HaluanKepri 14September12

CMYK

Jumat,

14 September 2012

27 Syawal 1433 H TERBIT 24 HALAMAN NO 14/9 TAHUN KE 11 Website: www.haluankepri.com

HARGA ECERAN Rp2.000,- HARGA LANGGANAN Rp52.500,- UNTUK LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM

MALAYSIA MENEROR WNI Terkait Penembakan 4 Warga Batam JAKARTA (HK) — Malaysia dinilai telah melakukan teror terhadap warga negara Indonesia (WNI). Pasalnya aparat keamanan negeri Jiran itu telah berulangkali menembak mati WNI di Malaysia.

Terakhir lima orang ditembak hingga tewas, empat di antaranya warga Bengkong Pertiwi, Batam, Kepri.

BERIKAN KETERANGAN — Susanti, istri Osnan, salah seorang dari empat TKI yang tewas ditembak polisi di Malaysia menggendong anaknya saat memberikan keterangan kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan hal itu kepada wartawan di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).

"Penembakan lima orang ini bukan perkara main-main. Artinya, kalau kita bicara yang ditembak lima orang, seperti ada kesengajaan dan sistemik untuk membuat teror kepada WNI di Malaysia. Masak sampai lima orang yang ditembak, kan aneh.

Lagi pula kasus ini berulang dan tidak pernah ada penyelesaian. Maka Indonesia harus menindak tegas," kata Mahfudz di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).

Mahfudz menambahkan, penyelesaian CECEP/HALUAN KEPRI perkara ini bukan lagi di level du ta besar.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, menurut dia, yang harus berbicara dengan pemerintah Malaysia. Selain menyampaikan protes keras, harus dibentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki penembakan itu.

Seperti diketahui, Polisi Malaysia menembak mati lima Warga Negara Indonesia (WNI), Jumat (7/9) sekitar pukul 02.00 dini hari waktu Malaysia. Kelima orang itu, empat di antaranya warga Batam, Kepulauan Riau dan satu orang lainnya warga Madura, Jawa Timur. Mereka dituduh melakukan perampokan di Ipoh, Pulau Pinang, Malaysia.

Kelima WNI itu adalah Jony alias M Sin (35), Osnan (37), Hamid, Diden, semuanya warga Bengkong Pertiwi, Batam dan Mahno berasal dari Madura yang sudah lama menetap di Ipoh, Negara Bagian Perak, Malaysia.

Saat ini jazad kelima korban di Rumah Sakit Raja Permaisuri Bainon Ipo, Perak, Pulau Pinang, Malaysia.

Malaysia Meneror Bersambung ke hlm 7

Tak Percaya Suami Ditembak karena Merampok BATAM (HK) — Istri Osnan tidak mempercayai pernyataan kepolisian Diraja Malaysia yang menyatakan lima tenaga kerja Indonesia yang ditembak, Jumat (7/ 9) lalu adalah perampok.

"Saya tidak percaya suami saya perampok," kata Susanti, istri Osnan, salah seorang dari empat TKI yang tewas ditembak

polisi di Malaysia di Bengkong Pertiwi, Batam, kemarin.

Menurut dia, suaminya adalah orang yang baik dan tidak mungkin melakukan kejahatan.

Ia mengatakan suaminya bekerja di kebun sawit Malaysia dari tahun 2003. Suaminya pulang ke Batam tiap dua hingga tiga minggu sekali. Setiap ke Batam,

suaminya menyerahkan penghasilannya sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta.

"Uang itu juga disisihkan untuk biaya keberangkatan kembali ke Malaysia. Jadi dengan penghasilan yang kecil, tidak mungkin suaminya merampok. Kami ini orang miskin, lihat saja kondisi kami. Saya saja harus bekerja

untuk menambah penghasilan.

Anak saya sudah menunggak uang sekolah selama dua bulan," kata dia yang mencari uang dengan menjaga toko di Batam.

Meski begitu, Shanti mengatakan menyerahkan kasus itu kepada aparat berwajib.

Tak Percaya Bersambung ke hlm 7

Pemerintah Diminta Bertindak

CECEP/HALUAN KEPRI

KAPOLDA Kepri Brigjen Pol Yotje Mende menunjukkan barang bukti dan empat perompak yang ditangkap, Kamis (13/9).

Ganti Rugi Lahan BMW BINTAN (HK) — Masyarakat yang berada di 10 desa, Kabupaten Bintan yang belum mendapat ganti rugi lahan oleh PT Buana Mega Wisatama (BMW) meminta keseriusan dari Pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut.

Sebab hingga saat ini penyelesaian ganti rugi lahan sekitar 5.000 hektar yang tersebar di Kabupaten Bintan belum ada titik terang.

"Kami minta agar Gubernur Kepri maupun Bupati Bintan segera bertindak mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan ganti

Jhoni: Kinerja Polisi Dipertanyakan

Hal

9

Akan Ada Tersangka Baru

Hal

17

Yulia Rachman

Coba Bunuh Diri JAKARTA (HK) — Misteri percobaan bunuh diri Yulia Rachman terus saja menjadi teka-teki.

Meskipun ia akhirnya mengakuinya, namun penyebabnya masih belum terungkup.

Kabar yang muncul, Yulia sam

Coba Bunuh

rugi lahan sejak 20 tahun yang sampai sekarang belum tuntas," pinta H Saidi, mewakili masyarakat 10 desa, Kamis (13/9).

Saidi menuturkan, sebelumnya ia bersama perwakilan dari masing-masing desa yang lahannya belum diganti rugi sudah pernah

menyampaikan permasalahan tersebut ke Gubernur Kepri yang saat itu dijabat Ismeth Abdullah.

Begitu juga dengan Gubernur Kepri sekarang HM Sani dan Bupati Bintan, Ansar Ahmad, namun se-

Pemerintah Diminta Bersambung ke hlm 7

Baasyir Kirim SBY Buku ''Demokrasi Bisikan Setan'' JAKARTA (HK) — Terpidana 15 tahun kasus terorisme, Abu Bakar Baasyir, menulis sejumlah buku tentang bagaimana mengurus negara, salah satunya Demokrasi Bisikan Setan. Buku tersebut diklaim disebar ke berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah mulai dari camat sampai Presiden SBY. Sampai sekarang, kata Baasyir, Presiden SBY belum menanggapi bukunya yang berjumlah lima buah tersebut. ”Meskipun

Abu Bakar Baasyir

Baasyir Kirim Bersambung ke hlm 7

Empat Perompak HM Leo Dibekuk Senjata Gegena Belum Ditemukan BATAM (HK) — Empat dari delapan perompak kapal tunda HM Leo I di Selat Riau, dekat Pulau Karas, Batam, Senin (3/9) lalu berhasil ditangkap tim gabungan Polair, Brimob, Intel dan Reskrimum Polda Kepri di tempat terpisah, Rabu-Kamis (12-13/9).

Keempat perompak itu adalah Sym (47) berperan sebagai perencana dan pengumpul barang hasil curian, FJJ (45) penyandang dana, MKS (37) mengikat ABK dengan tali dan MS (34) tekong speed boat.

Penangkapan itu berawal dari kecurigaan warga yang melihat mobil Avanza warna metalik BP 1217 DD melintas di jalan tanah, samping Kantor BP POM, Nongsa menuju ke kebun milik tersangka Sym, Kamis (6/9)

dinihari sekitar pukul 02.00 WIB atau tiga hari setelah kejadian perompakan.

Warga kemudian melaporkan ke polisi. Setelah penyisiran selama lima hari akhirnya diketahui mobil Avanza yang ditumpangi perompak itu adalah milik Cinong, saudara dari istri Sym. Polisi kemudian melakukan penggerebekan di rumah yang berada di dalam kebun tersebut, Rabu (12/9) pukul 14.30 WIB. Dari penggerebekan itu polisi berhasil menangkap Sym dan menyita tujuh parang bermata tajam dan runcing serta 7 buah sebo (penutup muka). Dari keterangan Sym polisi lalu melakukan pengembangan dari berhasil

Empat Perompak Bersambung ke hlm 7

Sepakbola PON Kacau

Jadwal Shalat Batam dan Sekitarnya

Kantor PB PON Didemo

Bersambung ke hlm 7

PEKANBARU (HK) — Terkait kontroversi pertandingan sepakbola di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, sejumlah suporter sepakbola dari Jawa Timur melakukan demonstrasi di halaman kantor PB PON. Sekitar 25 suporter mendatangi kantor yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Kamis (13/9) siang, sekitar pukul 12.45 WIB. Mereka datang sambil beteriak-teriak membawa spanduk bertuliskan berbagai macam seperti "Hargai keputusan Dewan Hakim".

Sepakbola PON Bersambung ke hlm 7

Subuh

Dzuhur

Ashar

Magrib

Isya’

04:45

12:05

15:12

18:09

19:18

Kisah Seorang Jenderal

NET

PULUHAN suporter Jawa Timur menggelar aksi di Kantor PB PON Jalan Gajah Mada, Riau, Kamis (13/9). Aksi massa ini dilakukan karena pihak Jawa Timur meminta Dewan hakim untuk mendiskualifikasikan tim sepak bola Jawa Barat.

HALUAN KEPRI SATU-SATUNYA KORAN BACAAN MASYARAKAT KEPRI

CMYK

SUATU hari ada seorang prajurit naik pangkat menjadi kopral pada PD II. Lalu dengan bangganya ia memamerkannya pada semua temannya. Suatu ketika ia melihat seorang di depannya, lalu dengan sombong ia berkata, "Hei teman minta apinya dong!"

Lalu orang tersebut menyalakan rokok sang kopral lalu pergi dari situ. Temannya yang sedang berada di situ juga langsung menghampirinya dan berkata "Apa kau sudah gila? Kamu tahu siapa orang itu?"

Kisah Seorang Bersambung ke hlm 7

EKONOMI

2

Jumat,

14 September 2012

Ruko Sampurna Diskon Rp40 Juta BATAM (HK) — PT Bumi Piayu Indah, selaku developer dan pemasaran Ruko Sampurna Centre memberikan potongan harga untuk uang muka sebesar Rp40 juta dan Rp25 juta.

Uang muka tersebut bisa dicicil hingga 24 kali.

BNI Syariah Targetkan Laba Rp81 Miliar JAKARTA (HK) — PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) menargetkan laba sebesar Rp81 miliar tahun 2012 ini.

Sementara per Agustus 2012, laba BNI Syariah sudah mencapai Rp39 miliar. “Pencapaian laba ini didukung pertumbuhan pembiayaan kami yang mencapai Rp8 triliun per Agustus 2012 ini atau naik 35 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” ujar Direktur Bisnis BNI Syariah, Imam Teguh Saptono di Jakarta, Kamis (13/9).

Adapun pembiayaan tersebut berasal dari segmen menengah dan korporasi sebesar 15 persen -20 persen, ritel produktif 40 persen, dan konsumer 40 persen. Perusahaan juga berhasil menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp7,6 triliun per Agustus 2012 atau tumbuh 30 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Perseroan juga menargetkan pembiayaan sebesar Rp250 miliar dari produk anjak piutang tahun 2012 ini.

Adapun produk yang diandalkan untuk pencapaian target tersebut adalah Anjak Piutang iB Hasanah dan Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah yang baru diluncurkan hari ini. Hingga saat ini, penyelesaian piutang yang menggunakan produk anjak piutang BNI Syariah telah mencapai Rp149,82 miliar.

“Kedua produk tersebut kami kembangkan untuk kepentingan dunia usaha Indonesia yang tetap ingin menggunakan produk berbasis syariah.

Produk ini sudah diaplikasikan di beberapa Kantor Cabang dan mendapat sambutan positif dari nasabah. Salah satu keunggulan utama produk ini adalah untuk mengatasi kesulitan likuiditas nasabah serta tanpa agunan,” ujarnya. (inc)

Oleh:Armat Juang, Liputan Batam “Pada saat ini kita memberikan penawaran spesial berupa potongan uang muka, serta masa cicilan uang muka yang cukup panjang. Promo ini berlaku selama launching,” kata DM Manager PT Bumi Piayu Indah Agung Permadi, ditemui di kantor pemasaran Ruko Sampurna Centre di Perumahan Delta Villa Tiban, Kamis (13/9).

Dikatakannya, harga dan promo yang ditawarkan sewaktu-waktu bisa berubah. Saat ini diskon uang muka yang diberikan untuk blok A dan B sebesar Rp40 juta dengan luas tanah 87,5 meter persegi dan blok C,D,E, dan F diberikan potongan sebesar Rp25 juta.

Masa cicilan untuk uang muka bisa diangsur hingga 24 kali. Seperti ruko Blok A dengan luas tanah 87,5 meter persegi, di mana lantai satu seluas 75 meter, lantai dua 85 meter ditawarkan dengan harga Rp480 juta dan uang muka setelah didiskon Rp40 juta menjadi Rp99 juta. Uang muka tersebut bisa dicicil sebanyak

Properti Asing Berpotensi Timbulkan Bubble JAKARTA (HK) — Rancangan peraturan peme_rintah (RPP) tentang kepemilikan rumah susun untuk warga negara dan badan hukum asing menuai perdebatan.

Sejumlah kalangan mempertanyakan kelonggaran aturan properti asing yang berpotensi menimbulkan gelembung (bubble) properti. Hal itu terungkap dalam seminar “Liberalisasi Properti di Indonesia: Manfaat dan Kerugiannya-Belajar dari Pengalaman Industri Migas” di Jakarta, Kamis (13/9).

Beberapa substansi RPP tentang kepemilikan rumah susun untuk warga negara dan badan hukum asing yang dipermasalahkan antara lain memperpanjang kepemilikan properti bagi warga negara asing dari 25 tahun menjadi 90 tahun.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watv Ali Tranghanda mengemukakan, kepemilikan asing seharusnya dibatasi.

Pengembangan properti bagi warga negara asing diprediksi akan mendongkrak harga properti mewah di Indonesia.

“Dampaknya terjadi bubble (penggelembungan) harga properti dan yang diuntungkan pengembang. Namun, sejauh

mana kompensasi bagi para pengembang properti asing dan manfaatnya bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

Saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah tinggal dan Hunian untuk Orang Asing yang mengatur WNA boleh memiliki satu unit rumah tinggal dengan status hak pakai dalam waktu paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 25 tahun.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Maharani mempertanyakan substansi RPP tentang pemilikan rumah susun untuk warga negara dan badan hukum asing.

Di antaranya, orang asing boleh memiliki rumah susun untuk investasi dan kepemilikan paling banyak lima satuan rumah susun di lokasi yang berbeda dalam satu wilayah ataupun beda wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kekurangan rumah rakyat sudah mencapai 13,6 juta unit pada tahun 2010 dan diperkirakan menembus 15 juta unit pada tahun ini. (kcm)

24 kali, yaitu Rp4,125 juta per cicilan.

Agung mengatakan, harga ruko yang ditawarkannya sangat kompetitif. Ruko termurah yang ditawarkannya dengan masa KPR 10 tahun hanya Rp2,6 jutaan saja per bulan. Ruko ini disebut-sebut paling laris, karena cicilannya yang sangat ringan.

Ruko tersebut memiliki tanah seluas 60 meter, dan lantai satu seluas 40 meter serta lantai dua 48 meter. Harga yang ditawarkan Rp315 juta dengan uang muka setelah didiskon Rp25 juta hanya tinggal Rp64.500 juta saja. Cicilan uang muka 24 kali cukup bayar Rp2,6 jutaan.

Ruko Sampurna Centre, terangnya, terletak di lokasi yang sangat strategis, dikelilingi sejumlah perumahan yang padat penduduk di Tanjung Piayu.

Lokasi terletak persis di tepi jalan utama Tanjung Piayu, dekat kawasan industri.

“Kita hanya membangun 60 unit saja dengan sistem ke-

REPRO

PROMO LAUNCHING — Maket kawasan Bumi Piayu Indah di Tanjungpiayu. PT Bumi Piayu Indah selaku developer dan pemasaran menawarkan diskon uang muka hingga Rp40 juta selama launching. amanan 24 jam, seluruhkawasan dikelilingi pagar. Model bangunan modern. Sekarang sudah terjual lebih dari 50 persen dari seluruh unit yang ada,” terangnya.

Ruko Sampurna Centre merupakan kawasan bisnis dan juga sebagai tempat pusat perbelanjaan. Nantinya akan hadir fasilitas seperti ATM Centre, Clinic dan sebagainya. Dan row jalannya yang berada didalam kawasan cukup luas yaitu 15 meter.

Di tengah kawasan akan dibangun minimarket dua lantai.

Lantai satu mini market akan tersedia sembako dan lantai menjual pakai-pakaian murah serta barang pecah-belah.

“Kawasan ini akan menjadi kawasan bisnis terpadu, didukung oleh pemukiman yang padat,” terangnya.

Spesifikasi bangunan, atapnya dicor dak sehingga mempermudahkan bagi Anda untuk melakukan pengembangan.

Pondasi tapak beton bertulang dan kolom juga beton bertulang.

Dinding telah menggunakan batako press, finishing plester dan cat, lantai diplaster aci. Air bersih dipasok dari ATB dan listrik PLN dengan daya 10 Ampere.

Informasi lebih lanjut, datang langsung ke kantor pemasarannya di Perum Delta Villa Blok A No 1 Tiban Baru atau bisa Telp 0778 707 2228 / 0821 73707 222. ***

Gadai Emas BRI Syariah Menuai Masalah JAKARTA (HK) — Investasi gadai emas di bank syariah mulai memicu masalah. Adalah seniman Butet Kartaredjasa yang mengaku menjadi salah satu korban produk gadai emas di BRI Syariah (BRIS).

“Saya telah menunjuk pengacara untuk mengajukan gugatan class action,” katanya, Rabu (12/9).

Melalui akun Twitter-nya, raja monolog ini mengajak para korban lain untuk bersuara dan ikut menggugat.

Butet menjadi nasabah gadai emas BRI Syariah di Yogyakarta pada Agustus 2011. Meski kontraknya adalah gadai emas, praktiknya tidak demikian.

Dalam transaksi itu, Butet tidak menyerahkan emas. Skemanya justru lebih mirip kepemilikan logam mulia (KLM) atau membeli emas secara mencicil.

Butet membeli emas di BRI Syariah sebanyak 4,83 kilogram dan 600 gram.

Harga saat itu Rp500.000-Rp505.000 per gram. Ia menyetor dana 10 persen dari total harga emas. Sisanya diangsur tiga tahun. Dia juga harus membayar biaya titip hingga kontrak berakhir.

Masalah muncul pada Desember 2011. Butet diberi tahu bahwa kontrak gadainya tak bisa dilanjutkan. “Bank beralasan, regulator, yakni Bank Indonesia, sedang mengatur ulang bisnis

ini,” kata Djoko Saebani, pengacara yang ditunjuk Butet dalam kasus ini.

Bank menawarkan jalan keluar yakni menjual emas. Karena harga emas saat itu turun, hasil penjualan emas milik Butet tak cukup menutup seluruh kewajibannya.

“Menurut hitungan BRI Syariah, Butet mesti membayar lagi Rp 40,9 juta untuk menutup selisih penurunan harga,” kata Djoko. Merasa diperlakukan tidak adil, Butet pun meradang.

Sepengetahuan Butet, konsep syariah itu sama-sama untung. Dia tahu ada perubahan aturan gadai emas. Tapi, dia mempertanyakan kenapa nasabah yang menjadi korban.

Gugatan class action nanti, ungkap Butet, lebih dari sekadar mempertanyakan makna kesyariahan BRI Syariah. Saat ini ada delapan investor korban produk BRIS di Semarang yang siap bergabung. Butet memastikan masih banyak korban lain yang mau bergabung dengannya.

Menanggapi hal ini, Corporate Secretary Group Head BRI Syariah Lukita T Prakasa, hanya bisa menyarankan nasabah yang memiliki masalah serupa agar datang ke kantor BRI Syariah. “Saya tidak bisa banyak berkomentar, yang pasti masalah itu bisa diselesaikan secara baik-baik,” ujarnya singkat, Rabu (12/9).(kcm)

ILUSTRASI

CMYK

Kamis, 13 September 2012

PEMBUKAAN

4.174,20 PEMBUKAAN

13.352

3

PEMBUKAAN

2.796

9.598

PEMBUKAAN

8.950,01

7790,10

PEMBUKAAN

20.061,97

3.110,85

Jumat,

14 September 2012

Buah-Sayur Dipasok 11 Perusahaan BATAM (HK) — Kebutuhan buah dan sayuran di Batam yang cukup tinggi, membuat bisnis impor produk ini cukup tinggi di Batam. Sejak 2011, tercatat 11 perusahaan berizin yang memasok produk-produk ini.

Oleh: Armat Juang, Liputan Batam Kepala Bidang Humas dan Publikasi BP Batam Ilham Eka Hartawan, Kamis (13/9), menyebutkan, 11 perusahaan ini melakukan impor buah dan sayur dengan berpedoman pada rekomendasi kebutuhan dari Pemko Batam.

Dikatakan Ilham, mekanisme proses pemasukan sayur dan buah di tahun 2012 ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena telah ada aturan Permentan No 42/2012 tentang Tindakan Karantina Tum-

buhan Terhadap Pemasukan Buah dan Sayuran Segar ke Indonesia dan Permentan No 43/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Indonesia, serta Permendag No 30/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura.

Dengan adanya aturan tersebut, pemasukan Holticultura ke wilayah Indonesia, termasuk Batam dilakukan pembatasan. Bahkan Permentan No 42 dan 43 tahun 2012 menyebutkan de-

ngan tegas, impor hanya bisa dilakukan melalui pelabuhan resmi yang ditunjuk, sementara Batam tidak termasuk ke dalamnya.

Dalam hal ini, Gubernur Kepri yang juga Ketua Dewan Kawasan telah beberapa kali melobby pemerintah pusat agar dikecualikan dalam permentan tersebut, karena Batam merupakan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Saat ini, lanjut Ilham, mekanisme impor untuk Batam melalui pengajuan besaran kuota kebutuhan yang dimulai dari Pemko Batam, berlanjut ke Pemprov Kepri, kemudian usulan baru diteruskan ke Kementrian Pertanian.

"Di Kementrian Pertanian ini dilakukan pengecekan, buah dan sayur yang akan di Impor dari negara asal. Mulai dari kualitas buah, pengemasan, pengiriman, perusahan pengimpor dan beberapa item lainnya. Setelah itu

baru diserahkan kepada Kementrian perdagangan untuk dikeluarkan surat persetujuan. Surat tersebut dikirimkan ke Kementrian Perdagangan, yang kemudian mengeluarkan persetujuan dan izin," terangnya.

Dalam hal ini, lanjut Ilham, BP Batam akan mengacu pada surat izin dari Kementrian Perdagangan terkait memasukan buah dan sayuran.

Disinggung tentang sejumlah usulan pengusaha melalui Gubernur Kepri terkait terkait perizinan impor buah dan sayur ke Batam, Ilham mengatakan sudah diteruskan ke pemerintah pusat, tinggal menunggu hasil.

"Seberapa besar kuota yang dibutuhkan dan diajukan, di luar wewenang BP Batam. Tapi kuota yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu berdasarkan usulan dari dinas terkait di Pemko Batam melalu Pemrov Kepri," terangnya. ***

Sky Aviation Bisa Dicarter BATAM (HK) — Sebagai bukti keseriusan PT Sky Aviation dalam melayani penerbangan, perusahaan yang telah melayani berbagai rute di Kepri ini mulai melayani penerbangan carteran. Seperti yang barubaru ini dilakukan dengan perusahaan perminyakan Titan Oil/ Mitra Energy.

Penerbangan perdana telah dilakukan mulai 08 September 2012, dengan rute Halim Perdana Kusuma Jakarta ke Natuna dengan jadwal 3 kali seminggu, menggunakan pesawat fokker 50. Penerbangan carter jangka panjang ini untuk tahap awal dilakukan selama satu tahun.

Dalam penerbangan perdana ikut serta petinggi dari Titan Oil John Procter, Don Kable , Andrrias Darmawan dan Ruben Matheus. Sementara dari Sky Aviation turut

IST

PETINGGI Titan Oil dan Direktur Sky Aviatio Alamsyah serta, GM Marketing Sutito Zainudin foto bersama pada penerbangan perdana, 8 September 2012 lalu. serta Direktur Sky Aviation Alamsyah dan GM Marketing Sky Aviation Sutito Zainudin.

Sebagaimana disampaikan Kholil Wahyudi, Distict Manager melalui rilisnya yang diterima Haluan Kepri, Kamis (13/9).

Dikatakan Kholil, dengan di sepakatinya kerjasama charter jangka panjang tersebut, merupakan salah satu bukti keseriusan PT Sky Aviation dalam melayani penerbangan. Menurutnya, perusahaan perminyakan sangat ketat dan memper-

hatikan dalam segi keamanan, kenyaman dan keselamatan pelayanan, baik di udara maupun dalam proses sebelum dan setelah penerbangan.

Dan hal tersebut sangat menjadi perhatian Sky Avition. Bahkan, Sky Aviation memberikan proteksi lebih dibandingkan penerbangan lain dengan mengasuransikan semua calon penumpang semanjak membeli tiket hingga turun dari pesawat dengan pertanggungan sampai Rp1,25 miliar setiap orang.

Di kawasan Kepri, Sky Aviation telah menerbangi rute reguler Batam- Natuna, Batam–Matak, Batam-Bandung, Batam-Pekanbaru, Batam – Pangkal Pinang, Tanjungpinang-Natuna, Tanjungpinang– Matak, dan Tanjungpinang– Pekanbaru. (cw62)

DOK

BUAH IMPOR — Seorang pembeli memilih buah impor di salah satu kedai di kawasan Nagoya beberapa waktu lalu. Buah dan sayur impor di Batam dipasok oleh 11 perusahaan yang telah mendapatkan izin sejak 2011 lalu.

SBG Bangun Rumah Berkualitas TANJUNGPINANG (HK) — PT Sinar Bahagia Group (SBG) merupakan kumpulan sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang properti perumahan, pertokoan, dan superblok yang mengedepankan kualitas.

Pembangunan dilakukan dengan menyesuaikan perekonomian masyarakat, di samping tetap mengedepankan aspek legal.

Sebagaimana dikatakan Manager Marketing PT Sinar Bahagia Group Vivi, Kamis (13/9).

“Selain mengembangkan semua aspek property, tidak lain tujuan kami ialah untuk membangun Kota Tanjungpinang agar ke depannya lebih maju,” kata Vivi.

Ia mengungkapkan, di dalam property perumahan yang dibangun oleh PT Sinar Bahagia Group, ada beberapa perumahan yang dijual sesuai dengan ekonomi masyarakat. Di antaranya, perumahan dengan harga menengah keatas dan perumahan menengah ke bawah.

“Kami menjual rumah tidak hanya untuk kelas ekonomi menengah ke atas saja. Rumah yang subsidi buat

ekonomi menengah ke bawah juga ada, dan ini harga perumahannya sekitar Rp85 juta, tidak dikenakan PPN,” paparnya.

Di samping itu, lanjut Vivi, hal yang paling penting ialah PT Sinar Bahagia Group berkomitmen membangun rumah dengan memiliki kualitas dan kuantitas yang bisa dijamin. Pihak pengembang sendiri, selalu memberikan kepercayaan kepada semua konsumennya.

“Di sini kami memberikan kepercayaan kepada semua konsumen. Komitmenlah yang paling penting. Untuk itu, jika ada konsumen yang membeli rumah, maka kami akan langsung membangun rumahnya,” paparnya.

PT Sinar Bahagia Group tidak hanya membangun perumahan di Kota Tanjungpinang, juga di beberapa daerah lain, seperti di Bintan.“Kami juga membangun perumahan dikawasan Tanjung Uban yakni, perumahan Taman Surya Indah (TSI) tipe 36 dan Telaga Surya Regency (TSR) juga tipe 36,” ungkapnya. (cw53)

Vivi

Keripik Tempe Sarimas, Gurih dan Renyah TANJUNGPINANG (HK) — Tempe merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia.

Salah satu olahan penganan dari kacang kedelai ini adalah kerupuk tempe.

Lain daerah, lain pula bumbu dan rasanya. Seperti yang tersedia di toko Sarimas, Jalan Adi Sucipto KM 12 simpang Bandara Raja Haji Fisabilillah Kota Tanjungpinang. Makanan kriukkriuk yang satu ini memiliki cita rasa yang khas.

Seperti dikatakan Suratno, pemilik toko aneka makanan khsas tradisi Indonesia, sekaligus produsen produk tersebut.

"Semua keripik tempe ini

CMYK

saya produksi sendiri dan tetap menggunakan rasa yang original," kata Suratno, Kamis (13/9).

Sejak 15 tahun lalu, Suratno sudah membuat keripik tempe di Tanjungpinang.

Keripik tempe olahannya tidak hanya dipasarkan di Tanjungpinang, juga merambah negeri seberang, yakni Singapura dan Malaysia.

Sesuai ukuran, Suratno menawarkan keripik tempe dengan dua harga, yaitu Rp10

ribu untuk ukuran menengah, dan Rp18 ribu untuk kemasan besar. Kemasan telah memiliki logo Sarimas dari Tanjungpinang, sehingga konsumen semakin mengenal tokonya.

Dikatakannya, target pasar keripik olahannya adalah wisatawan mancanegara, di samping wisatawan lokal.

"Market utama saya ialah para turis yang datang ke Tanjungpinang. Untuk mencapai target itu, saya bekerjasama dengan biro perjalanan dan hotel yang ada di Tanjungpinang untuk membawa turisnya belanja di sini," Suratno.

Turis yang datang ke tokonya tidak hanya bisa mem-

beli keripik tempe, tetapi juga bisa mengetahui cara pembuatan keripik tempe itu

sendiri. Sehingga bisa dinikmati rasanya yang gurih dan renyah. (tengku bayu)

BAYU/HALUAN KEPRI

PENGUNJUNG toko Sarimas memilih aneka keripik yang tersedia di toko tersebut, Kamis (13/9).

POLITIK

4

Jumat,

14 September 2012

Augustinus: Peluang PAW Kecil BATAM CENTRE (HK) — Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Kota Batam, Augustinus Purba menegaskan, peluang Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya sangat kecil.

Oleh: Ali Mahmud, Liputan Batam Soalnya, Ketua Komisi Pengawas DPP PD, TB Silalahi pernah menyatakan jika PAW itu ditinjau kembali.

Karena sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan, keberatan Sarita terhadap hasil Pemilu 2009 tidak terbukti.

“Masalah ini saya sampaikan di hadapan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat (PD), Pak TB. Silalahi. Pak TB Silalahi bisa memakluminya,” kata Augustinus, Kamis (13/9) ketika menanggapi rencana PAW dirinya dalam waktu dekat.

Seperti diketahui, DPP PD sudah mengeluarkan SK PAW terhadap anggota DPRD Batam, Augustinus Purba. awal tahun 2012 lalu. Keputusan Augustinus digantikan oleh Sarita Pattiasina berbarengan dengan PAW 28 anggota DPRD dari Partai Demokrat seluruh Indonesia.

Augustinus membeberkan, MK melalui SK Nomor 89/ PHPU.C-IV/2009 telah menolak keberatan Sarita terhadap hasil Pemilu 2009 lalu.

Putusan majelis hakim MK itu kata Augustinus, tertuang di halaman 249 poin 33, SK MK. Dalam putusan

itu, surat P-109/model C dan C1 DPRD kabupaten/kota, di TPS 06 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam tidak ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan saksi partai politik.

Anehnya lagi, di TPS 08 Kelurahan Patam Lestari, model C dan C1 tandatangan seluruh anggota KPPS tidak sama. Bukti P-110 model DA1, terjadi ada perubahan angka yaitu, penebalan angka.

Selain itu kata Augustinus, Tomi selaku saksi pemohon dalam menyampaikan keterangannya di PPK Kecamatan Sekupang ketika itu tidak menerangkan jumlah perolehan suara. Saksi Sarita Pattiasina (pemohon), dalam keterangannya tidak dijamin objektifitasnya. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut papar Augustinus, MK menilai pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya. Sehingga permohonan pemohon harus ditolak.

“Jadi menurut saya, PAW itu sama sekali tidak berdasar,” kata Augustinus.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Batam mene-

gaskan akan segera memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD setempat, Augustinus Purba kepada Sarita Pattiasina.

Kata Dahlan, PAW didasari kesepakatan kedua kader PD itu untuk gantian jadi anggota legislatif paruh waktu.

“Sebenarnya sebelum ini prosesnya sudah jalan. Kita sudah surati DPRD Kota Batam, tapi karena terbentur status kepengurusan DPC Batam yang belum dilantik, maka PAW menggantung beberapa waktu,” tegas Ketua DPC PD Batam, Ahmad Dahlan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD Kepri, Apri Sujadi mengungkapkan, pengurus PD cuma meneruskan SK DPP PD soal PAW Augustinus kepada Sarita.

“Kalau proses selanjutnya, itu domainnya DPC. Jadi tanya teman-teman DPC aja ya,” saran Apri.

Ketua DPRD Batam, Surya Sardi ST MM menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat SK PAW dari DPC PD Batam. “Soal PAW ya? Saya belum terima sepucuk surat pun, tutur Surya.

Sementara itu, Sarita Pattiasina ketika disinggung soal PAW ini menyarankan hal itu ditindaklanjuti kepada DPC PD Batam saja. Dia enggan berkemontar lebih lanjut.

“Tanya teman-teman di DPC lah. Saya ngikut aja,” ujar wanita yang pernah Sekretatis DPC PD Batam ini belum lama ini. ***

Ratusan Relawan Pantau Politik Uang TANJUNGPINANG (HK ) — Panitia Pengawas Pemilu jauh-jauh hari mengingatkan kepada seluruh tim sukses kontestan Pemilihan Walikota (Pilwako) Tanjungpinang untuk tidak melakukan politik uang. Pihaknya menurunkan rarusan relawan yang akan memantau politik uang.

“Kita perlu ingatkan agar bermainlah dengan fair dalam pilwako ini. Karena menang dengan cara tidak jujur maka hasilnya tidak akan baik. Apalagi ini terkait dengan pemimpin Tanjungpinang lima tahun ke depan,” ungkap Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang, Masfurqon,

Kamis (13/9).

Diakuinya, Pilwako Tanjungpinang kali ini sangat rentan dengan praktik politik uang. Kata Furqon, dalam kajiannya banyak modus yang bisa saja dilakukan oleh para kontestan dalam memuluskan praktik politik uang ini. Oleh karenanya, panwas tidak akan tinggal diam mengawasi dan mengantisipasi praktik itu terjadi.

Pihaknya kata Furqon, akan menurunkan ratusan petugas untuk memantau praktik politik uang. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan mendorong semua elemen masyarakat Tanjungpinang untuk ikut mengawasi

praktik keji itu.

Pokoknya, semua elemen kita ketuk hati mereka untuk mengawasi praktik politik uang, kata Furqon.

Ditegaskannya, jika para para tim sukses kontestan membandel dan terbukti melakukan praktik politik uang, maka panwas sebagai lembaga independen, akan membawa perkara tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau dalam aturan, tidak sekedar bisa dijerat pidana, kemenangan pasangan kontestan Pilwako Tanjungpinang bisa dianulir kemenangannya di tingkat Mahkamah Konstitusi,” tandasnya. (rul)

CECEP/HALUAN KEPRI

PERIKSA PERSYARATAN — Petugas Sekretariat KPU Batam memeriksa kelengkapan persyaratan hard copy KTA Partai Amanah Nasional (PAN) yang diserahkan beberapa waktu lalu. Bendahara DPD PAN Batam, Ade P Nasution (kanan) hadir dalam kesempatan itu.

DPT Menunggu Verifikasi Kecamatan TANJUNGPINANG (HK) — Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Hamid Ali mengatakan pelaksanaan verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ilwako Kota Tanjungpinang sudah hampir selesai. Saat ini KPU tengah menunggu pemutakhiran data dari DPS ke DPT pada tingkat kecamatan.

Menurut dia, berdasarkan data KPU dari 157.293 daftar pemilih pemula potensial (DP4) dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Tanjungpinang, KPU berhasil menyaring menjadi 153.042 daftar pemilih sementara (DPS) Kota Tanjungpinang. Dari hasil pencacahan yang dilakukan PPS

di tingkat kelurahan diperdiksi jumlah DPT akan berjumlah 155.000 pemilih.

“Angka ini didapat setelah KPU menerima masukan dari parpol, panwas, serta seluruh stake holder terkait,” kata Hamid Ali kemarin. Adanya temuan daftar pemilih ganda yang disempat menjadi polemik beberapa waktu lalu kata, Hamid, itu karena adanya kesamaan nama, alamat, tempat tanggal lahir dan perpindahan warga dari satu kelurahan ke kelurahan lain. “Dari hasil analisa kita ternyata ada sistem administrasi kependudukan yang tidak sesuai dan ini telah kita duduk-

kan bersama,” ujarnya.

Dalam waktu dekat ini, lanjut dia, seluruh PPK akan melaporkan hasil verifikasi yang dilaporkan kepada KPU. Dalam menetapkan DPT nantinya KPU akan bekerjasama dengan timses masing-masing calon dan Panwaslu Tanjungpinang.

“Setelah verifikasi dan faktualisasi DPS selesai. Yakni ketika soft copy dan datanya telah dikirim ke KPU. Kami akan melakukan penetapan DPS bersama panwaslu dan timses pasangan calon,” tandasnya. (rul)

ICW Dorong Laporan Keuangan Jadi Syarat Verifikasi JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menjadikan laporan keuangan sebagai salah satu persyaratan bagi partai politik (parpol) untuk dapat menjadi peserta pemilu.

Ini sebagai upaya untuk melakukan reformasi dan transparansi partai politik.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, menjelaskan, dengan meminta laporan keuangan bisa memperbaiki manajemen parpol.

Pasalnya, selama ini banyak politikus yang tersangkut kasus korupsi.

Bahkan, di beberapa kasus sulit dikatakan bahwa keterlibatan para politikus itu telah mendapat restu dari partai yang bersangkutan, yaitu untuk mendukung pendanaan partai.(rol)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 20 UU Hak Tanggungan, PT BPR Sejahtera Batam dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas : 1. Sebidang tanah seluas ± 81 m2 berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Komplek Perumahan Puri Loka 2 Blok E No. 10, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam (SHGB No.2039 tgl.28-11-2007 an.Rusmilawati Binti M. Suhir). Harga Limit Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Waktu dan Tempat Lelang : Hari / Tanggal : Jum’at/ 28 September 2012 Pukul : 08.00 WIB s/d selesai Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam Jl. Engku Putri (depan Pusat Informasi Haji, Batam Centre) Syarat – syarat Lelang: 1. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening KPKNL Batam Nomor 0184395587 an. Rekening Penampungan Lelang KPKNL Batam pada PT. BNI Cabang Batam dan harus diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan; 2. Peserta lelang yang telah menyetor uang jaminan diwajibkan mendaftar ke KPKNL Batam paling lambat pada saat sebelum pelaksanaan lelang dengan membawa foto copy identitas diri (KTP/SIM) serta bukti slip setoran uang jaminan; 3. Peserta lelang wajib melakukan penawaran pada saat lelang, apabila peserta lelang tidak melakukan penawaran, peserta lelang akan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang di Wilayah KPKNL Batam selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; 4. Lelang dapat dibatalkan oleh Penjual/Pejabat Lelang apabila Debitor menyelesaikan dan atau melunasi kewajiban hutangnya serta sebab lain yang sah sesuai peraturan lelang; 5. Pemenang lelang harus menyelesaikan pelunasan pembayaran harga lelang berikut bea lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang dan apabila tidak melunasi pada waktunya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara serta masuk dalam DAFTAR HITAM LELANG; 6. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan dengan menunjukkan bukti asli slip setoran dan kartu identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku; 7. Obyek lelang yang ditawarkan sesuai dengan kondisi apa adanya (as is), karena itu peserta lelang wajib memeriksa/ melhat obyek dengan baik dan teliti; 8. Penawaran dilakukan secara tertulis dalam amplop tertutup; 9. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi BPR Sejahtera Batam Telp.0778-455380/ KPKNL Batam Telp 0778469824-25.

Batam, 14 September 2012 PT. BPR Sejahtera Batam

5

OPINI & LAYANAN UMUM Jumat,

TAJUK

Wartawan dan Pemerasan AKSI t i d a k s i m p a t i k , b e r u p a t i n d a k p e m e r a s a n y a n g dilakukan sekelompok pemuda di Kota Tanjungpinang, yang mengaku berprofesi sebagai Wartawan pada sebuah koran mingguan di Kepri, terhadap sebuah tempat massage (pemijatan) dinilai telah mencoreng profesi wartawan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Kepolisian, aksi pemerasan tersebut, berawal dari kedatangan sejumlah orang, Kamis (7/9) sekitar pukul 22.00 WIB, pada sebuah lokasi massage yang berada dikawasan Kelurahan Kampung baru,Suka Berenang,Tanjungpinang.

Pada saat proses pemijatan berlangsung, terjadilah aksi yang tidak terpuji. Dimana, salah seorang perempuan pekerja massage dipaksa untuk membuka pakaian yang dikenakannya. Setelah, dalam kondisi bugil, akhirnya perempuan tersebut dipotret, dengan menggunakan kamera yang dimiliki oleh wartawan tersebut.

Berawal dari kejadian dan keberadaan foto tersebut, akhirnya terjadilah negosiasi antara pengelola massage dengan sekelompok orang yang mengaku sebagai wartawan. Pada akhirnya, ditemukan solusi, dimana para wartawan, diminta untuk tidak mempublikasikan moment yang telah mereka abadikan. Dengan kompensasi, para wartawan memperoleh imbalan, berupa uang dari pengelola massage.

Menyikapi kasus pemerasan yang dituduhkan kepada sekelompok orang yang mengaku sebagai wartawan di K o t a Ta n j u n gp i n a n g, d e n g a n o b j e k l o k a s i m a s s a g e, memang merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir.

Apapun alasannya, apakah pengelola massage telah melanggar aturan izin operasional, berupa tindakan prostitusi terselubung, para wartawan seharusnya, tidak mencari jalan pintas, berupa negosiasi dengan pengelola atau pemilik massage.

Seharusnya, berbekal informasi, data dan fakta yang berhasil mereka kumpulkan, para wartawan harus mengungkapkannya kepada publik melalui media massa yang menaungi mereka. Sehingga, fungsi dan tugas mereka sebagai seorang jurnalis, yang menyampaikan fakta dan data sesuai dengan realita, berjalan dengan baik.

Meminta imbalan secara paksa, berbekal hasil temuan atau infestigasi yang dilakukan seorang wartawan, selain merupakan tindakan yang telah melanggar kode etik jurnalistik, juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Jika pihak yang dimintai imbalan merasa keberatan dan melaporkan permasalahan tersebut kepada Polisi, tentunya para wartawan akan berada pada posisi yang lemah, dan ancaman sebagai pelaku pemerasan sudah dapat dituduhkan kepada mereka.

Te n t u n y a , L a p o ra n p e m e r a s a n y a n g d i a l a m a t k a n kepada para wartawan oleh pengelola atau pemilik massage di Tanjungpinang, diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga bagi setiap wartawan dalam menjalankan fungsi dan tugas kewartawanannya. Sudah saatnya para insan pers untuk kembali memaknai dan memahami etika pers secara utuh dan benar, sehingga profesi wartawan dapat terhindar dari tindakan tercela dan melanggar hukum, atau tindakan yang sengaja berusaha melakukan kriminalisasi terhadap wartawan sekalipun. ***

CAKAP BIJAK “JADILAH diri Anda sendiri.

Jika Anda menjadi orang lain, kemudian untuk apa orang lain membutuhkan Anda?”

(Bernadette Peters, Aktris)

“BERBUATLAH kebaikan terhadap temanmu untuk menjaga mereka dan terhadap lawanmu untuk mengalahkan mereka” (Benjamin Franklin, Filsuf)

14 September 2012

Logika Bisnis Pendidikan PEMBIAYAAN pendidikan di Indonesia sekarang rasanya masih menyimpang jauh dari teori ekonomi. Secara teori ekonomi, pendidikan bergerak dari barang publik menuju barang privat. Jika pendidikan dikatakan barang publik, intervensi negara dapat dibenarkan. Sebab, tanpa intervensi negara, penyediaan pendidikan tidak cukup memenuhi tingkat penyediaan yang optimal secara sosial.

Abdullah Yazid Magister Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan (STEKPI) Jakarta Subsidi menjadi keharusan, sehingga tidak mengherankan jika kita lihat betapa besar subsidi pemerintah dalam bidang pendidikan.

Bahkan, menurut teori pertumbuhan baru (new economic growth theory), pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas human capital atau sumber daya manusia (SDM). Pertanyaannya, sejauh mana negara harus terlibat dalam pembiayaan pendidikan?

Teori menunjukkan, kadar barang publik akan menurun sejalan tingkat pendidikan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin berkurang kadar barang publik. Sebab, manfaat pribadi yang diperoleh seseorang relatif lebih besar dibandingkan dengan manfaat sosialnya. Hal ini terbukti pula dengan makin tingginya rasio antara private rate of return dan social rate of return dari pendidikan, sejalan dengan tingkat pendidikan.

Sederhananya, manfaat sosial yang dihasilkan oleh keberhasilan kita membuat petani bisa membaca dari menghitung melalui SD sangat besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh secara pribadi. Bayangkan, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan negara untuk mencapai swasembada guna mengajari petani bercocok tanam secara benar dengan mengirimkan penyuluh pertanian secara langsung. Tapi, dengan pendidikan dasar tersebut, penyuluhan dapat dilakukan dengan menggunakan brosur dan sebagainya tanpa harus mengirimkan waktu yang lebih banyak daripada penyuluh pertanian mengajari petani secara langsung.

Buat si petani pribadi, manfaat yang dirasakan tentu cukup besar, tapi relatif tidak banyak berbeda.

Sementara untuk lulusan perguruan tinggi, dialah yang mendapat manfaat lebih banyak dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat atau negara.

Perbedaan dari private dan

social rate of return, sebagian tecermin pula dari biaya penyediaan pendidikan per murid yang meningkat lebih dari proporsional, sejalan dengan tingkat pendidikan.

Konsekuensi logis dari hal di atas, subsidi pendidikan harus difokuskan pada pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen), bukan perguruan tinggi. Artinya, perbedaan antara SPP dan biaya penyelenggaraan pendidikan untuk masing-masing tingkat pendidikan harus makin mengecil.

Prinsip seperti ini dijalankan semua negara yang telah berhasil dalam pembangunan ekonomi, mulai dari negara industri hingga negara industri baru seperti Jepang, Korea, Taiwan dan Malaysia. Pendidikan dasar di negara itu disubsidi secara penuh. Sementara porsi subsidi untuk perguruan tinggi jauh lebih kecil dan praktis dibiayai sendiri oleh mahasisawa bersangkutan.

Dengan prinsip seperti ini, dampak pendidikan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dapat tercapai.

Di Indonesia memang sudah dilakukan melalui BOS dan penggratisan biaya di SD dan SMP negeri. Nah, SD dan SMP swasta pun harus juga mulai diawali jika berpijak pada teori di atas. Tidak perlu takut kebobolan anggaran, karena manfaat sosial dalam jangka panjang akan jauh lebih dahsyat dapat dirasakan untuk kemajuan ekonomi bangsa.

Selain itu, pola yang juga perlu diperbaiki adalah porsi subsidi per kapita untuk mahasiswa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan

Menyanyah

Karena masih terisolasi, desanya harus mendatangkan guru dari kota yang dibayar patungan, 1 dolar Singapura bagi keluarga mampu dan 50 sen bagi keluarga kurang berada. Karena masih banyak wali murid yang tak mampu membayar, guru tersebut terpaksa pergi, hingga Rudi pun terpaksa putus sekolah dan hanya bertahan sam-

rus mempertimbangkan kemungkinan perbaikan kualitas pengajaran di perguruan tinggi sebagai akibat perbaikan sistem insentif, merupakan salah satu bentuk reformasi harga guna memperbaiki dampak anggaran terhadap distribusi pendapatan.

Lalu, apakah perguruan tinggi hanya untuk yang kaya? Tentu tidak. Perguruan tinggi dituntut menyediakan tempat bagi orang miskin.

Mengingat pentingnya pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan perbaikan distribusi pendapatan, porsi pengeluaran untuk pendidikan harus meningkat. Tapi, prioritasnya adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kebutuhan mayoritas penduduk Indonesia.

Kemudian, akses pendidikan terhadap kelompok tidak mampu perlu disediakan seluas-luasnya. Konsepnya, pemerataan tanpa pembedaan siswa pintar dan tidak pintar dengan fokus pada pendidikan dasar dan menengah. Untuk pendidikan tinggi, program ‘bidik misi’ yang dicanangkan Kemendiknas dan diprioritaskan pada siswa cerdas dan tidak mampu, tetap bagus dan harus dilanjutkan. ***

Surat Pembaca

Sampah Menumpuk di Pinggir Jalan HALO bapak Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam. Sebagai informasi, hampir disetiap pinggir jalan di Kota Batam, penuh dengan tumpukkan sampah. Sementara belakangan ini, Batam terus turun hujan. Akibatnya, bau busuk sangat menusuk dihidung. Terimakasih atas tanggapan bapk sebelumnya.

Hormat Yeni 081227713xxx Warga Belian Kecamatan Batam Kota

Nasib Pedagang Kaki Lima SEORANG ibu, pedagang kaki-lima, menangis meronta-ronta. Ia digusur dari tempatnya berdagang dan barang dagangannya pun disita. Ibu itu meronta, karena di situlah nasib anak-anaknya dipertaruhkan.

Ia meminta tolong pada Satpol PP, tetapi Satpol PP tetap saja mengusirnya. Satpol PP itu hanya melaksanakan perintah untuk membersihkan wilayah itu dari pedagang kaki-lima. Siapa yang tidak pilu dengan nasib ibu itu? Berapa ibu-ibu yang senasib dengan dia? Mungkin tidak terhitung.

Adalah benar, bahwa ibu itu telah bersalah. Berdagang di lahan yang tidak diperuntukkan untuk pedagang kaki-lima. Tetapi, orang pun bisa bertanya, mengapa dibiarkan begitu lama? Kalau ibu itu bisa berdagang di tempat lain, pasti ia bersedia.

Apalagi kalau mampu.

Masalah pokoknya adalah, bahwa mampunya cuma seperti itu. Tidakkah kita masih bisa menghargai semangat ibu itu dan juga beribu

pedagang kaki-lima, untuk masih berusaha mandiri?

Menghidupi keluarganya dengan jalan yang halal?

Penggusuran pedagang kaki lima seperti itu, memang benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, penggusuran seperti itu, tidakkah disadari akan menambah kemiskinan dan mungkin juga gangguan keamanan?

Upaya yang di tempuh dengan merelokasi pedagang kaki-lima tanpa ada kegaduhan selalu menempuh jalan buntu, ujung-ujungnya selalu dikaitkan masalah upeti yang harus mereka bayar jika tetap bisa berjualan Mengubah nasib pedagang kaki-lima lebih meningkat dan bermartabat sepertinya selalu buntu, mengapa hal ini terjadi? Bukankah kebijakan seperti ini yang diperlukan disaat orang berteriak mengentaskan kemiskinan?

Manusia, pada dasarnya sama. Kalau manusia dimanusiakan, maka ia akan mau bertanggungjawab pada lingkungannya. Pendekatan yang manusiawi inilah yang di-

pai pertengahan kelas 3 Sekolah Dasar.

Kini, setelah 38 tahun lebih menapaki hidup di Batam, pria Tionghoa kelahiran tahun 1953 ini menjadi salah seorang pengusaha otomotif ternama di Batam. Awalnya pada tahun 1971, ketika Rudi datang ke Batam ia membuka kedai kecil bersama kakaknya Kasim. Waktu itu Rudi mengontrak rumah di

kawasan Jodoh, satu-satunya tempat keramaian di Pulau Batam, yang saat itu sebagian besar wilayah Jodoh masih diselimuti hutan karet.

Rudi sempat menjadi pedagang antarpulau untuk memasok kebutuhan seharihari dengan kapal kayu bersama saudaranya Tan Akie. Ia sempat menjadi pelaut selama dua tahun ke berbagai kawasan di Asia. Kemudian di era

JAWAB

Dewi Wartawan Haluan Kepri lakukan pemerintah untuk merelokasi pedagang kakilima.

Memang memerlukan kajian-kajian lebih mendalam lagi untuk menyelesaikan hal ini. Entah kemana kelak ujungnya nasib pedagang kaki lima ini merekapun belum jelas. Yang mereka pahami saat ini berjung untuk hidup dengan kesempatan yang mereka punya.

Kemampuan memulai usaha apa adanya ditambah bekal semangat dari keluarga untuk mendapatkan hasil juga kehidupan yang lebih baik selalu menjadi semangat para pedagang sehari-hari.

Saat mereka ter usir, esok harinya mereka akan mencari lagi tempat lain untuk bisa melanjutkan hidup mereka.

Persoalan ini bukan saja terjadi di di satu daerah di negeri ini, melainkan hampir seluruh daerah mengalami persoaln serupa yang tak kunjung ada penyelesaiannya.***

Rudi Tan, Pengusaha Senior yang Tak Suka Publikasi (1) RUDI Tan dibesarkan di sebuah desa terpencil di Bintan Utara bernama Sebong Pereh. Ketika itu situasi politik nasional sedang tak menentu, di tengah paceklik, booming inflasi, dan situasi mencekam di zaman konfrontasi. Rudi kecil terpaksa putus sekolah, karena keadaan yang tidak memungkinkan. Bagi sebagian besar anak-anak sekampungnya, sekolah dianggap sebuah fasilitas mahal.

murid SD. Begitu pula anggaran pembangunan bagi perguruan tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah. Tidak heran, kemudian kita menyaksikan SD di beberapa tempat terpaksa diliburkan karena kebanjiran, atau wajah fisik gedung SD, terutama di tempat-tempat terpencil banyak yang masih tidak layak pakai, serta tidak mencerminkan kelayakan sebuah institusi pendidikan. Masih banyak pula murid SD di daerah pedalaman tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini mengisyaratkan yang bersangkutan tidak bisa baca tulis. Padahal, porsi anggaran pendidikan kita di Kemendiknas hampir mencapai Rp64 triliun. Tentu angka raksasa ini harus dipikirkan ulang, dengan melakukan sharing subsidi di masing-masing tingkat pendidikan kita.

Ini mengingat pola pengeluaran anggaran pemerintah yang tidak proporsional, menurut logika bisnis pendidikan, menjadi salah satu penyebab rendahnya distribusi pendapatan di tengah-tengah masyarakat. Kelompok orang mampu menikmati lebih banyak subsidi dari APBN dibandingkan dengan masyarakat miskin.

Mengoreksi biaya pendidikan di perguruan tinggi, tanpa ha-

80-an, Rudi memulai usaha sendiri pada bidang jual beli mobil dan sepeda motor dengan nama CV Pionir Utama (pada tahun 1996 diganti menjadi PT Pionika Mobilindo Utama). Rudi bersama dua belas bersaudara memilih fokus usaha sendiri-sendiri untuk menghindari persaingan antarsaudara, pilihannya jatuh pada bidang otomotif. (Edi Sutrisno)

TERIMA kasih ibu Yeni atas informasinya melalui surat ini. Bahwa sebetulnya kami sangat konsen dengan masalah sampah di Kota Batam ini. Hanya kesadaran masyarakat kita masalah kebersihan, jujur saja dan memang harus kita akui bahwa, masih sangat jauh sekali. Sehingga masih ada masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan. Bahkan membuang sampahnya dalam parit. Tentu prilaku ini sangat tidak baik.

Karena selain merusak pemandangan kota, tentu yang paling parah lagi bila masyarakat terserang penyakit. Ini yang belum dipahami oleh masyarakat kita dengan sebanrnya.

Bila masalah sampah atau kebersihan ini kita jaga bersama-sama, tentu kota tampak asri, bersih dan sudah barang tentu kesehatan kita pun akan lebih terjamin. Paling penting dipahami bahwa, masalah kebersihan adalah tanggungjawab kita bersama. Bila kita sudah mempunyai pemahaman yang sama, maka hal-hal buruk seperti membuang sampah di sembarang tempat, tidak akan terjadi lagi. Toh hampir di semua titik telah disediakan tempattempat untuk pembuangan sampah. Maka silahkan membuang sampah pada tempatnya.

Perlu dipahami bahwa, kebersihan merupakan bagian dari pada iman. Maka mari kita bersama-sama menjaga kebersihan di kota yang kita cintai ini dengan baik. Maka insya Allah, daerah kita akan tetap asrih, indah, nyaman. Sekian semoga penjelasan danb masukan kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pojok

Hormat Kami Jamil Kabid Kebersihan Dinas kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam

√ Empat Perompak HM Leo Dibekuk - Nggak salah tangkap khan pak Polisi ? √ Komnas HAM Investigasi Kasus Planet - Usut Tuntas, Mereka yang Terlibat !

REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp. (0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 4 2 7 7 8 4 , E-mail: r e d a k s i @ h a l u a n k e p r i . c o m R e d a k s i berhak mengolah ulang isi tanpa mengurangi maksud surat.

CMYK

Jumat 14 September 2012

6

Sosialiasi Ketentuan Ekspor Komoditas Tambang Mineral PARA pengusaha tambang Tanjungpinang dan Bintan mendengarkan pemaparan narasumber.

KANTOR Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A2 Tanjungpinang menggelar sosialisasi ketentuan ekspor komoditas tambang mineral yang dikenakan bea keluar di Hotel Bintan Beach Resort (BBR), Tanjungpinang, Kamis (3/9).

Kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi, khususnya dibidang pertam-

bangan serta mencegah terjadinya ilegal minning dalam ekspor produk pertambangan tersebut berjalan sukses. Sejumlah pengusaha pertambangan yang beroperasi di wilayah Tanjungpinang dan Bintan hadir pada agenda sosialiasi tersebut.

Sosialiasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

(RI) Nomor 29/M-DAG/PER/5/ 2012, Peraturan Menteri ESDM, Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Menkeu RI, Nomor 75/ PMK.011/2012. Diharapkan dari sosialiasi tersebut, seluruh perusahaan tambang di Tanjungpinang dan Bintan mendapatkan berbagai informasi terkait mekanisme prosedur ekspor umum (produk pertambangan,red), ba-

gaimana rekomendasi clean and clear, eksportir terdaftar, persetujuan ekspor setiap kali melakukan ekspor, verifikasi dan penelusuran teknis oleh surveyor serta ketentuan bea keluar.***

Narasi: Rudiyandri Foto: KPPBC Tipe A2 Tanjungpinang

KEPALA Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Tanjungpinang, Hari Prabowo bersama Kabid Kepabeanan dan Cukai Kanwil Kepri, Abien Prastowidodo.

TIGA narasumber dari instasi pemerintah dan Kanwil Kepri menyampaikan materi sosialisasi.

HARI Prabowo menyampaikan informasi kertentuan ekspor komoditas tambang.

KEPALA Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Tanjungpinang, Hari Prabowo bersama Kabid Kepabeanan dan Cukai Kanwil Kepri, Abien Prastowidodo serta Kasi Informasi Kepabeanan dan Cukai Kanwil Kepri Ahlanudin.

KABID Kepabeanan dan Cukai Kanwil Kepri, Abien Prastowidodo memberikan materi. PESERTA dari pengusaha tambang bertanya seputar sosialiasi.

ABIEN Prastowidodo bersama perwakilan dari Dinas Disperindag Kepri, Aswirullah menyaksikan jalannya sosialiasi.

HARI Prabowo dan Abien Prastowidodo.

CMYK

HARI Prabowo membuka sosialiasi ketentuan ekspor komoditas tambang mineral.

ASWIRULLAH beserta peserta mendengarkan pemaparan narasumber.

SELURUH peserta sosialisasi mendengarkan pemaparan narasumber.

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

7

SAMBUNGAN Jumat,

Baasyir Kirim

Sambungan hal 1 hanya dalam bentuk fotokopi, buku itu untuk negara,” ujar Baasyir melalui kerabat dekatnya.

Baasyir juga memberikan buku-buku tersebut kepada ulama yang dia anggap keliru dalam menjalankan syariat Islam. Menurut dia, Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim harus diurus dengan cara Islam, bukan dengan Pancasila.

Buku yang disusun Baasyir salah satunya ditulis dalam penjara di Cipinang dan di tahanan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI. Selain Demokrasi Bisikan Setan ada buku Tadzkirah, Laailaahillallah, serta Risalah Tauhid & Iman. ”Semua sudah saya kirimi, ke Pres-

Sambungan hal 1 muanya belum ada hasil.

Saidi menyebutkan, lahan yang saat ini dikuasai PT BMW dan belum diganti rugi berada di Desa Lobam Laut, Lobam Darat, Berakit, Pengudang, Malang Rapat, Senggiling, Busung, Sungai Kecil, Akang Anculai, Lagoi dan desa lainnya yang luasnya bervariasi.

Dia mengungkapkan saat ganti rugi lahan sekitar tahun 2000, permintaan masyarakat saat itu Rp50 ribu per meter dan permintaan tersebut merupakan penawaran yang bukan harga mati. Namun, sampai sekarang belum ada tawaran dari pihak PT BMW terkait dengan ganti rugi lahan tersebut.

"Kita menginginkan antara pihak perusahaan dan masyarakat duduk satu meja untuk berunding atas kesepakatan harga lahan ini.

Kami sebenarnya menginginkan langsung dari pihak PT BMW yang menawarkan harga ganti rugi lahan ini, mungkin Rp20 ribu per meter dan kami siap merundingkannya," kata Saidi.

Saidi menceritakan, sekitar tahun 1991-1992, awalnya ganti rugi lahan tersebut bervariasi, ada yang dibayar Rp100 per meter, Rp150- Rp75 hingga Rp800 per meternya. Namun setelah secara bertahap dilakukan ganti rugi dari total lahan yang dikuasai PT BMW, tinggal 5.000 hektar yang belum selesai.

Sekitar tiga bulan lalu juga perwakilan masyarakat 10 desa sudah pernah bertemu dengan

Sambungan hal 1 Perlindungan Lemah Komisioner Komnas HAM RI, Jhoni Nelson Panjaitan menilai perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri sangat lemah. Hal tersebut terbukti dari sejumlah kasus memilukan hingga berujung pada kematian, namun pemerintah Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa. Jangankan untuk menuntut balik negara bersangkutan, untuk menyampaikan keberatan saja pemerintah Indonesia sepertinya tidak mampu.

Salah satunya kasus 5 WNI yang ditembak Polisi Diraja Malaysia baru-baru ini.

"Intinya, perlindungan WNI kita di luar negeri sangat lemah, Pemerintah Indonesia terkesan lebih mementingkan kerjasama bilateral dengan Malaysia," ujar Jhoni Nelson Panjaitan kepada Haluan Kepri, Kamis (13/9).

Terlepas ada tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh WNI kita di luar negeri, lanjutnya, namun selaku pemerintah yang berdaulat, harusnya pemerintah melalui pihak yang berwenang harus memberikan perlindungan kepada warganya ketika mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari negara tempat mereka bekerja.

"Apakah mereka melakukan pelanggaran hukum atau tidak, selama ia masih WNI maka RI harus memberikan perlindungan," kata dia.

Begitu juga halnya dengan status mereka, apakah mereka merupakan pendatang yang legal ataupun ilegal, tetapi seharusnya mereka mendapat perlindungan. Terlebih lagi kalau keberadaan mereka di sana adalah karena mencari kerja yang disebabkan karena memang negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja.

Dari sudut HAM menurutnya, tidak ada alasan yang membenarkan mengambil nyawa orang, apakah itu karena pelanggaran hukum ataupun juga karena pelanggaran lain yang dilakukan.

Untuk itu, Indonesia selaku nega-

iden juga,” kata dia.

Dalam buku Tadzkirah, Baasyir menceritakan pada 20 Januari 2007 melayangkan surat kepada 11 pejabat tinggi negara termasuk Presiden. Sebulan kemudian, tepatnya 22 Februari, dia menugaskan beberapa ulamanya datang langsung ke Istana Negara untuk menyerahkan surat berisi nasihat-nasihat kepada Presiden.

Surat itu, masih kata Baasyir, diterima oleh dua orang suruhan juru bicara Kepresidenan, yang waktu itu dijabat Andi Mallarangeng. ”Surat diterima di depan Istana oleh dua anak muda utusan juru bicara Presiden. Andi Mallarangeng yang minta men-

gambil surat tersebut,” kata dia.

Buku Demokrasi Bisikan Setan tebalnya 81 halaman. Semua buku Baasyir berisi ayat-ayat Al-Quran dengan uraian menurut pandangan dia dan ulama di lingkungannya. Ulama itu di antaranya tergabung dalam kelompok Umat Islam Surakarta dan dari Timur Tengah seperti Abu Dujanah Ash Shany.

Meski banyak lampiran, dalam buku Baasyir tidak semua dilengkapi daftar isi maupun pengantar dari penerbit. Salinan surat kepada Presiden menjadi bagian dari isi Tadzkirah. Begitu pula ucapan ulama yang memiliki pandangan sama dengan Baasyir, dilapirkan dalam buku bersampul hijau itu. (tmp)

Pemerintah Diminta Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo untuk menyelesaikan ganti rugi lahan tersebut, namun sampai sekarang belum juga selesai. " Kami inginkan adalah menuntut ganti rugi lahan yang sampai saat ini belum dibayar.

Kami berharap agar Gubernur Kepri dan Bupati Bintan bersikap adil dan bisa menyelesaikan permasalahan ini sampai tuntas," imbuhnya.

Sebelumnya, seorang perwakilan dari 9 desa di Lagoi yang juga mewakili dari Yayasan Tragedi Indonesia Lagoi (YTIL), Bahar mengaku hingga saat ini penyelesaian ganti rugi lahan milik warga belum tuntas. Kendati permasalahan ini sudah dibawa ke Pemerintah Provinsi Kepri melalui tim yang sudah dibentuk sebelumnya, namun sampai sekarang belum ada titik terang.

Bahkan Senin lalu warga kembali mendatangi Kantor Gubernur Kepri untuk menemui ibu Reni, salah satu anggota tim penyelesaian sengketa lahan. Namun Reni tidak berada di tempat.

"Hari Senin lalu kami mendatangi Kantor Gubernur Kepri untuk meminta tanggapan tentang proses penyelesaian ganti rugi lahan ini yang belum tuntas. Kami tidak berhasil menemui ibu Reni karena kata stafnya, Reni sedang berada di luar kota," ujar Bahar, Rabu (12/9).

Bahar yang juga ditunjuk oleh warga dari desa untuk membantu menyelesaikan ganti rugi lahan

tersebut mengatakan, ada sekitar 5.000 hektar lahan milik warga yang berjumlah 300 KK di Lagoi yang saat ini belum diganti rugi oleh pihak PT BMW. Saat ini kata dia, lahan tersebut sudah dibangun resort, hotel dan lainnya di kawasan Lagoi, begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di sana masih diintimidasi.

Terkait dengan proses ganti rugi lahan tersebut, Bahar menuturkan sekitar tahun 1991 dan 1992 lalu mulai dilakukan proses pembebasan lahan oleh PT BMW dengan warga setempat. Namun dalam pembebasan tersebut tidak ada kecocokan harga, karena ada warga yang dibayar Rp100 per meter dan juga Rp4.000 per meter.

"Penyelesaian pembayaran pembebasan lahan ini belum selesai sampai dengan sekarang dan anehnya dalam melakukan pembayaran tersebut, pihak perusahaan menjumpai perorangan untuk membayar harga lahan itu," kata Bahar.

Dengan demikian lanjutnya, pembayaran ganti rugi lahan ini terkesan diskriminatif dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah. Kasi Inventarisasi dan Pemetaan Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Bintan Ruah Alimaha menyebutkan, luas lahan keseluruhan milik PT BMW seluas 23 ribu hektar. Lahan ini terbentang terpisah, mulai dari Lobam, Sungai Kecil sampai Malang Rapat.(eza)

Malaysia Meneror ra berdaulat harus mempertanyakan bagaimana kinerja Polisi Diraja Malaysia, kenapa mereka sampai melakukan penembakan, apakah memang ada korban perampokan selama ini yang diakibat oleh kelima WNI ini?.

"Indonesia harus mempertanyakan kenapa penembakan ini bisa terjadi, Indonesia harus meminta pertanggung jawaban dari Polisi Diraja Malaysia. Indonesia jangan baru berbuat ketika ada tekanan," tegas Nelson.

Tak Dapat Ditolerir Pelanggaran yang terbesar yang dilakukan oleh Pihak Malaysia dan menjadi pelanggaran HAM, adalah dugaan hilangnya sejumlah organ tubuh kelima WNI yang telah ditembak mati tersebut.

Karena dalam konteks apapun menurut Jhoni Nelson , tidak ada alasan pembenaran untuk mengambil secara sepihak organ tubuh seseorang. "Jangankan untuk mengambil organ tubuhnya, melakukan otopsi tanpa ada izin dari keluarga korban merupakan pelanggaran HAM," tegas Nelson.

Menurutnya, jika memang dugaan adanya sejumlah organ tubuh kelima korban itu terbukti, maka Indonesia harus mengutuk keras perbuatan pihak Malaysia yang tidak bisa ditorerir tersebut. Sehingga menurutnya, Presiden harus mengajukan keberatan kepada Pemerintah Malaysia atas kejadian tersebut.

"Presiden harus turun tangan, mereka harus mengutuk keras perbuatan yang dilakukan oleh pihak Malaysia," tambahnya.

Karena jika tidak, tidak menutup kemungkinan peristiwa terjadi akan menjadi deretan panjang bibit-bibit kebencian WNI terhadap Malaysia yang selama ini ada. Terlebih lagi kejadian ini bukan merupakan kejadian yang pertama kalinya.

"Catatan kita, ini bukan kejadian yang pertama kalinya, tetapi lagi-lagi Pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat banyak," katanya. Kekesalan lain, menurut Nel-

son, bahwa pihak KBRI di Malaysia seharusnya dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh pihak keluarga saat terjadinya peristiwa naas tersebut, namun KBRI seolaholah tidak punya task force bagaimana memberikan pelayanan informasi secara cepat kepada pihak korban. "Informasi dari KBRI juga sangat lamban, dan ini juga perlu menjadi evaluasi," ungkap Nelson.

Sementara itu, isteri salah satu korban, yakni Santi mengatakan bahwa pihak keluarga korban sudah dihubungi oleh pihak KBRI, namun mereka lagi-lagi tidak puas karena tidak ada tindakan kongkrit dari Pemerintah Indonesia melalui KBRI. "Mereka sudah menelpon, yang pada intinya mereka mempertanyakan ada tidaknya paspor saya dan juga mempertanyakan bagaimana ciri-ciri dari korban," ujar Susanti singkat.

Sementara itu, Staf KBRI, Heru mengatakan kejadian ini menjadi atensinya. Untuk itu, ia sedang melakukan investigasi.

Salah satunya yakni mencoba untuk mengetahui keluarga korban.

"Kita investigasi kasus ini," ujar Heru ketika menghubungi Haluan Kepri, kemarin.

Hal pertama yang dilakukan yakni melakukan pendataan terhadap identitas korban. Makanya, ia sangat membutuhkan nomor keluarga korban.

Ketika ditanyakan mengenai kordinasi keluarga korban ke pihak KBRI, Heru membantah tidak pernah menerima laporan dari keluarga.

"Kita sama sekali tidak ada diberitahukan. Setelah membaca Haluan Kepri baru kita mengetahuinya. Untuk itu kita menginginkan kerjasamanya," ujarnya.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR, Indra mengatakan pemerintah jangan hanya diam dalam menyikapi kembali terjadinya kasus penembakan terhadap WN) di Malaysia. Pemerintah juga harus melindungi WNI di luar negeri secara maksimal. (ays/doz/kom/net)

Kisah Seorang

Sambungan hal 1 Sang kopral dengan santainya berkata, "Tidak!" Lalu temannya berkata, "Itu Jendral Eisenhower tau!"

Lalu dengan panik sang

14 September 2012

kopral mengejar sang jendral lalu meminta maaf berulangulang. Kemudian sang jendral berkata dengan bijak, "Tidak apa-apa, Nak. Kau pasti baru

saja naik pangkat, saya mengerti. Tapi camkan baikbaik! Jangan kau coba melakukan hal itu kepada seorang letnan!" (ibc)

Tak Percaya

Sambungan hal 1 "Karena saya di sini, suami di sana, saya tidak tahu apa saja yang dia kerjakan di sana," kata dia.

Sementara itu, Pemerintah Kota Batam memastikan kebenaran warga Batam yang kabarnya tewas ditembak polisi Malaysia.

"Kami akan pastikan dulu, saya akan panggil camat dan lainnya," kata Wakil Wali Kota Batam, Rudi.

Ia mengatakan, pihaknya akan langsung menghubungi Walikota untuk dapat membuat kebijakan sesegera mungkin.

Yang pasti, kata dia, Pemko Batam hanya bisa memberikan bantuan dalam bidang sosial, karena masalah hukum merupakan wewenang aparat kepolisian. Pemko kata dia, tidak bisa berbuat banyak karena kasus itu melibatkan pemerintahan dua negara.

Sementara itu Humas Polda Kepri, AKBP Hartono mengatakan Polda Kepri tidak ikut campur mengenai kejadian tersebut karena langsung ditangani oleh Kementerian. "Polda tidak ada urusan mengenai penembakan tersebut, itu sudah langsung dengan pihak Kementerian ((Kemennakertrnas) dan bukan kewenangan kami mengusut peristiwa tersebut," kata Hartono.

Seperti diketahui, Polisi Malaysia menembak mati lima Warga Negara Indonesia (WNI), Jumat (7/9) sekitar pukul 02.00 dini hari waktu Malaysia. Kelima orang itu, empat di antaranya warga Batam, Kepulauan Riau dan satu orang lainnya warga Madura, Jawa Timur. Mereka dituduh melakukan perampokan di Ipoh, Pulau Pinang, Malaysia.

Kelima WNI itu adalah Jony alias M Sin (35), Osnan (37), Hamid, Diden, semuanya warga Bengkong Pertiwi, Batam dan Mahno berasal dari Madura yang sudah lama menetap di Ipoh, Negara Bagian Perak, Malaysia. Saat ini jazad kelima korban di Rumah Sakit Raja Permaisuri Bainon Ipo, Perak, Pulau Pinang, Malaysia.

Devi, istri Donymengetahui bahwa suami mereka bekerja pada sebuah perkebunan di Pulau Pinang,

Malaysia. Memang diakuinya selama bekerja di Malaysia itu, suaminya tidak pernah menggunakan visa pekerja melainkan visa pelancong. " Memang menggunakan visa pelancong tapi masuk Malaysia secara resmi,"kata Devi.

Ia menyebutkan suaminya, Jony memiliki paspor bernomor V356929. Sementara Osnan memiliki paspor bernomor S770396 dan dinyatakan masih berlaku.

Sementara itu Kedutaan Besar RI di Malaysia akhirnya mengeluarkan informasi terkait kronologis penembakan terhadap empat orang WNI tersebut. Sementara versi keluarga korban adalah lima orang yang ditembak.

KBRI di Malaysia mengatakan, Kepolisian Diraja Malaysia pada Jumat pukul 03.00, waktu setempat mencurigai adanya sebuah mobil Proton Wira yang berkeliling di kawasan perumahan Taman Meru. Polisi setempat pun langsung menghampiri mobil tersebut.

Namun, pengendara mobil tersebut malah berusaha melarikan diri ketika Kepolisian Diraja Malaysia mendekat.

"Kemudian, terjadi kejarmengejar dengan pihak polisi. Kendaraan akhirnya berhenti setelah terlebih dahulu menabrak tebing dan 4 orang didalam mobil keluar dari kendaraan dengan menembak ke arah polisi Diraja Malaysia," kata siaran pers yang diterima, Kamis (13/9).

Pada saat pengejaran, klaim Kepolisian Diraja Malaysia, telah terjadi tembak menembak antara Polisi dan 4 orang yang berada di dalam mobil Proton Wira. Buntut dari aksi tembak-menembak tersebut, keempat orang tersebut tewas.

Dari tempat kejadian perkara, Kepolisian Diraja Malaysia menemukan barang bukti berupa 2 buah senjata api dan 3 bilah parang, barang-barang seperti 3 buah laptop, 3 kamera digital, lima ponsel, 2 jam tangan dan plat nomor kendaraan palsu serta sejumlah uang baik dalam bentuk Yen, Rupiah maupun Ringgit Malaysia.

Sepakbola PON

Sambungan hal 1 Ada juga spanduk bertuliskan "Hei, Tono Jangan Intervensi Keputusan Dewan Hakim". Bahkan, "Katakan J****k kepada Tono".

"Keputusan Dewan Hakim tidak bisa diganggu gugat. (Ketua Umum KONI) Tono Suratman jangan intervensi dan kacaukan sepakbola PON di Riau. Kami ini bonek dari Jawa Timur," kata Suri Welangon, salah seorang koordinator supoter Jawa Timur.

Massa suporter tersebut ingin meminta pertemuan dengan perwakilan Pengurus Besar (PB) PON. Mereka berharap ada ketegasan PB PON terkait keputusan Dewan Hakim menyangkut nasib terancamnya diskualifikasinya Jawa Barat.

Akibat protes tersebut, babak enam besar sepakbola masih belum jelas kapan akan digelar.

Kekacauan cabor sepakbola diawali dari technical meeting untuk membahas persiapan babak enam besar yang berlangsung ricuh. Alhasil, tidak ada satu pun hasil yang disepakati.

Technical meeting digelar pada Rabu (12/9) malam WIB. Bukannya melakukan pembahasan terkait persiapan enam besar, beberapa tim yang datang malah terlibat perselisihan. Agenda pembahasan pun terpaksa ditunda pada Kamis (13/9).

Technical meeting sedianya membahas soal kepastian tim yang lolos mewakili Grup B. Jawa Barat meski memuncaki klasemen dengan poin tujuh dinyatakan tak lolos karena didiskualifikasi. Jabar diskualifikasi sesuai dengan putusan Dewan Hakim PON XVIII bernomor 03/

dua kelompok. Satu kelompok sudah ditangkap dan satu lainnya masih DPO (daftar pencarian orang).

Keempat tersangka itu adalah, Emn, Mr X, Mr X yang berperan sebagai pengancam ABK dan Ny yang mengambil senjata senapan serbu Steyr AUG milik anggota Gegana.

"Kedua kelompok ini tidak begitu kenal dekat. Mereka berkomunikasi alakadarnya saja, sehingga nama dan di mana mereka tinggalpun tidak tahu. Makanya, kelompok FJJ alias Dedi saja yang saat ini dibekuk. Sementara kelompok Ny masih diburu,"jelas Yotje. Menurut Yotje, salah satu dari pelaku, Dd pernah belajar pelayaran di Hongkong. Sementara saat ini, untuk pembawa senjata (Ny) sedang dalam pengejaran.

Namun demikian, pihaknya berharap untuk kelompok Ny agar menyerahkan diri.

"Polri berupaya maksimal menuntaskan perkara ini, namun Ny merupakan target utama untuk dikejar. Karena informasi terakhir, senjata berada ditangannya," jelas Yotje.

Disinggung mengenai modus pelaku, Yotje menegaskan kalau peristiwa perompakan ini murni karena faktor ekonomi. Tidak ada kaitannya dengan aksi-aksi teror yang terjadi di daerah Jawa.

"Mereka,tidak ada hubungannya di Jawa. Jauh api dari panggang. Mereka di laut, saya menjamin hal itu. Menurut pengakuan

tersangka modusnya hanya masalah ekonomi. Demi memenuhi Kehidupan sehari-hari, mereka hanya di laut,"tegas Yoje.

Menurut Yotje, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rekonstruksi. Namun kepastiannya kapan, itu belum dipastikan.

Disinggung mengenai penempatan anggota Gegana yang bertugas berjaga di atas kapal tersebut, Yotje mengatakan kalau hal itu sudah ada ketentuannya.

"Itu sadah ada ketentuan, dan sudah sesui dengan protap," singkat Yotje.

Seperti diberitakan sebelumnya, tugboat HM LEO dirompak empat penjahat di Perairan Kepri saat berlayar dari Pelabuhan CPO Kabil ke Kalimantan Tengah. Para perompak berhasil membawa kabur alat navigasi kapal dan sejumlah barang berharga lainnya.

Bahkan penjahat tersebut merampas senjata milik anggota Gegana dari Kelapa Dua, Depok yang mengawal kapal tersebut. Senjata jenis senapan serbu Steyr AUG dan satu magazin berisi 30 butir peluru berhasil dibawa kabur pelaku.

Di hari yang sama, perompak juga melakukan aksi di kapal tanker milik perusahaan India yang masih berlabuh di Pelabuhan CPO Kabil sekitar pukul 04.00 WIB. Perompak berjumlah sekitar empat orang ini sempat dipergoki oleh ABK kapal Vikash Kumar.

Perompak sempat dilawan ABK sehingga mereka kabur. (cw56)

Coba Bunuh

Sambungan hal 1 pai nekad mencoba bunuh diri karena adanya 'duri' dalam pernikahannya dengan Demian. Benarkan ada pihak ketiga?

"Kita tidak pernah bilang ada pihak ketiga, tapi ada orang yang kita larang untuk Demian ber-

DH-PON XVIII/2012 tertanggal 9 September 2012. Semua masalah bermula dari pengiriman dua tim sepakbola Jabar ke PON. Diskualifikasi terhadap Jawa Barat akan membuat Jawa Timur (yang tadinya menghuni posisi tiga) lolos sebagai ruuner up Grup B. Sementara Sumatera Utara menggeser posisi Jabar sebagai juara grup.

Ketua Bidang Hukum KONI Jabar Agus Sihombing mengatakan, ada tim yang tidak terima kalah kemudian protes dengan cara intervensi di rapat technical meeting. Ia menegaskan, sesuai klaseman pertandingan, Jawa Barat berhak lolos. "Kami jelas sah. Tidak ada masalah. Yang bermasalah kan hanya seorang saja yaitu Toni Apriliani," tutur Agus. (amr/dtc)

Empat Perompak

Sambungan hal 1 menciduk Cinong di rumahnya. Di tempat ini polisi menemukan barang milik ABK kapal, salah satu ATM. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Dirpolair Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan.

Di hari yang sama, dari keterangan kedua tersangka itu, polisi bergerak ke rumah kapten Dd alias FJJ, penyandang dana yang berada di kawasan Pelita dan berhasil menciduk Dd sekitar pukul 23.30 WIB. Selanjutnya polisi bergerak ke rumah MS di Tanjung Sengkuang. Namun MS tidak berada di tempat. Polisi lalu ke Sembulang dan berhasil menciduk Ms di lokasi tersebut.

Kapolda Kepri Brigadir Jenderal Yotje Mende mengatakan, penangkapan bermula dari pengintaian di lahan milik Sym di kawasan Nongsa. Lahan itu mulai diintai sejak 6 September. "Kami mendapat informasi pada 4 September sekitar pukul 02.00 WIB, ada mobil masuk ke lahan itu," ujarnya, kemarin di Mako Polair Polda Kepri, Sekupang, Batam, kemarin.

Polisi kemudian mengintai selama beberapa hari. Selanjutnya, pondok di lahan itu digerebek dan ditemukan sejumlah benda dari kapal tunda HM Leo I. "Tim juga menemukan parang dan penutup muka," ujarnya. Selanjutnya, polisi menangkap keempat perompak tersebut.

Kapolda mengatakan sebenaranya pelaku perompakan ada

"Tidak ada satu dokumen dan identitas apapun dari korban dimaksud ditemukan di tempat kejadian perkara," kata siaran pers tersebut. Selanjutnya, keempat jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Raja Permaisuri Bainun, Ipoh, untuk keperluan otopsi.

Dari pengambilan sampel dan cap sidik jari korban dan pencocokan dengan catatan kriminal pihak Kepolisian Malaysia, diketahui bahwa 2 orang dari 4 korban diketahui berkewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya, pada Jumat itu juga, Interpol Malaysia telah menyampaikan informasi kepada KBRI Malaysia mengenai kematian 4 yang diduga kemungkinan berkewarga negaraan Indonesia.

"Selanjutnya KBRI Kuala Lumpur langsung melakukan komunikasi ke Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk memperoleh informasi dan penjelasan atas kejadian dimaksud," kata siaran pers itu.

Pada hari itu juga, Kementerian Luar Negeri RI menghubungi Kedubes Malaysia di Jakarta untuk memperoleh klarifikasi serupa atas kejadian tersebut.

Pada Sabtu (8/9/2012), KBRI Kuala Lumpur mengirim staf ke Perak untuk melakukan pengecekan dan melakukan pertemuan dengan pihak Kepolisian Diraja Malaysia untuk memperoleh informasi lebih lanjut. KBRI juga telah mengunjungi rumah sakit untuk mendapatkan hasil otopsi dan melihat secara langsung jenazah korban dimaksud.

Untuk mendapatkan gambaran langsung terkait kejadian perkara, pada hari itu, KBRI mengunjungi tempat kejadian perkara dan mencari informasi dari pihak yang dapat diminta keterangan dari tempat kejadian perkara.

Berdasarkan catatan Haluan Kepri, penembakan lima WNI itu merupakan yang ketiga dalam tujuh bulan terakhir. Maret 2012, Abdul Kadir Jaelani (25), Herman (34), dan Mad Noor (28) dari Nusa Tenggara Barat ditembak polisi Malaysia di Port Dickson, Negeri Sembilan.(cw42/ant/kom)

hubungan dengan orang itu," tutur Yulia saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (13/9). "Yulia tidak suka Demian berhubungan dengan orang itu," tambahnya.

Lalu, apa bedanya orang itu

dengan "orang ketiga"? Ibu dua anak itu tak memperjelaskan dan justru menghindar. Ia pun berjanji suatu saat akan menjelaskan lebih lanjut. "Nanti kita bicaranya dua minggu lagi ya untuk masalah itu," ujarnya. (dtc)

CMYK

SUMBAR RIAU

8

Jumat,

14 September 2012

4 Korban Banjir Bandang Dievakuasi 1.365 CJH Padang Siap Diberangkatkan PADANG (HK) — Sebanyak 1.365 calon jemaah haji (CJH) Kota Padang, Sumatera Barat siap diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun 2012. " Para calon jemaah haji dari Padang tinggal menunggu waktu untuk diberangkatkan ke tanah suci,"kata Walikota Padang, Fauzi Bahar, di Padang, belum lama ini.

Menurut dia, jemaah haji dari Padang, merupakan paling banyak bila dibandingkan dengan jemaah haji dari 19 Kota/kabupaten di Sumbar.

"Dari 1.365 CJH dari Kota Padang tersebut, 1.215 CJH diantaranya belum pernah haji dan 150 CJH sudah pernah haji ke tanah suci ,"katanya.

Berdasarkan data yang ada, tambah Fauzi Bahar masa tunggu keberangkatan haji saat ini telah mencapai waktu 10 tahun. "Masa tunggu yang panjang itu bisa diindikasikan oleh dua hal, yaitu semakin baiknya ekonomi masyarakat dan semakin tingginya kesadaran beragama setiap individu warga Kota Padang,"kata Fauzi Bahar.

Dia mengatakan, para calon jemaah haji yang akan berangkat ke tanah suci tahun ini dapat menjalankan Ibadah Haji dengan sebaik-baiknya, juga menjaga dan membawa nama baik Bangsa Indonesia pada umumnya dan Kota Padang khususnya. " Patuhi petunjuk petunjuk ibadah sebagaimana yang telah diperoleh selama mengikuti bimbingan manasik haji, dengan harapan agar semua rangkaian Ibadah Haji dapat dilakukan secara benar sebagai upaya menggapai predikat haji yang mabrur,"katanya.

Dia menambahkan, calon jamaah haji direncanakan akan diberangkatkan dari Asrama Haji, Padang ke Tanah suci dalam 10 kelompok terbang ( kloter ). (ant)

PADANG (HK) — Empat korban banjir bandang di Batu Busuak, Pauh, Kota Padang, kemarin dievakuasi. Banjir bandang yang mengakibat longsor itu telah menimbun satu keluarga yang berjumlah empat orang yaitu Jamaris (45 ), Nila (15), Najwa (6), dan Salsa (5).

"Keempatnya warga RT IV Batu Busuk," ujar Rafli, warga Pauh, kemarin. Upaya pencarian yang berlangsung hingga pukul 03.00 dini hari berhasil mengevakuasi Jamaris dan Najwa dalam keadaan tewas.

Proses evakuasi keempat jenazah korban berlangsung cukup sulit karena kondisi medan yang terbilang berat dan terjal. Ditambah lagi kondisi tanah tempat kejadian yang masih labil. Lagi pula, Batu Busuak kemarin malam dalam kondisi gelap gulita.

Sekitar delapan rumah tertimbun longsor akibat banjir bandang, Namun baru satu di antaranya yang sudah dipastikan menimbulkan korban jiwa. Sedangkan tujuh rumah lainnya sedang didata, apakah ada

KLIKSUMBAR.COM

EMPAT KECAMATAN — Banjir bandang Padang yang terjadi Rabu (12/9) menghantam empat kecamatan di Kota Padang. Banjir ini karena hujan lebat yang mengguyur sejak Rabu sore. Daerah yang terparah adalah Batu Busuak di Kecamatan Pauh. Sedangkan Nanggalo, ratusan rumah terendam air, seperti gambar atas. warga yang tertimbun atau tidak.

Proses evakuasi dilanjutkan Kamis untuk mencari korban yang tertimbun. Suasana di lokasi banjir bandang kini dipenuhi oleh Tim SAR yang terdiri dari TNI, Polri, BPPD, LSM dan masyarakat.

Rico, Ketua Sekber PA Pa-

Agam Tuntaskan Kasus Tapal Batas

dang menyebutkan, titik terparah banjir adalah di Batu Busuak dan jalan menuju gerbang Unand Limau Manis.

"Hampir seluruh rumah tergenang banjir di Batu Busuk," ujar Rico.

Butuh Makanan dan Selimut Saat ini, puluhan KK di Batu Busuk mengharapkan

bantuan makanan dan selimut. "Sementara ini terdata 25 Kepala Keluarga mengharapkan bantuan selimut dan makanan, karena mereka terisolasi longsor," kata Musfi Yendra, Direktur Dompet Dhuafa Singgalang (DDS).

Jka Anda ingin membantu korban banjir bandang

Padang melalui Dompet Dhuafa Singgalang bisa disalurkan ke Jalan Juanda No 31-C Pasar Pagi, Padang atau (0751) 40098, atau juga bisa transfer ke rekening Bank Mandiri 111.000.500.5000 dengan konfirmasi transfer melalui sms ke 085374252777. (ksc)

APBD Meranti Dinilai Belum Pro Rakyat SELATPANJANG (HK) — APBD Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai belum belum berpihak pada kepentingan rakyat. Serapan penggunaan anggaran untuk proyek fisik pembangunan tidak mencapai target yang maksimal. Di berbagai pelosok pedesaan, banyak ditemukan pengerjaan proyek yang gagal dikerjakan dan ditinggalkan pihak rekanan.

Hal itu dikemukakan tokoh masyarakat Meranti di Pekanbaru, Sofian Zaenal, kemarin.

Dia menilai realisasi penggunaan dana APBD lebih cendrung pada kegiatan-kegiatan program yang sifatnya rutin.

Sedangkan serapan penggunaan anggaran yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat, masih minim. " Peningakatan alokasi anggaran APBD Meranti yang meningkat drastis dalam kurun tiga tahun terakhir, dinilai belum memberikan dampak perubahan nyata.

Serapan penggunanan angga-

ran lebih banyak terealisasi pada kegiatan rutin Pemkab," kata Sofian Zaenal.

Dari temuan ini, ada dua hal yang harus dievaluasi Pemerintah Kabupaten Meranti melalui satker terkait. Selain persoalan efektifitas pelaksanana program, disisi lainnya pemerintah darah dinilai sudah gagal apa yang menjadi keinginan masyarakat. “ Kita tidak berbicara masalah dana yang tak terserap bisa kembali. Yang jadi persoalan sekarang ini, pemkab Meranti gagal memenuhi apa yang menjadi harpaan masyarakat. Semua stake holder menegakkan ego masing-masing dalam menyusun program, tidak memiliki mimpi yang sama dengan masyarakat. Pemkab harus segera came back pada amanah dan cita-cita pemekaran” ungkap Sofian Zaenal.

Dengan terus meningkatnya angka APBD Meranti, idealnya kuantitas dan kualitas produk pembangunan yang di-

hasilkan benar-benar memenuhi keinginan dan aspirasi masyarakat. Meskipun dari total APBD 2012 sebesar Rp1.01 triliun, 60 persen untuk belanja publik dan 40 persen belanja rutin, dari sisi kualitas hanya sebagian kecil yang benar-benar menyentuh apa yang diinginkan masyarakat.

Sedangkan sisanya, meskipun dalam penyusunan program masyarakat dilibatkan melalui musrembang realisasi program penggunaan APBD lebih cendrung SKPD sentries. Aneh, ada ribuan usulan program pembangunan yang diajukan masyarakat lewat musrembang. Tapi apa realisasinya, minim bahkan ada yang tak terakomodir sama sekali. Program yang terserap di APBD lebih cendrung produk SKPD. “Kadang-kadang kami berfikir, untuk apa rapat musrembang kalau tidak diakomodir di buku lintang APBD. Kita sangat respek dengan pembangunan listrik untuk

rakyat dan penyulingan air bersih. Kalau program-program lainnya, entah untuk apa dan siapa. Pemkab Meranti harus segera melakukan evaluasi, bukan hanya kinerja tapi juga menyangkut masalaah usulan program pembangunan yang akan digulirkan” ungkap Saeran Ketua LKMD Desa Kedaburapat.

Komplain Masyarakat Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Masrul Kasmy mengaku banyak menerima komplain dari masyarakat terkait berbagai pelaksanaan program pembangunan. Pemda ada merima surat komplain dari masayrakat terkait beberapa program pembangunan.

Harus diakui, memang ada beberapa program pembangunan baik ekonomi maupun infrastruktur yang dinilai belum menyentuh pada akar kebutuhan. Termasuk pembangunan jalan Damai Langgeng yang menelan dana sebesar Rp. 443.467.000 yang dianggarkan di APBD 2012. (lan)

Dibentak Hakim, Mantan Kabid Dispora Riau Pucat

da perlu diurus. Usai mendengarkan keterangan kesaksian Zulkifli, majelis hakim kemudian menunda sementara (skor) persidangan.

Seperti diketahui dalam dakwaan yang dibacakan JPU terungkap, bahwa terdakwa Faisal Aswan tertangkap tangan oleh pihak KPK pada Rabu 4 April 2012 lalu di rumahnya di Perumahan Aur Kuning, Marpoyan Damai. Dari tangan Faisal, pihak KPK mendapatkan BB (barang bukti) uang sebesar Rp 900 juta yang diserahkan Eka Darma Putra, Kasi Sara-

na dan Prasarana, Dispora.

Selanjutnya, Faisal katakan kalau dirinya hanya disuruh mengambil saja. Dan uang tersebut diserahkan kepada M Dunir. Setelah M Dunir ditangkap sekitar pukul 17.00 WIb dihari Rabu itu juga. Baru diketahui, kalau uang Rp 900 juta itu sebagai bentuk uang lelah para anggota dewan, atas pengesahan revisi perda venue menembak PON XVIII Riau.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan pasal 11 a dan pasal 12 a Undang Undang no 31 tahun 1999. (rtk)

LUBUKBASUNG (HK) — Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat menargetkan masalah tapal batas dengan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota bisa tuntas tahun ini, agar bisa fokus melakukan pembangunan di daerah perbatasan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten, Agam Martias Wanto, mengatakan masalah tapal batas selama ini menjadi kendala pembangunan di daerah perbatasan.

Dengan selesainya masalah ini, maka pemerintah daerah tidak ragu-ragu lagi mengatur program untuk kawasan tersebut.

Selain masalah tapal batas dua daerah kabupaten, Pemkab Agam juga akan fokus menyelesaikan kasus tapal batas nagari di daerah itu. Yakni antara Nagari Em-

pat Koto Palembayan dengan Nagari Tiga Silungkang Palembayan dan Nagari Silareh Aia Kecamatan Palembayan dengan Nagari Sitalang Kecamatan Ampek Nagari.

Selain itu juga menyangkut tapal batas Nagari Tiku Lima Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara dengan Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari dan lainnya.

Guna menyelesaikan semua kasus tapal batas ini, Pemkab Agam sudah membentuk tim yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, Polres Agam dan instansi terkait di Pemkab Agam. " Kita sudah melakukan rapat pembahasan semua kasus tapal batas ini, mudahmudahan tahun ini semua bisa dituntaskan," katanya.

Untuk penyelesaian kasus tapal batas ini, Pemkab

Pura-pura Linglung di Sidang Suap PON PEKANBARU (HK) — Zulkifli Rahman, mantan Kabid Sarana dan Prasana Dispora Riau, langsung gugup dan pucat usai dibentak hakim. Pasalnya, Zulkifli yang menjadi saksi kasus suap revisi Perda venue PON XVIII Riau, dengan terdakwa dua anggota DPRD Riau, Muhammad Dunir dan Faisal Aswan, selalu berbelit belit memberi keterangan.

" Saudara saksi, jawab apa yang kami tanyakan.

Jangan memberi jawaban di luar pertanyaan kami. Saudara itu telah disumpah, jadi berikanlah keterangan yang benar, jangan berbelit belit," ujar Krosbin L Gaol selaku ketua majelis hakim di ruang sidang Cakra, Kamis (13/9).

Zulkifli Rahman yang dihadirkan Jaksa penuntut

Agam juga menganggarkan dana sekitar Rp170 juta pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Agam 2012.

Dia menyebutkan, khusus kasus tapal batas antara Nagari Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara dengan Nagari Monggopoh Kecamatan Lubukbasung yang muncul akibat keluarnya PK Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait sengketa antara Suku Tanjung Manggopoh dengan PT Mutiara Agam dalam waktu dekat akan segera dibahas.

"Karena sudah masuk ke ranah hukum, kita akan segera melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Lubukbasung dan Badan Pertanahan Nasional," katanya. (ant)

Umum (JPU), M Roem SH serta seorang saksi lainnya yakni Kabiro Hukum Pemprov Riau, Kasiarudin terlihat berkeringat melihat raut wajah hakim yang geram. " Selanjutnya, terkait masalah revisi perda ini, apakah saksi mengetahui secara jelas atau adakah saksi menerima laporannya dari bawahan saudara yaitu (Eka Darma), " tanya hakim.

Dan, saksi kemudian men-

CMYK

gatakan, mengenai masalah revisi perda terutama perda no 6/2010, saksi tidak ada memberikan laporan ke Kadis (Lukman Abbas). Sebab, masalah ini uang lelahnya, Eka yang langsung kordinasi dengan Kadis.

Selain itu, saksi tidak tahu siapa yang menyetujui revisi perda ini. Sebab, saksi tidak ikut dilibatkan dalam pembahasan revisi perda. " Masalah pembahasan

revisi perda, Pak Kadis (Lukman Abbas) lebih intens berkordinasi sama Eka Darma Putra, dan langsung berkordinasi kebagian biro hukum," terang saksi lagi.

Komitmen untuk revisi perda ini, Kadis yang membahasnya dalam pertemuan di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Riau, Topan Andoso Yakin. Hanya saja, Pak Lukman Abbas mengatakan kepada saksi, bahwa revisi per-

CMYK

CMYK

Jumat,

14 September 2012

HARGA ECERAN Rp2.000,HARGA LANGGANAN Rp52.500,UNTUK LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM

BATAM CENTRE (HK) — Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kota Batam memberikan peluang bagi 38 jasa kepelabuhanan yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat.

Sebanyak 38 jasa kepelabuhanan yang bisa dimanfaatkan tersebut di antaranya, jasa labuh tambat, perparkiran, jasa pandu, pengelolaan air, listrik, jasa gudang, tempat penimbunan barang dan lainnya.

dr Nina SpOG Dokter Kandungan di Graha Hermin

Sabar Dalam Suka Duka

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Zulhendri menjelaskan, peluang jasa kepelabuhanan ini bisa didirikan siapa saja.

Baik oleh pemerintah daerah, swasta dan pemerintahan.

"Semua boleh usaha di pelabuhan. Khusus untuk pemerintah daerah harus

BUP Buka Bersambung ke hlm 10

MENJALANI profesi sebagai seorang dokter tidaklah seenak dan semudah apa yang dibayangkan banyak orang. Karena, pekerjaan dokter tersebut penuh tantangan dan resiko dalam penangani pasien yang sedang menderita sakit.

Sehingga, untuk menjadi seorang dokter, diperlukan ketabahan, sabar serta berani dalam mengambil keputusan dalam menghadapi penyakit yang diderita seorang pasien yang datang untuk berobat.

Begitu juga halnya yang dijalani dan dihadapi Dr Nina SpoG setiap hari. Dengan profesi sebagai seorang dokter ahli kandungan semenjak 2006 silam ini, tentunya Nina selalu siap dalam menghadapi segala kemungkinan terburuk terhadap kondisi pasiennya.

CECEP/HALUAN KEPRI

Sabar Dalam Bersambung ke hlm 10

JASA KEPELABUHANAN — Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kota Batam saat ini memberikan peluang bagi jasa kepelabuhanan. Tujuannya agar dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan terhadap pendapatan daerah dan masyarakat. Foto Pelabuhan Punggur yang dimanfaatkan masyarakat Batam sebagai sarana keberangkatan ke bebarapa daerah di Kepri.

Jhoni: Kinerja Polisi Dipertanyakan Komnas HAM Investigasi Kasus Planet

Reklamasi PT Tiara Mantang Tetap Berlanjut

LUBUK BAJA (HK) — Kinerja pihak kepolisian dalam kasus bentrokan yang terjadi di depan Hotel Planet Holiday Batam, beberapa waktu lalu patut dipertanyakan.

SEKUPANG (HK) — Aktifatas penimbunan tanah dilakukan PT Tiara Mantang (Mippon Group) terus berlanjut.

Meski sebelumnya, warga RW 10 dan Kampung Nelayan Tiban Indah, nelayan Tanjunguma menutup akses jalan menuju lokasi reklamasi.

Pantauan Haluan Kepri di lapangan, Kamis (13/9), reklamasi tetap berlanjut, tanpa menghiraukan larangan masyarakat setempat. Buktinya, sejumlah truk terus melakukan aktifitas menimbun pesisir pantai Tiban Indah.

Oleh: Amir Yunus, Liputan Batam Pasalnya, jatuhnya korban jiwa dalam bentrokan tersebut terjadi di tengahtengah keberadaan sejumlah aparat kepolisian yang mencoba melerai bentrokan tersebut.

Namun demikian, keberadaan sejumlah aparat ter-

sebut tanpa mampu berbuat banyak dan hanya memberikan tembakan peringatan.

Demikian disampaikan Komisioner Komnas HAM, Jhoni Nelson Simanjuntak

Jhoni: Kinerja Bersambung ke hlm 10

Kegiatan reklamasi tersebut membawa dampak negatif yang sangat luar biasa bagi penduduk setempat. Selain debu, warga juga kehilangan mata pencaharian di laut. Tapi pihak pengembang seakan acuh tak acuh melihat kondisi warga tersebut.

Ketua RW 10 Tiban Indah, Hisam Allamudin mengatakan, puncak kemarahan warga, ketika pihak pengembang

Reklamasi PT Bersambung ke hlm 10

Disdik Selidiki Dana BOS SMP Ebenhaezar

Koordinasi ke BPKP BATAM CENTRE (HK) — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kota Batam, terkait dugaan kasus penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Ebenhaezar, Bengkong, Kota Batam.

Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Muslim Bidin menjawab Haluan Kepri, Kamis (13/9). Pihak Disdik juga telah mengeluarkan surat tugas, Muslim dan selanjutnya segera turun ke SMP Ebenhaezar.

"Kita sudah koordinas deKoordinasi ke Bersambung ke hlm 10 ngan BPKP untuk pemeriksaan

Tanki Mobil Dimodifikasi Berkapasitas Satu Ton Oknum Pelansir Kuras Solar di SPBU

BATAM (HK) — Dalam dua bulan terkhir, para oknum pelansir BBM jenis Solar bersubsidi begitu merajalela di Kota Batam. Setiap hari nyaris terlihat pemandangan kendaraan pelansir dari berbagai merek mobil dengan leluasa menguras Solar di sejumlah SPBU di PETUGAS SPBU di Sukajadi sedang mengisi BBM ke salah satu mobil Kijang pelansir Batam.

Solar yang sudah beberapa kali melakukan antrean.

DOK

CMYK

Akibatnya, empat jam paling lama, Solar yang semula penuh di bunker SPBU tersebut sudah berpindah ke tangki-tangki mobil oknum pelansir BBM tanpa ada yang bisa mencegahnya.

Kemudian, mobil-mobil pelansir tersebut menuangkan kembali minyak Solar yang sudah dibeli dengan harga subsidi ke tangki-tangki ilegal para toke penampung Solar yang marak saat ini.

"Kalau saya tidak ikut antre, tentunya tidak akan kebagian Solar. Akibatnya, tidak bisa menambang untuk mencari setoran dan uang belanja rumah. Sementara, mereka melakukan antre hingga berkali-kali untuk menguras BBM di SPBU. Ini sungguh sangat ironis. Dimana penegak hukum di Kota Batam saat ini," ujar Jeki, supir kendaraan umum yang sedang mengantre di SPBU Sukajadi kepada Haluan Kepri, Rabu (13/9).

Jeki mengungkapkan, hampir setiap hari ia mengamati pemandangan para oknum pelansir BBM Solar menguras isi tangki SPBU Sukajadi tersebut.

Anehnya, pihak SPBU sendiri malah santai dan cuek melihat pemandangan yang mencurigakan itu. Jeki menduga memang benar kalau para oknum pelansir

Tanki Mobil Bersambung ke hlm 10

10

METRO BATAM Jumat,

14 September 2012

Minggu, Punggowo Gelar Halal Bihalal BATAM (HK) — Paguyuban Among Wargo Jowo (Punggowo) Batam yang membawahi 72 paguyuban dan organisasi Jawa Se-Batam, akan menggelar halal bihalal di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal, Muka Kuning, Minggu 16/9).

Puluhan ribu warga diprediksi bakal hadir dalam iven tahunan tersebut yang dimulai pukul 12.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Seperti tahun-tahun sebelumnya, warga yang hadir juga akan dimanjakan dengan ratusan doorprize me-

narik, yang diundi dari kupon undangan yang disebarkan, dengan hadiah utama dua unit sepeda motor.

Dalam halal bihalal 1433 Hijriyah kali ini, mengambil tema "Manunggaling Lathi Lan Pakarti," yang mengandung arti satunya kata dan perbuatan.

Ketua Panitia Halal Bihalal Punggowo 2012, Syaifudin SH mengatakan, kemasan halal bihalal tahun ini dibuat sedikit berbeda dengan tahuntahun sebelumnya. Rencananya, panitia akan mendatangkan penyanyi Jawa terkenal,

Didi Kempot, yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Batam, khususnya asal Jawa.

"Acara ini bertujuan untuk lebih mempererat tali silaturahmi seluruh warga Batam, khususnya asal Jawa. Dan juga untuk memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Batam, untuk berperan aktif dalam mengisi pembangunan Kota Batam tercinta," ujarnya, kemarin.

Oleh karenanya, pria yang juga notaris ternama di Batam ini mengajak kepada seluruh warga Batam, khususnya asal Jawa untuk menghadiri acara

tersebut beramai-ramai.

"Saya mengharapkan kepada warga Batam asal Jawa asal Punggowo untuk beramai-ramai hadir dalam acara tersebut. Acara ini kita gelar untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama," imbuhnya.

Dijadwalkan, acara tersebut akan dihadiri Gubernur Kepri HM Sani, Lurah Punggowo Soerya Respationo yang juga Wakil Gubernur Kepri, para kepala daerah Se-Kepri, unsur musida, tokoh masyarakat dan semua perwakilan paguyuban daerah yang ada di Batam. (r/ulo)

bukti material maupun bukti-bukti berupa keterangan dari sejumlah pihak.

"Kami masih kumpulkan bukti-bukti. Nanti hasilnya akan kami sampaikan," tambahnya. Pertanyaan yang patut dilayangkan, kata Nelson, kenapa pihak kepolisian tidak mampu menghentikan keberingasan kedua kubu waktu itu, padahal saat awal kejadian mereka sudah berada di lokasi.

Terlebih lagi menurutnya, sebelum ada pergerakan massa di lokasi sengketa sudah terjadi pergerakan massa. Sehingga harusnya menjadi perhatian dan pada ak-

hirnya dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Selain terkesan ada pembiaran, mereka juga sangat lamban dalam mengantisipasi terjadinya bentrokan," ujar pria asli Medan ini.

Menurutnya, ketika ada kumpulan massa di lokasi yang dipersengketakan, seharusnya intel-intel yang ada sudah memberikan laporan dan segera ditindaklanjuti oleh atasan mereka dengan memanggil para pihak yang bertikai. Tapi kenyataannya ini sama sekali tidak ada tindakan dari polisi dan pada akhirnya terjadi satu bentrok

antara kedua kubu.

Masih kata Nelson, seharusnya dalam kasus tersebut pihak kepolisian juga tidak melihat secara gamplang bentrokan tersebut, tetapi seharusnya melihat sebab kenapa bentrokan tersebut bisa terjadi. Dari mana awal mulanya, apa yang menjadi pemicunya, seharusnya ini semua harus diungkap.

Untuk itulah, Komnas HAM dalam hal ini akan melakukan investigasi secara mendalam dalam kasus ini, meskipun dalam kunjungannya kali ini ke Batam, ada sejumlah kasus lain yang menjadi perhatian mereka. ***

Sambungan hal 9 saat ditemui di bilangan Baloi Batam, di sela-sela kunjungan kerjanya ke Batam, Kamis (3/9).

Kinerja kepolisian patut dipertanyakan, karena informasi yang kita himpun, terjadi pembantaian di tengah-tengah keberadaan sejumlah aparat kepolisian," demikian disampaikan Nelson kepada sejumlah media di Batam.

Namun demikian untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran HAM dalam kasus Planet berdarah, lanjutnya, ia bersama timnya akan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti di lapangan, baik

Jhoni: Kinerja

Sambungan hal 9 BBM Solar ada bermain dengan para petugas SPBU. Dijelaskan, mobil yang ikut antre untuk mendapatkan Solar tersebut tangki minyak sudah dimodifikasi.

Bahkan satu mobil terkadang sampai lima kali antre di SPBU. "Agar tidak menjadi perhatian pengendara lain, supir mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi ini langsung ke luar ke areal SPBU setelah menyedot Solar yang tidak tahu kemana arahnya. Namun 30 menit kemudian, mobil tersebut muncul kembali dan ikut antre bersama kendaraan lain untuk mengisi Solar di SPBU yang sama," ungkap Jeki.

Kecurigaan lain juga diamati Zul, salah seorang pegawai Pemerintah Kota Batam. Menurutnya, setelah lama diamati, aksi tersebut tidak hanya dilakukan satu mobil, namun ada tujuh unit mobil melakukan hal serupa.

Tanki Mobil "Saya perkirakan ada tujuh mobil yang ke luar masuk dalam waktu tidak begitu lama untuk mengisi Solar di dalam aeral SPBU Sukajadi itu," kata Zul. Sementara itu, dari beberapa orang supir mobil yang berulang kali ikut antre di SPBU mengaku, kalau mereka hanya diperintahkan atasannya. Celakanya lagi, dari pengakuan mereka membenarkan kalau tangki mobil yang digunakan sudah dimodifikasi dengan kapasitas isi menjadi satu ton.

"Kami di sini hanya kerja.

Untuk membeli Solar di SPBU sudah ditentukan oleh bos. Setiap satu SPBU kami isi hingga satu ton. Agar tidak dicurigai pengendara lain, kami memilih berulang kali ikut antrean,� ujar seorang supir pelansir Solar.

Pemandangan yang sama juga terjadi SPBU Mukakuning Paradise, SPBU Gen-

ta Tiga dan Simpang Bascamp Batuaji. Bahkan, antrean mobil untuk mengisi Solar sampai 'mengular' sehingga menimbulkan kemacetan di jalan raya.

Antrean panjang kendaraan yang mengisi Solar di sejumlah SPBU tersebut bahkan mencapai 150 meter.

Lantaran SPBU baru mendapatkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari PT Pertamina Batam.

"Dalam 10 menit, SPBU langsung dipadati kendaraan roda empat. Dalam antrean panjang itu beberapa mobil pelansir Solar yang sudah dimodifikasi langsung ikutan antre. Ironisnya, setelah mengisi Solar ke tangki dalam tangki yang berkapasitas 1 ton, selanjutnya dijual kembali ke industri tanpa mengantongi izin dari Disperidag Batam," kata sopir Bimbar, Rabu (13/9).

Sementara itu, beberapa petugas SPBU saat ditanya

Sambungan hal 9 ditetapkan melalui peraturan daerah," kata Zulhendri di Batam Centre, kemarin.

Melalui pembentukan BUP, pemerintah daerah bisa melakukan dan menyelenggarakan usaha atau komersial. Baik pada pelabuhan sendiri atau bekerja sama dengan pemilik pelabuhan yang lain di Batam maupun di luar Batam.

Di Batam, terdapat 121 terminal khusus yang tidak boleh komersial selain hanya

Haluan Kepri mengaku hanya menjalankan pekerjaan.

Tidak ada henti-hentinya dan tidak pandang bulu, para oknum pelansir Solar untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di setiap stasiun SPBU. Mereka melakukan aksi kuras tangki di setiap SPBU tanpa ragu-ragu, dan baru berhenti kalau bunker di SPBU tersebut sudah kosong.

Selang empat jam kemudian, SPBU samping Top 100 Tembesi, SPBU simpang Basecamp, SPBU Genta Tiga, SPBU Mukakuning Paradise dan SPBU Tanjunguncang tampak lengang. Karena stok Solar habis dikuras para pelansir.

Dari ke lima SPBU tersebut hanya tinggal melayani pompa pengisian Premium dan Pertamax. Kemudian di depan pompa BBM Solar hanya tersisa tulisan "Maaf solar habis".(cw41)

BUP Buka untuk pribadi. Terminal atau pelabuhan khusus ini bisa dikomersialkan setelah mendapatkan izin dan membuat BUP. "Kalau ada BUP, bisa kerja sama dengan orang atau badan lain untuk bisa komersial," jelasnya.

Menurut Zulhendri, pembentukan BUP ini di antaranya dilakukan dalam rangka reformasi pelabuhan di Indonesia berdasarkan undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2008.

Serta untuk mengakomodasi otonomi daerah, pemisah yang jelas antara operator dan regulator, menciptakan kompetisi yang sehat dalam pelabuhan dan antar pelabuhan serta menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabuhan baik swasta maupun pemerintah daerah.

Meski demikian, masih belum diperkirakan besarnya pendapatan daerah dari rancangan aturan pembentukan

BUP yang sedang dalam pembahasan ini.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengakui belum adanya kajian atas potensi pemasukan dari pengoperasian BUP yang modal awal pembentukannya dialokasikan sebesar Rp2 miliar dalam perubahan APBD Kota Batam 2012.

"Kita belum proyeksikan berapa besar pemasukan daerah dari pembentukan BUP itu," katanya. (wan)

Mangasi Bantah Minta Uang Pengusaha Pelayaran Dinilai Memfitnah BATAM CENTRE (HK) — Kepala Satuan Kerja Terminal Umum Kantor Pelabuhan, Batuampar, Mangasi Panjaitan membantah tuduhan sejumlah pengusaha yang tergabung ke dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) Batam, atas dirinya meminta uang dan meminta barang-barang kepada pihak agen pelayaran.

"Ini fitnah. Karena saya dalam menjalankan tugas, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik serta dapat meningkatkan pendapatan. Dan itu saya buktikan. Dalam waktu tuju bulan saya menjabat, peningkatan untuk negara meningkat sangat drastis," kata Mangasi kepada Haluan Kepri, Kamis (13/9).

Dia juga meminta agar pihak-pihak lain yang tidak mengetahui masalah tugas dan

tanggung jawab di Kanpel, agar tidak memberikan komentar yang berlebihan. Kalau memang tuduhan itu betul, kata Mangasi, pihak yang merasa dirugikan tidak perlu susah. Tapi silahkan saja lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikatakan Mangasi, sejak dirinya dipercayai oleh Kakanpel lama, Ali Ibrahim, diberikan tugas oleh pimpinan untuk membenahi semua yang ada di pelabuhan Batuampar. Bahkan kendaraan milik agen sekalipun, tidak boleh lagi menginap di pelabuhan.

"Sejak saya melakukan pembenahan itu lah, pihak agen pelayaran mulai merasa gelisah. Karena kendaraan mereka (milik agen) tidak boleh lagi bermalam di pelabuhan.

Dari situ lah, mereka mulai memunculkan fitnah sana sini," tegas Mangasi. (lim)

Sambungan hal 9 tidak merespon proposal peringatan HUT RI yang diajukan panitia. Hingga acara selesai, sepeser pun tidak ada bantuan yang diberikan oleh pengembang.

"Sepeser pun tidak disumbangkan untuk panitia HUT RI. Padahal, sejak dua tahun melakukan penimbunan warga setempat yang terkena dampaknya langsung. Tapi apa bentuk perhatian perusahaan terhadap warga. Sama sekali tidak ada," kata Hisam.

Sebagai warga, Hasim menyarankan agar pihak pe-

Reklamasi PT rusahaan harusnya membangun kerja sama yang baik dengan warga setempat. Warga sesungguhnya sangat sabar dalam menghadapi persoalan ini. Sedikitnya, terdapat 1.300 kepala keluarga (KK) yang tinggal di sekitar,lokasi penimbunan tersebut. Selama kegiatan ini terus berlangsung, polusi udara pun tak dapat terbendung.

"Kita menghindari terjadi bentrokan fisik. Sehingg tak perlu warga turun langsung ke lapangan. Tapi bukan berarti perjuangan kami terhenti. Kami akan melakukan

hearing lagi di Komisi III DPRD Batam," kata Hisam.

Atas kegiatan ini, pihaknya mengambil gambaran bahwa, apa yang dilakukan oleh pekerja yang melanjutkan pekerjaan reklamasi dianggapnya sebagai sebuah sikap perusahaan, yang tak pernah peduli terhadap warga.

Atas kegiatan ini, lanjut dia, Kementrian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan surat penghentian kegiatan reklamasi, yang ditindaklanjuti Badan Pengendalian Lingkunganan Kepri. (cw56)

taran harus segera menangani pasien yang membutuhkan pertolongan dalam kondisi darurat atau urgent.

Kemudian, ada kalanya dokter itu diminta cepat dan dapat menangani dua pasien sekaligus di dua tempat yang berbeda dalam waktu bersamaan. Kalau tidak bisa menganbil keputusan yang tepat, tentunya hal itu akan menjadi masalah bahkan musibah bagi pasien.

"Kadang-kadang waktu 24 jam sehari itu tidak cukup rasanya. Namun, saya akan tetap berupaya sebaik mungkin untuk dapat memberikan pelayanan, serta berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan.

Di antaranya, dengan banyakbanyak membaca buku ilmuilmu kedokteran, mengikuti setiap pelatihan kesehatan, maupun seminar-seminar tentang kesehatan dan kedokteran," ujar Nina, yang meniliki semboyan hidup "Berupaya bekerja sambil beramal" ini.

Istri dari dokter umum Sal-

man ini juga mengungkapkan, juga ada hal lain yang juga harus menuntut kesabaran dan ketabah seorang dokter dalam menghadapi pasien.

Yaitu, bagaimana bisa memberikan suatu pemahanan dan perhatian terhadap seseorang pasien yang mengalami gangguan, kelainan bahkan ada kemungkinan bayi mengalami kecacatan dalam kandungannya. Sehingga ada kalanya seorang ibu itu tidak bisa menerima keadaan tersebut.

"Sebagai seorang dokter, juga harus teruji ketabahan dan kesabarannya dalam memberikan penjelasan kepada orang tua bayi mengenai kondisi bayi sebenarnya dan menerangkan kemungkinan penyebabnya serta akibatnya. Serta berupaya memberikan saran agar bisa melakukan pemeriksaan kepada dokter spesialis yang lebih berkompeten," pungkas Nina yang juga hobi memelihara kucing Anggora dan kucing Persia ini.(cw41)

"Pergantian nomor rekening itu patut dipertanyakan.

Kalau mau ganti kepsek, silahkan. Tapi jangan nomor rekeningnya juga diganti. Cukup dilakukan tandatangan asesmant Kepsek baru dan dibawakan ke bank. Jadi tidak perlu ganti nomor rekening," imbuh Muslim.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho meminta agar BPKP melakukan audit terhadap sekolah-sekolah yang

menerima dana BOS terbesar, termasuk SMP Ebenhaezar dan sekolah negeri.

Kasus yang terjadi di SMP Ebenhaezar, menurut Udin, salah satu contoh dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal serupa di sekolahsekolah lain dalam penyaluran dana BOS. "Karena ini anggaran negara yang harus digunakan oleh yang berhak menerimanya. Jangan masyarakat kecil yang terus dikorbankan," tandas Udin. (lim)

Sambungan hal 9 Selama ini, setiap hari, ia tidak pernah absen untuk memberikan pelayanan kesehatan kehamilan dan pemeriksaan kandungan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

"Suka dan duka selalu ada silih berganti. Rasa suka akan muncul apabila bisa menangani pasien dengan baik dan sukses dalam proses persalinan. Sedangkan rasa duka, lantaran mendapat komplin dari pasien yang merasa tidak puas atas pelayanan, meskipun kita sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik," ungkap wanita kelahiran Batusangkar, 01 Juli 1967 silam ini.

Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang angkatan 2006 ini juga mengatakan, selama menjalankan profesi sebagai seorang dokter ahli kandungan, yang menjadi kendalanya adalah waktu.

Dimana, ada kalanya seorang dokter tidak bisa menangani pasien dengan tuntas lan-

Sabar Dalam

Sambungan hal 9 di internal dinas. Insya Allah, besok (hari ini-red) dinas sudah turun ke SMP Ebenhaezar bersama BPKP," kata Muslim Bidin.

Menanggapi adanya dugaan pergantian nomor rekening penyaluran dana BOS, pasca dipecatnya Kepala Sekolah SMP Ebenhaezar, menurut Muslim, hal itu patut dipertanyakan. Karena pergantian seorang Kepala Sekolah, lalu nomor rekening juga harus diganti.

Koordinasi ke

CMYK

HUKUM & KRIMINAL

11

Jumat,

14 September 2012

Sehari 2 Mobil PNS Dibobol Gedung Bersama Pemko Tak Aman

Koko Cuma Dapat 1 HP TANJUNGPINANG (HK)— Koko Setiawan alis Eko salah seorang pelaku pembobolan konter hape beberapa bulan silam mengaku hanya mendapat satu unit telepon selular dari aksi kejahatannya tersebut.

“Saya membobol bersama Ali. Saya hanya dapat satu unit hape saja. Dan saya tidak tahu kalau rekan saya mengambil puluhan HP termasuk uang tunai ratusan juta milik korban saat itu,” kata Eko Menurutnya, ia diajak oleh Ali. Namun ia tidak tahu kalau rekannya itu berniat untuk mencuri di konter hape tersebut.

“Ketika itu, saya hanya diajak Ali dan bertugas membawa motor,” ungkapnya.

Ternyata Ali sudah membawa beberapa alat untuk membobol gembok di ruko tersebut. Koko mengatakan didalam tasnya sudah ada Linggis yang digunakan untuk merusak gembok. (nel)

Motor Tak Bertuan TANJUNGPINANG (HK)— Ijal (31) warga Pompa air menemukan satu unit sepeda motor honda supra hitam tanpa dilengkapi plat nomor satu minggu terparkir di pinggir jalan Pompa Air Tanjungpinang, Rabu (12/9).

Menurutnya, warga heran motor yang sudah tidak lengkap tidak diambil pemiliknya.

“Seminggu tidak diambilmaka kami laporkan saja kepolisi,” kata Ijal.Ijal meminta motor yang tidak diketahui pemiliknya tersebut sebaiknya dititipkan kepada polisi. Sebab jika ada motor curian, maka warga mengaku-ngaku ketakutan ikut terlibat bahkan bermasalah.

“Biar aja polisi yang simpan motor tidak bertuan tersebut, kalau warga malah panjang pula urusanya,”teranganya.

Kapolsek Bukit Bestari Kompol Budi Rahyadi mengimbau warga jika ada merasa kehilangan motor dapat mendatanginya.(nel)

BATAM (HK) — Dua mobil pribadi milik dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diparkir di pelantaran Gedung Bersama Pemko Batam, Batam Centre dibobol orang tidak dikenal, Kamis (13/9) siang sekitar pukul 11.30 WIB. Kedua mobil naas tersebut yakni mobil Suzuki Grand Vitara milik Yopi (37) pegawai Dinas Perdagangan Dan Industri (Disprindag) BP 999 SP dan mobil toyota avanza dengan nomor polisi BP 1976 IS milik Zain (42) pegawai Dinas Tata Kota (Distako).

Menurut Yopi, kejadian diketahui saat ia akan istirahat untuk keluar makan siang.

Namun terkejut ketika melihat kaca mobilnya sudah hancur berkeping-keping. Bahkan ia terkejut ketika mengetahui tasnya yang berisikan uang tunai dolar Singapura dan Ringgit Malaysia serta buku tabungan sudah lesap.

“Saya sangat terkejut melihat kaca mobil pecah. Tas dan buku tabungan sudah tidak ada lagi,” tutur Yopi kepada Haluan Kepri di tempat kejadian perkara, Kamis (13/9).

Namun sayang, korban enggan memberitahukan jumlah kerugian dengan kejadian ini.

“Memang sih uangnya jum-

TIDAK AMANSeorang anggota Polsek Batam Kota sedang melihat kaca mobil yang dibobol maling di Gedung Bersama Pemko di Batam Centre, Kamis (13/9).

HALUAN KEPRI/ CECEP

lahnya tidak seberapa, tapi itu bukan uang saya,” tuturnya lagi.

Sementara itu, Zain mengaku tidak kehilangan barang-barang berharga. Ia mengatakan hanya kehilangan dokumen pekerjaan yang disimpan di dalam tas.

“Tidak ada barang ber-

harga yang hilang. Cuma dokumen pekerjaan saja yang diambil. Karena letaknya di tas yang dibawa kabur pelaku,” terangnya.

Satpol PP yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi Kepolisian Batam Kota. Setiba di TKP,

polisi melakukan penyelidikan sementara.

Olah TKP sementara, diduga pelaku tidak sendiri. Dimana dari penemuan dilokasi para pelaku memecahkan kaca mobil milik korban dengan menggunakan batangan busi.

Petugas Satpol PP menga-

takan kejadian pecah kaca mobil ini telah terjadi tiga kali.

Karena memang Gedung Bersama yang ditempati beberapa SKPD ini tidak dilengkapi dengan kamera CCTV di luar gedungnya. Hal itu, membuat kejadian seperti ini tidak terpantau.(cw62)

Pemerintah 'Tunduk' ke Pengusaha Keberadaan Kios Marlion BATAM (HK) — Pemerintah tidak mampu untuk mengambil tindakan apapun terhadap pembangunan kios Marlion Square, Batuaji yang berada di atas row jalan 30. Padahal PT Sentek Indonesia selaku pengembang tidak mengantongi izin apapun dari instansi terkait.

Oleh: Nov Iwandra, Liputan Batam Penelusuran Haluan Kepri, dua instansi terkait yakni Pemko Batam melalui Di-

nas Tata Kota (Distako) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan tegas menya-

takan tidak mengeluarkan sepucuk surat apapun. Bahkan kedua instansi ini mengatakan bahwa pembangunan kios ini menyalahi aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam.

Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Batam, Gintoyono Batong menegaskan, semua kios yang berada di row jalan 30 meter depan pasar dan ruko Merlion Square tidak memiliki izin. Untuk itu, ia akan menindak tegas pihak pengembang atas pelanggaran tersebut.

“Saya tidak ada menge-

luarkan izin IMB PT Sentek Indonesia untuk pembangunan kios-kios pinggir jalan.

Tapi, izin yang telah saya keluarkan adalah, izin IMB untuk pembangunan pasar basah yang berukuran 3X5 meter dalam lokasi ruko Merlion Square. Yaitu, izin IMB tertanggal 26 Juli 2011 Nomor : 296/IMB/VII/ 2011, untuk bangunan pasar kering dua lantai satu blok dan tidak berada di atas row jalan,” jelas Gintoyono.

Hal itu, kata Gintoyono, sebagaimana perencanaan

revisi Fatwa planologi Nomor : 480/FP-REN/XII/2006 lalu. Dan sebagaimana telah di revisi BP Kawasan Batam tertanggal 25 Mei 2011 Nomor : 174/FP-RENTEK/5/ 2011.

Ditegaskan Gintoyono lagi, Distako Batam memberikan izin kepada PT Suntek Indonesia bukan untuk pembangunan kios-kios kecil yang dibangun di atas row jalan 30 meter.

“Apalagi, mereka membangun kios dengan permanen. Itu sangat tidak mungkin, lantaran menyalahi atur-

an Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam,” tegas Gintoyono lagi.

Hal senada juga disampaikan Direktur Pemukiman BP Kawasan Batam, Tato Wahyu. Tato menegaskan tidak pernah memberikan dan mengeluarkan izin untuk membangun kios di atas row jalan 30.

“Mana mungkin saya memberikan izin sembarangan, apalagi melanggar ketentuan aturan RTRW Kota Batam. Saya rasa pihak PT Sentek Indonesia atau pengembang Melion Square itu meng-

ada-ada. Coba lihat dan tunjukan saja bukti surat izin tersebut kalau memang mereka memiliki izin dari saya,” ujar Direktur Pemukiman BP Kawasan Batam, Tato Wahyu kepada Haluan Kepri, Rabu (12/9).

Kata Tato, izin lahan yang telah dikeluarkan untuk PT Sentek Indonesia atau pihak pengembang Melion Square itu sudah berdasarkan platonogi yang benar. Jadi, kalau di luar ketentuan itu, tidak diizinkan dan pasar tersebut harus segera dibongkar.***

Ratusan Juta Rupiah Ekstasi Dimusnahkan

SHERLY/HALUAN KEPRI

KASUBID I Ditres Narkoba Polda Kepri, kompol Arif Rufdianto menjelaskan ratusan rupiah ekstasi yang akan dimusnahkan di Polda Kepri, Kamis (12/9). Kedua tersangka menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba.

BATAM (HK)— Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Kepri memusnahkan barang bukti hasil tangkapan sebanyak 2957 butir ekstasi

senilai Rp600 juta di Polda Kepri, Kamis (12/9).

Pemusnahan narkoba ini dihadiri perwakilan Pengadilan Negeri (PN) Batam,

BNP, Balai POM, kejaksaan, perwakilan Granat, Pengacara dan kedua pelaku.

Kasubid I kompol Arif Rufdianto mengatakan narkoba ini terpisah dalam dua bungkus. Bungkusan pertama satu kantong plastik bening yang berisikan 925 butir merek ‘love’. Dari barang bukti (BB) ini sebanyak 30 butir ekstasi ini dikirim ke laboratorium forensik Bandan narkotika nasional di Jakarta dan lima butir dijadikan barang bukti di Pengadilan.

Bungkus berikutnya, lanjut Arif, satu (1) bungkus plastik bening berisikan 1009 butir tablet yang di duga ekstasi tanpa logo warna putih.

Dari BB ini sebanyak 31 butir di kirim ke laboratorium fo-

rensik Badan narkotika Nasional di Jakarta dan lima Butir untuk pembuktian di pengadilan dan 973 butir untuk dimusnahkan.

Bungkus terakhir, katanya, satu bungkus palstik bening berisikan 1023 butir tanpa logo berwarna putih.

Dari BB ini, 32 butir dikirim ke laboratorium Forensik Bandan narkotika di Jakarta dan lima butir untuk pembuktian di pengadilan. Jadi sebanyak 986 butir untuk dimusnahkan.

Pemusnahan dilakukan dengan cara membelender seluruh ekstasi hingga larut dan di campur langsung dengan air panas yang ada di tong dengan disaksikan seluruh yang hadir.

Untuk diketahui, sebanyak 2957 butir ekstasi ini disita dari dua pelaku yakni Sugianto alias Anto (37), dan Kardi alias Awi (36) yang ditangkap petugas ditempat terpisah, Minggu (26/8).

Tersangka Sugianto ditangkap di salah satu tempat hiburan malam di bilangan Jodoh beserta barang bukti.

Sedangkan Kardi alias Awi dibekuk di rumahnya di Jalan Semangka III Nomor 3 Blok V Rt 003 Rw 010, Lubuk Baja.

Atas perbuatannya itu, kedua pelaku dijerat pasal 112 ayat 2, 114 ayat 2, dan 132 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 hingga 15 tahun penjara. (cw42)

PH Minta Polisi Netral Penahan Karyawan PT Masa Batam BATAM (HK) — Tim Penasehat Hukum (PH) PT Masa Batam (MB) meminta Polsek Sekupang untuk bersikap netral tanpa ada keberpihakan kepada pihak siapapun terkait penahanan kedua karyawannya.

“Barang, kapal dan lokasi milik kita (PT Massa Batam). Perintah untuk memindahkan besi yang ada ditongkang merupakan perintah dari perusahaan. Kenapa karyawan kita ditahan? Ada apa ini,” ujar Lu Sudirman,

CMYK

tim PH kepada wartawan, Kamis (13/9).

Menurut Sudirman, penahanan Wahyudi (40) dan Tino Adriano (22) karyawan PT MB menyalahi aturan. Penahanan yang dilakukan polisi ini tidak beralasan, karena karyawan tersebut merupakan buruh PT MB. Dikatakannya, tindakan yang dilakukan kepolisian sangat janggal, selain penahanan, polisi tidak ada menghubungi pihak manajeman perusahaan.

“Harusnya kepolisian

menghubungi kita (Manajamen perusahaan) dulu, konfirmasi itu milik siapa. Karena, kedua orang tersebut diperintah untuk melakukan pemindahan besi karena tongkang sudah bocor,” ujarnya.

Kejanggalan lain, katanya, pihak yang melaporkan kejadian ini adalah PT Diamond Marine Indah (DMI). Padahal, katanya, perusahaan memutuskan kontraknya sejak 25 November 2009 lalu.

Kapolsek Sekupang Kompol Furqon Budiman mene-

gaskan, kalau penahanan yang dilakukan anggotanya terhadap kedua pelaku sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Pasalnya, besi tersebut merupakan barang yang sudah disegal.

“Barang tersebut disegel Bea dan Cukai. Dan bukti kalau itu milik PT Massa Batam tidak ada. Kita kroscek di Bea Cukai itu masih dibawah tanggung jawab PT DMI. Yang jelas, kalau dari syahbandar dan Beacukai tidak menyebutkan kalau itu bukan milik PT Massa Batam,” terang Furqon.

Mengenai penahan kedua

pelaku karena tertangkap tangan. Kalau memang beralasan kapal bocor, harusnya berkoordianasi dengan pihak bea cukai. Mengenai siapa pelapornya, hal tersebut tidak ada kaitannya.

“Gak ada kaitannya siapa yang melapor. Karena, yang jelas barang tersebut disegel bea cukai. Kalau ada pemindahan barang, harusnya melapor ke Bea Cukai. Kita sudah koordinasikan semua, Baik Bea Cukai dan Syahbandar. Dalam dokumen tersebut tidak ada menyebutkan itu milik PT Masa Batam,” terang Furqon. (cw56)

Oknum Wartawan Pemeras Dibekuk JN, oknum wartawan yang diduga melakukan pemerasan di Orchid ditangkap polisi di rumahnya di Kawasan KM 12, Kamis (13/9). penangkapan ini berawal dari informasi warga tentang ciri-ciri seorang pria yang dicurigai ikut dalam aksi tersebut. Usai di ciduk Polisi, Jn langsung dibawa ke Mapolres Tanjungpinang untuk penyelidikan lebih lanjut.

Namun Jn tidak mengaku melakukan pemerasan terhadap pemilik tempat massage tersebut, termasuk melakukan pelecehan seksual berupa membuka paksa baju salah seorang pekerja massage saat itu.

“Kita dapat informasi di tempat massage itu ada perbuatan mesum.

Untuk memastikan itu, kemudian kami melakukan investigasi bersama. Saat itu kami ada tujuh orang dari wartawan mingguan lain,” kata Jn dengan wajah tanpa bersalah.

Menurutnya, uang Rp5 juta dari pemilik massage sat itu bukan suatu bentuk pemerasan, melainkan keinginan dari pemilik massage itu sendiri yang mengajak mereka berdamai, untuk tidak memberitakan atas apa yang dilihatnya.

“Kami tidak ada meminta uang, tapi ia (pemilik massage) itu yang memaksa kami untuk mengambilnya.

Yang namanya rezeki, makanya kami terima, lalu kami bagi rata, dan saya dapat uang Rp600 ribu,” kilah pria ini.

“Kasus ini masih terus didalami, untuk mendapatkan pelaku lain sesuai keterangan saksi korban maupun pelaku Jn yang ditangkap di kawasan KM 12 tersebut,” kata Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Maryon.(aspanel)

LINGGA

12

Jumat,

14 September 2012

Minyak Tanah Masih Langka Warga Gunakan Kayu Bakar

Terlibat Penipuan, Polisi Tahan Staf PDAM LINGGA(HK) — Polres Lingga menahan staf PDAM Kabupaten Lingga Basri Bujang karena diduga telah melakukan penipuan, Senin (10/9). Modusnya dengan berpura-pura menawarkan proyek PDAM ke sejumlah orang. Tapi ketika uang diserahkan untuk menyelesaikan proyek tersebut, ternyata proyek yang dijanjikan itu tidak pernah ada. " Iya tersangka sudah menyerahkan diri pada Sabtu(8/9) .Setelah kita periksa dia (Basri) langsung kita tahan sebagai tersangka i, "kata Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Abu Zanar, kemarin.

Dijelaskan Abu, tersangka diserahkan oleh saudaranya setelah diberi ultimatum. "Sehari sebelumnya saya menjumpai keluarga tersangka,tepatnya abang tersangka.Waktu itu saya beri ultimatum 1 x 24 jam kepada Basri melalui abangnya untuk menyerahkan diri saja.Setelah itu pada Sabtu kemarin abangya sendiri yang mengantarkan tersangka ke Mapolres Lingga untuk menyerahkan diri, "jelasnya lagi.

Sampai saat ini, menurut Abu, tersangka dalam kasus penipuan hanya Basri seorang. Sedangkan pihak-pihak yang merasa dirugikan sudah melapor dan juga sudah memberikan keterangan kepada penyidik Satreskrim Polres Lingga.

Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh Jolly(31) warga Jalan Gergas Dabo Singkep yang merasa ditipu oleh Basri dengan cara meminjam uang karena akan mengerjakan sebuah proyek. Namun setelah jatuh tempo pembayaran ternyata proyek tersebut hanyalah Fiktif.Atas kejadian ini korban di rugikan sebesar RP 147.100.000.

Pihak PDAM juga merasa dirugikan dengan adanya pemalsuan tanda tangan bukti tanda terima uang atas nama Direktur PDAM. Nyatanya, bukti tanda terima yang ada tanda tangan Direktur PDAM ini dipalsukan oleh Basri. Direktur dan bendahara PDAM Kabupaten Lingga juga sudah melaporkan hal ini ke Mapolres Lingga atas dugaan pemalsuan tanda tangan. (jfr)

LINGGa (HK) — Kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Kabupaten Lingga sejak 10 hari terakhir masih terus berlanjut.

Pasokan minyak tanah yang seharusnya sudah sampai ke daerah ini belum juga datang.

Oleh:Putra dan Ani, Liputan Lingga Salah seorang pengecer minyak tanah di Daik Lingga, Sapri mengatakan bahwa sampai hari ini (kemarin) belum ada tanda-tanda minyak tanah akan masuk. Padahal kekosongan ini sudah berlangsung kurang lebih 10 hari.

"Sampai hari ini belum ada yang ngantar. Kita tak punya stok," ujarnya, kemarin.

Dikatakan dia, pasokan minyak tanah biasanya sudah masuk ke warungnya pada minggu ke dua, namun sampai saat ini belum ada yang masuk.

Ketika ditanya, kapan masuknya, Sapri mengaku tidak tahu.

Salah seorang penyalur mi-

NOFRIADI PUTRA/HALUAN KEPRI

BUS SEKOLAH— Sopir bus sekolah yang mengantar jemput anak sekolah menunggu penumpang penuh baru berangkat, Kamis (13/9). Tampak pelajar SMAN 1 Lingga ikut menunggu bus yang mereka tumpangi penuh. nyak tanah di Daik Lingga yang tidak mau ditulis namanya mengatakan bahwa belum masuknya minyak tanah ke sejumlah kios pengecer karena adanya keterlambatan kapal dari Uban ke Pertamina Sungai Buluh. "Mungkin besok lusa udah ada," ungkapnya.

Pantauan Haluan Kepri, kelangkaan minyak tanah telah menyebabkan masyarakat yang biasa menggunakan minyak tanah kelimpungan men-

cari ke sana kemari. Meski telah berusaha mencari minyak tanah ke sejumlah warung, namun mereka tetap tidak menemukannya. Sebagai gantinya, warga terpaksa menggunakan kayu bakar untuk memasak. " Kita sudah cari kemanamana tapi tetap tidak ada warung yang menjual minyak tanah. Aneh juga ini, kok minyak tanah bisa tidak masuk ke Kabupaten Lingga ini, " ujar

Rodiyah, warga setempat.

Untuk mengantisipasi keadaan ini, ia terpaksa menggunakan kayu bakar yang dicarinya di tengah hutan atau semaksemak yang ada batang kayunya.

Ini sebagai langkah anstisipasi belum masuknya pasokan minyak tanah ke daerah ini.

"Tak mungkin kita menunggu minyak tanah yang waktunya tidak tahu kapan akan datang.

Sebagai jalan keluarnya, kita terpaksa menggunakan kayu

Pengadaan Speed Boat Bupati Tetap Lanjut LINGGA(HK) — Pengadaan kapal operasional Bupati Lingga senilai Rp900 juta lebih yang muncul di bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga setelah dicoret DPRD Lingga sepertinya tak akan dihentikan. Lelang proyek tersebut tetap berjalan.

Sampai saat ini Pemkab Lingga belum memberikan tanggapan resmi terkait masalah tersebut. Sekda

Lingga Kamaruddin yang dikonfirmasi melalui telepon genggamnya tidak mengangkat teleponnya. Ketika di-sms, Kamaruddin membalasnya dengan singkat.

"Saya sudah suruh Kabaq Humas untuk memberikan keterangan dan penjelasan kepada media," tulisnya.

Kabag perlengkapan di Sekertariat Daerah Kabupaten Lingga Mahmud beberapa waktu lalu ketika

dikonfirmasi juga tidak banyak memberikan keterangan. " Hal ini akan saya konsultadikan dengan Sekda Lingga dan jawaban dari beliau nanti biar humas yang menjawab terkait dengan pengadaan Speed tersebut," terangnya.

Sedikit informasi yang di peroleh dari Mahmud walaupun saat ini DPRD menilai pengadaan Speed ini tidak

diakui namun lelang proyek ini jalan terus. " Kemarin sudah dilelang pertama namun tak jadi karena ada kendala.Namun untuk lelang yang kedua belum ada infonya lagi, nanti saya infokan, "katanya yang mengaku sedang berada di luar kota untuk urusan keluarga.

Terkait masalah ini, kalangan LSM minta DPRD Lingga segera membentuk

tim investigasi. Ini diperlukan untuk memperjelas duduk perkaranya. Selain itu ia juga berharap ada tindak lanjut dari apa yang dikatakan DPRD Lingga dan aksi nyata untuk menyelesaikan permasalah tersebut." Hal ini penting agar masyarakat tidak bingung dengan apa yang terjadi, "kata Amin tegas. Pengadaan speed boat ini pertamakali disampaikan Ketua DPRD Lingga.. (jfr)

CJH Lingga Berangkat Kloter Pertama LINGGA (HK) — Calon Jemaah Haji (CJH) Kabupaten Lingga dijadwalkan berangkat ke tanah suci pada Kelompok Terbang (Kloter) Pertama yakni tanggal 21 September 2012 dari Embarkasi Batam. Mereka akan bertolak dari Masjid Azzulfa, Dabo Singkep menuju Embarkasi Batam, Kamis (13/9).

Kepala Kementrian Agama Kabupaten Lingga, H Hasyim, melalui Kepala Seksi Penye-

lenggaraan Haji dan Umrah Kabupaten Lingga, Abdurrokhman S Ag, mengatakan

tanggal 20 September 2012 ini, JCH Lingga akan diserahkan ke Embarkasi Batam.

"Jadwal keberangkatan JCH Lingga tergabung kedalam kloter pertama, tanggal 21 September 2012 pukul 10 pagi, mereka sudah berangkat dari Embarkasi Batam," ujarnya, kemarin.

Dikatakan dia, CJH yang masuk dalam Kloter pertama selain Lingga, juga ada CJH Bintan, Tanjungpinang, Batam, dan Natuna, sedangkan untuk CJH Karimun terga-

bung dalam kloter lain.

Ia menyebutkan untuk kloter di Kepri ada dua yakni kloter pertama dan kloter ke lima.

"Sebanyak 56 CJH Lingga termasuk TPHD siap diberangkatkan. Begitu juga kondisi CJH tidak ada yang beresiko tinggi. Artinya dalam kondisi sehat," imbuhnya.

Jumlah CJH Lingga 41 orang, dengan rincian dari Singkep Barat 1 orang, Lingga 12 orang, dan Senayang 2 orang. Karena itu, jemaah dari Lingga akan diberangkatkan

tanggal 18 September 2012 ke Dabo. " Nanti di Azzulfa akan dilepas langsung oleh Bupati Lingga," ungkapnya.

Kedatangan CJH dari berbagai kabupaten dan kota sudah dipersiapkan jauh hari oleh pihak asrama haji Batam.

Para CJH tersebut mulai memasuki asrama sejak tanggal 18 September ini. Rencananya, mereka akan diberangkatkan bertahap sesuai Koloter masing-masing. Diharapkan keberangkatan tahun ini berjalan lancar. (Put)

api untuk memasak," katanya.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disprindaqkop) Kabupaten Lingga Saad mengatakan penyebab terjadinya kelangkaan karena belum datangnya pasokan minyak tanah dari Tanjung Uban ke Kabupaten Lingga. Padahal, Delibery Oerder (DEO) sudah dibayar. " Kelangkaan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Lingga saja tapi juga di kabupaten lainnya," katanya. ***

NATUNA

13

Jumat,

14 September 2012

DPRD Koordinasi dengan Polres Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Angkutan Pelajar

Pelajar Ikut Penyuluhan Narkoba RANAI (HK) — Puluhan pelajar tingkat SLTA dan sederajat di Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna mengikuti acara penyuluhan narkoba yang digelar Badan Kesatuan Bangsa Politik Daerah (Bakesbangpolda), di Gedung Pertemuan Kecamatan Midai, Rabu (12/9). Acara yang dibuka oleh Ketua DPRD Natuna Hadi Chandra, di hadiri oleh Camat Midai, Suherman dan unsur FKPD Kecamatan Midai.

Dalam sambutannya, Hadi Chandra mengatakan, pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan maju mundurnya bangsa ini. Jika sejak dini sudah teracuni narkoba, bagaimana nanti sudah dewasa. “Saya sangat mendukung kegiatan ini, dan saya akan usulkan agar ada tes urine bagi kalangan pelajar.

Sehingga bisa diketahui mereka (pelajar) mengkonsumsi narkoba atau tidak,” kata Chandra.

Kemudian, lanjutnya, jika di usia pelajar sudah mengkonsumsi narkoba, mustahil nanti para pelajar bisa masuk akademi pendidikan seperti TNI Polri dan medis. K arena untuk masuk ke akademi tersebut, peserta didik harus bersih dari narkoba.

Sementara itu, Kasubid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Jaeriyanto menyebutkan, acara penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba ini sengaja diberikan bagi kalangan pelajar SLTA se Kecamatan Midai.

Tujuannya, supaya mereka memahami dampak dari penggunaan barang haram tersebut. “Peserta berjumlah 50 anak dari tingkat SLTA di kecamatan Midai.

Narasumber dari pihak kepolisian dan dinas kesehatan yang paham terhadap masalah minuman keras dan narkoba. Kegiatan ini diselenggarakan selama satu hari saja,” pungkasnya.(leh)

RANAI (HK) — DPRD Kabupaten Natuna akan berkoordinasi dengan Polres Natuna, unruk menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana angkutan pelajar.

Oleh: Fathurahman, Liputan Natuna Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi I DPR Natuna, Dra Ngesti Yuni Suprapti, Rabu (12/9).

“Sehabis masa reses ini, kami akan koordinasikan dugaan penyelewengan dana angkutan pelajar ini, agar segera dituntaskan polres,” katanya, saat reses dengan warga Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut.

Dikatakan Ngesti, pihaknya akan membeberkan kronologis dan data angkutan pelajar tersebut kepada Polres, sebagai bentuk koordinasi dengan pihak kepolisian.

“Kita akan berikan data dan kronologisnya kepada pihak kepolisian,” ujarnya.

Diungkapkannya, awalnya usulan dana yang tertera pada RAPBD yang diusulkan oleh pemerintah sebanyak Rp14 miliar. Namun, setelah dikaji DPRD, ternyata dana itu dinilai tidak sesuai dengan

angkutan dan jumlah siswa yang diangkut.

“Awalnya, pemerintah mengusulkan Rp14 miliar. Setelah dipelajari dan dikaji secara seksama, ternyata jumlah dananya tidak berimbang dengan jumlah angkutan dan jumlah pelajar yang mau diangkut,” katanya.

Akhirnya, kata Ngesti, ditetapkanlah Rp4 miliar melalui APBD 2012 untuk angkutan tersebut. “ Sesuai hasil kajian dan pembahasan kami, maka kami tetapkanlah Rp4 miliar, karen jumlah itulah yang kami anggap sesuai dengan data lapangan yang ada. Dan, kekurangannya akan dilengkapi pada APBD-P mendatang,” pungkasnya.

Sebelumnya, ketua DPRD Natuna akan segera membentuk panitia khusus (Pansus), terkait dugaan penyelewengan dana transportasi sekolah di

DOK/ HALUAN KEPRI

TAK TERAWAT — Pantai Tanjung, Kabupaten Natuna, belum ditata menjadi tempat rekreasi, sehingga terlihat kotor dan tak terawat, Kamis (13/9). Kondisi ini menyebabkan warga jarang mengunjungi objek wisata ini.

Dinas Pendidikan Natuna.

Diduga ada oknum dari pihak Dinas Pendidikan Natuna yang bermain dengan melakukan mark-up isi kontrak.

Dengan modus satu pengelola mengerjakan lima kontrak dengan sistematis, sehingga terjadi pembengkakan anggaran.

“Saya mendapat laporan, satu pengelola bisa menger-

Korem Gelar Latihan Penanggulangan Bencana RANAI (HK) — Korem Wira Pratama (WP) 033 Kepri menyelenggarakan latihan Gladi Posko I penanggulangan bencana alam, bagi Komando Distrik Militer (Kodim) 0318 Natuna. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam menanggulangi bencana alam di daerah.

Demikian dikatakan Danrem 033 Wira Pratama Kepri Brigjen TNI Deni K Irawan, di Makodim Natuna,

Kamis (13/9).

Kodim, mulai dari Deni mengataDandim hingga ke kan, latihan Gladi prajuritnya, guna Posko I penanggulan m engenal proses bencana alam ini diperencanaan,” kalakukan dalam rangtanya. ka melatih Kodim, Pelatihan tersebeserta seluruh stafbut, kata Deni, unnya untuk membuat tuk meningkatkan rencana proses pe- Deni K Irawan kemampuan pasunanggulangan benkan TNI dalam mecana di daerah. nanggulangi benca“Latihan ini kami laku- na, sehingga mereka bisa kan selama tiga hari, dan melakukan penanggulangan diikuti oleh seluruh jajaran bencana secara cepat dan

tepat.

“Di antara tujuan pelatihan ini adalah, untuk meningkatkan kemampuan TNI dalam menanggulangi bencana secara cepat dan tepat dan yang terpenting seluruh pasukan TNI bisa meminimalisir jumlah korban bencana,” katanya.

Diterangkan Brigjen Deni, materi pelatihan tersebut meliputi pemetaan seluruh tahapan penanggulangan bencana. “Dalam lati-

han ini, semua tahap - tahap penangulangan bencan dilaksanakan, mulai dari perencanaan dan pemetaan kawasan bencananya,” katanya.

Kemudian, kata Deni lagi, pelatihan ini juga dilaksanakan guna meningkatkan profesionalisme TNI dalam mengambil tindakan dalam setiap proses penanggulangan bencana.

“Yang paling prinsip dalam penanggulangan bencana adalah, bagaimana me-

jakan 5 kontrak, padahal yang dikerjakan hanya 1 sampai 3 kewajiban saja. Dan secara aturan itu tidak boleh, “ jelasnya Pansus yang dibentuk nanti, kata Chandra, akan benar-benar menyeleksi satu persatu kontrak kerja sama antara dinas pendidikan dengan pihak pemilik kenda-

nyelamatakan korban sebanyak-banyakanya. Dalam rangka inilah pelatihan kami lakukan, guna mendalami teknis dan tatacara penanggulangan bencana tersebut,” paparnya.

Ke depan, kata Deni, Bukan hanya anggota TNI saja yang ikut dalam pelatihan penanggulangan bencana ini.

Melainkan masyarakat juga harus turut serta.

“Untuk pelatihan berikutnya, diupayakan agar masyarakat juga terlibat dalam pelatihan seperti ini. Sebab, masyarakat juga harus me-

raan. Dan, DPRD akan menolak mentah-mentah jika ditemukan kontrak fiktif. “ Nanti kita akan lakukan pengecekan lapangan. Kita akan bandingkan. Disdik harus membayar kontrak sesuai dengan pengelola yang melaksanakan kewajibannya. Kalau ada kontrak fiktif, ditolak saja,” tegasnya.***

ngerti bagaimana melakukan penanggulangan bencana yang tepat, karena mereka lah yang pertama kali menanggulangi bencana tersebut sebelum tim-tim lain datang,” pungkasnya.

Sementara itu, Komadan Kodim Natuna Letkol CZI Sujadi menambahkan, dalam latihan Gladi Posko I penanggulangan bencana alam tersebut, juga dilaksanakan latihan prosedur hubungan antara komandan Kodim dan staf Kodim dalam menyusun operasi militer selain perang. (cw61)

Sarang Walet Resahkan Warga Batu Hitam RANAI (HK) — Warga Kampung Batu Hitam, Kelurahan Ranai, Bunguran Timur resah karena banyaknya burung walet yang masuk ke rumah-rumah warga. Dikarenakan sarang burung walet tersebut berada di salah satu bangunan ruko yang terdapat di perkampungan mereka.

Hal ini disampaikan Syamsul Kamal, Ketua RT 02, RW 03, Batu Hitam, Kelurahan Ranai, Natuna, Rabu (12/9).

Syamsul mengatakan, warga kampung Batu Hitam sudah sangat resah dengan keberadaan sarang walet yang berada di tengah perkampungan warga. “Ya betul, warga sini sudah resah sekali dengan sebegitu bayaknya burung-burung walet ini,” katanya.

Apa lagi, kata Syamsul, warga merasa dikelabui oleh pemilik usaha sarang walet tersebut. “Lebi-lebih lagi warga Batu Hitam ini merasa dikelabuhi oleh pemilik usaha walet ini. Sebab, informasinya bangunan ruko itu

memiliki izin usaha jual beli, tapi kenyataannya dipakai tempat budidaya walet. Kamipun jadi kaget,” ujarnya.

Sedangkan Eno, Ketua RT 06 RW 03, menjelaskan, keresahan warga itu mulai terjadi karena burung walet milik pengusaha asal luar daerah itu, masuk ke rumahrumah warga.

“Bagaimana warga kami tidak resah, burung walet itu sudah menyerbu masuk ke dalam rumah-rumah warga.

Otomatis burung itu membuat kotor rumah warga,” katanya.

Deterangkannya lagi, burung walet berukuran kecil bisa masuk ke rumah-rumah warga melalui celah-celah bangunan rumah. Hal itu yang menjadikan warga susah melakukan penjagaan.

“Susah dikontrol, karena burung walet itu ukuran kecil, jadi dia bisa masuk lewat celah-celah yang ada. Baik lewat fentilasi, jarak antara genteng dan tembok rumah dan lain sebagainya, kemudian membuang kotoran di

dalam rumah,” ujarnya.

Selanjutnya Eno mengatakan, selain diresahkan oleh burung walet, warga Batu Hitam juga takut tertular penyakit flu burung.

“Kalau hanya sekedar kotoran burung itu tercecer di pemukiman warga, mungkin tidak terlalu bahaya. Tapi bagaimana kalau flu burung yang menjangkiti penduduk kampung ini, itu lah yang paling kami khawatirkan,” katanya.

Kedua ketua RT tersebut, mengaku sudah mengadukan kepada Lurah Ranai dan Camat Bunguran Timur. Tapi hingga saat ini belum juga

ada jawaban yang diterima dari pihak pemerintah.

“Kami sudah ajukan persoalan ini berkali-kali kepada lurah dan pak camat, tapi, beliau masih diam saja. Tanpa melakukan tindakan, hingga saat ini,” katanya.

Secara terpisah, Kabid Penataan Hukum Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Natuna, Adamsyah mengatakan bahwa, usaha sarang walet tersebut belum memiliki izin.

“Izin usaha sarang walet itu belum ada. Izin bangunan itu dikeluarkan sebagai izin usaha dagang,” katanya.(cw61)

FATHURAHMAN/HALUAN KEPRI

WARGA meresahkan gedung yang semula izinnya untuk usaha perdagangan, namun kemudian berubah fungsi menjadi sarang walet.

CMYK

14

Jumat 14 September 2012

FRANKIM berbincang dengan salah seorang penjual martabak di kawasan Pasar Baru.

FRANKIM menyapa dan menyalami seorang wanita penumpang kapal pompong di kawasan Pelantar KUD Tanjungpinang.

FRANKIM menyapa dan menyalami seorang wanita pembeli di kawasan Pasar Ikan Pelantar KUD Tanjungpinang.

Frankim-Yusrizal Berbaur Bersama Pedagang Pasar PASANGAN calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Hendry Frankim, S,Sos dan Drs H Yusrizal, menyempatkan diri berbaur bersama sejumlah pedagang di kawasan Pasar Baru dan Pasar KUD Tanjungpinang, Sabtu (1/9).

Kegiatan dilakukan, sebagai wujud pengenalan diri, sekaligus menampung aspirasi pedagang.

Kedatangan pasangan cawako Tanjungpinang disambut hangat oleh para pedagang.

Frankim yang didampingi

istri tercintanya dan tim sukses terlihat akrab melakukan berbagai perbincangan dengan sejumlah pedagang.

Pada kesempatan tersebut, Frankim tidak segan-segan menghampiri dan bersalaman dengan sejumlah pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang daging. Termasuk pengojek, penarik becak, sambil masuk dari lorong ke lorong, hingga kepelantar-pelantar, tanpa terlihat lelah sedikitpun.

Sebelumnya, pasangan cawako ini maju atas dukungan

FRANKIM dan Yusrizal berbaur dengan sejumlah pedagang ikan di kawasan Pasar Ikan Pelantar KUD Tanjungpinang.

dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

Namun dalam perjalannya, dukungan datang dari PNBK, Partai Merdeka, Partai PKPI, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Barisan Nasional Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) serta Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Kota Tanjungpinang dan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia

LEGAL Manager PT Numbing Jaya, H Zaiman didampingi M Arsyad dari BPN melihat surat kepmilikan lahan warga Sebangka.

CMYK

Narasi : Asfanel Foto : Sutana

FRANKIM dan Yusrizal, akrab berbincang dengan seorang tokoh masyarakat di kawasan Pasar Baru Tanjungpinang.

FRANKIM dan Yusrizal, akrab berbaur dengan penarik becak di kawasan Pasar Baru.

FRANKIM dan Yusrizal berbicang dengan pedagang sayur.

DANDIM (kaos merah) meninjau fisik lahan yang dimiliki warga.

SOSIALISASI pembebasan lahan dihadiri Plt Camat Senayang, Kamaruddin MY, warga Sebangka, perwakilan PT NUmbing serta dari BPN.

Warga Sebangka Patok Lahan

WARGA bersalaman dengan seluruh tim pembebasan lahan.

KETUA RT Dusun Sebangka, Rudi Ahmad berdiri disalah satu tiang pertanda lahan milik warga.

(PPNUI) Kota Tanjungpinang.

Frankim mengaku memiliki rasa kebanggaan tersendiri atas kepercayaan yang diberikan oleh sejumlah pengurus dan kader partai yang mendukung dirinya untuk memimpin sekaligus membawa kemajuan kota Tanjungpinang yang lebih nyata dalam masa lima tahun kedepan, khususnya dari sektor pedagang dan pelaku pariwisata.***

SEJUMLAH warga Dusun Sebangka Lurah Senayang Kecamatan Senayang melakukan pematokan lahan di sekitar samping areal lahan PT Numbing Jaya. Pematokan itu dilakukan warga terkait dengan ganti rugi lahan oleh PT Numbing Jaya kepada pemilik lahan, Rabu (12/9).

Ketua RT Dusun Sebangka, Rudi Ahmad mengatakan, pematokan tersebut untuk ganti rugi lahan masyarakat yang datang dari Tim Pengukuran. "Setelah di patok, maka baru dirundingkan dengan pihak PT Numbing Jaya," ungkapnya.

Pematokan dilakukan bersama para pemilik lahan yang ada surat-suratnya, yakni Rudi P, Pak Ramli, Ramin, Pak Mohar, dan juga Ramin, termasuk juga lahan Rudi Ahmad yang berada di dekat ke laut.

Rudi menjelaskan, jika kali hanya dilakukan pematokan, untuk pengukuran menyusul.

Sedangkan pengurusan surat-suratnya akan dilakukan di kantor Lurah, agar ada buktibuktinya. "Diharapkan, dengan pematokan ini akan ada saling pengertian antara warga dengan PT Numbing," kata Rudi.

Legal Manager PT Numbing Jaya, H Zaiman mengatakan, sampai saat ini PT Numbing Jaya belum menentukan nilai ganti rugi lahan yang dimiliki warga. "Ganti lahan yang pernah dilakukan tahun lalu adalah senilai Rp6 juta per hektar kepada warga yang memiliki surat. Dan untuk menentukan nilai ganti lahan rugi di Dusun Sebangka adalah melalui tim," ungkap H Zaiman.

Kedepan, lanjut H Zaiman, PT Numbing Jaya telah menyiapkan lahan plasma yang

nantinya hasilnya di bagikan ke masyarakat, yakni di bagian utara dan selatan pulau Sebangka. Hal itu dilakukan tidak terlepas dari peraturan Menteri Pertanian No 26.

Terkait adanya harapan warga yang meminta ganti lahan diatas Rp15 juta, PT Numbing Jaya akan menyerahkan semuanya ke tim.

Pematokan dilakukan oleh belasa warga yang merupakan pemilik lahan, dan ditinjau oleh tim yang dibentuk Kecamatan Senayang.

Diantaranya, Ketua I dari Babinsa, S Siregar, Kapolsek Senayang R Zaldi, Ketua RT dan RW dusun Sebangka, Hamid, PT Numbing Jaya H Zaiman, Pak Ivan, Pak Heri dan Humas PT Numbing Jaya Pak Dani.

Narasi : Nofriadi Putra Foto : Nofriadi Putra

DANDIM beri pengarahan warga.

WARGA serius mendengarkan pengarahan.

WARGA tunjukkan beberapa surat kepemilikan lahan di Pulau Sebangka.

WARGA didampingi Humas PT Numbing di depan salah satu patok lahan milik warga.

CMYK

16 Jumat,

14 September 2012

20.000 Warga Indonesia Dipasung “Kami menargetkan tahun 2019 Indonesia bebas pasungan. Karena hal ini juga melanggar hak asasi manusia (HAM). Ini juga problem kita semua,” kata Direktur Bina Upaya Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI, Diah Setia Utami saat ditemui dalam acara AsianAustralia Mental Healt

Akibat Gangguan Jiwa

Teroris Serahkan Diri LANGKAT (HK) – Muhammad Yusuf alias Hasan alias Yusuf Rizaldi (39), salah seorang anggota teroris kelompok Thoriq, menemui ibundanya Anik sebelum menyerahkan diri ke Mapolsek Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

“Ada satu malam Muhammad Yusuf ini menemui ibundanya,” kata Kepala Desa Sei Siur Pangkalan Susu, Rakidi di Pangkalan Susu, Kamis.

Setelah itu ia diantar saudaranya menyerahkan diri ke aparat kepolisian setempat pada Rabu (12/9) sekitar pukul 09.00 WIB, katanya.Menurut Rakidi, sudah cukup lama Muhammad Yusuf meninggalkan kampung halamannya Desa Sei Siur untuk merantau ke Jakarta.Rakidi juga menjelaskan bahwa dirinya tidak menyangka kalau Muhammad Yusuf ini terlibat jaringan terorisme karena sebelum berangkat ke Jakarta, ia sangat supel bergaul dan sangat ramah. Kepala Desa Sei Siur ini juga membenarkan bahwa kediaman ibunda Muhammad Yusuf sekarang ini sudah kosong.

Namun sejak kejadian penyerahan diri Muhammad Yusuf alias Hasan ini, rumah yang ditempati orang tuanya kini ramai dikunjungi warga.Muhammad Yusuf alias Hasan alias Yusuf Rizaldi, warga Kelurahan Beji, Depok yang diduga merupakan anggota jaringan teroris Thoriq ini menyerahkan diri pada Rabu (12/9) sekitar pukul 15.00 WIB ke Mapolsek Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dengan perjalanan selama dua jam. (ant)

KPK Geledah Kantor Arsip Kemenpora JAKARTA (HK) — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor penyimpanan arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga yang terletak di Jalan Raya Jambore, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (13/9).

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan kourupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang.

"Tadi, penyidik KPK melakukan upaya penggeledahan untuk kepentingan penyidikan di kantor penyimpanan arsip atau dokumen Kemenpora dalam kaitan penyidikan KPK terhadap pengadaan atau kontruksi sport center di Hambalang," kata Johan di Jakarta, Kamis.

Penggeledahan di gedung penyimpan arsip Kemenpora ini merupakan yang kedua. Menurut Johan, penyidik kembali menggeledah tempat tersebut karena menganggap masih ada alat bukti yang bisa diperoleh dari sana. Johan belum dapat memastikan apakah alat bukti hasil penggeledahan di gedung arsip Kemenpora itu nantinya akan menjadi bahan KPK dalam menelusuri keterlibatan pihak lain.

KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Dedy Kusdinar sebagai tersangka kasus Hambalang. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Dedy diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau keuntungan pihak lain.(kom)

BALI (HK) — Sekitar 11,6% penduduk Indonesia saat ini mengalami depresi atau gangguan kejiwaan ringan dan 0,46% mengalami gangguan jiwa berat. Bahkan, sebanyak 20.000 orang diantaranya hidup dalam pasungan.

(AAMH) di Sanur, Bali, Selasa (11/9).

Menurutnya, untuk menyukseskan program Indonesia bebas warga dipasung tersebut tidak mudah, sebab masalah kultural masih menjadi hambatan. Secara umum, masyarakat Indonesia enggan memeriksakan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa karena beberapa alasan.

“Faktor utamanya adalah masyarakat tidak tahu bahwa gangguan jiwa bisa diobati, masih ada rasa malu ada anggota keluarga yang sakit jiwa, dan enggan mengobati anggota keluarga dalam jangka panjang,” ujarnya.

Padahal, kata Diah, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk program

penanggulangan penyakit jiwa dan sekitar Rp 20 miliar untuk pengadaan obat.

Ia mengatakan, selain terhambat masalah tersebut, sumber daya manusia untuk menangani pasien gangguan jiwa juga masih minim. Minimnya tenaga medis gangguan jiwa terutama terjadi di daerah-daerah terpencil.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bangli Made Sugiharta Jaya yang hadir pada acara tersebut mengatakan hampir di setiap kecamatan terdapat sekitar tiga sampai empat orang penderita gangguan jiwa yang terpasung dan terpantau oleh petugas.

“Di Bali ada 57 kecamatan, setidaknya terdapat sekitar 300 warga yang masih terpasung,” jelasnya.(MI.com)

Kedutaan AS di Yaman Diserbu Warga KOM

TANK LEOPARD — Salah satu diantara 103 buah tank Leopard yang diproduksi Jerman dan dibeli Pemerintah Indonesia.

Selain itu pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga akan membeli 50 unit tank medium Marder 1A3, serta 10 unit tank pendukung.

Indonesia Beli 50 Tank Marder JAKARTA (HK) — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) tidak hanya membeli 103 unit tank tempur utama (MBT) Leopard dari Jerman, tetapi juga akan membeli 50 unit tank medium Marder 1A3, serta 10 unit tank pendukung.

Kemhan menyebutkan finalisasi penandatanganan kontrak diharapkan bisa dilakukan akhir September 2012.

Terkait pengadaan ini, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo, dan Kepala Bidang Opini Pusat Komunikasi Publik (Kabid Opini Puskom Publik) Kemhan Kolonel Arh Sugandi Agus, menerima kunjungan Kuasa Usaha Jerman untuk Indonesia yang diwakili Heeidrun

Tempel di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (12/9).

“Pihak Rheinmetall (produsen) akan berada di Indonesia untuk finalisasi penandatanganan kontrak yang akan dilaksanakan pada minggu ke empat September 2012,” paparnya.

Menurut dia, pihak Rheinmetall telah mempersiapkan pengiriman perdana MBT Leopard sesuai dengan target Kemhan. Kemhan semula mengharapkan agar alutsista tersebut dapat tiba di tanah air pada peringatan HUT TNI pada 5 Oktober mendatang.

Dengan demikian, sebagian Leopard sudah bisa dipamerkan di Indonesia. Namun, MBT Leopard diperkirakan tiba pada awal November 2012 bertepatan dengan pameran Industri pertahanan “Indo Defence 2012”.

Sjafrie juga menyampaikan “High Level Committee” (HLC)

yang dipimpinnya akan berkunjung ke Jerman untuk bertemu dengan “Chief Executive Officer” (CEO), baik pabrik Rheinmetall maupun Grob untuk meninjau kesiapan produksi lainnya dari kedua pabrik industri pertahanan Jerman di Frankfurt pekan depan.

Sementara itu, kuasa usaha Jerman Heeidrun Tempel berjanji akan membantu pihak Indonesia dalam hubungan “Government to Government”. Pihak Kedutaan Besar Jerman juga akan membantu menginformasikan rencana kunjungan kerja tim HLC kepada pihakpihak terkait di Jerman, baik pihak industri pertahanan yaitu pabrik Rheinmetall dan Grob maupun pemerimah Jerman.

Pengadaan Marder disebut-sebut sebagai langkah pemerintah untuk melakukan produksi tank medium sendiri di masa depan dengan merujuk tank jenis ini.(kom)

SANAA (HK) — Para pengunjuk rasa yang marah karena video yang dianggap menghina agama Islam menyerbu Kedutaan Besar AS di ibukota Yaman, Sanaa, Kamis (13/9).

Sekitar 5.000 pengunjuk rasa mencoba menerobos masuk ke fasilitas milik AS di kota itu. Dari sejumlah gambar yang ditayangkan televisi Yaman, para pengunjuk rasa mencoba memanjat tembok kedutaan.

Polisi Yaman melepaskan tembakan untuk menahan para pengunjuk rasa. Namun upaya polisi itu gagal dan warga yang marah bisa mencapai kedutaan dan sempat membakar sejumlah mobil.

Dikabarkan sejumlah orang mengalami luka dalam aksi unjuk rasa ini.

Aksi unjuk rasa di Yaman ini terjadi hanya sehari setelah insiden serupa di Benghazi, Libya menewaskan Duta Besar AS J Christopher Stevens dan tiga orang stafnya.

Menyebarnya video yang dianggap menghina agama

Islam itu membuat suasans di Timur Tengah memanas.

Selain di Benghazi, unjuk rasa juga terjadi di Kairo, Mesir yang diwarnai dengan pembakaran bendera Amerika Serikat.

Aksi serupa juga terjadi di Tunisia hingga Sudan, di Nigeria polisi berada dalam situasi siaga merah.

Di Afganistan pemerintah memblokir akses ke situs YouTube hingga film kontroversial itu ditarik.

Selain itu, panasnya situasi ini membuat Presiden Afganistan Hamid Karzai harus membatalkan kunjungannye ke Norwegia karena khawatir insiden Benghazi merembet ke negaranya.

Sementara Amerika Serikat memperketat pengamanan kedutaan-kedutaan besarnya di berbagai negara.

Bahkan AS mengirim dua kapal perang dan pasukan marinir ke Libya untuk membantu pemerintah negeri itu mengejar pelaku pembunuhan duta besar.(kom)

9 Kali Cuci Mobil Bisa Ngeseks Gratis KUALA LUMPUR — Polisi Malaysia melakukan penggerebekan terhadap bisnis cuci mobil yang dibarengi dengan jasa seks. Setiap pelanggan ditawari jasa seks gratis bila mereka sudah mengunjungi tempat cuci mobil itu selama sembilan kali.

CMYK

Hadiah berupa seks gratis merupakan bagian dari program kerja sama jasa cuci mobil dan panti pijat.

Aparat kepolisian menguak bisnis itu setelah mereka merazia panti pijat di Kota Kuala Lumpur dan melihat beberapa pelanggan yang memegang kartu hadiah.

“Untuk mendapatkan hadiah, para pelanggan harus mencuci mobilnya selama sembilan kali dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, bila mereka datang lagi, mereka akan diberikan hadiah berupa seks gratis,” ujar polisi Malaysia Emmi Shah Fadhil,

seperti dikutip Malay Mail, Kamis (13/9/2012).

Polisi Negeri Jiran itu menangkap empat orang pria yang menjalankan bisnis panti pijat. Sementara itu, sembilan warga Vietnam yang diduga merupakan pekerja seks komersil juga dibekuk.(oz)

KOM

SEBUAH mobil hangus dibakar massa yang melakukan unjuk rasa di kantor Konsulat AS di Benghazi, Libya, Rabu (12/9).

CMYK

17 Jumat,

Meirini Susanti

14 September 2012

Akan Ada Tersangka Baru

Guru TK Bhayangkara

Sabar dan Ikhlas MENJADI seorang guru Taman Kanak-kanak (TK), perlu kesabaran dan keikhlasan yang tinggi. Sebabnya, semua anak didik masih polos dan lugu.

Hal itulah yang dirasakan Meirini Susanti (32), yang sudah tiga tahun mengabdi menjadi guru di TK Bhayangkara, Tanjungpinang.

Menurutnya, menjalani profesi sebagai guru TK merupakan hal yang terpenting dalam dirinya. Karena itu, pahit getir yang dirasakannya selama menjadi guru, tidak membuatnya patah arang. " B a n y a k pengalaman saya mendidik anak-anak TK. Di sana saya banyak belajar.

Suka-dukanya sudah pernah saya lalui," kata wanita y a n g akrab disapa Rini ini.

Bagi R i n i , seorang g u r u sangat

Kasus Dana Hibah KPU Batam TANJUNGPINANG (HK) Komisioner KPU Batam pantas merasa was-was.

Pascaditetapkannya Ketua KPU Batam Hendriyanto sebagai tersangka, kejaksaan memberi sinyal akan membidik tersangka baru dalam kasus dana hibah sekitar Rp17 miliar tersebut.

Oleh: Asfanel, Liputan Tanjungpinang Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Elvis Jhony, penetapan tersangka lain dalam kasus dana hibah untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Batam tahun 2010 itu bisa saja terjadi jika kejaksaan mendapatkan bukti-bukti baru.

Sabar dan

Akan Ada

Bersambung ke hlm 18

Bersambung ke hlm 18

SUTANA/HALUAN KEPRI

KURANG PERLINDUNGAN — Tiga pekerja kontruksi kerangka besi bekerja di bagian atas Jembatan Sungai Gugus di Belakang RSUP Kepri di KM 8 Tanjungpinang, Kamis (13/9). Ketiga pekerja itu diketahui kurang menggunakan alat perlindungan yang bisa membahayakan jiwa mereka.

BLH Gelar Bimtek Kantor DPRD Kepri Belum Dialiri Listrik Penataan Lingkungan Cuma Ruang Paripurna yang Siap Pakai TANJUNGPINANG (HK) — Selama ini masih banyak pelaku dunia usaha yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) ataupun Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) tidak menyampaikan laporan pelaksanaan izin lingkungan dengan alasan ketidakpahaman.

Hal itu menjadikan evaluasi tingkat ketaatan menjadi lebih sulit dilakukan.

Berangkat dari hal tersebut, Pemko Tanjungpinang melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi pelaku dunia usaha

BLH Gelar Bersambung ke hlm 18

TANJUNGPINANG(HK) — Pekan depan, anggota DPRD Kepri berencana akan mulai memindahkan aktivitasnya ke kantor baru di Pulau Dompak. Namun, sampai sekarang, aliran listrik ke gedung wakil rakyat itu masih belum masuk.

PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor pelaksana pembangunan gedung wakil rakyat itu, pun masih belum meng-

ganti kabel listrik yang hilang dicuri orang. Sejauh ini, yang baru siap pakai dari gedung itu hanyalah ruang rapat paripurna. Itu pun lantaran anggota dewan akan menggelar sidang paripurna pada 24 September mendatang.

"Kalau untuk penempatan secara keseluruhan, kayaknya belum bisa di tahun ini. Kami hanya bisa menyiapkan ruangan rapat pa-

ripurna," kata Kasi Perumahan Pemukiman dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kepri, Muhammad Yazid didampingi Kabid Cipta Karya PU Kepri, Ahmad Dani kepada wartawan, Kamis (13/9).

Menurut perhitungan, kata Yazid, nilai kabel listrik yang hilang tersebut mencapai Rp2 miliar. Harga perkiraan itu pun, masih menggunakan harga di tahun

2007. Karenanya, jika dihitung dengan harga tahun ini, kemungkinan bisa lebih besar lagi.

"Kabel yang hilang itu berjumlah tujuh tarikan (tujuh titik) dengan setiap tarikannya 125 meter. Jika dikalikan, maka panjang kabel yang hilang itu mencapai 875 meter.

Harga kabel itu permeternya Rp25 juta," ujarnya.

Cuma Ruang Bersambung ke hlm 18

Gatot dan Yamin Bantah Jadi Tersangka Kasus Korupsi UUDP Rp1,1 Miliar TANJUNGPINANG (HK) — Mantan Plt Sekdako Tanjungpinang, Gatot Winoto dan Mantan Bendahara Keuangan Pemko Tanjungpinang, M Yamin membantah penetapan status tersangka kepada diri mereka. Sampai sekarang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang belum memberikan surat resmi terkait status tersangka tersebut.

HUMAS PEMKO

WALIKOTA Tanjungpinang, Suryatati A Manan memberi sambutan saat membuka kegiatan bimtek pelaku dunia usaha dalam penataan lingkungan hidup, Kamis (13/9) di Hotel Aston Tanjungpinang.

"Kami belum menerima surat resmi penetapan tersangka dari Kejari Tanjungpinang. Kami juga mempertanyakan dasar apa klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Padahal kasus UUDP sudah selesai dan diputuskan oleh pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi) beberapa waktu lalu," kata Yudi Anton Rikmadani, Kuasa Hukum Gatot dan Yamin

sangka, menyusul terbitnya Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) dari Kejaksaan Agung (MA) RI di Jakarta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang nomor 1,2,3/ N. 10. 10/ 2008/ 2012, tertanggal 13 Agustus 2012.

Sprindik tersebut memerintahkan agar pihak Kejari Tanjungpinang untuk segera melakukan penyelidikan terhadap ketiga tersangka

Gatot dan Bersambung ke hlm 18

Mantan Direktur Mengaku Tidak Tahu Sidang Korupsi PDAM Rp2,5 Miliar TANJUNGPINANG (HK) — Mantan Pelaksana tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Kepri Kota Tanjungpinang, Jasman, mengaku tidak tahu tentang terjadinya kasus korupsi dana hibah di PDAM sebesar Rp2,5 miliar. Kata dia, sebelum kasus ini terjadi, dirinya sudah ditarik ke posisinya semula, sebagai Direktur PDAM Kijang, Kabupaten Bintan.

Dalam kesaksiannya pada sidang lanjutan kasus ini, di Pengadilan

CMYK

kepada wartawan di Hotel Melia Tanjungpinang, Kamis (13/9).

Seperti diketahui, Gatot dan Yamin ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Tanjungpinang pada kasus korupsi uang untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2010 senilai Rp1,1 miliar. Selain kedua orang itu, ada lagi M Rasid selaku Kepala Bendahara di Setdako Tanjungpinang.

Penetapan ketiga ter-

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Rabu (12/9), Jasman menerangkan, dana hibah sebesar Rp2,5 miliar dari APBD Kepri tahun 2008 itu merupakan usaha yang dilakukannya saat menjabat Plt Direktur PDAM Tirta Kepri. Dana tersebut, rencananya akan digunakan untuk memperbaiki berbagai sarana dan saluran PDAM yang sudah mulai rusak dan berkarat saat itu.

"Setelah dana hibah tersebut cair,

kemudian saya serahkan secara utuh ke bendahara. Selanjutnya saya bersama tim PDAM lainnya mulai melalukan rancangan teknis dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) melalui pelelangan," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Jariat Simarmata SH MH didampingi Edi Junaidi SH MH dan Gultom SH MH itu.

Mantan Direktur Bersambung ke hlm 18

18

TANJUNGPINANG Jumat,

14 September 2012

3 Syarat Ekspor Pertambangan Mineral TANJUNGPINANG (HK) — Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Tanjungpinang, Hari Prabowo mengatakan, ada tiga persyaratan ekspor yang wajib dikantongi seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Tanjungpinang dan Bintan. Ketiga syarat itu yakni, Eksportir Terdaftar (ET), Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dan Lap Surveyor (LP).

Persyaratan tersebut, kata Hari, dapat diperoleh seluruh perusahaan pertambangan pada masing-masing lembaga di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Enenrgi Sumberd Dya Mineral (ESDM) dan Surveyor Indonesia (SI).

"Agenda sosialisasi ini bukan yang pertama kali dilakukan. Jadi kami berharap bahwa sosialiasi ini lebih kepada sinkronisasi antar institusi. Jadi sedikit pemaparan, akan tetapi lebih banyak ke diskusi untuk mencari solusi," kata Hari Prabowo usai acara sosialisasi ketentuan ekspor tambang mineral yang dikenakan bea keluar di Hotel Bintan Beach Resort (BBR) Tanjungpinang, Kamis (13/9).

Hari berharap, akan ada realisasi ekspor mineral di wilayah Tanjungpinang dan Bin-

tan. Tentunya dengan mengacu beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Khususnya pada mekanisme prosedur ekspor umum (produk pertambangan), rekomendasi clean and clear, eksportir terdaftar, persetujuan ekspor setiap kali melakukan ekspor, verifikasi dan penelusuran teknis oleh surveyor serta ketentuan bea keluar.

"Melalui sosialisasi ini, seluruh perusahaan tambang yang ada, tentunya mendapat-

SUTANA/HALUAN KEPRI

PENYEBAB BANJIR — Sampah menumpuk di drainase di Jalan Pemuda, Kamis (13/9). Hal ini sering menjadi pemicu terjadinya banjir karena aliran air di drainase tersebut tidak lancar.

Mantan Direktur "Pada saat itu, saya sempat menyampaikan kepada Pak Andi (terdakwa) bahwa pada bendahara ada dana Rp2,5 miliar berasal dari dana hibah APBD Kepri untuk biaya perawatan PDAM. Selanjutnya saya tidak tahu lagi," ucapnya.

Seperti diketahui, kasus ini sudah menyeret dua mantan pimpinan PDAM

Tirta Kepri yakni Andi Nugroho selaku Direktur dan Sarman selaku Kepala Bagian Keuangan. Keduanya didakwa atas tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah dari APBD Provinsi Kepri sebesar Rp386 juta dari Rp2,5 miliar APBD Kepri. Dana itu seharusnya untuk pengadaan pipa PDAM, namun

sebagian dana itu digunakan terdakwa untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) bagi para karyawan PDAM sendiri.

Perbuatan terdakwa dinilai telah melanggar pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 9 Undangundang Anti Korupsi. Sidang dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya. (nel)

Soal waktu pencurian, Yazid mengaku tidak mengetahui secara pasti. Menurutnya, kejadian itu terjadi antara akhir tahun 2011 sampai awal tahun 2012.

"Perkiraan kami kejadiannya itu sudah setahun lalu, antara Idul Fitri tahun 2011 dengan Idul Fitri barusan," terangnya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kepri, Joko Nugroho mengaku kaget saat mengetahui harga kabel yang hilang dicuri orang itu mencapai Rp2 miliar. Dia pun mendesak PT Pembangunan

Perumahan agar tetap menyelesaikan tugasnya sesuai kesepakatan. Sampai sekarang, gedung tersebut belum diserahterimakan kepada Pemprov Kepri.

"Informasi yang beredar selama ini harganya hanya ratusan juta rupiah saja. Setelah kami mendengar penjelasan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Kepri, ternyata harganya sampai Rp2 miliar. Tapi kami tentunya tidak mau tahu urusan tersebut.

PT Pembangunan Perumahan harus tetap menyelesaikannya. Apalagi proses serah

terima antara pemerintah dan perusahaan belum dilalui," kata Joko.

Joko mengatakan, DPRD tetap akan melaksanakan sidang paripurna sempena Hari Jadi Pemprov Kepri pada 24 September mendatang di kantor yang baru.

Karena itu, dia mendesak kontraktor menggesa pemasangan instalasi listrik di gedung wakil rakyat itu.

"Kawan-kawan di DPRD telah sepakat untuk tetap pindah, karena itu kita minta agar hal ini segera diselesaikan," ujarnya. (sut)

jungpinang melalui Badan BLH dan instansi teknis yang membidangi usaha.

"Dengan adanya peraturan ini juga para pengusaha nantinya tidak bingung lagi terhadap peraturan yang ada karena sudah ada PP-nya," kata Suryatati.

Suryatati mengimbau, seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin dan menggali pengetahuan dari narasumber agar lebih memahami PP tersebut. Seluruh peserta pun

diingatkan, agar menjaga lingkungan dengan tidak menimbulkan dampak negatif.

"Saling tolong-menolong dengan tidak membangun rasa curiga karena kebersamaan itu yang penting. Di samping itu juga, kita ketahui juga bahwa pengusaha dan pemerintah saling memerlukan satu sama lainnya," katanya.

Kepala BLH Kota Tanjungpinang, Drs Marzul Hendri mengatakan, bimtek ini diikuti 80 orang, yang berasal dari 40 perusahaan wajib

Amdal dan UKL-UPL. Tiaptiap perusahaan diwakili oleh satu orang unsur pimpinan dan satu orang tenaga teknis.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pelaku dunia usaha yang wajib Amdal/ UKL-UPL di Kota Tanjungpinang dalam menyusun laporan pelaksanaan pelaksanaan izin lingkungan. Sehingga tidak ada lagi pengusaha yang berurusan dengan hukum karena ketidakpahamannya," kata dia. (r/yan)

oleh anak didik.

"Di samping harus profesional dalam mendidik anak-anak TK, saya juga harus mampu memberikan materi pelajaran kepada anak didik saya," katanya.

Satu hal yang selalu dijaga Rini, selama mengajar, ia tidak pernah membeda-bedakan anak didiknya.

"Saya paling tidak suka membeda-bedakan anak didik saya. Walaupun ada yang

berasal dari keluarga pejabat ataupun dari keluarga yang biasa-biasa saja, semua itu sama saja. Dengan begitu, semua anak mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan baik," katanya. (cw53)

Cuma Ruang

Sambungan hal 17 Kata Yazid, kabel yang dicuri ini merupakan kabel tegangan menengah (TM) yang menghubungkan antara jaringan kantor DPRD, dengan rumah genset atau gardu induk. Kabel itu ukurannya cukup besar, dengan isi di dalamnya tembaga yang berkukuran cukup besar.

"Kabel ini dicuri karena di dalamnya tembaga, yang biasanya kalau dijual kiloan cukup mahal harganya," kata Yazid, sembari menunjukkan beberapa potong kabel yang tinggal kulitnya, karena isi dalamnya sudah dicuri.

BLH Gelar

Sambungan hal 17 dalam penataan lingkungan hidup di Hotel Aston, Tanjungpinang, Kamis (13/9).

Walikota Tanjungpinang, Suryatati A Manan yang membuka acara itu dalam sambutannya menyampaikan, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, yang lebih dikenal dengan sebutan laporan pelaksanaan izin lingkungan, maka perusahaan wajib melaporkan setiap enam bulan sekali kepada Pemko Tan-

Sabar dan

Sambungan hal 17 wajar jika selalu dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, kata dia, guru harus mampu mengetahui karakter semua siswanya. Itu agar materi pelajaran yang disampaikan bisa dimengerti

beroperasi di Tanjungpinang dan Bintan. Tidak ketinggalan instasi terkait seperti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepri, Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang. Sosialiasi ini mengacu pada peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (RI) Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012, Peraturan Menteri ESDM, Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Menkeu RI, Nomor 75/PMK.011/2012. (yan)

MAKIN Siap Ajari Budi Pekerti TANJUNGPINANG (HK) — Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) Tanjungpinang memiliki program pengajaran budi pekerti (samguangbiu) untuk anak-anak, mulai dari TK sampai dengan anak SD. Menurut Sekretaris MAKIN Tanjungpinang, Suki Lim, samguangbiu itu merupakan bentuk ajaran bagaimana menghormati yang lebih tua.

"Anak-anak ini kita didik dan bina untuk belajar tentang budi pekerti. Di antara-

nya memberikan penghormatan kepada orangtua, menyayangi saudara-saudara dan hormat kepada teman ataupun orang lain," kata Suki, kemarin.

Menurut dia, pengajaran budi pekerti ini sebagai pendidikan yang dilakukan sejak dini untuk mempersiapkan bekal diri bila si anak telah menginjak remaja dan dewasa. Di samping belajar budi pekerti, MAKIN Tanjungpinang juga memberikan pengajaran bahasa Mandarin yang

dilakukan sejak usia dini.

"Pelajaran budi pekerti yang diprogramkan MAKIN ini memberi manfaat yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan generasi yang akan datang. Kita berharap dengan ditanamkannya pendidikan budi pekerti mulai sejak dini, mudah-mudahan rasa persaudaraan serta persatuan dan kesatuan di antara sesama warga Kota Tanjungpinang ke depannya akan semakin lebih erat lagi," imbuhnya. (eza)

junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Fadil divonis selama lima tahun penjara serta denda Rp200 juta, subsider tiga bulan kurungan. Dan Fadil juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1,08 miliar atau kurungan enam bulan penjara.

Hukuman itu lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya hanya selama dua tahun.

Kendati Sprindik Kejagung tersebut sudah menyatakan ketiga pejabat Pemko

Tanjungpinang itu sudah jadi tersangka, namun pihak Kejari Tanjungpinang belum melakukan pemanggilan apalagi menahannya.

"Sprindik Kejagung tersebut sudah kita terima beberapa hari lalu, namun untuk menindaklanjutinya, kita masih melakukan pemeriksaan kembali terhadap para saksi yang terkait dugaan kasus itu," kata Kepala Kejari Tanjungpinang, Saidul Rasli Nasution SH MH Senin (27/8). (yan/nel)

Gatot dan

Sambungan hal 17

Sambungan hal 17 Dalam proses perencanaannya tersebut, lanjut Jasman, dia kembali ditarik sebagai Direktur PDAM di Kijang, Kabupaten Bintan.

Selanjutnya, proses penggunaan anggaran Rp2,5 miliar yang diusahakannya tersebut diserahkan seutuhnya kepada pimpinan PDAM Tirta Kepri setelahnya yakni terdakwa Andi Nugroho.

kan informasi yang diperlukan, khususnya dalam proses ketentuan ekspor pertambangan. Kita juga berharap, seluruh perusahaan tambang dapat menaati peraturan tersebut, mendukung kegiatan ekonomi, khususnya di bidang pertambangan serta mencegah terjadinya ilegal minning dalam ekspor produk pertambangan kedepan," katanya.

Acara sosialiasi tersebut diikuti sejumlah pengusaha pertambangan resmi yang

dimaksud, terkait putusan hakim Tipikor Tanjungpinang yang menyebutkan ketiga pejabat itu terlibat dugaan kasus korupsi yang dilakukan terdakwa Fadil.

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Sri Endang SH, dibantu Edi Juanaidi SH dan hakim ad hoc J Gultom, Fadil dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 UU nomor 30/1999, yang diubah dengan UU nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Akan Ada

Sambungan hal 17 "Sekarang ini sedang diproses di Kejari (Kejaksaan Negeri) Batam. Dalam evaluasi dan pemberkasan nanti, baru bisa diketahui siapa tersangka yang lainnya. Tunggu saja evaluasinya selesai ya, nanti pasti diumumkan," kata Elvis kepada wartawan di Kantor Kejati di Senggarang, Tanjungpinang, Rabu (12/9).

Elvis mengatakan, dia sudah meminta Kejari Batam mempercepat penuntasan kasus dana hibah KPU Batam ini. Salah satu yang digesa adalah pemeriksaan saksi-saksi lain untuk mendapatkan bukti baru, termasuk memeriksa ulang Hendriyanto.

"Kita ingin cocokkan dulu keterangan saksi lain nantinya untuk mendapatkan alat bukti tambahan dan baru," ujarnya.

Soal keterlibatan Komisioner KPU Batam lainnya, Elvis menyatakan, hal itu akan bisa diketahui jika alat bukti baru ini sudah didapatkan penyidik kejaksaan. Ditegaskan, kasus dana hibah KPU Batam ini menjadi prioritas pertama Kejari Batam.

Meski demikian, Elvis mengatakan pihaknya tidak ingin terburu-buru menetapkan tersangka lain selain tiga orang yang sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.

"Jangan terburu-buru ya, yang jelas perkembangannya akan dievaluasi. Kasih waktu," tuturnya.

Disinggung soal penahanan Hendriyanto, Elvis meminta Kejari Batam untuk me-

lakukan antisipasi. Dia pun berharap, tersangka tidak memiliki niat untuk melarikan diri dari Batam.

Di tempat yang sama, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Batam, Abdul Faried mengatakan, pihaknya sudah menyusun rencana penyelidikan (rendik) untuk mencari alat bukti baru. Selain itu, terkait pemanggilan saksisaksi baru maupun saksi lama akan segera dilakukan.

"Sudah disusun dan akan segera dikerjakan," kata Faried.

Seperti diketahui, Kejari Batam akhirnya menetapkan Ketua KPU Batam Hendriyanto sebagai tersangka korupsi, Senin (10/9) malam.

Sebelumnya, Kejari Batam pun telah menetapkan status tersangka kepada Se-

kretaris KPU Batam, Saripuddin Hasibuan dan Bendahara KPU Batam, Dedi Saputra. Kasus ini berawal dari dana hibah yang diberikan Pemko Batam kepada KPU Batam sebesar Rp17,3 miliar untuk keperluan penyelenggaraan pilkada Kota Batam.

Dana tersebut diserahkan ke KPU Batam dalam dua tahap, yakni pada 2010 sebesar Rp13,5 miliar dan 2011 sebesar Rp3,8 miliar.

Pada 2011, Kejaksaan Negeri Batam mencium aroma korupsi dalam penggunaan dana itu. Dari Rp17,3 miliar dana tersebut, kejaksaan menghitung minimal ada Rp1 miliar yang dikorupsi. Perkembangan terakhir, Hendriyanto diduga merugikan negara sebesar Rp500 juta. ***

CMYK

BINTAN

19

Jumat,

14 September 2012

2015, Kijang dan Tjuban Jadi Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Bintan

RSUD Kekurangan Dokter Kandungan TANJUNGUBAN (HK) — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepr i di Tanjunguban, masih kekurangan dokter spesialis kandungan. Saat ini hanya memiliki satu dokter spesialis kandungan yang merangkap Direktur di RSUD. "Saya terpakasa merangkap jadi dokter spesialis kandungan dan Direktur RSUD, karena kita tidak punya dokter spesialis kandungan.

Selain saya harus fokus menggerakkan manajerial RSUD, ya sekaligus menangani ha-hal teknis dalam pelayanan persalinan," ujar Direktur Utama (Dirut) RSUD Kepri, dr Didi Kusmarjadi, di Tanjunguban, Kamis (13/9).

Persoalan rangkap tugas ini, kata Didi, pihaknya telah menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri.

Namun hingga kini, kata dia, belum ada rekrutmen bagi PNS. Selain kekurangan dokter spesialis kandungan, katanya, hal yang mendesak adalah dokter spesialis bedah umum, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis anak.

Menyoal target pendapatan yang dibebankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada RSUD Kepri ini sebesar Rp11 miliar per tahun, Didi mengaku terlalu berat. Karena RSUD, kata dia, merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bukanlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profit oriented, namun lebih kepada service oriented. Apalagi ini berhubungan dengan nyawa manusia.

"RSUD sebagai BLUD mohon jangan dibebani dengan target pendapatan yang terlalu tinggi.

Karena 95 persen pasien saat ini membayar dengan sitem asuransi. Hanya 5 persen pasien umum tanpa asuransi," jelas Didi.

Sementara untuk pasien dengan asuransi jaminan persalinan (Jampersal), kata dia, membutuhkan biaya sebagaimana persalinan normal yaitu Rp3 juta. Namun nilai klain Jampersal hanya Rp1,2 juta.

Sehingga RSUD harus menutup sendiri kekurangan Rp1,8 juta. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat apabila selama ini dirinya susah dicari.

Karena bukannya ia menghindar dari pekerjaan, namun karena tugasnya sebagai Direktur Utama RSUD mengharuskan ia melakukan perjalanan Dinas ke daerah lain.

"Bukannya saya menghindari pasien Jampersal ataupun pasien lainnya. Ini benar-benar karena tugas dan jabatan saya yang rangkap," imbuhnya lagi.(cw64)

TANJUNGUBAN (HK) —Memasuki tahun 2015 dua kecamatan di Kabupaten Bintan akan dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kijang dan Tanjung (Tj) uban sebagai Ibu Kota Kabupaten. Kijang rencananya dijadikan Ibu Kota Kabupaten Bintan bagian Timur, serta Tanjunguban dijadikan Ibu Kota Kabupaten Bintan bagian Utara.

Oleh: Rofik, Lipuan Tanjunguban Untuk pemekaran lah Gubernur dan DPRD dua kabupaten di merekomendasikan, seBintan ini telah dilanjutnya diajukan ke setujui Pemerintah Pemerintah Pusat mePusat. "Dua wilayah lalui Departemen Dalam ini cukup memadai Negeri (Depdagri). untuk di jadikan Ka"Diharapkan awal bupaten dalam upaya 2014 kajian pemekaran mempersingkat renwilayah Bintan sudah tang kendali, supaya bisa diajukan ke Depara para pejabat le- Ansar Ahmad pdagri," harap Ansar. bih mendengarkan Untuk itu Ansar mejeritan masyarakat," ujar Bu- ngajak BP2KB2U untuk mempati Bintan Ansar Ahmad saat perjuangkan pemekaran dengan memberikan kata sambutan cara-cara yang elegan, dan menpada acara halal bi halal Badan junjung tinggi kejaluran supaya Perjuangan Pemekaran Kabu- pemekaran ini benar-benar hasil paten Bintan Bagian Utara perjuangan yang sehat. Apalagi (BP2KB2U) di daerah Melayu melihat Provinsi Kepri saat ini Bedendang ,Tanjunguban, Rabu sudah sewajarnya memiliki mi(12/9) malam. nimal 10 kabupaten/kota.

Menurut Ansar, saat ini tim Hal ini dilakukan agar daekajian berasal dari konsultan rah cepat terbangun, laju invesbeberapa akademisi dari Yogya- tasi dan infrastruktur berkemkarta itu sedang bekerja. Diren- bang lebih pesat, tokoh politik canakan pada pekan ini para dan birokrasi mendapatkan porkonsultan tersebut akan mem- si sesuai dengan kemampuanpresentasikan hasil kajiannya. nya. Seraya Ansar mencontohSelanjutnya pada bulan Oktober kan Kabupaten Lingga, sewaktu atau November nanti akan di- berstatus kecamatan APBD nya adakan musyawarah besar ma- hanya Rp20 miliar per tahun, dan syarakat Bintan.

PAD nya hanya Rp2 M. Namun Dijelaskan Ansar, pada mu- setelah dimekarkan menjadi syawarah nanti tim kajian akan Kabupaten, maka APBD naik mempersentasikan hasilnya- menjadi Rp700 miliar dan PAD dihadapan tamu undang anggota nya Rp20 miliar. "Kita harapkan DPR RI, Hary Azhar Aziz, dan nantinya Kabupaten Bintan Ketua Komisi II DPR RI, Agun Bagian Utara dan Kabupaten Gunanjar Sudarsa. Sementara Bintan Bagian Timur, APBD nya setelah adanya rekomendasi dari masing-masing Rp600 miliar, Pemerintah Kabupaten (Pem- dan PAD nya bisa meraup Rp70 kab) Bintan dan DPRD Kabu- miliaran. Sama seperti Natuna paten Bintan, maka selanjutnya dan Anambas setelah dimeakan diajukan ke Gubernur serta karkan APBDNYa mencapai DPRD Provinsi Kepri. Baru sete- Rp2 triliub," kata Ansar lagi. ***

REZA/HALUAN KEPRI

RAPAT LKS—Sejumlah anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit menggelar rapat dalam rangka pembentukan kepengurusan baru periode 2013-2015, di Aula Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bintan, Kamis (13/9). Rapat ini dipimpin langsung Asisten I Pemkab Bintan Edi Pribadi.

FSPMI Minta Maaf pada Disnaker BINTAN (HK) — Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Bintan, akhirnya menyampaikan kata maaf kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bintan, terkait pernyataan soal pelanggaran kerja dan tudingan mencemarkan nama baik institusi, terekait dugaan suap menyuap antara Disnaker dengan perusahaan yang dilontarkan lewat koran ini.

Permintaan maaf ini disampaikan Ketua FSPMI Cabang Bintan, Parlindungan Sinurat, dalam rapat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di aula kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bintan Kamis (13/9), yang dibuka langsung Asisten I Pemerintah Kabupaten Bintan, Edi Pribadi.

Rapat digelar dalam rangka pembentukan kepengurusan baru LKS Tripartit periode 2013-2015 dihadiri sejumlah anggota dan pengurus Triparti berasal dari DPC Apindo Kabupaten Bintan diketuai,

Jamin Hidayat, Kepala BPS Bintan Hamizan, Aditya, FSPMI, Korda FSPSI Bintan, Timbul Sianturi, serta perwakili serikat pekerja lainnya.

"Apa yang saya lakukan selama ini semata-mata membantu buruh, dan tidak ada keinginan menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Jadi saya memohon maaf kepada Kepala Disnaker Bintan, pak Hasfarizal Handra ,atas pemberitaan yang terbit kemarin lalu," ucap Parlindungan lagi.

Sementara itu, Ketua DPC Apindo Kabupaten Bintan, Yamin Hidayat, hadir dalam pertemuan tersebut, juga mengatakan bahwa sebagai Ketua FSPMI Cabang Bintan haruslah bersikap bijak dan dewasa menyikapi hal ini. "Biar bagaimanapun, media Haluan Kepri merupakan koran nasional dan kalau sampai terbaca oleh publik, maka malu kita pak," ujar Senior Leison Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) ini.

Untuk itu, Yamin mengimbau kepada semua elemen baik serikat pekerja dan organisasi lainnya dan terutama yang berada di forum agar bersikap hati-hati dalam menyikapi masalah tenaga kerja untuk menyampaikannya ke media. Karena kata dia sangat berpengaruh kepada masyarakat, apalagi lanjut dia, setiap pemberitaan yang dimuat koran Haluan Kepri dapat diakses secara on line dan sampai terbaca di luar negeri, seperti Singapura.

Pada kesempatan itu, atas nama Apindo Bintan, Yamin juga berharap kepada Bupati Bintan dan mengusulkan mengumpulkan beberapa pengusaha yang ada di Bintan dengan membuat suatu pertemuan. "Dalam pertemuan ini nantinya bisa diketahui dan dicari solusi bersama apa keluhan dari pengusaha dan bagaimana peran pengusaha itu dalam memajukan daerah ini," katanya.(eza)

Ikut Jalan Santai Dapat Hadiah Tabungan TANJUNGUBAN (HK) — Ratusan masyarakat Tanjunguban beramai-ramai ikut acara jalan santai, Kamis (13/9). Jalan santai yang memulai star di depan Bank Mandiri jalan Permaisuri Tanjunguban, dan finis di halaman Kantor Kecamatan Bintan Utara ini betabur hadiah, salah satunya berupa tabungan.

Rofik /HALUAN KEPRI

KETUA Pengerak PKK Kabupaten Bintan, Dewi Kumalasari Ansar, saat memberikan sambutan usai ikut jalan santai.

CMYK

Jalan santai ini merupakan gawean, muspida yang berada di Kecamatan Bintan Utara dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI. Ikut dalam tersebut Ca-

mat Bintan Utara Dahlia Zulfah, Ketua PKK Kecamatan Bintan Utara, Raja Mukhtar, anggota DPRD Bintan, Piven Sumantri, Kapolsek Bintan Utara, Kompol Deden Nurhidayatullah , serta tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya.

Tak ketinggalan istri orang nomor satu di Bintan, Dewi Kumalasari Ansar ikut jalan santai mewakili PKK Kabupaten Bintan. Dewi saat itu beramai-ramai beriringan bersama masyarakat Tanjunguban menempuh jarak sepanjang 3 km.

Acara jalan santai ini juga disejalankan dengan pengumuman rukun tetangga (RT) terbaik dan lingkungan RT terbersih.

Sebagai RT terbaik jatuh kepada Jemah, Ketua RT di Kampung Jeruk Tanjunguban. Sedangkan RT terbersih jatuh kepada Saman di Perumahan PBI Tanjunguban Timur.

"Bagi RT terbersih terus tingkatkan kebersihan lingkungannya ya," ujar Dewi saat memberikan kata sambutannya. (cw64)

ANAMBAS

20

Jumat,

14 September 2012

4 WPS Terjangkit HIV ANAMBAS (HK) — Empat orang wanita penjaja seks (WPS) di Kabupaten Kepulauan Anambas terjangkit HIV. Sedangkan dua orang lainnya dinyatakan pisitif tertular HIV, berdasarkan pengambilan sample darah yang dilakukan Dinas Kesehatan KKA baru-baru ini.

Menurut Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Sri Wahyuni, empat orang wanita yang terjangkit HIV tersebut berada di Pulau Jemaja, Palmatak dan Tarempa. "Empat orang WPS tersebut memang telah terjangkit HIV," kata Sri, Kamis (13/9) Sebenarnya, para WPS tersebut telah dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing. Namun mereka datang lagi ke Anambas, dengan alasan untuk mencari kehidupan.

Saat ini , k ata Sri, KPA telah melaksanakan pendekatan kepada para WPS tersebut, tentang apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. "Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi stigma dan membuat mereka yang terjangkit berniat untuk menularkan penyakit tersebut kepada orang lain," terangnya.

Selanjutnya Sri mengungkapkan, pihaknya meminta kepada pemkab untuk membantu pemulangan kembali WPS tersebut. Hal ini untuk mempersempit ruang gerak penyebaran HIV, dan memutus mata rantai penularan penyakit tersebut.

"Sebagai daerah wisata, kita harus menjaga kemurnian Anambas, jangan sampai karena adanya hal ini menyebabkan wisatawan enggan untuk datang," sampainya.

Dikatakan Sri, KPA selain melaksanakan penyuluhan, juga membagikan kondom kepada populasi kunci.

Namun sebagai seorang yang beragama terus terang saja, ia tidak membenarkan terjadinya perzinahan, karena efek yang merugikan semua pihak.

"Untuk itu, saat ini sedang direncanakan pembangunan klinik picyti," ujarnya. Pihaknya, tambah Sri, meminta peran penting tokoh agama, masyarakat dan orang tua dalam memberikan dan menanamkan aqidah kepada anak-anaknya. Sehingga tidak terjadi hal yng tidak diinginkan. (yud)

DOK/HALUAN KEPRI

GAGAL PANEN — Musim kemarau yang berlangsung belakangan ini, dikeluhkan petani sayur di Gunung Rintis, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Kondisi ini menyebabkan hasil panen mereka tertunda dan tidak jarang banyak yang gagal panen. Foto diambil beberapa waktu lalu.

Optimalkan Pelayanan Pasien TB Wisata Air Terjun di Jemaja ANAMBAS (HK) — Setiap daerah memiliki potensi wisata alam yang menakjubkan.

Seperti wisata Air Terjun Neraja di Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Objek wisata ini memiliki dua kolam besar yang dapat menampung keinginan pengunjung untuk berendam di air yang sejuk dan alami.

"Air Terjun Neraja ini ramai dikunjungi masyarakat Jemaja di akhir pekan, terutama hari Minggu. Selain itu juga pendatang yang sengaja datang dari luar Anambas, mengunjungi air terjun ini," kata Tono, pengunjung Air Terjun Neraja, akhir pekan lalu.

Tono mengungkapkan, ketenangan dan kejernihan air yang ada di Desa Ulu Maras, Jemaja Timur ini, sangat menarik untuk dikunjungi. Karena dikelilingi hutan di sekitarnya. Sehingga tempat ini menjadi wisata alam yang menawarkan ketenangan bagi pengunjung.

"Alamnya masih terjaga dan air mengalir dengan deras. Tempat ini nyaman sekali untuk wisata dengan keluarga. Berenang dan makan bersama keluarga mengasyikan di sini. Setelah seminggu sibuk dengan aktifitas," tutur Tono.

Pulau Jemaja merupakan pulau terbesar di Anambas dengan hutan bebatuan yang mengeluarkan banyak

sumber air. Air Terjun Neraja berasal dari mata air yang mengalir di bebatuan yang bertingkat, sehingga air terjunnya sangat deras.

Aliran sungai dari air terjun ini membentuk dua kolam besar yang menampung air, yang sering dijadikan tempat mandi bagi pengunjung.

"Air terjun yang mengalir di bebatuan ini sangat jernih," tutur Teh Ni, pengunjung lainnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Raja Ishak menyampaikan, objek wisata Air terjun Neraja yang terletak di Kecamatan Jemaja Timur merupakan salah satu keindahan alam yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Jemaja Timur memiliki satu objek wisata alam air terjun yang sangat jernih dan didukung oleh keindahan alamnya. Ini merupakan karunia Tuhan bagi wilayah Anambas yang sangat potensial dan memiliki banyak potensi wisata," katanya.

Ishak mengharapkan,

agar masyarakat Jemaja Timur dapat menjaga hutanhutan di sekitar air terjun tersebut. Karena potensi objek wisata ini akan menjadikan Jemaja Timur sebagai daerah teknowisata di samping sebagai pelabuhan kapal besar ke depannya.

"Jemaja Timur memiliki potensi pelabuhan yang disinggahi kapal-kapal besar.

Pengunjung akan banyak singgah di daerah ini. Kita berharap masyarakat dapat menjaga wisata alam air terjun ini. Dengan menjaga hutan tetap asri, supaya pasokan air terjun ini terjaga dan tidak kering. Sehingga pengunjung semakin meningkat tiap tahunnya, dalam rangka menuju Jemaja Timur sebagai kota teknowisata," pungkasnya. (yul)

AIR Terjun Neraja di Desa Ulu Maras, Jemaja Timur, Anambas merupakan potensi wisata alam yang layak dikembangkan DOK/HALUAN KEPRI

ANAMBAS (HK) — Puskesmas Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas mengupayakan seoptimal mungkin pelayanan bagi penderita Tubercolosis (TB). Sebagai buktinya, di Puskesmas ini sudah melayani penderita TB. Oleh: Mahyudin, Liputan Anambas Pemegang program TB Puskesmas Tarempa, Siantan, Anambas, Januardi, AMK mengatakan, Puskesmas Tarempa menjadikan penyembuhan penderita TB sebagai program prioritas untuk masyarakat, di samping penderita malaria.

"Penyembuhan penderita TB merupakan program prioritas Puskesmas Tarempa di samping Malaria. Karena penyakit ini banyak diderita dan membutuhkan pengobatan dalam waktu tertentu," kata Januardi.

Dijelaskannya, program prioritas dari puskesmas setingkat rumah sakit (RS) Kelas D ini tidak akan berhasil, jika pasien TB tidak memiliki kesadaran yang tinggi dalam mematuhi aturan minum obat. Beberapa contoh kasus disebutkan Januardi, penderita terkadang meminum obat satu bulan. Begitu reaksi obat muncul dan penyakit hilang, penderita langsung berhenti minum obat tanpa konsultasi ulang puskesmas.

"Beberapa kasus, ke-

tika penderita sudah merasa sembuh, penderitaa TB memilih tidak melanjutkan pengobatan. Sehingga penyakitnya tidak berkelanjutan pengobatannya.

Begitu kambuh lagi, kuman TB telah menyebar dan menyempakan penderitaan pasien TB bertambah parah," jelasnya.

Sebagai pemegang program TB, Januardi menghimbau, bagi penderita TB utuk mengkuti dan mematuhi semua ketentuan dari dokter. Jika pasien tidak tertangani dengan baik, kondisi penderita TB akan semakin lemah dan masuk penyakit TB kategori II. Biasanya, kata Januardi, pasien yang muncul kesadaran untuk memeriksakan diri, setelah TB yang dideritanya parah.

"Segera berobat bila batuk sudah dua minggu tidak sembuh. Datang ke puskesmas untuk diperiksa. Jangan tungu penyakit TB memasuki kategori II, dimana kondisi fisik penderita sudah lemah. Sehinga penyakit menjadi komplikasi dan menyebabkan kematian dala masa pe-

ngobatan. Kalaupuan ada kesadaran dalam berobat sudah tidak banyak membantu kesembuhannya karena tidak didukung dengan kondisi fisik tubuh yang sehat," himbaunya.

Mudahnya penyakit ini menular, diungkapkan Januardi, tidak terlapas dari kondisi lingkungan. Ruangan rumah yang memiliki sirkulasi udara yang tidak baik akibat kepadatan pemukiman penduduk. Kurangnya menerapkan pola hidup sehat, dapat menyebabkan kuman TB berkembang dengan cepat.

"Penularan cepat terjadi ketika penderita TB batuk dan kontak langsung dengan orang yang kurang fit kesehatannya. Itu langsung ditularkan. Kemudian ditambah dengan lingkungan dengan rumah yang pengap dan tidak menjaga pola hidup sehat," ujarnya.

Dalam mengurangi penderita TB di Anambas, pihak keluarga dari pasien diharapkan dapat memotivasi penderita dalam berobat. Baik itu dari anggota keluarga sendiri, maupun tetangga, teman dan rekan sejawat.

"Keluarga dan lingkungan sangat berperan untuk kesembuhan pasien. Begitu juga tetangga ini bisa tertular dari pasien. Untuk itu mari bekerjasama dalam mengatasi ini.

Awasi penderita dalam minum obat dan menjaga lingkungan yang bersih bagi setiap masyarakat," pungkasnya. ***

KARIMUN

21

Jumat,

14 September 2012

650 Ton Solar Gagal Diselundupkan TNI AL Gagalkan Penyelundupan Mitan KUNDUR (HK) — Sebanyak 35 jerigen minyak tanah yang akan diselundupkan keluar dari Pulau Kundur berhasil digagalkan aparat dari Pos Angatan Laut (AL) Tanjung Batu, Rabu (12/9) malam.

Pelaku bersama barang bukti berupa satu unit kapal jaring ikan yang digunakan mengangkut puluhan jerigen berisi minyak tanah telah diamankan di Pos AL Tanjung Batu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada satupun aparat dari Pos AL Tanjung Batu yang berhasil dimintai keterangan. Bahkan ketika beberapa wartawan akan mengambil gambar barang bukti berupa kapal yang ditahan dan diikat disamping Pos AL, tapi tidak diizinkan.

“Saya tidak berani berikan komentar ataupun kasi data-data. Tunggu atasan saya selaku Kepala Pos AL disini ( Tanjung Batu) kasi instruksi,” ujar salah seorang anggota yang berjaga di pos AL Tanjung Batu, Kamis (13/9).

Menurut anggota tersebut, saat ini Kepala Pos AL Tanjung Batu selaku atasannya sedang berada di Karimun, sehingga dirinya akan menghubungi wartawan jika nanti atasan sudah pulang ke Tanjung Batu.

Sementara Camat Kundur, Raja Azli ketika dikonfirmasi mengaku baru tahu informasi itu dari para wartawan dan masyarakat, sehingga langsung menuju pos AL Tanjung Batu yang terletak di pinggir laut, tidak jauh dari penginapan Holiday Kundur kemarin pagi.

Dalam hal ini lanjut Azli, dirinya juga mengaku sangat berterimakasih kepada aparat AL di Tanjung Batu, yang telah menggagalkan aksi penyelundupan minyak tanah keluar daerah. Sehingga dari kasus itu bisa ditelusuri siapa saja yang terlibat didalamnya, termasuk dari mana minyak tanah didapat.

Azli juga mengaku heran atas perbuatan masyarakat yang melakukan penyelundupan mitan keluar daerah dengan menggunakan kapal jarring.

Sehingga dia menduga kalau aksi tersebut telah lama dilakukan, namun baru kali ini kepergok.(gan)

HENGKI HAIPON/HALUAN KEPRI

LEGO JANGKAR — Kapal MT Admiralty lego jangkar sekitar 500 meter dari Pelabuhan Ketapang, markas Kanwil BC Tanjungbalai Karimun, kemarin (12/9).

Mafia BBM Terus Berlangsung KARIMUN (HK) — Petugas patroli Bea dan Cukai (BC) Kanwil IV DJBC Tanjungbalai Karimun berhasil mengaggalkan penyelundupan 650 ton bahan bakar minyak (BBM) jenis solar senilai Rp422,5 juta, Sabtu (8/9) Oleh: Hengki Haipon, Liputan Karimun Informasi yang diperoleh Haluan Kepri menyebutkan, Kapal patroli BC 1002 yang dipimpin Herry Koesnadi dari Kanwil IV DJBC Tipe Khusus Tanjungbalai Karimun menangkap Kapal tanker MT Admiralty yang diduga terlibat kasus 'kencing minyak' (pemindahan

BBM secara ilegal). Barang bukti minyak hendak diselundupkan ke Tugboat (TB) Sigasiga berbendera Indonesia asal Batam dengan nakhoda Rudi.

Menurut sumber, MT Admiralty yang merupakan kapal asing dari Basseterre, Negara Federasi Saint Kitts and Nev-

Dinkes Tidak Bertindak Kasus Kaki Gajah KARIMUN (HK) — tahui ketika ada Dinas Kesehatan Kalaporan dari mabupaten Karimun tisyarakat yang dak melakukan pengomenyebutkan ada batan massal pasca satu orang warga ditemukan kasus kaki telah menderita gajah atau filariasis di kaki gajah. Begitu Kelurahan Pasir Panmendapat laporjang, Kecamatan Meran, tim dari Dinas al pada 2005 silam.

Kesehatan segera Padahal, menurut Sensissiana turun mengecek aturan WHO, jika diteke lapangan. Ternmukan 1 persen kasus dari yata laporan itu memang besampel yang dilakukan, maka nar. wajib dilakukan pengobatan Dinas Kesehatan Karimun massal rutin selama lima ta- segera melakukan koordinasi hun. Hal itu diakui Kepala Di- ke Dinas Kesehatan Kepri hingnas Kesehatan Sensissiana ga diteruskan ke Kementerian saat ditemui di ruang kerjan- Kesehatan. Tim dari Kementeya, Kamis (13/9). rian Kesehatan ketika mendaSensissiana mengatakan, pat bantuan dana dari negara kasus itu pertama kali dike- luar segera turun ke Karimun.

Hingga dilakukan pengecekan darah kepada 300 orang masyarakat disana. Hasilnya, tiga orang dinyatakan positif menderita filariasis.

Namun saat itu Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan penanganan seperti ditegaskan WHO karena tidak memiliki anggaran. Pada tahun itu juga diajukan anggaran untuk melakukan pengobatan penyakit kaki gajah pada tahun 2006. Sayangnya, meski telah ada anggaran namun obatnya tidak pernah datang.

Ketika ditanya berapa anggaran yang dikucurkan pada saat itu untuk pengobatan kaki gajah itu, Sensissiana mengaku tidak tahu karena saat itu dirinya belum menjabat sebagai Kadis Kesehatan.

is, dinakhodai Aung Htut, warga negara Myanmar, disergap petugas di Perairan Pulau Seraya pada koordinat 01-07837 North/ 103-54-306 East.

Kapal tersebut kini telah dibawa ke Pelabuhan Ketapang, Kanwil DJBC Khusus Kepri, Selasa (11/9), bersama 11 anak buah kapal (ABK), termasuk nakhoda. Sembilan warga asing dan dua orang warga negara Indonesia.

Meski belum ada keterangan resmi dari Kanwil IV DJBC Tanjungbalai Karimun terkait penangkapan kapal kencing solar untuk kesekian kalinya ini, namun sumber internal di Kanwil IV DJBC membenarkan adanya penangkapan tersebut.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya barang bukti Kapal tanker MT Admiralty yang

Karena tak ada obat, maka anggaran itu dikembalikan lagi kepada Pemkab Karimun sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2006.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada tahun 2007 pemerintah pusat menyampaikan bantuan obat-obatan namun ketika itu Dinas Kesehatan tidak lagi menganggarkan pengobatan terhadap penderita kaki gajah. Alhasil obat-obatan yang disimpan di gudang farmasi tidak terpakai dan saat ini sudah kadaluarsa.

Bahkan hingga sekarang Dinkes tidak melakukan penanganan lagi setelah pengambilan sampel darah pada 2005. Seminggu yang lalu kata Sensissiana, Badan Teknis Lingkungan Hidup (BTLH) wilayah Sumatera yang berkantor di Batam melakukan pengecekan sampel darah, termasuk terhadap Erni, penderita kaki gajah yang tinggal di Sememal.

“Hasil dari pengecekan darah yang dilakukan BTLH itu hingga sekarang belum keluar, sehingga tidak diketahui hasil tes. Kegiatan BTLH selain di Karimun juga di Sumatera dan terakhir dilakukan pengecekan di Pekanbaru. Setelah itu, baru dilaporkan hasilnya secara menyeluruh,” terang Sensis.

Karena belum diketahui apa hasil tes darah oleh BTLH itu, kata Sensis maka pihaknya belum melakukan penanganan lanjutan kepada Erni, salah satu pasien yang saat ini masih mengidap penyakit kaki gajah tersebut.

“Jika dari hasil tes darah diperoleh kalau pasien itu ternyata sudah negatif, maka kami akan berupaya melakukan penanganan lanjutan,” sambungnya lagi.

Penanganan lanjutan yang dimaksud, kata Sensis, pihaknya akan melakukan kon-

lego jangkar sekitar 500 meter dari Pelabuhan Ketapang, markas Kanwil BC Tanjungbalai Karimun, kemarin (11/9).

Namun pejabat Kanwil IV DJBC Tanjungbalai Karimun masing-masing Kasi Operasi Kanwil IV DJBC Tipe Khusus Tanjungbalai Karimun, Andhi Pramono dan Kabid Penyidikan dan Barang Bukti Kanwil IV DJBC Tanjungbalai, Budi Santoso sampai saat ini belum bersedia memberikan keterangan resmi seputar penangkapan.

Ketua LSM Kiprah, Jhon Saputra ketika dikonfirmasi seputar penangkapan mengatakan, praktek penyelundupan BBM terutama jenis solar dan bensin di Kepulauan Riau masih terus terjadi dan sulit dihentikan.

“Ini merupakan satu bukti sultasi dengan dokter yang ahli apakah tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, kalau memang perlu dilakukan operasi bedah plastik terhadap kaki pasien tersebut, maka akan dilakukan upaya semaksimal mungkin. “Kalau memang pasien berasal dari keluarga kurang mampu kan ada program Jamkesmas,” ungkap Sensis.

“Melalui program Jamkesmas itu, maka pasien bisa obati kemana saja. Kalau memang tidak bisa diobati di Karimun dan harus dirujuk, maka kami akan mengirim surat rujukan kepada rumah sakit yang bisa melakukan pengobatan terhadap pasien itu. Saya janji, kalau memang sudah negatif maka kami akan obati kasus tersebut sampai tuntas,” tegasnya.

Ketika ditanya soal dua kasus lainnya, Sensis mendapat laporan kalau satu pa-

bahwa mafia BBM di Kepri masih ada dan sulit dihentikan dan sudah melibatkan jaringan yang sangat luas,” ujar Jhon.

Jhon meminta aparat penegak hukum pusat turun tangan mengungkap para “pemain” minyak ilegal terutama solar subsidi yang berlangsung sejak lama. ”Aparat hukum pusat harus turun tangan mengingat praktik penyelewengan solar dan bensin ibarat lingkaran setan yang sulit diberantas jika hanya dilakukan aparat di daerah,” tegas Jhon.

Mafia BBM di Kepri kata Jhon, melibatkan jaringan di luar negeri seperti Singapore dan Malaysia . Mereka menggunakan berbagai macam modus, mulai dari praktik 'kencing minyak' dari kapal-kapal tugboat hingga penyelewengan solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) terapung.

Jhon juga sangat menyayangkan dari beberapa kasus tangkapan kapal kencing minyak yang sudah ada tindak lanjut proses hukumnya banyak yang tidak jelas dan diam.

“Kasus terakhir yang saya cermati proses hukum perkara penyelundupan 5.200.000 liter atau 5.200 kilo liter bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak bakar (marine fuel oil/MFO) senilai Rp34.143.200.000 yang dilakukan oleh kapal tanker MT Soechi Anindya GT 3259 No946/ Ba, berbendera Indonesia secara ilegal ke lambung MT Fulfill No7714032, berbendera Mongolia di perairan Tanjung Kedabu, Meranti, Riau, Jumat (9/12) di Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau pun tidak jelas seperti apa,” ungkap Jhon. *** sien ternyata sudah meninggal, sementara kasus lain tidak diketahui perkembangan lebih lanjut.

Sementara Anggota Komisi A DPRD Karimun, Syahril meminta kepada Dinas Kesehatan untuk serius menyikapi persoalan kaki gajah di Karimun, karena menurut informasi yang diperolehnya, penyebaran penyakit kaki gajah itu sangat mudah, hanya karena nyamuk. lalat dan cacing saja maka penyakit itu akan mudah berpindah ke orang lain.

Menurut Syahril, penyakit kaki gajah bukan hanya ditemukan di Kelurahan Pasir Panjang. Bahkan di Urung, Kundur Utara dirinya juga pernah menemukan ada warga disana yang menderita penyakit kaki gajah. Dinas Kesehatan harus turun untuk mengecek langsung kondisi warga di Kundur Utara itu.(ham)

33 JCH Disdik Dilepas

ILHAM /HALUAN KEPRI

BUPATI Karimun, Nurdin Basirun melakukan tepuk tepung tawar kepada JCH di lingkungan Dinas Pendidikan Karimun saat pelepasan di gedung SDN 001 Bukit Senang, Tanjungbalai Karimun, Kamis (13/9).

KARIMUN (HK)— Sebanyak 33 Jemaah Calon Haji (JCH) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun dilepas Bupati Karimun, Nurdin Basirun didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Syamsuardi.

Pelepasan itu juga dihadiri mantan Kadisdik Karimun Harrsi Fadillah di SDN 001 Bukit Senang, Tanjungbalai Karimun, Kamis (13/9) kemarin.

JCH di lingkungan Dinas Pendidikan itu bukan hanya pegawai maupun guru saja, melainkan suami atau istri dari pegawai itu sendiri. Dari

33 JCH itu, 15 orang merupakan pasangan suami istri, sementara 3 orang lainnya berangkat sendiri yang merupakan JCH perempuan.

Sebelum dilepas, para JCH itu diberi tepuk tepung tawar sebagaimana tradisi bagi masyarakat Melayu di Karimun.

Para JCH itu sebanyak 12

orang dari Kecamatan Kundur, 8 orang dari Kecamatan Kundur Utara, 2 orang dari Kecamatan Kundur Barat, 3 orang dari Kecamatan Moro, 7 orang dari Kecamatan Meral dan Tebing serta 1 orang dari Kecamatan Karimun.

“Mereka pada umumnya adalah pasangan suami istri yang salah satunya bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan,” ujar Syamsuardi.

Bupati Karimun Nurdin Basirun dalam kesempatan itu berpesan kepada JCH, agar selalu menjaga kesehatan selama berada di tanah suci Mekkah, karena suhu udara disana tidak sama dengan suhu udara Karimun.

Dirinya juga meminta agar JCH jangan sampai berpisah dengan rombongan sesama JCH asal Karimun lainnya.

Selain karena perbedaan suhu udara, kata Nurdin, perbedaan lainnya yang sangat menonjol adalah ukuran tubuh.

Apalagi, ukuran tubuh orang Arab sangat besar jika dibandingkan dengan orang Asia.

“Jadi, perbanyak bersabar jika harus berhadapan

dengan orang Arab yang berbadan besar itu, misalnya ketika hendak mencium hajar aswad, kalau memang tak bisa jangan dipaksakan,” tandas Nurdin.

Sementara itu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Mukhrizal mengatakan, persiapan keberangkatan para Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kecamatan Kundur sebanyak 54 orang udah matang, tinggal menunggu acara seremoni pelepasan dari Kecamatan.

Mukhirzal juga mengatakan, para JCH sudah siap semuanya dan saat ini tinggal melakukan tasyakuran atau walimatussafar. Sementara Senin kemarin, KUA Kecamatan Kundur telah melakukan rapat persiapan pelepasan JCH dari Kecamatan Kundur.

Menurutnya pula, para JCH asal Kecamatan Kundur akan diberangkatkan pada 21 September ke Karimun.

Mereka masuk ke kloter lima bergabung dengan seluruh JCH se Kabupaten Karimun.

Kemudian pada 23 September akan berangkat ke Batam bersama para JCH se Kabupaten Karimun. yang selanjutnya akan digabung pula bersama JCH dari Kota Batam. Kemudian pada 24 September para JCH sudah diberangkatkan dari Batam menuju Madinah sekitar pukul 22.00 WIB Adapun sistim keberangkatan ataupun pelepasan JCH asal Kecamatan Kundur dipastikan tidak akan digabung dengan JCH dari Kecamatan lain seperti Kecamatan Kundur Utara maupun Kecamatan Kundur Barat. Hal itu menurut Mukhrizal dikarenakan setiap Kecamatan memliki jumlah yang lumayan banyak, sehingga masing-masing kecamatan akan melepaskan JCH nya.

Sedangkan total JCH asal Pulau Kundur dari tiga Kecamatan berjumlah 105 orang, dengan rincian dari Kundur Barat ada 18 orang, dari Kundur Utara 15 orang, dari Kundur 54 dan Durai ada 18 orang..(ham/gan)

CMYK

Jumat 14 September 2012

22

KEPALA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Azirwan menyampaikan sambutan selamat datang kepada Tim Monev KKP IBU Sesditjen KP3K didampingi Sekretaris DKP Provinsi Kepulauan Riau, Relawan Zai menutup secara resmi Pertemuan Monev Terpadu dan seluruh peserta pertemuan Monev Terpadu Tahun 2012.

Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012.

Monev Terpadu Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kepri TIM Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sejak tanggal 28–30 Agustus 2012 melakukan kunjungan lapangan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan ini dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun

2012. Hampir seluruh Kabupaten dan Kota yang dikunjungi oleh Tim Monev KKP, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2012.

Selanjutnya Tim Monev KKP

juga mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan. Dan yang terakhir Tim Monev KKP melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan khususnya berkaitan dengan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah

dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2010, 2011 dan 2012.

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.80/MEN/ SJ/2012 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pem-

bangunan Kelautan dan Perikanan. Hasil kunjungan lapangan kemudian dibahas dalam pertemuan Monev Terpadu yang berlangsung tanggal 30 Agustus hingga 1 September 2012 di Hotel Pelangi, Tanjungpinang guna merumuskan tindak lanjut dan rekomendasi terhadap temuan dan permasalahan yang diidentifikasi

selama kunjungan lapangan. Sehingga diharapkan hasil-hasil pembangunan khususnya sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.*** Narasi dan Foto : DKP Kepri

RELAWAN Zai memaparkan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Satker Dinas SEKRETARIS Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) menyampaikan TIM Monev KKP memberikan tanggapan dan saran terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan hasilKelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. arahan Dirjen KP3K dan sekaligus membuka Pertemuan Monev Terpadu Tahun 2012. hasil pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

KERAMBA Jaring Apung (KJA) di Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan salah satu lokasi KUNJUNGAN Tim Monev KKP ke Pasar Higienis di Desa Lingga, Kecamatan Lingga, TIM Monev KKP mewawancarai pengelola kolam lele penerima Dana PUMP Budidaya Tahun yang dikunjungi Tim Monev KKP. Kabupaten Lingga hasil pembangunan dana TP TA 2011 2011 di Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga.

BANGUNAN fisik gedung untuk pengadaan mesin cold storage kapasitas 30 ton sumber dana TP Tahun 2012 di Pelabuhan Perikanan Pantai Antang.

TIM Monev KKP bersama penerima dana PUMP P2HP Tahun 2012 untuk jenis usaha abon CEK fisik Tim Monev KKP dalam pembangunan Depo Pemasaran Hasil Perikanan sumber dana DAK TA 2012 di Kabupaten Karimun. ikan dari Kabupaten Bintan.

TIM Monev KKP mengunjungi galangan kapal untuk kegiatan pengadaan kapal ikan (berbahan CEK fisik pembangunan SPDN Kampung Setokok Kecamatan Galang Kota Batam dari sumber LAPORAN panitia pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu Tahun 2012 fiber glass) ukuran >30 GT melalui dana APBN TP Tahun 2012 di Tanjungpinang. dana APBN Pusat TA 2012. disampaikan oleh Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri.

CMYK

23

IKLAN Jumat,

14 September 2012

CMYK

CMYK

Rivaldo Gantung Sepatu LEGENDA hidup sepakbola, Rivaldo, dikabarkan segera gantung sepatu. Perihal ini diakui langsung oleh mantan bintang Barcelona itu dengan mengatakan bahwa dia tengah bepikir untuk berhenti bermain sepakbola.

Kabar menyebutkan, keputusan tersebut diambil oleh Rivaldo karena dia merasa kecewa Rivaldo dengan putusan pelatih Viktor Bondarenko untuk mencadangkan dirinya. Saat ini, veteran asal Brasil itu bermain bersama klub asal Angola, Kabuscorp.

“Setelah semua kejadian ini, saya pun berpikir untuk berhenti bermain sepakbola,” tandas mantan pemain AC Milan ini.(tfc)

Jumat,

14 September 2012

24

Madrid Jual Ronaldo Rp2,4 Triliun MADRID (HK) — Real Madrid akan memilih opsi untuk menjual Cristiano Ronaldo dengan banderol sebesar •200 juta atau setara Rp2,4 triliunjika mereka tidak dapat memperbaiki permasalahan yang dihadapi penyerang Portugal itu.

Mantan pemain Manchester United itu masuk ke dalam daftar 17 pemain yang akan kembali berlatih bersama El Real setelah membela Portugal, Rabu (12/9) kemarin.

Sebelumnya, CR7 menolak untuk merayakan dua golnya dalam kemenangan 3-0 Los Blancos atas Granada minggu lalu dan setelah pertandingan ia mengklaim sedang tidak bahagia di klubnya.

Meski Ronaldo mengatakan permasalahnya bukan karena uang, rumor beredar bahwa pemain berusia 27 tahun ini mengincar peningkatan nilai kontrak. Saat ini Ronaldo ‘hanya’ digaji •10 juta per tahun, jauh di bawah Samuel Eto’o (•20 juta) dan Zlatan Ibrahimovic (•14,5 juta).

Hukum pajak di Spanyol saat ini mengatakan Real Madrid harus membayar 52 persen pajak para gaji pemainnya. Ini berarti jika mereka menawari Ronaldo kontrak gaji •15 juta per tahun, maka mereka akan terpaksa membayar sekitar •23 juta setiap tahunnya.

•8 juta dipakai untuk pajak sang pemain.

Berdasarkan kabar yang dilansir ABC, ada dua klub misterius, yang konon adalah

Anzhi Makhachkala dan Paris Saint Germain, yang siap memberikan Ronaldo gaji 20 juta euro per tahun.

Jika Ronaldo jadi hengkang, ini dapat memperbesar kemungkinan bagi Ronaldo untuk sekali lagi memecahkan rekor transfer pemain sepakbola. Sementara itu, Presiden Real Madrid, Florentino Perez, tak mau wajah sedih Cristiano Ronaldo terlalu lama membetot perhatian publik. Perez dikabarkan akan secara khusus menemui pesepakbola termahal dunia itu.

Perez ingin memastikan masalah Ronaldo benar-benar tuntas. Berdasarkan laporan AS, dia akan bertatap muka dengan Ronaldo saat Los Merengues menggelar sesi foto resmi untuk musim 2012/2013 di kamp latihan Valdebebas, Jumat (14/9) dini hari WIB. Perez akan berusaha untuk mengetahui apa yang diinginkan Ronaldo dan memastikan si pemain kembali mendapatkan kebahagiaannya. Dia tentu tak mau klubnya kehilangan pemain penting sekelas Ronaldo hanya gara-gara masalah ini terus berlarutlarut.(glc/abc)

Karateka Kepri Terus Berguguran

SEJUMLAH atlet biliar mengikuti babak penyisihan di komplek Hall F Bandar Serai, Pekanbaru, Riau, Kamis (13/9).

TUNDRA/ HALUAN KEPRI

PEKANBARU (HK) — Dua karateka Kepri gagal menyumbangkan medali setelah dikalahkan lawan-lawannya pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 di GOR Tribuana Pekanbaru, Kamis (13/9).

Sri R yang mendapatkan keuntungan saat undian dengan menang bye di babak pertama nomor kumite -61 kg putri, gagal menyumbangkan medali. Sri dikalahkan karateka Jawa Tengah, Puspita dengan skor telak 0-5. Alhasil, Sri yang diharapkan meraih medali harus kandas. Padahal jika menang, maka medali perunggu sudah ditangan. "Sri memang mendapatkan undian bagus. Namun kami gagal memanfaatkan hal itu karena mesti bertemu dengan karateka Pelatnas, Puspita. Tapi Sri sudah berjuang," ujar Cakrawala, ofisial Tim Karate Kepri usai pertandingan. Kekalahan juga diderita karateka terakhir Kepri yang berjuang di cabor karate ini, Usep JA yang turun di nomor kumite -60 kg putra. Usep harus bertemu dengan karateka Pelatnas, Al Faris dari Jakarta. Usep pun kalah telak 0-5 sehingga gagal meraih medali.

Medali emas di nomor kumite -60 kg putra ini diraih Donny dari Sumatera Utara, perak oleh Al Faris (DKI Jakarta) dan perunggu bersama Suryadi (Lampung) dengan Ivan AB (Jawa Timur). Sementara medali emas di nomor -61 kg putri diraih Ayu dari Sulawesi Selatan, perak oleh Puspita dari Jawa Tengah. Perunggu bersama diraih Dian Yoku (Papua) dan Erin (Jawa Barat). Cabor karate hari terakhir, Jumat (14/9) ini memainkan dua nomor yaitu kumite beregu putra dan kumite beregu putri.(amr)

Lapangan Menembak Tidak Standar Tito Gagal di 110 Meter Air Pistol PEKANBARU (HK) — Adanya laporan dinding venue menembak bolong membuat Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng terinsipirasi melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Andi pun melakukan peninjauan langsung sekaligus menyaksikan laga menembak di venue menembak, Rumbai Pekanbaru, Kamis (13/9).

Andi tiba di arena sekitar pukul 10.30 WIB dan sempat menyaksikan pertandingan pada nomor 25 meter dan 50 meter yang baru digelar, kemarin. "Senang sekali bisa menyaksikan pertandingan menembak dan berjalan dengan baik, meskipun kemarin ada laporan dinding bolong tetapi sudah diatasi sehingga tidak mengganggu pertandingan," kata Andi yang mengenakan batik ber-

warna krem.

Sementara itu, akibat kejadian bolongnya dinding di lapangan 25 meter menyebabkan lapangan tersebut tidak sesuai standar International Shooting Sport Federation (ISSF) yang mana rekor tercipta tidak diakui rekor nasional.

Menurut Andi, kejadian bolongnya dinding yang seharusnya tidak boleh terjadi karena dapat membahayakan itu, disebabkan oleh bangunan yang masih baru. "Karena bangunan baru, seharusnya dicek setiap hari karung peredamnya. Ya Alhamdulillah itu semua terjadi sebelum pertandingan," ujarnya.

Sementara untuk masalah rekor yang dikhawatirkan tidak diakui, Andi tidak mengetahui secara pasti dan mempersilahkan

TUNDRA/ HALUAN KEPRI

PARA atlet menembak membidik papan sasaran di arena menembak PON XVIII 2012, Rumbai, Riau, Kamis (13/9). Dalam cabor ini, atlet Kepri, Tito Suryanto yang turun di nomor 110 Meter Air Pistol gagal melangkah babak kedua.

menanyakan kepada Technical Delegate Cabor Menembak. Pada Techinal Meeting yang dilaksanakan, Rabu (12/9) kemarin, Delegasi Teknis Sita Razni mengatakan arena menembak yang berlokasi di Rumbai, Pekanbaru, ini tidak memenuhi standar International Shooting Sport Federation (ISSF) dan telah melaporkan kepada PB PON serta KONI Pusat pada tanggal 8 Agustus lalu.(amr)

PEKANBARU (HK) — Atlet menembak Kepri, Tito Suryanto harus mengakui keunggulan lawan-lawannya di nomor air pistol 110 meter pada Pekan Olahraga Nasional (PON) di Lapangan Menembak Rumbai, Kamis (13/9).

Dari 38 peserta yang ambil bagian di nomor ini, Tito hanya mengoleksi 542 poin sehingga gagal

melangkah ke babak kedua.

"Tito sudah maksimal. Dia sudah berjuang, sayang poinnya hanya 542 sehingga gagal melangkah ke babak selanjutnya," ujar ofisial cabor menembak Kepri, Alfred Zahidin usai pertandingan.

Meskipun gagal di nomor 110 meter air pistol, Tito akan berjuang

di nomor free pistol 50 meter yang dilaksanakan Jumat (14/9) ini.

Meskipun peluang cukup berat, namun Alfred menyebutkan pihaknya terus memotivasi Tito agar mampu menyumbangkan medali.

"Intinya Tito mesti kosentrasi penuh saat menembak. Olahraga ini butuh kosentrasi untuk membidik sasaran," jelasnya. (amr)

Bisnis Laundry Panen PEKANBARU (HK) — Bisnis jasa cuci pakaian alias laundry menjadi salah satu lahan menggiurkan selama gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau. Omset bisa naik hingga 20 persen dibanding hari-hari biasa.

Permintaan laundry melonjak tajam seiring banyaknya tamu dan kontingen peserta PON yang mulai berdatangan ke hotel penginapan.

"Banyak, Mas. Ada lah kenaikan sekitar 20 persen. Ini saja pesanan laundry ekspres yang tadi pagi belum selesai juga," kata asisten penanggung jawab Sky Laundry, Vira, di Jalan Pepaya, Pekan-

CMYK

baru, Kamis (11/9).

Vira mengaku, beberapa hotel dekat tempatnya juga mengoper orderan pakaian ke pihaknya karena kerepotan dengan tingginya permintaan. Tapi, ada juga tamu hotel yang langsung ke Sky Laundry karena harga laundry di hotel lebih mahal atau dua kali lipat.

"Ada juga tamu yang bukan kontingen atlet. Mereka ingin har-

ILUSTRASI mesin cuci. ga laundry lebih murah. Jadi, laundry di luar hotel," ujarnya.

Hal senada dikatakan pelaku bisnis lainnya, Ridwan, yang mengelola bisnis laundry di Jalan Dahlia, Pekanbaru. Bagi dia, PON men-

jadi berkah karena sesuai prediksi jumlah pemesanan mengalami peningkatan. Untuk memberikan servis pelayanan, bila ada waktu luang, dia siap mengantar barang ke customer.(dtc)