HaluanKepri 25Sept12

CMYK

Selasa,

25 September 2012

8 Dzulkaidah 1433 H TERBIT 24 HALAMAN NO 25/9 TAHUN KE 11 Website: www.haluankepri.com

HARGA ECERAN Rp2.000,- HARGA LANGGANAN Rp52.500,- UNTUK LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM

Warga Miskin Masih Menjerit KETERSEDIAAN air harus menjadi prioritas, khususnya di Tanjungpinang dan Bintan.

PEMPROV Kepri lupa dengan para tokoh pejuang Kepri. Kami tidak minta apa-apa, hanya minta diingat saja.

Arifin Tokoh Karimun

Kherzuli Ketua Alim Kepri

PRAM/HALUAN KEPRI

GUBERNUR Kepri HM Sani menyampaikan pidato saat upacara peringatan hari jadi Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (24/9).

Refleksi 10 Tahun Provinsi Kepri TANJUNGPINANG (HK) - Warga Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berdomisili di Pulau Dompak, Tanjungpinang, mengaku tidak sebahagia Gubernur Kepri HM Sani saat menyambut Hari Jadi Provinsi Kepri ke-10, yang jatuh Senin (24/9) kemarin. Mereka masih menuntut hakhaknya yang masih terabaikan.

TUNDRA/HALUAN KEPRI

PEMANDANGAN MIRIS — Sebuah pemandangan miris perkampungan nelayan yang rata-rata warganya hidup di bawah garis kemiskinan masih ada di Kampung Agas, Batam, Senin (24/9). Usia 10 tahun Provinsi Kepri masih banyak warga yang butuh bantuan agar bisa hidup layak.

Sopir Anas Diperiksa Lagi JAKARTA (HK) - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil Riyadi, sopir Anas Urbaningrum. Kali ini, Riyadi dimintai keterangan terkait penyelidikan baru proyek Hambalang.

"Benar, hari ini KPK meminta keterangan atas nama Riyadi terkait penyelidikan KPK tenJohan Budi tang Hambalang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (24/9).

Menurutnya, di samping melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi Hambalang dengan tersangka Deddy Kusdinar, KPK juga

Kepala Daerah Bisa Terlibat JAKARTA (HK)- Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, saat ini ada 4.005 kasus sengketa lahan di seluruh Indonesia. Jumlah ini merupakan akumulasi dari konflik yang belasan tahun belum selesai.

BPN mengklaim bahwa sebelumnya ada sekitar 8000 permasalahan konflik dan sengketa pertanahan. Sekitar 4.000-an di antaranya sudah diselesaikan.

"Separuh lebih merupakan konflik antarkeluarga dan sisanya konflik antara masyarakat dan perusahaan," kata Kepala Pusat Hukum Badan Pertanahan Na-

sional RI Kurnia Toha, dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Agraria Nasional ke-52 di Gedung BPN RI, Jakarta Selatan, Senin (24/9).

Menurut Kurnia, saat ini BPN baru saja membentuk Tim 11 untuk menyelesaikan masalah konflik lahan. BPN lebih berfokus menyelesaikan kasus yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan.

Salah satunya adalah kasus Mesuji dan sengketa lahan di Sumatera Utara. Di mana tim yang baru dibentuk bulan lalu tersebut saat ini, Kurnia menjelaskan, sudah mengumpulkan data persoalan di sana.

Di Mesuji, misalnya, indikasi awal konflik yang terjadi antara masyarakat dan perkebunan berakar dari kekakuan perusahaan dalam menerapkan hak guna usaha (HGU) lahan. "Di dalam HGU, tidak ada klausul mengenai peraturan kebun plasma dan inti, padahal masyarakat sekitar menghendaki ini," ujar Kurnia.

Selain kekakuan dalam menerapkan izin, tidak tertutup kemungkinan sengketa-sengketa ini melibatkan kepala daerah.

Alasannya, perizinan penggunaan lahan pertama kali terbit dari kepala daerah.

Ada 4.005 Bersambung ke hlm 7

Bersambung ke hlm 7

Kapolri Diisukan Terlibat Kasus Simulator SIM

Setia pada Warisan KEMUNCULAN beragam produk kecantikan modern yang memudahkan para wanita merawat wajah, ternyata tidak menggoda Titi Kamal untuk meninggalkan perawatan tradisional warisan nenek moyang.

Ia justru percaya kepada cara tradisional yang sudah terbukti

Warga Miskin Bersambung ke hlm 7

Ada 4.005 Kasus Sengketa Lahan

Sopir Anas

Titi Kamal

"Kami rakyat miskin masih miskin. Kami bukan tak tahu bahwa pusat perkantoran Dompak mulai dipakai

JAKARTA (HK)- Kepala Polri Jendral Timur Pradopo diisukan ikut terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, yang kini kasusnya juga ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena dugaan keterlibatan petinggi Polri itulah diduga menjadi alasan Mabes Polri bersikeras menangani kasus tersebut.

Seperti dikutip dari laman Tempointeraktif.com, Senin (24/9), Tempo memperoleh dokumen berupa surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ber-

nomor Kep/193/IV/2011 tertanggal 8 April 2011. Isinya berisi Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Driving Simulator R4 (roda empat).

Surat diteken Kepala Polri Jendral Timur Pradopo selaku pengguna anggaran dan menetapkan Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai calon pemenang tender dengan nilai kontrak

Kapolri Diisukan

Pelanggan Rumah Tangga PGN Cuma 67 BATAM (HK)- Penyaluran gas kepada konsumen rumah tangga di Batam masih jauh di bawah penyaluran gas untuk industri. Penyaluran gas untuk rumah tangga baru mencapai 2% dari total gas yang terdistribusikan, selebihnya didominasi sektor industri.

Sesuai data per 31 Agustus 2012, jumlah pelanggan rumah Irwansyah tangga PGN Batam cuma 67 pelanggan. Data pelanggan tahun ini justru berku-

Pelanggan Rumah Bersambung ke hlm 7

Abdurrahman Tak Tahu Soal ...

Hal

9

Tarif Rawat Inap RSUD Naik

Hal

17

Jadwal Shalat

Timur Pradopo

Bersambung ke hlm 7

Batam dan Sekitarnya

Nazar Traktir Tim

Subuh

Dzuhur

Ashar

Magrib

Isya’

04:45

12:05

15:12

18:09

19:18

Setia pada Bersambung ke hlm 7

FIRENZE (HK) - Menyadari duel melawan Juventus bukanlah laga biasa, portiere (penjaga gawang) Fiorentina, Emiliano Viviano mengucap nazar jelang laga giornata 5 Serie A, Rabu (26/9) dini hari WIB. Apabila I Gigliati mampu memetik tiga angka penuh dalam bentrokan di Artemio Franchi itu, pemain 26 tahun tersebut berjanji akan mentraktir semua rekan-re-

Senyuman

kannya makan malam.

"Saya bersiap menjalani pertandingan ini seperti semua laga lainnya, tapi seluruh fans Viola yang saya temui bilang bahwa ini bukanlah laga biasa dan saya mengetahuinya," kata personel pinja-

man dari Palermo itu kepada La Nazione.

"Dalam perjalanan ke latihan, saya sempat bertemu dengan dua orang fans, mereka berumur sekitar

Nazar Traktir Bersambung ke hlm 7

HALUAN KEPRI SATU-SATUNYA KORAN BACAAN MASYARAKAT KEPRI

CMYK

SENYUM sebenarnya adalah salah satu harta yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dikatakan demikian, sebab senyum bisa mengubah banyak hal. Sedih jadi gembira, benci jadi rindu, orang biasa jadi simpatik, suasana beku jadi cair, hanyalah sebagian saja dari sekian banyak dampak senyum.

Di banyak masyarakat yang memiliki tradisi senyum yang memadai, angka perceraian, pencopetan, perkelahian, pembunu-

Senyuman Bersambung ke hlm 7

EKONOMI

2

Selasa,

25 September 2012

PNS Kementan Teken Pakta Integritas Diperbantukan di BP Batam

Pengusaha Protes JAK ARTA (HK) — Pengusaha protes, jik a tar if listrik tahun depan naik hingga 15% dan kenaikannya tak berlaku untuk semua golongan.

Namun mereka bersedia tarif listrik naik, asalkan kenaikannya maksimal 10% dan berlaku untuk semua golongan termasuk pelanggan rumah tangga.

Mereka juga meminta kenaikan tarif listrik tak dilakukan bertahap, karena akan berdampak pada kenaikan harga barang berkali-kali.

"Kami (industri) setuju tarif listrik naik, tapi maksimal hanya 10 saja, dan itu pun berlaku untuk semua golongan, termasuk golongan rumah tangga kecil, semuanya ikut merasakan kenaikan tarif listrik," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Senin (24/9). asalnya kata Sofjan, jika kenaikan hingga 15% maka akan menyulitkan industri terutama industri padat karya. Hal ini menyangkut biaya produksi akan makin tinggi dan berdaya saing dengan barang impor semakin berat.

"Industri padat karya seperti tekstil, kaca, dan lainnya makin berat menjalankan usahanya jika kenaikan tarif listrik hingga 15%, belum lagi persaingan utama dari barang-barang impor yang makin membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah," jelas Sofjan.

Sofjan pun menyarankan, jika pemerintah menaikan tarif listrik tahun depan, tidak perlu secara bertahap, apakah itu tiap bulan atau per triwulan sekali. Ia meminta kenaikan langsung maksimal, hal ini untuk menghindari kenaikan harga barang berkali-kali.

Kalau naiknya bertahap, harga barang akan naik berkali-kali, misal tiap bulan tarif listrik naik, maka tiap bulan juga harga barang akan naik, lebih baik sekaligus, 10% langsung naik, industri/ pengusaha hanya akan menyesuaikan kenaikan listrik itu hanya sekali saja," tandasnya.

Seperti diketahui Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk menaikan tarif listrik tahun 2013 sebesar 15%.

Terhadap kenaikan tarif tersebut pemerintah tidak memberlakukan kenaikan listrik untuk golongan rumah tangga kecil seperti Sosial dan Rumah tangga golongan S dan R 450 va dan 900 va.

Pemerintah juga memutuskan untuk mencabut subsidi untuk golongan bisnis 3 (B3) an rumah tangga golongan R3 dengan daya 6.600 va seperti Mal, Hotel dan rumah mewah. (dtc)

BATAM (HK) —Sebanyak 91 orang pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Pertanian yang diperbantukan di unit-unit kerja Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan penandatanganan Pakta Integritas, Senin (24/9), di Ruang Balairungsari, gedung utama Bifza, Batam Centre.

Penandatanganan ini disaksikan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, Ir. Winarhadi, MM dan Plh. Kepala Biro Kepegawaian BP Batam, Drs. Asep Lili Cholilulloh.

Dalam sambutannya, Winarhadi mengatakan bahwa untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan perubahanperubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, serta perubahan polapikir dan polatindak dari segenap aparatur pemerintah yang dahulu negatif menjadi bergerak ke arah positif. ”Sampai saat ini sudah cukup banyak yang diupayakan pemerintah untuk mewu-

judkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, namun masih saja terdengar berita bahwa masih banyak penyalahgunaan dan pemborosan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat maupun pegawai pemerintahan, sehingga berdampak terhadap proses pembangunan di segala bidang,” ujar Winarhadi dalam sambutannya.

Karena itulah selain adanya perubahan-perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan juga diperlukan sikap profesional, disiplin, jujur dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang yang dikenal dengan istilah integritas yang telah menjadi salah satu dari 17 pasang nilai-

ISTIMEWA

TEKEN PI — Pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Pertanian yang diperbantukan di BP Batam meneken Pakta Integritas (PI) di gedung utama Bifza, Batam Centre, Senin (24/9). nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah.

Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan integritas pegawai, melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi

Birokrasi (RB) Nomor 49 Tahun 2011 telah ditetapkan Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tujuan dari pelaksanaan Pakta Integritas ini adalah un-

tuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran, serta mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dan bermartabat. (r/and)

Toyota Prius-C hybrid Bidik Kaum Muda JAKARTA (HK) — PT. Toyota Astra Motor pada pameran Indonesia International Motor Show 2012, menghadirkan mobil hybrid Prius C untuk membidik kawula muda yang menginginkan mobil yang efisien, bertenaga dan ramah lingkungan.

Prius C merupakan buah karya Toyota dari pengembangan Toyota Hybrid System yang mengikuti jejak pendahulunya yaitu Prius dan Camry Hybrid.

Menurut General Manager

Divisi Pelayanan Teknis PT Toyota Astra Motor Dadi Hendriadi, konsumsi bahan bakar dunia yang semakin tinggi, harga minyak bumi yang naik dan pemanasan global menjadi pemicu utama Toyota untuk mengembangkan teknologi hybrid.

"Karena tiga latar belakang tadi, para pelanggan juga menginginkan kendaraan yang efisien dan `fun to drive`, serta tetap bertenaga. Itu lah salah satu alasan pengembangan teknologi hybrid kami untuk

menghadirkan Prius C," kata Dadi Hendriadi di Jakarta, Senin.

Prius C memiliki dimensi yang lebih kecil daripada pendahulunya, Prius Generasi 3.

Dimensi Prius C kira-kira seperti ukuran Toyota Yaris.

Mobil yang dibanderol di kisaran Rp.400 juta itu dilengkapi dengan empat halogen projector pada lampu depan, lampu kabut dengan desain segitiga, yang diadopsi juga pada mobil generasi terbaru Toyota seperti Prius, Camry

Hybrid dan Toyota GT 86, velg 15 inci, spoiler belakang kecil, dan bagasi belakang.

Toyota, setelah melakukan pengetesan di Jepang, mengklaim Prius C mempunyai konsumsi bahan bakar 35km/ liter dan emisi gas buang CO2 yang rendah yaitu 77 gram/km.

Mobil hybrid berkapasitas 1.500 cc itu juga dilengkapi dengan full color TFT multiinformation display, USB connector, Bluetooth untuk mendukung penggunanya dalam menggunakan berbagai alat

multimedia.

Sejak 2007 Toyota memasukan materi hybrid ke dalam program pelatihan teknisinya, "Sekarang di setiap bengkel Toyota sudah ada teknisi yang siap untuk melayani mobil hybrid," kata Dadi.

Prius C sudah bisa dipesan di Indonesia, namun pihak Toyota belum bisa menyebutkan target penjualan mobil tersebut.

"Kita tunggu animo masyarakat di sini," kata Dadi. (ant)

CMYK

Jumat, 14 September 2012

PEMBUKAAN

4.205 PEMBUKAAN

13.513

3

PEMBUKAAN

2.827,50 PEMBUKAAN

9.097,92 PEMBUKAAN

20.479,38

9.534 7.814,49

Selasa,

3.134,12

25 September 2012

Petani Sayur Semakin Terancam BATAM (HK) — Maraknya sayur impor pada pasar-pasar tradisional di Batam, membuat para petani sayur semakin resah. Bahkan hasil pertanian mereka terancam dapat dipasarkan. Mereka berharap, agar pemerintah dapat membuka mata melihat persoalan ini.

Oleh: Abdul Kodir, Liputan Batam "Kami minta agar pemerintah dapat membuka mata.

Kalau sayur impor terus dibiarkan masuk, maka ini sama halnya mematikan jerih payah kami, sebagai petani sayur. Karena sayur impor menguasai hampir di semua pasar tradisional yang ada di Batam," kata Ega, salah satu petani sayur di Sei Temiang kepada Haluan Kepri, Senin (24/9).

Ega mengatakan, pada prinsipnya ia tidak serta merta menolak masuknya sayur impor di Batam. Tapi kuota sayur impor harus dibatasi, dengan melihat kebutuhan masyarakat sebagai konsumen per harinya.

"Boleh mengimpor sayur, kalau memang kebutuhan kita belum mencukupi. Ini tidak dilakukan pemerintah kita. Tiba-tiba, mereka (Pemerintah) mengizinkan pihak importir untuk masukkan sayur dari negara lain.

Akibatnya, kita sebagai pe-

tani sayur tidak bisa mendistribusikan ke pasar-pasar," kata Ega. Menurut Ega, kebijakan pemerintah untuk memasukkan sayur impor ke Batam terkesan kucing-kucingan.

Karena pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pihak pengusaha, ketimbang mendukung untuk peningkatan ekonomi masyarakat kecil, khususnya petani.

"Karena sampai sekarang pemerintah belum pernah melakukan survei ke lapangan. Berapa hasil produksi petani sayur di Batam ini. Seenaknya saja menerima sayur impor," tambahnya lagi.

Dari sisi kualitas, kata Ega, sayur yang dipanennya itu sangat bagus untuk dikonsumsi. Dan untuk kesehatannya sangat terjamin.

Karena tidak menggunakan bahan pengawet untuk sayur lokal.

"Kita berharap agar, pemerintah dapat memberikan

solusi, atau barangkali dari pihak pengawas impor hortikultura yang bermain selama ini, untuk segera bertaubat," tutur Ega. Syahril, salah satu petani lainnya mengatakan, sebagai petani sayur, pihaknya sangat berharap agar sayur hasil pertaniannya yang dipasarkan di pasar-pasar tradisional, agar tetap dinikmati oleh masyarakat Batam.

"Kalau tidak bisa membendung masuknya sayur impor, maka kami minta agar pemerintah dapat membatasi kuota masuknya sayur impor ini. Karena ini sangat jelas-jelas telah mematikan langkah kami para petani," kata Syahril.

Di tempat terpisah, Kepala Karantina Pertanian Kelas I Batam, Arinaung Siregar mengatakan, untuk mengatasi solusi ini, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa keran mereka hanya sebagai pengawas dan tidak berwenang untuk membuat peraturan.

Dikatakan, untuk saat ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan untuk pembatasan hortikultura impor yang akan berlaku pada 28 September mendatang. Namun, kata Arinaung, Undang-Undang itu ada penangguhan pemberlakuan Permendag No. 30.

"Kita juga berupaya, untuk tetap mensejahtrakan petani sayur Batam, bukannya kita semena-mena mengimpor sayur. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena hanya sebagai pengawas dan tidak berwenang untuk mengeluarkan peraturan," tuturnya. ***

TUNDRA/HALUAN KEPRI

LAYANI PEMBELI — Seorang pembeli membeli sayur yang dijual oleh pedagang di Pasar Avava Nagoya, Batam,Senin (24/9).

Konsumsi Buah Lokal Lebih Sehat BOGOR(HK) — Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB, Prof Herry Suhardiyanto, mengatakan gerakan mengkonsumsi buah lokal, selain lebih sehat dan turut mendorong upaya mensejahterakan petani buah.

“Selain menyehatkan, mengkonsumsi buah nusantara juga membantu meningkatkan kesejahteraan para petani,” kata Rektor dalam acara kampanye makan buah “Aku cinta buah Nusantara”

dalam acara Indonesia Bersepeda 2012, diselenggarakan RRI bekerjasama dengan IPB dan Pemerintah Daerah Kota Bogor, Minggu (23/9).

Kegiatan Indonesia Bersepeda yang diselingi dengan kampanye makan buah lokal tersebut diikuti oleh 4.000 peserta.

Dalam acara tersebut, peserta diberi sejumlah buah untuk dikonsumsi bersamasama.

Rektor mengatakan, dari

kampanye tersebut diharapkan masyarakat Indonesia lebih mencintai buah nusantara.

“Diharapkan masyarakat berpihak dengan pilihan konsumsi buah dari tanah air sendiri. Jangan kita tergoda dengan buah impor yang mungkin dari tampilannya baik, tapi belum tentu kualitasnya baik dari buah nasional,” kata Rektor.

“Dengan konsumsi ini membantu petani, menyejahterakan petani,” tambahnya.

Menurut Rektor untuk mendukung agar konsumsi buah lokal meningkat pemerintah harus komprehensif.

Dikatakan, pemerintah harus mampu menghasilkan buah dalam negeri sesuai kebutuhan masyarakat.

“Disisi lain pemerintah harus memberikan fasilitas kepada para petani seperti yang dilakukan negara lain.

Agar petani tetap produktif dan tidak merugi,” kata Rektor. (ant)

2014, OJK Buka Cabang di Daerah

ISTIMEWA

DUA pelanggan Telkomsel sedang mengaktifkan layanan Talkmania.

simPATI Talkmania Tanya : DEAR Telkomsel, saya ingin bertanya Bagaimana cara mengaktifkan Talkmania Siang dan malam? Terima kasih Pelanggan: 081371760XXX Jawab: DEAR Pelanggan Telkomsel yang kami hormati , perlu di sampaikan saat ini banyak keuntungan dan pilihan tarif dari promo pelanggan simPATI sesuai kebutuhan pelanggan. Salah satu nya adalah simPATI Talkmania.simPATI menyediakan beberapa pilihan Talkmania sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti Talkmania Siang, Malam dan Talkmania Jumbo.

Untuk menikmati Talkmania cukup hubungi *999# Dalam satu hari Anda bisa mendapatkan Talkmania Siang dan Malam. Cara mendapatkan Talkmania Ketik TM<spasi>On ke 8999 atau *999*99# Ketik TM<spasi>On ke 8999 atau *999*99# dengan tarif Rp2500. Sedangkan untuk Talkmania Malam, Ketik TM<spasi>On2 ke 8999. Untuk cek sisa bonus, hubungi *889# dengan sisa pulsa minimum untuk memakai Talkmania Rp5.000.

Demikian kami sampaikan semoga bermanfaat.

Hadi Sucipto Head of Corporate Communications Telkomsel Sumatera Division

JAKARTA (HK) — Otoritas Jasa Keuangan (ojk) akan membuka cabang di daerah pada tahun 2014 mendatang.

OJK beralasan, pengawasan lembaga yang dinaunginya juga berlaku di daerah.

Ketua OJK Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan, keinginan membuka cabang di daerah

itu dilakukan agar pengawasan bisa diterapkan secara menyeluruh, bahkan hingga ke pelosok.

"Sehingga pengawasan akan perlu juga dilakukan di daerah. Kami akan buka mulai 2014," kata Muliaman di Jakarta, Senin (24/9) Hingga saat ini, kata dia, OJK masih fokus mem-

persiapkan masa transisi, khu susnya dari lembaga Bapepam-LK. Sebab, lembaga yang mengurus pasar modal dan industri keuangan nonbank itu akan masuk secara resmi ke OJK pada 1 Januari 2013. Selain itu, industri perbankan saat ini juga siap-siap karena akan masuk ke OJK pada 1

Januari 2014.

"Setelah semua beres, baru kami akan membuka cabang di daerah," ujarnya.

Ke depannya, OJK akan memerlukan pegawai dengan jumlah sekitar 1.000 orang dari Bapepam-LK dan Bank Indonesia (BI) sekitar 1.500 orang.

Dengan demikian, jumlah total pegawai menjadi 2.500 orang.

"Jika kurang, kami akan merekrut dari pasar," ungkapnya.

Saat ini, anggaran OJK masih disubsidi dari Bank Indonesia. Tahun depan, OJK akan menerapkan pungutan terhadap lembaga yang dibawahinya. Terkait besarannya, sampai saat ini masih dibahas.(kcm)

Pertamina Siapkan 30 SPBG Dukung Transportasi JAAKARTA (HK) — PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan 30 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, dan di Palembang untuk mendukung program transportasi beremisi karbon rendah.

Menurut Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, ke30 SPBG yang disiapkan untuk menjamin ketersediaan bahan bakar gas itu sudah mulai dibangun Juli 2012 dan seluruhnya diperkirakan selesai pada Juni 2013.

Dari keseluruhannya itu, nanti ada yang sudah siap pada 10 Desember tahun ini, sebagian lagi ada yang awal tahun 2013 dan pertengahan 2013, kata Hari selesai mengikuti The 7th Indonesia International Automotive Conference disela IIMS 2012 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin.

"Yang kita usahakan (se-

CMYK

cepatnya) betul, ya yang punya kita sendiri yang kita bangun, untuk 10 Desember (2012) sudah mulai beroperasi," katanya.

Dalam roadmap-nya tentang pembangunan infrastruktur gas pada tingkal retail, Pertamina akan membangun 21 SPBG di wilayah Jabodetabek, kemudian 5 di Jawa Timur, meliputi Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, lalu 4 di Palembang, sehingga totalnya 30 SPBG diharapkan sudah bisa beroperasi mulai Juni 2013.

Mengenai hambatannya, menurut Hari, lebih kepada halhal non teknis seperti pembebasan lahan, perijinan di daerah, proses terkait anggaran APBN, serta harga gas yang sekarang tidak kompetitif Rp3.100/LSP, sementara harga BBM bersubsidi Rp4.500/liter.

"Kalau procurement dan convertion sih cepat hanya bu-

tuh empat bulan, yang lama kan yang non teknis, seperti pembebasan lahan, perijinan, dan birokrasi soal APBN apakah masuk proyek singleyear atau multiyear," kata Hari.

Pada sisi lain, harga gas juga belum mencapai tingkat keekonomian. "Kita berharap tiga tahun mendatang harga keekonomiannya sudah bisa dicapai."

Karena belum mencapai harga keekonomian, maka volumenya juga harus besar, oleh karenanya Pertamina mengusulkan adanya kebijakan yang mengharuskan angkutan umum menggunakan bahan bakar gas.

Menurut Hari Karyuliarto, disparitas harga jual CNG seharusnya berada pada kisaran level 55-65 persen dari harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Keterlibatan swasta Mengenai kemungkinan keterlibatan swasta dalam

konversi bahan bakar minyak ke gas, Hari mengatakan bisa saja, tergantung pemerintah dan Pertamina tidak masalah serta siap berbagi jika swasta memang dilibatkan.

"Ooo kita terbuka kalau memang ada swasta yang mau

ikut, kita terbuka. Ini 'kan sebenarnya terserah pemerintah ya, tapi sebaiknya swasta juga ikutkan," kata Hari.

Pertamina bersikap terbuka kalau memang swasta mau diikut sertakan dalam program itu.. (ant)

ANTARA

PETUGAS Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tengah melakukan pengisian Bahan Bakar Gas (BBG) pada angkutan kota (angkot) di SPBG.

POLITIK

4

Selasa,

25 September 2012

Kadin Ragu Visi Ekonomi Cawako TANJUNGPINANG (HK) — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tanjungpinang meragukan visi ekonomi para Calon Walikota (Cawako) dan wakilnya. Oleh karena itu, pihaknya akan mengundang keempat pasang cawako debat dengan mereka.

Oleh: Darul Qutni, Liputan Tanjungpinang "Sebagai pengurus kadin, saya dan teman-teman pingin tahu lebih dalam tentang visi ekonomi cawako. Ini juga terkait dengan prospek pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang ke depannya," kata Ketua Kadin Tanjungpinang, Bobby Jayanto, Senin (24/9).

Bobby mengaku sudah menyurati KPU Tanjungpinang untuk memfasilitasi debat tentang visi ekonomi keempat cawako. Tapi sayang, sampai saat ini belum dibalas.

"Sepertinya kita tunggu sajalah, balasan surat dari kadin," paparnya.

Seperti diketahui, dalam pemilihan walikota Tanjungpinang kali ini diikuti oleh empat pasang cawako. Mereka Maya Suryanti-Tengku Dahlan, Lis Darmansyah-Syahrul, Hendry Frankim-Yusrizal, Husnizar Hood-Rudy Chua bersedia menghadiri Menurut Bobby, kadin merasa perlu menguliti visi ekonomi cawako karena fakta

di lapangan saat ini, harga sembako terus merangkak naik, sementara Tanjungpinang masuk kawasan Free Trade Zone (FTZ).

"Harapan masyarakat bisa menikmati biaya hidup murah saat ini jauh dari harapan. Padahal Tanjungpinang FTZ, tapi masih jalan di tempat," papar Bobby.

Sebagai pengurus kadin, pihaknya mengharapkan walikota terpilih nanti bisa memperjuangkan FTZ di Tanjungpinang secara menyeluruh, bukan wilayah tertentu (enclave).

"Sekarang FTZ di Bintan tak semua masuk, di Tanjungpinang juga tak semua masuk, akibatnya, menyulitkan masyarakat untuk mengembangkan bisnisnya. Kalangan pengusaha mencari siapa calon yang mampu memperjuangkan FTZ, termasuk bisa mengembangkan perekonomian di Tanjungpinang," tandasnya.***

KPU Ingatkan Parpol Penuhi Persyaratan Verifikasi BATAM (HK) — Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Riau (Kepri), Ferry Manalu mengingatkan kepada seluruh pengurus Partai Politik (Parpol) untuk benarbenar memperhatikan persyaratan verifikasi.

"Sesuai aturan, syarat dukungan partai mesti dalam bentuk hard copy. Hard copy itu mesti cocok dengan soft copy yang ada di DPP partai masingmasing. Begitu juga dengan persyaratan lainnya seperti kepengurusan," ungkap Ferry di balik telepon usai mengikuti Rapat Teknis Nasional tentang Verifikasi Faktual Partai Politik, Senin (24/9).

Lebih jauh Ferry mengingatkan bahwa jadwal akhir

untuk melengkapi syarat dukungan masing-masing partai politik diterima paling lambat tanggal 29 September nanti pada pukul 16.00 WIB. Lewat dari itu, KPU tidak menerima lagi.

Setelah menerima semua berkas persyaratan dari partai politik kata Ferry, maka semua KPU kabupaten/kota bersama-sama KPU Provinsi Kepri pada 7 Oktober mendatang akan menyerahkan data itu ke KPU pusat. Selanjutnya, KPU pusat menentukan jadwal dan daerah yang diverifikasi.

"Sebenarnya semua parpol sudah mengetahui hal ini.

Tapi kita perlu tegaskan biar para pengurus bersiap menghadapi hal ini," katanya.

Disinggung kesiapan KPU melakukan verifikasi? Ferry menegaskan KPU sudah siap menghadapi itu. Termasuk katanya, KPU akan bersikap profesional dalam proses veri-

fikasi itu.

"Soal kekhawatiran terjadi transaksi antara parpol dengan komisioner dalam verifikasi itu, saya pastikan itu tidak ada. KPU akan berjalan pada jalurnya. Ya kalau nantinya sebuah parpol tidak lolos dalam verifikasi itu, kami akan sampaikan secara tegas," katanya Ferry.

Terpisah, Pengurus DPW Partai Bulan Bintang Kepri, Ronni Abdi menegaskan, PBB di Kepri siap untuk diverifikasi.

Pihaknya akan menyerahkan bukti dukungan partai berupa KTA kepada KPU pada Kamis (27/9) nanti.

"Insya Allah, PBB siap lolos verifikasi," katanya.

Ditanya soal target, Ronni enggan mengomentari lebih jauh. Katanya, persyaratan diserahkan, baru kita bicara tentang target PBB ke depan. (fur)

Elektabilitas Ical Dipantau JAKARTA (HK) — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengatakan elektabilitas Aburizal Bakrie (Ical) terus dipantau. Akbar juga menegaskan, pencapresan Ical tak berubah karena konsekuensi keputusan partai yang ditetapkan di rapat pimpinan nasional (rapimnas). ''Kita tak ada niat melakukan perubahan soal Ical.

Artinya dia sudah resmi, formal. Tak ada niat lakukan perubahan. Tapi perlu mencermati elektabilitasnya. Kita mencermati itu, coba melihat ada tren naik atau tidak. Itu harus jadi dasar melakukan pencermataan elektabilitas,'' katanya, Senin (24/9).

Untuk elektabilitas partai, ujar Akbar, berdasarkan informasi terakhir menunjukan tren kenaikan. Hanya saja, untuk elektabilitas capres memang belum ada data terakhir. ''Dikatakan memang ada tren naik juga. Tapi data resminya kita belum punya. Jadi kita

tentu tidak bisa melakukan penilaian. Yang penting itu kader partai dituntut untuk terus melakukan sosialisasi Ical. Jadi elektabilitasnya bisa naik,'' papar Akbar.

Ia menjelaskan, partai tidak memiliki metode untuk melakukan penilaian tersebut. Sehingga, untuk pengukuran elektabilitas masih menggunakan data yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Meski pun data itu tidak bisa menjadi acuan resmi. Ini lantaran, tidak ada kebijakan partai yang mengatur mengenai hal itu. ''Tapi secara politik, kita harus mencermati. Mengenai elektabilitas partai dan elektabilitas capres. Karena di politik itu persepsi publik penting. Itu yang menentukan ketertarikan publik untuk memberikan dukungan atau keterpilihan. Kalau dianggap tidak tepat atau ada masalah, itu bisa mempengaruhi keterpilihan sesorang,'' pungkas Akbar. (rol)

NOV/HALUAN KEPRI

SOSIALISASI CAPRES — Partai Gerindra telah mensosialisasikan Calon Presiden (Capres) mereka, Prabowo Subianto lewat baliho besar. Mereka juga mensosialisasikan pengurus DPD-nya.

PPN Optimis Ikut Pemilu TANJUNGPINANG (HK) — Partai Persatuan Daerah (PPD) yang sudah berganti nama menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN) optimis bisa lolos menjadi peserta pemilu mendatang.

Keyakinan tersebut dilontarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPN Kota Tanjungpinang Yandi Ramli kemarin. Dikatakan, secara administrasi nasional, PPN sudah lolos mengikuti verifikasi faktual

di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, Jakarta.

"Kita sebelumnya sudah mendaftarkan kembali untuk mengikuti verifikasi di sekretariat KPU Kota Tanjungpinang dan untuk DPC PPN Kota Tanjungpinang sendiri sudah siap diverifikasi ulang," kata Yandi baru-baru ini.

Bila PPN lolos verifikasi menjadi partai peserta pemilu, maka kata dia partai tersebut akan mempersiap-

kan 12 orang calon legislatif (caleg) untuk Kota Tanjungpinang sebanyak 12 orang.

Jadi, disetiap kecamatan atau daerah pemilihan (dapil), caleg yang berasal dari DPC PPN Kota Tanjungpinang berjumlah dua atau tiga orang.

"Kita optimis, setiap dapil bisa meraih minimal satu orang caleg yang duduk di kursi DPRD Kota Tanjungpinang. Kami juga yakin DPC PPN bisa meraih kursi untuk

pemilu legislatif tahun 2014 mendatang, karena saat ini partai yang tersedia agak ramping dari sebelumnya," kata Yandi.

Untuk penyiapan kartu tanda anggota (KTP) dalam mengikuti verifikasi di KPU, PPN Kota Tanjungpinang sendiri lanjutnya, sudah mengumpulkan sebanyak 350 lembar KTA dan ini sudah mencukupi dari target yang ditetapkan oleh pusat.

"Jadi, sesuai dengan ketentuan syarat jumlah penduduk berjumlah 320 ribu dibagi dengan 1000, maka hasilnya 320 dan kalau diverifikasi faktual minimal 32 orang. Berarti dengan KTA berjumlah 350 lembar ini sudah melebihi sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkkan," papar Yandi.

DPC PPN Kota Tanjungpinang ujar dia juga sudah siap untuk diverifikasi oleh pihak KPU Kota Tanjungpinang, begitu juga dengan sekretariat yang ada di jalan Gatot Subroto RT 1, RW 2 nomor 1 km 5 bawah, keanggotaan dan persyaratan administrasi lainnya.

Program kedepan, DPC PPN Kota Tanjungpinang akan membentuk pengurus di tiap ranting atau kelurahan setiap RT maupun RW dan dalam waktu dekat ini juga simpatisan, pengurus dan anggota akan melakukan gotong royong bersama di mesjid-mesjid dan rumah ibadah lainnya unt "Ini merupakan program nasional untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga PPN bukan saja hanya untuk kepentingan politik, akan tetapi partai ini juga sangat berperan untuk berbuat kepada masyarakat banyak," imbuh Yandi. (eza)

5

OPINI & LAYANAN UMUM Selasa,

TAJUK Impor Hortikultura RENCANA pemerintah memberlakukan pembatasan produk Hortikultura, melalui Permendag Nomor 30/MDAG/PER/5/2012, per 28 September tahun ini, setelah sebelumnya mengalami penundaan, diharapkan mampu menekan dan membatasi masuknya produk hortikultura impor yang keberadaannya, selama bertahun-tahun telah membanjiri pasar Indonesia dan Batam, serta propinsi Kepri pada khususnya.

Dari aspek strategis, keberadaan Permendag,nomor 30/MDAG/ PER/5/2012, diharapkan mampu menjadi dasar atau acuan bagi pemerintah untuk menyelamatkan produk hortikultura dalam negeri. Tidak dapat kita sangkal, arus masuk produk hortikultura impor, diantaranya seperti tanaman hias seperti anggrek dan krisan; produk hortikultura segar misalnya, bawang. sayur-sayuran dan buah-buahan (wortel, lobak pisang, kentang, cabe, jeruk, apel, anggur, pepaya); serta produk hortikultura olahan, seperti sayuran dan buah-buahan yang diawetkan dan jus buah, yang berasal dari berbagai negara, seperti Cina, Thailand, Vietnam dan lainnya, selama ini, keberadaannya tidak dapat dikendalikan dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah.

Pemberlakuan Permendag yang dimaksudkan untuk membantasi produk hortikultura Impor, tentunya merupakan angin segar bagi para petani sayur dan buahan yang ada di dalam negeri, termasuk para petani yang ada di Propinsi Kepri.

Harapan agar produk yang mereka tanam dapat diterima pasar dan mampu mengisi kebutuhan masyarakat Kepri pada khususnya akan kebutuhan hortikultura, kembali terbuka.

Namun demikian, harapan para petani sayur, khususnya yang ada di Kepri, sepertinya masih mengalami hambatan. Para importir produk hortikultura yang selama bertahun-tahun meraup keuntungan dari bisnis tersebut, seperti tidak rela terjadinya pembatasan dan penentuan pintu masuk produk impor ke wilayah Indonesia. Berbagai langkah dan cara mereka lakukan, agar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, masih menyisakan celah bagi para importir untuk tetap melakukan aktifitas impor.

Menurut sejumlah kalangan dan para importir, saat ini masyarakat Batam dan sekitarnya, masih sangat ketergantungan dengan pasokan sayur dan buahan impor. Kondisi tersebut terjadi karena para petani lokal juga belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buahan, warga Batam dan sekitarnya.

Disamping itu, harga jual dan kualitas produk lokal, juga menjadi salah satu alasan untuk tetap membuka kran impor.

Apa yang diasumsikan oleh sejumlah kalangan dan para importir tersebut, jika dilihat dari realita yang ada, tidak semuanya benar. Jika para importir produk hortikultura dan pemerintah serta pihak terkait mau jujur dan lebih jeli, yang terjadi saat ini, justru para petani buah dan sayur yang ada di Batam dan sekitarnya, kesulitan untuk menjual serta mendistribusikan produk yang mereka produksi.

Jika permasalahan harga dan kualitas produk serta ketidakmampuan para petani memenuhi kebutuhan pasokan sayur dan buah untuk wilayah Batam dan Kepri pada umumnya, yang menjadi alasan pemerintah, tetap membuka kran impor dan menjadikan Batam sebagai salah satu pintu masuk impor sayur dan buah, perlu dibuktikan kebenarannya.

Jika pemerintah, khususnya pemerintah propinsi Kepri peduli dengan para petani, seharusnya mereka menolak impor sayur secara total. Paling tidak, mereka secara tegas menolak permintaan importir yang ngotot menjadikan Batam, Bintan dan Karimun sebagai salah satu pintu masuk produk impor tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah terkesan setengah hati, bahkan pemprov Kepri, justru memberikan rekomendasi kepada pusat untuk menjadikan Kepri sebagai salah satu pintu masuk.

Sikap Pemerintah Propinsi Kepri, tentu sangat disayangkan.

Seharusnya, sebelum memberikan rekomendasi dan mendukung wilayah di Kepri dijadikan sebagai salah satu pintu masuk produk impor, Pemprov Kepri, terlebih dahulu harus melakukan tindakan antisipasi. Diantaranya dengan menggalakkan program budidaya bertanam sayur dan buahan kepada masyarakat. Program tersebut tentunya harus diselingi dengan bantuan modal, bimbingan dan melakukan pengontrolan harga.

Disamping itu Pemprov Kepri, juga harus melakukan pendataan terhadap seluruh potensi sayur dan buahan lokal yang ada saat ini. Karena dari realita yang ada, saat ini masih banyak ditemukan para petani sayur dan buahan lokal, yang kesulitan untuk memasarkan produk mereka, walaupun dari sisi harga dan kualitas, mereka mengaku dapat bersaing dengan produk impor, disini tentunya diperlukan perhatian dan peran pemerintah. ***

CAKAP BIJAK “DEFINISI manajemen yang konvensional adalah menyelesaikan pekerjaan melalui sumber daya manusia, tetapi sejatinya manajemen itu membangun sumber daya manusia melalui pekerjaan” (Agha Hasan Abedi (1922– 1995), Bankir)

“ADA dua cara untuk bisa memancarkan cahaya: menjadi lilin atau kaca yang memantulkan cahaya” (Edith Wharton (1862– 1937), Novelis)

25 September 2012

Potret Pembangaunan Infrastruktur Sempena Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau ke-10 SEBAGAI salah satu provinsi termuda di Indonesia, Kepulauan Riau (Kepri) selalu berbenah. Sama dengan provinsi lainnya, Kepri berbenah untuk semua lini. Salah satunya infrastruktur.

Ivan Irifandi Ketua Departemen Kaderisasi dan Binsat PD KAMMI Kepri Pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini, pembangunan infrastruktur di Kepri dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberi peluang besar bagi para investor asing dan domestik. Lokasi yang strategis serta ketersediaan ruang dan infrastruktur modern yang mudah harus tersedia untuk mendukung kegiatan investasi di daerah ini.

Dalam satu kesempatan, Presiden SBY mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Sebab, infrastruktur selain merupakan pilar utama dari pertumbuhan ekonomi, juga menjadi bagian konektifitas antardaerah.

Pembangunan infrastruktur akan membuka lapangan kerja dan memfasilitasi

pertumbuhan sektor industri dan usaha kecil menengah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri pada 2012 telah ditetapkan sebesar Rp2,250 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk berbagai aktivitas pembiayaan rutin dan belanja modal. Untuk belanja dialokasikan Rp1,87 triliun rupiah, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp841,9 miliar rupiah dan belanja langsung sebesar Rp1,34 miliar rupiah.

Memasuki usia ke-10, Kepri telah memiliki sejumlah sarana dan prasaran dalam menunjang pembangunan kedepan. Transportasi darat salah satunya.

Sebagai penunjang mobilitas orang dan barang, transportasi di Kepri tiap tahun terus mengalami peningkatan,

baik dari segi jumlah maupun pelayanannya.

Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penduduk sehingga menyebabkan bertambah pula kebutuhan hidup.

Untuk mendukung hal itu, saat ini jumlah ruas jalan yang tersedia di beberapa kabupaten kota adalah sebagai berikut Tanjungpinang 93,00 Km, Bintan 197,18 Km, Batam 1.153,81 km, Karimun 310,00, Lingga 189,00 dan Natuna 242,60.

Sementara transportasi laut juga memegang peranan yang sangat penting untuk mendukung kelancaran arus orang, barang, dan jasa di Kepulauan Riau.

Hal tersebut disebabkan kondisi geografis daerah ini yang terdiri dari pulau-pulau yang letaknya tersebar dan saling berjauhan.

Pemerintah Provinsi Kepri telah merencanakan pembangunan Pelabuhan Serasan, Pulau Laut dan Pulau Subi serta pengembangan transportasi laut (NAL) dengan trayek usulan KM Gunung Bintan eksisting yaitu mulai dari Tanjungpinang, Tambelan, Sintete, Serasan, Subi, Ranai, Pualau laut, Sedanau, Midai, Tarempa, Letung.

Adanya rencana tersebut

Menyanyah

UKG SEBENTAR lagi para guru bersertifikasi yang batal dalam Uji Kompetensi Guru (UKG) siap-siap menghadapi ujian. Untuk tahap awal hasil UKG di Batam kurang memuaskan, rata-rata guru masih di bawah standar yang ditetapkan, yakni nilai 7 untuk angka ketuntasan. Tujuan Kemendikbud dengan UKG ini dalam rangka pemetaan guru yang telah bersertifikasi, sejauh mana hasil dicapai setelah ikut sertifikasi ini.

Namun banyak juga berkata miring, mensinyalir bahwa UKG ini bagian dari proyek Kemendikbud. Karena UKG sendiri dinilai kurang tepat dilakukan melalui caracara tersebut. Bahkan UKG juga dinilai sebagai pemborosan anggaran karena tanpa UKG kepala sekolah dan pengawas bisa diberdayakan untuk peningkatan kompetensi guru tersebut. Jadi, tidak harus melakukan ujian yang banyak menghabiskan biaya.

Kritikan terhadap UKG ini patut pula mendapat perhatian, karena cara-cara yang kurang tepat tadi bahwa UKG tidak memberi mata uji yang lain. Melainkan soal

yang diujikan menyangkut kegiatan belajar-mengajar dilakukan guru sehari-hari.

Jika demikian keadaannya, lalu UKG ini sebenarnya untuk siapa? Lha, kan Kemendikbud beralasan meningkatkan kompetensi guru dan pemetaan SDM. Lalu, para guru diberi ujian seperti menguji siswa yang akan lulus sekolah dengan soal yang hanya berupa isian pilihan saja.

Malah lebih parahnya lagi, soal itu bagian yang diajarkan guru setiap harinya. Itu yang dinamakan peningkatan SDM? Meski demikian toh hasil UKG justru malah memperlihatkan kekurang guru itu sendiri. Bayangkan saja ratarata nilai di dapat sang guru justru dibawah standar. Apakah sedemikian rendah pengetahuan guru dan soal-soal apa yang diujikan? Memang, ujian untuk guru-guru sebagai pengajar seharusnya sesuai dengan tugas guru sebagai pengajar bukan diuji dengan materi lain yang dianggap tidak sepadan. Atau materi itu terlalu luas bagi tujuan peningkatan belajarmengajar di sekolah, sehingga pantas timbul protes bahwa materi yang diberikan tidak sesuai dengan tujuan peningkatan kompetensi guru.

Selain itu, dengan alasan

direpresentasikan oleh Otorita Batam (OB) dengan daerah yakni Pemko Batam tengah kencang-kencangnya ditabuh. Nyat hadir sebagai patron, berbekal spirit Otonomi Daerah, ia ingin memastikan bahwa Kota Batam sanggup mengatur rumah tangganya sendiri.

Nyat mengawali masa transisi pengalihan beberapa kewenangan dari OB ke Pemko Batam.

Isu-isu dualisme dan tarik menarik kepentingan akhirnya memicu disharmonisasi berkepanjangan antara dua lembaga. Kendati demikian, Nyat tetap berdiri kokoh pada prinsipnya. Dengan jargon

“Batam Bandar Dunia Madani,” ia melancarkan sejumlah program pembangunan dan Peraturan Daerah (Perda) kendati tidak selalu pararel dengan institusi vertikal.

Menilik pada rekam jejaknya, Nyat adalah seorang mantan guru dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.

Ia merupakan wali kota pertama yang dipilih sendiri

Paparan diatas sekelumit tentang potret pembangunan infrastruktur di Kepri, baik yaang telah terlaksana maupun yang masih dalam sebatas rencana.

Walaupun harus kita akui masih banyak permasalahan yang terjadi dilapangan terkait dengan pembangunan infrastruktur. Salah satunya pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan di Dompak yang tak kunjung usai.

Apresisasi kita berikan kepada DPRD Provinsi Kepri yang menyatakan keseriusannya untuk pindah ke kantor DPRD di Dompak. Alasannya bahwa status gedung DPRD sekarang adalah sewa dan tiap tahunnya harus mengeluarkan Rp3,7 milyar. Tentu saja hal ini sangat membebani APBD. Dalam rangka hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-10 , mari samasama kita kawal programprogram pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Kepri agar nantinya program tersebut mampu terealisasi dengan baik sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Karena walau bagaimanapun tetap masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya kelak. Semoga dengan bertambahnya usia Provinsi yang kita cintai ini semakin menunjukkan peningkatan–peningkatan yang berarti, baik secara ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. ***

Surat Pembaca Arment Wartawan Haluan Kepri tidak lulus UKG, harus dilakukan peningkatan kompetensi guru, maka Kemendikbud pun membuat program berbagai pelatihan.

Itulah yang kemudian dicurigai sebagai "akal-akalan" institusi itu untuk membuat proyek. Artinya, guru-guru menjadi pelengkap penderita sebagai "alat" untuk mendapatkan proyek peningkatan kompetensi.

Institusi pendidikan seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara-cara dan program yang mendukung, bukan dengan proyek. Kalau tekanannya pada proyek, bagaimana mutu pendidikan kita ke depan?

Malah saya merinding membayangkan kelak mutu pendidikan kita semakin jeblok dan anak bangsa ini hidup dalam ketertinggalan. Bangsa ini akan tergilas zaman saja, cikal-bakalnya sudah kelihatan sejak berlakunya pasar bebas manakala pasar di dalam negeri diserbu oleh berbagai produk asing.

Mudah-mudahan tidak berkelanjutan. ***

Nyat Kadir, Simbol “Perlawanan” di Masa Transisi (1) Nama Nyat Kadir menyeruak diantara kumpulan elit lokal ketika ia terpilih sebagai Wali Kota Batam pada periode 2001-2006. Figur non partisan ini seolah menjadi kuda hitam dalam perebutan sengit antarpolitisi memperebutkan kusrsi Batam satu. Ketika itu pula “genderang perang” antara pemerintah pusat yang

perlu diapreasiasi positif.

Sebab dengan adanya sarana tersebut jarak antarkabupaten tidak lagi terasa jauh.

Saat ini terdapat 22 Pelabuhan Laut yang ada di 6 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut, Batam 2 pelabuhan domestik, Bintan 3 pelabuhan domestik, Karimun 3 pelabuhan domestik, Lingga 1 pelabuhan domestik dan Natuna 2 pelabuhan domestik. Disamping itu, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan terminal ferry internasional di Tanjung Tiram, Pongkar Karimun dengan usulan menggunakan dana APBN serta pembangunan terminal kargo Tanjung Mocoh di Tanjungpinang.

(Sumber: Grand Design Pembangunan KEPRI).

Pada transportasi udara, di Kepri saat ini yang melayani rute penerbangan secara rutin hanya di Batam, Tanjungpinang, dan Ranai.

Sedangkan di Karimun dan Lingga walaupun tersedia fasilitas pelabuhan udara, namun untuk melayani rute penerbangan secara rutin masih perlu disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

Melalui APBD TA 2006, runway Bandara Raja Haji Fisabillah (RFH) akan diperpanjang dari 1.800 menjadi 2.300 m. Begitu juga dengan bandara di Karimun dan Lingga juga akan diperpanjang masingmasing menjadi 1.500 m melalui APBD TA 2007 (Sumber : http://ss354.com/ kepri/infrastruktur/).

dalam sidang paripurna DPRD Batam pada 10 Februari 2001 di Gedung Beringin, Sekupang. Nyat sebelum sama sekali tak terlibat dalam satu partai politik mana pun.

Ia masuk ke bursa pencalonan wali kota usulan Fraksi Keadilan Bulan Bintang (FKBB) yang hanya memiliki dua kursi di DPRD Kota Batam. (Edi Sutrisno)

Banyak Koperasi Tak Aktif SELAMAT pagi Pemkab Bintan. Tolong tertibkan koperasi-koperasi yang tidak aktif. Sebab dikhawatirkan jangan sampai pemerintah terkecoh dengan proposal bantuan yang diajukan koperasikoperasi yang pengurusnya tidak jelas. Pemerintah juga harus selektif betul, paling tidak sebelum melakukan pencairan dana bantuan harus melakukan pengecekan di lapangan.

Hormat saya Jasman Warga Bintan JAWAB TERIMA kasih atas pertanyaanya. Perlu diketahui Pemkab Bintan melalui Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan (KUKM dan Perindag) akan membubarkan 100 koperasi yang tidak aktif. Dan koperasi-koperasi tersebut akan didata kembali, mana saja koperasi yang layak untuk dibina.

Dari data yang ada jumlah koperasi di Bintan sebanyak 200 koperasi, di antaranya 150 koperasi berstatus tidak aktif dan 50 koperasi lagi masih aktif. Koperasi yang tidak katif tadi tentu akan dibubarkan. Meski demikian pembubaran itu juga harus melalui aturan yang sudah ditetapkan.

Sementara 50 koperasi yang aktif, Pemkab Bintan sudah memberikan bantuan dana pembinaan sebesar Rp1 miliar melalui Provinsi Kepri dan pusat. Sebagian besar dana ini sudah diberikan ke masing-masing koperasi dengan jumlahnya yang bervariasi, mulai dari Rp50 juta sampai Rp150 juta.

Pojok

Hormat Kami Agusnawarman Kepala Dinas KUKM dan Perindag Bintan

√ Kapolri Diisukan Terlibat Simulator SIM - Ini masih isu loh, yang benarnya jelasin dong! √ Hanya 10 Persen PNS Karimun Rekam e-KTP - Prilaku PNS begini memang tak pantas dicontoh!

REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp. (0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 4 2 7 7 8 4 , E-mail: r e d a k s i @ h a l u a n k e p r i . c o m R e d a k s i berhak mengolah ulang isi tanpa mengurangi maksud surat.

CMYK

Selasa 25 September 2012

6

Temu Wicara Bupati dan Wakil Bupati Bintan dengan Masyarakat Ekonomi Kerakyatan dan Peluangnya

WAKIL Bupati Bintan, Khazalik menyapa masyarakat.

KHAZALIK menyampaikan sambutan.

PEMKAB Bintan mengadakan temu wicara bupati dan wakil bupati dengan masyarakat tiga kecamatan.iantaranya Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluksebong, dengan tema Ekonomi Kerakyatan dan Peluangnya. Temu wicara ini diadakan di halaman kantor Camat Bintan Utara, di Tanjunguban, Rabu (19/9).

Hadir Wakil Bupati Bintan Khazalik, Asisten III R Akib Rachim, Kadis Kelautan dan Perikanan Tatang Suhenda, Kadis Sosial Husein Ahmad, Kadis Kehutanan Pertanian dan Peternakan Adi Prihantara, Camat Bintan Utara Dahlia Zulfah, Camat Seri

Kuala Lobam Nirwan, dan Camat Teluksebong Suwarsono.

Khazalik mengatakan, temu wicara dengan masyarakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan saling berbagi pengalaman dan mencari jalan keluar bersamasama. "Berbagi pengalaman, pengetahuan, mencari jalan keluar, bersama-sama mengambil peluang ekonomi supaya tercapai kesejahteraan," kata Khazalik.

Temu wicara dengan masyarakat perlu ditingkatkan frekuensinya menjadi dua kali dalam setahun. Agar pemkab lebih mendengarkan lagi keluhan di masyarakat, dan kendala-kendala

DARI KIRI: Asisten III RM Akib Rachman, Kadinsos Husin Ahmad, KADISTANHUT Adi Prihantara, Kadinsos Husin Ahmad, Wakil Bupati WAKIL Bupati Bintan Khazalik berdialog dengan masyarakat.

Wakil Bupati Khazalik dan Kadis DKP Tatang Suwenda.

Khazalik dan Kadis DKP Tatang Suwenda menjawab pertanyaan masyarakat.

PERWAKILAN dari Warga Kecamatan Teluk Sebong mengajukan pertanyaan.

KADIS Kehutanan Pertanian dan Peternakan Adi Prihantara menjawab pertanyaan masyarakat.

BLH Gelar Seminar Udara Bersih

yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Khazalik menyimpulkan, budidaya ikan air tawar menjadi topik penting dan sedang diminati di Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Sebong. Ia menyambut baik dengan meminta Kadis DKP, Kadis Sosial dan Kadis Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk menindaklanjuti harapan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui budidaya ikan air tawar tersebut.*** Narasi : M. Rofik Foto : Humas Pemkab Bintan

ERDIS, warga Kecamatan Seri Kuala Lobam mengajukan pertanyaan.

MASYARAKAT dari Kecamatan Bintan Utara, Seri Kuala Lobam dan Teluk Sebong mengisi absen kehadiran.

WAKIL Walikota Tanjungpinang, Edward Mushalli menyampaikan sambutan.

KEPALA BLH Kota Tanjungpinang, Marzul Hendri menyampaikan laporan.

BADAN Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang menggelar seminar udara bersih selama dua hari di hotel Comfort Tanjungpinang, Selasa-Rabu (18-19/9). Hari pertama diikuti dari peserta LSM lingkungan, guru, OSIS SMA sederejat dan Perguruan Tinggi (PT) seKota Tanjungpinang. Selanjutnya hari kedua diikuti peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemko Tanjungpinang, Kecamatan, Kelurahan dan LPM Kelurahan.

Seminar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian serta peran aktif stakeholder, guru, anak didik dan mahasiswa dalam mengendalikan pencemaran udara dalam rangka mewujudkan udara yang bersih di Kota Tanjungpinang.

Pemko Tanjungpinang melalui BLH telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka mengendalikan pencemaran udara di Kota Tanjungpinang serta mendukung program langit biru dan adipura yaitu pengujian emisi kenderaan bemotor, pemantauan kualitas udara ambien dan pemantauan kualitas udara dari sumber tidak bergerak (cerobong).

Melalui seminar ini, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat Kota Tanjungpinang serta dapat mengembangkan kemampuan untuk dapat berbuat dan mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan khususnya dalam pengendalian pencemaran udara.

Narasumber berasal dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup yiatu Linda Krisnawati, S.Si, MEM yang merupakan Kasubid Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Transportasi Asdep Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak.*** Foto : Istimewa, Narasi : Reza/Dayat

FOTO bersama dengan SKPD, Lurah dan LPM Kelurahan hari kedua seminar.

PENYERAHAN souvenir kepada peserta.

FOTO bersama dengan peserta pada hari pertama seminar.

NARASUMBER Linda Krisnawati memberikan penjelasan tentang pencemaran udara.

PESERTA dari sekolah, SMA, guru, PT dan LSM lingkungan pada hari pertama seminar.

PESERTA dari SKPD, Satlantas, Lurah, LPM Kelurahan dan PLN.

CMYK

7

SAMBUNGAN Selasa,

Ada 4.005

Sambungan hal 1 Hal ini yang akan didalami oleh Tim 11, dibantu oleh ad hoc dari masyarakat. Hasilnya adalah dalam bentuk rekomendasi yang akan diberikan kepada pihak berwajib. "Sayangnya, kekuatan hukum rekomendasi tersebut tidak mengikat," kata Kurnia. Hanya dengan rekomendasi ini, lanjut dia, ada kontrol di dalam masyarakat.

Kurnia mengatakan, kebanyakan daerah yang rawan sengketa lahan adalah yang berada di areal perkebunan, seperti di Kalimantan atau di Sumatera. Faktor penduduk juga kadang menjadi masalah tersendiri.

Di beberapa daerah, ada konflik yang justru dipicu masyarakat, terutama dalam pembagian ganti rugi lahan. Menurut dia, ada ok-

num di dalam masyarakat yang tidak membagi konsesi ganti rugi kepada yang tanahnya dibeli.

Untuk itu, BPN juga akan membenahi perizinan penggunaan lahan untuk meminimalkan sengketa.

Caranya dengan menerbitkan peraturan teknis mengenai penggunaan lahan yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. (ti/tc)

pembangunan di Kabupaten Lingga bisa lebih dimaksimalkan. Sebab, masih banyak infrastruktur di daerah ini yang belum dibangun sesuai kebutuhan, seperti jalan dan balai adat.

Sementara itu, Huzrin Hood, tokoh Kepri dalam tulisan opininya yang diterbitkan koran ini edisi Senin (24/9), menyoalkan banyak kelemahan atau program yang belum dijalankan pemerintahan HM Sani. Ketua BP3KR ini mempertanyakan pencapaian apa yang sudah diraih Pemprov Kepri dari sektor kelautan.

Menurut Huzrin, hingga kini potensi atau pendapatan daerah dari sektor kelautan masih nihil.

Hal itu juga yang membuat perekonomian nelayan masih berada jauh di bawah garis kemiskinan.

Refleksi 10 tahun Provinsi Kepri, tidak dipungkiri juga diakui oleh banyak pihak kepemimpinan HM Sani telah banyak menorehkan prestasi. Ketua Karang Taruna Provinsi Kepri, Said M Idris menilai pencapaian Kepri di usianya yang ke-10 sudah cukup baik.

Namun, ia mengaku sedih melihat kurang meriahnya perayaan tersebut, apalagi minimnya undangan yang hadir.

Paripurna HUT Kepri Pusat pemerintahan Provinsi Kepri di Pulau Dompak akan mulai aktif tahun 2013 mendatang. Hal itu ditandai dengan berkantornya seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kepri di Dompak.

Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi mengatakan, DPRD sudah memastikan bahwa tidak akan ada anggaran sewa kantor bagi SKPD Pemprov Kepri pada APBD Provinsi Kepri tahun 2013 nanti.

"Termasuk anggaran untuk sewa kantor DPRD Kepri, semua tidak akan kita bahas. Tahun 2013, semua sudah berkantor di Dompak," kata Nur Syafriadi dalam sidang paripurna istimewa peringatan hari jadi ke-10 Provinsi Kepri di Kantor DPRD Kepri yang baru di Pulau Dompak, Senin (24/9).

Rapat paripurna tersebut sekaligus menandai dimanfaatkannya Pusat Perkantoran Pemprov Kepri yang telah menelan anggaran sekitar Rp1,3 triliun dan dibangun sejak tahun 2006 silam di era Ismeth Abdullah tersebut.

Nur mengaku bersyukur akhirnya DPRD Kepri bisa menempati kantor baru yang juga merupakan penempatan perdana dari seluruh perkantoran yang ada di Dompak. Ia tidak menampik kekurangan infrastruktur yang belum terselesaikan hingga saat ini. Namun hal itu hendaklah dijadikan cambuk untuk memotivasi agar pusat perkantoran Pemprov Kepri segara pindah ke Dompak secara keseluruhan.

"Ini bukan sensasi, tapi bagaimana kita secara bersama dapat memanfaatkan aset yang kita miliki. Delapan tahun sudah momen ini kita tunggu. Kami DPRD Kepri

sudah memutuskan untuk tidak membahas anggaran sewa kantor pada 2013, dan untuk itu kita minta agar semua SKPD mempersiapkan kepindahan ke Dompak. Karena jika tidak ada ketegasan seperti ini, sepertinya penempatan kantor baru ini tidak kunjung terwujud. Saat ini DPRD Kepri telah memulainya," katanya.

Menurut dia, sepuluh tahun usia Pemprov Kepri, telah cukup banyak pencapaian yang diraih.

Baik dari segi APBD yang awalnya hanya berjumlah ratusan miliar hingga mencapai triliunan, maupun sektor-sektor lain yang gunanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kepri.

Tapi, Nur mengingatkan, hal itu hendaknya tidak dijadikan patokan untuk berpuas diri karena masih banyak tantangan yang harus dihadapi ke depan untuk menjadikan provinsi ini lebih baik lagi di masa yang akan datang.

"Kami mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi ke depan masih banyak, sehingga butuh kerja keras untuk menwujudkannya," ujarnya.

Gubernur Provinsi Kepri HM Sani mengatakan, salah satu usaha yang dilakukan Pemprov Kepri untuk mengatasi permasalahan sosial adalah dengan menfokuskan pada pembangunan sekolah SMK. Dengan banyaknya SMK di Kepri diharapkan putera-puteri Kepri mampu meraih peluang kerja yang lebih besar. Namun ia sangat menyayangkan berbagai kendala yang dihapadapi dalam membangun SMK ini, salah satunya adalah sulitnya mencari lahan terutama di Kota Batam yang seharusnya membutuhkan banyak sekolah SMK. Di samping itu, Pemprov Kepri juga mencanangkan pendidikan budi pekerti yang akan menjadi mata pelajaran di sekolah dengan tujuan pembangunan akhlak mulia yang ramah lingkungan.

Salah satu potensi terbesar yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Provinsi Kepri, menurut Sani Sani adalah dunia pariwisata. Setiap tahun 14 juta wisatawan yang berkunjung ke Singapura, sementara yang bisa ditarik ke Kepri yang hanya 1,7 juta wisatawan setiap tahunnya.

"Kita memang berhasil meraih 7,6 persen pertumbuhan ekonomi pada kwartal pertama 2012, namun masih minim dari sektor pariwisata. Seharusnya ini bisa dimaksimalkan. Dan saya sudah intruksikan pada Dinas Pariwisata untuk merealisasikannya," kata Sani.

Menurut dia, angka kemiskinan juga berhasil ditekan dari 18 persen pada tahun 2010 turun menjadi 12 persen pada tahun 2012 yang akan digenjot hingga 8 persen pada tahun 2013 mendatang.

Di antara undangan terlihat sejumlah pejuang pembentukan Provinsi Kepri, Anggota DPD RI Aida Ismeth dan teristimewa Gubernur Riau Rusli Zainal yang hadir bersama Ketua DPRD Riau Firdaus.(rul/sut)

Warga Miskin

Sambungan hal 1 hari ini (kemarin). Mereka (pejabat) dah pakai kantor mewah itu, kami warga Dompak dapat apa? Jangankan fasilitas yang mewah, listrik pun kami tidak bisa menikmatinya," kata Zamriyanto, tokoh pemuda tempatan mengomentari peringatan Hari Jadi Provinsi Kepri ke-10 yang dilangsungkan di Kantor DPRD Kepri, Senin (24/9).

Zamriyanto mewakili warga Dompak, menyampaikan keluhan dan harapan mereka sempena satu dasawarsa provinsi ini terbentuk. Katanya, tak terselesaikannya berbagai permasalahan di Pulau Dompak telah membuat ratusan warga bersikap apatis terhadap pemerintah.

"Kami Keluarga Besar Masyarakat Dompak mempertanyakan terkait masalah kebijakan sosial dan pembangunan untuk warga Dompak. Kedua, kepada BPN dan Kejaksaan Tinggi terkait masalah tanah kami yang diklaim oleh milik pengusaha tertentu," tutur Zamriyanto membeberkan tuntutan warga Pulau Dompak.

Di Batam, peringatan Hari Jadi Kepri ke-10 ditanggapi dingin oleh para nelayan di Tanjunguma, dan sekitarnya. Sulitnya mencari uang dan mahalnya harga barangbarang membuat kehidupan mereka jauh dari kehidupan layak.

"Yang senang yang punya duit, kami ya beginilah. Dapat (uang) hari ini habis hari ini, hanya menyambung hidup saja," ujar pria yang mengaku bernama Lani, kemarin.

Dari Natuna, warga di sana juga mengaku belum merasakan keberhasilan yang telah dicapai pemerintahan HM Sani. Masih banyak daerah hinterland yang masih terisolir, minim fasilitas dan pembangunan.

Zaharuddin, tokoh pemuda Natuna sekaligus pengamat pembangunan Kepri, mengatakan bahwa selama ini Provinsi Kepri masih suka menganaktirikan suatu daerah terkait program-program pembangunan yang telah digelontorkan.

"Bagaimana tidak, sektor pembangunan yang didanai pemerintah provinsi masih banyak terfokus di pusat ibu kota provinsi, bukan pada daerah-daerah," tuturnya.

Jika Provinsi Kepri ingin maju, Zaharuddin mengingatkan pejabat pemerintah dan tokoh Kepri jangan sekali-kali melenceng atau membelokan nilai-nilai sejarah awal berdirinya provinsi ini. Jika itu dilakukan, Kepri tidak lagi menjadi daerah yang bermarwah dan jaya di hadapan masyarakatnya.

"Saya adalah satu dari ribuan orang yang tahu persis awal perjuangan pembentukan Provinsi Kepri ini, banyak pengorbanan yang dilakukan ketika ingin memisahkan diri dari Provinsi Riau.

Harapan kami adalah tetap berjalan sesuai rencana awal dibentuknya Provinsi Kepri jika ingin tetap maju," ucapnya.

Di Lingga, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Lingga H Raja Ruslan berharap

Sopir Anas

Sambungan hal 1 membuka penyelidikan baru. Penyelidikan baru tersebut fokus pada sejumlah hal, di antaranya, aliran dana terkait, proses sertifikasi lahan, dan pengadaan barang dan jasa proyek Hambalang.

Sebelum ini, KPK pernah meminta keterangan Riyadi. Saat itu KPK masih melakukan penyelidikan Hambalang yang pada akhirnya menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar sebagai tersangka.

Informasi dari KPK menyebutkan, saat itu Riyadi dikonfirmasi

sejumlah hal terkait kepemilikan mobil mewah Anas. Terkait kasus Hambalang, pimpinan KPK dalam sejumlah kesempatan mengatakan tidak berhenti pada Deddy Kusdinar.

Penetapan Deddy sebagai tersangka dianggap KPK sebagai anak tangga yang menjadi pijakan dalam menyasar keterlibatan pihak lain. Selain meminta keterangan Riyadi, hari ini KPK memeriksa sejumlah pihak sebagai saksi untuk tersangka Deddy.

Salah satu yang diperiksa adalah Direktur Utama PT Buana Estate Rita Ria Kurnianta Probosutedjo. Adapun Rita, diketahui se-

bagai putri dari Probosutedjo, adik tiri mantan Presiden Soeharto. KPK juga kembali memeriksa Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mohamad Noor.

Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dalam proyek Hambalang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang yang dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (multiyears) itu diduga menelan biaya hingga Rp2,5 triliun. Rinciannya, Rp 1,1 triliun untuk konstruksi proyek dan Rp1,4 triliun untuk pengadaan barang dan jasa. (kc/tdc)

syarakat, semua terkena gejala penyusutan senyum.

Mirip dengan gejala narkotika dan obat-obat terlarang, ia merambah dan menular kemana-mana.

Kalau narkoba jelas sekali bagian masyarakat yang mau dihancurkan dan diruntuhkan. Kalau senyum, memang tidak memberi dampak cepat dan langsung, namun terasa sekali degradasi yang ditimbulkan dimana-mana. Kebencian, perceraian, peperangan, permusuhan, tim yang tidak bisa kerja, hanyalah sebagian saja dari bukti degradasi yang diakibatkan oleh menyusutnya

kuantitas dan kualitas senyum.

Bercermin pada lingkungan sosial kota besar, spirit penuh senyum inilah yang merosot dimana-mana, sekaligus memberikan spirit negatif dimana-mana. Bayangkan sebuah komunitas yang amat mudah berbagi senyum. Bertemu setiap orang, dimulai dengan senyum. Ada maupun tidak ada pemberian, senyum tetap hadir.

Semua kegiatan dimulai dan diakhiri dengan senyum. Alangkah teduh dan sejuknya lingkungan sosial seperti ini. Sudahkah Anda tersenyum hari ini? (gp/jbc)

Senyuman

Sambungan hal 1 han dan sejenisnya jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat yamg miskin senyum. Ini sekaligus membuktikan, kontribusi senyum terhadap pertumbuhan masyarakat dan sehatnya masyarakat tidaklah kecil.

Sayangnya, kendati kontribusinya besar, secara cepat dan menyakinkan sudah terjadi penyusutan senyum di mana-mana, entah di kota maupun di desa, di negara maju maupun negara sedang berkembang, di kota metropolitan maupun kota kecil, di perusahaan maupun di ma-

25 September 2012

Kapolri Diisukan

Sambungan hal 1 Rp142,4 miliar.

Surat keputusan ini juga diparaf sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Prosesnya berurut dari surat Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Djoko Susilo sebagai konseptor, lalu diparaf Kepala Sekretariat Umum, Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana, kemudian Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan. Terakhir, dua pejabat memberi paraf, yakni Inspektur Pengawasan Umum dan Wakil Kepala Polri.

Untuk sebuah proyek yang nilainya di atas Rp100 miliar lebih, proyek simulator SIM memang tidak hanya "diurus" Korps Lalu Lintas. “Mesti disetujui oleh atasan sebelum proyek berjalan,” kata seorang sumber, Selasa pekan lalu.

Sayangnya ketika ditanya soal ini, Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, Wakil Kepala Polri, menolak berkomentar tentang paraf itu. “Ke Humas saja, biar lebih detail,” ujarnya. Jawaban serupa datang dari Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution.

Kepala Bagian Penerangan Polri, Komisaris Besar Agus Rianto, menegaskan pengadaan simulator SIM sepenuhnya tanggung jawab Korps Lalu Lintas. Kuasa penggunaan anggaran-lah yang menentukan semua penggunaan anggaran satuan.

“Kapolri hanya mendapat tembusan,” katanya.

Sementara itu, Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli

Sambungan hal 1 rang dibanding 2011, yakni sebanyak 69 pelanggan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Irwansyah menyoroti minimnya pasokan gas untuk rumah tangga oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Menurutnya, ini membuktikan tidak komitmennya PGN dalam mendistribusikan gas ke masyarakat.

"PGN Batam lebih mementingkan penjualan gas bagi industri.

Padahal ada kewajiban PGN untuk memberikan pelayanan dan distribusi ke kalangan rumah tangga," katanya usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama PGN Area Batam di Gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre, Senin (24/9).

Menurut Irwansyah, selama ini banyak kalangan rumah tangga yang tidak mengetahui tata cara pemasukan pasokan gas ke rumah.

Ini akibat tidak adanya informasi dan sosialisasi yang diberikan PGN mengenai itu.

Padahal, dengan mendapatkan pasokan langsung dari PGN, masyarakat akan mendapatkan harga gas yang jauh lebih murah. Dibandingkan harus membeli melalui melalui non subsidi 12 kilogram.

"Bahkan masyarakat di kawasan hinterland juga banyak yang tidak teraliri arus listrik 24 jam, karena tidak mendapatkan pasokan gas untuk bahan bakar listrik," imbuhnya.

Kepala Dinas Penjualan dan Layanan PGN Area Batam, Afdal membantah jika PGN dinilai tidak memperhatiakn kebutuhan gas untuk rumah tangga. Minimnya pasokan gas untuk rumah tangga justru disebabkan kebutuhan rumah tangga terhadap gas yang masih sedikit.

Amar dalam jumpa pers di Mabes Polri menyatakan bahwa wajar Kapolri tahu atas pengadaan alat simulator SIM itu.

"Oh itu, itu memang prosedur di dalam Perpres 54 tahun 2010.

Jadi jika ada proyek di atas Rp100 miliar, syarat secara administratif harus diketahui oleh pengguna anggaran. Jadi pengguna anggaran di Polri adalah Pak Kapolri. Kemudian di bawahnya ada kuasa pengguna anggaran (KPA), ada PPK, ada panitia lelang. Jadi memang nilainya yang di atas Rp100 miliar itu istilahnya memang harus diketahui oleh pimpinan dalam penetapan dari hasil lelang yang dilakukan oleh panitia lelang," jelasnya.

Boy mengatakan, saat ini yang berjalan adalah proses hukum operasional terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam proyek tersebut.

"Jadi ini seperti SOP yang ditandatangani Kapolri seperti surat untuk mendapat promosi jabatan.

Promosi jabatan tertentu kan juga keputusan Kapolri. Kemudian apakah nanti jika orang tersebut ditentukan dalam suatu tugas melakukan pelangggaran hukum ya tentunya orang itu yang diproses secara hukum," bebernya.

Terkait beredarnya isu Kapolri terlibat pengadaan alatsimulator SIM, KPK Belum belum memastikan akan memeriksa Kapolri Jendral Timur Pradopo.

"Sampai hari ini, kami tidak

Pelanggan Rumah "Kita bukan tidak mau menyalurkan ke rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga masih sedikit, sehingga hanya 2% saja yang baru terlayani dari total gas yang disalurkan ke Kota Batam," katanya.

Afdal menjelaskan, pendistribusian gas di Kota Batam masih tergantung pasokan yang ada. Dan PGN tidak memiliki industri sektor hulu, seperti produksi dan pemrosesan. Posisi PGN hanya di storage/transmisi (penyimpanan/ penyaluran) dan distribusi. Penyaluran gas dilakukan untuk kelistrikan, industri (kebutuhan produksi), komersial (hotel, restoran) dan rumah tangga.

Penyaluran gas ke rumah tangga bisa dilakukan jika di kawasan perumahan tersebut telah terpasang pipa distribusi. Dan untuk Batam, baru kawasan perumahan Bida Asri I dan Puri Legenda Batam Centre saja yang sudah bisa tersaluri.

Harga per m3 gas untuk rumah tangga dibedakan berdasarkan klasifikasi. Yakni untuk RT1 (rumah susun, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana) dengan besaran 10-50 m3 sebesar Rp2.835 per meter kubik (m3). Dan kategori RT2 (rumah mewah dan apartemen) dengan besaran 10-50 m3 sebesar Rp3405 per meter kubik.

Sementara untuk klasifikasi PK1 (Rumah Sakit Umum (RSU), Pemerintah dan Lembaga Pendidikan dengan besaran 50-1000 m3 sebesar Rp2.835 per meter kubik. Dan klasifikasi PK2 (restoran dan hotel) dengan besaran 50-1000 m3 sebesar Rp3.260 per meter kubik.

"Kami kesulitan untuk mendistribusikan gas ke rumah tangga,

pertandingan tersebut dicetak oleh Vucinic, Vidal, Marchisio, Pirlo, dan Padoin.

Musim lalu Fiorentina berhasil dikalahkan Juventus di kandang dan juga tandang.

Fiorentina terakhir kali menang pada tahun 2008, ketika itu Fiorentina menang dengan skor 2-3.

Sementara itu, empat kemenangan dalam empat laga, start Juventus bisa dibilang impresif.

Tapi, itu baru empat laga. Masih ada 34 laga tersisa menanti sampai akhir musim.

Start bagus di awal musim tak akan ada artinya juga Juve lengah dan menurun menjelang akhir musim. Demikianlah yang dikatakan Direktur Umum Juventus Beppe Marotta. Bahaya masih akan

mengancam.

"Kami bangga dengan cara kami mengawali musim. Tapi, selalu ada bahaya di setiap sudut dalam sepakbola," ujarnya di Football Italia.

"Musim masih sangat panjang dan membuat prediksi pada saat sekarang akan sangat berbahaya," lanjutnya.

Juve meraih kemenangan 2-0 atas Chievo pada pertandingan akhir pekan lalu. Kedua gol Bianconeri diciptakan oleh Fabio Quagliarella.

Sebagai catatan, kedua gol itu membuat Quagliarella mencetak tiga gol dalam dua laga terakhir.

Sebelumnya, ia mencetak satu gol kala Juve menahan imbang Chelsea 2-2.(lnc/fic/dtc)

"Enggak repot sih, karena saya senang merawat wajah dan tubuh saya. Saat saya merawat diri saya, rasanya senang aja, ada kepuasan tersendiri," ucap istri artis peran Christian Sugiono ini, kemarin.

"Kalau misalnya kita rapi, bersih, hasilnya juga bagus, wajah juga terawat, ada kepuasan," imbuhnya.

Bagi Titi, perawatan diri bisa ditangani di salon kecantikan atau di rumah dengan bantuan pekerja salon. Ke salon, biasa dilakukan

oleh artis peran dan model yang juga menyanyi ini sekali seminggu.

"Kalau enggak sempat ke salon, ya manggil orang salon ke rumah," ungkap perempuan yang biasa dipanggil Tikam ini.

Di rumah, Titi mengandalkan bahan-bahan tradisional yang diraciknya sendiri untuk rambut dan kulitnya. "Saya mengolah bahan tradisional yang bisa saya lakukan di rumah, seperti bikin lidah buaya dan telur untuk merawat rambut, kulit tubuh, dan muka," tuturnya. (kc)

Setia pada

Sambungan hal 1 khasiatnya. Sebagai contoh, ia menggunakan parutan mentimun, madu, atau stroberi sebagai masker untuk melembutkan kulit wajahnya. Begitu pula dengan lidah buaya, telur, dan kemiri untuk menjaga keindahan rambutnya.

Wanita kelahiran Jakarta, 7 Desember 1981, ini mengaku tidak merasa kerepotan. Malah, ia sengaja meluangkan waktu khusus untuk melakukannya, meski jadwal kegiatannya sebagai entertainer padat.

karena ada oknum-oknum yang menghambat," ujarnya.

Pada 2012, suply gas ke PGN hanya 70,95 bbtud, sedangkan kebutuhan mencapai 74,94 bbtud.

Sedangkan pasokan gas wilayah Batam pada 2012 per 31 Agustus mencapai 66.59 bbtud/462,53 juta m3 /64,39 mmscfd.

Kekurangan suply gas ini semakin tinggi pada 2017 dalam memenuhi kebutuhan. Untuk lima tahun mendatang, suply gas diperkirakan hanya 73,70 bbtud, sedangkan kebutuhan mencapai 258 bbtud.

"Kebutuhan gas belum mencukupi dibanding ketersediaan supply gas," ungkap Afdal.

Prosentase penjualan gas di Batam masih di dominasi untuk sektor industri. Sebanyak 84,78% dijual ke power plant, 11,01% ke chemicals, 3,24% ke fabric metal, 0,63% ke food dan 0,34% untuk lainnya termasuk rumah tangga.

Sementara untuk perkembangan jumlah pelanggan, tidak ada pertumbuhan secara signifikan (lihat tabel). Pada 2012 total pelanggan PGN Batam sebanyak 116 pelanggan. Sedangkan tahun 2011 cuma 112 pelanggan, tahun 2010 hanya 76 pelanggan. Sementara pada 2007, saat mulai beroperasi, pelanggan gas hanya terdiri atas 12 industri. Jumlah pelanggan gas di Batam, 36% didistribusikan ke fabric metal, 29% powerplant, 18% chemicals dan selebihnya untuk sektor lain.

"Tahun ini, kami akan lakukan pembangunan pipa gas PanaranTanjung Uncang dengan diameter 1618“. Diperkirakan bisa beroperasi pada 2014 mendatang dengan jangkauan mencapai 6,1 mmscfd dan industri potensial demand power 20 mmscfd," kata Afdal. (wan)

Nazar Traktir

Sambungan hal 1 70 tahun, dan mereka mendorong saya untuk mengalahkan Juventus."

"Bila kami berhasil melakukan itu saya akan mengajak seluruh skuat pergi makan malam dan saya yang akan membayar bill-nya."

Bagaimanapun, dengan Juventus menunjukkan performa impresif awal musim ini dengan menyapu bersih kemenangan dalam empat giornata pertama, Viviano paham mengalahkan mereka bukanlah tugas gampang.

"Ini tak akan mudah. Kami mesti menyamai ritme mereka dan mencetak gol. Kami akan berusaha, meskipun kami akan berhadapan dengan tim terbaik di liga."

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan skor 0-5, gol pada

menjadwalkan untuk memeriksa Kapolri," kata juru bicara KPK, Johan Budi, kemarin.

Ihwal surat yang diteken Kapolri tersebut, Johan yang dikonfirmasi mengatakan tidak mengetahuinya.

Johan juga menolak berbicara mengenai materi perkara.

"Informasinya tidak sampai kepada humas," kata Johan.

KPK menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka simulator SIM. Djoko sebagai kuasa pengguna anggaran diduga telah menyalahgunakan kewenangan sehingga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp100 miliar. Tersangka lain, Korlantas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Sukotjo S. Bambang, dan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto.

Johan mengatakan KPK masih fokus menuntaskan kasus Djoko.

Sementara itu, Mabes Polri menyatakan Kapolri tak ada kaitannya dengan kasus simulator. Proyek tersebut sepenuhnya tanggung jawab pejabat pembuat komitmen dan panitia lelang.

Dalam kesempatan itu, Johan membenarkan bahwa KPK akan memeriksa tersangka kasus simulator SIM Brigjen Didik Purnomo. Katanya, pemeriksaan akan dilangsungkan di rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Senin (24/9). Johan menambahkan, Didik Purnomo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irjen Djoko Susilo.(ti/kc/dtc)

CMYK

SUMBAR RIAU

8

Selasa,

25 September 2012

Desak Bupati-Wabup Mundur Ribuan Warga Bengkalis Demo

JCH Padangpanjang Berangkat Oktober PADANGPANJANG (HK) — Sebanyak 129 jamaah calon haji (JCH) asal Padangpanjang, Sumatera Barat dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pada pertengahan Oktober 2012. " Dari 129 orang tersebut terdiri dari 47 jamaah pria dan 83 jamaah wanita. Mereka berangkat tergabung dalam kelompok terbang (kloter) XX pada 16 Oktober 2012," kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemnag) Kota Padangpanjang, Japeri, di Padangpanjang, Senin (24/9).

Dia mengatakan, pembinaan terakhir calon haji Sabtu (15/9) di Masjid Tauhid yang dilanjutkan dengan pembekalan ketua regu dan rombongan. " Itu tahap pembinaan terakhir untuk calon haji dan pembekalan ketua regu dan rombongan yang sebelumnya telah dipilih jamaah," katanya.

Untuk pengiriman barang bawaan calon haji melalui PT. Pos Padangpanjang dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Oktober, selanjut pada 14 Oktober barang tersebut dikirim ke Asrama Haji Padang.

Sedangkan pada 15 Oktober, imbuh dia, jamaah berangkat dari Padangpanjang menuju Asrama Haji Padang dan 16 Oktober jamaah langsung terbang menuju Jeddah.

"Untuk pelepasan dan keberangkatan jamaah dari Padangpanjang menuju Padang, biasanya difasilitasi Pemkot Padangpanjang dan diantarkan oleh rombongan wali kota dan Muspida hingga ke pemondokan di Asrama Haji," jelasnya.

Dia mengimbau kepada calon haji untuk memasang niat dengan ikhlas dan meninggalkan beban permasalahan yang ada, termasuk menjaga kesehatan.

Selain itu, kepada calon haji juga diminta untuk menaati seluruh peraturan selama pemondokan dan menjalan ibadah, menjaga persatuan dan tidak melakukan hal-hal dapat merusak ibadah haji.

Dalam melaksanakan ibadah haji cukup banyak larangan. Kami harap larangan tersebut jangan dilanggar agar tidak merusak ibadah yang dilakukan. Kami juga minta para jamaah mendoakan keselamatan dan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan," katanya.

Untuk Kota Padangpanjang, jumlah calon haji 2012 ini sedikit mengalami penurunan dari tahun 2011 yang mencapai 165 orang dari tiga daerah, Tanahdatar dan sebagian Padangpariaman. (ant)

BENGKALIS (HK) — Tidak kurang empat ribuan massa dari berbagai kecamatan menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Bupati dan DPRD Bengkalis, Senin (24/9). Mereka mendesak Bupati dan Wakil Bupati mundur dari jabatannya karena dianggap gagal menjalankan program pembangunan di Negeri Junjungan.

Massa mulai berkumpul di Lapangan Tugu, Bengkalis, sekitar pukul 08.30 WIB. Sambil menunggu massa dari luar Pulau Bengkalis, koordinator aksi sempat menyampaikan beberapa orasi dan imbau kepada masyarakat yang ikut menyampaikan aspirasi agar tidak anarkis. Dari piha Kepolisian juga sempat memberi arahan kepada para demonstran, sebelum ditutup dengan doa bersama.

Usai doa, massa beramairamai menuju Kantor Bupati dengan berjalan kaki dan dikawan foreder oleh aparat Kepolisian. Begitu sampai di Kantor Bupati, massa dengan tertib berbaris di depan blokade aparat keamanan yang terdiri personil Brimob Polda Riau, Polres Dumai, Rokan Hilir, Siak dan Bengkalis.

Mereka secara bergantian menyampaikan aspirasi di atas mobil pick up yang telah dilengkapi pengeras suara.

Intinya mereka meminta Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh dan Wakil Bupati H Suyatno mundur dari jabatannya karena inilai gagal menjalankan visi dan misi-nya sebagai kepala daerah. para peserta demo yang umumnya berasal dari Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, aktivis LSM dan mahasiswa.

Warga sempat ingin me-

nanggalkan baliho visi dan misi Pemkab Bengkalis yang terpasang di dekat pagar Kantor Bupati, namun niat tersebut tak jadi dilaksanakan karena cepat dicegah.

Hampir satu jam menyampaikan orasi, tidak satupun pejabat dari Pemkab Bengkalis yang turun menyambut para demonstran. Para demostran pun sepertinya sudah memprediksi hal itu, sehingga mereka memutuskan meninggalkan Kantor Bupati dan melanjutkan menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Bengkalis.

Di kantor para wakil rakyat itu, peserta aksi makin membludak hingga ke jalan. Suasana di kantor wakil rakyat tersebut berubah menjadi lautan manusia yang antusias mengikuti aksi demo. Beda dengan di Kantor Bupati, di Kantor DPRD mereka sudah ditunggu oleh Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah, Wakil Ketua Indra Gunawan dan Hidayat Tagor Nasution serta sejumlah anggota DPRD lainnya. “ Kita semua yang hadir di sini menuntut DPRD menggelar sidang paripurna dengan menggunakan hak angket dan interpelasi untuk memberhentian Bupati dan Wakil Bupati. Keduanya telah gagal menjalankan amanah rakyat, pembangunan di Bengkalis macet, penyerapan

Disdik Diminta Validkan Data Anak Putus Sekolah SELATPANJANG (HK) — Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti diminta segera memvalidkan data anak putus sekolah. Saat ini, jumlah anak putus sekolah tercatat 2000 orang. Tidak tertutup kemungkinan masih ada anak-anak di berbagai pelosok pedesaan di Meranti yang tidak sekolah.

Bupati Kepulauan Meranti Drs. Irwan mengungkapkan hal ini, Senin (24/9) terkait rencana Pemkab Kepulauan Meranti menggerakkan wajar 12 tahun. “ Jangan sampai ada anak usia sekolah tidak sekolah.

Tidak ada alasan bagi anak usia sekolah, tapi tidak sekolah. Besarnya dana untuk sector pendidikan di APBD, harus mampu mengakomodir berbagai persoalan pendidikan di daerah ini,” ungkap Bupati.

Kata Bupati, masih ba-

nyaknya anak putus sekolah merupakan persoalan yang harus segera dituntaskan oleh Dinas Pendidikan Meranti sebagai pihak yang berwewenang harus bisa menuntaskan persoalan ini. Disdik tidak cukup hanya dengan melakukan seruan ataupun ajakan untuk kembali ke sekolah.

Seluruh stake holder harus bersama-sama bahu membahu, mengembalikan anak-anak yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah. Apalagi pemerintah cukup serius dengan mengalokasikan dana BOS yang cukup besar untuk mengakomodir berbagai kebutuhan opersional siswa. Pemerintah dareah Meranti juga sudah menetapkan kebijakan mengalokasikan 20 persen dari total APBD untuk pembangunan sektor pendidikan. “ Anak-anak Meranti mi-

nimal harus tamat SLTA. Syukur-syukur bisa mengenyam pendidikan tinggi. Kalaupun tidak, pemerintah daerah berupaya memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pelatihan keterampilan. Untuk itu, kita siap mengaloksikan dana untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM Meranti” beber Bupati.

Kepala Dinas Pendidikan Meranti Drs. Baktiar mengakui, saat ini pihaknya masih terus memvalidkank data anak putus sekolah. Untuk itu, Disdik Meranti sudah melakukan koordinasi dengan masing-masing UPTD dan pihak sekolah yang tersebar di berbagai pelosok pedesaan untuk melakukan pendataan anak putus sekolah. Selain itu, Disdik juga berupaya berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa. (lan)

Sulaman Terpanjang dari Sumbar PADANG (HK) — Para pengrajin sulaman di Sumbar membuat sejarah baru. Sulaman terpanjang yang mereka buat akan dicatat ke dalam rekor Museum Rekor Indonesia (MURI). Karya yang mereka hasilkan itu juga luar biasa, sama hebatnya dengan karya perancang busana terkenal.

Mereka pun pantas menjadi terkenal dan dikagumi bagaikan artis karena hasil kerajinan sulaman dari Sumbar itu sangat menawan dan tidak diragukan lagi. Namun mereka kurang dipublikasikan, begitu juga hasil sulamannya. Bahkan pada kelompok tertentu, tidak ada lagi regenerasi para pengrajin sulaman.

Pengurus Yayasan Sulam Indonesia Jakarta, Lita Jonathan kepada wartawan Senin (24/9),usai pembukaan Pembuatan Sulam Indonesia Terpanjang Rekor MURI di Gubernuran Sumbar menyebutkan, sulaman terpanjang ini merupakan kegiatan yang pertama kali digelar. Tetapi target utamanya bukan semata untuk dicatat di sebagai rekor MURI, tetapi untuk lebih meningkatkan kualitas para pengrajin.

“Tujuan utama kegiatan

membuat sulaman terpanjang ini bukan semata prestasi sebagai rekor MURI, tetapi untuk peningkatan kemampuan mereka. Selain itu juga regenerasi para pengrajin,” terang Lita.

Sebab aktivitas menyulam paling banyak ditemukan di Sumbar dengan berbagai macam motif yang cantik, unik dan menawan. Namun agaknya menyulam mulai ditinggalkan masyarakat.

Sehingga tak banyak kini yang menggelutinya. Padahal para pengrajin sulaman ini sama hebatnya dengan perancang pakaian yang terkenal.

Karena itu, sudah saatnya mereka ditampilkan layaknya artis hebat.

“Kita berharap lewat kegiatan ini akan lahir pengrajin sulaman hebat dari Sumbar yang dikenal luas masyarakat dengan karya-karyanya, sama seperti perancang pakaian. Kualitas sulaman asal Sumbar itu sangat bagus dan tidak diragukan lagi,” terang Lita.

Sementara itu Ketua Dekranasda Sumbar Nevi Irwan Prayitno mengatakan, karya sulaman 20 pengrajin ini me-

rupakan prestasi yang akan tercatat sebagai rekor MURI. Setiap pengrajin yang berasal dari Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kabupaten/Kota se-Sumbar, turut berpartisipasi membuat 1 meter sulaman, termasuk dari Mentawai dan ditambah 1 meter dari Dekranasda Sumbar. Total sulaman terpanjang yang akan dibuat juga sekitar 20 meter.

Setiap daerah menampilkan ciri khas sulaman masing-masing. Untuk daerah yang tidak memiliki tradisi menyulam, mereka tetap berpartisipasi dengan minta bantuan kabupaten/ kota lain. Seperti Mentawai yang meminta bantuan pengrajin dari Agam.

“Sulaman itu mereka buat sejak awal September lalu.

Rencananya sulaman terpanjang tersebut akan ditampilkan pada ajang Festival Sulam Internasional 2012 di Jakarta bulan depan. Motif yang mereka tampilkan beragam, diantaranya kapalo samek, suji caia, sulam bayang, sulam benang mas dan yang lainnya,” terang Nevi.(vie)

CMYK

RIAU TERKINI

DEMO WARGA — Seribuan massa berdemo di Kantor Bupati Bengkalis, Senin (24/9). Mereka mendesak Herliyan Saleh mundur sebagai bupati karena dianggap gagal majukan daerah.

APBD minim serta tumbuh suburnya KKN,” tegas Kusmayadi, dalam orasinya di halaman DPRD Bengkalis.

Setelah berorasi di halaman Kantor DPRD, sebanyak 19 orang anggota dewan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Jamal Abdillah, Wakil Ketua Indra Gunawan, Hidayat Tagor Nasution, anggota DPRD Hendri HS, Mira Roza, Anom Suroto, Tarmizi, Sofyan, Heru Wahyudi, Yudi Veryantoro, Rahman Jantan, Jamadin Sinaga, Purboyo, Dani Purba, Daud Gultom,Misliadi dan Fidel Fuadi keluar menemui massa.

Di hadapan ribuan massa, Ketua DPRD Jamal Abdillah diminta naik ke mobil pick up untuk menyampaikan tanggapan atas aspirasi yang disuar-

akan masyarakat. Jamal pun meminta kepada perwakilan massa untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi secara tertulis di Gedung DPRD. Sempat terjadi tawar menawar terkait jumlah perwakilan yang akan masuk.

Ketua DPRD awalnya meminta 25 orang saja, namun massa meminta 50 orang. Ketua DPRD pun akhir menerima permintaan tersebut.

Selanjutnya perwakilan massa sebanyak 50 orang dipersilahkan menuju ruang sidang kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Diantara utusan massa terlihat H Effendi Buntat, H Izahar Atan alias Atan Petot, Asriyalmi, Akramudin Nur, Misri, Amir Syarifudin, Pasla,Rusdi Ispandi, Herizal dan lainnya. Suasa-

na rapat berlangsung alot, intinya para perwakilan massa minta kepastian Ketua DPRD sanggup tidak memenuhi aspirasi mereka menggelar paripurna pemberhentian pemimpin Bengkalis saat ini.

“Sudah cukup banyak persoalan pembangunan di Bengkalis ini yang tidak dapat dinikmati masyarakat. Bupati dan wakil bupati hanya mampu beretorika, visi dan misi tidak jalan, penyerapan APBD sampai September ini baru 20 persen. Banyak proyek yang belum berjalan.

Sudah seharusnya DPRD menggunakan hak interpelasi untuk memberhentikan bupati dan wakil bupati, ” desak Effendi, tokoh masyarakat Bengkalis di hadapan anggota dewan yang hadir. (man)

CMYK

CMYK

Selasa,

25 September 2012

HARGA ECERAN Rp2.000,HARGA LANGGANAN Rp52.500,UNTUK LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM

Abdurrahman Tak Tahu Soal Akan Periksa 57 Saksi Pencairan Dana Saksi Kasus Dana Hibah KPU Batam Rio Indra Madi Bendahara DPW PKNU Kepri

Pantang Putus Asa BAGI sebagian masyarakat Batam dan Kepri pada umumnya, pemilik nama lengkap Rio Indra Madi, sudah tidak asing lagi.

Pasalnya, pria satu ini sudah malang melintang di berbagai organisasi kemasyarakatan, apalagi sejak dipercaya menjadi Bendahara DPW PKNU Kepri, pada 27 Agustus lalu.

Meski sudah cukup dikenal, tapi tak sedikit orang tau bahwa pria kelahiran Tanjungpinang 17 Agustus 1962 silam ini memiliki sifat yang patut ditiru, yakni sifat pantang putus asa.

Sehingga meski pernah gagal, tapi dia tetap optimis.

BATAM CENTRE (HK) — Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KPU pada pemilihan Walikota Batam 2010 lalu.

Oleh: Ali Mahmud, Liputan Batam Kali ini, giliran Komisioner KPU, Abdurrahman dimintai keterangan seputar pencairan dana hibah tersebut. Dalam keterangannya, Abdurrahman mengaku tidak tahu pencairan dana bantuan itu.

"Saya dimintai keterangan sebagai saksi. Dan itu hanya penguatan dari keterangan sebelumnya. Pertanyaannya seputar proses pengajuan dana, dan itu memang saya tahu. Yakni

Pantang Putus

Abdurrahman Tak

Bersambung ke hlm 10

Bersambung ke hlm 10

Rekomendasi DPRD untuk Legalitas oleh kepala daerah.

UPTL lain seperti "Jadi, rekomenBatamindo, Panbil dasi dari DPRD sadan Tunas serta ma sekali tidak ada lainnya yang ada di membahas soal keBatam juga wajib naikan tarif listrik. dibuatkan segera Komisi III cuma meSK tarif listriknya rekomendasikan peoleh kepala daerah. netapan tarif yang Karena itu, Koberlaku tapa mengu- Edward misi III saat ini mabah struktur (tarif) sih menunggu draft pada golongan manapun," struktur tarif UPTL-UPTL tegas pria yang juga anggota selain PLN Batam tersebut Komisi III ini. untuk segera direkomenDikatakannya, sejak UU dasikan kepada Walikota No.30 tahun 2009 tersebut Batam. diundangkan, penetapan ta"Perlu dipahami lagi, perif yang berlaku di Batam be- netapan SK kepala daerah lum dibuat surat keputusan itu adalah dalam rangka leoleh kepala daerah (Walikota galisasi tarif yang sudah Batam). Dan itu berarti ber- berlaku. Dan tidak mengulawanan dengan amanat un- bah tarif baik ke bawah dang-undang tersebut. maupun ke atas. KarenaSelain untuk PLN Ba- nya, tidak ada kajian tarif di tam, kata Brando, dalam Tarif Listrik UU No.30 tahun 2009 itu, Bersambung ke hlm 10

CMYK

Abdurrahman

Akan Periksa Bersambung ke hlm 10

Tarif Listrik Tidak Naik BATAM (HK) — Tarif listrik di Batam sama sekali tidak berubah. Desakan agar Walikota Batam Ahmad Dalan segera menandatangani hasil rekomendasi Komisi III DPRD Kota Batam tentang tarif listrik, lebih kepada asas legalitas tarif yang sedang berlaku saat ini.

"Tidak ada yang berubah tarifnya," ujar Edward Brando, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Batam kepada wartawan, Senin (24/9).

Kata Edward, apa yang disampaikan Komisi III merupakan penyesuaian atas Undang Undang No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan perihal penetapan tarif terhadap Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) harus ditetapkan

BATAM CENTRE (HK) — Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Astiti Ardjana mengatakan pihaknya akan memeriksa sebanyak 57 saksi terkait penggelapan dana Hibah KPU Kota Batam.

Astiti Ardjana juga menambahkan dalam pemeriksaan kasus tersebut, pihak Kejari hanya memakai UU Tindak Pidana Korupsi, sedangkan UU Pencucian uang

CECEP/HALUAN KEPRI

TKI DEPORTASI — Sambil menggendong bayinya, satu dari puluhan TKI bermasalah tiba di Pelabuhan Fery International Batam, Senin (24/9) setelah dideportasi dari Malaysia.

32 TKI Dideportasi Lewat Batam BATAM CENTRE (HK) — Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru Malaysia mendeportasi sebanyak 32 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah. Pemulangan TKI ke berbagai daerah di Indonesia ini diberangkatkan dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Batam Centre, Senin (24/9).

TKI yang dipulangkan berasal dari daerah Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Terdiri atas 17 wanita dewasa, 13 pria dewasa dan 2 anak dengan usia di bawah satu tahun.

Satgas Pendamping TKI Dinas Sosial Batam, Febriana menyatakan, pemulangan TKI ke Indonesia dikare-

nakan berbagai permasalahan yang dihadapi TKI selama di Malaysia. Seperti gaji yang tidak dibayar oleh majikan dan sebagian lagi, dokumen-dokumen mereka mati serta tidak diperpanjang.

"Mereka minta bantuan KJRI Johor Bahru untuk dipulangkan ke Indonesia," katanya.

Febriana menyatakan, dari Pelabuhan Internasional Batam Centre, TKI kemudian dibawa menuju Rumah Singgah Sementara di Sekupang.

Di rumah singgah Dinas Sosial Kota Batam ini, TKI akan kembali didata dan menunggu jadwal pemulangan ke

32 TKI Bersambung ke hlm 10

Reklamasi PT Power Land Meresahkan Warga Tanjunguma Protes BATAM CENTRE (HK) — Warga Kelurahan Tanjunguma, Kecamatan Lubuk Baja, tergabung dalam kelompok nelayan Menyatukan Aspirasi Lingkungan Internal Nelayan (Marlin) merasah resah dengan aktivitas reklamasi di Pulau Bokor, yang dilakukan PT Power Land.

Atas keresahan tersebut,

melalui Ketua RT001 dan Ketua RW09, serta Lurah Tanjunguma, Muhammad Fauzi, SE menandatangani surat dan dikirim kepada Kepala Dinas KP2K Kota Batam. Bahwa aktivitas PT PL di Pulau Bokor selama ini tidak pernah dimusyawarahkan bersama masyarakat nelayan setempat.

Surat tersebut dibuat tanggal 1 Agustus 2012 dengan tembusan, Walikota Batam, DPRD Kota Batam, Bapedal, BP Batam, Ombusman Kota Batam, serta Camat Lubuk Baja.

"Masyarakat nelayan di sekitarnya merasa terganggu, akibat aktivitas penimbunan tanah di Pulau Bokor," kata

Ketua Marlin, Tengku Isya dalam suratnya.

Terkait surat pengaduan masyarakat nelayan Tanjunguma ini, langsung ditanggapi oleh pimpinan DPRD Kota Batam. Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Ruslan Kasbulatov selaku Koordinator Bidang

Reklamasi PT Bersambung ke hlm 10

10

METRO BATAM Selasa,

25 September 2012

Mendisain Kemajuan Rakyat dalam Perspektif Barat DALAM studi linier pembangunan terutama yang dilakukan oleh W.W. Rostow dalam satu bukunya yang terkenal (“The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Cambridge: Cambridge University Press, 1960), mengajarkan bagaimana kemajuan suatu bangsa melalui suatu proses tahapan dari kondisi tradisional kemudian masuk ke pra-kondisi untuk tinggal landas (pre-conditions to “take-off”), selanjutnya ke tahap tinggal landas (take-off society), dan berkembang ke tahapan pematangan (drive to matu-

rity) dan akhirnya dicapainya masyarakat dengan derajat konsumsi tinggi (high mass consumption stage). Aspek historical dalam studi pembangunan ini menekankan akan pentingnya penerimaan nilai-nilai baru melalui proses modernisasi yang dalam kadar tertentu identik dengan nilainilai konstruksi idealis Barat untuk memperkuat struktur dan kultur masyarakat industrialis yang dalam system ekonominya menjurus ke liberalis-kapitalis yang dalam sejarah peradaban dunia juga pernah mengalami masa kelam

imperialism-kolo- Oleh: DR H Syamsul Bahrum (PhD) Jepangan” atau nialisme termasuk “Nihonka”. Suatu neo-imperialisme “cultural clash” syamsulbahrum007@gmail.com paska Perang Dunia yang cukup memake II. Meskipun berbagai nguat pikiran lama yang re- kan banyak korban di kakritik dilakukan dalam me- levan dan irelevan. Bahkan langan tentera dan rakyat motret proses pembangunan dalam pandangan Rostow Jepang yang pro-memperini terutama dari kalangan melihat penerimaan moder- tahankan tradisi Samurai neo-Marxix (1960-1970-an) nisasi yang dilabel identik dengan kaum reformis ala seperti Andre Gunder Frank, dengan Westernisasi me- Barat sempat terjadi. Kita Samir Amin, Dudley Sees, lahirkan reaksi indigenous melihat bagaimana kondisi Cardosso, namun pada ak- yang dinamakannya “reac- ini difilemkan dalam The hirnya setiap Negara men- tive nationalism”. Suatu Last Samurai yang dibinjalaninya menurut kadar semangat patriotism mun- tangi oleh Tom Cruise. Pepenerimaan yang berbeda. cul karena rasa nasionalis- nerimaan struktur moderPerdebatan antagonistic me terbangun sebagai reaksi nisasi dengan masih memakan berbagai teori ini se- atas penetrasi masuknya pertahankan eksistensi kulsungguhnya memberikan kultur dan tradisi asing. Kita tur tradisional yang justru ransangan kritik-otokritik melihat bagaimana moder- semakin menguat. Meskikonstruktif-dekonstruktif nisasi di Jepang melalui pun tidak harus melahirkan sehingga melahirkan ber- “Restorasi Meiji” tahun “patriotism radikal” atau bagai pemikiran baru untuk 1868 melahirkan semangat “nationalism paranoids”, menggugat dan bahkan me- “bhusido” dan proses “pen- setidak-tidak budaya kerja

megang UPTL sudah mengajukan tarifnya sesuai tahapan dan aturan yang berlaku.

Yang bertanggung jawab dalam hal ini tentu saja Pemko Batam karena belum melaksanakan amanat UU No.30 tahun 2009 dan secara sengaja tidak menjalankan fungsinya," kata Brando.

Konsekwensi kedua, lanjut dia, jika tarif tidak segera dilegalisasi, maka pada saat audit keuangan dan administrasi, hal ini dapat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Karena itu, yang perlu kita pahami bersama adalah, rekomendasi dari DPRD itu, sekali lagi tidak pada menaikkan tarif. Karena memang tarif listrik tidak ada naik. Yang ada itu cuma agar tarif listrik yang berlaku sekarang memiliki

legalitas," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (disperidag dan ESDM) Kota Batam Ahmad Hijazi juga sudah menyatakan bahwa surat yang dikirimkan PLN Batam kepada Pemko Batam bukan tentang kenaikan tarif, melainkan penyesuaian undang-undang tentang Ketenagalistrikan.

"Jadi perlu dipahamkan kepada masyarakat bukan pada nilai tarifnya," kata Hijazi.

Kata Hijazi, sesuai UU Ketenagalistrikan, pemegang UPTL di Batam tarifnya ditetapkan Walikota Batam atas persetujuan DPRD Kota Batam. Sementara itu, tarif yang kini masih berlaku, masih ditetapkan oleh Menteri, karenanya perlu penetapan

(SK) baru.

Ketua DPRD Kota Batam, Surya Sardi mengharapkan masyarakat tidak salah persepsi dalam rekomendasi DPRD kepada Walikota Batam terhadap tarif listrik ini.

"Saya tegaskan tidak ada rekomendasi kenaikan tarif.

Cuma menetapkan tarif listrik yang telah berjalan," ujarnya.

Surya menjamin, proses rekomendasi dilakukan setelah pimpinan dewan menerima hasil telaah dari Komisi III dan sudah melalui rapat pimpinan DPRD Kota Batam.

"Jadi semua sudah sesuai prosedur," katanya, sembari meminta Walikota Batam agar segera meneken rekomendasi tersebut. Sebab, kalau lama-lama, malah menimbulkan salah persepsi," katanya. (ybt)

lompok nelayan kepada instansi pemerintah terkait, atas dasar ketidaknyamanan nelayan terhadap aktivitas penimbunan tanah di Pulau Bokor. Dalam surat tersebut,

kata Ruslan, nelayan mengaku terganggu dengan hasil tangkapan ikan di laut.

"Jadi surat itu dikirim ke Pemko yang ditujukan ke dinas terkait. Dan sudah saya

disposisikan kepada Komisi I untuk segera di hearing, dengan mengundang instansi bersangkutan maupun pihak perusahaan," kata Ruslan, Senin (24/9). (lim)

dah memulangkan lebih dari seratus TKI bermasalah melalui Batam. Diantara TKI yang dipulangkan, ada juga yang menjadi korban pemerkosaan dan memiliki telah memiliki anak.

"Ada juga yang dipulangkan dalam kondisi sakit dan kami rawat dulu hingga sembuh, baru melanjutkan perjalanan ke daerah asal," pungkasnya.

Informasi yang dihimpun Haluan Kepri menyebutkan persoalan puluhan TKI itu harus dipulangkan ke daerah

asalnya sangat beragam. Di antaranya, masalah gaji yang belum dibayar majikan, masalah penipuan, bahkan bagi TKI perempuan ada juga yang pada dasarnya ingin pulang karenma alasan melahirkan.

Seperti dialami oleh Rohani, salah seorang TKW asal Sumatera Utara, Medan.

Ia sengaja pulang ke Indonesia karena merasa ditipu oleh warga Malaysia.

"Saya minta pulang sendiri karena saya ditipu oleh seorang warga Malaysia. Dia

mengaku akan memberikan pekerjaan kepada saya dengan gaji setiap bulannya 300 ringgit.

Tetapi begitu saya sampai di Malaysia, yang bersangkutan tidak menampakkan batang hidungnya, makanya saya datang ke KJRI yang ada di Malaysia untuk meminta tolong supaya dipulangkan," cerita Rohani sambil berlalu pergi bersama teman-temannya yang suduah dijemput dan dikawal oleh beberapa Satpol PP. (wan/cw42)

saya. Tentu saya menjawab sesuai dengan tugas saya, yakni sebagai Pokja pencalonan," kata Abdurrahman.

Dia mengakui, pada proses pencalonan beberapa kali melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Seperti ke Kaliungu, Jawa Tengah untuk mengecek legalitas ijazah yang dimiliki oleh Calon Wakil Walikota Batam, Nuryanto alias Cak Nur, melakukan verifikasi Partai Politik di KPU Pusat, serta melaporkan hasil kekayaan para Cawako dan Cawawako ke KPK. "Memang saya melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Dan itu kami berangkat bersama-sama. Jadi tidak ada nama saya di dalam per-

jalanan fiktif," ujar Abdurrahman.

Jaksa penyidik, Rizky Rahmatullah mengatakan, dalam keterangannya, yang bersangkutan (Abdurrahman) mengaku tidak mengetahui tentang pengelolaan keuangan.

"Yang bersangkutan mengaku tidak tahu soal pengelolaan keuangan. Karena dia (Abdurrahman) sebagai Pokja pelaksanaan pemilihan Cawako dan Cawawako. Tapi ada namanya di dalam perjalanan ke luar kota di Indonesia, yang fiktif. Itu dilakukan sekali," kata Jaksa Rizky.

Kasi Pidsus Kejari Batam, Abdul Faried menga-

Reklamasi PT

Sambungan hal 9 Pemerintahan dan Hukum, mendisposisikan kepada Komisi I DPRD untuk segera ditindaklanjutinya.

Ruslan mengatakan, surat tersebut dikirim oleh ke-

32 TKI

Sambungan hal 9 daerah asal.

Seluruh TKI tersebut akan dipulangkan menggunakan kapal Pelni dari Pelabuhan Beton Sekupang, Batam menuju Tanjung Priok, Jakarta.

Selanjutnya dari Jakarta, mereka akan dipulangkan ke daerah masing-masing.

"Di Jakarta mereka akan didata oleh Kementerian Sosial. Setelah itu, mereka akan dipulangkan dengan jalur darat hingga tempat asal," katanya.

Menurut Febriana, sejak awal tahun, KJRI Johor su-

Abdurrahman Tak

Sambungan hal 9 KPU mengajukan ke Pemko, lalu Pemko mengajukan ke DPRD dan disetujui. Tapi kalau soal pencairan dana, saya tidak tahu," tegas Abdurrahman kepada wartawan, Senin (24/9).

Abdurrahman tiba di kantor Kejaksaan Negeri pukul 09.00 WIB dengan mengendarai mobil dinas jenis Avanza Merah. Pria perawakan kurus ini, mengenakan baju batik dan celana jeans langsung menuju ke ruang penyidik Jaksa lantai dua. Ia diperiksa hingga pukul 13.00 WIB dan baru meninggalkan kantor Kejaksaan sekitar pukul 13.30 WIB. "Sekitar 35 pertanyaan yang disampaikan kepada

kita akan memeriksa kembali dua orang saksi untuk dimintai keterangan terkait penggelapan dana Hibah KPU Kota Batam ini," ucapnya.

Ditanya kapan berkasberkas tersangka tindak pi-

dana korupsi dana Hibah KPU Kota Batam bisa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, Astiti menyebut, bahwa berkas yang dimaksud belum bisa dilimpahkan secepat ini.

Diperkirakan dalam minggu

"Kepastian hanya milik Allah, tapi ikhtiar adalah milik kita semua sehingga tidak ada salahnya kita hijrah," ungkap ayah tiga anak ini.

Meski sudah sukses di perusahaan, karena telah bekerja di perusahaan sejak tahun 1980-an, tapi ia terus berusaha dan ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menempatkan dirinya ter-

jun ke dunia politik.

Segudang kesibukan terus dijalaninya. Tapi, ayah dari tiga orang anak ini yakni, dr Riri Eka Mirantika, Anugrah Rumadi Putra, Cornelia Indriati tak pernah melupakan kewajiban kepada keluarganya. Untuk itu setiap saat ia selalu menyempatkan diri untuk berkumpul bersama keluarga.

Di sisi lain, sebagai Ketua RW III Bengkong Per-

ini setelah diaudit."Berkas belum bisa kita limpahkan, mungkin minggu ini. Karena berkasnya hari ini baru kita audit. Kalau sudah dilimpahkan, nanti kita informasikan lagi," kata Astiti. (cw66)

Pantang Putus

Sambungan hal 9 "Setiap orang harusnya punya sifat pantang putus asa, dan jadikan kegagalan sebagai keberhasilan tertunda," ujar penggemar sepak bola ini.

Untuk itu, meski dua kali mengalami kegagalan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tapi selalu yakin bahwa kelak akan sukses di partai lain. Karenanya, ia dengan penuh keyakinan menggabungkan dirinya di PKNU.

takan, pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi, diduga melibatkan ketua KPU Batam, Hendriyanto yang telah duluan ditetapkan sebagai tersangka.

"Hari ini ada tiga orang saksi yang dimintai keterangan. Selain Abdurrahman, ada dua orang honorer KPU yakni, Lukman Hakim dan Sholehuddin juga dimintai keterangan sebagai saksi.

Masih ada lagi yang akan kami mintai keterangan sebagai saksi. Pada saatnya, Ketua KPU akan kami panggil lagi untuk dimintai keterangan," kata Faried. ***

Akan Periksa

Sambungan hal 9 belum bisa diterapkan.

"Kita akan periksa semua saksi sebanyak 57 orang. Dan hingga tanggal 27 September mendatang kita targetkan sudah memeriksa sebanyak 9 saksi. Besok (hari ini-red) juga

tional China” oleh Deng Xio Peng yang menjadikan China menjadi kekuatan ekonomi ke dua di dunia setelah Amerika Serikat. Jadi marilah kita menerima modernisasi ini dalam memperkuat struktur dan kultur bangsa, sehingga dalam bermain di tataran globalisasi kita tidak menjadi penonton atau digilas oleh mesin globalisasi yang kekuatannya ada di luar kekuasaan Negara termasuk ada di perusahaan besar yang dikenal dengan TNCs (TransNational Cooperation) atau MNCs (Multi-National Cooperation). Mari kita saling memanfaatkan kekuatan TNCs dan MNCs ini bagi kesejahteraan rakyat. Insya Allah kita memahaminya.

Tarif Listrik

Sambungan hal 9 Komisi III DPRD Kota Batam.

Yang ada ialah, tarif yang sudah dan sedang berjalan atau berlaku, agar segera dilegalisasi. Dan sesuai undang-undang, itu merupakan tanggung jawab pemerintah," katanya.

Menurut Brando, ketika tarif listrik yang sedang berjalan ini tidak segera ditetapkan atau diterbitkan SK yang ditandatangani oleh Walikota Batam, maka ada dua konsekwensi yang bisa terjadi. Pertama, tarif yang sedang berlaku berpotensi untuk digugat (class action) oleh publik, mengingat hal tersebut adalah ilegal.

"Meski demikian, jika publik menggugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka UPTL tidak perlu galau. Itu karena pe-

keras bahkan “workaholics”, hemat, produktif, philantropik, loyalitas pada tempat kerja, telah menjadikan modenisasi di Jepang dan termasuk di China tidak menghilangkan kearifan local (local wisdoms).

Di Cina, tokoh yang cukup terkenal adalah Sun Yat Sen dengan bukunya terkenal yang terbit tahun 1922 yakni “The International Development of China” diterbikan di New York oleh penerbit Putnam, dimana dia menekankan akan Tiga Prinsip Utama yakni: Nasionalisme, Demokrasi dan Kesejahteraan dalam memperkuat tatanan ekonomi baru di China yang juga tidak terpisahkan dari awal lahirnya pemikiran “go-interna-

mai dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bengkong Laut ini, suami dari Umiyati SE ini selalu terbuka dalam segala hal, terutama menyangkut untuk kepentingan masyarakat.

"Bagi saya pendekatan diri ke masyarakat itu sangat diperlukan. Tidak ada kata untuk tidak berbuat, walau sekecil apapun," ujar Rio.(ays)

CECEP/HALUAN KEPRI

KEPALA Kantor Wilayah BPN Kepri, Teddy Setiadi SH, CN didampingi Kepala Kantor BPN Batam, Ir Virgo Eresta Jaya M,Eng memotong Nasi Tumpeng dalam peringatan Hari Agraria Nasional yang ke-52, Senin(24/9) di Kantor BPN Batam, Sekupang.

BPN Batam Peringati Hari Agraria Nasional ke-52 SEKUPANG (HK) — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam memperingati Hari Agraria Nasional yang ke-52.

Kegiatan tersebut dimulai dengan pelaksanaan upacara bendera yang dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah BPN Kepri, Teddy Setiadi SH CN, di kantor BPN Batam, Sekupang, Senin (24/9).

Dalam penyampaiannya, Teddy Setiadi membacakan amanat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Hendarman Supanji dengan tema "Dengan Sapta Tertib Pertanahan Kita Tingkatkan Pelayanan Masyarakat".

"Pagi ini kita memperingati Hari Agraria Nasional yang ke-52. Hari ini juga merupakan Hari Tani Nasional.

Atas nama BPN RI saya mengucapkan selamat merayakan "Hari Agraria Nasional dan Hari Tani Nasional tahun 2012," kata Teddy Setiadi SH, CN dalam amanat BPN RI, Hendarman Supanji yang dibacakannya.

Dikatakannya lagi, pada tanggal 24 September 1960, telah disahkan Undang-Undang Nomor 5 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yaitu Undang-undang Pokok Agraria(UUPA).

UUPA ini merupakan amanat terhadap pelaksanaan amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Yaitu, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, pada kenyataanya semua itu belum terwujud.

"Hendaknya menjadi momentum bagi keluarga besar BPN RI untuk meneguhkan tekat bekerja yang sungguhsungguh dan iklas dalam mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebagaimana diamanatkan konstitusi dan UUPA kepada kita semua," ujarnya lagi.

BPN RI mencanangkan Sapta Tertip yang meliputi tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disipilin kerja dan tertib moral.

Kemudian progran tersebut didukung dengan melaksanakan lima program strategis yaitu, reforma agraria, penertipan lahan terlantar, legalitas aset, penyelesaian sengketa atau komflik pertanahan dan LARASITA. "Semua unit kerja di BPN RI harus melakukan tugas yang sesuai dengan Standar

Operasional Pekerjaan(SOP).

Sehingga, tugas pelayanan masyarakat bisa terukur, jelas, cepat, efektif serta mencapai target. Bagi pelayanan kantor wilayah maupun setiap kantor pertanahan yang mendapat zero complaint dan memberikan pelayanan terbaik akan diberikan reward. Sebaliknya, bagi yang melakukan kesalahan tentunya akan diberikan sangsi yang sama," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Batam, Ir Virgo Eresta Jaya M,Eng mengatakan, untuk tahun anggaran 2012, BPN Batam akan menyelesaikan sebanyak 1287 bidang sertifikat tanah prona yang ada di Kota Batam.

"Di antaranya, untuk Kelurahan Mangsang 175 bidang, Kelurahan Sungai Binti 375 bidang, Kelurahan Sungai Langkai 600 bidang, Kelurahan Tanjung Sari 287 bidang. Sedangkan untuk realisasinya hingga bulan Agustus 2012, Kelurahan Mangsang 85 bidang, Kelurahan Sungai Binti 17 bidang dan Kelurahan Tanjung Sari 107 bidang.

Jadi total semuanya 209 bidang, 761 bidang lainnya dalam proses pada bulan September," kata Virgo.(cw41)

CMYK

HUKUM & KRIMINAL

11

Selasa,

25 September 2012

Mobil Pelansir Solar Subsidi Disita Kasat Lantas Tpi Diganti TANJUNGPINANG (HK) — Gelombang mutasi sejumlah perwira di jajaran Mapolres Tanjungpinang bergulir dengan keluarnya Telegram Rahasia ( TR) Kapolda Kepri belum lama ini. Satu dari tiga perwira ini masuk ke Polda Kepri.

Tiga perwira yang dimutasi tersebut diantaranya, Kompol Safrizal G yang saat ini menjabat Kabag Sumda Polres Tanjungpinang masuk ke Biro Operasi Polda Kepri, dan Kasat Lantas Polres Tanjungpinang AKP Oxy Yudha Pratesa masuk ke Direktorat Reskrim Polda Kepri.

“Mutasi ketiga Pamen ini tinggal menunggu jadwal serah terimanya saja,” kata Kapolres Tanjungpinang AKBP Suhendri melalui Kabag Humas POlres Tanjungpinang, AKP Wawan Syaifullah kepada wartawan, Senin (24/9).

Menurut Wawan, kekosongan Kasat Lantas Polres Tanjungpinang diisi oleh AKP Dandung Putut Wibowo yang sekarang masih menjadi Kapolsek Tanjungpinang Timur. Sementara itu, yang menggantikan Dandung menjadi Kapolsek Tanjungpinang Timur adalah AKP Faisal yang saat ini menjadi Wakil Kasat Lantas Polresta Barelang.

Wawan mengatakan, rolling atau mutasi dikalangan perwira ini merupakan hal biasa dan sebagai wujud penyegaran organisasi dan promosi jabatan. Tidak ada hal lain yang menyebabkan adanya mutasi selain dari promosi saja.

“Mutasi itu hal biasa, dan mutasi kali ini tidak ada hal lain, selain hanya bagian dari promosi dan penilaian yang dilakukan pimpinan,” ungkapnya.(nel)

Warga Dabo Tewas di Kamar TANJUNGPINANG (HK) — Diduga menderita sakit, Dadang warga asli Dabo meninggal di kamar kontrakannya di jalan DI Panjaitan gang Putri Singkep Batu 7 belakang toko komputer Forwart, Minggu (23/9) malam.

“Info adanya warga yang meninggal ini didapatkan dari saksi yang ada di lokasi kejadian,” ujar Kapolres Tanjungpinang AKBP Suhendri melalui Kabag Humas Polres Tanjungpinang, AKP Wawan Syaifullah, Senin (24/9).

Wawan menambahkan, dari identifikasi tidak ditemukan bekas penganiayaan. Sehingga dugaan sementara, Dadang yang biasa dipanggil meninggal karena sakit.“Dugaan awal kita itu. Tunggu hasil otopsi dulu,” tambahnya.

Dugaan tersebut juga diperkuat dengan kesaksian Marselius warga yang sehari-hari jualan warung nasi di Batu 7 di tempat Dadang biasanya makan setiap harinya.

Menurut saksi, lanjut Wawan, siang harinya Dadang datang untuk makan di warung milik saksi.

Saat akan pulang, Dadang hampir jatuh karena dalam kondisi sakit. “Dadang diantar pulang oleh saksi karena tidak kuat jalan,” tutur Wawan.Wawan mengatakan, Dadang sudah dibawa ke Rumah Sakit untuk diotopsi. Hasil otopsi nanti akan memperjelas sebab kematian lelaki paruh baya itu. (nel)

BATAM (HK) — Polisi menyita empat unit mobil pelansir solar di station pengisian bahan bakar umum (SPBU) di tempat berbeda, Senin (24/9). Petugas juga menangkap tiga orang dalam tersangkanya yakni Edi Jambi, Siregar dan seorang yang belum diketahui identitasnya.

Empat unit mobil pelansir tersebut, masing-masing 1 unit Mitsubishi Storm warna kuning BP 8359 FX, 1 unit mobil Toyota warna merah jenis minibus BP 9134 GX dan 1 unit Nissan warna silver BP 1586 ZF serta 1 unit Toyota warna coklat BP 1075 XY. Pantauan di lapangan, keempat mobil yang digunakan sebagai pelansir solar tersebut, telah dimodifikasi. Seluruh bagian tengah dan bagian belakang mobil tersebut tidak lagi memiliki tempat duduk, karena seluruh tempat duduknya telah dimodifikasi dengan diganti sebagai tempat meletakkan tangki minyak buatan.

“Kursi tengah dan belakang sudah dibuka dan diganti dengan tangki buatan untuk menampung ratusan liter minyak,” ujar salah seorang anggota Tim Buser Polresta Barelang.

Tersangka Edi mengatakan dirinya membeli solar subsidi di SPBU Regata per liternya Rp5 ribu dari harga yang seharusnya Rp4500. Uang kelebihan Rp500 itu diberikan untuk petugas pengisi

CECEP/HALUAN KEPRI

TIMBUN SOLAR - Jajaran Sat Reskrim Polresta Barelang menyita dua mobil penimbun solar, Senin (24/9). Kedua mobil tersebut ditangkap di SPBU Batam Centre. di SPBU Regata.

Edi mengaku solar yang ia tampung dalam tangki modifikasi ukuran 700 liter dimobilnya itu akan dijualnya lagi ke pemain solar juga yaitu Sembiring dan Haloho dengan harga Rp6500 sampai Rp7500.

“Dia (Edi) mengaku orang suruhan Haloho. Setelah kami kroscek ternyata hanya mengaku-ngaku saja,” kata pe-

CMYK

kami sudah tahu lama. Kami sudah mengeluhkan hal itu ke pihak Pertamina, sampai sekarang tak ada solusinya.

Kami pun tak kuasa untuk mencegah dan menghentikannya, sebab mereka (pelansir solar) lebih nekat dan tak segan mengancam petugas pengisian kami,” ujar Dadang.

Sementara di razia Satlantas Polresta Barelang di

depan Novotel meringkus dua mobil pelansir solar yang dipasangi tangki modifikasi ukuran satu ton beserta sopirnya. Pelaku yang salah satunya wartawan mingguan tak bisa mengelak setelah dibuka pintu tengahnya, yang nampak hanya tangki modifikasi ukuran besar yang seharusnya digunakan untuk tempat duduk penumpang.(ays)

Polisi Bubarkan Unjuk Rasa BATAM(HK) — Polsek Lubukbaja membubarkan aksi unjuk rasa puluhan orang di depan Kantor Lurah Batu Licin, Lubukbaja, Senin (24/9) sekitar pukul 10.00 WIB. Pasalnya, massa demo tidak menyampaikan pemberitahuan pada kepolisian.

Oleh: Amir Yunus, Liputan Batam Kanit Patroli Polsek Lubuk Baja, Bripka Soedarso mengatakan ia hanya menjalankan kerja sesuai dengan aturan.

Karena keberadaan demostran tidak ada pemberitahuan sebelumnya, maka ia meminta mereka membubarkan diri.“Ka-

Aparat Arogan dan Tidak Profesional BATAM (HK)- Penasehat Hukum (PH) kedua tersangka yakni Wahyudi (40) dan Tino Adriano menilai polisi arogan dan tidak profesional. Pasalnya penangkapan kedua terdakwa oleh Polsek Sekupang tidak berdasarkan hukum.

“Penangkapan tidak sesuai prosedur karena tidak membawa surat penangkapan. Dan penangkapan ini terlalu dipaksakan sehingga tidak sah,” ujar Rusli, PH kedua terdakwa dalam sidang praperadilan tersangka pencurian besi di PT Masa Batam di Pengadilan Negeri (PN) Batam yang didampingi PH lainnya, Roy Wright dan Lubis, Senin (24/9).

Menurut Rusli, kedua

nyidik di Unit VI Tipiter Satreskrim Polresta Barelang.

Manager Operasional SPBU Regata, Dadang mengaku belum tahu jatah Rp500 per liter untuk anggotanya. “Kami belum tahu pasti ada petugas pengisi kami yang ikut bermain mengambil keuntungan dari pengisian solar oleh pelansir solar. Tapi kalau ada pelansir solar di SPBU Regata,

kliennya tidak melakukan pencurian. Sebab, katanya, kedua tersangka itu memindahkan barang tanpa ada niat untuk memiliki, akan tetapi hanya atas suruhan PT Masa Batam berdasarkan surat perintah kerja dari perusahaan selaku pemilik barang.

Dengan begitu, katanya, tindakan penahanan ini dianggap tidak berdasarkan hukum. Sehingga harus diperiksa agar tindakan tidak terulang dan tidak merugikan pihak lain.

Untuk itu, lanjut Rusli, meminta kedua tersangka segera dilepaskan dari tahanan. Sedangkan pihak kepolisian agar memberikan ganti rugi secara materiil

sebesar Rp2,4 juta karena akibat penahanan sudah delapan hari tidak kerja. Selain itu mengganti kerugian inmateriil sebesar Rp100 juta, akibat dari penahanan tersebut, pemohon jadi malu di masyarakat.

“Kita minta agar hakim yang memimpin persidangan memerintahkan kepolisian untuk mengeluarkan kedua tersangka dari tahanan. Selain itu, mengganti rugi kerugian materiil dan inmateriil,” ujar Rusli.

Thomas Tarigan, hakim yang memimpin persidangan menunda sidang hingga besok untuk mendengarkan jawaban dari pihak kepolisian, Selasa (25/9).(doz)

mi hanya jalankan aturan, kalau mereka ada pemberitahuan tentu kami izinkan,” katanya.

Lurah Batu Licin, Margono mengatakan puluhan demonstran itu menuntut untuk menutup stasion pengisian bahan bakar umum (SPBU). Namun dari massa aksi tersebut, hanya segelintir saja yang tercatat sebagai warga Bunga Raya, tempat SPBU tersebut akan berdiri. Sementara sebagian besar lainnya, tidak jelas identitasnya sebagai warga mana.

“Data kita, hanya segelintir yang warga sekitar lokasi SPBU,” ujar Margono sesaat setelah menjumpai demonstran.

Terlebih lagi, lanjutnya, para demonstran tidak ada izin dan juga pemberitahuan ke pihak RT, RW setempat. Sehingga pihak kepolisian bersama pihak kelurahan terpaksa meminta mereka untuk membubarkan diri secara tertib. “Jangankan pemberitahuan kepolisi, sepengetahuan RT RW setempat pun tidak ada,’ katanya.

Meskipun semua jelas, lanjut Margono, tetap saja kedatangan demonstran salah sasaran karena izin pendirian SPBU bukan di kelurahan, tetapi ada di Pertamina dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sementara dari sisi gangguan lalu lintas ada di Dishub dan dampak lingkungan ada di Bapedalda.

“Mereka bukan salah sasaran, tapi lebih tepatnya ke Instansi terkait, karena kami hanya pada izin Hinder Ordinansi (HO),” tambahnya.***

Lima Anggota TNI AD Terancam Dipecat Diduga Terlibat Narkoba TANJUNGPINANG (HK)- Komandan Korem 033 Wira Pratama (WP) Brigjend TNI Deni K Irawan mengatakan lima orang anggotanya sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Kepri terancam dipecat dari tugasnya. mereka diduga terlibat dalam kasus narkotika.

Dikatakannya, anca man pemecatan kelima anggotanya tersebut, setelah adanya kekuatan hukum tetap dari sidang di Pengadilan Militer I-03 Padang. Secara Rinci, Deni belum bisa menyebutkan nama dan pangkat termas-

uk wilayah tugas setiap anggotanya tersebut.

“Kelima anggota kita yang saat ini masih terduga berasalah tersebut masih di proses di Polisi Militer (POM) TNI AD. Bila cukup memenuhi unsur, maka segera kita limpahkan ke pengadilan militer I-03 Padang. Mereka ada yang bertugas di Korem 033 WP dan ada juga yang bertugas di Kodim, termasuk Koramil dan Bataliyon,” kata Deni.

Menurut Deni, penanganan kasus narkoba yang melibatkan anggotanya sebagai prajurit TNI, tidak

ada ampunnya. Karena narkoba ini termasuk salah satu kasus tindak pidana yang menjadi atensi, khususnya bagi jajaran TNI untuk harus ditegakkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Bagi anggota TNI tidak ada isitilah maaf terhadap anggota prajurit yang terbukti terlibat kasus narkotika untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum dipecat, prajurit bersangkutan juga harus menjalani penahanan di Mahkamah Militer,” ujarnya. (nel)

Deni K Irawan

LINGGA

12

Selasa,

25 September 2012

Berhala Tak Dapat Bantuan RTLH LINGGA(HK) â&#x20AC;&#x201D; Dusun Pulau Berhala tahun ini tidak mendapat bantuan Rumah Tangga Layak Huni (RTLH). Jatah RTLH tahun ini diterima Dusun Pulau Lalang yang masih bagian dari Desa Berhala, Kecamatan Singkep, sebanyak 20 unit.

Oleh: Jefriadi, Liputan Lingga " Iya angkanya sudah final. Bantuan RTLH sebanyak 20 unit tahun ini hanya untuk Dusun Pulau Lalang saja. Sementara Dusun Pulau Berhala tahun depan," kata Kepala Desa Berhala Encik Syarif, kemarin.

Desa Berhala terdiri dari dua dusun yakni Dusun Pulau Lalang dan Dusun Pulau Berhala. Kedua dusun ini terpisah oleh laut. Untuk bisa mencapai dusun ini harus menggunakan pompong yang biasa digunakan sebagai alat transportasi oleh warga setempat.

Encik Syarif mengaku tidak terlalu mempersoalkan

RTLH tahun ini hanya diterima masyarakat Dusun Pulau Lalang. Sebab dari informasi yang dia peroleh, Pemkab Lingga dan Pemprov Kepri sudah sepakat akan membangun Pulau Berhala tahun 2013. " Jika rencana Pemprov dan Pemkab ini terlaksana, kami masyarakat yang tinggal di Pulau Berhala, tentu sangat senang sekali. Kami akan mendukung kebijakan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Kadishubkominfo Pemkab Lingga, Ishak mengatakan bahwa Pemkab mulai membangun Pulau Berhala di Kecamatan Sing-

kep menjadi kawasan terpadu dengan segala potensinya pada tahun 2013 mendatang.

Untuk mewujudkan hal ini, Pemkab akan mengandeng Provinsi Kepri. " Salah satu pembangunan yang paling mendesak untuk segera dilaksanakan adalah pelabuhan. Saat ini rancangannya sudah disiapkan Dishubkominfo Lingga, " kata Ishak ketika itu.

Ia mengatakan, pembangunan pelabuhan di Pulau Berhala akan dilakukan awal 2013. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp3,5 miliar dan ini sudah diusulkan ke Pemerintah Provinsi Kepri pada 2011 lalu.

Selain pelabuhan, lanjut dia, rencana pembangunan yang lain juga sudah dan sedang dikaji. " Selain kebutuhan yang mendesak tadi kita juga akan membangun jalan, air bersih, penerangan, panggung terbuka serta lainya di pulau tersebut," katanya menjelaskan. ***

Perpustakaan Diserahkan ke Kecamatan LINGGA â&#x20AC;&#x201D; Keberadaan perpustakaan provinsi di Jalan Kartini, Kecamatan Singkep saat ini statusnya masih di bawah pembinaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kabupaten Lingga. Perpustakaan ini baru diserahkan ke pihak kecamatan setelah dibina selama setahun.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lingga, Jabar Ali yang ditemui kemarin, mengatakan serah terima perpustakaan terse-

but dilakukan hari ini (kemarin,red) oleh Provinsi ke Bupati Lingga di Tanjungpinang. " Sekarang sudah dibuka, hari ini (kemarin,red) serahterima di Tanjungpinang," ungkapnya.

Dikatakan dia, saat ini perpustakaan tersebut masih dalam proses pembinaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kabupaten Lingga selama satu tahun. Setelah berjalan satu tahun baru diserahkan ke pihak kecamatan.

Selama pembinaan, ia juga akan memikirkan bagaimana mengadakan taman bacaan masyarakat untuk kecamatan lainnya, seperti Singkep Barat, Senayang dan Lingga Utara. Sebab sampai hari ini pengunjung sudah banyak yang datang, baik dari kalangan pelajar maupun masyarakat umum.

Selain itu, ia juga akan mengupayakan perpustakaan keliling yang dapat menjangkau hingga ke pelosokpelosok. (put)

NATUNA

13

Selasa,

25 September 2012

Kabag Tapem Natuna Diperiksa Terkait Dugaan Mark-up Pembebasan Lahan

Putra Daerah Masuk TNI Minim RANAI (HK) — Putera daerah Kabupaten Natuna semestinya banyak yang berminat masuk menjadi anggota TNI, sebagai upaya memperkokoh nilai-nilai nasionalisme di kawasan perbatasan.

Demikian dikatakan Leo M, putera daerah Kabupaten Natuna, yang sedang mengikuti pendidikan TNI, di Ranai, Minggu, (23/9).

Leo mengatakan, putera daerah semestinya berminat masuk TNI. Pasalnya, Kabupaten Natuna sebagai daerah terluar NKRI dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah sudah pasti menjadi rebutan negara-negara luar.

“Daerah kita berada paling terluar di NKRI, berbatasan langsung dengan negara luar seperi China, Taiwan, Vietnam, Malaysia dan Thailand. Kemudian juga terkenal dengan kekayaan ikannya, ditambah lagi dengan Migas,” katanya.

Leo mengaku, dia merupakan putera daerah yang pertama masuk TNI melalu Komando TNI Angkatan Darat Natuna. Setelah diterima, kemudian ia mengajak kawan-kawannya ikut mendaftar menjadi TNI. “Setelah saya diterima, saya ajak kawan-kawan maupun adek-adek kelas untuk ikut menjadi TNI, baik secara langsung maupun melalui jejaring sosial face books,” katanya.

Pada pembukaan pendaftaran anggota TNI berikutnya, kata Leo, dua kawanya yang masuk TNI melalui Kodim Natuna. “Banyak yang berminat, tapi mereka bingung dan merasa takut. Mereka masih menganggap masuk TNI itu susah dan berat. Tapi setelah saya berikan pengertian, menjadi TNI itu tidak susah dan gratis, maka Alhamdulillah ada yang mau daftar dan ada tiga lagi yang diterima melalui Kodim sini,” katanya.

Ia berharap, putera daerah ragu menjadi TNI, karena di lembaga tersebut mereka akan mendapat pendidikan menjadi manusia yang handal.

“Harapan saya, agar kawan-kawan dan adek-adek semua jangan pernah ragu dan khawatir untuk menjadi tentara.

Sebab, kita dididik menjadi manusia yang mandiri, disiplin, berani dan menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Sehingga kita betul-betul bisa menjadi sosok yang paripurna dan handal,” pungkasnya. (cw61)

RANAI (HK) — Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Natuna, Mukhatar Ahmad diperiksa Polres Natuna sebagai saksi terkait adanya dugaan mark up pembebasan lahan jalan menuju Kantor DPRD Natuna, Senin (24/9).

Oleh: Fathurahman, Liputan Natuna “Saya tidak tahu perkara sebenarnya, sebab saya baru menjabat di Tapem,” kata Mukhtar Ahmad, saat ditemui di Kantor Bupati Natuna, Senin (24/9) Tapi yang jelas, kata Mukhtar lagi, bahwa ia dipanggil Polres, guna memberikan keteragan.

“Begini saja, saya tidak bisa memberikan keterangan atas dugaan itu, sebab hari ini saya baru pertama kali dipanggil Polres untuk dimintai keterangan terkait persoalan itu,” katanya lagi.

Ia mengatakan, bahwa tidak mengetahui apa saja persoalan yang akan dipertanyakan pihak kepolisian kepadanya, sebab ia tidak tahu sama sekali perkara tersebut.

“Saya tidak bisa mengirangira apa saja yang akan ditanyakan nanti, sebab saya tidak mengerti sama sekali persoalan itu. Tanyakan saja sama polisi ya,” ujar lelaki berkulit putih itu.

Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Natuna, AKP Wiwit Ari Wibisono mengatakan bahwa, pihaknya sudah melakukan ekspose di Polda Kepri pada pekan lalu terkait

dugaan perkara mark up pembebasan lahan tersebut.

“Kasus dugaan itu, kami sudah melakukan ekspose di Polda seminggu yang lalu.

Jadi, tinggal melanjutkannya,” katanya saat dihubungi melalui telepon Sekarang, kata Wiwit, Polres Natuna tinggal menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sekarang ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK dulu baru kemudian kita lakuan penyidikan,” tambahnya.

Wiwit mengaku tidak tahu persis kapan BPK mulai dan selesai melakukan pemeriksaan atas dugaan mark up tersebut. “Saya tidak tahu kapan mulai dan selesainya, pokoknya tunggu saja dulu,” sebutnya.

Namun, tambah Wiwit dugaan keras sudah mengarah kepada salah seorang pejabat tinggi Natuna. “Dugaan kuatnya sudah teralamatkan kepada seorang pejabat Natuna.

Pokoknya kita bareng-bareng nunggu hasil pemeriksaan BPK dulu lah, nanti kalau udah selesai baru dipanggil orangnya,” pungkas Wiwit. ***

Lestarikan Kesenian Tradisional RANAI (HK) — Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna terus berupaya melestarikan kesenian khas Natuna, sebagai upaya persiapan menyongsong Natuna sebagai kawasan wisata.

Demikian dikatakan Kepala Seksi Pengembangan Seni Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Nurul Huda, Senin (24/9).

Nurul Huda mengatakan, Pemkab Natuna pada periode lima tahunan ini konsen membangun sektor pariwista. “Pelesetarian kesenian ini kami lakukan, karena pemerintah sekarang konsen dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata,” katanya.

Karenanya, seluruh perangkat pendukung wisata di Natuna mesti disediakan secepat dan semaksimal mungkin. “Oleh karena itu, kita segera bergegas menyiapkan semua unsur-unsur yang berkenaan dengan dunia pariwista khususnya kesenian lokal,” tambahnya.

Di samping itu, kata Hu-

da lagi, kegiatan pelestarian kesenian daerah itu juga dilakukakan karena pada beberapa tahun terkahir kesenian khas Natuna sekan-akan hilang dari tengah-tengah masyarakat.

“Selain sebagai persiapan menyongsong dunia wisata, pelestarian ini kami lakukan juga karena kesenian Natuna hampir hilang dari permukaan. Karenanya perlu kami tumbuhkan lagi ditengah masyarakat,” sebutnya.

Padahal, terang Huda, Natuna selain memiliki kekayaan alam, juga memiliki kekayaan seni dan budaya yang tidak kalah banyak dan uniknya jika dibandingkan daerah lain.

“Jangan bilang Natuna hanya kaya dengan ikan dan Migasnya saja, tapi Natuna juga kaya akan keindahan

FATHURAHMAN/HALUAN KEPRI

TARI Hadrah, salah satu kesenian daerah Natuna yang dilestarikan Dinas Pariwisata Natuna. dan keunikan keseniannya,” jelas Huda.

Adapun langkah yang dilakukannya dalam melestarikan kesenian tersebut adalah, dengan menggelar panggung atraksi rakyat yang dilaksanakan secara terjadwal.

“Langkah yang kami tempuh selain melakukan pendataan, kami juga menggelar panggung atraksi rakyat secara rutin setiap bulannya di Pantai kencana, Ranai. Kegiatan ini dikuti oleh seluruh

kelompok seni yang berasal dari seluruh desa dan kecamatan sekabupaten Natuna secara bergilir,” paparnya.

Tidak hanya itu, tambah Huda, pelestarian kesenian Natuna melalui panggung atraksi itu dilakukanya untuk menularkan kesenian desa satu ke desa lainnya.

“Panggung atraksi ini juga digelar untuk menularkan satu kesenian yang berasal dari satu desa ke desa lainnya,” ujarnya.

Alhasil, Kata Huda, banyak kesenian yang menjadi khas satu desa dimainkan juga di desa lainnya, “Sesuai pantaun kami di lapangan, panggung atraksi masyarakat itu mampu menularkan sebuah kesenian dari desa satu ke yang lainya.

Contoh saja, Tari Alu yang berasal dari Desa Sepempang, kini sudah sering dimainkan di Desa Sungai Ulu,” pungkasnya. (cw61)

SHOLEH/HALUAN KEPRI

DATANGI DPRD—Sebanyak 27 siswa kelas II SMK Negeri 1 Ranai, Kabupaten Natuna mendatangi kantor DPRD Natuna. Mereka mengadukan soal tindak kekerasan yang dilakukan siswa senior di lingkungan sekolah.

Siswa SMK Mengadu ke DPRD RANAI (HK) — Sebanyak 27 siswa kelas II Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kelautan dan Perikanan Natuna, mendatangi kantor DPRD Natuna, Senin (24/9). Mereka mengadukan tindak kekerasan yang dilakukan kakak seniornya selama di asrama.

Setibanya di DPRD, mereka disambut oleh Ketua Komisi I DPRD Welmi dan Sekretaris Komisi I DPRD Ngesti Yuni Suprapti. Mereka (siswa) didampingi Ketua Forum Komunikasi Marwah Anak Natuna (FK- Wahana), Syahroni (Pelo).

Pada pertemuan tersebut, mereka memaparkan kepada DPRD soal tindak kekerasan yang kerap mereka terima dari kakak seniornya, selama berada di asrama sekolah.

Mereka berharap DPRD bisa membantu mengatasi persoalan tersebut, karena kekerasan yang dilakukan kakak senior mereka selama ini sudah melampaui batas.

E (singkatan nama) sebagai perwakilan siswa menjelaskan kronologi kaburnya 27 siswa kelas II SMK Negeri 1 dari asrama.

Bermula dari salah satu rekannya berinisial H yang dipukuli oleh sembilan kakak seniornya di dalam kamar, hingga babak belur dan mengeluarkan darah. Melihat kejadian ini, E dan puluhan rekan satu kelas langsung membawa H ke luar dari asrama, Kamis (20/ 9). Mereka kabur dari asrama guna menolong rekannya yang sudah babak belur.

Akibat tidak memiliki tempat untuk tinggal, ke 27 siswa ini mendatangi markas LSM FK- Wahana. Di tempat ini mereka diberi makan minum dan tempat tinggal sementara sampai kasus ini selesai. Sisiwa yang kabur tersebut rata-rata warga Kecamatan Serasan, Midai, Pulau Tiga, serta ada siswa dari Batam dan Jogja. Sejak kasus ini terjadi, belum ada satupun orang tua mereka yang datang untuk menjenguk. “Untuk sementara ini, kami hanya menggunakan handpone untuk berkomunikasi dengan orang tua,” kata E. E dan beberapa rekannya belum ingin kembali ke asrama dan bersekolah, jika perkara kekerasan yang sering mereka terima dari kakak senior diselesaikan. Sebab, mereka masih trauma dan takut dengan aksi brutal kakak

seniornya.

“Kami masih trauma dan takut untuk kembali ke asrama,” ungkap E. Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi I DPRD Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mengaku berjanji akan mencarikan jalan keluar. Komisi I dalam waktu dekat ini akan memanggil pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Natuna untuk mengklarifikasi pengaduan para siswa tersebut.

“Kita akan bentuk panja, dan secepatnya saya undang pihak sekolah SMK, Dinas Pendidikan untuk mengklarifikasi persoalan ini. Terutama soal adanya tindak kekerasan yang dilakukan senior kepada siswa junior,” kata Ngesti.

Dijelaskan Ngesti, pihaknya tidak ingin kasus ini langsung masuk ke ranah hukum, tetapi pihaknya akan mencari jalan penyelesaikan dengan cara musyawarah.

Tetapi jika dengan jalan musyawarah tidak juga ditemukan jalan keluar, maka pihaknya akan membawa kasus ini ke jalur hukum. “Kita selidiki dulu kasus ini, pelanpelan akan kita cari tahu titik persoalannya,” imbuh Ngesti.

Sementara itu, Erimuddin, orang tua wali murid yang mendampingi ke 27 siswa SMK ke DPRD mengatakan, pihaknya ingin kasus kekerasan ini ditangani secara bijak. Sebab kasus ini dinilainya sudah masuk tindakan kriminal. “Kami serahkan kasus ini kepada Komisi I DPRD Natuna untuk segera dicarikan jalan keluarnya.

Kami tidak ingin anak-anak kami ini tidak bisa menikmati pendidikan,” katanya.

Ketua LSM FK-Wahana, Pelo mengatakan, sampai kasus ini belum selesai, pihaknya akan menampung ke 27 siswa tersebut. Hanya saja lanjut Pelo, pihaknya ingin dari pemerintah ada memberikan bantuan keamanan tambahan seperti petugas Satpol-PP untuk di siagakan.

Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan dan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Setiap malam kami harus berjaga bergiliran, hawatir ada pihak yang tidak senang akan hal ini. Untuk makan minum kita berikan seadanya,” kata Pelo.(leh)

Proposal Cair, Kegiatan Tak Ada Kejari Diminta Bertindak RANAI (HK) — Kejari Ranai diminta mengusut sejumlah LSM, OKP, Ormas dan masyarakat yang menerima bantuan dana dari Pemkab Natuna. Pasalnya, banyak diantara mereka yang tidak membuat kegiatan setelah proposal bantuan yang mereka ajukan dicairkan. “ Dari data yang kita miliki banyak sekali LSM, OKP, Ormas dan masyarakat yang tidak membuat kegiatan, meskipun proposal bantuan yang mereka ajukan sudah dicairkan,” ujar Ketua Aliansi Peduli Masyarakat Kepri, Mulkan Muren, kemarin.

Menurut Mulkan, bantuan yang tidak ada kegia-

tannya itu nilainya tidak hanya di bawah Rp100 juta, tapi juga ada yang di atas Rp500 juta. Bahkan, ada yang mencapai Rp1 miliar.

Jika ditotal jumlahnya bisa mencapai ratusan miliar. “ Yang mereka terima ini kan uang negara. Jadi, apa pun alasannya, mereka harus mempertanggungjawabkannya.

Jangan kan tidak ada kegiatan, tidak sesuai saja dana yang diterima dengan kegiatan yang dibuat, sudah bisa dinyatakan pelanggaran. Apalagi tidak ada kegiatan,” katanya.

Karena itu, lanjut Mulkan, tidak adalah alasan bagi Kejari Ranai untuk tidak mengusut kasus tersebut. Ka-

rena data-data dan keterangan saksi terkait kasus ini sangat mudah didapatkan.

Pernyataan Ketua DPRD Natuna Hadi Candra saat bertemu dengan warga Midai, sudah cukup bagi jaksa untuk memulai penyelidikan.

Dalam pernyataannya, kata dia, Hadi Chandra menyebutkan banyak sekali proposal masyarakat yang masuk berupa pengajuan usaha ternak ayam. Tetapi buktinya sampai sekarang usaha ternak ayam di Natuna masih bisa dihitung jari. Kemudian, banyak anggota kelompok yang tidak menerima dana ketika proposal itu sudah cair Tidak hanya itu, Chandra juga membeberkan adanya laporan fiktif yang ditemukan BPK saat melakukan pemeriksaan. “ Kalau ini tidak direspon Kejari, kita akan mempertanyakan kinerja Kejari Ranai ke Kejati Kepri. Masa uang negara dihambur-hamburkan begitu saja, Kejari kok tidak bertindak. Ada apa ini,” katanya.

Usman, tokoh pemuda Natuna yang diminta tanggapannya soal pernyataan Ketua DPRD Natuna ini, menolak berkomentar. Alasanya ia belum membaca komentar tersebut. “ Saya no comment dulu lah, belum baca korannya,” katanya.

Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Penjuang cabang Natuna Khadir Chandra yang dihubungi melalui telepon selulernya tidak menjawab, meskipun terdengar nada masuk. (sfn)

CMYK

14

Selasa 25 September 2012

539 Rumah Warga Buru-Moro Direhabilitasi PEMKAB Karimun kembali melanjutkan program rehabilitasi rumah tak layak huni (RTLH) tahun 2012. Program tersebut ditandai dengan pembukaan oleh Bupati Karimun, Nurdin Basirun dan Wakilnya, Aunur Rafiq secara simbolis di Kecamatan Buru dan Kecamatan Moro, Kamis dan Jumat (13-14/9).

Sebanyak 539 unit rumah

tahun 2012 ini direhabilitasi di Kecamatan Buru dan Moro.

Untuk kecamatan Buru, dilakukan rehabilitasi rumah sebanyak 160 unit, dengan perincian untuk Kelurahan Buru sebanyak 30 unit, Kelurahan Lubuk Puding 73 unit, Desa Tanjungbatu Kecil 40 unit dan Desa Tanjung Hutan 17 unit.

Sementara di Kecamatan

BUPATI Karimun Nurdin Basirun menyerahkan buku tabungan RTLH kepada warga di Kecamatan Buru.

Moro sebanyak 379 unit rumah. Pada dua lokasi itu, program RTLH dibuka dengan kegiatan peletakan batu pertama oleh Bupati dan Wakil Bupati Karimun serta doa bersama dengan warga sekitar.

Di Kecamatan Buru, pembukaan program RTLH bersempena dengan penyerahan bantuan perlengkapan alat

tangkap ikan bagi nelayan berupa jaring, mesin ketinting dan pompong serta pemberian beasiswa kepada anak-anak sekolah kurang mampu yang ditaja dalam paket pendidikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karimun.

Narasi : Ilham Foto : Humas Pemkab Karimun

WAKIL Bupati Karimun Aunur Rafiq menyerahkan buku tabungan RTLH kepada warga di Kecamatan Buru.

NURDIN Basirun menyerahkan mesin ketinting kepada warga Kecamatan Buru.

NURDIN Basirun menyampaikan kata sambutan.

NURDIN Basirun menyerahkan jaring ikan kepada warga di Kecamatan Buru.

AUNUR Rafiq meletakkan batu pertama pembangunan RTLH di Kecamatan Buru.

NURDIN Basirun bercengkerama dengan masyarakat Kecamatan Buru.

NURDIN Basirun, Aunur Rafiq, Kadinsos, Hurnaini dan Camat Buru, Ramli.

NURDIN Basirun menyampaikan kata sambutan di Kecamatan Moro.

AUNUR Rafiq memotong pita.

AUNUR Rafiq meletakkan batu pertama pembangunan RTLH di Kecamatan Moro.

DOA bersama usai peletakkan baru pertama di Kecamatan Moro.

NURDIN Basirun, Aunur Rafiq, Kepala Bappeda dan Camat Moro bersama masyarakat Moro.

NURDIN Basirun, Aunur Rafiq, Kepala Bappeda dan tokoh masyarakat Moro saat pembukaan RTLH.

CMYK

PENDIDIKAN

15

Selasa,

Apa Itu Gendang Telinga GENDANG telinga adalah salah satu organ di dalam rongga telinga. Istilah medis untuk gendang telinga adalah membrana timpani. Fungsi dari gendang telinga ini sangat penting dalam sistem pendengaran manusia. Banyak sekali pertanyaan yang men-

yangkut tentang gendang telinga ini. Hal ini mungkin disebabkan diri kita tidak pernah bisa melihat gendang telinga kita sendiri.

Sementara anatomi gendang telinga merupana membran tipis yang menyerupai selaput yang memisahkan telinga dalam dan

luar, berfungsi untuk memisahkan telinga dalam dan luar juga.

Serta berfungsi untuk menghantarkan getaran suara melalui tulang-tulang pendengaran.

Gendang telinga dibagi menjadi dua bagian, yakni pars tensa (tegang) dan pars flaksida. Pars

25 September 2012

tensa, sebagian besar gendang telinga merupakan pars tensa yang terdiri dari 3 lapisan. Bagian terluar lanjutan kulit liang telinga, bagian tengah adalah jaringan ikat, dan bagian dalam merupakan lanjutan mukosa telinga tengah.

Bagian lainnya adalah pars flaksida, yaitu yang berada pada bagian atas gendang telinga (daerah atiq), terdiri dari dua la-

pis tanpa jaringan ikat di bagian tengah.

Biasanya kerusakan pada gendang telinga dapat menyebabkan tuli konduktif.

Penderita tidak dapat lagi mendengar bukan karena kerusakan pada saraf-saraf pendengaran tetapi karena tidak tersampaikannya getaran suara. Makanya hati-hati dengan gendang telinga ini. (education)

Lihat Nilai Siswa Lewat Intranet Orangtua Bisa Mengakses di Rumah TANJUNGPINANG (HK) — Rintisan Sekolah Bertaraf Internasioanl (RSBI) SMKN 1 Kota Tanjungpinang, kini memiliki akses untuk melihat langsung nilai maupun absensi siswa secara keseluruhan melalui Intranet.

Oleh:Tengku Bayu, Liputan Tanjungpinang Alat ini membantu para guru tidak perlu lagi merekap nilai dan absensi siswa secara manual, melainkan diinput lewat jejaring intranet mulai kelas I hingga kelas III. Bahkan

Asmaniar

orangtua sendiri untuk mengetahui perkembangan anaknya di sekolah, bisa diakses dari rumah.

"Ini seperti rapor elektronik, dimana bisa melihat nilai dan absensi anak-anak didik kami. Hal tersebut juga bisa langsung dilihat para orangtua dari rumah untuk monitor anak-anaknya disekolah, "kata Asmaniar Kepala Sekolah SMKN 1 Tanjungpinang, Senin (24/9).

Ia menjelaskan, dengan adanya Intranet tersebut pihak sekolah ataupun para orangtua bisa melihat bagaimana nilai dan kelakuan anak-anaknya di sekolah.

Didalam intranet ini, setiap guru mata pelajaran akan memasukan nilai ujiannya,

begitu juga dengan guru piket ataupun wali kelasnya.

"Apapun ujiannya, seperti ujian harian sampai ujian semester ataupun ujian nasional, semua nilainya akan dimasukan kedalam intanet.

Bahkan kelakuan semua siswanya, mulai dari absensi hingga catatan keterangan sakit, dapat juga dilihat dalam intanet ini. Hal ini jelas sangat memudahkan para orangtua buat memantau anak-anaknya disekolah," paparnya.

Dijelaskan dia, alat intranet ini sudah lama direncanakan, namun baru bisa dijalankan pada bulan September 2012 ini. Sementara dengan alat ini, semua tenaga pendidik di SMKN 1 Tanjungpinang, akan memiliki account untuk me-login dan mengisi data-data siswa melalui intranet. Dimana semau orangtua juga akan mendapat laporan hasil dicapai anaknya di sekolah.

"Kami belum mensosialisaikan ke semua siswa ataupun orangtua, tetapi program ini sudah berjalan dan sebagian guru-guru sudah memasukan nilai dan absensi siswa kedalam intanet ini," ungkapnya lagi. ***

TENGKU BAYU/HALUAN KEPRI

AKSES INTRANET — SMKN 1 Tanjungpinang saat ini telah menggunakan akses intranet dalam menginput nilai dan absensi siswanya. Sistem ini bisa diakses dimana saja, termasuk orangtua di rumah.

Pelajar Boleh Gunakan Hak Suara Bagi yang Cukup Umur TANJUNGPINANG (HK) — Para pelajar dan Mahasiswa boleh berpolitik menggunakan hak suaranya bagi yang sudah cukup umur untuk menentukan pilihannya pada Pemilihan Umum Walikota (Pilwako) Kota Tanjungpinang, akan digelar pada tanggal 30 Oktober 2012 mendatang.

Bahkan para pelajar dan mahasiswa juga diperbolehkan ikut dalam salah satu partai politik guna menambah ilmu politik.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Stisipol Tanjungpinang, Zamzami A Karim, Senin (24/9). Ia mengatakan, bagi kalangan pelajar atau mahasiswa, dibenarkan untuk mengikuti

kampanye ataupun berpolitik.

Namun, hal tersebut tidak dibenarkan untuk dilakukan di perkarangan sekolah ataupun kampus.

"Boleh-boleh saja untuk melakukan kegiatan politik, dan ini juga merupakan pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa. Tapi berpolitik tidak dibenarkan untuk melakukan kampanye di sekolah ataupun di kampus," kujar Zamzami.

Menurut Zamzami, untuk mendapatkan pelajaran politik, tidak hanya disekolah ataupun dikampus saja, tetapi dengan momen Pilwako saat ini. Maka secara tidak langsung masyarakat khsusunya para pelajar

ataupun mahasiswa bisa belajar bagaimana berpolitik yang baik itu.

Selain itu, lanjutnya, bagi kepala sekolah ataupun yayasan yang ada di universitas, juga tidak dibenarkan untuk memaksakan anak didiknya agar memilih calon walikota yang sudah ditentukan.

Katanya, biarlah pelajar yang sudah memiliki hak suara agar memilih sesuai dengan hati nuraninya.

"Pihak sekolah ataupun kampus, jangan memaksa anak untuk memilih cawako yang sudah ditentukan. Biarlah mereka pilih dengan hati nurani sendiri, sesuai dengan keinginan mereka, "papar Zamzami lagi. (cw53)

PKBM Suara Lampion

Wadah Ekspresikan Seni dan Budaya TANJUNGPINANG (HK) — Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Suara Lampion, merupakan wadah untuk mengekspresiakan dalam bidang seni dan budaya. PKBM ini diikuti dari berbagai golongan, mulai dari tingkat sekolah hingga masyarakat." Didalam PKBM ini, kami mengekspresikan diri dalam bidang seni dan budaya. Dimana nantinya, akan diberikan pengetahuan tentang seni dan budaya, "ujar Pemilik PKBM Suara Lampion, Mellyana Anggraini, belum lama ini.

Dijelaskannya, bahwa PKBM suara Lampion selalu mengajarkan berbagai macam jenis tarian tradisional. Walaupun berdiri di tanah Melayu. Menurut dia tidak menutup kemungkinan untuk memberikan jenis tarian-tarian

daerah lainnya, seperti tarian Padang, tarian Jawa dan lain sebagainya. Disamping itu, tidak hanya mengajarkan dalam bentuk taritarian, namun, keterampilan tangan juga ada.

Saat ini, PKBM Suara Lampion sedang membuat cindera mata, pembuatan amplop seperti ampao, kartu untuk lebaran, kreasi pastisin (Lilin), permainan anak-anak, gantungan kunci, pembuatan bros dan masih banyak lagi lainnya. "Selain tari, kami juga membuatkan hasil kerajinan tangan, seperti cindera mata, gantungan kunci, pastisin dan masih banyak lainnya lagi, "ungkapnya.

Selain itu, PKBM Suara Lampion ini juga memiliki Lembaga Keterampilan dan Pendidikan (LKP)

Rousing Learning Centre (RLC).

Dengan keterampilan khususnya dibidang bahasa Ingris dan Francis. "LKP RLC juga diikuti oleh semua siswa mulai dari tingkat SD sampai ke SMA dan SMK, termasuk juga ditingkat umum, "papar Mellyana.

Sementara LKP RLC ungkapnya, merupakan bimbingan belajar (Bimbel) yang bertujuan untuk memberikan ilmu kepada semua anak didiknya. Kata Mellyana, kebanyakan peserta didiknya yang mengikuti bimbel disini merupakan siswa atau siswi yang akan menghadapi ujian akhir nasional. Sambungnya, selain memberikan bimbel, PKBM Suara Lampion memberikan fasilitas taman belajar bagi anak didiknya. (cw53)

SMPN 11 Batam Adakan Pelatihan Jurnalis

HUMAS SMPN 11 BATAM

SALAH seorang guru SMPN 11 Batam, sedang memberikan pemaparan ilmu jurnalis. Sekolah ini berencana akan membuat majalah sekolah.

B A T A M ( H K ) — Dalam rangkan mempersiapkan majalah sekolah, SMPN 11 Batam menggelar pelatihan jurnalis kepada tim Redaksi Majalah Sekolah SMPN 11 Batam, Sabtu (22/9). Pelatihan dimulai sejak pukul 9.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB dengan mendatangkan nara sumber dari media.

Menurut Kepala Sekolah

sekolah. Dianggap SMPN 11 Batam, Drs Hernowo, pelHernowo, bahwa pelatihan jurnalis ini atihan ini penting dikarenakan bagi siswa SMPN 11 sekolahnya akan Batam, nantinya bisa menerbitkan madijadikan ilmu tamjalah sekolah. Disbahan yang tidak bisa amping itu juga didapatkan dalam proses belajar sehariguna meningkatHernowo kan kualitas mutu hari. dan sumber daya Ia berharap melapelajar yang lebih mahir lui pelatihan ini anak diddalam dunia jurnalistik di iknya dapat membuka pe-

ngetahuannya lebih luas.

Apalagi sekolahnya akan membuat majalah, tentunya perlu memahami akan ilmu jurnalis. Ia percaya kalau pelajar SMPN 11 Batam, bisa menjadi wartawan sekolah yang baik, bahkan dapat terwujud keinginannya membuat majalah sendiri.

Pada sesi pelatihan jurnalis ini, para siswa juga diberi

materi cara teknik wawancara yang melibatkan para siswa itu sendiri sebagai wartawan dan nara sumbernya, selain itu juga teknik membuat berita. Begitu pula guru bahasa Indonesia, turut memberikan tugas membuat berita yang ada di sekitar lingkungan sekolah dan wawancara sesama temannya. (kiriman dewi wartawan Sekolah SMPN 11 Batam)

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081277177598.

CMYK

16 Selasa,

25 September 2012

Buruh Akan Mogok Kerja 3 Oktober JAKARTA (HK) — Para buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Buruh sepakat menggelar aksi mogok kerja nasional pada 3 Oktober. Mereka menuntut penghapusan sistem tenaga alih daya. Mereka ngotot menilai sistem ini telah merugikan kalangan buruh.

NET

SALAH satu danau yang memiliki keunikan dengan panorama indah adalah Danau Toba . Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara telah mengajukan dana penyelenggaraan Pesta Danau Toba sebesar Rp4 miliar lebih.

Dana Pesta Danau Toba Diajukan Rp4 Miliar MEDAN (HK) — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara mengajukan dana untuk penyelenggaraan Pesta Danau Toba 2012 sebesar Rp4 miliar lebih kepada pemerintah Provinsi Sumut.

“Dana penyelenggaraan Pesta Danau Toba sekitar Rp4 miliar lebih itu akan ditampung di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) Sumut,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Naruddin Dalimunthe di sela acara Travel Pattern Sumut di Medan, Senin.

Dia mengakui, Pesta Danau Toba yang menjadi salah satu andalan pariwisata daerah itu selalu berubah karena pemerintah kabupaten daerah yang menjadi tuan rumah penyelanggara cenderung terlambat mengajukan anggaran pesta itu.

Dampak negatif tidak adanya jadwal pasti kegiatan itu setiap tahun membuat pihaknya sulit memasukkan dalam kalender pariwisata Sumut yang dijadikan alat promosi di dalam pertemuan lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Tetapi apa pun masalahnya, Pesta Danau Toba itu harus mendapat dukungan dari berbagai pihak karena menjadi salah satu agenda besar kepariwisataan daerah tersebut yang berskala nasional.

“Belum tahu memang kapan acara itu digelar, karena tergantung dana dan kesiapan pemerintah kabupaten yang mendapat giliran sebagai penyelenggara termasuk enam pemkab lainnya yang merupakan daerah di sekitar Danau Toba,”katanya.

Danau Toba berada di sekitar wilayah Kabupaten Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, dan Tanah Karo. ¿Pelaksanaan Travel Pattern diharapkan bisa menumbuhkan kesepakatan bersama antara industri pariwisata dan pemerintah untuk membuat berbagai kegiatan wisata yang bisa dijual dan menarik wisatawan mengunjungi Sumut,”katanya.

Dewan Penasehat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), Ben Sukma, menyebutkan, sebaiknya penyelenggara Pesta Danau Toba diserahkan kepada swasta dengan agar berlangsung lebih baik dan maksimal bisa menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.(ant)

”Dipastikan kami akan menggelar mogok kerja nasional pada 3 Oktober mendatang.

Tidak hanya mogok kerja, kami akan melakukan aksi turun ke jalan,” kata Edi Santoso, Presidium Sekretariat Bersama (Sekber) Buruh, di sela-sela rapat akbar buruh yang dihadiri ratusan buruh dari beberapa organisasi buruh dan pekerja di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta Utara, Minggu (23/9).

Sebelum menggelar rapat akbar, ratusan buruh menggelar aksi damai di depan area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Setelah itu, mereka berpawai bersama menggunakan sepeda motor dan bus kota menuju Kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara. Pihak kepolisian mengawal aksi tersebut.

Edi pun menyerukan kepada para buruh peserta rapat untuk tidak hanya berdiam selama mogok kerja, tetapi ikut aksi turun ke jalan yang direncanakan akan digelar di sejumlah titik di kawasan industri di Jakarta dan Bekasi.

Seruan itu disambut para buruh yang hadir dari sejumlah organisasi buruh dan pekerja yang tergabung dalam aliansi Buruh Jakarta Bergerak.

Edi mengatakan, aksi mogok kerja nasional itu akan dilakukan secara damai. ”Tuntutan kami adalah penghapusan sistem kerja outsourcing (tenaga alih daya) dan politik upah murah karena itu sangat merugikan buruh,” kata Edi. Tidak hanya wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, aksi mogok nasional juga dirancang akan digelar serentak di kota-kota lain, seperti Cirebon, Bandung, Batam, Semarang, dan Surabaya. ”Persoalan sistem kerja kontrak ini adalah masalah buruh secara nasional karena

kontrak, masa depan pekerjaan buruh tak pasti karena tidak pernah diangkat jadi karyawan tetap. Hak-hak buruh layaknya karyawan tetap juga tidak diperoleh. ”Banyak yang bekerja ber-

itu harus diperjuangkan buruh secara bersama-sama, secara nasional pula,” ujar Edi. Koordinator Sekber Buruh Michael menyatakan, Sekber Buruh akan melakukan konsolidasi dengan semua serikat buruh untuk bersama-sama melakukan mogok nasional pada 3 Oktober mendatang. Tuntutan utama yang diusung adalah penghapusan sistem tenaga alih daya dengan mencabut pasal-pasal yang membenarkan sistem itu, yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, juga menuntut perbaikan komponen hidup layak (KHL) dalam penentuan upah minimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, dari 60 komponen menjadi 86 sampai 122 komponen. ”Harusnya tanpa diminta, tanpa dituntut, tanpa perlu ada mogok kerja nasional, pemerintah wajib menjalankan amanah menyejahterakan buruh,” paparnya.

Abdul Rosyid, Koordinator Buruh Jakarta Bergerak, aliansi 18 organisasi buruh dan pekerja se-Jakarta, menyatakan akan terus menggalang dukungan dan melakukan koordinasi dengan sejumlah organisasi dan aliansi organisasi buruh lainnya.

Pihaknya belum bisa memperkirakan jumlah buruh yang akan mengikuti aksi mogok kerja nasional itu. Menurut Rosyid, mogok kerja nasional merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh kalangan buruh.

Selama ini, para buruh berulang kali menyuarakan penghapusan sistem tenaga alih daya, tetapi tidak membawa hasil. ”Upaya-upaya perundingan bipartit dengan perusahaan ataupun dengan pemerintah sudah sering ditempuh,” katanya.

Rosyid menyampaikan, UU No 13/2003 tidak mampu melindungi buruh. Dengan sistem

Keseriusan Presiden SBY Berantas Korupsi Dipertanyakan JAKARTA (HK) — Para tokoh lintas agama meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuktikan keseriusannya memberantas korupsi. Hal ini didasari penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM Korlantas Polri yang masih terjadi tarik-menarik kewenangan antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini, kasus ditangani KPK dan Bareskrim Polri.

Presiden dinilai belum mengambil langkah efektif untuk menengahi perkara tersebut.

"Kami berpendapat bahwa masalah korupsi di negara ini sudah begitu lama berjalan dan semakin menjadi-jadi.

Padahal, ada sekian banyak kemungkinan untuk memo-

tong arus korupsi dan membawa bangsa ini keluar dari masalah korupsi. Salah satunya dengan jalan ketegasan Presiden berdiri memerangi kasus korupsi," ujar Guru Besar STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno, dalam acara pern- Franz yataan sikap tokoh lintas agama, di Maarif Institute, Jakarta, Senin (24/9).

Romo Magnis berpendapat, sengketa penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan simulator SIM Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri merupakan salah satu contoh bahwa pemberantasan korupsi masih setengah hati. Dualisme penanganan perkara tersebut,

CMYK

lanjutnya, adalah bukti otentik bahwa kewenangan KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi dihalang-halangi oleh Polri.

Terlebih lagi, Polri menarik 20 penyidik KPK yang salah satunya diketahui sedang menangani perkara dugaan korupsi simulator SIM yang menyeret mantan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka.

"Kami minta agar Presiden memerintahkan Kapolri untuk membatalkan penarikan penyidik Polri dari KPK serta menyerahkan sepenuhnya kasus-kasus yang meli-

batkan unsur Polri kepada KPK," tuturnya menegaskan.

Dia mengingatkan, hanya kesadaran yang kuat dari seorang presiden untuk peduli pada pemberantasan korupsi. Presiden harus menguatkan KPK. "Moral seorang pemimpin yang lemah akan mengakibatkan sikap yang tidak konsisten dalam menuntaskan pembersihan penyakit korupsi itu," katanya.

Tokoh lintas agama dan badan pekerja yang menandatangani pernyataan sikap tersebut di antaranya adalah Ahmad Syafii Maarif, Shalahuddin Wahid, Mgr D Situmorang, Franz Magnis-Suseno, Andreas A Yewangoe, Bikkhu Sri Pannyavaro, Djohan Effendi, dan Nyoman Udayana Sangging.(kom)

tahun-tahun, tetapi tidak diangkat jadi karyawan tetap,” katanya.

Kondisi itu diperburuk rendahnya upah minimum provinsi (UMP). Ia mencontohkan, UMP DKI Jakarta tahun

2012 sebesar Rp 1.529.150 per bulan. Upah itu sudah tidak layak lagi. Hal ini karena tingginya biaya hidup di Jakarta. ”Nilai itu hanya cukup untuk bertahan hidup,” ujar Rosyid. (kom)

ANTARA

TOLAK RUU - Sejumlah mahasiswa membakar ban ketika berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) di Tol Reformasi, Makassar, Sulsel, Rabu (19/9).

RUU Kamnas Dinilai Pro Investor Asing JAKARTA (HK) — Forum Keamanan Nasional Indonesia (FKNI) menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) lebih pro terhadap kepentingan investor asing di Indonesia.

"Definisi ancaman nasional itu jelas pro investor asing," kata anggota FKNI, Haris Azhar di jakarta, Minggu.

Haris memprediksikan UU Kamnas akan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk kepentingan bisnis yang menyangkut dengan investor asing.

Haris menjelaskan UU Kamnas akan dimanfaatkan kepentingan bisnis berdasarkan Master Plan Perluasan dan Percepatan

Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menyangkut eksplorasi sumber daya alam dan energi di Indonesia.

"Maka dibuatlah RUU Kamnas untuk mengamankan program MP3EI yang ditargetkan menjadi UU pada akhir tahun ini," ujar Haris.

Haris menambahkan RUU Kamnas berpotensi memunculkan persoalan baru dalam menghadapi keamanan nasional karena sudaut pandang terhadap rakyat yang dianggap mengancam keamanan.

Dalam istilah terminologi UU Kamnas, maka ancaman, hambatan dan gangguan terhadap pembangunan nasional dikatakan ancaman keamanan nasional, ujar Haris.

Lebih lanjut, Haris mencontohkan UU Kamnas akan mengatasi berbagai konflik sosial maupun pertanahan, seperti di Mesuji (Lampung), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Sumbawa (NTB) dan Papua telah menghambat masuknya investasi asing di Indonesia.

Padahal, masyarakat sekitar hanya menuntut pengelolaan lahan tanah yang menjadi mata pencaharian.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyebutkan RUU Kamnas masih berbasis pada definisi keamanan nasional secara umum, bahkan memunculkan fungsi militer mencampuri persoalan masyarakat.(ant)

Berhenti Mencuri, Pria Mesir Potong 2 Tangan KAIRO - Seorang pria di Mesir terpaksa memotong kedua tangannya setelah dia mengaku tak mampu menahan hasrat untuk mencuri.

Pria yang bernama Ali Afifi itu menyebut tindakannya itu sebagai perang melawan iblis.

Afifi mengaku dia ingin berhenti mencuri, namun hasratnya tidak mampu menahan keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Pria berusia 27 tahun itu mengatakan, empat tahun lalu dia pergi ke sebuah stasiun kereta api di Kota Tanta, Mesir untuk memotong tangannya. Dengan disaksi-

kan banyak orang, Afifi meletakkan salah satu tangannya ke rel kereta hingga tak lama kemudian kereta datang dan menghilangkan satu tangannya.

Ketika sang ayah mengetahui kejadian tersebut, dia mengira putranya menderita kelainan jiwa. Afifi pun segera dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

"Ketika saya keluar dari rumah sakit jiwa beberapa bulan lalu, saya memutuskan

untuk memotong satu tangan lagi untuk memastikan bahwa saya tidak lagi mencuri," ujar Afifi kepada suratkabar Mesir, seperti dikutip Emirates 247, Senin (24/9).

Sebelum memotong tangannya sendiri, Afifi sempat meminta salah seorang intelektual Muslim untuk membantunya memotong tangannya. Namun intelektual itu menolak.

"Dia menolak permintaan saya, mengatakan bahwa dia bukan penguasa atau seseorang yang dalam posisi untuk mengambil keputusan. Dia menyarankan saya untuk bertaubat dan memohon pertolongan Tuhan. Saya pun memutuskan untuk memotong tangan saya," imbuhnya.(OZ)

CMYK

17 Selasa,

25 September 2012

Segera Disidang di Pengadilan Tipikor

Irwan Chemenk Pegawai Honorer DPRD Tpi

Bekerja Maksimal TIDAK banyak kiat-kiat yang dimiliki oleh Irwan Chemenk untuk meraih kesuksesan dalam bekerja. Yang terpenting, menurut pria kelahiran Kijang, Kabupaten Bintan 6 Mei 1983 ini, bagaimana seseorang itu bisa bekerja sebaik mungkin dimanapun ia ditempatkan.

Menurut alumnus SMT Perkapalan angkatan 2001 ini, sejak diangkat menjadi seorang pegawai honorer DPRD Kota Tanjungpinang, dia selalu berusaha bekerja keras dengan menerapkan pola jujur dan bertanggung jawab. Dia juga tidak pernah mengeluh terhadap tugas yang dibebankan kepadanya.

Irwan mengaku, tidak pernah meminta dan berharap apa yang dia inginkan. Baginya, pekerjaan atau tugas yang diberikan kepadaya adalah amanah yang harus dijalankan dengan ikhkas dan penuh tanggung jawab.

Dua Komisioner KPU Karimun Dititipkan ke Rutan TANJUNGPINANG (HK) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun menitipkan dua komisioner KPU Karimun, yakni Zulfikri (ketua) dan Darman Munir (anggota) ke rumah tahanan Kelas I (rutan) Tanjungpinang. Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi penyelewengan dana hibah dari Pemkab Karimun dari APBD tahun 20102011 sebesar Rp13,5 miliar.

Kedua tersangka tiba di Rutan kelas I Tanjungpinang, Senin (24/9) sekitar pukul 15.15 WIB, setelah bertolak dari Karimun menggunakan kapal feri menuju Batam sejak pukul 11.00 WIB. Selanjutnya, meneruskan perjalanan ke pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Kedatangan mereka melalui pengawalan ketat dari dua anggota polisi dan tiga jaksa dari Kejari Karimun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Karimun, Restu Andi C SH mengatakan, penitipan kedua tersangka ke Rutan Tanjungpinang tersebut, sejalan pelimpahan berkas perkara yang segera dilakukan pihak Kejari Karimun ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tan-

Bekerja Maksimal

Dua Komisioner

Bersambung ke hlm 18

Bersambung ke hlm 18

SUTANA/HALUAN KEPRI

TERSANGKA KORUPSI — Dua tersangka korupsi dana hibah KPU Kabupaten Karimun, Zulfikri (berpeci) dan Darman Munir (dua kanan) digiring petugas kepolisian dan kejaksaan dengan tangan diborgol saat tiba di Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Senin (24/9). Kedua tersangka dititipkan di Rutan kelas I Tanjungpinang.

Tarif Rawat Inap RSUD Naik Manajemen Akan Dievaluasi TANJUNGPINANG (HK) — Mulai Januari 2013, tarif rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang naik lebih dari 100 persen. Payung hukum berupa peraturan daerah (perda) penetapan tarif baru tersebut pun sedang digesa untuk disahkan.

531 Peserta Ikut Gerak Jalan 17 KM TANJUNGPINANG (HK) — Walikota Tanjungpinang Suryatati A Manan membuka lomba gerak jalan putra 17 Kilometer (KM) di Monumen Raja Haji Fisabilillah (RHF), Tepi Laut, Tanjungpinang, Senin (24/9). Sebanyak 531 peserta mengikuti kegiatan yang digelar sempena perayaan ulang tahun Republik Indonesia Ke-67 ini.

Oleh: Rudi Yandri, Liputan Tanjungpinang Tarif lama di RSUD Tanjungpinang berdasar perda tahun 2002, untuk ruang rawat inap kelas III, misalnya, hanya sebesar Rp7.000 per malam. Dalam perda yang baru, tarifnya naik menjadi Rp22 ribu.

"Selama ini, tarif rawat inap di RSUD Tanjungpinang kelas III cuma berkisar Rp7.000 per malam. Itu sudah tidak memungkinkan lagi, makanya harus kita naikkan agar kualitas pelayanan juga bisa meningkat,"

kata anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Asep Nana Suryana, Senin (24/9).

Menurut Asep, jika tarif rawat inap di rumah sakit plat merah tersebut tidak dinaikkan, hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama perusahaan asuransi swasta.

"Selama ini, rawat inap kelas III banyak dihuni pasien-pasien dari perusahaan asuransi swasta, dengan be-

Tarif Rawat Bersambung ke hlm 18

SUTANA/HALUAN KEPRI

PESERTA lomba gerak jalan 17 KM dalam rangka peringatan ulang tahun RI ke-67, KM, Senin (24/9).

Adapun rute gerak jalan ini, dimulai garis start dari Halaman Monumen RHF, kemudian mengarah ke Jalan H Agussalim, Jalan Riau, Jalan Usman Harun, Jalan Yos Sudarso, Jalan Wiratno, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Ir Juanda, Jalan Dr Sutomo, Jalan Tugu

Pahlawan, Jalan Rumah Sakit, Jalan Sudirman, Jalan Dipenogoro, Jalan Panorama, Sadaap, Tepi laut dan finish di Melayu Square, Tepi Laut.

Di antara peserta tampak pula jajaran Protokol, Kominfo, Bagian Dokumentasi, Fotografer dan Cameramen di lingkungan Pemko

531 Peserta Bersambung ke hlm 18

Cegah Kanker Serviks Sedini Mungkin TANJUNGPINANG (HK) — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tanjungpinang menggelar seminar tentang kanker serviks atau kanker leher rahim di Restoran Nelayan, Tanjungpinang, Senin (24/9).

Seminar ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman

CMYK

kepada kalangan perempuan di daerah ini tentang ancaman kanker serviks.

Kepala Dinkes Kota Tanjungpinang Ahmad Yani mengatakan, kanker serviks sudah menjadi permasalahan yang serius pada kesehatan wanita. Kata dia, dalam dua

menit sekali, wanita dapat meninggal akibat penyakit ini.

"Negara kita Indonesia, kanker serviks merupakan pembunuh nomor satu dari keseluruhan kanker, dimana seseorang wanita bisa meninggal setiap satu jam," ka-

ta Yani, Senin (24/9).

Dikatakan, kanker serviks selalu mengancam seorang wanita, dimana umur yang rentan dengan kanker tersebut antara 20 sampai 50 tahun. Kata Yani, wanita

Cegah Kanker Bersambung ke hlm 18

18

TANJUNGPINANG Selasa,

25 September 2012

Cegah Kanker

Sambungan hal 17

Minum Teh Menyehatkan Badan TEH merupakan minuman tradisi yang sejak lama sudah dikenal oleh masyarakat. Bagi kalangan etnis Tionghoa, meminum teh bahkan sudah menjadi ritual tersendiri.

Menurut Rudi, warga Tanjungpinang, pada tradisi warga Tionghoa, jika melakukan upacara pernikahan, harus menyajikan minuman teh, karena teh merupakan minuman rakyat. Dikatakannya, pada pesta pernikahan, dimana mempelai lelaki harus mengangkat kedua tangannya merupakan bentuk suatu penghormatan kepada tamu. Dimana dalam hal ini, pengantin perempuan harus

berada di sebelah kanan pengantin pria.

"Penyajian teh dilakukan secara berurutan. Mulai dari tingkat tertinggi seperti, kakek, nenek dari ayah pengantin pria, lalu kakek dan nenek dari ibu pengantin pria, orangtua pengantin pria dan lainnnya," kata Rudi.

Kata dia, jika tingkatan dari yang mendapat penghormatan yang lebih tinggi, seperti kakek, ayah, atau paman, maka kedua pengantin baru diharuskan berlutut.

Sedangkan yang mendapatkan penghormatan harus dalam posisi duduk.

Tradisi minum teh bagi warga Tionghoa, sampai kini

Bekerja Maksimal

Sambungan hal 17 "Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar pria yang mengaku masih single ini.

Irwan juga mengaku tidak pernah berambisi ingin menjadi apa yang dia inginkan. Karena baginya setiap pekerjaan yang dibeban-

kan kepadanya sudah lebih dari cukup dari pada menginginkan sesuatu, namun akhirnya menjadi gagal. "Dimanapun saya ditempatkan, sesuai dengan moto saya adalah bekerja sebaik mungkin adalah hal yang terbaik. Di samping itu juga, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan," katanya. (yan)

531 Peserta

Sambungan hal 17 Tanjungpinang. Selain itu, terlihat pula tim pengawal dan para ajudan yang merapat dengan Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dengan nomor dada 35.

Meskipun panas terik, namun seluruh peserta

Sambungan hal 17 jungpinang untuk disidangkan.

"Kalau bisa hari ini atau secepatnya kita limpahkan berkas perkara kedua tersangka itu ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang. Hal itu setelah semua surat administrasi terhadap limpahan perkara itu kita siapkan," kata Restu.

Disinggung apakah akan ada tersangka lain dalam kasus ini, Restu belum bisa memastikannya. Kendati demikian, ia tidak menampik kemungkinan bakal munculnya penetapan tersangka lain. Dengan catatan, bila dalam persidangan nanti, kedua tersangka berkata jujur dan membeberkan semua persoalan yang terjadi atas kasus ini.

"Semua itu dapat kita lihat dan buktikan di dalam persidangan nanti. Bila memang ada, pasti akan segera kita tindak lanjuti secara serius," katanya.

Ditemui terpisah, Kepala Rutan Tanjungpinang, Mishbahuddin mengatakan, penitipan kedua tersangka korupsi dana hibah KPU Karimun telah mereka terima. Keduanya pun sudah dimasukkan ke dalam ruang tahanan khusus orientas bagi tahan yang baru masuk ke Rutan Tanjungpinang.

Dikatakan, ruangan untuk tahanan di rutan masih banyak kosong. Saat ini terdapat 100 lebih tahanan, sedangkan kapasitas ruang tahanan mencapai 350 orang.

"Untuk menampung tahanan masih bisa dan masih banyak ruangan untuk ditempati. Untuk dua tahanan

pun masih dilakukan, walaupun tidak pada pesta pernikahan. Menurut rudi, minum teh sudah menjadi satu kebiasaan. Bahkan, minum teh menjadi minuman pendamping dalam setiap menyantap sebuah hidangan.

"Lihat saja saat ini, banyak warga yang minum teh di kedai-kedai. Bukan hanya warga Tionghoa saja, tetapi warga lainnya pun menyukai minum teh," paparnya.

Kata Rudi, teh memiliki banyak khasiat. Di antaranya, dapat melancarkan buang air seni serta menghambat diare. "Banyak khasiatnya jika kita minum teh setiap hari," katanya. (cw53)

t a m p a k b e g i t u b e rs e m a ngat mengikuti jalannya lomba hingga mencapai garis finish.

Kegiatan ini juga menjadi tontonan menarik bagi masyarakat Tanjungpinang. Karena, sejumlah peserta gerak jalan ada yang memakai pa-

kaian unik, mulai dari pakaian tidur dan lain sebagainya.

Alhasil, masyarakat berbondong-bondong menyaksikan acara lomba gerak jalan di sejumlah sudut ruas jalan.

Tak heran, kemacetan lalulintas pun pun tak bisa dihindari. (yan)

Dua Komisioner baru ini tentu kita titipkan di ruangan administrasi dulu, karena orang baru dan sifatnya masih titipan kejaksaan," kata Mishbahuddin.

Dikatakan, tahanan korupsi yang ada di Rutan Tanjungpinang saat ini ada 26 orang, ditambah dua jadi 28 orang. Sementara, tahanan yang telah divonis berjumlah delapan orang.

Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat Karimun masih menunggu janji Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri untuk mengumumkan tersangka baru dalam kasus ini.

Menurut Ketua LSM Gerakan Tanpa Kompromi (Gertak) Kabupaten Karimun, Fitra Sukarna, mustahil dalam kasus ini kejaksanaan cuma menetapkan dua orang tersangka saja. Kata dia, masyarakat biasa pun bisa menganalisa dan menduga pihakpihak yang terlibat dalam

kasus ini, mulai dari pengucuran, penerimaan dan penggunaan dana hibah tersebut.

Salah satu fakta yang nyata dan tidak bisa disanggah, kata Fitra, adalah temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemkab Karimun tahun 2010. Sebab belanja hibah dana pemilihan umum kepala daerah kea KPU tidak dianggarkan pada mata anggaran tersendiri sebagai komponen belanja hibah pada APBD maupun APBD Perubahan tahun 2010.

"Kemudian bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi dari KPU Karimun tanpa nomor, sehingga tidak dapat diyakini keakuratan pembayaran dilakukan bendahara KPU. Mengacu pada temuan BPK tersebut, mana mungkin korupsi dana hibah hanya dilakukan oleh dua tersangka saja," katanya. (nel)

yang rentan dengan kanker serviks ialah wanita yang aktif dalam seksual.

"Berdasarkan hasil survei, dalam setahun sekitar 500 ribu perempuan terkena kanker serviks. Dari jumlah tersebut di antaranya 270 ribu perempuan berakhir dengan kematian," katanya.

Menurut survei yang dilakukan pada sembilan negara termasuk Indonesia, lanjut Yani, terbukti hanya dua persen wanita yang mengetahui bahwa infeksi HPV merupakan penyebab kanker serviks. Menurutnya, saat ini, pengetahuan perempuan mengenai kanker serviks sangatlah minim.

"Angka kejadian kanker serviks diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya.

Hal itu dikarenakan rendahnya pengetahuan perempuan tentang kanker serviks," katanya.

Untuk menghindari penyebaran kanker serviks, kata Yani, ialah dengan cara divaksinasi. Deteksi dini dan

vaksinasi, dapat menekan angka kejadian kanker serviks pada perempuan. Metode dengan pap's smear sudah lama ditemukan, tetapi pelaksanaanya masih sangat terbatas. Resiko terkena

kanker serviks bisa menyerang pada perempuan yang suka berganti-ganti pasangan, atau hubungan seks pertama kali pada usia muda (kurang dari 18 tahun) dan juga perempuan perokok.

SUASANA seminar kesehatan tentang kanker serviks yang digelar Dinkes Kota Tanjungpinang di Restoran Nelayan, Tanjungpinang, Senin (24/9).

TENGKU BAYU/HALUAN KEPRI

Tarif Rawat

Sambungan hal 17 ban tarif yang diberikan satu malamnya hanya tujuh ribu rupiah saja. Dengan kompensasi perawatan dan makan tiga kali dalam sehari. Berarti, daerah dirugikan dan mereka yang untung," katanya.

Kata Asep, tarif baru rawat inap di RSUD Tanjungpinang ini memang belum dapat diinformasikan secara gamblang ke masyarakat.

Namun, mengingat perdanya sudah ada, maka dia berharap Pemko Tanjungpinang bisa menggesa sosialisasi sekaligus mulai membenahi mutu pelayanan di rumah sakit itu.

"Kalau saya pribadi, maunya tarif rawat inap khusus di kelas III yang baru nanti di bawah kisaran Rp30 ribu.

Tapi inikan masih rancangan, terdapat beberapa tahapan lainnya yang mesti dilaksanakan terlebih dahulu. Yang jelas kenaikan tarif tersebut

"Dengan adanya metode seperti pap's smear tetapi tidak digunakan, malah pertumbuhan kanker serviks semakin besar. Karena metode tersebut pelaksanaanya sangat terbatas," katanya. (cw53)

dapat didukung oleh seluruh masyarakat, agar kualitas pelayanan di RSUD ke depan juga dapat ditingkatkan," katanya.

Sementara itu, para wakil rakyat juga mendesak Pemko Tanjungpinang untuk segera mengevaluasi manajemen di RUSD Tanjungpinang.

"Begitulah info yang saya dapat. Manajemen RSUD nanti akan dievaluasi. Karena, menyangkut pelayanan kepada masyarakat dan itu sangatlah penting. Untuk Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) RSUD-nya sudah tidak ada masalah," kata Reni, anggota DPRD Tanjungpinang lainnya.

Soal kenaikan tarif, Reni menekankan pentingnya kajian secara mendalam agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan baru. Sebenarnya, pemerintah berenca-

na menetapkan tarif baru pada tahun 2012 ini, namun batal karena DPRD sedang disibukkan agenda pengesahan sejumlah ranperda lainnya, seperti APBD Perubahan.

"Kita masih fokus sama pembasahan APBD Perubahan dan ranperda-ranperda lain yang harus segera dituntaskan pada tahun ini juga.

Jadi tarif RSUD kemungkinan akan dinaikkan pada tahun depan. Makanya kita berharap, tarif RSUD ke depan haruslah wajar dan tidak memberatkan masyarakat.

Dan yang pasti manajemen RSUD harus serius dan berubah serta memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada warga," katanya.

Di tempat lain, Ketua LSM Investigation Coruption Transparan Independen (ICTI) Kepri, Kuncus meminta agar Walikota Tanjungpinang Suaryatati A Manan

segera merombak struktur manajemen RSUD Tanjungpinang. Menurut dia, manajemen yang sekarang kinerjanya sudah bisa dikatakan tidak bagus.

"Kalau mau baik dan terarah bagus ke depan, semua pejabat lama di manajemen RSUD mestinya dicopot dan digantikan oleh pejabat yang baru. Apabila pejabat lamanya tetap dipertahankan, selangitpun naiknya harga tarif RSUD tidak akan mengubah pelayanan dan tetap akan begitu-begitu saja," kata dia.

"Naiknya tarif RSUD ke depan, tidak akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanannya. Karena, manajemen RSUD saat ini sudah sangat bobrok. Maka dari itu, Walikota harus segera mengambil langkah strategis didalam menyingkapi permasalahan tersebut," ujarnya lagi. ***

CMYK

BINTAN

19

Selasa,

25 September 2012

Gaji Pekerja Tersisa Rp25 Ribu Penghitungan KHL Harus Realistis

Pemkab Adakan Seleksi Kepala Wilayah Terbaik BINTAN (HK) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, mengadakan seleksi kepala wilayah, seperti Camat, Lurah/Kades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjadi yang terbaik seKabupaten Bintan. Penyeleksian ini untuk diikutsertakan dalam pemilihan tingkat provinsi hingga nasional.

Acara penyeleksian tingkat Kabupaten Bintan ini digelar (Pemkab) melalui Bagian Pemerintahan Setdakab Bintan di Aula Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan, Senin (24/9). Dan dibuka langsung Wakil Bupati Bintan, Khazalik, dihadiri Asisten Administrasi Pemerintahan, Edi Pribadi, serta sejumlah pejabat Pemkab Bintan.

Pada kesempatan itu, Khazalik, mengatakan bahwa kinerja Pemkab Bintan tercermin dari kinerja Lurah, Camat, Kades dan BPD-nya. Ia mengingatkan kepada para Lurah agar bekerja sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku saat ini dan sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang tugastugas pemerintahan daerah, desa dan Kelurahan.

Dia juga meminta agar para Camat, Kades dan Lurah dapat melakukan pelayanan dengan hati dan niat yang baik. Khazalik pada saat itu juga memberikan tips dalam melaksanakan tugas, yakni kata dia mengerti, memahami dan menjiwai tugastugas rutin dalam memberikan pelayanan yang baik, contohnya di desa pelayanan KTP, KK Surat Keterangan Lahir dan lainnya.

Sementara itu Edi Pribadi mengatakan bahwa para Camat, Kades dan Lurah dan BPD langsung diseleksi oleh 14 orang Tim yang berasal dari SKPD di lingkungan Pemkan Bintan. (eza)

TANJUNGUBAN (HK) — Wakil Ketua DPC FKUI Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Bintan, Iskandar, meminta agar penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk pekerja di Kabupaten Bintan mesti realistis.

Karena fakta sering tak sesuai dengan di lapangan.

dari Tanjunguban ke Kawasan Industri Lobam sebesar Rp280 ribu. Sedangkan dari Tanjungpermai, Teluksasah dan Teluklobam hanya Rp180 ribu untuk

bulan jarak dari Tanjunguban ke Lobam biasanya Rp350 ribu. Sedangkan dari Teluksasah biasanya Rp160 sampai Rp180 ribu perbulannya. ***

Oleh: Oleh Rofik, liputan Tanjunguban

Terutama biaya tranportasi mencapai Rp900 perbulan, dan sewa kamar Rp300 ribu perbulan, belum lagi untuk biaya makan. Sementara gaji pekerja sesuai UMK Rp1.225.000, jadi sisanya hanya tinggal Rp25 ribu lagi.

"SBSI tidak mempersoalkan gaji tinggi, tapi data yang disajikan mestinya realistis. Apakah benar yang digunakan itu yang dihitung. Karena kabarnya untuk transportasi saja mencapai Rp900 ribu perbulan," ujar anggota LKS Tripartit Provinsi Kepulauan Riau ini, di Tanjunguban, Senin (24/9).

Bila transportasi mencapai Rp900 ribu perbulan, sementara UMK Kabupaten Bintan saat ini hanya Rp1.225.000.

Maka katanya, dapat dibayangkan belum lagi sewa kamar Rp300 ribu, jadi sisanya

belum bisa mencukupi untuk biaya makan perbulannya.

"Rp25 ribu sisanya dapat apa, untuk makan saja tak cukup. Kalau dihitung Rp15 ribu sekali ngojek dan pulang pergi sudah Rp30 ribu, maka bisa saja Rp900 ribu transportasi ini.

Tapi apakah itu mungkin," kata Iskandar. Seraya meminta lagi agar penghitungan transportasi ini harus realistis.

Selain itu kata dia, perlu juga diperhitungkan fluktuasi bahan pokok karena harga kebutuhan pokok tidak stabil dan selalu naik. "Jadi untuk penghitungan KHL harus dihitunglah dengan sebaiknya dan realistis," ucapnya.

Berdasarkan hasil survai SBSI di lapangan, dari pengakuain seorang pengusaha transportasi mobil, Chandra, untuk transportasi langganan pekerja

100 Koperasi Akan Dibubarkan Pemkab Data Kembali BINTAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan melalui Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan (KUKM dan Perindag) akan membubarkan 100 koperasi yang tidak aktif dan tidak jelas pengurusnya. Pihak Pemkab juga akan mendata kembali koperasi mana saja yang layak untuk dibina.

Demikian penegasan ini disampaikan Kepala Dinas KUKM dan Perindag Bintan, Agusnawarman, kepada Halu-

langganan perbulannya.

Begitu pula pengakuan dari seorang tukang ojek bernama Ery, pekerja biasanya berlanggananan ojek setiap

an Kepri di Kantornya, Senin (24/9). "Kalau Koperasi itu tak jelas akan kita dibubarkan, namun kalau bisa dibantu akan dibina kembali supaya aktif lagi," ujar Agusnawarman sekaligus memberikan klarafikasi seputar koperasi di Bintan yang berstatus fiktif.

Menurutnya, dari data yang ada sebanyak 200 koperasi di Bintan, diantaranya 150 koperasi berstatus tidak aktif, dan 50 koperasi lagi masih dinyatakan aktif.

"Kita akan mendata kembali terutama menyangkut utang piutang," katanya.

Pada kesempatan itu Agus juga menegaskan lagi, 150 Koperasi di Bintan bukan fiktif melainkan tidak aktif banyak, maka ada sekitar 100 koperasi yang bakal kita bubarkan," jelasnya. .

Pembubaran koperasi ini kata Agusn, tentunya harus melalui aturan yang sudah ditetapkan, misalnya setelah diproses, akan ditindaklanjuti dilaporkan ke Departeman pusat. Karena hal ini sesuai

dengan aturan undang-undang nomor 25 tentang Perkoperasian tentang kelayakan koperasi dan menyangkut tentang utang piutang.

Maka dari itu Agus meminta, agar Dewan Pengawas Koperasi yang sudah dibentuk harus proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi yang ada di Bintan ini. Karena lembaga ini berperan untuk mengawasi kegiatan koperasi dan Dinas KUKM Perindag Bintan dan berfungsi sebagai mediator. (eza)

REZA/HALUAN KEPRI

UPACARA HUT—Wakil Bupati Bintan, Khazalik, bersalaman dengan Kabag Adm dan Kesra, Luki Zaiman Prawira, saat menjadi pemimpin upacara pada HUT Pemprov Kepri di halaman kantor Bupati Bintan Senin (24/9). Pada upacara tersebut,Khazalik, membacakan sambutan Gubernur Kepri, HM Sani.

Kemiskinan Berkurang 5,51 Persen Wabub Pimpin Upacara HUT Provinsi Kepri BINTAN (HK)— Rasio penduduk miskin di Provinsi Kepri hingga 2012 ini telah mengalami pengurangai sekitar 5,51 persen. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 hingga 2011 lalu, rata-rata kenaikanya mencapai 6,8 persen.

Sementara memasuki tahun 2015, Provinsi Kepri telah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka 8 persenan. Sama halnya dengan perkembangan laju inflasi di Provinsi Kepri relatif rendah. Dan tingkat pengangguran juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Demikian dikatakan Wakil Bupati, Khazalik, ketika membacakan pidato Gubernur Kepri HM Sani

saat memimpin upacara HUT Provinsi Kepri di halaman Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan, Senin (24/9). Upacara diikuti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan para jajaran eselon IV, III dan II di lingkungan Pemkab Bintan.

Bertindak selaku komandan upacara Kepala Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Bintan Luki Zaiman Prawira. Khazalik, juga mengatakan, bahwa Provinsi Kepri terbentuk secara de jure pada tanggal 24 September 2012, namun secara de facto berjalan pada tanggal 1 Juli 2004.

"Usia provinsi Kepri secara efektif baru 8 tahun, kalau mengikuti un-

dang-undang pembentukan Provinsi Kepri tanggal 24 September 2002 lalu hingga Provinsi Kepri genap berusia 10 tahun," ujar Khazalik.

Pada kesempatan itu Khazalik juga mengatakan rasa terimaksihnya kepada mantan Gubernur pertama Provinsi Kepri, Ismeth Abdullah, yang telah meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan Kepri.

"Kita berharap dengan HUT Provinsi Kepri ini semakin maju dan jaya. Demikian juga Kabupaten Bintan merupakan salah satu bagian dari Kepri. Kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama bagi Pemprov dan Pemkab Bintan," imbuhnya. ***

Mau Apa saja, Semuanya Tersedia di Bukit Senyum TANJUNGUBAN (HK) — Nama kawasan Bukit Senyum (BS) cukup populer bagi masyarakat Tanjunguban dan sekitarnya. Selain dikenal sebagai tempat lokalisasi, ditempat ini juga menyediakan segala macam kebutuhan.

Bahkan ada ratusan rumah selain dijadikan tempat tinggal, juga sebagian difungsikan untuk warung makan, bar, dan, sewa kamar, serta tempat jual beli keperluan lainnya seperti toko sembako dan mini market. Bahkan di kawasan BS ini juga tersedia perbengkelan.

CMYK

"Gak semuanya tempat esek-esek, tapi banyak juga rumah tinggal, masjid atau surau dan tempat sekolah," ujar Pemilik Kedai sate di kawasan BS bernama Mang Asep, kepada Haluan Kepri, Senin (24/9).

Sementara bar dan tempat karaoke, di BS sekitar 30

buah yang dikelola oleh germo atau mucikari. Bar-bar ini juga dilengkapi kamar tidur bagi PSK dan pria hidung belang yang diletakan dibelakang bar. "Bar banyak disini, yang paling terkenal bar Chelsea, bar Dewa, dan bar Madona," kata Mang Asep.

Selain bar, masyarakat di BS juga membangun usaha sewa kamar-kamar disewakan pada para PSK untuk mengatasi kekurangan kamar dimiliki bar di BS ini.

Meski BS merupakan kawasan lokalisasi, namun cukup banyak rumah tinggal ditempati keluarga orang

tua dan anak-anak. Hanya saja sebagian ibu rumah tangga, matapencahariannya sebagai PSK. "Memang bar menjadi tempat kerja kereka, disitu mereka minum dan karaoke.

Lalu transaksinya bisa di bar itu atau sewa kamar," tutur Mang Asep lagi. Walau orang tua berprofesi sebagi PSK, namun anak-anak di lokalisasi BS dari usia balita sampai sampai remaja, untuk pendidikan agama mencukupi.

Mereka (anak-anak) mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan jumlahnya mencapai 80 anak lebih. (cw64)

ANAMBAS

20

Selasa,

25 September 2012

Warga Harapkan Kiabu Dikembangkan ANAMBAS (HK) — Setelah menggelar iven panjat tebing di Gunung Tiang, Pulau Kiabu, Kecamatan Siantan Selatan, Anambas, masyarakat mengharapkan agar Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepuluan Anambas dapat mengembangkan potensi daerah ini.

"Kita harapkan pemkab dapat melihat potensi desa ini. Wisata alam panjat tebing ini sudah dimulai sebagai langkah awal, mudah-mudahan dapat dikembangkan lagi," kata Iskandar, Badan Permusyawarahan Desa Kiabu di Tarempa, Anambas, Senin (24/9).

Pengembangan ini, kata Iskandar, diharapkan dapat mempromosikan Desa Kiabu ke dunia luar.

Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan sarana jalan.

"Akses menuju objek wisata ini sangat penting.

Kita harapkan dapat dibangun jalan. Disamping itu ketersediaan transportasi untuk memudahkan pengunjung datang ke sini," kata Iskandar.

Sebagai desa yang berada di wilayah paling selatan di KKA, Desa Kiabu merupakan daerah yang disinggahi nelayan dari luar Anambas yang melaut di perairan pedalaman.

Dituturkan Iskandar, penduduk Kiabu sangat terbuka dalam menerima kunjungan wisatawan ke desa tersebut.

"Masyarakat sangat welcome dengan wisatawan.

Dapat kita lihat dari iven yang telah dilaksanakan, masyarakat sangat mendukung kesuksesan kegiatan ini," tuturnya.

Iskandar mengharapkan pengembangan potensi wisata desa ini dapat menumbuhkan peluang usaha bagi masyarakat. Seperti usaha kerajinan, penginapan dan perdagangan.

"Kita harapkan Desa Kiabu dipromosikan, seperti wisata panjat tebing Gunung Tiang, kemudian wisata budaya dan wisata bahari ," terangnya.

Wisata bahari di Kiabu menawarkan berbagai aktivitas pantai seperti, snorkling dan diving.

"Desa kiabu memiliki banyak pulau-pulau kecil yang indah. Kita harapkan menjadi wisata unggulan, terutama panjat tebing Gunung Tiang," pungkasnya. (yud)

YUL/HALUAN KEPRI

MENUJU PELABUHAN — Jauhnya jarak tempat tinggal dengan sekolah, menyebabkan siswa SMAN 1 Anambas selalu menggunakan pompong dari pelabuhan Tanjungmomong, KKA, menuju desa yang berada di berebagai pulau kecil. Kondisi ini tak mengurangi semangat siswa untuk bersekolah.

Hasil Tes CPNS Masih di Kemenpan ANAMBAS (HK) — Sampai saat ini hasil tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Kepulauan Anambas belum diumumkan.

Oleh: Mahyudin, Liputan Anambas Disampaikan Augus Raja Unggul, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Senin (24/9) dilaksanakan rapat final penerimaan CPNS di Kemenpan dengan panitia daerah Augus dan instansi yang melaksanakan perekrutan.

"Kepala BKD Anambas rapat final CPNS hari ini (kemarin-red) di Kemenpan dan hasilnya menjadi arahan dalam melaksanakan hasil pengumuman tes CPNS," katanya, Senin (24/9).

Dijelaskan Augus, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait tentang hasil rapat tersebut.

Namun, katanya, sampai saat ini pusat belum memberikan standar pasinggrade ko-

mpetensi peserta.

Karena tak dapat dipungkiri ada beberapa sub bidang yang sangat prinsip yang nilainya harus sangat baik.

"Salah satu yang paling prinsip adalah wawasan kebangsaan," jelasnya.

Selanjutnya Augus mengungkapkan, Kepulauan Anambas merupakan satu-satunya kabupaten yang melaksanakan penerimaan CPNS untuk Provinsi Kepri, dan salah satu dari 16 kabupaten/ kota yang melaksanakan penerimaan CPNS. Dan, menjadi urutan ke enam terbanyak yang menerima formasi yaitu, 97 orang.

"Saat pendaftaran ulang, ada beberapa formasi yang kosong dan tidak ada yang

mendaftar ulang. Salah satunya, formasi dokter spesialis," jelasnya.

Disampaikan Augus, kalau pelamar yang memenuhi syarat mengikuti tes tertulis berjumlah 486 orang. Pelamar tersebut memperebutkan 97 kursi, sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah pusat.

"Jumlah ini relatif lebih rendah dari jumlah pelamar pada pembukaan CPNS tahun sebelumnya," jelasnya.

Salah satu faktor penyembabnya, kata Augus, tingginya IPK yang dipatok bagi pelamar non PTT. Langkah ini dilaksanakan, agar mereka yang masuk benar-benar memiliki kualitas yang dan kompetensi teknis yang dapat diandalkan.

"Dari 97 formasi yang disediakan, setidaknya 7 formasi dan 11 kursi tidak m e m i l i k i p e l a m a r , " u n gkapnya.

Augus menerangkan kalau penerimaan CPNS di KKA, sudah sangat transfaran. Karena saat ini benarbenar diawasi dengan baik, bahkan ICW ikut dalam pengawasannya. ***

Wisata Bahari Diminati Wisman ANAMBAS (HK) — Keindahan wisata bahari yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas, telah mendorong wisatawan lokal maupun manca negara untuk datang. Mereka kagum dengan keindahan alami yang bisa dinikmati untuk berbagai aktivitas dan permainan pantai.

Hal tersebut disampaikan Ishak, Kepala Dinas Pariwisata, Budaya, dan Olah Raga (Disparbudpora) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Minggu (23/9) "Dengan letak geografis yang unik ini, Anambas memiliki potensi yang sangat indah. Ada beberapa pulau, pantai, air terjun dan keindahan bawah laut yang dapat menjadi destinasi wisata mengagumkan dan membuat wisatawan ingin berkunjung," sampainya.

Menurut Ishak, dari keunikan yang dimiliki tersebut, Anambas merupakan daerah yang sangat kaya akan potensi laut dan pariwisata. Selain dua potensi tersebut, Anambas merupakan daerah pengahasil minyak bumi dan gas (Migas) terbesar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk mencapai 45.500 jiwa, APBD Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai Rp1,1 triliun pada tahun 2012.

"Dari total wilayah Anambas, 98 persennya adalah lautan. Sedangkan hampir dua persen lainnya adalah daratan. Sampai saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tujuh kecamatan yang tersebar di tiga pulau besar yaitu, Siantan, Palmatak dan Jemaja," katanya kemaren.

Selanjutnya Ishak mengungkapkan,

untuk saat ini terdapat beberapa pulau yang telah dilirik oleh investor asing untuk berinvestasi. Pulau tersebut antara lain, Pulau Bawah, Pulau Durai, Selat Rangsang dan masih banyak lagi pulau yang memiliki keindahan alam namun masih belum tersentuh.

"Di pulau-pulau tersebut pelancong selain dapat menikmati pantai yang indah, juga dapat menguji adrenalin saat melakukan diving. Keindahan terumbu karangnya merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia dan dunia, selain Raja Ampat dan Bunaken," ujarnya.

Selain itu , kata Ishak, daerah ini juga memiliki air terjun yang sangat eksotik yaitu, Air Terjun Temurun di daerah Kecamatan Siantan Timur yang bertingkat tujuh. Selain itu juga terdapat keindahan Air Terjun Bunyi. (yud)

Tambol Jongkong untuk Sarapan ANAMBAS (HK) — Tambol Jongkong merupakan makanan jenis kue manis yang rutin dijual di warung-warung pedagang tambol harian (jajanan) di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rasa manis dan aroma daun pandan yang menjadi cetakan tambol jongkong, cocok untuk sarapan, sebelum beraktifitas.

"Rasanya yang manis ditambah lagi lemak santan.

Baik untuk sarapan, sebelum beraktifitas," kata Wandi penikmat Tambol Jongkong di warung jajanan pagi Tarempa, Anambas, akhir pekan lalu.

Tambol Jongkong merupakan kue asli dari Anambas.

Tambol berarti kue atau makanan ringan. Sedangkan Jongkong adalah nama dari

perahu kecil yang dibuat dari kayu. Jongkong digunakan oleh nelayan untuk berlayar dengan menggunakan pendayung.

"Bentuk tambol ini dicetak dalam daun pandan yang dibentuk seperti jongkong.

Setelah matang, cetakan tidak dipisahkan dari tambol, makanya dinamakan kue Jongkong," tambahnya.

Tambol Jongkong terbuat

dari tepung beras yang diaduk dengan santan. Kemudian ditambahkan sedikit garam.

Adonan lalu dikukus.

Sebelum adonan tambol dituangkan ke dalam cetakan, taburkan gula secukupnya agar terasa manis. Kemudian adonan tepung dengan santan kelapa dituangkan ke dalam cetakan.

"Ini kue dikukus. Jadi tidak

banyak minyak. Begitu juga adonannya tidak padat. Makanya sangat baik dikonsumsi, karena tambol ini mudah dicerna lambung. Rasa manisnya berkumpul di bagian bawah, menghilangkan rasa lemak pada kue," tutur Yang Nidar, penjual tambol.

Karena dibuat dari tepung dan santan, Tambol Jongkong tidak mudah lepas dari cetakan. (yul)

TAMBOL Jongkong merupakan makanan khas daerah Anambas yang banyak disukai masyarakat.

YUL/HALUAN KEPRI

KARIMUN

21

Selasa,

Bupati Marahi PNS

BP2K3 Harus Gigih KARIMUN (HK)— Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz meminta kepada Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) agar gigih berjuang mewujudkan rencana pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Saat ini kata Harry, masih ada sekitar 200 usulan pemekaran kabupaten di Indonesia, namun diantara usulan itu belum termasuk usulan pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur. Bahkan,dari 200 usulan itu hanya 19 kabupaten dan satu provinsi yakni Kalimantan Utara yang baru dibahas di tingkat pusat. Dari 19 usulan pembentukan kabupaten itu, baru 1 usulan yang rencananya akan disetujui oleh pemerintah pusat.

“Jangankan diantara yang 19 usulan yang dibahas, dari 200 usulan yang sampai ke pusat, Kundur belum termasuk dalam list. Tapi saya harap, kawan-kawan tim pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur itu harus tetap semangat berjuang mewujudkan cita-cita mayarakat Kundur. Jalan masih panjang, tapi jangan khawatir kesempatan masih terus ada,” ujar Harry di Tanjungbalai Karimun, Jumat (22/9).

Menurut Harry, ada beberapa tahapan yang akan dilalui dalam proses pembentukan kabupaten baru di Indonesia, jika kajian akademis usulan tersebut telah sampai ke tingkat pusat, maka kajian kademis itu akan dilanjutkan menjadi naskah akademis, lalu naskah akademis itu diperkuat dengan batang tubuh Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pemekaran.

Jika sudah masuk dalam pembahasan dan kajian di tingkat pusat, kata Harry, maka akan ada dua lembaga yang akan bekerja menyusun pemekaran itu, yakni di Kementerian Dalam Negeri selaku perpanjangan tangan eksekutif dan Komisi II DPR RI dari legislatif. Sementara Ketua BP2K3, Ihsan Muharal mengaku tetap optimis perjuangan masyarakat Kundur akan terkabul. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup panjang, namun ia bersama masyarakat Kundur akan terus berjuang mewujudkan cita-cita pemekaran itu.

Menurutnya, diantara 200 usulan itu memang sudah termasuk usulan Kabupaten Kepulauan Kundur, hanya saja beberapa persyaratan masih belum lengkap.(ham)

Hanya 10 Persen Rekam e-KTP KARIMUN (HK) — Bupati Nurdin Basirun mengungkapkan kemarahan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran pegawai merekam e-KTP. Oleh: Ilham, Liputan Karimun

Kemarahan Nurdin terungkap saat menyampaikan amanat pada apel peringatan HUT Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ke-10 di halaman Kantor Bupati, Senin ( 24/9).

Menurut Nurdin PNS seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dan bukan sebaliknya, tidak peduli dengan anjuran pemerintah pusat untuk melakukan perekaman eKTP. Padahal tenggang waktu perekaman KTP elektronik kurang lebih tinggal satu bulan lagi.

Dari keseluruhan PNS yang ada di lingkungan Pemkab Karimun, hanya 10 persen yang sudah mendatangi Kantor Camat guna melakukan perekaman e-KTP. "Terus terang, saya sangat kecewa begitu mendapat informasi kalau dari keseluruhan PNS di Karimun baru 10 persen yang melakukan perekaman data, ini sangat memalukan," kata Nurdin.

Informasi yang diperoleh Haluan Kepri, salah satu yang menyebabkan rendahnya keinginan PNS untuk mendatangi tempat perekaman data e-KTP karena lokasi kantor camat yang jauh serta antrean yang lama saat perekaman data e-KTP berlangsung.

Bahkan, ada sebagian PNS yang meminta agar mesin perekaman data itu dibawa ke kantor bupati.

Sementara Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq usai rapat paripurna pengesahan APBD-P 2012 di gedung DPRD Karimun juga mengaku kecewa atas rendahnya kesadaran PNS melakukan perekaman data e-KTP. Ia lalu meminta kepada seluruh Camat maupun Lurah agar memberikan laporan secara tertulis PNS yang sudah maupun yang belum melakukan perekaman e-KTP. "Saya meminta kepada Camat maupun Lurah agar

Camat Didesak Cabut Izin Kios Milik Edy KUNDUR (HK) — Masyarakat mendesak Camat Kundur Barat agar mencabut izin usaha kios bahan bakar minyak (BBM) milik Edy di Selat Beliah. Desakan ini dilatari Edy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyalahgunaan BBM subsidi. Ia ketahuan menjual BBM subsidi kepada PT Timah Unit Kundur, Badan Usaha Milik Nega-

ra (BUMN).

Padahal menurut Camat Kundur Barat beberapa waktu lalu, izin kios milik Edy telah dicabut, namun hingga saat ini kios Edy tetap buka dan tetap menjual minyak.

Pantauan Haluan Kepri, kios milik Edy tetap mendapat jatah BBM. Bahkan saat ini Edy menjual Pertamax Plus. Hal itu dapat dibaca dari tempelan kertas bertuliskan, disini ada pertamax plus.

Padalah satu-satunya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Tanjungbalai Karimun saja belum mampu mensuplai minyak jenis pertamax plus.

Hal ini memunculkan kecurigaan warga menyusul tersangka pensuplay BBM subsidi kepada PT Timah Unit Kundur masih bisa jualan, bahkan Pertamax Plus dengan mudah didapatnya.

Ahmad, warga Tanjung

Koramil 01 Tanam Seribu Pohon KARIMUN (HK) — Koramil 01 Tanjungbalai Karimun mengadakan kegiatan karya bhakti di Dusun 3 Mekarsari, Desa Tanjungbatu Kecil, Kecamatan Buru, Senin (24/9).

Kegiatan karya bhakti ini melibatkan 38 personil TNI AD dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0317 Tanjungbalai Karimun, anggota Koramil 01, dan puluhan masyarakat di Dusun 3 Mekarsari, Desa Tanjungbatu Kecil, Kecamatan Buru membersihkan parit dan gorong-gorong dalam kegiatan Karya Bhakti TNI Koramil 01.

Kegiatan Karya Bhakti tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Koramil 01 setiap bulan. Kegiatan yang dipimpin Dandim 0317 Tanjungbalai Karimun, Letkol Inf Edi Nurhabad tidak hanya melibatkan masyarakat Desa Tanjungbatu Ke-

25 September 2012

cil, tapi juga diikuti berbagai OKP dan Ormas di Karimun seperti LMP, Gapatar dan juga melibatkan anggota Polsek Buru, Satpol PP serta pegawai di lingkungan desa dan Kecamatan Buru.

"Gotong royong ini bagian dari kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang digellar TNI di masingmasing Koramil, seperti yang dilakukan Koramil 01 Karimun di Desa Tanjungbatu Kecil ini. Ini bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan dan juga untuk mempererat jalinan silaturahim antara TNI dengan masyarakat," ujar Edi.

ILHAM

DANDIM 0317 Tanjungbalai Karimun Letkol Inf Edi Nurhabad melakukan penanaman saat kegiatan Karya Bhakti TNI di Desa Tanjungbatu Kecil, Kecamatan Buru.

Danramil 01 Karimun Kapten Inf Handono Putro menambahkan, gotong royong di Desa Tanjungbatu Kecil tersebut merupakan kegiatan Karya Bhakti Triwulan III yang dilakukan Koramil 01 Karimun. "Kenapa kegiatan kali ini dilakukan di Desa Tanjungbatu Kecil? karena masyarakat disana sangat membutuhkan bantuan TNI dalam membenahi goronggorong mereka," kata Handono.

Handono merasa bangga kepada masyarakat yang ikut berbaur bersama TNI dalam membersihkan parit dan gorong-gorong di Dusun 3 Mekarsari itu. Menurutnya, tingginya animo masyarakat yang ikut bergotong royong membersihkan pasit membuktikan kalau kepedulian mereka terhadap kebersihan lingkungan sudah sangat baik.

"Semangat gotong royong seperti ini patut dijaga terus, karena dengan kebersamaan seperti ini, apapun beratnya suatu pekerjaan pasti terasa ringan. Saya merasa senang ketika melihat tingginya semangat masyarakat disini yang dengan penuh keikhlasan bergotong-royong bersama TNI. Saya harap warga disini tetap mempertahankan semangat gotong royong ini," ungkapnya lagi.

Selain membersihkan parit dan gorong-gorong, dalam kesempatan itu Dandim, Kasdim, Danramil dan perwakilan unsur OKP dan Ormas di Karimun melakukan penanaman sekitar 1000 pohon diantaranya pohon sengon, trembesi, cempedak dan jengkol. Penanaman seribu pohon bagian dari upaya pelestarian lingkungan di Karimun. (ham)

GANI/HALUAN KEPRI

TAMPAK SEPI — Suasana antrian e-KTP di Kantor Camat Kundur tampak sepi, tidak ada antrean warga yang menunggu perekaman data, Senin (24/9). memberikan data secara tertulis jumlah PNS yang telah merekam e-KTP dan yang belum. Memang tidak ada sanksi administratif terhadap PNS yang belum melakukan perekaman data e-KTP itu. Tapi, PNS harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat," ungkap Rafiq.

Selain itu, Rafiq juga kembali menginstruksikan kepada Camat maupun Lurah agar kembali mengirim undangan kepada masyarakat yang belum mendapat undangan.

Batu mengaku heran, pasalnya tersangka tetap mendapatkan jatah untuk jualan bensin.

Hal ini semakin membuat ia curiga dan menduga “Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka kenapa dilepas. Ini sama saja memancing orang membuat kejahatan yang sama dengan berkaca

dari kasus Edy,” ujarnya.

Ahmad juga menaruh kecurigaan terhadap pihak Polres Karimun yang hingga saat ini belum menindalanjuti kasus penjualan BBM subsidi ke PT Timah meski telah menetapkan Edy sebagai tersangka.

Ia bahkan menilai, penega-

"Dengan pendataan kembali maka akan diketahui siapa saja yang belum melakukan perekaman data, jika sudah diketahui, maka segera kirimi undangan lagi bagi masyarakat yang memang belum mendapat undangan," sebutnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Muhammad Hasbi mengaku warga yang telah melakukan perekaman e-KTP , baru 60 persen "Dari 172 ribu masyarakat

kan hukum di Kabupaten Karimun tidak jelas alias ngambang. Sehingga wajar masyarakat menaruh kecurigaan besar kepada Polisi.

“Jika tak mau dicurigai, polisi harus seret dan masukkan Edy ke dalam sel tahanan, kemudian segera tetapkan pihak manajemen

Karimun yang wajib KTP, baru 105 ribu saja yang sudah melakukan perekaman data," ungkap Hasbi.

Menurutnya, waktu perekaman e-KTP berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat kurang lebih tinggal satu bulan lagi, atau berakhir pada 31 Oktober 2012 mendatang. Agar perekaman itu berhasil sesuai dengan target, maka pihaknya akan segera melakukan sistem 'jemput bola', yakni mendatangi masyarakat khususnya yang tinggal di pulau-pulau kecil. ***

PT Timah Unit Kundur sebagi tersangka. Karena mereka bersekongkol dalam melakukan aksi kejahatan penyalahgunaan BBM milik rakyat. Dengan kata lain, tindakan PT.Timah Unit Kundur sesungguhnya telah mencuri minyak masyarakat miskin,” ujarnya.(gan)

CMYK

Selasa 25 September 2012

WAKIL Walikota Tanjungpinang, Edward Mushalli menyampaikan kata KEPALA BP2KB Tanjungpinang, Gatot Winoto memberikan sambutan. pengarahan.

KABID KB dan KS, Mardiliana menyampaikan laporan.

22

PANITIA Temu Koordinasi dan Review Keluarga Berencana, Nurhayati.

BP2KB Tpi Temu Koordinasi dan Review KB BADAN Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Tanjungpinang, menggelar kegiatan Temu Koordinasi dan Review Keluarga Berencana (KB) di Hotel Melia Tanjungpinang. Acara yang

diselenggarakan selama dua hari mulai Rabu-Kamis (12-13/ 9) dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Tanjungpinang Drs H Edward Mushalli.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui kendala-

kendala dan keberhasilan dalam pelaksanaan program BP2KB dilapangan. Khususnya program KB dan kesehatan reproduksi, sehingga kendalakendala tersebut dapat diatasi atau berkurang untuk pelaksa-

naan program-program dimasa yang akan datang, serta keberhasilan dapat dipenuhi.

Sebanyak 250 peserta terdiri dari camat dan lurah, PKK Pokja IV, Puskesmas, Bidang Koordinator KB, Bidan Praktek

Swasta, Bidan Rumah Sakit dan Puskesmas, serta PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD se-Kota Tanjungpinang hadir dan mengikuti kegiatan.

Diharapkan program-program KB dan Keluarga Sejahtera

dapat lebih terealisasi secara optimal, dengan adanya masukan dan saran dari peserta Temu Koordinasi dan Review KB, BP2KB Kota Tanjungpinang.*** Foto dan Narasi: Rusmadi

NURHAYATI dan panitia serta peserta.

PESERTA serius mengikuti kegiatan.

PARA Lurah dan peserta.

PENGARAHAN oleh Kepala BP2KB Tanjungpinang Gatot Winoto.

PAPARAN materi Temu Koordinasi dan Review KB oleh nara sumber dari BKKBN Pusat. PESERTA Temu Koordinasi dan Review KB menyampaikan pertanyaan.

GATOT Winoto dan panitia serta peserta.

CMYK

GATOT Winoto dan panitia serta peserta.

EDWARD Mushalli dan Kepala BP2KB Tanjungpinang Gatot Winoto.

MARDILIANA dan narasumber.

23

IKLAN Selasa,

25 September 2012

CMYK

CMYK

Maradona Jadi Ayah Lagi

Maradona

Selasa,

25 September 2012

LEGENDA sepak bola Argentina Diego Maradona boleh dibilang tua-tua keladi.

Di usia hampir 52 tahun ia kembali akan menjadi ayah untuk kali keempat.

Kabar tersebut dikemukakan oleh pasangan- n y a , Veronica Ojeda Jumat kemarin. "Saya hamil empat bulan," kata wanita berusia 34 tahun itu dalam situs Ciudad.com.

Maradona sudah memiliki dua puteri - Dalma (25) dan Giannina (23) dari perkawinannya dengan Claudia Villafane. Ia juga memiliki seorang putera berusia 26 tahun, Diego Jnr yang dilahirkan wanita Italia Claudia Sinagra saat masih bermain di Napoli. (cdc)

24

Musim Pembuktian Bayern MUNICH (HK) — Bayern Munchen siap melanjutkan tren kemenangannya saat menjamu Wolfsburg dalam lanjutan Bundesliga, Rabu (26/9) dini hari WIB. Setelah dua musim gagal menjuarai Bundesliga, ini adalah musim pembuktian buat mereka.

Kemenangan 2-0 yang diraih atas Schalke akhir pekan kemarin menjadi kemenangan keempat dalam empat laga awal di Bundesliga. Artinya, Die Roten masih sempurna.

Bayern memang bukan satu-satunya tim dengan catatan sempurna. Masih ada Eintracht Frankfurt

yang juga sukses meraih empat kemenangan dalam empat pertandingan.

Namun, pencapaian Bayern terbilang spesial, mengingat mereka tampil naik-turun musim kemarin hingga akhirnya gelar juara terbang ke kota Dortmund (lagi).

"Kami berada dalam

kondisi yang bagus.

Organisasi permainan kami tak pernah salah dan kami menciptakan banyak peluang," ujar Arjen Robben kepada situs Bundesliga.

Bayern kini disebut tak lagi mengandalkan Robben atau Franck Ribery ketika menyerang, seperti yang mereka kerap lakukan musim lalu. Sejak saat itu mereka berbenah. Mario Mandzukic, yang tampil oke bersama Kroasia di Piala Eropa lalu, didatangkan. Kedatangan Mandzukic memberi opsi lain pada serangan Bayern.

Ia disebut-sebut punya keunggulan dibanding

5 Laga Terakhir Bayern: 22 Sep 12 Schalke 0-2 München 19 Sep 12 München 2-1 Valencia 15 Sep 12 München 3-1 Mainz 05 02 Sep 12 München 6-1 Stuttgart 25 Aug 12 Fürth 0-3 München

Mario Gomez yang selalu bermain satu dimensional.

Seperti halnya Gomez, Mandzukic adalah penyerang tengah. Tapi, ia tak sungkan untuk bergerak di luar kotak penalti ataupun sisi pinggir lapangan. Ia lebih bisa membuka ruang. Sejauh ini, Mandzukic sudah mencetak tiga gol atau tertinggal satu gol di belakang Thomas Mueller, yang merupakan pencetak gol terbanyak Bayern di Bundesliga sampai pekan keempat ini.

Di sisi lain, seperti dikatakan Robben, Bayern kedatangan pemain baru lainnya memberi Bayern

kedalaman skuat.

"Sekarang, kami bisa mengatasi masalah ketika beberapa pemain tak bisa bermain karena kedalaman skuat kami lebih bagus dari musim kemarin.

Ketika Franck cedera ringan, atau seperti yang saya alami pada pekan sebelumnya, kami selalu bisa mengatasinya," jelas gelandang asal Belanda tersebut.

Namun, legenda Munchen, Karl-Heinz Rummenigge memperingatkan Bayern Munchen untuk tak cepat puas mengenai performa mulus pada ajang Bundesliga musim ini.

Head To Head 26 Jul 12 Wolfsburg 1-2 München 28 Jan 12 München 2-0 Wolfsburg 13 Aug 11 Wolfsburg 0-1 München 15 Jan 11 Wolfsburg 1-1 München 20 Aug 10 München 2-1 Wolfsburg

Bayern München vs Wolfsburg Rabu (26/9) Pkl. 01:00 WIB

empat tahun lamanya hingga PON berikutnya turut diberikan, sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi serta perhatian KONI atas apa yang telah disumbangkan. "Kita sesalkan lagi, yang bicara justru yang pernah menerima bonus, dan dana pembinaan khusus setiap bulan selama empat tahun lamanya," ujar Nur. Dijelaskannya, persoalan bonus sudah dibicarakan ditingkat pimpinan KONI dan juga dibawa ke rapat pengurus jauh-jauh hari, sebelum keberangkatan kontingen mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 di Riau.

KONI sudah rancang semua itu, hingga cadangkan untuk bonus sebesar Rp2 miliar dari dana PON yang dianggarkan KONI Kepri melalui APBD 2012, guna mengangkat posisi Kepri dari urutan 27 pada PON XVII 2008 lalu di Kalimantan Timur, berharap naik ke urutan 25 dengan menargetkan 4 emas,

5 perak dan 4 perunggu.

Besaran bonus dipersiapkan yakni Rp200 juta untuk medali emas, Rp100 juta untuk medali perak dan Rp50 juta untuk perunggu.

"Besaran itu adalah angka yang sudah dibahas dan tetapkan KONI sebatas nilai dari medali nya. Kita belum menentukan ataupun merinci dari angka tersebut, berapa pelatih.

Bahkan dari bonus itu, kita juga belum bicarakan dan rinci berapa pembagian sekiranya medali didapatkan oleh atlet yang turun di nomor ganda, beregu ataupun tim. Hanya saja, dalam perolehan medali kontingen saat ini, seluruh medali disumbangkan oleh atlet yang turun di nomor perorangan yakni tunggal. Dan ini justru lebih memudahkan pembagian," jelas Nur. Perihal undangan kehadiran atlet pada peringatan Hari Jadi Provinsi Kepri, Senin (24/9) di Tanjungpinang, ataupun bonus yang disam-

CMYK

tersebut, Wolfburg berhasil menghancurkan Bayern Munich dengan skor 5-1.

Pada pertandingan Bundesliga terakhir, Bayern Munich kembali meraih kekalahan dari Monchengladbach dengan skor 3-1. Satu-satunya gol Munchen berhasil dicetak oleh Schweinsteiger.

Kekalahan tersebut membuat Bayern Munchen harus memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan nilai yang sama dengan Dortmund dan Schalke (37 poin), dimana Munchen hanya unggul selisih gol.

Wolfsburg kini berada di peringkat ke 9 klasemen sementara dengan torehan 23 poin dari total 18 pertandingan yang telah mereka mainkan. (glc/bbc)

5 Laga Terakhir Wolfsburg: Presentase Pertandingan: Penguasaan Bola: 60% Vs 40% München menang : 40% Wolfsburg menang :30% Seri : 30% Prediksi Skor: 2-1

KONI Sesalkan Pelatih Layar BATAM (HK)- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kepulauan Riau sangat menyesalkan pernyataan dari Pelatih Layar Kepri PON yang menyebutkan KONI tidak perhatian.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum KONI Kepri Nur Syafriadi, menganggap apa yang disampaikan itu merupakan pernyataan menyesatkan dan terlalu dini.

Nur begitu kesal dengan apa yang disampaikan, seolah-olah KONI tidak berbuat apa-apa, dan tidak perhatian. "Sangat kita sesalkan pernyataan seperti ini.

Terlalu dini menyatakan soal perhatian," ujarnya menyampaikan hal itu di Tanjungpinang, Senin (24/9).

Apalagi yang menyampaikan itu bukan pelatih baru mendapatkan bonus, tapi juga pernah menyumbangkan medali sebelumnya dan telah mendapatkan bonus. Bahkan, tidak saja bonus diberikan, juga dana pembinaan khusus setiap bulan selama

Petinggi klub itu menilai Bayern seharusnya tetap siaga menghadapi ancaman yang bisa datang dari para pesaingnya.

"Kami tak boleh bereuforia. Musim lalu, kami berjarak delapan poin di atas Dortmund (pada suatu waktu) dan kita semua tahu bagaimana itu berakhir," tukas eks striker Bayern itu.

Sementara, dalam 10 pertemuan terakhir antara Munchen dan Wolfsburg, tuan rumah berhasil meraih 7 kemenangan dan 1 hasil seri, sedangkan tim tamu hanya berhasil meraih 1 kemenangan agen ibcbet.

Kemenangan terakhir Wolfsburg atas Munchen terjadi pada April 2009 silam. Pada pertemuan

HALUAN KEPRI/TUNDRA

KETUA KONI Kepri, Nur Syafriadi (kanan) menyalami atlet layar Kepri, Masnun dan Maryati di Bengkalis, beberapa waktu lalu. paikan gubernur, itu merupakan acara Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang adakan, bukan acara KONI. "Jadi, tolong jangan disamakan. Peringatan hari jadi bukan khusus untuk olahraga saja, tapi undangan umum untuk masyarakat Kepri yang sama-sama telah berjasa membangun provinsi ini. Itu merupakan undangan dan penghargaan disampaikan Pemprov, berkaitan dengan ke-

berhasilan atlet pada PON lalu. Apalagi waktunya sangat berdekatan dengan kembalinya atlet dari PON," papar Nur. Untuk acara khusus penghargaan pada atlet dan tim peraih medali PON, KONI sudah rancang dan jadwalkan sekitar akhir Oktober, dengan waktu dan tempat menyusul diberitahukan. Pada acara itu selain pembubaran kontingen, juga penyampaian apresiasi pada atlet

22 Sep 12 Wolfsburg 1-1 Fürth 14 Sep 12 Augsburg 0-0 Wolfsburg 02 Sep 12 Wolfsburg 0-4 Hannover 25 Aug 12 Stuttgart 0-1 Wolfsburg 18 Aug 12 Schönberg 0-5 Wolfsburg

dan tim yang telah berhasil menyumbangkan medali pada PON, dalam bentuk pemberian bonus yang sudah disiapkan.

Sementara bonus yang diberikan gubernur, merupakan tambahan bagi peraih medali emas yang telah ditetapkan KONI, sebagaimana disampaikan gubernur pada saat pelepasan resmi kontingen beberapa waktu lalu.

"Kita tidak perlu berkecil hati, karena bonus diberikan gubernur hanya pada peraih medali emas.

Karena memang itu yang disampaikan gubernur saat pelepasan, menjanjikan untuk menambahkan Rp100 juta pada peraih medali emas dari yang telah ditentukan KONI, dengan harapan atlet dapat menyumbangkan 7 medali emas untuk dibawa pulang, sebagai bentuk motivasi dan pemicu prestasi yang dikehendaki. Sifatnya spontan dari gubernur ketika itu. Dan itu harus dipahamkan kembali, agar informasi jangan sampai simpang siur. Kalau yang lain-lain

termasuk pelatih, menjadi urusan KONI dan sudah dianggarkan," jelas Nur. Jadi, tidak benar jika pelatih sama sekali tidak diberikan bonus, apalagi sampai bicara ngalor-ngidul kalau keberhasilan atlet karena tangan pelatih semata. "Kita KONI bukan tidak mengerti kalau adanya atlet karena pelatih, dan berhasilnya atlet juga ditangan pelatih. Tapi KONI lebih berpandangan jauh, kalau keberhasilan seorang atlet juga tidak terlepas dari peran orang-orang yang berada disekeliling atlet, termasuk pengurus, orang tua, keluarga hingga Pengurus Provinsi yang menaunginya. Mereka juga berjasa dalam melahirkan prestasi atlet tersebut. Jadi, sebagai pelatih jangan ego dan merasa hanya karena dia semata prestasi atlet itu bisa lahir," jelas Nur. Kembali ditegaskan Nur, persoalan undangan hadir pada Hari Jadi Provinsi Kepri merupakan acara dari Pemprov, bukan acara KONI yang dikhususkan untuk pemberian penghargaan. (r)