Identitas mei juni 2013

EDISI 98, MEI-JUNI 2013, Harga Rp. 6.000,-

DIBAWAH kendali “Masinis” handal Hanny Sondakh, Kota Bitung sering didengung-dengungkan sebagai salah satu daerah di Tanah Air yang mempunyai agenda dahsyat bertaraf internasional.

Akibat dengungan tersebut, sejumlah Kabupaten/ Kota di Indonesia pun melirik dan tertarik untuk melakukan kegiatan Studi Banding di daerah yang juga dikenal dengan julukan Kota Cakalang.

Sayangnya, kerja keras dan usaha pemerintah untuk memajukan daerah ini masih dinilai oleh sejumlah masyarakat hanya merupakan fatamorgana. “Bitung masih jauh dari apa yang diharapkan dan yang sering didengung dengungkan selama ini,”ujar salah satu warga yang tak mau identitasnya dipublikasikan.

HALAMAN 3

Warga Sea I Minta Masuk Wilayah Manado HALAMAN 8

Penyaluran Dana Parpol Minsel Tertunda HALAMAN 13

Sajow: Penataan Birokrasi Baik Harus Dilakukan HALAMAN 11

OPINI

2 2

EDISI 98, MEI-JUNI 2013

JANGAN PILIH WAKIL RAKYAT “GAPTEK” OLEH: KEDSI MONINGKEY

D

AFTAR calon sementara (DCS), dari Parpol-Parpol yang ada di Sulawesi Utara telah diserahkan di KPUD Se-Provinsi. Dari hasil perolehan DCS-DCS yang sudah di tetapkan masih banyak bermunculan nama-nama yang saat ini masih menduduki sebagai Legislatif. Dari pengamatan penulis banyak diantara Bakal Calon Sementara yang menurut hemat saya ‘maaf’ tidak menguasai ilmu teknologi informatika (gaptek).

Di era kemajuan globalisasi para calon anggota legislatif baik di Kabupaten/KotaProvinsi diharuskan minimal menguasai penggunaan komputer. Belajar dari pemda

DKI Jakarta untuk jabatan Lurah diadakan uji kompetensi di bidang Teknologi Informatika (IT), hal ini pun seperti apa yang dikatakan oleh Bupati Wonosobo, Drs. H.A. Kholiq Arif , M.Si dalam acara peresmian Layanan Pengadaan Barang-Jasa Secara Elektronik (LPSE) di SMK Informatika tanggal 2 Mei 2011 “Dalam menyongsong era teknologi informasi serta mendorong terwujudnya E-Government, maka seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dituntut untuk menguasai teknologi informasi. Bagi

pejabat yang tidak mau belajar komputer, jangan salahkan saya apabila nantinya tergeser,” ungkapnya.

Kakanwil Kemenag Prov.

Jawa Barat, H. Saeroji, menghimbau kepada para pejabat yang berada di lingkungan Kementerian Agama untuk "melek" dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Menurutnya, sudah bukan jamannya lagi seorang pejabat tidak mengetahui perkembangan informasi kebijakan Kementerian Agama, karena tidak dapat menggunakan

teknologi.

Bercermin dari beberapa refrensi yang pada intinya penjabat baik Eksekutif maupun Legislatif penting menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dalam memacu kemajuan daerah disegala lini, maka KPUD Se-Provinsi Sulawesi Utara Perlu melakukan uji kemampuan dan pelatihan TIK bagi para DCS untuk menjadi calon tetap (DCT). Mengingat saat ini para Wakil Rakyat harus mempunyai wawasan yang luas untuk dapat mengawal aspirasi rakyat Sulawesi Utara dan dapat bersaing dengan daerah lain. Jangan buat Rakyat Sulut dipermalukan dengan memilih Wakilnya yang mendapat sebutan “Gaptek”. Semoga Tidak. (***)

EDITORIAL Peristiwa Naas Pantai Tulap

PENGAWASAN ORANG TUA DAN PEMERINTAH DIPERTANYAKAN

P

ERISTIWA naas Pantai Tulap mengundang kesedihan.

Atmosfer kepedihan yang melingkupi Desa Liningan masih terasa dan meninggalkan kenangan bagi keluarga yang berduka.

Tak pelak pengawasan orang tua dan pemerintah menjadi sorotan dan dipertanyakan, bahkan seakan dipersalahkan oleh sebagian warga yang mendengar kabar heboh ini.

Menurut komentar para warga yang berhasil dirangkum Tim IDENTITAS, kejadian ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap korban. Di mana, para orang tua seharusnya mengawasi anak-anak mereka dimana pergi dan berada.

“Seharusnya mereka harus

mencari tahu terlebih dahulu kemana pergi anak-anak, sehingga bisa dicegat apabila pergi ke tempat dianggap berbahaya,” ujar mereka.

Demikian halnya dengan pemerintah. Akibat lemahnya pengawasan disetiap objek wisata yang ada sehingga menimbulkan dampak buruk bagi para pengunjung.

“Seharusnya lokasi rekreasi seperti pantai, pemerintah harus membentuk Tim Pemantau atau Penyelamat seperti dalam film Bay Watch,” ujar mereka.

Oleh karena itu, peristiwa ini merupakan pelajaran keras bagi para orang tua dan pemerintah dalam menyikapi kedepan sehingga tidak menimbulkan korban baru.

Sebagaimana yang kita ketahui, puluhan remaja Desa Liningan

berjumlah 69 orang, awalnya bertamasya di Pantai Lalumpe. Belum merasa puas, mereka sepakat menuju ke Pantai Tulap yang lokasinya berdekatan dengan Pantai Lalumpe. Disitulah nyawa

sepuluh remaja melayang.

Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu (25/05) sekitar pukul 14.00 Wita.

Dugaan sementara korban meninggal akibat air pasang dan arus laut. (*)

STOP PRESS Untuk menghindari pencatutan nama media TABLOID IDENTITAS dan WWW.IDENTITASNEWS.COM yang digunakan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, kepada para pembaca dan relasi yang menemukan nama yang tidak sesuai dengan nama-nama yang tertera dalam box redaksi, kiranya dapat segera menghubungi redaksi, dinomor 0812 4411 011, 0852 9810 8432

Penerbit : CV. Lentera Wangun Lestari Pemimpin Umum: Efraim Lengkong Pemimpin Perusahaan: Juliana CL Wongkai SE, Advisor Hukum: Dantje Katuuk,SH Pemimpin Redaksi: Efraim Lengkong Redaktur Pelaksana: Djamal Kerubim Sassoeng, SE, Redaktur Eksekutif: Melfin Osak, Reporter: Melfin, San Fransisco Manossoh Layout: Ryo Kindangen, IT/Penata Bahasa: Ketsy Moningkey Minahasa-Tomohon: Fredi Tumbo, Minahasa Selatan:Jeferson Karundeng, Minahasa Tenggara:Fredy Kawombon, Bolaang Mongondow Raya, Kepala Biro : Jhon A. Waluyan, Koresponden: Arman Muno, Ade Muno, Ferra Koho, Nurhamidin, Rommy M, Hendra S, Bolsel: Rizal M.A Sum Koresponden Jakarta: Gideon Jahja,- Bitung: Ryo, Minahasa Utara:Alamat Redaksi: Jln.Sea Satu Blok S No.7 Phone: 0431-832746, 0431- 3432864 E-mail: tabloididentitas@yahoo.co.id No Rekening Bank Sulut (0170211019380-8)-(001.02.11.059652-1 Redaksi juga menerima tulisan Opini dengan jumlah maximal 1100 karakter + foto dan dikirim langsung ke: E-mail: tabloididentitas@yahoo.com Wartawan Tabloid IDENTITAS dilengkapi tanda pengenal serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, serta dilindungi Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999.

3 3

LIPUTAN KHUSUS EDISI 98, MEI-JUNI 2013

Pusat Kota Bitung

BITUNG DISELIMUTI

FATAMORGANA

DAN LIPS SERVICE Dibawah kendali “Masinis” handal Hanny Sondakh, Kota Bitung sering didengung dengungkan sebagai salah satu daerah di Tanah Air yang mempunyai agenda dahsyat bertaraf internasional.

Akibat dengungan tersebut, sejumlah Kabupaten/Kota di Indonesia pun melirik dan tertarik untuk melakukan kegiatan Studi Banding di daerah yang juga dikenal dengan julukan Kota Cakalang.

S

AYANGNYA, kerja keras dan usaha pemerintah untuk memajukan daerah ini masih dinilai oleh sejumlah masyarakat hanya merupakan fatamorgana. “Bitung masih jauh dari apa yang diharapkan dan yang sering didengung-dengungkan selama ini,”ujar salah satu warga yang tak mau identitasnya dipublikasikan.

Semua bayang-bayang ilusi secara tak sadar dibuktikan oleh Pemerintah sendiri, karena seluruh program yang

dicanangkan belum ada satupun yang berjalan sesuai rencana, termasuk pelabuhan bitung akan dijadikan International Hub Port (IHP) yang katanya Gubernur Sulut SH Sarundajang telah disetujui masuk Master Plan Percepatan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Pelabuhan Bitung memenuhi syarat untuk jadi IHP karena merupakan bibir pacific,” kata Sarundajang.

Belum terwujud IHP, sorga telinga juga disampaikan Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Menurutnya, Kawasan Bitung mutlak karena akan menjadi Gate Way (Pintu gerbang) International. “Saya akan jadikan International Hub Port. Kalau sudah internasional maka semua produk Sulut dan Sulawesi harus lewat disini dan itu tantangan,” katanya.

Minapolitan Evaluasi Minapolitan Kota Bitung yang dipimpin oleh Sekkot Bitung Edison Humiang bersama sejumlah instansi dan Pelabuhan Perikanan Samudera bersama (PPS) Kota Bitung belum lama ini, hanya sebatas saling tukar informasi dan mendengar atau berkembangnya berbagai ide, gagasan serta berbagai hal yang tidak perlu dilakukan. Pasalnya, evaluasi tersebut hanya melibatkan pengusahapengusaha ikan tanpa melibatkan nelayan tradisional sesuai dengan tujuan kota Minapolitan sebagai Kota Ikan.

KEK Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang baru saja dilantik harus bekerja keras mewujudkan harapan Kota Bitung untuk menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia Timur. Mengapa? Hal ini disebabkan hampir seantero warga Sulut sudah menantikan wacana yang berkembang semenjak Hanny Sondakh dilantik sebagai orang nomor satu di Bitung.

Bukan tidak mungkin, Pansus yang

telah dibentuk DPRD Provinsi Sulut hanya sekedar memberikan harapan bahwa KEK akan segera terwujud. Pasalnya, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, nama Kota Bitung masih tertera sebagai salah satu wilayah yang berada dalam daftar tunggu penetapan KEK dari sekian banyak daerah. “Mudahanmudahan tahun ini sudah bisa ditetapkan, namun yang jelas Kota Bitung sudah masuk waiting list di Dewan KEK,” ujarnya ketika berkunjung ke Kota Bitung, Jumat (5/4) 2013 lalu.

Lebih miris lagi ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan kalau belum ada undangan untuk kota Bitung membahas masalah KEK. “Sampai saat ini belum ada undangan untuk melakukan pertemuan membahas masalah KEK,” pungkasnya.

Merasa tidak puas Wakil Walikota Bitung Max Lomban bersama rombongan melakukan pertemuan dengan Aryanthi Baramuli Putri terkait masalah KEK Kota Bitung pada tanggal 19 Maret 2013.

“Kesiapan Kota Bitung lewat pelabuhan bongkar-muat yang sudah siap berkorelasi dengan KEK nantinya, secara administrasi Kota Bitung sudah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, hanya tinggal menunggu keputusan dari pusat,” kata Lomban.

Baramuli sendiri hanya bisa menjanjikan. “Bersama-sama Provinsi Sulut, kami akan memperjuangkan realisasi KEK Kota Bitung di pusat,” katanya, sambil meminta dukungan doa dari semua elemen masyarakat Sulut khususnya Kota Bitung.

Sementara itu dari pantauan IDENTITAS, tak bisa dipungkiri kalau Bitung masih jauh dari apa yang diharapkan dan yang didengung-dengungkan. Wajah Kota Bitung masih di selimuti asap polusi yang ditimbulkan oleh pabrik-pabrik ikan termasuk polusi udara yang menimbulkan bau tak sedap di hidung. Ini membuktikan kurangnya pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung. Bahkan tumpukan besi-besi tua masih menghiasi wajah Kota Bitung.

Demikian halnya dengan permasalahan tanah yang tidak kunjung padam akibat lemahnya hukum dan penerapan adat (Bitung masih merupakan tanah adat minahasa - red) termasuk tanah pulau Lembeh yang belum ada kejelasan siapa pemiliknya.

Tak lepas dari semua yang tertulis di atas, masyarakat kota Bitung yang hidup dibawah garis kemiskinan seakan ditutupi Pemkot Bitung lewat program-program yang masih jauh dari harapan (Lips Service).

Akibatnya, tingkat kriminalitas dan prostitusi menghiasi Kota Cakalang.

Fenomena ini mencerminkan sebagian masyarakat belum siap menerima tantangan agenda-agenda yang di gelontorkan Pemerintah Kota Bitung, sehingga menarik issue baru, di mana ‘Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin’. Apakah hanya sekedar buaian atau Lips Service? Hanya pemangku kekuasaan di Bitung yang bisa menjawabnya.

Selain itu, kinerja lembaga penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi yang mengendap di Pemkot Bitung belum ada kejelasan. Seperti dilansir dari salah satu media online di Sulut, aroma tak sedap yang tercium seputar praktik dugaan korupsi, di periode kedua, kepemimpinan Walikota Bitung Hanny Sondakh dan Wakil Walikota Max J Lomban, mulai merebak.

Adalah Berty Lumempouw, aktivis anti korupsi yang mengungkap sejumlah temuan kasus korupsi di Kota Cakalang, antara lain kasus dugaan mark-up Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pengadaan lahan pasar Sagerat senilai Rp 3 Miliar tahun 2007, dugaan korupsi bantuan peralatan Sawmill terminal kayu bantuan dari Kementerian Perindustrian senilai Rp 8 Miliar tahun 2007, dugaan penyimpangan dalam penataan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang diduga fiktif senilai Rp 6 Miliar tahun 2006 2007, serta dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun 2008 dan tahun 2010.

Menurut pengakuan Lumempouw diduga ada didompleng kekuatan 'si penguasa' sebab kasus dugaan korupsi pengadaan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang digunakan membangun Kantor Pengawasan DKP Kota Bitung dengan kerugian negara mencapai Rp 3,5 Miliar pada Tahun 2007 juga sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Mabes Polri.

"Kasus HGU pembangunan kantor DKP Kota Bitung ini sudah saya laporkan ke Mabes Polri dan KPK, karena kuat dugaan ada kerugian uang negara yang nilainya cukup besar,"tutur Lumempouw.

Ia juga menyoroti bahwa prestasi yang diraih Kota Bitung selama ini hanya untuk menutupi borok sesungguhnya. “Ternyata Kota Bitung yang dipimpin Walikota Hanny Sondakh dan Wakil Walikota Max J Lomban tak sewangi prestasi yang terus digaungkan itu,” katanya. (efl)

TOP NEWS

2 4

EDISI 98, MEI-JUNI 2013

Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

5 CARA PEMERINTAH JADIKAN PNS SEPERTI KARYAWAN SWASTA Pemerintah RI melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) saat ini sedang menyiapkan Rancangan UndangUndang (RUU) Aparatur Sipil Negara. Beleid tersebut dijanjikan bakal mengubah kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi tidak jauh berbeda dari karyawan yang bekerja di sektor swasta. akil Menteri Kemenpan-RB Eko Prasodjo mengakui, selama ini PNS dinilai masyarakat kualitas kerjanya kalah dari pekerja swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena itu, dalam RUU tersebut, dimasukkan beberapa insentif dan kebijakan khusus supaya pola kerja PNS tidak kalah dari karyawan nonpemerintah.

Adapun salah satu usulan Kemenpan-RB paling mencolok adalah memecat PNS yang tidak punya kinerja bagus dalam kurun waktu tertentu.

Fenomena PNS malas tapi tetap naik pangkat selama ini memunculkan anekdot getir di masyarakat, bahwa pegawai negeri itu PGPS alias Pintar Goblok Pendapatan Sama.

“Selama ini PNS itu sekali diangkat sampai pensiun tidak bisa diberhentikan padahal kinerjanya tidak bagus,”kata Eko mengakui, seperti dikutip dari www.merdeka.com, Jumat (17/5) lalu .

Eko pun mengatakan RUU itu sudah selesai dipersiapkan di internal kementeriannya dan siap diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Ini untuk menciptakan birokrasi yang kuat,” tandasnya.

Bahkan, Kemenpan-RB ngebut dengan menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan RUU itu walau DPR belum setuju. Sehingga dalam waktu dua tahun ke depan atau sekitar 2015, program “swastanisasi” birokrasi ini bisa diterapkan.

Ingin tahu apa saja rencana pemerintah menggenjot kinerja PNS agar setara karyawan swasta? Simak data yang telah dihimpun merdeka.com berikut:

W

1. 4 tahun tak becus kerja, PNS bisa dipecat Salah satu pasal dalam RUU Aparatur Sipil Negara paling progresif adalah kewenangan negara memecat PNS yang tidak menunjukkan kinerja maksimal. Batas waktunya adalah empat tahun berturut-turut. Selama ini, PNS tidak bisa dipecat kecuali melanggar hukum.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo mengatakan sebelum dikeluarkan, PNS yang berkinerja buruk akan mendapat peringatan pertama.

Apabila dalam waktu tiga tahun tidak menunjukkan performa yang meningkat, maka PNS itu mendapat peringatan. Di tahun keempat dia harus menjalani tes, bila tak lulus maka sanksi pemecatan dijatuhkan.

Penilaian soal pemecatan itu akan didasarkan pada hasil pengawasan dan pengujian Satuan Kinerja Pegawai di tiap instansi.

“Kita akan mulai menerapkan, setiap orang punya satuan kinerja individu, penentuan kinerja, ada Satuan Kinerja Individu dan Satuan Kinerja Pegawai 3 tahun berturut-turut tidak perform dia diberikan peringatan satu, tahun keempat tidak lulus bisa diberhentikan,”ujar Eko dalam suatu diskusi di Jakarta, Kamis (16/5) lalu.

2. Gaji PNS disesuaikan standar swasta Insentif lain dalam RUU Aparatur Sipil Negara supaya PNS dapat meningkatkan kinerjanya adalah dengan menambah remunerasi. Menurut Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Eko Prasodjo, percaya menyamakan standar gaji dengan swasta akan menarik minat lulusan universitas terbaik di Indonesia supaya masuk birokrasi.

Menurutnya, selama ini, putra terbaik bangsa kurang tertarik menjadi PNS lantaran gaji yang kalah dari perusahaan swasta, baik nasional maupun asing.

Dalam realisasinya, aturan remunerasi yang anyar ini paling cepat diterapkan untuk pegawai baru (fresh graduate). Eko berharap, gaji PNS anyar itu nantinya setara karyawan swasta dengan tingkat jabatan sama.

“Jadi sama-sama lulusan ekonomi 0 tahun, dia kurang lebih punya pendapatan yang sama untuk tingkat jabatan itu. Prinsipnya, kita mau menciptakan kompensasi yang layak, ukurannya apa, yaitu fairness dapat gaji yang sesuai dengan jabatannya di swasta, kita ingin itu 90-100 persen (kesamaannya),” ujarnya.

3. Gaji tinggi hanya untuk PNS yang bekerja keras Meski berjanji menyetarakan pendapatan PNS dengan karyawan swasta, pemerintah tidak ingin para abdi negara itu berleha-leha.

Pemberian gaji tinggi, disertai bonus dan tunjangan, hanya untuk mereka yang bekerja keras.

Eko Prasodjo menegaskan bahwa akan dibentuk Satuan Kinerja Pegawai di tiap instansi pemerintah. Tugas lembaga ini menilai kinerja pegawai negeri.

“Jadi sekarang kita gabungkan sebagai konsep performance base. Jadi gaji disesuaikan dengan kinerja yang dicapai,”katanya.

Buat memuluskan niat itu, pemerintah sedang melakukan pembahasan RPP penggajian dengan berdasar pada grading dan step. Jadi walau jabatannya sama tetapi memungkinkan jika gajinya berbeda.

“Grading itu adalah posisi jabatan, beban kerja tanggung jawab dan resiko pekerjaan, step itu adalah step kinerja. Jadi orang itu bisa sama-sama Sekretaris Jenderal, bisa punya grading yang berbeda, karena tergantung kinerja yang dicapai. Bahkan nanti ada annual performance,”paparnya.

4. Seleksi ketat dengan passing grade Kemenpan-RB mengakui kualitas PNS yang diterima tidak merata. Ada CPNS yang pintar, tapi ada juga yang kurang cakap. Kondisi itu membuat kinerja abdi negara tak sebagus swasta. Ditambah lagi, lulusan terbaik universitas top tanah air malas mendaftar jadi PNS. Wamenpan-RB Eko Prasodjo bertekad meniru cara Cina merekrut PNS. Yaitu mengupayakan supaya 1 persen pelajar terbaik di seluruh Indonesia direkrut menjadi PNS saat ada pembukaan pendaftaran PNS. “Rekrutmen manajemen kepegawaian yang dibangun itu harus seperti Cina. Satu persen orang terbaik di Cina masuk ke dalam birokrasi. Jadi, satu persen orang terbaik di Indonesia itu harusnya masuk di birokrasi, itu target kita,” ungkapnya.

Buat mewujudkannya, dia mengatakan

sejak rekrutmen PNS tahun lalu, pemerintah sudah menerapkan sistem passing grade (nilai minimal kelulusan). Sejak Indonesia merdeka, sistem rekrutmen PNS hanya berdasar kuota formasi. Pemerintah tetap meloloskan calon dengan nilai ujian buruk, hanya karena kuota yang dibutuhkan belum terisi semua.

Dia menegaskan, penerapan passing grade bakal membuat sogok menyogok mustahil.

Sebab hanya mereka yang lulus tes diterima jadi pegawai negeri.

“Sekarang kita butuh 20 orang kalau yang lulus cuma 5 yang kita ambil 5, nah itu sejarah pertama, tahun lalu sudah kita terapkan,” ujar Eko. 5. Masa kerja Eselon I dan II dibatasi serta bisa degradasi jabatan PNS Eselon I dan II kementerian/lembaga selama ini didasarkan pada masa pengabdian.

Jika sudah sampai pangkat Direktur Jenderal atau Direktur, maka mereka akan tetap di posisi tersebut sampai pensiun.

Wamenpan-RB Eko Prasodjo mengatakan dalam RUU tersebut, tradisi itu bakal dihapus.

Seorang dirjen atau direktur hanya boleh menjabat selama lima tahun. Mereka yang berminat, bisa bekerja lagi di posisi itu, namun harus melalui seleksi dan melamar kembali.

“Eselon I dan II maksimal jabatan lima tahun. Setelah lima tahun masa kerjanya, kalau mau jabat kembali dia re-apply,” kata Eko. Tidak cuma dibatasi, jika gagal tes, seorang Dirjen atau Sekjen bisa mengalami “degradasi” jabatan hanya menjadi direktur, alias turun ke posisi eselon II. Eko yakin dengan skema seperti itu, maka bakal tercipta birokrasi kuat dari eselon I hingga IV. “Kalau misalnya eselon I tidak lulus kompetensi, ya bisa bertahan atau dalam beberapa waktu kemudian di-downgrade ke eselon II,” tegasnya.

KOMISI II TUDING PEMERINTAH TAKUT Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar mengatakan, Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) diharapkan rampung sebelum tahun 2014 mendatang.

Namun pemerintah sampai saat ini tidak berani mengambil keputusan. Padahal RUU itu diharapkan bisa mensukseskan Pemilu 2014.

Pemerintah dikabarkan telah melakukan rapat dengan jajaran terkait dan meminta perpanjangan waktu untuk pembahasan RUU itu.

“Pemerintah tidak berani,” ujar Agun kepada lensaindonesia.com, Jumat (17/5) lalu.

Menurut politisi senior partai Golkar ini, dirinya sebagai perwakilan dari Komisi II sangat menyesalkan sikap pemerintah yang meminta perpanjangan kembali pembahasan RUU ASN. Pasalnya, pembahasan sudah tertunda selama dua kali masa sidang.

Namun pemerintah masih saja menunda dengan alasan selalu disibukkan dengan agenda Pemilu. Padahal, pemilu tidak akan memberikan manfaat jika birokrasi belum direformasi.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melangsungkan rapat di Jakarta, Selasa (14/5) lalu, untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara, bersama sejumlah jajarannya.(mdk/li)

2 5

SEPUTAR SULUT

Manfaat Tol Manado-Minut Bitung Dinikmati Bersama MANADO-Jalan tol Manado-Minut-Bitung dipastikan mulai action pada Oktober 2013 ini. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Dr. S.H. Sarundajang ketika memimpin rapat monitoring percepatan pembebasan jalan tol Manado-Minut-Bitung, Senin (13/5) di ruang WOC. Rapat monitoring yang dihadiri langsung oleh Walikota Bitung Hanny Sondakh dan Bupati Minahasa Utara Sompie A. Singal tersebut kebanyakan membahas tentang masalah pembebasan lahan dimana berdasarkan laporan dari setiap Kepala Kecamatan pada prinsipnya sudah tidak ada masalah lagi. “Manfaat jalan tol dapat dinikmati banyak orang.

Untuk itu saya mengimbau Kabupaten/ Kota yang akan berurusan dengan pembebasan lahan dapat lebih serius menanganinya. Berikan penjelasan sebaik mungkin jika didapati ada kendala soal pembebasan lahan,’’ ujar Gubernur yang pada kesempatan tersebut juga didampingi oleh Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil.

Lebih lanjut pemegang sertifikat Kursus Land Reform dan Tataguna Tanah ini menjelaskan, berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum khususnya pada Pasal 10 dikatakan bahwa tanah untuk kepentingan umum diantaranya digunakan untuk pembangunan pertahanan dan kemanan nasional, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, dan sebagainya.

Dimana pengadaan tanah tersebut diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. “Berikan penjelasan secara baik kepada warga yang lahannya akan dilalui jalur jalan tol. Terkait soal nominal ganti rugi, Panitia ganti rugi tanah harus benar-benar paham aturan agar tidak ada pihak yang keberatan atau merasa tidak adil dengan pihak lain terkait penetapan NJOP,” tegasnya sembari mengingatkan semua pihak bahwa pembangunan jalan tol Manado-MinutBitung ini merupakan proyek nasional dimana multiplier effect dari pembangunannya akan besar manfaatnya untuk semua pihak. Jadi kalau selama ini ada image yang mengatakan bahwa proyek ini terkesan hanya proyek Pemprov adalah salah besar.

Sesuai rencana pembangunan jalan tol sepanjang 39 km tersebut sudah dianggarakan sebesar Rp 4,5 triliun.

Dimana khusus pembebasan lahan warga itu menjadi pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Pemerintah Provinsi, bahkan dalam UU nomor 2 tahun 2012 Pasal 11 ditekankan bahwa untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah daerah. Atas dasar tersebut, Gubernur sangat berharap agar pihak yang terkait pembebasan lahan harus paham betul dengan aturan aturan yang ada khususnya yang menyangkut rencana strategis, rencana tata ruang wilayah, dan rencana pembangunan nasional/ daerah.

Dalam pasal 19 UU nomor 2 tahun 2012 secara jelas dikatakan bahwa Panitia pembebasan lahan wajib melakukan konsultasi public dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak, dimana selanjutnya kesepakatan yang ada dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Atas dasar kesepakatan tersebut, pihak yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh pihak yang memerlukan tanah. (sco)

EDISI 98, MEI-JUNI 2013

Terkait Isu Negatif Jejaring Sosial

Pemprov Sulut Tetap Komit Membangun Tanpa Korupsi MANADO-Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakataan, tetap dilandasi dan diinspirasi oleh semangat dan budaya "Membangun Tanpa Korupsi (MTK)".

Nilai dan etika MTK ini yang mendasari, menjiwai dan melingkupi implementasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta menjadi instrumen evaluasi dan pengawasan bagi kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Provinsi Sulut.

Hal ini sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN serta UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jadi jika ada yang menyebarkan isu negatif yang provokatif dan bersifat tuduhan yang menjelek-jelekan pemerintah, silahkan dibuktikan, siapa, kapan, dimana, informasikan. Jika tidak terbukti itu berarti fitnah, dan harus diproses di jalur hukum. Jangan menyebarkan fitnah,

S.H. Sarundajang karena itu menghambat semangat, kreativitas dan inovasi untuk membangun," demikian pernyataan Gubernur Sulut, Dr. S.H. Sarundajang, menyikapi berita yang beredar di salah satu jejaring soSial, Kamis malam (17/5) yang disebarkan oleh Akun Palsu dengan nama "Daniela Tambunan".

Lebih lanjut menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Sulut bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, aparat pemeriksa dan seluruh jajaran bersama-sama tetap bersinergi berperang dengan korupsi, dan pemerintah selalu mengajak berbagai komponen strategis masyarakat, termasuk Pers/media massa untuk bersama-sama melakukan kontrol dan bahkan melaporkan jika terbukti ada pejabat pemerintahan yang melakukan tindak pidana korupsi. "Tidak benar Pemprov menyogok media massa untuk menutupi tindak pidana korupsi pejabat pemprov,” tegasnya.

Dijelaskannya bahwa Membangun Tanpa Korupsi harus menjadi nilai, etika, norma dan budaya pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara dalam melaksanakan agenda-agenda strategis ke depan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat, apalagi Sulawesi Utara pada tanggal 2 Mei 2013 lalu telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. (sco)

Sejarah GMIM Karunia Malalayang

Gereja GMIM Karunia Malalayang pada tanggal 26 Mei 1996, sehingga pada tanggal itu juga ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Jemaat GMIM Karunia Malalayang sampai sekarang menginjak HUT yang ke-17. (fin) ERBENTUKYA Jemaat GMIM Karunia Malalayang Sea I, berawal dari kunjungan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Bukit Moria Malalayang, Pdt. Coor Wowor, S.Th, pada Tahun 1995.

Pada waktu itu, jemaat mula-mula yang beribadah hanya terdiri dari 5 Keluarga. Masing-masing: Keluarga Simbar –Tumangkeng, Keluarga RoriWilar, Keluarga Mumpel-Lapian, Keluarga Winerungan-Waroka, dan Keluarga Pandey-Warembengan. Ibadah tersebut diadakan di rumah Keluarga Rori-Wilar.

Dengan demikian kelima keluarga tersebut tergabung sebagai Jemaat GMIM Bukti Moria Kolom 7, dengan Penatua Bpk. Umboh.

Seiring berjalannya waktu dan pertambahan jumlah penduduk, seluruh keluarga GMIM yang berdomisili di Perumahan CHT menjadi Kolom 8, 9 dan 10 Jemaat GMIM Bukit Moria Malalayang. Penatua Kolom 8 Bpk. Nixon Pangalila dengan Syamas Bpk. Joel Watulingas, Pentaua Kolom 9 Bpk. Jhon Winerungan dengan Syamas Ibu Polin Wilar, dan Penatua Kolom 10 Ibu. Altje Karouw dengan Syamas Ibu Mamarodia Majusip. Sedangkan Pelayan Bapak Ibu Pemudah Remaja dan Anak (BIPRA) yakni, Ketua Kaum Bapa Joel Watulingas, Ketua Kaum Ibu Polin Wilar,

T

Ketua Pemuda Stenly Kumendong, Ketua Remaja Nelson Toloh, dan Ketua Anak Sekolah Minggu Ibu Mamarodia.

Seluruh Penatua Syamas, dan Pelayan BIPRA yang terpilih diteguhkan oleh Pdt. Coor Wowor pada Bulan Oktober 1995 di Geraja GMIM Bukti Moria Malalayang.

Dikarenakan jarak lokasi yang lumayan jauh dengan kendaraan angkutan umum yang masih kurang untuk beribadah ke Gereja Bukti Moria, sehingga jemaat pada waktu itu mengambil keputusan untuk beribadah di Kantor Pemasaran Perumahan CHT seijin Bapak Setiadi selaku pemilik.

Merasa perlu adanya Gereja representative, panitia pembangunan pun dibentuk. Ketua yang terpilih Syamas Kolom 8 Bapak Joel Watulingas. Dari situlah titik terang terbentukya Jemaat GMIM Karunia Malalayang mulai terlihat. Di mana lahan pembangunan telah disediakan pemilik Perumahan CHT, dan diikuti dengan kerja bakti dan penggalangan dana.

Alahasil, pada Tahun 1996 Pdt. Coor Wowor, S.Th melakukan peletakan batu pertama di lokasi pembangunan yang masih berbentuk Kanisa. Tak lama kemudian Ketua Jemaat GMIM Getsemani Sea Kecamatan Pineleng, Bapak Pdt. Petrus Lumi, S.Th berkunjung sekaligus melantik Panitia Definitv Pembangunan

Pendeta yang Pernah Melayani: -

Pdt. Coor Wowor, S.Th Pdt. Yetti Warong, S.Th Pdt. Petrus Lumi, S.Th Pdt. Yehezkiel Supit,S.Th Pdt. Betsy Kakelome, S.Th Pdt. Melky Tamaka, S.Th Pdt. Netty Sumendap Sumajow, S.Th - Pdt. Esther Tamamilang,S.Th

Ketua-ketua Panitia Pembangunan: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Joel Watulingas Feni Umboh James Tairas Meiny Umboh Ir Adrianus Tinungki Nori Rori

BPMJ GMIM Karunia mengucapkan terima kasih kepada: 1. Kel Tambuwun (Aneka Dharma) 2. Ir. Yongker Papia 3. Kel. Moningka-Karundeng 4. Pemprov Sulut 5. Pemkab Minahasa

MANADO

6 6

EDISI 98, MEI-JUNI 2013

Adipura Kencana?

MANADO–Keberhasilan mengulang prestasi meraih Piala Adipura Kencana masih menjadi tanda tanya besar untuk Kota Manado. Mengapa tidak? Tentunya masih banyak hal yang harus dipersiapkan dan diperbaiki.

Dari pantauan IDENTITAS, masih ada beberapa taman yang belum layak dinilai, antaranya di sepanjang jalan BahuMalalayang, di depan kantor PLN, dan di sekitar Pasar Bersehati. Bahkan beberapa tempat sampah masih sering terlihat penuh dan berserakan di pinggir jalan, seperti tempat sampah di wilayah Jalan Sea Kelurahan Malalayang.

Selain itu, kawasan terminal penumpang masih banyak sampah yang dibuang sembarangan dan tidak dapat diatasi oleh instansi terkait, dan untuk kecamatan Malalayang khususnya di kelurahan Kleak, Bahu, Malalayang I Timur dan Malalayang II pengecatan trotoar belum dilakukan.

Demikian halnya dengan selokan tepat di pusat perbelanjaan Freshmart yang masih dipenuhi sampah, dan beberapa selokan lainnya sehingga pada musim penghujan air meluap hingga ke badan jalan.

Bahkan beberapa program pemerintah Manado seperti Universal Coverage (UC)

yang katanya bisa meng-cover masyarakat miskin atau kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan gratis di 6 Rumah Sakit masih jauh dari harapan.

Terbukti dengan apa yang dialami oleh Junaidi Kawangun. Wanita asal Kelurahan Taas Kecamatan Tikala ini ditolak di dua rumah sakit yang katanya tercover program unggulan Walikota Manado GS Vicky Lumentut ini. “Rabu 13 Maret dini hari, saya mengalami sakit dan datang ke rumah sakit Advent yang disebut-sebut sebagai salah satu rumah sakit yang menangani pasien Universal Coverage.

Sayangnya tidak sesuai dengan harapan saya. ketika menunjukan KTP warga Manado, secara tiba-tiba pihak rumah sakit langsung beralasan jika pasien tak bisa diterima karena kamar yang sudah full,” ungkapnya.

Mengutip perkataan Prof. Dr. Eko Budiharjo bahwa ada empat kriteria penilaian, antara lain: 1) Keamanannya terjamin dan damai, 2) Kesehatan masyarakatnya baik, 3) Kesejahteraan masyarakatnya baik, dan 4) Memiliki kebahagiaan.

“Bagaimana bisa meraih Adipuran Kencana kalau beberapa kriteria penilaian belum terpenuhi,” ujar Jackson Mandey warga Malalayang. (fin)

Mangindaan Serap Aspirasi Nelayan Tradisional MANADO–Mewujudkan kota Manado lebih maju dan berkembang, Wakil Walikota Manado, Harley Mangindaan kembali menyerap aspirasi warga dengan tatap muka langsung. Kali ini Mangindaan melakukan tanya jawab dengan para nelayan tradisional yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Tradisional Sulut. Kegiatan ini diadakan di lokasi reklamasi Sulenco Boulevard Indah, Kamis (23/5).

Berbagai hal diutarakan nelayan termasuk rencana pembangunan jembatan penyambung kawasan reklamasi. Usulan agar pemerintah segera merealisasikan transportasi laut dengan membangun halte bagi kendaraan umum air pun disampaikan. “Laut tidak ada yang namanya macet, sehingga pemerintah perlu pikirkan pembangunan halte di beberapa titik untuk persinggahan transportasi laut mulai dari Malalayang menyusuri tepi teluk Manado hingga pusat kota dan menuju ke arah Kecamatan Tuminting,” ungkap Ketua Asosiasi Nelayan Tradisional Sulut, Rignolda Jamaludin.

Mangindaan merespon baik semua masukkan warga. Dengan senyuman khasnya, Ia menjelaskan terlebih dahulu mengenai revalitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano yang akan menciptkan konektifitas transportasi air baik itu dari sungai ke laut maupun sebaliknya.

“Revitalisasi DAS Tondano memungkinkan terhubungnya jalur transportasi air dari sungai ke laut. Ini merupakan salah satu solusi dalam mengurangi

Harley Mangindaan kepadatan kendaraan di jalan raya kota Manado, disamping berdampak bagi peningkatan perekonomian para nelayan atau warga pesisir yang sewaktu-waktu tidak melaut,” terang Wawali.

Program pro rakyat yakni Pembangunan Berbasis Lingkungan (PBL) Mapaluse ikut disosialisasikannya. “Saya berharap ada inovasi dari warga Manado terkait dengan kucuran dana yang bersumber dari PBL Mapaluse. Harapan pemerintah agar melalui program ini, perekonomian warga termasuk di daerah pesisir pantai semakin meningkat,” harap Wawali.

Program tersebut disambut baik oleh Asosiasi Nelayan Tradisional. “Kami mendukung program itu,” kata Umburu Hingide. (fin)

Pemkot Manado Raih Juara I Program Jamkes Semesta

Manado Semakin Dikenal MANADO-Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara dibawa kepemimpinan Walikota, GS Vicky Lementut dan Wakil Walikota, Harley Mangindaan semakin dikenal.

Berbagai event penting berskala nasional dan internasional selalu menempatkan Kota Manado sebagai lokasi penyelenggaraan.

Dalam waktu dekat, salah satu kegiatan internasional yang akan dilaksanakan di kota Manado adalah Asia Media Summit (AMS). Pelaksanaannya pada tanggal 28 Mei 2013 - 30 Mei 2013 yang akan dihadiri oleh 26 Negara dan 400 peserta.

Tujuan AMS untuk membuka dialog dalam menyiapkan platfon broadcasting menyangkut content, perkembangan teknologi dan media baru, kebijakan penyiaran, kode etik penyiaran, pengem-

bangan SDM dan isu-isu lokal.

Untuk memantapkan pelaksanaan AMS, Direktur Layanan Informasi Kementerian Kominfo, Salamate Sembiring, Sekretaris Provinsi, Ir. Siswa Rahmat Mokodongan dan Sekda kota Manado, Ir. MHF. Sendoh bertempat di Lion International Hotel memimpin rapat finalisasi AMS, Senin (20/5).

“Kota Manado bertekad agar pelaksanaan AMS sukses dan diharapkan dapat melambungkan nama kota Manado di mata dunia internasional serta membawa kesan yang baik dan positif untuk pembangunan pariwisata di kota Manado," kata Sendoh.

Salamate Sembiring dalam arahannya mengatakan bahwa kota Manado yang murah senyum, ramah dan terbuka bagi setiap orang merupakan kota yang sangat tepat untuk pelaksanaan AMS. (fin)

MANADO–Program Universal Coverage yang diadakan oleh Pemkot Manado memang cemerlang. Terbukti dengan diraihnya Penghargaan Juara I Kinerja program Jaminan Kesehatan Semesta, Juara II Program Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan serta Terbaik III Program Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi.

Penghargaan tersebut diterima Wakil Walikota Manado, Harley Mangindaan, saat menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Provinsi Sulut Tahun 2013 dengan tema “Dengan semangat Reformasi Birokrasi percepat pencapaian MDG’s dan Persiapan Jaminan Kesehatan Nasional” di Hotel Aryaduta Manado, Kamis (16/05). ”Penghargaan ini kami persembahkan

kepada masyarakat Manado. Karena keberhasilan ini bukti peran serta dan kepedulian pemerintah untuk menjaga dan memelihara kualitas kesehatan warganya,” tukas Ai sapaan akrab Wawali.

Lanjutnya, Pemkot Manado akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Ali Gufron Mukti, yang turut hadir dalam kesempatan ini memberikan apresiasi dan pujian dengan apa yang diraih oleh Pemkot Manado. Di mana, Dia mengaku bangga karena Pemerintah Kota Manado telah berhasil menggagas program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Bahkan berjalan baik dan sukses dalam penerapannya.(fin)

Anggaran 4 Triliun, SHS dan Rumokoy Tinjau Lahan Pembangunan Gedung Baru Unsrat MANADO–Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sinyo Harry Sarundajang dan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado bersama sejumlah Pembantu Rektor dan Dekan Fakultas melakukan peninjauan lahan pembangunan gedung baru Unsrat di wilayah Desa Wori Kabupaten Minahasa Utara dan Kelurahan Pandu Kota Manado, Selasa (14/05) kemarin.

“Pembangunan Unsrat sudah

harus dilaksanakan mengingat kampus yang sekarang hanya memiliki luas tanah sekitar 34 hektar, sangat jauh berbedah jika dibandingkan dengan Unima yang memiliki luas tanah 350 hektar,” kata Sarundajang.

Sesuai rancana lahan pembangunan berlokasi di Gunung Tumpa dengan luas sekitar 300 hektar. “Tadinya tanah ini dipercayakan kepada PT Nyiur Wijaksana berdasarkan

HGU Nomor 2, dan PT Norokondo. Karena HGU telah berakhir tahun 2006, maka muncul inisiatif sekiranya pembangunan Kampus Unsrat baru dilaksanakan di daerah ini,” terang Sarundajang.

Diketahui, rencana pembangunan telah disetujui pusat dengan perkiraan biaya sebesar 4 Triliun, dan direncanakan akan ditender pada tahun ini. (fin)

7 BITUNG-MINAHASA UTARA 7 EDISI 98, MEI-JUNI 2013

Sertifikasi Guru Tinggalkan Luka Mendalam BITUNG-Belum terbayarnya tunjangan sertifikasi kepada seluruh guru beberapa bulan menjadi keluhan dan meninggalkan luka mendalam.

Anehnya, pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kota Bitung justru berbalik menyalahkan keterlamabatan. Di mana keterlambatan disebabkan oleh para guru sendiri karena terlambat menandatangani berkas-berkas yang ada.

“Keterlambatan bukan dari Dinas tetapi dari guru-guru sendiri yang terlambat menandatangani. Begitu pula operator sekolah yang harus proaktif dan segera mengirimkan data atau administrasi para guru sertifikasi ke pusat,” kilah Kepala Dinas Herman Rompis saat dihubungi via ponsel, Minggu (26/5).

Rompis juga beralasan ada sejumlah guru yang telah pensiun dan pindah ke luar daerah, tapi datanya masih

dimasukkan oleh pihak sekolah yang telah ditinggalkan. “Setelah dicek, ternyata mereka tidak bisa lagi diajukan untuk menerima sertifikasi dari Pemerintah Kota Bitung,” terangnya.

Diketahui, Rompis pernah berjanji kalau tunjangan sertifikasi guru akan segera diterima pada pekan lalu.

Nyatanya sampai pekan ini belum masuk ke rekening para guru.

“Padahal kami sudah berkali-kali dimintakan data. Alhasil kami yang balik disalahkan. Kami nilai petugas atau pejabat yang menangani tunjangan sertifikasi guru tidak becus dan tidak tahu apa-apa. Berbeda dengan ibu Merry yang pernah menjabat.

Harusnya ia dikembalikan ke tugas itu karena dia pernah mengkuti TOT,” tandas sejumlah guru yang tidak ingin identitas mereka dipublikasikan. (cat)

Kejar Target PAD, Lomban Genjot Seluruh SKPD

LOMBAN pimpin rapat evaluasi PAD dan PBB Kota Bitung BITUNG–Tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tergantung dari kinerja setiap SKPD yang ada. Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Bitung, Max Lomban saat memimpim Rapat Evaluasi PAD dan PBB Kota Bitung, Rabu (22/05).

Ia mengajak seluruh PNS untuk terus giat bekerja agar target PAD yang ditetapkan bias tecapai.

"Bekerjalah sebaik mungkin, berdaya-

kan semua SDM dan fasilitas disetiap SKPD serta bersinergilah dengan unit yang lain sehingga pencapaian Tahun ini dapat terealisasi," ujar Lomban seraya menambahkan agar seluruh kepala SKPD dapat melihat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan jumlah target PAD serta dapat memaksimalkan sektor-sektor kecil yang kurang diperhatikan tahun-tahun sebelumnya.(cat)

Rumambi: MSM Rugikan Masyarakat Minut AIRMADIDI-Hasil survei Frase Institute Canada tahun 2013 Indonesia menjadi negara terburuk dalam berinvestasi mineral dari 96 negara lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Praktisi Pertambangan Indonesia, Terkelin Purba dalam Workshop Pengelolaan Pertambangan Sulut Berbasis Pelestarian Lingkungan dan Kepekaan Sosial, Jumat (17/5) 2013 di Hotel Sutanraja Minut.

Menurutnya, tahun 2010 posisi Indonesia ada diurutan 62 dari 72 negara pertambagangan, tahun 2011 di posisi 70 dari 79 negara, tahun 2012 di urutan 85 dari 93

Tonny Rumambi

Royalti MSM Capai Rp44 Miliar AIRMADIDI - Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan Kabupaten Minahasa Utara (Minut) kegiatan operasi pertambangan resmi di Minut yang melakukan produksi hanya PT Soputan Meaning (MSM). Dari hasil produksinya pada tahun 2012 PT MSM telah menyumbang dana sebesar Rp 44 miliar untuk kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kepala Dinas Pertambangan, Alan Mingkid mengatakan PT MSM merupakan perusahaan tambang yang telah beroperasi sejak tahun 1986 sebelum Kabupaten Minut berdiri.

Keberadaanya bersamaan dengan PT Tambang Tondano Nusa Jaya (TTN) dengan wilayah produksi di perkebunan Toka Tindung, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur.

"MSM dan TTN adalah dua perusahaan yang beda namun pemiliknya sama. Mereka sudah beroperasi sejak daerah ini masih berstatus Kabupaten Minahasa. Ada juga PT Micro Metal Perdana (MMP) di wilayah Pulau Bangka, tapi baru sebatas eksplorasi yang izinnya sudah dikeluarkan sebanyak tiga kali.

Dimulainya itu sejak tahun 2008," jelas Mingkid.

Status PT MMP sendiri, kata Mingkid masih akan melalui proses panjang hingga akhirnya bisa dikeluarkan izin produksi atau eksploitasi. Sebab untuk memenuhi unsur-unsur eksploitasi harus

dilakukan kajian-kajian khusus terlebih dahulu. Dari hasil pertambangan itu, Mingkid mengakui bahwa pengasilannya cukup besar.

Pada tahun 2012 MSM memberikan royalti sebagai PNBP lebih dari Rp 44 miliar. Dana tersebut langsung masuk ke kas negara yang kemudian dilakukan bagi hasil. Pembagian hasilnya 32 persen untuk daerah penghasil dalam hal ini Kabupaten Minut, 32 persen untuk kabupaten kota disekitar tambang, 16 persen untuk propinsi, dan 20 persen untuk pemerintah pusat.

"Kalau untuk pajak yang dikelola pada tahun 2012 mencapai tiga ratus jutaan. Tapi kemarin triwulan 2013 yang sudah diterima Pemkab Minut mencapai Rp 207 juta. Kalau untuk pajak langsung masuk ke PAD Minut dan tidak ada bagi hasil," jelasnya.

Lanjutnya berbeda lagi dengan perhitungan untuk kegiatan eksplorasi seperti yang dilakukan PT MMP. Dalam sistem eksplorasi biasanya disebut dengan iuran. Setiap lahan yang digunakan untuk eksplorasi besaran pembayarannya dikalikan US 2.

"Jadi kalau lahan yang digunakan MMP 2000 meter persegi, ada iuran yang harus dibayar mencapai 40 dolar (US 40). Itu dibagi juga tapi untuk kabupaten kota di sekitar kabupaten penghsil tidak kebagian. Yang dapat bagi hasil hanya daerah penghasil, propinsi, dan pusat," tambahnya. (efl)

negara dan 2013 di nomor urut paling bontot dari 96 negara. “Ada sejumlah indikator yang menyebabkan sehingga iklim investasi mineral kita paling buruk dan itu berasal dari sistim kita sendiri,” katanya.

Purba menambahkan, masalah peraturan birokrasi dan lingkungan serta regulasi berganda, sistem hukum dan perpajakan yang tidak ada kepastian, “Padahal jika iklim investasi diperbaiki dengan maksimal posisi Indonesia terbaik ke-4 dunia,” tegas purba.

Lain halnya apa yang dikatakan salah satu mantan penjabat pertamina Tonny

Rumambi “kehadiran tambang di Minahasa Utara (Minut) seperti Meares Soputan Mining (MSM) merupakan kerugian bagi masyarakat Minut, karena royalti dari hasil tambang yang mereka keruk dari tanah Minut tidak jelas kemana perginya.

Lebih disayangkan sebagian tanah adat milik rakyat yang menjadi areal tambang belum di bayar, lepas dari untung/rugi pihak MSM harus membuat minimal fasilitas olah raga sepeti Stadion sebagai kompensasi untuk masyarakat Minut yang di rugikan akibat pencemaran limbah tambang,” Sesal Rumambi.(efl)

Kuburan Tua Kawangkoan Diduga Menyimpan Emas dan Berlian KAWANGKOAN–Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung yang akan di Tender Bulan September 2013 berimbas pengusuran beberapa rumah-rumah dan juga kuburankuburan tua yang akan di lewati Jalan Tol tersebut antara lain tiga lahan perkuburan yang ada di desa Kawangkoan Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara.

Siang tadi Rabu (08/05) 2013 saat tim pembebasan Jalan Tol mengunjungi ketiga lahan perkuburan untuk menghitung berapa biaya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada pihak keluarga, tim yang diturunkan mendapat kesulitan karena di lokasi

tersebut terdapat kubur-kubur yang sudah ber-usia 300 tahun malah ada yang ber-usia 400 tahun hal ini menyulitkan tim untuk mencari siapa ahli waris dari keturunan.

Hukum tua Desa Kawangkoan Frangky Sigarlaki saat di tanya tentang kubur-kubur tua “mengatakan dirinya meyakini kubur tua tersebut apabila di pindahkan (dibongkar-red) kemungkinan besar akan ditemui banyak barang-barang yang berharga seperti emas, berlian dan apabila barang tersebut di temukan maka harus diberikan kepada ahli waris (keluarga)” harap sigarlaki.(cat)

KUBURAN tua di Desa Kawangkoan

EDISI 98, MEI-JUNI 2013

DPRD SULUT

Kinerja Pansus LKPJ 2012 Tuai Pujian

Reses DPRD Provinsi

Warga Sea I Minta Masuk Wilayah Manado PINELENG–Seluruh warga Desa Sea 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, meminta untuk masuk wilayah pemerintahan Manado. Hal ini disuarakan dalam Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang saat itu diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Ibu Sus Sualang Pangemanan.

Menurut Max Timboeleng salah satu tokoh masyarakat Sea 1, saat memberikan masukan dan usulan mengatakan kalau wilayah pemerintahan Desa Sea 1 lebih pantas dan layak masuk wilayah Manado, dikarenakan hampir 75% warga melakukan aktivitas di Manado. “Kami sangat mengharapkan bantuan dan peran serta Ibu Sus, kiranya dapat memperjuangkan hal ini lewat rapat paripurna,” katanya.

Melihat letak geografis, Desa Sea 1 berada di pinggiran wilayah Manado dan berbatasan dengan Kecamatan Malalayang.

Apabila akan melakukan pengurusan surat dan lainnya, lebih dekat dan bisa dijangkau ke Manado daripada ke Ibukota Kabupaten Minahasa, Tondano. “Ya, urusan yang hanya memerlukan beberapa jam, bisa sampai berhari-hari karena jauh,” kata Rendy Osak.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Ibu Sus Sualang Pangemanan, bersedia membawa aspirasi warga Sea 1 ke rapat paripurna nanti. “Itu sudah saya agendakan, dan akan dibawa dalam paripurna. Tinggal bagaimana warga dan masyarakat terus menggaungkannya agar secepatnya bisa masuk wilayah Manado,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut yang low profile ini. (fin)

GUBERNUR Sulut DR Sinyo H Sarundajang puji kinerja Pansus LKPJ 2012 MANADO-Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Keputusan DPRD Sulut atas Rekomendasi Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2012, Senin (6/05/2013) berjalan mulus.

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) bersama Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil menilai Panitia kusus (Pansus) LKPJ 2012, DPRD Sulut telah bekerja maksimal.

Personel tim Pansus LKPJ 2012 DPRD Sulut, sampai turun kelapangan untuk melakukan cek on spot sehingga melahirkan rekomendasi sebagai usulan saran tindak strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

"Semangat kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas yang telah dibuktikan oleh personil Pansus LKPJ DPRD Provinsi Sulut, membuat instistusi ini memiliki semangat dan komitmen yang tinggi, dalam menyelesaikan tu-

gas kerakyatan yang diemban, Sinergitas dalam menjalankan roda pemerintahan sesama lembaga sangat penting dalam kita menuju ke arah pembangunan kedepan yang lebih baik dan sejahtera," ujar Sarundajang.

Dalam kesempatan yang sama SH Sarundajang atas nama Pemprov Sulut dan masyarakat menyerahkan dokumen pembentukan daerah otonomi sebagai rekomendasi, untuk ditindaklanjuti oleh DPRD Sulut dalam bentuk persetujuan yang berisikan usulan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) Provinsi Perbatasan Nusa Utara, Kabupaten Bolmong Tengah, Kabupaten Minahasa Tengah, Kabupaten Kepulaun. Sangihe Selatan, Kabupaten Kep. Talaud Selatan, Kota Tahuna dan Kota Melonguane.

"Sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, rekomendasi dan dokumen pemekaran ini, akan ditindaklanjuti oleh DPRD Sulut," ujar Ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho Lintang.(idn)

DPRD Sulut Tetapkan Dua Agenda

KETUA DPRD Sulut Meiva Salindeho Lintang, STh, didampingi Wakil Ketua Arthur Kotambunan dan Joudi Watung.

MANADO–Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Selasa (23/04) 2013, tentang penetapan hasil singkronisasi LKPJ Gubernur Sulut DR SH. Sarundajang dengan Satuan Kerja Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penutupan masa sidang pertama dipimpin langsung ketua DPRD Meiva Salindeho-Lintang dengan didampingi wakil ketua Arthur Kotambunan dan Joudi Watung menyatakan bahwa paripurna ini akan menetapkan dua agenda yaitu agenda pertama soal singkronisasi Pansus LKPJ Gubernur dan penutupan masa sidang pertama DPRD Sulut," ujar Meiva, sapan akrabnya.

Wakil ketua DPRD Sulut Joudie Watung

dipercayakan menyampaikan laporan kinerja pimpinan dewan di ikuti oleh Wakil ketua DPRD Sulut Arthur Kotambunan yang membacakan laporan kinerja Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar).

Sementara Badan Kehormatan (BK) di bacakan oleh ketua BK Drs Paul Tirayoh serta Badan Legislasi yang tidak dibacakan lagi, tetapi langsung diserahkan oleh anggota Komisi 1 DPRD Sulut Lexie Solang.

Laporan kinerja setiap komisi. Untuk Komisi I langsung diserahkan oleh ketua komisi Jhon Dumais, Komisi II Loleh Soenardi Sumantha, Komisi III Edwin Lontoh dan Komisi IV diserahkan oleh Rasky Mokodompit.(idn)

Dumais Ketua Pansus KEK MANADO–Setelah ditetapkan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kawasan ekonomi Khusus (KEK) pada rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut, Rabu (22/05), Jhon Dumais langsung memberikan statement kepada awak media. Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah menemui Pemprov Sulut.

“Tujuan kami menemui Pemprov akan membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan KEK,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Yang akan dibicarakan dengan Pemprov katanya, mengenai lahan, sinkronisasi dengan Pemkot Bitung dan konsultasi ke Bappenas.

“Tentunya Pansus KEK akan bekerja sesuai visi dan misi pemerintah pusat yang telah menetapkan Sulut pada koridor 6 percepatan pembangunan di Indonesia timur,” ujar Dumais yang dikenal akrab dengan para pemburuh berita, seraya menambahkan kalau KEK sebagai pemacu pengembangan pembangunan ekonomi secara keseluruhan di Sulawesi Utara.(efl)

WAKIL Ketua DPRD Sulut Sus Sualang Pangemanan (tengah) melakukan reses di Desa Sea I Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa

a d v e t o r i a l

HUT ke-6 Kota Kotamobagu

Jadikan Motivasi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Kotamobagu-Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Kotamobagu yang ke-6 berlangsung khidmat. Upacara yang dilangsungkan di lapangan Boki Hotinimbang, Kamis (23/5) kemarin dipimpin langsung oleh walikota Kotamobagu Drs Hi Djelantik Mokodompit ME. Dalam sambutannya, walikota mengajak seluruh warga Kota Kotamobagu untuk menjadikan moment HUT kali ini untuk pembangunan berkelanjutan. “Mari kita bersama-sama membangun Kota Kotamobagu yang berkelanjutan. Diusia yang semakin bertambah ini, peran masyarakat untuk berpartisipasi sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Agar, visi dan misi membawa Kota Kotamobagu sebagai daerah idaman bisa kita wujudkan bersama,” kata walikota.

Dalam kesempatan upacara tersebut,

walikota juga menempatkan diri untuk memberikan penghargaan dan piala bagi beberapa lomba yang digelar. Misalnya, pemenang Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kotamobagu, Lomba Kebersihan Antar Kelurahan/Desa, Beberapa lomba tingkat regional yang berhasil disabet oleh Kota Kotamobagu.

Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) yang diwakili oleh Assisten III Edwin Silangen, Wakil Walikota Ir Tatong Bara, Ketua DPRD Kotamobagu Rustam Siahaan, Dandim 1303 Bolmong Letkol Inf Mudjiharto, Kapolres Bolmong AKBP Hisar Siallagan SIK, Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Aris Bawono Langgeng SH MH, Kepala Kejari Kotamobagu Fien Ering, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh agama dan elemen organisasi.(*)

EDISI 98, MEI-JUNI 2013

ASIA MEDIA SUMMIT

Welcome Asia Media Summit Celebration MANADO-The Asia Media Summit (AMS) 2013, organised by the Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) and hosted by Ministry of Communication and Information Technology (MCIT) together with Provincial and Local Governments will be held in Manado, Indonesia from 29 to 31 May 2013. Several pre-summit events will also be held from 26 - 28 May 2013.

The AMS, which was initiated in 2004, is organised annually and has travelled to Malaysia, China, Vietnam and Thailand. It has become the premium media and intellectual gathering in the Asia-Pacific region and is widely supported by regional and international broadcasting unions and associations.

A Brief History of Manado City ORIGINLLY, Manado according to legend came from "Wanua Wenang" native titled Minahasa. Wanua Wenang existing XII Century and was founded by Ruru Ares knoen as Dotulolong Lasut, who was as head of Walak. He was known as the founder of Wanua Wenang people who live with their offspring.

In the 17th century (1623), Manado used to rename "Wenang". Manado itself was derived from the original Minahasan term of "Manarou" or "Manadou". If the words are translated into Indonesian currently has the meaning of "In Much" (Where = Jauh, Rou or Dou) and designate a place as a bookie port for exchanging goods, the castle lodges and others. If the original people of Minahasa

The theme for AMS 2013 is “Delivering on Broadcasting’s Future”. The Summit, expects to gather some 500 top-ranking broadcasters, decision makers, media professionals, regulators, scholars, and stakeholders from within and outside Asia Pacific to examine what the future holds for broadcasters in a region so diverse in culture, lifestyle and religion that are seened dynamic growth in development, challenging demands in nation building, and a mix of opportunities in the changing media landscape.

Manado city government, in this case The Mayor of Manado, GS Vicky Lumentut, and Deputy Mayor, Harley Mangindaan gladly welcome all media professionals to Asia Media Summit 2013 in Manado for the celebration of AMS 10.

Manado City is located at the Bay of Manado, and is surrounded by a mountainous area. As a vibrant city with friendly locals, Manado is one of the best diving, snorkeling, and diving locations in the world. (fin) Deputy Mayor, Harley Mangindaan

traveled to Manado, then the neighbors would say hello in the local language, "Mange-an Isako..?"

(Where are you..?), Then he will answer, “Mange-an Manarow” or “want to go to a far country”. In Old

By Elizabeth Palar Sangir, it is called Mararau; Marau means Far. According to the historical development of Indonesia, Manado has been known even approached by people overseas since the 16th century, but the history recorded in the State documents in the 17th century, namely in 1623, the land of Minahasa - Manado is better known and popular among the Europeans, with the results of their ground. Historically, the first administrative center was not located in the Minahasa highlands, but in The Manado Tua island.

Based on the decision of the DPRD-GR Manado, No. 17/DPRD-GR/68 on September 12, 1968, the birthday of Manado City was set on July 14, 1623. In fixation, the 14th taken from the 14th February, 1946, a heroic event in the city that became known as the Red and White Event. (*)

The Mayor of Manado, GS Vicky Lumentut,

TOMOHON

10 10

EDISI 98, MEI-JUNI 2013

Penerimaan PBB Ditargetkan Rp2,8 Miliar

Pemkot Tomohon Siap Perangi Judi Sembel: Baiknya Konsentrasi Pada Kinerja Pemerintahan

CAMAT Tomohon Timur Toar Pandeirot, menandatangani berita acara penerimaan SPPT PBB dang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, pengeluaran untuk pembangunan bangsa termasuk daerah Kota Tomohon.

“Saya berharap agar para aparat yang terkait dengan pemungutan PBB secepatnya menyerahkan SPPT PBB kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan menghimbau masyarakat untuk melakukan pelunasan PBB sebelum jatuh tempo tanggal 30 september 2013. Dan kepada dinasdinas terkait agar segera membentuk tim intensifikasi PBB tingkat kecamatan untuk membantu para lurah dalam hal penagihan PBB kepada masyarakat,”tegas Eman dalam sambutannya.(edi)

TOMOHON-Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon melalui melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon, Selasa (21/05) menyerahkan daftar SPPT Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kota Tomohon tahun 2013 kepada para Camat dan Lurah.

Dimana, untuk tahun 2013, total ketetapan PBB Kota Tomohon mencapai Rp2.810.922.406 atau mengalami kenaikan sebesar 11,96 persen dibanding ketetapan tahun lalu.

Dalam sambutannya, Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman, SE.Ak yang diwakili Kepala DPPKBMD Harold Lolowang MSc mengatakan bahwa PBB ialah salah satu jenis pajak yang merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-un-

Target PBB 2013 Kecamatan Tomohon Utara Kecamatan Tomohon Tengah Kecamatan Tomohon Selatan Kecamatan Tomohon Timur Kecamatan Tomohon Barat sebesar

Rp Rp Rp Rp Rp

791.028.991,826.273.116,665.617.922,259.620.121,268.382.256,-

Pemkot Tomohon Kecipratan DBH Rp1,6 Miliar TOMOHON-Kerja keras yang dilakukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kota Tomohon untuk memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahendong akhirnya membuahkan hasil.

Dalam rapat penetapan PBB Migas dan panas bumi Kota Tomohon Selasa (14/05) yang dihadiri Kepala Dinas ESDM Kota Tomohon Jerry Patilima, Kepala Dinas PPKBMD Kota Tomohon Harold Lolowang, PT PGE Area Lahendong Eko Agung Bramantyo dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado Joni Montong, menetapkan bahwa pada tahun 2014 mendatang, Pemkot Tomohon akan menerima DBH bukan pajak dan pajak daerah senilai Rp1,6 miliar.

Menurut Kepala Dinas ESDM Kota Tomohon Jerry Patilima, PAD ini memang sudah sepantasnya menjadi hak Kota Tomohon.“Pencapaian ini

seiring dengan penegasan walikota untuk mencapai target kerja di tahun 2013. Dan tentunya, dana bagi hasil ini memang sepantasnya diterima pemerintah kota tomohon,”ujar Patilima.

Adapun hasil rapat penetapan PBB Migas dan panas bumi Kota Tomohon untuk tahun 2014 yaitu membicarakan penyatuan persepsi antara Pemerintah Kota Tomohon, KPP Pratama dan PT PGE Area Lahendong tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pengusahaan sumber daya panas bumi.

Selain itu, disepakati juga penetapan PBB tahun 2014 yang akan mengacu kepada sumur produktif yang ada dalam wilayah daerah masing-masing (Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa)sesuai ketentuan yang berlaku dan Pemerintah Kota Tomohon segera menyiapkan tapal batas wilayah yang terbaru serta ketiga unsur terkait di atas akan mengadakan peninjauan ke lokasi obyek yang dimaksud.(edi)

TOMOHON-Mulai maraknya peredaran dan penjualan judi jenis kupon putih atau Toto Gelap (Togel) di Kota Tomohon langsung disikapi serius oleh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon.

Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman, SE.Ak melalui Asisten I Wendy Karwur saat pelaksanaan Rapat Jimmy F Eman Koordinasi (Rakor) Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan, Senin (20/05) mengatakan bahwa dalam memerangi praktek perjudian, kepala-kepala lingkungan, wakil kepala lingkungan dan para aparat Linmas agar dapat proaktif dalam memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat sekaligus tidak melibatkan diri dalam praktek perjudian.

“Pemerintah akan memerangi praktek perjudian (togel,red) yang akan melibatkan seluruh aparatur pemerintahan yang ada di tiap kelurahan, kecamatan yang nantinya akan dibantu pihak kepolisian,”tegas Karwur.

Kabag Humas dan Protokol Setdakot Tomohon RA.Lengkong, SSTP pun menegaskan bahwa walikota telah menginstruksikan dan mewantiwanti agar para jajarannya tidak ikut-ikutan dalam praktek perjudian seperti ini (togel,red).

“Pemerintah mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama dalam memerangi berbagai jenis praktek perjudian

dan penyakit masyarakat lainnya yang nantinya akan dapat mempengaruhi pola hidup dalam berinovasi dan berkreasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,”tandas Lengkong seraya menambahkan bahwa lewat peran para tokoh agama dan masyarakat dapat terus memberikan pemahaman dan sosiaPaulus Sembel lisasi akan bahaya praktek perjudian dan penyakit masyarakat lainnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Tomohon Paulus Adrian Sembel dengan tegas mengatakan bahwa untuk menindak pelaku praktek perjudian didaerah ini sebaiknya Pemkot menyerahkan masalah tersebut kepada pihak keamanan (Polres Tomohon,red).

“Kewenangan memberantas perjudian bukan kewenangan pemkot,”tegas Sembel seraya berharap agar Pemkot Tomohon lebih konsentrasi mengurus kinerja pengelolaan pemerintahan.

“Saya mengharapkan agar pemkot baiknya konsentrasi pada kinerja pemerintahan dan bagaimana menyikapi temuan-temuan BPK serta memperbaiki infrastruktur jalan yang banyak berlubang, drainase yang tersumbat, trotoar yang tidak terawat serta masalah kebersihan dalam rangka menghadapi lomba adipura,”pungkas mantan aktivis ini.(edi)

Lomba Kelurahan se-Sulut, Paslaten I Targetkan Juara TOMOHON-Sebagai wakil Kota Tomohon dalam lomba kelurahan se-Sulut, Kelurahan Paslaten I yang dipimpin Frankie Rawung mengaku optimis bahwa dalam lomba tahun ini, pemerintah dan masyarakat Paslaten I mematok target juara agar dapat mewakili Provinsi Sulut dalam kancah tingkat nasional.

"Belajar pengalaman tahun lalu, tahun ini kami menargetkan bisa jadi juara.

Dan ini sudah menjadi tekad pemerintah dan warga,"tegas Frankie Rawung.

Wali Kota Tomohon melalui Sekretaris Kota DR Arnold Poli, SH.MAP mengatakan bahwa pemerintah bersama masyarakat Kelurahan Paslaten I diharapkan menyiapkan data-data berdasarkan indikator penilaian perlombaan kelurahan seperti, ketersediaan profil kelurahan dua tahun terakhir, dengan harapan dan kerinduan sekiranya akan dipercayakan untuk berkompetisi di tingkat nasional.

“Kepada pemerintah dan masyarakat

kelurahan paslaten satu untuk mampu menunjukan semangat, tekad bahkan kerjasama dalam membantu tim penilai untuk memberikan data-data perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk karya keberhasilan dari pemerintah dan masyarakat yang telah dicapai tahun tahun sebelumnya,”ujar Poli saat menyambut kedatangan tim penilai perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (25/05).

Rawung Ketua tim penilai Ricky Toemanduk mengatakan bahwa lomba desa/ kelurahan ini merupakan sasaran antara dari pemerintah dalam rangka bagaimana menciptakan partisipasi masyarakat. Dan untuk Kelurahan Paslaten I, secara umum dilihat partisipasi masyarakatnya sudah tercipta dengan sangat baik. “Ada beberapa indikator lainnya yang dinilai, salah satu diantaranya adalah kinerja camat, lurah serta perangkat kelurahan lainnya,”ujar Toemanduk.(edi)

698 Siswa SD akan Terima Program BSM TOMOHON-Untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan, Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Kota Tomohon akan segera menyalurkan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi 698 murid SD se-Kota Tomohon yang berhak menerima bantuan tersebut.

Kepada IDENTITAS, Selasa (21/05), Kepala Dikda Kota Tomohon melalui Kabid

Pendidikan Dasar (Dikdas) Sonny Saruan mengatakan bahwa program BSM ini merupakan program pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi siswa tak mampu yang ada di Indonesia.

“Penyaluran dana bsm ini langsung ditangani pemerintah pusat dan dikirim langsung kepada para siswa yang berhak menerima bantuan,”ujar Saruan.

Saruan pun menambahkan,

Kabid Pendidikan Dasar, Sonny Saruan

dengan adanya bantuan ini tentunya memberikan peluang bagi siswa dari keluarga tak mampu untuk dapat mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.

“Untuk siswa kelas 2 hingga kelas 5 mendapatkan bantuan 360 ribu perbulannya. Sedangkan, siswa kelas 1 mendapat 180 perbulan dan siswa kelas 6 mendapatkan bantuan sebesar 180 ribu pertahun,"pungkasnya.(edi)

11 11

MINAHASA EDISI 98, MEI-JUNI 2013

Pendidikan, Kunci Program Pembangunan

IVAN SARUNDAJANG melepas peserta lomba pada perayaan peringatan Hardiknas di lapangan Samrat Tondano.

TONDANO-Bupati Jantje W Sajow dan Wakil Bupati Ivan Sarundajang sepakat bahwa dalam menunjang program pembangunan di Kabupaten Minahasa, sektor pendidikan merupakan bagian pendukung yang tentunya tak dapat dipisahkan.

“Program pendidikan dasar dan menengah menjadi perhatian pemerintah kabupaten minahasa, dalam meningkatkan mutu serta kualitas sumber daya manusia, siswa maupun tenaga guru,”ujar Sarundajang saat memimpin upacara peringatan Hari Pen-

Sajow: Penataan Birokrasi Baik Harus Dilakukan TONDANO–Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow mengatakan bahwa untuk menata jalannya roda pemerintahan yang lebih baik maka penataan birokrasi yang baik pun harus dilakukan.

Sebab menurutnya, birokrasi yang baik tentunya akan menghasilkan pemerintahan yang baik khususnya dalam peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Penataan birokrasi pemkab minahasa saat ini, berbeda dengan sistem yang dianut pada masa pemerintahan sebelumnya. Ini kami lakukan agar dapat memberikan sistem pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat,” ujar JWS, sapaan akrabnya.

Terkait hal tersebut diatas, Pemkab Minahasa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menpan-RB Nomor 306 Tahun 2013 tentang batas usia pensiun yakni 56 tahun, telah menetapkan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki usia tersebut.

“Batas usia pensiun PNS 56 tahun.

Dan itu tak bisa lagi diperpanjang sekalipun dia seorang pejabat eselon dua,” ujar Kabag Humas Setdakab Minahasa, Denny

didikan Nasional (Hardiknas) di lapangan Samrat Tondano, Kamis (2/05) lalu.

Menurut Sarundajang, salah satu keberhasilan suatu daerah turut ditentukan dari program pendidikan yang akan menuju peningkatan kualitas (SDM,red).”Pendidikan mempunyai peran yang cukup besar dalam memajukan pembangunan suatu daerah,”paparnya.

Terpisah, Jantje W Sajow dalam pengarahannya kepada para Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat SD, SMP, SMA/SMK se-

Minahasa di aula SLA Tompaso Kamis (25/05) mengatakan bahwa peran kepsek harus mampu menjaga kepercayaan dunia pendidikan serta melakukan pembenahan untuk menjadikan pendidikan lebih baik lagi.

“Tantangan pendidikan saat ini semakin berat. Saya pun berharap, agar para kepala sekolah dan semua elemen pendidikan dapat berpartisipasi untuk menjadikan pendidikan makin berkualitas dan dapat menjadi contoh kepada semua masyarakat,”tegasnya.(ftm)

Pemkab Seriusi Persoalan Kamtibmas

Waworuntu beberapa waktu lalu.

Usulkan Dua SKPD Baru Sementara itu, agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal, Pemkab Minahasa pun telah mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Minahasa untuk melakukan penambahan Dua (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru.

“Kami sudah mengusulkan penambahan dua skpd baru kepada dprd, yakni dinas keuangan dan dinas olahraga,”ujar Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow kepada pewarta, beberapa waktu lalu.

Sajow pun menambahkan, untuk Dinas Keuangan memang diperlukan, mengingat pada tahun 2014 mendatang, seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia akan mulai mengelola sendiri hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya.

Sedangkan Dinas Olahraga, adalah peningkatan status sebab kini baru sebagai Kantor.

“Nantinya dua dinas ini akan bertugas sesuai dengan tupoksinya, guna percepatan pelayanan dan meningkatkan prestasi olahraga yang ada di daerah ini,”pungkasnya.(ftm)

Reklame Kadaluarsa Hiasi Boulevard PENERIMAAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame tampaknya belum mendapat perhatian serius Pemkab Minahasa. Dari pantauan IDENTITAS Kamis (23/ 05) lalu, reklame dan spanduk kadaluarsa masih dijumpai, seperti yang tampak di ruas jalan Boulevard Tondano.

“Reklame ini kan sebagai salah satu sumber pendapatan. Masa, pemerintah tak jeli melihat hal itu dan masih saja membiarkan reklame kadaluarsa masih terpasang seperti ini,”ujar Steven, salah satu warga Koya kepada IDENTITAS. Senada dengan Steven, Yanti salah satu mahasiswi Unima, juga menyayangkan masih kurangnya perhatian Pemkab Minahasa melalui instansi terkait untuk menertibkan berbagai reklame kadaluarsa maupun atribut-atribut kampanye para peserta Pemilukada lalu. “Daripada informasi yang sudah lewat (kadaluarsa,red) masih terpasang, alangkah baiknya, pemkab minahasa membersihkannya dan memasang reklame atau spanduk yang sifatnya lebih edukatif dalam mendidik dan mengajak masyarakat,”bebernya.(ftm)

Reklame Kadaluarsa yang masih menghiasi ruas jalan Boulevard Tondano.

BUPATI MINAHASA Jantje Wowiling Sajow, tampil sebagai Inspektur Upacara pada gelar pasukan pengamanan Operasi Simpatik yang dilaksanakan di halaman Mapolres Minahasa, Senin (6/05) lalu.

Tondano–Untuk Operasi Simpatik, menyikapi berbagai Polres Minahasa Temukan persoalan Kamtibmas yang Ratusan Pelanggaran Lalin terjadi di Kabupaten Minahasa, Pemerintah Sementara itu, Operasi simpatik Kabupaten (Pemkab) yang digelar Polres Minahasa Minahasa pun sejak 7 Mei 2013 lalu, berhasil menyikapinya dengan terus menemukan sekitar 435 melakukan koordinasi pelanggaran Lalu Lintas (Lalin) bersama pihak terkait yang dilakukan pengendara yakni Polri dan TNI. bermotor. 435 pelanggaran ini Bupati Minahasa Jantje terdiri dari tilang sebanyak 68 Wowiling Sajow dan kasus dan ada 367 teguran dan Denny Waworuntu Wakil Bupati Ivan yang terbanyak adalah pengendara Sarundajang melaui Kabag Humas Denny beroda dua.

Waworuntu menjelaskan bahwa berbagai “Operasi simpatik yang kami lakukan upaya terus di lakukan Pemkab untuk ini bertujuan untuk menekan terjadinya dapat menekan angka kriminalitas yang kecelakaan lalu-lintas. Dan kami pun dinilai dapat meresahkan masyarakat. berharap, dengan adanya kegiatan ini “Dalam kegiatan-kegiatan acara yang pelanggaran lalu lintas di daerah ini dapat diselenggarakan pihak kepolisian (polres lebih berkurang,”ujar Kapolres Minahasa minahasa,red), pemkab melalui bupati melalui Kasat Lantas Polres Minahasa, dan wakil bupati terus melakukan AKP Risno Luas. S.Sos kepada sejumlah memanfaatkan waktu untuk mempewarta, Rabu (22/05). bicarakan langkah-langkah penanganan Risno pun menambahkan, kasus tilang yang tepat terkait masalah ini penggunaan knalpot racing pada (kamtibmas,red),”ujar Waworuntu. kendaraan roda dua dan kelengkapan Lanjut Waworuntu menambahkan, surat-surat paling banyak ditemukan. peran serta dari masyarakat pun sangat Sedangkan untuk pemberian teguran diharapkan untuk dapat berpartisipasi didominasi pengendara yang tak khususnya dalam menjaga serta menggunakan helm saat berkendara. menciptakan lingkungan yang kondusif.

“Operasi simpatik ini nantinya akan “Pemerintah tentunya sangat menghaberakhir tanggal 27 Mei 2013 mendatang. rapkan peran dan partisipasi masyarakat Dan kepada masyarakat, kami juga sebagai yang terdepan dalam menciptakan menghimbau untuk selalu kondisi lingkungan yang aman dan memperhatikan kelengkapan kendaraan kondusif,” pungkasnya. saat berkendara,”pungkasnya.(ftm)

12 12 MINAHASA TENGGARA EDISI 98, MEI-JUNI 2013

Pembangunan Terus Mengalir Bagaikan Air RATAHAN-Sejak dimekarkan dari Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 23 Mei 2007, pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang baru merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 terus ditingkatkan.

Pembangunan di semua lini terus dilakukan mulai dari Pejabat Bupati Albert Pontoh hingga ke Bupati Telly Tjanggulung dan Jeremia Damongilala.

Pembangunan sangat terasa saat Bupati Pertama pilihan rakyat memegang tampuk kekuasaan. Di bawah kepemimpinannya, Ia berhasil

membangun infrastruktur jalan sehingga desa yang terisolasi boleh merasakan pembangunan yang merata.

Tak lepas dari itu, sektor pemerintahan pun berjalan dengan baik sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) Mitra bisa diandalkan. Selain itu, berkat perjuangan Tjanggulung, bebarapa putra Mitra boleh meraih gelar Doktor. Bahkan di bidang pendidikan, ribuan pelajar dan mahasiswa mendapatkan bantuan bea siswa.

Diakui warga masyarakat, banyak sekali kemajuan di masa kepemimpinan Telly Tjanggulung dan Jeremia Damongilala. Antara

lain di bidang pertanian karena mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. “Bukan itu saja, kami juga mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jamkesmas. Itu semua berkat Bunda (Sapaan akrab T2 leh warga Mitra, red),” ujar mereka.

Saat ini Kabupaten Mitra dihadapkan dengan Pemikada pada tanggal 13 Juni nanti. Diakui atau tidak, siapapun yang terpilih nanti itulah yang menjadi Bupati Mitra periode 2013-2018. Semoga ditahun berikutnya Kabupaten Mitra semakin maju dan rakyat semakin sejahtera.(fre)

Dewan Tindaklanjuti LPJ Bupati RATAHAN-Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) di akhir periode masa jabatan 2008-2013 pada rapat paripurna, ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mitra. Paripurna ini dipimpin oleh Ketua Dewan Mitra, Tonny Tonny H Lasut Hendrik Lasut, Am, Tm. Dengan berbagai persoalan yang terjadi, Bupati berkomitmen untuk terus melakukan perubahan pada jajarannya.

Secara tegas Tjanggulung mendesak untuk segera menyelesaikan persoalan terkait dengan administrasi.

“Saya terus mendesak agar system administrasi diperhatikan oleh setiap instansi untuk menjaga terjadinya kekeliruan dibelakang hari,” tegasnya.

Tjanggulung Sponsori Pernikahan Massal

Sesuai dengan visi dan misi kabupaten Mitra, menurutnya, masih menempatkan 6 sektor sebagai skala prioritas yakni, Tata kelola pemerintahan yang baik, Sumberdaya manusia, Agribisnis dan percepatan infrastruktur pengembangan energi, Perikanan kelautan serta pariwisata, LingTelly Tjanggulung kungan hidup, dan Supermasi hukum.

Bupati talk lupa memberikan apresiasi untuk DPRD Mitra, yang merupakan partner dari pihak eksekutive yang telah memberikan motivasi serta menjadi penyemangat sehingga pemerintahan boleh berjalan dengan baik. “Yang pasti kami bertekad selalu melakukan perubahan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Mitra,” tutup Tjanggulung.(fre)

Kantor Sekretariat Pemkab Telan Anggaran 16 Miliar RATAHAN-Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang berdekatan dengan kantor Bupati akan segera digunakan. Hal ini terlihat dari bangunan yang sudah sekitar Sembilan puluh persen rampung.

Kabag pembangunan Sekdakab Mitra, Ir. Budi Raranta ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa tahun ini kantor tersebut akan selesai dan bias digunakan oleh Sekretriat Pemkab Mitra. “Pembangunan menelan anggaran 16 Miliar. “ Kita tunggu saja. Yang jelas tahun ini kantor tersebut akan digunakan,” ungkap Raranta.

Sebagaimana diketahui, pembangunan gedung ini mulai dikerjakan tahun lalu, yang dilakukan secara bertahap. (fre)

Insentif Perangkat Desa Cair RATAHAN-Bertempat di Atrium Pemkab Mitra, Jumat (24/5), dilaksanakan pernikahan masal.

Pasangan yang dinikahkan Pemkab Mitra berjumlah 109 pasangan.

Kepala Capil Mitra, Sony Wenas, Sos, yang memimpin acara ini mengatakan bahwa acara ini disponsori langsung oleh Bupati Mitra Telly Tjanggulung. “Ya, semua proses pengurusan berkas dan kartu keluarga dibantu oleh Ibu Bupati,” katanya.

Tjanggulung pada kesempatan tersebut memberikan wejangan kepada pasangan yang baru menikah. “Sebagai pasangan suami istri marilah kita menjadi teladan di tengah- tengah keluarga kita. Kalau ada permasalahan selesaikanlah itu secarah keluarga.

Dan jadilah suami isteri yang selalu menuntun anakanak dan takut akan Tuhan. (fre)

RATAHAN-Ratusan Perangkat Desa se-Kabupaten Minahasa Tenggara memadati gedung sekretariat Pemkab. Kedatangan mereka untuk menerima insentif yang telah dianggarkan dalam APBD Mitra Tahun 2013.

Bupati Mitra Telly Tjanggulung (T2) dalam arahannya kepada ratusan perangkat desa mengatakan, dana insentif merupakan wujud perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahtraan perangkat pemerintahan yang ada di setiap desa.

Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pelayanan dan pembangunan sehingga perhatian pemerintah untuk kesejahtraan perangkat mutlak diperhatikan. Bupati juga mengharapkan agar seluruh perangkat desa lebih meningkatkan pelayanan masyarakat.(fre)

TELLY TJANGGULUNG menerima piagam penghargaan Presiden RI yang diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian Suswono

Tinungki Jabat Pelaksana Harian Bupati Mitra RATAHAN-Sebagai akan dijabat oleh konsekwensi dari Sekda Mitra, Ir pencalonan 'IncumB.A.Tinungki, M.Eng. bent" dalam Bahkan SK Gubernur Pemilukada Mitra telah dijemput yang diikuti oleh Tinungki jumat Bupati Mitra Telly pekan lalu.

Tjanggulung berpaBupati Tinungki sangan dengan Ir yang dihubungi B.A. Tinungki Moudy Rondonuwu mengatakan, jabatan (T2-MoR) dan Wakil Bupati Mitra yang dipercayakan kepadanya Drs Jeremia Damongilala, Msi akan diemban dengan rasa yang berpasangan dengan Ir. tanggung jawab, sebab massa Sonny Tarumingi (JaDi-Star), kekosongan selama bupati dan maka kekosongan jabatan Bupati wakil bupati mengikuti kamdan Wakil Bupati sesuai dengan panye harus diisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun Undang-Undang, sehingga amanat 2008 harus mengambil cuti Undang-Undang merupakan jabatan. tanggung jawab yang harus Gubernur Sulawesi Utara dikerjakan dengan baik. “Saya (Sulut), Dr. SH Sarundajang berharap dukungan penuh seluruh melalui Asisten Pemerintahan, sistim pemerintahan Mitra dan Drs. Mecky Onibala, Msi seluruh masyarakat sehingga menyampaikan bahwa sejak selama massa jabatan ini dapat hari Senin 27 Mei 2013, jabatan dilakukannya dengan baik,” Buapti dan Wakil Bupati Mitra katanya. (fre)

Amankan Pemilukada, Polisi dan TNI Gelar Pasukan RATAHAN-Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) akan memasuki masa kampanye pada minggu depan. Dan tak lama lagi akan masuk hari H. Untuk menjaga situasi tetap aman dan terkendali, unsure Kepolisian dan Tentara NAsional Indonesia (TNI) melakukan gelar pasukan dan simulasi pengamanan yang dilaksanakan di lapangan Tombatu Kecamatan Utara, Jumat (24/05).

Kapolda Sulut Brigjen Pol. Decky Atotoy menjelaskan, kehadiran Polisi dan TNI di Kabupaten Mitra, murni untuk melakukan pengamanan Pemilukada hingga pada hari H nanti. “Ini untuk mengantisipasi kekacauan di saat Pemilukada berlangsung,” jelasnya.

Senada diucapkan Ketua KPUD Mitra kepada IDENTITAS. “Gelar pasukan yang melibatkan Polisi dan TNI hanya untuk berjaga-jaga apabila terjadi kekacauan di saat PEmilukada,” tukasnya.(fre)

KPUD Mitra Tetapkan Jadwal Kampanye RATAHAN-Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang sudah semakin dekat, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mitra, melakukan Rapat Koordinasi sekaligus menetapkan jadwal kampanye masing-masing pasangan calon yang ada.

Ketua KPUD MItra, Ascke Benu, M.Si kepada beberapa media mengatakan, dari hasil pertemuan sudah ada kesepakatan Ascke Benu mengenai jadwal kampanye. Untuk nomor usut satu (1) M2T-M2M, pada putara pertama melakukan kampanye pada hari terakhir. Pasangan JS-RK pada hari pertama, Jadi-Star pada hari kedua, dan T2-MoR pada hari ketiga. “Begitu pun pada putaran kedua, masing-masing pasangan calon melakukan kampanye susuai jadwal hari pertama,” jelas Benu.

Agar kampanye berjalan lancer dan aman, pihak KPU telah berkoordinasi dengan Polisi dan Panwas. Selain itu, KPU juga meminta agar pasangan calon dapat memberikan pengertian kepada pendukung masing-masing agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan saat kampanye berlangsung. (fre)

13 13

MINAHASA SELATAN EDISI 98, MEI-JUNI 2013

Penyaluran Dana Parpol Minsel Tertunda AMURANG-Lantaran ada pemeriksan dari BPK RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), penyaluran dana bantuan Partai Politik (Parpol) Tahun 2013, hingga kini masih terus tertunda. "Penyaluran dana parpol akan segera diproses karena hasil audit BPK terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Parpol Tahun 2012," Kata Kepala Kesbang Pol Minsel.

Dilanjutkannya, dana Parpol Tahun 2013 akan diproses jika hasil audit dari Tim BPK RI perwakilan Sulut sudah keluar.

"Untung saja hingga saat ini belum ada Parpol yang memasukkan beberapa persyaratan untuk menerima dana tersebut meskipun dana sebesar 519 juta sudah ada,”kata Slat, seraya menambahkan kalau instansi teknis terkait masih akan melakukan konsultasi ke Kemendagri, terkait beberapa anggota DPRD yang pindah partai karena ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Tahun 2014 mendatang.

“Tentu saja hal ini akan kami konsultasikan apakah mereka layak menerimanya atau tidak," ujarnya. (jfk)

PAMI Desak Kejati Periksa 30 Legislatif Minsel AMURANG - Ketua PAMI mendesak pihak Kejati Sulut untuk membongkar kasus dugaan penyelewenangan APBD 2006-2007 yang melibatkan 30 anggota DPRD Minsel periode 2004-2009. Di mana, informasi yang ada menyebutkan kalau di tahun 2006-2007 lalu, dana sebesar Rp 19,411,425.300 Miliar tidak tepat sasaran dan prosedur dalam penyalurannya.

"Dugaan kami dana sebesar itu tidak sesuai dengan peruntukan, dan pihak Kajati sendiri sudah menetapkan beberapa mantan pejabat Minsel sebagai tersangka.

Dintaranya BP alias Boy," kata Ketua PAMI Noldy Pratasis.

Lagi Dia mengungkapkan, setelah menetapkan dua mantan pejabat Minsel sebagai tersangka, pihak Kejati harus segera memanggil legislative dan mantan legislative yang diduga terlibat pada pengunaan dana sebasar 19,4 M tersebut.

"PAMI tidak akan tinggal diam dengan hal ini, karena setiap dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kota dan melibatkan pejabat ataupun mantan pejabat terlebih para wakil rakyat, itu akan terus diawasi oleh PAMI," kata pengusaha sukses Bekasi ini.(jfk)

Warga Minta Pinggiran Jalan Tumpaan-Amurang Ditanami Pohon AMURANG–Pelebaran jalan Tumpaan–Amurang yang dilakukan oleh Instansi terkait, rupanya membuat situasi Ibukota Kabupaten Minsel yang terletak di pinggiran pantai semakin panas karena kurangnya penghijauan dipinggiran jalan.

Akibatnya, Dinas Kehutanan Kabupaten Minsel mulai dulang keluhan warga.

“Kami minta Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Selatan untuk bertindak setelah proyek selesai.

Kiranya sepanjang jalan Trans Sulawesi Tumpaan Amurang, ditanami pohon,” ujar Sonny Sumampow.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Minsel, Ir. Saul Buisang

Saul Buisang

saat ditemui, Selasa (21/05), tak menampik soal keluhan warga tersebut.

“Memang beberapa waktu lalu, warga mengeluh di kantor, kata mereka disepanjang jalan trans Sulawesi panas terik menusuk.

Maka dari itu kami akan tanam pohon, sekarang ini kami rencanakan tanam pohon kayu manis.

Karena itu tidak terlalu tinggi, dan dari sisi kesehatan kayu manis obat kolesterol darah tinggi,” katanya.

Lanjut dikatakannya, tepat dibawah instalasi listrik akan ditanam pohon sirsak, selain buahnya bisa dimakan, pohonnya tidak terlalu tinggi. Daun sirsak juga obat anti kanker.(jfk)

Proyek Web Dikpora Minsel Dipertanyakan AMURANG–Proyek Website Dikpora Minahasa Selatan (Minsel) anggara Tahun 2012 dipertanyakan warga.

Pasalnya, sesuai kabar yang tersiar dan berhasil dirangkum IDENTITAS menyebutkan kalau setiap sekolah se-Minsel diharuskan membayar 2,8 juta untuk

proyek tersebut. Padahal banyak sekolah yang tidak dialiri listrik.

“Bagaimana mungkin? Aliran listrik saja tidak ada. Alhasil komputer yang diberikan mubasir dan rusak karena tidak pernah digunakan,” kata beberapa kepala sekolah yang tidak ingin nama mereka ditulis.

Tommy Turangan, SH, selaku Ketua AMTI kepada beberapa media membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, ada dugaan permaianan dalam proyek tersebut.

“Jumlah sekolah di Minsel 400.

Jika dikalikan 2,8 juta berapa banyak yang dipakai Dikpora Minsel? Kami akan selidiki itu,” katanya.(jfk)

a d v e t o r i a l

Bupati Mitra Hadiri Kegiatan TMMD Mulyono: TMMD Bertujuan Untuk Membantu dan Membangun Desa

PENANDATANGANAN naskah serah terima pelaksanaan kegiatan TMMD ke-90 RATAHAN TIMUR-Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Telly Tjanggulung (T2), beberapa waktu lalu mengikuti upacara pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang Ke-90 yang dilaksanakan di Desa Wioi, Kecamatan Ratahan Timur. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 14 Mei-3 Juni 2013 mendatang.

Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) VII Wirabuana Brigjen TNI Harry Mulyono yang bertindak selaku Inspektur Upacara mewakili Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) mewakili penanggung jawab operasional TMMD Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo mengatakan bahwa program TMMD yang dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun, merupakan program terpadu lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian dan Pemerintah Daerah serta elemen masyarakat.

“Jadi semua instansi bahkan lembaga yang terkait ikut dilibatkan dalam melaksanakan program TMMD ini,”kata Mulyono.

Kasdam pun menambahkan bahwa proses perencanaan TMMD ini disusun degan sistem Bottom Up Planning yang melibatkan berbagai instansi dan masyarakat secara hirarkis, diawali dengan musyawarah tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi serta pusat. Selanjutnya, ditetapkan sasaran program TMMD Ini. “Pembangunan tersebut ditujukan pada sasaran fisik dan non fisik yang memprioritaskan pembangunan infrasrtuktur serta sarana dan prasarana secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat,”ujar Mulyono seraya menambahkan pembangunan di berbagai sarana sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas bagi kehidupan masyarakat.

“Kegiatan ini berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka akselerasi pembangunan desa menuju ketahanan wilayah yang tangguh. TNI tetap konsisten membantu kesulitan masyarakat, memberdayakan serta meningkatkan akselerasi pembangunan didaerah,”pungkasnya.

Usai sambutannya, Kasdam VII Wirabuana Brigjen TNI Harry Mulyono melaksanakan penandatanganan naskah serah terima pelaksanaan kegiatan TMMD ke-90 di wilayah Kodim 1302 Minahasa kepada Bupati Mitra Telly Tjanggulung dan disaksikan langsung Komandan Kodim 1302, Letkol Theo Kawatu.

Selesai penandatanganan, Kasdam bersama Bupati Mitra menuju lokasi pembangunan jalan Nazaret serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Desa Wioi.

Adapun tema TMMD tahun ini ialah Melalui TNI Manunggal Membangun Desa, TNI bersama sama Polri, Kementrian LPNK, Pemerintah daerah dan seluruh komponen bangsa lainya kita tingkatkan integritas guna mendukung percepatan pembangunan dalam rangka mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Kegiatan TMDD ini diikuti 150 personil gabungan TNI, POLRI bersama Pemkab Mitra.(*)

KASDAM VII Wirabuana bersama Bupati Mitra Telly Tjanggulung meninjau lokasi pembangunan jalan Nazaret serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Desa Wioi.

BOLMONG RAYA

14 14

EDISI 98, MEI-JUNI 2013

Bupati Bolmong Serahkan SPPT Tahun 2013 BOLMONG-Bupati Hi Salihi Mokodongan menyerahkan secara simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB) Tahun 2013.

Agenda yang dihadiri oleh Camat dan Sangadi serta Lurah se-Kabupaten Bolaang Mongondow ini, dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penyerahan simbolis kepada Camat Lolayan, Drs. Revani Paputungan karena pencapaian pajak Tahun

2012 oleh warga Kecamatan Lolayan mencapai 100 persen.

Bupati menuturkan, pajak sangat penting dalam pembiayaan pembangunan daerah maupun nasional, untuk itu para Camat maupun Sangadi dan Lurah untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan mengingatkan wajib pajak untuk membayar tepat waktu. “Kiranya wajib pajak membayar tepat waktu sehingga pendayagunaan dan pengelolaan pajak dapat digunakan pada tujuan dan sasaran yang tepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” tukas Salihi.

Ia menambahkan agar Camat dan Sangadi juga senantiasa memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan informasi yang lebih obyektif terhadap keberadaan objek pajak. Karena menurutnya, besar kecilnya penetapan pajak khususnya PBB akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya jumlah bagi hasil yang akan diterima oleh daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi penyelengaaran pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di kabupaten Bolaang Mongondow.(jhon/arman)

BUPATI Hi Salihi Mokodongan menyerahkan SPPT dan DHKP PBB 2013 kepada Camat Lolayan, Drs Revani Paputungan

KK Menanti Piala Adipura KOTAMOBAGU-Peran Dinas Tata Kota Kotamobagu untuk tahun berjalan ini semakin maju, baik dalam penataan dan kebersihan kota Kotamobagu.

Terbukti dengan berhasilnya mempertahankan piala Adipura untuk kesekian kalinya.

Kepala Dinas Tata Kota Kotamobagu, Alex Saranaung Sp,Msi, melalui Kepala Bidang Kebersihan Kota Hendri Mokodongan kepada IDENTITAS, Kota Kotamobagu menanti piala Adipura pada bulan Juni nanti. “Kami hingga saat ini menanti

Adipura pada bulan Juni,” katanya.

Dinas Tata Kota juga berterima kasih kepada Walikota Kotamobagu Drs,Hi Djelantik Mokodompit ME, yang telah memberikan dukungan sehingga Kota Kotamobagu bias mempertahankan Adipura.

“Terima kasih untuk Pak Walikota yang sudah memberikan dukungan.

Selain itu warga masyarakat juga, karena semua ini tak lepas dari peran serta warga dalam menjaga kebersihan,” tuka Saranaung. (jhon)

Dinsos Bolsel Canangkan Program KUBE

AITIS 2013, Stand Bolmong Banjir Kunjungan BOLMONG-Pameran yang menyerap pengunjung dari kalangan investor dan trader baik dalam dan luar negeri serta kalangan asosiasi pengusaha nasional dan internasional pada agenda Apkasi International Trade and Investment Summit (AITIS) yang berlangsung pada hari tanggal 15-17 Mei 2013 di Jakarta, mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan.

Keikutsertaan Kabupaten Bolaang Mongondow turut mewarnai agenda nasional ini dengan menampilkan berbagai potensi alamnya, yang tidak luput dari perhatian pengunjung. Bahkan Nenas Lobong sebagai salah satu andalan hasil Bolaang Mongondow kebanjiran peminat karena terlihat segar.

Selain itu, Kopi dan Kacang Goyang hasil olahan Usaha Kecil Menengah (UKM) warga Desa Tadoy turut menarik perhatian Bupati Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk mencicipi langsung dan membeli sejumlah produk warga tersebut.

Sementara Sry Mulyani salah seorang

staf Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) saat mengunjungi stand Bolmong menuturkan jika potensi daerah Bolmong sangat besar apabila dilihat dari apa yang ditampilkan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bolmong, Agusni Darwis Shut, MAP, menuturkan selain potensi alam lainnya, sejumlah olahan warga juga menjadi perhatian tersendiri berupa Abon Ikan Cakalang dengan rasa yang gurih serta banyaknya keingintahuan pengunjung tentang cara pembuatan Bio Etanol hasil olahan warga Desa Poopo.

“Bupati Hi Salihi Mokodongan telah memberikan kesempatan bagi para investor yang ingin menanamkan sahamnya di Bolmong lebih khusus pada pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dalam mengembangkan pohon aren dan ubi kayu untuk dijadikan bahan bakar terbaru berupa Bio Etanol, namun investor harus memikirkan kesejahteraan petani terlebih dahulu,” ujar Agusni Darwis.(jhon/fera)

Akreditasi Nilai SDN 1 Kombot Terbaik BOLSEL–Untuk tahun berjalan ini, Sekolah Dasar (SD) Negeri Satu Desa Kombot, medapat akreditasi nilai terbaik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).

Majid Paputungan, S.Pd selaku kepala sekolah kepada IDENTITAS mengatakan, selain segi administrasi yang tertata bagus, peran serta guru-guru dan proses kegiatan belajar mengajar juga menunjang. “Semua

tak lepas dari itu,” katanya.

Ia juga mengaku bangga dengan apa yang ditorehkan oleh anak didiknya. Di mana salah satu siswa bernama Kriswanto Paputungan berhasil meraih perngkat tiga pada lomba mata pelajaran matematika tingkat provinsi. “Semoga dilain waktu pelajar lain dapat memberikan yang lebih baik,” harapnya.(zal)

BOLSEL-Pada tahun berjalan ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) melalui Dinas Sosial mencanangkan program Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE). Di mana, tujuan dari program ini untuk memajukan masyarakat.

Kepala Dinas Sosial (DinSos) Bolsel, Abadi Yusuf kepada IDENTITAS, program ini sangat membantu masyarakat. Selain itu bisa mensejahterakan dan mening-

katkan pembangunan daerah yang ada di Bolmong Selatan sesuai dengan program pemerintah Pusat dan Daerah.

“Tak bisa dipungkiri, masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan penuh pihak pemerintah dari berbagai hal,” akunya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat atau kelompok yang akan membuka usaha untuk memenuhi kelengkapan administrasi proposal.(zal)

SALIHI MOKODONGAN dan Sehan Salim Landjar bernyanyi bersama Opick Tomboati pada event ”Singgay Moyodungkul Bolmong Promo” di Kalibata City Square, Kamis (9/05) lalu.

Pemkab Bolmong Apresiasi Pagelaran Rukun Pogogutat BMR BOLMONG–Pagelaran Rukun Pogogutat Indonesia Bolaang Mongondow Raya (RPIBMR) di Jakarta Bogor, Depok dan sekitarnya yang digelar di Kalibata City Square pada hari Kamis 9 Mei 2013, mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dalam acara ini, Pemkab Bolmong melalui Dinas Pariwisata menampilkan tarian tradisional Bolaang Mongondow diantaranya Tarian Kabela dan Kalibombang, hingga memukau para pengunjung

yang memadati pusaran raksasa bisnis di Jakarta tersebut.

Pada perhelatan akbar tersebut, Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan bersama Bupati Boltim Sehan Salim Landjar, juga turut membawakan lagu bersama artis Opick Tomboati yang senantiasa membawakan lagu lagu religius.

Diketahui Rukun Pogogutat merupakan adat atau kebiasaan orang Bolmong dalam bentuk arisan keluarga yang saling bantu. (jhon)

15 15

INSPIRASI

Berguru Bisnis ala Bob Sadino

Bob Sadino atau yang biasa disapa Om Bob, merupakan figur enterpreneur sejati yang sudah kenyang dengan pahit manisnya dunia bisnis. Selama lebih 36 tahun, bukan waktu yang sebentar bagi Om Bob untuk membuktikan keuletannya dalam berbisnis yang sebelumnya tidak pernah dilirik, bahkan terpikirakan sekalipun.

“Sayalah orang pertama yang mengenalkan telur kepada bangsa ini,” kata om Bob.

W

IRAUSAHAWAN sukes yang memiliki ciri khas bercelana pendek dan berkemeja ini memang nyentrik. Bagi kebanyakan orang, akan enggan meninggalkan dirinya apabila sudah berada di dalam kemapanan. Tidak halnya dengan Bob Sadino. Beliau rela menjadi pengangguran bahkan tak segan-segan menjadi kuli bangunan, supir taksi, dan meninggalkan kemapanan hidup di Jakarta dengan bekerja di Jakarta Lyod.

Bob Sadino hanyalah tamatan SMA. Beliau tidak pernah sekolah tinggi sampai ke perguruan tinggi. Baginya, di sekolah orang hanya membaca buku.

Menurutnya, buku sifatnya berupa informasi yang telah terjadi dan tak ubahnya seperti roti busuk alias sampah. Jadi, orang yang sekolah tinggi-tinggi itu isinya hanya sampah, terkecuali sampah tersebut diolah untuk menjadi pupuk yang subur.

Pemikiran Bisnis Bob Sadino Kalau Anda adalah seorang pebisnis yang notebook, artinya individu tersebut adalah jebolan lembaga pendidikan. Mereka akan dibuat bingung dengan berbagai konsep bisnis Om bob.

Teori-teori bisnis yang dikeluarkan dari pikiran beliau terbilang nyentrik dan sangat bertolak belakang dengan teori-teori dalam buku seperti yang pernah dibaca.

Tapi, anehnya, bisnisnya sukses besar bahkan menjadi salah satu tokoh pengusaha sukses di Indonesia. Ada apa gerangan?

Om Bob mengakui bahwa beliau tidak pernah berencana

EDISI 98, MEI-JUNI 2013

menjadi kan dirinya apa. “Yang saya rencanakan adalah bikin orang pinter. Saya bersyukur pada Tuhan saya goblok. Kalau saya pinter kemungkinan besar saya akan seperti Anda.” Kalau masyarakat dulu hanya mengenal cara bercocok tanam dengan menggunakan lahan basah, Om Bob mengenalkan dan sekaligus mencoba bercocok tanam sayuran tanpa tanah.

Kalau dilihat dari kaca mata bisnis, ini jelas tidak memiliki nilai ekonomi karena pada saat itu tidak ada pasarnya. Tapi, berkat kegigihan seorang Bob Sadino, semua itu bisa diatasi.

Beliau sendiri yang menciptakan pasarnya. Rentang beberapa tahun ke depannya, Bob Sadino membuktikan dirinya dapat berbisnis dari tanaman hidroponik dengan melakukan ekspor terung ke Jepang.

Ketika pengusaha lain berbisnis untuk tujuan mencari keuntungan, tidak halnya dengan pengusaha sukses di Indonesia ini. Bob Sadino mencari rugi.

Lho kok gitu? Beliau tidak segansegan menyebut dirinya goblok.

Dengan kegoblokannya, ia tidak hitung-hitungan dan membebani dirinya dengan berbagai macam hal.

“Biasanya orang berdagang itu untuk mencari untung dan rugi memiliki peluang yang sama besarnya. Kalau misalnya, berbisnis untuk tujuan cari untung, ketika untung sudah tidak aneh dan biasa saja. Tetapi kalau berdagang untuk tujuan cari rugi, ketika mendapatkan keuntungan rasanya akan lain. Anda akan merasakan kebahagiaan.”

Kebahagiaan nampak terpancar dari pengusaha sukses di Indonesia ini karena beliau tidak pernah menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Ia berani mengambil risiko berbisnis hal-hal yang banyak dihindari orang dan sekaligus menciptakan pasarnya sendiri.

“Saya mengambil risiko sebesar-besarnya. Sebab orang yang mengambil risiko kecil, hasilnya pun akan kecil. Apabila orang memperkecil risiko, ia akan menjadi bebas. Risiko itu bisa berbentuk apa saja. Nah, tugas saya untuk mengubah risiko tersebut menjadi uang.”

Kebanyakan pebisnis merencanakan segala sesuatunya dengan runtun dan ngejelimet. Ia berpikir mengalir begitu saja.

“Orang goblok juga akan lebih percaya pada orang lain yang lebih pintar dari dirinya. Kalau gagal, orang goblok tidak akan pernah merasakan dirinya gagal, tetapi sedang belajar untuk menjadi lebih pintar. Pada akhirnya, orang goblok ini bisa menjadi bosnya orang-orang pintar.”

Memang menjadi kenyataan, orang goblok seperti Om Bob ini sekarang memiliki karyawan yang disebut sebagai anakanaknya sebanyak 1.600 karyawan. Saat ini, Om Bob sudah berada pada tingkat financial freedom. Beliau bisa membeli apa saja dan bisa pergi ke mana saja kapan pun beliau mau.

Menurut Om Bob, orang pintar itu pintar dan selalu menghitung

siap dan rela menjual diri sendiri sebelum menjual sebuah produk.

Filosofinya adalah jadilah seorang marketing yang baik dan Anda akan dikenal orang.

Tip Bisnis dari Bob Sadino Sebagai empunya entrepreneur sejati, semua lika-liku bisnis sudah beliau jalani, sehingga beliau sudah memiliki jam terbang yang sangat layak. Tidak jarang dalam berbagai kesempatan, Om Bob selalu memberikan berbagai masukan bagaimana menjalankan usaha dengan gampang dan tidak menjelimet.

Berikut ini beberapa petikan kutipan tip yang bisa dijadikan sebagai salah satu masukan pemikiran ketika hendak atau sedang berusaha.

(1) Berpikirlah dengan bebas sesuatu yang susah dan njelimet, tetapi usahanya tidak jalan-jalan karena terlalu banyak berpikiran sulit dan dibebani berbagai rencana yang hasilnya belum tentu ada. Orang pintar juga enggan memercayai orang lain.

Semua ingin dikerjakannya sendiri.

Sebuah contoh menggelikan dari praktik bisnis Om bOb ini adalah ketika salah seorang karyawannya menurunkan harga seikat kangkung yang tadinya seharga Rp6.000 menjadi Rp4.000. Secara logika sederhana, konsumen akan diuntungkan dengan harga tersebut, karena konsumen akan menghemat uang Rp2.000 untuk seikat kangkung hidroponik.

Tapi, hipotesis tersebut ternyata salah besar dan berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Kangkung tersebut tidak laku! Aneh, bukan?

Penyelidikan pun dilakukan dan menemukan sebuah kenyataan yang aneh pula. Para pembeli protes kenapa harga kangkungnya kok jadi murah kan biasanya tidak segitu, janganjangan kualitas kangkungnya jelek. Pada akhirnya, harganya dikembalikan lagi ke harga semula dan anehnya, laku!

Apabila diperhatikan dari satu contoh kejadian ini saja kita bisa menarik sebuah pelajaran yang sangat berharga. Secara teori ekonomi, pembeli akan membelanjakan uangnya pada barang yang memiliki nilai ekonomi lebih rendah untuk produk yang sama dibandingkan nilai ekonomi sebelumnya yang lebih tinggi. Konsep ini tidak seluruhnya benar, karena besar kecilnya nilai ekonomi suatu barang tidak akan terlalu berarti apabila sudah dipengaruhi oleh nilai psikologis dari si pembeli.

Contohnya, seperti di atas, penurunan harga kangkung dari Rp6.000 menjadi Rp4.000. Bagi pembeli, ada nilai psikologis tersendiri ketika mereka mengonsumsi kangkung yang harganya mahal dibandingkan kangkung yang harganya murah.

Apabila cermat, ini jelas sebuah trik marketing. Om Bob memberikan saran bahwa untuk menjadi seorang marketing, Anda harus

dan tanpa beban. (2) Miliki tekad dan keinginan yang kuat, sebab kemuan yang kuat ibarat sebuah bensin dan motor. (3) Keberanian dalam mengambil peluang, tahan banting, dan bersyukur bisa berbuat untuk orang banyak.

(4) Jangan takut dan jangan terlalu berharap. Semakin tinggi pengharapan, semakin tinggi tingkat kekecewaan. Lepaskanlah belenggu yang mengikat diri Anda.

Ada berjuta peluang menanti di sekitar Anda.

(5) Jangan terlalu memikirkan sukses. Santai saja.

Hilangkan semua beban. Apabila bekerja dalam tekanan, maka hasil kerjanya tidak akan bagus.

(6) Mau kaya? Berhentilah sekolah atau berhentilah kuliah sekarang juga dan start action, karena ilmu di lapangan lebih penting daripada ilmu di sekolahan atau kuliah. (berbagai sumber)

a d v e t o r i a l

Keberhasilan Pemkab Minahasa Tenggara