KAMIS 9 JUNI 2016 NOMOR 3040 TAHUN X
Harga: Rp.3000,Luar Kota + Ongkos Kirim
HARGA Langganan: Rp. 50.000,-/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) NO REK: 001 01.52.000663-1 Bank Sulut a/n PT. Sulut Lestaripress ALAMAT: Mega Smart VIII No.7 Kawasan Mega Mas Boulevard Manado, Telp (0431) 841060, Fax: (0431) 841071
Berpikir dan Berbuat
Ramadhan 1437 H
terbit 20 halaman
KEMUNCULAN LA NINA
INTERNASIONAL
BNPB: Warga Sulut harus waspada
Pegawai Singapura tak boleh buka internet di kantor PEGAWAI negeri di Singapura akan tidak bisa menggunakan internet di komputer di tempat kerjanya mulai Mei tahun depan. Kebijakan itu untuk mencegah ‘kemungkinan kebocoran surat elektronik di tempat kerja, PERDANA Menteri berbagi dokumen, dan peningkatan ancaman keSingapura, Lee Hsien Loong amanan’, seperti dilaporkan The Straits Times, Rabu (8/6) kemarin. Para pejabat mengatakan, pegawai pemerintah juga dilarang mengirim kembali informasi terkait pekerjaan ke surat elektronik pribadi. Langkah ini ditanggapi di internet oleh warga Singapura dengan menyatakan keterkerjutan dan skeptisme. Sejumlah orang berpandangan, pembatasan tersebut bertentangan dengan prakarsa teknologi Smart Nation atau Bangsa Cerdas yang banyak dipromosikan di Singapura. Kelompok lain mengatakan, penerapan larangan kepada para guru sebagai suatu hal yang berlebihan karena mereka tidak berhubungan dengan informasi peka. Harian The Straits Times melaporkan, memo pengumuman tentang pembatasan internet di kantor itu dikirimkan ke semua badan pemerintah, kementerian, dan badan hukum milik negara. Otorita telekomunikasi Singapura, Infocomm Development Authority (IDA), mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menghadapi serangan cyber. Selain itu juga untuk menciptakan ‘lingkungan kerja yang lebih aman’, lapor Channel News Asia.(komc)
SELEBRITI AMBER HEARD
Terlibat kasus kekerasan SEJAK dua pekan lalu, dunia hiburan diramaikan perseteruan rumah tangga Johnny Depp dan Amber Heard. Setelah melayangkan surat cerai, orang-orang dekat Heard mengungkap bahwa salah satu penyebab retaknya rumah tangga mereka adalah KDRT yang dilakukan sang bintang Pirates of the Caribbean. Namun di satu sisi, Heard sendiri rupanya tidak bersih dari kekerasan. E! Online melaporkan, semasa lalu, sang aktris juga pernah berada dalam posisi Depp. Pada 2009, perempuan 30 tahun itu bahkan pernah ditangkap lantaran menyerang kawan perempuannya, Tasya van Ree, di bandara. Kabar itu pertama dimunculkan oleh TMZ. Heard dan Tasya saat itu terlibat cekcok di Bandara Internasional Seattle-Tacoma, 14 September 2009. Heard mendadak menggila. Ia menarik dan memukul lengan Tasya. Kawannya itu, seorang fotografer, lantas tidak terima. Baca: Terlibat ( Halaman 2 )
Manado—Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau kepada warga Sulawesi Utara (Sulut) untuk mewaspadai banjir dan longsor akibat La Nina. “Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah memprediksi bahwa La Nina berpeluang muncul mulai bulan Juli, Agustus, September 2016 dengan intensitas lemah sampai sedang,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Rabu (8/6) kemarin. Menurutnya, kemunculan La Nina akan menimbulkan fenomena dipole mode negatif, yakni kondisi suhu muka laut di bagian barat Sumatera lebih hangat dari suhu muka laut di pantai timur Afrika. Hal ini akan menambah pasokan uap air yang menimbulkan bertambahnya curah hujan untuk wilayah Indonesia bagian barat. GELOMBANG pasang di Pantai Sadranan, Gunungkidul, Yogyakarta, menimbulkan 8 gazebo ambruk dan 3 gazebo terbawa arus laut selatan.(foto: komc)
Baca: BNPB ( Halaman 2 )
Kemendagri warning Deprov UU PILKADA BARU
Dinilai sarat kepentingan jangka pendek Jakarta—Setelah melalui proses perumusan dan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai UU tersebut tidak membangun sistem politik di Indonesia menjadi lebih baik. “UU tersebut sarat akan pragmatisme kepentingan jangka pendek para aktor politik,” kata Cecep saat dihubungi CNN Indonesia.com, Rabu (8/6) kemarin. Cecep mencermati kepentingan jangka pendek tersebut terlihat dalam Pasal 48 UU Pilkada yang mengatur verifikasi administrasi bagi calon perseorangan. “Aturan ini menghambat calon perorangan untuk maju dan menjadi negasi dari kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik,” ujarnya. Dalam Pasal 48 UU Pilkada, KPU dibantu oleh Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat dukungan pencalonan. Verifikasi adminstrasi dilakukan dengan cara mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Lebih lagi, dukungan tersebut juga dicocokan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. Baca: Dinilai ( Halaman 2 )
Beberapa pasal dalam Ranperda BUMD dicoret Manado—Pembahasan Ranperda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah selesai dibahas. Selanjutnya telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang hasilnya langsung diterima oleh Deprov Sulut. Hanya saja, dalam konsultasi ini, pihak Kemendagri memberikan warning bagi Deprov Sulut terkait adanya beberapa pasal dalam Ranperda BUMD tersebut. Ketua Deprov Sulut, Andrei Angouw mengaku jika dari hasil pembahasan Pansus tidak banyak mengalami perubahan, tapi ada beberapa pasal dicoret dan dikoreksi oleh Kemendagri. “Hanya ada beberapa catatan yang harus
dirubah. Seperti di dalam draf ranperda salah satu pasal menyebutkan unsur legislator bisa ikut dilibatkan dalam penjaringan Fit and Propert Test (FPT) calon pimpinan direksi PT BUMD. Pasal itu tidak disetujui oleh Kemendagri dan kemungkinan akan dicabut,” kata Angouw. Senada dikatakan Ketua Pansus BUMD, Teddy Kumaat, bahwa informasi soal hasil konsultasi sudah ia dengar, tetapi belum mempelajari catatan-catatan dari Kemendagri. Meski ia sudah mendengar dari Ketua Deprov Sulut, salah satu catatan yang dihapus oleh Mendagri yaitu unsur Deprov Sulut
yang tidak bisa ikut terlibat dalam menyeleksi calon Direksi PT BUMD. “Memang waktu pembahasan, salah satu masukan dari anggota Pansus adalah ikut dilibatkan ketika penjaringan pimpinan Direksi PT BUMD. Sebagai Ketua, saya mengakomodir semua masukan. Tetapi itu ditolak oleh Kemendagri, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ada aturan yang lebih tinggi,” jelas Kumaat. Diketahui pembahasan Ranperda BUMD sempat jadi polemik karena hanya copy paste dari Jawa Timur, oleh Komisi II Deprov Sulut sebagai ranperda inisiatif. “Kami akan melihatnya kedepannya seperti apa, yang pasti apa yang telah ditetapkan oleh Kemendagri itu harus diikuti. Meski Ranperda ini juga kami ambil dari daerah lain,” tutupnya.(dede)
KELISTRIKAN
Kementerian ESDM berencana cabut subsidi listrik bulan depan
SUDIRMAN Said.
Jakarta—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap pencabutan subsidi bagi listrik rumah tangga berdaya 900 Volt Ampere (VA) bisa segera dimulai pada Juli mendatang. Itu dilakukan agar tanggungan subsidi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semakin membengkak. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, seharusnya pencabutan subsidi tidak tepat sasaran bagi pelanggan 900 VA sudah dilakukan Januari lalu. Namun dalam implementasinya tidak dilakukan sehingga Pemerintah harus menom-
bok subsidi listrik. Dari catatan yang dimilikinya, setidaknya Pemerintah harus menambah subsidi Rp18,8 triliun dari Rp38,3 triliun ke Rp57,18 triliun akibat implementasi pencabutan subsidi yang dilakukan terlambat. “Ini kan sudah kami rencanakan sejak awal tahun, semakin lama dipendam subsidi akan semakin besar. Untuk itu, kami berharap paling lambat dilakukan pada Juli mendatang,” ujar Sudirman di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (8/6) kemarin. Baca: Kementerian ( Halaman 2 )
UPAYA KONSERVASI
1.272 Ha Danau Limboto berubah jadi pemukiman Ribuan hektare (Ha) kawasan perairan yang telah berubah menjadi daratan di Danau Limboto, telah beralihfungsi menjadi pemukiman dan lahan pertanian. PELAKSANA Teknis Konservasi Balai Wilayah Sungai (BWS) II Wempy Warokah mengatakan pendangkalan danau menyebabkan munculnya dataran, baik di tengah danau maupun di tepian danau. “Dataran tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk menjadi tanah pertanian yakni sawah 637 hektare, ladang 329 hektare, pemukiman 1.272 hektare dan peruntukan lainnya 3.594 hektare,” ujarnya, Rabu (8/
6) kemarin. Ia menambahkan, upaya Konservasi Danau Limboto adalah untuk mempertahankan keberadaan danau yang sudah kritis dan diharapkan dapat mempertahankan luas genangan 4.088 hektare dengan elevasi +4,8 meter. Hal itu untuk menindaklanjuti hasil konfrensi Nasional tentang Danau di Indonesia, yang menyatakan Danau Limboto termasuk salah satu yang kritis dari sembilan danau di Indonesia. Menurutnya beberapa program kegiatan konservasi di Danau Limboto adalah penetapan zona pemanfaatan danau, pembentukan lembaga pengelola danau,
NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)
pengorganisasian pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta pemulihan di bagian hulu dan zona penyangga. Selain itu juga ada program pengembangan hutan rakyat, diversifikasi pertanian, hingga penertiban pemanfaatan danau. Revitalisasi Danau Limboto tahap 1 menggunakan APBN tahun 2012 dengan pagu Rp90 miliar yang meliputi pembangunan groundsill 10 buah, pembangunan tanggul 700 meter, pembangunan Reveetment dan Parafet sepanjang 1.800 meter dan dam 10 buah. Revitalisasi tersebut berjalan hingga tahap IV tahun 2015 dengan dana Rp38 miliar.(inic)
DANAU Limboto yang berada di Gorontalo saat ini mengalami pendangkalan sehingga menimbulkan dataran yang digunakan warga sebagai lahan pemukiman dan pertanian.(foto: ist)
KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com