suluhmhsa v by suluh mhsa

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Sapatorial

Amputasi Birokrasi Menjelang akhir tahun ini, Sumenep merayakan dua hal yang bersejarah. Pertama, kabupaten ini merayakan hari jadi yang ke472. Kedua, bupati dan wakil bupati merayakan satu tahun masa jabatannya. Lalu apa yang akan dilakukan setelah satu tahun masa jabatan dan hari jadi kabupaten yang hampir berusia 500 tahun? Apapun yang dilakukan menjadi penting direnungkan berkait dengan perjalanan bangsa ini. Pada pertengahan tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap ragu-ragu, tidak tegas, tidak jelas, dan hanya tebar pesona. Begitu banyak yang menilainya ragu-ragu, waktu itu. Bahkan sebagian pihak menyebut SBY sebagai “Jenderal Susi”. Ini sebagai sebutan dari sebagian namanya Susilo menjadi Susi, sesosok perempuan yang amat lebay dalam sinetron Indonesia. Bukan tidak mungkin apa yang dialami Jenderal Susi ini terjadi kepada kepala lainnya, di daerah atau bukan di daerah. Di Sumenep misalnya, membuat nama duet yang semula Abussidik (A Busyro Karim – Soengkono Sidik) menjadi berubah. Nama Abussidik yang bercorak Arab sentris dan berarti orangtua yang jujur dapat disapa dengan nama yang lain terutama untuk orang yang “sakit hati”. Bila sebagian besar masyarakat kecewa karena kebijakan yang tidak populis, duet dari nama bupati dan wakil bupati itu akan mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan Jenderal Susi. Kelelakian BusyroSoengkono bisa di sapa Bu Soeng, suatu sapaan yang serumpun Jenderal Susi pada SBY. Tetapi hingga saat in, Abussidik baikbaiks aja setidaknya menurut survey meski bukan berarti tanpa kelemahan dan kritik. Di awal era reformasi saat Aburrahman Wahid menjadi presiden RI ketika itu, Gus Dur tegas meski tidak jelas. Ini dilakukannya dalam bentuk amputasi birokrasi. Tanpa beban, Gus Dur memecat siapa saja yang dianggapnya tidak memiliki kompetensi. Bahkan saat di luar negeri pun, Gus Dur memecat menterinya yang berada di dalam negeri. Ia anti kemapanan karena

dibesarkan oleh sistem dan kultur yang tidak mapan. Tetapi terlepas dari kelemahannya, Gus Dur seorang yang hebat. Tidak setiap laki-laki seperti Gus Dur apalagi menjadi presiden seperti Jenderal Susi. Pada saat Gus Dur memiliki keterbatasan secara fisik, pembisik di sekelilingnya membuat gaduh suasana. Begitu banyak bisikan yang beragam, yang belum tentu benar adanya, Gus Dur dianggap mengeluarkan jurus mabuk dan sempat dijuluki “The Drunken Master”. Dalam menghadapi kenyataan, Gus Dur punya jurus seperti halnya Abussidik juga punya jurus, Super Mantap. Tetapi sebagai “pendekar”, pasti ada yang suka dan yang tidak suka terhadap Abussidik, sebaik apapun yang dilakukan karena Sumenep bagian dari Indonesia. Bagaimana eksekusi kebijakan ini bisa dinilai baik, menebar pesona pastilah bukan jalan yang terlalu bijak. Masyarakat di sekitar kita memiliki kecerdasan yang luar biasa soal kritik. Amun logika Sutardji Calzoum Bachri menarik ketika menilai puisi. Ia yakin puisi yang baik, indah dan memiliki nilai estetika yang tinggi bukan karena banyak orang yang menilainya baik dan sedikit lebay. Tardji membebaskan kata dari makna sebab kata sendiri telah menjelaskan dirinya kepada pembaca. Lalu untuk apa tebar pesona dan menyuruh orang-orang mengatakan bahwa puisi sebagai salah satu karya baik atau tidak baik bila kata telah bisa menjelaskan maknanya sendiri? Cuma, politik memiliki dunia sendiri dan puisi berada di dunia yang lain. Politik menghalalkan segala cara untuk membuat yang semula tidak baik menjadi baik dan sebaliknya. Politik penuh bisikan halus bahkan nagras. Politik ibarat dunia dengan jalan yang sangat sempit. Tidak hanya itu, selain sempit jalan politik penuh intrik, gelap, licin, dan di sisi kiri-kananya sungai. Sedikit saja tergelincir, plung, habis, dan masuk got. Nazaruddin, satu tamsil dari riuh rendah jagat politik. Seperti halnya reshufle kabinet, ada pro

dan kontra SBY. Sebab, efektifitas fungsi birokrasi selalu menjadi sorotan utama. Sekedar menyebut contoh, soal kegagalan tindak lanjut instruksi presiden perihal penyerapan APBN dan APBD yang belum memenuhi target akibat buruknya manajemen perencanaan anggaran dan proyek di kementerian yang terindikasi adanya dana nganggur dalam rekening pemerintah hingga akhir Juni 2011 sebanyak Rp. 104,1 triliun. Inkonsistensi juga terlihat di saat pemerintah berkomitmen menggalakkan penghematan, pemerintah malah meminta anggaran biaya tambahan Rp.27,57 triliun pada RAPBN-P 2011. Ini menandakan ketidakmampuan birokrasi menggunakan dana (risorsis publik) untuk memberikan hasil sebesar-besarnya untuk publik. Sebagai “negara kecil”, hal seperti itu bisa terjadi di Sumenep. Sebab kadangkadang, birokrasi pemerintah masih menjadi penghambat atas terimplementasinya berbagai program nyata untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Karena itu, dianggap lebih baik bagi kepala daerah agar melakukan amputasi birokrasi jika terdapat jajarannnya menghambat pembangunan. Adakalanya, penghambatan ini sengaja dilakukan karena pada birokrasi tertentu tidak memiliki kompetensi. Pada kasus yang sama di daerah yang berbeda, birokrat yang tidak kreatif-inovatif diamputasi dari jabatannya, disuruh diam saja, dan tetap digaji sampai masa pensiunnya tiba. Cara ini dianggap lebih baik daripada mempertahankannya tetapi tidak kompeten dan mengganggu pula. Memang tidak mudah, Jenderal Susi butuh waktu karena disandra secara politik untuk melakukan reshufle. Serupa SBY, sebagai kepala daerah tidak jauh berbeda karena disandra para dewa (budaya, politik, pembisik, keluarga, investor dan yang sebentuk lainnya). Di akhir kata, kepala daerah merasa tinggal sendiri, sunyi dan menghirup sepi yang senyapnya lebih tajam dari sebilah belati.(*)

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

daftar isi

Suluh Utama Secara umum, kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep menggembirakan. Tetapi tidak berarti, bupati dan wakil bupati tanpa kelemahan maupun kritik. Di dunia cyber, kedua pimpinan daerah itu remuk redam. Pasalnya, sebagian pihak memebrikan kritik bahkan hujatan. Namun siapa yang menulis, tidak dengan jelas disebutkan namanya, dari mana, apa pekerjaannya, dan alamatnya secara lengkap. Kritikan itu perlu ada sebagai second opinion untuk jajaran terkait di pemkab Sumenep.

Suluh utama

Suluh Khusus

Opini

Politika

Serambi

Jendela

Ada Garang di Balik Garam

Kriminal

Generasi Bangsa

Serambi

Akademia

Percik

Olah Raga

Oase

Agak heran saat ada orang yang menjual garam justru dijuali garam pula. Presiden pun geram dan mengutus mentrinya untuk menyegel praktik jual beli yang dianggapnya tak lazim. Bagaimana tidak, produsen garam disuguhi garam, impor pula.

Redaksi SULUH MHSA

Majalah Bulanan Suluh MHSA diterbitkan SAI (Said Abdullah Institute) Pembina: MH Said Abdullah, Januar Herwanto. Pemimpin Umum: Moh Rasul Junaidy. Pemimpin Redaksi: Abrari Alzael. Sekretaris Redaksi: Zeinul Ubbadi. Lay Outer: Ahmed David. Reporter: M Saâ&#x20AC;&#x2122;ie. Fotografer: Saiful Bahri. Biro Sampang: Mamak-Fathurrahman. Biro Pamekasan: Nanang Sufiyanto. Biro Sumenep: Fauzi. Biro Bangkalan : Safiâ&#x20AC;&#x2122;. Biro Jakarta: Alwi Assegaf Koresponden: Rozaki (Jogja), AE: Badrul Ahmadi Alamat Redaksi : Jalan Adirasa 5-7 Sumenep 69417 tel. 0328-674374 faks. 0328-661719. email : suluh_mhsa@yahoo.com. web : www.suluhmhsa.com. designed by ahmed david

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

suara pembaca MEMBACA SULUH SEPERTI TENGGELAM DALAM REFLEKSI Hingga terbitan ketiga saya membaca Suluh. Sudah cukup bagus dan terkesan berbeda dengan media-media yang lain. Membaca seperti bukan membaca sebuah kejadian atau bahkan ulasan tentang peristiwa. Membaca suluh seperti membiarkan diri merenungi dan merefleksi setiap kejadian. Alhasil, Masalah yang sebenarnya rumit dan pelik, di lembar-lembar halaman suluh terkesan enteng. Tidak tendensius, tapi juga tidak kehilangan daya kritisnya. Hanya saja, data-data yang disajikan terkadang kurang lengkap dan komprehensif. Sehingga kurang memberikan raung yang cukup bagi pembaca untuk menarik benang merah berbagai ulasan yang disajikan. Saran saya, penelusuran terhadap data dan fakta-fakta yang ada dibalik berbagai peristiwa itu lebih digali dengan tajam. Agar pembaca juga tahu apa yang sebenarnya terjadi. Harir Al Quddusi Ketua IPNU Cabang Sumenep

HARUS ADA PERHATIAN LEBIH TERHADAP RELIGIUSITAS MADURA Dua minggu yang lalu saya menjumpai Majalah Suluh MHSA untuk pertamakali. Saya begitu terkesan dengan rubrik-rubrik kesenian dan foto yang disajikan. Jarang sekali saya menemukan majalah lokal dengan kualitas foto yang elegan layaknya media nasional. Saya berharap lebih banyak lagi foto yang menampilkan sisi kebudayan dan estetika masyarakat madura yang selama tidak mendapat tempa di media-media yang lain. Tentu jangan sampai dilupakan bahwa Madura adalah pulau yang relatif religius. Karenanya aspek religusitas masyarakat Madura jangan sampai terlewatkan. Dalam hal ini contoh yang paling konkrit adalah dunia pesantren dengan segala dinamikanya. Di samping karan memang hal itu patut mendapat tempat, menyajikannya juga akan makin mendekatkan Suluh kepada masyarakat madura yang notabene mayoritas adalah santri. Selain itu di madura banyak sekali tempat-tempat wisata religius yang sangat digandrungi masyarakat. Bahkan bukan hanya masyarakat lokal. tapi juga masyarakat luar pulau madura. Sebut saja asta tinggi dan asta Yusuf di pulau Talango. Tempat-tempat wisata religi seperti saya sebut itu kiranya perlu mendapat tempat di Suluh. Dan masih banyak tempat-tempat lain yang tak kalah menarik. Hanya saja selama ini tidak diketahui. Sebab media memang tidak memperhatikannya. Sehingga masyarakat tidak tahu dan tidak mau mengunjunginnya. Syafiâ&#x20AC;&#x2122;e Arby Staf Pengajar di SMK Nurul Huda Gingging KASUS-KASUS HARUS DIULAS TUNTAS Selama ini saya terus mengikuti perkembangan berbagai peristiwa di madura lewat Majalah Suluh. Sayangnya, kadang suluh terkesan kurang berani dalam mengupas sebuah kasus yang sedang hangat dibicarakan orang. Dalam mengulas dan menyajikan fakta-fakta masih terkesan ragu-ragu. Saya berharap, ke depan Suluh lebih garang dalam menyajikan ulasanulasannya ke hadapan sidang pembaca. Sehingga pembaca benar-benar tahu bagaimana seharusnya mengambil sikap terhadap sebuah persoalan. Masyarakat Madura, saya sendiri khususnya, saya pikir selalu butuh ketegasan dan garis yang tegas antar benar dan salah. karenanya, tidak ada salahnya jika pada edisi-edisi yang akan datang, Suluh mempertajam ulasan dan memperkaya fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga setelah membaca Suluh pambaca sudah merasa cukup tanpa harus membaca media yang lain.

BOLEH TIDAK SAYA KIRIM TULISAN? Mungkin tidak ya di majalah Suluh ada rubri untuk anak muda? selama ini saya lihat Majalah Suluh masih terlalu serius dan kurang nyambung dibaca anak muda macam saya. andai bisa, saya ingin di Majalah Suluh ada rubrik puisi, cerpen dan rubrikrubrik lain yang khas anak muda. Atu jika memang Suluh hanya fokus pada persoalan-persoalan serius, bisakah kiranya persoalan-persoalan tersebut disajikan dengan gaya anak muda? Ini tentu sangat baik, karena anak-anak muda yang semula hanya bisa urakan di jalan bisa tiba-tiba berbalik menyukai hal-hal serius yang semula tidak mereka gandrungi. Sebagi pembelajaran hal ini tentu sangat diharapkan oleh banyak kalangan. Dan lain dari itu, hal ini akan membuat pangsa pasar dan pebaca Suluh semakin luas. Artinya, yang baca bukan hanya orang-orang tua dan orang kuliahan. Tapi juga anak muda dan ABG. IWAN THE REDS Warga Desa Pangarangan Sumenep

dari redaksi Kali ini Suluh tampil tidak seperti biasanya. Pada edisi ini Suluh memilih tema utama tentang kepemimpianan Abussidik di kabuapten Sumenep. Hal ini sengaja kami pilih karena pada bulan Oktober ini genap satu tahun kepemimpinan Abussidik. Selain itu, tema ini kami pilih karena pada bulan Oktober ini pula hari ulang tahu sumenep diperingati. Karenanya, sangat tepat jika suluh mengulas lebih dalam apa yang terjadi terhadap kepemimpinan Abussidik di kabuapaten paling timur Madura ini. Selain menyajikan perihal jurangjurang terjal yang harus dilalui Abussidik, kami juga menyajikan kipran dan prestasi-prestasi yang selam ini telah dicapai oleh kabuapten Sumenep.

Said Samysuri Staf Pengajar di MTsN Tarate

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

SULUH UTAMA

Setahun Kepemimpinan Abussidik

PELANTIKAN: A. Busyro Karim-Soengkono Sidik (Abussidik) saat dilantik menjadi kepala daerah oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo tahun yang lalu.

DI CYBER ABUSSIDIK DICECAR Secara umum, kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep menggembirakan. Tetapi tidak berarti, bupati dan wakil bupati tanpa kelemahan maupun kritik. Di dunia cyber, kedua pimpinan daerah itu remuk redam. Pasalnya, sebagian pihak memebrikan kritik bahkan hujatan. Namun siapa yang menulis, tidak dengan jelas disebutkan namanya, dari mana, apa pekerjaannya, dan alamatnya secara lengkap. Kritikan itu perlu ada sebagai second opinion untuk jajaran terkait di pemkab Sumenep.

Berdasarkan data yang dihimpun dari cyber, terdapat lima faktor yang dianggap tidak digarap dengan serius. Pertama, Abussidik belum maksimal dalam menangani masalah kesehatan. Misalnya, di cyber disebutkan layanan kesehatan di sejumlah kecamatan seperti puskesmas di Manding. Disebutkan dalam catatan cyber bertajuk Sumenep Menggugat (FB), layanan di Manding memberi kesan birokratik. Ini ditandai dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Atas informasi tersebut, keluarga pasien gakin tidak mendapat pelayanan secara segera untuk dirujuk ke RSUD. Hal yang sama diduga kuat terjadi di Bluto. Kritikan ini mungkin memang seperti itu adanya, tidak seperti itu atau justru lebih buruk dari yang dikeluhkan. Kedua, kritikan juga dialamatkan kepada pemkab menyangkut layanan pendidikan. Janji sensus pendidikan yang menjadi dasar atas munculnya kebijakan pendidikan juga tidak jelas nasibnya. Satu bukti keteledoran dinas pendidikan terjadi pada oknum guru SD yang tidak masuk selama lima tahun tetapi tetap digaji. Oknum guru yang saat ini bekerja di Canada ini baru dike-

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

tahui setelah pemkab memberikan gaji selama empat tahun. Dari sisi ini pemerintah rugi dan masyarakat rugi tidak mendapatkan pendidikan yang layak, yang mendapat perlindungan undang-undang. Ketiga, layanan publik terutama KTP yang dianggapnya berkelokkelok. Bahkan, mentalitas oknum aparatur pemerintah yang membidani soal ini tetap memposisikan diri sebagai pangreh praja, giat bekerja apabila giat dibayar. KTP masih seperti pekerjaan di kantor pos. Warga yang mengirim surat dengan perangko kilat lebih cepat dari yang biasa. Begitu juga KTP, semakin banyak lebihnya pembayaran dari aturan perda Rp. 9.000, semakin cepat pula selesainya. Sekali lagi komentar ini muncul di cyber yang bisa jadi begitu, atau dalam kenyataannya tidak seperti itu. Keempat, realisasi pembangunan yang tarik-menarik antara rekanan yang ditengarai pro dan kontra Abussidik. Dugaan ini membuncah manakala terjadi unjuk rasa beberapa waktu yang lalu. Ada juag yang menyoal visi-misi yang tidak tuntas bahkan dianggap memebri kesan setengah hati. Misalnya, PBB yang se-

mula gratis (kini hanya untuk warga miskin) dianggap bernada politis dan hanya untuk kemenangannya saat pilkada tahun 2010 lalu. Ketersediaan pupuk dan KTP gratis yang tidak realistis. Di luar kritik tersebut, banyak hal yang disampaikan warga melalui dunia cyber. Bahkan, ada kritik yang menduga kebijakan yang muncul lebih banyak dipengaruhi oleh “The First Lady”. Seperti kata Bang Haji (Rhoma Irama) , dan banyak lagi yang lainnya dalam lagu 135 Juta Penduduk Indonesia. Merujuk teori ilmiah, ada dua model kritik. Kritik pertama, dilengkapi data menyangkut kapan, siapa, di mana, melakukan apa, mengapa, dan bagaimana mengerjakannya. Kritik ini dilengkapi catatan jika ada kesalahan di mana kekeliruannya, apa rujukannya, dan bagaimana rekomendasinya. Kritik jenis ini lebih obyektif, netral, dan tanpa kepentingan maupun interest pribadi. Kedua, kritik muncul secara reflektif dan bersandar pada interest pribadi atas dasar like or dislike. Datanya juga tidak lengkap, bertolak dari kasus, tidak berbasis survey, dan menggunakan ideologi “pokoknya”. Tetapi, baik kritik yang jenis pertama maupun yang kedua, kritik itu diperlukan asal jangan ter-la-lu. Ini sebagai data pembanding agar pimpinan daerah tidak hanya menerima kabar yang baik dari jajarannya seperti di era dulu, di jaman orde baru, ABS, asal bapak senang. Tetapi memang, di dunia cyber siapa saja bisa berkomentar apa saja karena melacaknya agak sulit. Meski diatur dan pemanfaatan yang keliru dapat dianggap melakukan cyber crime, tetapi dunia maya menembus batas-lintas. Meski dicecar di dunia cyber, pimpinan daerah perlu bersyukur karena pemberi kritik yang pedas maupun hambar itu sesungguhnya merupakan perhatian. Hanya, bentuknya berbeda dan cara menyampaikannya berbeda pula. Untung pula bagi pimpinan daerah ada yang mengkritik bahkan menghujat karena dengan begitu pimpinan daerah terbukti diperhatikan. Bersyukur pula lantaran pimpinan daerah tidak bertahta di dunia cyber. (*)

Memang Belum Sempurna Kritik atas temuan masih adanya kualitas pembangunan sarana dan prasarana yang buruk, disadari Bupati A Busyro Karim dan Wakil Bupati Soengkono Sidik. Bahkan dalam rapat panitia dengan rakyat yang diwakili anggota parlemen, Abussidik menyadari hal itu. Abussdik juga tidak anti kritik asal kritik berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai manusia Abussidik menyadari apa yang dilakukannya dalam setahun terakhir ini belum sempurna. Namun dua pimpinan daerah itu menyadari masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Termasuk menyadari kritik lebih baik diberikan dengan cara yang santun, berbasis data, dan ada rekomendasi yang inovatif untuk langkah selanjutnya. Bupati A Busyro Karim, mengaju juga mendengar dan membaca kritikan. Ada yang mengkritik dengan cara yang berbeda tanpa data. Ada juga yang mengkritik dengan cara yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Busyro bersama Soengkono mengaku tidak anti kritik. Tetapi bagaimana caranya mengkritik, Busyro yakin ada proses dan mekanismenya. “Tidak apa-apa, kritik itu perlu kok, tapi yang wajar” urainya didampingi wakilnya, Soengkono Sidik . Di luar hal yang dianggap tidak baik oleh pemberi kritik, Busyro yakin sebagian yang diekrjakannya bermanfaat. Indikasinya, Sumenep mendapat apresiasi baik sebagai daerah dengan warga yang tertib berlalu lintas, daerah yang inovatif, daerah yang mengedepankan otonomi, daerah yang bersih beradipura, dan penghargaan lainnya. Tetapi, keberhasilan itu dia anggap bukan hanya karena bupati dan wakil bupati, tetapi karena masyarakatnya mendukung. Seperti halnya pendidikan, pemkab seperti sekolah. Sekolah yang baik dan berkembang bukan karena gedungnya bagus. Tetapi, civitas pendidikan mendukung, pemerintah menopang, dan ada partisipasi masyarakat. Integrasi dari keseluruhan yang terkait dengan pendidikan dalam sekolah ini menyebabkan keseluruhan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik dan lebih cepat mencapai tujuan pendidikan. Hal yang sama, kata mantan ketua DPRD dua periode ini, terjadi pada kabupaten. Sebuah kabupaten akan berkembang apabila komponen di dalamnya terintegrasi dan mendukung satu sama yang lain. (**)

PIALA ONTONOMI AWARD: Bupati Sumenep, A. Busyro Karim sedang menerima piala penghargaan otonomi award yang diselenggarakan JPIP di Surabaya.

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

SULUH KHUSUS

Satu Tahun Kepemimpinan Abussidik

Biarkan Isu Menderu Pembangunan Tetap Berlalu

A. BUSYRO KARIM Bupati Sumenep

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

ngin reformasi meniupkan dan menjanjikan sejumlah perubahan yang mendasar. Namun arah perubahan sangatlah ditentukan oleh pemimpin yang memiliki visi yang jernih ke depan dan mampu menjalankan visi tersebut dalam kegiatan praktis yang melibatkan segenap konstituen di lingkungannya. Walaupun tak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi harus diupayakan agar terciptanya Tata Pemerintahan yang Baik (good governance) di Sumenep harus menjadi kenyataan. Memang tak mudah dan sungguh luar biasa beratnya untuk mewujudkannya. Sebab, hal ini menyangkut perubahan paradigma. Bagi Bupati Sumenep, KH A. Busyro Karim MSi, perubahan paradigma menjadi sebuah tantangan terberat pada masa kepemimpinannya. Apalagi menyangkut mentalitas di lingkungannya sekarang yang bernama birokrasi. Menjadi Ketua DPRD Sumenep selama satu dasawarsa setidaknya memberikan bekal tersendiri bagi dia untuk melakukan terobosan mengubah wajah Sumenep. Sebagai bupati, ia kini harus menghadapi sejumlah tantangan dalam upayanya menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). Bagaimana dan apa saja tantangan serta terobosan yang sudah ia lakukan selama satu tahun memimpin Sumenep? Berikut wawancara Pemimpin Umum Suluh MHSA, Rasul Junaidy dengan bupati yang tampak sederhana, segar, dan tegas diusinya yang ke-52 tahun menghadapi segala tantangan. Tak terasa, 25 Oktober ini genap satu tahun Anda memimpin Sumenep sejak dilantik 25 Oktober 2010 lalu. Bagaimana perasaan dan mimpi Anda ketika itu? Bagi Saya jabatan itu bukan segalagalanya. Tapi bagaimanapun juga karena ini merupakan kepercayaan yang diamanatkan oleh masyarakat, maka saya akan menjalankan tugas mulia ini untuk kepentingan dan kesejahtaran masyarakat Sumenep. Adapun mimpi saya selama lima tahun ke depan sebagaimana sudah tertuang dalam visi dan misi Super Mantap. Jangan sampai saya memiliki mimpi lain..he he he. Apa sih menariknya bagi Anda menjadi seorang Bupati? BUPATI: Awalnya kan berangkat dari pengalaman saya ketika menjabat Ketua DPRD selama dua periode (1999

PEDULI WONG CILIK: Bupati Sumenep KH. A Busyro Karim memberikan bantuan kepada warga kurang mampu

â&#x20AC;&#x201C; 2004 dan 2004 â&#x20AC;&#x201C; 2009). Dan ternyata untuk melakukan perubahan itu lebih efektif jika berada pada posisi sebagai eksekutor. Dari itulah kemudian saya berinisiatif mencalonkan diri untuk menjadi bupati. Jadi saya rasa, menariknya terletak pada efektifitas. Banyak tudingan miring bahkan fitnah kepada Anda ketika Pilkada lalu, bagaimana Anda menjelaskan kepada publik, lebih-lebih kepada para pendukung Anda? Tidak perlu dijelaskan, masyarakat sudah tahu bahwa itu tidak benar. Sekedar anda tahu, masyarakat sekarang ini sudah pada melek politik semua. Mereka dewasa dalam menyikapi isuisu tidak berdasar yang tidak disertai bukti jelas. Mereka sadar isu yang beredar hanya untuk menyesatkan para pemilih. Buktinya sebesar apapun isu datang menerpa saya, masyarakat tetap menjatuhkan pilihannya pada pasangan Abussidik. Jadi biarkan saja isu beredar, nanti akan hilang dengan sendirinya. Lalu, bagaimana Anda melakukan interaksi dengan mereka dalam konteks kompetisi politik saat ini? Interaksi dengan mereka dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa melalui kegiatan kunjungan kerja silaturrahim, memenuhi undangan mereka atau mengundang mereka. Sejak Saya dilantik, semua kecamatan baik di daratan maupun di kepulauan sudah saya kunjungi semua. Belum lagi un-

dangan peringatan hari besar Islam, seperti Maulidan dan lain sebagainya juga saya penuhi. Sedangkan interaksi tidak langsung dapat dilakukan melalui media surat atau melalui media publik yang ada. Contoh, setiap bulan di pendopo diadakan dialog interaktif yang dikemas dalam acara teraâ&#x20AC;&#x2122; bulan. Tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat dan sosialisasi program pemerintah. Tahap awal menjadi Bupati, apa tantangan besar yang harus Anda hadapi? Tantangan terberat saya diawal menjabat sebagai bupati adalah mengubah paradigma, meningkatkan disiplin dan meningkatkan profesionalisme pegawai negeri sipil (PNS). Itu tantangan secara internal. Sedangkan secara eksternal tantangan terberat adalah menyamakan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga partisipasi publik secara sinergis dapat dicapai dengan maksimal. Disamping itu, tantangan terberat lain, yaitu merumuskan validasi data yang akurat untuk dijadikan acuan penyusunan program. Dalam satu tahun kepemimpinan Anda, mutasi jabatan sering dilakukan. Apa sih urgensinya? Pertama, mutasi dilakukan mengingat banyak jabatan kosong yang ditinggal pejabat lama karena sudah memasuki purna tugas. Kedua, mutasi dilakukan selain untuk memberikan penyegaran juga dalam rangka memenuhi tuntutan

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

SULUH KHUSUS

Satu Tahun Kepemimpinan Abussidik menumbuhkan rasa tanggungjawab setiap personal aparatur pemerintah. Lalu, hubungan Anda dengan Wabup yang kabarnya ada sedikit masalah? Bisa Anda jelaskan? Ah, itu ngarang. Hubungan saya dengan Wabup baik-baik saja. Paling-paling hanya mengalami benturan time scedule kegiatan. Dan itu wajar dalam organisasi. Banyak problem besar di Sumenep seperti kualitas layanan publik, pendidikan, kesehatan dan disparitas daratan kepulauan seperti tadi Anda uraikan. Bagaimana pemerintah menyikapinya?

REWARD: Bupati Sumenep, KH. A. BusyroA Karim menerima penghargaan untuk kabupaten Sumenep sebagai kabupaten yang inovatif.

kaderisasi sesuai dengan tingkat kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas yang didasarkan pada tingkat kebutuhan yang ada. Atau mungkin juga atas dasar political Choise? Ya itu tadi. Memenuhi kebutuhan organisasi yang secara profesional kita seleksi didasarkan pada tingkat kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas yang ada. Selain tim yang memang ada di pemerintahan, apakah Anda juga membentuk semacam unit kerja Bupati atau tim bayangan dalam mengawasi, mengukur atau mengevaluasi kinerja Satker atau SKPD sebagai second opinion Anda. Misalnya, unit ini menilai apakah program di Satker atau SKPD tercapai, efektif, atau tidak dan parameter-parameter lainnya? Dalam organisasi pemerintahan semua yang dibutuhkan sebenarnya sudah lengkap. Jadi, tidak perlu lagi membentuk unit di luar sebagai tim bayangan, justru nanti bisa rancu. Asisten, staf ahli, bagian-bagian di lingkungan kantor bupati, Inspektorat, kepala SKPD, Pimpro, pelaksana di lapangan, semuanya sudah lebih dari cukup asalkan semua bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing secara benar dan konsekwen. Lima tahun ke depan, sektor apa saja sesungguhnya yang paling menjadi tantangan dan harapan Anda agar Sumenep bisa berubah? Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sektor utama yang harus

diperjuangkan adalah peningkatan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sedangkan untuk peningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan serta sertor perkebunan perlu ditingkatkan. Sementara untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sektor industri, sektor perdagangan dan sektor permodalan harus diperluas cakupannya hingga menyentuh komoditas terkecil di masyarakat. Tantangan yang Anda urai tadi, bagaimana dengan tingkat partisipasi dan emansipasi publik? Dalam setahun perjalanan, partisipasi dan emansipasi publik relatif mengalami peningkatan. Hal itu bisa dibuktikan dengan tingginya tingkat antusias masyarakat terhadap program-program yang dicanangkan pemerintah. Pemicunya adalah adanya peningkatan pelayanan publik yang memberi rangsangan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Anda bisa rasakan, jangankan kemudahan pelayanan adminsitrasi, pelayanan perijinan dan perluasan akses modal, ketemu Bupati saja sekarang sangat mudah... he he he Sementara komunikasi Anda dengan Pers, NGO, dan organisasi profesi lainnya? Hubungan kami dengan pers, NGO dan organisasi profesi lainnya sejauh ini terjalin dengan baik. Saya menyadari betul, tanpa kehadiran mereka sebagai mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai kontrol dan penyeimbang, amatlah sulit mewujudkan pencapaian kinerja yang maksimal, pencapaian kualitas yang optimal dan

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Sikap pemerintah sudah jelas. Bahkan dari awal kita sangat konsen pada upaya peningkatan pelayanan publik. Sebut saja upaya peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur, menurunkan atau menghapus biaya pelayanan publik dan memperpendek prosedur birokrasi yang berbelit-belit, itu semua dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sedangkan dibidang pendidikan, pemerintah saat ini tengah memproses langkah efetifitas dan efesiensi anggaran pendidikan, memproses penempatan guru secara profesional dan proporsional, dan akan memberlakukan peraturan terkait dengan masa jabatan kepala sekolah. Semua upaya ini diperuntukkan bagi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Sumenep. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah telah berhasil menggratiskan pasien kelas 3 di RSUD Dr. H Moh. Anwar dan menggratiskan biaya persalinan dari tingkat RSUD, Puskesmas, Polindes hingga praktek bidan swasta. Terkait disparitas daratan dan kepulaun, Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama Pemerintah Propinsi Jawa Timur tengah mencari upaya terobosan untuk meningkatkan pembangunan di kepulauan. Beberapa bulan yang lalu misalnya, pemerintah setelah berkoordinasi dengan Dirut PLN Dahlan Iskan, diperoleh informasi bahwa PLN akan mencoba menjajaki kemungkinan pemasangan kabel bawah laut. Disamping itu, pemerintah daerah sendiri terus mengupayakan pembangunan instalasi listrik alternatif, seperti instalasi listrik tenaga bayu dan lain sebagainya. Apakah APBD dan PAD Sumenep cukup untuk mengatasi masalah pembangunan tersebut?

Dibilang cukup, sudah jelas banyak kurangnya. Dibilang kurang nanti dianggap tidak bisa mengelola. Tapi yang jelas kita lihat kekuatan APBD kita setelah dilakukan perubahan. Pada sisi penerimaan daerah kita memang memiliki kekuatan sebesar Rp 1.306.838.062.758,-. Sedangkan untuk belanja tidak langsung mencapai Rp 842.279.226.586,- baru sisanya untuk belanja langsung sebesar Rp 386.768.876.054,-. Sedangkan sisa lebih tahun berjalan hanya sebesar Rp 603.632.659,-. Lantas bagaimana anda membayangkan anggaran sebesar Rp 386.768.876.054,- katakanlah ditambah Rp 603.632.659,- dipakai untuk mengurus semuanya. Ya itulah kondisi keuangan daerah. Idealnya berapa anggaran yang dibutuhkan agar program-program Anda berjalan dengan baik? Pertanyaannya bukan seberapa besar, tapi secerdik apa agar anggaran yang terbatas itu bisa memenuhi kebutuhan. Karena kalau ditanya seberapa besar anggaran yang dibutuhkan ya hampir tidak terbatas. Negara China yang ekonominya saat ini mengalami surplus saja tetap tidak berhenti mengejar pertambahan devisa, apalagi kita yang memang kekurangan modal. Ya kita sesuaikan dengan ke-

mampuan yang ada, sambil lalu kita terus cari tambahan. Bagaimana upaya Anda â&#x20AC;&#x2DC;merayuâ&#x20AC;&#x2122; ke pemerintah pusat dan institusi donor? Kita menekankan kepada masing-masing SKPD agar mereka aktif mempromosikan daerah dengan cara mempresentasi program dan potensi yang ada, siapa tahu ada kesamaan dan sinergitas program yang dimamfaatkan oleh daerah. Hal yang sama juga dilakukan kepada para institusi donor dengan harapan mereka mau menginvestasikan modalnya di daerah. Melihat beratnya tantangan yang dihadapi Pemkab Sumenep, pihak mana yang Anda harapkan dapat membantu? Ya semuanya. Semua elemen pemerintahan dan elemen masyarakat tanpa terkecuali saya harapkan bantuannya. Karena tidak mungkin kesuksesan pembangunan itu dicapai jika hanya pemerintah yang jalan sendiri, tanpa adanya partisipasi. Seandainya Anda membuat suatu kebijakan, kemudian bawahan Anda ada yang menentangnya, bagaimana mengatasinya?

Menentang dalam artian apa, harus jelas. Apakah menentang karena tidak sanggup bekerja?. Menentang karena berbeda visi dan misi?. Atau menentang dalam hal apa?. Kalau bawahan, sekali lagi bawahan, menentang karena tidak sanggup bekerja itu gampang, kasihkan saja pada yang lain. Tapi kalau penentangan yang dilakukan terkait dengan perbedaan visi dan misi pembangunan, gantian dulu jadi bupati. Terima kasih, Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Sumenep mengenai halhal yang Anda anggap penting untuk diketahui masyarakat? Dalam perspektif masyarakat Madani, pemerintah itu hanyalah salah satu unsur yang sejajar dengan komponen lainnya di masyarakat. Oleh karena itu, menyerahkan sepenuhnya masalah yang dihadapi kepada pemerintah, saya kira kurang tepat. Begitu juga sebaliknya, masyarakat bergerak sendirisendiri tanpa pengawasan dan kontrol pemerintah juga tidak tepat. Jadi samasama-lah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan kata lain harus ada rasa sama-sama memiliki terhadap Sumenep. Dengan begitu akan ada sinergi yang akan membuat segala hal menjadi mudah. (Sul)

PERINGATAN HARI KOPERASI: Fatah Yasiin, Kepala Dinas Koperasi Jawa Timur memberikan sambutan pada peringatan Hari Koprasi di Kabupaten Sumenep. Tampak hadir Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersama Ibu, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Opini

AHMAD FAWAID SJADZILI Alumni Pasca Sarjana UIN Jakarta, Mengajar di STAIN Pamekasan

Saya kira, masyarakat masih sangat merindukan figur-figur tokoh pesantren dan mereka akan sangat tersanjung bisa duduk bersama dan berkomunikasi langsung dengan tokoh anutan mereka.

Masyarakat,

TOKOH & PESANTREN Jika pesantren menyatu dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya tentu bukan hal aneh. Malah seharusnya begitu. Begitu juga jika pimpinan dan tokoh pesantren juga menjalin komunikasi secara cair dengan komunitas di sekitarnya. Tapi jika sudah ada jarak, apalagi ada batas-batas dengan komunitas di sekitarnya, ini satu pergeseran yang patut segera dicarikan penyelesaiannya. Fenomena ini saya lihat ketika saya pertama kali mengunjungi salah satu pesantren tua di pasuruan, Sidogiri. Dari lokasi pesantrennya, saya sulit mencari garis batas antara pemukiman warga dengan pesantren. Pasalnya, begitu masuk ke pintu gerbang pesantren, di situ pula berjejer rumah-rumah penduduk dengan bisnis kecil-kecilan mereka. Terlihat, kehidupan mereka sejahtera berkat pesantren, dan pesantren tidak merasa dirugikan dengan keberadaan mereka. Seolah masyarakat dengan pesantren ada dalam satu nafas yang sama. Realitas yang sama saya jumpai sekilas di pesantren Sarang, Jawa Tengah dan Babakan di Cirebon. Mungkin banyak lagi pesantren dengan realitas semacam itu, tapi itu hanya sebagian contoh dari kesempatan kunjungan

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

saya ke pesantren tersebut. Di beberapa pesantren lain, meski ada batas dengan masyarakat sekitar, kecairan hubungan antara pesantren dan masyarakat sekitanya masih ditemukan. Di Annuqayah misalnya, pesantren di mana saya pernah selama enam tahun menjadi santri, memang mudah membedakan batasan antara pesantren dengan masyarakat di sekitarnya meski tidak harus dengan batasan tembok dan pagar. Namun batasan itu tidak turut membatasi â&#x20AC;&#x2DC;pergaulan pesantrenâ&#x20AC;&#x2122; dengan masyarakat di sekitarnya. Memang, begitulah pesantren pada awal mula didirikannya. Seperti biasa, sejarah pesantren-pesantren tua ada di pedalaman dan menyatu dengan komunitas masyarakat yang ada mendahului mereka. Dukungan masyarakat tentu menjadi modal awal keberadaan pesantren. Kalaupun ada resistensi dari sebagian masyarakat, bukan berarti tidak ada dukungan moral dan finansial dari masyarakat di mana pesantren untuk pertama kali didirikan. Resistensi itu hanyalah dinamika yang ada di masyarakat. Bahwa ada sebagian yang tidak suka dengan kehadiran pesantren itu tidak berarti menghapus banyaknya dukungan

Opini an, perdagangan, hasil tangkap ikan, bahkan juga soal pilihan politik yang saat itu dan saat ini juga mewabahi pesantren-pesantren.

Fakta dukungan inilah yang menjadikan betapa pesantren dengan masyarakat di sekitarnya memiliki peran masing-masing dalam membesarkan dan mendukung pertumbuhan iklim pesantren di masyarakat bersangkutan. Masyarakat mendukung perjalanan pesantren, dan pesantren memberikan ayoman dalam rangka membenahi masyarakat di sekitanya. Pembenahan yang dimaksud me-

Tapi yang terpenting, forum ini menjadi ‘perjumpaan alternatif’ antara tokoh pesantren dan jama’ah di luar pesantren. Sebuah forum kultural yang lepas dari tendensi dan kepentingan apa-apa, karena ini adalah forum yang tidak didesain khusus dan hadir karena ada momen khusus yang mendesakkan forum ini menjadi ada. Fakta serupa mungkin juga terjadi di beberapa pesantren yang tidak bisa saya sebutkan karena

kepentingan orang yang hendak bertemu. Fakta ini memang tidak menjadi mainstream pesantren-pesantren saat ini. Tapi kalau gejala semacam ini terus dibiasakan, maka lambat laun penjarakan dan pembatasan akses ini akan menjadi tren baru yang semestinya tidak patut terjadi. Jika ini terus terjadi, kerja sama antara masyarakat dengan pesantren akan mengalami pemuaian. Padahal, pesantren ada karena masyarakat dan masyarakat juga memiliki saham yang sama bagi pengembangan pesantren. Foto: Saiful Bahari

masyarakat akan hadirnya pesantren di daerahnya. Butkinya, para santri yang ada kebanyakan dari tetangga dekat wilayah pesantren.

ISTIGHASAH: Sejumlah santri di Pamekasan sedang mengikuti doa bersama untuk kebebasan Palestina dari cengkraman Israel

mang tidak melulu dalam hal spiritualitas dan peningkatan pendidikan masyarakat, tapi juga kehidupan ekonomi masyarakatnya. Tumbuhnya bisnis-bisnis kecil di sekitar pesantren seperti yang saya temui di pesantren Sidogiri itu merupakan salah satu cara pesantren memberikan dukungan bagi kesejahteraan ekonomi warga sekitarnya. Ikhwal kecairan komunikasi kiai dan elit pesantren dengan warga sekitar juga saya jumpai di Babakan Cirebon sana. Dalam acara tahlilan salah satu kiai yang wafat beberapa tahun yang lalu di sana, saya melihat masyarakat hadir berbondongbondong dan duduk bersama dalam majlis yang sama. Mereka berbincang tidak hanya soal kehidupan pesantren, tapi juga perihal pertani-

saya belum mengetahuinya. Namun demikian, ada gejala kebalikan yang terjadi di sebagian komunitas pesantren. Penjarakan dan pembatasan ‘akses’ antara masyarakat di sekitar pesantren dan tokoh pesantren mulai menjadi fakta lain dari pergeseran-pergeseran kebiasaan masa lalu pesantren. Perjumpaan antara tokoh pesantren dan masyarakat hanya mungkin terjadi dalam ‘suasana formal’. Kalau bukan karena masyarakat yang sowan pada tokoh pesantren, perjumpaan fisik antara masyarakat dan tokoh pesantren itu terjadi karena sang tokoh diundang oleh masyarakat bersangkutan. Dalam forum seperti ini, perbicangan menjadi relatif formal dan tidak terlalu cair, dan yang paling penting sangat terkait dengan

Saya kira, masyarakat masih sangat merindukan figur-figur tokoh pesantren dan mereka akan sangat tersanjung bisa duduk bersama dan berkomunikasi langsung dengan tokoh anutan mereka. Semakin sering perjumpaan mereka dengan tokoh pesantren, semakin besar pula peluang mereka untuk mendekatkan fisik dan batinnya dengan para tokoh pesantrennya. Dan jalinan semacam inilah yang seharus terus dipertahankan. Karena sesungguhnya masyarakat masih sangat merindungan figur-figur tokoh pesantren di mana mereka tinggal. Bimbingan dan ayomannya selalu mereka nantikan. Kata siapa tokoh pesantren mulai dijahui jama’ahnya? Saya belum menemukan, dan semoga tidak terjadi! (*)

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Opini

SYARIF HIDAYAT SANTOSO Penulis dan penggemar buku tinggal di Sumenep

SUMENEP

Dan Perjuangan Politik Wiraraja Bulan Oktober ini kembali kita memperingati hari jadi Sumenep, dimana hari jadi tersebut selalu dikaitkan dengan didelegasikannya Banyak Wide atau yang bergelar Arya Wiraraja menjadi Adipati Sumenep lebih dari 700 tahun yang lalu.

Menurut Berg, Arya Wiraraja dijadikan sebagai penguasa Sumenep justru untuk menjadikan Madura sebagai basis pertahanan membendung Mongol.

Sejarah adalah sesuatu yang bekerja menurut logika fuzzy. Dalam perspektif matematik, logika fuzzy selalu berkaitan dengan signifikansi dan presisi, dimana signifikansi diutamakan daripada presisi. Sejarahpun dapat ditulis dengan alur logika fuzzy. Artinya, sejarah sebenarnya lebih layak untuk membicarakan aspek signifikansi (arti penting) sebuah momentum daripada menemukan sebuah akurasi paling benar (presisi) dari momentum tersebut. Adalah tidak patut untuk selalu mempersoalkan keakuratan sebuah peristiwa sejarah justru dengan mengesampingkan dimensi nilai positif yang bisa dielaborasi dari peristiwa tersebut. Sejarah yang berperspektif logika fuzzy, dengan sendirinya membenarkan toleransi bekerja berdasar prinsip mencari nilai yang memiliki relasi terdekat dengan harmoni nilai-nilai unggul yang kita anut. Sejarah yang baikpun pada dasarnya adalah sejarah yang mampu menulis dirinya secara

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

total. Mengelaborasi sejarah orang kecil dengan sejarah kekuasaan sekaligus. Namun, sejarah yang ditulis dengan â&#x20AC;?pendekatan istanaâ&#x20AC;&#x2122; juga tak dapat disalahkan, meski untuk itu sejarah berpotensi menjadi seperti apa yang dikatakan Braudel sebagai Lâ&#x20AC;&#x2122;histoire evenementielle (sejarah individu). Banyak jalinan sejarah nusantara ditulis dengan gaya ini, yaitu hanya meriwayatkan orang-orang yang berada di puncak kekuasaan semata. Karenanya, posisi-posisi politik seperti Raja, mahapatih, tumenggung, putri keraton, pangeran, permaisuri dan tokoh politik lainnya lainnya adalah tema-tema akrab dalam alur sejarah Indonesia. Sejarah kita memang jarang membicarakan tentang sejarah kebudayaan, sejarah ekonomi, sejarah kaum pinggiran dan individu-individu marjinal plus kebudayaannya. Tulisan yang saya sajikanpun kali ini juga bekerja berdasar dua prinsip diatas yaitu berperspektif logika fuzzy dengan pendekatan istana. Dalam tulisan ini kita takkan membicarakan riwayat rakyat Sumenep pada masa Wiraraja atau sejarah kebudayaan massal komunitas Madura saat itu. Kita hanya akan membicarakan riwayat tokoh-tokoh politik yang membentuk spektrum jatidiri Arya Wiraraja sebagai poros kekuasaan lokal

Opini Sumenep dan juga regional Jawa Timur. Jika Arya Wiraraja didelegasikan sebagai wakil raja di Sumenep 740 tahun lalu (berarti tahun 1269) sesuai jumlah yang kita pakemkan dalam peringatan hari jadi, maka seakan menunjukkan bahwa proses politik Arya Wiraraja mulai timbul pada masa Kertanegara (1268-1292). Hal ini mengabaikan fakta bahwa Arya Wiraraja sebenarnya memiliki peranan besar jauh sebelum mutasi politik dilakukan Kertanegara. Arya Wiraraja telah memegang posisi politik strategis sejak ayah Kertanegara memerintah yaitu Wishnuwardhana (1248-1268). Pararaton dan Negarakertagama menyebutkan bahwa Kertanegara sebagai penguasa tertinggi Singasari saat itu banyak melakukan reshuffle terhadap tokoh-tokoh politik yang menempati sejumlah pos pemerintahan sejak masa ayahnya, Wishnuwardhana. Wishnuwardhana sendiri bernama asli Ranggawuni, cucu Ken Arok melalui putranya, Anusapati. Wishnuwardhana alias Ranggawuni naik tahta setelah membunuh pamannya, Tohjaya. Secara genetis, Anusapati, ayah Wishnuwardhana merupakan keturunan Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Namun Wishnuwardhana lebih dicitrakan sebagai cucu Ken Arok karena posisi politik yang dipegang ayahnya, Anusapati sebagai pengganti Ken Arok. Dalam memerintah, Wishnuwardhana dibantu oleh Mahisa Campaka sebagai Ratu Angabaya. Berbeda dengan Wishnuwardhana yang hanya merupakan keturunan politis Ken Arok dengan Ken Dedes. Mahisa Campaka justru merupakan keturunan biologis asli Ken Arok dengan Ken Dedes. Dengan demikian, pada masa Wishnuwardhana, terjadi perpaduan politik yang solid antara dua kekuatan politik Singasari yaitu keturunan Ken Arok-Ken Dedes yang tercermin dalam diri Mahisa Campaka dan keturunan Tunggul Ametung-Ken Dedes yang tercermin dalam diri Wishnuwardhana. Konteks politik inilah yang mewarnai awal karir politik Arya Wiraraja saat itu. Arya Wiraraja sendiri mening-

gal pada tahun 1311 tanpa pernah jelas kapan tahun kelahirannya. Sementara kudeta pertama kali terjadi pada tahun 1222, ketika Kertajaya dirobohkan Ken Arok. Seandainya Arya Wiraraja sempat menyaksikan kudeta pertama ini, maka dapat dipastikan kalau umur Arya Wiraraja lebih dari seratus tahun. Tak jelas apakah Arya Wiraraja menyaksikan kudeta demi kudeta yang melanda tanah Jawa sejak kudeta Ken Arok terhadap Kertajaya (1222), kudeta Anusapati terhadap Ken Arok (1227), kudeta Tohjaya terhadap Anusapati (1248), kudeta Wishnuwardhana terhadap Tohjaya (1248). Arya Wiraraja sendiri telah mapan secara politik pada masa Wisnuwardhana, ayah Kertanegara. Posisi politik Arya Wiraraja mulai goyang setelah Kertanegara naik menjadi raja Singasari menggantikan Wishnuwardhana. Tak jelas alasan apa yang melatari kenapa Arya Wiraraja dimutasi menjadi penguasa Sumenep. Namun, reshuffle pada saat itu tidak hanya menimpa Arya Wiraraja tapi juga tokoh politik penting lainnya seperti Raganatha yang dimutasi dari patih menjadi kepala pengadilan. Boleh jadi, Kertanegara memang memendam ambisi untuk menggeser tokoh-tokoh lama agar tidak merintangi cita-cita besarnya membangun imperium Singasari yang besar. Apalagi, Kertanegara telah mengamati kinerja para bawahan ayahnya sejak ia diangkat menjadi raja muda tahun 1254. Arya Wiraraja bukan tokoh asing bagi Kertanegara. Seandainya Arya Wiraraja menjadi tokoh politik Singasari bersamaan dengan diangkatnya Kertanegara sebagai raja muda, maka tak sulit bagi Kertanegara untuk mengenal siapa Arya Wiraraja. Persoalan mutasi politik terhadap Arya Wiraraja ini menjadi menarik karena terdapat dua teori yang membahasnya. Pertama, teori klasik yang dibangun dari Pararaton dan Negarakertagama. Menurut Pararaton dan Negarakertagama, mutasi politik ini terjadi karena ketidaksukaan Kertanegara terhadap Arya Wiraraja. Namun terdapat teori kedua yang dipaparkan C.C Berg, sejarawan asing yang ahli dalam kajian Nusantara kuno. Menurut Berg, Arya Wiraraja dijadikan penguasa Sumenep

bukan karena dibuang atau karena tidak disukai Kertanegara namun lebih karena gerakan politik Kertanegara saat itu yang berupaya membangun Singasari sebagai imperium besar di nusantara dan juga untuk menghadapi ancaman Kubilai Khan dari Mongol (D.G.E Hall:1988). Sebagaimana diketahui, Kertanegara berupaya membangun Singasari sebagai kekuatan politik suprematif di nusantara. Ambisi politik ini dilatari oleh dua hal penting. Pertama, bahwa kecenderungan untuk menjadi penguasa primer di nusantara merupakan kecenderungan umum raja-raja Jawa sejak dinasti Sailendra dan Darmawangsa pada era Mataram Hindu, dilanjutkan kerajaan Kediri. Kedua, Politik ekspansi Kertanegara untuk menguasai nusantara juga berkaitan dengan makin melebarnya kekuasaan Mongol di Asia Tenggara. Titik tekan politik ekspansi Singasari saat itu adalah bagaimana agar Jawa mampu melemahkan kerajaan maritim terbesar di nusantara yaitu Sriwijaya sekaligus membendung Mongol. Apalagi, sejak masa Wisnuwardhana, Mongol terus berupaya mengekspansi Asia Tenggara. Beberapa wilayah seperti Tongkin dan Kamboja telah diserang oleh Mongol pada masa Kertanegara. Menurut Berg, Arya Wiraraja dijadikan sebagai penguasa Sumenep justru untuk menjadikan Madura sebagai basis pertahanan membendung Mongol. Kertanegara memang menggunakan strategi politik pembendungan dengan menjadikan sejumlah daerah di nusantara sebagai benteng terhadap ekspansi Mongol. Selain Madura, Kertanegara telah membangun basis kekuatan militernya di Melayu melalui ekspedisi Pamalayu (1275). Kertanegara menggunakan tanah Melayu sebagai basis Singasari untuk membendung Mongol di sebelah barat. Beberapa daerah tercatat sebagai bentangan pertahanan alami Singasari seperti Pahang di Malaysia, Bakulapura di Kalimantan, Madura dan Bali. Secara geopolitik, Madura merupakan basis strategis membendung serangan Mongol

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Opini terutama yang datang lewat laut Jawa. Jika Mongol menyerang Singasari, sebelum sampai ke Singasari mereka harus berhadapan dengan Melayu dan Pahang di barat, Bakulapura dan Madura di utara serta Bali di timur. Dengan strategi politik ini, maka tak ada wilayah Singasari yang terbuka. Seluruh daerah yang dianggap berpotensi menjadi tempat pendaratan pasukan Mongol telah ditutup kecuali pantai Tuban, Gresik dan Surabaya. Faktanya, Mongol memang hanya mendarat di Tuban dan tidak menyerang melalui Madura, Bali atau Selat Malaka. Boleh jadi, Mongol tidak melewati selat Malaka, tapi berlayar langsung melalui laut Cina Selatan kemudian ke laut Jawa. Tesis Berg ini merupakan pendapat menarik serta antitesis terhadap teori klasik bahwa Arya Wiraraja bermusuhan dengan Kertanegara. Tesis Berg menunjukkan bahwa posisi politik Arya Wiraraja taklah surut meski dimutasi ke Sumenep. Justru posisi ini menjadi kuat seiring strategi politik Singasari.Uniknya, posisi politik Arya Wiraraja bukan saja kuat di Singasari tapi juga tangguh di hadapan lawan politik Singasari yaitu Kediri dibawah Jayakatwang. Ketika Jayakatwang mengkudeta Kertanegara, maka Arya Wiraraja masih sempat menggunakan pengaruhnya agar Wijaya,

salah satu tokoh Singasari yang selamat dari peperangan dengan Kediri diberi suaka politik. Arya Wiraraja menganjurkan agar hutan Tarik di Mojokerto dibuka menjadi kota baru Majapahit. Dari peristiwa ini dapat diketahui besarnya pengaruh politik Arya Wiraraja baik dihadapan Kediri maupun Singasari. Juga bahwa Arya Wiraraja dan komunitas Madura ikut mendirikan Majapahit. Pengaruh politik ini juga menguat menjadi sikap oposisi yang manis ketika Majapahit dibawah Jayanegara, anak dari Wijaya. Ketika Wijaya berhasil menjadi raja Majapahit seiring jatuhnya Jayakatwang oleh serangan Mongol. Arya Wiraraja ditarik kembali menjadi wakil raja yang berkedudukan di Lumajang. Tak jelas pada tahun berapa Arya Wiraraja ditarik keluar Sumenep. Perkisaran tahun yang dapat dikalkulasi adalah sekitar 1293 sampai 1309 yaitu rentang waktu pemerintahan Wijaya. Namun, tahun yang mendekati akurasi adalah tahun 1293, awal naiknya Wijaya. Jika tesis ini benar, maka Sumenep hanya diperintah Arya Wiraraja sekitar 24 tahun. Posisi politik inipun hanya stabil di masa Wijaya. Ketika Wijaya wafat dan digantikan Jayanegara, aktifitas politik Arya Wiraraja menjadi surut. Loyalitasnya kepada pemerintah pusat Majapahit men-

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

jadi labil, meski putranya yaitu Nambi menjadi perdana menteri Majapahit. Saat-saat terakhir Arya Wiraraja diwarnai pembangkangan halus dan sikap oposisi kritis terhadap Jayanegara. Pengaruh politik Arya Wiraraja yang kuat menjadikan jayanegara enggan menyerang Lumajang. Berbeda dengan lawan politik Jayanegara lainnya seperti Ronggolawe dan Lembu Sora, Arya Wiraraja dianggap sesepuh yang disegani. Tapi ketika Arya Wiraraja wafat tahun 1311, empat tahun kemudian (1316) Jayanegara tak sungkan lagi untuk menyerang Lumajang dan membunuh Nambi, putra Arya Wiraraja. Paparan sederhana sejarah Arya Wiraraja diatas menunjukkan kepada kita betapa besar peranan Arya Wiraraja sejak masa Singasari, transisi Singasari-Kediri dan Majapahit. Arya Wiraraja bukanlah tokoh lokal Sumenep saja, namun dia ikut mewarnai percaturan politik di tanah Jawa sejak Wishnuwardhana, Kertanegara, Jayakatwang, Wijaya dan terakhir Jayanegara. Diapun ikut berperan dalam strategi politik membendung Mongol dibawah Kubilai Khan dan ikut mendirikan Majapahit. Kematiannya pada tahun 1311 di Lumajang menunjukkan pula matinya sikap oposisi terhadap pemerintahan pusat Jawa. (*)

POLITIKA

HARYONO ABDUL BARI

FANNAN HASIB

NOER TJAHJA

Menimbang Haryono, Fannan, dan Noer Tjahja Jika jadwal pilkada tidak berubah, pilkada di Sampang direncanakan digelar dengan angka yang serba dua belas, 12-12-2012. Terhadap tanggal ini, kemungkinannya hanya ada tiga. Pertama, pilkada sesuai jadwal. Kedua, lebih cepat dari yang direncanakan dan ketiga, melampaui jadwal yang diinginkan. Namun yang pasti, pilkada pasti digelar mengikuti irama regulasi. Saat bertandang ke Sampang, dimungkinkan ada tiga nama bacakada (bakal calon kepala daerah) Sampang untuk periode 2012 – 2017. Mereka Haryono Abdul Bari (kini anggota DPRD Jatim), Fannan Hasib (wakil bupati saat ini) dan Noer Tjahja (bupati). Tetapi bisa jadi, terdapat nama lain yang masuk sebagai cakada saat KPU membuka pendaftaran jika waktunya tiba. Ketiga nama terpopuler menuju pendopo ini memiliki keunggulannya masing-masing. Haryono Abdul Bari sosok muda yang pada tahun 2009 lalu terpilih menjadi anggota DPRD Jatim. Begitu pula Fannan Hasib sebagai wabup Sampang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Sedangkan Noer Tjahja, saat ini sebagai

bupati Sampang dan memiliki power. Tetapi dalam pilkada kontemporer, modal kelebihan seperti disebutkan dirasa belum cukup. Sebab kadang-kadang, terdapat sekelompok masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda. Mukhlish, peneliti M-Spose yang berkedudukan di Sampang membenarkan terdapat tiga nama yang disebut-sebut masyarakat akan menjadi bacakada (bakal calon kepala daerah) Sampang mendatang. Di internal M-Spose pihaknya sedang meneliti persepsi publik atas ketiga bacakada tersebut. Namun, Mukhlish enggan membeber hasil riset opini publik terkait pilkada Sampang ini kepada masyarakat. Alasannya, proses penelitian masih sedang berlangsung. Dosen perguruan tinggi di Bangkalan ini menilai, siapa saja bisa maju sebagai cakada Sampang asal memenuhi syarat. Menurut dia, syarat menjadi calon kepala daerah telah diatur dan memiliki mekanisme tersendiri. Yang perlu disadari bersama, cukup syarat saja belum tentu lolos dan terpilih. Sebab, banyak hal yang dapat mempengaruhi seseorang dipilih atau tidak dipilih.

Misalnya, seseorang yang populer belum tentu disukai masyarakat. Disukai masyarakat pun, akunya, belum tentu dipilih. Apalagi, politik memiliki hitungan per detik dan cendrung berubahubah. Dalam banyak kasus, ada in cumbent yang terpilih dan dalam kasus lain ada juga in cumbent yang tidak terpilih karena satu sebab atau karena faktor lain. Dia hanya menyarankan siapa pun yang hendak maju harus benarbenar mengkalkulasi dari berbagai faktor. “Baik dari aspek riset maupun faktor pendukung yang lain,” katanya. Namun demikian, di berbagai daerah riset merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan bacakada untuk memastikan diri sebagai sosok yang maju atau membatalkan pendaftaran pilkada. Dalam kasus Indonesia, pilkada termasuk peristiwa yang rawan sengketa khususnya antara yang kalah dengan yang menang. Dia berharap pilkada di Sampang dan Madura pada umumnya jauh dari konflik demi kemaslahatan dan kedamaian umat. “Bagi kami siapapun yang maju dan siapa pula yang menang pada akhirnya, ya dialah Bupati Sampang,” ujarnya setengah bercanda. (abe)

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

POLITIKA

Perjuangan

adalah Pelaksanaan Kata-kata Ada beberapa hal yang dapat kita dengar dari masyarakat menyangkut aspirasi dan menuntut eksekusi dari pihak yang berwenang. Pertama soal layanan masyarakat. Harus jujur diakui pelayanan belum sepenuhnya maksimal. Tetapi saya amati sudah ada ikhtiar untuk mewujudkan pelayanan ini menjadi lebih baik. Kedua, peningkatan ekonomi khususnya di level kecil dan menengah. Pelaku UKM (usaha kecil menengah) ini tidak saja layak mendapat bantuan modal tetapi mereka butuh perlindungan akibat kebijakan pasar bebas. Ketiga, warga berhak mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Keempat, peningkatan keluarga sosial dari pra menuju sejahtera. Bagi kami ini sendi kehidupan.

HUNAIN SANTOSO Ketua DPC PDIP Sumenep

Dialog saja dianggap tidak cukup dalam perjuangan. Ia memerlukan eksekusi dan bersentuhan langsung dengan rakyat. Berikut wawancara dengan ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, Hunain Santoso.

Apa kabar dan sedang sibuk apa? Alhamdulillah baik-baik saja seperti yang Anda lihat. Kesibukan saya juga biasa-biasa saja karena saya orang biasa. Bagaimana pun, sederhana bagi saya itu sudah lebih dari cukup.

sai dan terus akan berjalan seiring waktu. Masih banyak agenda yang belum selesai. Bagi kami di di PDI Perjuangan, perjuangan adalah melaksanakan kata-kata. Memang tidak mudah. Tetapi hal ini harus dijalani.

Soal politik? Saya kira perjuangan belum sele-

Agenda apa yang menurut Anda belum selesai?

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Bagaimana caranya mewujudkan sendi-sendi itu? Pemerintah itu memiliki program. Setiap program memiliki anggaran sendiri. Tujuannya sudah jelas, menjadikan apapun di bidang itu agar lebih baik dan berkualitas. Ini yang dilakukan setiap tahun. Sehingga, aparatur wajib melaksanakannya dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Artinya, program yang sudah berjalan di tahun lalu tidak boleh lagi terjadi hari ini. Yang boleh terjadi hanya tindak lanjut. Masyarakat boleh mengontrol dan mengawasi jalannya pembangunan. Bila terdapat program tahun ini yang sama persis dengan tahun lalu, patut diduga telah terjadi pengabaian terhadap eksekusi anggaran berbasis kinerja. Ini penting dan dapat menjadi indikator ada atau tidak adanya inovasi. Lalu di mana sikap politisi? Ada dua ragam politisi bila ditilik dari perspektif keparlementariaan. Pertama, politisi intra parlementer.

POLITIKA Politisi ini terlibat secara langsung dalam pembahasan APBN/APBD dan memiliki kewenangan secara regulatif untuk mengontrol. Kedua, polisi ekstra parlementer. Politisi ini tidak terlibat langsung dalam pembahasan APBN/APBD. Namun, baik intra maupun ekstra parlementer, dua-duanya sama-sama menginginkan kehidupan sosialmasyarakat menjadi lebih baik dan berkualitas. Seperti Anda lihat, di kami (PDI Perjuangan) selalu berbaur untuk membantu masyarakat karena pemerintah dalam soal ini tidak sepenuhnya bisa mengatasi kebutuhan masyarakat. Dari sisi ekonomi, apa upaya Anda untuk membantu masyarakat? Kita harus sepakat dulu bahwa sokoguru ekonomi negeri ini adalah koperasi. PDI Perjuangan tidak hanya bicara tetapi melaksanakan kata-kata, meminjam bahasanya penyair WS Rendra. Cuma, saya lihat ada persaingan perbankan yang tidak lazim. Mestinya, dunia perbankan itu garapannya kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas menengah ke bawah bagiannya koperasi. Tapi prakteknya kan tidak seperti itu. Seakan-akan, baik bank maupun koperasi masuk ke pasar-pasar tradisional. Hemat kami perlu ada regulasi yang memproteksi persaingan yang tidak imbang ini.

Di luar itu? Banyak hal yang dapat kita lakukan, semampu kita. Tetapi kami juga ingin agar penerima bantuan baik cuma-cuma maupun kredit pinjaman dengan bunga sangat rendah juga ikut bertanggungjawab. Misalnya, bila ada warga yang dipercaya untuk merawat sapi bagaimana sapi yang dipelihara itu bisa produktif. Ini juga penting agar kami tidak menerima laporan sapi si A sakit terus mati. Sedang sapi si B dijual. Lha bagaimana bisa maju bila modalnya tidak sehat? Itu tadi saya katakan, berteori saja tidak cukup untuk mengubah yang ada ini menjadi lebih baik. Perlu keseriusan, kesabaran, inovasi, kratif dan produktif. Harapan Anda? Kami ingin gotong-royong itu kembali hadir. Sebagian fakta di lapangan gotong-royong ini melemah akibat gempuran kepentingan individu yang over dosis. Koperasi itu kan usaha bersama jadi ya jika ada keuntungan untuk bersama sebagaimana asas gotong royong. Cuma, kadangkadang pada kelompok tertentu ada yang merasa lebih berhak untuk menjadi pribadi yang harus untung dengan mengabaikan yang lain. Ini salah dan tidak untuk ditiru. (abe)

PEDULI: Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep Hunain Santoso memberikan bantuan sembako bersama anggota DPR RI Komisi IX Said Abdullah

BELUM MEMUASKAN

atu tahun duet Busyro-Soengkono sebagai bupati dan wakil bupati Sumenep dianggap belum banyak memberikan perubahan. Memang, sebagian berubah terutama dalam penataan birokrasi. Tetapi hal ini saja tak cukup karena pemerintah kabupaten tidak hanya berisi birokrasi. Melainkan, sebagian besar penduduk Sumenep rakyat, sedikit saja yang menjadi birokrat-aparat. Tadjul Ariefin, salah seorang pengamat kebudayaan di Sumenep memberikan penilaian yang berbeda. Dia bahkan menyoroti kinerja yang dalam pandangannya menurun pada pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Indikasinya, Tadjul menyaksikan sikap arogansi dari oknum puskesmas yangg sangat menonjol. Sikap ini dia temui ketika pihak puskesmas menerima pasien dari keluarga miskin (gakin) yang memohon surat rujukan. Layanan lainnya, publik masih kesulitan untuk mendapatkan KTP. Layanan KTP memberi kesan seperti era sebelumnya. Sebab, lancar tidaknya urusan lebih tergantung pada seberapa besar pemohon membayar lebih dari tarif yang diberlakukan. Semakin besar kelebihan bayaran, kian cepat mendapat layanan seperti halnya di kantor pos yang dibedakan antara perangko biasa, kilat, atau kilat khusus. Di level pendidikan, di era sebelumnya pendidikan di jenjang SMA penarikan sumbangan lebih santun karena dipungut secara sembunyisembunyi. Tetapi saat ini, penarikan sumbangan di jenjang SMA lebih tegas dan terang. Sehingga, hal ini memberi kesan pendidikan semakin mahal. Lalu tentang proyek, dulu yang mengelola para rekanan. Namun saat ini, pengelolaan proyek rekanan kalah gesit dengan oknum anggota parlemen. â&#x20AC;&#x153;Dalam pandangan saya begitu, perbaikan harus terus dilakukan,â&#x20AC;? kata Tadjul. (abe)

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Jendela

DPPKA Sumenep, Berinovasi Tanpa Henti D

inas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pendapatan , pengelolaan keuangan dan aset yang dipimpin kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Dinas ini mempuyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Diantara fungsi DPKKA antara lain : a. Menyusun dan mengkoordinasi program kerja pelaksanaan tugas pendapatan , pengelolaan keuangan dan aset. b. Melaksanakan program dan kebijakan teknis bidang pendapatan dan bidang pembiayaan c. Melaksanakan program dan kebijakan teknis bidang kekayaan, pembukuan, dan verifikasi d. Menyusun program dan kebijakan APBD e. Melaksanakan fungsi bendahara

umum daerah; f. Menyusun laporan keuangan sebagai pertanggung jawaaban realisasi APBD g. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset terdiri atas, sekretariat , bidang pendapatan, pembukuan dan verifikasi. Selain itu, DPPKA membidani penatausahaan keuangan bidang asset, kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis . Bidang Pendapatan Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk melaksanakan tugas, bidang ini berfungsi :

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

a. Menyusun dan mengkoordinasi program kerja pelaksanaan tugas pendapatan; b. Menyiapkan perumusan kebijakan pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, penglolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. c. Membina atas adanya pendapatan, penetapan, penagihan, pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. d. Melaksanakan tugas lain ya-ng diberikan Kepala DPPKA sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas, bidang ini dibantu seksi pendapatan asli daerah; seksi dana perimbangan dan seksi lain-lain pendapatan yang sah. Bidang Pembukuan dan Verifikasi Bidang Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan verifikasi pendapatan, pem-

Jendela biayaan dan evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, bidang ini berfungsi sebagai :

pelaksana pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan serta evaluasi di bidang aset

a. Penyusun dan pengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas pembukuan dan verifikasi ;

d. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepala DPPKA

b. Penyiap bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembukuan, verifikasi pendapatan, pembiayaan, evaluasi dan pelaporan. c. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepala dinas DPPKA sesuai tupoksinya

e. Bidang ini dibantu seksi analisa, akuntansi dan seksi penghapusan aset daerah. Kepala DPPKA Didik Untung Samsidi mengatakan, peningkatan pendapatan tidak bisa lepas

dari kerjasama berbagai pihak. Baik di internal DPPKA maupun wajib pajak yang berdasar aturan harus menunaikan kewajibannya. Kesepahaman ini membantu masyarakat melalui penambahan PAD yang antara lain disumbang dari pajak dan retribusi. â&#x20AC;&#x153;Banyak hal yang bisa digarap untuk menambah PAD, tapi ya itu tadi butuh pengertian dari siapapun,â&#x20AC;? katanya. (**)

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini dibantu seksi verifikasi pendapatan, pembiayaan dan seksi evaluasi dan pelaporan. Bidang Penatausahaan Keuangan Bidang Penatausahaan Keuangan mempunyai urusan anggaran , belanja pegawai dan perbendaharaan. Bidang ini keuangan berfungsi sebagai. a. Penyusun dan pengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan b. Penyiap bahan perumusan ke-bijakan penatausahaan keuangan ; c. Pelaksana penyusunan anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah d. Penyusun nota keuangan, verifikasi belanja pegawai, bahan pembinaan administrasi keuangan. e. Pembina kebendaharaan ; f. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepala DPPKA sesuai tupoksi Dalam melaksanakan tugas, bidang ini dibantu seksi anggaran, seksi belanja pegawai dan seksi perbendaharaan ; Bidang Aset Bidang aset mempunyai tugas melaksanakan urusan analisa aset daerah, akuntansi aset daerah dan penghapusan aset daerah. Bidang ini memiliki fungsi : a. Penyusun dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas aset b. Penyiap bahan perumusan kebijakan pengelolaan aset, pelaksana analisa, dan pengelolaan akuntansi aset daerah; c. Pelaksana inventarisasi dan penghapusan barang, penyiap dan

REWARD: Bupati Sumenep (tengah) menerima penghargaan sebagai daerah yang tertib berlalulintas

JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUMENEP No Kecamatan

Jumlah Kendaraan

Target Pajak (Rp)

01 Sumenep 02 Kalianget 03 Talango 04 Manding 05 Bluto 06 Giligenteng 07 Saronggi 08 Lenteng 09 Guluk-guluk 10 Ganding 11 Pragaan 12 Ambunten 13 Pasongsongan 14 Dasuk 15 Rubaru 16 Batu Putih 17 Batang-batang 18 Dungkek 19 Gapura 20 Gayam 21 Nonggunong 22 Raas 23 Masalembu 24 Arjasa 25 Sapeken JUMLAH 111.375

34.978 8.238 2.313 5.005 4.818 365 5866 7089 1917 2371 3263 4441 2705 4480 4643 4982 4264 3129 4953 179 26 50 164 1068 68

6.291.350.725 1.307.572.625 331.804.600 7077.647.875 875.566.500 50.621.300 874.482.925 1.007.933.975 342.200.700 379.976.750 616.412.675 657.451.700 439.863.300 581.901.200 551.386.225 615.763.275 614.468.325 424.352.475 664.850.775 23.794.125 2.915.250 13.806.825 26.943.375 198.269.350 10.105.875

17.591.445.725 foto & teks: Abdullah Anshari

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Jendela

Naikkan Pendapatan,

Selamatkan Aset

Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, damai, baik-baik saja. Mohon doa restu, tetap saling dukung dan mendoakan. Terkait peningkatan PAD, inovasi apa saja yang telah dilakukan? Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Baik dalam mengelola aset maupun menertibkan pajak dan retribusi agar tidak banyak yang bocor dan tidak dibayar oleh yang memiliki kewajiban. Dari ikhtiar dan dukungan ini, alhamdulillah DPPKA bisa menyumbang PAD lebih banyak. Kita bersama sudah tahu bahwa ada beberapa komponen dari pendapatan daerah yang telah dicapai. Dari berbagai komponen tersebut, sampai saat ini sudah terserap sebanyak Rp. 38,5 miliar. Pendapatan sebanyak itu terkumpul dari mana saja? Pendapatan itu lebih banyak ditopang dari pajak dan retribusi. Antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame dan pajak penerangan. Inilah bentuk dari retribusi daerah, termasuk jasajasa lainnya. Hal yang sama juga diperoleh dari retribusi pasar, penambangan dan olah raga. Nah, semua itu yang dikelola bersama seluruh jajaran yang bertugas dilingkungan DPPKA bersama dengan sejumlah SKPD lainnya. Berapa banyak dana perimbangan yang sudah terealisasi hingga saat ini?

Bapak Didik Untung Samsidi, Kepala DPPKA Sumenep Saat berpoe bersama istri

Banyak ikhtiar DPPKA untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Sumenep. Salah satunya, DPPKA melakukan terobosan dalam menelisik oknum tertentu yang tidak taat dalam membayarkan pajak dan retribusi. Berikut wawancara dengan kepala DPPKA Didik Untung Samsidi.

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Berkisar Rp. 659,8 miliar. Dana tersebut bersumber dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antara lain DAU, DAK dan pendapatan lainya yang sah. Kami berusaha optimal tidak saja untuk menaikkan PAD, tetapi kami juga ingin ada inovasi berkelanjutan agar PAD tidak hanya naik dari sisi kuantitas tetapi menajak dari sisi kualitas. Terus, bagaimana cara mendapatkan PAD lainnya yang sah?

Jendela Pemerintah kabupaten umumnya mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi (Jatim). Tetapi kami tidak boleh menutup mata, bahwa semua itu juga tidak terlepas dari jasa-jasa atau dana-dana dari pemerintah pusat. Pemerintah kan sebenarnya terintegrasi mulai dari nasional, regional, dan lokal. Tuntaskah dana yang mengalir ke pemkab baik dari nasional maupun lokal? Sampai saat ini, yang kami terima jika dipersentase, sekitar 76 persen. Sebab, ini masih dalam proses dan masih tersisa waktu dua bulan untuk proses tersebut. Sisanya, ata usetara 24 persen masih akan diproses di bulan terakhir tahun ini. Syukur-syukur segera cair dan bisa dinikmati masyarakat. Untuk pajak maupun retribusi sampai berapa persenkah yang terserap? Semu itu kira-kira sudah mencapai 80 persen. Artinya capaian itu sudah mendekati 100 persen. Nah, capaian itu sudah tersimpan di kasda. Sebenarnya, kami ingin PAD itu tidak muncul dari pajak dan retribusi tetapi ada usaha di sektor lain yang bisa menyuplai PAD. Ini yang harus dipikirkan bersama. Saran atau obsesi Anda yang belum terealisasi? Dalam sisa waktu dua bulan ini, mudah-mudahan nanti pada bulan Desember atau pada masa berakhirnya tahun 2011 ini, bisa tercapai secara keseluruhan semua apa yang patut kita dapatkan, baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat. Di tahun mendatang, kami memiliki obsesi dana yang bisa didapat sebagai PAD lebih besar dari yang kami peroleh di tahun ini. Pasti butuh dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Terus terang, bagi kami berdoa saja belum cukup untuk merealisasikan semua keinginan dan cita-cita. (**)

REKLAME ILEGAL, DIJEGAL

BUKAN DIJAGAL

Belajar dari masa lalu, DPPKA mengultimatum calon pemasang reklame di wilayah hukum Kabupaten Sumenep. Sebab berani memasang papan atau reklame lainnya berarti sudah siap dengan segala persyaratan yang akan diberlakukan kepada calon pemasang. Sebab setiap reklame memiliki ukuran sebagaimana DPPKA memasang ukuran harga yang sebanding untuk dilunasi. Bagaimana tidak, DPPKA yang berfungsi sebagai pencatat data perpajakan dari seluruh periklanan di Sumenep tidak lagi menjadi alamat bagi publik untuk menyampaikan kritik manakala ditengara terdapat bahilo yang tidak lolos syarat tetapi memang reklame dari lembaga tertentu. Tidak ditampik, di era terdahulu ditengarai ada sejumlah reklame yang nyelonong begitu saja tanpa pamit, tanpa bayar, dan tanpa komunikasi. “Tidak ada makan siang gratis untuk pemasangan reklame, semua ada mekanismenya, ada prosesnya,” kata Didik Untung Samsidi. Untuk itu, DPPKA akan memeriksa ulang berkas pengajuan ijin pajak reklame dari produk atau lembaga tertentu. Ini agar apa yang terjadi di masa lalu tidak terulang untuk yang kedua kalinya. Namun demikian, DPKKA masih memerlukan bantuan informasi publik untuk mengantisipasi adanya kemungkinan reklame yang dipasang tanpa mekanisme dan prosedur yang berlaku. “Senang sekali bila ada publik bertanya apakah reklame di titik tertentu sudah sesuai prosesur atau tidak. Jadi mohon masukan,” dia berharap. Seperti pernah diberitakan, ada dugaan reklame liar sebuah produk tertentu yang sempat disorot sebagian pihak. Bagaimana tidak, di tempat yang seharusnya menjadi kawasan hijau dan terlarang untuk dipasang iklan, namun tetap saja dipasangi papan reklame. Mengacu Peraturan Daerah Sumenep Nomor 14 Tahun 2002, jalan protokol di Sumenep dilarang untuk dipasangi iklan-papan reklame atau jenis umbul-umbul apapun. Seperti diberitakan di berbagai media beberap minggu terakhir ini, tugu di perempatan pusat kota Sumenep tiba-tiba dipasang iklan sebuah produk rokok. Kontan saja beberapa kalangan meradang. sebab ditengarai iklan tersebut bisa berada disitu karena kongkalikong dengan piahk pemkab. Terkait hal ini Didik mengaku akan segera menyelesaikannya dengan baik. “Mohon dimengerti,” pungkasnya. (*)

Bupati A Busyro Karim (kiri) bersama ketua MK Mahfud MD (kanan) di sela-sela sosialiasi penegakan konstitusi beberapa waktu lalu.

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Suasana Malam Grand Final dan Rangkaian Pemilihan Kacong Cebbing Sumenep Pendopo Sumenep 15 Oktober 2011

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011 * Layanan ini dipersembahkan oleh Disbudparpora Sumenep

Kriminal

ANTRI JAMU, DIPATRI PELURU T

anggal 6 Oktober lalu, menjadi malam terakhir bagi RB Moh Ridwan (37), warga Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep. Lelaki malang ini tak sempat menikmati jamu yang akan dibelinya, di sebuah kios di areal alun-alun kota, di depan Masjid Agung. Sebab, sebuah peluru melesat, menegnai kepalanya di bagian belakang. Lelaki itu pun terjatuh, digotong, dibawa ke rumah sakit, dan nyawanya tidak tertolong. Pertanyaannya, siapakah yang memuntahkan peluru dan nyasar di kepala wakil ketua DPD Golkar Sumenep ini? Belum ada yang memastikan siapa yang menembaknya, sengaja atau tidak disengaja. Tetapi peluru, pasti tidak akan melesat sendiri tanap kendali. Pada waktu yang nyaris bersamaan, aparat dikabarkan tengah memburu tiga orang yang diduga kuat sebagai tersangka pelaku curanmor. Salah seorang yang dicurigai sebagai pelaku curanmor (Achmad), tewas didor karena melawan petugas dan ditengarai akan melarikan diri. Seorang lainnya berhasil diringkus (Agus), dan seorang lainnya (Yetno), kabur dan lolos dalam kejaran aparat yang berwajib. Sejumnlah warga yang berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara menyebutkan ada letusan sesaat sebelum korban terkapar. Tetapi apakah letusan itu suara pistol atau benda lain, taka ada yang bisa terang-terangan memberi kepastian.

Malam itu, kota Sumenep heboh. Ini bukan karena terdapat seseorang yang juga politisi Golkar dan takmir masjid Agung yang menjadi korban. Namun peristiwa ini baru pertama terjadi. Seseorang yang sedang antri beli jamu, ternyata dijamu peluru. Usai kejadian, Kapolres Sumenep AKBP Susanto belum bisa memberikan keterangan resmi. Sebab, Kapolres masih menunggu tim dari Polda Jatim. Begitu langkanya kejadian ini, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Rachmat Mulyana juga ikut menjelajah peristiwa ini. Dia meyakini siapa pun yang melakukannya di luar unsur kesengajaan.

Tidak hanya DPD Jatim yang bersikap. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie juga memebrikan pernyataan sikap atas tertembaknya RB Moh Ridwan (37), Wakil Ketua DPD Golkar Sumenep. Sebagai pucuk pimpinan, Bakrie ikut berduka cita dan meminta agar Kapolda Jatim segera mengusut tuntas tewasnya politisi Golkar tersebut. Terhadap peristiwa ini pula, Kapolres AKBP Susanto juga bertindak cepat. Sejumlah senjata api (senpi) anggota Polres Sumenep yang bertugas di malam naas itu dikirim ke Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri di Surabaya. “Kami menunggu hasil pemeriksaan propam. Barang bukti juga sudah dikirim ke Polda,” terangnya.

Dari sisi kepartaian, DPD Partai Golkar Jatim juga turun tangan. Ketua DPD Partai Golkar (PG) Jatim Martono mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua DPD PG Sumenep Iwan Budiharto untuk melakukan langkah hukum. Politisi Golkar menduga, pelaku penembakan yang menyebabkan pelurunya nyasar diduga dari aparat yang berwajib. Sebab pada saat yang bersamaan terjadi pengejaran terjadap tiga orang yang dicurigai sebagai pelaku curanmor. Atas kasus ini, Golkar meminta polisi mengusut secara tuntas dan memberikan sanksi yang tegas pula terhadap pelakunya baik dari unsur oknum polisi maupun dari pihak lain. “Kami minta diproses dan diusut tuntas kejadian ini,” tegas Martono.

Kakak sepupu korban Ahmad Mukarram yang malam itu memboncengnya menuturkan, dirinya berdua dari masjid. Seperti biasanya, pulang dari masjid langsung pulang. Tetapi malam itu adiknya ingin belu jamu dulu. Meski dia meminta adiknya itu tidak perlu membelinya malam itu, namun adiknya tetap ingin membeli jamu. Begitu sampai di tempat yang berjualan, pengantri untuk membeli jamu sudah antri dan korban ikut antri. Sejurur kemudian adiknya roboh. Ada yang menduga korban menderita penyakit tertentu karena tiba-tiba terjatuh dan bersimbah darah. “Saya langsung lompat dari sepeda motor, menolong adik saya. Dari kepalanya mengucur darah,” pungkasnya. (abe)

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Foto: Saiful Bahri/SM

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Saat ditanya seberapa senang akan predikat sebagai Kacong, Lajang yang kini kuliah di sebuah Fakultas ekonomi ini menjawab filosofis. Menurutnya apa yang ia capai sebenarnya bukan sesuatu yang begitu luar biasa. Baginya, yang seru dalam hidup itu hanya ada dua, yakni harapan dan kekhawatiran. Bukan pencapaian. “Pencapaian hanyalah satu titik penanda untuk memulai harapan baru dan kekhawatiran yang lebih menantang” ungkapnya enteng. Saat hendak mengikuti kontes pemilihan kacong cebbing Sumenep beberapa waktu lalu, ia mengaku cukup antusias. “Saat itu harapan dan kekhawatiran menyatu menciptakan ketegangan yang begitu mendebarkan. Dan itulah sebenarbenarnya keseruan dalam hidup” ucapnya dengan tersenyum.

AHMAD ZAINURROZI

KACONG BUKAN KACANG Pada tahun 2011 ini, Dewi Fortuna rupanya sedang berpihak kepada Ahmad Zainuri. Pria yang sekarang sedang duduk di bangku kuliah ini terpilih menjadi kacong Sumenep. Pada malam grand final yang degelar pada 15 Oktober 2011 lalu itu ia terlihat sumringah dan bahagia. Ia seperti berjumpa impian yang telah lama ia cari. Disinggung tentang predikat sebagai Kacong Sumenep yang baru saja ia sandang, dirinya mengaku senang dan bangga. Namun begitu menurutnya predikat sebagai Kacong hakikatnya adalah tanggung jawab baru yang tidak ringan.

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Tugas ke depan adalah tantangan baru dan kekhawatiran baru pula. Sebab Predikat sebagai Kacong harus benar-benar dihayati sebagi amanah dan tanggung jawab. Menjadi duta wisata sumenep dan menjadi publik figur yang harus menjadi contoh baik bagi pemudapemuda lainya. “Tentu jadi kacong bukan hanya tebar pesona dong. Harus kreatif dan produktif. Biar jadi teladan bagi yang lain” seloroh pria yang biasa disapa Zainuri ini. Baginya, menjadi kreatif dan produktif adalah pilihan yang harus diambil oleh dirinya. Sebab tanpa unggul di bidang kualitas diri, predikat Kacong hanyalah kamuflase semata. Yakni semacam kebohongan publik yang memalukan. Menurut Zainuri, predikat sebagai Kacong menjadi tidak ada gunanya tatkala dirinya masih sama saja dengan pemuda yang bukan Kacong. “Jadi musti jadi Kacong, bukan “Kacang”. Doakan saya, semoga benar-benar bisa menjadi pemuda yang bisa dicontoh oleh pemuda lainnya” pungkasnya seraya berlalu (dav)

TRIA DITA SEPTI UTARI

BERMIMPI DAN YAKINI ! M

ungkin belum banyak yang tahu dengan sosok yang satu ini. Namanya Tria Dita Septi Utari ia baru saja terpilih sebagai cebbing dalam pemilihan kacong cebbig sumenep yang berlangsung 15 Oktober lalu. Dalam perhelatan yang digelar di pendopo agung kraton sumenep ini, Tria berhasil menyingkirkan seratus lebih pasaingnya dengan cukup alot. Ditemui di akhir acara, dara manis yang kini umurnya beranjak 17 tahun ini mengaku sangat senang. Dengan predikat sebagai cebbing yang kini disandang, ia mengaku akan menjadi pionir untuk mempromosikan berbagai obyek pariwisata yang ada di kabupaten Sumenep. Baik yang berupa tempat rekreasi maupun yang berupa kebudayaan dan kesenian. Sumenep, menurutnya sangat banyak memiliki potensi. Namun selama ini kurang mendapat perhatian serius. Selain itu tidak ada sistem promosi yang benar-benar mapan. Sehigga kekayaan dan potensi yang ada itu seakan-akan tak layak dihargai. “Padahal sumenep kan elok banget, sejak dari pantai hingga keseniankeseniannya. Hanya saja, ibarat permata, semua itu masih berlumur debu dan lumpur yang belum digosok” uangkap mojang berkulit kuning langsat ini.

Menurutnya sumenep pasti bisa menyamai bahkan melebihi daerahdaerah lain dalam bidang pariwisata. Namun semua harus dimulai dengan kerja keras dan kesungguhan yang tidak tanggung-tanggung. Di samping itu, perlu ada kerjasama dari semua elemen untuk searah dan sejalan dalam cita-cita yang sama. “Boleh jadi kan, pemerintah getol banget mau membangun asta tinggi agar

lebih eksotis, tapi Jika DPRD tidak mau menganggarkanya, gak bisa juga kan?” celotehnya dengan gaya khas anak muda. Baginya, segala sesuatu pasti bisa dilakukan dan diwujudkan. Asal ada keyakinan dan kemaun kuat untuk berubah. “ Tentu tidak bisa bim salabim. Harus dimuali dari hal-hal kecil”. Menurutnya bermimpi yang besar sangat dianjurkan. Namun jika tidak disertai dengan kemauan untuk berbuat dari yang kecil, pasti akan gagal. “So, bermimpilah dan yakini mimpi itu”. Pungksanya dengan tersenyum. (obeth)

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

KEMARAU PANJANG: Dinsos Sumenep saat medroping air ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih

Dinsos, Menebar Berkah Menuai Hikmah Selayang Pandang Dinas sosial merupakan salah satu lembaga yang membantu bupati dalam penyelenggaraan kewenangan sosial. Fungsinya antara lain, pertama melakukan penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sosial. Kedua, melakukan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bidang swadaya sosial. Ketiga, melakukan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial. Keempat, melakukan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bi-

dang perlindungan sosial. Kelima, melakukan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bidang bantuan sosial. Keenam, melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di internal, wilayah kerja dinas ini dibagi ke berbagai tupoksi. Misalnya, sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi : melaku-

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

kan penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas. Sekretariat juga melakukan penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan. Sekretariat juga mengolah, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta proses kedudukan hukum kegiatan. Sekretariat menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan dinas

Serambi sosial. Selain itu, sekretariat menyusun rencana anggaran, mengelola keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya. Bahkan, sekretariat juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di wilayah lain di dinas sosial terdapat Bidang Bina Swadaya Sosial. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan urusan penyuluhan dan bimbingan sosial, bina kesejahteraan anak dan keluarga serta pembinaan swadaya sosial. Untuk melaksanakan tugas sabagaimana dimaksud, Bidang Bina Swadaya Sosial mempunyai fungsi : Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksana tugas bina swadaya sosial; Pelaksana penyuluhan dan bimbingan usaha sosial serta lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan usaha sosial. Selain itu, bidang ini bertugas untuk melakukan pengembangan jaringan usaha kesejahteraan anak dan keluarga yang terorganisasi ditingkat desa; Pelaksana bimbingan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh swadaya sosial; Pelaksana pengawasan dan pembinaan badan dan organisasi sosial swasta, usaha masyarakat dibidang kesejahteraan sosial dan pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang lainnya di dinas sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan rehabilitasi anak, kenakalan remaja

BANTUAN: Kusman Hadi, Kepala Dinas Sosial Sumenep memberikan bantuan kepada petani

dan PKRT dan rehabilitasi penyandang cacat, tuna sosial dan tuna susila serta rehabilitasi sosial daerah kumuh/miskin. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang ini berfungsi sebagai bidang penyusunaan dan pengkoordinasian program kerja pelaksana tugas bina swadaya sosial; Pelaksanaan rehabilitasi anak, kenakalan remaja dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penyandang cacat, tuna sosial dan susila. Bidang ini juga melaksanakan rehabilitasi sosial daerah kumuh/miskin;

membina dan memberikan bimbingan kepada badan dan organisasi sosial swasta yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, di dinas sosial terdapat Bidang Perlindungan Sosial. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan urusan perlindungan dan bina panti asuhan, perlindungan adat/budaya masyarakat dan kepahlawanan dan perintis kemerdekaan. Untuk melaksanakan tugas, b bidang ini

BANTUAN SOSIAL: Sejumlah siswa di Desa Lombang Kecamatan Gili Genting tampak gemberi sehabis menerima bantuan seragam sekolah dari Dinas Sosial Kabupaten Sumenep

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Serambi

DONOR DARAH: Kusman Hadi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep tampak mendampingi langsung kegitan sosialisasi donor darah bersama para siswa di sejumlah sekolah di Sumenep

berfungsi untuk menyusun dan mengkoordinasi program kerja pelaksanaan tugas perlindungan sosial, mengkoordinasi dan memebrikan bimbingan perlindungan dan bina panti asuhan. Bidang ini juga memberikan perlindungan adat/ budaya masyarakat; pelaksanaan perlindungan kepahlawanan dan perintis kemerdekaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas. Lainnya, Bidang Bantuan sosial. Bidang ini melaksanakan urusan sumbangan sosial, bantuan korban bencana dan Palang Merah Indonesia (PMI) dan organisasi sosial. Dalam melaksanakan tugas bidang ini berfungsi untuk menyusun dan mengkoordinasi program kerja di lingkungan bidang bantuan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Penelitian penerima sumbangan sosial, bantuan korban bencana dan Palang Merah Indonesia (PMI) serta organisasi sosial. Bidang ini juga mengawasi pemberian sumbangan sosial, bantuan korban bencana serta Palang Merah Indonesia (PMI) dan organisasi sosial dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas. Selain itu, Dinas Sosial memiliki UPT Rehabilitasi Sosial. UPT ini bertugas tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang fasilitasi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial. Fungsinya, melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan; mengolah data dan menyusun rencana kegiatan unit pelaksana teknis rehabili-

tasi sosial. Memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan bina panti asuhan; melakukan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor; memproses administrasi dan operasional pelayanan rehabilitasi sosial dan bina panti asuhan. Selain itu, UPT melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dan melakukan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidangnya. Eksekusi Agenda Dalam hal melaksanakan tugas, beberapa hal telah dilakukan dinas sosial khususnya di sepanjang tahun 2011. Diantaranya, sosialisasi narkoba yang telah dilakukan di berbagai tempat. Kegiatan ini diselenggarakan di 4 lokasi kecamatan selama bulan September. Yakni di PP Al Islah Billapora Barat Kecamatan Ganding, PAC IPNU Kecanatan Lenteng, PP Annuqayyah Lubangsa Guluk-Guluk dan di PP Salafiyah Nurul Islam Kecamatan Sapeken. Kegiatan lain yang juga telah dilaksanakan dinas sosial meliputi sosialisasi dan penggalangan donor darah. Kegiatan ini dilakukan terhadap remaja khususnya di sejumlah sekolah. Di antaranya di SMAN 2 Sumenep, SMKN 1 Kalianget, MAN Sumenep, MA Al Karimiyah Gapura Tujuannya, agar segenap pelajar menengah atas di Sumenep lebih memahami bahwa setetes darah sangat berarti bagi yang memerlukan. Dalam acara ini juga diberikan paket sakatonik liver

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

untuk siswa. Acara ini bekerja sama dengan PMI, PMR, dan orsos sebagai fasilitator. Dengan acara ini diharapkan bisa Memberikan pemahaman kepada siswa tentang donor darah, dan merangsang mereka untuk menjadi pendonor. Lain dari itu tentunya adalah untuk mengisi Bank Darah PMI yang kosong. Dinas ini juga memeberikan bantuan air bersih bagi warga yang terancam rawan air di kemarau yang menggersang ini. Bantuan yang dihelat September â&#x20AC;&#x201C; Oktober. Antara lain di Kecamatan Batu Putih, Desa Gedang-Gedang 6 tangki dan Badur 20 tangki, di Kecamatan Pasongsongan, Yayasan PP. Al Azhar desa Prancak, di Kecamatan BatangBatang 5 tangki dan Desa Jangkong 4 tangki, dan di Kecamatan Dasuk, Desa Mantajun 6 tangki. Kepala Dinas Sosial Kusman Hadi mengatakan, pihakanya hanya menjalakan program yang tertuang dalam agenda pemerintah kabupaten. Itu sebagai bentuk tanggungjawab dan tugas dalam mengemban amanat yang telah dialamatkan kepada dinas sosial. Dia yakin apa yang telah dilakukannya belum sepenuhnya maksimal karena keterbatasan anggaran dan program yang tetruang dalam APBD. Dia berharap program sosial di masa yang akan datang bisa lebih maksimal dan optimal dalam menyukseskan program Super Mantap yang dicanangkan bupati. â&#x20AC;&#x153;Kami hanya melaksanakan tugas semoga bermanfaat, sekecil apapun,â&#x20AC;? katanya. (**)

Percik

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Serambi

Ada Geram di Balik Garam Foto-foto: Abdullah Anshari

ulau Garam yang melekat pada Madura seperti akan tinggal kenangan. Sebab, agak heran saat ada orang yang menjual garam justru dijuali garam pula. Pemerintah pun geram dan presiden mengutus salah seorang mentrinya untuk menyegel praktik jual beli yang dianggapnya tak lazim. Bagaimana tidak, produsen garam disuguhi garam, impor pula. Lalu apa kata dunia? Sebelum dunia bicara, presiden mengirim Menteri Kelautan dan Perikanan pada pertengahan September lalu di Madura. Untuk dan atas nama pemerintah dan undang-undang, menteri menyegel gudang penyimpanan garam impor milik PT Budiono Madura Bangun Persada di Jalan Raya Tlanakan, Pamekasan. Sebab, di gudang garam itu ditemukan garam impor dari India. Sesuai ketentuan, garam impor tidak boleh didatangkan saat masa musim panen garam tiba. Selain soal aturan pelarangan, impor garam ke penghasil garam ini melawan akal sehat, melawan dirinya sendiri sebagai bangsa. Sebab, impor garam yang masuk ke penghasil garam secara tidak langsung membunuh kreativitas petani garam di Madura khususnya Pamekasan. Selain itu, impor garam terlarang mengabaikan program swasembada garam yang dicanangkan pemerintah sendiri. Mengapa pelarangan impor

di saat musim panen garam bisa lolos dan ke penghasil garam pula? Mungkin jawabnya, karena tanah ini Indonesia. Yang semestinya tidak terjadi bisa terealisasi. Atas kenyataan paradoks ini, puluhan perwakilan petani garam menggelar unjuk rasa. Mereka mengaku petani garam dari Kecamatan Galis, Pademawu dan Tlanakan. Demo ini digelar sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah yang dianggap menegakkan aturan. Tetapi lebih penting dari itu, unjuk rasa ini sebagai bentuk perlawanan rakyat agar kaum petani garam tidak seperti pepatah ayam mati di lumbung padi. â&#x20AC;&#x153;Kalau impor terus dilakukan dan dikirim ke Madura, lalu ke mana, kepada siapa, petani garam lokal akan menjual garam dengan harga yang layak?,â&#x20AC;? kata Zainal Bakri, korlap aksi. Kuat dugaan, impor garam di pulau garam tidak hanya terjadi saat menteri turun ke lapangan. Sebelumnya, impor yan gsama ditengari juga mengalir ke pulau garam. Namun seperti pepatah, sedalamdalamnya bangkai dipendam, baunya tak kan bisa diredam. Cuma, berkali-kali bangkai dipendam dan baunya tak terdengar, pantaslah diduga warga dan aparat di sekitarnya terkena flu masal. Saat flu sembuh, bangkai yang tersisa sedikit terendus dan agar tidak malu, serius atau

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

pura-pura, punishment ditegakkan. Padahal bisa jadi, impor ilegal sudah berkali-kali dan hanya sekali yang (dianggap) ketahuan. Sekedar menjelaskan bahwa pemerintah bekerja, mengawasi, dan mengeksekusi. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan, kebutuhan garam nasional tahun ini sebanyak 3,4 juta ton termasuk 1,6 juta ton garam konsumsi dan 1,8 juta ton garam industri. Sementara, produksi garam di Madura mencapai 480.000 ton per tahun. Ini belum ditambah produksi garam nasional di luar Madura. Tetapi, terseok-seoknya produksi garam nasional ini paradoks karena tergilas derasnya garam impor dari India dan Australia. Padahal, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai 95.000 kilo meter seharusnya mampu mencukupi kebutuhan garam dalam negeri. Pada tahun 1994-1997, Indonesia pernah mencapai swasembada garam konsumsi. Namun, nyatanya sekarang Indonesia mengalami kemunduran produksi garam. Padahal, Indonesia memiliki lahan tambak garam mencapai 42.145,47 hektar yang tersebar di sepuluh provinsi. Indonesia juga memiliki sentra garam nasional yang berada di sembilan kabupaten/kotamadya, menempati area luas 15.033,4 1 hektar. Dengan realitas kondisi tersebut, pada tahun 2011 ini sesungguhnya kebutuhan garam

Serambi konsumsi nasional sudah dapat terpenuhi, apalagi kemajuan teknologi semakin canggih, sehingga bukan saja kuantitas, tapi kualitas pun seharusnya bisa ditingkatkan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, garam impor membanjiri pasar lokal dan mengalahkan produk dalam negeri. Maraknya impor ini pada akhirnya menjadi pemicu matinya pengusaha lokal. Petani Merasa Ditelikung

Karena itu, petani garam Madura mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar menyelidiki lolosnya izin impor garam oleh perusahaan modal asing (PMA) asal Australia itu. Untuk kepentingan lokal-nasional, diinginkan kementrian tersebut segera menyetop impor garam. Petani khawatir impor garam yang menyalahi aturan itu semakin berdampak buruk bagi garam petani. Kuat dugaan, izin impor garam salah satu perusahaan itu ditengara menyalahi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44 tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Garam. Sesuai aturan tersebut, produsen garam konsumsi beryodium dan sebagai anggota Apro-

SELALU RUGI: Seorang petani garam di Kecamatan Galis Pamekasan tampak sangat giat mengangkut hasil panen garamnya sekalipun selalu merugi.

gakob (Asosiasi Produsen Garam Konsumsi Beryodium), perusahaan seharusnya hanya mendapatkan izin IP (Impor Produsen) iodisasi untuk kebutuhannya sendiri dan tidak berhak menjual-belikan garam impor. Sebab, garam impor umumnya digunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan sejumlah perusahaan lain. Mestinya, kebutuhan garam bagi perusahaan tersebut atas dasar izin IT Garam, bukan non-iodisasi. Apabila pemerintah membiarkan impor garam secara ilegal, dipastikan menjadi preseden buruk bagi tata niaga garam nasional. Ini juga mengganggu upaya swasembada garam yang telah dicanangkan pemerintah. Menurut pemerhati garam Pamekasan Zaenal Bakri, tindakan penyalahgunaan izin impor garam yang melibatkan perushakan tertentu itu bukan kali ini saja. Hal sama per-

nah dilakukan pada 2009 lalu. Dia menginginkan impor garam yang melanggar ketentuan itu diberi tindakan. Bagaimanapun, ketentuan harus berlaku untuk semua, bukan karena PMA, sehingga ada kelonggaran sekalipun menyalahi aturan. â&#x20AC;&#x153;Bila tak ada tindakan, kami akan melakukan demo atas kasus ini,â&#x20AC;? dia kembali mengancam unjuk rasa. Tidak hanya itu, impor tersebut juga dapat berpengaruh daya serap garam petani oleh perusahaan IP iodisasi tersebut. Sesuai ketentuan, setiap perusahaan pemegang IP iodisasi harus membeli garam petani dan itu menjadi syarat bisa melakukan impor garam iodisasi. Sebagai salah satu upaya, para petani garam di Madura tersebut telah mengemukakan persoalan ini anggota DPR RI dan Mentri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad saat berkunjung ke Pamekasan untuk menyegel salah satu gudang yang terbukti impor garam sarat pelanggaran. (abe)

Foto: Saiful Bahri/SM

Masuknya garam impor ke penghasil garam di Madura dinilai petani menyakiti. Petani merasa tidak dihargai kreativitasnya. Lebih dari itu, petani garam di Madura menyoal kebijakan Kementerian Perindustrian yang mengizinkan perusahaan tertentu yang telah mengimpor garam sebanyak 25.000 ton. Sebab, kebijakan tersebut dinilai menyalahi ketentuan, apalagi diimpor saat musim panen garam.

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Foto-foto: Saiful Bahri

Serambi

KEMARAU PANJANG: Sejumlah Ibu-Ibu di Kecamatan Tlanakan Pamekasan harus mengangkut air dengan jarak 1 km untuk memenuhi kebutahan keluarganya

Bertarung dengan Kekeringan Kemarau yang menyengat tahun ini menyisakan kerawanan atas terjadinya kekeringan. Data sementara menunjukkan, 64 di Pamekasan teridentifikasi sebagai titik yang rawan. Puluhan desa itu berada di kecamatan Kecamatan Proppo, Tlanakan, Pademawu, Palengaan, Waru, Batumarmar, Pegantenan, Larangan dan di Kadur.

Ada beberapa faktor yang menjadi sebab kurangnya air (tawar) di sejumlah titik yang rawan tersebut. Diantaranya, di kawasan kecamatan Pademawu daratannya berapit-apitan dengan ujung gelombang. Saat sumur mengering dan air laut merembes ke

sumur warga. Akibatnya, air tak dapat dijadikan konsumsi kecuali untuk mandi dan mencuci. Ini pun tidak dilakukan secara maksimal oleh warga. Sebab kadar garam yang melekat pada air nyaris tak bisa disabun dan tidak mengeluarkan busa. Akibatnya, warga tetap membeli air Rp. 2.000 untuk satu jiriken berisi lima liter air. Faktor lainnya, air susut di kawasan pegunungan yang gersang seperti di Bujur Kecamatan Batumarmar. Rusydi, seorang warga Bujur mengakui saat kemarau air di dalam sumur warga susut. Menurutnya, tekstur tanah di kawasan Bujur tidak memungkinkan air terserap lebih lama di saat kemarau. Sebab, panas merenggangkan permukaan tanah dan air susut mengikuti pori-pori air yang terbelah. Warga yang juga aktivis desa ini mengaku ada dua cara dalam men-

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

dapatkan air. Yakni, warga menanti kiriman berkala dari PDAM yang dipasok secara gratis. Selain itu, warga membeli dari pemilik tangki yang mengangkut air. Namun demikian, di dini hari, warga yang memiliki sumur mengambil airnya. Sebab bila pagi tiba apalagi siang, permukaan air di dalam sumur semakin rendah dan keruh karena susut panas matahari disusul permukaan dasar sumur yang merenggang. â&#x20AC;&#x153;Sekiranya bisa, pemerintah mencari sumber air yang kedalamannya melebihi 120 meter,â&#x20AC;? kata Rusydi. Situasi di pegunungan yang gersang berbeda dengan kawasan pantai selatan khususnnya di Kecamatan Pademawu. Di musim kemarau panjang, sumur warga mengikuti irama air laut. Saat air laut pasang, permukaan air sumur naik. Tetapi di musim kemarau, rasa garam yang melekat pada air lebih terasa dibanding saat musim

Serambi hujan. Ini terjadi karena resapan air yang masuk tidak sepenuhnya sampai ke dasar sumur. Akibatnya, rongga tanah yang menganga dibagian sumur menyerap air laut yang pasang. “Rasa asinnya lebih kentara,” kata Syamsu, warga pesisir Pademawu. Seperti halnya di Bujur dan desa lain yang dilanda ancaman kekeringan ini, warga Pademawu yang menderita krisis air juga membeli dari pengecer air (swasta) dan menanti kiriman air PDAM yang tidak datang setiap hari. “Untuk air konsumsi ya beli,” urainya. Pejabat di PDAM Pamekasan Nur Djaman tidak menampik ancaman kekeringan terjadi di beberapa desa di Pamekasan. Berdasar verifikasi PDAM, dua kecamatan (Pademawu dan Tlanakan) paling rawan kekeringan air bersih di musim kemarau panjang. Alasannya, dua kecamatan tersebut berada di kawasan yang sangat dekat dengan pesisir. Menurut dia, ancaman kekeringan di sejumlah desa merupakan siklus yang kerap terjadi setiap tahun.

berada di Pulau Gili Raja kecamatan Giligenteng. Yakni Desa Lombeng, Jate, Banbaru, dan Desa Banmaleng. Sedangkan dua diantaranya berada di Kecamatan Batu Putih (Badur dan Gedhang-gedhang). Kepala Dinas Sosial Kusman Hadi tidak menampik di sebagian desa di sejumlah kecamatan di kabupaten Sumenep mengalami kekurangan air bersih. Menurut dia, hal itu terjadi karena siklus. Karenanya, desa yang mengalami kekurangan air tersebut biasanya mengajukan permohonan pasokan air. Berdasarkan surat permohonan tersebut, pihaknya bekerja sama dengan instansi terkait lainnya melakukan droping air sesuai titik distribusi. Berdasar catatannya, telah didistribusikan sedikitnya 20 tangki untuk 10

lokasi di Desa Badur. Sedangkan di desa Gedhang-gedhang didroping sebanyak 6 tangki. Sedangkan pengiriman bantuan air bersih untuk desa-desa di Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting, terkendala karena terkendala transportasi laut. Namun demikian, dinas sosial selalu mencari solusi dengan menggandeng instansi lain untuk penyediaan transortasi untuk mengangkut air bersih. Dengan demikian, pengiriman bantuan air bersih ke Pulau Giliraja transportasinya ditanggung lembaga lain. Sedangkan penyediaan air bersih menjadi tanggungan Pemkab Sumenep. “Mudah-mudahan tahun ini juga bisa membantu, supaya suplai air bersih ke Pulau Giliraja ini lancar,” katanya penuh harap. (abe)

Bagi ketua LP2M (Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat) Heru Budhi Prayitno, masalah kekeringan yang dianggap siklus itu mestinya dibuatkan program jangka panjang. Dia menilai bor besar di Desa Gugul Tlanakan berhasil bukan saja untuk air bersih konsumsi warga. Tetapi dalam pantauan Heru, air Gugul juga bisa untuk irigasi. Menurutnya, droping air yang dilakukan PDAM selama ini bukan solusi jangka panjang. Tetapi, droping air merupakan cara menangani masalah dengan melahirkan masalah baru. Dalam hitungannya, droping air cuma sangat pendek. “Masa tahun depan kekeringan lagi, droping lagi, kan tidak ada penyelesaian jangka panjang,” paparnya. Sumenep Nyaris Sama Meski tidak seperti dikabupaten Pamekasan, namun setidaknya enam desa di Kabupaten Sumenep terancam kekeringan akibat kemarau panjang. Empat desa diantaranya

KEKERINGAN: Kemarau panjang yang melanda sebagaian besar pulau madura, menyebabkan sumur-sumur kering. Seorang anak tampak sedang mengangkut air dengan menggunakan sapi.

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Akademia

PARADOK: Seseorang anak tampak susah payah memasang sepatunya untuk mengkuti pelajaran di sekolahnya. Namun ternyata masih ada guru yang dengan entengnya meninggalkan mereka bolos mengajar. Bahkan hingga 5 tahun lamanya. Foto: Abdullah Anshari

LIMA TAHUN MANGKIR,

GAJI TETAP MENGALIR

Ini peringatan bagi pemerintah untuk lebih awas terhadap jajarannya. Betapa tidak, seorang PNS, guru SDN Gaddu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Sri Wahyu tetap menerima gaji sebagai PNS. Padahal, yang bersangkutan telah bekerja sebagai TKI di Canada, Amerika Serikat. Sesuai data, Sri Wahyu mendapat SK sebagai guru PNS dengan nomor induk pegawai (NIP) 196203071983031007. Mengapa baru lima tahun yang bersangkutan diketahui tidak masuk kerja? Ini pasti menjadi pertanyaan

setiap orang. Jawaban sederhana atas pertanyaan ini patut diduga karena pengawas baik yang bertugas di kecamatan maupun di kabupaten tidak awas dan Wahyu luput dari perhatian. Padahal, di sekolah tempatnya mengajar terdapat kepala sekolah, lalu ada pengawas TK-SD, dan di tingkat kabupaten juga terdapat badan pengawas atau lebih populer dengan sebutan inspektorat. Sumber Suluh di SDN Gaddu Timur menilai kasus Wahyu ini bukan lagu baru dan bahkan telah menjadi rahasia umum. Sumber ini menyebutkan, gaji PNS yang bersangkutan telah dihentikan sejak tahun lalu. Jika itu benar, empat tahun sebelumnya Wahyu menerima gaji.

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Kepala SDN Gaddu Timur I, Hasbullah, juga tidak menampik kasus Wahyu ini. Hanya, Hasbullah enggan berkomentar lebih banyak karena merasa tidak terlalu banyak mengetahui informasi ini. Alasannya, Hasbullah menjadi kepala sekolah tergolong baru, belum genap satu tahun. Apalagi, sebelum menjadi kepala sekolah Hasbullah menjadi guru di SDN Larangan, di kecamatan Ganding. ”Soal Wahyu sudah di serahkan kepada dinas pendidikan. Saya mendengar, gajinya sudah distop sejak tahun lalu,” Hasbullah menjelaskan. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ganding, Ismail , enggan memberikan komentar. Dia beralasan, kasus tersebut telah dilimpahkan kepada dinas (pendidikan). Karena itu, Ismail agak pelit dalam berkomentar karena menganggap hal itu bukan kewenangan UPT. “Mohon maaf, hal ini sudah ditangani kabupaten,” katanya.

Akademia Sementara, Ketua komisi D DPRD Sumenep, Ahmad Zubaidi mengatakan, jika terdapat guru sampai 5 tahun tidak mengajar, seharusnya sudah dipecat. Zubaidi yakin ada aturan yang menghalalkan pemecatan bagi PNS yang bolos, tidak jelas, bahkan sudah berada di luar negeri hingga lima tahun lamanya. Dia berpendapat, kasus Wahyu ini merugikan masyarakat, peserta didik, dan merugikan negara. “Harus ada tindakan tegas,” dia mendesak. Kasus Wahyu ini rupanya membuat telinga komisi D agak sedikit merah dan merasa kecolongan. Karena itu, dewan akan memanggil sejumlah pihak yang terkait Wahyu baik pengawas, UPT termasuk disdik untuk mengklarifikasi hal itu. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Ahmad Masuni menegaskan, gaji Wahyu sudah di stop. Penyetopan gaji PNS bolos setelah mendapatkan laporan dari warga sekitar setahun silam. Gaji Wahyu tidak dialirkan dan dikembalikan ke kasda. Masuni tidak tahu menahu soal status kepegawaian Sri Wahyu NK. ”Kasus ini pelajaran bagi kita semua,” katanya. Pengamat hukum dari Universitas Wiraraja Sumenep, Moh Zainudin menegaskan, tindakan guru yang hanya menerima haknya dan tidak memenuhi kewajibannya, merupakan salah satu tindakan korupsi. Sebab, bagian dari unsur tidakan pidana korupsi itu diantaranya dapat merugikan negara. “Jika, sampai 5 tahun tidak masuk atau tidak mengajar, dan gajinya tetap diambil, unsur tindakan korupsinya sudah ada, yaitu merugikan negara.,” terang Zainudin. Dia menjelaskan, proses hukum bukan hanya pidana korupsi, namun perdatanya harus ada. Sehingga, gaji yang sudah bertahuntahun itu harus dikembalikan. Namun, meski gaji sudah kembalikan, bukan berarti persoalan selesai. “Soal pidana tetap harus diproses sesuai aturan yang berlaku dan negara tidak dirugikan,” pungkasnya. (bus/abe)

INDONESIA: BENAR DI JALAN YANG SALAH

anyak orang yang memberikan perhatian besar terhadap perjalanan bangsa ini yang tertatih-tatih dan terseok pula. Mengapa Indonesia berkembang biak dalam asbak, tentu ini sudah menjadi rahasia umum. Sebab, penduduknya setengah hati dalam membangun negerinya. Mengapa pula warga tidak penuh berjuang untuk bangsanya, karena “orangtua” mereka dari hulu hingga hilir lebih suka mengedepankan kepentingan dirinya dibanding kebutuhan masyarakat secara umum. Karena itu, negeri kaya ini dihuni oleh ratusan juta penduduknya yang miskin. Menurut Amien Rais, kondisi ini menggelisahkan dan karenanya mantan ketua PP Muhammadiyah ini menulis buku Selamatkan Indonesia. Buku ini berisi pemikiran kritis Amien Rais tentang Indonesia. Amien menggambarkan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia, seperti utang yang mencapai 148 miliar dollar AS, penduduk miskin yang menurut Biro Pusat Statistik mencapai 39,05 juta atau 109 juta orang versi Bank Dunia, 12 juta orang pengangguran, 4,1 juta anak bergizi buruk. Amien juga memaparkan kerusakan parah infrastruktur jalan dan 72 persen hutan Indonesia, penanaman modal yang pro asing dan penjualan berbagai BUMN. Ada beberapa pemikiran kritis Amien yang tertuang dalam buku setebal 298 halaman tersebut. Pertama gagasan atau formulasi kepemimpinan alternatif atau transformatif. Dalam penilaiannya, apa yang ada hingga 2009 karena mental inlander. Kedua, pemimpin yang baru harus melakukan seluruh negosiasi ulang kontrak kerja dan sharing di bidang migas dan nonmigas. Ketiga, kajian atas UU penanaman modal di bidang migas, kelistrikan, perairan dan pelayaran yang semuanya menguntungkan pihak asing. Keempat, membentuk ekonomi kerakyatan bukan konglomerasi. Kelima, dekonstruksi mental bangsa yang sedemikian korup tentang kondisi bangsa Indonesia. Kebijakan yang ada dinilai semakin kontraproduktif. Salah satu yang menyebabkan bangsa terpuruk karena beberapa aspek. Yakni, tidak tegaknya hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia seperti memberi kesan maju tak gentar membela yang bayar. Hukum juga menampilkan warna yang berbeda dengan mengacu kepada hukum rimba. Akibatnya, hukum hanya tegak kepada kelas menengah ke bawah baik dari sisi ekonomi, karir, maupun politik. Kedua, Indonesia terpuruk juga karena ekonomi yang tidak pro rakyat dan mementingkan konglomerasi. Ini mengakibatkan terjadinya pengkayaan bagi orang yang sudah kaya dan pemiskinan bagi warga yang selama ini telah miskin. Bahkan, pemerintah memberi ruang bagi orang kaya bukan saja untuk memperkaya diri tetapi juga membuat orang lain miskin. Konsep ekonomi di Indonesia menjauh dari sokogurunya, koperasi menuju konglomerasi. Ketiga, eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Dulu, saat Indonesia tidak terpuruk seperti saat ini terdengar lagu yang sangat merdu. Sebab tongkat dan kayu di republik ini ditancapkan datau dibiarkan begitu saja sudah menjadi tanaman. Namun kali ini, saat alam dan ekosistem lingkungan di rusak, hutan maupun kandungan alamnya, Indonesia menerima dampak negatif dari kerusakan tersebut. Sedangkan keuntungannya, dinikmati asing yang berselingkuh dengan oknum penguasa dan pengusaha. Timika, hanya salah satu contoh yang nyata. Ekspolitasi ini merugikan dan menyengsarakan bangsa. Siapa yang diuntungkan? Pastilah oknum pengusaha dan penguasa tertentu. Tetapi, oknum ini tidak satu orang karena telah tersistem dalam eksploitasi terpimpin. Keempat, penanganan korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk penyakit kronis yang ikut menyeret bangsa ini ke dalam lembah kenistiaan. Indonesia hari ini seperti lagu yang diplesetkan. Indonesia sejak dulu kalah, tetap dihujathujat bangsa....Karena itu, menurut Amien Rais, sebelum segala sesuatunya terlalu jauh tersesat, Selamatkan Indonesia. (abe)

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Percik

AHMAD KACONG, TRIA CEBBING Pemilihan Kaceb Sumenep 2011

sai sudah riuh rendah ajang pemilihan Kaceb (Kacong-Cebbing) Sumenep 2011. Pelaksanaan pemilihan ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan ini tidak saja ditandai dengan gemuruhnya hadiah berupa kendaraan bermotor, tetapi juga antusiasme peserta. Berdasarkan data, peserta lebih dari 100 pasang calon Kaceb. 160 orang (80 pasang) Kaceb anak-anak dan 104 Kaceb remaja. Di sela-sela rangkaian pemilihan, baik anak-anak maupun remaja tidak hanya bermodal tampang, idealitas tinggi dan berat badan. Tetapi mereka dituntut memiliki inner beauty, menarik dipandang, memiliki wawasan, bervisi masa depan, dan bersedia menjadi duta wisata Sumenep masa depan. Dalam pemilihan ini keluar Ahmad Zainur Rozi dinyatakan sebagai kacong dan Tria Dita Septi Utari cebbing. Selain itu, kacong (anak-anak) diraih Eka Bagas Nurdiansyah dan Nabila Angelie Andrean sebagai cebbing. Usai penobatan kaceb, baik Ahmad maupun Tria Dita mengaku senang.

Pengalaman beradu inner beauty dengan puluhan pasangan merupakan hal yang sangat baru. Tetapi masalahnya tidak hanya sampai di situ. Penobatan kaceb yang melekat pada dirinya tidak lepas dari tanggung jawab. Sebab, kaceb mempunyai tugas sebagai agen propaganda pariwisata dan kekayaan etnis lainnya menyangkut Kabupaten Sumenep. “Tidak menyangka sebagai yang terpilih,” ujarnya kompak. Sebelumnya, dikarantina untuk mendapatkan pemahaman mengenai narkoba, sekaligus dampak penggunaannya. Selain itu, mereka mendapat bagaimana bermake up yang baik, berbahasa Madura dan Inggris secara lancar. Mereka juga mendapat pembinaan seputar kebangsaan, keindonesiaan, kemaduraan, dan kesumenepan. Ketua Panitia Pemilihan Kaceb Mardatillah Saleh menjelaskan, untuk tahun ini, para peserta belum dites urine untuk diketahui apakah positif atau negatif narkoba. Namun demikian, jika melaju ke babak berikutnya Raka-raki Jatim hal itu bisa dilakukan. “Untuk pemilihan kaceb tahun depan dimungkinkan tes

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

urine,” urainya. Ketua tim penggerak PKK Wafiqah Jamilah menginginkan kaceb yang terpilih memiliki kelebihan dibanding yang tidak terpilih. Kelebihan itu antara lain menyangkut wawasan, pengetahuan, cerdas bahasa, punya inner beauty, dan cakap dalam promosi daerah. Lebih dari itu, kaceb terpilih dapat menjadi contoh yang baik dari berbagai aspek untuk menunjukkan dirinya sebagai yang terpilih. “Cerdas luar-dalam dan beretika,” katanya. Sementara mantan bintang RRI di era 1980-an Rien Bustami menginginkan kaceb memiliki kompetensi. Dia yakin tidak semua kaceb serba bisa dan multitalenta. Tetapi paling tidak, sebagian dari berbagai bidang itu bisa dikuasai dengan baik. Satu lagi, dia juga ingin kaceb tidak nanggung dalam memilih karir. Sebab, sikap nanggung dapat membuat seseorang memiliki kompetensi yang setengahsetengah. “Harus ada totalitas,” urainya dalam acara yang digelar disbudparpora dan didukung Said Abullah Institute ini. (abe)

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

Olahraga ENERJIK: Sejumlah pemain sepak bola tampak sedang duel dalam sebuah pertandingan di Kabupaten Sampang

MU itu Madura United Puluhan tahun lamanya, masyarakat pecinta sepak bola bermimpi ada tim yang tangguh. Tahun ini mimpi itu perlahan-lahan akan terwujud. Sebab, di pulau garam ini telah lahir tim (yang mungkin) tangguh di bawah Manajemen PT Persepam Madura United. Dari anggarannya saja, nampak cukup tangguh senilai Rp. 7,8 miliar. Anggaran tersebut dipersiapkan untuk semua jenis kegiatan termasuk biaya permainan ‘home’ dan kontrak dengan pemain asing. Berdasar kabar yang tersiar, terdapat empat pemain asing yang dijadwalkan memperkuat tim ini. Mereka antara lain Nicolas (29), Passio Baccu (31), Marchel (22) asal Kamerun dan Roberto Acosta (25) dari Paraguay. Kecuali Marchel, ketiga pemain asing itu pernah memperkuat klub sepak bola di Indonesia. Secara tidak langsung, seperti manajer sepakbola di berbagai negara, PT Persepam Madura United juga berbelanja pemain. Sebagai sesuatu yang baru, P-MU ini mendapat sambutan hangat. Tetapi bagaimana kiprahnya di masa yang akan datang, sejarah yang akan menjawabnya.

Ketua Persepam Kholilurrahman, menyadari manajemen tim yang diembeli kata MU tidak boleh lagi didanai APBD. Hal itu dilakukan karena sesuai ketentuan, klub sepak bola profesional tidak boleh menggunakan anggaran APBD. Menghindari pelanggaran, Kholil mempihakketigakan manajemen pengelolaan Persepam ke pihak ketiga. “Ada yang mau (memenej), orang Madura juga, ya lanjut,”pria yang juga bupati Pamekasan ini menjelaskan. Manajer Pamekasan Madura United Achsanul Qosasi membenarkan anggaran yang telah tersedia dari pihak sponsor untuk dana kegiatan Persepam Pamekasan sebesar Rp. 5 miliar dari total anggaran yang diperlukan sekitar Rp. 7,8. Untuk pertama kalinya, Madura memiliki klub sepak bola profesional. Klub ini telah berhasil masuk ke Divisi Utama PSSI dan kini tengah mempersiapkan menghadapi kompetisi Liga Super Indonesia 20112012. Awal Oktober lalu, berlangsung silaturahim sekaligus perkenalan jajaran manajer P-MU di Pendopo Wakil Bupati Pamekasan. Pertemuan ini dihadiri tim pelatih dan sejumlah

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011

pengurus yang bakal duduk dalam jajaran tim ofisial klub yang dulu bernama Persatuan Sepak Bola Pamekasan (Persepam) ini. Terbentuknya P-MU ini mendapat sambutan dari penggemar sepakbola di Madura. Hariri misalnya, warga Sumenep juga ikut bangga. Sepintas, fanatisme kedaerahan hanya untuk Pamekasan. Tetapi bagi Hariri, imbuhan kata MU di belakang Persepam memberi indikasi bahwa tim ini milik Madura secara umum. Apalagi, satu-satunya klub yang masuk ke divisi utama PSSI hanya Persepam. Dia berharap suatu ketika P-MU menjadi buab bibir karena prestasi yang diukirnya. Lain Hariri lain pula dengan Rasyidi. Pria asal Larangan Pamekasan ini berbahagian tetapi sedih pada saat yang sama. Bahagia karena Madura bangkit melalui P-MU dalam jagat sepakbola. Tetapi, dia juga sedih karena sebagian pemainnya terdiri atas pemain asing. Menurut mantan aktivis di era 2000-an ini, klub Madura yang memanfaatkan pemain asing justru menandakan tak ada pemain yang berkualitas di Madura dan karenanya harus impor. Lebih dari itu, pundi-pundi yang masuk ke P-MU dinikmati warga asing yang insentifnya diyakininya lebih mahal. “Ya begitu, sedih dan bahagia jadi satu,” katanya. (abe)

Oase

MIMPI

Oleh : Abrari Alzael Mutilasi, tidak hanya dilakukan manusia untuk manusia lainnya. Tetapi, mutilasi dapat dilakukan manusia terhadap sesuatu yang lain yang bukan habitatnya. Sebuah truk tronton, setelah dicuri dari Jombang, dijagal di tempat yang sepi, di Madura. Fakta ini seolah-olah kian menegaskan bahwa sebagian dari warga negara ini bertindak sebagai tukang jagal. Ketugangjagalan ini tidak saja bermakna harfiah. Sebab ia bisa terjadi di mana saja sesuai keinginan yang merasa berkuasa atas barang atau sumber daya manusia. Pada birokrasi, seringkali ditemukan SDM tertentu yang karena dekat dengan kekuasaan, ia bisa melesat seperti meteor dan menduduki jabatan yang diantri banyak orang yang lebih dulu hadir di situ. Pada konteks ini, mutilasi tidak hanya pada seonggok jasad manusia tetapi juga pada benda dan sesuatu yang lebih absurd : jabatan. Dari penjagalan (penjegalan) birokrasi ini lahirlah pejabat eselon dan eselor (pengantri di baris belakang yang mendapat layanan lebih awal, Madura). Pada pejabat eselon, karirnya dibangun setahap demi setahap mengikuti prosedur, daftar urutan kepangkatan, dan prestasi yang dimiliki. Sedangkan pada pejabat eselor lebih bersandar pada faktor kedekatan dengan kekuasaan yang berpijak pada garis politik. Model kedua ini mengingatkan pada kebijakan orde baru yang nepotis dan kolutif. Ini juga yang terjadi pada konservasi alam di jagat mana pun. Kecendrungan manusia modern, dalam bahasa Sayyed Husein Nashr disebut nestapa manusia kontemporer, lebih suka mengaduh soal panas. Padahal pada saat yang sama sejumlah warga negara berjamaah dalam mutilasi pepohonan tanpa reboisasi. Akibat dari tidak adanya kesadaran ini menyebabkan ozon di Antartika semakin menganga dan melahirkan luka, memanas! Di republik ini bermimpi yang baik-baik saja sulit, serupa pejabat negara yang enggan dan begitu rumitnya untuk meminta maaf. Mimpi dalam religiusitas hari-hari sangat buruk seperti dikejar anjing. Meski kadang dalam mimpi, anjing tak dapat menyergap, tetapi kaki terasa berat dan bergerak pelan sekali seperti penggalan adegan film-film India yang serba slow motion. Padahal, yang diperlukan hanya kebersahajaan dan kesederhanaan untuk menempatkan sesuatu di tempatnya : selesai. Dalam gugusan galaksi dan bimasakti, garis orbit benda-benda langit beredar di orbitnya masing-masing. Meski tuhan sendiri dan (mungkin) kesepian, tetapi keteraturan itu menjadi langgam yang bisa membuat tuhan tersenyum. Ini menjadi berbeda ketika tuhan menempatkan wakil-wakilnya di bumi. Inharmoni itu diciptakan dan karenanya perlu penjagaan bahkan melibatkan banyak orang. Padahal pangkal dari persoalan sebenarnya karena ada sesuatu yang tidak pas di posisinya tetapi dipaksakan. Saat berjalan di pusat perbelanjaan Grand Park Orchard Singapura beberapa waktu lalu, situasi di kota ini rindang dan teratur. Orang-orang seperti berjalan dan tunduk

pada aturan. Dua jam di pinggir jalan, tidak ddijumpai sopir membunyikan klakson. Para penyeberang jalan berpijak pada garisnya.Suatu hal yang kontraproduktif dengan repubik ini. Bila berkendaraan, sejumlah kendaraan memutilasi jalan raya dan macet. Pemilik kendaraan ini begitu sulit dicari meski kemacetan menyergap. Tetapi karena sopir yang mengakibatkan kemacetan ini sadar negeri ini Indonesia, mutilasi jalan menjadi hal yang lumrah. Menjadi negeri yang lebih baik, memulai dari mimpi yang sempurna seperti Robin McAul menyanyikan lagunya, Teach Me How to Dream. Pada seorang hakim yang pernah tersangkut perkara pidana dan kembali menjadi hakim untuk memutus rangkaian perkara pidana yang pernah dilakukan sang hakim, tentu ini mimpi buruk. Sebagaimana mimpi buruk pada umumnya, seseorang seringkali melakukan hal atau setidaknya terbiasa dengan hal buruk diu sekitarnya. Sebaliknya, mimpi indah dibangun atas rutinitas keindahan diri atau lingkungannya. Masalahnya, apakah negeri ini tidak pernah bermimpi indah, atau setidaknya memiliki angan-angan bermimpi untuk menjadikan sesuatu berbingkai keindahan? Mimpi, satu hal yang kadang dilupakan, dan dianggap tidak penting. Padahal, semua pemenang mengawali segalanya dari mimpi dan begitu pula, umumnya, seluruh pecundang bermimpi pun tak berani. Perihal mimpi ini begitu penting, dari sesuatu yang sama sekali tidak ada lalu diprediksi akan ada, akan terjadi, setidaknya dalam film The Pursuit of Happyness. Film yang bercerita tentang perjuangan keras seorang penjual alat roungent tulang. Kisahnya dimulai dari saat ia menanamkan seluruh tabungannya kedalam bisnis ini. Perjuangannya dimulai pada saat krisis ekonomi mulai menerpa Amerika, dimana alat roungent tulang yang ia jual menjadi suatu kemewahan yang tidak terlalu penting. Hal ini mengakibatkan sulitnya mereka untuk bertahan hidup, dari hari ke hari. Istri dari penjual ini bekerja sebagai tukang cuci baju, dimana sang istri pun masih harus menjaga anak mereka yang notabene masih kecil. Ada satu momen dalam hidup sang penjual ini pada saat ia melewati jalan yang terkenal dengan nama Wallâ&#x20AC;&#x2122;s Street. Ia berpapasan dengan seorang stockbroker, dan ia mulai berpikir, mengapa mereka bisa terlihat begitu bahagia? Mengapa aku tidak bisa? Inikah takdir yang aku harus hadapi? Apa yang membedakan aku dengan mereka? Dari saat itu, ia bersikeras ingin mengubah nasibnya, walaupun samasekali tidak memiliki pengetahuan mengenai saham dan pasar modal. Penjual ini pun mengutarakan tujuannya kepada sang istri, hanya untuk mendapatkan penolakan. Akhir kisah sang penjual ini, berhasil mendapatkan posisi idamannya sebagai seorang stockbroker di perusahaan itu. Ia terus berkembang, hingga akhirnya ia menjadi pendiri dari satu perusahaan keuangan yang besar di Amerika. Sang penjual ini adalah Chris Gardner, pendiri dari Gardners Rich Investment. Tetapi, bermimpi saja tidak cukup untuk menjadikan negeri ini lebih bangkit, berkualitas dan bermartabat. (*)

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011