ROONEY, DINILAI LAYAK KAPTEN TIMNAS INGGRIS PELATIH tim nasional Inggris, Roy Hodgson, menganggap Wayne Rooney layak menjadi kapten timnas Inggris, jika Steven Gerrard memutuskan pensiun. Menurut Hodgson, tak ada lagi pemain Inggris selain Rooney yang layak menggantikan Gerrard. Hodgson telah menunjuk Gerrard sebagai kapten Inggris selama dia melatih. Hodgson mengaku tak ambil pusing mengenai siapa calon penerus Gerrard jika sang pemain pensiun kelak. “Rooney merupakan kapten masa depan Inggris. Kami telah kehilangan
Harga: Rp.2000,Luar Kota + Ongkos Kirim
terbit 16 halaman
beberapa sosok pemain yang telah mengabdi bersama Inggris. Suatu saat nanti, kala Gerrard pensiun, Rooney akan otomatis menjadi kapten. Saya yakin itu,” tegas Hodgson. “Rooney adalah pemain yang luar biasa. Dia hidup untuk sepak bola, dan sepak bola adalah hidupnya. Ada banyak pemain kami yang tetap tampil baik pada usia 33 atau 34 tahun. Mereka bisa melakukan tugas yang baik bersama klub dan negara. Jadi, mengapa bukan Rooney?” lanjut Hodgson. Baca: Rooney ( Halaman 2 )
SELASA, 25 FEBRUARI 2014 NOMOR. 02488 TAHUN VIII
Pemilu serentak tergantung KPU
INTERNASIONAL PM Mesir ajukan pembubaran kabinet PERDANA Menteri Mesir Hazem alBeblawi, Senin (24/2) kemarin, mengatakan kabinet pemeritahan akan segera dibubarkan menjelang pemilihan presiden yang diprediksi akan membawa Jenderal Abdul Fattah al-Sisi ke tampuk kekuasaan. Pemerintahan AlBeblawi dibentuk pada Juli tak lama HAZEM al-Beblawi. setelah militer pimpinan Al-Sisi menggulingkan Presiden Muhammad Mursi, presiden sipil pertama Mesir yang terpilih lewat proses pemilu. “Setelah mempelajari kondisi terkini negeri ini, kabinet memutuskan untuk mengajukan pembubaran kepada Adly Mansour, presiden interim,” demikian pernyataan resmi kabinet. Dalam pidatonya yang disiarkan langsung televisi, Beblawi menyampaikan pujiannya terhadap kinerja pemerintah. “Selama enam atau tujuh bulan terakhir, pemerintah sudah menjalankan tanggung jawab dan tugasnya. Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk membawa Mesir keluar dari situasi buruk,” ujar Beblawi merujuk masalah ekonomi dan keamanan. “Sekarang bukan kepentingan personal yang dikedepankan. Kepentingan negara ada di atas siapapun,” tambah dia. Beblawi menambahkan, pemerintah juga sudah melengkapi langkah pertama dari peta jalan yang disiapkan pemerintah dukungan militer, yaitu dengan menggelar referendum konstitusi pada Januari lalu. Juru bicara pemerintah Mesir, Hany Saleh mengatakan keputusan pemerintah itu diambil karena merasa Mesir saat ini “membutuhkan darah baru”. “Mesir terus maju ke depan. Keputusan ini tidak akan mempengaruhi hubungan luar negeri dan stabilitas dalam negeri,” ujar Saleh sambil menambahkan belum ada informasi terkait menteri yang tetap akan dipertahankan.(komc)
SELEBRITI
Kemendagri: Sepanjang mampu silahkan saja, tidak ada larangan Jakarta—Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, pemilihan legilsatif (pileg) dan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tergantung kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Penyelengara pemilihan kepala daerah itu kan KPU, sepanjang KPU mampu, dia dapat melaksankan, tidak berbasis anggaran dan ada aturan, silahkan saja, tidak ada larangan,” kata staf ahli Mendagri bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Donnyzar Moenik, Jakarta, Senin (24/2). Dia menambahkan, pilkada serentak sudah pernah dilakukan di sejumlah provinsi. Jadi sudah bukan hal baru, walau hanya di beberapa tempat.
Jika KPU Mampu Silahkan Saja....
Baca: Pemilu ( Halaman 2 )
PENYADAPAN
SENGEKTA PEMILUKADA
Badan Intelejen Negara dipanggil DPR Jakarta—Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri menggelar rapat dengan Badan Intelijen Negara (BIN) hari ini, Senin 24 Februari 2014. Rapat dilakukan untuk berkoordinasi menjelang Pemilu 2014 apalagi, saat ini sudah banyak tokoh-tokoh politik yang mendapat teror. “Ini penting karena tahun politik, pemerintah bertanggungjawab atas suksesnya pemilu, salah satunya intelijen, deteksi dini, karena ancaman teror tokoh-tokoh politik sudah mulai terjadi,” kata Anggota Komisi I Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Jakarta. Rapat ini, kata Tjahjo, untuk mempertegas agar
BIN bisa menjaga Pemilu berjalan dengan aman dan tertib. “Berikan hak-hak politik untuk warga negara, jangan sampai diintimidasi,” katanya.
Saat ini saja, Tjahjo melanjutkan, tokoh politik seperti Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah disadap
GUBERNUR DKI Jakarta, Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri diduga telah disadap dan dibuntuti.(foto: ist)
dan dibuntuti. “Itu bukan sekedar penyadapan, tetapi teror. Ini masalah dalam negeri, saya kita BIN, polri diam-diam sudah mengusut,” kata dia. Pekan lalu, Tjahjo mengungkap temuan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur Jakarta Jokowi. Jokowi yang merupakan kader PDIP saat ini tokoh terpopuler dalam pencalonan Presiden 2014 berdasarkan temuan sejumlah lembaga survei. Politisi senior PDIP, Sidarto Danusubroto, mengatakan, penyadapan yang dilakukan kepada Gunernur DKI Jakarta Joko Widodo, dilakukan oleh orang profesional. Baca: Badan ( Halaman 2 )
Kewenangan MK kembali digugat Jakarta—Kewenangan Mahkamah Konstitusi menangani sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) kembali digugat. Para pemohon menilai undang-undang yang memberikan kewenangan kepada MK untuk menangani sengketa pemilukada dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Gugatan tersebut diajukan empat pemohon, yaitu Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (pemohon I), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (pemohon II), Joko Widarto (pemohon III), dan
finansial yang berpotensi ganggu stabilitas sistem keuangan. Aturan pungutan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yakni 12 Februari 2014. “Tentu akan kita terus lakukan sosialisasi lanjutan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Jakarta, Senin (24/2) kemarin.
Achmad Saifudin Firdaus (pemohon IV). Dalam perkara Nomor 97/PUUXI/2013 itu, para pemohon menyoroti pasal 236C UU No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 29 ayat 1 huruf e UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. “Dari hasil kajian, seminar, dan diskusi yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pilkada adalah inkonstitusional,” kata juru bicara FKHK, Ryan Muhammad, Senin (24/2). Ryan juga menyinggung kasus suap yang melibatkan Mantan Ketua MK, Akil Mochtar dalam 15 sengketa pilkada di MK. Kasus itu, kata dia, menghancurkan wibawa, kehormatan, dan kepercayaan terhadap MK. Para pemohon berpendapat pasal 236C UU Pemda dan pasal 29 ayat 1 huruf e UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Menurut mereka, pasal itu hanya membatasi ruang lingkup kewenangan MK kepada sebatas pemilu saja, bukan pemilukada.
Baca: Pungutan ( Halaman 2 )
Baca: Kewenangan ( Halaman 2 )
PEREKONOMIAN
Pungutan Otoritas Jasa Keuangan mulai berlaku Jakarta—Otoritas Jasa Keuangan kini sudah dapat menarik pungutan kepada seluruh perusahaan yang melakukan jasa keuangan di tanah air. Sebab, lembaga supervisi itu telah mendapatkan persetujuan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK. Dalam peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang
VIVIAN HSU
Pesta pernikahan di Bali ARTIS Taiwan, Vivian Hsu, telah resmi menjadi istri dari pengusaha kelahiran Indonesia, Sean Lee. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada 5 Februari lalu di Singapura. Pernikahan dilakukan secara diam-diam. Namun, setelah kabar pernikahannya ramai dibicarakan, Vivian akhirnya membuka suara. Melalui akun Facebook, artis cantik ini menjelaskan secara detail soal pernikahannya. Ia pun berjanji akan tetap berkarier sebagai artis. Seperti dikutip dari Yahoo, setelah menikah, mereka akan menggelar pesta pernikahan di dua negara. Pertama, Vivian akan menggelar pesta di kampung halamannya, Taiwan. Baca: Pesta ( Halaman 2 )
Yudhoyono, OJK mulai menarik pungutan kepada perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penarikan iuran ini berupa biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelahaan atas rencana aksi korporasi. Di samping itu, pungutan ini ditarik untuk biaya tahunan dalam rangka pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penelitaan. Besaran iuran bervariasi. Sebagai contoh, industri perbankan dikenakan biaya sebesar 0,045% atas aset. Pungutan ini ditarik berdasarkan tahun buku berjalan yang telah menjalani proses audit. Pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap setiap kuartal. Peraturan ini juga mengenakan sanksi bagi
industri keuangan yang terlambat dalam melakukan pembayaran. Adapun bentuk sanksinya adalah denda sebesar 2% dari besar iuran tiap bulannya, maksimal 48%. OJK juga dapat memberi keringanan untuk tidak menarik pungutan hingga 0% kepada industri yang diawasinya. Dengan catatan, industri tersebut tengah mengalami permasalahan
Tingkatkan Pendanaan bagi orang miskin Paus Fransiskus bentuk Kementerian Keuangan Vatikan Paus Fransiskus, Senin (24/2), membentuk kementerian keuangan baru untuk mengelola masalah perekonomian Vatikan sekaligus untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan pendanaan bagi orang miskin. PEMBENTUKAN kementerian keuangan baru ini menyusul serangkaian skandal korupsi dan pencucian uang yang terjadi di Bank Vatikan. Kementerian keuangan ini akan dipimpin Kardinal George Pell dari Austria
yang akan mempersiapkan anggaran tahunan Vatikan dan menerapkan standar akuntansi dan sistem pelaporan internasional. “Bapa Paus mengumumkan sebuah struktur kordinasi baru untuk urusan ekonomi dan administrasi untuk
NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)
Vatikan,” demikian pernyataan resmi Vatikan. Vatikan menambahkan, langkah ini diambil sesuai dengan rekomendasi yang diajukan para kardinal penasihat Paus, termasuk komitmen untuk lebih mengikuti standar internasional.
“Perubahan ini akan memastikan penggunaan sumber daya lebih baik, meningkatkan dukungan untuk berbagai program, terutama kerja kami untuk orang miskin,” tambah Vatikan. Baca: Paus ( Halaman 2 )
PAUS Fransiskus.
KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com