HaluanKepri 21Des11

Page 1

CMYK

TERBIT SEJAK 19 4 8

Rabu, 21 Desember 2011 - 25 Muharram 1433 H Edisi 3765

Harga Eceran Rp 2.000,-/ Harga Langganan Rp. 52.500,-(Luar Kota) + Ongkos Kirim

www.haluankepri.com

Natal, Polisi Jaga 32.232 Gereja JAKARTA — Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2012, Mabes Polri menggelar Operasi Lilin 2011 dengan menurunkan 87.339 personel untuk mengamankan dua perayaan besar tersebut di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, personel dari internal Mabes Polri terdiri atas 623 orang. Sedangkan dari masing-masing polda terdiri atas 86. 716 o r a n g . P e n g amanan

Timur Pradopo hal.7

Natal, Polisi

Kasus Dana Hibah Pemko

BPK Tolak Audit KPU Batam HALUAN KEPRI/SYAFRUDDIN AL

SERAHKAN DIPA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono menyerahkan DIPA kepada Gubernur Kepri HM Sani di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/12). DIPA Provinsi Kepri tahun 2012 mencapai Rp6,5 triliun, naik 34,2 persen dari DIPA tahun 2011.

DIPA Kepri Rp6,5 T JAK AR TA — Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran AKAR ART (DIPA) tahun 2012 diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada para pengguna anggaran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/12). Mereka adalah para menteri, pimpinan lembaga negara dan 33 gubernur seluruh Indonesia. Sejalan dengan kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DIPA yang diterima seluruh pengguna anggaran, termasuk Provinsi Kepri, mengalami kenaikan cukup tajam. S YAFRUDDIN AL

DIPA Provinsi Kepri tahun 2012 yang diterima langsung

Liputan Jakarta

Nikita Willy

Merasa seperti Koruptor KANDASNYA hubungan pemain sinetron yang juga penyanyi Nikita Willy dengan putra pengacara kondang Juan Felix Tampubolon, Bara Tampubolon, disebut-sebut akibat hadirnya pria ketiga di antara mereka. Kepada media, Bara yang mengakui memiliki bukti-bukti kuat, membenarkan jika wanita yang menjadi kekasihnya selama delapan bulan itu telah berselingkuh. Bukti yang dimiliki Bara sepertinya memperkuat kabar kedekatan Nikita dengan pesepakbola naturalisasi asal Belanda, Diego Michiels. Spontan saja, Nikita pun memberi komentarnya. "Aku sudah kayak korupsi atau apa," tandas Nikita, yang mengibaratkan bukti perselingkuhannya seperti halnya alat bukti yang biasa dihadirkan di persidangan korupsi, saat mengunjungi Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, di Jalan Percetakan Negara IX, Jakarta Pusat, Selasa (20/12). Sementara itu, Yora, ibunda Nikita, Merasa seperti

hal.7

oleh Gubernur Kepri HM Sani dari Presiden SBY sebesar Rp6,5 triliun, atau naik 34,2 persen dari DIPA tahun 2011 yang nilainya Rp4,907 triliun. Adapun DIPA Provinsi Sumatera Barat naik dari Rp16,4 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp20,1 triliun, dan DIPA Provinsi Riau meningkat Rp3,1 triliun dari Rp11,5 triliun menjadi Rp14,6 triliun. Gubernur Kepri HM Sani mengaku gembira dengan pe-

D I PA P R O V I N S I K E P R I Total DIPA 2012 Rp6.585.390.396.731 Alokasi I. DIPA kementerian terdiri: - DIPA Pusat Rp322.611.930.000 -DIPA Kanwil DJPBN Rp2.494.250.278.000 II. Dana Tranfer: Total Dana Transfer Rp3.768.528.188.731 - DBH Pajak Rp1.037.781.902.587 - DBH SDA Rp83.616.064.144 - DAU Rp2.158.221.170.000 - DAK Rp174.234.450.000 - Dana Penyesuaian Rp314.674.602.000 Total DIPA 2011 Rp4.907.890.235.637 Alokasi I. DIPA Dana Kementerian Rp1.942.349.578.000 II.Dana Transfer Rp2.965.540.657.637

ningkatan DIPA yang diperoleh Kepri. "Cukup sih belum, tapi alhamdulillah ada peningkatan untuk menggerakkan pembangunan di daerah," kata Sani saat dicegat Haluan Kepri di halaman Istana Negara seusai acara. Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Kepri Misbardi menyatakan, peningkatan DIPA yang mencapai 32,4 persen ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Kepri. "Kita tentunya bersyukur bahwa perhatian DIPA Kepri

hal.7

BATAM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Batam menolak permintaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam untuk menghitung besar kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp17,3 miliar yang diberikan Pemerintah Kota (Pemko) Batam kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Batam tahun 2011. Penolakan disampaikan BPK melalui faksimili ke Kejari Batam, Senin (19/12) lalu. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Batam Abdul Farid, BPK beralasan tidak bisa memenuhi permohonan Kejari Batam untuk menghitung kerugian negara terkait dugaan penyelewengan dana hibah Pemko Batam ke KPU Batam karena sedang memiliki banyak kesibukan dan agenda yang tidak dapat ditinggalkan. "Surat yang kami kirimkan kepada BPK Batam beberapa waktu lalu perihal permohonan audit kerugian negara terkait dana hibah yang diberikan oleh Pemko Batam kepada KPU, pada hari Senin (19/12) kemarin kami mendapat balasannya dari BPK Batam melalui faksimili. Isinya, mereka belum bisa membantu untuk melakukan audit. Dalam surat balasannya, BPK menyampaikan bahwa pada saat ini kegiatan mereka sedang padat, sehingga mereka belum bisa membantu kejaksaan dalam menghitung kerugian negara. Dalam surat tersebut, kejaksaan hal.7

BPK Tolak

Banjir Rendam Ratusan Rumah di Dabo LINGGA — Ratusan rumah di Bukit Abun dan Bukit Kapitan, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga terendam banjir. Hujan lebat yang mengguyur Lingga sejak Senin (19/12) mengakibatkan sungai yang ada di kedua kawasan padat penduduk tersebut tidak mampu menampung debit air sehingga meluap ke pemukiman warga. Berdasarkan pantauan Haluan Kepri, Selasa (20/12), ke-

Batam dan Sekitarnya

tinggian air di beberapa titik banjir di Dabo mencapai dada orang dewasa. Meski demikian, belum ada laporan mengenai korban jiwa akibat banjir ini. "Ini banjir terparah semenjak tahun 1960 yang pernah terjadi. Ratusan rumah terendam. Belum pernah ada air naik sampai sebatas dada orang dewasa," kata Arkab, warga Bukit Abun yang terpaksa mengungsi kare-

HALUAN KEPRI/JEPRIADI

hal.7

SEORANG warga melintasi genangan banjir di Bukit Abun, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Selasa (20/12).

Banjir Rendam

Kasus Dermaga Roro Dompak

3 Tersangka Terancam 20 Tahun Penjara TANJUNGPINANG — Tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga roll on roll off (roro) Dompak, Tanjungpinang, terancam hukuman 20 tahun penjara. Ketiga tersangka yang dijebloskan Kejaksaan Tinggi Kepri di Rutan Tanjungpinang, Senin (19/12) petang itu adalah Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) pada Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dishub Kepri Marzuki dan Direktur PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi Widi Utomo. "Mereka dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 2 ayat (2) dan atau pasal 3 dan 9 Undang Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana, untuk pasal 2 ayat (2) hukumannya minimal 4 tahun dan maksimalnya 20 tahun penjara. Pasal 3, minimal 1 tahun dan maksimalnya 20 tahun penjara. Sedangkan pasal 9,

3 Tersangka

HALUAN KEPRI SATU-SATUNYA KORAN BACAAN MASYARAKAT KEPRI

CMYK

Jadwal Shalat

hal.7

Subuh

Dzuhur

Ashar

Magrib

Isya’

04.38

11.57

15.19

17.56

19.10


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.