Swara kita 10 juni 2016

Page 1

JUMAT 10 JUNI 2016 NOMOR 3041 TAHUN X

Harga: Rp.3000,Luar Kota + Ongkos Kirim

HARGA Langganan: Rp. 50.000,-/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) NO REK: 001 01.52.000663-1 Bank Sulut a/n PT. Sulut Lestaripress ALAMAT: Mega Smart VIII No.7 Kawasan Mega Mas Boulevard Manado, Telp (0431) 841060, Fax: (0431) 841071

Berpikir dan Berbuat

Ramadhan 1437 H

terbit 20 halaman

INTERNASIONAL Obama: Jabatan Presiden bukan pertunjukan TV Realitas PRESIDEN Amerika Barack Obama mengatakan perannya dalam pemilihan presiden tahun ini adalah untuk mengingatkan rakyat Amerika bahwa presiden adalah pekerjaan yang serius. “Ini bukan pertunjukan TV BARACK Obama. realitas,” katanya dalam acara Tonight Show NBC yang akan ditayangkan Kamis. “Saya telah melihat keputusan-keputusan yang harus diambil dan tugas yang harus dilakukan, dan saya punya keyakinan besar bahwa jika rakyat Amerika diingatkan mengenai apa yang dipertaruhkan dan semua isu sangat penting yang harus ditangani, maka mereka akan menentukan pilihan yang tepat.” Obama lebih banyak berada di luar proses pemilihan sementara rakyat menentukan caloncalon presiden dari partainya, Demokrat, dan lawannya, Partai Republik. Tetapi karena sekarang Hillary Clinton dan Donald Trump siap saling berhadapan dalam pemilihan November, presiden diperkirakan akan membantu mempertahankan seorang Demokrat memimpin di Gedung Putih untuk tiga masa jabatan berturut-turut. Obama mengatakan kepada pembawa acara Tonight Show Jimmy Fallon bahwa ia berbicara dengan Clinton dan pesaing utamanya untuk mendapatkan nominasi partai Demokrat, Bernie Sanders, selama proses pemilihan pendahuluan dan memberikan saran. Baca: Obama ( Halaman 2 )

KPK jadi Komisi Perlindungan Korupsi Mendagri telah pecat pegawai pengetik dan minta maaf ke KPK Jakarta—Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memecat anak buahnya yang salah mengetik kepanjangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam surat resmi Kemendagri. Dalam surat yang dikirim ke KPK tanggal 7 Juni 2016, tujuan surat yang semestinya tertulis “Komisi Pemberantasan Korupsi” malah tertulis “Komisi Perlindungan Korupsi”. “Hari ini Kemendagri memecat pegawai yang mengetik amplop surat kepada KPK yang indikasinya disengaja disalahkan/ diplesetkan,” kata Tjahjo dalam akun Twitter-nya @tjahjo_kumolo. Tjahjo menyebut, insiden salah ketik itu adalah bentuk sabotase dari dalam kementerian yang dipimpinnya. “Insiden tersebut membuat malu lembaga Kemendagri,” ujarnya. Selama ini menurutnya, pengetikan kepada siapa surat ditujukan tidak pernah salah. Karena itu, begitu tahu ada kesalahan fatal, ia segera mencari tahu. Setelah diketahui siapa yang mengetik surat tersebut, Tjahjo segera meminta Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Politik Kemendari segera memeriksa pegawai tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pegawai tersebut diberhentikan secara tidak hormat. “Tindakan pemecatan tersebut sebagai efek jera, jangan sampai ada staf Kemendagri yg main-main sabotase seperti itu,” katanya. Kemendagri menurut Tjahjo juga sudah meminta maat melalui surat resmi kepada pimpinan lembaga antirasuah.

KEMENDAGRI salah menulis ‘Komisi Pemberantasan Korupsi’ menjadi ‘Komisi Perlindungan Korupsi’.(foto: ist)

Gambar surat salah penyebutan KPK tersebut beredar di kalangan wartawan sejak kemarin. Dalam gambar terlihat, kotak yang memuat tujuan surat tertulis Komisi Perlindungan Korupsi, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Diberitakan Detikcom, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas KPK Yayuk Andriati mengatakan, surat tersebut diterima KPK pada hari Selasa (7/6) kemarin. “Tapi karena kelalaian maka kemudian ditarik untuk direvisi,” kata Yuyuk. Yayuk mengaku belum perihal apa surat tersebut dikirim Kemendagri. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan telah mengirimkan surat permintaan maaf ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kesalahan pengetikan kepanjangan KPK menjadi ‘Komisi Perlindungan Korupsi.’ “Hari ini Kemendagri kirim surat kepada pimpinan KPK, minta maaf atas kekeliruan staf kami,” kata Tjahjo melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/6). Tjahjo menyebut insiden salah ketik itu sebagai bentuk sabotase dari internal kementerian yang dipimpinnya. Dia menuturkan, pegawai yang melakukan kesalahan itu dipecat secara tidak hormat. “Insiden tersebut membuat malu lembaga Kemendagri. Tindakan pemecatan sebagai efek jera, jangan sampai ada staf Kemendagri yang main-main sabotase seperti itu,” ujar Tjahjo. Baca: KPK ( Halaman 2 )

SELEBRITI WNI MONA RATULIU

Berbagi dengan sesama

BULAN puasa adalah bulan yang penuh dengan berkah. Begitu pula dengan Mona Ratuliu, yang semakin mengalakkan untuk terus berbagi kepada anaknya. “Jadi berbagi dalam bentuk apapun, tidak hanya materi sebenarnya, ilmu misalnya. Dari sekolah kita dapat ilmu apa mungkin kalo di share ke yang lain, yang sekolahnya berbeda, mungkin ilmunya berbeda jadi bisa berbagi ilmu. Baca: Berbagi ( Halaman 2 )

UU PILKADA

208 terancam hukuman mati di luar negeri Jakarta—Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa hingga kini ada 208 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai penjuru dunia. “Tahun 2016 masih ada 208 WNI yang terancam hukuman mati di seluruh dunia, termasuk 154 di Malaysia,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/6). Arrmanatha kemudian menjabarkan bahwa sebagian besar WNI tersebut terancam hukuman mati karena berbagai alasan yang sebagian besar merupakan kasus pembunuhan dan narkoba. Menurut Arrmanatha, WNI yang terjerat hukuman mati di

luar negeri memang sempat meningkat karena berbagai kesalahan yang dilakukan. “Namun selama dua tahun terakhir, dengan pendekatan dan strategi yang dilakukan, mulai ada penurunan,” tutur Arrmanatha. Sepanjang tahun lalu, pemerintah melalui perwakilan RI telah berhasil membebaskan 48 WNI dari ancaman hukuman mati di luar negeri. Dalam kurun waktu 2011-2015, kata Arrmanatha, pemerintah berhasil membebaskan 285 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Arrmanatha lantas menjabarkan bahwa penurunan itu berkat strategi pendampingan dan bantuan hukum bagi semua WNI yang menghadapi masalah hukum di luar negeri.

KPU berkeras independen dan ajukan uji materi

“WNI dapat dibebaskan dari hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di sana, sesuai jalur hukum dan menghormati hukum di negara setempat,” kata Arrmanatha. Kini, pemerintah juga masih berusaha membebaskan WNI yang terancam hukuman mati, termasuk Rita Krisdianti. Warga Ponorogo itu divonis mati oleh Pengadilan Penang setelah ia ditangkap di bandara Malaysia karena kedapatan membawa sabu seberat 4 kg, Juli 2013 silam. Upaya banding pun langsung ditempuh oleh pemerintah. Permintaan banding sudah diajukan sejak 1 Juni lalu. “Ada waktu 14 hari kerja untuk menerima kepastian banding. Masih ada waktu,” katanya.(cnni)

Muzammil Hasballah

NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)

RUU ANTITERORISME

Komnas HAM soroti pasal penahanan

menyebar motivasi dan inspirasi untuk orang lain. Saya melakukan hal yang sama biar orang-orang bisa termotivasi lewat saya juga,” ucap Muzammil saat CNN Indonesia.com menemuinya di Masjid AlLathiif, Cihapit, Bandung pada Senin (7/ 6) malam. Baca: Imam ( Halaman 2 )

Baca: Komnas ( Halaman 2 )

Beberapa waktu lalu, publik digital dibuat terpana oleh sebuah video yang menampilkan seorang imam bersuara selembut sutra di Kota Bandung. Ribuan decak kagum dan pujian pun dilayangkan kepadanya. Belum puas mengungkapkan rasa takjub, netizen dibuat kaget oleh fakta bahwa sang imam—terutama di Masjid Salman—masih berusia 23 tahun dan baru saja menyelesaikan studinya di Institut Teknologi Bandung (ITB). salat sejak 2012. Namun, baru pada awal 2016 lalu, video unggahannya menggemparkan jagat maya. Awalnya, ia hanya mengunggah videovideo tersebut untuk berdakwah (mengajak pada kebenaran), memberi inspirasi, dan motivasi kepada semua orang agar lebih rajin beribadah. “Saya terinspirasi dari syekh-syekh idola saya, mereka

Baca: KPU ( Halaman 2 )

Jakarta—Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti pasal yang mengatur penangkapan dan penahanan terhadap terduga teroris dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah mengatakan, beleid yang tertuang dalam Pasal 43A itu berpotensi melanggar hak asasi terduga teroris yang tertangkap. “Karena semua orang yang kemudian ditangkap, dicabut kemerdekaannya, harus melalui prosedur hukum, harus tahu kenapa dia ditangkap dan semua hak-haknya yang mengikuti tetap harus dilindungi,” ujar Roichatul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/ 6). Dalam beleid tersebut mengatur penyidik atau penuntut dapat mencegah terduga teroris dengan dibawa atau ditempatkan dalam wilayah tertentu selama enam bulan.

Imam gaul bersuara merdu

DIALAH, Muzammil Hasballah, imam salat di video yang sudah dilihat lebih dari 270 ribu kali di YouTube. Muzammil mengaku tak menyangka apresiasi netizen akan sebesar sekarang terhadap video yang ia unggah lewat akun pribadinya. Pria kelahiran Sigli, Nanggroe Aceh Darussalam ini sebenarnya sudah mulai mengunggah video dirinya menjadi imam

Jakarta—Komisi Pemilihan Umum tidak akan membatalkan rencana mereka mengajukan uji materi (judicial review) terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan DPR. Para komisioner lembaga penyelenggara pemilihan umum itu yakin, secara prinsip KPU tidak perlu meminta pendapat DPR saat hendak membuat sebuah peraturan. Komisioiner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah berkata, prinsip tersebut terlanggar, KPU tidak akan lagi independen. “Kemandirian kami adalah mengeluarkan keputusan tanpa intervensi dari pihak manapun,” ucapnya di Jakarta, Kamis (9/6). Merujuk pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, Ferry berkata, KPU adalah lembaga negara yang cakupannya nasional, bersifat tetap dan mandiri. Namun, kata dia, pengaturan itu diabaikan pasal 9 huruf a yang tertuang pada perubahan UU Pilkada. Pasal itu mengharuskan KPU berkonsultasi dengan DPR saat menyusun peraturan teknis tentang pilkada.

KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.