Majalah Sinamar Edisi 92 by Tabloid Sinamar

ISSN 2303-2634

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

REDAKSI

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Menuju Transparansi Anggaran

ami, jajaran pengelola Majalah Sinamar, sengaja mengangkat pengesahan APBD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2013 sebagai materi Laporan Utama Edisi 92, bukannya tanpa sebab. Terutama dimaksud kan untuk ikut berkontribus i menciptakan transparansi anggaran. Dengan menyajikan masalah pengesahan APBD 2013 sebagai materi Laporan Utama, berikut dengan rincian pos pendapatan dan pengeluaran, publik akan tahu dari mana saja sumber-sumber dana APBD Limapuluh Kota didapatkan, dan ke mana saja penggunaannya. Karena sejatinya APBD adalah dari dan untuk rakyat s ebagai pemilik sah kedaulatan di negeri ini. Dalam s oal ini, sebenarnya langkah maju telah ditunjukkan Pemprov DKI J akarta di bawah duet kepemimpinan Gubernur Joko W idodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahya Purnama alias Ahok. Pasangan ini menerapkan kebijakan dengan mempostingkan secara on-line rincian APBD sec ara detail, dimaksudkan untuk diketahui secara luas oleh masyarakat DKI Ja

TAJUK

Menggenjot PAD

Oleh : Muhamad.S, S.Pd )* SAMA dengan sebagian besar kabupaten/kota lainnya di Tanah Air, sebagian besar dana pembiayaan untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Limapuluh Kota mas ih sangat tergantung dari dana perimbangan, yang notabenenya adalah dana yang dikumpulkan pusat dari daerah-daerah penghasil migas (minyak dan gas bumi). Dari struktur APBD Limapuluh Kota 2013 pada rinc ian proyeksi tiga s umber pendapatan daerah yang sah, sebagaimana yang telah di

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

karta. Ini mah memang zaman keterbukaan, buahperjuangan gerakan reformasi. Semua nya dituntut dilakukan secara terbuka dan transparan, termasuk dalam soal penggunaan anggaran. Kalau sebelumnya soal anggaran termasuk ranah yang terkesan tabu dimasuki oleh â&#x20AC;&#x153;pihak luarâ&#x20AC;?, sekarang cara-cara seperti itu tidak zamannya lagi diterapkan. Selain soal pengesahan APD 2013, pada Majalah Sinamar Edisi 92 ini kami juga mengangkat sejumlah materi lain yang kami nilai patut diketahui oleh masyarakat. Misalnya, soal pengelolaan bidang pendidikan di Limapuluh Kota di tahun anggaran 2013, karena sektor itu termasuk prioritas untuk menciptakan SDM (sumber daya manusia) berkualitas. Materi lain yang kami angkat adalah s oal mega-proyek Jembatan Layang Kelok 9, sebagai bangunan kebanggaan masyarakat daerah ini. Menyusul kunjungan Komisi V DPR RI ke jembatan yang berlokasi di Kecamatan Harau itu, maka sudah terbersit pula titik terang soal kapan jembatan itu dijadwalkan selesai pengerjaannya, dan s ahkan oleh DPRD daerah ini, s umber pendapatan daerah dari dana perimbangan menempati posis i dominan, yaitu sebesar Rp712.795.26995 atau menc apai 84,24 persen dari dana pendapatan daerah 2013 yang ditargetkan. Angka itu jelas berbanding terbalik dengan sumber pendapatan daerah yang beras al dari PAD (pendapatan asli daerah). Dari Rp. 879.806. 396.107 dana pendapatan daerah yang diproyeks ikan di tahun 2013 itu, sumbangan PAD sangat kecil sekali. Hanya sebesar Rp28.861.359.775 atau sekitar 3,41 persen saja. Ketika penguatan sistem otonomi daerah diletakkan di tingkat kabupaten/kota, seyogianya realitas demikian tidak terjadi lagi. Karena masing-masing daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya s endiri, pada s aat bersamaan seyogianya masing-masing daerah berpacu menggali sumber-sumber dana yang ada. Peluang untuk itu sebenarnya tetap ada dan terbuka. Diyakini sumber-sumber PAD yang ada selama ini belum mencapai titik jenuh, yang masih memungkinkan dilakukan inovasi dan kreasi untuk makin memperbesar angka-angka yang masuk ke PAD. Kalau tidak dengan cara ekstensifikasi, langkah-langkah intensifikasi sebenarnya masih menjanjikan

Sidang Paripurna DPRD (f/her)

kapan pula diperkirakan bisa diresmikan. Juga ada sejumlah berita yang bersifat human interest, yang menyentuh rasa kemanusiaan yang paling dalam. Misalnya, tentang seorang bocah dari keluarga miskin yang menderita penyakit jantung bocor. Memerlukan dana Rp100 juta untuk dioperasi agar si bocah terbebas dari penyakit itu, sementara kedua orangtuanya untuk menutupi kebutuhan harian saja sudah kewalahan.*** peluang. Persoalannnya tinggal lagi kemauan dan kemampuan aparat di jajaran terkait untuk melakukan langkah ke arah sana. Kalau hanya tertumpu dengan sumber-sumber PAD yang dikenal selama ini, lalu enggan pula melakukan terobosan yang diperbolehkan oleh aturan main yang ada, ya, praktis angka PAD dari tahun ke tahun hanya akan jalan di tempat. Upaya lain untuk menggenjot PAD adalah dengan menciptakan iklim us aha yang kondusif, yang kelak akan menjadi daya tarik bagi para pelaku dunia usaha untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Kita juga mengetahui Kabupaten Limapuluh Kota memiliki s ejumlah peluang us aha yang potensial, yang selama ini belum digarap dengan maksimal. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang menanamkan modalnya di sini, selain makin mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang dan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat; dampak lain yang juga diharapkan adalah makin banyaknya dana yang masuk ke PAD sehingga ketergantungan terhadap pus at secara perlahan bisa diminimalisir.*** *) Penulis adalah Kabag Humas & Proto kolSetdakab Limapuluh Kota

Penerbit : Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah KabupateLima Puluh Kota PELINDUNG : Bupati Lima Puluh Kota I Wakil Bupati Lima Puluh Kota PENASEHAT: Sekda Kab. Lima Puluh Kota I Asisten Adm. Umum Setda Kab. Lima Puluh Kota PENANGGUNG JAWAB : Kabag. Humas dan Protokoler Setda Kab. Lima Puluh Kota PEMIMPIN REDAKSI : Muhamad. S DEWAN REDAKSI : Muhamad. S (Ketua), Adi Warman, Joni Indra, Ronny M.Nur, Mike Zaimy REDAKTUR PELAKSANA: Adi Warman REDAKTUR: Joni Indra, Ronny M.Nur, Mike Zaimy, Eliza STAF REDAKSI: Herpatarmidi REPORTER: Heri Ronaldo, Tesy Febrina, Hendri Gunawan FOTOGRAFER: Herpatarmidi SEKRETARIS : Iis Sugiarti DISTRIBUTOR: Zulfadli KONTRIBUTOR: Wali Nagari, Camat, SKPD, Anggota Balai Wartawan Lima Puluh Kota TATA LETAK/ARTISTIK: Joy ALAMAT REDAKSI : Bagian Humas dan Protokoler Setda Kab. Lima Puluh Kota Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Jl. Raya Negara Payakumbuh - Pekanbaru KM 10 Sarilamak 26271 Web : www.limapuluhkotakab.go.id | Email : majalah.sinamar@gmail.com PERCETAKAN : PT. Pekanbaru GRAFIKA (Isi diluar tanggungjawab percetakan). PERWAKILAN PEKAN BARU : Rachpendi Sakti, Gonjong Pekan Baru, Jl.Arifin Ahmad (Sebelah Universitas Terbuka) Pekan Baru. Redaksi menerima tulisan, opini, foto dan surat pembaca yang diketik satu setengah spasi, panjang tulisan maksimal 2 halaman folio. Untuk tulisan dan opini panjang 5.00 karakter disertai foto penulis dan biodata. Redaksi berhak merubah redaksional naskah yang dikirim, tanpa merubah maksud dan tujuan. Dikirim via email : majalah.sinamar@gmail.com.

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

DAFTAR ISI

PENDIDIKAN Keterbatasan Sarana Pendidikan BUTUH 18, YANG TERSEDIA 9

INFRASTRUKTUR - Agustus SBY Diharapkan Resmikan Fly Over Kelok 9 - Dan, Rendy pun Terkagum-kagum

HUMANIORA Bocah Penderita Jantung bocor NURUL,...MALANG NIAN NASIBMU

Davis : Menjadikan KONI Berenergi dan Bersinerji

Cover

ADAT Lintasan Sejarah dan Falsafah Adat Minang Kabau

6 LAPORAN UTAMA

SOSOK

20 GALERY 22 AGROPOLITAN Tanaman Padi terganggu cuara, apa Kakao Lebih Menjanjikan...?

24 POLITIKA Pilgub Riau diramaikan putra asli Pangkalan

PARIWISATA Saat semua bayangan hilang di muka Bumi

- Menjadikan PAD Sumber Andalan - Penetapan APBD 2013 Mata Rantai Wujudkan RPJMD dan RPJPD - Darman Sahladi, Ketua DPRD 2014, Optimistis Capai 1 T

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

26 27 28 29 30 35 36 38

HUKUM DAN KRIMINALITAS OLAHRAGA PERISTIWA REGULASI APARATUR PROFIL VARIA LIMAPULUH KOTA SERBA - SERBI

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

ETALASE TRADISI PACU ITIAK

Pacu Itik (f/net)

DI NAGARI Tanjung, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, ada sebuah tradisi masyarakat yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini, yaitu pacu itik, di mana itik digunakan dalam sebuah lomba adu cepat yang namanya pacu itik atau balapan itik. Di tradisi inilah itik menjadi bintang yang dielu-elukan untuk menjadi juara terdepan. Anda pasti tahu dengan itik bukan? Namun apakah semua itik bisa dilombakan dalam pacu itik?, Ternyata jawabannya adalah tidak, karena itik yang digunakan dalam balapan ini bukanlah sembarang itik, melainkan itik dengan kriteria khusus. Kriterianya pun macam-macam, mulai dari warna paruh dan kaki harus sama, mata dengan alis memiliki jarak yang tipis, leher pendek, sayapnya tidak boleh berpilin tetapi harus lurus dan mengarah ke atas, jumlah giginya ganjil, ujung jarinya ada sisik kecil, sampai dengan badan yang pajang (seperti jantung). Umur itik pun tak boleh tua yaitu harus berusia 4 sampai 6 bulan. Seperti halnya orang pacu lari, pacu itik pun memiliki jarak terbang yang sudah dibuat dalam beberapa pilihan, yakni mulai dari 800 m hingga 2000 m. Penilaian dilakukan yakni dengan melihat itik yang mampu terbang di atas jalur yang telah ditentukan dan mampu mencapai garis finish paling cepat. Pacu itik adalah olahraga tradisional asli Kabupaten Limapuluh Kota, yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu - satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itiak sambil bertani. Itiak tidak hidup di kandang saja melainkan di gembala di sawah-sawah mereka.(e2)

SURAT

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Prasarana Sekolah... Semua warga maek selalu menginginkan daerahnya tidak jauh tertinggal dari daerah2 lainnya, seperti sekolah yg mempunyai sarana dan prasarana yg lengkap. Jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada dikota, kita jauh tertinggal, mereka mulai dari kelas 1 SD sudah dikenalkan dengan IT, dan bahasa asing seperti bahasa Inggris, dengan harapan nanti mereka bisa bersaing dengan dunia luar. Semua itu harus didukung oleh infrastruktur yang baik, realitanya di daerah kami sarana gedung sekolah saja masih kurang. Apalagi yang lain-lainnya. Mungkin orang berfikir tidak bisa dibanding-bandingkan dengan kota karena mereka dekat dengan pemerintahan, tapi menurut saya itu bukan alasan....semua punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan itupun sudah tertuang dalam UUD. Semua stakeholder seharusnya mmpu bekerja sama menyelesaikan masalah ini dan memperhatikan pendidikan yg ada didaerah2....Terimkasih. Yosi, warga Maek

Kelok 9... Semoga dengan di bangunnya jalan layang kelok 9 ini, bisa membuat arus lalu lintas ke Sumbar semakin lancar dan bisa memacu pertumbuhan ekonomi Sumbar..aamiin Azril, Tanjung Pati

Kunjungan ke sekolah.... Salut buat Bapak WABUP, dengan kunjungan yang dilakukan langsung ke se kolah akan meningkatkan motivasi peserta didik dalam mencapai cita-citanya, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin... Muh.Hijaz, Payakumbuh

Jalan... Pak kapan jalan ke nagari kami diperbaiki? Pelajar Maek – Maek

Potensi Pariwisata... Nagari Ampalu juga memiliki potensi pariwisata dan hasil bumi lainnya. Bidang pariwisata memiliki Aia Tajun 7 tingkek juga di Jorong Mangunai Tinggi.. dan hasil bumi meliputi kebun cabe, ladang getah karet dll. namun sayang jalur transportasi kesana kurang memadai. Kami minta kepada dinas terkait untuk mempertimbangkan pengaspalan kembali jalan ke Nagari Ampalu. Besra - Nagari Ampalu Terimakasih, atas saran-sarannya. kami akan berusaha memberikan informasi, artikel dan berita yang lebih lengkap dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota. Redaksi menerima tulisan, opini, foto dan surat pembaca yang diketik satu setengah spasi, panjang tulisan maksimal 2 halaman folio. Untuk tulisan dan opini panjang 500 karakter disertai foto penulis dan biodata. Redaksi berhak merubah redaksional naskah yang dikirim, tanpa merubah maksud dan tujuan. Dikirim via email : majalah.sinamar@gmail.com Edisi 92/Tahun XII/februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

LAPORAN UTAMA

(f/her)

Menjadikan PAD Sumber Andalan “Kami yakin dan percaya, melalui niat yang tulus ikhlas yang diiringi dengan kerja keras kita bersama, insya Allah keinginan tersebut akan dapat terwujud.” ELIZA Bupati Limapuluh Kota dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo mengatakan bahwa dari tiga sumber pendapatan daerah yang dibolehkan, PAD (pendapatan asl i aerah) sebagai salah satu pendapatan daerah yang sah, sejauh ini masih menempati posisi sebagai penda patan terkecil. “Untuk masa yang akan datang, melalui sistem penye lenggaraan pemerintahan daerah yang otonom, ki ta akan upayakan peningkatan PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang mampu diandalkan dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota,” ungkap Bupati Alis Marajo. Bupati Alis Marajo mengatakan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Tahun 2013, sekaligus penutupan masa sidang ketiga DPRD Lima puluh di aula DPRD, bel um lama i ni. Menjadikan PAD sumber pendapatan andalan daerah ke depan, menurut Bupati, bukan suatu yang mustahil dicapai bila semua elemen proaktif mempromosikan potensi daerah, sekaligus mengembangkan iklim investasi yang kondusif sehingga pada akhirnya mampu mendorong terjadi nya berbagai peningkatan dan pengembang an usaha - usaha kemasyarakatan yang ada. “Kami yakin dan percaya, melalui niat yang tulus ikhlas dan diiringi kerja keras kita bersama, insya Allah keinginan tersebut akan dapat terwujud,” tambah Alis Marajo, yang sedang menye lesaikan periode kedua kebupatiannya di Lima puluh Kota. “Tapi memang menuntut komitmen yang kuat dan political-will yang jelas,” ia menambahkan. Sebelumnya Bupati Alis Marajo menjelaskan, dari ketiga sumber pendapatan daerah yang diperbolehkan oleh Undang-undang, maka diproyeksikan pada tahun 2013

ini pendapatan daerah Kabupaten Limapuluh Kota ditargetkan mencapai Rp846.124.630.757, yang terbagi ke dalam tiga jenis pendapatan yang sah. Untuk PAD misalnya, urai Bupati, ditargetkan mencapai Rp. 28.861.359. 775 atau 3,41 % dari total target pendapatan daerah. Kemudi an, pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan ditarget kan mencapai Rp.712.795.26995 atau 84,24 % dari total target pendapatan daerah. Terakhir, pendapatan daerah lainnya yang sah ditargetkan dapat mencapai Rp. 104.468.001. 030 atau 12,35 % dari total target pendapatan daerah. Di bagian lain, menurut Bupati Ali s Marajo, untuk pem biayaan belanja daerah pada tahun 2013 diproyeksikan akan mencapai Rp879.806.396.107, yang terbagi atas sejumlah pos pengeluaran. Antara lain, belanja tidak langsung sebesar Rp565.217.434.585 atau 64,24 % dari total belanja daerah. Belanja tidak langsung ini terbagi atas beberap bagian. Yaitu, belanja pega

wai sebanyak Rp. 534. 620.966.656, belanja hibah sebesar Rp. 6.367.328. 000, belanja bantuan sosial sebesar Rp2.257.595.000, belanja bagi hasil pemerintah daerah kepada peme rintahan nagari Rp851.000.000, bantuan keuangan pemerintah daerah kepada pemeri ntahan nagari Rp19.605.726.899, dan belanja tidak terduga sebesar Rp1.514.818.030. Untuk jenis belanja langsung, menurut Bupati, diproyeksikan sebesar Rp314.588.961.522 atau 35,76% dari total nilai belanja daerah keseluruhan. “Secara umum belanja langsung ini digunakan unt uk m embiayai operasionali sasi berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang tersebar pada berbagai satuan kerja perangkat daerah,” sebutnya. Pos belanja langsung ini terbagi atas tiga jenis belanja, yaitu belanja pegawai yang dipergunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan personil baik PNS maupun non PNS dalam penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan dimaksud sebesar Rp. 27.840.626.000 atau 8,85 % dari total nilai belanja langsung yang dianggarkan. Kemudian, belanja barang dan jasa yang dipergunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional penyelenggaraan program dan kegiatan yang tersebar pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 120.984.229.220 atau 38,46 % dari total nilai belanja langsung yang dianggarkan. Sementara belanja modal merupakan belanja yang diperun tukkan untuk membiayai berbagai kebutuhan yang sifatnya menambah aset yang menjadi kebutuhan bagi pemerintah daerah dan masyarakat, berupa belanja pengadaan tanah, pengadaan al at-al at angkutan, pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, pengadaan alatalat kesehatan, pengadaan berbagai konstruksi baik berupa bangunan, jalan dan jembatan. “Jumlahnya Rp. 165.764. 106.302 atau 52,69 % dari total nilai belanja langsung yang dianggarkan,” kata Bupati.

Faktor Strategis

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Dal am kesempatan yang sama, Bupati Alis Marajo j uga mengatakan bahwa keuangan daerah merupakan f aktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, m e n g i n g a t kemampuan nya akan mencerminkan daya dukung m anajeman pem erintah daerah terhadap penyeleng garaan urusan pem erintahan yang menjadi tanggung jawabnya. “Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari kapasitas PAD, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lal u maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya,” katanya. Dikatakan, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. “Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban

Alis Marajo (f/joy)

pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia,” sebutnya. Bupati Alis Marajo juga merujuk sebuah pasal di dalam UU yang menyebutkan, “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan mem perhatikan azas keadil an, kepatutan, dan m anf aat untuk masyarakat,” beber Bupati. Berdasarkan amanat yang tertuang pada pasal tersebut, tambah Bupati, maka disusun lah suatu Rancangan Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai suatu bentuk rencana tahunan anggaran keuangan pemerintah daerah untuk disepakati bersama dan ditetapkan sebagai sebuah Peraturan Daerah bersama dengan DPRD.***

Tiga Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2013 1. PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) 2. Dana Perimbangan 3. Pendapatan lainnya yang sah

: Rp. 28.861.359.775,- 3,24% : Rp. 712.795.950,- 84,24% : Rp. 104.464.001.030,- 12,35%

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

LAPORAN UTAMA

Penetapan APBD 2013:

Mata Rantai Wujudkan RPJMD Serta RPJPD “Kebersamaan hanya bisa diwujudkan melalui penataan kebijakan, sehingga gerak dan langkah dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu tatanan regulasi yang jelas.”

enetapan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2013 menjadi sebuah kebijakan daerah merupakan salah satu langkah dan mata rantai dal am m ewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima puluh Kota dan Rencana Pemba ngunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Limapuluh Kota. Bupati Limapuluh Kota dr. Alis Marajo DT. Sori Marajo mengatakan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013, sekaligus penutupan masa sidang ketiga DPRD Lima puluh di aula DPRD, belum lama ini. Dikatakan Bupati, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tersebut, pihaknya telah menetapkan visi daerah yaitu “Terwujudnya kebersamaan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” “Ada tiga kata kunci dari penjabaran visi, yakni kebersamaan, kemakmuran dan kesejahteraan,” kata Bupati Alis Maraj o lagi. Ditegaskan Bupati, sebagai langkah awal dalam penataan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah melalui penumbuhan semangat dalam membangun kebersamaan. “ Kebersa Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sidang Paripurna penetapan APBD (f/her)

maan hanya bisa diwujudkan melalui penataan kebijakan, sehingga gerak dan langkah dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu tatanan regulasi yang jelas. Regulasi akan menjadi acuan dalam set iap mengambil tindakan mulai dari tingkat Kabupaten sam pai ketingkat pemerintahan nagari,” tambahnya. Dengan sistem regulasi yang mantap dan hirarkis diharapkan terwujud kesam aan persepsi, peningkatan kualitas koordinasi dan komunikasi antar pelaku pemba ngunan. Regulasi yang baik akan membawa peme rintahan daerah dan pemerintahan nagari serta masya rakat menuju kehidupan yang lebih bai k. “Dengan mem pedom ani regulasi-regulasi yang ada, diha rapkan pelaksanaan kegiatankegiatan tidak lagi menjadi suatu permasalahan yang berkelanjutan pa

da masa-masa yang akan datang. Melalui konsistensi penataan regulasi yang baik, yang dimulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati hingga ke Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dalam mendasari suatu pelaksanaan program dan kegiatan, diharapkan pada akhirnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam upaya pencapaian kemak muran dan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Lim a Pul uh Kota akan dapat diwujudkan,” terangnya. Sementara, menurut Bupati, pencapaian kemakmuran pada kata kunci visi yang diungkapkan tadi adalah terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat secara lahir bathin, terjadinya perubahan struktur perekonomian daerah dari agraris murni menuju industri agraris, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, meningkatnya ketersedia

an lapangan kerja dan berkurangnya jumlah pengangguran dan masya rakat miskin, dan terciptanya dinamika pembangunan tata ruang sesuai dengan potensi dan spesif ikasi daerah. “Sedangkan pencapaian kesejahteraan yang dimaksudkan adalah terciptanya suasana aman sentosa dengan tingkat pelanggaran dan kriminal yang semakin menurun, terpenuhinya kebutuhan spiritual dan mat erial secara layak, serta terpenuhinya akses terhadap layanan publik yang berkualitas,” kata Alis Marajo. Agar v i si tersebut dapat terlaksana dan diwujudkan dengan baik, tambah Bupati Alis Marajo, tentunya harus didukung dengan kemampuan daerah yang prima pula, bai k it u kem ampuan dari sisi aparaturnya, keuangannya dan dari sisi kemasyarakatannya. Pada kesempatan itu, Bupati j uga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi penghargaan yang set inggi -tingginya kepada para pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, yang telah memberikan berbagai sum bangsih baik berupa pandangan, penilaian, pertimbangan maupun pemikirannya dalam berbagai rapat-

rapat bersama mitra kerja yang telah kita lal ui beberapa waktu l alu khususnya terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013. Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh perangkat daerah yang telah bersungguh-sungguh menyusun perencanaan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan selama satu tahun anggaran ke depan, yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi sebuah kebijakan daerah. Terkait Aspek Kinerja Pada kesempatan yang sama, Bupati Alis Marajo juga mengingatkan bahwa perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelol aan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah danPemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelol aan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 13 Ta

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

hun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurutnya, kinerja keu angan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. “ Semen tara itu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedi a,” terangnya.***

Bupati Alis Marajo pada Sidang Paripurna penetapan APBD (f/her)

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

LAPORAN UTAMA

(f/joy)

Darman Sahladi, Ketua DPRD :

2014, Optimistis Capai 1 T “Angka itu bukan sesuatu yang muluk-muluk karena APBD 2013 yang disahkan nyaris menembus Rp. 900 juta dengan total Rp. 894.488.563.737.”

agaimana tanggapan Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Darman Sahladi SE MM tentang angka APBD Kabupaten Limapuluh Kota yang tiap tahun cenderung menunjukkan grafik pening katan?. Politisi Partai Demokrat ini malah berkeyakinan, pada 2014 mendatang APBD Limapuluh Kota akan menyentuh angka Rp1 triliun. Darman mengemu kakan hal itu sebelum membuka rapat paripurna DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013, sekaligus penutupan masa sidang ketiga DPRD Lima puluh di aula DPRD, belum lama ini. “Angka itu bukan sesuatu yang muluk-muluk karena APBD 2013 yang disahkan nyaris menembus Rp. 900 juta dengan total Rp. 894.488.563.737,” katanya. “Tahun 2013 saja, dalam perjalanannya, angka Rp. Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

894,4 miliar itu akan bertambah dengan sumber bantuan lainnya. Kenaikan APBD kita tingkatkan juga dengan mengucurkan program pro-kerakyatan,” sambung Darman. Pada bagian lain, Darman berharap pemerintah daerah mencarikan solusi penganggaran honor garin dan guru TPAmaupun TPSA di tahun berikutnya. Bila perlu belajar pada daerah tetangga yang mengang garkannya. “Pengesahan APBD ikut terlambat karena Pemkab mengaku tidak punya regulasi untuk menganggarkan honor garin dan guru TPA/TPSA. Tahun depan harus dianggarkan. Tidak boleh tidak,” katanya. Rapat paripurna yang sebelum nya tertunda selama beberapa kali jadwal pengesahan tersebut, berlangsung usai shalat Jumat. Seluruh fraksi yang ada di DPRD daerah ini, secara tegas menyatakan menyetujui Ranperda APBD 2013 untuk disahkan menj adi APBD Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2013. Dia ntaranya, ada yang

menitipkan catatan, antara lain, Fraksi Demokrat melalui juru bicara W endi Chandra Dt. Maradjo meminta kepada pemerintah daerah agar segera mengakomidir seluruh rekomendasi komisi-komisi, Gabungan Komisi dan Rapat Badan Anggaran. “Dengan semakinketatnya pengaturan tentang pencairan dana bantuan sosial dan hibah maka diharapkan pemerintah daerah mampu mencarikan solusi terbaik guna menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat. Fraksi Partai Demokrat berharap serius dengan harapan dari tahapan pengajuan Ranperda APBD sebagai mana diatur dalam setiap Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD,” katanya. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera mengaj ukan Perda tentang BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) kepada DPRD agar penyaluran zakat dari pegawai dapat tersalurkan dengan baik.(allye)

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

PENDIDIKAN

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Keterbatasan Sarana Pendidikan :

Butuh 18, Yang Tersedia 9 “SDM yang berkualitas diyakini tidak akan takluk oleh perkembangan dan kemajuan zaman, karena sudah memiliki bekal iptek yang cukup memadai.”

paya pencapaian target minimal anakanak Kabupaten Limapuluh Kota tamatan SMTA di akhir 2014 atau paling lambat pada 2015 mendatang masih dihadapkan dengan sejumlah kendala. Yang paling menonjol, antara lain, keterbatasan sarana dan prasarana belajar. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota Desri M.Pd. MM, keterbatasan yang paling dirasakan adalah pada jenjang pendidikan SMTA. Dijelaskan, di 13 kecamatan yang ada di daerah ini, jumlah SMTA yang ada hanya sembilan saja, sementara yang dibutuhkan setidaknya 18 unit. Ada beberapa kecamatan yang sama sekali belum dilengkapi dengan SMTA. Di bagian lain, kendati di kecamatan tertentu sudah ditunjang dengan keberadaan SMTA biasanya satu unit/kecamatan, “Tapi SMTA yang ada tidak mampu menampung para lulusan SMTP yang ada di kecamatan bersangkutan,” jelas Desri. Desri lalu menyebut sejumlah SMA yang muridnya mendekati angka 1.000, jauh di atas angka ideal yang seharusnya hanya 16 rombel (rombongan belajar). Seperti SMA Negeri 1 Guguk yang jumlah sis wanya mencapai 986 orang. “Bila kondisinya seperti ini, ‘kan sulit bagi kepala s ekolah untuk memenejnya,” terang Desri. Yang lebih parah, kata Des ri, tentu kec amatan yang belum dilengkapi SMTA, yang mengharus kan tamatan SMTP di kecamatan itu pergi ke kecamatan lain untuk melanjutkan pendidikan. “Bagi siswa yang kemampuan orangtuanya rendah, menyekolahkan anak ke luar kec amatan tentu bukan pekerjaan yang mudah,” katanya. Contoh kasus lain, menurut mantan salah seorang asisten di lingkungan Pemkab Pes is ir Selatan ini, kendati di kecamatan tertentu sudah ada SMTA, tapi karena jarak pemukiman siswa dengan s ekolah relatif jauh, menjadi pers oalan tersendiri pula, yang bukan tidak mungkin menjadi hambatan bagi s is wa untuk melanjutkan ke SMTA. Untuk kas us seperti, Desri menyebut contoh siswa yang berasal dari Kenagarian Tanjung Balit dan Tanjung Pauh di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Karena jarak kedua kenagarian itu ke SMA di kota kec amatan di Pangkalan s ekitar 40 km, membuat sejumlah tamatan SMTP memilih tidak melanjutkan ke SMTA karena dihadapkan dengan cost (biaya) yang tinggi. Menurut Desri, kalaupun angka anak-anak Limapuluh Kota relatif cukup banyak yang melanjutkan ke tingkat SMTA, antara lain dikarenakan sejum

Desri, M.Pd, MM (f/joy) lah tamatan SMTP di daerah ini melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di daerah tetangga, yaitu Kota Payakumbuh. Tapi, tambah Desri, keterbatas an sarana pendidikan untuk jenjang SMTA di daerah ini s ec ara perlahan terus diupayakan mengatas inya. Antara lain, pada tahun anggaran 2013 ini direnc anakan pembangunan USB (unit sekolah baru) tingkat SMA di Tarantang, Kecamatan Harau; dan di Gunuang Omeh, Kecamatan Gunuang Omeh. Bersamaan dengan itu juga akan dibangun

satu USB tingkat SMTP di Kecamatan Kapur IX. Kendati hanya mendapat dua USB untukSMTA tahun ini, menurut Desri, kondisi itu setidaknya akan mampu sedikit menjawab persoalan keterbatasan daya tampung SMTA yang selama bertahun-tahun dihadapi oleh daerah ini. “Kita tentu berharap, tahun anggaran mendatang akan ada lagi pembangunan SMA baru di daerah kita,” tambahnya. Pada bagian lain Des ri mengaku, kendati dihadapkan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, target menjadikan daerah Kabupaten Limapuluh Kota terbebas dari anakanak tamatan SMTP pada akhir 2014 atau paling lambat pada 2015, optimistis akan tercapai. “Seberat apapun tantangan, kita yakin target yang telah digariskan akan bisa dicapai,” tandasnya. Sebab, menurut Desri, upaya meningkatkan latar belakang pendidikan anak-anak daerah ini s ejalan dengan Vis i dan Misi Kabupaten yang berupaya untuk mencetak SDM (sumber daya manusia) berkualitas, yang diharapkan akan mampu menjawab tantangan zaman yang diyakini akan semakin berat. “Tentunya untuk mencapai visi dan misi di bidang pendidikan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat saja, melainkan merupakan bagian tanggung jawab dari semua elemen yang ada di daerah ini,” katanya. Bahkan, menurut Des ri, partisipasi mas yarakat memajukan dunia pendidikan dinilai s ebagai unsur yang termasuk menentukan. (e2)

Aktifitas siswa di SMAN 1 Guguak (f/joy)

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

127 Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

INFRASTRUKTUR (f/joy)

Agustus, SBY Diharapkan Resmikan Fly Over Kelok 9 “Meski masih ada sisa pengerjaan yang harus dilakukan, namun saya minta itu diselesaikan secara on time, sehingga bisa diresmikan secepatnya oleh Presiden SBY sekitar Agustus.”

mpi an i tu sepertinya hanya menunggu wakt u saja untuk menjadi kenyataan. Jembatan layang (fly over) Kelok Sembilan di Kecamatan Harau , yang selama ini sering dalam kondisi buka-tutup karena sedang dalam pekerjaan fisik, bakal tidak ada lagi hambatan untuk mel ewati nya. Kondisi demikian dim ungki nkan kalau jembatan kebanggaan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota itu sudah diresmikan. Inf ormasi terbaru yang diterima menyebutkan bahwa hampir dipastikan jembatan layang itu akan diresmikan akhir tahun ini, yang peresmiannya akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kunjungan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Mulyadi, bersama anggota Komisi V lainnya dan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU Hediyanto Husaini, Kasatker Balai Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Besar Jalan Nasional Dahler, dan PPK Kelok Sembilan Rina Kumala ke Kelok Sembilan, Jumat (22/2), terungkap sisa pekerjaan fisik Kelok Sembilan tinggal 10 persen lagi. Kongkretnya, diketahui bahwa pengerjaan fly over tinggal satu unit jembatan lagi dengan panjang 230 meter, dan dua ruas jalan penghubung dengan total panjang hampir 1 km. Keduanya masih dalam pengerjaan, dan diharapkan tuntas pertengahan tahun ini. “Meski m asih ada sisa pengerjaan yang harus dilakukan, namun saya minta itu diselesaikan secara on t ime, sehingga bisa diresmikan secepatnya oleh Presiden SBY sekitar Agustus 2013 ini,” sebut Mulyadi, sambil menambahkan, Komisi V terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kelok Sembilan dengan mengalokasikannya anggaran pembangunan tiap tahun.

Dijelaskan, tahun 2011 di alokasikan dana untuk itu sekitar Rp. 100 miliar, dan tahun 2012 Rp. 200 miliar, sedangkan di 2013 akan di alokasikan lagi sebesar Rp. 50 miliar. Alokasi dana Rp. 50 miliar di 2013 itu, kata Mulyadi, untuk pembiayaan review design f ondasi jal an untuk penyesuaian konstruksi ramah gempa dan percepatan pengerjaan ruas jalan penghubung dan satu unit jembatan. Dalam pandangan politisi Partai Demokrat itu, fly over Kelok Sem bilan bakal mendorong percepatan ekonomi di Sumbar, khususnya Kabupatan Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh. Ia mendukung rencana Satker Balai Besar Jalan Nasional Wilayah II, yang akan membangun lokasi wisata pada jalan Kelok Sembilan yang lama. Menurutnya, peluang it u harus ditangkap Bupati Limapuluh Kota,me

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

ngi ngat banyaknya kunjungan masyarakat Riau berwi sata ke Sumbar. Kasatker Balai Besar Jalan Nasional, Dahler, membenarkan adanya perubahan jadwal pem bangunan Kelok Sembilan karena ada perubahan desain fondasi jalan. “Perubahan dilakukan karena adanya potensi gempa. Makanya, fondasi di galilagi,”papar Dahler. Dia menambah kan, fokus Balai Besar Jalan Nasional Wilayah II saat ini adalah menyiapkan pengerjaan pascapelaksanaan fly over berupa pembuatan zona penyangga, mengingat kawasan Kelok Sembilan merupakan zona suaka alam. “Artinya ekositem yang ada di kawasan itu harus tetap terjaga dan tetap asri. Hal itu dipadu dengan program landscape Kelok Sembilan, yang menjadikan tempat itu juga bisa menjadi lokasi wisata,” jelasnya. Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Kel ok Sembil an, Rina Kumala, menerangkan pembangunan Kelok Sembilan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap I dimulai 2003 hingga 2011. Total anggarannya mencapai Rp 350 mliar lebih. Sedangkan tahap II di

mulai 2012 hingga 2013, dengan total anggaran mencapaiRp 50 miliar. “Pada pembangunan tahap II, kami mem baginya dalam dua paket pengerjaan. Untuk paket I pengerjaan nya satu unit jembatan dan jalan penghubung. Dan untuk paket II, pengerjaan f ondasi jal an yang mengalami review design,” sebut Rina. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Hediyanto Husaini menambahkan, pembangunan Kelok Sembilan adalah hasil karya anak bangsa yang bisa dibanggakan. “Di awal pembangunan dulu banyak kendala, mulai dari lahan, masalah teknis hingga soal dana. Saat itu datang tawaran dari pihak Jepang yang siap beri dukungan dana Rp 160 miliar untuk biayai pembangunan fly over itu. Di balik bantuan yang akan diberikan Jepang itu, ada konsekuensi yang harus diambil pemerintah, bahwa untuk pelaksana hingga penyediaan bahan diambil oleh mereka. Kontan saja hal itu saya tolak,” kenang Hedi yanto. Bila tawaran itu diterima, lanjutnya, kapan lagi anak bangsa ini bisa berkarya lebih baik lagi, terlebih

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

di bidang konstruksi. “Hingga akhirnya disepakatilah bahwa pembangunan Kelok Sembilan didanai APBN, meski dilakukan secara bertahap,” ulasnya. “Alhamdulillah, impian serta karya anak bangsa kita bisa digunakan sebentar lagi,” kata mantan Kepala Dinas PU Sumbar itu. Telan Dana Rp540 M Pembangunan Jembatan Layang Kelok Sembilan secara keseluruhan diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp. 540 miliar. Agar pembangunan dapat cepat dise lesaikan, maka pengerjaannya dibagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap I berupa pem bangunan jembatan dengan total panjang kurang lebih 720 m. Dengan selesainya pembangunan tahap 1 ini, maka lalu lintas sudah bisa dipindahkan ke alinyemen baru. Perkiraan biaya pembangunan tahap I adalah sebesar Rp. 350 miliar. Pem bangunan tahap 2 meliputi pem bangunan jembatan sepanjang 250 m

Kunjungan Komisi V DPR RI ke Fly Over Kelok 9 (f/werry)

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Pusat Studi Konstruksi

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

dan jalan sepanjang 1.000 m dengan 2 jalur dan 2 arah. Perkiraan biaya adalah Rp. 190 miliar. Hambatan yang dihadapi dalam proses pembangunan secara teknis, sebagaimana di ung kapkan kontraktor pelaksana, adalah kendala cuaca yang terkadang tidak terpre diksi. Hal ini menghambat pekerjaan di lapangan. Pembangunan kelok 9 ini melibatkan beberapa instansi pemerintah yaitu Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, dan peme rintah daerah. Ke depan, apabila Kelok 9 ini telah beroperasi, direncanakan akan dibuat satu manajemen bersama yang terdiri dari instansi pemerintah yang terlibat dalam mengelola lokasi tersebut. Karena ke depan diharapkan menjadi pusat pariwisata yang menghasilkan pendapatan yang tidak hanya berskala nasional, tetapi internasional.

Sejumlah proyek konstruksi saat ini mem ang sedang dibangun dan dipersiapkan di Sumbar. Keberhasilan pembangunan Jembatan Layang Kelok 9, Terowongan Balingka-Ngarai Sianok 1 km, dan jembatan Ngarai Sianok dengan tiang pancang sangat tinggi akan menempatkan daerah ini menjadi pusat studi konstruksi. “Jadi akan sangat lengkap jenis konstruksi yang ada di Sumbar saat ini dan beberapa waktu ke depan. Antaranya, ada terowongan, ada jembatan Ngarai Sianok dengan tiang pancang sangat tinggi, ada Jembatan Kelok 9. Ini akan jadi pusat studi dibidang konstruksi, mahasiswa teknik sipil akan belajar di sini,” kata Wakil Ketua Komisi V, Mulyadi. Terowongan Balingka - Ngarai Sianok yang diproyeksikan mendukung arus lalu lintas Sumbar- Sumut saat ini memasuki tahap design dengan anggaran Rp.12,5 mi liar dan dijadwalkan tuntas tahun ini.

“Kita tidak usah bicara Eropa, Jepang dan Korea saja mereka sudah membangun terowongan. Kenapa?, karena terowongan tidak m eng ganggu lingkungan, tidak mengambil lahan produktif,” tandasnya. Se dangkan Jembatan layang Kelok Sembilan dibangun di antara bukit terjal dengan lahan yang sempit. Proyek konstruki fenomenal yang menghubungkan Provinsi Sumbar dan Riau ini dibangun dengan konsep Nature and Engineering in Harmoni. Di lahan jalan lama akan dibangun taman bunga sehingga ke depan dapat menjadi kawasan wisata. Anggota Tim Kunker Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat, Etha Bulo, mendukung geliat konstruksi di Sumbar. Ia berharap pembangunan tersebut tetap m emperhati kan keseimbangan tata ruang. “Jangan sampai dengan mengorbankan tanah produktif, karena pembangunan harus memperhatikan tata ruang,” tegas Bulo.(Evi Endri)

Dan, Rendy pun Terkagum-kagum

anyak yang mengaku terkagumkagum dengan kondisi fisik dan konstruksi jembatan layang (fly over) Kelok Sembilan yang berlokasi di Kecamatan Harau itu. Termasuk di antaranya adalah Rendy Lamadjido, anggota Komisi V DPR RI. Saat bersama anggota Komisi V DPR RI lainnya mengunjungi Kelok Sembilan, Jumat (22/ 2), politisi PDI Perjuangan yang juga seorang engeneer ini mengaku akan merekomendasikan karya konstruksi anak bangsa ini untuk dikunj ungi koleganya dari Kanada. Terang-terangan Rendy mengaku terkesima melihat pemandangan di depan matanya. Rendy menilai fly over Kelok Sembilan sebagai satu monumen yang dapat diandalkan untuk menjadi destinasi konstruksi. “Bulan Juni nanti para insinyur dari Kanada ingin meninjau konstruksi Cipularang tetapi saya menganggap konstruksi Jembatan Kelok 9 lebih luar biasa karena dibangun di ruang sempit,” terangnya. Jembatan Layang Kelok Sem (f/net) Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

bilan memang mempunyai tantangan konstruksi yang cukup rumit. Yaitu, berada di antara jejeran Bukit Barisan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), dan di lahan terjal dan sempit. Konstruksi terdiri atas enam j embatan, dengan tiang penyangga tertinggi 90 meter dari tanah. Rendy, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah ini, sempat memantau jejeran konstruksi yang meliuk-liuk dari lokasi yang rencananya akan menjadi kawasan wisata. “W ah, kalau di sini dibangun hotel, saya pasti akan meluangkan waktu untuk menginap,” imbuhnya. Sebelumnya dalam pertemuan dengan j aj aran Muspiko Bukittinggi, putera mantan Gubernur Sulawesi Tengah Abdul Aziz Lamadjido ini mengungkapkan kesan khususnya pada Ranah Minang. “Saya terakhir ke sini tahun 1980-an diajak ayah saya yang waktu itu menjabat Gubernur. Saya rindu Bukittinggi kota yang indah dan j uga bersejarah,” demikian Rendy.(e2)

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

15 Mencari Untung di Rantau, Eh...Terkapar Tewas Pula PERISTIWA

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Roda kehidupan harus tetap berputar, dan Lina harus berupaya sendiri buat mencari nafkah, terutama buat sang anak yang sudah yatim. Belum lagi biaya kontrakan rumah.

etaka itu, kini, sepertinya hanya milik Lina binti Tamar, 43. Jauh-jauh melepas sang suami, Desmanto, merantau ke negeri jiran buat memperbaiki keadaan ekonomi; eh, siapa menyangka suami yang jadi tulang punggung keluarga itu meninggal dunia pula di sana. Desmanto yang selama di Malaysia sudah berganti nama menjadi Affandi bin Abdullah, 54, itu dinyatakan meninggal dunia di Malaysia karena serangan penyakit jantung. Karena tidak ada biaya untuk membawanya pulang, jenazah Desmanto dimakamkan di sana, Selasa (5/3), dan biaya pemakamannya dibantu para perantau Minang di negeri itu. Tapi itulah realitas yang harus dijalani perempuan yang sehari-hari mengontrak di Perumahan Panorama Bukit Harau I Jorong Ketinggian, Kenagarian Sarilamak, itu. Roda kehidupan harus tetap berputar, dan Lina harus berupaya sendiri buat mencari nafkah, terutama buat dua anaknya yang sudah yatim. Belum lagi kontrakan rumah. Upaya yang dilakukan Lina mencari nafkah adalah dengan menjual kue keliling, dengan masuk dan keluar kampung. “Saya memang dituntut keadaan melakukan pekerjaan apa saja,” katanya, lirih. Ada terbersit keinginan balik ke kampungnya di Blitar, Jawa Timur, tapi itu urung dilakukan. Ia cemas kalau keputusannya itu akan berakibat tidak baik bagi kelanjutan pendidikan anaknya. Sebelumnya Lina terkesan nekad ke Malaysia untuk memastikan kabar kematian suaminya. Ia baru pulang ke Sarilamak, Sabtu (9/3) sekitar jam 11.00 WIB. Begitu sampai di rumah kontrakannya, sejumlah tetangga telah menanti. Mereka juga ingin tahu kabar pasti tentang kematian Desmanto yang merantau ke Malaysia untuk menjadi TKI itu. Dengan berusaha tabah, Lina pun bercerita perihal kematian suaminya. “Uda memang meninggal dan telah dimakamkan di Malaysia. Saya juga ikut menyaksikan penguburannya,” terangnya. Lina juga memastikan bahwa sang suami meninggal dunia karena mendapat serangan jantung, bukan karena sebab-sebab lain. Dikisahkan, begitu sampai di Malaysia, Senin (4/3) sekitar jam 2 siang waktu setempat, Lina dijemput sejumlah rekan sua

minya yang tergabung dalam perantau Minang. Dari Pelabuhan Tulang Laut Malaysia, Lina langsung diantar ke Sultan Maimuna Hospital Johor Malaysia, tempat jenazah suaminya disimpan. Di ruang jenazah, Lina langsung dapat memastikan bahwa itu memang jenazah suaminya yang telah puluhan tahun bekerja di Malaysia. Karena tidak memiliki biaya untuk membawa jenazah pulang kampung, Lina terpaksa harus merelakan jenazah dimakamkan di Malaysia. Lina juga sempat mendatangi tempat tinggal suaminya di Kampung Melayu Majidi Lorong Intan Johor Baru Malaysia. Tapi sebelum mendapat kepastian tentang penyebab Desmanto meninggal dunia, diperoleh kabar bahwa seorang TK asal Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, diduga tewas secara misterius di Malaysia. Pihak keluarga mengetahui kabar kematian itu setelah mengaku dihubungi oleh TKI asal kepulauan Jawa dan Polisi Diraja Malaysia (PDM), Kamis (28/2) sekira pukul 14.00 WIB. “Saya dihubungi lewat telepon oleh Ana. Wanita itu merupakan warga Jawa. Dia menyebutkan, jika suami saya meninggal. Tapi, ketika saya tanya, dia tidak menyebut kenapa suami saya meninggal. Makanya saya masih setengah percaya. Tapi, kenyataannya benar. Adik suami saya juga menyebutkan demikian,” aku Lina

sambil mengusap air matanya. Kemudian, Lina memberitahu kabar buruk itu kepada keluarga suaminya yang tinggal di Tarantang, Kecamatan Harau. Sehingga pesan kematian Almarhum Desmanto menyebar luas. Tapi karena belum juga puas, Lina kemudian memutuskan untuk berangkat ke Malaysia guna mencari kepastian yang sebenarnya. Ternyata kabar itu benar. Jadi Buruh Bangunan Desmanto mengadu untung ke Malaysia sejak tahun 1977 silam dengan bekerja sebagai buruh bangunan di sebuah perusahaan konstruksi milik pengusaha asal China. Terhitung awal 2000, Dasmanto berganti nama dengan Affandi Bin Abdullah. Kendati di Malaysia namanya sudah baru, namun saat pulang kampung masyarakat tetap menyapanya dengan nama Dasmanto. Informasi yang diterima, Desmanto biasanya pulang kampung sekali enam bulan, buat melepaskan rindu pada isteri dan dua anaknya yang ditinggalkan di kampung halaman. Terakhir Desmanto mudik sekitar sembilan bulan yang lalu, persisnya Juni 2012. Ternyata, itu kepulangan Desmanto yang terakhir, karena memang tidak akan pernah balik-balik lagi.(arfidel)

Pemakaman Desmanto di Malaysia (f/so) Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

HUMANIORA

Bocah Penderita Jantung Bocor :

Nurul,...Malang Nian Nasibmu Selain sekujur tubuh membiru setiap kali menangis, semenjak berusia lima bulan Nurul Hasanah juga tergolong banyak tingkah dan sering rewel seperti kesakitan.

nginnya orangtua begini: biarlah badan susah, asal anak tak ikut-ikutan susah. Tapi kalau orangtua susah, sementara si anak ikut pula menderita karena sesuatu penyakit yang diidapnya, bayangkan s aja betapa repotnya. Itulah realitas yang mesti dihadapi pas angan Eka Saputra, 31, dengan Fef i Evira,31. Nurul Hasanah, 7 bulan, buah dari cinta-kasih pasangan muda ini, menderita s ejenis penyakit yang tidak lazim, yaitu mengalami kelainan struktur jantung alias jantung bocor. Ketika dikunjungi di kedi amannya, belum lama ini, bayi malang itu tampak menangis di atas petakan kasur kecil lus uh dengan wajah membiru, s eakan menahan rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya. Ermi Yunita, 52, nenek sang bocah, s eakan tak kuas a berlama-lama melihat kondisi cucu kesayangannya. Ia usap lembut badan cucunya, lalu mengucapkan sesuatu: “Ba a kok iko yang dapek panyakik, Nak?” keluhnya, lirih. Sama dengan Eka Saputra dan Fevi Evira, wanita separoh baya itu juga tak pernah menyangka s ang cuc u akan mengidap penyakit seberat itu. Kelainan pada tubuh Nurul baru diketahui sejak beberapa hari yang lalu, yaitu ketika kondisi Nurul diperiksa ke pus kesmas, rumah sakit di Payakumbuh, bahkan sampai ke Padang dan Jakarta. Baik Nurul, Ermi, maupun pasangan Eka SaputraFefi Evira merupakan warga Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh. Tapi tak mudah bagi keluarga itu untuk mendapatkan kepastian tentang penyakit Nurul. Dari puskesmas, kemudian dirujuk ke RSUD Adnan W D Payakumbuh. Oleh pihak RSUD Adnan WD, dirujuk lagi ke RSUP M. Jamil di Padang. Belum juga kunjung diketahui, lalu bocah kelahiran 4 Juli 2012 ini dirujuk lagi ke RS Harapan Kita di Jakarta. Saking susahnya kondisi perekonomian keluarga ini, konon untuk memeriksakan kondisi Nurul ke RSUP M. Jamil Padang, mengandalkan sumbangan dari para pemuda setempat. Tidak diperoleh informasi yang pasti, dari mana pula keluarga ini mendapatkan biaya untuk membawa Nurul ke RS Harapan Kita di Jakarta. Di RSUP M. Jamil Padang-lah baru diperoleh kepastian tentang penyakit yang diderita Nurul. “Nurul didiagnosa mengalami kelainan pada organ jantungnya,” kata Ermi dan Fefi. “Seketika itu hati kami luluh. Dokter ahli jantung di M.Djamil mengatakan anak kami musti segera dioperasi di RS Harapan Kita Jakarta, dengan biaya se Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Nurul dikediamannya bersama ibu dan nenek (f/ac) kira Rp.100 juta,” tambah mereka. Dari tinjauan medis diketahui bahwa penyakit jantung bocor adalah suatu kondisi di mana terdapat lubang pada sekat jantung akibat kelainan struktur jantung. Umumnya penyakit jantung bocor merupakan penyakit bawaan sejak lahir. Karena itu, sebagaimana dilansir sumbaronline.com, banyak penderita penyakit jantung bocor dari kalangan anak-anak. Sementara angka penderita jenis penyakit yang satu ini tergolong cukup tinggi. Data yang dirilis RS jantung Harapan Kita menyebutkan bahwa terdapat 9 bayi menderita jantung bocor per seribu kelahiran. Realitas itu memang sesuatu yang sangat tidak mereka duga. Diakui Fefi, ia memang sering melihat bahwa selain sekujur tubuh membiru setiap kali menangis, semenjak berus ia lima bulan Nurul juga tergolong banyak tingkah dan s ering rewel s eperti kesakitan. Namun, baik Ermi maupun Fefi, kala itu hanya menyangka anak mereka hanya mengalami gejala sakit biasa. Tak Terjangkau Dihadapkan dengan biaya operas i yang sampai Rp100 juta, jelas sebuah angka yang sangat tidak terjangkau oleh keluarga itu. Jangankan mendapatkan uang sebanyak itu untuk biaya operasi belum lagi biaya-biaya lain

nya untuk memenuhi kebutuhan harian saja keluarga ini sudah kewalahan. Parahnya lagi, peluang untuk mendapatkan biaya perawatan gratis melalui program Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) juga sulit bagi Nurul karena orangtuanya tidak terdata sebagai pemilik kartu Jamkesmas atau Jamkesda. “Kami hnaya punya surat keterangan miskin dari pemerintah nagari,” s ebut Fefi. Apa upaya? Selain membuat surat permohonan bantuan ke pihak nagari hingga kecamatan, Ermi yang ditemani seorang ahli kesehatan Puskesmas dan sejumlah tetangganya sudah mengurus s urat permohonan untuk pembuatan Jamkesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota. Namun, jajaran Dinkes tak bis a berbuat banyak karena saat ini baik Nurul maupun kedua orangtuanya tidak terdata s ebagai pemilik J amkes mas atau pun J amkesda. “Pihak Dinkes hanya bis a mengupayakan kartu Jamkesda, dan itu pun baru bis a keluar April mendatang. Tapi cakupannya hanya berlaku di wilayah provinsi saja,” sebut Ermi. Bagi para dermawan yang bersedia membantu, bis a menyalurkan bantuan melalui Rekening BRI beromor: 0256.01.005416.53.2 atas nama Fefi Efira. Atau, juga bisa menghubungi kontak telepon di nomor: 085274349435. (ac)

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

SOSOK

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Davis : Menjadikan KONI Berenergi dan Bersinerji “Kita lupa dengan pengusulan anggaran KONI di 2013 ini. Namun, kita akan kejarkan di anggaran perubahan. Tidak masalah itu.”

abupaten Limapuluh Kota kini telah memiliki Ketua Umum KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) yang baru, sebagai produk Musyorkab (Musyawarah Olahraga Kabupaten) Kabupaten Limapuluh Kota yang digelar di Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Selasa (12/2) lalu Ir. H. Davis Emha, demikian nama s os ok yang diperc aya memimpin KONI daerah ini untuk periode 2013-2017. Davis dipercaya menjadi Ketua Umum KONI untuk menggantikan pendahulunya, N. Ben Yuza. Dalam “kabinet” Ben Yuza di kepengurus an periode sebelumnya, Davis di posisi sekretaris umum. Posisi sekarang semacam “naik tingkat” bagi Davis. Davis dikenal sebagai sosok yang giat, ulet dan punya komitmen tinggi terhadap bidang yang menjadi pilihan karier dan pengabdiannya di tengah masyarakat. Selaku PNS (pegawai negeri sipil), ia mantan pejabat yang pernah menduduki sejumlah pos is i strategis di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota. Pengalaman jabatan yang telah melalui ujian kematangan, jelas bekal berharga bagi Davis dalam memimpin KONI. Kalau kemudian dipercaya memimpin organisasi keolahragaan, apa yang akan dilakukan Davis? “Saya tidak muluk-muluk,” katanya. Tapi, dijelaskan Davis, kerja di organisasi olahraga, selain kerja yang akrab dengan dunia sosial, juga patut diterjemahkan sebagai kerja ulet. “Kita harus punya komitmen, waktu dan visi mis i yang jelas bagi kemajuan dunia olahraga,” katanya. Kendati demikian, terpilihnya Davis memimpin KONI tentunya bukan tanpa alasan yang kuat. Simak kembali keberhasilan Limapuluh Kota menjadi tuan rumah Porprov XII Sumbar Desember tahun lalu, sekaligus sukses pula menjajal kekuatan kontingen 17 kabupaten/kota lainnya di Sumbar dalam iven itu, karena tuan rumah Limapuluh Kota menduduki posisi runner-up di bawah juara umum, Kontingen Kota Padang. Kebahagiaan sebagai tuan rumah dengan segala keterbatasan dan kekurangan, namun berhasil menggelar kegiatan olahraga prestas i ini, s etidaknya s es uai dengan petunjuk kerja dan s tandar minimal pelaks anaan olahraga prestas i di tingkat provinsi. Keberhasilan KONI Limapuluh Kota pun tercatat di dua sisi. Sisi pertama, menam

pilkan diri di kemenangan runnerup, dengan jaminan hampir seluruh tim diisi oleh atlet murni as li daerah. Ditambah dengan suk ses penyelenggaraan yang diikatkan oleh bertubi-tubinya banyak pujian daripada kritikan. Limapuluh Kota telah mene gakkan maskot kam bing hutan dengan sempurna. Apa yang telah dicapai tak bisa dilepaskan dari sosok yang bernama Davis Emha. Sejak KONI Limapuluh Kota di ditinggal oleh N. Ben Yuza di posisi ketua umum, Davis Emha yang sebelumnya s ekretaris umum, tapi kemudian tampil s ebagai pelaku utama di tonggak kepemimpinan KONI Limapuluh Kota. Meski, diakuinya sempat terseok-seok, bukti nyata kinerja telah terbuktikan. Alumni SMAN 2 Padang ini punya cerita khus us tentang ikonisasi Limapuluh Kota. Katanya, sesuai dengan program pencirian pembinaan cabang olahraga yang terus dikumandangkan oleh KONI Sumbar; atletik, terbang layang (aerosport) dan bolavoli sebenarnya terus dinyatakan kesiapan Limapuluh Kota untun menjadi daerah pembinaan. ”Sebab, dua cabang, yaitu atletik dan terbang layang, kita telah ada atlet asli daerah Limapuluh Kota yang menang di iven internas ional. Ditambah punc ak prestas i olahraga tim bolavoli yang berhasil menunjukkan kemampuannya 2 emas di Porprov lalu,” tukas mantan Ketua KNPI Limapuluh Kota periode 1996-1999 ini. Tentang target capaian yang ingin diraih, menurut Davis , Limapuluh Kota sec ara langs ung ataupun tidak langsung tetap bersikukuh dengan prestasi yang sama di 2012. Tahun 2014, sekitar Juni, Porprov XIII Dharmasraya harus menjadi milik kembali Limapuluh Kota. Posisi runner-up telah membahagikan hati seluruh masyarakat di daerah Luak nan Bung

su ini. Bicara kendala, jelas Davis Emha, punya banyak yang akan dibeberkan. Namun, selaku pimpinan ia punya strategi dan legawa untuk menghadapinya. Salah s atu yang dibeberkan oleh Davis Emha, yakni persoalan belum adanya anggaran pembinaan olahraga di 2013 ini. Kenapa? , ”Kesibukan kita yang eks tra padat, menyita waktu dan pikiran seluruh unsur pengurus KONI. Kita akui, kita lupa dengan pengusulan anggaran KONI di 2013 ini. Namun, insya Allah kita akan kejarkan di anggaran perubahan. Tidak masalah itu,” Davis Emha dengan sabar. Mes ki tidak memiliki anggaran, khususnya pembinaan olahraga, Davis Emha meminta kepada pengurus 29 cabang olahraga yang kini ada di bawah KONI Limapuluh Kota agar tetap pada jadwal dan perencanaan pembinaan dan latihan yang telah disusun. KONI akan berupaya sekuat tenaga mencarikan dana talangan, menjelang cairnya anggaran perubahan. “Kita sadar, tidak boleh ada latihan yang tertunda. Tidak boleh ada roda organisasi yang terhambat sebab tiada dana. Semuanya harus kita pacu dan kita bantu. KONI Limapuluh Kota ke depan adalah KONI yang bersinerji dan berenergi untuk simultannya prestasi olahraga dan pembinaan semua cabang olahraga prestasi di Limapuluh Kota,” tukuk Davis Emha. (doddy syahputra) Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

ADAT

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Lintasan Sejarah dan Falsafah Adat Minangkabau Oleh : dr. Alis Marajo Dt.Sori Marajo Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ( LKAAM ) Kabupaten Limapuluh Kota PENDAHULUAN

embelajaran sejarah dan falsafah adat minangkabau merupakan dua paparan yang menyangkut aspek kependudukan, kekuasaan, budaya social pemerintah dan sekaligus perkembangan dan tatanan kehidupan masyarakat dalam lintasan waktu ruang dan kesempatan. Falsafah adat minang kabau dapat saja diartikan suatu per nyataan yang berkenaan dengan identitas, tata krama dan pandangan hidup, kelompok “indogeneous” yang terkait dengan ikatan kekerabatan dan suatu masyarakat yang dapat saj a berubah secara evolusi sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Banyak pemahaman dan pengertian tentang adat dikemukakan baik secara lisan maupun tulisan , dewasa ini agaknya dapat disimpulkan bahwa makna terminologi tentang adat adalah tata cara suatu komunitas masyarakat untuk memper tahankan keberadaannya secara hu bungan internal dan external, oleh karenanya dalam pembelajaran, pen cerahan sejarah falsafah adat minang kabau dapat diartikan sebagai berikut : 1. RIWAYAT KEDATANGAN Disepakati berdasarkan hasil penelitian ahli sejarah, bahwa kedatangan bangsa minangkabau adalah pada zaman perunggu atau logam pada tahun 500 sm, dimana terjadinya perpindahan penduduk dari daratan asia selatan ke nusantara, penduduk ini berkebudayaan perunggu (dongson) karena pusat kebudayaan perunggu tersebut berada di Dong-son wilayah Tonkin china. Beberapa dengan ras proto melayu bermigrasi ke nusantara tahun 2500-200 sm (belum mengenal logam), zaman batu tangah (Mesolithic) Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

tahun 5000-1000 sm tahun silam masuknya arus penduduk dan kebudayaan dari asia. Madelaini Colani, ahli sejarah Perancis mengemukakan pusat Mesolithic di pegunungan bascon diwilayah Tonkin (ras papua melanosoid) percampuran ras ini dengan ras europaide menj adi ras austronesia membawa kebudayaan Neolithic. Pada zaman Mesolithic masuk ke pantai timur sumatera ras weda dan ras negrito kedua ras ini telah ada sebelum ras melayu datang, inilah sisa-sisa yang tak mau bercampur mereka menjadi orang kabu, talang mamak dan berkelana dihutan, bahasa minang menyebutkan “urang nan bajawikan raso, baatokan sikai, badindiang bamo kayu” Prof.Drs Sukarno (ahli purbakala) orang minangkabau dating dari india belakang pada saat kedatangan rombongan ke 2 dan orang minangkabau adalah ras melayu muda (dentra melayu). Asal Usul kata Melayu dan Minang kabau Prof.Dr, Husein Naimar, guru besar antropologi Universitas Madras mene nerangkan bahwa kata melayu berasal dari bahasa Tamil. Malai berarti gunung, malaiur adalah suatu suku bangsa pegunungan dekkan adalah orang Malabar, orang minang menyebutnya malabari, Malayalam adalah bahasa dipergunakan oleh suku bangsa dravida yang mendiami pegunungan. Di Minang kabau menurut penelitian Prof.Dr, Husein Naimar banyak terdapat kata-kata tamil dan sansekerta, hal ini membuktikan ada hubungan sejarah antara minangkabau dan Malabar. Dimalabarpun system masyarakatnya j uga menurut garis keibuan dan pusako tinggi turun dari mamak ke kemenakan, Prof.Yean Quisi

sinier dari salah satu universitas di Paris meneliti ke minangkabau, mendapatkan adanya hubungan antara minangkabau dengan burma, muangthai, kamboja dan Vietnam bukti adanya hubungan terlihat dari kata pagaruyung “paga” (suku matriarkat seperti juga yang dijumpai pada suku khazi, Malabar dan lainnya). “ru” artinya pusat “yung” (dayun) artinya karapatan, j adi pagaruyung dapat diartikan pusat kerapatan suku yang menganut sistim keibuan “durian ditakuak rajo” adalah perobahan fonetik dari durum patakai raya. Du Rum Patakai Raya

: : : :

Kata Bilangan dua/seluruhnya Kerekel/pasir Dataran pantai Luas/besar

Masa sejarah, dogolongkan kepada masa setelah adanya tulisan pada benda peninggalan sejarah seperti prasati, candi dan sebagainya, masa sej arah tidak sama untuk setiap suku bangsa contoh misalnya bangsa mesir memulai masa sejarahnya setelah 4000 sm, bangsa India 3000 sm dan Indonesia 400 sm. 500-300 sm dari India selatan mereka mengarungi samudera memasuki pantai timur sumatera antara lain muara Kampar bersama dengan itu suku bangsa dari burma, kamboja, Vietnam memulai lembah sungai irawali. Perpindahaan ini berj alan bertahun-tahun bahkan berabad, dua kelompok ini sama-sama mempunyai ikatan matrilineal ada kelompok yang mencari aliran sungai pada saat perpindahan ini apa yang terjadi dibelahan dunia yang sudah lama memasuki zaman logam antara lain dapat kita jelaskan sebagai berikut : India dikala itu berkembang agama budha yang dibawa sidharta gautama (563-483 sm),

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

gautama adalah putera raja sudhodana dari keraj aan kavilawastu yang wilayahnya meliputi Nepal, Buthan dan sikkin, 1600 sm di India sudah pula berkembang agama hindu (mahabara tha). China dikala itu dikuasai dinasti chou tahun 1050-256 sm waktu itu hidup filosof kon-fu-tse, lao-tse dan meng-tse. Kedua daerah itu adalah tempat turunnya ras dentro malayu termasuk minangkabau, dapat dipastikan gelombang 2 yang datang 500-400 sm beragama budha atau hindu, dilihat secara kontektual kemungkinan mereka yang turun dari burma, kamboja, thailan sebagai embrio suku besar melayu diminangkabau (suku melayu diminangkabau adalah melayu, bendang, kampai, mandahiliang, dan panai) dan mereka yang datang dari India selatan (pantai timur) adalah embrio suku jambak, pitopang, salo kutianyia, bulu kasok dan banu hampa atau sebaliknya, namun kedua kelompok ini disebut sebagai melayu continental. Dalam rentang waktu 500-400 sm itu mereka telah membentuk kekuasaan budaya seperti raja gunung dan raja sungai, agama budha sudah dikembangkan pada saat itu kemungkinan saj a pada periode ini mereka sudah sampai ke hulu batang hampar, hulu batang rokan, hulu batang hari dan hulu sungai lainnya. Situasi kehidupan masyarakat waktu itu hidup dengan berdagang, sawah dan mulai berkembang pertambangan emas dan hasil hutan lainnya, ada yang berpendapat sudah ada terbentuk nagari sumkayam atau nagari minangkabau sekarang tetapi akhirnya dibantah oleh ka

rena konsep nagari baru muncul setelah rombongan kedua datang minangkabau. Ada pertanyaan, dengan apa mereka menyelusuri dataran tinggi minangkabau jawabannya adalah dengan kerbau, oleh karena itu agama yang dianutnya perlu menyayangi binatang kerbau, gajah, lembu, sehingga dari kerbau ini mereka dapat mengembangkannya untuk permainan rakyat melalui adu kerbau. Dr Nooteboom memperkuat alasan tentang kegiatan berlayar yang dimiliki oleh nenek moyang minangkabau dulunya, sejauh ini menanggapi pendapat Pierre paris tentang “trapobane” yang dimaksud oleh ahli yunani zaman purba strabodan pilinius bukanlah srilanka akan tetapi adalah sumatera, atas dasar itu dr. Nooteboom (pengikut zulkarnain) ketika ia berlabuh di India, berarti sudah ada hubungan minangkabau dengan india berkenaan waktunya adalah tahun 336 sm. Asal - usul nama Minangkabau. 1. Drs Zuhir Usman, bahwa didalam hikayat raja–raja pasai minangkabau diartikan menang adu kerbau. 2. Hal ini mendapat bantahan dari Prof.Dr.Purbacaraka, hal ini bersifat legenda beliau mengatakan bahwa minangkabau berasal dari minang tamwan artinya pertemuan dua muara sungai. 3. Prof. Van de Tuuk menerangkan bah wa minangkabau asalnya dari “pinang khabu” yang artinya tanah asal.

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

4. Prof.Dr Husein Naimar mengatakan bahwa “minangkabau” adalah perubahan fonetik dari “menonkhabu” bahasa tamil yang artinya tanah, pangkal.

2. HUBUNGAN TAMBO DAN ISKANDAR ZULKARNAIN

Didalam tambo di jelaskan bahwa asal nenek moyang orang minang adalah dari tanah bosa kemudian mencari tempat di lereng gunung merapi, lagundi nan baselo lalu turun ka guguak ampang terus ke daerah tanah nan data di panangan. Nenek moyang yang datang itu disebutkan adalah sri maharaja dirgo, suri dirajo chati bilang pandai, indo jalito, harimau campa, kambing hutan (cambay) dank icing siam, indojati dapat diartikan sebagai unsur-unsur petinggi hindum kaum wanita dan pendeta yang bercampur baur sej ak India selatan, Thailand, Kamboj a melalui Srilanka menuj u Swarna Dumpa (pulau emas). Disebutkan bahwa iskandar zulkarnain mempunyai anak 3 orang maharaja alit, maharaja dipang dan maharaja dirga. Maharaja alit ke Bahrain, maharaja dipang ke china dan maharaja dirga ke pulau emas (sumatera) kapankah peristiwa ini terjadi marilah kita lihat :

(bersambung)

(f/net)

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

GALERY

Rombongan di Koto Tinggi (f/her)

Gerbang GOR Jalan Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh - Koto Tinggi Kecamatan Mungka

Bupati Alis Marajo ikut turun langsung bergotong royong bersama masyarakat (f/joy) Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Bupati Alis Marajo dengan rombongan berjalan kaki untuk melihat kondisi jalan (f/her)

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

GALERY

PERILAKU

Masyarakat dengan antusias melaksanakan gotong royong (f/joy)

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Pembuatan jembatan darurat harus dilakukan agar perjalanan bisa terus dilanjutkan (f/werry)

Bupati Alis Marajo dan Walikota Payakumbuh Riza Palevi bersama masyarakat saat istirahat di Jorong Landai Kecamatan Harau (f/her)

Pelaksanaan evakuasi mobil yang terperosok ke sungai dilakukan rombongan walau diiringi hujan (f/joy)

Suasana gotong royong (f/joy)

Alat beratpun dikerahkan untuk membantu Gerbang GOR (f/her)

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

AGROPOLITAN

(f/joy)

Tanaman Padi Terganggu Cuaca, Apa Kakao Lebih menjanjikan?... “Kami memilih tanaman kakao, selain hasilnya menjanjikan, tanaman kakao juga tahan terhadap cuaca ekstrim.”

isa kuat bertahan di tengah kondisi gonjang-ganjing?. Sektor pertani an dengan sejumlah sub-sektornya merupakan bidang usaha yang relatif agak jauh dari kepastian. Tak percaya? Dengarlah pengakuan sejumlah orang yang belasan tahun menggantungkan sumber ekonominya dari sektor pertanian. Ujang, 45, misalnya, terdorong oleh keinginan untuk menambah pendapatan keluarga, ia rela mengganti areal persawahannya dengan tanaman kakao (cokelat), padahal selama ini selalu ditanami dengan padi. Alasannya, karena cuaca sering tidak menentu, bertahan dengan membudidayakan tanaman padi sering hanya mengundang kerugian. Sekitar sehakter areal persa wahan milik Ujang sudah ditumbuhi tanaman kakao. “Semua itu akibat cuaca yang tidak mementu seperti saat ini dan kami petani sering merugi. Karena itu kami memilih tanaman kakao. Selain hasilnya menjanjikan, tanaman kakao juga tahan terhadap cuaca ekstrim,” tambah Ujang, berdalih. Ujang memper Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

kirakan, dalam tahun ini tanaman kakaonya akan berbuah. Ia pun mengaku telah berbuat yang terbaik agar tanaman kakaonya menghasilkan yang maksimal. Mulai dari pemilihan bibit, pemupukan serta pemberian pestisida, dan mengatasi hama penyakit, dilakukan Ujang sesuai dengan petunjuk-petunjuk teknis yang ia peroleh. Tapi yang terjadi adakalanya tak semudah seperti yang dibayangkan semula. Dengarlah pengakuan Agus, 50. Budidaya tanaman kakaonya dihadapkan tantangan sulitnya mendapatkan pupuk dan serangan hama. Meski kakaonya sempat berbuah, Agus mengaku sulit memberi kan pupuk yang cocok untuk merang sang pembuahan kakao. Belum lagi serangan hama tupai. “ Memasuki tahun ke 4 dan berbagai merek pupuk telah dicoba , tetapi kakao tetap tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkan,” aku Agus, yang mengelola setengah hektar lahan.. Begitupun dengan hama tupai yang selalu menyerang buah kakao yang baru mem

besar, dan akhirnya buah tidak bisa dipanen. Tanaman kakao memerlukan waktu hingga dua tahun untuk bisa menghasilkan buah. Untuk masa buah produktif, tanaman kakao hanya bisa berbuah secara terus-menerus hingga sampai berumur 15 tahun semenjak penanaman dilakukan. “Untuk bibit kakao super, biasanya berbuah dalam waktu 2 tahun semenjak ditanam . Masa berbuah kakao yang masih produktif hingga umur 15 tahun dengan rata-rata buahnya seberat 1,8 sampai 2 kilogram tiap batang per tahun,” kata Aprizul Nazar, Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Limapuluh Kota. Di Limapuluh Kota terdapat sekitar 3.517 hektar lahan perkebunan kakao milik masyarakat, yang tersebar di enam kecamatan, terutama Mungka, Guguak, Harau, Akabiluru, Situjuah, dan Payakumbuh. “Dari 3.517 hektar lahan itu, hanya separuh saja yang mampu menghasilkan buah kakao atau sekitar 1.982,” beber Aprizul. Penyebabnya, ada yang terserang hama, bibit yang kurang

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

baik serta perawatan kakao yang tidak sempurna. Untuk mengatasinya, dinas menyusun berbagai langkah agar lahan yang semula tidak menghasilkan buah, menj adi lahan potensial untuk pengembangan tanaman kakao, baik di lahan terbuka ataupun di halaman rumah masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Di antaranya, menurut Aprizul, dengan pembagian 200 ribu bibit batang kakao kepada masyarakat, yang merupakan bibit super F-1 yang dimodali pemerintah daerah melalui APBD 2012. “Segera dibagikan, tapi kita menerapkan subsidi silang. Maksudnya, biasanya masyarakat membeli bibit super Rp3.500/batang di pasaran, tapi melalui program ini sebatang bibit hanya Rp1.000 saj a. Dengan harga terj angkau itu, biasanya petani menghabiskan modal hingga puluhan rupiah untuk satu tanaman kakao. Tapi untuk bibit super ini, petani hanya menghabiskan modal berkisar Rp 25 ribu/batang. “Itu termasuk pembibitan, pemupukan, pemeliharaan hingga berbuah,” katanya, sambil menambahkan, pemerintah telah menambah bibit 50 ribu batang hingga 2013. Di samping pembibitan, berbagai pelatihan juga gencar dilakukan untuk meningkatkan hasil buah kakao di Limapuluh Kota. Salah satunya, pelatihan tatacara pemeliharaan perkebunan kakao milik masyarakat. Mulai dari tata cara pe

nanaman, pemupukan, pera watan batang kakao dari serangan hama hingga tata cara pemanenan buah kakao. Meskipun belum memiliki sekolah khusus masalah kakao, menurut Aprizul, dengan adanya pelatihan serta penyuluhan langsung yang dilakukan terhadap petani kakao, Pemkab Lima puluh Kota sangat optimistis hasil kakao akan meningkat dari sebelumnya. Hal itu juga didukung dengan terbentuknya kelom pok tani kakao di lingkungan masyarakat. “Berbagai upaya pun telah dimaksimalkan untuk meningkatkan produksi buah kakao di Limapuluh Kota. Buah kakao yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal serta nasi onal yang biasanya dibeli seharga Rp 18 ribu/kg, diha rapkan juga bisa mening katkan kesejahteraan masya rakat, terutama para petani kakao,” tambahnya.(arfidel)

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Tanaman coklat buah warna-warni (f/joy)

Kebun Kakao di salah satu nagari di Limapuluh Kota (f/joy)

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

POLITIKA

Pilgub Riau Diramaikan Putra Asli Pangkalan Hampir dalam setiap kunjungannya ke daerah-daerah, kedatangan Herman Abdullah mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat setempat.

Drs.H.Herman Abdullah, MM (f/net)

ari sejumlah nama yang mera maikan bursa sementara calon gubernur dan wakil gubernur Riau periode 2013-2018, terdapat di antaranya putera Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Bahkan disebut-sebut sebagai bakal calon yang paling berpeluang. Drs. H. Herman Abdullah MM, sosok dimaksud, belakangan disebut-sebut sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah parpol (partai politik) untuk mengan tarkannya ke arena pertarungan. Bahkan Herman juga telah menetapkan bakal cakon wakilnya, yaitu Agus W idayat, yang saat ini sedang menjabat sebagai Wali Kota Dumai. Selain Herman, sosok bakal kandidat lain yang juga punya keterkaitan dengan Limapuluh Kota adalah Tengku Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Mukhtaruddin. Dilahir kan di Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu), keterkaitan Tengku dengan Luak Limopu luah karena isteri nya merupakan wanita kelahiran Koto Tinggi. Hari-hari Tengku bersama keluarganya di Pekanbaru mema kai dialeg mudiak. Di antara sejumlah bakal kandidat, Her man tergolong figur yang rajin menso sialisasikan diri, baik melalui media massa cetak maupun elek tronik lokal, maupun dengan datang lang sung ke sej umlah kabupaten/kota di daerah itu. Hampir da lam setiap kunjung annya ke daerahdaerah, kedatangan Herman mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat setempat. Dibesarkan di Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau, sejatinya Herman adalah perpaduan antara darah Melayu dan Minangkabau. Ayahanda Herman, Abdullah, merupakan putera Kenagarian Pangkalan, Keca matan Pangkalan Koto Baru; sedangkan ibunya berasal dari Air Tiris, Kabupaten Kampar. Sama dengan isterinya, Ny. Hj. Evi Mairoza Herman, yang juga dari Air Tiris. Pada momen-momen tertentu Herman menyempatkan diri pulang kampung ke Pangkalan. Misalnya ketika pacu sampan menyambut potang balimau, Herman tampak berbaur dengan masyarakat lainnya. â&#x20AC;&#x153;Kalau pulang kampung, biasanya Pak Herman menyempatkan diri berziarah ke makam kerabatnya,â&#x20AC;? ujar seorang ninik mamak

Tengku Mukhtaruddin (f/net)

Pangkalan yang enggan ditulis jatidirinya. Nama Herman mengapung dan diperhitungkan karena kesuksesannya menjabat Wali Kota Pekanbaru selama dua periode berturut-turut. Di zaman Pekanbaru dipimpin Herman Abdullah, antaranya, kota ini beberapa kali meraih Piala Adipura dan Wahana Tata Nugraha, yaitu penghargaan untuk K3 dan tertib berlalu lintas tingkat nasional. Memasuki ajang Pilgub (Pemi lihan Gubernur) Riau 2013 yang pun caknya berupa pemberian suara bagi yang telah punya hak suara pada awal September mendatang, Herman makin memantapkan langkahnya dengan rajin menyambangi masyarakat berbagai etnis di sejumlah kabupaten/kota di provinsi yang kaya minyak itu. Selain Herman dan Tengku, nama lain yang meramaikan bursa kandidat gubernur di daerah tetang ga itu, antara lain HR Mambang Mit, yang kini Wakil Gubernur Riau; H. Aziz Zaenal (Ketua DPW PPP Riau); Drs. H. Achmad M.Si, (Bupati Rokan Hulu); Drs. H. Wan Abu Bakar (anggota DPR RI yang mantan gubernur dan wakil gubernur Riau); dan Jon Erizal, pengusaha nasional yang berasal dari Bengkalis dan sedang menj abat Bendahara Umum DPP PAN.(mamad)

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

PARIWISATA

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

(f/joy)

Saat Semua Bayangan Hilang di Muka Bumi “Tugu ini sudah bersih, rapi dan dicat merah dan putih. Semula tugu ini berwarna lumut, karena memang lumut dan belukar yang dominan menemaninya.”

alau Anda hendak melihat bayangan badan atau bayangan benda-benda lainnya tidak lagi tampak terpacak ke muka bumi, datanglah ke Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dari 21 sampai 23 Maret. Pergilah ke sebuah bangunan tugu di sana, yaitu tugu khatulistiwa atau equator, maka akan bisa disaksikan peristiwa titik kulminasi matahari. Yakni fenomena alam ketika matahari tepat berada di garis khatulistiwa sehingga menghilangkan semua bayangan bendabenda di permukaan bumi. Bayangan tugu juga akan “menghilang” beberapa detik saat diterpa sinar matahari. Informasi yang diterima menyebutkan, matahari pada saat 21-23 Maret itu berada tegak lurus di atas kepala manusia pukul 11.50 dan 21-23 September pukul 11.38 WIB. Hanya lima negara yang dilalui garis katulistiwa yang akan mengalami titik kulminasi ini, yaitu Equador, Peru, Colombia dan Brazil serta Indonesia, khusus di Koto Alam. “Tugu khatulistiwa di Koto Alam ini akan menjadi saksi penting pengembangan keparisata

Ali Hasan, Kabid Pariwisata (f/joy)

an di Limapuluh Kota. Khusus di 21-23 Maret depan, yaitu saat matahari berada di titik kulminasi,” kata Ali Hasan, Kabid Pariwisata di Disparbudpora (Dinas Pariwisata, Budaya, dan Olahraga) Pemkab Limapuluh Kota. Dijelaskan Ali

Hasan, peristiwa alam itu akan diperingati dengan khusus, sebab Tugu Sadiko Mura begitu masyarakat setempat menamai nya ini juga dijadikan objek wisata minat khusus yang akan menggaet banyak pelancong dalam dan luar negeri. “Makanya, sejak 2013 lalu tugu ini sudah bersih, rapi dan dicat merah dan putih. Semula tugu ini berwarna lumut, karena memang lumut dan belukar yang menemaninya,” kata Ali. Direncanakan, sekitar 200-an siswa SD dan SLTP akan dilibatkan untuk mendengar paparan ilmiah terkaitperistiwa alam kulminasi matahari ini. “Kita pun turut mengundang urang rantau dan seluruh wisatawan domestik dan mancanegera untuk hadir dan menyaksikan peristiwa alam ini,” tambah Ali Hasan. Kegiatannya dilakukan di Tugu Sadiko Mura Koto Alam bulan depan. Diprediksi ribuan orang, bak dari masyarakat lokal, perantau dan wisatawan akan hadir,” imbuhnya, sambil menambahkan bahwa tugu yang berada di lintas utama Sumatera ini akan diramaikan oleh kegiatan yang j uga dikemas apik oleh Bidang Pariwisata.(ds) Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

HUKUM DAN KRIMINALITAS

Awas...Kantor Pemerintah jadi Incaran Aksi Maling...!!! “Kami siap ditempatkan untuk penjagaan. Tetapi selama ini kita kekurangan anggota yang saat ini hanya memiliki 112 dari seharusnya 300 personil.”

ejumlah kantor pemerintahan di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota sejak beberapa waktu belakangan menjadi sasaran aksi maling. Apa langkah antisipasi? Sej umlah kalangan masyarakat menilai, perlunya ada pengamanan khusus dari pemerintah untuk menjaga sejumlah kantor. Langkah pengamanan dimaksud, menurut suarasuara yang terpantau, seperti dengan penempatan anggota Satpol- PP untuk penjagaan perkantoran pemerintahan agar kasus pencurian seperti ini tidak terjadi lagi. Selain penempatan petugas Satpol-PP, langkah lain yang efekif untuk menangkal aksi maling adalah meng giatkan ronda malam di setiap nagari. Ditanya tentang masalah itu, Kepala Satpol-PP Kabupaten Lima puluh Kota, Nazriyanto, mengung kapkan bahwa petugasnya siap saja ditempatkan ditempatkan di berbagai kantor peme erintahan, dimaksudkan untuk menjaga keaman perkantoran seperti kantor camat serta berbagai perkantoran lainnya yang merupakan aset daerah. Tetapi, menurut Nazriyanto, selama ini kesatuan yang dipimpinnya itu terkendala dengan kekurangan personil yang akan di tempatkan untuk penjagaan perkantoran. “Kami siap untuk ditempatkan untuk penj agaan. Tetapi selama ini kita kekurangan anggota yang saat ini hanya memiliki 112 personil dari 300 personil seharusnya dimiliki di Pemerintahan Li mapuluh Kota, sesuai dengan Permen dagri nomor 60 tahun 2012,” katanya. Sebagaimana diberitakan media massa lokal, empat hari setelah kan tor Camat Luak serta dua kantor wali nagari yakni W ali Nagari Mungo dan Kantor W alinagari Sungai Kamu yang yang digasak pencuri Jumat lalu, giliran kantor pemerintahan di Kabupaten Limapuluh Kota yang dimasuki para maling untuk melan carkan aksi kriminalnya. Kantor camat Guguak yang berada di Jalan Tan Malaka Payakumbuh- Suliki, persis di se Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Nazriyanto, Kasat Pol-PP (f/joy)

belah SMPN 1 Guguak, didapati dalam keadaan berantakan. Seluruh dokumen serta kertas yang berada di atas meja dalam ruangan camat sudah berserakan. Bahkan 2 unit kamera untuk perekaman elektronik KTP ikut dibawa pencuri yang diperkirakan melakukan aksinya, dinihari. “Diduga pencuri masuk dengan cara men

congkel jendela yang berada di ruangan aula yang teletak dibelakang kantor camat. Kami masih menyelidiki dan meminta keterangan dari sejumlah saksi,” ungkap AKP Aprinal Lubis, Kapolsek Guguak. Jendela tempat masukknya pencuri itu, dirusak. Begitupun dengan pintu lainnya yang berada di rungan kantor pemerintahan itu. “Kita telah turunkan tim khusus untuk mengungkap. Kita pun berusaha semaksimal mungkin, hingga kasus pencurian ini bisa terbongkar,” imbuh AKP Aprinal Lubis. Kepala Camat Guguak Yuhendri mengatakan, paginya penjaga kantor camat terkejut ketika hendak membuka pintu kantor. Didapati seluruh berkas berkas yang berada di 6 ruangan kantor termasuk rungan kepala camat telah berserakan. Sebanyak dua unit kamera jenis Cannon yang tersimpan didalam laci meja di ruangan perekaman elektrinik KTP dibawa pencuri. “2 kamera yang biasanya untuk perekaman e-KTP dibawa kabur. Kerugian disinyalir belasan juta rupiah,” kata Yuhendri.(dsp)

Anggota Satpol-PP Kabupaten Limapuluh Kota (f/joy)

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

OLAHRAGA

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Menunggu Struktur KONI yang Baru “Segera berkoordinasi dengan KONI Limapuluh Kota. Sebab, sekuat tenaga, Limapuluh Kota bertekad bulat menjadi yang terbaik di Dharmasraya pada 2014.”

endati Ketua Umum KONI (Komite Olahraga Indonesia) Kabupaten Limapuluh Kota periode 2013-2017 sudah terpilih melalui forum Musyorda (musyawarah olahraga daerah), beberapa waktu lalu, tapi siapa-siapa personil yang akan duduk di kepengurusan inti, sejauh ini belum juga diketahui. Begitupun soal rencana meli batkan sejumlah figur dari Disparbudpora (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga) Kabupaten Limapuluh Kota di kepengurusan inti, seperti yang pernah dijanjikan, sejauh ini belum juga berkejalasan. “Sejauh ini kita belum tahu siapa yang dimaksud,” kata Sekretaris Disbud parpora Limapuluh Kota, Hidwan Reta, M.Pd. Ketua Umum KONI Limapuluh Kota terpilih, Ir. Davis Emha, sejauh ini mengaku belum mendapat surat kepu tusan resmi dari KONI Sumbar. Ia hanya mengatakan bahwa sebelumnya memang ada kesalahan administratif, yaitu surat pengantar ke KONI Sumbar masih beralamat kepada Bupati Limapuluh Kota Kota. Davis Emha menjelaskan bahwa surat tersebut langsung direvisi, sebab sudah diberitahu langsung oleh

Sekum KONI Sumbar, Indra Jaya. Surat revisi ini dikatakan tidak akan mengganggu draft struktur pengurus yang telah diajukan hasil rapat formatur pengurus KONI Limapuluh Kota, 2013-2017, sebagai produk musyorda beberapa waktu lalu. Keterlibatan personil Disbudparpora Limapuluh Kota di dalam tubuh KONI kini dirasakan sangat penting. Masalahnya, beban moral sebagai juara kedua atau runner up di ajang Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) Sumbar XII Desember lalu yang harus mampu dipertahankan di Porprov XIII di Dharmasraya, Juni 2014 mendatang. “Waktunya sangat dekat,” kata Davis, menyoal multi-iven tingkat provinsi yang diputar sekali dua tahun itu. Kemarin, sebutnya, lantaran berbagai kesibukan, pihaknya sampai lupa mengajukan anggaran untuk KONI di APBD murni Limapuluh Kota tahun 2013. “Tapi di anggaran perubahan September mendamendatang, akan kita kejar,” janjinya.Baik Disbudparpora maupun KONI meminta seluruh pengurus, pelatih dan atlet di 29 cabang olahraga yang kini ada di Limapuluh Kota agar tetap bergiat. Soal dana

Hidwan Reta, M.Pd, Sekretaris Disparbudpora (f/joy)

biarlah KONI yang menguruskannya untuk cabang-cabang olahraga. Ia juga meminta, agar tidak ada yang istirahat latihan. “Segera berkoordinasi dengan KONI Limapuluh Kota. Sebab, sekuat tenaga, Limapuluh Kota bertekad bulat menjadi yang terbaik di Dharmasraya pada 2014,” katanya. (dsp)

KONI AWARD :

Penghargaan Untuk Asyirwan

Asyirwan Yunus (f/joy)

elaksanaan Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) Sumbar XII yang dipusatkan di Kabupaten Limapuluh Kota Desember tahun lalu, tidak hanya membu ahkan gelar runner-up (juara II) bagi tuan rumah setelah kontingen Kota Padang. Ada juga “buah” lain, lho. “Buah” lain yang dimaksud adalah diserahkannya KONI Award dari Ketua Umum KONI Sumbar Syahrial Bakhtiar kepada Drs. H. Asyirwan Yunus M.Si., Ketua Umum Pelaksana Porprov XII Sumbar 2012 lalu. Karena Asyirwan tengah

mengikuti pendidikan di Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional) di Jakarta, maka peghargaan itu diwakilkan untuk menerima nya. Adalah Ismail S.Pd. M.Pd., Kabid Olahraga di Disparbudpora (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga) Kabu paten Limapuluh, yang mewakili Asyirwan untuk menerima penghargaan tersebut di Auditorium Istana Bung Hatta Bukittinggi. Sebagaimana diketahui, Asyirwan juga menjabat Wakil Bupati Limapuluh Kota. “Wakil Bupati, Pak Asyirwan Yunus sedang di Jakarta (untuk mengikuti pendidikan di Lemhanas ),” kata Ismail sesudah menerima penghargaan KONI Award. “Jadi kami wakili atas nama Panpel Porprov XII,” tambah Ismail. Penghargaan yang diberikan kepada Asyirwan Yunus itu sebagai wujud atas komitmen dan kerja keras panitia pelaksana yang diketuai Asyirwan untuk menyukseskan

penyelenggaraan Porprov Sumbar XII. Menurut KONI Sumbar, penghargaan ini diberikan sebab Limapuluh Kota telah membuktikan komitmen seluruh aparatur dan masyarakatnya untuk mensukseskan Porprov XII. “Meski diakui masih ada banyak kekurangan, namun kita bangga atas kesuksesan kita, tidak hanya sukses pelaksanaan tetapi juga sukses prestasi. Limapuluh Kota juga berhasil menjadi Juara II yang merupakan prestasi hebat saat ini, dari rangking bawah di Porprov sebelumnya,” ujar Ismail ikut bangga. Penghargaan yang diberikan oleh KONI Sumbar ini membuktikan bahwa Kabupaten Limapuluh Kota punya potensi besar untuk olahraga tingkat provinsi lainnya. Selain Porprov yang sudah terlewati dengan maksimal, iven kejuaraan-kejuaraan daerah terus akan digelar di Luak nan Bungsu. (dsp) Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

PERISTIWA

Kepala SKPD Jangan Urus Proyek Melalui Calo “Kepala Dinas atau SKPD harus jemput bola dengan berkonsultasi dan berkoordinasi langsung dengan instansi terkaitnya di Pusat”

epala Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten LimPuluh Kota diingatkan Bupati dr.Alis Marajo Dt.Sori Marajo untuk tidak berhubungan dengan calo bila mengurus proyek atau dana dana perbantuan ke pusat.”Setiap kepala SKPD seperti Kepala Dinas, Kepala Badan atau Kepala Kantor agar tidak berurusan dengan calo -calo proyek atau calo anggaran di departemen atau kementrian di pusat,” tegas Alis. Penegasan itu disampaikan Bupati Lima Puluh Kota dr.Alis Marajo Dt.Sori Marajo dalam sambutannya pada pembukaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Suliki di aula UDKP kecamatan tersebut, Rabu (13/2) kemarin. Lebih lanj ut menurut beliau, Kepala Dinas atau SKPD harus jemput bola dengan berkonsultasi dan berko ordinasi langsung dengan instansi terkaitnya di Pusat, jangan percaya perantara calo yang menjanjikan 10-20%

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

dari setiap dana proyek yang dikucurkan ke daerah, karena semua itu adalah tipuan dan bohong belaka yang pada akhirnya akan menyengsarakan diri sendiri, lebih baik jemput bola dan giring sendiri bolanya karena dengan demikian kita akan lebih mengetahui dengan mekanisme kegiatan yang kita lakukan. ”Sebaiknya buat program dan bicarakan langsung ke pihak terkait di pusat, dan jangan mempergunakan dana APBD sebagai biaya perjalanan dinas dalam mengurus proyek atau dana dari puat, karena tugas-tugas pembantuan itu tidak boleh didkung atau ditambah dengan APBD Kabupaten,”jelas Alis. Dalam kesempatan itu Bupati yang berlatar belakang Dokter ini juga mengingatkan, “Sebagai atasan jangan terlalu percaya dengan bawahan, atasan harus cek dan ricek setiap informasi yang disampaikan bawahan karena sekarang tidak zamannya lagi laporan “ ABS” alias asal bapak senang. Dan tidak ada lagi

proyek yang tidak bertuan, yang tidak j elas siapa pemilik,pelaksana serta penerima manfaatnya, sudah banyak korban dari kalangan PNS dan harap menj adi guru besar bagi kita semua ,demikian tandas Bupati. Selain utusan nagari, seperti walinagari, ketua bamus juga terlihat sejumlah Kepala SKPD, anggota DPRD dapil IV (Suliki, Gunung Omeh dan Bukit Barisan) yakni wakil Ketua DPRD Syafaruddin Dt.Bandardo yang juga ikut memberi sambutan, dan anggota DPRD Ardi dan Wendy Chandra. Syafaruddin dalam kesempatan menguraikan visi misi dan skala prioritas pembangunan kabupaten Limapuluh Kota. Sejak Senin 11 Februari lalu Bupati membuka secara resmi musrenbang kecamatan yg dicanangkan di Pangkalan Koto Baru, dimana Musrenbang ini akan dibuka secara marathon diseluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai tgl 18 Februari mendatang.(AW)

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

REGULASI

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

BUPATI LIMA PULUH KOTA INSRUKSI BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR : 2 /HUK-LK/II/2013 TENTANG UNDANGAN DAN PERESMIAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBN DAN APBD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BUPATI LIMA PULUH KOTA, Dasar Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1); dengan ini menginstruksikan : Kepada

KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, KEPALA KANTOR DAN CAMAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Untuk : KESATU : Melaporkan kepada Kepala Daerah setiap rencana peresmian kegiatan, sesuai dengan kegiatan SKPD masing-masing sebagai leading sector kegiatan dimaksud, yang kegiatannya didanai melalui APBN dan/atau APBD; KEDUA : Mengkoordinir dan menfasilitasi serta mengundang Kepala Daerah dalam rangka peresmian kegiatan SKPD masing-masing sebagai leading sector kegiatan dimaksud, yang pembiayaannya bersumber dari APBN dan/atau APBD; KETIGA : Setiap peresmian kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sebagai leading sector kegiatan dimaksud, yang kegiatannya didanai melalui APBD harus diresmikan oleh Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu; KEEMPAT : Demikian instruksi ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal 5 Februari 2013 BUPATI LIMA PULUH KOTA ttd ALIS MARAJO Edisi 92Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

APARATUR

Mau Tugas atau Izin Belajar?...Ini Ada Aturan Barunya Pegawai dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal.

alau Anda PNS di lingkup Pemkab Limapuluh Kota hen dak tugas dan izin belajar, telah ada aturan untuk itu. Tertanggal 24 September 2012, Bupati Limapuluh Kota mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 211 tentang Prosedur Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Limapuluh Kota. Sebagaimana informasi yang diterima dari Kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Limapuluh Kota, dijelas kan bahwa diter bitkannya Perbup itu dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kompetensi SDM (sumber daya manusia) aparatur Pemkab Limapuluh Kota agar lebih berdayaguna dan berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini juga berkenaan dengan pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, serta untuk tertib administrasi kepegawaian, maka perlu adanya prosedur tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai dituntut untuk lebih meningkatkan kemam puannya ses uai dengan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal. Di sisi lain organis asi harus dapat mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai untuk mendayagunakan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk menc iptakan s is tem pembinaan karier pegawai, perlu disusun suatu pola karier pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan mis i organisasi dalam mendukung karier pegawai sesuai dengan pengembangan manajemen kepegawaian danperaturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud pemberian tugas belajar daniIzin belajar adalah untuk menc ukupi tenaga ahli dan atau terampil yang ber pengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir dalam lingkungan Pemkab Limapuluh Kota. Tujuan pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah untuk meningkatkan mutu, kemampuan, pengetahu Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

an, keterampilan dan sikap PNS untuk menghadapi tantangan global dan prospek pelaksanaan otonomi daerah depan dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governanc e) melalui jenjang pendidikan formal. Sasaran pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas PNS yang mempunyai kemampuan akademik, profes ional yang sesuai dengan kompetensi tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini adalah Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS yang telah mengabdi minimal 2 (dua) tahun di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, maka Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota diatur sebagai berikut: Ketentuan Pemberian Tugas Belajar : Program Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar yg dapat diikuti oleh PNS mencakup : a.Program Pendidikan Diploma II (D.II); b.Program Pendidikan Diploma III (D.III); c.Program Pendidikan Diploma IV (D.IV); d.Program Pendidikan Strata 1 (S1); e.Program Pendidikan Strata 2 (S2); f.Program Pendidikan Strata 3 (S3); g.Program Pendidikan Penunjang Keprofesian Untuk melaksanakan program pendidikan tugas belajar dan izin belajar disesuaikan de ngan kebutuhan daerah dalam rangka ef ektifitas kelancaran tugas umum peme rintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta mempertimbangkan rele vansi disiplin ilmu yang dimiliki dengan jurusan/ pendidikan yang akan diikuti serta tugas pokok dan fungsi PNS. SYARAT-SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR TUGAS BELAJAR Syarat-syarat pemberian Tugas Belajar untuk tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

(1). Program Pendidikan Diploma II (D.II) dan Diploma III (D.III) dengan Persyaratan :

a. Telah diangkat menjadi PNSminimal 2 tahun b. Pangkat / Golongan sekurang-kurangnya Pengatur Muda (II/a) c. Usia tidak melebihi 35 tahun pada waktu seleksi untuk PNS Tugas Belajar Biaya APBD. d. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. e. Nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,0 dan NEM / NUAN sekurangkurangnya 6,0 f. Nilai rata-rata DP 3 dalam 2 tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang g. Tidak sedang dalam proses dan atau menjalankan hukuman disiplin yang dibuktikan oleh surat keterangan Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang. h. Direkomendasikan atau diusulkan oleh kepala unit kerja masing-masing. i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah. j. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan telah terakreditasi, serta berlokasi di Ibukota Propinsi Sumatera Barat atau di luar Propinsi Sumatera Barat k. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi l. Membuat Surat Pernyataan yang telah ditentukan. m. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (2). Program Pendidikan Diploma IV (D.IV) dan Strata 1 (S 1) dengan Persyaratan : a. Telah diangkat menjadi PNSminimal 2 tahun b. Pangkat / Golongan sekurang-kurangnya Pengatur Muda (II/a) c. Usia tidak melebihi 35 tahun pada waktu seleksi untuk PNS Tugas Belajar Biaya APBD. d. Bagi yang berpendidikan SLTA, Nilai ratarata STTB sekurang-kurangnya 7,0 dan NEM / NUAN sekurang-kurangnya 6,0,

e. Memiliki Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75. f. Nilai rata-rata DP 3 dalam 2 tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang. g. Direkomendasikan atau diusulkan oleh kepala unit kerja masing-masing. h. Tidak s edang dalam proses dan atau menjalankan hukuman dis iplin yang dibuktikan oleh surat keterangan kepala SKPD atau pejabat yang berwenang. i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah j. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi s wasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan telah terakreditasi, s erta berlokasi di Ibukota Propins i Sumatera Barat atau di luar Propinsi Sumatera Barat k. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi l. Membuat Surat Pernyataan yang telah ditentukan. m. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Alis Marajo (f/joy) sedangkan yang berpendidikan D.II dan D.III memiliki Nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,50 e. Nilai rata-rata DP 3 dalam 2 tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang f . Tidak s edang dalam proses dan atau menjalankan hukuman dis iplin yang dibuktikan oleh surat keterangan Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang. g. Direkomendasikan atau diusulkan oleh kepala unit kerja masing-masing. h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah. i. Pendidikan dilaksanakan pada pergu ruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi s wasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan telah terakredi tasi, s erta berlokasi di Ibukota Propin s i Sumatera Barat atau di luar Pro pinsi Sumatera Barat j. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi k. Membuat Surat Pernyataan yang telah ditentukan. l. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (3). Program Pendidikan Strata 2 (S.2) dengan Persyaratan : a. Telah diangkat jadi PNS minimal 2 tahun. b. Pangkat/Golongan sekurangkurangnya Penata Muda (III/a). c. Usia tidak melebihi 40 tahun pada waktu seleksi bagi PNS Tugas Belajar Biaya APBD. d. Pendidikan serendah-rendahnya D.IV atau S.1.

(4). Program Pendidikan Strata 3 (S3) dengan persyaratan : a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 2 tahun. b. Pangkat / Golongan sekurang-kurangnya Penata Muda Tk.I (III/b). c. Usia tidak melebihi 45 tahun pada waktu seleksi untuk PNS Tugas belajar biaya APBD. d. Pendidikan serendah-rendahnya S.2. e. Memiliki Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 (Tiga Koma Nol Nol). f. Nilai rata-rata DP 3 dalam 2 tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang. g. Direkomendasikan atau diusulkan oleh kepala unit kerja masing-masing. h. Tidak s edang dalam proses dan atau menjalankan hukuman dis iplin yang dibuktikan oleh surat keterangan kepala SKPD atau pejabat yang berwenang. i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah. j. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi s wasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan telah terakreditasi, s erta berlokasi di Ibukota Propins i Sumatera Barat atau di luar Propinsi Sumatera Barat k. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi l. Membuat Surat Pernyataan yang telah ditentukan. m. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (5).

Program Pendidikan Penunjang Profesi dengan persyaratan :

31 a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 2 tahun. b. Pangkat / Golongan sekurang-kurangnya Penata Muda Tk.I (III/b). c. Usia tidak melebihi 45 tahun pada waktu seleksi untuk PNS Tugas belajar biaya APBD. d. Pendidikan serendah-rendahnya S.1. e. Memiliki Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,50 (Dua Koma Lima Nol). f. Nilai rata-rata DP 3 dalam 2 tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang. g. Direkomendasikan atau diusulkan oleh kepala unit kerja masing-masing. h. Tidak s edang dalam proses dan atau menjalankan hukuman dis iplin yang dibuktikan oleh surat keterangan kepala SKPD atau pejabat yang berwenang. i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah. j. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi s wasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan telah terakreditasi, s erta berlokasi di Ibukota Propins i Sumatera Barat atau di luar Propinsi Sumatera Barat k. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi l. Membuat Surat Pernyataan yang telah ditentukan. m. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. IZIN BELAJAR Syarat-s yarat pemberian Izin Belajar untuk tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : (1). Program Pendidikan Diploma II (D.II) dan Diploma III (D.III) dengan Persyaratan : a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 2 tahun b. Pangkat / Golongan sekurang-kurangnya Pengatur Muda (II/a) c. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. d. Nilai rata-rata DP 3 dalam 2 tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang e.Tidak sedang dalam pros es dan atau menjalankan hukuman dis iplin yang dibuktikan oleh surat keterangan Kepala SKPD atau pejabata yang berwenang. f. Direkomendasikan atau diusulkan oleh kepala unit kerja masing-masing. g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah. h. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki ijin penyeleng Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

garaan dan telah terakreditas i, serta berlokasi di wilayah Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar i. Membuat Surat Pernyataan yang telah ditentukan. j. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (2). Program Pendidikan Diploma IV (D.IV) dan Strata 1 (S 1) dengan Persyaratan : a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 2 tahun b. Pangkat / Golongan sekurang-kurangnya Pengatur Muda (II/a) c. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. d. Nilai rata-rata DP3 dlm 2 tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang e. Tidak s edang dalam proses dan atau menjalankan hukuman dis iplin yang dibuktikan oleh surat keterangan Kepala SKPD atau pejabata yang berwenang. f. Direkomendasikan atau diusulkan oleh kepala unit kerja masing-masing. g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah. h. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi s wasta yang telah memiliki ijin penyelenggaraan dan telah terakreditasi, s erta berlokasi di wilayah Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar i. Membuat Surat Pernyataan yang telah ditentukan. j. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (3). Program Pendidikan Strata 2 (S.2) dengan Persyaratan : a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 2 tahun b. Pangkat / Golongan sekurang-kurangnya Pengatur Muda (II/a) c. Pendidikan serendah-rendahnya D.IV atau S.1. d. Nilai rata-rata DP 3 dalam 2 tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang e. Tidak s edang dalam proses dan atau menjalankan hukuman dis iplin yang dibuktikan oleh surat keterangan Kepala SKPD atau pejabata yang berwenang. f. Direkomendasikan atau diusulkan oleh kepala unit kerja masing-masing. g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah. h. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi yang memiliki ijin penyelenggaraan dan telah terakreditasi. i. Membuat Surat Pernyataan yang telah ditentukan. Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

j. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (4). Program Pendidikan Strata 3 (S3) dengan persyaratan : a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 2 tahun b. Pangkat / Golongan sekurang-kurangnya Penata Muda Tk. I (III/b) c. Pendidikan serendah-rendahnya S.2 d. Nilai rata-rata DP 3 dalam 2 tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang e. Tidak s edang dalam proses dan atau menjalankan hukuman dis iplin yang dibuktikan oleh surat keterangan Kepala SKPD atau pejabata yang berwenang. f. Direkomendasikan atau diusulkan oleh kepala unit kerja masing-masing. g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter h. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi yang memiliki ijin penyelenggaraan dan telah terakreditasi. i. Membuat Surat Pernyataan yang telah ditentukan. j. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (5). Program Pendidikan Penunjang Profesi dengan persyaratan : a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 2 tahun b. Pangkat / Golongan sekurang-kurangnya Penata Muda Tk. I (III/b) c. Pendidikan serendah-rendahnya S.1 d. Nilai rata-rata DP 3 dalam 2 tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang e. Tidak s edang dalam proses dan atau menjalankan hukuman dis iplin yang dibuktikan oleh surat keterangan Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang. f. Direkomendasikan atau diusulkan oleh kepala unit kerja masing-masing. g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah. h. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi yang memiliki ijin penyelenggaraan dan telah terakreditasi. i. Membuat Surat Pernyataan yang telah ditentukan. j. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Bagi PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya APBD dan sumber dana lainnya, dapat diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti tugas belajar dengan biaya APBD dan s umber dana lainnya s etelah berdinas kembali selama 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan pendidikannya. JANGKA WAKTU PENDIDIKAN UNTUK PNS TUGAS BELAJAR

(1). Jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan pendidikan adalah sebagai berikut : a. Untuk Program Diploma III Selama 3 tahun (enam semester) sedangkan alih kredit dari diploma I ke Diploma III selama 2 tahun (empat semester). b. Untuk program Diploma IV selama 4 tahun (delapan semester) sedangkan untuk alih kredit dari Diploma III ke Diploma IV selama 2 tahun (empat semester). c. Untuk Program strata 1 selama 4 tahun (delapan semester) berlaku untuk SLTA ke S1, untuk alih kredit dari D III ke S1 selama 2,5 tahun (lima Semester) dan bagi alih kredit dari D IV ke S1 selama 2 tahun (empat semester). d. Untuk Program Strata 2 selama 2 tahun (empat semester). e. Untuk Program Strata 3 selama 5 tahun (sepuluh semester). f. Untuk Program Penunjang Pendidikan Profesi menyesuaikan kepada Pendidik an profesi yang diikuti. (2). Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diatas dapat diperpanjang 1 semester (6 bulan) dengan mengajukan alasan yang objektif tentang keterlambatan penyelesaian pendidikan tersebut kepada pejabat pembina kepegawaian. TATA CARA/PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR Tata cara/Prosedur pemberian Tugas Belajar diatur sebagai berikut : (1). PNS yang akan mengikuti Seleksi Tugas Belajar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Mengajukan permohonan kepada pimpinan SKPD yang bers angkutan dengan melampirkan kelengkapan bahan yang diminta oleh perguruan tinggi dan atau lembaga penyandang dana. b. Pimpinan SKPD mengajukan usulan kepada pejabat pembina kepegawaian c.q. Badan Kepegawaian Daerah dengan mempertimbangkan relevansi kompetensi yang bersangkutan dan kebutuhan organisasi. c. Usulan sebagaimana dimaksud huruf b diatas diajukan s ebagai bahan untuk mendapat pers etujuan dari pejabat Pembina kepegawaian. d. Setelah mendapat pers etujuan, SKPD menindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas (SPT). (2). Penetapan PNS Tugas Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Mengajukan permohonan kepada pejabat

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

pembina kepegawaian c.q. Badan Kepegawaian Daerah dengan melam pirkan bahan sebagai berikut : 1. Pengantar dari SKPD yang bersangkutan. 2. Surat Keterangan Lulus dari Perguruan Tinggi/Lembaga Penyandang Dana 3. Persyaratan-persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada BAB V psl 8. PROSEDUR PEMBERIAN IZIN BELAJAR Prosedur pemberian izin belajar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Diusulkan atau diketahui oleh pimpinan masing-masing instansi tempat PNS b. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian melalui badan kepegawaian Daerah untuk mengikuti pendidikan dengan status izin belajar c. Melengkapi persyaratan sebagai berikut : 1. Melampirkan f oto c opy SK Pengangkatan dari CPNS ke PNS 2. Melampirkan f oto c opy SK pangkat terakhir 3. Melampirkan foto copy ijazah / STTB terakhir dilegalisir 4. Melampirkan surat keterangan lulus masuk dari lembaga pendidikan 5. Pendidikan yang akan diikuti harus relevan dengan pendidikan terakhir atau mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.

6. Surat pernyataan s anggup menanggung biaya sendiri dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan 7. Melampirkan Jadwal Kuliah 8. Melampirkan foto c opy izin operasional dan SK Akreditasi perguruan tinggi tempat PNS yang bersangkutan melaks a nakan pendidikan. 9. Paling lambat 2 (dua) semester / 12 (duabelas ) bulan sejak dimulainya perkuliahan telah mengajukan permohonan untuk diterbitkan SK Izin Belajar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Sumber pembiayaan Pendidikan dalam menunjang pelaksanaan Tugas Belajar berasal dari : (1). Biaya Pendidikan yang dibantu bagi PNS tugas belajar biaya APBD sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf (a ) berupa : a. SPP s erta biaya kontribusi yang dibayarkan s es uai dengan yang ditetapkan perguruan tinggi dan harus dis etorkan ke perguruan tinggi sepanjang dianggarkan dalam APBD tahun berjalan b. Bantuan biaya penunjang pendidikan c. Pembayaran SPP dengan sistem paket dibayarkan sebesar jumlah yang

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

ditetapkan dan harus disetorkan ke perguruan tinggi (2). Bagi PNS Tugas belajar yang dibiayai oleh lembaga penyandang dana sebagaimana dimaksud pasal 15huruf b dapat dipertimbangkan untuk diberikan dana bantuan sepanjang tidak diberikan oleh lembaga penyandang dana dimaksud (3). Bantuan pendidikan bagi PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud diberikan setelah PNS yang melaksanakan Tugas Belajar menyampaikan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) persemester yang diterbitkan oleh perguruan tinggi masing-masing. (4). Biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD hanya diberikan sesuai lamanya waktu pendidikan yang telah ditetapkan ditambah 1 (satu) semester masa waktu perpanjangan. (5). Bagi PNS izin belajar dapat dibantu biaya apabila dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan. Bes arnya pemberian bantuan biaya pendidikan, mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Standar Anggaran Biaya.

PNS di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota (f/joy)

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar dapat diberi bantuan dengan ketentuan memenuhi persyaratan pemberian bantuan biaya pendidikan PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagai berikut: a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat Pembina kepegawaian melalui Kepala BKD Kabupaten Lima Puluh Kota yang diketahui oleh Pejabat Perguruan Tinggi yang bersangkutan; b. Melampirkan foto copy SK Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan c. Indeks Prestasi (IP) minimal 2,00 dan melampirkan foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) pada saat mengajukan permohonan. PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR Pemberian Keputusan tugas belajar dan izin belajar dilingkungan pemerintah daerah merupakan kewenangan Bupati. KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar harus memenuhi segala ketentuan yang berlaku dan berkewajiban sebagai berikut : a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti pendidikan Tugas Belajar dan izin belajar harus mengabdi di Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sekurangkurangnya 6 (enam) tahun bagi PNS izin Belajar, dan 7 (tujuh) tahun bagi PNS Tugas Belajar Biaya APBD / Sumber Dana Lainnya, dan sesudahnya baru dimungkinkan untuk diizinkan mutas i keluar Daerah. b. Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar biaya APBD yang karena kelalaian dan kesalahanya tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau diberhentikan oleh perguruan tinggi, maka SK Tugas Belajar PNS yang bersangkutan dicabut dan harus berdinas kembali serta mengembalikan seluruh biaya sumbangan penyelenggaran Pendidikan (SPP) yang telah dibayarkan.

TATALAKSANA ADMINISTRASI TUGAS BELAJAR (1). Bagi PNS yang mengikuti tugas belajar dibebaskan dari tugas pokok dan fungsi yang diembannya baik struktural maupun fungsional. (2). Bagi PNS yang telah menyelesaikan Pendidikannya harus melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Badan Kepegawaian Daerah. (3). Untuk lebih berdaya guna dan berhas ilguna pelaksanaan Tugas Belajar maka penempatan PNS yang telah menyelesaikan pendidikannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pada masing-masing unit kerja yang disesuaikan dengan disiplin ilmu dan program studi yang diambil (4). Bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar, Status dan Pros es Adminitras i Kepegawaiannnya tetap berada pada unit kerja yang mengusulkannya. TATALAKSANA PNS IZIN BELAJAR Untuk lebih menjamin dis iplin kerja dan kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan maka waktu dan tempat pendidikan dilaks anakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pendidikan dilaksanakan pada lembaga pendidikan yang ada didaerah tempat Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas atau pada tempat lain yang berdekatan dengan tempat tugas; b. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja; dan c. Pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Keputusan Izin Belajar apabila berdasarkan penilaian atas an langs ung ternyata mempengaruhi kelancaran tugas sehari-hari, maka atasan langsungnya dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk meninjau ulang keputusan izin belajar yang diberikan kepada yang bersangkutan. Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti Pendidikan dengan s tatus izin Belajar tidak dapat diusulkan lagi untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar atau merubah s tatus menjadi Tugas Belajar kecuali mendapat kesempatan mengikuti tugas belajar yang dibiayai pihak yayasan / penyandang dana lainnya. KETENTUAN SANKSI Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang melalaikan dan atau karena kesalahannya tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau diberhentikan oleh perguruan tinggi sebagaimana disebutkan pasal 20 huruf b, dikenakan s anks i hukuman dis iplin s ebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. KETENTUAN LAIN (1). Bagi PNS yang mengikuti tugas belajar

dibebaskan dari tugas pokok dan fungsi yang diembannya baik struktural maupun fungsional. (2). Bagi PNS yang telah menyelesaikan Pendidikannya harus melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Badan Kepegawaian Daerah. (3). Untuk lebih berdaya guna dan berhasilguna pelaksanaan Tugas Belajar maka penempatan PNS yang telah menyelesaikan pendidikannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pada mas ing-mas ing unit kerja yang disesuaikan dengan disiplin ilmu dan program studi yang diambil. (4). Bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar, Status dan Pros es Adminitras i Kepegawaiannnya tetap berada pada unit kerja yang mengusulkannya. (5). Bagi PNS yang memiliki ijazah setingkat SLTP/Sederajat dan telah memperoleh ijazah setingkat SLTA/Sederajat, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan Surat Keterangan Memperoleh Ijazah yang ditandatangani oleh Sekretariat Daerah. Bagi PNS yang sebelum diangkat menjadi CPNS telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari formasi yang dilamarnya, maka untuk administrasi penyesuaian ijazahnya diberikan Surat Keterangan Memiliki Ijazah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28/BLK-2004 Tentang Prosedur Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.(mike)

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

PROFIL

Jontar Nababan, S.Pd :

Ditegur Bupati, Eh, Malah Berprestasi Di Level Nasional Bagi Jontar Nababan, peristiwa (didamprat Bupati) itu bukan sesuatu yang membuatnya rendah diri. Malah ia jadikan cambuk untuk berbuat yang lebih baik lagi.

ertahun-tahun mengabdi di Lima Puluh Kota, membuat pria asli Tapanuli Utara ini merasa sebagai putra asli Lima Puluh Kota dengan memberikan usaha semaksimal mungkin un tuk membantu peningkatan mutu pendidikan di daerah Lima Puluh Kota. Sempat dilatih pada tahun 2009 lalu di Jakarta oleh LP2SK (Lembaga Pember dayaan Pengembangan Kepala Sekolah) membuatnya memiliki keinginan yang lebih besar lagi untuk dapat berbuat banyak untuk dunia pendidikan. â&#x20AC;&#x153;Lakukanlah yang terbaik, maka prestasi akan mengikuti dibelakangâ&#x20AC;?, ujarnya saat ditanya mengenai moto hidupnya. Mungkin tidak akan pernah hilang dari ingatannya ketika Bupati Alis Marajo menguji kemam puannya dalam menyelesaikan soal mate matika beberapa tahun yang lalu. Mungkin pemecahan masalah nya terhadap soal tersebut berbeda dengan pemecahan masalah yang dipikirkan Bupati, sehingga saat itu ia ditegur oleh Alis Marajo untuk lebih meningkatkan kemampuannya. Bagi dirinya pribadi, hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang membuatnya rendah diri, namun dijadikan pacuan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Perlahan tapi pasti, akhirnya seorang Jontar Nababan yang berasal dari keluarga petani di Tapanuli Utara ini bisa membuktikan kemampuannya tidak hanya di lingkungan Pemkab namun pembuktian dilakukannya pada skala nasional. Prestasi demi prestasi mulai ditoreh kannya, sebut saja perolehan Juara I pada penilaian tim pengembang kurikulum tingkat Propinsi Sumbar, Juara II pengawas tingkat propinsi, pada kegiatan pelatihan asesor SD/ MI tahap pertama Tingkat Sumbar tahun 2011 lalu, Jontar juga berhasil meraih prediket Terbaik II. Dan masih banyak prestasi-prestasi gemilang lainnya yang tidak dapat lagi diingatnya dengan jelas satu per satu. Pada pelaksanaan peker jaannya Bapak empat orang anak ini selalu mengacu pada aturan-aturan yang berlaku dan berusa

Jontar Nababan, S.Pd (f/her)

ha untuk melakukan tupoksinya dengan baik misalnya melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manaj erial pada satuan pendidikan yang meliputi penyu sunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelak sanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Menurut pria yang mengawali karirnya sebagai guru matematika di SMA Suliki ini, Lima Puluh Kota memiliki banyak sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing di bidangnya, dicontoh kannya saat diterjunkan untuk perlombaan tertentu tingkat Propinsi biasanya utusan lima puluh kota selalu bisa untuk masuk peringkat tiga besar. Jadi, optimis bginya bahwa kedepannya Pendidikan di Lima Puluh Kota akan mampu bersaing dengan kota-kota yang pernah didatanginya untuk trainning guru seperti Aceh, Bali, Kupang dan Yogyakarta, ungkap Jontar. Ditambah

kan oleh suami dari Rosinta Hutabarat ini bahwasanya tenaga pendidikan harus melekat pada proses manaj emen dan kepemimpinan sekolah sehari-hari, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi semua aktivitas manajemen, urai Jontar mantap. Didalam keluarganya, Jontar tidak pernah berusaha mengarah kan anaknya untuk dapat mengikuti jejaknya sebagai guru. Saat ini anak-anak Jontar sedang berusaha meraih mimpi nya masingmasing diantaranyaanak sulungnya sedang menyelesaikan kuliah di UNAND, di SMA N 3 Payakumbuh dan 2 orang anaknya sedang menempuh pendidikan di SD PIUS Paya kumbuh. Jontar beranggapan bahwa tugas nya sebagai orang tua hanya mendorong, menumbuhkan dan mengayomi sehingga diharapkan anak tersebut dapat berkem bang sesuai dengan potensi di diri anak itu sendiri. Disinilah hal yang disayangkan nya pada sistem pendidikan di Indonesia yang berorientasi terhadap hasil UN sehingga pendidikan yang dilaksanakan, dinilainya tidak tepat sasaran. Jontar yang ditemui disela-sela kesibukannya dalam mem berikan wejangan kepada guru-guru di lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota menyampaikan harapannya kepada guru untuk tetap konsisten dan komitmen dalam melak sanakan tugas sebagai guru. Mengikuti aturan yang ada dengan menjunjung tinggi asas kepatut an, ujar Jontar tegas. Prestasi yang diraih Jontar tidak lepas dari campur tangan Pemkab, dalam hal ini diwakili oleh Kadisdik Kab. Lima Puluh Ko ta yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk mewakili Lima Puluh Kota dalam ajang tersebut. Tidak hanya itu Jontar juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Lima Puluh Kota Alis Marajo yang telah membangkitkan semangatnya untuk dapat berbuat lebih pada dunia pendidikan di Lima Puluh Kota, kenangnya. (mike) Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

VARIA

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Seleksi Ketat ke O2SN Sumbar SARILAMAK – DALAM menghadapi ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Sumatera Barat, kontingen daerah ini tidak mau ikut asal-asalan saja. Berbagai persiapan dilakukan, dimaksudkan untuk mampu mencapai yang terbaik. Kepala Dinas Budparpora Limapuluh Kota, melalui Kabid Olahraga Ismail SPd, M.MPd bersama Kasi Olahraga Prestasi Herman Soeardi, mengatakan bahwa mencapai prestasi terbaik pihaknya tidak mau melakukan persiapan yang kurang serius. “Kami menyelenggarakan seleksi yang ketat,” kata mereka. Seleksi ketat itu dimaksudkan untuk mendapatkan atlet yang berkualitas, bermutu dan siap tempur di bidang lombanya masing-masing. Jadwal seleksi O2SN Limapuluh Kota, dikemas untuk tingkat SD pada 4-5 April 2013, SLTP 29-30 Maret 2013 dan SLTA 26-27 April 2013 di Disbudparpora Limapuluh Kota. Khusus sebelum seleksi, digelar technical meeting untuk menjelaskan materi seleksi. “SD 27 Maret 2013, SLTP 25 Maret 2013, SLTA 3 April 2013 pada pukul 13 WIB, juga di Disbudparpora Limapuluh Kota,” terang Ismail dan Herman. (dsp) Ismail, S.Pd, M.MPd (f/joy)

Harga Karet Turun Lagi PANGKALAN - Harga karet alam di sejumlah sentra perkebunan karet di Kabupaten Limapuluh Kota kembali mengalami penurunan. Kalau sebelumnya harga karet bergerak antara angka Rp9.000-Rp10.000/kg di tingkat pedagang pengumpul, belakangan hanya dihargai Rp7.000/ kg saja. Kondisi penurunan harga diperparah oleh kondisi batang karet yang mengalami penurunan produksi. Karena baru memasuki musim kemarau, daun-daun di batang karet mengalami gugur, yang berakibat menurunnya angka produksi. Kendati penurunan angka produksinya bergerak antara 20 sampai 30 persen, tapi cukup mengganggu pendapatan petani. Amri, 46, seorang petani sekaligus penderes karet alam di Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengaku bahwa penurunan harga yang ditambah penurunan angka produksi menyebabkan pukulan yang berat bagi perekonomian keluarganya. “Tapi karena tidak ada pekerjaan alternatif, kita mau apalagi?” ujarnya, pasrah.***

Penderes Karet (f/net)

Warga Tanjung Gadang Bangga

Peresmian Irigasi Tersier di Nagari tanjuang Gadang Kec.Lareh Sago Halaban Oleh Bupati Alis Marajo (f/ronald)

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

TANJUANG GADANG - Masyarakat Jorong Tanjuang Gadang Rumah, Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, mengaku bangga karena saluran irigasi tersier Tobek Sonsang Ngalau Kaluang sepanjang 1.025 meter diresmikan Bupati Limapuluh Kota dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo. Bupati mengatakan, irigasi yang sudah dibangun dengan APBN melalui kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPID), yang menalan dana Rp245 juta, plus swadaya masyarakat dengan organisasi masyarakat setempat (OMS)-nya ini, agar dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik. Rislon, Wali Nagari Tanjuang Gadang, mengakui keberadaan irigasi tersebut memang sudah lama didambakan oleh masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang dan sekitarnya. “Karena irigasi ini akan mampu mengairi sawah sekitar 20 hektar yang terletak di tiga nagari, yakni Sitanang, Labuah Gunuang dan Tanjuang Gadang sendiri,” jelasnya.***

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Balai Adat Sei.Rimbang Diresmikan

Bupati Alis Marajo meresmikan Balai Adat Sampanjang , Sei.Rimbang Kecamatan Suliki (f/werry)

SUNGAI RIMBANG – Bupati Limapuluh Kota dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo meresmikan pemakaian balai adat Sampanjang, Sei Naning, Kecamatan Suliki, beberapa waktu lalu. Acara itu juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang diwakili Wendi Chandra St. Dt. Marajo. “Sangat kita banggakan dan perlu kita acungkan jempol kepada masyarakat Jorong Sampanjang, Sei.Naning, terutama ninik mamak, generasi muda dan bundo kanduangnya dalam upaya melestarikan adat, sehingga mampu menyelesaikan balai adat dengan penuh kemegahan,” ujar Bupati, yang juga Ketua LKAAM Kabupaten Limapuluh Kota. Wendi Chandra dari DPRD mengingatkan bahwa balai adat yang sekarang bukan balai adat yang baru, tapi balai adat yang diperbaharui. Agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membicarakan adat dan mendiskusikan kegiatan lainnya, sepertinya pembangunan, ekonomi masyarakat dan persoalan sosial dan kemasyarakatan lainnya.***

SDN 11 Guguak Gagal ke 8 Besar PADANG – SDN 11 Guguak VIII Koto terpilih dan satu-satunya klub sepakbola di Limapuluh Kota untuk mengikuti babak kualifikasi lokal AQUA Danone Nations Cup (DNC) 2013 wilayah Sumatra Barat di Gor M Yamin Padang. Saat bermain, klub SDN 11 Guguak VIII Koto yang berada di grup C bersama Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang, belasan murid SDN 11 Guguak VIII Koto di bawah asuhan Zet Dt Bandaro Kayo dan Fernando itu berhasil memimpin grup C setelah mengalahkan klub asal kota Padang, Padang Junior dengan skor 1-0 dalam tahap kompetisi Grup C. Tapi, meskipun sudah berusaha maksimal meraih yang terbaik untuk menuju 8 besar , akhirnya klub SD 11 Guguak VIII Koto kalah melawan klub bola Kota Biru asal kota Payakumbuh dengan skor 0-1. Dengan kekalahan itu, terpaksa klub SD 11 Guguak VIII Koto kembali pulang ke kecamatan Guguak, setelah 4 hari berturut-turut berada di Kota Padang.***

Harau Targetkan Juara Umum TANJUNGPATI – Dalam ajang penyeleksian kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SD se-Kabupaten Limapuluh Kota, UPTD Kecamatan Harau menargetkan merebut gelar juara umum. Berbagai upaya maksimal untuk menjadi yang terbaik telah dilakukan, dimaksudkan untuk mempertahankan gelar juara umum yang direnggut dua tahun lalu. “Dalam O2SN kali ini kita akan ikut 10 cabang olahraga yang diikuti ratusan siswa dari 8 gugus di bawah UPTP Kecamatan Harau. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menjadi terbaik, seperti latihan rutin yang digelar di tiap cabang olah raga yang dipertandingkan,” ungkap Yanuar, Kepala UPTP Kecamatan Harau. Ke-10 cabang olah raga yang akan diikuti itu, yakni bola kaki, bola voli, basket, takraw,tenis meja, badminton,senam, catur dan senam lantai. Sekitar 320 siswa yang berasal dari 8 gugus Taram, Batu Balang, Pilubang, Koto Tuo, Lubuak Batingkok, Sarilamak, dan Ketinggian ikut memperkuat tim kecamatan Harau di O2SN Kabupaten Limapuluh Kota.***

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Sinamar Majalah Pemkab Lima Puluh Kota

SERBA-SERBI

Media Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Negara Dengan Penduduk Terpadat di Dunia

Pada edisi sekarang mari kita lihat negara-negara mana saja di dunia yang berpenduduk yang paling padat :

1. MONACO

Monako adalah Negara yang paling padat penduduknya dan merupakan negara merdeka terkecil ke dua di dunia,dengan jumlah penduduk hanya 32.410 dan luas 1,96 kilometer persegi (485 hektar).Monaco merupakan negara terkecil di dunia berbahasa prancis.

2. SINGAPURA

Singapura merupakan negara kepulauan yang dihuni terletak di uj ung Selatan Semenanjung Melayu.Populer untuk tujuan pariwisata dan bisnis, Singapura juga merupakan salah satu negara terkaya di dunia karena sangat mengembangkan ekonomi. Singapura telah dinilai sebagai yang paling ramah-usaha perekonomian di dunia, dengan ribuan ekspatriat asing yang bekerja di perusahaan multi-nasional.IbuKota-negara juga mempekerjakan puluhan ribu asing Collared-pekerja dari seluruh dunia. Dengan total kepadatan penduduk lebih dari 6.300 orang per kilometer persegi.

3. VATICAN CITY

Merupakan Daratan dalam kota Roma Italia dengan sekitar 44 hektar (108,7 hektar), Kota Vatikan adalah negara merdeka terkecil di dunia. Sebagai pusat agama Katolik, di kotanegara kecil ini hanya menampung sekitar 821 warga, namun karena kawasan yang kecil.

4. MALADEWA

Maladewa merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekelompok atolls terletak di Samudra Hindia. Maladewa mempunyai dua puluh enam atolls meliputi wilayah menampilkan 1192 islets, kira-kira dua ratus yang dihuni oleh masyarakat lokal. Menurut sensus 2006, ada 298.842 penduduk yang tinggal di kawasan total hanya 298 kilometer persegi.

5. BAHRAIN

Bahrain merupakan batas wilayah negara pulau di Teluk Persia dan terkecil di bangsa Arab. Bahrain memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di wilayah Arab,menjadi kelebihan penduduk akibat imigrasi dan pekerja tamu dari seluruh dunia. Ada sekitar 987 orang per kilometer persegi di pulau kecil ini.(joy/net)

Edisi 92/Tahun XII/Februari 2013

Media masa adalah kekuasaan terhebat di dunia, mereka memiliki kekuatan untuk menjadikan mereka yang benar nampak bersalah dan yang bersalah nampak benar, dan itu adalah kekuatan mereka mengendalikan alam pikiran masyarakat. Malcolm.X ( Pejuang hak azazi manusia AS )