadiah lainnya. Begitu juga dengan dalih mengatasnaman atasannya untuk mengirim sejumlah uang. “Kita harus hati–hati,jangan sampai terpancing sms-sms seperti itu,”pintanya.(hen/jar)

FOTO DEV

DINAS PU SEPI : Lengang pasca liburan lebaran

Tim Forensik Ambil Sample Pastikan Penyebab Kebakaran TIM Forensik Polda Sumatera Selatan berhasil mengambil sampel lokasi kebakaran Pasar Semarangbaru Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasirsakti, Lampung Timur, kemarin (14/8).

Untuk diketahui, 107 unit los yang berisi pakaian, kelontongan, buku, sepatu dan sandal terbakar.

Sedangkan los yang rusak 16 unit.

Peristiwa kejadian diperkirakan pada pukul 15.15 WIB Selasa (12/8) lalu. Aparat Kepolisian menduga bahwa penyebab kebakaran karena petasan, sebab pasar tersebut tidak

dialiri oleh listrik.

Namun beredar isu dugaan penyebab terbakar pasar karena disabotase oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada dugaan, kebakaran ini merupakan buntut kepemilikan tanah di pasar tersebut yang hingga kini masih sengketa.

Terlebih, Sengketa ini masih berlanjut antara pemerintah desa dan perorangan di tingkat pengadilan negeri setempat Kapolres Lamtim AKBP M. Abrar Tuntalanai mengatakan bahwa pihaknya tetap berpegang dari hasil

laboratorium forensik untuk menyimpulkan penyebab kebakaran pasar.

Ia mengatakan, tim forensik mulai bekerja pada malam hari hingga pagi kemarin. Menurut Abarar kedatangan mereka untuk memastikan penyebab utama kebakaran.”Kalau masalah penyebab kebakaran karena korseleting listrik, mercon ataupun ada unsur kesengajaan karena sabotase soal sengketa lahan pasar, ya kita tetap tunggu hasilnya nanti, ”kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisosnakertrans) Lamtim Yusmar Sirya menuturkan, apabila ada pengungsian akibat kebakaran pasar itu, maka pihaknya akan memberikan batuan berupa sembako.”Ada tempat penampungan sementara, ya ada bantuan,” ucapnya kepada Senator kemarin.

Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Lamtim Tarmizi menyatakan akan melakukan koordinasi dengan kades untuk merencanakan penempatan lokasi

sementara bagi para pedagang. ”Kita rapatkan dulu ditingkat desa dan kabupaten baru melakukan langkah selanjutnya,” katanya.

Soal sengketa lahan pasar, Tarmizi mengaku belum mendapatkan informasi. ”Belum ada laporan masalah sengketa yang diproses pada tingkat pengadilan atau sebagainya, tapi yang namanya pasar desa adalah aset milik desa atau perorangan, tapi kan harus ada penyerahan karena ada mekanismenya,” kata dia.(dev/ jar)

13 Caleg Permalat Dapat Restu Ketum BAGI para calon anggota legislatif yang terabung dalam Organisasi masrakat (ormas) Persatuan Masyarakat Lampung Tengah (permalat) dapat angin segar. Ya, ini setelah sang ketua umum, Ir. H. Mustafa, M.H member restu kepada para bacaleg untuk duduk di kursi anggota dewan. ”Siapapun (anggota permalat-red) yang mau menjadi caleg akan kita dukung yang penting memiliki komitmen jelas untuk membangun kabupaten kita,”ujar Mustafa.

Pada bagian lain, Mustafa menekankan kepada seluruh anggota Permalat untuk bersikap netral dalam pilgub Lampung mendatang. Penegasan ini didasari atas berdirinya Permalat yang merupakan organisasi massa non politik. ”Untuk sementara ini, permalat netral,tidak mendukung satu kandidat gubernur manapun.

Karena permalat milik semua warga Lamteng, bukan milik sekelompok orang,”imbuhnya.

Untuk itu, Mustafa mempersilahkan anggotanya untuk menjadi kader partai ataupun tim sukses dari salah satu partai politik. Meski diberi kebebasan, namun pria yang juga menjabat Wakil Bupati Lamteng itu meminta agar tidak membawa bendera Permalat untuk berkampanye.(eza/jar)

Sempit, Jalan Macet PASCA enam hari perayaan Idul Fitri 1434 H, arus balik yang melintas di jalan lintas tengah (Jalinteng), Lampung Tengah masih padat.Pantauan Senator, arus balik di jalinteng didominasi dengan para pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

Terlihat, terjadi kemacetan di Gunung Sugih hingga Bandar Jaya untuk pengguna jalur Bandar Lampung menuju arah Kotabumi dan Tulang Bawang.

Sementara untuk arah sebaliknya, arus lalu lintas berjalan normal.

“Dua kali kita terjebak macet. Di Tegineneng dan di sini (Bandar Jaya). Tapi yang parah itu di Tegineneng.

Kita kejebak sekitar satu jam-an lah,” ujar Hakim, salah seorang pemudik roda empat yang mengaku hendak menuju Palembang, kemarin.

Tapi tahun ini memang tidak separah dan sepadat tahun kemarin. Agak longgaran lah sekarang,” imbuhnya.

Kerap terjadinya penumpukan kendaraan pada arus mudik dan balik di Jalinteng Bandar Jaya disebabkan adanya bahu jalan yang menyempit sehingga terjadi penyempitan jalur (bottle neck).

Kanit Patroli Polres Lampung Tengah Iptu Roy Tambunan menjelaskan, penyempitan jalur terjadi di antaranya di perempatan Bandar Jaya Plaza, Yukum Jaya, Jembatan Way Tipo, dan Jembatan Way Seputih.

Namun demikian, Roy mengaku, polisi memberlakukan sistem buka tutup untuk mengantisipasi kemacetan arus balik. ”Kalau tingkat kepadatan cukup tinggi, sebagian kendaraan itu kita alihkan lewat jalur alternatif,” imbuhnya. (eza/jar)

PRO OTONOMI LAMTENGLAMPURA

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013

Rp75 Juta Untuk KPUD Lampura?

TS RR Ungkap Money Politics di Tubuh KPUD Lampura KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara (Lampura) diterpa isu tidak sedap. SejumlahKomisioner KPU setempat diduga telah meminta sejumlah uang kepada Riza Fachkevi-Ruslan Efendi (RR), Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah setempat dalam proses pemverifikasian partai dan Ijazah.

Dugaan permintaan sejumlah uang ini diungkapkan oleh Ketua Pemenangan pasangan RR , Jauhari Thalib beberapa waktu lalu.Dengan gamblang, mantan calon Bupati Lampura tahun 2008 lalu itu membeberkan kronologis dan tujuan permintaan sejumlah uang yang dilakukan para Komisioner KPU setempat.

Jauhari menuturkan, saat itu pihaknya menyerahkan sejumlah uang ke komisioner KPUD setempat dalam tiga tahap. Menurutnya, uang itu digunakan untuk membiayai proses verifikasi dan ijazah Balonkada serta untuk meloloskan pasangan RR sebagai Cabub dan Cawabup Pemilukada Lampura. ”Pertama kali, uang diserahkan di kantor KPUD Lampura pada 6 Juni silam. Nilainya Rp20 juta. Uang itu diserahkan Riswan ke anggota KPU. Yang menjadi sanksi saat itu ada,”tutur Jauhari.

Untuk tahap kedua, lanjut dia, KPU kembali mendapatkan dana dari RR senilai Rp50 juta pada 15 Juni lalu. ”Uang itu dibawa Marjuli ke kantor saya. Nah, di kantor, saya

sendiri yang menyerahkan uang itu.

Saksinya Marjuli,”terangnya.

Sedangkan tahap ketiga, KPUD Lampura kembali mendapatkan suntikan dana tambahan senilai Rp5 juta dari pasangan RR melalui SMS Banking yang ditujukan ke nomor rekening salah satu komisioner KPUD Lampura. “Saya kirim itu (uang) ke rekening anggota tersebut karena kami tidak punya uang tunai saat itu. Sayapunya bukti sms permintaan uang dan bukti transfer nya,”tukasnya.

Sayangnya, terang dia, kendati telah memenuhi permintaan uang dari komisioner KPU Lampura, pasangan RR tetap tidak lolos sebagai kandidat cabub dan cawabub dalam Pemilukada dengan alasan jumlah

suara Partai Politik pengusung RR tidak cukup untuk meloloskan pasangan RR ke tahap selanjutnya Terkait hal ini, ketua KPU Marthon membantah tudingan tersebut.

Bahkan, dengan tegas ia menantang pihak pasangan RR untuk membuktikan tudingan miringan itu lantaran dirinya tidak pernah menerima aliran dana dari pasangan RR. Bahkan, Ia mengaku siap disumpah pocong untuk membuktikan bahwa tudingan kubu RR tidaklah benar. “Silahkan saja proses secara hukum. Kita siap menghadapinya.

Buktikan saja apa yang jadi tudingan.

Selaku ketua saya tidak mau terganggu dengan urusan itu karena sedang berkonsentrasi mengenai Pilkada dan Pemilihan Legislatif,”ujar

Marthon.

Sebelumnya, berdasarkan keputusan KPUD Lampura bernomor 16/KPU LU-008.435560/VIII/2013 hanya menetapkan empat Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah sebagai peserta Pilkada Lampura 2013 dan mencoret pasangan Riza Pachlevi-Ruslan Effendi (RR) yang diusung Partai Golkar dan koalisi partai non parlemen dari persaingan menuju kursi nomor satu di Lampura lantaran tak memenuhi kuota dukungan 15 persen sesuai yang diamanatkan undang-undang.

Keempat Paslon itu yakni Agung Ilmu Mangku Negara - Paryadi (Abdi), M. Yusrizal - Yoyot Sukarno (Yudayono), pasangan Zainal Abidin - Anshori, dan Kesuma DewangsaSupeno (Kedeso).(uci/jar)

Enam Pegawai Lamteng Dipecat

FOTO RAEZA

RUSAK : Sepanduk bergambar cagub Berlian Tihang yang baru terpampang selama dua hari kini sudah rusak. Spanduk tersebut dipasang di muka rumah ibadah

MESKI Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah terus menekankan kepada para pegawainya untuk bias menjujunjung tinggi nilai-nilai kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan, namun nyatanya masih banyak pegawai di lingkungan setempat melakukan pelanggaran. Ya,hingga Agustus 2013 ini, ada 11 pegawai bermasalah yang mendapatkan sanksi tegas.

Sebelas pegawai yang diberi hukuman itu terdiri dari dua orang berupa penundaan pangkat berkala, tiga orang penurunan pangkat, pembebasan jabatan sebanyak dua orang, dipecat dengan tidak hormat sebanyak dua orang dan pemberhentian dengan hormat sebanyak empat orang.

Kepala BKD Lamteng, Yunizar mengatakan, pelanggaran yang dilakukan para pegawai di Lamteng diantaranya tidak masuk kerja (bolos),dan selingkuh. Bahkan, Pegawai yang menikah dua kali tanpa

ijin dari istri pertama mendominasi kesalahan. Menurutnya,tingkah ini termasuk pelanggaran berat. ”Mereka berhak mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Pegawaian Pusat (BAPPEP).

Kemungkinan banding ya bisa turun, bisa juga bertambah. Tapi waktunya 14 hari setelah keputusan dikeluarkan Inspektorat,”ujar Yunizar.

Sebagai bahan pembanding, pada 2011 lalu, 24 pegawai Lamteng yang terkena sanksi. Yakni, lima orang yang mendapatkan sanksi penundaan berkala, tiga orang mendapat sanksi penundaan pangkat, tiga orang mengalami penurunan pangkat, serta ada 12 orang yang diberhentikan dengan tidak Hormat.

Kemudian, pada 2012 lalu ada 14 pegawai yang harus menjalani sanksi. Yakni empat orang terkena penundaan pangkat berkala, penurunan pangkat satu orang, Hukuman berat penurunan pangkat tiga orang, dan dipecat tidak hormat

sebanyak lima orang.

Terpisah, Wakil Bupati Lampung Tengah Ir. H. Mustafa MH, mengingatkan kepada para Pegawai agar selalu meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya, karena sudah banyak pegawai yang di berhentikan dengan tidak hormat. ”Saya minta untuk jajaran Kepala SKPD agar selalu mengawasi bawahanya dan mengontrolnya dalam bekerja. Agar tidak ada pelaanggaran disiplin pegawai di Lampung Tengah ini,”ujarnya kemarin.

Sementara itu,Sekretaris daerh Kabupaten Lampung Tengah Ady Erlansyah mengtakan, para pegawai yang diberhentikan rata-rata melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dalam kurun waktu yang lama. ”Pemberhentian para pegawai tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada,”kata dia.(eza/jar)

Pirex

15

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013

Perempuan Idaman & Rilex

Tujuh Belasan di Inggris

Rumah Mewah untuk Mama ARTIS Cynthiara Alona menghadiahi rumah mewah pada ulang tahun ke-48 sang ibunda, Wirnancy. Model seksi 28 tahun itu rela mengocek tabungannya untuk membangun rumah di kampung halamannya, Semarang.

Alona menghabiskan dana miliaran rupiah untuk membeli tanah seluas 500 JPNN Cynthiara Alona meter persegi dan membangun rumah seluas 800 meter persegi tersebut. Alona juga disebut menghabiskan belasan miliaran rupiah untuk membangun rumah mewah tersebut.

“Mamiku syok nggak percaya karena dengan rumah yang dia tahu pembangunanya mahal. Aku relakan semua itu buat mamaku,” ujarnya di Semarang kemarin. (ata/jpnn)

BERTEPATAN dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus, Echa Paramita berada di London, Inggris. Mantan sinden Opera Van Java itu diundang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk merayakan HUT ke68 kemerdekaan RI di negeri Ratu Elizabeth.

Pemilik nama lengkap

Desy Fatmawati Paramita itu akan menyanyikan beberapa lagu nasional dan lagu-lagu yang sedang hits.

“Mereka request lagu Indonesia Raya, Indonesia Pusaka, Gebyar-Gebyar, dan dangdutan. Juga lagu-lagu yang hit,” ujar Echa kemarin.

Pengalaman Echa sebagai

sinden membuat orang kedutaan kepincut dengan kepiawaiannya mengolah vokal. Menurut wanita kelahiran 13 Desember 1984 itu, dirinya terpilih dari beberapa kandidat.

“Banyak kandidat, tapi manajemen ajukan saya, dan mereka ngerti saya nyanyi di OVJ dan off air,” katanya. (kai/jpnn)

JPNN

Echa Paramita

Cherrybelle

Jemput Anak Pakai Helikopter

NET

Victoria Beckham

JEMPUT anak di sekolah bukan hal yang luar biasa. Namun, bagi Victoria Beckham, ini menjadi sesuatu yang istimewa. Pasalnya, istri bintang sepak bola David Becham ini menjemput buah hatinya, Brooklyn, dengan menggunakan helikopter. Kala itu, Victoria baru saja melakukan pemotretan untuk majalah Vogue Australia. Daripada terlambat, ia pun memilih menggunakan helikopter. ”Pemotretan hampir saja batal karena ia tidak mau terlambat menjemput anaknya. Namun, asistennya menyarankan agar ia menggunakan helikopter untuk menjemput Brooklyn,” ujar Edwina McCann, editor Vogue Australia, kemarin.

Meski sibuk, Victoria selalu menomersatukan keluarga. Ia selalu memprioritaskan kebutuhan anakanaknya di tengah kesibukannya yang menumpuk, termasuk menjemput Brooklyn kala ia menjalani pemotretan. Bahkan, menjemput dengan helikopter.

Bagi masyarakat umum, transportasi ini terbilang mewah.

Namun, bagi Victoria, kemewahan itu tidaklah sebanding dengan komitmennya untuk menjadi ibu yang baik bagi Brooklyn. (tei/jpnn)

Capek Jualan Kacang

ANGGER BONDAN/JAWA POS

PEDULI: Cherrybelle memberikan kejutan pada hari ulang tahun Jocelyn yang keempat di RS Siloam, Jakarta, kemarin (13/8).

Kejutan untuk Bocah Kanker SEBAGAI idola anak muda, Cherrybelle tidak hanya bernyanyi di atas panggung. Girl band ini juga sibuk menghibur penggemarnya di mana saja.

Termasuk yang baru saja mereka lakukan di Rumah Sakit Siloam, Jakarta.

Pelantun You Are Beautiful itu baru saja memberikan kejutan untuk salah satu pasien kanker berusia empat tahun. Pasien bernama Jecelyn Chung (4) itu

adalah sepupu dari salah satu personel Chibi, Felly.

“Ini inisiatif bareng-bareng buat kasih surprise ke Celyn. Kebetulan dia baru ulang tahun,” tutur Sheryl saat ditemui Siloam Hospital, Jakarta, kemarin (13/8).

Jocelyn yang terkena kanker mata itu sudah sampai pada stadium empat. Namun, saat ini kondisinya sudah jauh membaik.

“Puji Tuhan, Celyn sudah jauh membaik. Benjolan di matanya

juga sudah hilang. Sudah normal,” kata Felly ketika ditanya kondisi keponakannya itu.

Cherrybelle yang hadir dengan formasi lengkap pun tak lupa membawa kue tar dan beberapa kado untuk Celyn.

Terlihat sebuah boneka dan mainan masak-masakan di antara tumpukan kado yang lain.

“Kado spesialnya kita bersembilan ngedoain Celyn biar cepet sembuh,” tutur Sheryl. (tek/jpnn)

Keluarga Masih Bungkam

JPNN

Pepeng

SEJAK bulan puasa lalu komedian Pepeng kelelahan akibat kelebihan aktivitas. Belakangan ini Pepeng memang tengah disibukkan oleh usaha berjualan kacang dan kaos. Meski belum parah, nada bicara Pepeng sudah terdengar terbata-bata. Sesak napasnya juga semakin jelas dia rasakan.

“Bapak belakangan memang kecapaian. Ngomongnya terbata-bata, napasnya sesak, tapi belum parah.

Dia lumayan sibuk, jualan kacang.

Lakunya cukup banyak,” ujar anak kedua Pepeng, Gemirio Muhammad, di Jakarta kemarin.

Dirawat di rumah sakit, Pepeng tetap menunjukkan wajah ceria.

Tampaknya pria yang tergabung di grup Sersan Prambors ini memang suka sekali beraktivitas. Terbukti, meski rasa sakit tengah dirasakannya, ia tak mengeluh.

Malahan ia senang dengan kesibukan yang dijalaninya beberapa waktu terakhir ini. “Sebetulnya bukan masalah besar, tapi kegiatannya yang bikin sibuk. Namanya orang sakit harusnya istrirahat. Tapi dia senang,” katanya. (kai/rek)

AKAD nikah aktris Bella Saphira dengan Mayor Jenderal Agus Surya Bhakti semakin dekat.

Namun, hingga kemarin tak ada satu pun keluarga Bella Saphira yang angkat bicara mengenai pernikahan si Dewi Fortuna itu.

Sekitar pukul 15.45 kemarin (13/8), ibunda Bella Saphira datang dengan sedan hitam KIA Pride bernomor polisi B 1466 SOB. Namun, ia langsung memasuki rumah yang berletak di Komplek Angkatan Laut Pangkalan Jati, Cinere,

Depok, Jawa Barat. “Ibunya nggak mau,” kata pekerja rumah tangga di kediaman rumah orang tua Bella.

Sejak menjadi mualaf, Bella memang semakin sulit dimintai keterangannya terkait rencana pernikahan. Hubungan

Bella dan Agus juga terungkap seiring keputusan Bella memeluk Islam. Bella dan Agus bakal menggelar pernikahan di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. (eti/rek)

BELLA SAPHIRA

Kris Biantoro Tutup Usia

Minta Generasi Muda Nyanyi Lagu Daerah SENIMAN serbabisa Kris Biantoro meninggal dunia dalam usia 75 tahun. Pria yang berkiprah sebagai pembawa acara (MC), aktor, dan penyanyi ini tutup usia kemarin (13/8) di kediamannya kawasan Cibubur, Jakarta, pukul 13.30.

Putra kedua almarhum, Arto Biantoro, mengatakan, ayahnya sudah lama mengidap penyakit ginjal.

Meski sudah lama mengidap penyakit ginjal, tidak terlihat tanda-tanda mencurigakan terkait kondisi fisik Kris belakangan ini.

Krisbiantoro lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 17

DDK/JPNN

Kris Biantoro

Maret 1938. Ia meninggalkan seorang istri bernama Maria Nguyen Kim Dung dan dua orang anak bernama Invianto dan Ceasefiarto.

Sebelum meninggal, Kris sempat berpesan kepada putra pertamanya, Invianto. “Beliau mau menjadikan rumah ini museum buat karya beliau,” ujarnya.

Invianto sendiri sudah berencana mewujudkan keinginan terakhir sang ayah. Ia mengaku akan merenovasi kamar ayahnya yang berisi buku-buku koleksi Kris Biantoro.

Tak hanya ingin membuat museum, pemilik

nama lengkap Christoporus Soebiantoro itu punya pesan lain untuk anakanaknya. Pesan tersebut tentunya tak jauh dari sosoknya yang merupakan seorang veteran. “Beliau selalu berpesan untuk nyanyi Indonesia Raya dan lagu daerah. Pesan khusus nggak ada,” katanya.

Rencananya, jenazah Kris Biantoro akan dikremasi pada Kamis (15/8) besok.

Sebelum dikremasi, jenazah sang raja kuis ini disemayamkan di rumah duka.

“Papa maunya dikremasi karena senang laut dan maunya kembali ke air,” kata Invianto. (ata/jpnn)

CMYK

Super

Soccer

16

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013

Matangkan Performa Lini Depan

Michael Owen Jacksen F Tiago

TIMNAS Indonesia mulai menjalani latihan pertama, di Solo, kemarin (12/8). Menjelang laga uji coba kontra Filipina di Stadion Mahan Solo, besok (14/8), skuad Garuda diharapkan bisa memperbaiki agresifitas.

Pelatih Timnas Jacksen F Tiago menuturkan bahwa fokusnya saat ini mematangkant tim yang akan menjalani laga Prap Piala Asia (PPA)2015 lawan TIongkok pada 15 Oktober mendatang. Karena itu, peningkatan performa terutama di lini depan harus terlihat.

“Saya berharap nanti ada perubahan. Saya ingin melihat bagaimana agresifitas tim ini saat lawan Filipina,” katanya melalui pesan singkat.

Pantas saja jika pealtih asal Brazil tersebut ingin melihat sejauh mana perkembangan dari lini depan tim yang

dibesutnya. Sebab, dari tiga kali uji coba, saat ditangani Jacksen, Timnas tak mampu mencetak satu gol pun. Lawan Belanda (7/6) mereka kalah 0-3, kontra Arsenal (14/7) kalah 0-7 dan kontra Liverpool (20/7) kalah 0-2.

Kegagalan mencetak gol melawan tim-tim besar asal Eropa tersebut menurut Jacksen karena memang kualitas tim yang berbeda level. Karena itu, melawan tim selevel Filipina, Jacksen berharap ada peningkatan agresifitas yang ditunjukkan.

Bisa jadi, karena kondisi ini pula perombakan dilakukan oleh Jacksen di lini depan.

Terbukti dengan tidak dipanggilnya Sergio Van Dijk yang gagal bersinar dari tiga laga, dan memasukkan nama pemain seperti Pattrich Wanggai

yang mungkin bisa menjadi solusi ketajaman lini depan skuad Garuda.

Tapi, usaha timnas tidak akan mudah sebab situs Timnas Filipina menegaskan bahwa misi kedatangan Filipina ke Indonesia dalah untuk memperbaiki peringkat. Saat ini, mereka menghuni peringkat ke -141 dunia.

“Kami memliki target datang kemari untuk bisa menang lawan Indonesia. Untuk bisa menambah poin dan meningkatkan rangking kami,” ujar manajer timnas Filipina, Dan Palami.

Filipina sendiri sudah tiba di Solo, kemarin (12/8) siang. Mereka memilih untuk memulihkan kondisi terlebih dahulu sebelum melakukan sesi latihan pada hari ini. Rencananya, mereka akan menjalani sesi latihan sore dan malam. (aam/ful)

Satukan El Classico EL Classico bersatu? Mungkin tidak jika terjadi di dalam arena pertandingan. Namun, Real Madrid dan Barcelona ternyata bisa bersatu di tangan mantan pemain Real, Michael Owen. Tentu bukan dalam arti sesungguhnya, melainkan El Classico pada jersey yang dimiliki Owen.

Jersey unik itu bermotif dua kostum tim El Classico, separo kostum Real dan separonya lagi kostum Barca.

Bukan sekedar kostum, di dalamnya juga dibubuhi tanda tangan para mantan pemain Real dan Barca, seperti Luis Figo, Fernando Morientes, Fernando Hierro, Patrick Kluivert, Gianluca Zambrotta, Gaizka Mendieta dan Vitor Baia.

Seperti yang dilansir dari Daily Mail, jersey tersebut dibuat Owen pasca mengikuti laga futsal antara mantan pemain Real dan Barca di Kuwait, sepekan yang lalu.

Ketika itu, laga dimenangi legenda Real dengan skor 9-5. Bukan untuk koleksi pribadi, jersey unik itu ternyata digunakan untuk hadiah kuis.

“Mendapatkannya pada El Classico di Kuawit akhir pekan lalu. Saya akan membingkai jersey itu dan membagikannya di Twitter pekan depan. Jersey El Classico ini ada tanda tangan Figo, Morientes, Hierro, Illgner, Kluivert, Zambrotta, Mendieta, Baia, Belletti dan saya sendiri!,” demikian publikasi Owen melalui akun Twitternya, @themichaelowen.

Belum diketahui bagaimana bentuk kuis yang diberikan Owen supaya bisa mendapatkan jersey unik itu. Yang pasti, Owen getol melakukan bagi-bagi hadiah seperti ini, apalagi begitu dia menjalani profesi barunya sebagai seorang komentator sepakbola di siaran TV BT Sport. (ren/ful)

CMYK