Sinamar Edisi 107

MEDIA PEMKAB LIMA PULUH KOTA

2013 n u h a T r hi Edisi Ak Edisi 107/XII/Desember 2013

 Wali Nagari Maek dan Talang Maur Yang Baru

3

 Perda Nomor 2 Tahun 2013 Perbup Nomor 35 Tahun 2013

4 16

ISSN 2303-2634

Email: tabloid.sinamar@gmail.com Website : http://www.limapuluhkotakab.go.id

Redaksi 2 REDAKSI TAJUK RENCANA

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

Dari Redaksi

Menyambut Tahun Politik Oleh : Muhamad S *)

R W

AKTU adalah perjalanan masa yang tidak bisa ditawartawar, oleh siapa dan kekuatan apapun jua. Masih teramat segar aneka peristiwa yang terjadi dalam menandai pargantian tahun dari 2012 ke 2013, eh, tanpa terasa tahun –dalam penanggalan Masehi-- akan segera pula berganti dari 2013 ke 2014.

Oleh karena berbagai peristiwa politik tingkat nasional yang akan terjadi di 2014, maka seluruh elemen di negeri ini seakan bersepakat menjadikan 2014 sebagai tahun politik.

Pertimbangannya, karena di tahun ini akan digelar pesta demokrasi sekali lima tahun yang diberi label dengan Pemilu Legislatif, yang dimaksudkan untuk memilih keanggotaan DPR RI, DPD dan DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Usai itu, disambung pula dengan Pemilu Presiden (Pilpres), yang dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Pilpres kali ini memiliki daya tarik tersendiri karena incumbent (yang sedang berkuasa), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tak mungkin lagi maju ke arena pencalonan karena sudah menjabat dua periode. Maka terbuka peluang yang sama bagi semua bakal kandidat merebut posisi presiden.

Dalam konteks persoalan di Kabupaten Limapuluh Kota, 2014 yang disebut sebagai tahun politik erat korelasinya dengan kegiatan anak negeri di daerah ini untuk memilih keanggotaan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota periode 2014-2019, untuk menggantikan keanggotaan di DPRD sedang berjalan, 2009-2014, yang akan segera mengakhiri masa baktinya pada Oktober 2014 mendatang.

Sebagai lembaga yang semakin hari kian memiliki kewenangan yang luas, memilih mereka yang duduk di lembaga legislatif tingkat kabupaten itu terasa makin terasa penting karena menyangkut nasib daerah ini dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Salah dalam memilih para legislator yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat tersebut, taruhannya antara lain adalah nasib daerah ini.

Limapuluh Kota, sama dengan kabupaten/kota lainnya di Sumbar, merupakan sebuah daerah administratif pemerintahan tingkat kabupaten/kota dengan tingkat ketersediaan anggaran daerah (yang tertuang dalam APBD) yang relatif kecil dari tahun ke tahun. Realitas tersebut berbanding terbalik dengan beban tugas dan tantangan dan tuntutan pembangunan yang makin berat karena dihukum oleh kondisi geografis wilayah.

Kita hendak mengatakan bahwa siapapun yang hendak mengabdi di Limapuluh Kota, dan posisi apapun yang hendak dicapai, baik di eksekutif maupun legislatif; selain tetap sah menerima hak-hak mereka sesuai yang diatur oleh ketentuan dan undang-undang yang berlaku, sejatinya juga dituntut memiliki integritas yang tinggi untuk kemajuan daerah dan upaya mensejahterakan masyarakat.

Dikaitkan dengan tahun politik 2014, seyogianya mereka yang dipilih duduk di DPRD Limapuluh Kota periode 2014-2019 memiliki integritas yang tinggi mengabdi untuk daerah ini. Figur dimaksud jangan hanya asyik-masyuk memenuhi target-target pribadi setelah dipercaya menjadi wakil rakyat, tapi juga memiliki bekal pengabdian yang teruji dan terpuji untuk daerah.

Tak gampang memilih figur yang seperti itu, memang. Seiring perkembangan zaman, pola hidup materialistis dan individualistis telah menyeret banyak orang ke pola menghalalkan segala cara untuk memenuhi target-target pribadi. Tapi, bukan pula mustahl ada di antara ratusan penduduk daerah ini. Diperlukan kepekaan yang tajam untuk memilih sosok-sosok wakil rakyat yang dinilai benar-benar mampu mewakil rakyat di lembaga legislatif.*** *) Kabag Humas dan Protokoler Setkab Limapuluh Kota/ Pemimpin Redaksi Tabloid Sinamar

Berjalan di Atas Aturan

EALITAS ini mestinya menjadi perhatian semua pihak, terutama mereka yang menempati posisi sebagai pemimpin formal dengan berbagai jenjang dan tingkatannya itu. Yaitu, dari 500 kepala daerah kabupaten/kota se-Indonesia, ditambah 33 provinsi, sebanyak 320 orang atau sekitar 60% di antaranya tersangkut persoalan hukum. Terakhir yang paling heboh adalah kasus Gubernur Banten, Rayu Atut Chosiyah.

Bupati Limapuluh Kota dr.Alis Marajo Dt.Sori Marajo dan Wakil Bupati Drs. H. Asyirwan Yunus M.Si. punya analogi menarik tentang soal yang satu ini. Dikatakan Pelindung dan Penasehat Tabloid Sinamar yang sedang anda baca ini, bila sekitar 60% kepala daerah tersangkut persoalan hukum, ke depan bukan menutup kemungkinan juga menimpa wali nagari atau kepala desa.

“Karena dengan lahirnya UU Pemerintahan Desa, memungkinkan mulai tahun depan APBN akan mengucurkan dana kepada seluruh desa atau nagari,” beber mereka.

Itu artinya apa? “Kita mesti lebih gencar lagi untuk melakukan sosialisasi, terutama menyangkut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Muhamad S. S.Pd., Pemimpin Umum/Redaksi Tabloid Sinamar. Bahwa masih ada –bahkan mungkin banyak—aparat pemerintah yang awam terhadap aturan yang ada, merupakan potensi yang berpeluang untuk terjadi.

Dasar berpikirnya sederhana saja. Terutama pemerintahan di tingkat nagari, menurut Muhamad, oleh karena berbagai kesibukan yang mendera setiap hari maklum sebagai unit pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, bukan tidak mungkin wali nagari bersama perangkatnya tidak lagi memiliki waktu untuk mempelajari dan memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita takutnya wali nagari bersama perangkatnya terjebak persoalan hukum hanya lantaran tidak memahami rambu-rambu hukum yang ada,” tambah Muhamad. Apalagi kalau kelak UU

Pemerintahan Desa diberlakukan, di mana masing-masing desa/nagari akan mendapat asupan dana yang cukup besar dari APBN, peluang untuk terjadinya berbagai penyimpangan akan semakin terbuka, baik disengaja ataupun karena faktor ketidaktahuan belaka.

Bertolak dari pemikiran itulah, menurut Muhamad, sidang redaksi Tabloid Sinamar untuk mempersiapkan Edisi 107, yang saat ini mungkin sedang berada di genggaman para pembaca, memutuskan untuk mengangkat materi berupa sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang dinilai layak diketahui secara luas, terutama mereka yang mendedikasikan diri di pemerintahan nagari.

Apalagi, tambah Muhamad, begitu Bupati Alis Marajo dan Wakil Bupati Asyirwan Yunus memulai tugas-tugasnya sebagai duet pemimpin di daerah ini, terhitung sejak 2010 lalu, salah satu yang menjadi stresing tugas pasangan itu adalah membuat semua unit pemerintahan yang ada di daerah berjalan di atas rel yang ada, yang merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yan berlaku.

“Tabloid Sinamar sebagai bagian dari Pemkab Limapuluh Kota tentu menyandang tugas dan tanggung jawab untuk menyukseskan aneka kebijakan kepala daerah dan wakilnya,” kata Muhamad. Dengan wilayah edar yang menjangkau hampir semua nagari di Limapuluh Kota, ditambah dibagikan secara gratis, diharapkan semakin meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat terhadap peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Selain menyajikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari beserta Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Badan Musyawarah Nagari dan Walinagari yang dinilai layak diketahui oleh masyarakat umum, Tabloid Sinamar Edisi 107 ini juga menampilkan sejumlah rubrik lain, yang juga kami nilai layak dikonsumsi oleh publik. “Karena tujuan untuk memuat aturan dan perundang-undangan, maka terpaksa di Edisi 107 ini banyak rubrik lain yang dikorbankan,” kata Muhamad.***

Etalase

Lubuak Larangan

BUPATI Limapuluh Kota Alis Marajo bersama Muspida dan sejumlah Kepala SKPD di Lubuk Larangan , Ikan Banyak, di Kenagarian Pandan Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Jumat (10/1/13) lalu (f/herpa).

H

AMPIR di sebagian besar nagari di Ka bupaten Limapuluh Kota memiliki lubuak larangan. Dipanen dalam interval waktu tertentu, misalnya sekali dalam setahun, hasil yang diperoleh dari lubuak larangan biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-kemasyarakatan dan kepemudaan di kenagarian itu.

Lubuak larangan adalah kegiatan pem-

budidayaan ikan air tawar yang dilakukan di aliran sungai. Aliran sungai dengan ukuranukuran yang telah disepakati, ditaburi bibit ikan dalam jumlah yang banyak, lalu pada aliran sungai itu diberlakukan larangan terhadap seluruh anak nagari untuk mengambil ikan dalam bentuk apapun. Biasanya lubuak larangan dikelola oleh organisasi kepemudaan di masing-masing nagari.***

Sinamar

Penerbit : Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota PELINDUNG : Bupati Lima Puluh Kota I Wakil Bupati Lima Puluh Kota PENASEHAT: Sekda Kab. Lima Puluh Kota I Asisten Adm. Umum Setda Kab. Lima Puluh Kota PENANGGUNG JA WAB : Kabag Humas dan Protokoler Setda Kab. Lima Puluh Kota PEMIMPIN REDAKSI : Muhamad.S DEWAN RE DAKSI : Muhamad.S (Ketua), Rino Putra, Joni Indra, Ronny Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik M.Nur REDAKTUR PELAKSANA : Rino Putra REDAKTUR : Joni Indra, Hendri Gunawan, Ronny M.Nur STAF REDAKSI : Herpatarmidi, Eliza, Gusmaria, Fitri Jufita Rahman REPORTER : Tesy Febrina, Nurfitri Rahmadani, Sudriati FOTOGRAFER: Herpatarmidi, Yuridra Hasramogi, Erwin Suwanda SEKRETARIS : Iis Sugi arti DISTRIBUTOR: Zulfadli KONTRIBUTOR: Wali Nagari, Camat, SKPD, Anggota Balai Wartawan Lima Puluh Kota TATA LETAK/ARTISTIK: Joy ALAMAT RE DAKSI : Bagian Humas dan Protokoler Setda Kab. Lima Puluh Kota Kantor Bu pati Lima Puluh Kota, Jl. Raya Negara Payakumbuh - Pekanbaru KM 10 Sarila mak 26271 Web : www.limapuluhkota kab.go.id | Email : majalah.sinamar @ gmail.com PERCETAKAN : PT. Pekanbaru GRAFIKA (Isi diluar tanggungjawab percetakan). PERWAKILAN PEKAN BA RU : Rachpendi Sakti, Gonjong Limo Pekan Baru, Jl.Arifin Ahmad (Sebelah Universitas Terbuka) Pekan Baru.

Media Pemkab Lima Puluh Kota

Redaksi menerima tulisan, opini, foto dan surat pembaca yang diketik satu setengah spasi, panjang tulisan maksimal 2 halaman folio. Untuk tulisan dan opini panjang 5.000 karakter disertai foto penulis dan biodata. Redaksi berhak merubah redaksional nas kah yang dikirim, tanpa merubah maksud dan tujuan. Dikirim via email : tabloid .sinamar@gmail.com.

Laporan Utama 3 REDAKSI

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

“Karena sudah tersedia dana yang begitu besar dari tahun ke tahun, imbuhnya, bukan tidak mungkin ada di antara wali nagari dan aparatnya yang silau, lalu melakukan perbuatanperbuatan yang melanggar hukum.”

W

AKIL Bupati (Wabup) Limapuluh Kota Drs. H. Asyirwan Yunus M.Si. mengingatkan bahwa bupati, wakil bupati, atau gubernur dan wakil gubernur, serta para wali nagari tidak saatnya lagi bisa memimpin dengan sesuka hati, seperti yang mungkin pernah dipraktekkan oleh sejumlah oknum pemimpin sebelumnya.

“Menjadi pemimpin saat ini harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku dan tidak dibenarkan memimpin sesuai selera pribadi atau kelompok,” kata Wabup Asyirwan Yunus dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Afri Hendra sebagai Wali Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, di gedung MTsN Maek, Senin (23/12).

“Pemimpin saat ini tidak bisa lagi memimpin dengan seenaknya,” lanjut Wabup, sambil mengingatkan bahwa kondisi sudah berubah di mana penegakan supemasi hukum secara perlahan mulai menampakkan wujudnya. Dikatakan, apa yang dulu mungkin sesuatu yang mustahil, tapi belakangan menjadi hal yang lumrah menyusul makin menguatnya upaya penegakan supremasi hukum.

Wabup Asyirwan lalu merujuk data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini. Dari data itu diperoleh gambaran, menurut Wabip, dari 500 kepala daerah kabupaten/kota se-Indonesia (yaitu bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota) ditambah 33 provinsi (yaitu gubernur/wakil gubernur), sebanyak 320 orang atau sekitar 60% di antaranya tersangkut kasus hukum.

Terakhir kasus hukum yang membelit kepala daerah menimpa Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Ia dijerat dengan dua kasus sekaligus, yaitu kasus dugaan suap Pemilukada Lebak, Banten, dan kasus pengadaan alkes (alat-alat kesehatan) di Pemprov Banten. Sejak beberapa waktu lalu, gubernur perempuan pertama di Indonesia itu menjalani hari-hari dalam tahanan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

“Bila sekitar 60% gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil

CAMAT Bukik Barisan Yatmiko melantik Wali Nagari Maek Afri Hendra (f/gun) walikota tersangkut persoalan hukum, ke depan bukan menutup kemungkinan juga menimpa wali nagari atau kepala desa,” katanya. Sebab, menurut Wabup, dengan telah disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Desa oleh DPR RI, memungkinkan mulai tahun depan APBN akan mengucurkan dana kepada seluruh desa atau nagari.

“Kondisi itu memungkinkan aparat di tingkat nagari melakukan dugaan penyimpangan anggaran, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun dikarenakan faktor ketidaktahuan belaka,” sambungnya lagi. “Karena sudah tersedia dana yang begitu besar dari tahun ke tahun, imbuhnya, bukan tidak mungkin ada di antara

wali nagari dan aparatnya yang silau, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum,” kata Asyirwan.

Karenanya, lanjut Asyirwan, ke depan kita walinagari perlu terus belajar memahami segala peraturan perundangundangan yang setiap saat bertambah dan mengalami perubahan atauy direvisi.

“Kondisi ini menuntut wali nagari untuk senantiasa melakukan koordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Begitu juga Camat harus pula mampu melakukan pembinaan terhadap nagari yang ada di wilayahnya,” kata Wabup mengingatkan.

Sebelumnya, salah seorang pemuka masyarakat Maek, Alisman, SH dalam sambutannya mengatakan, dalam pesta

demokrasi yang segera datang, di Maek terdapat tujuh orang calon legislatif (caleg) untuk DPRD Kabupaten Limapuluh Kota periode 2014-2019, yang akan bertarung di ajang Pemilu Legislatif 2014. “Mereka tentu saja putera-putera terbaik Nagari Maek,” kata Alisman. Menurut Alisman, bila para pemilih di nagari ini banyak yang golput (golongan putih), dikhawatirkan tidak ada caleg dari nagari ini yang duduk di legislatif.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wali Nagari Maek itu dilakukan oleh Camat Bukik Barisan Yatmiko, S.STp, M.Si, atas nama Bupati Limapuluh Kota.

Acara ikut dihadiri muspika Bukik Barisan, Bamus Maek dan berbagai unsur di nagari penghasil gambir tersebut. (gun)

Wali Nagari Terpilih Diminta segera Bergerak WAKIL Bupati (Wabup) Limapuluh Kota Drs. H. Asyirwan Yunus M.Si.meminta kepada wali nagari yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk sesegeranya bergerak cepat melanjutkan pembangunan di nagarinya, termasuk juga dalam mengejar aneka ketertinggalan selama ini.

“Diharapkan wali nagari bisa merangkul seluruh masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar disegala bidang,” ucap Asyirwan saat menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Murni N. sebagai Wali Nagari Talang Maur oleh Camat Mungka Ricky Edward, S.Sos di halaman Kantor Wali Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, Rabu (18/12).

Tampak hadir dalam seremoni pelantikan tersebut antara lain Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota drh.Harmen, Kepala Dinas Perikanan Ir.Refilza, Muspika Kecamatan Mungka, para tokoh masyarakat

dan undangan lainnya. Sejumlah anggota masyarakat juga tampak kut meramaikan acara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wabup Asyirwan memberikan PR (pekerjaan rumah) kepada Murni. N sebagai wali nagari yang baru untuk segera bergerak cepat, rangkul seluruh lapisan masyarakat termasuk perantau dan hilangkan segala bentuk perbedaan. “Dengan kekompakan, persatuan dan kesatuan maka pembangunan itu tidak ada yang berat,” pungkas Asyirwan.

Pelantikan Murni.N sebagai Wali Nagari Talang Maur dilakukan oleh Camat Mungka Ricky Edward, S.Sos berdasarkan Keputusan Bupati Limapuluh Kota Nomor 631 Tahun 2013 Tanggal 2 Desember 2013 tentang Pengukuhan Wali Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka periode 20132019 Murni menjabat wali nagari untuk menggantikan Anofrianto yang sebelumnya menjabat Pjs Wali Nagari. (joy/ogi)

PELANTIKAN Wali Nagari Talang Maur , Murni N oleh Camat Mungka , Ricky Edwar (f/ogy)

4

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Perda

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LIMA PULUH KOTA, MENIMBANG : a.bahwa dalam rangka untuk memenuhi aspirasi masyarakat bersama Pemerintahan Nagari dan mengatasi munculnya permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari.

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10); dan 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 14).

BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

7. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

8. Nagari adalah satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan geneologis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.

9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang memiliki batasbatas wilayah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.

11. Wilayah Pemerintahan Nagari adalah kesatuan wilayah pemerintahan nagari yang mempunyai batas-batas administratif yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari.

13. Penjabat Wali Nagari adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Wali Nagari yang sifatnya sementara.

14. Peraturan Nagari adalah Peraturan Pemerintahan Nagari yang dibuat oleh Wali Nagari bersama Bamus Nagari.

15. Jorong adalah bagian dari wilayah pemerintahan nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong.

16. Kepala Jorong adalah perangkat pemerintah nagari yang membantu dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di jorong yang bersangkutan.

17. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk dengan peraturan nagari dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah nagari dalam proses perencanaan pembangunan, pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.

19. Limbago Adat adalah unsur pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari.

20. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah satuan organisasi niniak mamak yang dibentuk atas dasar musyawarah mufakat, dan/atau dari turunan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga organisasi niniak mamak yang lebih tinggi.

21. Keuangan Pemerintahan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pemerintahan nagari tersebut.

22. Harta kekayaan Pemerintahan Nagari (Aset Pemerintahan Nagari) adalah barang milik pemerintahan nagari yang berasal dari kekayaan asli pemerintahan nagari, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja nagari atau hak lainnya yang sah dan harta kekayaan pemerintah nagari yang telah dikuasai secara sah yang sudah dilepaskan hak adatnya.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

24. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNagari adalah usaha nagari yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat.

25. Penataan Pemerintahan Nagari adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status serta penyesuaian pemerintahan nagari untuk mewujudkan pemerintahan nagari yang maju dan mandiri.

26. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah pemberian status pemerintahan nagari.

27. Penghapusan Pemerintahan Nagari adalah pencabutan status sebagai pemerintahan nagari dan selanjutnya digabung dengan pemerintahan nagari lain yang bersandingan.

28. Penggabungan Pemerintahan Nagari adalah penyatuan dua pemerintahan nagari atau lebih menjadi pemerintahan nagari baru.

29. Perubahan status pemerintahan nagari adalah perubahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

30. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

31. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

5

Sinamar

Perda

Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

BAB II PENATAAN PEMERINTAHAN NAGARI

(2)Pemerintahan nagari yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dapat dihapus dan digabung dengan pemerintahan nagari lainnya yang berdampingan.

Bagian Keempat Penggabungan Pemerintahan Nagari

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan penataan pemerintahan nagari.

(2) Penataan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; b.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; c.meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan d.meningkatkan daya saing nagari.

(3) Penataan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a.pembentukan pemerintahan nagari; b.penghapusan pemerintahan nagari; c.penggabungan pemerintahan nagari; dan d.perubahan status pemerintahan nagari;

Penggabungan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan: a. dua pemerintahan nagari atau lebih yang berdampingan dalam satu kecamatan dapat digabung menjadi pemerintahan nagari baru berdasarkan kesepakatan nagari yang bersangkutan; b. dua pemerintahan nagari atau lebih yang berdampingan dapat bergabung menjadi pemerintahan nagari berdasarkan kesepakatan nagari yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pembentukan Pemerintahan Nagari

(1)Pemerintahan Nagari dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Nagari bersama Bamus Nagari dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.

(2)Perubahan status pemerintahan nagari menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah dengan memperhatikan persyaratan: a.luas wilayah tidak berubah; b.jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 kepala keluarga; c.prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan; d.potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian; e.kondisi sosial budaya masyarakat yang beranekaragam dan sekurangkurangnya 70% (tujuh puluh per seratus) penduduknya mempunyai mata pencaharian non pertanian; f.meningkatnya volume pelayanan masyarakat; g.memiliki batas kelurahan yang dinyatakan dengan peta batas kelurahan; dan h.tersedianya dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten untuk pendanaan penyelenggaraan kelurahan.

(3)Wali Nagari, Perangkat Nagari dan anggota Bamus Nagari dari pemerintahan nagari yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 3 (1) Pembentukan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan tindakan mengadakan pemerintahan nagari baru diluar pemerintahan nagari yang ada.

(2) Pembentukan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a.pemekaran dari 1 (satu) pemerintahan nagari menjadi 2 (dua) pemerintahan nagari atau lebih; b.penggabungan dari bagian wilayah pemerintahan nagari dari pemerintahan nagari yang bersandingan menjadi 1 (satu) pemerintahan nagari; atau c.penggabungan beberapa pemerintahan nagari menjadi 1 (satu) pemerintahan nagari baru.

(3) Pembentukan pemerintahan nagari ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi nagari.

(4) Pembentukan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : a.batas usia minimal nagari 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; b.jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 kepala keluarga; c.luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan; d.wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam nagari; e.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat; f.memiliki potensi nagari; g.batas pemerintahan nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta batas pemerintahan nagari yang disepakati oleh pemerintahan nagari yang berbatasan; h.tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik; dan i.tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan nagari.

(5) Pembentukan pemerintahan nagari dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a.tokoh masyarakat pada bagian pemerintahan nagari yang ingin ditingkatkan menjadi pemerintahan nagari melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh kepala jorong untuk mendapatkan kesepakatan; b.hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Wali Nagari untuk selanjutnya dimusyawarahkan dengan Bamus Nagari, Limbago Adat Nagari, dan Kepala Jorong lainnya bersama tokoh masyarakat di nagari tersebut; c.Wali Nagari menyampaikan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Camat berupa berita acara hasil kesepakatan dengan melampirkan notulen dan daftar hadir peserta musyawarah; d.berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemerintahan nagari persiapan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; e.pemerintahan nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibina oleh Wali Nagari induk dan setelah 3 (tiga) tahun dinilai oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk ditingkatkan statusnya menjadi pemerintahan nagari penuh; f.apabila setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud huruf e ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka pemerintahan nagari persiapan tersebut bergabung kembali dengan pemerintahan nagari induk; g.tata cara pembentukan pemerintahan nagari persiapan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan h.pengesahan pemerintahan nagari persiapan menjadi pemerintahan nagari defenitif ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4 (1) Dalam wilayah pemerintahan nagari dibentuk jorong yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan nagari dan ditetapkan dengan peraturan nagari.

(2)Penetapan wilayah jorong sebagaimana disebut ayat (1) dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pedoman dan Tata Cara Penataan Jorong diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penghapusan Pemerintahan Nagari Pasal 5 (1)Penghapusan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan tindakan pencabutan status pemerintahan nagari yang ada.

Bagian Kelima Perubahan Status Pemerintahan Nagari Pasal 7

Pasal 8 (1)Seluruh barang milik pemerintahan nagari dan sumber-sumber pendapatan pemerintahan nagari yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintah kabupaten.

(2)Kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Pendanaan sebagai akibat perubahan status pemerintahan nagari menjadi kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

Pasal 9 Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status pemerintahan nagari menjadi kelurahan berlaku terhitung sejak ditetapkan nomor registrasi dan pengaturan kode nagari oleh Menteri yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI Pasal 10 Pemerintahan Nagari mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 11 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan nagari mencakup: a.urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul nagari; b.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintahan nagari; c.tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan d.urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada pemerintahan nagari.

Pasal 12 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan kepada pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

6

Sinamar

Perda

Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

Pasal 13 Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada pemerintahan nagari dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 14 Penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kepada pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b disertai pembiayaannya.

Pasal 15 (1)Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) tahun urusan pemerintahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pasal 11 tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kepada pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16 (1)Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah kepada pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

(2)Pemerintahan nagari berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

(3)Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN NAGARI Bagian Kesatu Hak Pemerintahan Nagari Pasal 17 (1)Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Nagari, maka Pemerintahan Nagari mempunyai hak-hak sebagai berikut: a.mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahannya berdasarkan hak asal-usul dan urusan rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b.memilih pimpinan Pemerintahan Nagari; c.mengelola aparatur Pemerintahan Nagari; d.mengelola kekayaan dan aset pemerintahan nagari; e.memungut iuran nagari; f.mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; g.mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah; dan h.mendapatkan hak lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Bentuk-bentuk bagi hasil dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintahan Nagari Pasal 18 Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Nagari, maka Pemerintahan Nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut: a.melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b.meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c.mengembangkan kehidupan demokrasi; d.mewujudkan keadilan dan pemerataan; e.meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f.meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan; g.menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h.mengembangkan sistim jaminan sosial; i.menyusun perencanaan dan tata ruang nagari; j.mengembangkan sumber daya yang produktif di nagari; k.melestarikan lingkungan hidup; l.mengelola administrasi kependudukan; m.melestarikan nilai sosial adat dan syara’; n.membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan o.kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 (1)Hak dan kewajiban Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja Pemerintahan Nagari dan dijabarkan dalam bentuk penerimaan belanja dan pembiayaan pemerintahan nagari yang dikelola dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari.

(2)Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintaahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI Bagian Kesatu

Asas Pasal 20 Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari wajib berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas: a.Asas Kepastian Hukum; b.Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; c.Asas Kepentingan Umum; d.Asas Keterbukaan; e.Asas Proporsionalitas; f.Asas Profesionalitas; g.Asas Akuntabilitas; h.Asas Efesiensi; dan i.Asas Efektifitas.

Pasal 21 Penyelenggara pemerintahan nagari adalah Pemerintah Nagari dan Badan Pemusyawaratan Nagari.

Bagian Kedua Pemerintah Nagari Paragraf 1 Struktur

Pasal 22 (1)Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan perangkat nagari.

(2)Perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris nagari dan perangkat nagari lainnya.

(3)Perangkat nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a.sekretariat nagari; b.pelaksana teknis; dan c.perangkat kewilayahan.

(4)Sekretariat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan.

(5)Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: a.Kepala Urusan Pemerintahan; b.Kepala Urusan Pembangunan; c.Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan; dan d.Kepala urusan lainnya berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintahan nagari.

(6)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintahan nagari.

(7)Perangkat kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Kepala Jorong.

(8)Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah nagari ditetapkan dengan peraturan nagari.

Paragraf 2 Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Wali Nagari Pasal 23 (1)Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari mempunyai wewenang: a.memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari; b.menetapkan peraturan nagari bersama dengan Bamus Nagari; c.merencanakan pembangunan nagari; d.menyusun rancangan APBNagari; e.memfasilitasi kehidupan masyarakat nagari; f. mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan perekonomian nagari; g.mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif; h.mengembangkan teknologi tepat guna; i.mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wali Nagari mempunyai kewajiban: a.melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c.memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d.mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e.melaksanakan kehidupan demokrasi; f.melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; g.menyelenggarakan administrasi pemerintahan nagari yang baik; h.menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan; i.mendamaikan perselisihan masyarakat; j.mengembangkan ekonomi masyarakat dan ekonomi nagari; k.mengembangkan sumber-sumber pendapatan pemerintahan nagari tanpa merugikan masyarakat; l.membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; m.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan; n.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; o.memberikan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan penyelenggaraan pemerintahan nagari; dan p.kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perda 7 REDAKSI Paragraf 3 Larangan bagi Wali Nagari Pasal 24 Wali Nagari dilarang: a.menjadi pengurus partai politik; b.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Bamus Nagari, dan lembaga kemasyarakatan di nagari yang bersangkutan; c.merangkap jabatan sebagai anggota DPRD; d.terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; e.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f.melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. meyalahgunakan wewenang; dan h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Paragraf 4 Pemberhentian Wali Nagari Pasal 25 (1)Wali Nagari berhenti, karena : a.meninggal dunia; b.permintaan sendiri; c.berakhir masa jabatan; dan d.diberhentikan.

(2)Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena: a.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; b.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari; c.dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; d.mencalonkan diri menjadi anggota legislatif; e.tidak melaksanakan kewajiban wali nagari; dan f.melanggar larangan bagi wali nagari.

Pasal 26 Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Bamus Nagari apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan register perkara di pengadilan.

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

Pasal 32 (1)Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati atas permintaan pihak yang berwenang.

(2)Dalam hal persetujuan tertulis dari Bupati tidak terbit dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilanjutkan.

(3)Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a.tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b.disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; dan c.disangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(4)Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai penyidikan.

Paragraf 6 Perangkat Nagari Pasal 33 (1)Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2)Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

(3)Sekretaris Nagari merupakan bagian dari Perangkat Nagari, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

(4)Sekretaris nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu: a.berpendidikan minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat dengan pangkat minimal Pengatur Muda Golongan II/a; b.mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; c.mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran; d.mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan, perencanaan dan penyusunan produk hukum nagari; dan e.memahami sosial budaya masyarakat setempat.

(5)Perangkat nagari lainnya yang merupakan bagian dari Perangkat Nagari diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari setelah mendapat rekomendasi dari Camat.

(6)Batas usia pengangkatan perangkat nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan perangkat nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 27

Pasal 34

Wali Nagari diberhentikan tanpa melalui usulan Bamus Nagari apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Wali Nagari dan perangkat nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 28

Pasal 35

(1)Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali sebagai Wali Nagari sampai dengan akhir masa jabatan.

(2)Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama Wali Nagari yang bersangkutan dan tidak mengaktifkan kembali.

Pasal 29 (1)Apabila Wali Nagari berhenti dari jabatan atas permintaan sendiri harus mendapatkan rekomendasi dari Bamus Nagari yang selanjutnya diteliti oleh Tim verifikasi dari Kabupaten.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Wali Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30 Sekretaris Nagari ditunjuk sebagai pelaksana tugas Wali Nagari pada saat Wali nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 31 (1)Dalam hal Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari dengan masa jabatan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2)Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari Sekretaris Nagari atau Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat yang bersangkutan dengan tugas pokok melaksanakan pemilihan Wali Nagari disamping tugas-tugas umum pemerintahan nagari sehari-hari.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat Wali Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Tindakan Penyidikan

(1)Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/ atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari.

(2)Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima wali nagari dan perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBNagari.

(3)Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Pasal 36 (1)Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari atau perangkat nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari atau perangkat nagari tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(2)Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dibayarkan instansi induknya.

(3)Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau perangkat nagari berhak mendapatkan kenaikan pangkat dan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Wali Nagari dan atau perangkat nagari dikembalikan kepada instansi induknya.

Pasal 37 Biaya pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan perawatan kesehatan bagi Wali Nagari, dan perangkat nagari serta keluarga yang tidak Pegawai Negeri dapat diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38 (1)Apabila Wali Nagari dan perangkat nagari mengalami musibah di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan nagari sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Wali Nagari atau perangkat nagari maka kepadanya diberikan penghasilan tiga bulan berikutnya sekaligus.

(2)Apabila Wali Nagari dan perangkat nagari meninggal dunia di dalam dan sewaktu menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari, maka kepadanya diberikan penghasilan empat bulan berikutnya sekaligus kepada ahli waris yang berhak.

8

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Perda

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

Pasal 39 Penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 34, dapat diberikan kepada perangkat nagari yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.

Pasal 40 (1)Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dibebankan kepada APBNagari.

(2)Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan keuangan Wali Nagari dan perangkat nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Badan Permusyawaratan Nagari Paragraf 1 Kedudukan dan Fungsi Pasal 41 Bamus Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.

Pasal 45 Bamus Nagari mempunyai tugas dan wewenang: a.membahas rancangan peraturan nagari bersama Wali Nagari; b.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari; c.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari; d.membentuk panitia pemilihan Wali Nagari; e.menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f.menyusun tata tertib Bamus Nagari.

Pasal 46 Bamus Nagari mempunyai hak : a.meminta keterangan kepada pemerintah nagari; dan b.menyatakan pendapat.

Pasal 47 Anggota Bamus Nagari mempunyai hak : a.mengajukan rancangan peraturan nagari; b.mengajukan pertanyaan; c.menyampaikan usul dan pendapat; d.memilih dan dipilih; dan e.memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan keuangan nagari.

Pasal 42 Pasal 48 Bamus Nagari memiliki fungsi: a.menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari; b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan c.pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Paragraf 2 Penetapan Anggota Bamus Nagari Pasal 43 (1)Anggota Bamus Nagari adalah keterwakilan dari penduduk nagari bersangkutan berdasarkan keterwakilan jorong yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat; (2)Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari unsur niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta pemuda; (3)Jumlah anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan jumlah gasal, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah jorong di pemerintahan nagari yang bersangkutan dengan ketentuan: a.jumlah jorong 2 (dua) sampai dengan 6 (enam), maka anggota Bamus Nagari adalah 7 (tujuh) orang; b.jumlah jorong 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan), maka anggota Bamus Nagari adalah 9 (sembilan) orang; c.jumlah jorong 10 (sepuluh) atau lebih, maka anggota Bamus Nagari adalah 11 (sebelas) orang; dan d.khusus bagi Nagari yang jumlah jorong lebih dari 11 (sebelas), penetapan anggota Bamus Nagari dilakukan dengan penetapan zona keterwakilan. Zona keterwakilan dilakukan dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan jarak antar jorong.

(4)Jumlah anggota Bamus Nagari dari masing-masing jorong sama, dan kekurangannya ditetapkan oleh Wali Nagari berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas wilayah.

(5)Peresmian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6)Anggota Bamus Nagari sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(7)Susunan kata-kata sumpah/janji anggota Bamus Nagari adalah sebagai berikut : “Demi Allah, Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Bamus Nagari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa�.

(8)Masa keanggotaan Bamus Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal peresmian, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan.

(9)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan proses penetapan anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Struktur Organisasi Bamus Nagari Pasal 44 (1)Struktur Organisasi Bamus Nagari terdiri dari: a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; c.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan d.Anggota (2)Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dipilih dari dan oleh anggota Bamus Nagari secara langsung dalam rapat Bamus Nagari yang diadakan secara khusus.

(3)Rapat pemilihan Ketua Bamus Nagari untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(4)Pembidangan tugas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan

Anggota Bamus Nagari mempunyai kewajiban: a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; b.mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c.melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari; d.memproses pemilihan Wali Nagari; e.menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; f.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; g.menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan h.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 49 Pimpinan dan anggota Bamus Nagari dilarang: a.merangkap jabatan sebagai Wali Nagari, perangkat nagari, pimpinan lembaga kemasyarakatan; b.sebagai pelaksana proyek nagari; c.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan melakukan tindakan diskriminasi perlakuan terhadap masyarakat; d.melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; e.menyalahgunakan wewenang; dan f.melanggar sumpah/janji jabatan.

Paragraf 5 Rapat Bamus Nagari Pasal 50 Mekanisme rapat Bamus Nagari : a.rapat Bamus Nagari dipimpin oleh Pimpinan Bamus Nagari; b.rapat Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Bamus Nagari, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak; c.rapat khusus Bamus Nagari untuk membahas hal tertentu dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Bamus Nagari, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamus Nagari yang hadir; d.hasil rapat Bamus Nagari ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Bamus Nagari.

Paragraf 6 Tunjangan Bamus Nagari Pasal 51 (1)Pimpinan dan anggota Bamus Nagari menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari.

(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan berupa tunjangan tetap perbulan atau tunjangan kehadiran pada kegiatan Bamus Nagari.

(3)Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBNagari dengan ketentuan sebagai berikut: a.pimpinan Bamus Nagari maksimal 25% dari penghasilan tetap Wali Nagari; dan b.anggota Bamus Nagari maksimal 90% dari penghasilan tetap Pimpinan Bamus Nagari.

(4)Tunjangan pimpinan dan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBNagari.

(5)Ketentuan lebih lanjut tentang tunjangan Bamus Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

9

Sinamar

Perda

Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

Paragraf 7 Persyaratan Anggota Bamus Nagari Pasal 52 Yang dapat dipilih menjadi anggota Bamus Nagari adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk Nagari yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; b.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c.berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat yang bisa dibuktikan dengan ijazah formal; d.sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; e.berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; f.mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di nagari setempat; g.memahami adat istiadat dan syara’ dalam nagari yang bersangkutan; h.pandai baca tulis huruf Al Qur’an; i.tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap adat dan syara’; j.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di nagari dan atau kecamatan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.

Paragraf 8 Pemberhentian Antar Waktu Pasal 53 (1)Anggota Bamus Nagari berhenti antar waktu sebagai anggota karena : a.meninggal dunia; b.permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan Bamus Nagari; c.bertempat tinggal di luar wilayah Nagari yang bersangkutan; d.tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota Bamus Nagari; e.dinyatakan melanggar sumpah sebagai anggota Bamus Nagari; f.merangkap jabatan dan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 49; dan g.diberhentikan karena melalaikan kewajiban sebagai anggota Bamus Nagari berdasarkan tata tertib Bamus Nagari.

(2)Anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diganti oleh calon yang diusulkan oleh jorong darimana anggota Bamus Nagari tersebut berasal yang memperoleh suara urutan berikutnya dalam pemilihan anggota Bamus di jorong yang bersangkutan.

(3)Anggota Bamus Nagari Pengganti Antar Waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.

Bagian Keempat Pemilihan Wali Nagari Paragraf 1 Umum Pasal 54 (1)Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan oleh panitia pemilihan Wali Nagari yang dibentuk oleh Bamus Nagari.

(2)Biaya pemilihan Wali Nagari dibebankan kepada APBNagari dan APBD Kabupaten.

Paragraf 2 Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan Pasal 55 Persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai Wali Nagari sebagai berikut: a.beriman, bertaqwa dan taat kepada Allah SWT; b.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; c.berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat yang bisa dibuktikan dengan ijazah formal; d.berumur sekurang-kurangnya 25 tahun (dua puluh lima tahun) pada saat penjaringan dan penyaringan bakal calon; e.sehat jasmani dan rohani; f.berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; g.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; h.mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat nagari; i.bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari; j.memahami adat istiadat dan syara’ dalam Nagari yang bersangkutan; k.pandai baca dan tulis huruf Al-Quran; l.tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap adat dan syara’; m.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; n.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di nagari dan atau kecamatan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, diberlakukan bagi penduduk pendatang dan tidak berlaku bagi anak nagari yang bersangkutan; o.bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari atasan yang berwenang; p.bagi bakal calon Wali Nagari yang berkedudukan sebagai pengurus partai peserta pemilu pada semua tingkat kepengurusan harus membuat surat pernyataan akan berhenti menjadi pengurus partai apabila terpilih menjadi Wali Nagari, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai yang bersangkutan; q.bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Ketua atau anggota Bamus Nagari

harus mengundurkan diri dari keanggotaan Bamus Nagari; r.bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Wali Nagari aktif, dinonaktifkan oleh Bupati pada saat ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari, selama Wali Nagari dinonaktifkan pelaksanaan tugas dijabat oleh Sekretaris Nagari; s.apabila bakal calon Wali Nagari yang sedang menjabat ketua KAN harus berhenti sementara dari jabatannya sebagai ketua KAN; t.bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatannya tidak memenuhi persyaratan menurut penilaian Bupati tidak dapat dicalonkan sebagai Wali Nagari berikutnya; dan u.belum pernah menjabat sebagai Wali Nagari dalam 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 56 Pemilihan Wali Nagari dilakukan melalui tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih.

Paragraf 3 Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon dan Penetapan Calon Wali Nagari Pasal 57 (1)Penjaringan bakal calon wali nagari dilakukan dengan pengusulan nama-nama bakal calon wali nagari yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari.

(2)Bakal calon wali nagari dapat berasal dari usulan Anggota Bamus Nagari dari masing-masing jorong atau diusulkan oleh unsur-unsur masyarakat, lembagalembaga kemasyarakatan, kelompok masyarakat di Nagari atau atas usul dari bakal calon yang bersangkutan.

(3)Yang dapat diusulkan atau mengusulkan diri sebagai bakal calon Wali Nagari adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.beriman, bertaqwa dan taat kepada Allah SWT; b.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; c.berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat yang bisa dibuktikan dengan ijazah formal; d.berumur sekurang-kurangnya 25 tahun (dua puluh lima tahun) pada saat penjaringan dan penyaringan bakal calon; e.sehat jasmani dan rohani; f.berkelakuan baik, jujur dan adil; g.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; h.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; i.mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat nagari; j.bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari; k.memahami adat istiadat dan syara’ dalam nagari yang bersangkutan; l.pandai baca dan tulis huruf Al-Quran; m.tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat dan syara‘; n.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus diberlakukan bagi anak nagari yang merupakan penduduk pendatang dan tidak berlaku bagi anak nagari yang lahir dan atau besar di nagari yang bersangkutan; o.bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari atasan yang berwenang; p.bakal calon Wali Nagari yang berasal dari anggota Bamus Nagari harus mengundurkan diri dari keanggotaan Bamus Nagari; q.bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Wali Nagari aktif, dinonaktifkan oleh Bupati pada saat ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari, selama Wali Nagari dinonaktifkan pelaksanaan tugas dijabat oleh Sekretaris Nagari; r.apabila Sekretaris Nagari diusulkan atau mengusulkan diri sebagai bakal calon Wali Nagari bersama-sama dengan Wali Nagari, maka Camat atas nama Bupati menunjuk Pejabat Wali Nagari; s.apabila bakal calon Wali Nagari yang sedang menjabat ketua KAN harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua KAN; dan t.bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatannya tidak memenuhi persyaratan menurut penilaian Bupati tidak dapat dicalonkan sebagai Wali Nagari berikutnya.

Pasal 58 (1)Pengusulan Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana pasal 57 disampaikan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan surat pengusulan yang ditanda tangani oleh pihak pengusul.

(2)Surat pengusulan Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan melampirkan syarat-syarat administratif sebagai berikut: a.Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; b.ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; c.surat keterangan kesehatan dan bebas narkoba atau penggunaan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah; d.surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kapolsek setempat; e.surat pernyataan Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari dari bakal calon yang bersangkutan; f.surat Pernyataan bersedia menetap di Nagari dan atau Kecamatan apabila terpilih menjadi Wali Nagari; g.izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri; h.surat keterangan non aktif dari Pimpinan Partai Politik, bagi bakal calon Wali Nagari yang sedang menjabat sebagai pengurus partai politik; i.surat pengunduran diri dari keanggotaan sebagai Bamus bagi Bakal Calon Wali Nagari yang sedang menjabat sebagai pimpinan atau anggota Bamus; dan j.surat pengunduran diri dari kepengurusan KAN bagi Bakal Calon Wali Nagari yang sedang menjabat Pengurus KAN.

10 REDAKSI Perda

Pasal 59 (1)Nama-nama bakal calon Wali Nagari yang telah masuk kepada panitia pemilihan melalui proses penjaringan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 57, diumumkan kepada masyarakat.

(2)Pengusulan bakal calon Wali Nagari yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administratif maka kepada pihak pengusul diberikan kesempatan untuk melengkapinya paling lambat 7 (hari) sejak tanggal pengumuman bakal calon oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

(3)Nama-nama bakal calon Wali Nagari hasil penjaringan dengan persyaratan administratif yang lengkap ditetapkan sebagai bakal calon Wali Nagari yang berhak mengikuti proses penyaringan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 60 (1)Penyaringan bakal calon Wali Nagari dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan meneliti persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2).

(2)Penyaringan bakal calon Wali Nagari merupakan kewenangan penuh panitia pemilihan dan keputusan panitia pemilihan Wali Nagari dalam menentukan calon yang lolos dan tidak lolos penyaringan yang ditetapkan melalui rapat Paripurna Panitia Pemilihan tidak dapat diganggu gugat.

(3)Calon Wali Nagari yang lolos penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan sebagai Calon Wali Nagari dengan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari (4)Calon Wali Nagari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.

(5)Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui Pengumuman tertulis dan pengumuman lisan dengan maksud diketahui oleh masyarakat banyak.

(6)Apabila calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Panitia Pemilihan Wali Nagari harus melakukan penjaringan ulang.

Pasal 61 (1)Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri.

(2)Apabila Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pemilihan ternyata memperolah suara terbanyak, maka perolehan suaranya dibatalkan.

(3)Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Calon Wali Nagari yang mendapatkan dukungan suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai calon Wali Nagari terpilih.

Paragraf 4 Kampanye Calon Wali Nagari Pasal 62 (1)Kampanye Calon Wali Nagari dilaksanakan dalam bentuk penyampaian visi dan misi dari masing-masing Calon Wali Nagari dalam Rapat Paripurna Bamus Nagari yang terbuka untuk umum.

(2)Waktu dan tempat kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari setelah mendapat persetujuan Bamus Nagari.

Paragraf 5 Pemungutan Suara Pasal 63 (1)Pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

(2)Penetapan waktu dan tempat pemungutan suara disampaikan kepada masyarakat yang berhak memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.

(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis dan dalam bentuk lain dengan syarat bahwa masyarakat yang berhak memilih dapat mengetahuinya.

Pasal 64 Yang dapat atau berhak memberikan suara dalam pemilihan Wali Nagari adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk nagari yang bersangkutan dengan persyaratan sebagai berikut: a.Terdaftar sebagai penduduk nagari yang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus; b.Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah menikah pada saat pendaftaran dilaksanakan; dan c.Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

Pemilihan Wali Nagari di masing-masing TPS yang dapat disaksikan oleh masyarakat, pemilih, saksi-saksi para calon Wali Nagari, dan pihak lain yang berwenang.

(2)Hasil penghitungan suara dituangkan ke dalam Berita Acara penghitungan suara oleh KPPS. (3)Laporan hasil pemungutan suara berikut berita acara penghitungan suara harus disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Pasal 68 (1)Berdasarkan laporan dan berita acara penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (3), Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara.

(2)Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihadiri oleh para saksi dari masing-masing calon atau pihak lain berdasarkan undangan Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 69 Ketentuan teknis dan tata cara penghitungan suara akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Penetapan calon terpilih Pasal 70 (1)Calon Wali Nagari yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

(2)Panitia Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Wali Nagari kepada Bamus.

(3)Calon Wali Nagari terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bamus berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.

(4)Calon Wali Nagari terpilih disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati guna dikukuhkan menjadi Wali Nagari.

(5)Camat meneliti usulan pengukuhan Wali Nagari yang disampaikan Bamus Nagari dan menyampaikannya kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima.

(6)Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan Pengangkatan Wali Nagari paling lama 15 hari terhitung tanggal penyampaian hasil pemilihan dari Camat.

Paragraf 8 Pelantikan Wali Nagari Pasal 71 (1)Wali Nagari terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

(2)Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan di nagari bersangkutan di hadapan masyarakat.

(3)Wali Nagari sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengucapkan sumpah menurut Agama Islam yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

(4)Sumpah Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3), berbunyi sebagai berikut : “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa saya akan menegakkan dan mengamalkan ajaran Agama Islam dan Adat Minangkabau sebagai perwujudan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah�.

Pasal 72 Biaya kegiatan Pemilihan Wali Nagari dibebankan kepada APBD Kabupaten dan APBNagari yang bersangkutan.

Pasal 73 Masa jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 74 Wali Nagari harus bertempat tinggal di Nagari dan atau Kecamatan yang bersangkutan sebagai bukti pernyataan kesediaan bertempat tinggal di Nagari sebagai salah satu syarat menjadi Wali Nagari.

Pasal 75 Pasal 65 Panitia Pemilihan Wali Nagari dan Calon Wali Nagari tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Calon Wali Nagari.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan, penetapan, pengukuhan dan pelantikan Wali Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Atribut, Pakaian Dinas dan Penghargaan

Ketentuan teknis dan tata cara pemungutan suara akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

Paragraf 6 Penghitungan Suara

Wali Nagari dan perangkat nagari dalam melaksanakan tugasnya menggunakan atribut dan pakaian dinas.

Pasal 67

Pasal 77

(1)Penghitungan suara dilakukan KPPS sesuai dengan waktu yang ditetapkan Panitia

Wali Nagari dan perangkat nagari yang berprestasi dapat diberikan penghargaan.

Perda 11 REDAKSI

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

BAB VI KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: a.Belanja Pegawai b.Belanja Barang dan Jasa c.Belanja Modal (4)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari: a.Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap b.Belanja Subsidi c.Belanja Hibah (pembatasan hibah) d.Belanja Bantuan Sosial e.Belanja Bantuan Keuangan f.Belanja Tak Terduga

Bagian Kesatu Asas Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

Paragraf 3 Pembiayaan Pemerintahan Nagari

Pasal 79

Pasal 83

(1)Keuangan pemerintahan nagari dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; (2)Pengelolaan keuangan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(1)Pembiayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2)Pembiayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a.Penerimaan Pembiayaan; dan b.Pengeluaran Pembiayaan.

(3)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup: a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya; b.Pencairan Dana Cadangan; c.Hasil Penjualan Kekayaan Pemerintahan Nagari yang dipisahkan; dan d.Penerimaan Pinjaman.

(4)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup: a.Pembentukan Dana Cadangan; b.Penyediaan Modal pemerintahan nagari; c.Pembayaran utang.

(5)Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78 Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut, pakaian dinas dan penghargaan kepada Wali Nagari dan perangkat nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Pasal 80 (1)Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintah Nagari adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari dan mewakili Pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan pemerintahan nagari yang dipisahkan.

(2)Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai kewenangan: a.Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari; b.Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang pemerintahan nagari; c.Menetapkan bendahara pemerintahan nagari; d.Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan pemerintahan nagari; dan e.Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik pemerintahan nagari.

(3)Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintahan nagari dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN); (4)Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) adalah Perangkat Nagari terdiri dari; a.Sekretaris Nagari; dan b.Perangkat Nagari lainnya.

(5)Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

(6)Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas: a.Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBNagari; b.Menyusun dan melaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Pemerintahan Nagari; c.Menyusun Ranpernag APBNagari, perubahan APBNagari dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari; dan d.Menyusun Rancangan Keputusan Wali Nagari tentang Pelaksanaan Peraturan Nagari tentang APBNagari dan Perubahan APBNagari; (7)Wali Nagari menetapkan Bendahara Pemerintahan Nagari dengan Keputusan Wali Nagari yang berasal dari perangkat nagari atau staf.

Bagian Ketiga Struktur APBNagari Paragraf 1 Pendapatan Pemerintahan Nagari Pasal 81 (1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APBNagari) terdiri dari: a.Pendapatan Pemerintahan Nagari; b.Belanja Pemerintahan Nagari; dan c.PembiayaanPemerintahan Nagari.

(2)Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan hak pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.

(3)Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a.Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari); b.Bagi Hasil Pajak Kabupaten; c.Bagian dari Retribusi Kabupaten; d.Alokasi Dana Pemerintahan Nagari; e.Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Nagari lainnya; dan f.Hibah.

Paragraf 2 Belanja Pemerintahan Nagari Pasal 82 (1)Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (1) huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

(2)Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari: a.Belanja Langsung; dan b.Belanja Tidak Langsung.

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan APBNagari Paragraf 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNagari)

Pasal 84 (1)RPJMN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Wali Nagari yang terpilih.

(2)Setelah berakhir jangka waktu RPJMN, Wali Nagari terpilih menyusun kembali.

(3)RPJMN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4)RPJMNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Wali Nagari dilantik.

(5)Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) menyusun RKPNagari yang merupakan penjabaran dari RPJMNagari berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari.

(6)Penyusunan RKPNagari diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

(7)Pedoman penyusunan RPJMNagari dan RKPNagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penetapan Rancangan APBNagari Pasal 85 (1)Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan pada RKPNagari.

(2)Sekretaris Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari kepada Wali nagari untuk memperoleh persetujuan.

(3)Wali Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bamus Nagari untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

(4)Penyampaian rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.

(5)Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada Kesesuaian dengan RKPNagari.

(6)Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus sudah menjadi persetujuan bersama paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak disampaikan oleh Wali Nagari.

(7)Apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, maka Wali Nagari dapat menetapkan Rancangan APBNagari dengan Peraturan Wali Nagari atas persetujuan Bupati sebagai APBNagari pada tahun bersangkutan.

(8)Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

(9)Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Paragraf 3 Evaluasi Rancangan APBNagari Pasal 86 (1)Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (7), harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBNagari paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

(2)Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu dimaksud, Wali Nagari dapat menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari menjadi Peraturan Nagari.

Sinamar

12 Perda

Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

(3)Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari bersama Bamus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(4)Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari dan Bamus, dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari menjadi Peraturan Nagari, Bupati membatalkan Peraturan Nagari dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBNagari tahun anggaran sebelumnya.

(5)Pembatalan Peraturan Nagari dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6)Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Nagari harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Nagari dan selanjutnya Wali Nagari bersama Bamus Nagari mencabut peraturan nagari dimaksud.

(7)Pencabutan peraturan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan Peraturan Nagari tentang Pencabutan Peraturan Nagari tentang APBNagari.

(8)Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBNagari tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

(9)Tatacara dan pedoman evaluasi APBNagari selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pelaksanaan APBNagari Pasal 87 (1)Semua pendapatan Pemerintahan Nagari dilaksanakan melalui rekening kas pemerintahan Nagari.

(2)Hibah dan bantuan keuangan yang menjadi sumber penerimaan pemerintahan nagari yang merupakan pendapatan pemerintahan nagari dan wajib dicatat dalam APBNagari.

(3)Setiap pendapatan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

(4)Wali Nagari wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan pemerintahan nagari yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

(5)Pemerintah nagari dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan nagari.

Pasal 88 (1)Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBNagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3)Pengeluaran kas pemerintahan nagari yang mengakibatkan beban APBNagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan nagari tentang APBNagari ditetapkan menjadi peraturan nagari.

(4)Pengeluaran kas pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja pemerintahan nagari yang bersifat mengikat dan belanja nagari yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari.

(5)Bendahara Pemerintahan Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89 (1)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : a.menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b.mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan c.mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(2) Dana cadangan a.dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas pemerintah nagari tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah nagari. b.dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan nagari tentang pembentukan dana cadangan. c.kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan nagari sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Bagian Keenam Perubahan APBNagari Pasal 90 (1)Perubahan APBNagari dapat dilakukan apabila terjadi: a.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b.keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c.keadaan darurat; dan d.keadaan luar biasa.

(2)Perubahan APBNagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3)Perubahan APBNagari terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan nagari tentang APBNagari.

(4)Penggunaan SiLPA, tahun sebelumnya dalam perubahan APBNagari, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

(5)Pendanaan keadaan darurat (6)Pendanaan keadaan luar biasa (7)Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBNagari adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBNagari.

Bagian Ketujuh

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Nagari Pasal 91 (1)Wali Nagari dalam melaksanakan penatausahaan keuangan pemerintahan nagari harus menetapkan Bendahara Pemerintah Nagari.

(2)Penetapan Bendahara Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Wali Nagari.

Paragraf 1 Penatausahaan Penerimaan Pasal 92 (1)Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Pemerintah Nagari.

(2)Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan: a.buku kas umum; b.buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan c.buku kas harian pembantu.

(3)Bendahara Pemerintahan Nagari wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan Wali Nagari paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(4)Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan : a.buku kas umum; b.buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan c.buku penerimaan lainnya yang sah.

Paragraf 2 Penatausahaan Pengeluaran Pasal 93 (1)Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Pemerintahan Nagari.

(2)Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Nagari tentang APBNagari atau Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

(3)Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Wali Nagari melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN).

(4) Bendahara Wajib wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Wali Nagari paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Dokumen yang digunakan Bendahara Pemerintah Nagari dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi: a.buku kas umum; b.buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; dan c.buku kas harian pembantu.

Paragraf 3 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pasal 94 (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan: a.Buku kas umum; b.Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah; dan c.Buku atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat pada akhir tahun anggaran yaitu tanggal 31 Desember.

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari Paragraf 1 Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari Pasal 95 (1)Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari dan Rancangan Keputusan Wali Nagari tentang Pertanggungjawaban Wali Nagari.

(2)Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Wali Nagari untuk dibahas bersama Bamus Nagari.

(3)Berdasarkan persetujuan Wali Nagari dengan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) maka Rancangan Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari dapat ditetapkan menjadi peraturan nagari.

(4)Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(5)Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari merupakan dasar penyusunan APBNagari.

Paragraf 2 Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari Pasal 96 (1)Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari dan Keputusan Wali Nagari tentang Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(2)Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Nagari ditetapkan.

Sinamar

13 Perda

Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

Bagian Kesembilan Pengelolaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Pasal 97 (1)Alokasi Dana Pemerintahan Nagari berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk pemerintahan nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen).

(2)Tujuan Alokasi Dana Pemerintah Nagari adalah: a.menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b.meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat nagari dan pemberdayaan masyarakat; c.meningkatkan pembangunan infrastruktur pemerintahan nagari; d.meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e.meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; f.meningkatkan pelayanan pada masyarakat nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g.mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; h.meningkatkan pendapatan nagari dan masyarakat nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNagari); (3)Pedoman dan tatacara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 98 (1)Pemerintah Propinsi mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Pemerintahan Nagari dari Propinsi kepada Pemerintahan Nagari.

(2)Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintahan nagari.

(3)Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pemeriksa fungsional kabupaten.

BAB VII KEKAYAAN PEMERINTAHAN NAGARI Bagian Kesatu Jenis Kekayaan Pemerintahan Nagari Pasal 99 (1)Jenis kekayaan pemerintahan nagari terdiri atas: a.tanah kas Pemerintahan Nagari; b.pasar Pemerintahan Nagari; c.pasar khusus; d.tambatan perahu; e.bangunan pemerintahan nagari; dan f.lain-lain kekayaan milik pemerintahan nagari.

(2)Lain-lain kekayaan milik pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBNagari/Daerah; b.barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga. c.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; d.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lainlain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku. e.hak Pemerintahan Nagari dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; f.hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; g.hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan h. hasil kerjasama pemerintahan nagari.

Pasal 100 (1)Kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 menjadi milik pemerintahan nagari.

(2)Kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama pemerintahan nagari.

Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 101 (1)Pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

(2)Pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan pemerintahan nagari.

(3)Pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bamus Nagari.

Pasal 102 Biaya pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 103 Kekayaan pemerintahan nagari dikelola oleh Pemerintah Nagari dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat nagari.

Pasal 104 Perencanaan kebutuhan kekayaan pemerintahan nagari disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari setelah memperhatikan ketersediaan barang milik pemerintahan nagari yang ada.

Pasal 105 (1) Kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) diperoleh melalui: a.pembelian; b.hibah; c.bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan d.bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik pemerintahan nagari.

Pasal 106 Jenis pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari berupa : a.sewa; b.pinjam pakai; c.kerjasama pemanfaatan; dan d.bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 107 (1) Pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a dilakukan atas dasar: a.menguntungkan pemerintahan nagari; b.jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan pemerintahan nagari dan dapat diperpanjang; dan c.penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari setelah mendapat persetujuan Bamus Nagari.

(2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat: a.pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b.obyek perjanijian sewa menyewa; c.jangka waktu; d.hak dan kewajiban para pihak; e.penyelesaian perselisihan; f.keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan g.peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 108 (1)Pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Nagari.

(2)Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.

(3)Pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Wali Nagari setelah mendapat persetujuan Bamus Nagari.

(4)Jangka waktu pinjam pakai paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(5)Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurangkurangnya memuat: a.pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b.obyek perjanjian pinjam pakai; c.jangka waktu; d.hak dan kewajiban para pihak; e.penyelesaian perselisihan; f.keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan g.peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 109 (1)Pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Huruf c dilakukan atas dasar: a.mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan pemerintahan nagari; b.meningkatkan pendapatan pemerintahan nagari; (2)Kerjasama pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)Kerjasama pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBNagari untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan kekayaan pemerintahan nagari; b.penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Wali Nagari dan Bamus Nagari; c.ditetapkan oleh Wali Nagari setelah mendapat persetujuan Bamus Nagari; d.tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain; dan e.jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan pemerintahan nagari dan dapat diperpanjang.

(4)Kerjasama pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat: a.Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b.Obyek perjanjian pinjam pakai; c.Jangka waktu; d.Hak dan kewajiban para pihak; e.Penyelesaian perselisihan; f.Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan g.Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

14

Perda

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

Pasal 118 Pasal 110 Pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d dilakukan atas dasar: a.Pemerintah Nagari memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan nagari untuk kepentingan pelayanan umum; b.Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

Pasal 111 (1)Hasil pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 merupakan penerimaan/pendapatan pemerintahan nagari.

(2)Penerimaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening pemerintahan nagari.

Pasal 112 (1)Kekayaan pemerintahan nagari yang berupa tanah nagari tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

(2)Pelepasan hak kepemilikan tanah pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan nagari dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

(3)Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di nagari setempat.

(4)Pelepasan hak kepemilikan tanah pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

(5)Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan Bamus Nagari dan mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 113 Tata cara pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 114 (1)Wali Nagari menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.

(2)Laporan hasil pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

Bagian Keempat Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 115 (1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari.

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi kekayaan pemerintahan nagari.

(3)Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Bagian Kelima Ketentuan Lain-Lain Pasal 116 (1)Kekayaan pemerintahan nagari sebagai akibat dari penggabungan pemerintahan nagari, maka kekayaan pemerintahan nagari dari pemerintahan nagari yang digabung diserahkan menjadi milik pemerintahan nagari baru; (2)Penyerahan kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masingmasing Wali Nagari dan Bamus Nagari bersangkutan dan diketahui oleh Camat dan Bupati.

Pasal 117 (1)Pembagian kekayaan pemerintahan nagari sebagai akibat pemekaran pemerintahan nagari dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar nagari.

(2)Pembagian kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.

(3)Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagaian kekayaan pemerintahan nagari ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan: a. pemerataan dan keadilan; b. manfaat; c. transparansi; dan d. sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VIII BADAN USAHA MILIK NAGARI

(1)Setiap pemerintahan nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari.

(2)Badan Usaha Milik Nagari selanjutnya disebut BUMNagari.

(3)Bentuk BUMNagari adalah usaha pemerintahan nagari.

(4)Pendirian BUMNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan nagari dan disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat nagari.

(5)Pemerintahan nagari hanya dapat mendirikan 1 (satu) BUMNagari dengan beberapa unit usaha.

(6)BUMNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didirikan oleh 2 (dua) pemerintahan nagari atau lebih yang ditetapkan dengan peraturan bersama dan berkedudukan di salah satu nagari berdasarkan kesepakatan.

Pasal 119 Modal BUMNagari dapat berasal dari : a.pemerintah nagari; b.tabungan masyarakat; dan c.bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Pasal 120 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban BUMNagari diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBANGUNAN NAGARI DAN PEMBANGUNAN KAWASAN KENAGARIAN Bagian Kesatu Pembangunan Nagari Paragraf 1 Perencanaan Pasal 121 (1)Pemerintahan nagari menyusun perencanaan pembangunan nagari sesuai kewenangannya mengacu pada sistem perencanaan pembangunan kabupaten.

(2)Perencanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a.rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan b.rencana pembangunan tahunan nagari, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3)RPJM dan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan nagari.

(4)Peraturan nagari tentang RPJM dan RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di nagari.

(5)Program-program sektor yang masuk ke nagari wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan nagari.

Pasal 122 (1)Perencanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat jorong.

(2)Dalam menyusun perencanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah nagari wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan nagari dan tokoh masyarakat.

(3)Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu masukan utama dalam perencanaan pembangunan kabupaten.

Pasal 123 (1)Perencanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat.

(2)Data dan informasi yang akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah profil nagari.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pasal 124

(1)Pelaksanaan pembangunan nagari dilakukan sesuai dengan RKP Nagari.

(2)Pelaksanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah nagari dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat nagari.

(3)Pelaksanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam nagari.

(4)Pelaksanaan program-program sektor yang masuk ke nagari harus diinformasikan kepada pemerintah nagari.

Bagian Kedua Pembangunan Kawasan Kenagarian Pasal 125 (1)Bupati melakukan pendataan dan identifikasi terhadap nagari-nagari yang dapat ditetapkan sebagai suatu kawasan pembangunan kenagarian.

(2)Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (1), Bupati menyusun program yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan kenagarian.

(3)Kawasan pembangunan kenagarian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

15

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Perda REDAKSI Pasal 126

(1)Pembangunan kawasan kenagarian merupakan perpaduan pembangunan antar nagari dalam satu kawasan.

(2)Pembangunan kawasan kenagarian mencakup pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan infrastruktur.

(3)Pembangunan kawasan kenagarian sebagaimana dimaksud ayat (2) masingmasing dilaksanakan oleh pemerintahan nagari.

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

Pasal 136 (1)Pemerintahan daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di wilayahnya sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijaksanaan pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 127

BAB XII PERATURAN NAGARI

(1)Pembangunan nagari dan pembangunan kawasan kenagarian dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dan tingkat perkembangan nagari melalui metode dan pendekatan pembangunan partisipatif.

(2)Pelaksanaan pembangunan nagari dan pembangunan kawasan kenagarian sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan pihak ketiga wajib mengikutsertakan masyarakat nagari yang bersangkutan yang diwakili oleh pemerintah nagari dan Bamus Nagari.

Pasal 137

Pasal 128 (1)Pemerintah mengembangkan sistem informasi nagari.

(2)Sistem informasi nagari disusun berdasarkan profil nagari.

(3)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah nagari dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

Pasal 129 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan nagari dan pembangunan kawasan kenagarian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KERJASAMA NAGARI Pasal 130 (1)Pemerintahan Nagari dapat mengadakan kerjasama antar pemerintahan nagari dan kerjasama dengan pihak ketiga.

(2)Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bamus Nagari.

Pasal 131 Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama antar pemerintahan nagari dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Pasal 132 (1)Di nagari dibentuk lembaga kemasyarakatan dengan peraturan nagari.

(2)Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah nagari dalam rangka pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(3)Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan nagari bersifat konsultatif dan koordinatif.

(4)Anggaran untuk kegiatan lembaga kemasyarakatan bersumber dari iuran swadaya masyarakat, APBNagari, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(5)Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di nagari.

Pasal 133

(1)Peraturan perundang-undangan di nagari adalah Peraturan Nagari, Peraturan Bersama Wali Nagari dan Peraturan Wali Nagari serta Keputusan Wali Nagari.

(2)Peraturan nagari dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3)Pembentukan peraturan nagari memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara lisan dan tertulis.

Pasal 138 (1)Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 137 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari bersama Bamus Nagari (2)Peraturan Nagari dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (3)Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 139 (1)Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 137 ayat (1) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh dua Wali Nagari atau lebih dalam 1 (satu) objek aturan.

(2)Peraturan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh masingmasing Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari Bamus Nagari.

Pasal 140 (1)Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari.

(2)Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dan atau peraturan pelaksanaan dari Peraturan Nagari.

(3)Keputusan Wali Nagari sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Nagari.

Pasal 141 (1)Rancangan peraturan nagari harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.

(2)Rancangan peraturan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sudah diterima bupati melalui camat.

(3)Rancangan peraturan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat evaluasi dari Bupati paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterima.

(4)Apabila dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja tidak mendapat evaluasi peraturan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.

Pasal 142 (1)Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari diundangkan dalam lembaran nagari dan dimuat dalam berita daerah.

(2)Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris nagari.

(3)Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh pemerintah nagari.

Pasal 143 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 144

Bagian Kedua Lembaga Adat

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat.

(2)Sebagian dari tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.

Pasal 134 (1)Di nagari telah ada dan diakui serta dihormati keberadaan Limbago Adat.

(2)Limbago Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari.

Pasal 135 (1)Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah satuan organisasi niniak mamak yang dibentuk atas dasar musyawarah mufakat, dan/atau dari turunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi niniak mamak yang lebih tinggi.

(2)Ketentuan lebih lanjut tentang Kerapatan Adat Nagari akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 145 Bupati dapat membatalkan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 146 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

16 Perbub

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

BAB XIV KETENTUAN SANKSI Pasal 147 (1)Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

(2)Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p dikenakan sanksi teguran tertulis.

(3)Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf k dikenakan sanksi pemberhentian sementara.

(4)Wali Nagari yang dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tidak melakukan perbaikan maka dikenakan sanksi pemberhentian sementara.

(5)Wali Nagari yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari tidak melakukan perbaikan maka dikenakan sanksi pemberhentian.

Pasal 148 (1)Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi.

(2)Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf h dan huruf i dikenakan sanksi pemberhentian sementara.

(3)Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf j dikenakan sanksi teguran tertulis.

(4)Wali Nagari yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari tidak melakukan perbaikan maka dikenakan sanksi pemberhentian.

(5)Wali Nagari yang dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tidak melakukan perbaikan dikenakan sanksi pemberhentian sementara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 150 (1)Pemerintahan Nagari yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap sebagai pemerintahan nagari, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2)Wali Nagari, perangkat nagari dan Bamus Nagari yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatan atau keanggotaannya.

Pasal 151 Semua peraturan perundang-undangan di daerah yang berkaitan dengan pemerintahan nagari dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 152 Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat- lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 153 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2007 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak pada tanggal 2013

Pasal 149

BUPATI LIMA PULUH KOTA Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Pasal 148 diatur dengan Peraturan Bupati.

ALIS MARAJO

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR : 35TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUPATI LIMA PULUH KOTA, Menimbang

:

a. bahwa Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga permusyawaratan dan pemufakatan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari; b.bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari terarah dan terpadu, maka perlu adanya Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari; c.bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari, maka perlu adanya Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari; d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.

Mengingat

:1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ; 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2); 7.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2 ).

MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

17

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Perbub

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3.Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

5.Camat adalah Camat se Kabupaten Lima Puluh Kota.

6.Nagari adalah kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan geneologis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.

7.Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang memiliki batas-batas wilayah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8.Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari.

9.Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS NAGARI adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.

10.Tatib BAMUS NAGARI adalah Tata Tertib yang disusun dan disepakati oleh seluruh anggota BAMUS NAGARI sebagai pedoman dan Petunjuk Teknis bagi pimpinan dan anggota dalam menyelenggarakan organisasi.

11.Pejabat Sementara (Pjs) Wali Nagari adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Wali Nagari yang sifatnya sementara.

12.Jorong adalah bagian wilayah Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong.

13.Kepala Jorong adalah perangkat Pemerintah Nagari yang membantu dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari dalam melaksanakan tugas pemerintahan di jorong yang bersangkutan.

14.Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

15.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Nagari dalam memberdayakan masyarakat.

16.Utusan Jorong adalah Calon anggota BAMUS NAGARI yang merupakan hasil pemilihan dari masing-masing jorong.

17.Utusan Wilayah adalah anggota BAMUS NAGARI yang merupakan hasil pemilihan dari masing-masing wilayah.

BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 BAMUS NAGARI terdiri atas utusan dari jorong-jorong yang ada di Nagari yang bersangkutan yang dipilih dari unsur niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta pemuda.

Pasal 3 (1)Keanggotaan BAMUS NAGARIditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Wali Nagari melalui Camat sesuai Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Calon Anggota BAMUS NAGARI. (2)Masa keanggotaanBAMUS NAGARIadalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal peresmian dan dapat diangkat kembali hanya untuk1 (satu) kali masa jabatan.

(3)AnggotaBAMUS NAGARIterdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di nagari dan atau kecamatan yang bersangkutan sekurang kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus putus.

Pasal 4 (1)Anggota BAMUS NAGARIsebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2)Anggota BAMUS NAGARIyang berhalangan mengucapkan sumpah / janji bersamasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah janji kemudian yang dipandu oleh Pimpinan BAMUS NAGARIdalam rapat Paripurna.

Pasal 5 (1)Tatacara pengucapan sumpah/janji Anggota BAMUS NAGARIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah ( Tuhan ) saya bersumpah / berjanji : Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota BAMUS NAGARI dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

Pasal 6 Tata urutan acara Rapat Paripurna BAMUS NAGARI untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota BAMUS NAGARIadalah meliputi : a.Pembukaan rapat oleh Ketua BAMUS NAGARIperiode sebelumnya; b.Pembacaan Ayat Suci Al Qur’an; c.Menyanyikan Lagu Indonesia Raya; d.Pembacaan Keputusan Bupati oleh Sekretaris Nagari atau petugas lain yang ditunjuk; e.Para anggota BAMUS NAGARIyang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat yang telah disediakan; f.Pengucapan sumpah/janji anggota BAMUS NAGARI, dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; g.Panandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji anggota BAMUS NAGARIsecara simbolis oleh salah seorang anggota Bamus yang dilantik; h.Anggota BAMUS NAGARIyang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi anggota BAMUS NAGARIyang telah disediakan; i.Pengumuman Pimpinan Sementara BAMUS NAGARIdilakukan oleh Sekretaris Nagari; j.Penyerahan Pimpinan lama kepada Pimpinan Baru untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; k.Sambutan Pimpinan sementara BAMUS NAGARI; l.Sambutan Bupati; m.Pembacaan do’a oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk;

n.Menyayikan Lagu Bagimu Negeri; o.Penutupan rapat oleh Pimpinan Sementara BAMUS NAGARI; dan p.Penyampaian ucapan selamat.

Pasal 7 Tata tempat dalam Rapat Paripurna BAMUS NAGARIdengan acara pengucapan sumpah/janji anggota BAMUS NAGARIadalah meliputi : a.Dibelakang meja pimpinan duduk bersama terdiri dari : 1.Pimpinan BAMUS NAGARIdisebelah kiri Wali Nagari; dan 2.Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk disebelah kanan Wali Nagari. b.Anggota BAMUS NAGARIlama dan calon anggota BAMUS NAGARIyang baru menduduki tempat yang telah disediakan secara khusus. c.Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan undangan, tempat duduknya diatur sesuai kedudukan protokoler masing-masing. d.Masyarakat umum dan peserta Rapat lainnya disediakan tempat tersendiri.

Pasal 8 Tata pakaian yang digunakan dalam rapat paripurna pada acara pengambilan sumpah/janji anggota BAMUS NAGARIadalah meliputi : a.Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan. b.Wali Nagari menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional. c.Anggota BAMUS NAGARIlamadan calon anggota BAMUS NAGARI yang baru, untuk pria menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian Baju Kurung/Kebaya muslimah. d.Tokoh Masyarakat dan undangan serta masyarakat umum, menggunakan Pakaian Sipil/Muslim dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian muslimah/ Baju Kurung dengan tutup kepala.

BAB III PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN BAMUS NAGARI Pasal 9 (1)Pimpinan BAMUS NAGARI terdiri atas: a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b.1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan c.1 (satu) orang Seketaris merangkap anggota.

(2)Pimpinan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BAMUS NAGARI secara langsung dalam Rapat BAMUS NAGARI yang diadakan secara khusus.

(3)Hasil Pemilihan Pimpinan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BAMUS NAGARI. Pasal 10 (1)Selama Pimpinan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pasal 9 belum dipilih, BAMUS NAGARI dipimpin oleh Pimpinan Sementara BAMUS NAGARI. (2)Pimpinan sementara dijabat oleh anggota yang tertua usianya sebagai ketua dan dibantu oleh anggota termuda sebagai wakil ketua.

(3)Pimpinan Sementara BAMUS NAGARI mempunyai tugas pokok memimpin rapatrapat BAMUS NAGARI, menyusun Tata Tertib BAMUS NAGARI dan memproses pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI definitif.

Pasal 11 (1)Pemilihan Pimpinan BAMUS NAGARI dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota BAMUS NAGARI. (2)Apabila anggota BAMUS NAGARI belum memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan.

(3)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum tercapai rapat ditunda paling lama satu jam lagi dengan dibuat berita acara penundaan.

(4)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum tercapai pemilihan Pimpinan BAMUS NAGARI tetap dilaksanakan dengan dihadiri oleh sekurangkurangnya setengah dari jumlah seluruh Anggota BAMUS NAGARI. (5)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(6)Untuk melaksanakan pemilihan calon Pimpinan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara BAMUS NAGARI. Pasal 12 (1)Penentuan Pimpinan BAMUS NAGARI diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2)Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat seperti yang dimaksud ayat (1) tidak tercapai, penentuan Pimpinan BAMUS NAGARI dilakukan dengan cara pemungutan suara.

(3)Calon Pimpinan BAMUS NAGARI yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan jumlah unsur Pimpinan BAMUS NAGARI, ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI. (4)Apabila pada urutan pertama calon Pimpinan BAMUS NAGARI terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, untuk menentukan Ketua BAMUS NAGARI dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapat suara terbanyak pertama menjadi Ketua BAMUS NAGARI dan terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua BAMUS NAGARI dan terbanyak ketiga menjadi Sekretaris BAMUS NAGARI. (5)Calon Pimpinan BAMUS NAGARI terpilih ditetapkan dengan Keputusan BAMUS NAGARI. (6)Calon Pimpinan BAMUS NAGARI terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan BAMUS NAGARI disahkan oleh Camat.

(7)Peresmian Pimpinan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

(8)Pimpinan BAMUS NAGARI sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji, yang dipandu oleh Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(9)Masa jabatan Pimpinan BAMUS NAGARI mengikuti masa jabatan anggota BAMUS NAGARI. Pasal 13 (1)Pimpinan BAMUS NAGARI berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena : a.Meninggal dunia; b.Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; c.Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan BAMUS NAGARI; d.Melanggar kode etik BAMUS NAGARI berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Khusus BAMUS NAGARI; e.Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

Perbub 18 REDAKSI kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 3 tahun penjara; f.ditarik keanggotaannya sebagai Anggota BAMUS NAGARI oleh jorong atau wilayah yang diwakilinya; g.Kinerjanya dinilai tidak baik.

(2)Dalam hal salah seorang Pimpinan BAMUS NAGARI diberhentikan dari jabatannya, pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sampai terpilihnya pengganti definitif.

(3)Dalam hal Pimpinan BAMUS NAGARI dalam proses persidangan di pengadilan karena melakukan tindak pidana dengan ancaman berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, mempimpin sidang-sidang BAMUS NAGARI dan menjadi juru bicara BAMUS NAGARI. (4)Dalam hal Pimpinan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan BAMUS NAGARI melaksanakan kembali tugas sebagai Pimpinan BAMUS NAGARI definitif.

Pasal 14 (1)Pimpinan BAMUS NAGARI dapat diberhentikan apabila kinerjanya dinilai tidak baik dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Penilaian kinerja dilakukan terhadap Pimpinan BAMUS NAGARI secara orang perorang.

(3)Penilaian masing-masing kinerja Pimpinan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sidang Paripurna BAMUS NAGARI dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BAMUS NAGARI. (4)Penilaian masing-masing kinerja Pimpinan BAMUS NAGARI yang dinilai tidak baik dan menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disetujui sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BAMUS NAGARI yang hadir dapat dijadikan dasar usulan pemberhentian unsur Pimpinan BAMUS NAGARI. Pasal 15 (1)Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diputuskan dalam Rapat Paripurna BAMUS NAGARI dan ditetapkan dengan Keputusan BAMUS NAGARI. (2)Keputusan BAMUS NAGARI tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna.

Pasal 16 (1)Keputusan BAMUS NAGARI tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pengajuannya kepada Camat untuk disahkan pemberhentiannya melalui Keputusan Camat.

(2)Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh salah satu unsur pimpinan.

(3)Pemberhentian Pimpinan BAMUS NAGARI oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 17 (1)Pengisian Pimpinan BAMUS NAGARI yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipilih kembali melalui proses pemilihan Pimpinan BAMUS NAGARI sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 13 untuk mengisi jabatan unsur pimpinan BAMUS NAGARI yang diberhentikan.

(2)Calon Unsur Pimpinan BAMUS NAGARI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih Pimpinan BAMUS NAGARI untuk mengisi jabatan unsur pimpinan BAMUS NAGARI yang diberhentikan.

(3)Keputusan BAMUS NAGARI tentang Calon terpilih Unsur Pimpinan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan sebagai Unsur Pimpinan BAMUS NAGARI definitif.

(4)Unsur Pimpinan BAMUS NAGARI definitifsebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji, yang dipandu oleh Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 18 (1)Pimpinan BAMUS NAGARI mempunyai tugas : a.memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; b.menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris; c.menjadi juru bicara BAMUS NAGARI; d.melaksanakan dan memasyarakatkan putusan BAMUS NAGARI; e.mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan BAMUS NAGARI; f.mewakili BAMUS NAGARI dan/atau alat kelengkapan BAMUS NAGARIdi pengadilan; g.melaksanakan putusan BAMUS NAGARI berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota BAMUS NAGARI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h.mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna BAMUS NAGARI. (2)Pelaksanaan tugas Pimpinan BAMUS NAGARI dilakukan secara kolektif.

(3)Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara besama-sama, maka tugas Pimpinan BAMUS NAGARI dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara BAMUS NAGARI. (4)Tugas-tugas Pimpinan Sementara BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 19 (1)BAMUS NAGARI mempunyai fungsi : a.Legislasi; b.Anggaran; dan c.Pengawasan.

(2)Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk Peraturan Nagari bersama Wali Nagari.

(3)Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APB Nagari bersama Wali Nagari.

(4)Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari, Keputusan Wali Nagari dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Nagari.

Pasal 20 BAMUS NAGARI mempunyai tugas dan wewenang : a.Membahas rancangan peraturan Nagari bersama dengan Wali Nagari untuk mendapat persetujuan bersama; b.Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari bersama dengan Wali Nagari;

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013 c.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari, peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Wali Nagari, anggaran pendapatan dan belanja Nagari, kebijakan pemerintah Nagari dalam melaksanakan program pembangunan Nagari, dan kerjasama dengan pihak ketiga di Nagari; d.Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat; e.Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari; f.Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Nagari terhadap rencana perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan Nagari; dan g.Menyusun tata tertib BAMUS NAGARI. Pasal 21 Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 20 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 22 BAMUS NAGARI mempunyai hak : a. Meminta Keterangan kepada Pemerintah Nagari atau Interpelasi; b. Melakukan Penyelidikan Atau Angket; dan c. Menyatakan pendapat.

Bagian Kesatu HAK INTERPELASI Pasal 23 (1)Sekurang-kurangnya tiga orang anggota BAMUS NAGARI dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada BAMUS NAGARI untuk meminta keterangan kepada Wali Nagari secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan pemerintah Nagari yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat Nagari, Nagari dan Negara.

(2)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Bamus, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretaris Bamus.

(3)Usul meminta keterangan tersebut, oleh Pimpinan BAMUS NAGARI disampaikan dalam rapat paripurna.

(4)Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan secara lisan maupun tertulis atas usul permintaan keterangan tersebut.

(5)Pembicaraan mengenai suatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada Anggota BAMUS NAGARI lainnya untuk memberikan pandangan; dan selanjutnya anggota pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota BAMUS NAGARI. (6)Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Wali Nagari ditetapkan dalam rapat paripurna.

(7)Selama usul permintaan keterangan BAMUS NAGARI belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.

(8)Apabila rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Panitia Musyawarah BAMUS NAGARI segera menetapkan jadwal untuk meminta keterangan.

(9)Pimpinan BAMUS NAGARI mengajukan permintaan keterangan kepada Wali Nagari dalam suatu rapat paripurna setelah ditetapkan jadwal oleh Panitia Musyawarah BAMUS NAGARI. Pasal 24 (1)Wali Nagari wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud Pasal 23 dalam rapat paripurna.

(2)Setiap Anggota BAMUS NAGARI dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Atas jawaban Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BAMUS NAGARI dapat menyatakan pendapatnya.

(4)Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh BAMUS NAGARI kepada Wali Nagari.

(5)Pernyataan pendapat BAMUS NAGARI atas keterangan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan bagi BAMUS NAGARI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan bagi Wali Nagari dijadikan bahan untuk penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Kedua HAK ANGKET Pasal 25 (1)Sekurang-kurangnya tiga orang anggota BAMUS NAGARI dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Wali Nagari yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat Nagari yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

(2)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan BAMUS NAGARI, disusun secara singkat, jelas, dan ditanda tangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretaris BAMUS NAGARI. (3)Usul melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan BAMUS NAGARI disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan Pimpinan BAMUS NAGARI. (4)Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan yang dibacakan secara tertulis atas usul untuk mengadakan penyelidikan tersebut.

(5)Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota BAMUS NAGARI lainnya untuk memberikan pandangan, selanjutnya pengusul memberi jawaban atas pandangan anggota Bamus.

(6)Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Wali Nagari dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

(7)Selama usul permintaan penyelidikan belum memperoleh keputusan Bamus, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.

(8)Apabila usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan BAMUS NAGARI, maka Pimpinan BAMUS NAGARI menyampaikannya secara resmi kepada Wali Nagari.

(9)Pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh panitia khusus dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna.

(10)Apabila hasil penyelidikan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) diterima oleh BAMUS NAGARI dan ada indikasi tindak pidana, BAMUS NAGARI menyerahkan penyelesaiannya kepada Bupati melalui Camat untuk disampaikan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11)Apabila hasil penyidikan Wali Nagari berstatus terdakwa, Bupati memberhentikan

Perbub 19 REDAKSI sementara Wali Nagari yang bersangkutan dari jabatannya.

(12)Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Wali Nagari bersalah, BAMUS NAGARI mengusulkan pemberhentian Wali Nagari dari jabatannya kepada Bupati melalui Camat.

(13)Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menyatakan Wali Nagari tidak bersalah, Bupati mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Wali Nagari.

(14)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) untuk pemberhentian sementara, pemberhentian dan merehabilitasi nama baik Wali Nagari, Bupati dapat mendelegasikan kepada Camat.

(15)BAMUS NAGARI dalam melakukan penyelidikan terhadap Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak meminta Perangkat Nagari, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Nagari, atau warga Masyarakat Nagari yang bersangkutan untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Nagari, bangsa dan negara.

(16)Perangkat Nagari, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Nagari, atau warga Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (15) wajib memenuhi permintaan BAMUS NAGARI. (17)Perangkat Nagari, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Nagari, atau warga Masyarakat Nagari sebagimana dimaksud ayat (15) yang melanggar ketentuan sebagimana dimaksud ayat (16), dikenakan panggilan paksa yang dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik kejaksaan, atas permintaan Pimpinan BAMUS NAGARI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(18)Dalam pemanggilan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (17) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat ditahan paling lama lima belas hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(19)Dalam hal pejabat yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepaskan dari penahan demi hukum.

Bagian Ketiga HAK MENYATAKAN PENDAPAT Pasal 26 (1)Sekurang-kurangnya tiga orang anggota BAMUS NAGARI dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan pemerintah Nagari atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Nagari.

(2)Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BAMUS NAGARI, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta di beri nomor pokok oleh Sekretaris BAMUS NAGARI. (3)Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan BAMUS NAGARI disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.

(4)Dalam rapat paripurna BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

(5)Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : a.Anggota BAMUS NAGARI lainnya untuk memberikan pandangan; b.Wali Nagari untuk memberikan pendapat; dan c.Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Wali Nagari.

(6)Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan BAMUS NAGARI yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat BAMUS NAGARI. (7)Apabila Anggota BAMUS NAGARI menerima usul pendapat, keputusan BAMUS NAGARI dapat berupa pernyataan pendapat BAMUS NAGARI terhadap kebijakan Wali Nagari, saran penyelesaiannya, dan peringatan kepada Wali Nagari.

BAB IV HAK-HAK ANGGOTA BAMUS NAGARI Pasal 27 Anggota BAMUS NAGARI mempunyai hak : a.mengajukan rancangan peraturan Nagari (Hak Inisiatif); b.mengajukan pertanyaan ; c.menyampaikan usul dan pendapat ; d.memilih dan dipilih ; e.membela diri; f.imunitas; dan g.memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

Bagian Kesatu Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari Pasal 28 (1)Sekurang-kurangnya tiga orang anggota BAMUS NAGARI dapat mengajukan suatu usul prakarsa rancangan peraturan Nagari.

(2)Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan BAMUS NAGARI dalam bentuk rancangan peraturan Nagari disertai penjelasan secara tertulis.

(3)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nomor pokok oleh Sekretaris BAMUS NAGARI. (4)Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan BAMUS NAGARI disampaikan pada rapat paripurna, setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.

(5)Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6)Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : a.Anggota BAMUS NAGARI lainnya untuk memberikan pandangan; b.Wali Nagari untuk memberikan pendapat; dan c.Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota BAMUS NAGARI dan pendapat Wali Nagari.

(7)Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa BAMUS NAGARI para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.

(8)Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan BAMUS NAGARI yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa BAMUS NAGARI. (9)Tata cara pembahasan rancangan peraturan Nagari atas prakarsa BAMUS NAGARI mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan Nagari atas prakarsa Wali Nagari.

Bagian Kedua Hak Pengajukan Pertanyaan Pasal 29 (1)Setiap Anggota BAMUS NAGARI dapat mengajukan pertanyaan baik secara lisan

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

maupun tertulis kepada pemerintah Nagari bertalian dengan tugas dan wewenang BAMUS NAGARI. (2)Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan BAMUS NAGARI. (3)Pimpinan BAMUS NAGARI mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindak lanjuti.

(4)Apabila keputusan rapat Pimpinan BAMUS NAGARI menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan BAMUS NAGARI setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Nagari.

(5)Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Wali Nagari disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.

(6)Anggota BAMUS NAGARI yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Wali Nagari secara lisan.

(7)Apabila Wali Nagari menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh panitia musyawarah, anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Wali Nagari dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang persoalan yang terkandung dalam pertanyaan itu.

(8)Jawaban Wali Nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diwakilkan kepada Pejabat Nagari yang ditunjuk.

(9)Jawaban Wali Nagari baik secara tertulis maupun secara lisan dapat dijadikan bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS NAGARI selanjutnya.

Bagian Ketiga Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat Pasal 30 (1)Setiap anggota BAMUS NAGARI dalam rapat-rapat BAMUS NAGARI berhak mengajukan usul dan pendapat mengenai sesuatu hal kepada pemerintah Nagari dan Pimpinan BAMUS NAGARI. (2)Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil masyarakat.

Bagian Keempat Hak Memilih dan Dipilih Pasal 31 (1)Setiap anggota BAMUS NAGARI berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan BAMUS NAGARI dalam rapat paripurna.

(2)Setiap anggota BAMUS NAGARI berhak untuk dipilih dan memilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan BAMUS NAGARI. Bagian Kelima Hak Membela Diri Pasal 32 (1)Setiap anggota BAMUS NAGARI berhak membela diri terhadap dugaan melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib BAMUS NAGARI. (2)Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh BAMUS NAGARI. Bagian Keenam Hak Imunitas Pasal 33 (1)Setiap anggota BAMUS NAGARI tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang disampaikan secara lisan atau tertulis dalam rapat-rapat BAMUS NAGARI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik BAMUS NAGARI (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(3)Anggota BAMUS NAGARI tidak dapat digantikan antar waktu karena pernyataandan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BAMUS NAGARIkecuali sebagaimana dimaksud ayat (2).

Bagian Ketujuh KEWAJIBAN ANGGOTA BAMUS NAGARI Pasal 34 Anggota BAMUS NAGARI mempunyai kewajiban : a.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; b.Melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari; c.Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Nagari; d.Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Nagari; e.Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; f.Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; g.Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis, kepada pemilih di Jorong pemilihannya; h.Mentaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib BAMUS NAGARI; i.Menjaga etika dan norma hubungan kerja dengan lembaga yang terkait; dan j.Menandatangani daftar hadirrapat/sidang BAMUS NAGARI. BAB VII PENGGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 35 (1)Anggota BAMUS NAGARIberhentiantar waktu sebagai anggota karena : a.meninggal dunia; b.mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan c.diusulkan oleh jorong yang bersangkutan untuk diganti.

(2)Anggota BAMUS NAGARI diberhentikan karena : a.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota BAMUS NAGARI; b.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BAMUS NAGARI sesuai peraturan perundang – undangan; c.dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BAMUS NAGARI;

20

Perbub

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013 d.Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e.Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya tiga tahun penjara.

(3)Pemberhentian Anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan ayat (2) huruf d dan huruf e langsung disampaikan oleh Pimpinan BAMUS NAGARI kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.

Pasal 36 (1)Pemberhentian anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diproses oleh Panitia Khusus.

(2)Proses yang dilakukan oleh Panitia Khusus BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pengaduan Pimpinan BAMUS NAGARI, pemilih dan/atau masyarakat.

(3)Proses yang dilakukan oleh Panitia khusus BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan.

(4)Apabila anggota BAMUS NAGARIterbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh Panitia Khusus disampaikan kepada pimpinan BAMUS NAGARI untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 37 (1)Pengaduan Pemilih dan atau masyarakat disampaikan secara tertulis kepada pimpinan BAMUS NAGARI. (2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan nama jelas, nomor KTP dana alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BAMUS NAGARI. (3)Berdasarkan pengaduan yang masuk sebagaimana dimaksud ayat (2), BAMUS NAGARI dapat membentuk Pansus melalui persetujuan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 38 (1)Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat anggota Panitia Khusus secara musyawarah maupun pemungutan suara.

(2)Sebelum Panitia Khusus mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BAMUS NAGARI yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Pasal 39 (1)Anggota BAMUS NAGARI yang berhenti atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan : a.Calon pengganti dari anggota BAMUS NAGARI adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada jorong pemilihan yang sama; b.Calon pengganti dari anggota BAMUS NAGARI yang terpilih sebagaimana tersebut pada huruf a, adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di jorong pemilihan yang sama; dan c.Apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.

(2)Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota BAMUS NAGARI pada jorong pemilihan yang sama, Masyarakat Jorong yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru melalui pemilihan calon anggota BAMUS NAGARI yang baru.

(3)Anggota BAMUS NAGARI pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 40 (1)Pimpinan BAMUS NAGARI menyampaikan kepada Camat nama anggota BAMUS NAGARI yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh jorong yang bersangkutan untuk diverifikasi.

(2)Pimpinan BAMUS NAGARI menyampaikan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu.

(3)Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota BAMUS NAGARI ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4)Sebelum memangku jabatannya anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/ janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan BAMUS NAGARI lainnya.

(5)Penggantian anggota BAMUS NAGARI antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan.

BAB VIII PERSIDANGAN DAN RAPAT BAMUS NAGARI Bagian Kesatu Persidangan Pasal 41 (1)Tahun persidangan BAMUS NAGARI dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

(2)Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.

(3)Masa sidang adalah masa kegiatan BAMUS NAGARI yang dilakukan digedung BAMUS NAGARI dan kunjungan kerja.

(4)Masa reses adalah masa kegiatan BAMUS NAGARI diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung BAMUS NAGARI. (5)Masa reses dipergunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat di jorong pemilihan Anggota BAMUS NAGARI yang bersangkutan.

(6)Setiap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) anggota BAMUS NAGARImembuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan BAMUS NAGARI dalam Rapat Paripurna.

(7)Kegiatan dan jadwal acara reses ditetapkan oleh Pimpinan BAMUS NAGARI setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

Pasal 42 (1)BAMUS NAGARI mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.

(2)Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas permintaan sekurangkurang 1/5 dari jumlah Anggota BAMUS NAGARI atau dalam hal tertentu atas permintaan Wali Nagari.

(3)Hasil rapat BAMUS NAGARI selainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan BAMUS NAGARI dan hasil rapat Pimpinan BAMUS NAGARI ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BAMUS

NAGARI. (4)Keputusan BAMUS NAGARI dan Keputusan Pimpinan BAMUS NAGARI tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

(5)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Camat selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah ditetapkan.

(6)BAMUS NAGARI mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua BAMUS NAGARI berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

Bagian Kedua Rapat-rapat BAMUS NAGARI Pasal 43 Jenis rapat BAMUS NAGARI terdiri dari : a.Rapat Paripurna merupakan rapat anggota BAMUS NAGARI yang dipimpin oleh PimpinanBAMUS NAGARI dan merupakan forum tertinggi dalam melakukan wewenang dan tugas BAMUS NAGARI antara lain untuk menyetujui rancangan peraturan Nagari menjadi peraturan Nagari dan menetapkan keputusan BAMUS NAGARI. b.Rapat Paripurna istimewa merupakan rapat anggota BAMUS NAGARI yang dipimpin oleh Pimpinan atau salah seorang PimpinanBAMUS NAGARI untuk melaksanakan sesuatu secara tertentu dengan tidak mengambil keputusan. c.Rapat Paripurna khusus merupakan rapat anggota BAMUS NAGARI yang dipimpin oleh Pimpinan atau salah seorang Pimpinan BAMUS NAGARI membahas hal-hal yang bersifat khusus. d.Rapat pimpinan merupakan rapat unsur Pimpinan BAMUS NAGARI yang dipimpin oleh Ketua BAMUS NAGARI e.Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah. f.Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran. g.Rapat Panitia Khusus merupakan rapat Panitia khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus. h.Rapat kerja merupakan Rapat antara Pimpinan BAMUS NAGARI / Panitia Musyawarah/ Panitia Anggaran / Panitia Khusus dengan Wali Nagari atau pejabat yang ditunjuk. i.Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara BAMUS NAGARI /Panitia Khusus dengan lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 44 Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pasal 43 huruf a adalah Rapat Anggota BAMUS NAGARI yang dipimpin oleh Pimpinan BAMUS NAGARI dan merupakan forum tertinggi dalam melakukan wewenang dan tugas BAMUS NAGARI untuk menetapkan Keputusan BAMUS NAGARI. Pasal 45 Rapat Paripurna Istimewa sebagaimana dimaksud pasal 43 huruf b adalah Rapat Anggota BAMUS NAGARI yang dipimpin oleh Pimpinan atau salah seorangPimpinan BAMUS NAGARI untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

Pasal 46 Rapat Paripurna Khusus sebagaimana dimaksud pasal 43 huruf c adalah Rapat Anggota BAMUS NAGARI yang dipimpin oleh Pimpinan atau salah seorang Pimpinan BAMUS NAGARI untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

Pasal 47 Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pasal 43 huruf d adalah rapat unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BAMUS NAGARI serta Sekretaris BAMUS NAGARI. Pasal 48 Rapat Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 43 huruf e adalah Rapat Panmus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia musyawarah, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

Pasal 49 Rapat Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 43 huruf f adalah Rapat Panggar yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panggar, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

Pasal 50 Rapat Panitia Khusus sebagaiimana dimaksud pasal 43 huruf g adalah rapat Pansus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Pansus, yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

Pasal 51 Rapat Kerjasebagaimana dimaksud pasal 43 huruf h adalah Rapat antara Pimpinan BAMUS NAGARI / Panmus/ Panggar/ Pansus dengan Wali Nagari atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 52 Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pasal 43 huruf i adalah Rapat antara Pimpinan BAMUS NAGARI / Panitia Khusus dengan Lembaga / Badan / Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 53 (1)Rapat Paripurna BAMUS NAGARIdinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh : a.sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota BAMUS NAGARI untuk memutuskan usul BAMUS NAGARI mengenai pemberhentian Wali Nagari; b.sekurang-kurangnya 2/3dari jumlah anggota BAMUS NAGARI untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan BAMUS NAGARI, dan untuk menetapkan peraturan Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; c.sekurang-kurangnya ½ ditambah satu dari jumlah anggota BAMUS NAGARI untuk rapat paripurna BAMUS NAGARIselain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

(2)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BAMUS NAGARI yang hadir.

(3)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ ditambah satu dari jumlah anggota BAMUS NAGARI yang hadir.

(4)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan suara terbanyak.

(5)Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

21

Perbub

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013 Pasal 54 (1)Rapat Paripurna, dan rapat paripurna istimewa BAMUS NAGARI bersifat terbuka.

(2)Rapat paripurna khusus dan Rapat Pimpinan BAMUS NAGARI, rapat bersifat tertutup.

(3)Rapat Panitia Musyawarah, rapat Panitia Anggaran, dan rapat Panitia Khusus bersifat tertutup kecuali apabila pimpinan rapat menyatakan terbuka.

(4)Rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersifat terbuka.

tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.

(3)Pimpinan BAMUS NAGARI mengajukan usulan perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Musyawarah untuk segera dibicarakan.

(4)Panitia Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

(5)Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan BAMUS NAGARI menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 55 (1)Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.

(2)Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.

(3)Bila terdapat seseorang dan atau beberapa orang peserta rapat melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat dikenai sanksi pelanggaran kode etik.

Pasal 64 (1)Dalam keadaan memaksa, Pimpinan BAMUS NAGARI, atau Pemerintah Nagari dapat mengajukan perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.

(2)Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 56 (1)Rapat-rapat BAMUS NAGARI bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib BAMUS NAGARI atas kesepakatan diantara Pimpinan BAMUS NAGARI. (2)Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali : a.pemilihan Ketua / Wakil Ketua BAMUS NAGARI; b.penetapan pasangan calon Wali Nagari; c.persetujuan rancangan peraturan Nagari; d.anggaran pendapatan dan belanja Nagari; e.penetapan perubahan dan penghapusan retribusi Nagari; f.utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Nagari; g.badan usaha milik Nagari; h.penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya; i.persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai; j.kebijakan tata ruang; k.kerjasama antar Nagari; l.pemberhentian dan penggantian Ketua / Wakil Ketua BAMUS NAGARI; m.penggantian antar waktu anggota BAMUS NAGARI; n.usulan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari; dan o.meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 57 (1)Setiap rapat tertutup dibuat tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.

(2)Pada laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat yaitu “RAHASIA�.

Pasal 58 (1)Waktu dan hari rapat BAMUS NAGARI adalah : a.Pada waktu siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00, hari Jum’at dari pukul 08.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30; dan b.Pada malam hari, dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.00 pada setiap hari kerja sesuai dengan kebutuhan.

(2)Penyimpangan hari dan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Panitia Musyawarah menetapkan yang lain.

(3)Tempat rapat dilakukan digedung BAMUS NAGARIkecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan, ditentukan oleh Pimpinan BAMUS NAGARI. Pasal 59 (1)Sebelum mengadiri rapat, anggota BAMUS NAGARI harus menandatangani daftar hadir.

(2)Untuk para undangan, disediakan daftar hadir sendiri.

(3)Rapat dibuka oleh Pimpinan rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.

(4)Anggota BAMUS NAGARI yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan rapat.

Pasal 60 (1)Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota belum mencapai quorum, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 2 kali masing-masing 1 jam.

(2)Apabila pada akhir waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) quorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat sampai waktu yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

(3)Setiap kali terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat.

(4)Setelah rapat dibuka pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga BAMUS NAGARI Pasal 61 (1)Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.

(2)Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan peserta rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir.

(3)Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 62 Apabila Ketua BAMUS NAGARI berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua BAMUS NAGARI dan apabila Ketua dan Wakil Ketua BAMUS NAGARI berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris BAMUS NAGARI dan apabila Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI berhalangan pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 63 (1)Anggota Bamus, alat kelengkapan BAMUS NAGARI atau Pemerintah Nagari dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan BAMUS NAGARI mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam Panitia Musyawarah.

(2)Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya

Pasal 65 (1)Pimpinan BAMUS NAGARI menjaga agar acara rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib BAMUS NAGARI. (2)Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.

(3)Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.

Pasal 66 (1)Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu.

(2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 67 (1)Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.

(2)Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.

(3)Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat lainnya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.

(4)Pembicaraan dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 68 (1)Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.

(2)Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang ditentukan.

Pasal 69 (1)Dalam setiap rapat dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk : a.meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan; b.menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan / atau tugasnya; c.mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau d.mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

(2)Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya bicara kepada yang melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

(3)Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.

(4)Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat.

Pasal 70 (1)Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.

(2)Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 71 (1)Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum.

(2)Pimpinan rapat meminta yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan padanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

(3)Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak pernah dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 72 (1)Apabila seseorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dam perbuatannya (2)Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta yang bersangkutan meninggalkan rapat.

(3)Apabila pembicara tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

(4)Yang dimaksud ruang rapat pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.

Pasal 73 (1)Pimpinan rapat menutup rapat atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

(2)Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 74 (1)Untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah yang ditanda tangani olah pimpinan rapat.

(2)Risalah adalah catatan pimpinan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi

Perbub 22 REDAKSI dengan catatan tentang: a.jenis dan sifat rapat; b.hari dan tanggal rapat; c.tempat rapat; d.acara rapat; e.waktu pembukaan dan penutupan rapat; f.ketua dan sekretaris rapat; g.Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir;dan h.Undangan yang hadir.

(3)Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris BAMUS NAGARIatau Pejabat dilingkungan SekretariatBAMUS NAGARIyang ditunjuk oleh Sekretaris BAMUS NAGARI. Pasal 75 Sekretaris rapat meyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 76 (1)Dalam setiap rapat BAMUS NAGARIkecuali rapat paripurna BAMUS NAGARIdibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.

(2)Catatan rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan / atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan / atau keputusan rapat.

Pasal 77 (1)Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan pada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

(2)Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat tersebut dan menyampaikan kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 78 (1)Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup harus dicantumkan dengan jelas kata� Rahasia�

(2)Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan / atau laporan singkat.

Pasal 79 (1)Undangan adalah : a.mereka yang bukan anggota BAMUS NAGARIyang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan BAMUS NAGARI; dan b.anggota BAMUS NAGARIyang dalam rapat alat kelengkapan BAMUS NAGARIyang bersangkutan.

(2)Peninjau dan wartawan ialah mereka yang hadir dalam rapat BAMUS NAGARItanpa undangan Pimpinan BAMUS NAGARIdengan mendapatkan persetujuan BAMUS NAGARI atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

(3)Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.

(4)Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh manyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

(5)Untuk undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib dan atau ketentuan lain yang diatur olehBAMUS NAGARI Pasal 80 (1)Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tetap dipenuhi.

(2)Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat mengginggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 81 (1)Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan Anggota BAMUS NAGARImengenakan pakaian: a.Sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak mengambil keputusan BAMUS NAGARI; dan b.Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan BAMUS NAGARI. (2)Dalam menghadiri rapat paripurna khusus dan rapat paripurna istimewa, Pimpinan dan Anggota BAMUS NAGARImengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian muslimah nasional/Baju kurung.

Pasal 82 Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan anggota BAMUS NAGARIdapat memakai pakaian Nagari.

Pasal 83 (1)Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat BAMUS NAGARI (2)Keputusan rapat BAMUS NAGARIsebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 84 (1)Pengambilan keputusan dalam rapat BAMUS NAGARIpada dasarnya diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2)Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

(3)Setiap keputusan BAMUS NAGARIbaik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 85 Setiap keputusan rapat BAMUS NAGARIbaik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pemimpin rapat.

Pasal 86 (1)Produk BAMUS NAGARIberbentuk keputusan BAMUS NAGARIdan keputusan Pimpinan BAMUS NAGARI. (2)Keputusan BAMUS NAGARIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua BAMUS NAGARIyang

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

memimpin rapat paripurna pada hari itu juga dan salinannya dibuat dan ditandangani oleh Sekretaris BAMUS NAGARI. (3)Keputusan Pimpinan BAMUS NAGARIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pimpinan BAMUS NAGARI, ditandatangani oleh Ketua BAMUS NAGARIdan salinannya dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris BAMUS NAGARI. Pasal 87 (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota BAMUS NAGARI yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.

(2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 88 Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota BAMUS NAGARI yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota BAMUS NAGARI yang lain.

Pasal 89 (1)Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.

(2)Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.

(3)Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 90 (1)Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota BAMUS NAGARI yang hadir secara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota BAMUS NAGARI yang hadir.

(2)Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota BAMUS NAGARI. (3)Anggota BAMUS NAGARI yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

BAB IX PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN NAGARI Pasal 91 (1)BAMUS NAGARI memegang kekuasaan membentuk peraturan Nagari.

(2)Rancangan peraturan Nagari baik yang berasal dari BAMUS NAGARI atau Wali Nagari dibahas oleh BAMUS NAGARI dan Wali Nagari untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(3)Rancangan peraturan Nagari yang berasal dari Wali Nagari disampaikan kepada Pimpinan BAMUS NAGARI dengan nota pengantar yang ditandatangani oleh Wali Nagari.

(4)Rancangan peraturan Nagari yang berasal BAMUS NAGARI beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan BAMUS NAGARI kepada Wali Nagari.

(5)Rancangan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan BAMUS NAGARI kepada seluruh anggota BAMUS NAGARI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rancangan peraturan Nagari tersebut dibahas dalam rapat paripurna.

Pasal 92 Apabila dalam satu masa sidang, BAMUS NAGARI dan Wali Nagari menyampaikan rancangan peraturan Nagari, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan Nagari yang disampaikan oleh BAMUS NAGARI sedangkan rancangan peraturan Nagari yang disampaikan Wali Nagari digunakan sebagai bahan untuk perbandingan.

Pasal 93 (1)Pembahasan rancangan peraturan Nagari dilakukan oleh BAMUS NAGARI bersama Wali Nagari.

(2)Pembahasan rancangan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui empat tahap pembicaraan : a.Pembicaraan tahap pertama, meliputi : 1.Dalam hal ranperna berasal dari Wali Nagari, Penjelasan Wali Nagari dalam rapat paripurna tentang penyampaian rancangan peraturan Nagari.

2.Dalam hal ranperna berasal dari BAMUS NAGARI penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan panitia khusus terhadap rancangan peraturan Nagari dan atau perubahan peraturan Nagari. b.Pembicaraan tahap kedua meliputi : 1.Dalam hal rancangan peraturan Nagari yang berasal dari Wali Nagari: a.Pemandangan Umum dari Anggota BAMUS NAGARI terhadap rancangan peraturan Nagari yang berasal dari Wali Nagari. b.Jawaban Wali Nagari terhadap Pemandangan Umum Anggota BAMUS NAGARI. 2.Dalam hal rancangan peraturan Nagari berasal dari usul BAMUS NAGARI: a.Pendapat Wali Nagari terhadap rancangan peraturan Nagari. b.Jawaban dari BAMUS NAGARI terhadap pendapat Wali Nagari. c.Pembicaraan tahap ketiga, meliputi pembahasan dalam rapat kerja atau rapat pansus yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Wali Nagari atau pejabat yang ditunjuk yang mempunyai kewenangan itu. d.Pembahasan tahap keempat,meliputi : 1.Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan : a.Pendapat Akhir Anggota BAMUS NAGARI; b.Penyampaian Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga; dan c.Pengambilan keputusan.

2.Penyampaian sambutan Wali Nagari terhadap pengambilan keputusan.

Pasal 94 (1)Dalam pembahasan rancangan peraturan Nagari masyarakat berhak menyampaikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan Nagari.

(2)Hak masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib BAMUS NAGARI Pasal 95 (1)Penyebarluasan rancangan peraturan Nagari yang berasal dari BAMUS NAGARI dilaksanakan oleh Sekretaris BAMUS NAGARI.

Perbub 23 REDAKSI (2)Penyebarluasan rancangan peraturan Nagari yang berasal dari Wali Nagari dilaksanakan oleh SekretarisNagari.

Pasal 96 (1)Rancangan Peraturan Nagari yang telah disetujui bersama oleh BAMUS NAGARI dan Wali Nagari disampaikan oleh Pimpinan BAMUS NAGARI kepada Wali Nagari untuk ditetapkan menjadi peraturan Nagari.

(2)Penyampaian rancangan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

(3)Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Nagari lainnya.

(4)Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam Berita Daerah.

(5)Peraturan Nagari yang berkaitan dengan APB Nagari, Pungutan / retribusi Nagari dan tata ruang Nagari sebelum diundangkan dalam Berita Daerah, wajib dievaluasi oleh Bupati.

(6)Peraturan Nagari yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam Berita Daerah harus didaftarkan kepada Camat.

(7) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BAMUS NAGARI yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 97 (1)Rancangan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ditetapkan oleh Wali Nagari paling lama tiga puluh hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.

(2)Dalam hal rancangan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Wali Nagari dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan Nagari tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan Nagari tersebut sah menjadi peraturan Nagari dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Berita Daerah.

BABX KEKEBALAN, LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BAMUS NAGARI Bagian Kesatu Kekebalan Pasal 98 (1)Anggota BAMUS NAGARI tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan / atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat BAMUS NAGARI sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik BAMUS NAGARI. (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota BAMUS NAGARI yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal–hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undangundang Hukum Pidana.

(3)Anggota BAMUS NAGARI tidak boleh diberhentikan antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BAMUS NAGARI. Bagian Kedua Larangan Pasal 99 (1)Anggota BAMUS NAGARI tidak boleh merangkap jabatan sebagai Wali Nagari atau Perangkat Nagari lainnya.

(2)Anggota BAMUS NAGARI tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

(3)Anggota BAMUS NAGARI yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota BAMUS NAGARI. (4)Anggota BAMUS NAGARI yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Khusus BAMUS NAGARI. (5)Anggota BAMUS NAGARI dilarang sebagai pelaksana proyek nagari.

(6)AnggotaBAMUS NAGARI dilarang menyalah gunakan wewenang.

Bagian Ketiga Penyidikan Pasal 100 (1)Dalam hal seorang anggota BAMUS NAGARI diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Camat atas nama Bupati.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak berlaku apabila anggota BAMUS NAGARI melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.

(3)Setelah tindakan pada ayat (2) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberi ijin selambat – lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

(4)Selama anggota BAMUS NAGARI menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak–hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 101 Selama rapat berlangsung setiap anggota BAMUS NAGARI wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib BAMUS NAGARI BAB XI KODE ETIK Pasal 102 (1)Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota BAMUS NAGARI wajib mentaati Kode Etik.

(2)Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan nagari dan antar anggota serta antara anggota BAMUS NAGARI dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota BAMUS NAGARI. Pasal 103 Kode etik bertujuan untuk meningkatkan martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota BAMUS NAGARIsertamembantu Anggota BAMUS NAGARI dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggungjawab kepada pemilih, masyarakat dan negara.

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013 Pasal 104 Anggota BAMUS NAGARI wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangundangan, berintegritas tinggi, jujur, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak azazi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi peraturan tata tertib BAMUS NAGARI, menunjukkan profesionalisme sebagai anggota BAMUS NAGARI dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Pasal 105 (1)Anggota BAMUS NAGARI bertanggungjawab mengemban penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secaa adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga BAMUS NAGARI, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negera.

(2)Anggota BAMUS NAGARI bertanggungjawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah Nagari, lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.

Pasal 106 (1)Pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota BAMUS NAGARI. (2)Pernyataan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dianggap sebagai pernyataan pribadi.

(3)Anggota BAMUS NAGARI yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan anggota BAMUS NAGARI kepada pihak lain.

Pasal 107 (1)Anggota BAMUS NAGARI harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.

(2)Ketidakhadiran Anggota BAMUS NAGARI secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin Pimpinan BAMUS NAGARI, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh pimpinan BAMUS NAGARI. (3)Ketidakhadiran Anggota BAMUS NAGARI secara fisik selama tiga kali berturutturut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat BAMUS NAGARI merupakan palanggaran kode etik yang dapat diberhentikan sebagai anggota BAMUS NAGARI. Pasal 108 Selama rapat berlangsung setiap angoata BAMUS NAGARI wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam tata tertib BAMUS NAGARI. Pasal 109 (1)Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, anggota BAMUS NAGARI harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahasdengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannmya sebagai anggota BAMUS NAGARI. (2)Anggota BAMUS NAGARI mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 110 Angota BAMUS NAGARI wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yagn dinyakan sebagai rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan untuk umum.

Pasal 111 (1)Anggota BAMUS NAGARI wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.

(2)Anggota BAMUS NAGARI dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.

Pasal 112 (1)Anggota BAMUS NAGARI yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar lembaga BAMUS NAGARI harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota BAMUS NAGARI. (2)Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BAMUS NAGARI wajib memberitahukan secara tertulis kepadaPimpinan BAMUS NAGARI. BAB XII SEKRETARIAT BAMUS NAGARI Pasal 113 (1)Sekretariat BAMUS NAGARI adalahunit yang bertugas mendukung BAMUS NAGARI dalam menyelenggarakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya.

(2)Sekretariat BAMUS NAGARI dipimpin seorang Sekretaris BAMUS NAGARI yangjuga anggota BAMUS NAGARI. (3)Sekretariat BAMUS NAGARI mempunyai tugas : a.menyelenggarakan administrasi kesekretariatan BAMUS NAGARI; b.menyelenggarakan administrasi keuangan BAMUS NAGARI; dan c.mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAMUS NAGARI (4)Sekretaris BAMUS NAGARI dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional dan Administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada BAMUS NAGARI. Pasal 114 Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris BAMUS NAGARI ditetapkan dengan peraturan Nagari.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 115 (1)Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Tertib Badan Permusyawaratan nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 47 )dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak Pada Tanggal 12 Juli 2013 BUPATI LIMA PULUH KOTA ALIS MARAJO

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

24

Sosok

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi 107/XII/Desember 2013

Khairul Apit

“Dalam konsep, saya ingin membentuk Badan Usaha Milik Nagari ( BUMNag) yang nanti akan berkreasi dengan unit-unit usaha, seperti pengelolaan huller (rice milling) milik nagari, jasa, perdagangan, dan lain sebagainya.”

T

IDAK ada yang bisa menerka perjalanan hidup anak manusia.

Tidak juga seorang Khairul Apit.

Kalau sebelumnya pria yang kini berusia 49 tahun itu menjalani hari-hari sebagai seorang olahragawan dengan spesialis di cabang paralayang, eh, siapa mengira Apit –begitu ia akrab disapa—menjadi wali nagari di tanah kelahirannya.

Jelas saja, ketika menjalani hari-hari sebagai seorang atlet, manalah pernah Apit membayangkan suatu ketika akan mengenakan seragam putih-putih dengan peci kebesaran pejabat, ditambah pakai sepatu lokak pula lagi. Ehm! Kemudian, di hadapan tatapan ribuan pasang mata, ia diambil sumpah dan jabatannya sebagai wali nagari oleh Camat Kecamatan Gunung Omeh Irwandi,SH atas nama Bupati Limapuluh Kota .

Ya, pada hari Rabu (18/12) lalu, bertempat di halaman SMPN 2 Kecamatan Gunung Omeh, Apit resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai Wali Nagari Pandam Gadang. Acara pelantikan itu dihadiri sejumlah pejabat kabupaten, kecamatan, dan tokoh masyarakat Pandam Gadang. Suasana hari pelantikan Apit sebagai Wali Nagari Pandam Gadang berlangsung meriah, dan belum pernah terjadi selama ini.

Apit dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai Wali Nagari Pandam Gadang karena dalam pemilihan wali nagari di kenagarian tersebut, putera ketiga dari enam bersaudara, buah perkawinan Yustiar-Ibrahim, berhasil

memenangkan pemilihan dalam pesta demokrasi di tingkat nagari itu. Suara yang diraih Apit 1.478, jauh meninggalkan rivalnya Syafriadi, yang hanya memperoleh 838 suara.

Tampilnya Apit sebagai orang nomor 1 di Pandam Gadang sesuatu yang tidak diduga banyak orang. Sebab, bila menelisik ke belakang, sosok yang satu ini merupakan figur yang sama sekali belum pernah bersentuhan langsung dengan birokrasi pemerintahan. Ia malah dikenal sebagai atlet paralayang andalan Sumatera Barat dengan seabreg prestasi yang pernah diraihnya. Terakhir di ajang Porprov XII Sumbar di Limapuluh Kota pada Desember 2012 lalu.

Tidak hanya dirinya, menurut Apit, bakat yang sama juga diwariskan kepada salah seorang putrinya, Ade Putri Delima, yang belakangan catatan prestasinya juga seakan tidak mau kalah dari sang Bapak. Sejauh ini Putri telah dua kali meraih emas di iven Porpov IX dan XII Sumbar. Kemudian rangking 3 nasional saat Kejurnas Paralayang di Majalengka, Jawa Barat, tahun lalu.

“Saya ini orang yang berlatar belakang susah, pekerja keras yang ditempa oleh alam, dan alam takambang saya jadikan guru,” kata Apit menyoal dirinya, dengan nada merendah. Ia lalu mengilas-balik perjalanan hidupnya yang penuh liku. Dikisahkan, Apit pernah menjadi supir kayu balak di Riau, hingga dipercaya perusahaan Basko Group menjadi manager transportasi yang memanage lebih kurang 200 unit truk kayu balak bersama supirnya. “Itulah masamasa awal saya masuk menjadi pekerja keras di dunia keras pula. Ini terjadi pada 1996 -2004,” bebernya.

Lalu, apa yang menjadi motivasi Apit menjadi wali nagari, di nagari yang boleh dikatakan tidak kaya itu? Sejenak penyuka warna merah dan hitam tersebut terdiam. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Tapi tak lama berselang iapun memberikan jawaban. “Justru melihat kondisi nagari kami yang

bernama Pandam Gadang inilah saya menjadi terlecut dan termotivasi maju menjadi calon wali nagari ketika itu,” katanya, berdalih.

Pandam Gadang, dalam pandangan seorang Apit, sejauh ini orang hanya mengenalnya sebagai kampungnya Tan Malaka, seorang tokoh nasonal, atau tempat batu asah diproduksi, atau lokasinya ikan banyak. “Setelah itu, nagari kami seperti tidak ada apaapanya. Padahal potensi dan aset yang dikandungnya cukup lumayan, namun belum tergarap dan terolah,” ungkap Apit.

“Sepertinya kami di sini belum duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan nagari-nagari lain di Limapuluh Kota yang telah terlebih dahulu maju,” katanya. Kondisi demikian tidak hanya terjadi di satu sektor, tapi hampir di semua sektor, baik dari sektor riil, pembangunan infrastruktur, maupun kesejahteraan rakyatnya. “Sebagai warga asli Pandam Gadang, saya prihatin,” katanya.

Apit punya cara pikir yang pragmatis untuk ikut secara aktif membawa perubahan buat tanah kelahirannya.

Dikatakan Apit, kalau ia ingin mengubah kondisi yang ada, sementara dia berada di luar sistem, tentu tidak mungkin. ”Untuk itulah saya maju menjadi calon wali nagari, dan syukur alhamdulillah dipercaya masyarakat dengan memenangkan Pilwanag (pemilihan wali nagari),” ia menambahkan.

Dan, setelah jabatan wali nagari tertimpa di pundak, Apit megaku sebagai kesempatan untuk mencurahkan inovasi dan pengalaman melihat daerah orang yang lebih maju, dan berkreasi dalam konteks bagaimana nagari ini berubah ke arah yang lebih baik. “Tapi tentu saja dibutuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat, bamus, perantau,

WABUP Asyirwan Yunus menyampaikan ucapan selamat kepada Wali Nagari Pandam Gadang, Khairul Afit (f/ogy)

dan ninik mamak, bundo kandung serta generasi mudanya,” ujar Apit yang juga hobi bola kaki itu.

Apit mengaku telah memulai sejumlah langkah buat memberi warna perubahan bagi Pandam Gadang. Antara lain, ia mencoba menggagas program kerja yang muaranya bagaimana Nagari Pandam Gadang lebih maju, dan kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Lalu memberikan pelayanan termurah kepada masyarakat. “Yang tidak kalah penting adalah memudahkan urusan bagi warga yang tidak mampu, dengan pelayanan gratis,” terang Apit.

“Untuk menjalankan semua program tersebut, tentu diperlukan payung hukumnya sehingga kita berjalan tidak melanggar aturan dan perundanganundangan. Maka di sinilah Peraturan Nagari (Pernag) dibutuhkan,” tambahnya lagi.

Dalam konsep berpikir seorang Apit, ia juga ingin membentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang nanti akan berkreasi dengan unit-unit usaha yang dikembangkan seperti pengelolaan huller (rice milling) milik nagari, jasa, perdagangan, dan lain sebagainya. “Ini akan menjadi sumber pendapatan nagari, yang gunanya membantu pembangunan nagari itu sendiri,” paparnya lagi.

Sekadar referensi, Nagari Pandam Gadang sendiri yang terdiri enam jorong, masing-masing jorong Ikan Banyak, Koto Marapak, Kampuang Gaduang, Kampuang Patai, Koto Panjang, dan Koto Panjang, dengan memiliki sejumlah aset atau SDA (sumber daya alam) yang potensial dan prospektif untuk dikembangkan. Keenam jorong ini mempunyai penduduk 4.774 jiwa.

Melihat potensi yang ada, Apit berkata, akan mengembangkan potensipotensi itu secara maksimal. Seperti di objek wisata ikan banyak, rumah Tan Malaka, Panorama Paninjauan, menurut Apit, akan dibangun counter-counter (kios) tempat penjual cindera mata bagi pengunjung. Para pemuda putus sekolah di kenagarian itu akan dilatih membuat aneka cinderamata.

Pak Wali ini juga melihat sub-sektor potensi perikananan yang lumayan menjanjikan, dengan cara memberdayakan kolam-kolam ikan yang ada atau membuat baru guna membudidayakan aneka jenis ikan. Soal yang satu ini, Apit punya target tersendiri, yaitu menjadikan Nagari Pandam Gadang sebagai sentra budi daya ikan di Kabupaten Limapuluh Kota.

Apakah konsep atau obsesi seorang Apit terlalu banyak, terutama bila dihadapkan dengan sejumlah kendala yang mungkin saja akan menghadang?

Bisa jadi. Tapi, karena memiliki moto hidup “Tidak Berhenti Mengejar Impian,” bisa jadi semua konsep dan obsesi Apit itu tidak hanya tertinggal di tataran impian dan angan-angan belaka, melainkan berwujud menjadi kenyataan.

Ditunggu saja. (widiat)