Tabloid Sinamar Edisi 113

MEDIA PEMKAB LIMA PULUH KOTA Edisi : 113/XII/15 April 2014

Uji Kompetensi Camat KTP-el Gratis, Berlaku Seumur Hidup

Lapsus: 4 Tahun Kepemimpinan AA

7

19 12

ISSN 2303-2634

Email: tabloid.sinamar@gmail.com Website : http://www.limapuluhkotakab.go.id

Redaksi 2 REDAKSI TAJUK RENCANA

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

Ekstra Sibuk

Dari Redaksi

Menemukan Kembali Hari-hari yang Hilang Oleh : Muhamad S.S.Pd*)

P

ADA Minggu (13/4), melalui sidang paripurna istmewa DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, dilakukan puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Limapuluh yang ke-173. Selain dihadiri Bupati Alis Marajo dan anggota DPRD daerah ini, puncak peringatan hari jadi tahun ini juga dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Te r l e p a s d a r i p e r d e b a t a n s o a l kapan pastinya hari jadi daerah ini, karena wacana tersebut masih tetap bergulir sampai saat ini, satu hal yang agaknya perlu diingatkan adalah soal apa substansi yang hendak kita peroleh dari setiap Muhamad S peringatan hari jadi? Kita semua tentu tidak menginginkan kalau peringatan hari jadi yang dilakukan setiap tahun hanya terjebak seremoni, dan kehilangan substansi.

Diakui, sejak beberapa tahun belakangan Kabupaten Limapuluh Kota mengalami kemajuan yang signifikan di berbagai bidang pembangunan. Indikatornya antara lain bisa dilihat dari angka IPM (indeks pembangunan manusia) yang terus meningkat, angka harapan hidup yang terus membaik, kualitas SDM (sumber daya manusia) dan derajat kesehatan masyarakat yang juga terus mengalami kemajuan.

Indikator lain, angka APBD yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan, menunjukkan grafik yang juga terus meningkat. Bahkan pada 2014, APBD daerah ini sudah menyentuh angka Rp1 triliun.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, juga ditunjang oleh duet Bupati Alis Marajo dan Wakil Bupati Asyirwan Yunus yang masih tetap mampu menjaga harmonisasi hubungan dan kekompakan.

Tapi di tengah berbagai prestasi menggembirakan itu, sejatinya terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan penanganan segera. Antara lain, sebagian petani di daerah ini sejak beberapa tahun belakangan dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang cukup berat, terutama sejak komoditas tani yang selama ini menjadi andalan perekonomian mereka mengalami pukulan harga yang cukup berat di pasaran.

Terutama petani gambir dan karet, rentang waktu tiga tahun belakangan merupakan perjalanan hari-hari yang seakan tidak berpengharapan. Menyusul anjloknya harga komoditas itu ke titik yang tidak lagi mampu menutupi biaya produksi, maka para petani gambir dan karet mesti dihadapkan dengan kondisi di mana sebagian besar dari mereka sudah sampai pada titik yang sulit untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar sekalipun.

Kendati soal harga gambir dan karet, serta harga komoditas tani lainnya, lebih banyak tergantung dari mekanisme pasar; tapi lantaran persoalan ini sudah terkesankesan berlarut-larut, yang memungkinkan kondisi petani kian terpuruk, agaknya sudah saatnya Pemkab Limapuluh Kota melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan, yang memungkinkan para petani gambir dan karet “menemukan kembali hari-hari mereka yang hilang.�

Jatuhnya nilai jual komoditas tani andalan memberi dampak ikutan yang cukup mencemaskan. Kawasan yang sebelumnya tak pernah tersentuh aktivitas pembalakan liar (illegal logging), kini justru sudah berubah menjadi sentra pembalakan. Taruhan realitas semacam ini tidak bisa dianggap main-main karena lingkungan hidup yang menjadi pendukung utama kehidupan umat manusia terus mengalami degradasi.

Tak sepenuhnya para pelaku illegal logging bisa disalahkan, karena praktek itu dilakukan berdasarkan keterpaksaan.

Sebagian di antara mereka dihadapkan dengan kondisi seperti ini: labiah baiak bacakak jo urang lain daripado bacakak jo galang-galang. Kalau kondisi yang ada tak jua tercarikan solusinya, selain nasib petani gambir dan karet akan makin merana, kualitas lingkungan hidup juga sangat sulit untuk diselamatkan.*** *)Kabag Humas dan Protokoler Setkab Limapuluh Kota / Pemimimpin Redaksi Tabloid Sinamar

K

AMI terasa perlu untuk mengabarkan bahwa beberapa hari belakangan merupakan saat-saat yang paling sibuk bagi kami, yaitu para pengelola Tabloid Sinamar.

Ini tentu saja terkait dengan pesta demokrasi sekali lima tahunan, yaitu Pemilu Legislatif 2014, yang dimaksudkan untuk memilih keanggotaan DPRD kabupaten/kota dan provinsi, DPR RI dan DPD RI untuk periode 2014-2019.

Namanya saja pesta politik, berbagai potensi kerawanan bisa saja terjadi. Karena begitu banyak kepentingan yang berperan di sana, maka bukan tidak mungkin di antara kepentingan yang ada terjadi bentrok, yang bisa saja berujung munculnya konflik, baik horizontal maupun vertikal. Tak ayal, bila pemilu digelar, semua energi aparat pemerintah seakan dikerahkan bagaimana upaya untuk mengamankan pelaksanaan pemilu.

Tabloid Sinamar sebagai bagian integral dari Pemkab Limapuluh Kota, baik media maupun personil yang terlibat dalam pengelolaannya, karena diterbitkan oleh Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Limapuluh Kota; tentu saja tidak mungkin memisahkan diri dari ritme yang sedang berlangsung. Bahkan kami, para pengelola Tabloid Sinamar, merupakan bagian integral dari ritme itu sendiri.

Konsekuensinya, antara lain kami juga dihadapkan dengan rangkaian kegiatan yang ekstra sibuk. Bahkan jauh hari sebelum hari H pencoblosan, secara bergiiran kru Tabloid Sinamar diturunkan ke titik-titik tertentu untuk memantau kondisi. Di bawah komando Pemimpin Umum/ Redaksi Tabloid Sinamar Muhamad S.S.Pd., kami mengamati secara saksama setiap perkembangan yeng terjadi.

Puncaknya tentu saja terjadi pada Rabu (9/4), yaitu ketika anggota masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS guna memberikan hak suaranya. Semua personil di lingku kerja Tab-

loid Sinamar, yang identik dengan Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Limapuluh Kota, diturunkan untuk melakukan paliputan langsung ke lapangan.

Sebagian personil ditugaskan untuk melakukan peliputan di TPS di mana Bupati Limapuluh Kota dr.

Alis Marajo Dt. Sori Marajo dan keluarganya menggunakan hak pilihnya. Jauh sebelum Bupati Alis Marajo menggunakan hak pilihnya, kru Sinamar sudah hadir di sana untuk melakukan pemantauan detik per detik, selain juga untuk mengabadikan momen-momen yang dianggap perlu.

Sebagian personil lainnya ditugaskan untuk melakukan peliputan di TPS di mana Wakil Bupati Limapuluh Kota Drs. H. Asyirwan Yunus M.Si. menggunakan hak pilihnya. Di sini kru Sinamar tidak sebatas meliput Wabup memilih, bahkan ikut langsung terjun bersama Wabup Asyirwan untuk memantau ke sejumlah TPS. Usai mencoblos, Wabup langsung bergerak melakukan pemantauan proses pemungutan suara di beberapa TPS yang berada dikawasan Kecamatan Harau. Salah satunya TPS yang ada di Nagari Solok Bio Bio. Karena pemilu merupakan salah satu instrumen penting yang ikut menentukan nasib bangsa ini ke depan, yang di dalamnya terdapat daerah dan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota, maka kami menyepakati bahwa untuk Tabloid Sinamar Edisi 113 yang saat ini mungkin sedang berada di genggaman Anda, para Pembaca, mengangkat masalah tersebut sebagai materi Laporan Utama.

Karena soal partai mana yang akan menang, dan caleg mana saja yang dinyatakan duduk masih memerlukan waktu untuk memastikan hasilnya, maka Laporan Utama yang kami sajikan lebih kepada pendekatan peristiwa, yaitu bagaimana sebenarnya pesta demokrasi itu berlangsung di Kabupaten Limapuluh Kota.

Harapan kami, tentu saja, semoga ada manfaatnya bagi sebanyak mungkin orang.***

Etalase

Masjid Raya Pangkalan MASYARAKAT Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, punya sebuah rumah peribadatan yang menjadi kebanggaan masyarakat di sana, yaitu Masjid Raya Pangkalan. Masjid itu Berlokasi di Jorong Pasa Usang, pas sisi Batang Samo yang melintasi kenagarian tersebut.

Pada waktu-waktu tertentu, masjid yang memiliki halaman yang cukup luas itu menjadi ramai didatangi oleh anak nagari se-Pangkalan.

Terutama saat balimau menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, di Batang Samo tiap tahun digelar kegiatan potang balimau. Bukan saja warga Pangkalan yang menetap di kampung, warga Pangkalan yang menetap di sejumlah tanah rantau juga ikut meramaikan.***

Sinamar

Penerbit : Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota PELINDUNG : Bupati Lima Puluh Kota I Wakil Bupati Lima Puluh Kota PENASEHAT: Sekda Kab. Lima Puluh Kota I Asisten Adm. Umum Setda Kab. Lima Puluh Kota PENANGGUNG JA WAB : Kabag Humas dan Protokoler Setda Kab. Lima Puluh Kota PEMIMPIN REDAKSI : Muhamad.S DEWAN REDAKSI : Muhamad.S (Ketua), Rino Putra, Joni Indra, Ronny M.Nur Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik REDAKTUR PELAKSANA : Rino Putra REDAKTUR : Joni Indra, Hendri Gunawan, Ronny M.Nur STAF REDAKSI : Herpatarmidi, Eliza, Gusmaria, Fitri Jufita Rahman REPORTER : Tesy Febrina, Nurfitri Rahmadani, FOTOGRAFER: Herpatarmidi, Yuridra Hasramogi, Erwin Suwanda SEKRETARIS : Gusmaria DISTRIBUTOR: Yuridra Hasramogi, Zulfadli. KONTRIBUTOR: Wali Nagari, Camat, SKPD, Anggota Balai Wartawan Lima Puluh Kota TATA LETAK/ARTISTIK: Joy ALAMAT RE DAKSI : Bagian Humas dan Protokoler Setda Kab. Lima Puluh Kota Kantor Bu pati Lima Puluh Kota, Jl. Raya Negara Payakumbuh - Pekanbaru KM 10 Sarila mak 26271 Web : www.limapuluhkota kab.go.id | Email : majalah.sinamar @ gmail.com PERCETAKAN : PT. Pekanbaru GRAFIKA (Isi diluar tanggungjawab percetakan). PERWAKILAN PEKAN BA RU : Rachpendi Sakti, Gonjong Limo Pekan Baru, Jl.Arifin Ahmad (Sebelah Universitas Terbuka) Pekan Baru.

Media Pemkab Lima Puluh Kota

Redaksi menerima tulisan, opini, foto dan surat pembaca yang diketik satu setengah spasi, panjang tulisan maksimal 2 halaman folio. Untuk tulisan dan opini panjang 5.000 karakter disertai foto penulis dan biodata. Redaksi berhak merubah redaksional nas kah yang dikirim, tanpa merubah maksud dan tujuan. Dikirim via email : tabloid .sinamar@gmail.com.

Utama REDAKSI 3 Laporan

“Kita berharap HUT kabupaten ini menjadi momentum meningkatkan dan memantapkan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercermin di dalam visi daerah yaitu mewujudkan kebersamaan, kemakmuran dan kesejahteraan yang bernuansa adat bansandi syara’, syara’ basandi Kitabullah dalam NKRI.” GUBERNUR Sumatera Barat Irwan Prayitno mengharapkan agar momentum peringatan hari jadi ditempatkan sebagai langkah awal yang baik untuk berbenah dan memaksimalkan efektivitas kinerja pemerintahan demi tercapainya tujuan yang lebih besar, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Irwan Prayito mengatakan hal itu dalam sambutannya pada puncak peringatan

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

Hari Jadi Pemerintahan Umum Kabupaten Limapuluh Kota ke-173, yang dilaksanakan dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di kantor DPRD Sarilamak, Kecamatan Harau, Minggu (13/4). Sidang paripurna istimewa DPRD itu dipimpin Ketua DPRD, Darman Sahladi.

Lebih jauh Gubernur Irwan Prayitno mengharapkan, peringatan hari jadi tersebut juga diharapkan menjadi bahan refleksi sekaligus mengevaluasi gerak pembangunan di daerah ini. Melalui peringatan hari jadi itu ia mengajak seluruh unsur di daerah ini mengevaluasi pencapaian pembangunan dengan membandingkan kondisi sekarang dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Ia juga mengingatkan untuk memperhatikan masalah Angka Indeks Pembangunan (IPM) daerah ini kendati sejak tahun 2010 hingga 2012 cenderung meningkat dari 71,22 menjadi 72,24. Begitu pula soal Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dan SMA atau sederajat di daerah ini tahun 2013 yang perlu ditingkatkan lagi.

Pada kesempatan itu Gubernur juga mengapresiasi sinergitas kepemimpinan kepala daerah dan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang terjalin dengan harmonis. Termasuk juga sinergitas hubungan yang tetap terjaga dengan baik antara Bupati Alis Marajo dan Wakil Bupati Asyirwan Yunus, justru di saat pasangan itu akan mengakhiri masa jabatan mereka pada 2015 mendatang.

Sebelumnya Bupati Limapuluh

Kota Alis Marajo dalam sambutannya juga mengatakan, dengan peringatan hari jadi ini masyarakat Luak Nan Bungsu itu diharapkan semakin mampu mempererat persatuan dan kesatuan yang bernuansa kebersamaan menuju masyarakat makmur sejahtera.

“Kita berharap HUT kabupaten ini menjadi momentum untuk meningkatkan dan memantapkan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercermin di dalam visi daerah yaitu mewujudkan kebersamaan, kemakmuran dan kesejahteraan yang bernuansa adat bansandi syara’, syara’ basandi Kitabullah dalam NKRI,” ungkap Bupati.

Bupati menjelaskan, terkait dengan hari jadi tersebut di daerah ini telah diterbitkan Perda Nomor 11 Tahun 2008 yang menetapkan tanggal 13 April 1841 sebagai hari jadi pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan itu telah dikeluarkan pula Peraturan Bupati nomor 18 Tahun 2012 tentang hari jadi pemerintahan umum di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dutetapkan setiap tanggal 13 April.

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Darman Sahladi, SE, MM. Ikut hadir dalam acara itu Wakil Bupati Asyirwan Yunus, Wakil Walikota Payakumbuh Suwandel Mukhtar, Muspida, sejumlah pejabat Propinsi Sumbar dan Limapuluh Kota dan berbagi pihak lainnya. (gun)

Editiawarman, Tokoh Perantau:

Pertahankan Harmonisasi Bupati dan Wakil Bupati EDITIAWARMAN, tokoh perantau Limapuluh Kota di Ujung Batu, Kabupaten Rohul (Rokan Hulu), Provinsi Riau, mengaku memberi apresiasi tersendiri atas tetap terjalinnya harmonisasi hubungan antara Bupati Alis Marajo dengan Wakil Bupati Asyirwan Yunus dalam memimpin Limapuluh Kota.

“Harmanosasi yang tetap terjalin dengan baik itu, kendati sudah lebih tiga tahun berduet memimpin Limapuluh Kota, pantas mendapat acungan jempol,” ujar tokoh yang berasal dari Kecamatan Kapur IX itu. Sebab, tambah Edi –begitu ia akrab disapa—, dalam banyak praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sangat jarang kepala daerah dengan wakilnya tetap bisa akur dan harmonis.

Bagi Edi, tetap harmonisnya hubungan Bupati dengan Wakil Bupati, yang diharapkan berlanjut sampai akhir masa jabatan, merupakan modal berharga

Penyebab lain, sambung dalam memimpin dan memEdi, masing-masing pihak tahu bangun Limapuluh Kota ke dan sadar akan hak dan kewaarah yang lebih baik. “Nonsens jibannya masing-masing, dan program-program pembunguberupaya untuk tidak pernah nan berjalan maksimal kalau berbuat di luar hak, kewajiban, antara sosok kepala daerah dan kompetensi yang dimiliki dengan wakilnya terlibat dalam oleh masing-masing individu. konflik personal yang berke“Tapi yang terpenting, realitas panjangan,” ungkapnya lagi. yang kita lihat hari ini menunEdi menilai, tetap terjajukkan kedewasaan Pak Bupati ganya harmonisasi hungan dan Wakil Bupati dalam meantara Bupati dengan Wakil mimpin,” kata Edi. Bupati dimungkinkan oleh seDengan kata lain, sambung jumlah sebab. Antara lain, Edi, baik Bupati atau Wakil Bupati terpolanya pembagian tugas tetap menempatkan kependan wewenang secara jelas tingan daerah dan masyarakat dan transparan, yang akan yang dipimpinnya di atas segala menutup kemungkinan ada Editiawarman kepentingan. “Bukan tidak mungpihak yang merasa dilangkahi. kin ada di antara mereka yang rela mengor“Masalah seperti ini sering muncul disebankan kepentingan pribadi demi tetap babkan oleh menonjol ego masing-masing terjaganya harmonisasi, yang diyakini akan individu,” katanya berasumsi.

berdampak positif bagi kepentingan daerah dan masyarakat,” sebutnya.

Tapi diingatkan Edi, harmonisasi hubungan yang tetap terpelihara dengan baik dinilai belum cukup dijadikan sebaga modal dalam membangun daerah dengan segala kompleksitas persoalan yang ada di dalamnya.

Selain memerlukan dukungan aparat di lingkup Pemkab Limapuluh Kota dari berbagai jajaran, kata Edi, yang tidak kalah penting lagi adalah partisipasi aktif semua elemen masyarakat.

Dikatakan, dengan APBD Limapuluh Kota yang terbilang kecil, apalagi bila dibandingkan dengan sejumlah kabupaten/ kota di Riau, optimalisasi pembangunan dan pelayanan masyarakat mustahil akan tercapai kalau hanya mengandalkan kepala kepala daerah dan wakil serta jajaran pendukungnya. “Sangat dituntut peran aktif masyarakat, karena sejatinya pembangunan itu tujuan akhirnya adalah untuk masyarakat,” kata Edi. (e2)

4

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Laporan Utama

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

 Alis Marajo, Bupati:

Galang Semua Kekuatan buat Membangun Daerah

Alis Marajo

“Rujukan kita adalah Visi RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota, yakni mewujudkan Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Kabupaten Limapuluh Kota dalam Nuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam wilayah NKRI.”

B

UPATI Limapuluh Kota dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo mengaku memilii resep khusus dalam membangun daerah, di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia di APBD pada setiap tahun anggaran.

“Salah satu solusinya adalah dengan menggalang kekuatan semua komponen dan elemen di tengah masyarakat untuk

bersama-sama ambil bagian dalam membangun daerah,” kata Alis Marajo.

Dikatakan Bupati, di saat keterbatasan anggaran daerah melalui APBD setiap tahun, sementara di bagian lain tuntutan pembangunan dan kebutuhan daerah serta masyarakat justru bertambah semakin banyak; maka salah satu solusinya adalah dengan menggalang kekuatan semua komponen dan elemen di tengah masyarakat untuk bersamasama ambil bagian dalam membangun daerah.

“Pembangunan pada hakikatnya adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat,” tambah Bupati. Berdasarkan filosofi di atas, ditambahkan Bupati, memang sangat diharapkan masyarakat ikut ambil bagian secara aktif dalam proses pembangunan, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan anggota masyarakat yang bersangkutan. “Para perantau juga kita harapkan ikut ambil bagian,”

ia menambahkan.

Makanya, Bupati Alis Marajo mengajak semua pihak di daerah ini, terutama para kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan staf PNS (pegawai negeri sipil) di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, untuk menjaga kebersamaan, persatuan, dan kekompakan dalam upaya membangun daerah. “Rujukan kita adalah Visi RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota, yakni mewujudkan Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Kabupaten Limapuluh Kota dalam Nuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam wilayah NKRI,” katanya.

Menyoal skala prioritas daerah, Bupati Alis Marajo kembali mengingatkan bahwa pembangunan di daerah ini didasarkan pada enam skala prioritas, yang meliputi reformasi birokrasi, ketahanan pangan, pengembangan kawasan-kawasan strategis, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. “Inilah yang menjadi rujukan kita dalam menggerakkan roda pembangunan,” katanya.

Dijelaskan Bupati, enam skala prioritas tersebut disusun berdasarkan pada kebutuhan dan tuntutan daerah serta kebutuhan masyarakat, selain juga dengan mempertimbangkan ketersediaan dana daerah, baik melalui APBD maupun sumbersumber lainnya. “Kalau keanam skala prioritas itu berhasil kita selesaikan dengan baik, berarti kita telah melakukan lompatan jauh ke depan,” sebutnya.

Pada bagian lain Bupati Alis Marajo kembali mengingatkan

Asyirwan Yunus, Wakil Bupati:

Pembangunan Menuntut

tentang pentingnya setiap unit pemerintahan untuk digerakkan berdasarkan regulasi yang ada. “Kegiatan pembangunan tanpa regulasi bisa mengundang terjadinya penyimpangan atau tindak pidana korupsi,” tambah mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota itu.

Karenanya, menurut Bupati, di Kabupaten Limapuluh Kota diigatkan agar tidak ada kegiatan tanpa regulasi atau aturan. ”Semua kegiatan harus didasarkan pada aturan-aturan yang telah disusun,” tandasnya.

“Pemerintah yang bersih dan berwibawa seperti yang termuat di dalam misi daerah ini, jelas perlu regulasi-regulasi yang dikeluarkan,” ujar Alis. Diakuinya, selama ini sempat timbul kesan di Kabupaten Limapuluh Kota sangat banyak aturan yang dibuat. Hal itu juga sampai menimbulkan kritik dari beberapa pihak termasuk dari propinsi. “Tapi, akhirnya semua itu dapat diterima semua pihak,” katanya.

Sebab, menurut Bupati, temuantemuan pemeriksanaan beberapa tahun sebelumnya di daerah ini disebabkan salah aturan dan juga karena tidak melaksanakan aturan yang ada. Ia mencontohkan saat pemkab memberangkatkan sejumlah anggota masyarakat menjalankan ibadah umroh. “Tapi aturan pergi umroh tersebut tidak ada sehingga menjadi temuan BPK.,” katanya. Jadi, sambung Bupati lagi, setiap kegiatan harus ada regulasi atau aturan. “Begitu juga setiap kegiatan wali nagari harus ada aturan terlebih dahulu,” ingat Alis. (mus/ gun)

Partisipasi Aktif Warga M

ENYAMBUT momentum Hari Jadi Pemerintahan Umum Kabupaten Limapuluh Kota yang ke-173 yang jatuh pada Minggu (13/4), Wakil Bupati Limapuluh Kota Drs. H. Asyirwan Yunus M.Si. kembali mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan di daerah ini antara lain ditentukan sampai sejauh mana anggota masyarakat ikut berperan secara aktif.

“Baik anggota masyarakat Limapuluh Kota yang menetap di kampung halaman ataupun yang bermukim di tanah rantau, partisipasi aktif mereka sangat diharapkan untuk memberi bobot lebih buat pembangunan daerah,” katanya.

Dikatakan, di tengah keterbatasan anggaran daerah, partisipasi aktif melalui berbagai cara diharapkan akan mampu menjawab aneka kebutuhan dan tuntutan pembangunan.

Gerbang Gor yang menjadi salah satu instrumen daerah dalam membangun, menurut Wabup Asyirwan, pada hakekatnya membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan.

Melalui Gerbang Gor, dijelaskan Wabup, masyarakat dituntut berperan secara aktif dan dinamis, sesuai dengan batas kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota masyarakat.

Wabup mengaku bersyukur bahwa

terhitung sejak Gerbang Gor dicanangkan, tingkat antusiasme dan keterlibatan masyarakat cukup tinggi. “Kita melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat bergairah untuk ikut bergotong royong untuk membangun berbagai sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan,” sebutnya.

“Itu sudah merupakan modal berharga dalam menggerakkan roda pembangunan ke depan,” katanya.

Begitu pun peran perantau Limapuluh Kota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dikatakan Wabup, juga sangat dibutuhkan untuk memberi nilai lebih bagi pembangunan Limapuluh Kota. “Kita juga pantas merasa bangga karena sejauh ini kita menilai tingkat kepedulian para perantau terhadap kampung halaman masih cukup tinggi,” kata mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara itu. (e2)

Asyirwan Yunus

5

Sinamar

Laporan Utama

Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

ď Ž Sejarah Kabupaten Limapuluh Kota

Berawal dari Penaklukkan Pelabuhan Sunda Kelapa

Berdasarkan seminar, lokakarya dan penelitian para sejarawan di Luak Limapuluh, dengan mengungkap berbagai sumber, maka hari jadi Pemerintahan Umum Kabupaten Limapuluh kota disepakati pada tanggal 13 April 1841.

K

ABUPATEN Limapuluh Kota adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Ibukota kabupaten ini terletak di Sarilamak, Kecamatan Harau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km2 dan berpenduduk sebanyak 359.859 jiwa (sensus penduduk 2010).

Kabupaten ini terletak di bagian timur wilayah provinsi Sumatera Barat atau 124 km dari Kota Padang, ibu kota provinsi.

Kecamatan Kapur IX merupakan penghasil tanaman gambir terbesar di Indonesia. Gambir bersama dengan karet, semen dan kayu lapis termasuk dalam 10 komoditas utama ekspor Sumatra Barat. Tanaman gambir mengandung zat katechine dan tanin, yang digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, penyamak kulit dan industri batik. Volume ekspor gambir provinsi Sumatra Barat tahun 2000 besarnya 1.339.860 kg.

Meskipun gambir merupakan salah satu komoditas perkebunan andalan Kabupaten Limapuluh Kota, namun yang menjadi tulang punggung perekonomian kabupaten ini adalah tanaman bahan makanan. Perkebunan dan tanaman bahan makanan, keduanya tergolong dalam sektor pertanian, menjadi penyumbang kegiatan ekonomi utama kabupaten ini.

Kabupaten ini tergolong daerah paling makmur di Sumatra Barat. Bahkan penduduk di Kecamatan Kapur IX disebut-sebut memiliki pendapatan yang setara dengan gaji bulanan para menteri. Hal ini karena masyarakat

Kantor bupati lama di kota payakumbuh

Kapur IX memiliki mata pencaharian sebagai penghasil gambir yang langsung diekspor ke Singapura, India, Jepang, dan Pakistan.

Sayangnya pemerintah daerah ini tidak bisa menyediakan sarana infrastruktur yang memadai seperti sarana telekomunikasi, jalan, air bersih, sehingga potensi kecamatan yang dijuluki negeri “Petro Dollar� ini tidak tergarap optimal.

Tapi sejak sekitar tiga tahun belakangan, kondisi perekonomian masyarakat di Kapur IX mulai menurun seiring dengan jatuhnya nilai jual komoditas gambir di pasaran.

Di pelosok Desa Mahat, Kecamatan Suliki Gunung Mas, banyak ditemukan peninggalan kebudayaan megalitikum. Di desa ini dapat disaksikan pemandangan kumpulan batu-batu menhir dengan latar belakang perkebunan tanaman gambir yang menyerupai panorama perkebunan teh di daerah Puncak, Jawa Barat. Karena pemandangan inilah, pada tahun 1981 desa Mahat dimasukkan dalam salah satu obyek wisata dari 73 obyek wisata di kabupaten ini.

Berdasarkan seminar, lokakarya dan penelitian para sejarawan di Luak Limapuluh, dengan mengungkap berbagai sumber, maka hari jadi Kabupaten Limapuluh kota disepakati pada tanggal 13 April 1841. Pada saat itu Muhammad Syafei sebagai Residen yang I (pertama) untuk Sumatera Tengah mengeluarkan ketetapan yang membagi Sumatera Tengah menjadi delapan Luak, yaitu Luak Padang dan sekitarnya, Painan, Kerinci/Indrapura, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Solok/ Sawahlunto, dan Pasaman. Untuk Kepala Luak Lima Puluh Kota diangkatlah Syafiri Gelar St. Pangeran.

Dengan disepakatinya hari jadi Kabupaten Limapuluh kota pada tanggal 13 April 1841, maka DPRD Kabupaten Limapuluh Kota mengadakan sidang paripurna, maka lahirlah Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 12 Tahun 2008 tentang hari

jadi Limapuluh Kota yang menjadi Perda terakhir disahkan tahun 2008.

Lantas apa dasarnya? Berawal dari kisah penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa oleh Fatahillah pada tahun 1527, maka ditetapkan tanggal 22 Juni sebagai hari jadi Jakarta yang kini menjadi ibukota Republik Indonesia. Di luar itu, tanggal 7 Agustus 1969 ditetapkan sebagai hari jadi kota Padang ,tanggal 22 Desember 1784 diyakini hari jadi kota Bukittinggi, tanggal1 Desember tersebut sebagai kelahiran Kota Padang Panjang, sedangkan tanggal 17 Desember 1970 merupakan hari lahir kota Payakumbuh.

Bicara kronologis, Pemkab Limapuluh kota lewat website resminya (www.limapuluhkotakab.go.id), meyakini kabupaten ini terbentuk pada awal kemerdekaan, tepatnya tanggal 8 Oktober1945, namun hal tersebut sejatinya masih penuh dengan misteri.

Selanjutnya, tanggal 15 November 1945, Roesad Dt. Perpatih Baringek diangkat sebagai Residen II (kedua) Sumatera Tengah. Dan pada tanggal 23 Januari 1946 terjadi perubahan dalam kepamongprajaan, dimana sebutan Kepala Luak diganti dengan sebutan Wali Luak. Saat itu diangkatlah Bagindo Moerad sebagai Wali Luak Lima Puluh Kota, dan diangkat pula: 1. Demang Suliki yaitu Arisoen St.Alamsyah dari anggota Komite Nasional Payakumbuh; 2. Demang Payakumbuh yaitu Malik Sidik dari anggota Komite Nasional Bukittinggi; dan 3. Demang Bangkinang yaitu Sutan Bahroemsyah dari wakil demang Bangkinang.

Berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi No.81/ Kom/U tanggal 30 November 1948, Luak Lima Puluh Kota berubah nama menjadi Kabupaten Sinamar dengan wilayah mencakup kewedanaan Payakumbuh, Suliki dan Tanah Datar dengan ibukotanya Payakumbuh. Akan tetapi sebelum pemerintah terbentuk

pihak penjajahan Belanda melancarkan Agresi ke IInya. Selama Agresi Belanda Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh Bupati Militer Arisun St. Alamsyah, dan setelah beliau gugur di Situjuh tanggal 15 Januari 1946 digantikan oleh Bupati Militer Salah Sutan Mangkuto.

Setelah Cease fire yaitu tanggal 9 November 1949 dikeluarkanlah Instruksi Gubernur Militer No.10/GM/S.T/49 Propinsi Sumatera Tengah tentang pembentukan Kabupaten berotonomi, seperti yang dimaksudkan oleh UU No.22 tahun1948, dimana untuk Kabupaten Limapuluh Kota diresmikan pada tanggal 19 November 1949 dengan wilayah Kecamatannya yaitu: Payakumbuh, Luhak, Harau, Guguk, Suliki, Pangkalan Koto Baru, dan Kapur IX. Selanjutnya di era otonomi yaitu sejak di berlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jumlah kecamatan mengalami perubahan menjadi 13 Kecamatan serta pemerintahan desa yang semula berjumlah 180 desa berubah menjadi pemerintahan nagari yang berjumlah sebanyak 76 nagari.

Beranjak dari kondisi memiriskan, yang tidak ada kepastian itu, maka diadakan urug rembug dengan sejumlah pakar.

Sehingga akhirnya, Pemkab dan DPRD Limapuluh Kota, menyepakati penetapan hari jadi kabupaten yang memiliki 13 kecamatan dan 79 nagari, dengan luas 3.354,30 km2, pada tanggal 13 April 1841.

Mulai HUT ke 168, 13 April 2009, akan diperingati setiap tahunnya.***

6

Sinamar

Pendidikan

Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

 Kadisdik, Desri:

Saatnya Ubah Orientasi dalam Mendidik Anak

“Grafik peningkatan jumlah tamatan SMTA daerah ini yang ditampung di perguruan tinggi, selain dimungkinkan tingkat kesadaran para orangtua yang makin membaik dalam mendidik anak, juga ditunjang tingkat kualitas pendidikan daerah ini yang juga terus membaik.”

K

EPALA Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota Desri S.Pd. M.Pd. mengatakan bahwa sudah saatnya para orangtua mengubah orientasi dalam mendidik anak, dimaksudkan agar investasi besar yang ditanamkan dalam menbiayai pendidikan anak-anak tidak berbuah kekecewaan yang mendalam.

“Pada dasarnya, sejumlah lembaga pendidikan yang ada tidak dimaksudkan agar para tamatannya siap untuk memasuki dunia kerja,” kata Desri kepada Sinamar di Tanjungpati, Kecamatan Harau.

Tapi, ditambahkan, pembentukan lembagalembaga pendidikan formal lebih dimaksudkan untuk mempersiapkan anak-anak agar mandiri dan

kapabel sehingga bisa survive menghadapi tantangan zaman.

Dijelaskan Desri, selama ini berkembang imej yang keliru di sebagian masyarakat, yaitu setiap anak yang disekolahkan ke lembaga pendidikan formal, termasuk ke jenjang perguruan tinggi, diorientasikan agar begitu tamat akan langsung ditampung sebagai PNS (pegawai negeri sipil). “Imej seperti ini harus diluruskan, karena formasi yang tersedia di PNS sangat tidak sebanding dengan jumlah lulusan lembaga pendidikan setiap tahunnya,” kata Desri.

Tambahan lagi, sambung mantan asisten di lingkungan Setdakab Pesisir Selatan itu, lembaga-lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada pada dasarnya keberadaannya tidak dimaksudkan agar para lulusannya bisa diterima menjadi PNS. “Seperti diterangkan tadi, pembentukan lembaga pendidikan formal lebih dimaksudkan untuk melatih anak-anak menjadi mandiri,” tandasnya.

Tapi Desri mengaku memberi spresiasi positif terhadap makin membaiknya tingkat kesadaran para orangtua di daerah ini dalam mendidik anak-anaknya, bahkan sampai ke jenjang

perguruan tinggi. “Dari data yang ada terbaca, setiap tahun jumlah tamatan SMTA dari Limapuluh Kota yang masuk ke perguruan tinggi menunjukkan grafik yang menggembirakan,” tambah Desri lagi.

Ia menunjuk data tahun 2012, di mana baru sebanyak 319 siswa SMTA dari Limapuluh Kota yang masuk ke perguruan tinggi. Data itu pada 2013 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari sekitar 1.800 tamatan SMTA daerah ini pada tahun itu, tercatat sebanyak 797 di antaranya meneruskan ke perguruan tinggi. “Ini jelas sebuah perkembangan yang sangat menggembirakan,” katanya.

Grafik peningkatan jumlah tamatan SMTA daerah ini yang ditampung di perguruan tinggi, sebut Desri, selain dimungkinkan oleh tingkat kesadaran para orangtua yang makin membaik dalam mendidik anak, juga ditunjang tingkat kualitas pendidikan daerah ini yang juga terus mengalami perkembangan yang menggembirakan.

“Karena mutu lulusan SMTA kian membaik, ya, makin banyak pula yang bisa ditampung di PT,” sebuutnya lagi.

“Kita di Disdik memasang dua terget sekaligus, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif,” ujarnya. Secara kuantitatif, dijelaskan Desri, setiap tahun jumlah tamatan SMTA dari Limapuluh Kota semakin banyak yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sementara secara kualitatif, diterangkan Desri, semakin banyak tamatan SMTA dari daerah ini yang diterima di PTN (perguruan tinggi favorit).

“Sebenarnya PTN itu termasuk favorit atau tidak, lebih banyak tergantung dari si anak yang menjalani pendidikan,” ia menambahkan.

Dikatakan, sefavorit apapun lembaga pendidikan yang dimasuki, tapi kalau si anak tidak mengikuti proses belajar dan belajar secara maksimal, tetap saja tidak menghasilkan buah yang menggembirakan. Begitu pun sebaliknya.

PTN tidak favorit akan menjadi lembaga pendidikan berarti bagi anak-anak yang serius menjalani pendidikan.

Sudah Lama Kadisdik Desri juga berbicara tentang Limapuluh Kota Cerdas yang dicanangkan pemkab daerah ini.

“Sebenarnya tekad menjadikan Limapuluh Kota Cerdas sudah sejak lama menjadi wacana. Kenapa baru sekarang digaungkan, “Karena Pak Bupati meminta saatnya langkah-langkah kongkrit ke arah sana dijalankan,” katanya.

Dijelaskan Desri, konsep Limapuluh Kota Cerdas pada dasarnya memuat tujuan agar dunia pendidikan di daerah ini dengan berbagai jenjang dan tingkatannya itu menghasilkan anakanak yang memiliki empat kecerdasan sekaligus. Yaitu, kecerdasan inteletual, kecerdasan emosional, kecerdasan spritual, dan kecerdasan sosial, yang dijalani melalui proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah.

Guna menunjang maksud tersebut, tambah Desri, dilakukan dengan berbagai cara. Selain menjalani aturan belajar-mengajar seperti yang termaktub di dalam kurikulum, juga ditambah dengan pelajaran tambahan untuk mata pelajaran tertentu seperti matematika, IPA, dan lainnya. “Maksudnya, agar kita mampu menyiapkan anak didik yang kompetitif di setiap mata pelajaran yang ada,” ia menambahkan.

Ditanya apakah anggaran yang tersedia cukup mendukung terwujudnya Limapuluh Kota Cerdas, Desri menjelaskan, soal anggaran sangat tergantung dari kemauan para praktisi pendidikan untuk melaksanakan tugastugas secara maksimal dan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

“Sebesar apapun anggaran yang disediakan, tapi kalau tidak didukung dengan kemauan yang kuat, hasilnya tetap tidak akan maksimal,” tandasnya. (e2)

2015, UAN SMTP & SMTA Ditargetkan Masuk 5 Besar SEJAK beberapa tahun terakhir prestasi para siswa dari Kabupaten Limapuluh Kota di ajang UAN (ujian akhir nasional) terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak berlebihan bila Kepala Dinas Pendidikan Limapuluh Kota Desri menargetkan, pada 2015 mendatang daerah ini masuk lima besar dalam UAN tingkat Sumbar.

Sementara untuk 2014 ini, menurut Desri, prestasi 10 besat UAN untuk tingkat SMTA yang direbut pada 2013 lalu, ditargetkan akan ditingkatkan menjadi 8 besar. Sementara untuk

tingkat SMTP, kalau pada 2013 lalu menempati posisi 12 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, pada tahun ini ditargetkan juga akan masuk 8 besar. “Merujuk kondisi yang ada, kita optimistis target-target tersebut akan bisa dicapai,” tandas Desri.

Kalau pada 2014 target 8 besar UAN untuk kedua jenjang pendidikan, yaitu SMTP dan SMTA, berhasil dicapai, smabung Desri, maka pihaknya juga berani memasang target bahwa pada tahun ajaran 2015 mendatang prestasi SMTP dan SMTA Limapuluh Kota akan mampu menembus 5 besar dari 19 kabupaten/kota di Sumbar. “Ini target yang sangat realistis sekali,” imbuh Desri. (e2)

7

Aparatur & REDAKSI Ketahanan Pangan

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

Mengetes Kemampuan Para Camat Lewat Uji Kompetensi

“Camat diharapkan benarbenar mempunyai wawasan tentang kepemimpinan, kemampuan manajerial, kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi serta pengetahuan tentang ilmu pemerintahan.”

P

EMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota kembali menggelar uji kompetensi bagi camat se-kabupaten setempat. Tujuannya antara lain untuk melihat dan mengevaluasi kemampuan camat dalam penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Bupati Limapuluh Kota diwakili Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah setempat Drs. Rahmat Hidayat, M.Si dalam sambutannya ketika membuka acara uji kompetensi camat itu di ruang rapat bupati di Sarilamak, Kamis (3/4) mengatakan, ujian tersebut merupakan salahsatu wadah bagi pemerintah daerah untuk menunjukan perannya di tengah masyarakat.

“Tujuan kita melakukan ujian kompetensi ini adalah untuk mengevaluasi dan memonitor serta melakukan penilaian

terhadap eksistensi camat dan kinerja camat di tengah masyarakat. Kita sangat menyadari keberadaan camat dan kinerja camat di tengah masyarakat memiliki arti penting untuk menunjukan peran dan eksistensi pemerintah daerah di tengah masyarakat,” ungkap Rahmat.

Dikatakan, penilaian kompetensi ini lebih mengarah kepada personal atau individu camat tentang kemampuan managerial, intelensi maupun kemampuan penjabaran dan pelaksanaan kewenangan serta tugas dan fungsi camat. Sedangkan tahapannya meliputi ujian tertulis, ekpose

dan wawancara serta peninjauan lapangan oleh tim penilai.

Terkait dengan penilaian tersebut, ujarnya, camat diharapkan benar-benar mempunyai wawasan tentang kepemimpinan, kemampuan manajerial, kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak serta pengetahuan tentang ilmu pemerintahan.

Pada bagian lain Rahmad menjelaskan uji kompetensi ini diikuti oleh 12 dari 13 camat di daaerah ini. Sebab, salah seorang di antaranya belum bisa mengikuti penilaian karena masa tugasnya belum genap satu tahun. Camat yang dinilai terbaik akan dikirim ke propinsi untuk mengikuti lomba ujian yang sama.

Sebelumnya panitia acara Nuzul Firman dalam laporannya juga memaparkan, tujuan penyelenggaraan kegiatan untuk mengetahui kompetensi dan keahlian camat terhadap pelaksanaan tupoksi dan kewenangannya. Melalui ujian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi camat selaku mediator dan fasilitator dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Selain itu ujian ini juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan semangat pengabdian camat sebagai pelayanan aparatur dan masyarakat, sekaligus sebagai ajang pembinaan, monitoring dan motivasi terhadap pelaksanaan tugastugas camat,” jelas Nuzul Firman. (gun)

Agropolitan

Janganlah Risaukan Soal Ketersediaan Bahan Pangan KABUPATEN LimaPuluh Kota dipastikan telah memiliki ketersediaan pangan yang cukup. Para penghuni daerah ini diyakini tidak dalam kondisi dibayangi ancaman kelaparan. Sebab, Luak Nan Bungsu itu sudah berada pada status tahan pangan.

“Hari ini Kabupaten Limapuluh Kota telah tahan pangan. Hal itu sesuai dengan salahsatu skala prioritas pembangunan daerah,” ungkap Gusdian Laora, SKM, Msi. Menurut Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Limapuluh Kota itu, saat ini di sejumlah kecamatan di kabupaten ini telah ada gudang dengan pasokan 3-4 ton gabah kering giling (GKG)

atau beras yang senantiasa siap untuk didistribusikan. Selama tahun 2008 s/d 2012 hampir seluruh produksi komoditas pangan penting mengalami pertumbuhan yang positif.

Ia mencontohkan produksi padi pada tahun 2011 sebesar 213.487 ton, meningkat sebanyak 10.125 ton dari tahun 2010.

Produksi ini terus meningkat pada tahun 2012 dengan jumlah 218.543 ton atau bertambah 5.056 ton dari tahun sebelumnya.

Begitu pula produksi pangan lainnya seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar juga mengalami kenaikan secara

signifikan. Produksi jagung pada tahun 2011 sebesar 13.635 ton naik tajam menjadi 15.000 ton di tahun 2012 atau bertambah sebesar 1.365 ton. Sama halnya dengan produksi sayur dan buah serta lainnya.

“Secara umum produksi padi di daerah kita masih dalam kategori surplus atau melebihi kebutuhan,” tutur Gusdian.

Tak beda dengan ketersediaan pangan hewani seperti telur, juga senantiasa surplus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 produksi sebanyak 27.244 ton naik menjadi 39.892 ton pada tahun 2013 atau surplus 12.648 ton. Begitu juga dengan produksi ikan, daging sapi/kerbau dan lainnya.

Gusdian memastikan daerah ini belum mengalami kera-wa-nan pangan. Untuk mengantisipasinya di tiap kecamatan sudah ada lumbung pangan dengan stok gabah kering sekitar 3 hingga 4 ton di sejum-lah kecamatan. “Saat ini setidaknya sudah ada 40 ton gabah kering giling atau sekitar 30 ton beras untuk stok pangan Kabupaten Lima Puluh Kota,” yakinnya.

Lebih jauh dipaparkan, sesuai prioritas pembangunan ketahanan pangan daerah 2011-2015 Pemkab Lima Puluh Kota terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan. Berikut meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan serta meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan. (gun)

8

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Agropolitan

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

Menuju Posisi Produsen Ikan Air Tawar Terbesar “Kabupaten Limapuluh Kota ini berpeluang untuk me-wujudkan program serta visi dan misi Dinas Perikanan setempat, untuk mewujudkan kabupaten ini sebagai produsen ikan air tawar terbesar di Sumatera Barat tahun 2015.”

Refliza

AKIL Bupati (Wabup ) Limapu luh Kota Drs. H. Asyirwa n Yunus M.Si. punya gagasan tersend iri untuk mengup ayakan peningk atan kesejah teraan masyar akat daerah ini, yang mayorit as berprof esi sebagai petani. Yaitu, tiap kecama tan memilik i produk unggula n tersendiri (one village one product).

“Keingi nan kita, nantiny a di tiap kecama tan yang ada di kabupat en Limapu luh Kota akan mempu nyai produk unggula n masing- masing, ” tandas Asyirw an dalam sambut annya saat membu ka Temu Lapang an Gapokt an (Gabung an Kelomp ok Tani) Saiyo Nagari Ampalu dengan Satuan Kerja Perangk at Daerah terkait sektor pertania n di Nagari Ampalu , Kecama tan Lareh Sago Halaban , Selasa (25/3).

Tampak hadir pada acara tersebu t antara lain Camat Lareh Sago Halaban Muftil Wahyud i, S.Sos, Kepala Dinas Kehutan an dan Pertamb angan Ir.M.Kh alid, MH, Kabid BP4K Limapuluh Kota Jafri, Kabid di Dinas Pertania n Hortiku ltura dan Perkebu nan Limapu luh Kota Rusli, Ketua Gapokta n Saiyo Zulfahm i dan Wali Nagari Ampalu Munasr i Dt.Pang ulu Kayo.

Termasu k juga Nagari Ampalu , menuru t Wabup Asyirw an, diharap kan ke depan akan mempu nyai satu produk unggula n yang patut dikemb angkan dan dibangg akan. “Hal ini bisa terjadi dengan cara mengad akan pembin aan secara terusmeneru s kepada para petani, terutam a pembin aan yang dilakuk an oleh jajaran dinas/in stansi terkait,” tambah mantan anggota DPRD Provins i Sumate ra Utara itu.

Pada bagian lain Wabup menjela skan, pemban gunan perekon omian di Kabupa ten Limapu luh Kota tidak lepas dari potensi sektor pertania n, sehingg a pember dayaan para petani harus dilakuk an secara berkela njutan. Ia juga mengak ui bahwa meman g sasaran pemban gunan

W

KABUPATEN Limapuluh Kota punya citacita dan ambisi besar di subsektor perikanan, yaitu menjadikan daerah ini sebagai produsen ikan air tawar terbesar di Sumbar pada 2015 men-

datang. Hal itu dimungkinkan antara lain oleh ketersediaan potendi SDA (sumber daya alam) dan SDM (sumber daya manusia) yang cukup untuk itu.

Lalu, apalagi? “Perlu dukungan program dan anggaran yang memadai untuk menuju maksud tersebut,” kata Kepala Dinas Perikanan Limapuluh Kota, Ir. Refliza. Perlahan langkah ke arah sana terus ditapaki. Pada tahun anggaran 2014 ini, satu misal, dialokasikan dana Rp4,5 miliar dari APBD Limapuluh Kota untuk sub-sektor perikanan, yang dimaksudkan dalam upaya melakukan berbagai kegiatan budidaya pengembangan perikanan.

Alokasi dana sebanyak itu, tambah Refliza, dianggarkan untuk berbagai kegiatam seperti untuk pembenihan maupun pembesaran ikan konsumsi, pemberdayaan kelompok dan lain, yang kesemuanya dimaksudkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani yang tergabung dalam kelompok. “Kabupaten Limapuluh Kota ini berpeluang untuk mewujudkan program serta visi dan misi Dinas Perikanan setempat, untuk mewujudkan kabupaten ini sebagai produsen ikan air tawar terbesar di Sumatera Barat tahun 2015, “ ungkap Refilza.

Tujuan kegiatan budidaya pengembangan ikan, menurut Refliza, dimaksudkan sebagai supaya masyarakat termotivasi untuk berusaha di sektor perikenan, terwujudnya pengembangan

perekon omian dititik beratka n pada peningk atan ketahan an pangan , serta berkura ngnya keterga ntungan terhada p pangan impor.

“Selain itu juga bagaima na mening katkan nilai tambah dan daya saing dari setiap produk atau komodi tas tani yang dihasilk an, antara lain dengan cara adanya keserag aman dalam pengola han produk pertania n sehingg a mampu memenu hi kualitas ekspor, yang pada akhirny a akan menseja hteraka n para petani dan diharap kan akan mampu meneka n angka kemiski nan di daerah ini,” jelasnya .

Sementa ra Kadis Huttam b M.Khali d juga mengin gatkan kepada para petani untuk memaha mi langkah -langka h yang harus dilakuk an untuk mencap ai tingkat kesejah teraan yang diingink an. “Semua nya tidak lepas dari kebersa maan. Oleh karena itu diharap kan kepada petani disini untuk tetap menjaga kekomp akan demi kemajua n kita bersama ,” himbau Khalid yang pernah menjaba t sebagai Kepala BP4K ini.

Sementa ra Jafri mengat akan bahwa dalam rangka pembin aan oleh badan penyulu han melalui BP4K ditemui kelemah an pada kelomp ok tani selama ini, antara lain seringn ya kekuran gan pupuk. “Jadi diharap kan kepada petani untuk melapor kan Rencana Definiti f Kebutuh an Kelomp ok (RDKK) nya kepada penyulu h terkait,” kata Jufri dalam temu lapanga n yang diikuti 18 kelompo k tani di Nagari Ampalu , di mana masingmasing kelomp ok tani mengut us tiga orang anggota nya dalam pertemu an itu. (joy/ogi )

produk perikanan yang mengedepankan kelestarian SDA, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM penyuluh perikanan, produk informasi dan regulasi dalam penyusunan kebijakan daerah. Selain itu, juga terwujudnya penumbuh kembangan kelembagaan masyarakat perikanan.

Dikatakan, melalui upaya ini, diprediksi konsumsi makan ikan masyarakat Limapuluh Kota meningkat. “Lagipula untuk penunjang usha demi pencapaian target tahun 2015 nanti, diharapkan produksi ikan berbagai jenis, seperti mas/rayo, lele, nila, nilem (paweh) dan lain mencapai 42.420 ton dengan 327 kelompok,” katanya.

Refliza meyakini penghasilan masyarakat pembudidaya ikan tahun 2015 mampu minimal mencapai Rp1.600.000 per bulan per orang. “Sejalan dengan itu diharapkan konsumsi ikan masyarakat juga meningkat 31 kg per kapita pertahun, pencapaian kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah menjadi 6 persen,” ujar Refilza.

Tidak hanya itu, menurut Refliza, peningkatan produksi pembenihan ikan gurami, juga diprioritaskan tahun ini, utamanya bagi anggota kelompok-kelompok di Kecamatan Luak dan Lareh Sago Halaban. Karena itu, lanjutnya, Pemkab Limapuluh Kota, selalu mendorong kelompok tani dan perikanan supaya meraih hasil maksimal dalam mengembangkan usahanya. (zulkifli)

9

Ekonomi & Bisnis

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

Wabup Minta HIPMI Atasi Praktek Pengijon Gambir

“Kalau hari ini kita lihat kondisi perekonomian sebagian besar petani gambir biasa-biasa saja, antara lain dimungkinkan karena petani belum mandiri dalam berusaha tani, yang menyebabkan tingkat ketergantungan kepada para pengijon masih tinggi.”

K

ENDATI menyandang predikat sebagai daerah penghasil petani gambir terbesar di dunia, soal kenapa kehidupan para petani gambir tidak kunjung membaik, bahkan belakangan malah makin terpuruk, antara lain dimungkinkan masih beroperasinya para pengijon dalam sistem perdagangan gambir di daerah ini.

Wakil Bupati (Wabup) Limapuluh Kota Drs. H. Asyirwan Yunus M.Si. mensinyalir kondisi tersebut antara lain dimungkinkan oleh karena para toke atau pengijon masih bergentayangan di daerah ini. “Mereka menguasai para petani gambir, dari hilir sampai ke hulu,” katanya ketika menghadiri pengukuhan pengurus Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda) Cabang Limapuluh Kota di Gedung Quantum Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Jumat (28/3).

Menguasai dari hilir sampai ke hulu, dijelaskan Wabup Asyirwan, mulai tahap pembersihan lahan, penyiapan alat-alat produksi sampai ke pemasaran gambir, dikuasai sepenuhnya oleh pengijon karena

sebagian besar petani dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan untuk menyediakan biaya produksi. “Akibatnya, baik harga gambir atau harga barang-barang lain yang dibutuhkan para petani gambir, bisa dimainkan oleh pengijon,” sebutnya.

“Kalau hari ini kita lihat kondisi perekonomian sebagian besar petani gambir biasa-biasa saja, antara lain dimungkinkan karena petani belum mandiri dalam berusaha tani, yang menyebabkan tingkat ketergantungan kepada para pengijon masih tinggi,” sebutnya. Wabup menyebutkan dua solusi untuk itu, yaitu menerbitkan resi gudang, agar harga dan tingkat hasil tidak bergantung pada toke, sebagaimana praktek yang berlangsung selama ini.

“Hanya, jika opsi ini yang diberlakukan, otomatis Pemkab tidak sanggup dengan besaran biaya yang akan ditanggung,” kata Asyirwan. Solusi lainnya, yaitu membangun pabrik olahan mentah bagi katecin, juga terkendala permodalan.

“Makanua sangat diharapkan Hipmi menjadi pelaku yang mampu mensolusikan dengan jaringannya yang kuat ke penguasa pemerintahan dan penguasa bisnis di tingkat pusat,” katanya.

“Kami, pemerintah dan masyarakat Limapuluh Kota sangat berharap akan campur tangan dan ide kreatif usaha Hipmi di Limapuluh Kota ini. Dalam Muscab kedua ini, yang artinya Hipmi telah berusia 3 tahun, sejak awal berdiri di Limapuluh Kota, ke depan banyak hal yang kami ingin

padukan dengan Hipmi,” demikian dikatakan Wabup Asyirwan.

Muscab Hipmi Limapuluh Kota itu sendiri melahirkan ketua umum baru, yaitu Irwandy ST, yang terpilih secara aklamasi.

Pengusaha Grup Quantum ini mendapat kepercayaan dari seluruh anggota dan peserta Sidang Pleno Muscab Hipmi yang berlangsung di Gedung Quantum Tanjung Pati, Jumat (28/3).

Sebelumnya, Ketua Hipmi Limapuluh Kota demisioner Mulyadi ST ME melaporkan bahwa telah banyak terobosan dilakukan Hipmi di daerah ini. Seperti, ikut menggelar Politani Expo 2013, membentuk Hipmi Perguruan Tinggi, sampai melakukan berbagai kegiatan motivasi pengusaha muda. Mulyadi sendiri adalah Ketua Gerakan Ayo Jadi Pengusaha di Kabupaten Limapuluh Kota.

Buchari Bakhter yang hadir lengkap dengan segenap pengurus inti Hipmi Sumbar, menyampaikan bahwa Hipmi Limapuluh Kota di bawah komando Mulyadi ST ME memang telah menjadi motor penggerak bagi DPC Hipmi lainnya.

Inovasi dan semangat Hipmi Limapuluh Kota bahkan berkumandang, saat Mulyadi akhirnya terpilih mengikuti Lemhanas beberapa waktu lalu.

Doktor Ilmu Komunikasi sekaligus pengusaha nasional Yuliandre Darwis, alumnus SMA 3 Padang ini tidak hanya memuji Hipmi Limapuluh Kota. Ia menantang Ketua Umum terpilih agar bisa menjadi barometer dan memimpin dunia usaha di Limapuluh Kota. Sebab, menurut Andre, Hipmi secara survey publik telah jauh mengungguli asosiasi usaha lainnya, dalam melakukan percepatan tumbuh dan semangat usaha bagi masyarakat Indonesia.(dsp)

Kuncinya, Kembalikan Gambir ke Kualitas Awal K

ETUA DPP Apegi (Asosiasi Petani Gambir Indonesia) Ir. Rinaldi punya pendapat berbeda dalam soal upaya menaikan harga jual gambir. “Para petani gambir harus komit untuk menghasilkan gambir berkualitas,” katanya. Kalau upaya itu berhasil dilakukan, menurut Rinaldi, ia yakin gambir akan bisa dijual minimal Rp25.000/kg, jauh di atas harga terakhir di pasaran yang hanya bergerak dengan kisaran Rp12.000-Rp14.000/kg. “Kalau sudah Rp25.000/kg, para petani pemilik ladang gambir sudah diuntungkan,” katanya.

Berupaya menghasilkan gambir bermutu hanya satu langkah yang dilakukan Rinaldi untuk mengatrol kembali harga jual gambir di pasaran. Langkah strategis lainnya adalah dengan memutus mata rantai perdagangan gambir yang lumayan panjang selama ini, yang membuat cost menjadi tinggi. Sebab, menurut Rinaldi, mata rantai perdagangan yang panjang itu, sepenuhnya menjadi beban petani.

Upaya memutus mata rantai perdagangan ini dilakukan dengan cara menjual langsung kandungan utama gambir, katechin, ke pihak-pihak produsen yang membutuhkan, terutama yang di dalam negeri. Selama ini sejumlah industri yang membutuhkan katechin sebagai bahan baku industerinya, membeli katechin dari Singapura. “Padahal katechin yang dijual di Singapura itu berasal dari gambir, yang sebagian besar dihasilkan di sini,” ia menambahkan.

Untuk mengaplikasikan gagasannya, alumnus UGM (Universitas Gajah Mada) Yogyakarta ini bersama kelompok tani yang dipimpinnya, saat ini sedang membangun rumah produksi gambir di Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. “Ditargetkan dalam dua bulan ke depan rumah produksi gambir ini sudah bisa dioperasikan,” tambahnya.

Didanai APBN melalui Kementerian Dalam Negeri, menurut Rinaldi, dari Rp75 juta

dana yang dialokasikan untuk membangun rumah produksi gambir itu, sebanyak Rp40 juta di antaranya dimanfaatkan buat pengadaan mesin produksi gambir, yang dihasilkan para mahasiswa Politani Universitas Andalas (Unand) di Tanjung Pati. Sebagian dana lainnya untuk biaya pembangunan rumah produksi dan operasional kelompok.

Kelak kalau sudah dioperasikan, menurut Rinaldi, mesin pengolah gambir itu akan mampu mengolah sekitar 700 kg daun gambir menjadi kandungan-kandungan gambir yang dibutuhkan dunia industeri seperti katechin dan bahan-bahan kandungan lainnya. “Kita akan menerapkan kontrol mutu yang ketat sehingga produksi yang dihasilkan benar-benar dari kandungan yang dibutuhkan oleh pasar,” jelasnya.

Selain di Koto Alam, menurut Rinaldi, rumah produksi serupa juga tersebar di enam kenagarian lainnya di Kabupaten Limapuluh Kota. Kalau kelak ketujuh rumah produksi itu sudah beroperasi dengan kapasitas masing-masing 700 kg daun gambir/hari, maka secara total akan mampu mengolah 5 ton daun gambir menjadi bahan kandungan gambir yang dibutuhkan oleh dunia industeri.

Bagi Rinaldi, angka produksi sebanyak itu dinilai sudah cukup memadai untuk bergaining atau menandatangani MoU (memorandum of understanding) dengan dunia industeri yang membutuhkan katechin sebagai bahan utama produknya. “Kita sejauh ini juga telah menjajaki langkah ke arah sana,” tambahnya. “Beberapa di antaranya malah sudah mendekati tahap finalisasi,” sebut Rinaldi.

Kalau kelak rumah produksi gambir telah beroperasi dengan kualitas produk yang terjamin, dan pada gilirannya upaya seperti itu memang mampu mendongkrak nilai jual gambir; Rinaldi yakin para petani gambir yang selama ini terjebak dengan pola-pola tidak baik dalam memproduksi gambir, akan mengikuti tata cara yang dilakukan oleh rumah produksi gambir yang digagasnya itu. (e2)

Sosok 10 REDAKSI

Dana yang tersedia di APBD sangat tidak cukup untuk menjawab tuntutan kebutuhan pembangunan dan aspirasi yang berkembang dinamis di tengah masyarakat.

“Memang sangat diperlukan sumber-sumber dana lain untuk back-up,” katanya.

I

NILAH pejabat yang memiliki tipikal “tidak senang diam”: Drs. H. Asyirwan Yunus M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Limapuluh Kota.

Jarang tampak di kantornya, di kawasan Bukik Limau, Sarilamak, Kecamatan Harau; Asyirwan justru lebih banyak menghabiskan waktunya bersama masyarakat.

Tidak peduli momen besar atau kecil, peristiwa menentukan atau hanya angekangek cirik ayam, tapi kalau diundang, dan berkebetulan Asyirwan punya waktu, diniscayakan pria kelahiran Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, ini menghadiri undangan masyarakat itu.

Kenapa? Inilah alasannya: “Saya merasakan kenikmatan tersendiri bila berada di tengah masyarakat,” katanya.

Maka, setelah tiga tahun lebih menjabat Wakil Bupati Limapuluh Kota, untuk mendampingi dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo di posisi Bupati, inilah jenis kegiatan yang terbanyak dilakukan Asyirwan dalam rangkaian hari-hari yang ia lalui: membuka, menghadiri, menyemangati, mengunjungi, mengawasi, membantu, melayani, dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada seluruh masyarakat Limapuluh Kota.

Lihatlah pada Minggu (2/2), saat warga Tarantang, Kecamatan Harau, tengah menggelar kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingungan pemukiman, sengaja Asyirwan Yunus menepuk ringan pundak supirnya, sambil mengatakan: “Sebentar!” Mobil Pajero BA 5 C berpelat merah yang ditumpangi sang Wabup pun mengerem halus. Lalu, Wabup Asyirwan Yunus turun dari mobil dinas tersebut.

Para warga semula agak bingung, tapi Asyirwan Yunus menyapa mereka dengan gurauan khasnya: “Lah babali bagai kopi, Pak?”. Mendengar ini, para warga langsung mendekat, kemudian berjabat tangan dengan pelantun merdu lagu-lagu melankolis ini. Yang terjadi kemudian, mengalirlah percakapan akrab antara Wabup dengan masyarakat, yang sekali-sekali ditingkahi oleh gurauan.

Mengomentari kegiatan gotong royong masyarakat untuk membersihkan lingkungan, yang ia temui secara tidak sengaja itu, Wabup Asyirwan mengaku bangga. “(Kegiatan gotong royong) ini merupakan tradisi yang harus terus dipertahankan,” katanya.

Selain memperkuat tali silaturahmi, menurut Wabup, dengan gotong royong beban pembangunan yang mungkin saja berat, bisa diperingan.

Dijelaskan Wabup, untuk mendanai kegiatan pembangunan di Limapuluh Kota ditopang oleh dana APBD setiap tahun anggaran. Yang kemudian menjadi persoalan, dana yang tersedia di APBD sangat tidak cukup untuk menjawab tuntutan kebutuhan pembangunan dan

aspirasi yang berkembang dinamis di tengah masyarakat. “Memang sangat diperlukan sumber-sumber dana lain untuk back-up,” katanya.

Gotong royong, jelas Wabup Asyirwan, juga merupakan instrumen penopang lain untuk tetap bisa mendinamisasi gerak pembangunan. Kendati pun partisipasi masyarakat melalui kegiatan gotong royong dalam bentuk tenaga, tapi itu dinilai sudah cukup untuk meminimalisir beban pembangunan dan kebutuhan daerah.

“Makanya kita di Limapuluh Kota menggerakkan Gerbang Gor untu memberi nilai tambah dalam pembangunan daerah,” katanya.

Setelah terlibat percakapan dan senda gurau cukup lama dengan sejumlah anggota masyarakat Tarantang itu, kemudian dari saku celananya Wabup Asyirwan mengeluarkan beberapa lembar uang rupiah, dimaksudkan untuk membantu membeli snack atau kopi bagi peserta gotong royong. “Iko untuak pamboli kopi,” katanya, yang disambut senyum dan sapa salam kembali oleh masyarakat Tarantang.

Penuh Sesak Di luar aktivitas Wabup Asyirwan dalam berbagai momen dan iven bersama masyarakat, sekali-sekali mampirlah ke ruang kerja Wabup di komplek Kantor Bupati Limapuluh Kota di kawasan Bukik Limau, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau. Di sana, di sebuah papan tulis yang tidak terlalu kecil, tertera setiap agenda kunjungan atau jadwal rapat Wabup Asyirwan yang ditulis oleh ajudan dan stafnya.

Setiap hari, dari Senin hingga Jumat, bahkan Sabtu dan Minggu, jadwal tersebut sudah penuh sesak oleh aneka kegiatan.

Ada kegiatan yang bersifat internal, semacam kegiatan Wabup Asyirwan dengan jajaran yang dipimpinnya di lingkup Sekdakab Limapuluh Kota.

Adakalanya menggelar pertemuan dengan sejumlah dinas/badan, atau mewakili Bupati dalam kegiatan-kegiatan tertentu.

Ihwal menghadiri aneka kegiatan itu, menurut informasi yang diterima Sinamar,

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

Wabup Asyirwan dikabarkan tidak pernah pilih-pilih. “Kalau punya waktu untuk hadir, dipastikan Pak Wabup akan menghadiri undangan yang dialamatkan kepadanya,” kata sebuah sumber. “Sepertinya Pak Wabup merasakan kebahagiaan tersendiri setiap ia punya kesempatan menghadiri undangan yang dilayangkan masyarakat,” tambah si sumber.

Lihatlah, satu misal, kalau ada di antara anggota ma-

syarakat yang mengundang Wabup Asyirwan untuk hadir dalam pesta perkawinan, sekali lagi, kalau ada waktu diniscayakan Wabup akan menghadirinya. Apalagi untuk peristiwaperistiwa yang menyulut keprihatinan atau rasa kemanusiaan yang paling dalam, menjadi skala prioritas bagi Wabup Asyirwan untuk mengunjunginya. Misalnya, warga korban bencana alam.

Termasuk juga mendatangi kawasan-kawasan di Limapuluh Kota yang masih terungkung dalam isolasi fisik, sang Wabup juga tidak berpantang, kendati harus dihadapkan dengan medan jalan dan topografi kawasan yang berat. Pernah suatu ketika, di saat medan yang akan ditempuh tak mungkin dilewati dengan kendaraan roda empat, sang Wabup bersama rombongan menunggangi sepeda motor trail untuk mencapai lokasi.

Jangan ditanya soal beratnya menempuh medan jalan yang masih dari tanah, yang terkadang di kiri-kanan jalan terhampar jurang yang menganga lebar.

“Slip sedikit bisa fatal akibatnya,” ujar seorang PNS (pegawai negeri sipil) di lingkup Pemkab Limapuluh Kota yang pernah beberapa kali mengikuti kunjungan kerja Wabup. “Tapi saya melihat Pak Wabup sama sekali tidak gamang menjalaninya,” tambah staf dimaksud.

Makanya, dalam sebuah kesempatan di Bukittinggi beberapa waktu lalu, soal blusukan Wabup Asyirwan mengaku tidak mau dianggap kalah dari Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta. Dikatakan, kalau tokoh yang akrab dengan panggilan Joko Widodo itu paling banter blusukan ke gang-

gang atau kawasan pemukiman kumuh, sementara Wabup Asyirwan melakukan blusukan ke sejumlah kawasan dengan tantang medan yang cukup berat.

“Baik secara kualitatif maupun kuantitatif, blusukan yang saya lakukan sama sekali tidak kalah dari blusukan Pak Jokowi,” katanya, kala itu. Kalau kemudian blusukan ala Asyirwan kalah jauh dari blusukan ala Jokowi, mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menengarai karena blusukan yang ia lakukan kurang mendapat porsi liputan yang memadai dari media massa, terutama yang berskala nasional.

Hypotesa yang dikemukakan Wabup Asyirwan tidak asal ucap, memang.

Asyirwan punya bukti untuk mendukung pendapatnya.

Dikatakan, ketika ia mengikuti pendidikan di Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional) di Jakarta, beberapa waktu lalu, ia menyaksikan sendiri bagaimana setiap langkah dan kegiatan Gubernur Jokowi selalu diikuti dengan liputan media yang luas.

Saat itu, kantor Lemhanas tempat Wabup Asyirwan menjalani pendidikan lokasinya tidak jauh dari Balaikota Jakarta, tempat di mana Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjah a ya P u r n a m a b e r k a n t o r.

“Pagi-pagi sekali, ketika Pak Jokowi sudah masuk kantor, jejeran wartawan dari sejumlah media cetak dan eleketronik serta online sudah antri di luar menunggu kegiatan Pak Jokowi,” katanya.

Begitu Gubernur Jokowi keluar dari kantor untuk berkunjung ke tempattempat tertentu, menurut Wabup Asyirwan, sejumlah wartawan yang sudah mengantri di luar spontan mengikutinya dari belakang. “Pantas saja kegiatan d i a , t e r m a s u k b l u s u k a n, m e n d a p a t liputan yang luas,” katanya. “Apalagi sebagian dari media yang mengikuti kunjungan Pak Jokowi merupakan media berskala nasional,” ia menambahkan.

Wa b u p A s y i r wa n s e n d i r i , d a l a m setiap kegiatan yang ia lakukan, term a s u k d a l a m m e l a k u k a n b l u s u k a n, memang tidak mendapat liputan yang “gegap-gempita” dari media. Hanya sekali-sekali kegiatan blusukan Wabup Asyirwan didampingi oleh sejumlah wartawan, itupun sebagian besar wartawan media lokal dengan gaung liputannya yang juga sangat terbatas.

“Kita juga harus memaklumi realitas yang harus kita hadapi,” katanya.

Ta p i ya n g l e b i h d a r i i t u , t a m b a h Wabup, setiap kegiatan yang ia lakukan bukan dimaksudkan untuk diliput secara luas, tapi lebih kepada upaya bagaimana ia bisa menjalankan tugas secara maksimal, terutama dalam membantu pimpinnya, Bupati Alis Marajo. Termasuk juga bagaimana ia bisa melihat secara langsung realitas masyarakat, bertatap muka dan berdialog langsung dengan warga, dan untuk mengetahui secara persis aspirasi dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Di bagian lain diakui Wabup Asyirwan, kendati intensitas kegiatannya mengunjungi masyarakat sudah terbilang tinggi, tapi ia menyadari pasti masih ada undangan masyarakat yang belum mampu ia penuhi. “Karena kekuatan dan kemampuan saya sebagai manusia juga terbatas,” katanya, sambil meminta maaf kepada masyarakat yang undangannya tidak bisa dipenuhi oleh sang Wabup. (dsp/e2)

Industri 11 REDAKSI

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

Menunggu Era Kebangkitan

Industri Berdaya Saing Tinggi “Untuk memaksimalkan hasil dari program ini, maka perlu adanya dukungan dan sinergi antara satu sektor dengan sektor lainnya, salah satunya adalah KUMKM .

Tentu sudah menjadi harapan kita agar industri ini mampu bangkit dengan daya saing tinggi dan berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.”

M

EMILIKI peran strategis dalam perekonomian nasional karena lebih dari 90 persen pelaku usaha di Indonesia berasal dari KUMKM (koperasi, usaha mikro kecil dan menengah), yang menjadi persoalan belakangan adalah kenapa para pelaku di sektor tersebut seakan tidak mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya?

“Karena IKM (industri kecil dan menengah) saat ini, termasuk di Kabupaten Limapuluh Kota, dihadapkan dengan banyak persoalan dan kendala,” kata Bupati Limapuluh Kota dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo saat apel pagi gabungan di halaman Kantor Bupati Sarilamak, Kecamatan Harau, Kamis (17/4). Tampak hadir pada apel gabungan tersebut Sekdakab H.Yendri Tomas, SE, MM dan seluruh kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah).

Bupati Alis Marajo menunjuk contoh sejumlah produk IKM khas Limapuluh Kota, yang sebagian di antaranya malah diposisikan sebagai produk unggulan daerah, seperti songket, tenun, gambir, aneka makanan, batu aji, batu bata, anyaman, dan banyak lainnya. “Tapi sebagian besar di antara produk itu di sini masih dikelola dalam skala kecil alias industri rumah tangga (home industry),” sebutnya.

Fakta yang sering ditemui dalam IKM-

BUPATI Alis Marajo saat apel pagi gabungan di halaman Kantor Bupati Sarilamak, Kecamatan Harau, Kamis (17/4).

IKM yang ada, tambah Alis Marajo, antara lain berupa daya saing yang relatif rendah disebabkan mutu produk yang belum memadai, desain yang belum berorientas pasar, ketidakterjaminan ketersediaan bahan baku yang diperlukan, lemahnya akses terhadap sumber-sumber permodalan dan pemasaran serta rendahnya kemampuan manajemen teknologi.

Padahal, tambah mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota itu, dalam pelaksanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh anggota masyarakat, sektor ekonomi merupakan salah satu prioritas yang harus ditumbuhkembangkan, antara lain dilakukan melalui optimalisasi ekonomi kerakyatan dan sektor riil.

“Ini merupakan salah satu misi daerah dan agenda pembangunan daerah yang

diharapkan dapat dirasakan langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” katanya. Untuk itu, imbuh Bupati Alis Marajo, pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah langkah strategis, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, potensi yang ada serta prospek yang sedang dan akan terbuka.

“Namun untuk memaksimalkan hasil dari program ini, maka perlu adanya dukungan dan sinergi antara satu sektor dengan sektor lainnya, salah satunya adalah KUMKM ini,” kata Bupati Alis Marajo. “Tentu sudah menjadi harapan kita agar industri ini mampu bangkit dengan daya saing tinggi dan berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat,” pungkas Alis.

Sementara Kepala Dinas Koperindag Limapuluh Kota Hj.Yunire Yunirman, ST, M.Si menjelaskan bahwa Kementerian

Perindustrian RI memberikan bantuan berupa masing-masing satu set peralatan mesin pengolah gambir pada enam kelompok tani gambir di Limapuluh Kotayang tergabung dalam DPP Asosiasi Petani Gambir Indonesia (Apegi), yaitu Poktan Kulin Sepakat dan Poktan Suka Maju dari Pangkalan, Poktan Sehati dan Poktan Serumpun dari Kapur IX, Poktan Baruah Congkong dari Mungka dan Poktan Aia Sonsang dari Payakumbuh.

Selain itu juga diserahkan bantuan untuk pembangunan rehabilitasi pasar tradisional di nagari, di mana bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Alis Marajo kepada 14 orang wali nagar ipenerima bantuan. “Bantuan ini berasal dari Bansos Kementrian Koperasi dan UKM RI, DAK Kementrian Perdagangan, APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Limapuluh Kota,” jelas Yunire. (joy/ogi)

Pengrajin Gula Aren Berharap Dapat Bantuan Alat Produksi

Asril pembuat gula aren

MELAKONI pekerjaan sebagai pembuat gula aren (gulo saka), Asril, 58, warga Jorong Pasir Laweh, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, punya satu mimpi yang sampai sejauh ini belum mampu ia wujudkan, yaitu memiliki alat produksi gula aren yang memungkinkan ia mampu meningkatkan kapasitas usahanya.

“Kalau jo modal pribadi, joleh ambo indak mampu,” katanya, sambil berharap Pemkab Limapuluh Kota melalui dinas/instansi terkait mempertimbangkan untuk pemberian bantuan alat produksi buat menu-

pang usahanya, baik atas nama hibah atau dicicil. Asril yakin, kalau usahanya sudah didukung oleh alat produksi, angka produksi yang selama ini sangat terbatas, akan bisa ditingkatkan secara optimal.

Asril hanya satu dari sejumlah anggota masyarakat Nagari Labuah Gunuang yang setia melakoni pekerjaan sebagai pembuat gula aren. Asril mengaku memulai pekerjaan itu sejak sekitar lima tahun yang lalu.

Saat itu Asril hanya ikut orangtuanya untuk mengambi air nira di sejumlah batang aren, termasuk juga terlibat secara langsung dalam proses pembuatan gula aren.

Belakangan pekerjaan itu menjadi sumber nafkah bagi Asril dan keluarganya.

Dijelaskan Asril, dalam pengambilan air nira untuk dijadikan gula aren, biasanya dilakukan pagi dan sore, saat di mana batang aren banyak megeluarkan air nira.

Ia mengaku menghabiskan waktu sekitar enam jam untuk dapat memproduksi gula aren. Setiap hari, Asril mampu memproduksi gula aren sebanyak 7 kg, yang dilempar ke pasaran dengan harga Rp13.000/kg. Rata-rata Asril meraup penghasilan Rp91.000/hari.

“Saya sangat senang melakoni pekerjaan sebagai pembuat gula aren,” katanya.

Walaupun penuh resiko, dikatakan Asril, “Satiok karajo tantu ado resikonya.” Dalam konteks pembuat gula aren, diterangkan, resiko yang paling berat adalah saat memanjat batang aren, yang kalau tidak awas bukan tidak mungkin akan jatuh dari batang pohon. Asril mengaku, setiap hari ia memanjat setidaknya 10 batang aren.

Namanya saja batang pohon, ketinggiannya jelas berbeda. “Tapi itu harus dipanjek sampai ke pucuak supayo dapek aia niro,” ungkapnya. Ada kalanya batang aren yang dipanjat itu memiliki ketinggian sampai 20 meter, bahkan terkadang lebih.

Asril mengaku juga pernah hampir terpeleset dan jatuh dari batang pohon, tapi

untung saja peristiwa itu tidak berakibat fatal bagi dirinya.

Seperti dijelaskan di atas, Asril hanya satu dari sekian banyak warga Labuah Gunuang yang menekuni pekerjaan sebagai pembuat gula aren. Maka tak pelak, di banyak bagian dapur rumah warga di sana, ditemui pondok-pondok, yang dijadikan sebagai tempat pembuatan gula aren. Dalam setiap pembuatan gula aren yang dilakukan warga di sana, biasanya dengan melibatkan hampir semua anggota keluarga.

Karena keterbatasan, untuk pembuatan gula aren oleh warga di sana umumnya dilakukan secara tradisional. Termasuk kemasannya, hanya dibalut dengan daun pisang maupun batang pisang yang sudah kering. Sementara untuk menjaga kemurnian dan keaslian dan aroma gula aren, tergantung pada pengelolaan cetakannya yang pada umumnya terbuat dari bambu.

Untuk pemasaran, sebagaimana informasi yang diterima Sinamar di lapangan, dipasok ke pasar-pasar tradisional maupun modern yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota dan sejumlah daerah tetangga. Yang melakukannya adalah para toke, yang lamgsung mengumpulkan gula aren siap produksi langsung ke rumah-rumah penduduk yang memproduksi gula aren. (haj)

12

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Laporan Khusus

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

 4 Tahun Duet Alis Marajo-Asyirwan Yunus

“Menyusul dengan berkembangnya usaha sektor perikanan di daerah ini, tentu akan berdampak kepada aspek ekonomi masyarakat. Upaya itu, tak lain adalah dalam rangka menekan angka “CUKUP lumayanlah,” kata Ijar, 53, saat ditanya hasil yang diperoleh dari usaha ikan dengan kolam yang ia lakukan tidak jauh dari rumahnya.

“Sebagian besar dari biaya kuliah anak saya didapatkan dari hasil kolam ikan ini,” kata Ijar, yang memiliki tiga kolam ikan, yang kesemuanya terpelihara dengan baik.

Memiliki seorang anak yang sedang kuliah di Pekanbaru, Provinsi Riau, Ijar mengaku bahwa kalaulah tidak dibantu oleh hasil kolam ikan, dipastikan ia akan kelabakan untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliah anaknya.Maklum tanaman karet yang selama ini menjadi andalan perekonomian keluarga Ijar, belakangan tidak lagi memberikan hasil yang memadai lantaran nilai jual karet yang rendah di pasaran.

Sebab, dari tiga kolam ikan yang dimiliki Ijar, bila dirata-ratakan setiap bulan mampu memasok pemasukan tambahan buat menggerakkan roda ekomi keluarganya dengan nilai mencapai Rp1,5 juta. “Coba kalau saya tak sempat membuka kolam ikan ini, sumpah mati saya sendiri jadi cemas apakah akan mampu melanjutkan pendidikan anak saya ke perguruan tinggi atau tidak,” katanya.

Kendati tidak banyak anggota masyarakat

yang menjadikan perikanan sebagai usaha andalan, tapi peran sub-sektor tersebut cukup dominan dalam menopang perekonomian sejumlah keluarga di Kabupaten Limapuluh Kota. Terutama perikanan darat, yang dimungkinkan oleh ketersediaan lahan yang cukup, ditunjang oleh sumber air, dan pasar yang senantiasa terbuka dengan lebar.

Karena dinilai salah satu sub-sektor yang cukup memberi kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemkab Limapuluh Kota melalui Dinas Perikanan setempat, terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk mendorong berkembangnya usaha perikanan. Kondisi ini diperkuat oleh antusiasme sejumlah anggota masyarakat yang ingin berusaha di subsektor tersebut.

Memang, dalam memimpin Kabupaten Limapuluh Kota, pasangan Bupati dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo dengan Wakil Bupati Limapuluh Kota Drs. H. Asyirwan Yunus M.Si. punya salah satu komitmen yang sejauh ini masih tetap terpelihara dengan baik, yaitu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui program pembangunan yang meliputi berbagai sektor dan subsektor. Di antaranya sub-sektor perikanan.

Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota, Ir.Refilza, tingginya komitmen Pemkab Limapuluh Kota untuk mendukung program sektor perikanan, antara lain bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar sektor usaha perikanan di daerah ini berkembang dengan baik, yang pada gilirannya akan bisa diharapkan sebagai salah sumber ekonomi yang bisa diandalkan.

“Sehingga, Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota untuk mewujudkan Kabupaten Limapuluh Kota sebagai produsen ikan air tawar terbesar di Provinsi Sumatera Barat tahun 2 0 1 5 , akan dapat diwujudkan

menjadi sebuah kenyataan,” katanya.

Sepertinya, tambah Refilza, tujuan yang hendak dicapai secara perlahan mulai menampakkan wujud seperti yang diharapkan.

Dikatakan Refilza, menyusul dengan berkembangnya usaha sektor perikanan di daerah ini, salah satu dampak yang sangat diharapkan adalah terjadinya perbaikan perekonomian masyarakat, terutama bagi anggota masyarakat yang menggeluti subsektor yang satu ini.

“Kalau perikanan mampu memberi kontribusi untuk perekonomian, denga sendirinya akan mampu pula menekan angka kemiskinan di Limapuluh Kota,” sebutnya lagi.

Lebih jauh dijelaskan Refilza, sesuai dengan program Pemkab Limapuluh Kota yang telah tertuang dalam visi dan misi pembangunan daerah, maka program Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota mengacu kepada Enam Prioritas pembangunan daerah, yang meliputi reformasi birokrasi, ketahanan pangan, pengembangan kawasan strategis, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

Untuk mendukung keenam prioritas pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota tersebut, imbuh Refilza, Dinas Perikanan telah merancang sebuah Visi dan Misi Tahun 2010-2015, yang bakal menjadi landasan untuk menjalankan program pembangunan di sub-sektor perikanan.

Adapun Misi Dinas Perikanan tersebut adalah mendorong semua pihak untuk berusaha di sektor perikanan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian, berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan, memfasilitasi kebutuhan dan ketersediaan sarana produksi perikanan.

Termasuk juga membangun manajemen usaha budidaya perikanan, membangun manajemen pe- n g o l a h a n dan pemasaran

hasil perikanan.

Dikatakan, adapun tujuan Dinas Perikanan untuk membangun misi tersebut, yaitu diharapkan masyarakat termotivasi untuk mengembangkan usaha perikanan. Disamping itu, diharapkan akan terwujud pengembangan produk perikanan yang mengedepankan kelestarian sumber daya alam.

Kemudian terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia penyuluh perikanan. Terwujudnya peningkatan kualitas produk informasi dan regulasi dalam penyusunan kebijakan daerah.

Termasuk juga terwujudnya penumbuhkembangan kelembagaan masyarakat perikanan. Mendorong pengembangan usaha perikanan yang dapat menciptakan perluasan lapangan kerja.

Terwujudnya pengembangan kawasan sentra produksi perikanan dalam kerangka One Villaget One Produk.

Kemudian, terwujudnya pengembangan usaha pembudidaya ikan yang dikelola dalam manajemen kelompok.

Terwujudnya peningkatan produksi hasil perikanan, sesuai dengan permintaan dan berorientasi pasar. Terwujudnya peningkatan konsumsi makan ikan masyarakat perkapita/tahun sesuai standar nasional.

Di penghujung wawancara, Refilza mengatakan, di akhir jabatan duet yang kini memimpin Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu Bupati Alis Marajo dan Wakil Bupati Asyirwan Yunus pada 2015 mendatang, diharapkan produksi perikanan sudah mencapai 42,420 ton. “Di samping itu, kelembagaan masyarakat perikanan sudah tumbuh dan berkembang sebanyak 327 kelompok,” katanya.

Selain itu, tambah Refilza, penghasilan masyarakat yang memanfaatkan potensi sumber daya perikanan dan lingkungan minimal Rp. 1.600.000/ bulan/orang. “Sasaran lain yang tidak kalah pentingnya adalah konsumsi ikan masyarakat bisa mencapai 31 kg/kapita/ tahun. Selain juga diharapkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah mencapai 6 persen,” ujar Refilza mengakhiri. (doddy sastra)

13

S

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Laporan Khusus

IAPA bilang pengembangan usaha di sub-sektor perikanan di Kabupaten Limapuluh Kota tidak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemkab melalui dinas terkait? Dengarlah penjelasan Ir. Refilza, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh, yang menyebutkan jumlah alokasi dana yang dikucurkan untuk subsektor perikanan.

Dikatakan Refilza, guna mendukung usaha pengembangan sektor perikanan di daerah ini, Pemkab Limapuluh Kota melalui Dinas Perikanan telah mengalokasikan dana tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 9,8 milliar lebih. Anggaran sebanyak itu, ungkap, Refiliza, terdiri dari dana APBD sebanyak Rp 5.788,225,850 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak Rp.4. 049.947.000.

Dibandingkan dengan tahun anggaran 2013 lalu, menurut Refilza, alokasi anggaran untuk Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota meningkat segnifikan. Sebab, pada tahun anggaran 2013 lalu Dinas Perikanan hanya mendapat alokasi anggaran pembangun sektor perikanan sebesar Rp. 7,3 miliar terdiri dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 4,1 miliar dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) sebesar Rp. 3,2 miliar.

Refilza mengakui, adapun program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota untuk tahun anggaran 2014 adalah melakukan pengembangan budidaya perikanan seperti usaha pengembangan bibit ikan unggul, pelatihan budidaya belut, sosialisasi dan penilaian cara budidaya ikan yang baik. Mengadakan benih belut untuk Pokdakan ikan nila, pengadaan pakan dan benih ikan dan merevitalisasi kolam tradisional, membuat program gerakan lele terpal nagari.

Di samping program tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota juga melakukan kegiatan pengadaan calon induk ikan unggulan terdiri dari kegiatan pengadaan calon induk ikan mas.

Pengadaan calon induk ikan nila, pengadaan calon induk ikan lele, gurami dan mas. Pengadaan benih ikan dan pakan untuk ditebar di perairan umum, pengadaan induk ikan untuk hactery, pengadaan benih ikan dan pakan untuk lubuk larangan,

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

pembangunan shelter untuk pokmaswas Sosa, restocking lubuk larangan, pembangunan shelter lubuk larangan.

Selain melakukan kegiatan fisik, sebut Refilza, Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota juga melakukan kegiatan lain seperti upaya peningkatan SDM (sumber daya manusia) bagi para pelaku kegiatan usaha perikanan di daerah ini. Untuk kegiatan seperti ini antara lain mencakup kegiatan pelatihan pembenihan ikan langka, dan melakukan bimtek (bimbingan teknis) pengelolaan suaka perikanan.

Kemudian memprogramkan peningkatan jumlah kelembagaan perikanan, baik itu pokdakan, pokmaswas dan poklasar. Membuat program pengembangan budidaya perikanan berupa pendampingan kelompok tani pada budi daya ikan, melakukan pembinaan kelompok perikanan dan bimbingan teknis perikanan. Termasuk melakukan kegiatan pengendalian dan pencegahan penebaran penyakit ikan dan memberikan bantuan obatobatan ikan.

Menurut Refilza, dari serangkaian program kerja yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota itu,

sasaran utama adalah diharapkan mampu meningkatkan derajat perekonomian para petani peternak ikan di daerah ini. “Kalau itu terjadi, tentu akan berimbas terhadap pemberian kontribusi positif terhadap peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Limapuluh Kota,� ungkap Refilza. (doddy sastra)

14

Pemerintahan

Menuju Proporsi Ideal 40% : 60% “Perlunya perhatian serius seluruh SKPD terkait terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di IKK Sarilamak, baik fasilitas umum , fasilitas pelayanan pemerintahan dan fasilitas perekonomian.”

EMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota diharapkan dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih efektif dan efesien. APBD efektif dan efisien memiliki besaran proporsi 40% : 60%, yaitu antara belanja lansung dengan belanja tidak langsung.

Selain itu, Pemkab ini juga dianggap perlu melakukan gerakan penertiban dan pemeliharaan seluruh aset daerah melalui program/kegiatan terpadu antar SKPD terkait. Hal itu termuat di dalam hasil kesepakatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2014 di gedung Shago Bungsu, baru-baru ini.

“Dari Musrenbang yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu diperoleh beberapa kesimpulan penting. Di antaranya, kita mengharapkan penyusunan APBD mendatang sudah

Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

Komposisi APBD

P

Sinamar

mencapai besaran proporsi yang ideal, yaiu 40% dan 60% antara belanja langsung dan belanja tidak langsung,” ungkap Kepala Bappeda kabupaten setempat Ir. H. Novyan Burano kepada wartawan.

Disamping itu juga disimpulkan, target-target hasil pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2010-2015 harus dapat direalisasikan. Renja SKPD-nya harus disusun dengan efektiv dan efesien dengan merujuk pada Rentra masing-masing SKPDS serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh hasil Musrenbang tahunan.

Kesimpulan berikutnya, RKPD tahun 2015 diharapkan Renja SKPD mempedomani hasil-hasil Musrembang kecamatan dan Musrembang kabupaten sesuai dengan kewenangan , tugas pokok dan fungsi SKPD serta ketersediaan dana.

Disamping itu juga disimpulkan perlunya pengendalian potensi-potensi peningkatan PAD melalui berbagai program/kegiatan yang terintegrasi antar SKPD dalam bentuk intensifikasi PAD. Berikut melaksanakan reward and punishment terhadap implementasinya seperti peningkatan penyertaan modal daerah, peningkatan investasi di daerah, upaya peningkatan nilai tambah produksi pertanian, peternakan dan perikanan.

Selanjutnya disepakati, salah satu solusi peningkatan PAD adalah dengan pemanfaatan asset yang berpotensi untuk objek wisata seperti Rest Area di Hulu Air dan danau PLTA

Koto Panjang. Hal ini perlu direncanakan dengan baik oleh seluruh SKPD terkait. Selain potensi wisata, dari PLTA Koto Panjang tersebut dapat juga dapat dipungut Pajak Air Pemukaan sebagai sumber PAD. Terkait dengan hal ini pemerintah daerah perlu melakukan upaya intensif.

Terkait dengan pembangunan sarana jalan, hasil Musrenbang mengharapkan agar memperhatikan prioritas yang disepakati dalam Musrenbang kecamatan. Pilihannya lebih memprioritaskan pada ruas jalan kabupaten, terutama yang mendukung kelancaran arus dristibusi barang dan jasa perekonomian masyarakat.

Selanjutnya juga disimpulkan perlunya perhatian serius seluruh SKPD terkait terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di IKK Sarilamak, baik fasilitas umum , fasilitas pelayanan pemerintahan dan fasilitas perekonomian. Begitu juga perhatian serius SJKPD terkait untuk penyelesaian masalah tapal batas wilayah, baik dengan wilayah kabupaten/kota maupun dengan propinsi tetangga.

Terkait dengan upaya antisipasi dan penanggulangan terhadap krisis moral generasi muda, dianggap perlu penguatan terhadap program dan kegiatan yang mendukung penerapan adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga disimpulkan perlunya koordinasi dan sinergi yang lebih baik dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat terkait dengan peningkatan kwalitas SDM di bidang pendidikan, baik kualitas guru

maupun siswa, melalui sharing program/kegiatan dan sharing pendanaan.

Kesepakatan berikutnya program peningkatan kwalitas dan pengembangan komoditas gambir. Untuk mengangkat komoditi unggulan ini disarankan perlu program/kegiatan yang lebih fokus buat menindaklanjuti deklarasi Gerbang Gambir Nusantara (Gerakan Pembangunan Gambir Nusantara), terutama dalam upaya meningkatkan kapasitas petani dan kualitas produknya.

Selanjutnya juga diharapkan upaya optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mendorong penerapan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasi dan Prosedur (SOP).

Berikutnya juga disimpulkan perlunya upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Terutama keterampilan/keahlian yang dapat memanfaatkan dan meningkatkan nilai tambah produk di samping upaya perluasan lapangan kerja, akses terhadap jaminan kesehatan dan social serta pelayanan dasar (air bersih, pendidikan, kesehatan, dan pangan).

“Berbagai harapan itu sesuai dengan visi daerah yaitu terwujudnya kebersamaan, kemakmuran dan kesejahteraan di Limapuluh Kota yang bernuansa adat aasandi syara’ syara’ basandi Kitabullah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” ujar Novyan. (gun)

Kesimpulan Musrenbang 2014 -Diharapkan dapat menyusun APBD yang efektif dan efesien, dengan proporsi 40% : 60% antara belanja langsung dengan tidak langsung.

-Pemkab dianggap perlu melakukan gerakan penertiban dan pemeliharaan seluruh aset daerah melalui program/kegiatan terpadu antar SKPD terkait.

-Target-target hasil pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2010-2015 harus dapat direalisasikan.

-RKPD tahun 2015 diharapkan Renja SKPD mempedomani hasil-hasil Musrembang kecamatan dan Musrembang kabupaten sesuai dengan kewenangan , tugas pokok dan fungsi SKPD serta ketersediaan dana.

-Perlunya pengendalian potensi-potensi peningkatan PAD melalui berbagai pr gram/kegiatan yang terintegrasi antar SKPD dalam bentuk intensifikasi PAD. -Melaksanakan reward and punishment terhadap implementasinya seperti peningkatan penyertaan modal daerah, peningkatan investasi di daerah, upaya peningkatan nilai tambah produksi pertanian, peternakan dan perikanan.

- Salah satu solusi peningkatan PAD adalah dengan pemanfaatan aset yang berpotensi untuk objek wisata seperti Rest Area di Hulu Air dan danau PLTA Koto Panjang.

-Selain potensi wisata, dari PLTA Koto Panjang tersebut dapat juga dapat dipungut Pajak Air Pemukaan sebagai sumber PAD. -Terkait dengan pembangunan sarana jalan, hasil Musrenbang mengharapkan agar memperhatikan prioritas yang disepakati dalam Musrenbang kecamatan.

Pilihannya lebih memprioritaskan pada ruas jalan kabupaten, terutama yang mendukung kelancaran arus dristibusi barang dan jasa perekonomian masyarakat.

-Perlunya perhatian serius seluruh SKPD terkait terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di IKK Sarilamak, baik fasilitas umum , fasilitas pelayanan pemerintahan dan fasilitas perekonomian.

-Perlunya perhatian serius SJKPD terkait untuk penyelesaian masalah tapal batas wilayah, baik dengan wilayah kabupaten/kota maupun dengan propinsi tetangga.

-Terkait upaya antisipasi dan penanggulangan terhadap krisis moral generasi muda, dianggap perlu penguatan terhadap program dan kegiatan yang mendukung penerapan adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah (ABS SBK) dalam kehidupan masyarakat.

-Perlunya koordinasi dan sinergi yang lebih baik dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat terkait dengan peningkatan kwalitas SDM di bidang pendidikan, baik kualitas guru maupun siswa, melalui sharing program/kegiatan dan sharing pendanaan.

-Peningkatan kwalitas dan pengembangan komoditas gambir.

-Diharapkan upaya optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mendorong penerapan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasi dan Prosedur (SOP).

-Perlunya upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.***

15

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Sorot REDAKSI

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

Lagi, Kecipratan Dana untuk Reklamasi Sungai “Kegiatan penga-manan dan pengendalian banjir Batang Sanipan, juga akan lebih dimaksimalkan untuk pengairan sawah dan kolam ikan petani yang berlokasi di pinggiran Batang Sanipan tersebut.”

M

ELALUI dana APBN tahun anggaran 2014, Kabupaten Lima-puluh Kota kembali mendapatkan anggaran untuk dana reklamasi sungai, dengan kegiatan penguatan tebing sungai Batang Sanipan di Aie Putih, Sarilamak, Kecamatan Harau. Sebelumnya daerah ini juga memperoleh proyek pemba-ngunan Sabodam di kawasan Sungai Kamuyang, Keca-matan Luak.

Menurut keterangan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III (SumbarRiau), Asmelita ST, dana untuk proyek pembangunan penga-manan pengendalian banjir tersebut berasal dari APBN yang mencapai nilai hampir sebesar Rp2,9 miliar. Lokasinya berada sebelum jalan layang Kelok Sembilan yang sudah rampung diker-jakan serta diresmikan Presi-den RI, Susilo Bambang Yudoyono beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Asmelita, pekerjaan tahap I

dikerjakan dengan kawat baronjong sepanjang 400 meter di kiri dan kanan sungai, sekaligus berfungsi untuk pengamanan badan jalan..Menurut dia, program tersebut nantinya diharapkan akan berdampak positif bagi masyarakat Sarilamak dan sekitarnya. Pasalnya selama ini berdasarkan laporan masya-rakat, bila hujan lebat turun, sedikitnya 30 rumah dan warung mereka selalu keban-jiran, dengan adanya penga-manan tebing sungai ini.

“Diharapkan suatu saat nanti akan terbebas dari banjir,” sebutnya.

Dikatakan, kegiatan penga-manan dan pengendalian banjir Batang Sanipan, juga akan lebih dimaksimalkan untuk pengairan sawah dan kolam ikan petani yang berlokasi di pinggiran Batang Sanipan tersebut. Selain itu kawasan sungai tersebut akan bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemeliharaan ikan larangan perairan umum yang dikelola kelompok untuk menambah pendapatan masyarakat sekitar.

Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi yang hendak ke Pangkalan untuk melakukan suatu kegiatan, sempat hadir di lokasi. Politisi Partai Demokrat itu pun didaulat untuk melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) pekerjaan pembangunan prasa-rana pengendalian banjir Batang Sanipan.

Selain Mulyadi, peletakan batu juga dilakukan Kepala Balai Wilayah Sungai Su-matera III (Sumbar-Riau), Asmelita,ST

didampingi satker wilayah III Riau, Ir.Yanedi, Direktur Sumber Artha Reksa Mulia, Parisman Ihwan,SE, kemudian dilanjutkan pema-sangan batu baronjong oleh sejumlah pekerja.

Sementara itu, Mulyadi ketika ditanya menyebutkan bahwa pengerjaan fisik proyek penguatan tebing sungai kemungkinan besar akan berlanjut, karena lingkungan Batang Sanipan saat ini terkesan kurang baik, sehingga berdampak terhadap sawah masyarakat yang tak mampu dialiri air sungai tersebut. Sehingga mendapat perhatian serius dari anggota Komisi V itu.

Tidak hanya sampai di sana, Mulyadi juga memberikan dukungan terhadap pembangunan jalan dari Hulu Ai ke Kubang Balambak, yang dinilai akan ber-dampak positif bagi perekonomian ma-syarakat Limapuluh Kota, utamanya di Kecamatan Harau dan K e c a m a t a n M u n g - k a . Te r m a s u k j u g a

Mulyadi rencana pembangunan jalan strategis nasional ruas PangkalanGalugua, sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) di Provinsi Riau. (zulkifli)

Wabup Minta Warga Waspadai Bahaya Api WAKIL Bupati (Wabup) Limapuluh Kota Drs. H. Asyirwan Yunus M.Si. mengharapkan agar setiap anggota masyarakat mewaspadai bahaya kebakaran yang bisa saja datang secara tiba-tiba. “Kecil jadi kawan, tapi bila besar bisa menjadi lawan,” kata Wabup bertamsil tentang api.

Selain meningkatkan kewaspadaan, Wabup juga meminta semua pihak bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap musibah yang terjadi. “Tidak ada yang ingin tertimpa musibah,” katanya.

Tapi di setiap musibah yang terjadi, menurut Wabup Asyirwan, seharusnya

dapat diambil hikmah dan dipetik pelajaran yang berharga, antara lain berupa peningkatan kewaspadaan.

Wabup menyatakan hal itu ketika bersama Kabid Bansos Dinsosnakertrans Limapuluh Kota Afdal, S.Sos meninjau sekaligus menyerahkan bantuan untuk korban bencana kebakaran di Jorong Parumpuang, Nagari Kotobaru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Jumat (4/4). Di lokasi kejadian Wabup memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar terjadinya musibah agar selalu waspada dan berhati-hati agar kiranya hal ini tidak terjadi lagi nantinya.

Wali Nagari Kotobaru Simalanggang Yosrizal pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan oleh

pemerintah. “Mudah-mudahan ini dapat meringankan beban dari korban kebakaran dan keluarga yang ditimpa kemalangan dapat tabah menghadapinya,” ujar Yos, sambil berharap warga bisa lebih waspada dan memeriksa dengan teliti sebelum pergi meninggalkan rumah.

Menurut Jasirman, seorang warga Jorong Parumpuang yang jadi saksi mata kejadian itu, rumah panggung yang terbuat dari papan itu terbakar pada hari Kamis (3/ 4) malam. Saat kejadian rumah ditinggal pemiliknya, Sudirman (50), karena pergi menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Sedangkan istrinya, yang bernama Nur Elmi (40) dan ketiga anaknya yang lain, juga sedang tidak di rumah ketika peristiwa itu terjadi.

Sumber api tidak diketahui karena

Jasirman orang yang pertama melihat kejadian tersebut mendapatkan rumah sudah lebih dari separuh dilalap sijago merah. Biasanya kebakaran berasal dari arus pendek, tapi tidak untuk kali ini karena rumah lelaki dengan tiga orang anak ini tidak dialiri arus listrik. Dari rumah yang terbuat dari papan itu sama sekali tidak ada barang berharga yang bisa diselamatkan karena mobil damkar (pemadam kebakaran) terlambat sampai di lokasi. Kerugian ditaksur sebesar Rp15 juta.

Bantuan tanggap darurat yang diserahkan Wabup Asyirwan dan rombongan kala itu berupa matras, tenda gulung, panci, seragam sekolah dan sembako, yang diterima langsung oleh Sudirman dengan disaksikan oleh Wali Nagari Koto Baru Simalanggang Yosrizal, wali jorong dan warga sekitarnya. (joy/ogi)

16

Sinamar

Kepramukaan

Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

Wabup: Banyak Manfaat Aktif di Kegiatan Pramuka “Mari kita lakukan kegiatan ini dengan hati yang tulus dan ikhlas sehingga akan memberikan manfaat yang besar pada diri kita, keluarga dan lingkungan, jadi kepada para semua peserta diharapkan untuk sepenuhnya dan serius mengikuti KMD ini.”

W

AKIL Bupati (Wabup) Limapuluh Kota Drs. H. Asyirwan Yunus M.Si. mengatakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia saat ini sudah diwajibkan untuk aktif menggerakkan kegiatan kepramukaan, karena banyak manfaat yang diperoleh dalam aktifitas di luar sekolah tersebut.

Di antara manfaat tersebut, imbuh Wabup Asyirwan, adalah melatih kedisiplinan, kebersamaan, kesetiakawanan, toleransi, saling pengertian dan saling memahami antar sesama. Wabup mengatakan hal itu saat membuka secara resmi kegiatan Kursus Mahir Dasar (KMD) Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Kapur IX tahun 2014 di Kapur IX, Kamis, (27/3).

Tapak hadir pada kesempatan itu Camat Kapur IX Septi Ilwendi, AP, Kapolsek Kapur IX Feri Arjoni, SH, Kanit Bimas Polsek Kapur IX Nasril, SH, Kanit Humas Polsek Kapur IX Irki Fauzi, S.Sos, dan Kepala UPT Kapur IX Jalinus, S.Pd. Terkait acara ini Asyirwan mengingatkan agar kegiatan kepramukaan ini janganlah dilakukan dengan terpaksa karena ini merupakan kegiatan yang positif. “Mari kita lakukan kegiatan ini dengan hati yang tulus dan ikhlas sehingga akan memberikan manfaat yang besar pada diri kita, keluarga dan lingkungan, jadi

kepada para semua peserta diharapkan untuk sepenuhnya dan serius mengikuti KMD ini,”ajak Wabup.

Selanjutnya Wabup Asyirwan mengajak untuk meningkatkan integritas dan kemampuan diri kepada semua peserta yang hadir. “Baik Bapak maupun Ibuk selaku tenaga pendidik adalah panutan di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat pada hari ini masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap guru dan sudah kewajiban kita untuk memelihara itu,” tandas Asyirwan.

Keneddy, S.Pd selaku ketua panitia melaporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan

berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Gerakan Pramuka, dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dasar dan praktis dalam membina pramuka di tiaptiap gugus. “Waktu pelaksanaan dilakukan pada hari libur Sabtu dan Minggu karena kegiatan ini tidak boleh menggunakan jam belajar efektif”, ucap Keneddy.

Pada pelaksanaan KMD kali ini diikuti oleh peserta sebanyak 120 orang yang merupakan utusan dari masing-masing Gugus Depan (Gudep), yaitu pembina dari SD,SMP dan SMA se-Kecamatan Kapur IX dan 2 orang pramuka dari Kecamatan Pangkalan. Dimana nantinya KMD ini dibagi dalam dua jenis kegiatan yaitu

teori dan praktek.

“Untuk teori akan diadakan di aula UPT Pendidikan Kecamatan Kapur IX dan ruang belajar SMAN 1 Kapur IX pada minggu pertama dan kedua, sedangkan prakteknya akan dilaksanakan di bumi perkemahan Muaro Paiti pada minggu ketiga”, terang Keneddy menutup laporannya.

Pembukaan KMD Kecamatan Kapur IX ini ditandai dengan pemasangan tanda peserta oleh Wabup Asyirwan Yunus dan juga dilakukan penyerahan tropy Juara Umum Lomba Pagelaran Seni Nasional Tingkat Kecamatan Kapur IX yang diraih oleh SDN 03 Muaro Paiti.(joy/ogi)

Pramuka diharapkan Mampu Genjot Nasionalisme dan Patriotisme

SEKRETARIS Kwarcab Lima Puluh Kota Zulhikmi, SPd, MMPd menekankan perlunya pramuka sebagai wadah untuk peningkatan nasionalisme dan patriotisme. Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Geladian Pimpinan Regu Kwartir Ranting Kecamatan Lareh Sago Halaban, kemaren. (Roni)

NILAI etika dan sopan santun generasi muda indonesia semakin menurun hingga tahap mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari pergaulan sehari-hari anak muda seperti sikap mau menang sendiri, tidak menghargai orang yang lebih tua, kurang mendengarkan pendapat orang lain dan sibuk dengan urusan diri sendiri.

Demikian disampaikan Ketua Kwarcab Kabupaten Lima Puluh Kota diwakili Sekretaris Kwarcab Lima Puluh Kota Zulhikmi, SP.d, MMPd dalam sambutannya pada acara pembukaan Geladian Pimpinan Regu Kwartir Ranting Kecamatan Lareh Sago Halaban, kemaren.

Zulhikmi yang juga Kepala Disbudparpora Kabupaten Lima Puluh Kota itu juga menambahkan sikap – sikap seperti tersebut akan bermuara pada ketidakpedulian generasi muda terhadap lingkungan dan bahkan negara sendiri. Hal itu berbuntut dengan semakin memudarnya nasionalisme dan patriotisme.

“Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan anak muda diyakini dapat mengembalikan dan meningkatkan rasa berbangsa dan bernegara seperti semangat yang ada pada bangsa ini ketika baru merdeka dari penjajah,” ungkap Zulhikmi.

Sebelumnya Ketua Panitia Penyelenggara Yadri, S.Pd.SD dalam

laporannya mengatakan, Geladian Pimpinan Regu ini diikuti oleh 136 Pramuka penggalang (umur 11-15 tahun) yang berasal dari Gugus Depan yang berpangkalan di Sekolah Dasar dan SLTP se Kecamatan Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Dijelaskan, kegiatan yang digelar di bumi perkemahan Komplek SMPN 5 Kec Lareh Sago Halaban Kanagarian Siatanang selama tiga hari tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas anak didik dalam Gerakan Pramuka terutama dalam mempersiapkan Calon Pimpinan Regu Pramuka Penggalang.

Sementara itu Camat Lareh Sago Halaban Drs. Muftil Wahyudi selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting mengapresiasi semangat peserta dan panitia. Meski diguyur hujan lebat, namun peserta tetap beraktifitas dan melaksanakan seluruh kegiatan dengan penuh suka ria. Menyimak dampak positif kegiatan ini, ia berharap kegiatan itu teragenda setiap tahunnya.

“Kita sangat berterimakasih atas dukungan Dinas Pendidkan, Muspika, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan dan Walinagari beserta tokoh masyakarat Nagari Sitanang, sehingga kegaitan ini dapat dilkasanakan dengan baik.

Kita berharap kegiatan dapat dilakasnan secara rutin,” ungkap Muftil (Roni)

17

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Forum Serumpun

“Kita juga heran, kenapa ide seperti itu baru sekarang muncul? Padahal seyogianya sudah bisa dilakukan sejak jauh hari.”

D

UA tokoh Kota Payakumbuh, yaitu Ketua DPRD H. Wilman Singkuan dan Ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Indra Zahur Dt. Rajo Simarajo SE, menyambut baik nota kesepahaman (MoU=memorandum of understanding) yang ditantangani Pemko Payakumbuh dengan Pemkab Limapuluh Kota, beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Kota Payakumbuh H. Wilman Singkuan, misalnya, menilai banyak program di antara kedua daerah yang sebenarnya bisa dikerjasamakan. Selain letak geografis kedua daerah otonom yang berdekatan, kesamaan budaya, adat-istiadat, bahasa, masalah sosial-kemasyarakatan, dan lainnya, menurut Wilman, memungkinkan kedua daerah menjalin kerja sama di banyak sektor kegiatan atau pembangunan.

“Kita juga heran, kenapa ide seperti itu baru sekarang muncul?

Padahal seyogianya sudah bisa dilakukan sejak jauh hari,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.

Tapi Wilman mengharapkan agar nota kesepahaman itu tidak hanya menjadi macan kertas tanpa aplikasi sama sekali.

“Mestinya sesegeranya dilakukan action, terutama pada bidang-bidang yang dinilai urgen,” sebut Wilman, sambil menambahkan, dana APBD kedua daerah yang relatif terbatas, dengan nota kesepahaman itu diharapkan ada nilai tambah yang bisa dipetik oleh kedua daerah.*** Senada dengan Wilman, Ketua LKAAM Payakumbuh, Indra Zahur Dt. Rajo Simarajo SE, mengharapkan agar nota kesepahaman yang ditandatangani antara Pemko Payakumbuh dengan Pemkab Limapuluh Kota tidak sebatas

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

daerah menandatangani Payakumbuh, kegiatan yang bermuatan MOu. Senin (6/1). fisik-maerial saja, tapi Ke depan, gairah petani Keduanya juga mencakup kegiatan coklat Payakumbuh dan dinilai non-fisik.

Limapuluh Kota dalam mengambil “Tantangan zaman membudidayakan tanaman kebijakan yang semakin bertambah ekspor ini, diharapkan bakal sangat tepat, berat,” kata Indra. lebih meningkat. “Kita siap dan Tantangan ke depan itu memajukan dan diharapkan tidak hanya sebatas menampung hasil produksi publik akan tingkat persaingan pertanian coklat di Luak mempercepat ekonomi yang makin Limopuluah ini,” ucap Ketua kemajuan tajam antardaerah atau Keltan Tanjung Subur, Joni pembangunan antarindividu Saputra. kedua daerah, masyarakat. Yang Walikota Riza Falepi dan untuk terlebih lagi, menurut H. Wilman Singkuan Indra Zahur Bupati Ali Marajo, di depan peningkatan Indra, tantangan berupa 200-an undangan, menyatakan kesejahteraan warga. terjadinya degradasi moral di komitmennya untuk Penandatanganan nota kesepakalangan anak nagari sebagai imbas mengaplikasikan kerjasama haman kerjasama itu dihadiri Wakil dari kemajuan iptek (ilmu antardaerah ini dalam bentuk nyata.

Walikota H. Suwandel Muchtar, pengetahuan dan teknologi), ”Kita tak akan berhenti di sini Sekdako H. Benni Warlis, Sekdakab termasuk mulai melunturnya nilai(penandatanganan MoU saja, Red), Yendri Thomas, anggota Muspida, nilai adat dan budaya di tengah tapi akan diwujudkan dalam bentuk Ketua DPRD Payakumbuh Wilman masyarakat. karya nyata di lapangan,” tegas Singkuan, Wakil Ketua DPRD H. “Karena Payakumbuh dan Riza dan Alis Marajo.

Sudirman Rusma, Ketua TP-PKK Ny. Limapuluh Kota berasal dari daerah Untuk itu, Bupati Alis Marajo dan yang serumpun, seyogianya nota Dr. Henny Riza Falepi, pimpinan Walikota Riza meminta seluruh kesepahaman yang ditandatangani SKPD kedua daerah, Ketua KAN 8 SKPD sesegeranya menindaklanjuti oleh kepala daerah kedua daerah nagari, ormas, orpol dan sejumlah perjanjian kerjasama kedua daerah, juga mencakup bagaimana upaya undangan lainnya. dengan melengkapinya dengan mempertahankan nilai-nilai adat dan Nota kesepahaman (MoU=Memoberbagai regulasi. Menurut Bupati, budaya di tengah masyakat,” randum of understanding) kerjasama MoU yang disepakati sebagai wujud katanya. Sehingga, tambah Indra, daerah yang dibacakan Kepala dari mengembalikan sejarah kedua kemajuan yang dicapai oleh kedua Bappeda Payakumbuh, Drs. Rida daerah yang serumpun. “Ke depan, daerah dengan tidak meninggalkan Ananda itu, meliputi tiga hal dengan setiap kebijakan yang dilahirkan, nilai-nilai luhur yang diwarisi secara sembilan ruang lingkup. Ketiganya benar-benar saling menguntungkan turun-temurun. yaitu aspek kedua daerah,” sebutnya.

“Saya pikir hal-hal semacam ini pembangunan, peningkatan pelayaDikatakan, Pemkab dan Pemko perlu mendapat perhatian yang nan masyarakat dan pendayagunaan Payakumbuh, sesuai dengan sungguh-sungguh dari kita bersama potesi daerah. semangat otonomi daerah, hanya mengingat begitu besarnya tanSementara, sembilan ruang terpisah karena adimintrasi tangan terhadap kelestarian adat lingkup yang akan dikejar, masingpemerintahan saja. Tapi, secara dan nilai-nilai budaya ke depan,” ia masing di bidang pemerintahan, kultur budaya, Payakumbuh dan menambahkan. “Tentu harapan infrastruktur, budaya pariwisata Limapuluh Kota adalah satu kesaterbesar kita sandarkan kepada olahraga, kehutanan/lingkungan tuan yang tak bisa dipisahkan. jajaran pemerintah sebagai pehidup, ekonomi/investasi, kesehatan, “Karena itu, seluruh SKPD dan ngemban amanah untuk melakpendidikan, ketentraman/ketertiban DPRD harus punya visi yang sama sanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat dan bidang memajukan kedua daerah, untuk dan sosial-kemasyarakatan,” tandas penanggulangan bencana. kesejahteraan masyarakat Luak Indra.

Tindak lanjut bidang ekonomi, di Limopuluah. Kedua daerah ini akan Seperti diberitakan sebelumnya, antaranya adalah pengolahan hasil cepat berkembang, jika sinergisitas dua top eksekutif Luak Limopuluah, produksi pertanian. Pemko memberi dalam setiap gerak pembangunan yaitu Walikota Payakumbuh Riza ruang kepada Ketua Keltan Tanjung dapat diaplikasikan,” kata Walikota Falepi dan Bupati Limapuluh Kota Subur Joni Saputra, membacakan dan Bupati. (e2) Alis Marajo, menandatangani nota profil pabrik mini coklat milik keltan kesepahaman kerjasama daerah di tersebut, usai kedua pimpinan aula Balaikota Bukik Sibaluik

Kaba Rantau 18 REDAKSI

“Para perantau Riau asal Luak Limopuluah itu, kalau dinilai memenuhi syarat administratif seperti yang telah digariskan Undang-undang, akan direkrut menempati sejumlah posisi di lingkungan Pemprov Riau, baik untuk eselon III maupun IV.” SETELAH selama sekitar 10 tahun hampir tidak ada perantau Luak Limapuluh yang menduduki posisiposisi strategis di jajaran Pemprov Riau, menyusul setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Annas Maamun dan Arsjadjuliandi Rachman sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Februari lalu, para perantau dari Luak Limopuluah kembali “mendapat angin.”

“Kami saat ini tengah berada di suatu tempat tertentu di Pekanbaru, tengah berunding untuk mematutmatut siapa di antara perantau asal Luak Limapuluah (Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh) yang dinilai pantas masuk ke jajaran Pemprov Riau,” ujar Syafriadi, tokoh perantau Riau asal Sumbar yang mengaku dekat dengan Arsjadjuliandi alias Andi Rachman, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau.

Para perantau Riau asal Luak Limopuluah itu, sambung Syafriadi, kalau dinilai memenuhi syarat administratif seperti yang telah digariskan Undang-undang, akan direkrut menempati sejumlah posisi di lingkungan Pemprov Riau, baik untuk eselon III maupun IV. “Bahkan kalau ada yang memenuhi syarat menduduki jabatan eselon II, juga tidak tertutup kemungkinan,” sebutnya.

“Bisa saja mereka itu akan ditempatkan di lingkungan Sekdaprov Riau, atau ditempatkan di sejumlah dinas/ badan di lingkungan Pemprov Riau,” kata Syafriadi kepada Sinamar, sambil menambahkan bahwa sejauh ini pihaknya telah mengantongi sejumlah nama yang akan

diusulkan ke Baperjakat Pemprov Riau untuk ditimangtimang buat menempati sejumlah jabatan di lingkungan Pemprov Riau.

Apakah Syafriadi dkk mematut-matut nama perantau Riau asal Luak Limapuluah Kota untuk direkrut menjadi pejabat di lingkungan Pemprov Riau atas seizin Andi Rachman atau pandaipandai mereka saja, sejauh ini belum dapat kepastian. Satu hal Arsjadjuliandi yang jelas, tidak lama setelah dilantik sebagai Gubernur Riau periode 20142019, H. Annas Maamun telah menarik sejumlah orang terdekatnya masuk ke jajaran Pemprov Riau.

Terbetik kabar, ada anak dan minantu serta kerabat sang Gubernur lainnya yang dipercaya memegang sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemprov Riau.

Kebijakan Gubernur Annas Maamun ini belakangan banyak mendapat sorotan publik. Apakah upaya Syafriadi dkk atas suruhan Andi Rachman, dimaksudkan agar ada juga orang-orang Andi yang mendapat jabatan di Pemprov Riau?

Sekali lagi, belum diperoleh jawaban pasti untuk pertanyaan yang satu ini. Tapi satu hal lain yang juga pasti adalah bahwa terhitung sejak 10 tahun belakangan sudah jarang putera Riau asal Luak Limapuluah – bahkan Sumbar-yang dipercaya untuk menempati jabatan-jabatan penting di lingkungan Pemprov Riau.

Termasuk juga di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

Dinon-jobkan Pada rentang waktu 10 tahun itu, ketika tampuk kepemimpinan Riau dipegang oleh Gubernur HM Rusli Zainal, terasa sekali nuansa antipendatang dari Minang, apalagi kalau untuk dipercaya

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

duduk di posisi-posisi strategis di lingkungan Pemprov Riau. Kala itu, dalam rentang waktu 10 tahun tersebut, kebanyakan posisi jabatan penting di lingkungan Pemprov Riau diisi putera Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir), negeri asal Rusli Zainal.

Informasi lain menyebutkan, dalam rentang waktu 10 tahun tersebut, sejumlah putera Riau asal Sumbar yang sebelumnya dipercaya menempati jabatan-jabatan tertentu di lingkungan Pemprov Riau, satu per satu ditarik untuk Rachman kemudian dinon-jobkan.

Bahkan tidak jarang di antara pejabat tersebut memiliki kemampuan yang bisa diandalkan, tapi tetap saja dibebastugaskan oleh rezim yang berkuasa saat itu.

Menyusul suksesi di Riau dengan dilaksanakannya Pilgub (Pemilihan Gubernur) Riau 2013, harapan baru pun datang menyusul terpilihnya duet baru yang dipercaya untuk memimpin Provinsi Riau lima tahun ke depan. Kalau untuk posisi gubernur ditempati Annas Maamun, putera Riau yang berasal dari Bagansiapi-api, Kabupaten Rohil (Rokan Hilir); sementara untuk posisi wakil gubernur dipercayakan kepada Andi Rachman.

Inilah harapan baru warga Riau asal Sumbar di negeri yang kaya dengan minyak itu. Kendati banyak menghabiskan pengabdiannya di Riau, bahkan sempat dipercaya sebagai anggota DPRD Riau dan DPR RI dari Dapil Riau, sejatinya Andi Rachman berdarah Pangkalan, karena kedua orangtuanya berasal dari Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota.

Sejauh ini Andi Rachman masih tetap setia memelihara hubungan emosionalnya dengan nagari asalnya, termasuk juga dengan para familinya di Pangkalan. Pada momen-momen tertentu, semisal ketika di Pangkalan digelar

potang balimau –tradisi masyarakat lokal dalam menyambut bulan suci Ramadhan— Andi Rachman tampak hadir dan berbaur dengan anggota masyarakat lainnya.

Ihwal Andi Rachman asli putera Pangkalan, setidaknya bisa dipetik dari pernyataan Arsadjuliato Rachman alias Anto Rachman, yang tidak lain adalah kakak kandung dari Andi Rachman. Dulu, sebelum puncak Pilgub Riau 2013 digelar, keluarga itu mengumpulkan warga Riau asal Nagari Pangkalan di kediaman Anto Rachman di bilangan Jalan Kuantan Raya, Pekanbaru.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Limapuluh Kota yang juga berdarah Pangkalan, Drs. H. Asyirwan Yunus M.Si., itu Anto Rachman terang-terangan meminta kepada semua yang hadir untuk memberikan dukungan bagi Andi Rachman yang maju di ajang Pilgub Riau 2013 dengan membidik kursi wakil gubernur, mendampingi Annas Maamun di posisi gubernur.

“Kapan lagi putera Riau asal Pangkalan menduduki posisi setingkat wakil gubernur di Riau,” katanya, kala itu. Nah, menurut Anto Rachman, pada ajang Pilgub Riau 2013 sudah ada Andi Rachman yang dinyatakan maju di ajang Pilgub Riau 2013 dengan membidik kursi sebagai wakil gubernur. “Maka saatnya warga Riau asal Pangkalan untuk memberi dukungan agar putera Pangkalan bisa pula menduduki posisi wakil gubernur di daerah ini,” katanya.

Ketokohan Anto Rachman di Riau juga tidak kalah dengan adiknya, Andi Rachman. Saat ini Anto dipercaya menjadi Ketua DPW PP (Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila) Provinsi Riau. Dalam ajang Pemilu Legislatif 2014, Anto Rachman juga maju sebagai caleg (calon anggota legislatif) untuk DPD RI dari Dapil (Daerah Pemilihan) Provinsi Riau. Apakah Anto Rachman juga terpilih untuk duduk di DPD RI, sejauh ini belum diperoleh informasi yang pasti. (e2)

(F/net)

REDAKSI 19 Kependudukan

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

KTP-el Gratis dan

Berlaku Seumur Hidup “Khusus untuk penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya telah melewati waktu satu tahun, cukup dengan keputusan Kepala Disdukcapil. Ini berbeda dengan waktu sebelumnya yang mengharuskan adanya proses di pengadilan negeri.”

M

ASYARAKAT sepertinya tak perlu repot-repot lagi memperpanjang masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya setiap lima tahun sekali. Begitu juga bagi para orang tua yang terlambat mengurus Akta Kelahiran anaknya, tidak harus pula meminta penetapan Pengadilan Negeri.

Sebab, kini KTP elektronik (KTP-el) berlaku seumur hidup. Begitu pula penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya lewat dari satu tahun, cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Demikian disampaikan Kepala Disdukcapil Kabupaten Limapuluh Kota Aprizal Aziz, SH di ruang kerjanya di Sarilamak, baru-baru ini.

“Penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami sejumlah perubahan mendasar. Perubahan tersebut diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,” ungkap Afrizal.

Perubahan itu, lanjut Afizal, antara lain, masa berlaku KTP-el. Masa berlaku semula selama lima tahun, diubah menjadi seumur hidup, kecuali ada perubahan data seperti perubahan status, nama, alamat atau jenis kelamin. Ini berlaku bagi KTP-el yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan, tanpa harus mengubah fisik KTP-el yang sudah diterbitkan tersebut.

Stelsel Aktif Selain itu, ke depan dalam pelayanan administrasi kependudukan ini menganut sistem stelsel aktif. Artinya, yang akan aktif adalah pemerintah melalui petugas dengan pola jemput bola atau pelayanan keliling. Berbeda dengan waktu sebelumnya yang mewajibkan penduduk lebih aktif.

Namun, Afrizal tidak menampik, untuk saat ini pihaknya masih mengharapkan masyarakat dan Disdukcapil untuk sama-sama aktif dalam pelayanan adiministrasi kependudukan tersebut. Sebab, hingga kini pihaknya masih serba keterbatasan mulai dari sumberdaya manusia (SDM) hingga sarana dan prasarana buat pelayanan administrasi kependudukan dimaksud.

Perubahan lain, pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang sebelumnya terpusat di Jakarta, kini diserahkan kepada Disdukcapil. Untuk ini, Disdukcapil Limapuluh Kota telah menyiapkan perangkat dan petugasnya, namun untuk blangkonya hingga sekarang masih menunggu dari pusat.

Data kependudukan yang bersumber dari Disdukcapil ini akan menjadi satu-satunya data

(F/net) kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

“Khusus untuk penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya telah melewati waktu satu tahun, cukup dengan keputusan Kepala Disdukcapil.

Ini berbeda dengan waktu sebelumnya yang mengharuskan adanya proses di pengadilan negeri,” katanya.

Bukan itu saja, penerbitan akta kelahiran ini juga bisa dilakukan di tempat domisili dan tidak perlu di tempat terjadinya peristiwa kelahiran.

“Kalau dulu pengurusan akta kelahiran itu di daerah tempat kelahiran, sekarang bisa ditempat ia berdomisili dengan tetap mencantumkan tempat kelahiran sebenarnya. Perubahan ini jelas sangat memudahkan dan

Benahi Sapras dan SDM DALAM rangka mewujudkan pelayanan prima, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten LimaPuluh Kota terus menyempurnakan sarana dan prasarana (sapras) serta kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparatnya. “ami terus berupaya meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan prima tersebut kami senantiasa melakukan pembenahan di berbagai lini,” ungkap Kepala Disdukcapil Kabupaten LimaPuluh Kota Aprizal Aziz, SH. Pembenahan itu antara lain pada sarana dan prasarana berupa perangkat komputer, paket antrian pelayanan sistem loket seperti bank dan lainnya. Dengan adanya loket antrian, masyarakat yang meminta pelayanan harus melewati antrian yang tertib. “Dengan adanya loket antrian, kini tidak ada lagi aksi saling rebut,” ujar Afrizal.

Selain itu, Disdukcapil juga membenahi kualitas aparatnya hingga para pelayan masyarakat itu diharapkan benar-benar mampu menunjukan keramahtamahan dan kesabaran dalam menyuguhkan pelayanan. Ketika ada warga yang emosi, petugas diharapkan mampu menjadi pendengar yang baik, berikut memberikan penjelasan dan solusi hingga warga bersangkutan merasa puas. Artinya, petugas diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

Begitu juga ketika menghadapi masyarakat yang persyaratannya tidak lengkap dan tidak bisa diproses, diharapkan bisa ditangani petugas sehingga warga bersangkutan tidak merasa kesal atau dongkol.

Sedangkan bagi pemohon yang memiliki persyaratan lengkap dan dokumen data yang benar, dokumen yang dimintanya akan terbit dalam hari itu juga.

Afrizal tidak membantah hingga kini kualitas pelayanan yang disuguhkan belum sempurna. Namun ia pihaknya tetap

berupaya untuk menampilkan yang lebih baik lagi. “Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang memuaskan, kami menerapkan pelayanan tiga S yang diawali dengan sapa, senyum dan santun,” tutur Afrizal.

Untuk mengawasi pelayanan yang diberikan aparatnya itu, kantor pelayanan itu telah dilengkapi dengan cctv Afrizal.

Dari cctv itu pihak pimpinan senantiasa bisa mengetahui setiap kejadian seperti antrean dan pratek pelayanan yang disuguhkan aparat.

Menyoal pelayanan stelsel aktif sebagaimana diperintahkan undang-undang, Afrizal menyebut pihaknya butuh mobil operasional yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana. Dengan begitu pihaknya bisa memberikan pelayanan satu hari siap di setiap kecamatan yang dikun-

Aprizal Aziz

jungi. “Selagi masih menggunakan mobil biasa, dokumen yang diminta penduduk terpaksa diproses dulu di kantor Disdukcapil. Ini jelas memakan waktu lebih dari satu hari,” ujarnya Menyoal perekaman data, Afrizal menjelaskan, hingga kini sudah terekam data penduduk Kbupaten Lima Puluh Kota sebanyak 239.304 orang. Bagi yang belum ia menghimbau untuk segera melakukan perekaman ke kantor camat atau ke kantor Disdukcapil. (hendri gunawan)

menguntungkan bagi penduduk,” papar Afrizal.

Tak kalah menariknya, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tersebut tidak memungut biaya alias gratis. Kecuali, denda terhadap akte kelahiran yang pelaporannya melebihi 60 hari kerja.

Bila Undang-undang mengatur denda maksimal Rp1 juta, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota hanya menetapkan sebesar Rp75 ribu. “Tujuan denda ini antara lain agar penduduk mentaati aturan yang ada tentang akta kelahiran tersebut,” terangnya lagi.

Apalagi akta kelahiran merupakan dokumen pertama bagi seseorang.

Untuk menghindari adanya denda, masyarakat dihimbau agar menyegerakan mengurus akta kelahiran anaknya sebelum 60 hari.

“Penerbitan semua dokumen kependudukan mulai dari KK, KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan lainnya diubah menjadi gratis. Hal ini juga termuat di dalam surat edaran Mendagri Nomor 470/327/ SJ perihal perubahan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan,” ujar Afrizal. (hendri gunawan)

20

Politik & Kolom

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

Alhamdulillah, Pemilu Berjalan Aman, Lancar

Begitu tinggi partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif di Solok Bio-Bio. Kenapa tidak, dari tiap TPS yang ada diperkirakan sekitar 80% angka partisipasi masyarakat untuk ikut memilih dan itu sudah melebihi periode sebelumnya.

A

LHAMDULILLAH, pesta demokrasi tingkat nasional berupa Pemilu Legislatif 2014 yang puncaknya dilaksanakan pada Rabu (9/4) lalu, untuk tingkat Kabupaten Limapuluh Kota berjalan aman dan lancar. Hampir tidak ada peristiwa menonjol yang terjadi, yang mungkin ikut menciderai pesta demokrasi yang digelar sekali lima tahun itu.

Hampir di semua nagari dan kecamatan d daerah ini, pada hari H pencoblosan tampak masyarakat berbondongbondong datang ke TPS-TPS (tempat pemungutan suara) untuk menggunakan hak pilihnya. Tidak jarang pula ada di antara anggota masyarakat yang sengaja tidak bekerja pada hari itu, dimaksudkan agar dapat menggunakan salah satu haknya sebagai warga negara.

Bukan hanya masyarakat biasa, para elite di jajaran Pemkab Limapuluh Kota juga tidak mau kalah dalam menggunakan hak politiknya. Wakil Bupati Limapuluh Kota Drs. H. Asyirwan Yunus M.Si., misalnya, menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS 1 di Jorong Purwajaya, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau.

Dalam kesempatan itu, Wabup didampingi Camat Harau Decki Yusman, S.STP. Kedatangan Wabup Asyirwan Yunus di TPS tersebut disambut hangat warga setempat yang telah ramai memenuhi lokasi

pemungutan suara tersebut. Usai mencoblos, Asyirwan Yunus langsung bergerak untuk melakukan pemantauan proses pemungutan suara di beberapa TPS yang berada dikawasan Kecamatan Harau. Salah satunya TPS yang ada di Nagari Solok Bio Bio. Di lokasi tersebut Wabup Asyirwan Yunus berbaur dan berbincang akrab dengan warga setempat dan petugas TPS. Terpantau pada saat itu, begitu tinggi partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif di Solok Bio-Bio. Kenapa tidak, dari tiap TPS yang ada diperkirakan sekitar 80% angka partisipasi masyarakat untuk ikut memilih dan itu sudah melebihi periode sebelumnya.

Dalam kesempatan itu Asyirwan Yunus menyambut gembira akan tingginya kesadaran warga untuk ikut serta dalam Pemilu Legislatif kali ini. “Untuk sementara ini proses pemungutan suara berjalan lancar dan aman, semoga kondisi ini terus berlanjut sampai proses perhitungan surat suara selesai dilakukan,” harap Asyirwan.

Kondisi yang sama ditemui Asyirwan Yunus saat melanjutkan peninjauannya ke TPS di Nagari Tarantang. Tidak jauh beda dengan di Solok Bio Bio, partisipasi warga Tarantang juga mengalami peningkatan.

Di bagian lain, petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 04 Jorong Tanah Tingkah, Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki terpaksa mendatangi RSUD Achmad Darwis di Kota

Payakumbuh, Rabu (9/4), dimaksudkan untuk melayani masyarakat yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap. Di TPS 04 Jorong Tanah Tingkah ini terdapat enam orang pemilih tetap yang sedang dalam rawat di rumah sakit kebanggaan Kabupaten Limapuluh Kota itu.

Kedatangan petugas KPPS mendapat pengawa-san ketat dari Panitia Pengawas Pemilu Nagari Sungai Rimbang untuk membantu KPPS melak-anakan pemilihan kategori khusus.”Kita harus jemput bola demi melayani partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini. Sesuai dengan peraturan KPU, pemilih hanya boleh mencoblos di TPS masing-masing. Dengan adanya warga yang dirawat kita harus bertanggung jawab untuk menyalurkan pilihan me-reka dengan mendatangi lang-sung,” ujar Yenti Sovia PPL Nagari Sungai Rim-bang.

Dari data awal, terdapat sekitar 17 pemilih yang dirawat di RSUD Ahmad Darwis. Tetapi, saat pen-coblosan dimulai, jumlah pemilih sudah ada yang pulang dan bersisa sebanyak 6 pemilih.

Sementara itu, Komi-sioner KPU Kabupaten Limapuluh Kota Ilham Yusardi mengatakan, seluruh DPT harus me-milih di DPT masing-masing. Maka dari itu, KPU Lima-puluh Kota melalui PPK Suliki, PPS sampai KPPS menjemput bola dengan mendatangi pemilih yang sakit. (joy/ogi/ddg)

Mengukur Tingkat Partisipasi Pemilih Oleh: Evi Endri *)

KETIKA pada Rabu (9/4) digelar Pemilu Legislatif 2014, dimaksudkan untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi, DPR RI dan DPD RI untuk masa bakti 2014-2019, realitas yang kita lihat di Kabupaten Limapuluh Kota antara lain pesta demokrasi sekali lima tahunan itu berlangsung dalam suasana aman dan lancar, dan tanpa gejolak yang berarti sama sekali.

Para anggota masyarakat yang telah memiliki hak pilih, pada hari itu sengaja meluangkan waktunya datang ke TPS (tempat pemungutan suara) untuk memilih parta atau wakil rakyat sesuai dengan keinginan mereka. Para petugas, mulai dari tingkat kabupaten sampai ke

nagari-nagari, tampak bekerja sungguhsungguh untuk menyukseskan pesta demokrasi yang dihelat secara nasional tersebut.

Kita tentu tidak akan mempersoalkan, partai mana yang paling banyak dipilih oleh para pemilih di daerah ini, dan caleg (calon anggota legislatif) mana saja yang kemudian dinyatakan terpilih untuk duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat ataupun daerah. Kita berasumsi, setiap pemilih sudah punya dasar pertimbangan yang cukup matang dalam menjatuhkan pilihan politiknya.

Selain pemilu yang berjalan aman dan lancar, agaknya hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya. Karena hal ini berkorelasi dekat dengan sejauhmana KPU (komisi pemilihan umum) dinilai sukses menjalankan tugasnya, selain juga terkait dengan sejauhmana tingkat kesadaran masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Fakta bahwa ada sejumlah anggota masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, dimungkinkan oleh berbagai

sebab. Antara lain, karena masyarakat tidak menerima informasi yang cukup tentang pelaksanaan pemilu. Hal ini terkait erat dengan tugas KPU, yaitu sejauhmana para komisioner di lembaga itu maksimal menjalankan tugastugasnya, terutama tugas melakukan sosialisasi pemilu.

Tapi, di tengah kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi dewasa ini, agaknya terasa naif kalau ada di antara anggota masyarakat yang tidak tahu sama sekali tentang pelaksanaan pemilu.

Kalaupun upaya sosialisasi yang dilakukan KPU dan jajarannya tidak sampai ke masyarakat, setidaknya melalui berbagai media masyarakat akan pasti tahu ihwal pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Makanya, kalau masih ada di antara anggota masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, penyebab terbanyak ditengarai karena anggota masyarakat itu sendiri yang tidak mau datang ke TPS untuk memilih. Tentu banyak pula faktor yang memungkinkan hal itu. Antara lain, pada saat hari pemilihan, anggota masyarakat itu dihadapkan dengan tugas lain yang tak bisa dielakkan, dan terasa

lebih perlu daripada memilih.

Boleh jadi karena kejenuhan. Karena agenda serupa tergolong sering dilakukan, ada di antara anggota masyarakat yang tidak antuasias lagi menyambutnya.

Tapi faktor penyebab yang agaknya perlu menjadi perhatian adalah berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap wakil mereka yang duduk di lembaga legislatif, dimungkinkan oleh praktekpraktek tak benar yang dilakukan sejumlah oknum legislator selama ini.

Agaknya, faktor yang disebut terakhir menjadi catatan bagi para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif periode lima tahun mendatang, yaitu bagaimana mereka mampu memainkan peran sesuai dengan tugas, fungsi, dan kompetensi yang mereka miliki. Kalau itu sudah dilakukan dengan baik, kita yakin pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang tingkat partispasi para pemilih akan meningkat dengan sendirinya.*** *) Penulis adalah mantan wartawan Harian Singgalang Padang, dan saat ini menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Tabloid “Riau Aksi” Pekanbaru.

21

Lingkungan Hidup

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

Luas Kawasan Hutan Terus Saja Mengalami Penurunan “Jika yang diusut dan ditangkap itu penebang kayu secara tradisional yang dilakukan masyarakat, rasa iba timbul, Karena, mereka melakukan itu untuk makan sehari-hari menggergaji kayu atau menebang hanya dengan kampak.”

LUAS kawasan hutan yang ada di Limapuluh Kota setiap tahun makin tergerus.

Ini sudah pasti.

Sebab, kini penebangan liar walau terus menurun kuantitasnya, tapi masih tetap ada. Kian hari kian sempitlah

H Khalid MH

polisi kehutanan terus menggergaji luas hutan yang mebergerak aktif kayu atau n y et o r o k s i g e n b a g i melakukan pengamanan menebang nafas dan paru-paru kehutanan di Limapuluh hanya dengan dunia ini.

Kota. Meski tenaga satu kampak.

Kepala Dinas polisi hutan untuk satu Lepuh tangan Kehutanan dan Perkecamatan yang luasnya mengampak t a mb a n g a n L i m a p u l u h hampir sama dengan, kayu memang Kota H Khalid MH, di namun kini koordinasi luar biasa Payakumbuh mengadilakukan secara memiriskan. takan bahwa baik menyeluruh.

Hanya untuk secara kuantitas Di tahun 2013, jelas makan kemaupun kualitas berbagai gebrakan luarga,” penebangan pohon dilakukan oleh Dinas ungkap Romi secara ilegal ini makin Kehutanan dan (32) salah turun jumlahnya.

Pertambangan. Antara seorang Untuk 2013, berbagai lain, dengan Patroli warga Harau, program dilaksanakan H Asyirwan Yunus Kehutanan secara rutin Limapuluh demi terjaganya area Alis Marajo oleh para polisi hutan.

Kota. hutan ini. “Mari “Dinas Kehutanan dan Sementara, pemain sebenarnya, menjaga hutan, sama dengan oknum, tidak terusik. Kalaupun ada menjaga hati,” ujar Khalid penuh Pertambangan pun telah membuat yang mengusik, bakal terlindung, makna.

Momerandum of Understanding (MoU) entah oleh atasan atau orang yang Bupati Limapuluh Kota Alis dengan Komando Daerah Militer lebih tinggi darinya.

Marajo dan Wakil Bupati H Asyir0306 50 Kota, Kepolisian Resort 50 wa n Yu n u s t e r u s - m e n e r u s m e Kota, Kepolisian Resort Resah nyampaikan agar masyarakatnya Payakumbuh, untuk penanganan Kepala Dinas Kehutanan dan menjaga pohon, termasuk hutan. persoalan penjagaan keamanan Pertambangan Limapuluh Kota H Sebab, menurut Alis Marajo hutan hutan ini,” ujar Khalid menjelaskan Khalid MH mengaku resah alang sebagai sumber kehidupan dan didampingi Kabid Rehabilitasi kepalang. Berkali-kali, Dinas Kehupenjaga manusia justru dari Hutan dan Lahan, Prima Deswita. tanan dan Pertambangan bencana yang siap menghantam.

Selanjutnya, berdasarkan MoU melakukan berbagai koordinasi, Penebangan kayu ilegal (illegal ini, Tim Penanggulangan Hutan menggerebek upaya perambahan logging) semakin tahun semakin Terpadu (TPHT) di Limapuluh Kota hutan yang semena-mena ini. turun jumlahnya. Angka pasti ini bekerjasama, melakukan penangBerbagai kasus pembalakan penurunan ini belum dapat dikira. gulangan sekaligus penyadaran dan liar, pengangkutan kayu ilegal Namun yang telah terjadi, sudah sosialisasi ke tengah masyarakat tanpa dokumen, serta beragam merusak ekosistem dan produksi Limapuluh Kota. Inovasi program masalah sekaitan ini, aku H Khalid oksigen dunia. Ancaman cuaca pun dijalankan. Termasuk di MH kini makin berkurang. Berbagai global yang makin tidak menentu dalamnya, Pengamanan Hutan program telah dilakukan oleh Dinas kian menyesakkan dada.

Berbasis Nagari yang dibarengi Kehutanan dan Pertambangan “Jika yang diusut dan ditangkap dengan rehabilitasi hutan dan lahan. untuk memberikan pengertian dan itu penebang kayu secara “Mari sadari, kewajiban bagi pemahaman kepada masyarakat tradisional yang dilakukan setiap insan di Limapuluh Kota ini bahwa hutan adalah bagian hidup masyarakat, rasa iba timbul, untuk menjaga pohon dan hutan. yang mesti dijaga.

Karena, mereka melakukan Mari bersama kita lakukan,” kata H Te r c a t a t s e b a n ya k 1 3 a n g g o t a itu untuk makan sehari-hari Khalid SH dengan tegas.(zal/dodi)

Ikut Pembalakan Liar karena Keterpaksaan kata Amri.

Tahu berapa upahnya? Informasi yang diterima menyebutkan, dari sebatang kayu yang ditarik dari hutan ke perkampungan, setiap pekerja diganjar upah Rp35.000.

“Kemampuan maksimal setiap pekerja hanya untuk menarik tiga batang,” terang Amri. Itu artinya, setiap pekerja yang terlibat dalam kegiatan itu, mendapat upah Rp105.000 dari tiga batang kayu yang berhasil ditariknya ke perkampungan.

Kalau pekerja bekerja enam hari dalam sepekan, berarti akan mengantongi pendapatan Rp600.000 lebih. Dalam kondisi sekarang, menurut penuturan sejumlah anggota masyarakat, angka pendapatan sebanyak itu tergolong tinggi. Bandingkan

SEJUMLAH anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembalakan liar (illegal logging) mengakui bahwa keikutsertaan mereka dalam aktivitas yang melawan hukum itu lebih disebabkan keterpaksaan belaka, lantaran tidak ada sumber ekonomi lain yang bisa dijadikan sebagai sandaran hidup.

“Kalau indak dek tapaso, indak talok dek ambo karajo manariak kayu balak ko do,” kata Amri, 41, seorang penarik kayu balak di sebuah nagari dalam Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Dijelaskan Amri, di antara sekian banyak jenis pekerjaan berat yang

pernah ia coba, pekerjaan menarik kayu balak dari hutan ke perkampungan merupakan pekerjaan yang paling menuntut kesiapan fisik.

Dijelaskan, batang kayu dengan berat sekitar 50 kg itu, ditarik sendirian dari hutan ke perkampungan dengan kondisi medan beragam. Ada kalanya melewati pendakian yang cukup terjal. Kalau tidak kuat dipikul, terpaksa dilakukan dengan cara ditarik menggunakan tali. Tempo-temp menyeberangi batang sungai. Atau, adakalanya menuruni jurang yang cukup terjal.

“Kepeleset sedikit, dijamin fatal akibatnya,”

dengan bekerja di ladang gambir dengan menjadi tukang kampo, misalnya, pendapatan tertinggi yang bisa dikantongi tip pekan adalah Rp400.000, bahkan sering di bawah itu.

Nasib para pekerja kebun karet lebih parah lagi. Dengan tingkat harga karet yang hanya Rp6.000/kg, penghasilan tertinggi penderes karet dalam sepekan adalah sebanyak Rp300.000. Itu dengan catatan: sudah bekerja maksimal. Coba kalau dihadapkan dengan kendala iklim seperti hujan atau kemarau yang berkepanjangan, “Bisa-bisa dalam sepekan tidak ada penghasilan yang bisa dibawa dari kebun karet,” kata Syafrial, 38, seorang petani karet. (e2)

22 REDAKSI Varia PADANG-Permasalahan sampah yang dihadapi dewasa ini adalah semakin banyaknya limbah yang dihasilkan masyarakat. Kemudian, dengan kurangnya tempat pembuangan sampah akan berkembang dan menjadi sumber polusi dan pencemaran air, udara dan tanah, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat.

Bertempat di Gubernuran, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumbar dengan Pemkab Limapuluh Kota dan Agam tentang pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah regional Provinsi Sumbar. Acara ini juga dihadiri Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo dan Wakil Bupati Agam Irwan Fikri serta Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumbar Syafrizal.

Sebelumnya, Sumbar memiliki 3 unit TPA, yaitu di Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kabupaten Padang Pariaman. Untuk Payakumbuh diperuntukan bagi Kabupaten Limapuluh Kota, Agam, Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Padang Panjang serta Payakumbuh sendiri.

Adapun untuk di Kota Solok yaitu Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Kota sawahlunto dan Kota solok sendiri. Sedangkan di Padang Pariaman untuk Kota Padang dan Padang Pariaman.

Sampai sekarang, kata Gubernur Irwan Prayitno, baru TPA Regional Payakumbuh yang siap beroperasi, baru Bukittinggi dan Payakumbuh yang telah memproses sampah ke TPA tersebut. Dengan bertambahnya 2 kabupten lagi maka ke depannya proses TPA bisa menjadi efektif dan sampah bisa diolah menjadi hasil listrik dan pupuk organik yang bermanfaat kembali untuk masyarakat.

Irwan Prayitno juga menyampaikan peran-serta pemerintah dalam mengelola

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

Sepakat Bangun TPA

sampah di wilayahnya saat ini menjadi sangat penting guna mereduksi jumlah sampah yang dari tahun ke tahun me-

ngalami peningkatan. “Oleh sebab itu saya menghimbau bupati dan walikota ikut terlibat dalam pelaksanaan program ini,

baik rencana, program maupun pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efektif dan efisien,” pintanya.(dsp)

Wabup : Siswa Dituntut Tingkatkan Kedisiplinan GUGUAK-Upacara bendera pagi Senin (24/3), di halaman SMKN 1 Guguak berlangsung istimewa dan khidmat.

Bertindak sebagai pembina upacaranya Wakil Bupati LimaPuluh Kota Drs.H.Asyirwan Yunus, M.Si. Selain diikuti siswa dan majelis guru, juga dihadiri Camat Guguak Yuhendri, S.Sos dan Kabid Pendidikan Menengah Nasrul Arpi, S.Pd, M.Pd. Dalam amanatnya Wabup menyampaikan, siswa dituntut lebih meningkatkan kedisiplinan dalam mengikuti proses belajar mengajar dan itu diharapkan kepada semua siswa untuk belajar lebih serius lebih fokus. “Waktu berputar terus, jadi belum terlambat untuk meningkatkan volume belajar baik itu untuk kelas XII maupun kelas-kelas yang lainnya,” ingat Asyirwan.

Disamping itu Wabup juga mengungkapkan bahwa tamatan SMK mempunyai dua pilihan nantinya, apakah langsung bekerja atau melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi.

Tentu saja hal ini, menurutnya, merupakan pilihan kita dan mempunyai

Khatam Al-Qur’an di Jorong Guguak GUGUAK-Khatam Algur’an bukan berarti selesai membaca Alqur ’an, Melainkan menjadi awal untuk mengkaji dan memahami apa yang terkandung di dalam ayat kitab suci tersebut serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kata Wakil Bupati Limapuluh Kota Asyirwan Yunus ketika membuka secara resmi khatam Alqur’an di Masjid Al Amin Jorong Guguak, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Minggu (30/3).

“Khatam Alqur ’an merupakan awal mengkaji dan memahami apa yang terkandung di dalam ayat Algur’an serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Khatam bukan berarti selesai dan berhenti

membaca dan mempelajari kitab suci itu,” ujar Asyirwan, sambil berharap setiap rumah tangga membudayakan membaca Alqur ’an. Para orang tua hendaknya jangan hanya menyuruh anaknya mengaji, melainkan menjadi teladan bagi anaknya agar ikut mengaji.

Sebelumnya panitia acara Khatam Alqur ’an Masjid Al Amin Taufik Hidayatullah Ihsan, SE.I dalam laporannya menyebutkan, khatam itu diikuti oleh 132 orang yang berasal dari delapan jorong di Kenagarian Guguak VIII Koto. Khatam tersebut terselenggara dengan sokongan masyarakat dan berbagai pihak di nagari setempat. (gun)

konsekuensi pada diri kita masingmasing nantinya. Lebih jauh Wabup

berharap para siswa bisa saling menghargai baik itu kepada guru, orang tua maupun sesama siswa.

Taifuri, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, melaporkan bahwa SMKN 1 Guguak ini mempunyai siswa 682 orang dan guru 75 orang dimana 64 orang berstatus PNS dan 11 orang guru honorer. SMK ini berdiri pada tahun 1998 dengan membuka dua buah jurusan yaitu listrik dan otomotif hingga sekarang telah mempunyai enam jurusan yaitu listrik, otomotif, elektronika, bangunan, multimedia dan mesin.

SMKN 1 Guguak ini juga banyak mengantongi berbagai prestasi terutama di bidang otomotif diantaranya pernah juara pertama Skill Kontes Tingkat Sumbar yang diadakan oleh Daihatsu beberapa waktu lalu dan selalu menjadi utusan lomba kegiatan sekolah LKS Otomotif di Tingkat Nasional selama lima tahun belakangan ini dan jurusan bangunan pun selalu menjadi perwakilan Sumbar untuk nasional.***

Varia 23 REDAKSI

Sinamar Media Pemkab Lima Puluh Kota

Informasi Pelayanan Aparatur dan Publik

Edisi : 113/XII/15 April 2014

Bupati : Optimalkan PBB dan BPHTB S

ARILAMAK-Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo mengatakan, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota harus mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan optimal agar sub sektor penerimaan ini memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Bupati dalam sambutannya ketika membuka rapat koordinasi Pemkab setempat dengan KKP Pratama Payakumbuh di aula kantor bupati, beberapa waktu lalu.

“Agar sub sektor penerimaan PAD dari PBB-P2 dan BPHTB ini berjalan lancar dan sesuai prosedur kita perlu mengambil langkah-langkah yang terencana dan efektif,” ujar Bupati Alis Marajo.

Diakui Bupati, pemberian kewenangan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB kepada pemerintah daerah merupakan sebuah tantangan. Terkait

Alis Marajo

dengan itu diminta kepada SKPD dan pihak terkait yang terlibat di dalam pengelolaannya untuk berperan secara sungguhsungguh. Selain itu, kepada aparatur pengelolanya diminta untuk meningkatkan kemampuan dan skill yang memadai.

“Tak kalah pentingnya diharapkan kepada KKP Pratama Payakumbuh untuk tetap mendampingi dan bersinergi dengan Pemkab Lima Puluh Kota agar setiap

kendala yang dihadapi mendapatkan jalan keluar sehingga peningkatan penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai,” papar Bupati.

Sebelumnya Kabid Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Sumbar dan Jambi Dadan Ramdani dalam penyampaiannya mengatakan, banyak kontraktor yang membangun gedung di suatu daerah tetapi kontraktor bersangkutan tidak terdaftar di daerah tersebut sehingga pemerintah daerah kehilangan kesempatan mendapatkan bagian pendapatan. Ini adalah kerugian bagi daerah tersebut.***

Wamen: Tujuan UN Sangat Mulia SARILAMAK-Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim, yang juga penanggung jawab UN (ujian nasional) tahun 2014 berharap UN kali ini bisa berjalan sebaik-baiknya. Dikatakan, Kemdikbud tidak menginginkan pengalaman jelek UN tahun lalu terulang kembali.

Karena itu, menurut mantan Rektor Unand (Universitas Andalas) Padang itu, melalui Konvensi UN telah disepakati beberapa hal demi suksesnya UN 2014, di antaranya melibatkan pihak perguruan tinggi, kepolisian dan daerah, utamanya kepanitiaan dalam hal pengadaan hingga distribusi soal.

“(UN) kali ini kita daerahkan, kita bagi dalam regional atau rayon. Nah, untuk ketua pelaksananya adalah kepala dinas dari masing-masing provinsi. Dia lah yang untuk menentukan siapa pemenang tender, mengawasi pelaksanaan, pencetakan soal sampai ke distribusi soal ke sekolah-sekolah sasaran pelaksana UN,” jelas Musliar, seperti dikutip dari www.SumbarOnline.com.

Meski sempat muncul usulan dari berbagai pihak agar UN ditiadakan, namun Wamen Musliar Kasim mengatakan UN itu tetap diperlukan, tapi harus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. “Sangat mulia dan sangat bagus tujuan dari UN, karenanya tetap diperlukan, dengan UN kita akan

mendapat gambaran sesungguhnya dari sekolah, peserta didik dan daerah, tapi UN itu tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak melaksanakannya dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Lebih rinci Wamen Musliar Kasim menyampaikan ada 4 fungsi dari UN; Pertama, untuk menentukan kelulusan.

Kedua, menentukan siswa baru pada jenjang pendidikan berikutnya. Ketiga, pemetaan sekolah dan daerah. Keempat, intervensi. “Berdasarkan itulah kita nanti akan menentukan apa yang akan lakukan kedepan, jadi jangan siasiakan kesempatan untuk pemetaan ini, karena dampaknya sangat positif untuk kemajuan pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang,” pungkasnya.***

Wabup Buka MAN di Lareh Sago Halaban

LAREH SAGO HALABAN-Wakil Bupati Limapuluh Kota Drs. H. Asyirwan Yunus M.Si. membuka MAN (musyawarah antar nagari) di aula kantor Camat Lareh Sago Halaban, Selasa (25/ 3). MAN merupakan satu forum yang memegang peranan penting dalam dunia PNPM-MPd, yang bertujuan untuk menyusun prioritas dari berbagai kegiatan yang telah diusulkan nagari dan telah siap untuk diverifikasi oleh tim verifikator.

Hadir pada kesempatan itu Camat Lareh Sago Halaban Muftil Wahyudi, S.Sos, Wali Nagari se-Kecamatan Lareh Sago Halaban, Ketua Tim

Ve r i f i k a s i U s u l a n P N P M - M P d K e c a matan Lareh Sago Halaban Budi Margana, Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM-MPd Kecamatan Lareh Sago Halaban Salman, Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd Kecamatan Lareh Sago Halaban Rosmanadewi.

Dalam sambutannya Asyirwan menyampaikan bahwa seluruh kegiatan atau program yang berkaitan dengan pendanaan baik yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai mekanisme pertanggung jawaban yang sama. “Namun hal seperti ini sering kita abaikan pelaksanaannya

dan kita menjadi lengah dengan prosedur pertanggungjawaban setelah menggunakan. Inilah yang perlu jadi perhatian kita semua,” ingat Asyirwan.

Budi Margana, Ketua Tim Verifikasi, melaporkan bahwa MAN bertujuan untuk memilih usulan dari berbagai jorong yang ada di Kecamatan Lareh Sago Halaban, apakah usulan mereka layak untuk di terima atau tidak. “Seandainya layak tentu ini akan diprioritaskan menjadi sebuah perencanaan pembangunan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik,” terang Budi. Peserta MAN kali ini adalah utusan dari 8 nagari yang ada di kecamatan Lareh Sago Halaban dimana masing-masing nagari mengirim 6 orang. (joy/ogi)