Suara Pemred Edisi II

Suara EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

PEMRED

Suara Pemred

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 1

BERANI BERTANGGUNG JAWAB

28 HALAMAN Rp7.000

MELAWAN TRADISI POLITIK

>> Halaman 3 NEGARA DIRUGIKAN RP 50 TRILIUN PER TAHUN

Nelayan Vietnam, China, dan Thailand Jarah Perairan Kalbar >12

Hatta Mulai Terseret Pusaran Korupsi Sapi >5

Jutaan Petani Dikorbankan Cukong Kelapa Sawit >13

Dirut Merpati Tolak MA-60 >15

Jupe Tuntut Keadilan >28

HKTI Menuntut Revitalisasi Koperasi Wadah Petani... Halaman 17

2 | EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

Dari

SEKAPUR SIRIH

Suara Pemred

Redaksi

Surat Pembaca

Menyikapi Koruptor yang Tak Pernah Jera

I

MPIAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dikenang sebagai pemimpin pemerintahan yang berhasil menuntaskan pemberantasan korupsi selama menjabat, mungkin tak kesampaian. Korupsi sudah kepalang berurat berakar. Menjalar ke legislatif, eksekutif, yudikatif, otoritas moneter dan pribadi-pribadi yang tidak terduga. Jadi butuh waktu lebih lama buat memberantasnya.

Berderet-deret kasus yang belum selesai. Misalnya, dugaan korupsi pembahasan dana penyesuaian infrastruktur daerah, dugaan suap perusahaan Inggris, Innospec, terkait impor bensin bertimbal, korupsi PLTU Tarahan. Kemudian kasus Bank Century, kasus Wisma Atlet Hambalang, lalu muncul kasus impor daging sapi yang melibatkan tokoh-tokoh dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tak terhitung kasus-kasus korupsi yang menjamur di tingkat daerah.

Belakangan, dalam sidang mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) terjadi keanehan. Tiga nama yang semula tercantum dalam berkas acara pemeriksaan (BAP), yakni Hatta Rajasa, Setya Novanto, dan Heppy Bone Zulkarnain tak muncul dalam dakwaan jaksa. Kenapa lenyap?

Misteri tersebut harus segera diungkap. Apakah hilang karena alpa atau ada unsur kesengajaan? Apa motif dari semua itu? Pengacara LHI, Zainuddin Paru mempersoalkan hilangnya ketiga nama dalam dakwaan.

Dia menyebut ada motif politik dalam penghilangan nama itu. Benarkah dugaannya?

Kasus hukum berpeluang tidak diteropong dari aspek hukum saja.

Dalihnya adalah karena hukum tidak berada pada ruang yang steril.

Ada aspek politik, ekonomi atau aspek lain yang mengotorinya. Ikhtiar mencampuradukkan hukum dengan aspek lainnya itulah yang harus diungkapkan.

Aspek politik ditonjolkan karena LHI berlatar belakang politisi dan memimpin sebuah partai yang bernyali. Pengungkapan kasus kuota impor daging sapi mengubah citra PKS dan bakal berimbas ke pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden pada 2014. Atas dasar itulah, dicoba berbagai upaya agar khalayak paham bahwa hukum dapat saja tak steril dari intervensi politik pihak lain.

Upaya tersebut mengundang kerancuan. Kalau memang penghapusan ketiga nama bernuansa politik, tak masalah. Bagaimana kalau penghapusan tersebut sebenarnya lazim menurut kaidah-kaidah hukum? Jadi pengungkapannya sekedar manuver guna memengaruhi opini calon pemilih?

Kalangan pakar hukum menyebut adalah lumrah jika ketiga nama dalam BAP Yudi Setiawan tiada muncul dalam dakwaan. Soalnya, bisa saja ketiganya tidak berhubungan dengan kasus yang menjadi pokok dakwaan. Lalu jaksa pun menganggap tak perlu mencantumkan nama Hatta Rajasa, Setya Novanto, dan Heppy Bone Zulkarnaen ke dalam dakwaan. Hatta Rajasa sendiri menilai namanya dicatut dalam kasus kuota impor sapi di Kementerian Pertanian.

Kasus pengungkapan lenyapnya ketiga nama membuat masyarakat menjadi semakin matang, cerdas, dan cermat dalam menanggapi pergumulan pendapat di pengadilan. Masyarakat lalu bisa memilih mana yang sebenarnya emas, yang mana loyang.

Dari gambaran di atas terlihat, pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan yang melelahkan karena fenomena hukum bisa ditafsirkan dari berbagai sudut. Tafsir yang proporsional, tidak proporsional. Wajar, tidak wajar semuanya dikemukakan atas nama hukum.

Tak mengherankan bila pemberantasan korupsi memerlukan stamina yang luar biasa, konsistensi dan determinasi berkelanjutan. Tidak ada tempat untuk berhenti atau mundur, karena sekali surut maka layar sulit kembali berkembang.

Tantangan yang dihadapi lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK memang luar biasa besar. Sebagaimana yang kita lihat dan rasakan, tantangan itu beragam bentuknya termasuk perang opini. KPK yang kekurangan personel ketimbang jumlah kasus yang dihadapi terancam lumpuh karena dikriminalisasikan.

Bagaimanapun juga, KPK tidak bisa dibiarkan sendiri berjuang di tengah padang pasir yang tandus. Komisi harus memperoleh dukungan masyarakat dan media sebab bila tidak maka, potensi kerugian negara akibat korupsi semakin besar. Para calon koruptor berani berbuat dan kepercayaan terhadap pemberantasan korupsi menurun hingga ke titik nadir.

Dukungan masyarakat sangat diperlukan, tetapi dukungan media lebih diperlukan sebab dapat membentuk opini pembelaan KPK. Media secara efektif bisa memperlihatkan atau menunjukkan kepada khalayak tentang yang benar dan yang salah. Media yang berani bertanggung jawab dengan segala kekuatannya juga dapat mengubah negara yang sarat korupsi ini, menjadi lebih baik. l SH

Email: suarapemred@yahoo.com

SP/LUTHER ULAG

Tolong Info Jalur Mudik SAYA akan senang kalau tabloid Suara Pemred memuat informasi tentang jalur mudik.

Karena dalam waktu dekat masyarakat dihadapkan dengan tradisi mudik alias berlebaran di kampung halaman.

Ahmad Mustaqim Tanah Abang, Jakarta Pusat

Suara Pemred Merambah Kalimantan SAYA kaget, tabloid Suara Pemred ternyata beredar di Kalimantan. Kehadiran tabloid ini mampu memberikan alternatif bacaan bagi warga Kalimantan. Terima Kasih Redaksi Suara Pemred.

Rita Susanti Pontianak, Kalimantan Barat

Perbanyak Berita Daerah TABLOID Suara Pemred harus memperbanyak berita mengenai daerah.

Agar bisa dibaca para pemangku kebijakan di Jakarta bahwa di daerah aksesnya serbasusah.

Saskia Maluku Utara

Suarakan Kebenaran TABLOID Suara Pemred harus berani menyuarakan kebenaran. Masyarakat butuh informasi yang akurat dan tak memihak.

Selamat terbit Suara Pemred.

Julius Legian, Bali

Hentikan Peredaran Gula Ilegal SALUT kepada Suara Pemred yang berani memberitakan kasus peredaran gula ilegal di Kalimantan Barat di edisi perdananya. Sampai urusan gula pun pejabat kita melakukan korupsi. Ini harus diberantas!

Laksmi Malang, Jawa Timur

Suara PEMRED BERANI BERTANGGUNG JAWAB

Dewan Redaksi : M Yunus Yosfiah, Gories Mere, Prof R Adiseputra MBA PhD, Pitan Daslani Pemimpin Perusahaan : Myrani Isnaniati Pemimpin Redaksi : Martin Mohede Wakil Pemimpin Redaksi : Aby Bahagiana Sekretaris Redaksi/Keuangan : Anton Setiawan Redaktur Pelaksana Visual: Luther Ulag, Redaktur Dara Lidya, Sandi Yunus, YC Kurniantoro, Mourino S, Uwa Kurawa, Raisya Chairul, Lius Nelly Koordinator Design Grafis : Agus Setiawan, Lay Out: Nurul Anisa, M Ery Khoiry Desain Grafis: Arifin, Korektor Bahasa: Fery Sagita, IT : Yusuf Alamat Redaksi : PT. SUARA PEMRED INDONESIA, The City Tower Lt.18, Jln MH Thamrin No. 81, Jakarta Telp: (021) 31996270, Fax: (021) 31996268, E足mail : suarapemred@yahoo.com

Dewan Redaksi : M Yunus Yosfiah, Prof R Adiseputra MBA PhD Pemimpin Perusahaan : Myrani Isnaniati Pemimpin Redaksi : M Gunawan Wakil Pemimpin Redaksi: Zul Fauzi Lubis Redaktur Pelaksana : Amin Suciadi Sekretaris Redaksi/Keuangan : Anton Setiawan Redaktur : Amin Buchori, Oki Rusdi Akbar Web Design/Progamer : Bachu Zaman Alamat Redaksi : PT. SUARA PEMRED INDONESIA, The City Tower Lt.18, Jln MH Thamrin No. 81, Jakarta Telp: (021) 31996270, Fax: (021) 31996268, E足mail : redaksi@menit.tv

FOKUS UTAMA

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 3

Suara Pemred

Pencalonan Jenderal (Purn) Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai Capres-Cawapres menjadi fenomena politik yang belum pernah terjadi di Indonesia. Komposisi Capres-Cawapres yang diusung partai Hanura itu belum pernah ada sebelumnya karena melibatkan calon berlatar belakang minoritas dari aspek etnis maupun agama.

Wiranto-Hary Melawan Tradisi Politik los verifikasi KPU, maka akan menjadi sejarah tersendiri

D

ALAM konteks ini dan di alam sistem politik yang demokratis, Partai Hanura telah memecah kebuntuan dan memelopori per­ ubah­an menuju kursi pemimpin pemerintahan. Jadi terlepas dari pros­peknya, Hanura bakal dicatat dan dikenang dalam sejarah po­li­ tik nasional.

Menurut budayawan Jayasu­ prana, tampilnya Hary Tanoe (HT) mendampingi Wiranto adalah fakta dan fenomena baru. Wiranto sebetulnya tokoh lama yang su­ dah lewat masanya sedangkan HT adalah “anak muda” yang mem­buka lubang demokrasi ba­gi warga keturunan China dan ber­ agama Kristen.

“Ada minoritas ganda dalam diri HT. Berani mendeklarasikan diri padahal sebelumnya orang pri­bumi Kristen pun belum pernah ada yang berani mendeklarasikan diri sebagai capres/cawapres. Ini memang fakta, saya bicara fakta.

Suka tidak suka ini fakta yang tidak bisa dibantah bahwa HT itu China dan Nasrani. Dalam sejarah Indonesia ini baru pertama kali,” ujar pendiri MURI itu kepada Suara Pemred, Rabu (9/12/2013) Ganjalan Ganjalan utama Wiranto-Harry Tanoe pasca deklarasi adalah Un­ dang-Undang Pemilihan Umum Presiden. Partai-partai besar ingin agar angka ambang batas pre­si­den­ sial sebesar 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional tetap dipertahankan. Padahal Ha­nura pa­ da Pemilu 2009, hanya men­ da­ pat 3,77 persen suara nasio­nal se­dang­ kan Gerindra 3,77 per­sen.

Badan legislasi DPR pada

LENSA INDONESIA

ming­ gu lalu (9/7), terpaksa meng­­­hentikan pembahasan re­ vi­ si UU itu karena fraksi-fraksi ga­­gal mencapai titik temu. Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa, PAN, misalnya sepakat tidak m­e­­­revisi, sedangkan Partai Ge­ ra­ k­ an Indonesia Raya, Partai Ha­­ ti Nurani Rakyat, Partai Ke­ adil­­ an Sejahtera dan Partai Per­ satuan Pembangunan ingin ada perubahan atau perbaikan pada Undang-Undang Pemilihan Presi­ den tersebut.

Pembahasan UU Pemilihan Pre­siden babak kedua dijadwalkan berlangsung Oktober 2013. Kalau

pun dalam pembahasan nanti ada kompromi di kalangan fraksi, mi­ sal penurunan ambang batas presidensial menjadi bawah 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional, maka Partai Ha­ nura dan sejawatnya tetap harus melakukan koalisi.

Dalam kaitan pembentukan koalisi itu, apakah Hanura akan tetap mengajukan paket WirantoHary Tanoe, atau apakah salah seorang di antara mereka? Bila me­ lihat rekam jejak maupun potensi yang dimiliki, maka tidak sulit untuk memperkirakan siapa yang akhirnya bakal tampil.

Dalam pada itu, pengamat

po­ litik AS Hikam menyatakan de­ klarasi ini menjadikan kader Partai Hanura tidak terjebak pa­da spekulasi-spekulasi tentang calon yang bakal diusulkan. Pa­ salnya, sejak awal Hanura tidak me­mun­ culkan nama-nama lain yang bakal menjadi capres-cawapres.

“Dengan seperti ini kader tidak direcoki dengan spekulasi namanama dari internal partai maupun dari luar yang hendak dicalonkan.

Semua sudah jelas karena yang dicalonkan adalah Wiranto-HT,” jelasnya.

Langkah Wiranto meng­ gan­ deng HT itu dinilai sebagai sejarah baru. Kalau pasangan ini bisa lo­

Kekuatan etnis Tionghoa Reformasi politik di akhir tahun 1990-an memang membuka jalan bagi etnis Tionghoa untuk terlibat dalam kancah politik. Ke­ cenderungan ini diperkuat lagi, ke­tika Presiden Abdurrahman Wa­ hid melakukan terobosan da­ lam kesetaraan. Pemerintah me­ nge­­luarkan Kepurusan Presiden No­ mor 6 Tahun 2000 mengenai Pe­­mulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu, serta me­ne­tap­ kan tahun baru China (Imlek) se­ bagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.

Kalangan etnis Tionghoa, yang notabene merupakan ge­ne­rasi ke­­dua, ketiga bahkan ke­empat ka­rena lahir di Indonesia, secara lang­sung maupun tidak langsung mulai ter­li­bat dalam politik. Tu­ juan­nya ti­dak hanya pe­­nya­lur­an aspirasi po­litik, tetapi juga me­ lindungi ke­pen­ting­an bis­nis.

Bila pada era Presiden Soekar­ no terdapat nama Oe Tjoe Tat se­ bagai menteri dalam Kabinet Dwi­ kora, namun tak satupun etnis Tiong­hoa yang bergabung dalam trias politica pada masa Presiden Soeharto. Perubahan terjadi sete­ lah reformasi di mana muncul na­ma-nama seperti Mari Elka Pa­ ngestu, Kwik Kian Gie, Alvin Lie dan lain-lain.

Etnis Tionghoa tidak dira­gukan lagi memiliki dana yang sangat besar, di samping jumlah pemilih yang melebihi sekitar 25 juta jiwa.

Barangkali sekalian potensi inilah yang digarap Hanura, sekali pun perlu dicatat bahwa etnis Tiong­ hoa tidak sekompak yang di­ ba­ yangkan. Seperti juga dengan pe­ milih berdasarkan agama. l Dara/SH/YY/LO/MM diolah dari berbagai sumber

China dan AS Bersaing Ketat di Asia Tenggara SERANGKAIAN kisah ten­ tang risiko menjabat presiden ter­­ ungkap dalam banyak bio­ g­rafi. Contoh yang paling me­ nonjol ada­lah terampasnya kehi­ dup­an pri­badi karena hanya ada se­ dikit waktu untuk keluarga dan sejawat. Ironisnya setiap ke­ bi­jak­sanaannya, yang sekalipun benar, selalu dikritik tanpa kenal ampun. Tidak sedikit presiden yang akhir­nya menderita penya­ kit alzheimer.

Presiden-presiden Indonesia juga mengalami tekanan berat dari waktu ke waktu. Tekanan ma­­kin meninggi di masa depan ka­rena bukan hanya menghadapi situasi domestik yang amat pelik seperti kesenjangan pendapatan, peningkatan daya saing, pem­be­­ rantasan korupsi dan utang yang menggunung, tetapi juga si­tuasi

ka­ wasan Asia Tenggara yang ma­kin menghangat.

Asia Tenggara bakal menjadi ajang konflik terselubung. Per­ tum­­buhan ekonomi, perluasan pe­­nga­ruh dan klaim teritorial Chi­­­na mencemaskan Amerika Se­­­­­­rikat (AS) yang khawatir bakal ke­­hilangan pengaruh di Asia Teng­­­gara. Dalam dua tahun la­gi, China akan melampaui per­­­eko­ nomian AS karena Bei­jing terus berinvestasi untuk ma­ sa de­ pan, menciptakan la­pang­­an kerja, mem­­bangun in­frastruktur, me­ ngembangkan pen­­­didikan dan tek­­nologi serta me­ningkatkan PDB, ujar ekonom AS Robert B. Farrell.

Pemenang hadiah Nobel bi­ dang ekonomi tahun 1993, Robert William Fogel, menambahkan China mencuri hal-hal terbaik

dari sistem kapitalisme AS. Chi­ na menjadi negara adidaya eko­ nomi baru. Pada tahun 2040 perekonomian China akan men­­ capai US$123 triliun, ham­pir naik tiga kali lipat output ekonomi dunia tahun 2000.

AS bisa kehilangan pengaruh karena perekonomiannya bukan manufaktur, melainkan ekonomi perang, kata Paul B. Farrel yang memenangkan hadiah Nobel ber­sama Douglass Cecil North.

Sudah barang tentu AS tak mau kehilangan pijakan yang membahayakan kepentingan po­litik, ekonomi, investasi, dan ke­ amanannya di kawasan Asia Tenggara. “Kekuatan diplomasi dan militer digunakan untuk meng­imbangi China,” ujar pakar pertahanan Bilveer Singh.

Dia berpendapat, negara-ne­

gara ASEAN akan diajak turut ser­ ta membendung pengaruh Chi­­na melalui kerja sama politik dan diplomasi. Kebetulan Viet­ nam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Taiwan terlibat sengketa wi­ layah dengan China mengenai Ke­ pulauan Spratly dan Paracel di laut China Selatan.

China yang kekuatannya tak tertandingi, tidak bakal mun­dur sejengkal pun dari klaim ter­ sebut. “Beijing mungkin akan mem­ perkuat jejaring dengan ‘over­seas Chinese’ yang amat luas di kawasan ini,” ujar seorang peng­amat.

Perkembangan ini sangat me­ narik karena memantul kepada perkembangan politik domestik, tam­bahnya. l Dara/SH/YY/LO/MM diolah dari berbagai sumber

4 | EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

Suara Pemred

FOKUS UTAMA

Hary, Spekulan Politik...

HARY Tanoesudibyo kembali naik daun Pencalonannya sebagai Wapres merupakan lanjutan dari langkah-langkahnya pada bisnis perdagangan dan investasi surat berharga serta jagat media (PT Global Mediacom Tbk), serta berkiprah di partai Hanura dan Ormas Perindo. Jadi Hary sudah menguasai tiga bidang yang saling mendukung yakni sumber dana, instrumen opini dan parpol-ormas.

Hanya sedikit tokoh di Indonesia yang mempunyai ke­­kuatan seperti Ha­ry. Mampu mengucurkan tri­ liun­an rupiah untuk mendanai am­bisi politiknya, serta memiliki ins­trumen informasi (radio, te­levisi, surat kabar, dan media da­ring) untuk menyebarluaskan program dan pendapatnya.

Lebih dari itu, Hary tidak me­ lulu mengandalkan Hanura, tetapi juga mempunyai kendaraan sendiri yakni Persatuan Indonesia (Perindo).

Dengan menyandang nama Perindo, saudagar muda ini rajin menemui kalangan kam­pus khususnya dan generasi mu­da pada umumnya di seluruh In­donesia dengan topik… bagaimana menjadi wira usaha.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah selain paham ekonomi, paham politik apa yang dibawa lulusan Carleton University dan Ottawa University ini?

Mereka yang gemar ber­in­ves­tasi surat berharga sudah ba­rang tentu setuju dengan ke­bi­jak­an ekonomi pasar terbuka. Ke­bijakan yang memberi pe­luang besar ke­pada asing untuk melakukan in­vestasi langsung mau­pun ti­dak langsung. Apalagi bursa In­do­nesia, bakalan lunglai bila investor asing tidak turun ta­ngan.

Hary Tanoesudibyo, dikenal sebagai pakar investasi, lantaran dia sudah bermain surat berharga sejak bersekolah di Kanada. Ke­ahliannya dalam rekayasa ke­uangan itu,

dimanfaatkannya saat memperoleh peluang membeli dan membenahi berbagai perusa­ha­an yang bangkrut akibat krisis eko­nomi 1997-1998.

Hary muncul se­bagai kekuatan ba­ru dari reruntuhan ekonomi In­ do­nesia. Dia sempat berkongsi dengan sejumlah pengusaha se­nior, termasuk Henry Pribadi dan Siti Hardiyanti Soeharto, namun entah kenapa kerja sama itu bubar.

Hary mengaku mau menerima tawaran mendampingi Wiranto karena prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia. “Indonesia me­ miliki semua syarat untuk lebih maju dari bangsa lain, seperti ma­yoritas penduduk berusia muda dan sumber daya alam yang ber­limpah.”

Kenyataannya terdapat ber­ bagai masalah, termasuk di bidang penegakan hukum, pendidikan, ke­ sejahteraan sosial, tambahnya.

Apa kebijakan ekonomi-politik yang dipakai untuk merealisasikan

mimpinya itu ?

Bila menilik rekam jejaknya, sudah barang tentu dia akan me­ laksanakan kebijakan ekonomi dan demokrasi liberal karena keduanya saling menopang. Suatu kebijakan yang terbukti tidak mam­pu menutupi kesenjangan antara kalam kelompok kaya-miskin, seperti yang terlihat di Amerika Serikat.

Sementara itu, sebagai peng­ usaha dia juga sudah meng­al­ ku­lasi aspek ekonomis sebagai po­litisi. Mungkin saja dia akan mengucurkan triliunan rupiah buat beriklan, namun sebagian be­sar kucuran dana itu akan masuk ke anak-anak perusahaan PT Glo­bal Mediacom Tbk. Sementara itu pengajar ilmu komu­ nikasi Universitas Indo­ nesia Dr. Ade Armando ke­pada Suara Pemred, Jumat ( 12/7/2013)

mengatakan pasangan Wiranto-Hary Tanoesudibyo bisa mengalahkan Jokowi cs jika memiliki program yang meyakinkan pemilih.

Dewasanya ini, keduanya mempunyai instrumen komunikasi..

“Jadi mereka sesungguhnya sudah memiliki modal untuk menang”. l SH/YY/LO

PORTALKBR.COM

PARTAI HANURA

Deklarasi yang Memaksakan Diri mereka buat kepada rakyat kalau terpilih sebagai pemimpin bangsa ini dalam Pemilu 2014 nanti. Da­ ­ lam kurun waktu yang ada ba­nyak hal juga bisa dilakukan oleh kedua pasangan ini untuk memperlihatkan komitmen me­reka terhadap rakyat.

Wiranto-HT mampu mengemas Rakyat bisa menguji komitmen materi kampanye yang menarik itu dalam pro­ses menuju hari pe­ simpati masyarakat, ke­ duanya milihan nanti,” ujar Jeirry. akan mampu memberikan dampak Ia menegaskan keberanian men­ perolehan dukungan pemilih dalam calonkan orang partai sendiri juga ajang Pileg 2014,” tuturnya. sesuatu yang patut diapresiasi.

Se­ bab, pemilu bukan sekadar ka­ Antipati lah menang, tapi juga soal ba­gai­ Namun, dia mengingatkan mana partai menampilkan diri se­ bah­wa publik mulai antipati de­ bagai salah satu elemen penting ngan gempuran iklan politik yang bagi pembangunan demokrasi. nyaris menutup semua kelemahan Ke­­beranian mengusung calon pre­­ figur melalui tayangan yang siden dari internal partai me­ nun­ mendewa-dewakan figur capres- jukkan bahwa partai Hanura mau cawapres tertentu. Pemilih yang menunjukkan karakter dirinya mulai cerdas akan dengan mudah yang sesungguhnya dan ko­mitmen “me­ nelanjangi” citra buatan ik­ ideologisnya kepada rakyat. lan dengan mencari informasi Menurutnya, partai harus be­ se­ banyak-banyaknya tentang se­ rani memunculkan kadernya orang calon pemimpin. un­ tuk ikut berlaga dalam kom­ Dengan demikian pen­ dek­ petisi politik nasional. Sebab larasian Wiranto-HT oleh Ha­ berkoalisi untuk mengusung calon nura bagai makan buah si­ pemimpin na­sional menunjukkan malakama. Hal itu ka­ re­ na, baik bahwa partai tersebut tak percaya Hanura maupun fi­gur yang di­ diri dan tak punya pendirian ideo­ usungnya belum mem­per­li­hat­kan logis yang kokoh sehingga sangat signifikansi dukungan pemilih. mudah me­ lakukan tran­ saksi po­ Pendapat berbeda di­sam­pai­ litik de­ngan partai yang lain. Be­ kan Koordinator Komite Pe­ mi­ gitu juga, berkoalisi dengan partai lih Indonesia (TEPI) Jeirry Su­ ­ lain da­lam rangka merebut pim­ mampow. Ia mengapresiasi dek­la­ pinan nasional bernuansa ingin rasi pencalonan Wiranto-HT untuk ikutan “ne­beng” popularitas.

Pilpres 2014. Sebab dari sisi pemilih Jenis partai seperti itu tak per­­ hal ini merupakan langkah yang caya diri dan tak punya pen­di­rian positif. Sejak sekarang pemilih idiologis yang kuat. Sa­ ngat gam­ bisa melakukan penilaian ke­ pa­ pang terjerumus kepada po­ litik da kedua figur tersebut apa­kah tran­saksional yang sempit dan po­ la­ yak untuk menjadi pemimpin litik kepentingan yang pa­da da­sar­ Indonesia masa depan. nya akan mengingkari ke­pen­ting­an “Deklarasi sejak awal seperti ini rakyat banyak. diharapkan bisa menghindarkan rakyat memilih kucing dalam ka­ Fuad Protes rung. Begitu juga Wiranto-HT bisa Internal Hanura sendiri ber­ punya waktu lebih banyak untuk gejolak atas pencalonan Wirantomenyosialisasikan apa yang akan HT tersebut. Politisi senior Ha­

Secara mengejutkan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang dipimpin Jenderal (Purn) Wiranto mendeklarasikan pasangan capres dan cawapresnya.

Yang mengejutkan pula, capres dan cawapres yang diusung adalah kader partai sendiri yaitu Wiranto dan Hary Tanoe (HT).

W

IRANTO me­ru­­pa­ kan pendiri se­ ka­ li­ gus ketua umum par­­tai.

Sementara HT adalah pendatang baru di Ha­­ nura. Dia belum genap satu ta­­hun bergabung di Hanura. Se­be­lumnya HT bergabung di Partai Nasdem.

Namun karena “bentrok” atau beda pendapat dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, ak­ hirnya HT mundur dari Nasdem dan memilih bergabung dengan Hanura. Kini, diangkat menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Hanura, menggantikan Yuddy Chrisnandy yang hengkang dari Partai Golkar.

Maju dan Yakin Peneliti dari Forum Ma­ sya­ rakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus me­ nge­ mukakan keputusan Hanura men­ deklarasikan capres dan ca­wapres untuk bertarung di Pil­ pres 2014 merupakan sebuah lang­k­ah maju.

Idealnya, capres me­ mang harus sudah mulai di­pa­merkan ke publik, jauh sebelum penyelenggaraan Pileg dan Pil­pres.

Pencalonan capres sejak awal mengekspresikan keyakinan Ha­ nura untuk memperoleh suara sig­nifikan dalam Pileg. Di sisi lain, Hanura berkeyakinan capres an­dalan mereka merupakan fi­ gur yang berelektabilitas tinggi se­ hingga keduanya merupakan modal awal partai untuk menarik dukungan pemilih pada saat pe­ lak­sanaan pemilu legilatif (Pileg).

Tidak Populer Namun, faktanya pasangan

capres-cawapres Hanura ini ti­ dak sepopuler tokoh lain dalam se­ jumlah survei belakangan ini.

Wiranto merupakan figur yang sudah akrab dengan kontestasi pil­ pres. Dia dua kali berlaga di pilpres dan dua-duanya diakhiri ke­gagalan.

Sementara HT beberapa bu­ lan lalu berkibar kencang di ja­ gatpolitik nasional mengenakan jaket Nasdem. Tetapi akhirnya ber­ labuh ke Hanura tiga-empat bulan terakhir.

“Pengalaman HT di kancah politik barulah seumur jagung.

Per­pindahannya dari Nasdem ke Hanura saja sudah membuktikan ketidak matangan HT untuk dika­ tegorikan sebagai politisi andal sehingga pantas menjadi orang no­mor satu di republik,” kata Lu­ sius, akhir pekan lalu.

Bisa Blunder Ia menjelaskan HT memang pemilik sejumlah media. Dia memprediksi keberadaannya se­ ba­ gai pemilik bisa menjadi mo­ dal setidaknya untuk me­ nyo­ sia­ li­­ sasikan dirinya beserta partai pengusungnya melalui sejumlah media miliknya. Namun pilihan yang terlalu percaya diri bisa ber­ akibat sebaliknya (blunder) yaitu bukan kursi RI I yang di­ da­ pat, tetapi kekalahan yang menyakitkan.

“Pencalonan keduanya meng­ a­ ncam perolehan suara Hanura sa­ ngat terbuka mengingat ke­ cenderungan masyarakat un­ tuk menomorsatukan faktor fi­gur ketimbang parpol dalam me­ nentukan pilihan. Jika pasangan

nura Fuad Bawazier, tanpa tedeng aling-aling menegaskan bahwa deklarasi Wiranto-HT tak sesuai dengan AD/ART partai.

“Harusnya melalui Rapimnas, AD/ART-nya begitu. Keputusan penting harus melalui Rapimnas.

Ini tiba-tiba muncul siapa yang memutuskan dan mekanismenya nggak ada. Jadi menimbulkan ma­ salah internal,” ujarnya.

Fuad yang menjabat Menkeu di era Presiden Soeharto ini me­ ra­ malkan pasangan Wiranto-HT sulit meraih dukungan internal Hanura dan masyarakat luas.

Dia sebenarnya berharap Hanura yang belum jadi partai besar tak mengusulkan langsung satu pasang capres-cawapres.

Kader Hanura lainnya yaitu Elza Syarief juga mengaku kaget deklarasi capres Wiranto-HT. Dia menduga hanya sebagian pe­ ngurus DPP yang diajak bicara.

“Ini kan mestinya dibicarakan ya, mungkin pembicaraannya dari DPD dan sebagian DPP. Biasanya me­ mang melalui Rapimnas,” tuturnya.

Elza yang juga duduk sebagai ketua pemenangan wilayah Su­ ma­tera III di DPP Hanura sendiri mengaku tak tahu menahu ikh­ wal deklarasi itu. Dia kaget ka­ rena ujung dari pembekalan ca­ leg ternyata jadi ajang deklarasi Wiranto-HT. “Saya sendiri nggak tahu. Tapi kemarin saya datang dalam acara pembekalan caleg.

Karena belum ta­hu ya saya agak kaget juga,” ka­tanya.

Pileg dan Pilpres 2014 tinggal satu tahun lagi. Kita tunggu saja bagaimana nasib pasangan Wi­ ranto dan HT pada pemilu nanti.

Kita juga tunggu bagaimana nasib Partai Hanura di pemilu nanti.

Apakah masih bisa bercokol di Senayan atau sebaliknya angkat kaki dari gedung DPR tersebut. l Mou

FOKUS UTAMA

Suara Pemred

Bagaikan bola api panas yang ditendang ke sana kemari, kini bara kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi yang dilakukan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) mulai menyambar ke para politisi lain.

T

IDAKtanggung-tanggung, nama Ketua Umum Par­ tai Amanat Na­­sio­nal (PAN) sekaligus Men­ teri Koordinator Bidang Per­ eko­ nomian Hatta Rajasa pun mu­ lai di­sebut-sebut dalam proses per­si­ dangan.

Nama besan Presiden Susi­ lo Bambang Yudhoyono (SBY) itu terkuak ke permukaan se­ te­ ­ lah dalam nota keberatan (ek­ ­ sepsi) kuasa hukum LHI, mem­ pertanyakan tidak disebutnya na­ ma sejumlah politisi yang bukan ber­asal dari PKS. Menurut salah satu kuasa hu­ kum LHI, Zainuddin Paru, pa­ dahal awalnya nama Hatta dan sejumlah politisi lain disebut da­ lam berkas acara pemeriksaan (BAP) Yudi Setiawan.

“Namun ketika BAP itu sudah menjadi surat dakwaan semua to­ koh-tokoh di luar PKS tidak mun­ cul dalam surat dakwaan,” protes Zai­ nudin saat dihubungi Suara Pemred beberapa waktu lalu.

Tidak terima dengan keja­ dian itu, pihak LHI menduga peng­­ usutan kasus hukum yang melibatkan LHI sudah ditunggangi kepentingan politik. Indikasinya kuat, lanjut Zainuddin. Orangorang yang di luar PKS tidak di­ sentuh secara hukum kendati ber­ dasarkan keterangan Yudi, na­manama politisi di luar PKS banyak disebut.

“Pengadilan ini sudah menjadi ajang pertarungan politik. Tujuan­ nya jelas, yaitu untuk mematikan karier politik LHI,” tudingnya.

Hatta Mulai Terseret Pusaran Korupsi Sapi ribu ton daging sapi kepada PT Indoguna asalkan diberi imbalan Rp50 miliar.

METROTVNEWS

Selain Hatta, nama-nama lain yang ada dalam BAP namun tidak disertakan dalam dakwaan, adalah Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Setya Novanto dan Happy Bone Zulkarnaen. Keduanya di BAP Yudi Setiawan disebutkan me­ rupakan orang dekatnya Aburizal Bakrie.

Pada kesempatan terpisah,

kua­sa hukum terdakwa LHI yang lain, Mohamad Assegaf juga me­ nyayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pem­ berantasan Korupsi (KPK) yang tidak mencantumkan nama Hatta dalam surat dakwaan.

Padahal, sambungnya, jelas bah­­wa Hatta memiliki peran da­ lam hal penentuan kuota impor

Hatta dan Novanto Bantah Terlibat MENTERI Koordinator Bi­ dang Perekonomian Hatta Rajasa marah besar dituding terlibat da­ lam kasus suap impor daging sapi. “Saya akan tuntut sampai ke ujung dunia kalau ada orang mengatakan saya terlibat (suap im­por daging sapi),” kata Hatta Rajasa di Hotel Sahid Jaya, Ja­ karta, awal Juli lalu.

Menurutnya, pembahasan ke­­tersediaan daging impor di Ke­ menterian Koordinator Bidang Perekonomian adalah hal biasa. Pembahasan tersebut, terang Hat­ta, untuk mengetahui stok ke­tersediaan daging sapi.

Bantahan sama juga datang dari Bendahara Umum Partai Gol­ kar Setya Novanto. Dia tak mau terseret dalam kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi seperti dikatakan saksi Yudi Setiawan.

“Saya tidak tahu, tidak komen, tidak ikut campur urusan Pak Luthfie Hasan Ishaaq. Itu urusan dia dan internal PKS. Jadi Alhamdulillah, saya tidak ada urusannya,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI ini juga membantah

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 5

mengenal Yudi. “Saya tidak tahu, tidak kenal sama sekali.

Tidak tahu,” ujarnya.

Indikasi keterlibatan Hatta dikoarkan pengacara terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, Zainuddin Paru, saat membacakan eksepsi kliennya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 1 Juli 2013.

Dia mempertanyakan ketia­ da­an nama politisi dalam dak­ waan kliennya. Mereka adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, politisi Partai Golkar Setya Novanto dan Happy Bone Zulkarnaen.

Padahal, kata Zainudin, nama mereka ada dalam berkas acara pemeriksaan Yudi Setiawan.

Me­ nurut Zainudin, hilangnya nama mereka dari dakwaan Luthfi mengindikasikan adanya motif di luar hukum dalam pengusutan kasus Luthfi. “Motif di luar hu­kum terbaca,” ujarnya.

Juru bicara Komisi Pembe­ rantasan Korupsi Johan Budi membantah tudingan ada mo­tif politik dalam menyusun dak­ waan. “Tidak ada motif politik,” tegas dia.

Johan menyatakan, jaksa KPK hanya diwajibkan membuktikan perbuatan Luthfi terkait dengan penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan kuota impor da­ging sapi di Kementerian Per­ tanian.

Johan menegaskan, semua keterangan saksi atau tersangka dalam proses penyidikan yang di­gunakan adalah hal-hal yang menyangkut keterlibatan ter­ dakwa.

“Semua informasi yang mun­ cul dalam kesaksian baik dari tersangka maupun saksi ten­ tu akan ditindaklanjuti oleh KPK, se­jauh mana kevalidan informasi atau pengakuan itu,” katanya.

Luthfi didakwa menerima duit Rp1,3 miliar dari PT Indo­ guna Utama. Uang itu diberikan un­tuk pengurusan penambahan kuota impor daging sapi milik PT Indoguna.

Jaksa KPK me­nga­takan, Di­ rektur Utama PT Indoguna, Ma­ ria Elizabeth Liman, sebelum­nya menjanjikan komisi Rp40 mi­liar jika perusahaannya men­da­pat tam­bahan impor da­ging se­ba­ nyak 8 ribu ton. l w4

da­ging sapi.

Yudi Setiawan sendiri adalah Direktur PT Cipta Inti Parmindo, tersangka kasus dugaan korupsi Bank Jawa Barat (BJB). Kini di­ rinya tengah meringkuk di LP Ban­jarmasin, Kalimantan Selatan.

Yudi diduga terlibat dalam kasus pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tahun 2011, sebesar Rp50,4 miliar.

Dalam suatu wawancara de­ ngan pers, Yudi sempat membuat pernyataan bombastis tentang ren­ cana pengumpulan dana Rp2 triliun untuk persiapan kampanye PKS di Pemilu 2014.

Saat menjadi saksi dan di­ periksa KPK, secara garis besar Yudi mengungkapkan bahwa di­ rinya bersama terdakwa Luth­ fi dan Fathanah kerap me­la­ku­ kan pertemuan sejak akhir 2011 hingga September 2012. Per­ temuan tersebut khususnya mem­ bahas proyek di Kementerian Per­tanian (Kementan), baik yang akan dilelang pada 2012 atau di­ rencanakan pada 2013.

Selain disebut dalam BAP Yudi Setiawan, nama Hatta ju­ga disebut-sebut dalam nota pem­ belaan terdakwa Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effen­ di dan Arya Abdi Effendi di pengadilan Tipikor, dalam kasus yang sama. Dalam nota itu, Hatta disebut mengurus penambahan kuota impor daging sapi di Ke­ mentan.

LHI sendiri didakwa telah me­ lakukan kasus dugaan suap Rp1,3 miliar dari PT Indoguna terkait pengurusan kuota impor daging sapi di Kementan. Bahkan, dia menjanjikan pengurusan 50

Tidak Ambil Pusing Dimintai tanggapan soal tu­ dingan pihak LHI, Hatta tegas me­ nampik tudingan bahwa dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi.

Pria berambut putih ter­sebut me­ ne­gaskan bahwa na­ma­nya hanya dicatut dalam kasus itu.

“Yang harus disikat itu ko­ ruptor. Jelas nama saya dicatut!” seru Hatta.

Dengan ketus dan terlihat ge­rah menanggapi pertanyaan wartawan, Hatta pun beranggapan bahwa hal semacam itu tidak perlu ditanggapi.

Apalagi, harus menuntut jika namanya dicatut. “Ah, kayak gitu kok dipikirin,” ja­wab dia.

Dihubungi terpisah, Wakil Ke­ tua Fraksi PAN DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan, dirinya meng­­ endus ada pihak tertentu yang ingin menyerang partainya.

Anggota Komisi V DPR RI ini menjelaskan, peran Hatta dalam menentukan kuota impor daging sapi telah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai menteri ko­ ordinator bidang perekonomian.

Pasalnya normal bahwa pe­ nentuan impor itu digawangi oleh lintas kementerian dan akhirnya ditentukan oleh Kementan serta Ke­­menterian Perdagangan.

Terkait tudingan pengacara LHI, Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan belum tentu nama Hatta ada di BAP Yudi Setiawan.

“Soal nama Hatta ada di BAP Yudi, itu kan klaim pengacara.

Saya sendiri tidak baca BAP-nya,” sebut Johan saat dihubungi Suara Pemred.

Untuk pastinya, lihat saja per­ nyataan Yudi saat memberikan ke­ saksian di pengadilan.

Pada kesempatan terpisah Ke­tua KPK Abraham Samad me­ngatakan, KPK masih mendalami ka­ sus ter­ sebut. Dia meminta agar publik ber­ sabar, dan me­nung­gu KPK be­kerja dalam meng­ung­kap­nya.

“Nah ini, kasus daging ini belum berhenti. Sebentar lagi akan dikembangkan, jadi sabar sa­ja,” kata Abraham Samad di se­ la rehat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6).

Samad meyakinkan bahwa dalam mengungkap kasus, KPK tidak sama sekali takut dengan pihak mana pun, termasuk meng­ ungkap dugaan keterlibatan Hatta Rajasa Dia pun mencontohkan, saat KPK mengungkap kasus Ham­ balang. Publik, kata dia, me­ ­ nge­­ cam KPK karena tidak be­ ra­ ni menetapkan Menpora An­­­­di Malla­rangeng kala itu se­ba­gai ter­ sangka. Namun, seiring ber­ ja­ lan­nya waktu, lanjut Sa­mad, Andi ditetapkan se­bagai ter­sang­ka. l Nelly

6 | EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

POLITIK

Suara Pemred

DPR Memborgol Ormas!

KEBERADAAN ribuan organisasi kemasyarakatan (ormas) di tanah air tampaknya tidak akan bebas sebagaimana sebelumnya.

Hal itu seiring dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Orga­nisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (2/7) lalu.

A

DA beberapa aturan yang memborgol Ormas dengan kehadiran UU tersebut. Pertama, ma­ salah keuangan. Pasal 37 me­nye­ butkan sumber keuangan dari ban­tuan/sumbangan orang asing atau lembaga asing. Implikasi dari kehadiran pasal itu adalah ormas wajib mengumumkan laporan ke­ uangan kepada publik secara ber­ kala.

Kedua, masalah pendirian or­ mas, terutama untuk orang asing.

Pasal 47 menyebutkan warga asing yang mendirikan badan hukum yayasan harus sudah pernah ting­ gal lima tahun berturut-turut dan mempunyai kekayaan sebesar Rp1 miliar. Untuk badan hu­kum asing bila mendirikan ya­ yasan harus su­dah beroperasi di Indonesia se­ lama lima tahun de­ngan harta ke­ kayaan sebesar Rp10 miliar.

Ketiga, masalah pengawasan.

Pasal 53 disebut perlu pengawasan internal dan eksternal. Khusus peng­ awasan eksternal dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Bentuk pengawasannya dalam peng­­aduan yang disampaikan ke pemerintah.

Di luar tiga persoalan utama itu, koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat, Fransisca Fitri menge­ mu­ kakan beberapa aturan yang memborgol. Misalnya, dalam Pa­ sal 61 RUU Ormas, mengatur la­ rangan terhadap ormas untuk melakukan kegiatan yang berten­ tangan dengan Undang-Undang Da­sar (UUD) 1945.

Menurutnya, aturan itu tidak dijelaskan mengenai spesifikasi maupun identitas ormas yang dimaksud.

“Masalahnya ada klau­­ sul larangan yang terdapat da­ lam Pasal 61 tersebut dalam pelaksanaannya akan sangat sub­ jektif. Pasal yang menyebutkan ‘kegiatan penyalahgunaan, pe­ nis­ taan dan penodaan agama yang diakui di Indonesia’ juga akan sangat subjektif di ting­ kat masyarakat. “Pasal itu jus­tru ber­ peluang mengancam kehi­ dupan

di­apresiasi oleh negara.

“UU Ormas tidak diperlukan dan tidak relevan karena se­ mua kekhawatiran terkait, mi­sal­nya kekerasan dan anarki, pe­ nyim­ pangan terhadap ideologi negara Pancasila, pemberian sumbangan dari dan atau kepada pihak asing telah ada solusi dan sanksi hukumnya di dalam berbagai pro­­ duk perundang-undangan lain­ nya. UU ini menyeragamkan se­ gelintir kelompok atau organisasi yang menggunakan cara-cara ke­­­kerasan, premanisme, dan in­ ti­ midasi untuk mencapai ke­ pen­ tingannya, dengan kelompok atau organisasi yang sungguh-sungguh merupakan ormas,” ujarnya.

JURNAL PARLEMEN

kebebasan beragama dan ber­ ke­ yakinan di Indonesia,” ujar­nya.

Ia juga menjelaskan bahaya klausul yang berbunyi “ormas dilarang melakukan kegiatan apa­ bila tidak memiliki surat pe­ nge­ sahan badan hukum atau tidak terdaftar pada pemerintah”.

Adanya klausul itu menegaskan se­cara tidak langsung semua wa­ dah berkumpul harus memiliki surat pengesahan atau surat ke­te­ rangan terdaftar.

“Larangan-larangan tersebut dalam praktiknya akan menjadi sangat tidak jelas dan bersifat sub­jektif. Implementasinya ke de­ pan, akan menjadi alasan untuk menjatuhkan sanksi bagi ormas yang dianggap membahayakan ke­utuhan dan keselamatan NKRI,” tuturnya.

Membungkam Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Ma­ sya­ rakat (LSM) Lembaga Studi

dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Indriaswati Dyah Saptaningrum mengemukakan UU Ormas mem­ bungkam peran aktif masyarakat dalam membangun bangsa le­ wat jalur nonformal. UU itu me­ rupakan ancaman nyata bagi or­ ganisasi masyarakat yang bekerja untuk membongkar kasus korupsi, pelanggaran HAM dan kekerasan oleh perangkat negara.

“Pasal-pasal dalam UU Or­ mas menambah panjang daftar ke­ tentuan represif yang senada di berbagai UU seperti UU ITE, Intelijen, dan Penanganan Konflik Sosial. Elsam menyerukan seluruh elemen masyarakat sipil untuk se­ gera meneruskan perlawanan secara konstitusional dengan men­ dukung upaya pengujian kem­ bali UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Indri, pe­ kan lalu.

Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Irin Gayatri menilai dasar pe­ mikiran atau paradigma yang me­ latarbelakangi cara pandang dari penyusunan UU Ormas sangat ke­ liru. Hal itu karena cenderung me­ lihat masyarakat sebagai sumber ancaman, sumber konflik sosial, dan sumber disintegrasi bangsa.

Padahal dari sudut pandang sistem demokrasi konstitusional yang dianut bangsa Indonesia, masyarakat adalah sumber legiti­ masi bagi hadirnya negara. Arti­ nya, tidak ada negara tanpa ma­ syarakat.

Menurutnya, UU Ormas diba­ ngun berdasarkan kerangka pikir yang cenderung sesat, yakni tidak percaya pada masyarakat se­hingga aktifitas masyarakat pa­ tut dicurigai, diatur, dibina dan di­ awasi oleh negara. Padahal, se­ mestinya kehadiran berbagai ke­ lompok kepentingan atau or­ mas yang berbasis kesamaan ke­ pentingan dan bersifat sukarela

Cara Pandang Keliru Kepala Bidang Politik Nasional

Jeruji Besi Menanti Anas

Anas Urbaningrum

IST

BULAN suci Ramadhan sa­ ngat nikmat jika dijalani ber­ sama keluarga di rumah. Ta­ pi kebahagiaan itu tak akan di­ per­ oleh lagi oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan man­ tan Men­ pora Andi Alifian Malla­rangeng.

Kedua eks pentolan partai ber­­ lambang mercy itu bakal meng­ huni sel tahanan “dingin”, aki­bat kasus korupsi Wisma Atlet Ham­ balang yang mereka la­kukan.

Kepastian itu diperoleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang me­­­nyatakan, pihaknya segera

me­­­nahan Andi Mallarageng dan Anas Urbaningrum. “Yang bi­­sa dipastikan bahwa semua yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pasti akan ditahan,” kata Abraham, ke­marin.

Abraham menambahkan, pe­ na­hanan tersangka kasus Ham­ balang saat ini tinggal menunggu audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Se­ telah hal tersebut selesai, namanama tersangka akan segera di­ tahan oleh KPK. “Kan sudah ada Deddy Kus­­ dinar yang sudah ditahan.

Yang lainnya menunggu proses

selanjutnya,” tegas Abraham.

Untuk diketahui, KPK saat ini telah menahan satu ter­sang­ka yakni mantan Kepala Bi­ ro Perencanaan Kemenpora, Deddy Kusdinar.

KPK juga te­lah menetapkan man­ tan Di­ rektur Oprasional Teuku Bagus Mu­ hammad Noor sebagai tersangka. “Tinggal tunggu wak­tu aja,” kata Abraham lagi.

Tak hanya Andi, mantan ke­ tua umum partai Demokrat Anas Urbaningrum, kata Abraham, ju­ ga akan cepat menyusul ter­sang­ ka Deddy Kusdinar.

Ketika disinggung apakah KPK fokus ke Andi atau Anas. Abraham

Uji Ke MK Pemerintah sendiri meng­ ang­ gap UU tersebut sudah sesuai de­ ngan konstitusi. “Kalau tidak puas sampaikan ke MK. Kita uji di MK,” kata Menteri Dalam Negeri Ga­ mawan Fauzi di Jakarta, pekan lalu.

Ia mengatakan, semangat pem­ bentukan UU Ormas lantaran UU Ormas yang lama Nomor 8 Tahun 1985 sudah tidak sejalan dengan UUD 1945. Pasal 28 J UUD 1945, menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU untuk men­ jamin hak orang lain.

Terkait kritikan dari kalangan ormas soal aturan pelaporan dana asing, Gamawan mengatakan, se­ perti yang dilakukan pemerintah, ormas juga harus transparan dan akuntabel dalam menerima bantuan atau pinjaman dari asing.

“Ormas yang dapat bantuan asing mengatakan akan terbuka, akan akuntabel dan transparan.

Kalau semua spirit-nya seperti itu, bagus. Karena kalau dana asing ini tidak jelas, kan bisa saja untuk kepentingan teroris, bisa saja untuk pencucian uang, bisa saja untuk misi yang merugikan bangsa kita,” ujar mantan Gubernur Sumatera Barat ini. l Mou

menjawab cukup di­ plo­ matis, pa­ salnya penyidik te­­ rus fokus ter­ hadap kasus Ham­ balang yang te­ngah di­ta­ngani. “Se­mua fokus ka­sus Hambalang yang belum kita tangani,” kata Abraham.

Dia meminta penanganan ka­­sus Hambalang tidak di­ban­ dingkan dengan kasus suap impor daging sapi. Dia mengklaim KPK takkan dis­ kri­ minasi dalam me­ nangani kasus. “Kita terikat oleh aturan tentang waktu, kalau Ham­ balang bukan OTT, eggak ada diskriminasilah kasus yang ditangani KPK, cuma ini masalah teknis,” ujarnya. l Aby

POLITIK

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 7

Suara Pemred

BIOGRAFI Nama Lahir

Kebangsaan Partai politik Agama

SP/YC KURNIANTORO

SUASANA gembira merebak di lantai 6 gedung Jakarta Design Center (JDC) pada awal Juli lalu.

Meja bundar tersusun rapi menge­lilingi panggung kecil.

D

I atas panggung itu politisi ka­ wakan Siswono Yudo Husodo me­niup lilin berbentuk angka 70.

Ulang tahun ke-70 Siswono pun di­­rayakan dengan latar belakang merah hati.

Usia 70 memang tergolong uzur, tapi tubuh tokoh Himpunan Kerukunan Tani In­donesia (HKTI) itu masih tampak bugar.

Latar panggung yang bergambar dirinya memakai topi koboi seakan menegaskan bahwa dirinya masih punya semangat. Me­ makai batik merah hati, wakil ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI ini memberikan tips hidup sehat dan bahagia yang dia comot dari para koleganya.

Sedikitnya tiga tips yang dia ceritakan kepada teman dan kolega. Pembawaannya yang santai membuat sambutan ulang tahun itu layaknya pertunjukan stand up comedy.

“Yang paling membahagiakan adalah

SISWONO YUDO HUSODO

Tetap Bugar di Usia 70 berumur panjang dan bermanfaat bagi orang lain. Karenanya, hidup menjadi ber­ makna. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya,” begitu cara lulusan Teknik Sipil ITB memaknai hidup.

Tiga Tips Selanjutnya, Siswono langsung memberi tiga tips hidup bahagia dan sehat di hari tua. Tips pertama, kata dia, begitu bangun tidur langsung lakukan mulet (menggeliat).

Kedua kaki diregangkan agar peredaran darah lancar. “Tips ini saya dapat dari Bapak Try Sutrisno (mantan Wakil Presiden di era Soeharto) pada 1988,” kata dia yang di­ sambut senyuman ratusan undangan.

Tips kedua, otak harus bersih supaya ja­ngan pelupa. “Yang membersihkan otak adalah darah,” tambahnya. Tiba-tiba, Sis­ wono langsung meminta hadirin un­ tuk berdiri dan memperagakan cara me­ lancarkan arus darah ke otak.

“Angkat tangan tinggi-tinggi dan tarik ke belakang. Tahan hingga hitungan 20,” katanya yang diikuti para hadirin, termasuk

empat menteri yang sedia hadir malam itu, yakni Menteri Pertanian Suswono, Menteri Ke­hutanan Zulkifli Hasan, serta Menteri Ke­ lautan dan Perikanan Syarif Tjitjip Sutardjo.

Dan tips ketiga, kata Siswono, sehari sekali kaki dinaikkan ke kursi lalu tangan memegang jempol kaki dan tarik sekuatkuatnya. Dia mengatakan, tips terakhir ini bisa membuat performa seks meningkat.

“Tips ini saya dapat dari seorang kolega juga. Tapi saya tak mau menyebut namanya.

Yang jelas dia hadir di sini,” canda Sis, sapaan Siswono, yang diiringi tawa hadirin.

Pejabat Bersih Ketua Umum HKTI Oesman Sapta me­ nuturkan, perjalanan karir Siswono yang juga sahabatnya memang cemerlang dan bersih. Mantan Ketua Umum HKTI sekaligus penerima Entrepreneur Agribusiness Award 2003 itu, kata Oesman, bahkan sempat di­ daulat menjadi calon presiden independen Pe­milu Presiden 2004 oleh sejumlah partai.

“Kemudian atas berbagai pertimbangan, ia memilih menerima tawaran menjadi

: Siswono Yudo Husodo : 4 Juli 1943, di Long Iram, Kutai Barat, Kalimantan Timur : Indonesia : Golkar : Islam

Karier: n Karier Politik Dewan Pembina Golkar (1988) n Karier Politik Anggota Dewan Pembina DPP Partai Golkar (2005) n Karier Kerja Wakil Komandan Barisan Soekarno (0) n Karier Kerja Direktur Utama PT. Bangun Tjipta Sarana (1969) n Karier Kerja Anggota MPR - RI utusan daerah DKI Jakarta (1982) n Karier Kerja Anggota MPR - RI Golkar Kalimantan Timur (1987) n Karier Kerja Menteri Negara Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan V (1988) n Karier Kerja Anggota MPR - RI Golkar Sulawesi Tenggara (1992) n Karier Kerja Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan pada Kabinet Pembangunan V (1993) n Karier Kerja Anggota MPR - RI Golkar N.T.B. (1997) n Karier Kerja Komisaris Utama PT. Bangun Tjipta Sarana (1998) n Karier Kerja Anggota MPR - RI utusan golongan mewakili petani (1990) PENGHARGAAN n Bintang Mahaputera Adi Pradana dari Presiden Republik Indonesia 1992 n Lencana Melati Gerakan Pramuka 1998 n Entrepreneur Agribusiness Award 2003

Cawapres berpasangan dengan Amien Rais sebagai Capres dari PAN,” Oso sapaan akrab Oesman Sapta.

Siswono, pria kelahiran Long Iram, Kalimantan Timur 4 Juli 1943 ini memang disebut-sebut sebagai sosok unik dan kon­ troversial. Saat pengganyangan terha­ dap Bung Karno, ia adalah mahasiswa ITB yang menjadi Wakil Komando Laskar Soekarno.

Tapi pada era Presiden Soeharto, ia malah diangkat sebagai Menteri dalam dua kali kabinet.

Selama menjabat menteri, pada era Orde Baru yang otoriter ia teruji mampu tidak terlibat dalam arus de­ras KKN (ko­ rupsi, kolusi dan nepotisme) yang ber­ muara menyengsarakan rakyat. Ia tidak meng­gunakan kesempatan itu untuk mem­ perkaya diri sendiri dan kerabatnya.

“Siswono telah teruji dalam hal ini. Ia seorang tokoh yang telah pernah berada di deretan puncak kekuasaan sebagai menteri, dan mampu berperan optimal sekaligus melepaskan diri dari kemerajalelaan korupsi di sekelilingnya,” cetus Oso. l w4

TODUNG MULYA LUBIS

Jangan Serampangan Pilih RI 1

SP/LUTHER ULAG

KENDATI ajang pemilihan pre­ si­ den masih lama, berbagai ma­nuver mu­ lai dilakukan oleh masing-masing ke­ lompok yang ingin mengajukan ja­go­nya untuk menduduki kursi presiden RI. Tingkah polah para tokoh yan su­ dah kebelet untuk menjadi orang no­ mor satu di Indonesia ini, tidak lepas dari pengamatan pengacara To­ dung Mulya Lubis.

Todung mengaku sudah muak dengan jurus-jurus yang di­­ke­luar­kan para petualang po­litik ter­sebut. Pa­sal­ nya mereka me­man­faatkan jalur politik sebagai tem­pat untuk me­mu­luskan meraih kekuasaan bagi ke­ pentingan pri­badi dan go­longan, dan tidak un­tuk ke­pen­tingan bangsa dan ne­gara.

Ia menilai, masyarakat kini sudah mulai bosan dengan janji-janji. Terlebih, janji-janji para po­ litisi dalam masa kampanye yang tak pernah terealisasi pada saat mereka mendapatkan apa yang mereka tuju. Menurutnya, kini masyarakat mendambakan presiden

yang merakyat.

“Masyarakat sudah bosan dengan janji-janji. Masyarakat saat ini ingin bukti, yang manfaatnya benar-benar dirasakan secara po­sitif,” ujarnya saat diwawancarai Suara Pemred pada ulang tahunnya yang ke-64 di Equity Tower, SCBD, Jakarta Selatan, Se­ nin (8/7).

Menurutnya, pemimpin yang ideal saat ini adalah sosok yang mau terjun langsung ke masyarakat dan memahami apa yang menjadi ke­ butuhan serta keinginan masyarakat.

“Menjadi seorang pemimpin saat ini bukan lagi yang harus berjas atau bersafari. Memiliki ba­nyak pengawal dan lebih sering di belakang meja atau ke luar negeri,” katanya.

Saat disinggung soal siapa yang cocok dengan kriteria yang dia sebutkan, Todung enggan men­jawab.

“Yah, lihat sendiri lah. Silakan nilai sendiri siapa yang punya kriteria tadi,” tandasnya. l Amin/Nelly

8 | EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

Suara Pemred

HUKUM

Korps Adhyaksa Mulai Menggerogoti KPK KORPS Adhyaksa sebagai laskar Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menunjukkan tajinya dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air, manakala Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejagung berhasil menangkap 30 buron kejaksaan dalam waktu satu tahun.

Jaksa Agung Basrief Arief

WIKIPEDIA.ORG

K

EJAGUNG juga telah ber­­hasil memulangkan ter­­pi­dana korupsi Ban­ tuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sherny Ko­ jo­ ngian, melalui mekanisme ker­ ja sama hukum timbal balik.

Kejagung tampak semakin me­­yakinkan dan independen saat memelopori penanda­tanganan ker­­ja sama bidang hu­kum antara Pe­me­­rintah Indonesia de­ngan Pe­ me­ rintah Malaysia pada 2 April 2012 yang menunjukkan peran ak­ tif kejaksaan dalam ker­ja sama hu­ kum luar negeri.

Jaksa Agung Basrief Arief meng­klaim institusinya me­­noreh­ kan prestasi dari sisi Pe­ne­rimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) men­capai Rp667 miliar atau me­ ningkat sekitar 551,93 per­sen di­ bandingkan dengan tahun lalu.

Untuk capaian kinerja bidang tindak pidana umum sejak Januari sampai Desember 2012, Basrief menyatakan, pidum memiliki da­ta pelaku tindak pidana dengan hu­ kuman mati sebanyak 113 orang, terdiri dari 51 dari tindak pidana

RAKYAT MERDEKA

narkotika, 2 orang tindak pidana terorisme, dan 60 orang tindak pidana pembunuhan. Masih ter­ dapat upaya hukum banding, ka­ sasi, dan upaya hukum luar biasa seperti PK dan grasi.

Basrief menambahkan, pada Bidang Pidsus meliputi Kejagung, Kejati, Kejari, dan Cabjari telah melakukan penyelidikan sebanyak 742 perkara, penyidikan 1.341 per­­­kara, penuntutan sebanyak 1.367 perkara. Kemudian, pid­sus berhasil menyelamatkan ke­ uang­ an negara sebesar Rp294 mi­ liar dan US$500 ribu.

Sementara, dari bidang per­ data dan tata usaha negara, ca­ paian kinerja tahun 2012 telah me­ nyelamatkan keuangan ne­ gara Rp2,051 triliun, tanah se­

luas 120.554 m2, serta berhasil me­­mulihkan kekayaaan negara se­­ besar Rp407,5 miliar dan US$46,249 juta. Uang itu tidak di­­setorkan ke Kejaksaan, tapi di­ se­ torkan langsung ke instansi terkait.

“Adapun surat kuasa khusus yang diterima sebanyak 1.397 SKK. Sampai Desember 2012, da­ tun telah menyelenggarakan ban­ tuan hukum sebanyak 2.455 per­ kara, pelayanan hukum 179 kasus, pertimbangan hukum 211 kasus, penegakan hukum 634 per­ kara, dan tindakan hukum lain­ nya 15 ka­sus,” kata Jamdatun S. Bur­ha­ nuddin.

Pada bidang pengawasan, la­ poran pengaduan yang berhasil di­selesaikan adalah 1.037 Lapdu

dengan perincian 180 yang terbukti dan 857 yang tidak ter­ bukti. Untuk penjatuhan hu­kum­ an disiplin berat terdapat 57 jaksa dan 41 pegawai TU, hukuman disiplin ting­kat sedang diberikan pada 94 jaksa dan 41 pegawai TU dan 37 jaksa serta 27 pegawai TU dijatuhi hukuman disiplin tingkat rendah.

Kemudian pada bidang In­ telijen selama kurun waktu Ja­ nuari – Desember 2012 berhasil menemukan 441 kasus indikasi terjadinya tindak pidana korupsi yang kemudian dilakukan ke tahap penyidikan. Dalam pencegahan ke luar negeri yang permohonannya berasal dari bidang Tindak Pi­ dana Khusus Kejaksaan Agung mencapai 43 orang, Kejati 111

orang, Polri 19 orang, Dirjen Pajak, Imigrasi dan Depkeu mencapai 16 orang.

Sementara itu capaian kinerja monitoring center pada DPO (daftar pencarian orang) ber­ hasil diamankan oleh Tim Satgas Intelijen sebanyak 58 orang.

Sementara itu pada bidang Ba­dan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) telah menyelesaikan prog­ ram Diklat Manajemen dan kepimpinan dengan jumlah 77 orang dan capaian kinerja hing­ga 99 persen, program Diklat Tek­ nis dan Fungsional berjumlah 12 angkatan atau 570 peserta de­ngan berbagai macam diklat yang di­ selenggarakan di Badiklat Ke­jak­ saan RI. l Dara Lidya

Tercoreng Kasus

Emerson Yuntho

SINARBANTEN.DO.AM

SAYANGNYA, di balik klaim Ke­­ja­gung menyita uang-uang ter­sebut, Korps Adhyaksa masih me­nyisakan banyak pe­kerjaan ru­mah, seperti penyelesaian ka­ sus pelanggaran HAM tahun 1965. Buronan pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali senilai Rp546.166.116.369, Djoko Tjandra yang masih bebas dengan status warga negara Papua Nugini.

Kejaksaan Agung juga ter­

coreng ketika dua jaksa Andri Fer­ nando Pasaribu (AFP), Arief (A) dan Sutarna (S) dari staf data dan tata usaha negara melakukan pemerasan terhadap perusahaan senilai Rp2,5 miliar.

Banyak pihak menilai, masih ter­lalu banyak kasus per­kara ko­ rupsi yang sudah diputus oleh peng­ adilan tingkat ka­ sasi MA, belum mampu dieksekusi oleh pi­ hak kejagung, walau ba­nyak di an­ tara perkara korupsi itu sudah me­ miliki ke­kuatan hu­kum yang tetap.

Indonesian Corruption Watch (ICW) meng­­apresiasi langkah Ke­­­­ jaksaan Agung yang telah meng­­ ­ eksekusi Bupati Aru, Teddy Tengko, Rabu (29/5) lalu. Namun, ICW mengingatkan hingga kini ma­ sih ada 56 terpidana korupsi yang belum di­eksekusi Kejaksaan Agung.

Aktivis Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho mengatakan, dari 56 terpidana yang belum di­eksekusi, 23 di antaranya ma­

suk dalam DPO. Sedangkan 33 lainnya belum dieksekusi dengan berbagai ala­san, seperti sakit atau tidak me­menuhi panggilan jaksa.

Terkait kasus Theddy Tengko, Emerson juga mengingatkan Men­­teri Dalam Ne­geri untuk me­ respons eksekusi itu de­ ngan mencabut surat keputusan (SK) peng­angkatan Bupati Teddy. Tu­ juan­nya, untuk memberikan ke­ pas­tian dan ke­aman­an pe­me­­rin­ ta­han di Aru. Emerson mengatakan, ma­ ­ sih ba­nyaknya terpidana ko­rup­ si yang belum di­ eksekusi me­ nunjukkan kejagung bagaikan macan om­pong. Bahkan, ia me­ ra­gukan ke­­jagung mau meng­ek­ sekusi semua ter­pi­dana korupsi.

Padahal, lambannya proses ek­ sekusi terhadap terpidana kor­upsi membuka pe­ luang bagi me­ reka melarikan diri. Dari ka­sus korupsi yang diamati ICW, ek­ sekusi umumnya baru dilakukan satu

sam­pai empat tahun setelah vonis telah berkekuatan hukum tetap.

Dari 56 terpidana korupsi, be­ bera­ pa nama populer seperti Di­ rektur TVRI Sumita To­ bing terkait ka­ sus pengadaan per­ alatan TVRI yang me­ ru­ gikan ne­gara Rp12,4 miliar. Sumita To­ bing dihukum 1 tahun 6 bulan penjara pada Januari 2011 dan diminta membayar uang peng­ ganti Rp1,73 miliar, namun belum juga dieksekusi.

Ada juga terpidana kasus ko­­ rupsi dana reboisasi dan illegal logging (pem­ balakan liar) di Mandailing Natal, Sumatra Utara, Adelin Lis, yang hingga ki­ni masih menghirup udara be­ bas. Adelin dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada 2008 serta diwajibkan membayar uang peng­ ganti Rp119 miliar dan US$2,938 juta.

“Lalu kasus penyimpangan dana di BPUI senilai Rp369 mi­

liar dengan ter­ pidana mantan Di­ rut Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Sudjono Timan yang di­ hukum 15 tahun penjara dan mem­ bayar uang pengganti Rp369 miliar.

Vonis itu telah dijatuhkan pada 3 Desember 2004 lalu,” katanya.

ICW memilah 56 terpidana yang masih bebas berkeliaran itu berdasarkan wilayah. Paling ba­ nyak adalah terpidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Ja­wa Tengah, yakni 22 orang. Se­ lanjutnya Ke­jaksaan Tinggi DKI Jakarta sebanyak enam terpidana, Kejaksaan Tinggi Riau lima ter­pi­ dana dan Kejaksaan Tinggi Jawa Ti­mur dua terpidana.

Terkait dengan itu, Emerson, meng­ ingatkan kejagung akan eksekusi yang be­lum dilakukan.

“Kejagung perlu diingatkan dan didorong untuk mengeksekusi ter­ pidana lainnya, apalagi ada yang kasusnya sudah bertahuntahun,” ujarnya. l Dara Lidya

HUKUM Revolusi agraria menuju penataan tanah dan lahan yang lebih baik di Tanah Air menjadi mimpi semua orang, tidak hanya kaum petani.

M

ASYARAKAT yang te­ lah lelah terlibat seng­ keta tanah dan lahan menginginkan sebuah institusi pertanahan yang sehat dan mandiri yang bisa menyelesaikan persoalan mereka.

Oleh karena itu, reformasi Ba­ dan Pertanahan Nasional (BPN) se­ bagai lembaga pengemban ama­nah terkait penataan tanah di In­ donesia menjadi suatu ke­ nis­ cayaan yang dirindukan.

Badan yang dinakhodai oleh Hendarman Supandji itu bahkan telah mencanangkan berbagai prog­ram strategis nasional sebagai tindak nyata peningkatan kinerja dan memberikan pelayanan.

Masyarakat mulai merasakan angin segar perubahan manakala institusi itu mencanangkan prog­ ram-program strategis di antaranya redistribusi tanah, Larasita (la­ yanan rakyat untuk sertifikasi ta­ nah), Prona (Proyek Operasi Na­ sional Agraria), program pem­ber­ dayaan masyarakat lintas sektor, penertiban tanah telantar, dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Kepala BPN Hendarman Su­ pandji mengatakan pada 2012 BPN menargetkan mampu me­ re­ dis­ tribusi tanah di seluruh wi­ layah Republik Indonesia se­ ba­ nyak 149.000 bidang dan telah ter­ laksana redistribusi sebanyak 106.957 bidang. “Tahun ini BPN menargetkan meredistribusi ta­nah sebanyak 179.000 bidang,” ujar­nya.

BPN juga proaktif melalui prog­­ram Larasita sebagai program jemput bola yang prorakyat.

Hendarman menambahkan pa­ da 2013, BPN juga akan merevisi sejumlah peraturan pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pen­ daftaran Tanah, Peraturan Pe­ merintah Nomor 40 Tahun 1996 ten­ tang Hak Guna Usaha, Hak Gu­ na Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pe­ milikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Ja­ batan Pejabat Pembuat Akta Ta­nah.

BPN juga akan mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indo­ nesia, guna menjamin hak atas

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 9

Suara Pemred

Reformasi BPN untuk Revolusi Agraria

ANTARA

Hendarman Supandji

RIMANEWS.COM

tanah bagi rakyat.

Hendarman mengatakan, dari 85,8 juta bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia, 52 persennya atau 45 juta bidang sudah disertifikatkan.

“Sedangkan sisanya 40 sekitar jutaan bidang yang men­jadi tugas bagi BPN ke depan,” ka­tanya.

Mobil Mogok Meskipun BPN mengklaim telah dan sedang melakukan ber­­bagai reformasi di bidang bi­ rokrasi namun, sejumlah pihak me­nilai reformasi itu belum ber­ jalan optimal. Hal itu terbukti da­ ri hampir semua program yang di­cetuskan Hendarman Soepandji saat dilantik menjadi Kepala BPN sampai sekarang tidak berjalan se­ bagaimana mestinya.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Kon­sor­ sium Pem­ baruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menilai kondisi BPN sekarang ini tak ubahnya se­ per­ti mobil mogok.

Dewi Kartika mengungkapkan, akibat tidak adanya sinkronisasi da­lam internal institusi BPN, ba­ nyak program atau kebijakan yang saling tumpang tindih. “Adanya 632 peraturan yang tumpang tin­ dih adalah salah satu buktinya,”

Sertifikasi Sehari Jadi BAGI Kepala Badan Pertanahan Na­ sional (BPN) Hendarman Supandji, re­ formasi birokrasi bagi internal lemba­ga­ nya adalah suatu keharusan. Wajar jika ke­mudian, ia memelopori berbagai te­ro­ bosan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusinya. Layanan ser­­tifikasi tanah dalam sehari atau one day service adalah satu dari beberapa program andalan mantan jaksa agung itu.

Melalui program itu, sejumlah layanan ditawarkan kepada masyarakat yang

mem­­butuhkan, di antaranya pemindahan hak atas tanah dan pengecekan sertifikat yang bisa dilakukan secara cepat dan selesai dalam sehari. “Kami sedang ber­te­ kad untuk te­rus meningkatkan pe­la­yanan kepada ma­syarakat melalui prog­ram one day ser­vice,” ujar Hendarman.

Jemput Bola Pihaknya juga akan meningkatkan pe­ la­ yanan terkait pertanahan melalui pola jemput bola yakni Layanan Rakyat untuk

katanya.

Bukti lainnya, ungkap Dewi, dari 7.200 kasus sengketa yang ter­identifikasi oleh BPN, baru se­ kitar 60 persen kasus yang bisa ter­ lesesaikan.

Akibatnya, kata Dewi, masih ada sekitar 40 persen kasus yang terkatung-katung.

Selain itu, kata dia, dari 30 Surat Keputusan (SK) BPN tentang tanah telantar, 11 diantaranya saat ini tengah digugat. “Ini menandakan roda di tubuh BPN berjalan tanpa arah jelas,” tegasnya.

Dewi juga mengkritik tidak konsistennya BPN melakukan re­ distribusi tanah kepada rakyat ke­cil dan menyelesaikan konflik agraria. Dalam hal yang kecil saja, seperti pelaksanaan PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar, BPN juga dinilainya tidak bekerja maksimal.

Ser­tifikasi Tanah atau Larasita, sepanjang 2013. “Melalui program Larasita ini, jajaran kami mendatangi langsung tempat tinggal masyarakat, baik di desa-desa maupun tempat-tempat yang jauh dari kantor per­ ta­nahan, untuk melakukan layanan per­ta­ nahan seperti membuat sertifikat,” katanya.

Program Larasita sendiri telah dica­ nangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010. Program itu men­ jadi salah terobosan paling populer bagi BPN. Bahkan menurut Hendarman, La­

Telantar Dewi menjelaskan, hingga se­ karang ini ada 7,6 juta hektar tanah yang diindikasikan sebagai tanah telantar oleh BPN. Bahkan sekitar 21 ribu hektar di antaranya telah ditetapkan sebagai tanah terlantar.

Sayangnya, menurut dia, tidak sejengkal pun tanah tersebut yang diredistribusikan kepada rakyat melalui skema PP Nomor 11 Tahun 2010 itu.

“Banyak tanah secara fisik ter­ lantar tetapi tidak didata sebagai tanah telantar. Padahal, tanah-ta­ nah tersebut sudah ditinggalkan oleh pengusaha dan juga sudah di­ garap oleh rakyat,” katanya.

Apa pun bentuk kritik mesti­ nya ditanggapi positif oleh BPN sebagai lembaga yang ingin me­ reformasi diri menjadi lebih trans­ paran dan bersih untuk men­ ca­ pai penataan tanah yang me­nye­ jahterakan. l Dara Lidya

ra­sita telah menjadi salah satu ikon yang mampu mengangkat citra BPN di mata publik sehingga perlu terus digalakkan dan direvitalisasi menjadi lebih baik.

Apalagi, hingga saat ini urusan per­ta­ nahan masih menjadi persoalan dan per­ lu mendapat perhatian ekstra, serta per­lu penanganan yang sangat serius un­­tuk me­ mi­nimalisasi terjadinya seng­ke­ta. Bagi du­nia usaha, urus­an per­tanahan masih men­ja­di salah sa­tu kendala yang sering sa­ngat di­ pertim­bang­kan para calon investor. l Dara

10 | EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

Suara Pemred

Suara PEMRED BERANI BERTANGGUNG JAWAB

Segenap Pimpinan dan Karyawan PT. Suara Pemred Indonesia, mengucapkan :

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 H Mohon Maaf Lahir & Batin

PT. Suara Pemred Indonesia

The City Tower18th Floor Jl. MH Thamrin No. 81 Jakarta10310 T. +62 21 3199 6270 F. +62 21 3199 6268 M.+62 812 966 1170 E: redaksi@suarapemred.com

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

EKONOMI

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 11

Suara Pemred

PROGRAM KADINDA MUNASLUB JALAN TERUS

Riwayat SBS Tamat Suryo Bambang Sulisto (SBS) benar-benar tamat riwayatnya. Tak ada lagi peran maupun fungsinya. Karena kewenangannya sudah dikebiri habis oleh 23 Kadinda yang memecatnya lewat Munaslub Pontianak.

K

ENYATAANNYA para peng­urus Kadinda yang telah menggelar Mu­sya­rawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Pontianak be­berapa waktu lalu tetap bekerja melak­ sanakan program-program di wilayahnya sesuai target.

Salah satu Kadinda yakni Ka­ dinda Kepulauan Riau (Kepri) bah­­kan sepakat mengabaikan Skep/53/DP/IV/2013 ten­ tang pem­­ berhentian Johannes Kennedy se­laku anggota Kadin dan sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri oleh Susilo Bambang Sulisto.

“Menyikapi surat pember­hen­­tian saya yang ditandatangani Sur­ yo Bambang Su­ listo (SBS), ka­ mi ber­ pendapat itu tidak se­­suai pro­sedur AD/ART Kadin. Kami akan mengabaikan surat tersebut dan men­­ jalankan tugas dan we­ wenang Kadin se­ bagaimana mes­tinya. Ini polemik di tingkat pusat, tidak ada sangkut pautnya dengan dae­­ rah. Jangan sampai polemik di pusat mengganggu kinerja Ka­din daerah. SBS sen­ diri sudah tidak aktif karena su­dah dipecat dalam Munaslub Pon­ tianak,” kata Ketua Umum Ka­din­da Kepri Johannes Kennedy.

Wakil Ketua Umum Bidang Or­ ganisasi Kadinda Kepri HM Alfan Suheiri mengatakan surat pe­ mecatan yang ditandatangani oleh SBS di­ke­luarkan tidak sesuai AD/ART Ka­din.

Johannes Kennedy, kata Al­ fan, yang dalam surat tersebut di­­berhentikan sebagai anggota Ka­din merupakan tindakan yang salah, karena kepesertaan Jo­han­nes sebagai anggota Kadin me­ rupakan perwakilan usahanya yang berbadan hukum.

Selain itu, Ketua Kadin Pro­ vinsi ditunjuk oleh Ketua Kadin Kota atau Kabupaten, serta ang­gota luar biasa, yang dalam hal itu masih menyetujui Johannes Kennedy sebagai Ketua Umum.

“Jikapun diberhentikan, yang melan­jut­ kan adalah Wakil Ketua Umum, sesuai AD/ ART. Namun hal tersebut tidak tergambar da­lam surat keputusan tersebut,” ka­tanya.

Alfan menambahkan, dalam surat itu Johannes disebutkan me­ lakukan pe­ lang­ garan baik secara pri­badi maupun se­bagai Ke­tua Umum Dewan Peng­urus Kadin Kepri dengan me­nya­lahgunakan ke­­dudukan, we­­ wenang dan ke­­ per­ cayaan yang diberikan oleh or­ga­nisasi serta bertindak me­rugikan atau mencemarkan nama baik or­ ga­­ nisasi adalah tuduhan yang tidak benar.

“Pak John dikatakan me­nya­lahgunakan kedudukan we­ wenang dan kepercayaan

Kekecewaan 23 Kadinda Berbuah Pemecatan SBS

ASSETS.REGUS.COM

IST

HM Alfan Suheiri

Johannes Kennedy

dari segi apa? Kadin Kepri diundang ke Munaslub tersebut berdasarkan undangan Kadin yang sah. Di­undang oleh panitia.

Rencana per­­ temuan Kadin se-Indonesia itu sudah dijadwalkan sejak akhir tahun lalu, dan dalam acara tersebut hadir 19 Kadin Provinsi. Letak salahnya Pak John dalam hal ini di mana?” ujar Alfan.

Semua pengurus Kadin Kepri sampai saat ini menyatakan se­ tu­ ju dan sepakat bahwa Surat Pemberhentian Ketua Kadin

Kepri tidak sesuai AD/ART Kadin, dan mengabaikan surat tersebut.

Tidak hanya Kadinda Kepri sejumlah pengurus Kadinda lain juga masih tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya de­ ngan bertanggung jawab langsung ke­pada caretaker Ketua Kadin Oesman Sapta Ha­sil Munaslub Pon­tianak. Itu bukti bahwa surat pemecatan SBS be­nar-benar diabaikan oleh para pengurus Kadinda di daerah. l Dara Lidya

PEMECATAN Suryo Bambang Sulisto (SBS) sebagai ketua umum Kadin Indonesia berawal dari kekecewaan elite di tingkat pu­sat dan daerah karena aspirasi dan ke­ pentingan daerah tidak diakomodasi sama sekali.

“Nyatanya, semua kritikan dan perta­ nyaan kami itu tidak ditanggapi,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Sulawesi Barat, Esther R.M. Mandalawati.

Kondisi itu yang menyebabkan 23 peng­ urus Kadinda berkumpul dan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Mu­ nas­ lub) di Pontianak pada 25-27 April 2013. Dari Munaslub Kadin Indonesia itu di­­ sepakati menetapkan Oesman Sapta se­­ba­gai caretaker Ketua Umum Ka­din In­ donesia dan mempersiapkan Mu­s­ya­wa­rah Nasional ke-VII paling lambat enam bulan sejak ditetapkan di Pontianak, Ka­limantan Barat.

Pimpinan Munaslub, Nur Achmad Affan­di, mengatakan sesuai AD/ART Ka­ din Indonesia, munaslub dapat mem­ ber­ hentikan kepengurusan mulai Dewan Pe­ nasihat, De­wan Pertimbangan, dan De­wan Pengurus Ka­din Indonesia.

“Forum sepakat untuk memberhentikan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia,” ka­ta Nur. SBS sendiri, lanjut Nur, saat munaslub diberi kesempatan untuk memberikan la­ por­an pertanggungjawaban, namun hing­ ga pukul 17.00 WITA, SBS tidak juga hadir.

Akhirnya munaslub sepakat memecat SBS. Padahal jika dia datang meminta maaf, pemecatan itu tidak akan terjadi bahkan dimungkinkan terjadinya rekonsiliasi.

Selanjutnya, untuk menjalankan fungsi Kadin sebagai organisasi, sepakat dibentuk dewan pengurus sementara (caretaker) se­ perti yang diatur di dalam AD/ART. Caretaker diberi kewenangan untuk men­­jalankan fungsi secara efektif, memper­ siap­kan Munas Regional ke-VII secepatnya tiga bulan, selambat-lambatnya enam bulan sejak ditetapkan.

Ketua caretaker diberi kewenangan me­ nambah jika terdapat salah satu atau be­ berapa personel terpilih karena halangan ter­tentu. l Dara Lidya

Dituding Jadi Benalu Pemerintah KETUA Kadinda Sulawesi Teng­­gara Herry Asi­ku mengaku ber­syukur bahwa SBS sudah di­ pecat dari Kadin Indonesia.

Menurut Herry, saat SBS menjabat ketua umum Kadin In­ donesia tidak ada perhatian sama sekali terhadap kadin daerah.

Herry sendiri menyadari se­ lama ini SBS tidak memainkan peran yang seharusnya di Kadin Indonesia. Pembinaan dan ko­ ordi­­nasi daerah jarang sekali di­ lakukan sehingga Kadin di dae­ rah seperti mati suri.

“Kerja Kadin Indonesia itu ha­ nya membonceng pejabat sa­ ja ka­lau ada kunjungan ke luar negeri. SBS hanya jadi be­ nalu di pemerintahan. Dia tak ada kerjanya. Sementara tugas uta­ manya se­ bagai fasilitasor dan tempat ber­­ naung asosiasi men­ jadi ter­ abaikan,” katanya, ke­ marin.

Harry menambahkan, SBS juga secara langsung telah me­ nyalahi Undang- undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Da­ gang dan Industri.

Oleh karena itu, ia bersama 23 kadinda se-Indonesia pun ber­­­­sepakat untuk menggagas Mu­­­naslub, dan menurut dia itu su­­ dah cukup kuorum. Dalam Mu­­ naslub di Kalimantan Barat, ter­ pilih Oesman Sapta sebagai ketua caretaker Kadin Indonesia.

“Kami kini fokus mem­ persiapkan rapimnas dalam wak­ tu dekat. Kami berharap SBS yang sudah dipecat tidak menganggu program kerja kami,” kata Herry yang juga Ketua Golkar Konawe Utara. l Dara Lidya

SBS

12 | EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

Suara Pemred

Semakin langkanya populasi ikan di wilayah perairan negara tetangga, ternyata berdampak buruk bagi Indonesia. Terdorong oleh permintaan hasil laut yang tinggi, para nelayan dari negeri tetangga semakin nekat menjarah hasil laut kita.

S

ECARA umum wilayah perairan negeri kita me­mang masih di­ka­runiai po­pulasi ikan yang cukup melimpah.

Perairan di sekitar Ka­limantan Barat (Kalbar) dan Ke­pulauan Natuna merupakan tem­pat populasi ikan terkaya di Nu­santara.

“Di kedua wilayah perairan itu kerap kali nelayan ikan negara te­tangga masuk mencari ikan se­ cara ilegal,” ungkap Ke­ pala Sta­siun Pengawas Sumber Daya Ke­ lautan dan Perikanan (PSDKP) Pon­tianak, Bambang Nugroho, ke­pada Suara Pemred, Jumat (12/7) la­lu, di Pontianak, Kalbar.

Menurut Bambang, negeri te­tangga yang doyan menjarah hasil la­ut kita ada­lah China, Thailand, Vi­­etnam dan Ma­­laysia. Kini ne­ layan dari kedua ne­gara itu se­ma­­kin sering ter­pantau te­ngah ber­­­operasi di perairan In­ donesia. Pe­­­micunya adalah populasi ikan di wilayah laut mereka kini se­ma­kin susut akibat eksploitasi ber­le­bihan.

“Nelayan Vietnam adalah yang pa­ling banyak menjarah laut kita. Pasalnya di sana mereka memiliki industri peng­olah­an ikan,” tandas Bambang.

Baru-baru ini saja, Stasiun PSDKP Kal­ bar mendapat info bah­ wa 200 kapal berbendera Vietnam mengikat kerja sama dengan pe­ ru­ sahaan Malaysia. Sayangnya wi­layah operasi kerja sama itu berada di wilayah Indonesia, khususnya di seputar Kalbar dan Kepulauan Na­tuna.

Lewat hasil penelusuran, ikan yang dijarah dari perairan In­donesia ter­nyata tidak hanya di­ kirim untuk me­me­nuhi kebutuhan di Malaysia dan Viet­nam. Se­ba­gian hasil tangkapan juga di­ se­lundupkan lagi ke wilayah Kalbar.

Amankan Mobil Boks Sekitar dua bulan lalu, personel Ko­

NEGARA DIRUGIKAN RP50 TRILIUN PER TAHUN

Nelayan Vietnam, China, dan Thailand Jarah Perairan Kalbar

LUTHER ULAG/SP

mando Resor Militer (Korem) 121/Alam­ bana Wanawai di De­sa Beduai, Kecamatan Be­duai, Ka­bupaten Sanggau, berhasil me­ ringkus dua mobil boks bermuatan ikan kembung dari Malaysia.

Kepala Penerangan Korem 121 Mayor Eddy Wijaya menjelaskan, dua mobil boks itu mengangkut 9,5 ton ikan milik Hengky, warga Kota Pontianak. Saat ini kasus itu sudah diserahkan ke Kepolisian Sektor Beduai beserta dua mobil boks ber­ nomor polisi KB 9661 WA dan KB 9666 UL. Menurut Bambang, ikan kem­bung ada­ lah salah satu jenis ikan di perairan In­donesia.

Ikan itu juga bukan merupakan je­ nis ikan yang diperbolehkan untuk diimpor.

Rugi Triliunan Maraknya penjarahan hasil la­ ut yang dilakukan oleh negara asing, praktis telah merugikan perekonomian Indonesia. Bam­­ ­ bang mengatakan, mulai dari ujung laut barat sampai ke timur, total kerugian yang dari

hasil laut yang dijarah di In­do­nesia mencapai Rp50 triliun untuk se­tiap tahunnya.

Guna menjaga kedaulatan ma­ ritim In­ do­ nesia sekaligus kekayaan alamnya, kini pi­hak­nya semakin memperketat peng­­awas­ an. Kini masing-masing pro­vinsi yang ber­ dekatan dengan wilayah perairan Kalbar te­lah memiliki satuan kerja (satker) sendiri yang berada di bawah koordinasi Stasiun SDKP Pon­tia­nak.

Bambang mengatakan, jumlah satker yang ada di bawah Stasiun PSDKP Pon­ tianak mencapai 10 buah. Mereka adalah Satker Teluk Batang, Satker Ranai, Satker Su­ngai Liat, Satker Tarempa, Satker Tan­jung Balai Karimun, Satker Batam, Satker Kijang, Satker Mo­ro, Satker Pemangkat dan Satker Tanjung Pinang.

Sementara itu, PSDKP juga me­ miliki 7 pos pengawasan yang berbatasan de­ ngan darat de­ngan tu­juan meng­awasi per­ edaran atau lalu lintas ikan an­

KETUA KADIN SULAWESI BARAT 2010-2015

Gubernur Sulbar Dukung Penuh Harry Warganegara GUBERNUR Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh de­ ngan tegas men­ dukung penuh Harry Warganegara Harun se­ ba­gai Ketua Kadin Provinsi Su­ lawesi Ba­rat periode 2010-2015.

“Dukungan terhadap Sdr. Harry ini perlu saya tegaskan me­ nyikapi dinamika or­ganisasi yang berkembang dalam or­ ganisasi Kadin Indonesia pasca Munaslub 29 April 2013 di Pontianak, di ­mana ada pihak yang masih be­ lum menerima hasil Munaslub ter­sebut, dan telah membuat pe­ laku serta dunia usaha di Sulbar meng­hadapi ketidakpastian koor­­dinasi dan konsultasi,” kata Gubernur Anwar Adnan dalam suratnya kepada Kadinda Sulbar bernomor 420/1620a/V/2013 tang­gal 17 Mei 2013.

Jadi, kata Anwar lagi, sejak tahun 2010 usai Musprov II Kadin Sulawesi Barat, pi­ hak­

EKONOMI

nya telah menjadikan Ka­ din Provinsi Sulawesi Barat di ba­ wah kepemimpinan Harry War­ ganegara sebagai mitra strategis Pem­ da Sulbar dalam melakukan per­­cepatan pembangunan dan investasi di sana.

Berikut kutipan lengkap surat Gu­bernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Sa­ leh kepada Kadinda Sulbar, Harry War­ga­negara tang­ gal 17 Mei 2013: Menyikapi dinamika orga­ nisasi yang berkembang dalam or­ ganisasi Kadin In­ donesia saat ini pasca Munaslub Kadin In­ donesia pada 29 April 2013 di Pon­tianak, di mana ada pihak yang masih belum menerima ha­ sil Munaslub tersebut dan telah membuat pelaku dan dunia usaha di Sulawesi Barat menghadapi ke­ tidakpastian koordinasi dan kon­ sultasi, maka perlu kami tegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Su­­­lawesi Barat sejak tahun 2010 (hasil Musprov

II Kadin Su­lawesi Barat) telah men­ jadikan Kadin Provinsi Sulawesi Ba­rat di bawah kepemimpinan Sdr. Harry Warganegara sebagai mitra startegis Pe­merintah Provinsi Sulawesi Barat da­ lam melakukan percepatan pem­ bangunan dan investasi di Sualwesi Barat.

Sehubugan dengan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan AD/ART (UU No 1 tahun 1987 dan Kepres No 17 tahun 2010) maka pe­merintah Provinsi Su­ lawesi Ba­ rat tetap mengakui eksistensi Ka­ din Provinsi Su­ lawesi Barat dan meminta Ke­ tua Umum Kadin Provinsi Su­lawesi Barat Sdr. Harry W­ar­ganegara Harun, untuk tetap me­lanjutkan kepemimpinan dan kerja sama yang sudah ber­jalan dengan baik, sampai de­ ngan berakhirnya masa bakti ke­pengurusan saudara ta­ hun 2010-2015, dan tetap me­lakukan koordinasi dengan para pihak terkait khususnya Pe­merintah Sulawesi Barat dan instansi la­innya. l Aby

tarwilayah Kalbar-Malaysia.

Pos pengawasan tersebut me­liputi Pos Badau, Pos En­ ti­ kong, Pos Jagoi Babang, Pos Sa­jingan, Pos Sungai Rengas, Pos Pa­ lembang, dan Pos Perai. Untuk mengawasi wilayah seluas itu, Stasiun PSDKP Pon­ tianak hanya memiliki 7 kapal patroli, yakni Hiu Macan 05, Hiu Macan 01, Hiu 10, Hiu 9, Hiu 8, Hiu 7, Hiu 6, dan Hiu 3.

Bambang menjelaskan, pada 2012 lalu pihaknya berhasil meng­amankan se­ba­nyak 39 kapal pen­curi ikan. Pada ta­hun yang sama pi­haknya juga telah me­musnahkan sebanyak 28 ton ikan dari 18 kapal.

Menurut Bambang, seluruh ikan tersebut dimusnahkan karena kondisinya yang sudah tidak ba­gus dan mengandung formalin dengan kadar yang cukup ting­gi, sehingga membahayakan jika di­kon­sumsi.

Ditambahkan Bambang, ka­pal-ka­pal yang ditangkap setelah inkrah se­lan­jutnya akan dilelang. “Namun, jika kondisi kapal yang ditangkap tersebut su­ dah tidak me­ mungkinkan untuk di le­­lang atau digunakan, setelah in­krah maka akan dimanfaatkan un­ tuk rumpon atau rumah ikan,” ucap­nya.

Pada kesempatan terpisah, Di­ rektur Destructive Fishing Watch, Zulfikar Moch­tar, menyesalkan ketidakmampuan negara dalam melindungi kedaulatan laut In­donesia.

Padahal sebagai negara ke­ pulauan terbesar di dunia, Indo­ nesia memiliki wi­ layah laut seluas 5,8 juta km. Po­tensi ekonomi kelautan Nusantara di­per­ki­rakan mencapai Rp7.200 triliun per tahun atau hampir lima kali lipat dari APBN 2013 (Rp 1.500 triliun).

Kekayaan itu mencakup sektor perikanan, pertambangan dan ener­gi. l Amin/Nelly

EKONOMI

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 13

Suara Pemred

Jutaan Petani Dikorbankan Cukong Kelapa Sawit SEKITAR empat juta orang yang hidupnya bergantung langsung pada perkebunan sawit di Indonesia baik disadari maupun tidak, sedang menjadi korban permainan pasar dan kampanye hitam terkait komoditas tersebut. Hal itulah yang menyebabkan industri sawit di Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia sulit untuk berkembang.

I

NDONESIA bersama Ma­lay­sia sebagai pemasok 90 per­sen kebutuhan dunia, justru tak berdaya dalam jerat harga yang ditentukan oleh negara konsumen CPO terbesar dunia; India dan China.

Lemahnya daya tawar In­ do­ nesia, di­ sebabkan kampanye hi­ tam terhadap minyak sawit men­tah (crude palm oil/CPO) In­donesia yang diduga melibatkan lembaga swadaya (LSM) masyarakat ling­kungan.

“Sejak 2006, saat Indonesia menjadi salah satu produsen CPO terbesar di dunia, kampanye hi­tam mulai berhembus kencang,” kata Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Sutiyono.

Dia mengungkap beberapa tema kampanye hitam yang di­hembuskan itu di antaranya emisi gas, terancamnya habitat satwa langka, hingga perubahan iklim yang berkampanye melibatkan media global dan LSM. “Mengingat ada sekitar 4 juta j­ i­ wa rakyat Indonesia yang hi­dup­­nya bergantung langsung ter­ha­dap CPO, dan menjadi salah satu sum­ber devisa terpenting negara. Ki­ ta ten­tu tidak akan membiarkan CPO In­ donesia terus-menerus di­po­jok­kan”.

Pengusaha kelapa sawit dari Jakarta, R. Adiseputra MBA ber­ pendapat, kam­ panye hitam soal sawit tidak lebih dari sekadar per­ mainan pasar untuk menekan popularitas sawit di pasar dunia.

“Dalam berbagai pertemuan res­ mi ekonom India dan China banyak yang memosisikan dirinya sebagai ahli sawit yang bisa membaca outlook dan masa depan sawit. Ini juga tidak lebih dari strategi mereka untuk membentuk harga sawit dunia,” katanya.

Ia mencontohkan, ada se­orang ekonom asal India yang pro­yek­sinya soal harga sawit selalu men­ jadi acuan pasar CPO dunia.

“India dan China adalah pro­ dusen sawit terbesar se­ hingga me­ reka berkepentingan un­tuk tu­rut serta membentuk harga CPO dan sawit global,” katanya. Menurut dia, Indonesia mes­tinya menjadi penentu harga sa­wit dunia karena saat ini tercatat se­bagai produsen CPO terbesar dunia.

Kampanye Hitam Sawit telah lama di­gembar-gemborkan

MOCH-ANSOR.BLOGSPOT

sebagai pro­duk tak ramah lingkungan dan ke­se­hat­an. Berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat bah­ kan sem­ pat terangterangan menolak ko­ mo­ di­ tas itu masuk negara mereka.

Akhir tahun lalu, misalnya, Pran­cis pa­ ling gencar menolak CPO In­donesia melalui gerakan Nutela Proposal, sebuah kampa­nye hitam yang dilakukan oleh beberapa ak­tivis di Prancis soal ber­bahayanya mengonsumsi pro­duk palm oil atau sawit.

Nutela Proposal merupakan suatu reaksi yang diajukan se­ ke­ lompok orang di Prancis untuk mengharuskan negara penghasil minyak sawit mentah alias CPO membayar bea masuk sawit se­ be­ sar 300 persen ke negara Pran­cis.

Meskipun pada akhirnya, de­ sa­ kan itu gagal karena Parlemen Pran­ cis tak

menyetujuinya, na­ mun toh itu menjadi indikasi be­rat­nya perjuangan sawit untuk me­nembus pasar global.

Menurut catatan Kementerian Per­ dagangan hal serupa juga pernah ditemukan 10-15 tahun yang lalu. Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama dengan alasan produk lemak jenuh yang dihasilkan CPO sangat berbahaya bagi kesehatan.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamukti mengingatkan kampanye hitam kepada produk sawit akan terus dilakukan di belahan dunia Eropa dan Amerika khususnya.

Oleh karena itu ia meminta agar produsen di Indonesia terus mengembangkan produk CPO menjadi produk yang aman dan bersertifikat “Suistainable Palm Oil”. Saat ini baru 7-8 juta ton dari 22 juta ton produk

CPO yang mempunyai sertifikat tersebut.

“Mereka (Eropa dan Amerika) akan terus menganggap sawit ini tidak ramah lingkungan. Sawit kita baru 7-8 juta ton yang punya sertifikat suistainable palm oil dari 22 juta ton CPO yang kita hasilkan tiap tahunnya. Tahun 2017 harus semua produk CPO yang diekspor mempunyai sertifikat.

Kita sudah memperhatikan asas-asas ramah lingkungan,” kata Bayu.

Indonesia memang berhak me­nyandang sebagai produsen CPO terbesar dunia mengingat pada 2012 mampu memproduksi CPO sekitar 24 juta ton. Ekspor CPO tahun lalu telah mencapai 18 juta ton dengan konsumsi domestik sebanyak 6 juta ton.

Sebagai pro­dusen sawit terbesar, mestinya In­ donesia menjadi penentu harga pa­ sar sawit global. l Dara Lidya

Bisnis Sawit Harus Berpihak kepada Petani SAWIT hingga kini masih mem­berikan janji masa depan ce­ rah bagi banyak investor yang ter­ jun dalam bidang agrobisnis.

Ko­moditas perkebunan itu, dalam bursa perdagangan internasional, bahkan masih tetap disetarakan de­ngan minyak fosil dan emas lo­ gam mulia.

Pantas bila semakin ba­ nyak investor besar tergiur un­tuk terjun dan berekspansi da­ lam bisnis sawit, termasuk mem­per­da­gang­ kan Crude Palm Oil (CPO) ke pa­ sar dunia yang konsumennya di­ dominasi oleh dua negara dengan penduduk terpadat yakni China dan India.

Namun, Sekretaris Perusahaan OSO Group Prof. R. Adiseputra MBA. PhD menekankan perlunya investor perkebunan sawit untuk melibatkan petani di sekitar se­ bagai bentuk tanggung jawab so­sial perusahaan atas laba yang di­dulang dari kebun sawit sekitar petani.

“Kemakmuran petani menjadi kunci kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, perusahaan sawit harus bertekad menggandeng petani se­ bagai upaya mendongkrak taraf hidup petani sekaligus mem­ per­ luas pangsa bisnis di bidang agro,” katanya.

Ibarat sambil menyelam mi­ num air, perusahaannya pun saat ini menggandeng petani di sejumlah perkebunan di Ka­ li­­­mantan Barat (Kalbar) untuk meng­­ ekspansi bisnis di bidang agro khususnya sawit.

Ia mengatakan, pihaknya telah menggandeng petani plasma se­ tempat sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui Keputusan Menteri Per­ tanian Nomor 26 Tahun 2007 ten­ tang tentang Pedoman Per­izinan Usa­ha Perkebunan (PPUP).

Mekanisme yang diterapkan adalah pola bagi hasil 70:30, artinya 30 persen keuntungan yang akan

diperoleh diperuntukkan bagi pe­ tani plasma.

Keputusan Menteri Pertanian tersebut pada dasarnya meng­ gariskan bagi hasil untuk petani plasma minimal 20 persen tetapi perusahaannya sejak awal sudah membuat kebijakan bagi hasil un­ tuk petani plasma mencapai 30 persen yang nantinya akan di­ serahkan melalui koperasi plasma yang ada.

“Kerja sama dengan pe­ tani lokal ini adalah wujud pem­ berdayaan, kita justru dorong me­ reka untuk memiliki hak berkebun sawit sendiri sehingga hasilnya bisa dijual kepada kami. Semakin besar plasma semakin bagus, artinya kesejahteraan mereka se­ makin meningkat,” katanya.

Ke depan perseroan menar­ get­ kan bisa masuk ke industri hilir seperti pabrik minyak goreng yang menggunakan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan bakunya.

Sisihkan Lima Persen Adiseputra mendorong agar pemerintah Indonesia me­ ning­ katkan ketahanan pangan di kawasan perkebunan sawit de­ ngan memanfaatkan sebagian la­ han sawit untuk ditanami produk pangan.

“Investor sawit idealnya me­ nyisihkan lima persen lahan yang dikuasainya untuk petani agar bisa dimanfaatkan untuk di­tanami produk pangan lokal,” ka­tanya.

Menurut dia, hal itu akan men­ dongkrak citra sawit yang selama ini dikampanyekan negatif menjadi semakin baik lantaran turut menopang dan mendukung pe­nyediaan pangan pokok.

Pemerintah sendiri telah me­ nyatakan dukungannya terhadap perkembangan kelapa sawit In­ donesia melalui Kementerian Per­ tanian. Terlebih Indonesia saat ini adalah produsen sawit terbesar dunia.

Kementerian Pertanian men­ catat izin usaha lahan yang sudah diberikan kepada perkebunan sa­ wit di Indonesia mencapai 9,8 juta hektar. Sebanyak 8,9 juta hektar di antaranya telah ditanami, se­ hingga ada sekitar 1 juta hektar yang bisa dialokasikan untuk di­ tanami tanaman pangan.

Menurut dia, sawit bisa men­ jadi komoditas yang me­ mak­ murkan petani melalui penyisihan lahan untuk ta­ naman pangan se­ kaligus salah satu komoditas yang po­ tensial untuk digarap meng­ingat permintaan CPO du­nia sangat besar. Saat ini konsumen CPO terbesar ada­ lah China dan In­dia dengan total penduduk 2,5 miliar. Se­mentara Indonesia ada­ lah produsen CPO terbesar dunia.

“Pasar ini sangat potensial un­ tuk digarap, sedangkan produksi dunia belum mampu memenuhi permintaan sampai saat ini,” ka­ tanya. l Dara Lidya

14 | EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

EKONOMI

Suara Pemred

SBS

Ketika “Pengamen Istana” Kalap Dalam sebuah rantai organisasi, tidak pernah ada rumus yang membenarkan pengurus memecat pengawas, lazimnya dalam bagan perusahaan yang tidak membenarkan direksi memberhentikan sepihak komisarisnya.

N

AMUN fakta me­ nyimpang itu nya­­ta­nya terjadi dan dilakukan oleh man­­tan ke­ tua umum Ka­mar Dagang dan In­dus­tri (Kadin) Indonesia yang su­­dah di­pecat Suryo Bambang Su­listo (SBS). Pria yang ke­rap di­ju­luki seb­agai “pengamen istana” itu bertindak bagaikan orang ma­ buk. Dia memiliki mimpi yang muluk yakni ingin memecat Dewan Pertimbangan Ka­din Indonesia.

SBS yang diberhentikan se­ bagai Ketua Kadin Indonesia pa­ da Munaslub di Pontianak Ka­­limantan Barat itu, ingin ber­ kuasa penuh dalam organisasi pengusaha yang paling diper­ hitungkan di Ta­nah Air itu, mes­ kipun pada ke­nya­taannya tidak mendapatkan d­ ukungan dari para pengusaha di dae­rah.

Wakil Ketua Bidang Kehu­ tanan Kadin Indonesia H.M. Alzir Di­nas Thabrani mengatakan, SBS su­dah menyalahi aturan atas tin­ da­­kannya selama ini.

“Tidak pernah ada rumus pe­ ngurus memecat pengawas, apa­lagi pengurus ingin memecat dewan pertimbangan, di negara mana pun ti­dak pernah ada ru­ musan seperti itu. SBS benarbe­ nar menyalahi atur­ an,” kata ca­lon gu­bernur Lam­pung yang diusung Partai Gol­kar dan Partai Hanura itu.

Rekam jejak SBS selama ini, dinilainya tidak mampu meng­ akomodasi kepentingan para peng­usaha di Tanah Air. “Dia ti­ dak becus bekerja. Dia ibarat pe­ ngamen istana, tidak melakukan apa-apa. Dia tidak pernah me­ me­dulikan kepentingan ang­gota di daerah,” katanya.

SBS juga dinilai tidak mampu

menjalankan program-program yang pernah dijanjikan, yakni un­tuk mendatangkan investor ke daerah-daerah sekaligus menjadi jem­batan bagi pengusaha di dae­ rah agar bisa mengakses jejaring pa­sar yang lebih luas,” katanya.

Tidak Menggubris Sementara itu Ketua Kadin Daerah Lampung Mustofa me­­­nga­ takan, pada dasarnya, pihaknya meng­ inginkan potensi daerah bisa terus dikembangkan sa­ lah satunya dengan semakin ba­nyak­ nya investasi yang di­ta­namkan di daerah.

“Kami ingin soliditas tetap terjaga agar para pengusaha di daerah tetap bisa menjalankan dan mengembangkan usahanya lebih luas,” kata Mustofa.

Sejumlah pelaku usaha di daerah menilai, SBS sudah meng­ ingkari janjinya saat

dipilih sebagai Ke­ tua Umum Kadin Indonesia. Janji untuk memimpin Kadin se­ cara arif dan bijak dinilai tidak per­ nah dilakukan dan bahkan se­ ba­ liknya, bertindak sewenangwe­ nang dengan melakukan pe­­mecatan terhadap pengurus Kadin daerah yang memiliki pendirian untuk membangun Kadin daerah.

SBS juga dinilai mengingkari janji manisnya untuk mem­ bang­kitkan Kadin daerah, dan bahkan justru mematisurikan Kadinda de­ ngan berbagai ke­ bijakan yang diambilnya. Pria itu dinilai hanya mementingkan bisnis pribadinya ketimbang membangun Kadin daerah.

Sementara terkait dengan janji ambisiusnya untuk me­ libatkan lem­ baga konsultan ter­kemuka, Mc­Kinsey dalam mem­bangun dae­rah, hingga kini

belum satu pun teralisasikan.

Rencana un­ tuk membuat tiga proposal un­ tuk membangun potensi eko­ nomi di daerah juga tidak per­ nah dilakukan sama sekali. SBS bahkan dinilai hanya sibuk me­ ngembangkan perusahaan pri­ badinya di daerah-daerah.

Yang lebih memprihatinkan lagi, SBS tidak pernah melibatkan pengusaha di daerah sebagai upa­­­ya untuk merevitalisasi ka­ din­­­ da. SBS dinilainya hanya meng­­­­­­akomodir kepentingan peng­­­­­­­usaha besar nasional, hing­ ga me­­ning­galkan misinya untuk meng­gali potensi daerah melalui revitalisasi Kadinda.

Sementara janji lain SBS bahwa akan melakukan perjalanan un­ tuk meninjau daerah-daerah gu­ na merevitalisasi Kadinda ju­ ga disebutkan tidak pernah dilakukan hingga kini. l Dara

EKONOMI

Suara Pemred

Nasib Merpati Nusantara Airlines (MNA) mirip dengan Pan American World Airways (PanAm).

Kedua perusahaan tengah di ambang masalah besar ketika kemudian pesawat-pesawatnya mengalami bencana.

P

ADA 21 Desember 1988, pesa­wat PanAm dengan nomor pe­ ner­ bangan 103 luluh lantak di Desa Lockerbie, Skotlandia. Sebuah bom yang disimpan di ruang kargo meledak ketika pesawat berada di ketinggian 31 ribu kaki di atas permukaan laut, menewaskan 243 penumpang, 16 awak pesawat, dan sebelas penduduk Lockerbie.

Sebelum peristiwa itu ter­ jadi, bisnis PanAm sedang me­ nyusut. Gara-gara PanAm sa­ ngat memfokuskan pada rute luar negeri namun tak banyak mem­punyai rute domestik hingga pa­sokan penumpang untuk rute luar negeri tergantung pada air­ lines lain. Manajemen mencoba mem­ perbaiki keadaan dengan mengambil alih National Airways, te­ tapi usaha ini gagal karena pada saat bersamaan mulai muncul per­usahaan penerbangan berbiaya ren­dah.

Para calon penumpang pun kha­ watir naik PanAm sebab lambang Amerika Serikat ini kerap menjadi sasaran teroris.

Ke­­ kha­ watiran itu terbukti ketika PanAm 103 hancur di tengah ma­lam berbulan.

Ancaman Dahlan Iskan Meneg BUMN Dahlan Iskan, yang berlatar belakang pengusaha, gerah bila melihat BUMN merugi. Dia pun menebar ancaman akan me­nutupnya. Pabrik gula dan Mer­pati Nusantara Airlines termasuk yang paling sering disebut.

Sekurang-kurangnya sejak awal Desember tahun lalu, Dahlan mengeluarkan ancaman itu ter­ha­dap Merpati. Beberapa bulan ke­ mudian, dia makin memelas se­ telah menyatakan pasrah dengan kondisi Merpati yang kerugiannya sudah mencapai Rp6,5 triliun.

Di tengah kerugian dan an­ caman, pesawat MNA mengalami nahas. Hidung pesawat MA-60 “mencium” runway dan dua pa­sang baling-balingnya rontok di lan­dasan pacu Bandara El Tari Ku­pang, NTT, Senin (10/6). Kondisi pesawat sulit diperbaiki lagi.

Hi­lang­lah salah satu sumber pendapatan.

Pesawat jenis MA-60 dengan nomor penerbangan MZ 5617 itu terbang dari Ngada, Flores, membawa 46 penumpang dan em­ pat kru. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, tetapi se­di­kit­nya 25 orang terluka.

Sebelumnya pada 7 Mei 2011, satu unit MA-60 Merpati jatuh di te­ luk Kaimana, Papua Barat 500 me­ter sebelum landasan.

Malang tak dapat ditolak. Un­tung tak dapat diraih. Itulah kondisi MNA yang berstatus bang­krut walau masih beroperasi.

Merpati sekarang hanya memiliki delapan pesawat yang beroperasi. Dua pesawat mengalami kece­la­kaan, dan lima berstatus

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 15

Dirut Merpati Tolak MA-60

groun­ded dengan alasan yang tidak di­ ke­ tahui.

Kemelut yang dialami Merpati merupakan rentetan dari sebuah perjalanan panjang. Perusahaan yang bermoto “Jembatan Udara Nusantara” ini lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) N0.19 Tahun 1962. Komodor Henk Su­toyo Adiputro (1962-1966) di­ tun­ juk sebagai dirut dengan membawahi 17 karyawan dan modalnya Rp10 juta. Merpati memperoleh hibah tiga DC-3 Dakota, dua Twin Otter dan se­ cara keseluruhan armadanya men­ jadi 12 unit pesawat dengan menjangkau Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Nusa Tenggara Barat.

Tahun demi tahun, Merpati mengalami pasang surut. Pernah tumbuh menjadi salah satu airlines terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara dengan 86 pesawat dari berbagai jenis, menerbangi 466 kota di lebih dari 130 kota, bahkan Los Angeles, Manila, Darwin, Kuching, Serawak, Singapura, dan Kuala Lumpur sempat dirambah.

Merpati juga sempat beker­ ja ­ sama dengan tujuh airlines asing seperti Japan Airlines, Qantas, Thai Airways International, Luftha­nsa, Olympic Airways (Yunani), Chi­ na Airlines, dan Trans Australia Air­lines.

Kerja sama itu antara lain da­ lam bentuk ticketing, di mana pe­ numpang bertiket Merpati dapat terbang dengan ke tujuh airlines.

Merpati adalah melting pot dari aneka persoalan, seperti peng­ gabungan dengan

Dahlan Iskan

BERITADEWAN.COM

Garuda In­ donesia yang tiada menentu, kelebihan pegawai, salah membeli pesawat, terlalu banyak jenis pe­ sawat, sikap pemerintah yang tidak tegas, mismanajemen dan lain-lain. Hasilnya adalah dilampaui perusahaan penerbangan baru dan utang­ nya menggunung.

Titik tolak perbaikan dapat dilakukan pada 2004, ketika utang baru Rp1,6 triliun dan belum ba­ nyak perusahaan penerbangan baru. Ketika itu, pemerintahan Me­gawati Soekarnoputri dan DPR su­dah sepakat supaya Merpati di­privatisasi karena privatisasi tidak mengganggu anggaran pe­ me­ rintah, kata Hotasi Nababan, yang menjadi dirut pada tahun tersebut.

Menteri Keuangan Boediono dan Menneg BUMN Laksamana Su­kardi sudah menandatangani. Tetapi pemerintahan baru di bawah pimpinan SBY tidak me­ realisasikannya karena meng­hen­tikan program privatisasi atas perusahaan yang rugi maupun yang untung, ujar Nababan kepada Suara Pemred (Rabu, 17/7) seraya menambahkan, padahal ketika itu banyak swasta yang mau membantu Merpati.

Menurut Nababan ada tiga cara untuk menangani Merpati, pemerintah menginjeksi dana, menutup perusahaan, atau mengundang investor. Pilihan pertama tidak mungkin. Alternatif kedua juga mustahil sebab akan menimbulkan masalah politis. Jadi yang bisa dieksekusi adalah mengundang investor sedangkan utang

Rudy Setyopurnomo

SWA.CO.ID

Merpati dikonversi menjadi modal.

Utang MA-60 Rp2,3 miliar Dirut Merpati Rudy Setyopurnomo menambahkan, dari Rp6,5 triliun utang perusahaan, pinjaman ke pemerintah sekitar Rp3 triliun dan ke BUMN lainnya sekitar Rp3 triliun. Lebih dirinci lagi, utang ini timbul karena pembelian simulator CN 235 yang saat ini utangnya telah menjadi Rp500 miliar. Padahal simulator tersebut tidak terpakai.”Utang yang berat lagi itu ketika pembelian pesawat MA 60 dari China yang nilainya mencapai Rp2,3 triliun.

Dengan jumlah utang Rp6,5 triliun, maka beban sehari yang mesti ditanggung Rp1 miliar, kalau tak dibayar nambah terus.

Meskipun dalam kondisi sulit, Merpati mengalami kenaikan tingkat keterisian penumpang yang mencapai 85 persen, sedangkan sebelumnya hanya 60 persen.

Rugi operasional juga menurun, lanjutnya.

Katanya, Merpati juga sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam bidang kargo, logistik, dan penjualan tiket seluruh Indonesia sedangkan RNI dalam bidang pengangkutan daging dari Indonesia Timur. “Kami juga punya basis yang kuat di Indonesia Timur,” ujar Rudy.

Dia mengharapkan pemerintah bisa mencarikan jalan keluar dari besarnya beban utang perusahaan sebelum ditawarkan kepada investor. Misalnya, dengan me­res­ trukturisasi utang dan uang investor di­pa­ kai buat pengembangan armada hingga ak­ hirnya menghasilkan penerimaan.

Bila Hotasi mengusulkan se­kalian utang itu dikonversi menjadi modal, seorang pengusaha yang mengutip saran DPR menyebut, sebaiknya utang tersebut di­ hapus bukukan. Investor pasti mau, ujar­nya kepada Suara Pemred, Rabu malam (17/7).

Ada investor yang potensial yang ber­ minat. Seorang pengusaha perminyakan su­ dah mengirim proposal sejak Februari lalu, sedangkan seorang mungkin dalam minggu ini mengajukan usulan, ujar Dirut Merpati.

Rudy tak mengungkap tentang peng­ usaha perminyakan itu, namun dewasa ini diketahui seorang pengusaha perminyakan sudah memiliki airlines yang tumbuh pesat.

Mungkinkah dia akan menggabungkannya?

Kecil kemungkinan pemerintah akan menutup Merpati karena BUMN mesti terus berperan di sektor yang strategis. Apalagi airlines ini masih mampu membawa 2,1 juta penumpang di pelosok Nusantara, sementara airlines lain sekalipun membawa penumpang lebih banyak tetapi umumnya dari kota besar ke kota besar saja. l SH-OS/MM/Dari Berbagai Sumber

16 | EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

DAERAH

Suara Pemred

Lapas Membludak, Napi Memberontak Membludaknya jumlah narapidana (napi) di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia menjadi salah satu pemicu memberontaknya napi.

J

UMLAH napi yang terus ber­ tambah tidak dibarengi dengan penambahan daya tampung lapas. Kesenjangan ekonomi an­ tar­ napi juga kerap memicu ke­ rusuhan.

Direktorat Jenderal (Dit­ jen) Pemasyarakatan Ke­men­te­­­­­­­ri­an Hu­ kum dan HAM (Ke­men­­­kum­ham) merilis lima unit pe­ layanan ter­ padu (UPT) pe­ma­syarakatan ter­ padat di In­do­nesia.

Peringkat pertama ditempati cabang Rumah Tahanan (Rutan) Bagan Siapi-siapi, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Riau, yang dihuni sebanyak 593 orang napi. Di situ seharusnya ha­ nya me­ nampung 66 orang. “Over kapasitas (kelebihan daya tam­ pung) sebesar 898 per­ sen,” ka­ ta Kasubag Humas Ditjen Pe­ ma­ syarakatan Kemenkumham Akbar Hadi Prabowo, Selasa (23/7).

Akbar memaparkan, empat lapas terpadat lainnya, yaitu La­ pas Banjarmasin di Kanwil Ke­ menkumham Kalimantan Selatan dengan kapasitas sebanyak 366 orang, tapi sudah diisi sebanyak 2.427 orang. Sehingga, para napi harus berjejalan di dalam lapas yang kelebihan kapasitas sebesar 663 persen.

Kemudian, di Lapas Bengkalis, Kanwil Kemenkumham Riau, de­ ngan kapasitas sebanyak 174 orang dan saat ini sudah berisi sebanyak 945 orang. Lapas ini mengalami kelebihan kapasitas sebesar 543 persen.

Peringkat keempat terpadat di­tempati Lapas Anas Martapura yang dihuni sebanyak 953 orang.

Seharusnya, lapas yang berada di

PP tersebut dibuat dengan se­ mangat membabi buta untuk me­ merangi korupsi, terorisme dan narkoba, dan akar sebenarnya bu­ kanlah mengenai remisi.

Petugas berjaga didepan Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan yang terbakar akibat kerusuhan, Kamis (11/7). Kerusuhan massal tersebut akibat pemadaman listrik dan matinya air PDAM sejak pagi.

ANTARA/SEPTIANDA PERDANA

bawah naungan Kanwil Ke­men­ kumham Kalimantan Selatan ini hanya mampu menampung se­ banyak 180 orang. Kelebihan ka­ pasitas di lapas itu mencapai 529 persen.

Terakhir, tapi bukan yang pa­ ling akhir, peringkat lapas ter­ padat diraih Lapas Jambi yang berada di bawah naungan Kanwil Ke­ menkumham Jambi. Lapas ini dihuni sebanyak 1.118 orang dari kapasitas seharusnya hanya se­ banyak 218 orang. “Lapas ini mengalami over kapasitas sebesar 510 persen,” Akbar menjelaskan.

Tanjung Gusta Selain itu, jumlah napi yang menghuni Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan sebanyak 2.016 orang saat peristiwa pembakaran terjadi. Sedangkan, daya tampung

lapas yang berada di bawah naung­an Kanwil Kemenkumham Su­matra Utara (Sumut) itu hanya sebanyak 1.050 orang.

Peristiwa yang terjadi di LP Tanjung Gusta Medan sendiri se­ benarnya merupakan ekses dari amburadulnya pengelolaan la­ pas. Apalagi kerusuhan tersebut menelan lima korban jiwa. Na­ mun saat ini yang utama adalah ba­ gaimana cara mengatur soal ki­ nerja tata kelola lembaga pe­ masy­arakatan yang memang perlu diperbaharui secara progresif. Di­ perkirakan kerusuhan yang terjadi di LP Tanjung Gusta Me­dan tersebut merupakan eks­pre­si depresi kolektif dari para na­ra­pidana.

Kerusuhan yang terjadi di LP Tanjung Gusta Medan di­ perkirakan tak hanya sekadar ma­­ salah padamnya listrik dan

ke­­lang­kaan air bersih. Salah satu pemicu adalah Peraturan Pe­ merintah No. 99 Tahun 2012 me­ nge­nai Pengetatan Remisi.

LP Tanjung Gusta sebenar­ nya diperuntukkan bagi para na­ rapidana tindak korupsi, narkoba, dan terorisme. Namun, dalam prak­tiknya juga menampung para narapidana dengan kasus lain.

PP tersebut dari awal me­ mang menuai kontroversi, ka­ re­ na dianggap melampaui apa yang telah diatur dalam Un­ dang-Undang, akibat pengetat­ an tersebut dianggap tidak me­ lindungi hak asasi para terpidana.

Yang jadi masalah, PP ter­ sebut sebenarnya dibuat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di luar masalah yang dihadapi oleh para narapidana saat mereka berada di dalam sel.

Evaluasi Setelah rusuh Lapas Tanjung Gusta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan se­ gera mengevaluasi penerapan Per­ aturan Pemerintah Nomor 99 Ta­ hun 2012 tentang syarat dan ta­ta cara pelaksanaan hak warga bi­ naan pemasyarakatan.

Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin mengatakan, se­ telah dilakukan dialog dengan warga binaan lapas, persoalannya tidak sesederhana masalah lis­ trik padam dan air bersih. Per­ ma­salahan utama, karena kekha­ watiran warga lapas dengan im­ plementasi PP 99/2012.

“Air dan listrik memang me­ mi­ cu mengingat ini awal Ra­ madan, tapi hanya salah satu faktor. Rupanya ada situasi yang menimbulkan kerusuhan karena PP 99/2012,” kata Amir.

Merespons tragedi tersebut, ang­ gota Komisi III DPR RI, Tri­ medya Panjaitan menilai kejadian itu hanyalah puncak dari gunung es atas segudang masalah yang ada di seluruh lapas di Indonesia.

Menurut dia, ada tiga masalah yang dapat ditemukan di dalam LP Indonesia. “Pertama over ca­ pacity. Kedua, negara belum siap menyiapkan fasilitas di wilayah kabupaten kota, dan yang ketiga adanya Permendagri yang tidak boleh menerima dana petikan,” ujar Trimedya. l Aby

GITA WIRJAWAN DAN SUSWONO TIDAK BECUS

Presiden Tegur Dua Menteri MENGONSUMSI daging kini menjadi suatu kemewahan yang sulit dijangkau bagi masyarakat di Tanah Air, terlebih saat har­ ga­ nya merangkak naik hingga mencapai lebih dari Rp100 ribu per kilogram dalam beberapa waktu ter­akhir.

Pemerintah mengupayakan ber­ bagai langkah untuk me­ nye­ tabilkan harga komoditas pangan itu, hingga setidaknya berada pa­­ da kisaran Rp75 ribu per kilogram.

Sayangnya, keperkasaan pa­ sar lebih mendominasi sehingga berbagai hal yang diupayakan pe­ merintah mulai dari operasi pasar hingga impor daging sapi yang belum juga terealisasi, tidak juga membuahkan hasil.

Presiden Susilo Bambang Yu­ dhoyono (SBY) dalam rapat ter­ batas di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu (13/7) secara tegas meminta kepada pa­ ra menterinya untuk tidak sa­ling

melempar tanggung jawab da­ lam upaya menyetabilkan harga daging sapi.

“Saya melihat urusan daging sapi ini masih berputar. Saya bi­ cara sama Mendag (Gita Wirja­ wan) kemarin, izin di mana? Ka­ tanya, di sini-sinilah, ini di negeri sendiri kok, memangnya izin ke New York atau Jenewa, baru la­ ma,” kata Presiden.

Presiden menilai, jika per­ soalan izin ada di dalam negeri, seharusnya itu bisa segera diatasi.

Presiden SBY mengingatkan ke­ suk­sesan kinerja pemerintah da­ lam menanggulangi persoalan lain misalnya kabut asap dari ke­ bakaran hutan di Riau yang bisa terselesaikan dengan baik.

“Ingat kasus kejadian keba­ karan asap dan ladang di Riau ke­marin, begitu all out, bisa ber­­ sinergi, tidak saling tunggu, dan berkoordinasi dengan baik. Ce­ pat sekali, dalam waktu satu

sung dirasakan oleh rakyat.

Presiden meminta pebisnis be­ sar dilibatkan guna mencari pe­­ nyelesaian dari harga daging sa­­pi tersebut.

ANTARA/ANDIKA WAHYU

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

ming­­ gu hampir selesai, jadi bisa,” kata Presiden. Untuk itu, SBY meminta ke­­ pada Kabulog, Men­tan dan Men­dag untuk se­ gera melakukan ge­ brakan soal lon­jakan harga da­ging sapi.

Hasil gebrakan dan langkahlangkah itu ditunggu sesegera mung­kin agar hasilnya bisa lang­

Gita-Suswono Bersalah Dua menteri yang dituding pa­­ ling bertanggung jawab atas meroketnya harga daging adalah Gita Wirjawan dan Suswono seba­ gai menteri-menteri yang terkait langsung dengan komoditas ter­ sebut.

Keduanya dianggap tidak bekerja secara optimal untuk me­ nyelesaikan persoalan tersebut.

Keduanya diminta Presiden untuk menyelesaikan persoalan itu dan jangan hanya berorientasi pada ego sektoralnya.

“Jangan pula pebisnis besar main mata entah dengan unsur pemerintah, unsur manapun, yang membuat susah,” ujar Pre­siden.

Selain operasi pasar yang

belum juga menunjukkan hasil baik, impor daging sapi pun akan dilakukan untuk menyetabilkan harga. Namun, realisasi impor ini terlambat.

Menteri BUMN Dahlan Is­ kan menuding keterlambatan rea­ lisasi impor daging sapi di­ sebabkan sulitnya perizinan yang diberikan pemerintah.

Sebelumnya, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) di­ pe­ rintahkan untuk memasok se­ banyak 800 ton daging sapi be­ ku asal Australia dengan meng­ gunakan angkutan udara su­paya bisa masuk ke pasar da­lam waktu dekat.

Daging sapi beku sebanyak 800 ton tersebut merupakan ba­ gian dari total alokasi kuota un­­tuk Bulog seba­nyak 3 ribu ton daging sapi beku yang im­ por­ tasinya dikhususkan untuk ope­rasi pasar demi men­ciptakan sta­bilitas harga daging sapi. l Dara

DAERAH

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 17

Suara Pemred

Kembalikan Kekuatan KUD

SP/LUTHER ULAG

HKTI Menuntut Revitalisasi Koperasi Wadah Petani Bagi petani, memperjuangkan nasibnya secara individual ibarat tercerai-berainya sapu lidi yang tidak memiliki kekuatan apa pun. Namun jika potensi mereka dikonsolidasikan dalam sebuah wadah koperasi yang solid, maka berbagai persoalan apa pun hampir pasti bisa disolusikan.

H

AL itulah yang mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di bawah ke­ pemimpinan Oesman Sapta me­ nuntut pelaksanaan revitalisasi koperasi wadah petani, terutama Koperasi Unit Desa (KUD) sesegera mungkin demi peningkatan kualitas dan taraf hidup petani di Tanah Air. Sekretaris Jenderal (Sekjen) HKTI Benny Pasaribu meminta agar lembaga yang menjadi wadah petani, yakni koperasi harus direvitalisasi sesegera mungkin. Sebab tidak mungkin memberdayakan petani tanpa merevitalisasi lembaganya.

“Sudah saatnya merevitalisasi koperasi yang beranggotakan para petani agar makin berkembang,” kata Sekjen HKTI Benny Pasaribu.

Ia mengatakan, selama ini lembaga koperasi yang menjadi wadah petani seakan mati suri dan tidak mampu menjalankan fungsinya dengan optimal. Padahal, menurut dia, koperasi potensial digunakan sebagai solusi bagi banyak persoalan yang dihadapi petani. “Petani sering menghadapi masalah kelangkaan pupuk subsidi dan alat produksi pertanian, bahkan permodalan.

Ini saya kira sangat potensial diselesaikan melalui koperasi,” katanya.

Sebelum era reformasi, koperasilah yang mewadahi kepentingan petani dalam hal penyediaan kredit, alat-alat produksi pertanian, termasuk membeli produk pe­

SPI.OR.ID

tani. Sayangnya, pasca-era reformasi ke­ber­ adaan koperasi khususnya koperasi unit desa seakan dimandulkan oleh sejumlah kebijakan. Koperasi juga sudah tidak berfungsi sebagai lembaga penyalur pupuk bersubsidi untuk petani.

Benny mengakui, HKTI sudah me­man­ tau aset-aset milik KUD termasuk gu­dang yang masih ada tetapi tidak difungsikan

sebagaimana mestinya. “Dulu petani sempat ja­ya, karena ada kepedulian pemerintah da­ lam hal kebijakan dan penguatan lem­baga koperasi yang mewadahinya,” ka­tanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah mendorong koperasi-koperasi ter­sebut direvitalisasi untuk meningkatkan ke­sejahteraan petani Indonesia. l Dara Lidya

MERESPONS tuntutan HKTI, Ke­menterian Koperasi dan UKM ber­janji mulai tahun 2013 akan serius me­revitalisasi KUD. “Kita bertekat me­ng­embalikan KUD menjadi ke­ kuat­­an ekonomi Indonesia tahun ini,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan belum la­ma ini.

Pihaknya akan menyurvei dan mengidentifikasi jumlah dan kondisi KUD yang tersebar di seluruh pe­lo­ sok negeri sebagai bahan untuk me­ revitalisasi koperasi-koperasi ter­sebut.

Sjarifuddin sendiri mengakui po­­tensi besar KUD untuk mem­ ber­­dayakan petani dan nelayan di Indonesia, Karena sejak dulu te­lah me­miliki infrastruktur berupa ge­ dung, gudang, dan perlengkapan usa­­ha yang memadai, sebagai modal un­tuk kegiatan operasional usaha KUD. Selain itu, keberadaan KUD te­ lah menyebar ke seluruh perdesaan di Indonesia, dan telah memiliki ja­ringan koperasi sekunder dan ter­sier, sebagai modal kekuatan bersaing yang besar.

KUD juga memiliki pengalaman keberhasilan dalam melaksanakan dan membantu pemerintah dalam pengadaan pangan dan distribusi pupuk bersubsidi.

“Jadi revitalisasi KUD memang harus dilaksanakan untuk men­ do­rong peran aktif KUD dalam me­nyukseskan program ketahanan pa­ngan nasional, yang bergerak da­ lam sektor pertanian pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan industri turunannya,” katanya.

Pihaknya meminta kerja sama yang baik lintas kementerian atau instansi terkait, seperti BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta serta partisipasi aktif seluruh gubernur, bupati dan wali kota.

Revitalisasi sebagai respons per­ mintaan HKTI diharapkan mampu membangkitkan kembali KUD agar menjadi lokomotif bagi program ke­ tahanan pangan, salah satunya men­ jadi distributor pupuk bagi petani.

Menilik kondisi terkini KUD, ma­ka revitalisasi terhadap lembaga itu ha­rus dimulai dari aspek internal yak­ni pengurus koperasi agar ke de­pan mampu membangun lem­ba­­ ganya dengan militansi dari ang­go­­ta koperasi itu sendiri. Selain itu, dari sisi aspek pengembangan per­mo­ dalan kepada KUD yang tidak aktif.

Menteri Sjarifuddin berpendapat revitalisasi kelembagaan KUD pada dasarnya terbagi dalam tiga bagian yakni struktur kelembagaan, proses, dan perilaku anggota.

“Revitalisasi koperasi berarti membuat koperasi kembali menjadi pen­ting di tengah perkembangan za­man. Koperasi bisa berganti ke­ mas­an,” katanya.

Dengan begitu, koperasi se­ ba­gai wadah bagi petani akan mam­pu mentransformasikan diri se­ba­gai kekuatan yang menopang ke­­­sejahteraan hidup petani di Indo­ nesia. l Dara Lidya

18 | EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

BISNIS

Suara Pemred

FLICKR

Berselancar Dalam Pesawat Baru Garuda Para calon penumpang yang memiliki kepen­ tingan bisnis di Timur Tengah, terutama Arab Saudi, dan yang berniat umrah sudah bisa menikmati pesawat Garuda Indonesia yang paling baru, Boeing 777-300ER.

G

ARUDA pun me­ nye­ diakan pi­ lihan pe­ nerbangan yang ba­ nyak buat rute JakartaJeddah. Bila saat ini baru 13 penerbangan dalam seminggu, maka mulai 1 Agustus-18 Agustus 2013 menjadi 19 penerbangan da­ lam seminggu.

Penambahan frekuensi pe­ ner­ bangan itu dilakukan me­ nang­gapi peningkatan jum­lah penumpang yang berniat um­ rah. Pe­­ningkatan itu terjadi ka­ rena daftar an­ trean untuk ber­ haji sangat panjang, hing­ga ma­ syarakat memilih beribadah um­ rah lebih dulu. Tambahan lagi, pahala un­ tuk berumrah pada Ramadhan dinilai lebih besar daripada bulan-bulan lainnya.

Penerbangan perdana Boeing 777-300ER tujuan Jed­dah dilakukan pada 9 Ju­li lalu pada pukul 11.00 WIB dan ti­ ba di Jed­ dah pukul 16.50 waktu setempat. Pesawat

mengangkut 26 penumpang ke­ las bisnis, 136 kelas ekonomi dan tujuh pe­numpang ke­las satu.

Pesawat Boeing 777-300ER yang ber­ka­pa­si­tas 314 penumpang dalam konfigurasi ti­ga kelas ter­ sebut pada pertengahan No­vem­­ ber nanti menerbangi rute Syd­ney – Ja­karta – London (Gat­wick) atau populer di­ sebut rute Kanguru.

Rute ini bisa menjadi pi­lihan bagi penerbangan Ja­karta-London yang biasa singgah di Abu Dhabi, kata Erik Meijer.

Penumpang kelas satu bakal benar-be­ nar dimanjakan. Para awak kabin akan mem­ berikan la­ yanan personal sepanjang pe­ nerbangan, disertai penyajian ma­­­­ka­nan dan minuman se­suai ke­inginan pe­numpang. Pe­num­ pang bisa menikmati hi­ dangan yang langsung dimasak di da­lam pesawat oleh para juru masak yang an­dal, katanya seraya me­ nambahkan, pe­ numpang juga

akan menikmati layanan an­ tar jemput dengan limousine.

Terkait harga tiket kelas satu untuk Ja­ karta–London (Gat­ wick), Erik Meijer me­ nyatakan, harganya sekitar US$8.000 per pe­ numpang. Bisa lebih murah bila dipesan jauh sebelum ke­be­ rangkatan. Begitupun un­tuk ke­ las ekonomi dan bisnis.

Menurut EVP Strategy, Busi­ ness De­ve­lopment and Risk Ga­ ruda Indonesia, Judi Ri­fajantoro, para penumpang kelas satu juga bisa mengakses internet melalui WiFi, terutama untuk browsing internet, social media, email dan instant messaging.

Pesawat Boeing 777-300ER me­ ru­pa­kan yang terbaik di kelasnya dengan me­raih peng­hargaan se­ lama lima tahun ber­ turut-turut da­­ lam ajang “Leading Edge Awards”. Pesawat berba­dan lebar ini ber­ka­pasitas 365 penumpang dan mampu men­jelajah dengan kecepatan 0,84 mach dan terbang secara non stop selama 15 jam atau sejauh 7.930 nautical miles (14.685 kilometer).

Garuda rencananya akan mem­­punyai sembilan pesawat jenis ini dengan rincian, dua unit lagi akan datang pada akhir ta­ hun ini sedangkan tiga armada

Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar

lainnya di­ jad­ walkan tiba pada tahun depan dan ti­ ga lainnya ta­hun 2015. Semuanya akan me­ nerbangi rute Jakarta-Jeddah dan rute Kanguru.

Pada 2013 kita berencana buka tiga rute internasional baru ke London (Inggris), Brisbane (Aus­tralia) dan Auckland (Se­­lan­ dia Baru). Dengan penambahan rute ter­ sebut, maka jumlah pe­ numpang in­ ternasional dipas­ tikan akan meningkat ta­hun de­ pan hingga 24 persen . Garuda men tar­getkan penerbangan inter­ nasional akan tum­buh 23 hingga 24 persen, sedangkan tar­get ta­hun ini 3,5 hingga empat juta orang.

KONTAN

Menurut data, Garuda juga akan me­nambah 24 pesawat lagi pada tahun de­pan, guna me­­ning­ katkan penerbangan do­­­­mes­tik dan mancanegara. Ada­­­pun rin­ ciannya, empat unit Boeing 777300ER seharga US$150 juta per unitnya, dua unit A330-200 dan 1 unit A330-300 dengan har­ ga US$100 juta per unitnya, 10 unit Boeing 737-800NG seharga US$ 50 juta per unit, tu­juh Bom­bardier CRJ1000 seharga US$25 ju­ta per unitnya, Citilink 10 A320 seharga US$90 juta per unitnya dan 50 unit pesawat berjenis tur­boprop seharga US$20 juta per unit­nya,” tu­tur­nya. l Dara/SH/Nelly

HANKAM

TNI AU Perkuat Skadron Pesawat Tempur KEKUATAN tempur uda­ ra TNI AU per­ lahan mu­ lai komplet. Selain kua­ litas pe­ sawat tempur yang dimiliki makin mumpuni, kua­litas pun meningkat cepat.

“Mestinya pada 2014 Sukhoi baru memenuhi target, namun kita percepat menjadi 2013,” kata Wakil Menteri Perta­ hanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, di Jakarta, ke­ marin.

Sjafrie mengatakan, dengan da­tangnya 6 unit pesawat Su­khoi jenis Su-30MK2 pada Feb­ruari, April dan Juni lalu membuat TNI AU memiliki 16 unit pesawat Sukhoi tipe Su-27SKM dan Su-30MK2 buatan industri pesawat terbang Rusia, Konsomolsk-Na Amure Aircraft Production Asso­ ciattion (KNAPO).

Perjalanan moderanisasi alut­ sista TNI AU, kata Sjafrie, su­dah on the track. Tentunya perencanaan ini harus didukung dengan ad­ ministrasi keuangan dari negara. Kemhan memiliki tugas untuk me­nuntaskan sampai dengan per­ jalanan Kabinet Indonesia Bersatu se­lesai pada tahun 2014. maka or­ ganisasi peralatan militer juga harus selesai karena itu bagian dari pertanggungjawaban pemerintah.

Pesawat tempur Sukhoi Su-30 saat berada di Lanud Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut Wamenhan men­ jelaskan rencana kelengkapan unit pesawat Sukhoi juga harus se­jalan dengan adanya dukungan konstruksi sistem yang bisa meng­ cover seluruh pesawat. “Alat si­mulator harus ada di pangkalan bisa mengimbangi latihan pener­bang,” jelas dia.

Adapun unit latih simulator direncanakan akan ada pada 2014. Tetapi, jika simulator ini be­lum sam­­­pai, untuk sementara wak­tu para pilot penerbang akan di­kirimkan ke negara yang me­ miliki fa­ silitas simulator. Salah sa­

INDOFLYER.NET

tunya Chi­na, karena sudah me­rupakan ba­gian dari kerja sama per­tahanan In­donesia dengan Tiongkok.

Kepala Staf TNI Angkatan Uda­ ra Marsekal TNI Ida Bagus Pu­­ tu Dunia mengatakan, pada 2014 TNI AU akan menambah 88 pe­ sawat baru, baik untuk pesawat tempur, angkut, maupun latih.

Selain kedatangan Sukhoi, Ida Bagus mengatakan TNI AU ju­ ga kedatangan pesawat tempur T50 Golden Eagle, pesawat F16, dan Super Tucano. Termasuk pe­sawat

angkut CN-295 dan Hercules serta helikopter.

“Pesawat itu, di­ harapkan sudah ada di Indonesia, tahun depan,” katanya.

Selain pesawat, untuk pem­ bangunan struktur dan postur per­ tahanan, TNI AU juga akan me­ lengkapi alutsista modern, seperti ra­ dar pertahanan udara, peluru kendali jarak sedang dan pesawat tanpa awak.

Strategi lain dalam mem­ba­ngun kekuatan TNI AU, yak­ ni de­ ngan mempersiapkan sum­ ber daya manusia (SDM) yang akan mengawaki alutsista itu. “Kon­ sekuensi dengan ber­tambahnya alutsista ini, yaitu kita harus me­nyiapkan SDM lebih banyak, ter­ utama penerbang,” jelasnya.

Ida Bagus mengatakan, TNI AU ditargetkan dapat meluluskan 40 penerbang setiap tahun. Baik yang berasal dari lulusan AAU maupun Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP). Guna memenuhi hal ini, selain mendidik di Sekolah Penerbang (Sekbang) TNI AU juga mendidik penerbang di luar negeri. “Dengan langkah ini, untuk penerbang maupun yang mengawaki alutsista lainnya akan terus bertambah tiap tahunnya,” tandasnya. l Sandi Yunus

INTERNASIONAL

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 19

Suara Pemred

Krisis Mesir dan Perdamaian Timur Tengah GONJANG-ganjing politik Mesir belakangan ini tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan politik internasional. Persoalan politik internal Mesir bukan hanya sekadar pertikaian antara Presiden Morsi dan Ikhwanul Muslimin versus militer semata, tetapi menjadi perhatian dunia internasional.

Sebab, Mesir memegang peranan yang sangat krusial bagi perdamaian Timur Tengah, khususnya perdamaian Israel dan Palestina.

Peranan Mesir terhadap perdamaian kedua musuh bebuyutan ini tidak bisa dianggap remeh.

Mesir banyak memainkan peran penting dan menggelar sejumlah pertemuan penting tokoh-tokoh dunia di balik upaya perdamaian Israel-Palestina. Wajar saja, kalau kemudian kondisi internal Mesir yang gonjang ganjing menjadi perhatian dunia internasional, tidak terkecuali Amerika Serikat (AS).

Presiden AS, Barack Obama pun mengingatkan agar militer Mesir jangan merusak demokrasi yang sudah dibangun di negeri itu. Obama juga mengingatkan agar kekuasaan sipil di Mesir dalam era demokrasi yang baru mulai dibangun jangan dipatahkan dan dibawa dalam genggaman kekuasaan militer.

Menanti Episode Baru di Negeri Piramid

IST

PENGAMBILAN sumpah Adli Mansour sebagai Presiden Mesir yang baru pada Kamis (4/7) telah mengantarkan Mesir memasuki episode baru dalam sejarah perjalanan “negeri piramid” tersebut.

P

ELANTIKAN Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir berkat dukungan militer seolah mengakhiri episode terakhir kepemimpinan Presiden Mohamed Morsi di Mesir. Pelantikan itu juga sekaligus mengakhiri polemik me­ ngenai kepemimpinan Morsi yang di­ nilai gagal memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik di negeri tersebut.

Karut-marutnya kondisi politik Mesir rupanya juga menjadi keprihatinan mi­ liter. Kondisi politik yang tak kunjung membaik membuat militer gerah. Bah­ kan, tiga hari sebelum pelantikan pre­ siden baru, mereka pun mengeluarkan ulti­ matum kepada Morsi untuk segera me­mulihkan kondisi politik secepatnya.

Namun, sampai batas waktu yang di­ tentukan militer, kondisi politik tetap me­ manas. Akhirnya, Morsi pun harus rela melepas kursi kepemimpinannya yang baru dijabat sekitar setahun.

Kini, Mesir telah memasuki episode baru di bawah komando Adli Mansour.

Ada banyak harapan yang ditaruh di pun­ dak sang pengadil ini. Setidaknya, dalam waktu dekat ia diharapkan da­ pat memulihkan kondisi politik di Me­ sir. Tugas utamanya saat ini adalah me­ mulihkan kondisi sosial dan politik ma­ syarakat serta menyiapkan warga Mesir untuk memberikan suaranya dalam pe­ mi­lihan umum.

Setidaknya itulah harapan militer yang disampaikan oleh Jenderal Abdel Fattah al-Sisi. Dalam pidatonya yang di­

siarkan secara langsung oleh televisi Me­ sir, Jenderal Sisi mengatakan, Mansour akan mengawasi periode peralihan, yang dijalankan oleh para teknokrat, hing­ ga terselenggara pemilu parlemen dan pemilihan presiden. Otoritas Islam tertinggi di Mesir, Sheikh Masjid Al-Azhar, kepala Gereja Koptik, dan pemimpin oposisi Mohammed El Baradei semuanya mendukung langkah Jenderal Sisi. Pidato Jenderal Sisi disampaikan setelah tentara dengan dukungan kendaraan lapis baja mengamankan tempat-tempat strategis di ibukota Kairo, termasuk sejumlah lokasi yang dipakai pendukung Morsi untuk unjuk rasa.

Komando tinggi militer Mesir me­ ngatakan militer siap membela rakyat Mesir melawan hal yang disebut sebagai teroris dan orang-orang tolol. Dalam per­ nyataannya, militer menyatakan siap me­ numpahkan darah untuk membela Mesir dan rakyatnya melawan “teroris” dan “orang-orang bodoh”.

Sejatinya, militer Mesir telah me­ nyiap­kan skenario untuk menggulingkan presiden pertama Mesir yang terpilih se­ cara demokrasi pasca jatuhnya Hosni Mubarak. Beberapa laporan menyebutkan militer telah merancang beberapa ren­ ca­ na, termasuk pemilihan presiden ba­ ru, pembekuan undang-undang da­ sar baru dan pembubaran parlemen. Na­ mun seorang sumber militer, seperti di­ beritakan BBC mengatakan laporan ter­ sebut tidak benar.

Tak Mau Menyerah Kendati berada di bawah tekanan dan ancaman dari militer Mesir, Mor­ si masih tetap percaya diri dan me­negaskan bahwa dirinya tidak akan per­nah tunduk dan menyerah terhadap berbagai aksi kekerasan dan tekanan yang diarahkan kepadanya dan kelompok pen­dukungnya.

Hal ini ditgaskannya dalam pidato pa­da Selasa (2/7) malam Morsi menjadi pre­ siden berhaluan Islam per­tama di Mesir pada 30 Juni 2011 setelah menang dalam pemilihan yang bisa dianggap bebas dan adil menyusul revolusi tahun 2011 yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak.

Berbagai aksi kekerasan dan kema­ rahan yang kian meluas di antara pen­ duduk Mesir terhadap Morsi dan pen­ du­­kugnya, Ikhwanul Muslimin. Rak­yat marah karena pembangunan dan per­ ubahan yang dambakan tak kun­ jung datang, setidaknya dalam se­ tahun ke­ pemimpinan Morsi. Mereka ber­ang­gap­ an, Morsi dan Ikhwanul Muslimin lebih me­ mentingkan kepentingan diri dan par­tai mereka ketimbang memikirkan ke­ maslahatan umat pada umumnya.

Namun, anggapan tersebut dibantah oleh Morsi dan pengikutnya. Mereka jus­ tru melihat bahwa apa yang dilakukan oleh militer ini tak lebih dari sebuah aksi kudeta militer terhadap presiden terpilih yang sah. Terlepas dari argumentasi ma­ sing-masing pihak, secara defakto, Mesir kini telah memiliki presiden baru dan siap memasuki suatu episode baru. l Paulus

Peran Penting Obama dan AS tentu saja berharap banyak dari Mesir dalam upayanya untuk menciptakan suatu iklim perdamaian baru di kawasan Timur Tengah. Jika Mesir terus bergejolak maka itu artinya misi AS untuk menciptakan kawasan damai di Timur Tengah terancam gagal. Karena itu, AS sangat berkepentingan agar Mesir tenang dan damai.

Maklum saja, Mesir adalah negara Arab pertama yang mengakui kedaulatan Israel pada tahun 1979. Mesir juga merupakan salah satu pendukung AS bagi perdamaian di Timur Tengah. Itulah mengapa Mesir juga banyak mendapatkan bantuan dari AS. Setelah revolusi Mesir, AS menggelontorkan bantuan sebesar US$250 juta. Bahkan, AS pun menjanjikan bantuan sebesar US$1 miliar saat Morsi berkunjung ke AS beberapa waktu lalu.

Sikap Mesir yang moderat di antara negaranegara kawasan Timur Tengah membuat Mesir memainkan peran yang sangat vital sebagai jembatan bagi negara-negara Timur Tengah dan Barat. Itulah pula mengapa, kerusakan politik di Mesir juga menjadi perhatian Pemerintah Iran pada Selasa (2/7) juga memberikan kritikan dan peringatan keras terhadap militer Mesir. Iran mengingatkan militer Mesir untuk menghormati Presiden Morsi sebagai presiden pilihan rakyat dalam pemilu tahun lalu. Bahkan, secara tegas pemimpin Iran mengatakan, Iran siap campur tangan dalam krisis politik di negeri piramid tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Hossen Amir Abdollahian sebagaimana dikutip kantor berita IRNA mengatakan, Morsi adalah presiden yang terpilih secara sah dan demokratis. Karena itu, ia berharap militer Mesir bisa memainkan peran untuk mendukung rekonsiliasi nasioanl dan menghormati suara rakyat. Ia menegaskan bahwa Iran pun siap untuk berhadap-hadapan dengan militer Mesir. Karena, bagi mereka upaya memecah belah warga Mesir bukan merupakan sesuatu yang menguntungkan rakyat Mesir. Lebih dari itu, sesungguhnya, dengan situasi dalam negeri Mesir yang tenang, Iran berharap Mesir bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan berbagai kepentingan Iran di Timur Tengah, termasuk hubungan Iran dengan dunia Barat, termasuk AS, khususnya dalam bidang ekonomi. Karena bagaimanapun embargo ekonomi terhadap Iran oleh AS dan sekutu Baratnya tetap berpengaruh terhadap stabilitas internal Iran sendiri. l Paulus

20 | EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

Suara Pemred

KESRA

RRI.CO.ID

Suasana Pembagian BLSM di Kantor Pos besar Makassar.

Efek “Balsem” Mulai Panaskan Akar Rumput Alfian bersama ratusan nelayan, rekan seprofesinya, dengan penuh emosi menyerbu Kantor Lurah Purus Selatan, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

S

EMBARI membawa span­ duk berisi hujatan, Alfian dan rekan-rekannya ber­te­ riak mencaci maki lurah dan aparatnya. Mereka beranggapan aparat kelurahan sudah bertindak tidak adil. Pasalnya mereka tidak men­­dapat dana Bantuan langsung Se­ mentara Masyarakat (BLSM) yang dirapel selama dua bulan se­ nilai Rp300 ribu.

Mereka urung mendapatkan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), karena nama mereka tidak terdaftar dalam data keluarga miskin versi Badan Pusat Statistik (BPS).

“Lurah tidak adil, kami ke­ce­ wa! Yang ‘punya’ malah men­da­

patkan bantuan, sedangkan kami nelayan miskin malah ‘gigit jari’,” teriak Alfian kecewa dalam aksi demo yang dilakukan pada akhir Juni 2013.

Alfian mengaku, selama ini mereka tidak mengetahui adanya pendataan penerima dana BLSM yang dicanangkan pemerintah.

Mereka pun meminta pendataan penerima BLSM itu diulang.

Aksi itu sempat mengarah pa­ da kericuhan ketika massa mencoba merusak sarana gedung kelurahan. Untung saja niat ter­ sebut berhasil dicegah oleh pe­ tugas kepolisian.

Terkait protes para nelayan itu, seorang staf kelurahan, Nursin

Husin menjelaskan, dari 305 orang warga penerima BLSM, sebagian di antaranya tidak mendapat ras­ kin (beras untuk rakyat miskin) atau bukan merupakan warga mis­kin.

“Selama ini kami tidak me­ ngetahui bagaimana sistem pen­ dataan yang dilakukan oleh pe­ merintah pusat,” paparnya pas­rah.

BLSM atau yang diplesetkan oleh Gubernur DKI Jakarta de­ ngan istilah “balsem” memang te­ lah menimbulkan masalah di kalangan akar rumput. Masya­ra­ kat yang merasa miskin namun tidak mendapat kucuran dana balsem, akhirnya protes pada RT/ RS hingga ke aparat desa.

Balsem yang seharusnya mem­

beri efek memberikan kehangatan sejenak bagi tubuh yang sakit, kini berubah hanya menimbulkan efek “panas” saja. Berbagai kerusuhan dan aksi protes yang dilakukan masyarakat yang tidak terdata tidak hanya terjadi di Padang, na­ mun hampir di seluruh tempat lo­kasi pembagian program kom­ pensasi tersebut.

Merasa dijadikan sebagai “bum­ per” dari program kebi­ jak­ an pemerintah, sejumlah pe­ rangkat desa mulai berani me­ nolak program pembagian BLSM. Mereka baru mau ikut ter­ libat setelah ada garansi dari pe­ merintah pusat bahwa data ke­ luarga miskin yang terdaftar valid.

Mengaku Bersalah TERKAIT maraknya aksi de­mo di berbagai daerah, Men­ teri Koordinator Bidang Per­ ekonomian Hatta Rajasa atas na­ma pemerintah mengakui ada sejumlah kesalahan dalam be­ berapa hal.

“Memang ada ke­salahan, ada kekeliruan, da­ri sekitar 15,5 juta (keluarga sa­saran).

Yang penting kita per­baiki,” kata Hatta di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Sabtu (6/7).

Kendati meminta maaf, Hatta menyatakan tidak ada yang perlu dikambinghitamkan terkait tidak validnya data

penerima BLSM. Menurutnya, kesalahan dalam pendataan selalu ada, termasuk aki­bat kesalahan manusia. Sejum­lah contoh lain di antaranya ada war­ga yang sudah meninggal tapi masih mendapat BLSM, war­­ga berpindah tempat, hingga ada yang tidak berhak menerima te­tapi ternyata mendapatkan BLSM. Tetapi, kata Menko Per­ ekonomian, dibandingkan de­ ngan pembagian bantuan sejenis sebelumnya (bantuan langsung tunai/BLT), penyaluran BLSM kali ini lebih baik.

Pada kesempatan ter­pisah, Menteri Perencanaan Pem­ bangunan Nasional/Ke­pala Badan Perencanaan Pem­ba­ ngunan Nasional Armida S. Alis­jah­bana mengatakan, pe­ me­rintah memiliki mekanisme untuk mengevaluasi BLSM. Mekanisme itu akan dilakukan setelah pem­berian tahap pertama selesai.

Armida menjelaskan, jika orang yang seharusnya mendapat Kartu Perlindungan Sosial (KPS) ternyata sudah meninggal, pin­dah, atau merasa tidak berhak me­nerima bantuan,

kartu akan dikembalikan melalui PT Pos Indonesia.

Mekanisme evaluasi akan dilakukan setelah itu setelah PT Pos Indonesia mendata kartukartu yang diretur.

“Misalkan kelurahan A ada 100 kartu yang dikembalikan. PT Pos akan membuat daftar, dia berikan ke lurah. Silakan lurah kemudian mengadakan musya­ warah kelurahan. Kalau desa, ke­pala desa buat musyawarah desa. Silakan musyawarah siapa yang berhak,” kata Armida di Jakarta, Sabtu (6/7). l Nelly/dl

Salah satu perangkat daerah yang menyuarakan penolakan pem­ bagian BLSM adalah Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung.

Asosiasi tersebut menilai pengucuran BLSM hanya me­ man­ cing persoalan di kalangan ma­ syarakat. Hal itu disebabkan penerima BLSM tidak sebanding dengan jumlah warga miskin apalagi salah sasaran.

“Semua kepala desa di Ka­ bupaten Bandung mendapatkan pro­tes dari warga yang tak me­ne­ rima BLSM. Misalnya, mengapa saya yang kondisinya lebih parah tak menerima BLSM, sedangkan orang lain yang mampu malah menerima,” kata Ketua Apdesi Ka­bupaten Bandung, Dedy Bram, di Kampung Sawah Soreang, be­ berapa waktu lalu.

Dedy yang juga Kepala Desa Ci­­koneng, Kecamatan Ciparay, me­ ngatakan, di desanya jumlah pe­ ­ nerima BLSM sebanyak 400 orang.

Sedangkan dari pendataan desa terdapat 2.800 orang yang mis­ kin.

Akibatnya di lapangan ter­ja­di konflik sosial antara penerima BLSM dengan yang tidak me­nerimanya.

Selain itu, para ketua RT, RW, dan aparat desa kerap disa­lah­kan karena dianggap tidak me­ ma­ sukkan nama-nama warga mis­kin un­tuk menerima BLSM. “Padahal, pendataan warga miskin dilakukan BPS dan bukan oleh aparat desa.

Mengapa kami yang menjadi sasaran,” ujarnya. l Nelly/dl

DUNIA PERS

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 21

Suara Pemred

SULTAN HAMID II

Pencipta Lambang Garuda Pancasila Nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie atau Sultan Hamid Al­kadrie II saat ini nyaris terkubur da­lam sejarah pendirian fondasi Ne­gara Kesatuan Republik Indo­ne­sia (NKRI).

R

EKAM jejak Sultan Ke-8 Pon­ tianak, Kalimantan Barat, itu se­ perti ter­pen­dam padahal ia ada­ lah pencipta lambang negara Ga­­ru­da Pancasila. Boleh jadi pan­dangan soal federalisme yang di­­­ usungnya telah membuatnya se­­­ perti tersingkir dari per­ caturan politik di era kepemimpinan Presi­ den Soekarno.

Padahal sumbangsihnya da­ lam meng­ antarkan Indonesia mer­­­ deka tidak bisa dibilang ke­cil. Sultan Hamid II harus di­akui memiliki peran besar da­ lam perjuangan kemerdekaan. Sa­­­­yang­nya, ia tersandera fitnah de­­­­ngan dituduh sebagai dalang pem­ berontakan APRA (Angkatan Pe­rang Ratu Adil) yang dipimpin oleh Westerling).

Fitnah itu mengundang kepri­ hatinan Walikota Pontianak H. Sutarmidji. Ia menegaskan, Sul­ tan Hamid II bukan seorang pen­jajah atau peng­khianat bangsa, me­ lainkan seseorang yang me­ miliki jasa besar dalam merintis fondasi NKRI. “Siapa pun yang menganggap Sultan Hamid II sebagai penjajah itu jelas merupakan pandangan yang keliru. Justru beliau adalah pejuang bangsa, beliau adalah pah­lawan,” kata Sutarmidji, saat peluncuran buku Biografi Politik Sultan Hamid II, di Gedung Pontianak Convention Centre (PCC) Kalimantan Barat, Jumat (12/7).

Ungkap Fakta Sutarmidji berpendapat, sudah saat­ nya masyarakat di Tanah Air mengetahui fakta sebenarnya bah­wa Sultan Hamid II adalah tokoh besar yang layak dianggap sebagai pahlawan. Sebagai seorang sultan, ia dikenal sebagai sosok yang sim­patik dan bersahabat bagi se­mua kalangan. “Beliau adalah to­koh

yang begitu besar untuk bang­sanya,” katanya.

Walikota sendiri menyatakan siap untuk mengungkap fakta se­jarah yang sebenarnya tentang Sul­ tan Hamid II. Sang pencipta lambang negara itu kini nyaris tidak diakui kiprahnya oleh bangsa sendiri hanya karena pandangan federalisme yang dianut.

Oleh karena itu, kata dia, kita sebagai warga negara yang baik haruslah selalu mengenang para pahlawan beserta tokohtokoh di balik per­juangan negara, dan men­ jadikan me­reka sebagai suri tau­ladan un­tuk meneruskan per­ juangan da­ lam menjaga keutuhan bangsa. “Karena tanpa mereka, NKRI ti­dak akan pernah ada di muka bu­mi ini,” kata Sutarmidji.

Untuk mengenang 100 tahun Sultan Hamid II, Yayasan Sultan Ha­ mid II menyelenggarakan laun­ching buku Biografi Politik Sul­­tan Hamid II, di Gedung Pon­tianak Convention Centre (PCC) Kalimantan Barat.

Salah satu anggota tim penulis, Anshari Dimyati menegaskan, Sul­ tan Hamid II bukan penghianat bangsa karena tak terbukti pa­ sal makar yang dituduhkan kepa­da­nya. Anshari menjelaskan, timnya telah melakukan penelitian selama beberapa waktu dan mengungkap bukti bahwa tuduhan tersebut fiktif dan fitnah belaka.

“Jadi, Sultan Hamid bukanlah seorang penghianat, melainkan pahlawan bagi bangsa Indonesia,” katanya.

Sejarah Sultan Hamid II Sultan Hamid II terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie. Ia lahir di Pontianak, Ka­limantan Barat, 12 Juli 1913 – dan meninggal di Jakarta, 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun.

Sultan Hamid II adalah Pe­ran­cang Lam­

bang Negara Indo­ ne­ sia, Garuda Pan­ ca­ sila. Dalam tu­ buhnya mengalir da­­rah Arab-Indonesia. Ia beristrikan se­­orang perempuan Belanda, yang mem­ berikannya dua anak yang sekarang tinggal di Negeri Belanda.

Syarif Abdul Hamid me­nem­puh pen­ didikan ELS di Sukabumi, Pon­tianak, Yogyakarta, dan Ban­ dung. HBS di Bandung satu ta­­hun, THS Bandung tidak ta­ mat, kemudian KMA di Breda, Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada ke­satuan tentara Hin­dia Be­ landa.

Masa Pendudukan Jepang Sultan Hamid II Ketika Jepang me­ nga­ lah­kan Be­landa dan sekutunya, pada 10 Ma­ ret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang me­nyerah kepada Sekutu dan men­ dapat kenaikan pangkat menjadi kolonel.

Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi sultan Pontianak menggantikan ayah­nya dengan gelar Sultan Ha­mid II. Dalam perjuangan federalis­me, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil dae­rah istimewa Kalimantan Barat dan selalu turut dalam perundinganperundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC, dan KMB di In­do­nesia dan Belanda.

Rancang Garuda Pada tanggal 17 Desember 1949, Hamid II diangkat oleh Soekarno ke Kabinet RIS, tetapi tanpa adanya portofolio. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta dan termasuk 11 anggota berhaluan Republik dan

HTTPWILLY-CHRIST.BLOGSPOT.COM.

lima anggota berhaluan Fe­deral.

Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gam­ bar lambang negara.

Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Len­cana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Ya­min sebagai ketua, Ki Hajar De­wantoro, M. A. Pellaupessy, Mo­ hammad Natsir, dan RM Ngabehi Poerbatjaraka sebagai anggota.

Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.

Rancangan awal Garuda Pan­ casila oleh Sultan Hamid II, ber­ bentuk Garuda tradisional yang bertubuh manusia.l Dara

Wartawati Mengaku Diperkosa, Padahal Selingkuh TERUNGKAP sudah alasan kecurigaan po­li­si ter­hadap laporan war­tawati televisi swasta na­sional yang mengaku diperkosa. Ke­ ­ pada penyidik, wartawati MC mengakui memiliki hubungan as­ mara dengan CK, rekan satu kan­ tornya.

CK juga yang me­ngantar MC sampai di depan gang sempit di Ja­lan Pramuka, Ja­­karta Timur, se­ be­ lum akhirnya MC meng­ aku diperkosa di tempat itu. Ini berarti MC meng­aku berselingkuh de­ngan CK, karena MC sudah ber­suami.

Kabid Humas Polda Metro Ja­­ya, Komisaris Besar Polisi Rik­ wanto, menga­ takan adanya hu­ bungan asmara antara MC dan CK terungkap saat keduanya di­ periksa penyidik.

Keduanya, kata Rikwanto, mengakui mereka sudah menjalin hu­ bungan asmara selama satu tahun. “Dari hasil pemeriksaan, MC dan CK mengaku punya hu­­bungan spe­sial setahun be­la­ kangan ini,” kata Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (3/7).

Rikwanto mengatakan, tes ke­ bohongan dengan meng­gu­nakan alat lie detector ke­ pada MC dan CK sudah dilakukan, dan hasilnya

IST

harus dikonfirmasi lagi kepada mereka untuk memastikan hasil uji alat tersebut. “Konfirmasi hasil tes lie de­tector harus dilakukan, karena ada beberapa hal yang memang per­ lu ditanyakan kembali,” kata Rikwanto.

Dari fakta adanya per­ se­ ling­ kuhan antara MC dan CK, Rik­ wanto mengaku belum da­pat me­ mas­tikan apakah MC membuat la­ poran palsu atas perkosaan dirinya.

“Kami tidak bisa menduga-du­ ga. Belum ada kesimpulan ke arah

sana. Ma­ sih menunggu proses penyelidikan se­lan­jut­nya,” kata Rikwanto.

Senada dengan itu, Kepala Subdit Ja­tanras Ditreskrimum Pol­ da Metro Jaya, Ajun Komisaris Be­ sar Herry Heryawan, me­nga­ta­kan wartawati berinisial MC mengaku selingkuh dengan CK di depan penyidik dan suaminya. Padahal sebelumnya, MC sempat membuat laporan pemerkosaan di gang sempit Pramuka, Jakarta Timur.

“Mereka mengaku telah se­ling­

kuh sejak setahun lalu. Awal­ nya CK yang mengaku, ke­mudian MC juga mengakui di de­pan sua­minya.

Bahkan sua­ mi­ nya sampai bilang ‘tega lo ya, tega lo ya,” kata Herry menirukan ucapan suami MC. Herry menjelaskan CK adalah duda beranak satu yang satu kan­tor dengan MC. Ia selalu me­ ngantar MC sampai di depan gang sempit setiap hari sebelum MC dijemput suaminya. Herry menjelaskan sejak awal ada kejanggalan dalam keterangan yang diberikan MC. “Cerita yang diberikan se­ belumnya di dalam laporan, ia jalan sendiri di dalam gang la­lu diperkosa. Itu tidak benar, ter­ nyata ia diantar temannya CK,” kata Herry.

Saat dilakukan prarekon­ struksi, MC kembali mem­ buat ke­ terangan yang tidak benar.

CK menyatakan mengantar MC sampai empat meter se­ be­ lum mulut gang. Namun MC me­ ngatakan diantar sampai tengah gang dan lalu berjalan sendiri sampai keluar gang.

Saat di tengah gang itulah CK kembali dan MC mengaku di­ perkosa. “Keterangan MC ternyata

tidak benar,” kata Herry.

Herry mengatakan, ke­ mungkinan terjadi tindakan pe­ merkosaan di gang di Jalan Pra­ muka, Matraman itu sangat kecil.

Pasalnya, ukuran gang sangat sempit dan saat kejadian masih sore, yakni sekitar pukul 18.20.

“Di lokasi tidak pernah terjadi tindakan pemerkosaan. TKP itu tak sampai 1,5 meter lebarnya dan tingginya tak sampai 2,5 meter. Jadi, kalau berteriak akan mengeluarkan gema dan ke­ mungkinan akan didengar orang lain,” kata Herry.

Ditutup Warga Belakangan, gang di Jl Pramuka, Jak­ tim di dekat Halte Trans Jakarta yang disebut lokasi pe­ merkosaan wartawati itu ditutup warga. Dipasang tembok seukuran 1 me­ter di tengah gang itu. Menurut Krisna, 32, pedagang bak­so, warga tidak suka gang ru­ mah mereka dikait-kaitkan de­ ngan kasus perselingkuhan.

Sebuah tulisan di atas kertas juga men­jelaskan soal penutupan gang itu, “Mohon maaf jalan ini di­tutup demi keamanan bersama.

Mo­ hon jalan gang sebelah” de­ mikian bunyi tulisan itu. l Aby

22 | EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

HANKAM

Suara Pemred

CEGAH POTENSI KONFLIK

TNI AD Rangkul Tokoh Nasional MENJELANG pemilu 2014, su­ hu politik di Indonesia mulai menghangat. Masing-masing pi­ hak yang terlibat dalam per­lom­ baan kekuasaan pun sudah mulai “mengasah golok”. Saling serang dan sikut untuk menyerang lawan lewat pembuatan opini negatif pun terus terjadi.

Bukan tidak mungkin, suhu yang sudah mulai menghangat bisa menjelma menjadi bara api yang merusak bila tidak segera di­ antisipasi sedini mungkin. Berkaca dari hal itu, TNI AD selaku salah satu pihak yang bertanggung ja­ wab pada bidang keamanan pun menyadari potensi bahaya ter­se­but.

Untuk mendinginkan tensi yang mulai memanas, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Moeldoko berinisiatif mengundang sejumlah tokoh nasional untuk bersilaturahmi membahas persoalan bangsa.

Dalam silaturahmi hadir se­ jum­lah tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda, politik, pengusaha, dan organisasi masyarakat. Di antaranya Ketua Komisi Fat­ wa MUI Pusat Ma’ruf Amin, Ke­tum Muhamammadiyah Din Syams­ udin perwakilan tokoh budaya adat Betawi Ridwan Saidi, mantan Men­pora Adyaksa Dault mewakili pemuda, pengusaha Oesman Sap­ ta, anggota DPR dan tokoh lain­nya.

Moeldoko pun menyampaikan rasa syukurnya dapat berkumpul

SP/LUTHER ULAG

Dari kiri ke kanan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin, budayawan Ridwan Saidi, Kasad Jenderal TNI Moeldoko, dan tokoh pemuda Adhyaksa Dault mengangkat tangan bersama saat acara “Silaturahmi Kasad dengan Para Tokoh untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa” di Jakarta, Senin (8/7).

bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat. “Saya selaku Kasad ber­ syukur bisa bersilaturahmi de­ ngan para tokoh. Acara digagas karena beberapa alasan, salah sa­ tunya saya selaku Kasad memang ingin bersilaturahmi,” ucap Moel­ doko usai acara ‘Silaturahmi Ka­sad dengan Para Tokoh untuk Persatuan

dan Kesatuan Bangsa’, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/7).

Pada kesempatan itu, Moel­ doko kembali menegaskan posisi kenetralan TNI AD pada pemilu dan konsistensinya menjaga ke­ utuh­an NKRI. “Posisi TNI AD saat ini berada di tengah-tengah stabilitas politik

dan keterbukaan publik, dan ha­ rus bisa mengawal perjalanan ke­ dua­nya,” tandasnya.

Dia menambahkan, proses pengawalan terhadap stabilitas dan keterbukaan, untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang se­ ma­ kin sejahtera bakal terus di­ per­ kuat mengingat situasi yang

menghangat belakangan ini.

Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais mengapresiasi langkah TNI AD melakukan silaturahmi de­ ngan sejumlah tokoh nasional dan masyarakat guna membahas persoalan bangsa.

“Inisiatif Kasad sangat tepat karena ini merupakan tahun po­ litik, tahun di mana terjadi saling sikut, saling kurang percaya bah­ kan bisa agak retak. TNI AD mengambil inisiatif yang ba­ gus dengan mengambil tema per­satuan dan kesatuan bangsa,” kata Amien Ketua Umum Majelis Ulama In­donesia (MUI) Ma’ruf Amin me­ nambahkan, ada empat bingkai yang harus diperkuat untuk men­ jaga stabilitas negara. Pertama, bingkai politik. Di dalam bingkai politis ini tertuang empat pilar ber­ negara yang harus dipegang teguh semua elemen.

Bingkai kedua adalah bingkai teologis. Oleh karena itu, katanya, MUI mengajak seluruh agama mengusung teologi kerukunan, dan bukan konflik. Sedangkan bingkai selanjutnya adalah bingkai sosiologis. Ma’ruf mengatakan, ke­arifan lokal harus dijaga karena itulah hal yang mempersatukan masing-masing daerah.

Terakhir adalah bingkai yu­ ridis, yang berarti pemerintah ha­ rus melahirkan kebijakan yang mam­pu menjaga kerukunan. l W4/Nelly

RUU KOMPONEN CADANGAN

Bangkitkan Lagi Wajib Militer SAAT menjadi Direktur Jen­ deral Potensi Pertahanan, Ke­ menterian Pertahanan, Budi Su­ silo Soe­ panji menyatakan bah­ wa Rancangan Undang-Un­ dang Kom­ ponen Cadangan (RUU Kom­cad) penting untuk mem­per­ kuat komponen utama, yakni TNI dalam mempertahankan negara.

Lalu muncul isu sensitif wajib militer pada Pasal 8 Ayat (1) RUU Komponen Cadangan. Kata “wajib militer” memang tak muncul di pa­ sal tersebut karena “di­samarkan” menjadi “ang­ gota komponen ca­ dangan”. “Ya, tak ubahnya ma­­ syarakat sipil mengikuti out­ bound. Hanya, out­bound-nya di­ fasilitasi pe­ me­ rintah,” kata Budi pada Agustus 2010 lalu.

Kontan, pernyataan Budi itu membuat sejumlah lembaga swa­ daya ma­syarakat berteriak. Mereka meng­anggap ada upaya menutupi fakta menyeluruh mengenai isti­lah kom­ ponen cadangan alias wajib mi­ liter. Frasa “wajib militer” ini yang te­ rus di­ kejar mereka sejak pemerintah me­ nyiapkan RUU Komcad pada 2002 lalu.

Artinya, selama delapan tahun RUU itu seperti singa tidur, Budi mulai mencoba menghidupkan kembali de­ ngan menyelimutinya dengan ju­ bah rubah. Pada 2013 ini, nun di Se­ nayan sana, RUU Komcad justru sudah mengaum.

Pemerintah kembali me­masukkan

RUU Komcad dalam pro­ gram legislasi tahun ini.

Isu kontroversialnya tetap sama, yak­ni Pasal 8 ayat (1). Isinya: pegawai negeri, pe­kerja, dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota kom­po­nen cadangan.

Pidana Pasal tersebut diperkuat de­ ngan Pasal 38 Ayat (1) yang me­ nyatakan, setiap orang sebagai­ mana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) yang memenuhi per­ syaratan, dengan sengaja ti­ dak memenuhi panggilan men­ jadi anggota komponen cadangan tan­ pa alasan yang sah dipidana penjara paling lama satu tahun.

Isu RUU Komcad memang tak se­ra­mai pengesahan RUU Or­ ganisasi Ke­ma­sya­rakatan. Namun, dampaknya tak ka­lah signifikan bagi kebebasan individu. Di­ rektur Program Imparsial Al Araf bahkan meng­ khawatirkan kom­­ponen cadangan menjadi sa­ rana dilegalkannya para milisi un­ tuk menghadapi kelompok masyarakat sendiri.

Aal, sapaan Al Araf, mem­ bocorkan, da­lam buku putih per­ tahanan dan postur per­ tahanan negara yang di­ keluarkan Ke­ menterian Pertahanan, jumlah ke­ kuatan kom­ cad yang di­ siapkan mencapai 160 ri­bu personel hingga

20 tahun ke depan. “Ar­tinya, se­ tiap tahun sekitar 8.000 personel kom­­cad dilatih paramiliter,” kata pengajar di Universitas Al Azhar dan Universitas Para­madina ini.

Fakta lain menunjukkan, seba­ gian besar negara, terutama yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and De­ velopment (OECD) mulai meng­evaluasi kebijakan ter­sebut karena dinilai membuka ruang re­ zim pemerintahan militeristik.

Pe­nguatan pertahanan negara jus­ tru di­ titik­ beratkan pada kecang­ gihan teknologi militer dan pro­ fesionalisme prajurit.

“Pasca perang dingin, ma­ yo­ ritas negara yang dulunya me­ nerapkan wajib militer, kini mu­ lai meninggalkannya. Sifatnya menjadi sukarela. Seperti di Pran­cis, Jerman dan Amerika Se­ rikat,” kata dia. Untuk itu, lan­ jut dia, RUU Komcad harus di­ pertimbangkan un­tuk ditarik jika masih mewajibkan ma­ syarakat meng­ikuti wajib militer.

Tak Sejalan Puncaknya, Aal melihat RUU Kom­ cad tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri yang di­ ku­ mandangkan Presiden SBY yaitu Thousand Friends, Zero Ene­my. Lewat kebijakan itu Pre­ siden SBY giat membangun ko­ mu­ nitas ASEAN yang lebih me­

ngedepankan di­ plomasi. “Arti­ nya, kebijakan politik luar negeri dengan dalam negeri nggak nyambung,” kata dia.

Penolakan Aal juga didukung sejumlah politisi. Wakil Ketua De­ wan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida menyatakan RUU Komcad tidak relevan dengan kondisi saat ini. “Urgensi wajib militer itu apa sebetulnya. Dunia kan tidak mengarah ke perang. Yang lebih di­butuhkan saat ini adalah dialog bilateral atau multilateral,” kata La Ode. Ketua Komisi IX Ribka Tjip­ taning, dengan tegas menolak RUU ini. Kata Ribka, RUU Kom­ ponen Cadangan ada­ lah upaya militerisasi masyarakat. “Itu ide konyol. Saya menolak. Ini upaya mi­­ literisasi di semua lini. Kita punya pengalaman itu pada masa lalu,” kata Ribka.

Dia mengatakan, kondisi mi­ l­iter In­­do­nesia saat ini justru su­

dah membaik. Militer masih sang­gup untuk mempertahankan ke­amanan negara. Sehingga tidak dibu­ tuhkan program wajib mi­ liter. “Gagasan ini hanya untuk pengalihan isu. Di mana buruh me­nuntut ke­sejahteraan lebih baik. Ini jadi bagian upa­ ya pro­ vokasi militer terhadap bu­ruh. Ini bahaya.” tutur politikus PDI Per­ juangan itu.

Kurangi Aksi Terorisme Penulis Buku tentang Negara Islam Indonesia, Al Chaidar, jus­ tru mendukung keberadaan RUU Komcad. Dia melihat, pem­ berlakukan wajib militer justru efektif mengurangi aksi terorisme yang semenjak reformasi marak terjadi. “Sejak Indonesia tak mem­ berlakukan wamil pada 1980, aksi terorisme justru terjadi. Saat ini pemuda Indonesia tak memiliki sarana melatih diri dalam bentuk paramiliter,” kata dia. l w4

GALERI FOTO

Suara Pemred

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 23

Rumah Dayak Radakng

Peresmian Rumah Adat Dayak Radakng Kalbar

G

NASKAH DAN FOTO: LUTHER ULAG

UBERNUR Provinsi Kalimantan Barat, Corne足 lis meresmikan Rumah Adat Dayak Radakng di Kompleks Perkampungan Budaya Jl Sutan Syahrir Kota Baru, Pontianak, Kalbar, Selasa (2/7).

Rumah adat Dayak dengan panjang 138 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 7 meter ini merupakan yang ter足 besar di dunia. Keberadaan rumah tersebut difungsi足 kan untuk ajang pementasan kesenian dan kebuda足 yaan masyarakat Kalbar.

Tarian Kolosal Foto Bersama Gubernur

Tokoh Adat Dayak

Loncat Batu

Tarian Lumpur

24 | EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

Pertina menyarankan agar jangan sampai penahanan Nabartus Yeima mengganggu upaya pembibitan petinju asal Papua yang berpotensi menjadi petinju kelas nasional bahkan dunia.

Suara Pemred

HUKUM

Polisi Tangguhkan Penahanan Tersangka Tinju Bupati Nabire Cup

P

OLISI menangguhkan pe­ nahanan terhadap tersangka Nabartus Yeima (NY) yang bertanggung jawab atas mu­sibah tinju Bupati Nabire Cup. Pe­ nangguhan dilakukan setelah se­ jumlah lembaga menjamin NY. “Polda telah menangguhkan penahanan tersangka Nabartus se­cara resmi pada Minggu (21/7) setelah ada surat pernyataan ke­ luarga korban serta rekomendasi penangguhan dari DPRD, Per­ tina, Bupati, dan Komnas HAM,” kata Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Pol. I Gde Su­ merta Jaya di Jayapura, Papua, Se­ nin (22/7).

Dalam kejadian tersebut, Na­ bartus berperan sebagai ketua pa­ nitia kejuaraan tinju Bupati Na­ bire Cup. Menurut Kombes Su­­ merta, keluarga korban telah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa kejadian tersebut adalah suatu musibah.

Sumerta juga menjelaskan Ketua DPRD Nabire memberi rekomendasi kepada Polda untuk menangguhkan penahanan ter­ sangka. “Pertina juga menya­ran­ kan agar jangan sampai penahanan tersebut mengganggu upaya pem­ bibitan petinju asal Papua yang berpotensi menjadi petinju kelas nasional bahkan dunia,” kata Su­ merta.

Sebelumnya pada Minggu (14/7) sebanyak 18 penonton te­ was akibat terinjak dan saling impit saat keluar dari GOR tempat kejuaraan tinju Bupati Cup di Nabire. Menurut keterangan, sekitar 1.500 penonton yang ma­ suk ke dalam GOR tersebut juga melebihi batas kapasitas ge­ dung yang seharusnya hanya bisa dimasuki oleh sekitar 500 pe­ nonton.

Wakil Ketua Majelis Pe­ mu­ syawaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Thohari melihat, ke­ rusuhan di Nabire bukan fe­ no­ mena lokal Papua, tetapi fenomena

IST

nasional.

“Bangsa ini hanya ingin menang, tapi tidak siap ka­ lah.

Bahkan, seringkali ambi­sius men­ jadi juara dengan meng­ halalkan segala cara,” kata dia.

Keributan terjadi Minggu (14/7) sekitar pukul 22.00 WIT di GOR Kota Lama, Nabire. Keri­­ butan dipicu kekesalan pen­ du­ kung petinju Yulianus Pi­gome dari Sasana Mawa yang ber­ tanding di final 58 kilogram. Yulianus kalah angka dari petinju Alpius Rumkoren dari Sasana Persada.

Pendukung Yulianus yang no­ tabene dari suku Mee kesal atas keputusan hakim Mereka ke­

mudian melemparkan kursi. Tak terima dengan aksi itu, pendukung Alpius yang sebagian besar dari suku Biak balik melempar botol dan kursi rusak. Situasi kemudian menjadi semrawut sehingga me­ mbuat penonton menyerbu pintu keluar yang hanya ada satu. Baku rebutan itu membuat korban pe­ rempuan terinjak-injak.

Sesuai Protap Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo akan menelusuri izin bertanding kejuaraan tinju itu.

Undang-Undang Sistem Ke­ olahragaan Nasional (SKN) No­ mor 3 Tahun 2005 Pasal 51 me-

nyebutkan, penyelengaraan yang menghadirkan penonton harus mendapatkan rekomendasi dari pengurus badan daerah.

“Aturannya begitu, kami tidak mau melihat yang salah itu siapa. Dan kalau tidak ada izin dari Pertina daerah justru pa­ nitia penyelenggara yang akan di­berikan sanksi. Saat ini ada 13 panitia yang sudah diperiksa,” ujar dia.

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PP Pertina) Reza Ali membantah pertandingan tinju amatir itu tak sesuai prosedur tetap.

“Pertandingan tinju di Nabire

merupakan ajang seleksi petinju untuk tingkat provinsi. Sudah sesuai protap yang ada,” ujar Reza.

Bupati Bisa Tersangka Jika terbukti ada unsur kese­ nga­ jaan dan pembiaran. Bupati Nabire, Isaias Douw dapat dijadi­k­an sebagai tersangka dalam kasus kericuhan tinju berdarah Nabire.

“Kita mendapat laporan ada instruksi dari bupati untuk membuka pintu. Itu yang me­ nyebabkan jumlah penonton me­ lebihi kapasitas,” kata Kepala Bi­ dang Humas Polda Papua, Kom­ bes I Gede Sumerta Jaya. l wandi

JASAD DIMASUKKAN KARUNG

Anak Mutilasi Ibu di Benhil, Mayat Dimasukkan Karung SITI Amini alias Ibu Hardi, 80 tahun, hanya tinggal berdua di rumah itu bersama Sigit, 43 tahun, anak kandungnya yang menderita gangguan jiwa. Kepolisian belum menetapkan status tersangka ter­ hadap Sigit.

“Masih diperiksa, belum ada tersangka,” ujar Kepala Bi­ dang Humas Polda Metro Jaya, Ko­mi­ saris Besar Rikwanto, Senin (15/7).

Karena mentalnya terganggu, polisi sulit menjadikan Sigit se­ ba­gai tersangka. Meski dalam pe­ meriksaan Sigit telah mengaku memutilasi ibunya. Polisi juga be­ lum bisa memastikan mutilasi

IST

terjadi setelah sang ibu dibunuh atau sang ibu meninggal karena sakit. Polisi masih memeriksakan kejiwaan Sigit Rumah Sakit Polri Kramatjati. Kemungkinan hasil pemeriksaan baru akan keluar pe­ kan depan.

Jasad korban pertama kali di­ temukan oleh Bambang Yu­ da Kusuma, anak sulung Siti Ami­­ni.

Bambang yang tinggal di Semarang ini kaget kala men­ dengar kabar ibunya sudah me­ ninggal. Bersa­ ma para tetangga, Bam­bang men­ cari sang ibu di dalamnya. Na­ has, ibunya dite­ mu­ kan sudah me­ ninggal, hanya tersisa tulang

belulang yang ber­ serakan. Ketika Sigit ditanya, dia hanya menjawab, “ Ibu sudah Inalillahi.”

Kasus tersebut kini ditangani Kepolisian Sektor Metro Tanah Abang. Kepolisian saat ini sedang menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku dari RS Polri.

Kondisi jasad RA Siti Amini saat ditemukan dalam kondisi me­ ngenaskan di kediamannya. Selain sudah dalam bentuk kerangka, jasad Siti Amini sudah dalam be­ berapa potongan. “Kerangka ma­ yat ditemukan sa­ tu baskom di lan­tai kamar mandi,” kata Kombes Pol Rikwanto. l Aby

KIPRAH

Suara Pemred

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 25

Giliran Rakyat Nikmati Hak Pengelolaan Lahan SUDAH sedari dahulu nasib penduduk di pinggiran hutan sangat mengenaskan.

Sebaliknya nasib karyawan perusahaan yang mendapatkan hak pengelolaan lahan sangat makmur.

Kondisi seperti ini jika dibiarkan bagaikan bom waktu. Konflik sengketa lahan antara petani lokal dan perusahaan yang berujung pada pertumpahan darah, kerap terjadi belakangan ini.

Menyadari potensi perpecahan di tingkat akar rumput yang terjadi, semenjak 2010 lalu, pemerintah mengeluarkan sejumlah program prorakyat di bidang kehutanan. Programprogram itu seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HK), Hutan Desa (HD), Pinjaman Dana Bergulir Biaya Pengelolaan Hutan dan sebagainya.

Dua tahun sudah program tersebut berjalan. Lalu apakah program-program itu sudah dapat meningkatkan taraf hidup petani yang menggarap lahan di sekitar hutan dan mengurangi potensi konflik sengketa lahan?

Untuk mengupas lebih jauh soal itu, pada Rabu (17/7) malam, wartawan Suara Pemred Lius Nelly menyambangi rumah dinas Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta. Berikut petikan wawancara yang dilakukan pada kesempatan tersebut.

Suara Pemred (SP) : Sejauh mana upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi hutan?

Zulkifli Hasan (ZH) : Dahulu memang sebagian besar lahan dikuasai oleh corporate. Kebun dan lahan sekitar hutan semuanya dikelola

perusahaan. Rakyat dulu memang kurang mendapat perhatian.

Karena itu pada 2010, baru saya memutuskan untuk memberikan akses serupa kepada rakyat sekitar. Kalau tidak diberi, nanti bisa terjadi konflik di manamana. Rakyat diberi hak untuk mengelola juga.

SP : Bagaimana tanggapan rakyat sekitar?

ZH : Ya, tentu saja mereka menyambut positif. Kita beri mereka program HTR, HD dan lain-lain. Kita beri mereka masingmasing jatah lahan 2 hektare. Kalau kawasannya luas bisa dapat 3 hektare.

Lahan itu bisa mereka manfaatkan untuk tanam karet atau kayu. Yang penting lahan tersebut jangan dialihfungsikan.

SP : Apakah kebijakan itu juga dapat melindungi tanah ulayat (adat)?

ZH : Tujuan kita memang seperti itu.

Dulu mayoritas yang menggarap lahan justru orang asing. Ada orang-orang dari Malaysia, Korea, Singapura dan China.

SP : Apa saja manfaat yang sudah dihasilkan dari lahan tersebut?

ZH : Saya jelaskan dulu. Selain diberi lahan, mereka kita bantu akses pembiayaan dan pendampingan. Percuma juga dong, punya lahan kalau mereka tidak punya dana untuk menggarap. Di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sudah dibentuk badan layanan umum (BLU).

Dari BLU disalurkan pinjaman lunak pada mereka. Bunganya hanya 5,7 persen

dan tempo pengembalianya 9 tahun. Di BLU tersedia dana Rp3 triliun yang bisa dibagikan.

depan. Atau tidak jarang pinjaman Rp20 juta bukannya dibelikan bibit, malah dibelikan untuk motor.

SP : Apakah dana itu sudah mencukupi?

SP : Banyak petani mengeluhkan lamanya izin menebang di HTR.

ZH : Kalau masih kurang, kan ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Target setiap tahun, kita membuka 600 ribuan hektare lahan untuk digarap penduduk lokal.

ZH : Siapa bilang? Itu tidak benar. Soal izin penebangan saat ini sangat mudah.

Cukup minta izin dari kepala desa. Izin diberikan asal yang ditebang adalah hutan tanaman. Tetapi kalau hutan alam, jelas tidak boleh.

SP: Apa saja kah kendalanya?

ZH : Ternyata membina penduduk lokal itu tidak mudah. Tahu sendiri, mereka rata-rata miskin. Tidak jarang mereka butuh dana cepat, tetapi lahan yang digarap belum bisa dipanen. Karena tidak mau ambil pusing, biasanya lahan itu malah mereka sewakan ke orang.

Perilaku seperti ini kan tidak akan memutus mata rantai kemiskinan.

Lantaran itu setiap bantuan yang dicairkan harus disertai dengan tenaga pendamping. Pasalnya sebagian dari mereka bersifat tidak sabaran. Misalnya tanam pohon karet, kan hasilnya baru lima tahun ke SP/LUTHER ULAG

LOWONGAN KERJA LOWONGAN KERJA Tabloid Suara Pemred membutuhkan banyak tenaga profesional, kreatif, Tabloid Suara Pemred membutuhkan banyakproaktif, tenaga dan profesional, kreatif, proaktif, dan berpikiran terbuka. berpikiran terbuka.

Merespon banyaknya surat elektronik masuk surat ke redaksi, makayang manajemen Suara Meresponyang banyaknya elektronik masuk ke redaksi, maka manajemen Suara Untuk mencapai kesuksesan Untuk di tahun 2013, kami mengundang Anda untuk turut Pemred kesempatan kepada pembaca yang budiman untuk berlangganan mencapai kesuksesan di tahun 2013, kami mengundang Anda untuk memberi turut Pemred memberi kesempatan kepada pembaca yang budiman untuk berlangganan berpartisipasi dalam semaraknya dinamikadalam dunia semaraknya media massadinamika di Indonesia, dengan berpartisipasi dunia media massa di Indonesia, dengan tabloid umum anyar ini. Pembaca yang ingin berlangganan, silahkan faks formulir ini ke silahkan faks formulir ini ke tabloid umum anyar ini. Pembaca yang ingin berlangganan, bergabung pada beberapa posisi di bawah ini:beberapa posisi di bawah ini: bergabung pada nomor 021-31996228. nomor 021-31996228.

REDAKSI

REDAKSI

PEMASARAN

1. Reporter 2. Redaktur 3. Penerjemah

1. Account Executive 1. Reporter 2. Kepala Unit Iklan 2. Redaktur 3. Penerjemah 3. Sales Executive 4. Penulis Advertorial 5. Fotografer Advertorial

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

PEMASARAN

FORMULIR BERLANGGANAN FORMULIR BERLANGGANAN

1. Account Executive MOHON DICATAT SEBAGAI PELANGGAN PEMRED: MOHONTABLOID DICATATSUARA SEBAGAI PELANGGAN TABLOID SUARA PEMRED: 2. Kepala Unit Iklan 3. Sales Executive 4. Penulis Advertorial NAMA LENGKAP : ..................................................................................................................

NAMA LENGKAP : ..................................................................................................................

5. Fotografer Advertorial NAMA PERUSAHAAN : ..................................................................................................................

NAMA PERUSAHAAN : ..................................................................................................................

1. Kepala Bagian Penagihan Iklan 1. Kepala Bagian Penagihan Iklan 2. Kepala Seksi Pengembangan Organisasi 2. Kepala Seksi Pengembangan Organisasi 3. Kepala Seksi Pelatihan & Pengembangan 3. Kepala Seksi Pelatihan & Pengembangan 4. Kepala Seksi Legal 4. Kepala Seksi Legal 5. Kolektor 5. Kolektor

ALAMAT LENGKAP

: ..................................................................................................................

ALAMAT LENGKAP : .................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................KODE POS............................... ..........................................................................................................................KODE POS...............................

TELEPON/FAX/HP

:TELEPON/FAX/HP .................................................................................................................. : .................................................................................................................. :EMAIL .................................................................................................................. : ..................................................................................................................

BERLANGGANAN JUMLAH Â BERLANGGANAN : ........................................

EDISIÂ : ........................................ EDISI JUMLAH EMAIL

Kirimkan permohonan lowongan Anda melalui email kerja Anda melalui email Kirimkankerja permohonan lowongan u ke: lowongan@suarapemred.com atau u ke: lowongan@suarapemred.com atau rekruitmenmedia@yahoo.com hingga 29 Juli 2013. rekruitmenmedia@yahoo.com hingga 29 Juli 2013.

Syarat-syarat pelamar :

Syarat-syarat pelamar :

Wanita / Pria Wanita / Pria Usia 22 - 29 tahun Usia 22 - 29 tahun Pendidikan S1 segala jurusanPendidikan S1 segala jurusan CARA PEMBAYARAN: CARA PEMBAYARAN: IPK Minimal 3.0 PT. Citra Putra Mandiri IPK Minimal 3.0 PT. Citra Putra Mandiri Pengalaman minimal 1-3 tahun NO. REK: 035-310-8678, Pengalaman minimal 1-3 tahun NO. REK: 035-310-8678, Memiliki minat yang tinggi diMemiliki bidang media, jurnalistik, dan distribusi.

Central Asia (BCA), Cabang Plaza. minat yang tinggipemasaran di bidang media, jurnalistik, pemasaran Bank dan distribusi.

BankChase Central Asia (BCA), Cabang Chase Plaza.

Menyukai pekerjaan menantang dengan tekanan.menantang dengan tekanan.

Menyukai pekerjaan Biaya berlangganan Biaya berlangganan: 1 Eksemplar @ Rp4.500,- : 1 Eksemplar @ Rp4.500,Untuk Paket Berlangganan 3 Untuk Edisi Paket Berlangganan : Rp13.500,3 Edisi : Rp13.500,Kirimkan surat lamaran Anda,Kirimkan CV, fotokopi & transkrip, Untuk paket Berlangganan 6Untuk Edisi paket Berlangganan : Rp27.000,suratijazah lamaran Anda, CV, fotokopi ijazah & transkrip, 6 Edisi : Rp27.000,fotokopi KTP, beserta foto dirifotokopi ukuran 3X4 atau 4X6 cm, berwarna, KTP, beserta foto diri ukuran 3X4 atau 4X6 cm, berwarna, (Ongkos Kirim per Eksemplar(Ongkos Kirim per Eksemplar : Rp5.000.- khusus luar jabotabek ) : Rp5.000.khusus luar jabotabek ) paling lambat dua minggu setelah iklan ini dimuat, paling lambat dua minggu setelah iklan ini dimuat, Kirim formulir ini ke melalui fax ke no 021--31996228 Kirim formulir ini ke: melalui fax ke noatau : 021--31996228 atau ke : lowongan@suarapemred.com atau rekruitmenmedia@yahoo.com ke : lowongan@suarapemred.com atau rekruitmenmedia@yahoo.com Email : langganan@suarapemred.com Email : langganan@suarapemred.com atau Tim Rekruitmen Media Suara Pemred: GedungMedia City Tower 18,Gedung City Tower lantaiContact atau Tim Rekruitmen Suara lantai Pemred: 18, person : Indah Fatimah Contact person : Indah Fatimah Jl. MH Thamrin No 81, JakartaJl.Pusat.

MH Thamrin No 81, Jakarta Pusat.

Telp : (021) 3199-6268 / 3199-6270 Telp : (021) 3199-6268 / 3199-6270

26 | EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

GALERI FOTO

Suara Pemred

Dua petugas promosi membagikan tabloid kepada warga yang melintas.

Dua warga membaca tabloid di sela-sela acara “car free day� di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Petugas promosi berfoto bersama sebelum membagikan tabloid kepada warga.

Promosi Edisi Perdana Suara Pemred

M

Dua petugas promosi memberikan tabloid kepada seorang polisi yang sedang bertugas.

Tabloid siap dibagikan kepada warga.

FOTO DAN NASKAH: YC KURNIANTORO

AJALAH mingguan Suara Pemred baru saja diluncurkan. Untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, tabloid ini pun dibagikan secara gratis kepada warga yang berolahraga saat hari bebas kendaraan (car free day) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (30/6). Sejumlah warga antusias menerima dan langsung membaca tabloid tersebut.

Kehadiran tabloid Suara Pemred bersama media online Menit.tv di tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi monitor bagi perkembangan bangsa agar menjadi lebih baik lagi.

Warga membaca tabloid di tepi Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

SPORT

Suara Pemred

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 27

MENANG ANGKA MUTLAK ATAS EDUARDO BRIZUELA

Daud Yordan Juara Dunia IBO

DAUD “Cino” Yordan benar-benar membuat Daniel Eduardo Brizuela lari tunggang-langgang layaknya ayam keok. Yordan mampu memecundangi petinju asal Argentina itu setelah menang angka mutlak pada Sabtu (6/7) malam di Metro City Perth, Australia.

K

EMENANGAN atas Brizuzela menasbihkan petinju asal Kayong Utara, Kalimantan Barat itu sebagai juara dunia kelas ringan versi badan tinju dunia IBO. Dia juga mengukir sejarah sebagai petinju Indonesia pertama yang meraih dua gelar di dua kelas berbeda.

Tanda-tanda kemenangan Yordan, sudah tampak sejak ron­ de pertama dimulai. Berkali-kali pukulan petinju 26 tahun itu mengenai muka Brizuela. Di ron­ de kedua, Yordan dengan pu­kulan kombinasinya bahkan sem­pat membuat Brizuela frustasi.

Ronde keempat, giliran Brizuela menyerang. Namun itu tak berlangsung lama karena pada ronde lima dan enam, Daud kembali digdaya. Mungkin hanya karena Brizuela tahan pukul sehingga sulit bagi Cino menjatuhkannya, Alih-alih oleng di ronde berikutnya, Brizuela justru kembali menggempur Yordan.

Bahkan, pukulan petinju 27 tahun itu membuat pelipis Daud robek. Dominasi Brizuela berlanjut di ronde ke delapan.

Hingga ronde 10, Yordan mulai kepayahan dan terganggu dengan penglihatannya akibat robek pelipis mata kanan.

Daud mencoba bangkit di dua ronde terakhir dengan inisiatif melancarkan pukulan sejak awal.

Strateginya berhasil. Brizuela tak bisa mengombinasikan pukulan hingga ronde akhir.

Alhasil, hakim memutuskan Daud menang angka mutlak dengan angka 117-111, 115-113 dan 116-112. Hasil ini membuat rekor bertanding Daud menjadi 31 menang (23 KO) dan tiga kali kalah (1 KO) dari 34 kali naik ring.

Kemenangan itu sekaligus membuat Yordan mengukir sejarah sebagai petinju Indonesia pertama yang bisa jadi juara dunia di dua kelas berbeda.

Sebelumnya, Yordan pernah memegang sabuk juara dunia

IBO kelas bulu.

Kemenangan semakin manis karena laga melawan Brizuela merupakan laga perdananya di kelas ringan (61 kilogram). “Saya kira, pertandingan malam ini menepis anggapan orang bahwa saya sudah habis,” sahut Daud usai laga didampingi promotor Raja Sapta Oktohari yang juga Ketua Umum HIPMI. Daud Yordan juga mengaku juga senang karena mampu menundukkan petinju Amerika Latin yang dikenal tangguh. “Dia (Brizuela) juara IBF Amerika Latin dan juga pernah masuk tim Olimpiade Argentina.”

Dia juga menyatakan, ke­ beranian naik kelas menunjukkan bahwa dirinya tidak kalah speed, power dan akal dibanding lawan.

“Itu sesuatu yang luar biasa. Saya kira inilah bentuk apresiasi saya terhadap bangsa dan negara.

Lewat olahraga, saya bisa me­ warnai bangsa kita,” kata dia. l w4 SPORTYAHOO.COM

SP/LUTHER ULAG

Para pemain Arsenal FC berfoto bersama anak-anak pendamping pemain sebelum pertandingan persahabatan dengan Indonesia Dream Team di Stadion Utama Senayan, Jakarta, Minggu (14/7). Arsenal FC unggul 7-0 atas Indonesia Dream Team.

SP/LUTHER ULAG

Ketua Umum PSSI Djohar Arifin (kiri), Menpora Roy Suryo, Ketua DPD RI Irman Gusman, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, dan Promotor Raja Sapta Oktohari memberikan suport jelang laga Arsenal FC vs Indonesia Dream Team.

Pelajaran Mahal dari Arsenal PELATIH Arsenal, Arsene Wenger seolah tak percaya dengan antusiasme penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu malam (14/7).

Setidaknya, dua pertiga dari kapasitas stadion utama Gelora Bung Karno sebanyak 120.000 penonton terisi oleh para penggemar Arsenal. Mereka pun hadir dengan jersey bertuliskan Fly Emirates di dada yang merupakan sponsor resmi Arsenal.

Tak salah, bila Wenger menyebut suasana di Stadion

Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tak ubahnya di Stadion Emirate di London, markas The Gunners.

Hasil pertandingan yang akhirnya dimenangkan pasukan Arsenal dengan skor mencolok 7-0 memang tak lagi penting. Pasalnya, sejak awal semua pun tahu kualitas pemain-pemain Arsenal memang di atas anak-anak timnas PSSI yang dibesut pelatih Jackson F.Tiago.

Gol-gol Arsenal dicetak oleh Theo Walcott pada menit ke19, Chuba Akpom menit ke-55, Olivier Giroud menit ke-72 dan

ke-76, Lukas Podolski menit ke-83, Gideon Zelalem menit ke-85, serta Thomas Eisfeld menit ke-88 yang sekaligus menyudahi permainan dalam kedudukan 7-0.

“Awalnya saya belum percaya, tapi setelah menyaksikan sendiri di Jakarta barulah saya yakin Arsenal memang memiliki penggemar yang luar biasa di Indonesia. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada kami,” ungkap Wenger.

Sementara soal kekalahan telak yang diderita pasukannya, Jackson

F.Tiago yang asal Brasil memang tak terlalu mempermasalahkan.

“Sejak awal kita sudah tahu kualitas mereka memang di atas rata-rata para pemain Indonesia,” ujar Jackson.

Yang pasti, bulan suci Ramadhan ternyata tak hanya jadi bulan penuh berkah buat umat muslim di tanah air. Tapi, bagi persepakbolaan Indonesia, Ramadhan tahun ini juga jadi bulan penuh anugrah.

Betapa tidak, sepanjang Juli 2013 ini Indonesia kedatangan tiga

tim elite yang mapan di papan atas Liga Primer Inggris, masingmasing Arsenal yang bertandang Minggu (14/7), Liverpool (20/7), serta Chelsea (25/7) mendatang.

Bagi timnas PSSI yang tengah bersiap diri dalam laga melawan China di penyisihan Pra Piala Asia 2015, tentu, tiga laga melawan tim elite Inggris ini menjadi bekal berharga yang tak akan disiasiakan. Menurut jadwal timnas Indonesia akan menjamu timnas China di Senayan, 15 Oktober 2013 mendatang. l Daryadi

28 | EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013

SELEB

Suara Pemred

Suara Pemred

Jupe Tuntut Keadilan

SHAKIRA

Menang Kasus Lawan Putra Mantan Presiden

P

ENYANYI cantik asal Kolombia, Shakira, akhirnya bisa bernapas lega setelah terlepas dari jeratan kasus hukum yang menimpanya.

Penyanyi bernama lengkap Shakira Isabel Mebarak Ripoll itu berhasil memenangkan kasus hukum atas sengketa pembayaran kontrak yang masih tertunda.

Tidak tanggung-tanggung, penyanyi theme song FIFA World Cup 2006 itu dituntut oleh agen yang juga mantan kekasihnya, Antonio de la Rua, yang tidak lain adalah putra mantan Presiden Argentina.

Sejumlah media massa di Kolombia sejak 2010 gencar memberitakan tuntutan Antonio kepada Shakira atas aset berupa uang senilai US$100 juta dan properti yang mereka tinggali selama menjalani hubungan 11 tahun.

Pada Juli 2012, Antonio meminta semua

EDISI 2 | TAHUN 1 | JULI 2013 | 28

BERANI BERTANGGUNG JAWAB

aset milik Shakira yang tersimpan di bank agar dibekukan. Seperti dikutip NY Daily News, kasus yang menimpa Shakira adalah kasus dengan hukum internasional karena persidangannya berlangsung di pengadilan Los Angeles, New York, Bahama, dan Eropa.

Shakira yang lahir di Barranquilla, Kolombia, 2 Februari 1977 itu telah menyatakan sumpah dalam pledoinya bahwa dia menyewa Antonio hanya sebagai “penasihat bisnis”.

Saat ini Shakira sedang berkencan dengan seorang pemain sepak bola asal Spanyol, Gerard Pique, yang bermain untuk tim FC Barcelona. Mereka juga telah dikaruniai seorang anak. l Ts/dl

JULIA Perez (Jupe) sudah merasakan dinginnya hotel prodeo selama tiga bulan di Rutan Pondok Bambu. Sete­lah be­bas, Jupe tidak mengendurkan tensi perseteruan dirinya dengan Dewi Persik (Depe).

Bahkan, Jupe menuntut keadilan yang sama terhadap mantan istri Saipul Jamil itu. Kasus Depe kini telah memasuki tingkat kasasi. “Kalau mau fair (adil) ya seharusnya hukumannya samalah. Karena kasusnya juga kan sama, penganiayaan. Jadi kita lihat saja bagaimana hukum ini berjalan,” ujar Jupe di Jakarta, kemarin.

Kuasa hukum Jupe, Malik Bawazier menambahkan pihaknya tidak akan melakukan intervensi terhadap kasus Depe yang tengah berjalan. “Kami tidak akan mungkin melakukan intervensi.

Tentunya kita sama-sama menunggu sampai di mana azas kesetaraan hukum dan kesetaraan peradilan,” tutur suami Cut Keke itu.

Malik Bawazier yakin, hakim akan memberikan hukuman yang sama kepada Depe lantaran keduanya memiliki latar belakang kasus sama. Sayangnya, Malik belum tahu kapan Mahkamah Agung akan memutus kasasi Dewi. “Saya yakin majelis hakim akan memberi keputusan seadil-adilnya,” pungkasnya. l Aby JULIA-PEREZ-BLOGSPOT

DESI RATNASARI

BOGIRL.COM

Siapkan Mental, Masuk Jalur Politik ARTIS asal Sukabumi yang juga calon legilatif Partai Amanat Nasional Desi Ratnasari mengatakan bahwa dirinya siap meninggalkan profesinya sebagai artis jika nantinya terpilih sebagai anggota DPR-RI. “Ini sudah menjadi konsekuensi saya jika nantinya warga Sukabumi memilih saya untuk menjadi wakilnya di Senayan, karena tugas seorang anggota DPR tidaklah mudah sebab jika mempunyai profesi lain seperti harus akting akan mengganggu kinerja dalam mengurusi rakyat,” kata Desi di Sukabumi.

Menurut dia, jika seseorang terpilih menjadi anggota DPR tugas utamanya adalah mengurus rakyat dan tidak lagi mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya saja. Maka dari itu, dirinya sudah “bulat” maju di Pemilihan Legislatif 2014 sebagai caleg DPR dari daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Lebih lanjut, sudah menjadi risiko anggota DPR untuk mengurus rakyatnya dan dirinya tidak hanya akan memberikan janji tetapi bukti nyata untuk rakyat khususnya masyarakat Sukabumi yang merupakan daerah kelahirannya tersebut.

“Selama puluhan tahun di dunia entertainment memberikan modal dan pembelajaran untuk maju sebagai caleg, selain itu saya juga sudah menyiapkan mental jauh hari sebelum pencalegan.

Karena banyak dukungan apalagi dari orang tua, keluarga, dan anak saya akhirnya saya putuskan untuk maju, dan pesan dari orang tua saya jika terpilih nanti harus benarbenar memperhatikan nasib rakyat,” tambahnya.

Desi mengatakan bahwa dirinya yang juga berstatus sebagai dosen diharapkan bisa memberikan ilmu yang berguna untuk masyarakat agar tingkat kesejahteraan meningkat. l ant VINCENT LE ISMAIL