Swara kita 09 november 2016

Page 1

RABU 9 NOVEMBER 2016

NOMOR 3113 TAHUN XI

Harga: Rp.3000,Luar Kota + Ongkos Kirim

HARGA Langganan: Rp. 50.000,-/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) NO REK: 001 01.52.000663-1 Bank Sulut a/n PT. Sulut Lestaripress ALAMAT: Mega Smart VIII No.7 Kawasan Mega Mas Boulevard Manado, Telp (0431) 841060, Fax: (0431) 841071

Berpikir dan Berbuat

INTERNASIONAL

Clinton menang di Kota populasi terendah di AS

Jokowi: Saya tidak akan lindungi Ahok Ahok: Gelar perkara terbuka keputusan tepat

HILLARY Clinton.

CALON Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Hillary Clinton memenangi pemilu awal di wilayah Dixville Notch, negara bagian New Hampshire pada Senin (7/11) malam waktu setempat. Wilayah dengan populasi terendah itu memiliki sekitar delapan warga yang ikut terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu kali ini. Penghitungan suara menunjukan Clinton berhasil meraih empat suara mengalahkan rivalnya dari partai Republik, Donald Trump yang hanya berhasil meraup dua suara. Sementara satu suara memilih kandidat presiden AS dari Partai Libertarian, Gary Jhnson. Satu suara secara mengejutkan memilih Mitt Romney yang merupakan mantan capres AS di pemilu tahun 2012 lalu. Sementara itu, penghitungan suara Dixville Notch terkait persaingan Senat AS menemukan jalan buntu. Pasalnya, kandidat partai Demokrat, Maggie Hassan, dan petahana dari Republik, Senator Kelly Ayotte, sama-sama mendulang empat suara. Baca: Clinton ( Halaman 2 )

SELEBRITI

Jakarta—Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Penyelidikan dugaan penistaan agama diserahkan sepenuhnya kepada Polri.

“Saya tekankan, sekali lagi ini juga perlu rakyat tahu (saya) tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum,” kata Jokowi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (8/11).

Pernyataan itu juga disampaikan oleh Jokowi dalam pertemuan tertutup bersama jajaran petinggi Muhammadiyah, seperti Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekjen Abdul Mu’ti. Sebelumnya, Jokowi sudah menyatakan tidak akan melindungi mantan pendampinya itu saat memimpin Jakarta. Sikap itu dibuktikan melalui permintaan langsung kepada Kapolri Jenderal Tito Kar-

navian untuk menayangkan langsung gelar perkara Ahok. Jokowi menghendaki masyarakat mengetahui informasi dan fakta-fakta hukum Polri saat menyelidiki perkara ini. Informasi itu didapat dengan meminta keterangan saksi ahli hukum, agama, bahasa, termasuk Ahok sebagai terlapor. Penyiaran langsung gelar perkara merupakan tindak lanjut pemerintah mendengar tuntutan pedemo 4 Novem-

ber yang menghendaki agar aparat penegak hukum segera menuntaskan perkara Ahok secara tegas dan transparan. Dalam pertemuan pagi tadi, Jokowi juga membahas dan mendengar masukan Muhammadiyah mengenai politik ‘syariah’. Menurutnya, masukan itu diperlukan untuk mengembangkan perpolitikan di Indonesia. Baca: Jokowi ( Halaman 2 )

ASSESMENT PEJABAT PEMPROV

27 Eselon II ikut gelombang pertama Manado—Sebanyak 27 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) setingkat Esalon II di Pemprov Sulut mengikuti assesment (uji pemetaan) dalam memperkuat Skuad Kabinet Pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK), di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kairagi-Manado, Selasa (8/11) kemarin. Hal ini dilaksanakan seba-

gai salah satu kriteria mengukur potensi dan kompetensi dalam menduduki jabatan yang terbagi atas 3 gelombang, dimana pelaksanaan kemarin merupakan gelombang pertama. Sekprov Sulut Edwin Silangen SE MS mengatakan, pelaksanaan assesment ini dimaksudkan untuk memetakan potensi serta kompetensi yang cocok dengan bidang tugas sesuai SKPD yang ada. Baca: 27 eselon ( Halaman 2 )

SEBANYAK 27 Pejabat tingkat Esalon II di lingkup Pemprov Sulut yang mengikuti Assesment Jabatan di Kantor Region XI BKN Kairagi Manado kemarin.(foto: ist/humasprovsulut)

PROYEK INFRASTRUKTUR

PROYEK E-KTP

Pemerintah hanya sanggup danai 40% KPK sebut tersangka Jakarta—Pemerintah begitu membutuhkan swasta dalam menggenjot pembangunan infrastruktur agar target yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dapat tercapai. Hal ini disebabkan pemerintah hanya mampu membiayai proyek pemerintah sekitar 40 persen, sedangkan sisanya ditawarkan kepada pihak swasta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan,

SANDRA DEWI

Resmi menikah TIGA tahun pacaran, Sandra Dewi dan Harvey Moeis mantap untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Keduanya resmi menjadi suami istri tepat pada hari ini, Selasa (8/11). Pemberkatan pernikahan mereka dilakukan di Gereja Katedral Jakarta. Resmi menjadi istri pria yang ia cintai, tentu saja membuat Sandra senang dan bahagia. Itulah yang ia ungkapkan saat ditemui di Dharmawangsa Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/11) bersama dengan Harvey. “Yang jelas senang banget karena bertahun tahun lamanya ditanya, ‘kapan nikahnya?’ Saya kan nggak ngasih tau siapa pacar saya. Cuman bilang saya sudah punya pacar. Akhirnya, ini loh lelaki yang saya sembunyikan dan akhirnya bisa menikah. Akhirnya saya sangat bahagia lepas dan menikah dengan lelaki yang saya cintai,” jelasnya. Baca: Resmi ( Halaman 2 )

untuk menarik sektor swasta, pemerintah menggunakan skema public private partnership (PPP). Skema tersebut merupakan bentuk kemitraan publik dan swasta. “PPP bukan saja bertujuan menarik dana, tapi juga untuk mendapatkan keahlian, sering kali ini untuk mendorong tata kelola, termasuk juga sumber daya keuangan,” ungkap Sri Mulyani, Selasa (8/11). Ia menjelaskan, sebenarnya kondisi ini bukanlah yang baru, tetapi sudah ter-

jadi sejak 10 tahun lalu. Tepatnya, saat perempuan yang biasa dipanggil Ani ini menduduki jabatannya seperti sekarang yaitu, Menteri Keuangan. Melalui skema ini, swasta tak hanya berpartisipasi dalam hal pembiayaan, tetapi diharapkan juga interaksi kepada swasta dapat terjalin lebih sehat dan disiplin. Sayangnya, Sri Mulyani mengakui membangun skema PPP bukanlah yang mudah. Baca: Pemerintah ( Halaman 2 )

akan bertambah Jakarta—Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan ada tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk ber-basis elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2012. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, keterlibatan pihak lain dalam korupsi tersebut berdasarkan dari besarnya nilai

kerugian negara yang ditemukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu Rp2,3 triliun. “Kerugian negara hasil hitungan BPKP sebesar Rp2,3 triliun. â•‹Masih ada pihak terkait yang kemudian nanti akan bertanggungjawab,” ujar Agus di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (8/11). Baca: KPK ( Halaman 2 )

Terkait pelayanan perijinan terpadu

Walikota Tomohon MoU dengan KPK Untuk meningkatkan pelayanan sekaligus mencegah tindak korupsi, menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, KPK pun mengundang beberapa pemerintah daerah termasuk Tomohon untuk menandatangani Memorandum of Undestanding (MoU). Dipilihnya sejumlah daerah ini karena dinilai KPK dalam pelayanan kepada masyarakat sudah sangat baik. DARI Kota Tomohon sendiri, dalam penandatangan ini dilakukan oleh Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak. Realisasi kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Pemkab Sidoarjo dan Pemkot Surabaya dengan 27 Pemerintah Daerah di Indonesia yang dilaksanakan pada Selasa (8/11) kemarin, di

NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)

Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo. Penandatanganan ini dilakukan para pemimpin daerah termasuk Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE AK bersama 3 Gubernur, 7 Walikota dan 14 Bupati. Dihadiri Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang yang turut mensosialisasikan program dan kegiatan KPK dalam sosialisasi pencegahan

dan pemberantasan korupsi. Penandatangan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari pemberantasan korupsi di daerah yaitu sebagai pencegahan dengan membangun sistem berbasis elektronik yang transparan sehingga dapat mengurangi keinginan untuk berkorupsi. Baca: Walikota ( Halaman 2 )

DANI Aditya.

WALIKOTA Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak merupakan walikota pertama diantara Bupati dan Walikota yang ada di Sulut yang telah menandatangani MoU.(foto: ist)

KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.