BARCELONA dalam upaya menghapus trauma mereka menghadapi Atletico Madrid saat kembali bersua Los Rojiblancos di leg pertama perempat final Copa del Rey, Kamis (22/1) dini hari.
Harga: Rp.2000,Luar Kota + Ongkos Kirim
terbit 16 halaman
BACA: BOLA ( HALAMAN 8 )
RABU 21 JANUARI 2015 NOMOR 02702 TAHUN IX
GSVL: Selamat untuk rakyat
SELEBRITI
DPR resmi sahkan Perppu Pilkada, pemilihan batal kembali ke DPRD
GLORIA ESTEFAN
Reuni sekaligus beramal MASIH ingat dengan penyanyi Gloria Estefan? Ia berencana mengadakan reuni dengan Miami Sound Machine pada tanggal 14 September 2015 nanti. Acara ini diadakan pada Hispanic Herritage Month, yaitu antara tanggal 15 September dan 15 Oktober. Hispanic Herritage Month adalah sebuah event untuk mengenang semua kontribusi para Hispanic dan Latino Americas (akrab disebut chicano) pada Amerika Serikat. Baca: Reuni ( Halaman 2 )
INTERNASIONAL Barack Obama soroti kebangkitan ekonomi AS
BARACK Obama.
Manado—DPR RI melalui sidang paripurna yang digelar Selasa (20/1) kemarin, resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan Perppu Nomor 2 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi Undang-Undang (UU). Salah satu poin yang dalam Perppu Pilkada tersebut, pilkada tetap dilakukan langsung oleh rakyat. Artinya hak warga memilih calon kepala daerah batal diwakilkan kepada DPRD. Menanggapi keputusan tersebut, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Dr GS Vicky Lumentut (GSVL) senang dan bangga, sebab apa yang menjadi perjuangan mereka selama ini dimana Pilkada tetap dilakukan langsung oleh rakyat membuahkan hasil. GSVL pun menyampaikan bahwa keputusan yang diambil DPR RI tersebut, telah sesuai kebutuhan demokrasi di Indonesia. “Puji Tuhan karena kedaulatan di tangan rakyat
1. 2.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. MENKUM HAM Yasonna Laoly didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo dan beberapa legislator, menandatangani naskah putusan rapat pleno DPR RI yang mengesahkan Perppu 1/2014 dan 2/2014 sebagai UU.(foto: metrotvnews.com)
untuk memilih pemimpinnya disetujui DPR Rl. Selaku Ketua APEKSI yang sejak awal bersama para Walikota berjuang dan
Baca: Barack ( Halaman 2 )
POJOK Hidup ini bukan hanya mencari yang terbaik, namun lebih kepada menerima kenyataan bahwa kamu adalah kamu. Jadi dirimu sendiri.
terus mengikuti proses pembuatan Undang-Undang terkait Pilkada agar rakyat tetap diberi hak untuk memilih pemimpinnya
tor Lolowang. Surat tersebut membantah adanya tuduhan dan laporan dari LCKI kepada Bupati Minsel ke Polda Sulut. Bahkan pihak Polda Sulut telah mendapatkan tembusan surat klarifikasi tersebut. Bupati Minsel kepada sejumlah wartawan, Selasa (20/ 1) kemarin mengungkapkan, bahwa laporan dari LCKI Sulut tidak benar dan pihak Dirjen Pendidikan sudah mengeluarkan surat klarifikasi kepada lembaga tersebut dan tembusam kepada Polda Sulut. Baca: Kemendikbud ( Halaman 2 )
Bolsel
APBD Bolsel tidak gampang bobol di Pilkada
KOPIAN surat yang dikeluarkan Kemendikbud yang mengklarifikasi laporan dokumen pada Pilkada Minsel 2010.(foto: ist)
KISRUH KAPOLRI
memanggil dua polisi aktif dan satu purnawirawan terkait dengan kasus suap yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan. “Mereka diperiksa sebagai saksi “ ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (20/1).
dua kali vulkanik dangkal dan dua kali gempa hem-busan asap. Sekitar pukul 17.30 WITA hingga 18.00 WITA, Selasa (20/1), dilaporkan teramati dari kawah letusan di puncak Soputan mengepul asap berwarna putih keabu-abuan setinggi 700 meter dengan arah condong ke barat hingga barat daya. Baca: Gempa ( Halaman 2 )
17.
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota langsung oleh rakyat (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2); Mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur pelaksanaan pilkada secara tidak langsung oleh DPRD (Pasal 205); Adanya uji publik calon kepala daerah agar dapat mencegah calon yang integritasnya buruk dan kemampuannya rendah (Pasal 1 angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf b, dan Pasal 7 huruf d); Penghematan atau pemotongan anggaran pilkada secara signifikan (Pasal 3, Pasal 65 ayat (1) huruf c, d, e, dan f, serta ayat (2), dan Pasal 200); Pembatasan kampanye terbuka agar menghemat biaya dan mencegah konflik horizontal (Pasal 69); Pengaturan akuntabilitas penggunaan dana kampanye (Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76); Larangan politik uang dan biaya sewa parpol pengusung yang dapat berdampak pada tindakan penyalahgunaan wewenang (Pasal 47); Larangan kampanye hitam yang dapat menimbulkan konflik horizontal (Pasal 68 huruf c); Larangan pelibatan aparat birokrasi yang menyebabkan pilkada tidak netral (Pasal 70); Larangan mencopot jabatan aparat birokrasi pascapilkada karena dianggap tidak mendukung calon (Pasal 71); Pengaturan yang jelas, akuntabel, dan tranparan terkait penyelesaian sengketa hasil pilkada (Bab XX Pasal 136 sd 159); Pengaturan tanggung jawab calon atas kerusakan yang dilakukan oleh pendukung (Pasal 69 huruf g, Pasal 195); Pilkada serentak (Pasal 3 ayat (1); Pengaturan ambang batas bagi parpol atau gabungan parpol yang akan mendaftarkan calon di KPU (Pasal 40, Pasal 41); Penyelesaian sengketa hanya dua tingkat, yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 157); Larangan pemanfaatan program atau kegiatan di daerah untuk kegiatan kampanye petahana (Pasal 71 ayat (3); Gugatan perselisihan hasil pilkada ke pengadilan tinggi/Mahkamah Agung hanya dapat diajukan apabila memengaruhi hasil penetapan perolehan suara oleh KPU secara signifikan (Pasal 156 ayat (2).
Catatan Awal Tahun
Gempa Soputan tinggi, KPK diusik dari 3 penjuru Jakarta—Komisi lava pijar meluncur 1,7 KM Pemberantasan Korupsi Ratahan—Tingkat aktivitas kegempaan vulkanik Gunung Soputan di Minahasa, Sulawesi Utara, masih tinggi sejak statusnya dinaikkan menjadi siaga atau level III. Berdasarkan pengamatan rutin yang dilakukan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), enam jam terakhir terjadi tiga kali gempa vulkanik dalam,
16.
Baca: GSVL ( Halaman 2 )
Kemendikbud keluarkan surat klarifikasi pada Kapolda Sulut Amurang—Laporan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Sulut ke Mapolda Sulut terkait dugaan penggunaan surat keterangan palsu oleh Bupati Minsel Christiany Tetty Paruntu SE akhirya terbantahkam. Pasalnya, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan surat klarifikasi kepada pihak pelapor dengan tembusan Kapolda Sulut. Dari data yang diperoleh, surat bernomor SS18/C.C1/ HK/2014 tertanggal 23 Desember 2014 ini ditujukan kepada Ketua LCKI Sulut Jouke Vic-
15.
sendiri,’’ ujar pria yang juga menjabat Walikota Manado ini.
TERKAIT LAPORAN LCKI SULUT
GUNUNG MELETUS
PRESIDEN Barack Obama diduga akan menyoroti kebangkitan ekonomi AS dalam pidato kenegaraan tahunan yang disebut State of the Union di hadapan Kongres, Selasa malam (20/1) waktu setempat. Seperti dilaporkan koresponden VOA di Gedung Putih Aru Pande, Presiden Obama telah menyampaikan pesannya kepada publik, dengan memberikan tinjauan sekilas mengenai rencana pemerintahannya untuk meningkatkan sektor manufaktur Amerika dan akses ke pendidikan tinggi. Presiden Obama melawat ke negara-negara bagian beberapa minggu sebelum pidato kenegaraan itu. Dia memulai tahun baru dengan meninjau kembali berbagai kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2014. “Pada bulan Desember, perusahaan-perusahaan kita menciptakan 240.000 lapangan kerja baru. Tingkat pengangguran turun menjadi 5,6 persen, yang merupakan terendah dalam enam setengah tahun. Itu berarti, 2014 adalah tahun yang paling kuat untuk pertumbuhanlapangan kerja sejak 1990an,” kata Presiden Obama.
GARIS BESAR ISI PERPPU PILKADA LANGSUNG YANG DITERBITKAN SAAT PEMERINTAHAN SBY
ABRAHAM Samad.
Baca: KPK ( Halaman 2 )
BIASANYA setiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), apalagi salah satu kandidatnya incumbent. Tapi tidak bagi daerah Bolsel. Penyusunan APBD 2015 yang terpirinci, membuat para pakar hukum akan berfikir mencari celah sebuah kesalahan. Betapa tidak, anggaran bagi daerah yang ditetapkan sudah bukan gelondongan lagi. Cara pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada basis kinerja dengan pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil kinerja sudah diukur capaian targetnya. Dengan mengedepankan transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas serta berprinsip pada efisiensi efektifitas tepat guna dan tepat daya, membuat daerah ini semakin kuat dengan pengelolaan keuangannya.
Mantan Kapolri Jenderal Sutarman
Oleh: Chandra Paputungana Publik menjadi tahu banyak, sehingga dalam kontrol masyarakat luas akan pengelolaan keuanganpun menjadi mudah. Dari sisi mana lagi aparat hukum nantinya akan melihat letak kesalahan penggunaan anggaran daerah dalam pelaksanaan Pilkada. Bisa saja akan menjadi sebuah PR besar bagi instansi terkait termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baca: APBD ( Halaman 2 )
JENDERAL Sutarman.
Tolak tawaran Presiden Jokowi, pilih bertani Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman mengaku telah menerima sejumlah tawaran jabatan dari Presiden Joko Widodo. Namun Sutarman menyatakan tidak tertarik dengan tawaran-tawaran tersebut. “BETUL apa yang dikatakan Menteri Tedjo, dan Presiden Jokowi sendiri juga menyampaikan ke saya waktu menghadap. Tapi saya menolak,” kata Sutarman, Selasa (20/1). Setelah diberhentikan
oleh Jokowi pada Jumat 16 Januari 2015 lalu, Sutarman ditawari berbagai posisi oleh Jokowi, dari jabatan duta besar hingga di badan usaha milik negara. Senin (19/1) lalu, Menteri Koordinator Politik, Hu-
NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)
kum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto mengatakan menyerahkan sepenuhnya pada Sutarman ihwal sejumlah tawaran Jokowi. “Namun tergantung, apakah yang ditawari mau atau tidak,” ujar Tedjo
di Istana Negara. Sutarman mengaku lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarga. “Saya ingin bertani saja, menikmati sisa hidup bersama keluarga,” kata mantan ajudan Presiden RI keempat
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu. Sutarman sebenarnya pensiun pada Oktober mendatang. Namun Jokowi melakukan percepatan pergantian. Baca: Tolak ( Halaman 2 )
KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com