CMYK
TERBIT SEJAK 19 4 8
Rabu, 30 Maret 2011 - 26 Rabiul Akhir H Edisi 3516
Harga Eceran Rp 2.000,-/ Harga Langganan Rp. 52.500,-(Luar Kota) + Ongkos Kirim
www.haluankepri.com
Nurdin Kosongkan Kantor PSSI
Anggaran e-KTP Rp 6,7 T JAKARTA — Anggaran untuk pengadaan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP mencapai Rp 6,724 triliun. Anggaran ini mulai dari proses pemutakhiran data dan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sampai penerapan e-KTP tersebut. Plt Dirjen Adminstrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Adminduk Kemdagri) Irman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Selasa (29/ 3) menyebutkan, dalam penyelenggaraan Adminduk, Kemendagri menertibkan database kependudukan, menertibkan NIK dan menertibkan penerbitan dokumen (KK, KTP, akta-akta pencatatan sipil dan lain-lain). Untuk mewujudkan tujuan tersebut telah disusun 3 program strategis yaitu, pertama pemutakhiran data kependudukan di semua kabupaten/kota dan penertiban NIK di 329 kabupaten/kota pada tahun 2010 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 384 miliar. Kedua penertiban NIK di 168 kabupaten/kota dan penerapan e-KTP di 197 kabupatena/kota pada tahun 2011 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2,468 triliun. Ketiga, penerapan e-KTP di 300 kabupaten/kota pada tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp 3,872 triliun. Adapun kemajuan yang telah dicapai tahun 2010, penerbitan NIK dilakukan di 329 kabupaten/kota. Kemudian di tahun 2011, penerbitan NIK akan dilakukan di 168 kabupaten/kota. Terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa penerbitan e-KTP tersebut telah sampai dengan Berita Acara Pelelangan yang dimulai tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan 14-15 Mei 2011. Pengumuman pemenang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2011. hal.7
Anggaran e-KTP
Jadwal Shalat Batam dan Sekitarnya Subuh 04.52
Dzuhur
Ashar
12.12
15.13
Kisi
Magrib
Isya’
18.16
19.24
Syahrini
Puluhan Ribu Mobil Tak Bisa Balik Nama BA TAM — Puluhan ribu kendaraan rekondisi asal BAT Singapura yang kini dimiliki masyarakat tidak bisa melakukan proses balik nama dan diperjualbelikan. Kendaraan itu adalah mobil yang memiliki dokumen yang dikeluarkan Samsat, tetapi tidak tercatat di Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai (BC) Batam.
Digugat Rp400 Juta PIHAK Blue Ice menempuh jalur hukum dengan menggugat penyanyi Syahrini akibat melakukan wanprestasi karena tak hadir di acara Anniversary Blue Ice di Denpasar, Bali. Gugatan Blue Ice didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bogor sejak 21 Maret 2011 lalu. Rencananya, sidang perdana akan digelar pada 6 April mendatang. "Syahrini enggak bisa menunjukkan prestasinya dengan enggak bisa tampil. Jadi, akibat daripada itu, kami deadlock sebab sudah beberapa kali kami mengDigugat Rp400
ANTARA
BLOKIR PSSI — Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Dewan Pengawal Revolusi PSSI memblokir pintu masuk kantor PSSI, Jakarta, Selasa (29/3). Pemblokiran dilakukan dengan cara tidur dalam keadaan tangan terborgol di depan pintu masuk kantor yang terletak di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, itu. Aksi yang dilakukan sejak Senin (28/3) malam itu menuntut dibekukannya PSSI.
"Kendaraan ini masuk kategori kendaraan yang berma-
salah secara administrasi," ujar Kasubditmin Regident Direk-
torat Lalulintas Polda Kepri Kompol Edi Purwanto kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (29/3). Menurut Edi, data kendaraan yang dipegang Samsat saat ini sebanyak 42.161 unit. Dari data ini, katanya, yang tercatat oleh BC hanya sebanyak 19.496 kendaraan. Jadi jumlah kendaraan yang tidak
terdaftar di BC sebanyak 23.120 unit. Oleh Polda Kepri, kendaraan seperti ini dimasukkan dalam kategori B. Dalam proses registrasi mobil plat 'X' yang kini tengah berjalan, Polda Kepri mengklasifikasikan kendaraan berdasarkan kelengkapan doku-
Puluhan Ribu
3.514 Rumah Segera Dibedah hal.7
TANJUNGPINANG — Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Kepri Syafri Salisman mengatakan, sebanyak 3.514 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri bakal dibedah pada tahun 2011 ini. Untuk anggarannya, satu unit rumah yang akan dibedah berkisar antara Rp15 juta sampai Rp20 juta. "Jumlah rumah yang dire-
hab sebanyak 3.514 unit. Untuk sumber dana anggarannya didapat melalui sharing antara APBD Provinsi Kepri dengan APBD kabupaten atau kota dengan perbandingan, satu berbanding dua. Dalam hal ini, satu untuk kabupaten dan kota, dua untuk provinsi. Logikanya, dari 3.514 rumah yang akan dibedah, sepertiga anggaran ditanggung pemerintah kabupaten dan kota, sedang-
kan dua pertiga ditanggung pemerintah provinsi. Kalau dananya, ada di pemerintah kabupaten dan kota, sebab besaran bantuan rehabnya dipersilahkan pemerintah kabupaten dan kota yang menentukan. Tapi kalau rata-ratanya lebih kurang Rp15 juta hingga Rp15 juta per unitnya," kata Syafri Salisman, Selasa (29/3).
3.514 Rumah
hal.7
JAKARTA — Pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng yang tidak mengakui lagi kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Nurdin Halid langsung memberikan dampak bagi penggunaan kantor PSSI di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Pintu IX, Senayan, Jakarta. Dengan adanya pernyataan Andi, kantor yang berada pada gedung yang menjadi aset negara memang tidak lagi bisa digunakan. Kantor PSSI ini akan disegel. Direktur Hukum dan Peraturan PSSI Max Boboy memilih untuk menyatakan tidak tahu-menahu atas penyegelan yang akan dilakukan pada kantor PSSI itu. "Itu bukan wewenang saya," katanya saat ditemui setelah meninggalkan kantor PSSI, Selasa (29/3) sore. Sebelumnya, Max sempat memboyong dokumen yang cukup baNurdin Kosongkan
hal.7
BI Turun Tangan BATAM — Bank Indonesia (BI) berencana memfasilitasi pertemuan Polda Kepri dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Kota Batam untuk membantu proses registrasi ulang mobil plat 'X' yang masih berstatus kredit. Diperkirakan saat ini ada ribuan mobil plat 'X' yang masih dalam status kredit dan hampir seluruhnya dikreditkan ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Seperti diketahui, Polda Kepri mewajibkan pemilik mobil meng-
hal.7
BI Turun
hal.7
Curi Ikan, Kapal Malaysia Ditangkap BATAM — TNI Angkatan Laut (AL) kembali menangkap kapal ikan berbendera Malaysia yang tengah menangkap ikan secara ilegal di sekitar Pulau Batam, Provinsi Kepri, kemarin. "Kapal berbendera Malaysia KHF 1897 ditangkap kapal patroli TNI AL KRI Pulau Rangsang-727 di sekitar perairan Pulau Batam, Pro-
vinsi Kepulauan Riau," kata Kepala Pusat Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo di Jakarta, Selasa (29/3). Tri mengemukakan, kapal ikan berbendera Malaysia bertonase 60,82 GT dinakhodai Malek Sarman Bin Shuib ditangkap
Curi Ikan
hal.7
Indonesia Serukan Gencatan Senjata di Libya SBY didampingi Menlu Marty Natalegawa (kiri) dan Menhan Purnomo Yusgiantoro memberikan pernyataan terkait konflik di Libya, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3).
JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia (RI) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengakhiri konflik di Libya dengan melakukan gencatan senjata dan mencari solusi damai. Kedua poin itu sebenarnya sudah diatur dalam resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1973, namun kurang diangkat media massa internasional dan tidak banyak diketahui dibanding poin penerapan zona larangan terbang. ANTARA
HALUAN KEPRI SATU-SATUNYA KORAN BACAAN MASYARAKAT KEPRI
CMYK
Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato resmi menyikapi konflik di Libya, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3) pagi. "Apa yang kita saksikan sekarang adalah implementasi dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 dan yang kerap diangkat oleh media massa utamanya media internasional adalah seperti no fly zone atau mengambil all necessary measures to protect civilians," kata
SBY. "Melalui mimbar ini Indonesia menyerukan kepada PBB dan masyarakat dunia pada umumnya agar kedua elemen penting itu dapat bersama-sama kita wujudkan. Gencatan senjata dan pencarian solusi damai atau yang sering disebut peacefull political settlement," tambahnya. Presiden menambahkan, semua upaya yang dilakukan Indonesia Serukan
hal.7