Swara kita 23 maret 2017

KAMIS 23 MARET 2017 NOMOR 3191 TAHUN XI

Harga: Rp.3000,Luar Kota + Ongkos Kirim

HARGA Langganan: Rp. 50.000,-/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) NO REK: 001 01.52.000663-1 Bank Sulut a/n PT. Sulut Lestaripress ALAMAT: Mega Smart VIII No.7 Kawasan Mega Mas Boulevard Manado, Telp (0431) 841060, Fax: (0431) 841071

Berpikir dan berbuat KASUS E-KTP

INTERNASIONAL Taiwan produksi kapal selam sendiri TAIWAN berencana memodernisasi kapabilitas militer dengan membangun proyek kapal selam dan memperbaharui perdagangan senjatanya dengan Amerika Serikat.

Presiden Tsai IngTSAI Ing-wen. wen mengatakan, langkah ini dilakukan guna membendung ancaman militer China yang kian membahayakan.

“Memperkuat kapabilitas bertarung dibawah laut yang paling dibutuhkan dalam pertahanan Taiwan saat ini,” ungkap Tsai saat melakukan tur kapal selam di pelabuhan angkatan laut Zuoying, Selasa (21/3).

“Ini adalah masalah yang telah diakui semua orang. Taiwan tidak mampu memecahkan masalah pertahanan ini di masa lalu. Sebagai komando angkatan bersenjata, saya bertekad untuk memecahkan masalah ini,” kata dia, seperti dikutip Reuters.

Dalam tur itu, setidaknya empat buah kapal selam dipertunjukkan. Kapal selam hitam yang Tsai tumpangi diketahui telah beroperasi selama hampir setengah abad. Sementara tiga kapal selam lain dibuat pada masa Perang Dunia II, dibeli dari AS dan Belanda sekitar 1980 dan 1970. Meski menunjukkan tekad kuat, di sisi lain, hal ini juga menandakan bahwa Taiwan lambat dalam memperbaharui alat pertahanan kunci mereka.

Wakil Presiden National Chung-shan Institute of Technology—badan penelitian dan pengembangan militer Kementerian Pertahanan, Gao Chung-hsing, mengatakan membangun proyek kapal selam bukan hal yang besar.

Baca: Taiwan ( Halaman 2 )

SELEBRITI MARSHANDA

Percantik diri MENYAMBUNG bulu mata atau ekstensi sepertinya sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi para artis. Hal itu pun dilakukan oleh Marshanda demi mempercantik diri. Mantan istri Ben Kasyafani itu pun mengaku sangat puas dengan hasil bulu matanya sekarang walau sedikit tebal tapi tetap terlihat natural.

“Aku puas karena hasilnya sama yang kayak aku mau, lebih tebal tapi tetap natural. Kalau aku pasang terlalu tebal itu kan buat ke acaraacara saja. Kalau buat jalan sama teman-teman kan too much kelihatannya. Tapi ini nggak, sesuai sama aku,” ujar Marshanda, Senin (20/3).

Henny Lie selaku Lash Artist juga mengatakan bahwa pemasangan bulu mata ekstensi ini sangat aman dilakukan. Harganya pun sangat terjangkau dari sekitar 300-600 ribu.

Dengan ekstensi, para artis pun bisa mengurangi pemakaian bulu mata palsu.

“Sekarang sepertinya ini sudah menjadi kebutuhan ya. Wanita kalau nggak pakai bulu mata itu nggak berani keluar rumah. Kalau efek samping sih nggak ada. Cuma kalau yang punya kebiasaan kucek-kucek mata itu bisa kena bulu mata asli, bisa rontok. Tapi kita punya solusinya yaitu pakai serum bisa numbuhin lagi.

Baca: Percantik ( Halaman 2 )

Sidang hari ini, Jaksa hadirkan tujuh saksi Jakarta—Jaksa penutut umum berencana menghadirkan tujuh saksi pada sidang lanjutan kasus dugaan suap pada proyek pengadaan eKTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis besok. Satu dari tujuh saksi itu adalah eks Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Rasyid Saleh yang tidak hadir pada sidang pekan lalu.

“Besok rencananya ada tujuh saksi, baik dari unsur kementerian maupun DPR. Tujuh saksi ini masih akan ditanyai soal aspek penganggaran proyek e-KTP,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (22/3).

Berdasarkan penelusuran, tiga saksi yang akan dihadirkan jaksa Kamis besok pernah bertugas di Komisi II DPR, yakni Miryam Haryani, Teguh Juwarno, dan Taufik Effendi.

Sementara tiga saksi lainnya adalah Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Dukcapil Wisnu Wibowo dan stafnya, Suparmanto, serta staf Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Dian Hasanah.

Febri menuturkan, jaksa saat ini telah merancang pemanggilan terhadap sejumlah mantan anggota DPR dan pihak swasta yang masuk dalam berkas dakwaan.

“Kami akan melihat waktu yang tepat untuk memanggil saksi-saksi tersebut karena ada sekitar 133 saksi yang rencananya akan dihadirkan,” ucapnya.

Dua tahanan Polsek Kawangkoan kabur Keamanan penjara tak memadai, fentilasi besi berhasil dibobol

DUA tersangka kasus pencurian dan sajam yang ditahan di Polsek Kawangkoan ini berhasil kabur merusak fentilasi besi yang lapuk.(foto: ist)

Manado—Peristiwa tahanan kabur dari penjara kembali terulang di jajaran Polda Sulut. Kali ini, dua tersangka yang ditahan di Polsek Kawangkoan berhasil lolos dari kurungan jeruji besi, Rabu (22/3) kemarin. Kedua tahanan yakni lelaki Jhoni Rori alias Jhon (33), warga Desa Kamanga II, Kecamatan Tom-

paso, yang terlibat kasus pencurian dan ditahan sejak 16 Maret 2017, dan lelaki Given Kaawoan alias Gi (22), warga Desa Pulutan, Jaga I Kecamatan Remboken, Minahasa, ditahan sejak 23 Februari 2017, atas kasus senjata tajam.

Baca: Dua ( Halaman 2 )

ADAT

Presiden ingin hak masyarakat adat diperhatikan Jakarta—Presiden Joko Widodo terus mendorong agar Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dapat segera diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rancangan Undang-Undang tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi hak masyarakat adat dalam membangun kerja sama dengan pemerintah. Demikian disampaikan Presiden saat berdiskusi dengan Aliansi MasyarakatAdat Nusantara (AMAN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3).

Baca: Presiden ( Halaman 2 ) PRESIDEN Joko Widodo saat berdiskusi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3).(foto: ist)

Baca: Sidang ( Halaman 2 )

Lippo Plaza ingkar janji, Kaiwatu tenggelam Manado—Mediasi antara warga Kampung Kaiwatu dengan pengembang Lippo Plaza sempat memberikan harapan manis terkait ancaman banjir di Kampung yang terletak Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget tersebut.

Dalam mediasi yang dihadiri Kaban BLH Pemkot Manado yang saat itu masih dijabat Joshua Pang-

kerego, berhasil tercipta kesepahaman bahwa pihak Lippo Plaza akan bertanggung jawab apabila terjadi banjir di Kampung Kaiwatu yang merupakan imbas dari air buangan dari salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Provinsi Sulut itu.

Baca: Lippo ( Halaman 2 )

KAMPUNG Kaiwatu saat banjir 20 Maret silam. (foto: hara/sk)

Pembangunan enara Alfa Omega Tomohon

Icon baru kota wisata dan kota religius Salah satu strategi Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak dan Wakil Walikota Syerly A Sompotan “EMAS” yakni Merubah Wajah Kota. Dengan membangun fasilitas-fasilitas publik di area-area pilihan sekaligus menggarap potensi wisata yang salah satunya adalah kawasan pusat Kota Tomohon.

SALAH satunya dengan renca-na pembangunan Menara Alfa Omega yang memiliki tinggi bangunan 46 meter, luas bangu-nan 625 m2 serta dilengkapi taman di samping menara yang memiliki luas kurang

NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)

lebih 500 m2. Menara tersebut di harapkan akan menjadi Icon Kota Tomohon sebagai Kota Wisata dan Kota Religius. Walikota Tomohon berharap pembangunan menara ini dapat berjalan dengan baik. “Saya minta kepada penyedia jasa/kontraktor dan pihak yang akan terlibat di dalamnya untuk melaksanakan pembangunan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Saya memberikan apresiasi khusus kepada kejaksaan negeri tomohon, kajari bersama tim TP4D, yang senantiasa berkontribusi mengawal setiap pembangunan yang ada termasuk pembangunan menara ini.

Baca: TP ( Halaman 2 )

PENYERAHAN berkas proyek pembangunan Menara Alfa Omega Tomohon.(foto: ist)

KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com

SAMBUNGAN Taiwan ... Dari Halaman 1 “Poin pentingnya adalah kapal selam seperti apa yang akan dibuat,” kata Gao. Menurut sumber kementerian pertahanan, Taiwan harus mengalokasikan anggaran jangka panjang setidaknya US$99 juta atau setara Rp1,3 triliun selama empat tahun untuk merampungkan proyek kapal selam ini. Untuk itu, bantuan asing sangat diperlukan oleh Taipei, khususnya dalam hal finansial dan hal teknis seperti pemasangan sistem elektronik serta perangkat keras kapal.

Sebab, selama ini, wilayah di bagian timur China ini belum pernah memproduksi kapal selam sendiri. Tsai, yang merupakan pemimpin Partai Progresif Demokratik (DPP), dipandang memiliki misi untuk memerdekakan Taiwan dari China.

Pada Desember lalu, Tsai melakukan terobosan diplomatik dengan berbincang langsung dengan Presiden AS Donald Trump yang baru saja memenangi pemilu.

Percakapan kedua negara ini adalah yang pertama kalinya sejak AS menangguhkan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan dalam rangka memulihkan hubungan dengan China, 30 tahun lalu. Beijing kerap memprotes negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan China, namun sekaligus berupaya menjalin hubungan dengan Taiwan. Sebab, China menganggap Taiwan sebagai wilayah pembangkang yang ingin memerdekakan diri, lepas dari China.(cnni)

Percantik ... Dari Halaman 1 Kalau iritasi itu sangat jarang,” papar Henny.

Tapi pada dasarnya Marshanda adalah tipe wanita yang cuek dengan penampilan. Ia hanya berdandan jika saat syuting dan datang ke sebuah acara saja. “Pada dasarnya aku cuek banget, aku jarang pakai maskara, ke luar rumah juga nggak selalu (pakai). Aku kalau make up sehari-hari cuma pakai blush on, lipstik sama bedak. Tapi makin ke sini lucu juga ya kalau pakai bulu mata.

Aku suka,” ungkapnya.

Bahkan pelantun Kisah Sedih di Hari Minggu itu juga tak memiliki budget khusus untuk perawatan kecantikan. “Nggak (punya budget khusus), karena pengeluaran beauty treatment aku itu nggak rutin. Kalau ada kebutuhan saja baru beli,” pungkas Marshanda.(kplc)

Sidang ... Dari Halaman 1 Febri mengatakan, penyidik KPK akan menindaklanjuti keterlibatan nama-nama penerima aliran dana yang muncul dalam dakwaan. KPK yakin, sejak proses penganggaran proyek e-KTP memang telah bermasalah. “Dari persidangan pertama itu kami sudah mendapatkan informasi penting untuk pengembangan perkara. Sesuai dengan komitmen, kami akan jalan terus dan tidak akan terhenti pada Irman dan Sugiharto,” tutur Febri.

Sejumlah nama besar yang diduga menerima aliran dana proyek e-KTP disebutkan dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa pada 9 Maret lalu.

Nama penerima aliran dana ini secara jelas disebutkan dalam surat dakwaan jaksa penutut, lengkap dengan jumlah uang diduga yang mereka terima.

Sebanyak 14 orang yang disebut jaksa itu telah mengembalikan uang proyek e-KTP yang mereka terima kepada KPK. Mereka berlatar belakang anggota DPR, pihak Kementerian Dalam Negeri, perusahaan swasta, termasuk dua terdakwa, yakni eks Dirjen Dukcapil Irman dan pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP Sugiharto.

Proyek e-KTP menggunakan uang negara sebesar Rp5,9 triliun. Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat dugaan korupsi sekitar Rp2,3 triliun dalam proyek tersebut.

KPK KLAIM MILIKI BUKTI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah memiliki bukti sumber dana suap proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

“KPK tentu sudah memiliki semua info, bukti, dan petunjuk sebagai dasar penyusunan dakwaan.

Bagaimana aliran dananya, desain anggaran, sampai pengadaan tentu sudah didapatkan semua,” ujar Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (22/3).

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong melakukan bagi-bagi uang pada sejumlah pihak terkait proyek e-KTP. Beberapa nama besar seperti Setya Novanto, Ganjar Pranowo, hingga mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi turut disebut menerima uang tersebut.

Namun hingga saat ini belum diketahui sumber dana Andi. Febri pun menolak menjelaskan lebih lanjut terkait sumber tersebut. Menurutnya, untuk membuktikan skema aliran dana proyek e-KTP akan diperoleh dari keterangan terdakwa maupun saksi dalam persidangan. “Semua konfirmasi dan klarifikasi selama persidangan tentu kami cermati,” katanya.

Jaksa penuntut umum Irene Putri sebelumnya mengungkapkan, Andi adalah orang yang paling mengetahui proyek pengadaan e-KTP sejak awal.

Irene berkata, banyak hal yang akan digali pada Andi. Namun saat ini pihaknya masih fokus pada terdakwa Irman dan Sugiharto yang masih menjalani persidangan. “Cerita e-KTP ini memang perlu lebih lengkap lagi. Sekarang ini kan baru Irman dan Sugiharto, jadi tunggu saja,” ucapnya.

NAMA BESAR Sejumlah nama besar yang diduga menerima aliran dana proyek e-KTP disebutkan dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa pada 9 Maret lalu.

Nama penerima aliran dana ini secara jelas disebutkan, lengkap dengan jumlah uang yang diterima. Dari penerima aliran dana tersebut, 14 di antaranya telah mengembalikan ke KPK. Mereka berasal dari anggota DPR, pihak Kementerian Dalam Negeri, perusahaan, termasuk dua terdakwa.

Proyek e-KTP diketahui menggunakan uang negara sebesar Rp5,9 triliun. Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat dugaan korupsi sekitar Rp2,3 triliun dalam proyek tersebut.(cnni)

KAMIS 23 MARET 2017

2

Dua ... Dari Halaman 1

HIMBAUAN

Terkait kasus tersebut, Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito, melalui Kabid Humas Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, laporan dua tahanan yang kabur telah diterima dan sedang dilakukan pencarian.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk bekerja sama memberikan informasi keberadaan kedua tahanan tersebut.

“Saat ini telah dilakukan pencarian oleh anggota polsek di back up tim dari Polres Minahasa. Sampai sore tadi (kemarin, red) sudah ada info bahwa tahanan tersebut masih berada sekitar wilayah kawangkoan, kita berharap semoga cepat di tangkap kembali. Kepada masyarakat yang melihat atau mengetahui info terkait tahanan ini mohon bantuannya memberikan info ke anggota polsek terdekat ataupun polres,” ungkapnya.

Sementara itu Kapolres Minahasa, AKBP Syamsubair SIK MH, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tahanan lari dijajarannya.

“Memang benar, kasus sedang berproses. Saya akan koordinasi dengan anak buah di lapangan,” kata Kapolres, kepada Swara Kita, via telepon genggam.

Informasi yang dirangkum

menyebutkan, awalnya kedua tersangka berada di dalam sel yang sama. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita, petugas piket Brigadir Fredy Pua mengecek keduanya yang masih berada dalam ruang tahanan.

Selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wita, ketika Brigadir Mustari melakukan pengecekan ternyata ruang tahanan telah kosong.

Sontak saja, seluruh anggota piket yang terdiri dari Ka. SPK Ipda RH Lapian, Kanit Intelkam Aiptu Jemi Sigarlaki, Bripka Sofyan Elfis Aramana, Brigadir Fredy Joan Pua dan Brigadir Mustari, langsung melakukan pencarian terhadap kedua tersangka, namun tidak ditemukan.

Dari hasil penyelidikan, kedua tersangka masuk ke ruang tahanan yang kosong dan merusak fentilasi besi. Disini koseng kayu yang telah lapuk dirusak oleh kedua tahanan tersebut. Petugas pun menduga kedua tahanan melarikan diri antara pukul 04.15 Wita hingga 05.30 Wita, pada saat hujan deras sehingga tidak terdengar oleh petugas aksi pengrusakan fentilasi besi.

“Kita sementara melakukan pencarian kedua tahanan tersebut,” singkat Kapolsek Kawangkoan, Iptu Dartha Daipaha, kemarin malam.(erel)

masyarakat adat sebagaimana yang didapatkan oleh masyarakat perkotaan juga disebut Presiden patut untuk diperhatikan.

“Saya kira juga bukan hanya masalah yang berkaitan dengan lahan, tapi juga proses-proses untuk memperkuat programprogram misalnya pemberian air bersih, akses kesehatan, peningkatan gizi, akses pendidikan, finansial, dan permodalan saya kira juga diperlukan sekali dalam rangka memperkuat masyarakat adat yang ada di daerah-daerah kita,” ungkapnya.

Maka itu, Presiden menghendaki agar diskusi serupa yang dilakukan hari ini ke depannya dapat dilakukan lagi. Ia ingin mendengar dan mengetahui sendiri perkembangan dan kemajuan di lapangan mengenai penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat adat.

Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu di Istana. Saya ingin ada pertemuan rutin per 3 atau 4 bulan untuk evaluasi perkembangan-perkembangan sehingga kita bisa memutuskan untuk menyederhanakan prosesproses regulasi pengaturan terutama dalam rangka tindak lanjut dari apa yang kita bicarakan yang lalu,” tuturnya.

Pada akhir acara, Presiden berfoto bersama dan bersalaman dengan seluruh anggota AMAN yang hadir mewakili seluruh provinsi. Turut mendampingi Presiden pada acara ini, diantaranya Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki,

Ketua Dewan AMAN Nasional Hein Namotemo dan Sekjen

AMAN Rukka Sombolinggi.(sekneg.com)

Namun, janji tersebut seakan hanyut terbawa banjir besar yang baru pertama kali terjadi Senin 20 Maret silam, 11 rumah yang dihuni 30 kepala keluarga tenggelam terdampak naiknya air hingga setinggi leher orang dewasa.

Seorang warga yang terdampak banjir, Charles Polohindang menga-ku kecewa dengan sikap pihak Lippo Plaza. “Kami sebenarnya tidak setuju dengan pembangunan Lippo Plaza, karena pembuangan air mengarah ke wilayah kami, tapi pada saat ini pengembang berjanji akan membenahi drainase jika terjadi banjir, maka kami menyetujui.

Apalagi saat itu hadir Pak Pangkerego mewakili Pemkot Manado,” kata Charles.

Mewakili warga Kampung Kaiwatu, Charles meminta kebijaksaan dari pihak Lippo Plaza untuk dapat membenahi drainase agar ke depan tidak lagi terjadi banjir.

“Kami hanya meminta hak kami sebagai warga karena kami lebih dulu berdomisili di sini. Selebihnya kami tidak berbuat apa apa,” ujar Charles sambil menitikkan air mata.

Yulce Sandil warga lainnya menambahkan, memang Kampung Kaiwatu sudah menjadi langganan banjir, tapi tak separah yang terjadi Senin 20 Maret silam. “Banjir kali

ini luar biasa, air naik dengan cepat. Akibatnya, barang barang tidak sempat diselamatkan,” ujar Yulce sambil tertunduk lesu. Untuk itu, Yulce berharap Pemkot Manado dapat datang untuk melihat kondisi yang terjadi.

“Hingga saat ini hanya ada bantuan nasi campur dari BNPB, yang lain tidak ada.

Tapi, selebihnya kami hanya mengharapkan agar pemerintah kota dapat membantu meminimalisir banjir yang terjadi,” katanya. Yulce menambahkan, aspirasi pembenahan drainase sudah beberapa kali disampaikan dalam Musrenbang Kelurahan Kairagi Dua, tetapi hingga saat in belum ada realisasi.

“Kalau masukkan dalam Musrenbang sudah puluhan kali disuarakan,” bebernya.

Lurah Kairagi Dua Melky Jocom saat dikonfirmasi mengaku akan segera mengambil tindakan serius.

“Ini memang parah saat saya terjun melihat lokasi. Dan ini (banjir, red) akan berlanjut terus apabila tidak dibenahi,” kata Melky. Selain itu, kata Melky, pihaknya juga akan melobi Lippo Plaza untuk dapat membantu pembenahan. “Memang saat pembangunan Lippo Plaza, saya belum menjabat lurah di sini. Tapi nanti saya akan mencoba untuk memfasilitasinya,” ujar Jocom.(haer)

(PUPR) bersama Kontraktror Pelaksana dan Konsultan Pengawas Rabu (22/3) bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tomohon. Tidak ketinggalan, penandatanganan kontrak kerja kegiatan pembanguna juga dihadiri dan disaksikan tim TP4D Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon Moh Noor SH MH. Dijelaskan, pembangunan

menara sekaligus mendukung program jangka panjang Kota Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia dan juga sebagai bentuk Implementasi poin Dua dari program Walikota dan Wawali Tomohon.

Dalam kegiatan tersebut Pemerintah Kota Tomohon bersama PT Cahaya Abadi Lestari sebagai Penyedia Jasa Konstruksi dan PT Anugrah Maesa Lestari sepakat untuk

menandatangani Kontrak Pembangunan Menara Alfa Omega dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 270 hari kalender.

Hadir dalam acara tersebut mewakili pemerintah Kota Tomohon, assiten bidang perekonomian Ronny Lumowa, Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Joice Taroreh ST, Kajari Tomohon Moh Noor SH MH, Team TP4D dan Penyedia Jasa.(teem)

Pemprov ajak masyarakat lebih peduli lingkungan Manado—Kebutuhan masyarakat Sulut akan air semakin meningkat, seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala bidang. Hal itu dikatakan Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, SE, MS yang diwakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Noldy Liow dalam kegiatan Sapu Kuala (BersihBersih Sungai) dalam rangka Peringatan Hari Air Dunia XXV di Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Manado, Rabu (22/3) kemarin. “Oleh sebab itu, kita harus melakukan berbagai langkah konservasi sumber daya air yakni dengan terus berupaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah serta menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.

Sekdaprov juga menyebutkan terjadinya degradasi fungsi daerah aliran sungai yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Sulut belakangan ini. “Daerah kita akhir-akhir ini dikategorikan atau tergolong rentan terhadap banjir, baik yang diakibatkan besarnya intensitas air yang dikirim dari dataran tinggi, maupun karena degradasi fungsi daerah aliran sungai dan kondisi infrasteuktur aliran air,” imbuhnya.

Lebih lanjut Silangen berharap pelaksanaan kegiatan bersih- bersih sungai nantinya dapat membuat

masyarakat Sulut lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. “Tujuan kegiatan ini sangat konstruktif dan bermanfaat sebagai pembudayaan kecintaan serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup menjadi representasi nyata dari semangat hidup berdamai dengan lingkungan bahwa Torang Samua Ciptaan Tuhan,” katanya.

Di tempat yang Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Djidon R. Wantania, ST, MM mengatakan peringatan hari air dunia tahun 2017 bertemakan air dan air limbah. Hal itu ditujuakan agar masyarakat semakin sadar akan pengaturan air limbah yang baik. “Kita harus memperhatikan keterkaitan antara pemenuhan kebutuhan air dan manajemn air limbah dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan investasi yang efisien bagi kehidupan manusia dan kelestarian lingkungannya,” ujarnya.

Lebih lanjut Djidon mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber-sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat. “Jangan membuang air limbah ke sungai, danau, situ, mata air dan lainnya. Sumber air itu penting bagi kehidupan masyarakat,” katanya.

Kegiatan bersih-bersih sungai turut dihadiri perwakilan dari organisasi peduli lingkungan, mahasiswa dan lainnya.(erer)

Presiden ... Dari Halaman 1 “Mengenai Undang-Undang Masyarakat Adat, saya kira ini inisiatif DPR. Saya sudah sampaikan, pemerintah akan terus mendorong agar itu segera diselesaikan dan saya dengar sudah masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2017.

Karena ini juga menyangkut kebutuhan pemerintah dalam menyelesaikan persoalanpersoalan terutama yang berkaitan dengan lahan. Payung hukumnya kalau sudah selesai ini akan lebih cepat,” ujarnya.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo memang sering menyampaikan komitmennya agar negara hadir untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya hak masyarakat adat dalam mengelola hutan secara administratif dan berkesinambungan.

Dalam diskusi tersebut, ia meyakinkan bahwa pihaknya akan berupaya secepatnya untuk dapat kembali mengeluarkan pengakuan terhadap hutan adat.

“Sekarang hutan sosial yang masih dalam proses ada 590.000 hektare. Saya sudah perintahkan kepada kementerian, semakin cepat dibagikan semakin baik.

Saya tahu karena itu hak-hak dari masyarakat adat. Kalau itu kita berikan ke masyarakat adat saya yakin hutan itu akan lebih lestari, lebih terjaga, lebih terpelihara. Saya melihat sendiri di lapangan,” ucap Presiden.

Oleh karenanya, kepada para pengurus dan anggota AMAN yang hadir dalam diskusi tersebut, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan agar masyarakat adat memberikan waktu bagi Presiden dan

jajarannya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat adat terkait pengelolaan lahan. Ia juga berharap agar DPR dapat segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

“Saya kemarin juga masih protes ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kok diberinya (pengakuan hutan adat) sedikit sekali yang Desember kemarin. Alasannya apa? Memang di situ ada masalah-masalah regulasi yang harus diikuti Kementerian. Tapi percayalah bahwa saya akan terus mendorong ini,” Jokowi menambahkan. Hal ini sesuai dengan rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Lebih lanjut, Kepala Negara meyakinkan masyarakat adat bahwa dirinya memegang komitmen untuk terus memercayakan pengelolaan hutan sosial kepada masyarakat adat. Pemerintah tidak lagi memberikan hak pengelolaan kepada kelompok-kelompok maupun pengusaha-pengusaha besar.

“Sampai detik ini belum pernah saya memberikan sampai beratus-ratus ribu hektare kepada yang besarbesar. Kalau mencabutmencabut iya, yang tidak produktif kita cabut. Kemarin ada 12,7 juta hektare,” ujarnya.

Selain memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, pemerintah meyakini bahwa hal itu belumlah cukup. Kebutuhankebutuhan lainnya yang selayaknya didapatkan oleh

Lippo ... Dari Halaman 1

Icon ... Dari Halaman 1 Dengan hadirnya TP4D tentunya akan sangat membantu dalam pekerjaan ini sehingga boleh terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan bersama,” terang Walikota Eman Rabu kemarin.

Adapun maksud dan tujuan pembangunan Menara Alfa Omega ini lanjut Walikota, menjadikan Menara Alfa Omega sebagai Icon Kota Tomohon, untuk menunjang

sektor pariwisata kota Tomohon, menambah ruang publik untuk masyarakat umum, dan menjadikan Taman di kawasan Menara Alfa Omega sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pembangunan ini diawali dengan rapat sekaligus penandatanganan pembangunan menara alfa omega oleh Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SULUT

KAMIS 23 MARET 2017

3

Sulut waspadai Zoonosis Ada 49 kasus kematian akibat Rabies selang tahun 2015-2016

PEMERINTAH

Wagub lantik 15 pejabat Dukcapil KB Manado—Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw melantik dan mengambil sumpah janji pejabat struktural Eselon III dan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana (Dukcapil KB) di Lingkungan Provinsi Sulut di ruang F J Tumbelaka Kantor Gubernur, Rabu ( 22/3) kemarin.

Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan pada Dukcapil KB Sulut ini berdasarkan SK Mendagri nomor 821.2-462 tentang Dukcapil tahun 2017 dan SK Gubernur Sulut 821.2/ BKD/SK/223/2017. “Tidak usah lama

PENGAMBILAN sumpah janji pejabat struktural Eselon III dan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana.(foto: ist)

langsung kerja persiapkan segala infrastruktur yang ada, saya percaya dengan Profesional, Integritas,Disiplin

dan Etos Kerja yang tinggi dan tentunya Loyalitas kita sama -sama tunjang program kerja Bapak

NAMA PEJABAT YANG DILANTIK 1. Drs Wendy Karwur : Sekretaris Dinas Dukcapil dan KB. 2. Dra. Aneke Rondonuwu : Kelapa Bidang Keluarga Berencana Dinas Dukcapil dan KB. 3. Deane G. Suwuh S.Sos : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil dan KB. 4. Willem Saroisong S.Sos : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum Sekretariat Dukcapil KB. 5. Jermias Polii SE : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dukcapil KB 6. Afra J.Wurangian SE : Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Dukcapil KB 7. Welly E.Mohede SE M.Si : Kepala Seksi Advokasi KB dinas Dukcapil KB 8. Afra J.J Sumendap SH : Kepala Seksi Pembinaan dan Kesetaraan Keluarga Berencana Bidang Keluarga Berencana Dinas Dukcapil KB

9. Jefry Lombogia SH :

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Keluarga Sejahtera Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil KB. 10. Fenie Mongkol SH,MH : Kepala Seksi Desain Program Keluarga Sejahtera Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil KB 11.Boslar Sanger SE : Kepala Seksi Pembinaan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil KB. 12. Jeane Wowor S.Pd.MM : Kepala Bidang Dukcapil KB 13. Jaiman, S.Sos : Kepala Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dukcapil KB 14. Flora Pongoh SE M. Si : Kepala Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil Dukcapil KB 15. Drs. Tonny Panungkelan: Kepala Seksi PIAK dan Pemanfaatan Data Dukcapil KB.

Gubernur,” kata Wagub.

Lebih lanjut Wagub mengatakan pejabat yang dilantik harus mampu koordinasi secara vertikal maupun horisontal untuk membangun senergitas dan jaringan kerja yang terpadu dan berkesinambungan, selamat bertugas dan berkarya kepada pejabat yang baru dilantik, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam kerja serta pengabdian kita.

Sumpah/Janji dan Pelantikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Utara) untuk Pejabat Eselon III berjumlah 4 orang dan Pejabat Eselon IV berjumlah 11 orang total keseluruhannya berjumlah 15 orang.(erer)

DICARI, KARYAWAN/ KARYAWATI UNTUK PELAYAN RESTORAN JUJUR, BERPENAMPILAN MENARIK DAN MAU BEKERJA KERAS. UMUR 17 - 35 TAHUN. LAMARAN DIBAWA KE PUNDI EMAS (PABRIK KOPI TETAP SEJATI) D/A Jalan Santiago 3 No.91, Tuminting Manado

Manado—Zoonosis adalah penyakit hewan yang secara alami menular ke manusia. Zoonosis harus dikendalikan karena dalam kondisi tertentu berpotensi menjadi wabah atau epidemi. Ancaman zoonosis di Indonesia maupun di dunia cenderung terus meningkat dan berimplikasi pada aspek ekonomi, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Hal itu dikatakan Sekdaprov Sulut Edwin Silangen SE MS yang diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dr Kartia Devi Tanos, MARS dalam kegiatan rapat penguatan peran SKPD dalam pengendalian zoonosis di ruangan CJ Rantung, Rabu (22/3) kemarin. “Sulut sebagai daerah perbatasan negara memiliki potensi sebagai pembatas atau filter alami dalam pencegahan penyebaran wabah zoonosis dari luar negeri,” katanya.

Diketahui di Sulut, khusus kejadian zoonosis rabies, tercatat telah terjadi 49 kasus kematian selang tahun 2015-2016.

Kondisi tersebut sebagai bukti masih besarnya tantangan untuk mencegah dan merespon cepat dampak dari wabah zoonosis.

Sekdaprov menjelaskan berbagai faktor penyebab terjadinya wabah zoonosis. Satu diantaranya adalah pertumbuhan populasi manusia dan satwa. “Hal itu antara lain disebabkan meningkatnya degradasi ekositem, pemanasan global, urbanisasi pendusuk yang progresif, pertumbuhan populasi manusia dan satwa dan intensifikasi industri peternakan,” paparnya.

Dalam kegiatan itu Sekdaprov juga menghimbau seluruh peserta untuk selalu melaporkan komprehensif pengendalian kasus zoonosis di daerah agar selalu dapat dikendalikan. “Upaya-upaya yang kita aktualisasikan untuk pengendalian zoonosis merupakan bagian untuk mempercepat terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Deybie Kalalo menyebutkan beberapa upaya untuk menanggulangi zoonosis rabies. “Kami terus meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye bebas rabies, membentuk rabies center di kabupaten dan kota, memperkuat sistem informasi kesehatan dan menggalang kemitraan dengan semua sektor, LSM, dunia usaha dan lembaga donor,” imbuhnya.

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Sub Bidang Zoonosis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Drh Rama P Fausi, M.Si dan perwakilan dari dinas kesehatan dan dinas pertanian dan peternakan kabupaten/kota.(erer)

YUSTISIA SELEKSI Polres Minsel sosialisasi penerimaan Polri 2017

KAMIS 23 MARET 2017

Star ancam lapor eks Ketua Snak Markus Penyidik Polda Sulut juga didesak seriusi kasus dugaan penipuan ratusan juta masyarakat Molas

PERSONIL Polres Minsel melakukan sosialisasi penerimaan anggota Polri melalui pemasangan baliho.(foto: hms/plda)

POLRES Minsel bersama seluruh Polsek jajaran gencar melaksanakan sosialisasi penerimaan Polri tahun anggaran 2017. Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan di sekolahsekolah menengah, penyebaran brosur, pamflet, leaflet serta pemasangan spanduk/baliho di tempat-tempat strategis, seperti di depan kantor dan lokasi keramaian masyarakat.

Kapolres Minsel, AKBP Arya Perdana mengatakan, sosialisasi ini dalam rangka mengajak dan memotivasi warga masyarakat khususnya anak muda untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara melalui kepolisian. “Sosialisasi ini dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan animo masyarakat, khususnya anak muda yang pada tahun ini akan menyelesaikan studi SMA/SMK/perguruan tinggi untuk mendaftar menjadi anggota Polri,” terang Kapolres.

Sebagaimana diketahui Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membuka pendaftaran terpadu untuk Akpol, Bintara dan Tamtama mulai tanggal 14 Maret hingga 15 April 2017. “Sistem pendaftarannya melalui online di website penerimaan.polri.go.id. Kunjungi websitenya, pilih jalur pendidikannya (Akpol, Bintara atau Tamtama), pelajari persyaratannya, isi format data identitas, daftar, kemudian print/cetak bukti nomor pendaftaran online dan bawa ke Polres setempat untuk registrasi manual oleh panitia penerimaan,” pungkasnya.(erel)

4

Manado—Sengketa lahan Pangiang yang dialami warga di Kelurahan Molas, Kecamatan Bunaken, Manado, rupanya menyisahkan kepedihan. Di tengah persoalan tersebut, puluhan warga terpaksa menjadi korban dugaan penipuan yang dilakoni mantan Ketua Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus (Snak Markus) Sulut, Ernny Umbas. Tak heran, kasus tersebut dibawa ke ranah hukum untuk diproses lanjut.

Ketua Umum (Ketum) Snak Markus, Yurisman Star, mendesak agar Kapolda

Sulut Irjen Pol Bambang Waskito menyeriusi laporan kasus dugaan penipuan yang dilakukan Ernny terhadap warga Kampung Molas.

Pasalnya menurut Yurisman, perbuatan tipu-tipu dana ratusan juta yang dilakukan Umbas, telah mencoreng LSM Snak Markus. “Perbuatan Ernny telah merugikan masyarakat Kampung Molas. Dimana, dia telah meminta uang Rp200 juta yang dikumpulkan 93 warga,” ungkap Yurisman, Rabu (22/3) kemarin, di Mapolda Sulut.

Lebih lanjut dijelaskannya, saat ini Erny bukan lagi

Ketua LSM Snak Markus perwakilan Sulut. Yurisman pun menyatakan bahwa Ernny telah dikeluarkan dari organisasi, karena telah melanggar kode etik.

“Perbuatan Ernny ini saya tidak tahu. Kalau dia mau bilang atas perintah saya, akan saya lapor dia. Saya datang ke polda untuk mengecek kasus dugaan penipuan ini, jangan sampai mengendap di Polda Sulut.

Saya minta agar Polda Sulut dapat menindak lanjuti kasus yang dilaporkan warga hingga ke tahap selanjutnya,” harapnya.

Sementara itu, Kabid

Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo, ketika dikonfirmasi mengatakan kalau kasus tersebut sementara berproses. ‘’Kasus itu masih berproses,” singkatnya.

Diketahui, aksi dugaan pidana yang dilakukan Ernny, dilaporkan Sari Djakaria (54), warga Singkil Satu, Lingkungan II, Kecamatan Singkil Manado ke Mapolda Sulut, Selasa (17/1) lalu. Aksi penipuan yang dilakukan Ernny dilakukannya pada tahun 2015 lalu, dimana mantan Ketua Snak Markus Sulut itu mengatakan kepada masyarakat akan mengurus

semua masalah soal lahan di Kampung Molas.

“Pada tanggal 20-24 Oktober, kami kemudian diminta untuk mengirim uang di rekening terlapor. Selain meminta uang, dia juga minta belikan tiket pesawat pulang pergi Manado-Jakarta untuk dia, suami sama anaknya.

Katanya untuk mengurus semua urusan tentang lahan di Molas,” terang Sari.

Belakangan diketahui, kalau dana Rp200 juta yang diberikan bertahap warga, ternyata tidak diperuntukan untuk pengurusan lahan Molas. “Kami sudah koordinasi dengan terlapor, tapi dia tidak menunjukan etikat baik, sehingga kasus ini kami laporkan. Kami merasa dirugikan. Kami minta terlapor diproses hukum,” tegasnya.(erel)

SOSIALISASI SEJARAH

Kapolda: Tribrata dan Catur Prasetya adalah rohnya Polri

KEJAHATAN JALANAN Ditikam pakai obeng, sopir angkot melapor SEORANG lelaki bernama Norbertus Seferinus Dhai (25), warga Kelurahan Sindulang Satu, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, terpaksa harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Sity Maryam akibat beberapa luka tusukan obeng yang dilakukan oleh pelaku berinisial RI alias Raib (20-an), warga Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting. Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tumnting, Rabu (22/3) kemarin, sekitar 08.30 Wita.

Dari informasi yang diperoleh, korban yang diketahui sebagai sopir angkot ini sedang melakukan aktifitasnya sehari-hari. Kemudian pelaku mendatangi korban dan menanyakan suratsurat angkot yang dulunya pernah korban bawa milik pelaku. Pelaku juga menanyakan uang setoran angkot yang dipakai korban saat masih mengendarai mobil mikrolet pelaku, Namun korban terus menghindar. Pelaku yang sudah jengkel, tidak dapat menahan emosinya lagi dan mengambil sajam jenis obeng dan melayangkan beberapa tikaman kepada korban.

Korban tak dapat menghindar karena posisinya sedang berada didalam angkot. Akibatnya, korban mengalami luka tikam dibagian kepala dan punggung sebelah kiri serta tubuh bagian belakang sebelah kiri mengalami luka robek.

Setelah melihat korban sudah tak berdaya dan berlumuran darah, pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Tak terima dengan perlakuan pelaku, korban dibantu warga sekitar, melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Tak menunggu waktu lama Timsus Polsek Tuminting langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhasil pelaku berhasil diringkus di Kelurahan Sumompo tepatnya di salah satu kerabat pelaku. Selanjutnya pelaku langsung digiring ke Mapolsek Tuminting untuk proses lebih lanjut.

Sementara itu, Kapolsek Tuminting AKP Temmy Toni membenarkan adanya kasus penganiayaan tersebut. "Laporan sudah diterima dan pelaku sudah berhasil ditangkap dan akan segera diproses hukum berlaku," pungkasnya.(rees)

TIM Mabes Polri memberikan sosialisasi doktrin dan revitalisasi Tribrata dan Catur Prasetya, di Mapolda Sulut, kemarin.(foto: hms/plda)

Manado—Tim Mabes Polri, gabungan dari STIK dan Pusjarah Polri, Rabu (22/ 3) kemarin, menyambangi Polda Sulut. Kedatangan Tim yang dipimpin Kombes Pol Drs Anjar Dewantoro SH MBA di Polda Sulut ini, dalam rangka melaksanakan sosialisasi doktrin sekaligus penelitian lapangan terkait revitalisasi Tribrata dan Catur Prasetya, sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja anggota Polri.

Dalam penjelasannya, Dewantoro mengatakan bahwa sesuai perintah Kapolri untuk langsung turun ke lapangan mendengar respon dan masukanmasukan dari anggota di lapangan. “Dengan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi, Tribrata dan Catur Prasetya betul-betul dipahami dan dimengerti,

sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja anggota Polri,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda Sulut Irjen Pol Drs Bambang Waskito saat membuka acara menegaskan, Tribrata dan Catur Prasetya ini merupakan rohnya Polri. “Ini adalah rambu-rambu, sebagai pedoman hidup yang harus betul-betul dilaksanakan dan kita tidak bisa berbuat macam-macam,” tegasnya.

Dikatakannya juga, ke depan Polri mendapat tantangan tugas yang semakin kompleks, dihadapkan dengan berbagai bentuk kejahatan yang semakin modern, baik dari sisi teknologi maupun modusnya, mulai dari kejahatan konvensional hingga kejahatan trans nasional, terorisnme, narkoba dan kejahatan terhadap

UCAPAN SYUKUR

Hari ini, Polda gelar ibadah Oikumene Manado—Setelah melalui rapat panitia beberapa waktu lalu, acara bertajuk “Polda Sulut Bersyukur” akhirnya siap digelar di gedung M-Icon, Jalan Sam Ratulangi Manado, Kamis (23/3) hari ini.

Acara ini akan diawali dengan ibadah oikumene dipimpin oleh Pastor Anthonius Steven Lalu Pr, dan Pendeta Ir John Hary Slat, diikuti seluruh personel beragama Kristen/ Katolik, dilanjutkan ramah tamah. Kapolda Sulut, Irjen Pol Drs. Bambang Waskito beserta para pejabat utama, dijadwalkan hadir dalam acara yang mengangkat tema, “Dengan Dilandasi Iman yang

Kuat, Kita Tingkatkan Kinerja Mewujudkan Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya” ini. Terpantau pada Rabu (22/3) kemarin, para panitia melakukan persiapan dan latihan akhir di gedung MIcon, dipimpin langsung oleh Kabid TI Polda Sulut, Kombes Pol Drs John Rori SSt Mk, selaku Ketua Panitia. “Acara ini sebagai bentuk ungkapan syukur keluarga besar Polda Sulut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas terselenggaranya Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Sangihe yang berjalan aman dan tertib,” ujar Rori.(erel)

PANITIA ibadah Oikumene melakukan persiapan ruangan yang dilaksanakan di Gedung M-Icon, Manado.(foto: hms/plda)

kekayaan negara. Disamping itu Polri juga dihadapkan pada berbagai bentuk gangguan kamtibmas yang berimplikasi kontijensii seperti unjuk rasa dan kerusuhan anarkis yang dipicu oleh berbagai faktor.

“Berbagai tantangan tersebut harus dapat dieleminir sehinga tidak menimbulkan gangguan kamtibmas yang menyebabkan situasi dan kondisi tidak kondusif,” ujar Kapolda.

Lebih lanjut dikatakannya,

Polri diharapkan mampu memainkan perannya secara profesional dan proporsional, sehingga dapat mewujudkan situasi kamtibmas tetap kondusif dan makin memperkokoh kepercayaan masyarakat. “Jabatan yang diemban merupakan amanah.

Oleh karena itu junjung tinggi kode etik yang meliputi etika kepribadian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat, yang dilandasi

dengan nilai-nilai Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya,” pungkasnya.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Catur Prasetya Mapolda Sulut ini, diikuti oleh para Pejabat Utama Polda, para Kapolres/ta jajaran dan perwakilan para Pamen, Pama, Bintara jajaran Polda Sulut serta perwakilan Purnawirawan Polri. Rencananya, kegiatan yang sama juga akan dilakukan oleh Tim di dua Mako Polres terdekat.(erel)

PREDATOR ANAK

Diduga penculik anak, wanita gila diciduk warga Manado—Wanita yang mengidap penyakit gangguan jiwa alias orang gila diduga menjadi salah satu modus pencurian anak. Pasalnya, dalam dua hari telah diamankan warga dua orang gila yang nyaris menculik anak, Selasa (21/3) lalu.

Peristiwa pertama terjadi di Kelurahan Komo Lawangirung, Kecamatan Wenang. Dimana seorang wanita menggunakan kaos merah bercelana pendek, dilihat warga turun dari mobil Avanza Hitam dan nyaris menculik salah satu anak, namun bisa dicegat oleh warga sekitar.

Peristiwa kedua terjadi di Kelurahan Bumi beringin, Lingkungan V, Kecamatan Wenang. Dimana seorang wanita berpakaian hijau yang diduga orang gila didapati warga telah masuk ke salah

satu rumah, namun bisa digagalkan warga. Wanita tersebut langsung dibawa warga ke Mapolsek Wenang untuk diproses lebih lanjut.

Kapolresta Manado, Kombes Pol Hisar Siallagan saat dimintai tanggapan mengatakan, benar telah dilakukan penangkapan orang yang dicurigai masyarakat melakukan penculikan anak, Selasa (20/3) sekitar pukul 14.00 Wita, di Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang.

"Awalnya masyarakat melihat seorang wanita yang mencurigakan berjalan memantau situasi di daerah tersebut, sehingga masyarakat setempat langsung menghubungi kepolisian sektor Wenang. Selanjutnya anggota Polsek Wenang dengan mobil patroli segera meluncur ke TKP dan mengamankan seorang perempuan bernama Yetty Tengion (54)

Warga Ranomuut, Lingkungan II, Kecamatan Paal II," ujarnya.

Lanjut Siallagan, setelah diinterogasi, diketahui yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa, dan itu dikuatkan dengan keterangan dari perempuan bernama Grace (34), warga yang sama juga sebagai keluarga dari Yetti. "Selanjutnya dibawa ke RS Ratumbuysang diserahkan kepada dokter jiwa dan dibuatkan dokumentasi untuk pertanggungjawaban tugas," terang dia. Dia menambahakn, pihak Polresta dan Polsek jajaran tetap lakukan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat perihal isu ini.

"Kami harap agar jangan sampai melakukan tindakan main hakim sendiri dan selalu menginformasikan kepada pihak kepolisian," pesannya.(rees)

NUSA UTARA Pembangunan

KAMIS 23 MARET 2017

SANGIHE, SITARO, TALAUD

5

bantuan

150 kelompok usaha di Talaud bakal terima bibit ternak

PEMKAB Kepulauan Talaud terus berupaya menggenjot dan meningkatkan perekonomianan lewat berbagai sektor usaha, salah satunya melalui sektor peternakan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Kepulauan Talaud Ir Ordik Rompah, Pemkab Talaud di bawah kepemimpinan Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) begitu perhatian dan peduli akan pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan atau perekonomian masyarakat.

"Dalam berbagai kesempatan Bupati SWM selalu memberikan penekanan dan penegasan mengenai upaya peningkatan ekonomi kerakyatan. Di samping itu Bupati juga meminta agar pemberian bantuan harus tepat sasaran, agar benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat," kata Rompah.

Ia mengatakan, pada bulan April 2017 mendatang, pemerintah daerah melalui instansinya akan memberikan bantuan kepada 150 kelompok usaha peternakan. "Ada 150 Kelompok penerima bantuan. 50 Kelompok akan menerima bantuan bibit ternak Babi dan 100 kelompok lainnya akan menerima bibit ternak Ayam, termasuk vaksin, peralatan dan pakan (makanan ternak). Setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Jadi untuk 1 kelompok peternak babi akan mendapatkan bantuan 5 ekor bibit. Sementara peternak ayam perkelompok menerima 100 ekor ayam," ujar Rompah.

Pemberian bantuan ini diserahkan bagi kelompok usaha yang telah berjalan atau memiliki usaha dan bukan untuk pemula. "Jadi bantuan diberikan kepada mereka yang memang telah memiliki atau punya usaha di bidang tersebut. Kalau yang baru atau sama sekali tidak memiliki usaha takkan diberikan," kata Rompah.(debe)

cuaca buruk Perahu yang ditumpangi 6 ASN terbawa arus CUACA buruk berupa angin kencang disertai gelombang tinggi, Rabu (22/3) kemarin nyaris menimbulkan petaka. Pasalnya, 6 Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sitaro bersama dua warga sipil lainnya nyaris hilang terseret arus akibat perahu yang ditumpangi mengalami kerusakan di tengah laut antara pulau Siau dan pulau Makalehi.

Data yang dirangkum wartawan mencatat, kejadian itu bermula saat keenam pegawai bersama seorang warga dan satu awak perahu bertolak dari pelabuhan Pehe Kecamatan Siau Barat menuju pulau Makalehi sekitar pukul 10.00 wita. Di tengah perjalanan, rombongan dihadang amukan cuaca buruk yang membuat perahu mereka mengalami kerusakan.

Akibatnya, mereka tak bisa melanjutkan perjalanan menuju pulau Makalehi. Kondisi itu membuat perahu beserta kesembilan penumpang terseret arus laut yang disertai gelombang tinggi.

Beruntung, di lokasi kejadian masih terjangkau jaringan seluler sehingga mereka bisa melakukan komunikasi dan meminta pertolongan kerabat terdekat. Mendapatakan laporan itu, pemerintah daerah bersama aparat TNI AL serta Polsek Urban Sibar langsung melakukan upaya pencarian di perairan laut antara pulau Siau dan pulau Makalehi. Selang beberapa jam kemudian, tim gabungan bersama beberapa nelayan berhasil menemukan para korban dan langsung dilakukan proses evakuasi menuju pelabuhan Pehe dengan menggunakan dua speedboat, masing-masing milik BPBD Sitaro dan satu milik kelompok nelayan.

Plh Kepala BPBD Sitaro Roy Laheba SE dikonfirmasi harian ini membenarkan adanya kejadian yang dialami enam ASN plus dua warga sipil itu. Dia menyebut, kesembilan orang tersebut berhasil dievakuasi oleh tim gabungan sekitar pukul 12.00 WITA. "Semuanya berhasil kita evakuasi dalam keadaan selamat," sebut Laheba via sambungan telepon.(esge)

infrastruktur Pembangunan jalan lingkar utara terus dipacu KOMITMEN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sitaro untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memacu pembangunan infrastruktur jalan ke seluruh pelosok di bumi Karangetang Mandolokang Kolo-Kolo termasuk pembangunan akses di wilayah Siau bagian utara yang terus dipacu.

Bupati Toni Supit SE MM mengatakan, pembangunan jalan lingkar utara baik Siau maupun Tagulandang sudah menjadi komitmen sejak awal.

"Selain menjawab apa yang menjadi kerinduan warga Siau bagian utara juga ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka semua akses penunjang dan pendukung perekonomian masyarakat pula," tukas Supit.

Seperti halnya pembangunan jalan lingkar utara baik pembangunan dari wilayah Siau Timur (Sitim) maupun dari wilayah Siau Barat Utara (Sibarut).

"Nantinya ke depan kedua wilayah ini akan tersambung sehingga dengan begitu warga memiliki beberapa pilihan sarana transportasi yang bisa menunjang aktifitas," kata Supit.

Terpisah, anggota Dewan Kabupaten (Dekab) Sitaro, Hardi K Tatodi SH dalam sebuah kesempatan bertatap muka dengan sejumlah masyarakat Siau Utara turut memastikan akan adanya pembangunan lanjutan jalan lingkar utara dan siap mengawal aspirasi masyarakat. "Kami juga berharap agar warga mendukung setiap upaya perintisan yang dilakukan dengan tidak menghalangi setiap tahapan pekerjaan termasuk kegiatan pembebasan lahan," harap Tatodi.(esge)

TPA Melonguane berimbas bencana Perkebunan rakyat di sekitar lokasi diterjang longsor Melonguane— Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud berimbas rusaknya lingkungan di sekitarnya.

TPA yang dibangun Dinas PU Provinsi Sulut dengan pelaksana PT Tanggul Batu Jaya Abadi itu merusak lahan perkebunan akibat diterjang longsor. Warga di sekitar TPA menuntut ganti rugi akibat rusaknya lahan perkebunan milik mereka.

Aspirasi warga sudah disampaikan ke pihak perusahaan namun tidak ditanggapi, sehingga warga pun melapor ke Dekab Talaud.

Ketua Badan Kehormatan Dekab Talaud Godfried Timpua saat dikonfirmasi terkait hal itu, menjelaskan,

akibat proses pekerjaan yang tidak matang telah merugikan masyarakat.

Pasalnya, tanah hasil galian proyek tersebut, telah melampaui batas wilayah dan merusak lahan perkebunan warga dan tanaman di dalamnya. Hal ini disampaikan Timpua kepada wartawan yang diajaknya melihat langsung lokasi TPA dan perkebunan warga.

"Saya sudah panggil pihak pelaksana untuk bisa duduk satu meja dengan warga pemilik lahan membicarakan secara baik dan mencarikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Namun diabaikan oleh pelaksana, hal ini membuat warga ingin menempuh jalur hukum guna menuntut keadilan. Jika persoalan ini masuk ke ranah hukum,

karena kapasitas saya selaku anggota dekab, saya tidak masuk ke situ. Yang saya masuk adalah keluhan masyarakat selaku korban yang dirugikan atas terjadinya pengrusakan lahan," ujar Timpua, Rabu (22/3) kemarin.

Sedangkan Praktisi hukum muda Talaud Arisminto Gumolung SH mengatakan, hasil pekerjaan ini berpotensi pada pelanggaran hukum, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan pengrusakan lingkungan.

"Kalau dibawa ke ranah hukum, gugatan melanggar hukum dalam persoalan ini banyak sekali, baik hak asasi manusia maupun perusakan lingkungan.

Kami yang diminta mewakili warga dalam penyelesaian persoalan ini, sudah mengambil langkah

persuasif lewat temu janji dengan pihak pelaksana,namun diabaikan mereka. Langkah selanjutnya dari kami adalah menyiapkan bukti untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum," tukas Gumolung.

Dukungan untuk penuntasan persoalan ini juga turut disuarakan JPKP Talaud melalui salah satu wakil ketuanya Marwan Pakaya.

"Kinerja pemerintah justru terhambat oleh pelaksana yang tidak tanggap bahkan mengabaikan para pihak yang berniat baik mempertemukan dan mencarikan solusi secara baik. Hal ini sangat disayangkan," ucap Pakaya.

Sementara, Direksi Teknis Pembangunan TPA

JABATAN

AKTE KELAHIRAN

Puluhan ASN Sangihe desak tindak lanjut putusan PTUN Tahuna—Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena imbas diberlakukannya Paraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (20/3) mendatangi Rumah Dinas (Rudis) Bupati Kabupaten Sangihe, mendesak agar pemerintah dalam hal ini Penjabat Bupati segera menindak lanjuti putusan sela dari PTUN Manado, untuk mengembalikan jabatan mereka.

T Pontoh salah seorang ASN yang ikut dalam saat bertatap muka dengan Penjabat Bupati mengatakan, kehadiran puluhan ASN tak lain meminta kejelasan Bupati terkait tindak lanjut keputusan PTUN. Alasannya, setelah menerima putusan sela PTUN, terhitung Senin mereka (ASN, red) sudah melapor dan kembali ke SKPD sebelumnya.

“Jadi intinya tadi (Kemarin, red) kami sudah melapor ke SKPD sebelum penetapan OPD yang baru, dan kami sebagian besar teman-teman

yang masuk dalam penggugat dalam perkara ini sudah melaksanakan putusan pengadilan, dengan berinisiatif untuk melapor ke SKPD sebelumnya pasca pelantikan 11 Januari 2017. Jadi dalam pertemuan ini, kami bermohon tindak lanjut dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Penjabat Bupati untuk segera menindak lanjuti putusan PTUN yang sudah ditetapkan sejak tanggal 14 Maret 2017,” kata Pontoh.

Hal senada dikatakan Aris Pilat, yang meminta kejelasan status pasca diterimanya amar putusan dari PTUN Manado. “Karena dalam putusan itu disampaikan bahwa tercantum bahwa kewajiban untuk melaksanakan putusan ini. Jadi pemahaman kami bahwa sejak 14 Maret 2017 itu tidak ada lagi pejabat eselon III dan IV semuanya dimisioner dan itu terjadi kefakuman, jadi bukan persoalan kita yang menyebabkan terjadi kevakuman itu. Dalam arti bahwa kita akan dilantik, dan dikukuhkan kembali

dalam jabatan yang sama maupun ke jabatan yang hilang. Jadi jelas dalam penetapan ini adalah berkewajiban untuk melaksanakan, dan jikalau penetapan ini tidak dilaksanakan maka ini merupakan pelecehan,” tukas Pilat.

Kata Pilat, pihaknya sebagai penggugat sudah melapor ke unit kerja yang lama, karena di unit kerja yang baru dengan SK tanggal 11 Januari 2017 lalu itu digugurkan dan ditangguhkan.

“Kemudian pelanggaran terhadap penetapan ini tanggung jawab sepenuhnya baik secara yuridis maupun administrative,” tambah Dokta Pangandaheng.

Sementara Penjabat Bupati Sangihe, Drs Jhon Heit Palandung MSi menyatakan, Pemerindah Daerah akan melakukan koordinasi dengan Asisten III, Bagian Hukum Setda Sangihe serta Biro Hukum Provinsi Sulut. “Tentunya masalah ini akan saya konsultasikan dengan Mendagri tentunya dengan Pak Gubernur Sulut dan juga konsultan Hukum Pemerintah Daerah.

Jadi kita semua percaya bahwa mari kita laksanakan tugas dengan baik.

Sebab ketika ada keputusan, sebagai pejabat Bupati tentunya akan melaksanakan tugas itu dengan baik,” kata dia. (try01)

ATURAN

60 koperasi di Talaud akan dibubarkan Melonguane—60 koperasi Kepulauan Talaud akan dibubarkan.

Hal ini didasari Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha dan Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 114/KEP/M.KUKM.2/XI/2016 Tentang Pembubaran Koperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Yan Unas, melalui Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan dan Pengawasan Alfreds Wasida menjelaskan, pada intinya pembubaran ini dilakukan karena 60 koperasi tersebut tidak mematuhi Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

"Paling banyak dibubarkan karena tidak ada rapat anggota. Karena minimal 2 tahun tidak ada aktifitas kegiatan maka diharuskan bubar.

Bahkan ada koperasi di Talaud yang tidak aktif lebih dari 2 tahun. Dari jumlah 181, yang dibubarkan sebanyak 60 Koperasi," kata Wasida, belum lama ini.

Ditambahkan, pembubaran ini tidak serta merta dilaksanakan, tetapi melalui beberapa tahapan. Tahapan awal yang dilakukan adalah lewat surat pemberitahuan bersifat pengumuman ke koperasi tidak aktif dan tahap pembubaran September 2016.

"Dalam surat pengumuman ditegas-

kan, bagi yang merasa keberatan silahkan menyampaikan ke dinas, tetapi hingga kini tidak ada yang mengajukan," ujar Wasida.

Ia mengungkapkan, sebenarnya ada 70 koperasi yang akan dibubarkan tetapi karena alasan tertentu 10 koperasi tak bisa dibubarkan. "Memang laporan sebelumnya ada 70 koperasi. Tetapi 10 dari 70 koperasi tersebut belum dapat dibubarkan. 5 Koperasi bermasalah dengan Kredit Usaha Tani (KUT) dan harus diselesaikan, sementara yang lainnya adalah koperasi aktif yang terhambat atau tak sempat entry online," kata Wasida.(debe)

PELAYANAN

Istirahat “Maksi” ASN Sitaro dikeluhkan Ondong--Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sitaro selang beberapa tahun terakhir menunjukan peningkatan cukup signifikan. Namun sayang, dalam hal jam istirahat makan siang, sebagian oknum pegawai masih sering meremehkan ketentuan yang diatur dengan seenaknya keluar kantor dan meninggalkan pekerjaan.

Dimana upaya mengebiri waktu kerja itu bukan dipakai untuk makan siang, tapi beberapa diantaranya justru hanya sekedar duduk santai di kantinkantin sekitar kompleks kantor bupati.

Hal ini pun menuai sorotan dari beberapa pihak, utamanya mereka yang hendak mengurus sesuatu di kantor pemerintahan.

"Ini perlu mendapat perhatian pimpinan SKPD atau bahkan pimpinan daerah. Kami merasa dirugikan dengan pola pelayanan seperti ini.

Datang mengurus sesuatu, tapi ketika

Agustine Korengkeng, saat dihubungi wartawan via ponsel maupun sms di nomor 082189342xxx terkesan menghindar dan tidak mau memberikan tanggapannya.

Diketahui, proyek yang dilaksanakan PT Tangga Batu Jaya Abadi, memiliki nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp 14.543.139.000, yang sumber dananya murni berasal dari APBN tahun anggaran 2016, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya, di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara.

Waktu pelaksanaan kerja selama 270 hari kalender terhitung sejak 23 Maret 2016. (debe)

tiba di kantor, yang bersangkutan sedang istirahat makan. Padahal belum waktunya," beber seorang warga ketika mendatangi salah satu kantor SKPD dijajaran Pemkab Sitaro, beberapa waktu lalu.

Warga mengungkapkam, jika persoalan demikian tak kunjung diperhatikan oleh jajaran pejabat ataupun petinggi daerah, maka dipastikan citra pelayanan pemerintah daerah yang selama ini diklaim terus ditingkatkan akan tercoreng akibat sikap indisipliner dalam hal jam istirahat makan.

"Jangan karena persoalan jam istirahat makan, lantas citra pelayanan publik dan penegakan disiplin pegawai yang selama ini disebut-sebut baik harus tercoreng. Makanya pimpinan harus memberi antensi atas perilakuperilaku oknum staf pegawai," lanjut warga.

Juru bicara Pemkab Sitaro Ronny Romansyah SSos yang dimintai

tanggapannya menyesalkan adanya penggunaan waktu istirahat makan yang tidak sesuai ketentuan. "Ini akan jadi bahan evaluasi bagi jajaran pimpinan daerah. Seharusnya persoalan jam kerja termasuk waktu istirahat makan telah diatur jelas dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai, tidak terkecuali," kata Romansyah.

Terkait penegakan disiplin ASN, Romansyah menyebut sejak awal Maret lalu, Badan Kepegawaian Sitaro bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) telah rutin melakukan operasi bagi setiap pegawai yang berkeliaran di luar kantor saat jam kerja.

"Sasarannya tempat kost, tempattempat umum serta pelabuhan.

Kemungkinan dengan adanya keluhan masyarakat ini, kantin maupun rumah makan akan dijadikan sasaran operasi," kuncinya. (esge)

Dukcapil Sangihe optimis capai target Tahuna—Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sangihe optimis memenuhi target kepemilikan akte kelahiran sebesar 77 persen, sesuai target nasional.

Kadis Dukcapil Sangihe, Dra Olga Makasidamob dikonfirmasi sejumlah wartawan, mengatakan, pihaknya optimis mampu mencapai target, karena selain berbagai upaya telah dilakukan Dukcapil, juga ditunjang dengan kesadaran masyarakat yang memahami betapa pentingnya dokumen kependudukan. ”Untuk kepemilikkan akte kelahiran kita sudah capai 73 persen, dan kami perlu memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sangat peka, langsung melakukan pengurusan akte ketika ada kelahiran anak.

Jadi kami optimis target nasional 77 persen kepemilikkan akte akan dapat dicapai,” ungkapnya.

Dikatakan pula, hal lainnya yang turut menunjang tercapainya target itu, tak lain karena kepemilikan akte kelahiran anak tersebut dapat menunjang kartu identitas anak (KIA) usia 0 sampai 18 tahun, termasuk untuk anak kelahiran tahin 1999 wajib memiliki akte kelahiran. ”Yang pasti masyarakat akan termotivasi melakukan pengurusan akte kelahiran, sebab untuk mendapatkan kartu identitas anak, persyaratannya harus dawali dengan kepemilikkan akte kelahiran, apalagi untuk saat ini anak kelahiran tahun 1999 wajib memiliki akte kelahiran,” ujar Makasidamo.(try01)

AGENDA

Pemkab Sangihe mulai buka seleksi pejabat eselon II Tahuna—Setelah melalui proses yang panjang dan persetujuan pihak pemeritah pusat maupun provinsi, akhirnya Pemkab Sangihe segera memulai seleksi bagi calon pejabat untuk lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hingga kini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt) pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahuna 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini dibenarkan Sekkab Sangihe, Edwin Roring SE ME ketika dikonfirmasi harian ini akhir pekan lalu. Dikatakannya, seleksi bagi Aparatur Sipil Negera (ASN) untuk jabatan eselon II akan segera dilakukan pekan ini.

“Kita tinggal menunggu pak Bupati, kalau semua sudah terpenuhi seleksi ini akan sudah dimulai secepatnya,” ungkap Roring. Dijelaskannya, dalam merekrut pejabat yang nantinya akan menduduki jabatan di SKPD, Pemkab Sangihe akan membentuk Tim Seleksi (Timsel) yang nantinya akan menilai para ASN apakah layak mendapatkan jabatan eselon II atau tidak.

“Tentunya sarat utama soal kepangkatan dari ASN itu harus sudah terpenuhi Sebab untuk menduduki jabatan esolon II pangkat dari seorang ASN itu harus terpenuhi agar bisa ikut seleksi,” ujarnya.

Disentil soal seleksi ini apakah terbuka atau khusus bagi para pejabat yang kini menjabat sebagai Plt di SKPD saat ini, Roring mengatakan, seleksi ini tentunya terbuka bagi para ASN yang memenuhi syarat kepangkatan. “Jadi tidak hanya di khususkan bagi para pejabat yang saat ini sebagai pelaksana tugas saja, tapi bagi ASN yang memenuhi syarat kepangkatan. Karena kita tahu saat ini ada sejumlah SKPD yang dijabat oleh plt yakni Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Dinas Pemuda dan Olahraga dan Bappeda,” kata Roring.(try01)

PENDAPAT SWARA KAMI

Korban keberingasan sistem TEROPONG kisah, kejadian yang sudah menderas sejak masa lalu dan masih menjadi perkara hingga hari ini. Di tanah air ini kesengsaraan itu adalah kisah rakyat yang terusir dari tanahnya. Dewan Perwakilan Rakyat Repubil Indonesia, sejak lama mengesahkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, untuk menggantikan menggantikan Agrarische Wet yang dibuat pemerintahan Belanda pada 1870. Dengan orientasi yang kuat pada kepentingan masyarakat banyak, undang-undang ini mengatur secara spesifik mengenai hak-hak pemilikian atas tanah dan juga penggunaan atas tanah.

Namun, meningkatnya nilai komoditas tanah, mendorong negara berselingkuh dengan sebagian pengusaha untuk mengakali undang-undang pokok agraria dengan memanfaatkan kebijakan yang membodohi rakyat. Rakyat bukan hanya menjadi korban dari produk hukum yang tak pro rakyat, tetapi juga akibat intervensi pihak pemerintah dengan pendekatan kekuasaan. Ini juga kengerian sejarah yang sudah menjadi kesengsaraan di masa depan yang sudah tiba hari ini. Kesengsaraan lanjutan. Dari posisi terjajah, dulunya kesengsaraan itu karena bangsa lain yang datang menindas kebebasan dengan mempertahankan kebodohan di tataran rakyat, kini kesengsaraan tercipta dari diri bangsa sendiri, pribadipribadi tamak haus kekuasaan dan tak punya empati terhadap realita rakyat terus merampoki tiap jengkal sumberdaya. Reformasi sudah sekian tahun bergulir.

Bertanya tentang petaka, derita yang datang hari ini cukuplah untuk hari ini, walau petaka berhamburan laksana debu. Kengerian sementara merona dalam sejarah bangsa yang tumbuh dalam resah. Ini perkara yang menanti di depan kita: Kenaikan harga berbagai produk, ketergantungan berbagai program, proyek seladang, kemakmuran dari janji pemekaran serta segala soal di tataran ekonomi, sosial dan politik, yang dalamnya juga mengandung janji-janji.

Siapa korban berikutnya? Barisan demo tak hentihenti kembali turun ke jalan membawa bunga duka kenangan korban-korban keberingasan orde di sistem totaliter, di mana kemanusiaan dan perlindungan terhadap kemanusiaan itu sendiri sudah diabaikan oleh negara. Supaya hak asasi manusia boleh ditegakkan, supaya keadilan dapat menjalar bagi semua manusia, siapapun dia. Agar demokrasi bukan hanya bau terasi di sosialisasi basi para pengkhotbah sistem totaliter yang angkuh mengkriminalisasi kebebasan berpendapat di negeri ini.

Perkara yang menderas hari ini memang bukan warna yang harus terus diperdebatkan ketika akar persoalan masih menabur kontroversi. Reformasi, perobahan serta segala kampanye positif tentang sistem kini mati kutu, dan nasionalime yang salah kaprah mendominasi neuron. Hanya kita punya sedikit waktu untuk memperdebatkannya sampai sekarang, karena soal perut saja sudah membuat marah berkepanjangan dalam miskin yang tak terselesaikan.

Kita punya ingatan yang sudah terlupa. Kenaikan berawal dari penumpukan oleh mereka yang serakah, lalu produk menjadi langka. Ada soal lain yang mendesak, tentang perut rakyat yang juga diseragamkan dengan beras impor, proyek penuh persoalan dan tak kunjung tuntas. Mari kita nyanyikan kemenangan itu lagi, ketika panen datang mengintip harga beras lalu turun sehingga petani kita bingung menanggung utang pupuk dan pestisida, pula harga kedua produk itu memang naik tajam dan sudah membuat tanah ketagihan dan tergantung.

Dari sistem yang hilang arah, ladang yang tak lagi menjanjikan bagi sebagian beras masyarakat, lalu permainan kata yang mengasingkan kita ke sudut sepi peradaban. Kita masih menyisakan sederet pertanyaan yang musti dijawab oleh penyelenggara negara tentang perubahan yang mereka janjikan namun sudah basi dan jadi mubasir karena peran yang mendua. Lupalah pada kesejahteraan yang sudah sekian hari didengung-dengungkan. Karena kemiskinan sudah berjangkit, korupsi dibagi-bagi seperti uang pelesir yang maunya pergi ke segala tempat yang sudah dikabarkan sebagai sukses. Bila tahun ini kita gagal lagi, itu bukanlah sukses yang tertunda, namun kebodohan yang berkelanjutan.

Negeri yang makmur, seperti kata sosialisasi. Bila kembali ke sana mungkin hanya akan bersua tiangtiang yang menandakan bekas pesan, atau tembok kaku yang rancu diceritakan. Hentak kabar mengumbar debar, bencana masih ada di mana-mana.

Mengapa ada bencana? Karena otonomi-kah sehingga intensitas bencana semakin menggila? Kata orang sesuatu yang berlebihan memang tak baik.

Namun di masa ini bukan berlebihan, malah tak cukup dan sangat kekurangan. Kita tak punya cukup argumen untuk menjelaskan segala kengerian hari ini.

Kita tak punya cukup dana untuk membiayai segala perkara. Kemiskinan ilmu pengetahuan semakin mendesak ketersediaan sumberdaya. Kebijakan hanyalah kata yang pudar arti, karena bijak itu sendiri punya banyak dalih untuk mengelak dari kebijakan yang benar dan boleh bermanfaat bagi semua manusia. Judul yang penuh pertanyaan dan pergulatan, setiap ada waktu boleh dibahas tanpa henti, membenturkan keyakinan pada sesuatu yang tak pasti. Kita mundur ke masa silam mencari jejakjejak yang tak pasti dan berusaha mengaitkan arti yang pudar makna, lalu terkapar. Bila telah siuman, berdirilah dan tersenyum untuk petaka yang masih menunggu di depan sana.

Redaksi

KAMIS 23 MARET 2017

6

It’s About Vanuatu and Salomon Island Maneuvers in Papua Issues (1) DELEGATION of Vanuatu and the Solomon Islands in the momentum of the UN H u m a n Rights Council 34th Session in GeBy: Erlangga Pratama *) neva, Switzerland on Friday, March 3, 2017, re-create the maneuvering provokatif.Pernyataan Minister of Justice and Community Development Vanuatu, Ronald Warsal, on the issue of human rights violations in Papua and request that the UN special mission to investigate, clearly erroneous, unsupported by empirical knowledge, data and facts updated on the progress of development in Papua. Therefore, this allegation is more like a political propaganda to discredit Indonesia than real solidarity as a nation clumps of Melanesia, and can be interpreted as political support for separatism carried by a handful of Papuan independence activists.

Hostile action is not the first, in the Meeting of the 25th UN Human Rights in Geneva, Switzerland, March 4, 2014, the Prime Minister

of Vanuatu, Moana carcasses accused the Indonesian military responsible for human rights violations in Papua and asked the UN to send an envoy to investigate alleged tersebut.Vanuatu and the Solomon Islands also actively maneuver using the issue of human rights violations in Papua as a tool to garner support from other small countries such as Nauru, Palau, the Marshall Islands, Tuvalu, and Tongapada General Assembly of the United nations (UN) that all 71 in 2016. There Moreover, Vanuatu and the Solomon Islands also take advantage of the forum Melanesian Spearhead Group

(MSG) to support separatism in Papua.

Political provocation in Vanuatu and the Solomon Islands showed immaturity in international diplomacy and could be interpreted as an aggression on the sovereignty of Indonesia recognized and protected by international law applicable.

Actionwas tarnish the close relationship that exists between Indonesia and the countries members of the MSG as an agreement in January 2014 to support each other’s sovereignty, unity and territorial integrity, as well as abide by the UN Charter to not mutually interfere in the inter-

nal affairs of each (non-interference).

Thus, it can be understood if MSG member countries such as Fiji and Papua New Guinea refused to intervene in the issue of Papua, and a different direction with Vanuatu and the Solomon Islands.

Irony of Double Standards Not a lot of strategic potential that can be expected of a country with a population of tens to hundreds of thousands only. However, the interests of solidarity as clumps of Melanesia and develop its foreign policy in the region would be another consideration in establishing a partnership with the Pacific island nation. Keep in mind, Indonesia is the largest country dengan11 million inhabitants of Melanesia, the number were exceeded the total of the entire population of Melanesia in the Pacific Islands.

Commitment to the Pacific Islands region has shown the Indonesian government through foreign aid sebesarUS $ 2 million for post-disaster recovery Vanuatu storm in 2015. Indonesia also welcomed the statement of Foreign Minister of Vanuatu, Sato Kilman Meltek Livtunvanu when the 60th anniversary of the Asian-African Conference in 2015, that government tend to open embassy in Jakarta.(continued)

Beware of Pro Free Papua Activist Propaganda Escalation (2/finished) By: Datuak Tjumano *) They also asked the government to withdraw military / police of Papua. It would have been unreasonable because the Military/ Police precisely anarchy and chaos in society. Existence of PT. Freeportpotential and the legality of the Contract of Work with the Indonesian authorities did not represent the people of Papua, also in the spotlight AMP, including the issue of the conflict in 2017 elections in Intan Jaya who inflict violence and casualties.

Local mass media, Tabloid Jubi also take part in the heats situation in Papua.

The presence of Victor Mambror, Chief Editor of newspaper Jubi, the UN Human Rights Council in 2017 actually would not be a problem if the reporting is done objectively, as the rules of journalism and contribute in building Papua.

Unfortunately, the news media to discredit Indonesia actually participate and defend separatism in Papua. Intentionally, people are only offered information deemed necessary to be known and in line with the propaganda agenda of Papuan independence activists.

Framing method is clearly contrary to the rules of journalism that emphasizes objectivity and cover both side. A number of issues are reported by the media Jubi such as Indonesia have been suppressed in order to allow access by international journalists, independent observers, human rights organizations and the Red Cross by the International Coalition for Papua (ICP) is clearly detrimental to the integrity of any pressure as nation. Without country, Indonesia has been opened themselves on the international community to access Papua as a commitment to advancing human rights protection in Papua. However, international access should not be counterpro-

Sources : Google ductive to development and national interests of Indonesia to safeguard the sovereignty and territorial integrity.

Framing is also done in the case of news about the World Council of Churches concerned with the issues of violence and human rights violations in the news Papua. According to Jubi, the Pacific Conference of Churches expressed concern about the issue of violence in Papua and urged that there is solidarity and global action to Papua, Jubi preaching became very tendentious because it seems that the issue of Papua has a theological dimension that is vis a vis involving church and confronts with the Indonesian government. Additionally, Jubi not publish objectively the various achievements of human rights protection, social progress, economic, infrastructure and human resources in Papua that has been achieved since the implementation of the 2001 Special Autonomy.

Preaching Jubi impressed supports the

actions taken by the Pacific region countries such as Vanuatu and the Solomon Islands is detrimental Indonesia.as a matter of course, Jubi also published criticism emerging from countries in Africa and Latin America, as well as the support they provide to Indonesia.Victor Mambror as Editor in Chief Jubi has manipulative hide behind freedom of journalism to campaign for a hidden agenda to support activities of the separatists in Papua. Attitude is certainly very unpatriotic as Indonesian citizens should support its country. Beside country, whoever the individual citizen is also bound by constitutional obligation to do to defend the country when faced with activities both at home and abroad with the national interests of Indonesia.

Law Enforcement and Development Focus Support separatism and foreign maneuvers in the domestic affairs Indonesia is a serious threat and needs to be responded to by the government and supported by

all components of this nation. Domestic political propaganda actions conducted by student activists all still in the realm of democracy, self-criticism and constructive policy in frame strengthen access to development and the Homeland would have responded persuasive and enriching ideas to accelerate progress in accordance with the aspirations of the people of Papua.

However, if the actions it has led to divide, causing disturbances and noise in the community, and can be a threat to the interests of the people of Papua in particular, and Indonesia as a whole, then the government should not remain silent, the law must be enforced effectively in order to ensure continuity Papua’s development and provide a sense of security to the community.

Meanwhile, related to the mass media that actually provocative, and can lead to mass unrest and contribute to activities that can cause divisions in society would not only be the coaching course and hide behind freedom of the press. Victor Mambror in the news Jubi that it often detrimental to Indonesia and potentially disturbing the public would have to be corrected in order to objectively and in accordance with the rules of journalism that correct.If steps are not effective, the government can block all access Victor Mambror to exit the country in accordance with the law. Blocking to Victor Mambror justified by the law if within the framework of protecting the national interest of Indonesia. Government has legitimacy and justification to organize the life of the press to be in line with national interests and aspirations of the people of Papua to improve access to welfare and economy. Whatever the government’s measures for the benefit of the people of Papua progress will certainly have the support, not only of the people of Papua, but also Indonesia. *) The author is a strategic affairs analyst LSISI Indonesia in Jakarta.

Barbarism Behavior in Aceh Politics (3/finished) By: Pardiyanto Social and Behavior Observer Alumni: Post-Graduate of University of Indonesia

Hasan Muhammad di Tiro, who proclaimed in the mountains Halimon Aceh, Pidie, on December 4, 1976 the Government responded with Operation Red Net namely Aceh Military Operations Area (1989-1998).

War conditions in Aceh would become a trigger violence behavior of society. In view of ethology, everyone has the instinct to fight in defense of life from the threat of another species, so someone will have behavior of violence against another person who is considered to be an enemy or who threatens him.

After 1998, in August 7, 1998 Military chief General Wiranto announced the revocation status of the area of military operations in Aceh marks the end of the war in Aceh.

Nevertheless, violent behavior is not necessarily lost in civilization in Aceh. Former combatants (known as

ex-GAM) who reincarnates into the Aceh Transitional Committee (KPA) or the Party of Aceh after 2005 and spread into the other party’s supporters are not necessarily able to change the behavior of the violence that has been formed. Proven since Election 2006, Election 2012, Election 2015 and 2017 elections is still emerging tradition of violence in Aceh. Distribution of the combatants in support of political parties in Aceh, accused as perpetrators of violence in the election.

Encouragements of violent behavior in the Aceh local elections were having a shift. In the elections of 2006 and 2012 is still strong di-

chotomy between central and regional governments, so the instinct of violence to defend the group against the dominance of the government is still strong. Political violence is still dominated by the Aceh Party, supported by many ex-GAM combatants and sanctioned by the people of Aceh. However, in the elections of 2015 and local elections in 2017, the tradition of violence has shifted because of the urge or desire for power. Desire for power, can also trigger a violent culture or barbarism. For example, Temujin (later known as Genghis Khan) once vowed in his youth to bring the world at his feet, so that when he became

leader of the Mongols (1206), he formed a cavalry were very disciplined, arrows are capable of tearing armor to conquer territory other.

According to the historian R.J. Rummel, an estimated 30 million people were killed under the rule of the Mongol Empire and about half of the Chinese population depleted in 50 years of government of Mongolia.

The elections were a democratic processes for the seats the wise leader, so it must be done wisely without violence. The future of Aceh is modern and Darussalam requires a leader chosen in an elegant way, so elected Lead democratic mandate.

KOMISARIS UTAMA: Ina Eryana. KOMISARIS: Christianus H. DIREKTUR UTAMA: Meilany Mongilala, DIREKTUR: Hendra Zoenardjy, WAKIL DIREKTUR I: Ronald Rompas, WAKIL DIREKTUR II: Noldy Poluan, PEMIMPIN REDAKSI: Hendra Zoenardjy. REDAKTUR EKSEKUTIF: Ronald Rompas, Donny Wungow, Glenly Bagawie, Tonny Mait MUSYAWARAH REDAKSI: Hendra Zoenardjy, Ronald Rompas, Donny Wungow, Glenly Bagawie, Tonny Mait. REDAKTUR: Robby Liando, Hanny Rais, REPORTER: Deddy Wakkary, Hanny Rais, Robby Liando, Ronald Sumakul Ridwan Nurhamidin. FOTOGRAFER: Christian Farry Pratasik, KORDINATOR BIRO: Wolter Pangalila (BITUNGMANADO), Stenly Gaghunting (NUSA UTARA), Yunita Datalamon (BOLMONG RAYA), BIRO-BIRO: Glenly Bagawie (TOMOHON), Erwien Bojoh (MINAHASA), Rusdianto Rantesalu (MINUT), Servi Maradia (MINSEL), Wolter Pangalila (BITUNG), Stenly Gaghunting (SANGIHE, SITARO), Denny Dalihade (TALAUD) Yunita Datalamon (KOTAMOBAGU-BOLMONG, BOLMUT), Faruk Langaru (BOLTIM), Chandra Paputungan (BOLSEL). KONTRIBUTOR: Syaiful W Harahap (KHUSUS KESEHATAN). KOORDINATOR ARTISTIK: Fadjrin Haryanto. STAF ARTISTIK: Richard Tamara. SEKRETARIS REDAKSI: Angelia Natasia Herline. MANAGER IKLAN: Herry Bagau, STAF IKLAN: Denny Moningka. ADMINISTRASI IKLAN: Nancy Bertha. MANAGER PEMASARAN: Noldy Poluan. STAF PEMASARAN: Meisisco Gaghana. DISTRIBUSI: Denny Poluan (Minahasa, Tondano, Tomohon, Mitra), Sterfi Lumangkun (Bitung), Alfrits Samolah (Minsel), Marchel Wowor, Steven Manengkey (Manado). PACKING: Samiun Hulantu. KOLEKTOR PEMASARAN: Reinold Welong, ADMINISTRASI: Lisa Wuisan. STAF UMUM: Deydi Mokoginta, Iman. SEKRETARIS/BENDAHARAPERUSAHAAN: Nancy Bertha.

PENERBIT : PT. Sulut Lestaripress, PERCETAKAN: PT. Manado Media Grafika (Isi di luar tanggung jawab percetakan) HARGA Langganan: Rp. 50.000,-/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) NO REK: 001 01.52.000663-1 Bank Sulut a/n PT. Sulut Lestaripress TARIF Iklan: Rp. 9000/mm kolom (BW), Rp.15000/mm Kolom (FC), ALAMAT: Mega Smart VIII No.7 Kawasan Mega Mas Boulevard Manado, Telp (0431) 841060, Fax: (0431) 841071 PERCETAKAN: Jl. AA Maramis, Kairagi, Manado. Telp (0431) 812777

IBUKOTA

KAMIS 23 MARET 2017

17

Pedagang liar di trotoar sangat tidak enak dipandang Runtuwene ... Dari Halaman 9 Dijelaskannya, indikator penilaian dalam lomba LBS di antaranya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang sudah memanfaatkan jamban sehat, kemudian jumlah KK yang menggunakan air bersih. Disamping itu, tambahnya, juga dinilai jumlah rumah yang menggunakan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat yakni tidak ada genangan air limbah. "Kemudian jumlah rumah yang tidak ada sampah berserakan, juga jumlah rumah yang mempunyai penyekat ruangan, jumlah KK yang mnyimpan makanan dengan benar," ungkap Mamahit yang didampingi Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dr Marini Tandirerung-Kapoyos.

Lanjut dikatakan, penilaian lainnya yaitu jumlah kader Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) yang telah dilatih termasuk jumlah kegiatan PSN DBD rata-rata Angka Bebas Jentik (ABJ). "Terima kasih atas dukungan masyarakat Manado, sehingga Tim Penggerak PKK Manado berhasil mendapat juara satu dalam lomba tingkat Provinsi Sulut," ujar Mamahit. Penyerahan hadiah pemenang dilakukan di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Kelurahan Teling, Selasa (21/3) lalu oleh Ketua TP-PKK Sulut Rita DondokambeyTamuntuan SE, dan diterima Sekretaris TP-PKK Manado didampingi Ketua TP-PKK Kecamatan Malalayang Lenda Sangkay-Lendeng.(dewe)

Wawali Mor: Penertiban pedagang di trotoar akan dilakukan bertahap

Tikala—Banyak masukan sejumlah warga Manado, agar untuk lebih memperindah Manado, Pemkot harus berani melakukan penertiban bagi para pedagang yang masih berjualan menggunakan trotoar khususnya pusat kota. Selain tidak sedap dipandang mata, menurut warga sangat mengganggu kenyamanan saat mereka melintas.

Menanggapi masukan warga tersebut, Wakil Walikota Mor Bastiaan SE mengatakan, soal

penertiban pedagang di atas trotoar sudah sementara dilakukan. Menurut Wawali Mor, memang secara kasat mata keberadaan pedagang liar di trotoar sangat tidak enak dipandang dan terkesan jorok. “Kita sudah melakukan beberapa waktu lalu, khususnya yang di pusat kota.

Itu akan dilakukan terus secara bertahap. Makanya, ada beberapa titik di Manado yang kerap menjadi langganan pedagang liar sudah steril dan kita siagakan Pol-PP di tempat tersebut,”

tutur Wawali Mor, Rabu (22/ 3) kemarin.

Ditegaskan Wawali Mor, sesuai petunjukan Walikota Manado DR GS Vicky Lumentut (GSVL), Pemkot Manado tidak melarang para pedagang untuk berjualan di pusat kota atau pun di wilayah lainnya, asalkan mengikuti aturan tidak menggunakan badan jalan. Karena secara otomatis, itu akan langsung ditindak jika kedapatan.

“Silahkan berjualan, tapi jangan menggunakan trotoar.

Karena itu merupakan area

pejalan kaki untuk melintas.

Kalau digunakan berjualan, kasihan pejalan kaki harus turun ke badan jalan dan itu sangat berbahaya bagi mereka,” tegas Wawali Mor. Dikatakan pula, harapan Pemkot Manado ingin menciptakan Manado yang indah dan bersih.

Dikarenakan, Manado saat ini menjadi perhatian khusus wisatawan mancanegara.

“Tentunya harapan Pemkot Manado juga menjadi impian warga untuk melihat Manado yang bersih, rapi,

indah, sejuk dan berbudaya.

Jangan sampai, dengan kondisi Manado yang semrawut menjadi pandangan negatif para wisatawan. Sehingga itu, kita tegaskan jika melanggar akan langsung kita tertibkan,” tandas Wawali Mor. Ditambahkannya, Pemkot Manado juga saat ini tengah melakukan pemantauan bagi kendaraan pribadi maupun umum yang membuang sampah dari kendaraan.(eres)

Dishub ...

Dari Halaman 9 Hal itu terungkap dari hasil rapat antara Kadishub Manado M Sofyan bersama Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Roy Tambayong bersama petinggi Polda Sulut, di salah satu hotel di Jl Sudirman Kelurahan Lawangirung, Rabu (22/3) siang kemarin.

“Tak bisa dipungkiri pasti aka nada penumpang yang terlantar. Meskipun sudah banyak transportasi alternatif, namun kami akan siapkan armada untuk mengangkut penumpang. Kami telah menghubungi pihak Damri dan koordinasi dengan Pol-PP untuk kendaraan,” ujar Sofyan.

“Kalau dibutuhkan, kami juga akan siapkan bus polisi untuk membantu,” sambung Tambayong. Terkait dengan aksi para sopir ini, baik Sofyan maupun Tambayong berharap aksi ini berjalan damai tanpa adanya aksi anarkis, apalagi melakukan pemaksaan.(dewe)

DIBUTUHKAN PERUSAHAAN PENERBITAN YANG SEDANG BERKEMBANG MEMBUTUHKAN TENAGA ACCOUNT EKSEKUTIF (AE) SYARAT:

-

PRIA/WANITA USIA MAX 30 TAHUN BERPENAMPILAN MENARIK PENDIDIKAN SMA BERKOMUNIKASI BAIK & MAMPU BEKERJA SAMA TIM - MEMPUNYAI KENDARAAN RODA DUA/SIM C - DIUTAMAKAN BERPENGALAMAN KERJA DI MEDIA

LAMARAN DITUJUKAN KE ALAMAT MEGA SMART VIII NO.7 KAWASAN MEGA MAS BOULEVARD MANADO, TELP (0431) 841060, PALING LAMBAT 1 MINGGU SETELAH PENGUMUMAN INI TERBIT

HUBUNGI SDR. DIDI (085145777735)

PEMBELIAN Arloji/Jam bermerk Rolex,Omega,Cartier,Ebel,dll dengan se-gala kondisi dengan harga tidak terbatas.TERIMA BELI SEMEN-TARA.Hub:J.E& CAKUNG.Tidak melayani SMS.Terima 24 Jam. Hp:0852 4059 8888 / BBM : 73MS B0ND

FINANCE Pinjam Dana Cepat..?? Jaminan BPKB.Angsuran bermasalah..??

Take Over Kredit..??Kurang dana beli mobil/motor..??Juga

melayani kredit modal kerja jaminan sertifikat rumah/ta-nah.PROSES CEPAT.Hub: Adi 0823 9439 6006 Kost Exclusive fasilitas AC,Non AC,TV,Furniture,Kamar mandu/WC dalam.Jl.Sam Ratulangi ( depan jl.pertigaan lampu me-rah),dpn Hotel Galaxy.Harian/Mungguan.Hub. 0853 9964 0234

ELITA PROPERTY DijualtanahdipusatkotaManadoLT.3000 &4000m2. Harga Mena-rik.Hub.0851 0136 9886/0812 4288 4555

Dikontrakkan rmh mewah Manimbang 5KT,5KM,AC,Garasi 2 mobil,halaman luas parkir muat 10 mobil.Harga menarik. Hub: 0851 0136 9886/0812 4288 4555 Dikontrakkan rmh blkng RS Kan-dow Malalayang,2KT ada kamar mandi dlm,perabot,garasi, PAM, sumur.Harga 17,5jt/thn. Hub. 0851 0136 9886/0812 4288 4555 Dijual tanah Manimbang LT.400 / 3200/1Ha,view laut kota Manado.Harga bagus.Hub: 0851 0136

9886 / 0812 4288 4555

LOWONGAN KERJA

SEWA EXCAVATOR

SOLID GROUP Perusahaan di bidang Jasa Keuangan membutuhkan KONSULTAN ANA-LIS. Benefit: Gaji pokok,Reward,Bonus.Ketentuan : Pria/ Wanita min.

18thn,pend.min.SMU/SMK.Walk

Excavator mini.

Hub.0813 4033 9205 Valent.

KOST TERIMA KOST HARIAN / mingguan / bulanan.Full AC,TV,Fasilitas Lengkap.

Dikontrakkan 2 ruangan kantor depan PJR Samrat.Hub.0852 4088 6111/0811 436 111

SALESMAN DICARI/DIBUTUHKAN Salesman..

Usaha Dibidang Hp, Accessories elektronik dll mempunyai motor untuk kota Manado. Hub. 0811430115

Interview Senin ~ Jumat ( 09.00~15.00) CP:CAHYO (0823 4525 7712)

SPA & MASSAGE EXOTIC SPA MENGHADIRKAN LAYANAN PIJAT PANGGILAN KHUSUS KE HOTEL DENGAN TENAGA WANITA BERSIH, CANTIK,MUDA ,PROFESIO-NAL,RAMAH & SOPAN.PASTI PUAS & TIDAK KECEWA. HUB: 0823 4788 8621

JUAL PAJEKO DIJUAL KAPAL IKAN ( PAJEKO) SIAP PAKAI.Spek ukuran P:21m

/ Lebar : 4 m (body baru),pukar/ jaring 250x50m,mesin 2x40PK mu-lus,wings,genset,alcon,surat ijin lengkap.Harga 215jt NEGO.Hub.0852 9872 9467 / 0813 5602 1185

HEWAN PELIHARAAN JUAL ANJING RAS,GOLDEN,SHITZU,HERDER, PUDLE,DLL.HP.0853 9753 2787 / 0853 9494 2829.TONDANO

KAMIS 23 MARET 2017 NOMOR 3191 TAHUN XI

HARGA Langganan: Rp. 50.000,-/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) NO REK: 001 01.52.000663-1 Bank Sulut a/n PT. Sulut Lestaripress ALAMAT: Mega Smart VIII No.7 Kawasan Mega Mas Boulevard Manado, Telp (0431) 841060, Fax: (0431) 841071

Surat Kabar Harian Berpikir dan Berbuat

IBUKOTA

PARPOL

Akhir Maret 2017, Muscab Demokrat se-Sulut dipusatkan di Manado Malalayang—Pada 11 Maret 2017 lalu, pengurus DPD Partai Demokrat Sulut di bawah komando DR GS Vicky Lumentut (GSVL)

telah dilantik Sekjen DPP Partai Demokrat DR Hinca Panjaitan di lapangan Sparta Tikala, disaksikan ribuan masyarakat Sulut.

KETENAGAKERJAAN Van Bone: Harusnya perusahaan menyerap tenanga kerja lokal SEMAKIN banyaknya pusat perbelanjaan yang dibuka di Manado, tentunya semakin menciptakan terbukanya dan menambah lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, Ketua Dekot NOORTJE Van Bone.

Manado Noortje Van Bone mengimbau kepada para pengusaha dan perusahaan yang beroperasi di Manado untuk lebih memberdayakan tenaga kerja (naker) lokal daerah daripada tenaga kerja dari luar daerah.

“Jika saya melihat banyak perusahaan yang lebih memilih para pekerjanya dari luar Manado, seperti pulau Jawa. Padahal, seharusnya mereka menyerap tenanga kerja lokal atau putra asli daerah yang tidak kalah bersaing,” kata Van Bone, Rabu (22/3) kemarin.

Selain itu, dirinya juga meminta agar instansi terkait terutama Dinas Tenaga Kerja, harus memnerikan proteksi terhadap persoalan ini dan member ruang bagi tenaga kerja lokal.

"Saya meminta Pemkot, lebih tingkatkan pengawasan, ini harus diperhatikan bersama," tandas Van Bone.(eren)

KELURAHAN BENGKOL Mudahkan warga, jemput sampah RT MENUNJANG program Pemkot Manado untuk terus menciptakan Manado yang bersih aman dan nyaman, Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, rutin membersihkan seluruh wilayah lingkungan yang ada.

Lurah Jusuf Therok mengatakan, meskipun tenaga penyapu jalan yang ada hanya satu orang, pihaknya tetap terus memantau lokasi.

“Seminggu sekali kita menyisir wilayah menggunakan motor sampah untuk mengecek di wilayah mana saja yang harus dibersihkan secara teratur. Bahkan melakukan kerja bakti massal yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” kata dia.

Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mengumpulkan sampah rumah tangga di depan mereka masing-masing.

“Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan masyarakat agar tidak perlu repot lagi membuang sampah sembarangan. Jadi setiap pagi petugas maupunkepala lingkungan menjemput sampah tersebut,” tandas Therok.(eren)

Kini, DPD Partai Demokrat Sulut sementara diperhadapkan dengan persiapan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat 15 Kabupaten/Kota se-Sulut.

Rencananya ada dua opsi helatan politik ini, yakni Muscab dibagi dua kloter atau digelar secara bersamaan. Tujuan utamanya me-

milih Ketua DPC Partai Demokrat.

“Muscab bisa dilaksanakan secara bersamaan 15 DPC atau bisa juga setengahnya dulu kemudian setengahnya lagi. Tinggal DPC mana yang paling siap menggelar Muscab,” ujar GSVL di kediamannya, Godbless Hill Malalayang. Adapun pelak-

sanaannya, akhir Maret 2017 atau awal April 2017. “Yang pasti April nanti semua DPC sudah menggelar Muscab,” ungkap Walikota Manado ini.

Sementara pelaksanaannya berbeda dengan sebelumsebelumnya, dimana sesuai arahan DPP Partai Demokrat dipusatkan di Ibukota Provinsi. “Artinya Muscab 15

Kabupaten/Kota ini dilaksanakan di Manado,” tukas GSVL, seraya mengatakan bahwa pelaksanaan Muscab ini harus berjalan demokratis tanpa ada intervensi dari siapapun. “Silahkan kader sebagai pemilik suara (pengurus PAC, red) untuk memilih siapa Ketua DPC-nya,” tandas GSVL.(dewe)

KETUA DPD Partai Demokrat Sulut, GS Vicky Lumentut.

Jangan ada pegawai yang hambat pelayanan perizinan Tikala—Walikota Manado DR GS Vicky Lumentut (GSVL), Rabu (22/3) siang kemarin, secara tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Manado, komplek Kantor Walikota Jl Balaikota Tikala. Tujuannya, untuk memastikan pelayanan publik kepada masyarakat Manado berjalan dengan baik.

Dalam sidak tersebut, Walikota GSVL langsung mengecek sistem pelayanan perizinan yang sering dikeluhkan masyarakat. Dirinya berharap, agar pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas. "Jangan ada pegawai di Pemerintah Kota Manado yang menghambat proses pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan perizinan harus jelas kapan selesainya.

Karena itu, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat," saran Walikota GSVL dengan nada serius.

Orang nomor satu di Manado itu meminta petugas di kantor DPM-PTSP, agar bisa melayani masyarakat dengan sebaik mungkin tanpa pungutan liar (pungli).

"Silahkan layani masyarakat

Sering dikeluhkan masyarakat, Walikota sidak kantor DPM-PTSP

SEBELUM masuk kantor DPM-PTSP, Walikota GS Vicky Lumentut sempat menjemput para warga yang akan mengurus perizinan Rabu (22/ 3) siang kemarin.(foto: ist)

dengan sebaik mungkin, jujur dan bertanggung-jawab.

Jangan sampai ada laporan adanya Pungli di instansi ini," tukas Walikota GSVL. Lanjut dikatakan Walikota dua periode itu, aktiftas

Dishub-Polisi siapkan armada angkut penumpang cana menggelar aksi demo dengan cara mogok “mancari”. Sopir dan pengusaha angkot bersepakat menggelar aksi unjuk rasa damai dengan mogok operasi angkutan umum selama sehari penuh.

Melalui surat edaran DPC Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Manado bersama kerukunan sopir-sopir angkot se-Manado, pengurus AKDP Sulut, pengurus Taxi Blubird dan Dian Taxi, menghimbau agar seluruh angkutan umum tidak beroperasi. Aksi mogok operasi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pengoperasian angkutan berbasis online seperti Go-Car, Go-Jek, maupun dan taxi gelap. Dengan adanya aksi ini, dipastikan ribuan penumpang akan terlantar. Karena itu, instansi terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) dan pihak Kepolisian, telah mengantisipasinya dengan menyiapkan armada berupa bus maupun kendaraan jenis lainnya.

Baca: Dishub ( Halaman 10 )

NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)

langsung memantau kegiatan kita melalui Cerdas Command Center yang kita miliki saat ini. Jadi jangan cobacoba lagi, untuk melakukan hal-hal yang merugikan pelayanan ke masyarakat

termasuk adanya pungli.

Silahkan bekerja dengan baik, dan layani masyarakat sesuai aturan yang ada," tandas Walikota GSVL kepada sejumlah pegawai yang ada.(dewe)

PKK Manado Juara lomba LBS & Posyandu Tingkat Provinsi Sulut

DEMO SOPIR ANGKOT

Lawangirung—Kamis (23/3) hari ini, ratusan sopir angkutan umum dalam kota (angkot) atau mikrolet beren-

kegiatan di Pemkot Manado sekarang ini terpantau lewat Cerdas Command Center termasuk layanan publik.

"Kita ingin layanan publik kita berjalan dengan baik, sehingga masyarakat bisa

Runtuwene: Ini prestasi yang membanggakan bagi masyarakat

SEKRETARIS TP-PKK Manado Treis Mailangkay-Mamahit mewakili Ketua TP-PKK Manado Julyeta Lumentut-Runtuwene saat menerima piala dari Ketua TP-PKK Provinsi Sulut Rita DondokambeyTamuntuan.(foto: ist)

Teling—Prestasi membanggakan diraih TP-PKK Manado yang diketuai Prof DR Julyeta PA LumentutRuntuwene MS DEA dalam lomba Lingkungan Bersih Sehat (LBS) dan lomba Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Provinsi Sulut. Lomba ini dilaksanakan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ke-45 dirangkaikan dengan pelantik-

an pengurus TP-PKK Provinsi Sulut Periode 20172022 itu.

Dan TP-PKK Manado yang diwakili TP-PKK Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang, berhasil mendapat Juara I Tingkat Provinsi.

"Ini adalah prestasi yang membanggakan bagi Tim Penggerak PKK Manado dan masyarakat secara umum.

Dari tiga lomba yang dilak-

sanakan Manado berhasil sebagai Juara 1 Lomba Lingkungan Bersih Sehat dan Juara 1 Posyandu tingkat Provinsi Sulut yang diwakili oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang," ujar Runtuwene melalui Sekretaris TP-PKK Manado Treis Mailangkay-Mamahit.

Baca: Runtuwene ( Halaman 10 )

KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com

KAMIS 23 MARET 2017 NOMOR 3191 TAHUN XI

B 1. Alice in Wonderland (2010) Pendapatan kotor: Rp 13 triliun SEJAUH ini film Alice in Wonderland berhasil menjadi film live action Disney tersukses yang pernah dibuat. Film yang dibintangi Mia Wasikowska, Anne Hathaway, dan Johnny Depp ini berhasil mengantongi pendapatan sebesar Rp 13 triliun. Keuntungan film yang rilis pada 2010 tersebut ditaksir bernilai hampir 7 kali lipat dari biaya produksi filmnya.

2. THE JUNGLE BOOK (2016) PENDAPATAN KOTOR: RP 12 TRILIUN

derland, keuntungan film The Jungle Book bernilai 6 kali lipat dari biaya produksi filmnya.

3. MALEFICENT (2014) PENDAPATAN KOTOR: RP 10 TRILIUN Di posisi ketiga ada film garapan Robert Stromberg yang berjudul Maleficent. Film yang diadaptasi dari dongeng klasik, Sleeping Beauty ini berhasil mengantongi pendapatan sekitar Rp 10 triliun dari penayangan globalnya. Film tersebut dibintangi Angelina Jolie dan Elle Fanning yang menghabiskan biaya produksi sebesar Rp 2 triliun.

Film The Jungle Book menyusul di posisi kedua dalam daftar film live action Disney terlaris. Film yang diadaptasi dari dongeng karangan Rudyard Kipling itu berhasil mengumpulkan pendapatan fantastis hingga Rp 12 triliun.

Bersaing tipis dengan Alice in Won-

4. CINDERELLA (2015) PENDAPATAN KOTOR: RP 7 TRILIUN

5. ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS (2016) PENDAPATAN KOTOR: RP 4 TRILIUN Film Alice Through the Looking Glass semakin mengukuhkan eksistensi Disney dalam menggarap film-film fantasi berformat live action.

Meski tidak sesukses film pertamanya, namun sekuel film Alice in Wonderland ini setidaknya berhasil meraih pendapatan sebesar Rp 4 triliun. Dengan raihan pendapatan tersebut, keuntungan film ini ditaksir bernilai 2 kali lipat dari biaya produksi filmnya.

Selanjutnya ada film Cinderella yang masuk di posisi keempat dalam daftar film live action Disney terlaris. Film yang diadaptasi dari dongeng klasik Cinderella itu sukses meraih pendapatan sebesar Rp 7 triliun

Billy Syahputra

Terseret Narkoba?

ADIK mendiang Olga Syahputra, Billy Syahputra disambar gosip yang mengejutkan barubaru ini. Menurut kasakkusuk di kalangan wartawan, ia tersandung kasus narkoba. Benarkah? Budi Waseso selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pun ikut menanggapi isu tersebut.

Namun, sayangnya ia secara tegas membenarkan ataupun membantah.

“Jangan lihat kabar, nanti lihat pastinya.

Kalau info belum ada bukti yang akurat ya kita nggak boleh,” ujar Budi saat ditemui di RSCM, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (22/3).

dengan budget produksi sebesar Rp 1 triliun. Film berformat live action ini dibintangi oleh Cate Blanchet, Lily James, dan Richard Madden.

Budi menyatakan bahwa Billy belum terbukti terkena narkoba. “Nanti berbahaya buat yang bersangkutan.

Kasihan, dia belum terbukti udah dihukum duluan,” tambahnya. Selain itu, komedian yang terkenal berkat almarhum kakaknya ini mulai jarang tampil di dunia hiburan.

“Ya itu kan siapa saja bisa. Tapi jangan dilihat dari status dia sebagai artis. Siapa saja bisa kena,” ujarnya diplomatis.

Budi berharap bahwa tidak ada lagi artis yang ditangkap karena kasus narkoba. “Kami berharap narkotik ini tidak menyasar kepada seluruhnya.

Semua harus paham bahwa narkoba ini berbahaya. Ini juga dapat menghancurkan bangsa,” tuntasnya. Sementara, pihak Billy sendiri sejauh ini belum bisa dimintai konfirmasinya secara langsung. Billy kabarnya baru angkat bicara soal isu ini lewat manajemennya, Kamis (22/3) besok.(deth)

NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)

IOSKOP Indonesia kembali kedatangan film garapan Disney yang berjudul Beauty and the Beast. Film berformat live action ini diadaptasi dari dongeng legendaris, A Tale as Old as Time yang juga pernah difilmkan dalam format animasi pada 1991.

Kesuksesan filmnya menginspirasi Disney untuk membuat versi live actionnya yang dibintangi oleh Emma Watson, Dan Stevens, dan Luke Evans. Film Beauty and the Beast tayang di Indonesia pada 17 Maret 2017, bersamaan dengan jadwal tayangnya di Amerika Serikat.

“Disney semakin gencar menggarap filmfilm berformat live action. Kali ini giliran kisah Beauty and the Beast yang membuat banyak orang penasaran. Dengan memasang Emma Watson sebagai karakter utama, bukan tidak mungkin Beauty and the Beast akan menyusul kesuksesan filmfilm live action Disney yang lain,” ungkap Sudhir Syal, Co-Founder & Director BookMyShow Indonesia.

Dengan kesuksesan film-film Disney berformat live action, berikut BookMyShow sajikan 5 daftar film live action terlaris yang pernah diproduksi Disney, dilansir dari Box Office:

Selamat Ulang Tahun, GIGI! TIDAK terasa, usia 23 tahun kini sudah ditapaki GIGI. Untuk ukuran sebuah grup musik, usia tersebut memang sudah tidak muda lagi.

Hal itu juga diakui sang vokalis, Armand Maulana. Kepada detikHOT, Rabu (22/3), ia mengatakan banyak hal menarik yang sudah dilalui bersama bandnya. “Nggak kebayang waktu dulu gue bikin band ini, sekarang GIGI sudah sampai sini dan terus berkarya. Kita

bersyukur kita menjadi band yang terus berkarya sampai sekarang, bukan yang mati segan hidup tak mau,” ucap Armand. Semakin banyak jumlah usia, menurut Armand bukan semakin mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan demi GIGI bisa terus berjalan.

Salah satunya adalah musik yang harus terus berkembang. Ia mengaku banyak GIGI KIta, sebutan penggemar GIGI, yang ingin band a s a l Bandung itu tetap seperti warna musik yang dulu.

“Tapi saat kita rilis ‘My Facebook’ itu nyatanya banyak banget penggemar baru. Bisa ribuan, bahkan mungkin jutaan. Awalnya GIGI Kita juga banyak yang

kurang suka dengan lagu itu, tapi kita memang harus update,” papar suami Dewi Gita itu.

Untuk merayakan hari spesial ini, GIGI berencana untuk menggelar sebuah acara yang bisa disaksikan live streaming di gigibandofficial.com dan akun Facebook Shoe Maker Studios. Acara tersebut bakal dimulai pada 19.00 WIB. “Untuk lagu dikit sih, nggak akan banyak, untuk durasi 1 jam paling 10-12 lagu. Paling lagu-lagu di tiap era aja, seperti Baron, Opet dan yang lainnya. Ada juga lagu yang jarang banget kita bawain di off air,” kata Armand.

Lebih lanjut, Armand pun berharap bisa terus berkarya bersama GIGI dalam waktu yang lama. “Kita bisa terus berkarya, selalu ada yang baru jadi tidak hanya menjadi living legend yang dikenal karena segan saja,” tandasnya.Selamat ulang tahun, GIGI!(deth)

KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com

10 KAMIS 23 MARET 2017 NOMOR 3191 TAHUN XI

TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA

Primadona baru di Utara Manado

TAMAN Hutan Raya Gunung Tumpa merupakan Wilayah konservasi kawasan hutan lindung yang ada di Manado. Letaknya berada di Kelurahan Tongkeina, Meras dan Molas, Kecamatan Bunaken. Tempat ini berada di perbukitan Tongkaina, yang memiliki tinggi sekitar 700 meter di atas permukaan laut.

Tempat ini pernah dipakai untuk mengadakan lomba paralayang yang diikuti oleh banyak peserta.

Lama perjalanan hingga sampai ke tempat wisata ini memerlukan waktu sekitar 1 jam. Dan jarak yang ditempuh dari pusat kota sampai ke tempat wisata ini kira-kira 11 kilometer.

Perjalanan memerlukan waktu sekitar 20 menit untuk bisa sampai di puncaknya, ini dikarenakan kondisi jalan masih belum diaspal (alias masih jalan tanah), disebabkan masih dalam proses

pembangunan. Disarankan bagi yang ingin menaiki bukit ini dengan kendaraan agar berhatihati Saat sampai di gerbang Gunung Tumpa, kita wajib lapor kepada pihak satpam, untuk mengisi buku tamu. Untuk jam buka tempat wisata ini, dibuka sekitar jam 8 pagi dan tutup sekitar jam 5 sore. Untuk sementara, karena mungkin masih dalam pembangunan, maka bagi pengunjung yang ingin masuk, belum dikenakan biaya apapun.

Kita berharap proses pembangunan tempat wisata yang baru ini dapat berjalan dengan lancar, agar para wisatawan nyaman mengunjungi daerah wisata ini, karena tentunya memiliki potensi yang begitu besar bagi kemajuan pariwisata Sulawesi Utara, terutama Manado.(tmsb)

MINAESA tomohon Linmas ramaikan HUT Pol PP ke-67

MINAHASA, TOMOHON, MINUT, MINSEL, MITRA BITUNG

PEMKOT Tomohon melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tomohon melaksanakan kegiatan lomba Pasukan Baris Berbaris (PBB) dalam rangka HUT Pol PP ke-67, HUT Linmas ke-55 dan HUT Pemadam Kebakaran ke-98 yang dilaksanakan di kantor Walikota Tomohon, Rabu (22/3) kemarin.

Walikota Tomohon Jimmy F Eman, SE.Ak yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold V Lolowang MSc dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan ini mengucapkan selamat HUT kepada Satpol PP ke-67, HUT Perlindungan Masyarakat ke-55 dan selamat HUT Damkar ke-98, kiranya akan semakin maju, handal, berwibawa dan dipercaya masyarakat sebagai bagian dari aparatur penegak disiplin, pengayom dan pendorong bagi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam lingkup dinas instansi pemerintah dan didalam masyarakat pada umumnya.

Baca: Linmas ( Halaman 12 )

minahasa JWS: ASN wajib ikut program Text Amnesti

BUPATI Minahasa dengan kepala KPP Pratama Kota Bitung.(foto: ist)

GUNA mengikuti Tax Amnesti atau pengampunan pajak, Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi, Rabu (22/3) kemarin, langsung mendatangi KPP Pratama Kota Bitung sekira pukul 11.45 Wita dan disambut Kepala KPP Pratama Kota Bitung, Abdon Budianto Situmorang.

Usai melakukan Tax Amnesti, JWS panggilan akrab Bupati Minahasa ini, langsung mengintruksikan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Minahasa, termasuk seluruh pejabat untuk mengikuti langkah dirinya melakukan Tax Amnesti.

“Pernyataan ini saya katakan sangat berguna, sebab rugi kalau kita tidak mengikuti program ini apalagi ASN. Maka dari itu sebagai contoh awal Bupati membuka jalan terlebih dahulu. Program pengampunan pajak atau tax amnesty periode III telah dimulai sejak 3 Januari hingga 31 Maret 2017 dan program ini merupakan periode terakhir tax amnesty dengan tarif tebusan 5%,” pungkasnya.

Sementara Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya akan konsisten untuk menerapkan Pasal 18 UndangUndang (UU) Tax Amnesty kepada wajib pajak yang tidak mengikuti program tax amnesty ini.

“Apabila Direktorat Jendral Pajak menemukan harta wajib pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) dan wajib pajak tidak mengikuti amnesti pajak, maka harta tersebut akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak dengan tarif normal,” tutup Hestu.(erbe)

minut Wakapolres: Jangan terpancing dengan isu penculikan anak WARGA Sulut dimana khususnya Minut, mulai ramai membicarakan isu soal penculikan anak yang akan dijual organ tubuhnya dengan nilai yang cukup fantastis. Namun, pemberitaan tersebut ternyata hanya hoax atau tidak benar sehingga warga diminta jangan ikut mempercayai kabar berita tersebut. “Berita isu penculikan anak yang belakangan ini beredar tidak betul. Itu berita hoax yang sudah meresahkan masyarakat. Kami mengimbau masyarakat dan para orang tua tidak percaya begitu saja dengan berita menyesatkan ini,” ujar Kapolres Minut AKPB Eko Irianto SIK melalui Wakapolres Kompol Joice Wowor, Rabu (22/3) kemarin.

Namun demikian, menurut Wowor, masyarakat dan orang tua diminta tetap waspada menjaga anakanak mereka agar terhindar dari berbagai ancaman dan bahaya. “Kami imbau orang tua dan guru-guru tetap waspada, mengawasi dan terus mendampingi anak-anaknya,” ungkapnya.

Menurutnya sampai saat ini belum ada kasus penculikan anak terjadi di Minut. Kalau pun ada yang mencurigakan di tengah lingkungan, masyarakat lebih baik langsung melaporkan ke kepolisian atau pemerintah setempat dan jangan sampai main hakim sendiri. “Kami sudah melakukan sosialisasi terkait isu penculikan anak ini dengan mengerahkan Babinkamtibmas ke sekolah-sekolah, masyarakat. Kami juga meminta sekolah-sekolah menggiatkan pengamanan swakarsa dan desa-desa terus menggiatkan Siskamling, tamu wajib lapot 1X24 jam,” tambah Wowor.(gebe)

11

PKH Minut tidak lagi dalam bentuk uang Pemerintah siap kerjasama dengan Bulog

LOMBA PBB diikuti Linmas Tomohon meriah.(foto: ist)

KAMIS 23 MARET 2017

Airmadidi—Pada tahun 2017 ini, bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan disalurkan oleh pemerintah bagi keluarga sasaran, tidak lagi dalam bentuk uang. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Minut, Cakrawira Gundo kepada wartawan, Rabu (22/3)

kemarin. “Tahun ini tidak ada lagi penyaluran dalam bentuk uang tapi bahan kebutuhan pokok masyarakat. Ini sudah diuji coba di sejumlah daerah di Indonesia,” ujar Gundo dibenarkan oleh Koordinator PKH Minut, Ramli Laani.

Dijelaskannya, penyaluran bahan ini tidak akan menggunakan jasa kantor Pos. Tetapi penyaluran

PEMBANGUNAN

Komisi C Dekot sorot soal tender Dinas PU Bitung—Ketua Komisi C Dekot Bitung, Superman Gumolung terlihat berang pada Rabu (22/3) kemarin saat menemui wartawan di Gedung Dewan Bitung. Dirinya menyampaikan jika Dinas Pekerjaan Umum (PU) sampai saat ini belum pernah melaporkan proses tender proyek. “Semua fasilitas umum di kota Bitung sudah mulai rusak, namun kenapa sampai saat ini Pemkot Bitung belum juga melakukan proses tender, nanti jika ada proyek yang terlambat menjadi alasan adalah keterlambatan proses tender,” ungkapnya.

Dia pun merasakan adanya proyek yang ditutuptutupi alias proyek siluman. “Sampai saat ini kami di dewan belum menerima laporan apapun soal proses terder seharusnya sudah ada surat yang dikirimkan kepada kami soal ini, apa saja yang akan ditender dan siapa pemenang tendernya,” ungkap Gumolung.

Dirinya sempat mengancam Kepala Dinas PU jika hal ini tidak dilaporkan secara resmi, maka dia akan menguliti satu persatu proyek di Bitung.

“Indikasi adanya proyek siluman sudah mulai kelihatan. Saya masih ada 2 tahun setengah di dewan, maka selama itu pula akan saya kritisi terus proses tender yang tidak transparan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Bitung, Rudy Tenock saat dikonfirmasi mengatakan jika untuk proses lelang proyek tersebut sementara dilakukan. “Proyek tender ini masih dilakukan dan yang melakukan itu adalah pihak LPSE, lewat lelang online,” ungkapnya.

Dia pun menjamin jika tidak ada proyek yang akan terlambat karena sistim telah dibuat agar pekerjaan tetap sasaran dan tepat waktu,” ungkapnya seraya mengatakan kalau ada 56 paket proyek yang dilelang pemkot Bitung.(wepe)

KEMBANGKAN CABE

menggunakan rumah milik salah satu peserta PKH di setiap wilayah masing-masing.

“Nantinya pemerintah akan menunjuk Bulog untuk kerjasama menyalurkan bahan kebutuhan pokok ini. Sebab kantor Pos sudah tidak lagi bisa menyalurkan bantuan PKH karena masa kontrak yang ditender sudah habis,” kata Gundo.

Ditanya kapan program baru ini akan diterapkan di Minut pada penyaluran PKH tahap pertama, Koordinator PKH Minut Ramli Laani mengatakan jika itu masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Sebab beberapa daerah di Indonesia sudah mulai melakukan program ini. “Kita tunggu saja juknisnya dari pemerintah pusat. Namun biasanya, launching program ini jika untuk Pulau Sulawesi akan di mulai dari Makassar,”

ungkapnya.

Pada bulan Februari 20017, pemerintah sudah menyalurkan dana PKH bagi sekitar 4.697 penerima. Penyaluran ini merupakan tahap 4 untuk program PKH tahun 2016 kemarin. Bahkan jumlah penerima setiap tahap penyaluran akan berubah-ubah.

“Penyaluran tahap 4 pada bulan Februari kemarinmasih dalam bentuj uang, namun berikut sudah dalam bentuk barang,” tambahnya.(gebe)

BENCANA ALAM

8 rumah di Sapa Timur terendam air

BANJIR yang menggenangi rumah warga di Desa Sapa.(foto: citra/sk)

Amurang—Hujan deras yang melanda Kabupaten Minsel dan wilayah sekitarnya beberapa hari ini, mengakibatkan beberapa rumah di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga tergenang air setinggi lutut orang dewasa. “Air setinggi lutut kaki orang dewasa menggenangi rumah warga. Kejadian tersebut dikarenakan posisi rumah warga yang rendah sehingga air hujan

memenuhi halaman bahkan sampai masuk ke dalam rumah. Ini juga dikarenakan drainase yang buruk sehingga tidak bisa menampung air,” kata Irham warga Desa Sapa.

Hukum Tua Desa Sapa Timur, Ronny Lengkey kepada wartawan membenarkan hal tersebut. “Kejadian ini sudah berlangsung berulang kali, setiap hujan besar setidaknya ada 8 rumah terendam

air. Air ini biasanya berasal dari Desa tetangga dan juga akibat luapan air sungai di dekat rumah tersebut,” tukas Lengkey. Diakuinya, kejadian ini belum sempat dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel. “Untuk sementara waktu, warga yang rumahnya terendam air mengungsi di rumah saudara mereka masing-masing,” pungkasnya.(try-31)

SOSIALISASI PROGRAM PLP2IP

Tomohon genjot pemerataan pembangunan infrastruktur

Kementan dan Distarnak Sulut kunjungi Minsel Amurang—Program Nawacita Presiden bidang pertanian yang disinergikan dengan program Pemerintah Propinsi OD/SK “Gerakan Rica Rumah (GRR)” diimplementasikan dengan baik Bupati Cristiany Eugenia Paruntu SE dan Wabup Frangky Donni Wongkar SH dengan mengajak masyarakat memberdayakan lahan kosong menjadi lahan pertanian untuk ditanami cabai/rica, ternyata menantang pihak Kementerian Pertanian (Kementan) RI dengan datang berkunjung ke Minsel.

Tim Kementan RI bersama Dinas Pertanian dan Peternakan (Distarnak) Sulut didampingi Kadis Pertanian Minsel Frans Tilaar serta para Kabid melakukan peninjauan di lokasi penanaman cabai di Minsel yang diolah salah satu kelompok tani yang berlokasi di kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang, Rabu (22/3) kemarin.

Kadis Pertanian Minsel, Frans Tilaar mengaku bahwa pengembangan tanaman cabai/rica di Minsel boleh berhasil karena didukung sepenuhnya oleh Bupati dan Wabup Minsel dalam memberikan motivasi kepada petani secara khusus para kelompok tani. “Bahkan juga berkat upaya kedua pemimpin ini para petani boleh terbantu melalui bibit, pupuk, serta alat pertanian untuk bercocok tanam. Hal ini mendapat apresiasi pihak Kementan RI bersama Distarnak Sulut dengan melakukan peninjauan langsung kelokasi penanaman cabe/rica,” ujar Tilaar.

Selain itu pihak Kementerian Pertaniantan RI juga hendak memastikan percepatan pelaksanaan kegiatan hortikultura yang akan dilakukan di Minsel pada tahun ini,”pungkas Tilaar.(try-31)

SOSIALISASI dipimpin Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tomohon Dra Truusje Kaunang.(foto: ist) Tomohon—Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Daerah Kota Tomohon menyelenggarakan sosialisasi program Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk dan Infrastruktur Perkotaan (PLP2IP) Kota Tomohon.

Sosialisasi ini diadakan di Balai Pertemuan Umum Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara dan dibuka oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tomohon Dra Truusje Kaunang.

Penegasan Walikota Tomohon melalui Kaunang mengatakan, bahwa PLP2IP diadakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) penunjang yang ada dalam kehidupan masyarakat Kota Tomohon khususnya dalam penataan lingkungan pemukiman penduduk sehingga dapat tertata menjadi lebih baik.

“Adapun program kegiatan ini terbagi dalam empat jenis pekerjaan yaitu, pembuatan saluran air/drainase,

pembuatan jalan setapak, rehabilitasi jaringan air bersih dan pembuatan talud. Program kegiatan ini dimaksud agar terlaksananya pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap kelurahan yang ada di Kota Tomohon yang tidak terjangkau oleh proyek skala besar,” terang Walikota.

Lanjutnya, ini seiring dengan komitmen Pemerintah Kota Tomohon yang ada dalam APBD Kota Tomohon tahun 2017 yang telah mengalokasikan dana sebesar Rp4.386.300.000 untuk 44 Kelurahan yang ada di Kota Tomohon dan masing-masing kelurahan mendapat dana Rp94.000.000 yang merupakan dana stimulan bagi setiap kelurahan untuk pembangunan infrastruktur penunjang.

“Program kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk merangsang mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat kelurahan dalam meningkatkan daya tanggap msayarakat dalam pengembangan

pembangunan infrastruktur di lingkungan pemukiman secara terpadu, sehingga tersedianya pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kuncinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Daerah Kota Tomohon Max M. Mentu, SIP. MAP., dalam laporannya mengatakan bahwa Sosialisasi Program Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk dan Infrastruktur Perkotaan (PLP2IP) Kota Tomohon ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman teknis pelaksanaan pekerjaan PLP2IP tahun 2017 kepada Lurah, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Fasilitator.

Sosialisasi ini dihadiri juga oleh Kepala Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Tomohon Ivonne Palit ST, Para Camat dan Lurah se-Kota Tomohon, Tim fasilitator dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) se-Kota Tomohon.(teem)

PENDAPATAN DAERAH

PAD Minut baru 18,97 persen Airmadidi—Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Minut hingga posisi Maret ini baru terealisasi Rp10.190.

911.304 atau 18,97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp53.719.527.251. Hal itu dikatakan Kaban Keuangan Minut Robby Parengkuan SH dalam rapat sosialisasi pendapatan daerah yang melibatkan semua SKPD Pemkab Minut, Rabu (22/3) kemarin, di lantai 3 kantor Bupati Minut. “PAD

pada bulan Januari sebesar Rp2.592.410.334, lalu Februari Rp4.138.302.471 dan bulan Maret Rp3.460.198.499 sehingga total keseluruhan sebesar Rp10.190.911.304,” jelas Parengkuan.

Dirincikan Parengkuan, dalam PAD tersebut terbagi atas 4 pendapatan yakni pajak daerah, retribusi daerah yang dikumpulkan dari masingmasing SKPD jajaran Pemkab Minut, hasil pengelolahaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli aerah yang sah.

“Untuk realisasi Pajak daerah sampai posisi bulan Maret sudah 19,36% atau Rp5.825.302.668, lalu retribusi daerah Rp3.541.889.473 atau 24,29% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sudah 9,63% atau Rp823.719.163. Sementara untuk hasil pengelolahaan kekayaan daerah yang

KEGIATAN sosialisasi pendapatan daerah yang dilaksanakan di kantor Bupati Minut.(foto: ist)

dipisahkan belum ada realisasi dari target Rp500 juta,” rinci Parengkuan.

Plt Sekda Minut Arnoldus Wolajan SSTP saat membuka kegiatan ini meminta agar

seluruh SKPD yang hadir bisa memaksimalkan pendapatan daerah. “Kita harus lebih jeli melihat potensi-potensi mana yang bisa menjadi pendapatan daerah,” katanya.(gebe)

MINAESA MINSEL Rindengan hadiri bimtek di KemenPAN-RB

MINAHASA, TOMOHON, MINUT, MINSEL, MITRA BITUNG

Rp17,14 miliar bayar gaji tenaga kontrak Mogi: Ada ketentuan kewajiban yang dilakukan tenaga kontrak

SEKDAKAB Minsel, Drs Danny Rindengan MSi bersama Kabag Ortal Franky Mamangkey saat mengikuti Bimtek di KemenPAN-RB.(foto: ist) SEKDAKAB Minsel Drs Danny Rindengan MSi mengikuti bimbingan teknis Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2017 yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB). “Kementerian PAN- RB menargetkan pada tahun 2017 ini, seluruh sistem pengaduan pelayanan publik milik pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat terhubung atau terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduam Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang saat ini dikelola Kementerian PAN-RB,” ujar Rindengan mengulang pernyataan Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa.

Acara Bimtek yang digelar sebagai bentuk upaya Kementerian PAN-RB dalam membantu Pemerintah di daerah menyelesaikan persoalan pengelolaan pengaduan, serta mendorong para pimpinan daerah agar menghubungkan sistem pengelolaan pengaduan masing-masing dengan sistem LAPOR-SP4N yang saat ini dikelola Kementerian PAN-RB. Dikatakannya pelaksanaan Bimtek bertujuan agar pejabat fungsional yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengaduan pelayanan publik dapat berjalan normal kembali. “Dengan begitu kita bisa mencapai sasaran yang diharapkan yaitu keterhubungan dan aktivasi serta user dan pasword bagi admin dan pejabat penghubung,” jelasnya. Pelaksanaan Bimtek ini sendiri bertempat di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta sejak aelama dua hari yakni Selasa (21/3) hingga Rabu (22/3) kemarin. Ikut bersama Sekdakab Minsel Danny Rindengan yakni Kabag Ortal Franky Mamangkey.(try-31)

MITRA Dana BOS triwulan 1 mulai disalurkan Diknas PEMKAB Mitra melalui Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Mitra, saat ini sudah memulai penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan I. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Diknas Mitra Djely Waruis belum lama ini. Dikatakannya, pihaknya sudah memulai menyalurkan Dana BOS untuk triwulan I di sekolah-sekolah yang ada di Mitra. “Saat ini sudah sekitaran 50-an persen yang sudah melakukan pencairan dana BOS triwulan I,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, saat ini untuk mekanisme pencairan BOS pihak sekolah haruslah menyediakan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang merupakan hasil musyawarah dari komite, dewan guru serta orangtua murid yang ada. “Tahun ini RKAS wajib input di Simda tidak seperti tahun tahun sebelumnya, makanya RKAS harus dipersiapkan sebaik mungkin agar bisa melakukan pencairan,” jelasnya.

Dirinya juga mengatakan, hingga Senin (20/3) lalu, sudah hampir 50 persen dari 116 sekolah baik SD dan SMP yang telah melakukan pencairan dana BOS, dikarenakan sekolah tersebut telah menyediakan persyaratan yang diperlukan. “Selain RKAS, SK Bendahara dan SK rekening juga jadi syarat, itu yang akan kami (Dinas Pendidikan, red) validasi untuk diberikan rekom ke bidang anggaran,” tuturnya.

Lebih lanjut dirinya juga mengatakan, di triwulan pertama ini pihak sekolah berhak mencairkan 20 persen dari total Rp16.202.000.000 dana BOS untuk 116 sekolah yang ada, sehingga diharapkan penggunaaan dana tersebut bisa dimaksimalkan dan pengelolaan harus mampu dipertanggungjawabkan. “Dinas akan melakukan monitoring secara berkala, jadi jangan main-main dalam pengelolaan, semua harus sesuai juknis Permendikbud no 8 tahun 2017. Peran pengawasan orangtua siswa juga diperlukan,” paparnya.(esem)

BITUNG Sekkot hadiri rakor penguatan perlindungan ketenagakerjaan PERSOALAN ketenagakerjaan di kota Bitung sampai ini masih menjadi isu sentral di kota Bitung. Menyikapi hal itu, Sekkot Bitung Audy Pangemanan MSi didampingi Asisten III Youke Senduk menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Perlindungan Ketenagakerjaan yang di laksanakan di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Walikota Bitung, Rabu (22/3) kemarin.

Dalam rapat, Sekkot mengatakan, masalah ketenagakerjaan di negara kita menyisakan banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan segera agar tidak berlarut-larut dan semakin meluas dampaknya.

“Satu sisi, eksistensi para tenaga kerja merupakan roda penggerak perekonomian bangsa Indonesia terlebih di Kota Bitung namun demikian disisi lain tenaga kerja juga sangat riskan terhadap permasalahan dan konflik vertikal, baik dengan pihak yang memperkerjakan maupun dengan Pemerintah,” jelasnya.

Dia pun mengatakan sebagaimana diketahui bersama masih terdapat berbagai permasalahan tenaga kerja di Indonesia, untuk menghadapi dan mengatasi masalahmasalah tersebut. “Pada kesempatan yang baik ini saya menghimbau, mengajak dan mendorong peran aktif semua komponen dari lapisan masyarakat, baik personal, swasta dan Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya konkrit terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan,” tutur Pangemanan.

Lanjutnya lagi tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja, tenaga kerja sebagai pelaksanaan pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya.

“Untuk itu Pemerintah melalui instansi terkait dan lembaga terkait lainnnya mengeluarkan Undang-Undang, kepurusan, dan regulasi-regulasi yang mengatur dan memberikan perlindungan secara tegas kepada tenaga kerja dan juga pihak-pihak yang menggunkan tenaga kerja,” katanya seraya menyebutkan jika semua peraturan perundang-undangan, keputusan dan regulasi ini harus bersifat tegas dan mengikat, supaya tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran di bidang ketenagakerjaan.

“Ekspolitasi anak dibawah umur, rendahnya upah karena tidak memenuhi standar upah minimum yang telah ditetapkan, tempat kerja tidak memenuhi standar keamanan dan deskriminasi dalam pekerjaan,” tutup Pangemanan.(wepe)

Tomohon—Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak dan Wawali SAS berdayakan kemampuan kerja para tenaga kontrak yang tersebar di SKPD Pemkot Tomohon. Namun bentuk perhatian Walikota dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga tersebut melalui alokasi anggaran gaji mereka.

Kadis Keuangan Tomohon, Gerardus Mogi mengatakan, sesuai data yang ada padanya ada 789 tenaga kontrak yang bekerja dengan gaji bervariasi. “Tapi paling rendah Rp1 juta lebih. Sementara tertinggi disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki tenaga kontrak bersangkutan,” terang mantan Kadis Pariwisata Tomohon ini Rabu (22/3) kemarin.

Untuk anggaran setahun pem-

GERARDUS Mogi.

bayaran gaji lanjut Mogi, Pemkot Tomohon telah menyiapkan anggaran sebesar Rp17,14 miliar.

“Anggaran itu untuk setahun sesuai dengan kontrak dengan Pemkot Tomohon. Artinya ada ketentuan kewajiban yang harus dilakukan tenaga kontrak, agar setiap pembayaran gaji sesuai dengan kontrak yang ada,”

ungkapnya. Memudahkan pembayaran gaji, Pemkot Tomohon resmi meluncurkan sistem pembayaran gaji melalui Bank SulutGo serta mengikutkan tenaga tersebut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Walikota Tomohon menekankan bahwa langkah ini bisa merupakan percontohan di Sulut karena Tomohon merupakan yang pertama kali melakukannya.

“Untuk BPJS Ketenagakerjaan dicover 100% oleh pemerintah kota sedangkan BPJS Kesehatan diupayakan seluruh masyarakat Tomohon bisa teratasi,” terang Eman. Ditambahkannya, sementara dari total jumlah masyarakat sekira 90 persen telah difasilitasi oleh BPJS Kesehatan.

“Tahun ini sebagai penekanan pelayanan publik akan coba dimaksimalkan. Tomohon yang pertama membentengi masyarakatnya dengan jaminan kesehatan,” tandasnya.(teem)

SILATURAHMI

Bupati terima kunker Kajati Sulut di Minsel Amurang—Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara (Sulut) M Sinaga SH MH berkunjung ke Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Rabu (22/3) kemarin.

Kedatangan orang nomor satu di Kajati Sulut ini terima oleh Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE, Wakil Bupati Franky Donny Wongkar SH, Sekdakab Mitra Ir Farry Liwe MSc, Kajari Amurang Lombak Sidabutar SH MH, Kapolres Minsel AKBP Arya Perdana SH MH, Dandim 1302 Minahasa, Kepala Pengadilan Amurang, Wakil Ketua DPRD Minsel Frangky Lelengboto ST, serta sejumlah pejabat yang ada dilingkup Pemkab Minsel.

Dalam sambutannya, Kajati Sulut mengatakan kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Minsel, para pengguna anggaran agar jangan takut atau ragu dalam mengunakan anggaran dalam hal pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

“Laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, bila ragu-ragu mintalah pendampingan dan nasehat dari pihak kejaksaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kajati juga menekankan kepada jajarannya di Kajari Amurang untuk tidak melakukan hal yang

KEAKRABAN antara pemerintah dengan pihak Kajati Sulut, kemarin.(foto: citra/sk) bertentangan dengan hukum seperti pungli maupun Korupsi, serta meningkatkan kedisiplinan untuk menciptakan etos kerja yang tinggi dalam mengawal Pembangunan di Minsel.

“Kepada seluruh jajaran di Kajari Amurang agar bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rasa Korp Adhyaksa dalam mengawal Pembangunan di Minsel,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE, dalam sambutannya menegaskan, pemerintah daerah sangat mendukung upaya penegakan hukum yang dilaksanakan semua aparat penegak hukum termasuk oleh Kejari Amurang. Gencarnya

Kejaksaan dalam memerangi tindak pidana korupsi menurut Bupati sangat diperlukan, dan dia yakin hal itu mampu mendukung mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menigkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Minsel dan penegak hukum.

“Dalam menjalani roda pemerintahan, pemkab menyadari terdapat kelemahan-kelemahan sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi, karenanya melalui kunjungan kerja ini, Kejati Sulut dapat memberikan masukan dan saran terkait pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk pencegahan tindak kirminal lainnya,” tandasnya.(try-31)

PENDIDIKAN

Runtuwene akan kembalikan Unima ke arah lebih maju lagi Tondano—Meski belakangan ini Unima telah diisukan dengan berbagai hal negatif, namun tidak membuat surut Rektor Prof DR Julyeta P.A. Runtuwene MS, karena dirinya telah berkomitmen untuk bangkit membenahi perguruan tinggi yang sementara dia pimpin.

Menurutnya, memang akhir-akhir ini Unima banyak diisukan negatif, namun Paula panggilan akrab Rektor tidak mengurungkan niatnya untuk bangkit dan memperbaikinya, sebab sudah resiko sebagai pemimpin yang diembannya. “Saya akan mengembalikan Unima dengan visi saat pemaparan dihadapan calon peserta lain dan panitia, karena visi

yang disampaikan sangat jelas.

Tujuan pekerjaan saya untuk mematahkan persoalan dan memikirkan solusinya, kemudian akan kembalikan Unima ke arah yang lebih maju lagi atau on the track,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (20/3) lalu.

Lanjutnya, kata kembalikan Unima ke arah yang lebih baik sepertinya pada sistem pendidikan, fasilitas kampus, mutu dan kualitas pendidik serta pelayanan terhadap mahasiswa maupun yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan seperti beasiswa.”Kemua itu, akan diperbaiki meskipun tidak segampang membalikan telapak tangan, namun

berproses dan terpenting kita sudah berkomitmen untuk memajukan kejayaan Unima agar dikenal nasional bahkan Internaaional,”kata Paula. Seorang pemimpin harus mengetahui bagaimana membawa Unima menjadi lebih baik. Sebab, membangun itu bukan segampang yang di kira. Untuk itu, berharap semua unsur pimpinan Unima bisa membudayakan kerja menjadi pakta integritas. “Memahami dan menyelesaikan masalah selama ini dan berorientasi pada kualitas dan kuantitas, merupakan hal-hal yang kita inginkan supaya bisa terciptanya sinergitas bagi kemajuan Unima,” kata dia seraya mengajak seluruh pejabat yang ada di kampus biru ini, untuk bersama-sama memperbaiki dan membangun perguruan tinggi yang sudah dikenal luas,” tambahnya.(erbe)

KAMIS 23 MARET 2017

12

PROGRAM

Pemkot idamkan Bitung jadi kota layak anak Bitung—Sekkot Bitung Audy Pangemanan didampingi Kadis Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bitung, Telly Lengkong memimpin Rapat Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Bitung, di ruang rapat lantai 4 kantor Walikota Bitung, Rabu (22/3) kemarin.

Tim Gugus Tugas KLA terdiri dari perangkat daerah terkait hadir untuk membahas persiapan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak tingkat Nasional serta peeubahan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dimana dalam rapat tersebut membahas 31 indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri dari 5 Klaster. “Klaster 1 adalah hak sipil dan kebebasan, Klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Klaster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan, Klaster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta Klaster 5 perlindungan khusus,” jelas Audy Pangemanan.

Dalam sambutannya Pangemanan mengatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. “Serta yang paling penting adalah mendapat perlindungan demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Barbagai pihak berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut,” tutupnya.(wepe)

PERHUBUNGAN LAUT

Pelabuhan barang dan penumpang di Kabupaten Mitra terus diperjuangkan Ratahan—Meski rencana pembangunan pelabuhan barang dan penumpang di Mitra masih terbilang cukup sulit, namun Pemkab Mitra melalui Dinas Perhubungan terus berjuang agar bisa hadirkan sarana publik tersebut di Kabupaten Mitra tercinta ini. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Mitra, Bena Mokosandib mengatakan, pihaknya sedang berjuang dengan cara melakukan lobi ke pemerintah pusat lewat Kemenhub.

“Sedang diperjuangkan. Kami masih menunggu studi banding dan Detail Enginering Design (DED) dari pusat,” jelasnya. Disinggung terkait anggaran yang telah diusulkan, dirinya menjelaskan, proposal yang pihaknya serahkan sudah termasul anggaran. “Anggarannya ditaksir Rp92 miliar, namun itu harus menunggu persetujuan Kemenhub,” ujarnya. Ditambahkannya, semua itu bukan hal yang mudah, harus menunggu petunjuk dan arahan dari pusat. “Semua butuh proses dan lobi. Karena ini menyangkut pembangunan infrastruktur publik,” tandasnya.(esem)

BELUM BLANGKO

Surat keterangan jadi pegangan warga Tondano—Selang tahun 2017 ini, pengurusan KTP elektronik belum bisa digunakan warga masyarakat. Pasalnya, blanko yang sering disediakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) belum direalisasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini dibenarkan Kepala Disdukcapil Minahasa Reviva Maringka kepada sejumlah wartawan, Rabu (22/3) kemarin.

Dikatakannya, untuk warga masyarakat Minahasa yang ingin mengurus KTP elektronik, sekarang ini belum bisa mendapatkan kartu cetakan asli Disdukcapil karena ketersediaan Blanko sampai sekarang masih kosong. “Penyediaan Blanko tersebut bukan dari Disdukcapil, akan tetapi berasal dari Dirjen Dukcapil karena kartu ini punya spesifikasi khusus dan tidak ada di daerah,” jelas Maringka.

Lanjutnya, sampai sekarang belum adanya ketersediaan Blanko di Minahasa, tapi pelayanan kepada masyarakat tetap dijalankan seperti biasa. Meski pengganti KTP elektronik hanya surat keterangan yang berlaku selama 6 bulan, namun sudah disiapkan.

“Pelayanan kami terhadap masyarakat bukan hanya menunggu di kantor saja, namun pelayanan telah siap menggunakan kendaraan lewat Mobail ke wilayah-wilayah Minahasa. Saat ini petugas kami, telah mengunjungi desa Rumbia dan mampir di Langowan selatan, hingga besok (hari ini,red) sampai Jumat masih akan mobail ke pelosok desa yang bisa dijangkau,” katanya.

Adapun syaratnya harus dilengkapi warga yang ingin membuat KTP elektronik, harus ada surat keterangan kumtua/lurah.

Kemudian warga yang telah menikah harus membawa kartu keluarga dan bilamana belum kawin harus mempunyai akte kelahiran. “Jika syarat dilengkapi, maka akan dikeluarkan surat keterangan yang berkekuatan hukum, berdasarkan format Kemendagri sama denhan KTP elekteonik fisik,” tandasnya.(erbe)

RENJA 2018

Pemantapan digelar SKPD menuju Tomohon Tangguh

PELAKSANAAN Renja diikuti perangkat daerah Pemkot Tomohon.(foto: ist)

Linmas ... Dari Halaman 11 Lolowang mengatakan, lomba PPB dilaksanakan untuk memeriahkan hari ulang tahun dimaksud dengan tujuan medisiplinkan diri, meningkatkan kecakapan, meningkatkan kreatifitas, melatih kekompokan dan kebersamaan, loyalitas, percaya diri dan ketrampilan serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku sebagai satuan perlindungan masyarakat di Kota Tomohon dalam rangka memantapkan ketertiban umum ditengah masyarakat baik

dilingkungan masing-masing serta tingkat kelurahan guna mendukung visi dan misi Kota Tomohon. “Untuk itu saya mengajak lepada seluruh Satpol PP, Linmas dan Damkar Kota Tomohon untuk senantiasa melakukan pengawasan, pencegahan dan penegakan serta sigap dalam menjaga ketertiban umum sehingga berbagai masalah dan problem masyarakat yang berhubungan dengan ketertiban bisa diatasi dengan lebih baik lagi kedepannya serta melakukan pembenahan

serta mengatur kebijakan untuk kepentingan masyarakat baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang,” katanya.

Hadir dalam kegiatan ini, Danramil kota Tomohon Kapten Inf. Feky Welang, mewakili Kapolres Tomohon Kompol Tony Salawati, Ketua Panitia Lomba PBB linmas dan Damkar antar Kelurahan Bpk. Jantje Mongilala, SE , Camat dan Lurah se Kota Tomohon serta seluruh peserta lomba PBB.(teem)

Tomohon—Asisten Perekonomian Pemkot Tomohon Ronni Lumowa SSos MSi menggelar rapat pemantapan rencana kerja tahun 2018 di Ruang Rapat Kantor Walikota Tomohon, Rabu (22/3) kemarin.

Kepala Bagian Ekonomi, Harny Korompis SE mengatakan bahwa dari hasil evaluasi forum perangkat daerah waktu lalu, data-data yang telah disampaikan akan dhimpun menjadi satu buku, yang nantinya akan dibagikan kepada bagian masing-masing setda kota Tomohon.

Lumowa menghimbau agar masing-masing bagian di setda Kota Tomohon meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi antar pengurus.

“Mari kita musyawarahkan bersama langkah-langkah kedepan dengan tujuan menjadikan Kota Tomohon semakin berkualitas,” ucapnya.

Lumowa juga mengingatkan

kepada tiap-tiap bagian agar rencana kerja harus sesuai dengan tupoksi masingmasing, dengan melihat hasilhasil musrenbang yang telah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip sinkronisasi, harmonisasi dalam perencanaan dan penganggaran sehingga terarah dan sesuai dengan kebijakan. “Kita harus belajar dari pengalaman dari tahuntahun sebelumnya, sehingga semua program terintegrasi, terkonsolidasi dengan baik.

Mari berupaya memaksimalkan rencana kerja yang sudah dibuat agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, sebab itulah yang kemudian menjadi prioritas utama yang harus kita jalankan,” tutupnya.

Hadir juga Kepala Bagian Pemerintahan Syske Wongkar SPd serta para kabag dan kasubag masing-masing bagian Setda Kota Tomohon.(teem)

TOTABUAN KOTAMOBAGU SAMBUNGAN PLN

Listrik 40 pelanggan terancam diputus SEDIKITNYA ada 40 pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Bolaang Mongondow Raya (BMR) terancam di eksekusi, berupa pemutusan jaringan listrik oleh pihak PLN area Kotamobagu.

Pasalnya, 40 ribu pelanggan tersebut dari data yang ada di PLN telah menunggak tagihan listrik di atas dua bulan. Asisten Manager Pelayanan dan Administrasi PLN Kotamobagu, Leonardo Manurung mengatakan, ada sekira 66 ribu pelanggan telah menunggak tagihan listrik di ratarata di atas satu hingga tiga bulan.

“Dari 66 ribu pelanggan penunggak tagihan listrik, 40 ribu pelanggan yang akan dibongkar Kwh meter. Sebab sudah menunggak di atas dua bulan,” ujar Leo, kemarin Dikatakannya, petugas PLN saat ini mulai turun lapangan guna melakukan pemutusan atau pembongkaran Kwh Meter bagi pelanggan yang menunggak.

Baca: Listrik ( Halaman 14 )

bolMUT

BOLMONG, KOTAMOBAGU, BOLMUT BOLTIM, BOLSEL

Polda Sulut perdalam kasus dugaan Ipal Sangadi Bulawan Jika ditetapkan tersangka, SL akan diberhentikan sementara Tutuyan—Bola panas dugaan penggunaan Ijazah palsu (Ipal) yang melibatkan SL oknum Sangadi Bulawan, Kecamatan Kotabunan, Boltim, bakal berakhir pada pemecatan oknum Sangadi tersebut. Pasalnya, pihak kepolisian Polda Sulut sekarang ini terus melakukan penyelidikan dugaan Ipal tersebut.

Bahkan kabarnya pihak panitia Pemilihan Sangadi (Pilsang) tingkat kabupaten sudah dimintakan keterangan. Dua pekan lalu, Asisten I

Pemkab Boltim Amin Musa selaku Wakil Ketua Panitia Pilsang dan mantan Kabag Tapem Suharto Paputungan sebagai Sekretaris Panitia Pilsang telah dimintakan keterangan mereka. Dan pada, Senin (20/3),tim verifikasi ijazah kabupaten yang berjumlah tujuh orang salah satunya kepala Inspektorat Pemkab Boltim Meike Mamahit juga telah dimintakan keterangan. Terkait hal ini Kabag Ta-pem Pemkab Boltim Ikhlas Pasambuna ketika dikonfirmasi

membenarkan hal tersebut.

Kata dia, yang menjabat Panitai Pilsang pada waktu itu telah diminta-kan keterangan oleh pihak penyidik Polda Sulut. “Asisten I, mantan Kabag Tapem dan tim verifikasi ijazah dari inspektorat sudah memberi keterangan mereka terkait dugaan Ipal oknum Sangadi Bulawan, “ terang Ikhlas, Rabu (22/3) kemarin.

Ikhlas mengatakan, jika kemudian dia SL Sangadi Bulawan ditetapkan sebagai Tersangka (TSK) pihak oleh penyidik, maka bisa dipastikan pemerintah daerah akan memberhentikan sementara yang besangkutan dari jabatan Sangadi.

Baca: Polda ( Halaman 14 )

MUSRENBANG 2018

Landjar: Pembangunan harus tepat sasaran

BANTUAN STUDI

Baca: Harapan ( Halaman 14 )

boltim BANTUAN 2016

Ada alat pertanian yang dijual jadi temuan Dekab MESKI Pemkab Boltim dan Dekab Boltim saat ini mulai fokus dengan program kegiatan anggaran 2017 dan program 2018, namun permasalahan yang kerap terjadi di tahun 2016 kemarin masih saja terbawa-terbawa. Salah satunya program bantuan pemerintah melalui dinas terkait disalah gunakan oleh pihak penerima bantuan tersebut.

Dikatakan Ketua Dekab Boltim Marsaole Mamonto, saat Musrenbang kabapaten dilantai tiga kantor bupati Boltim Rabu (22/3) kemarin, dimana ada sejumlah bantuan alat pertanian dia temukan telah perjual belikan oleh pihak kelompok.

“Saya dapati diwilayah Modayag ada bantuan mesin untuk alat pertanian yang diberikan pemerintah telah dijual oleh oknum ketua kelompok. Ini namanya suda penggelapan aset pemerintah, sehingga pihak dinas terkait untuk segera bertindak, “ tegas Mamonto.

Bahkan pada tahun 2016 lalu kata Mamonto, begitu banyaknya bantuan pemerintah Boltim yang terdengar oleh seluruh masyarakat untuk menunjang keberhasilan pertanian seluruh kelompok tani dengan memberikan bantuan di antaranya pupuk gratis, bibit jagung gratis, mesin pembajak lahan.

Baca: Ada ( Halaman 14 )

a

r

n k -

-

SELEKSI JPT

Sepuluh calon pratama gugur Boroko—Sepuluh calon dari 40 calon pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) yang mengikuti seleksi, dinyatakan gugur oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pelatihan dan Pendidikan (BKDPP) Maskun Antogia melalui Kepala Bidang Perencanaan, Diklat dan Pengembangan Pegawai, Supriadi Goma, saat bertemu dengan sejumlah wartawan, kemarin.

Dia mengatakan, dari hasil seleksi JPT, Pansel sudah menetapkan 30 peserta yang lolos ke tahapan berikutnya.

“Ke 30 peserta seleksi yang lolos tersebut telah direkomendasikan oleh Pansel ke Bupati Depri Pontoh,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, 30 nama peserta seleksi yang lolos tersebut akan diumumkan oleh BKDPP usai dilakukan konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

Baca: Sepuluh ( Halaman 14 )

AGENDA

Bupati suport penuh kegiatan Jambore BKPRMI se Sulut

Harapan Dekab pengurusan berkas tidak dipersulit DEWAN Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui instansi terkait, agar mempermudah dan mempercepat pengurusan berkas pencairan dana studi akhir mahasiswa yang akan menyelesaikan kuliah.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I Dekab Bolmut, Aktrida Datunsolang ST, saat bertemu dengan sejumlah wartawan, kemarin.

Dia berharap, pengurusan biaya studi akhir mahasiswa Bolmut, harus segera dipercepat karena penyelesaian studi akhir membutuhkan anggaran yang cukup besar. “Diharapkan dana ini dapat mengurangi beban mahasiswa dalam menyelesaikan studi,” harapnya.

12 13

KAMIS 23 MARET 2017

BUPATI Boltim Sehan Landjar saat memberikan arahan dihadapan pimpinan skpd dan para sangadi se boltim pada kegiatan musrenbang, Rabu (22/3) kemarin.(foto: humas/boltim)

Tutuyan—Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Pemkab Boltim, Rabu (22/3) kemarin menggelar Musrenbang kabupaten tahun 2018 yang dilaksanakan di lantai tiga kantor bupati.

Dengan tema pemantapan, pemerintah, pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, ekonomi, sosial kemasyarakatan yang berdaya saing dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Bupati Sehan Landjar yang membuka langsung kegiatan musrenbang mengatakan, bahwa musrembang sangat penting dilaksanakan. Sebab, melalui forum ini seluruh kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi. Sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang. “Saya berharap momentum pelaksanaan musrenbang ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi lebih dari itu harus harus dijadikan sebagai wadah penyaluran pemikiran yang konstruktif, kreatif dan inovatif oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah, terutama para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dilingkup Pemkab Boltim, “ ujar Landjar.

Landjar juga menekankan kepada semua yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, untuk selalu taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam dokumen serta visi misinya daerah.

“Sehingga apa yang kita harapkan dapat terlaksana dengan nyata sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran

serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakar Boltim pada umumnyan, “ harapnya.

Sementara Kepala Bapelitbang Boltim, Iksan Pangalima mengatakan Musrenbang ini tindak lanjut dari musrembang desa dan musrembang kecamatan. “Musrembang desa dan kecamatan telah dilaksanakan, sehingga tindak lanjutnya kita harus laksanakan musrembang kabupaten,” terang Pangalima.(efel)

PARIPURNA HUT KE-63

Dekab terbitkan buku profil kinerja

Molibagu—Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan H Herson Mayulu SIP mendukung penuh pelaksanaan Jambore Badan Kontak Remaja Masjid (BKPRMI) se Sulawesi Utara. Sesuai dengan rencana, pelaksanaan akan digelar di Kabupaten Bolsel bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke 9 Juli mendatang.

Ketua Panitia pelaksana, Fijay Bumulo, Rabu (22/3) kemarin usai menemui Bupati H Herson Mayulu SIP mengungkapkan rasa sukurnya atas dukungan yang diberikan untuk Remaja Masjid Sulawesi Utara. “Pak

bupati bukan hanya sekedar memberikan suport, segala kebutuhan untuk pelaksanaan jambore diakomodir dengan baik,” kata Fijay.

Menurutnya suport dan dukungan dari Bupati H Herson Mayulu SIP sangat membantu terlaksananya kegiatan yang akan direncanakan Juli mendatang. “Pelaksanaannya akan kita gelar di Bolsel.

Jambore ini akan dihadiri oleh seluruh pengurus BKPRMI se Sulut, yang dipusatkan di Pinolosian,” terang Fijay.

Baca: Bupati ( Halaman 14 )

FTT 2017

Dispar Bolsel siapkan jadwal pelaksanaan Molibagu—Sebulan lagi iven akbar Festival Teluk Tomini (FTT)Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan(Bolsel) yang ke Lima akan digelar. Berbagai persiapan sudah dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, salah satunya penentuan jadwal sub event dalam FTT nanti. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Resli Paputungan SPd mengungkapkan pihaknya terus mematangkan persiapan jelang

event akbar ini.

Dirinya bersyukur panitia bisa merampungkan jadwal dalam waktu satu bulan sebelum Hari H, yang sangat penting dan berpengaruh bagi wisatawan ketika datangberkunjung.

“Alhamdulillah kami bisa merampungkan jadwal ini jauh hari sebelum pelaksanaan, ini panduan bagi wisatawan , waktu berkunjung bisa diatur jauh jauh hari, sesuai target kami,” ungkap Resli penuh semangat.

Baca: Dsipar ( Halaman 14 )

MENUJU KOTA SEHAT

Sekkot KK ajak warga kerjasama DALAM paripurna istimewa HUT Bolmong nanti, Dekab menerbitkan buku profil kinerja dewan yang kini tengah disiapkan.(foto: ist)

Lolak—Rapat paripuran istimewa peringatan HUT ke-63 tahun Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), disiapkan Dewan kabupaten (Dekab) dan Sekretaris Dekab Bolmong secara berbeda dengan tahuntahun sebelumnya.

Dimana, menurut Sekretaris Dewan (sekwan) Bolmong, Drs Yahya Fasa, bahwa pada paripurna kali ini, selain peringatan HUT Kabupaten dan pengumuman hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih 2017-2022, juga mengikut sertakan siswa berprestasi dan ASN yang berprestasi. “Undangan sudah disebar. Kita lakukan sebaik mungkin untuk tahun ini dan insyaallah tahun-tahun mendatang,” katanya. Selain itu, lanjutnya, special di tahun 2017

ini, sekretariat Dewan menerbitkan sebuah buku tentang potret kinerja Dewan periode tahun 2014-2019. “Dalam buku setebal 50 halaman ini, berisikan tentang kinerja anggota Dewan, informasi tentang pimpinan komisi,pimpinanfraksi.SertaPerda apa saja yang telah dihasilkan anggota Dekab Bolmong,” bebernya. Dengan begitu, pihaknya berharap, diterbitkan buku ini bisa terbangunjalinanhubungansosilogis antara masyarakat danAnggota Dekab Bolmong bisa terbangun.

“Undangan sudah disebar, yang direncanakan hadir insyaallah, Gubernur Sulut,Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Pimpinan Dewan Provinsi, anggota Dewan Provinsi Dapil BMR, Mantan BupatidanmantananggotaDewan Bolmong,”ungkapnya.(yede)

FOTO bersama Sekkot KK Tahlis Gallang dan seluruh tim Kota Sehat kemarin usai menggelar pertemuan terkait pembentukan tim.(foto: ist)

Kotamobagu—Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) KK menggelar pertemuan pembentukan tim kota sehat, dan sosialisasi pokja desa dan kelurahan, tingkat Kota Kotamobagu, di Restoran Lembah Bening, Kelurahan Sinindian Rabu (22/3) kemarin.

Sekretaris Kota (Sekot) Kotamobagu Tahlis Gallang dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat

Kotamobagu untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam meraih Kota sehat 2017. “Program kota sehat bukan hal yang baru. Misi pemerintah Walikota dan Wakil walikota, untuk dapat bersama menyukseskan program dari pemerintah kota,” kata Tahlis Ia menambakan, kota sehat merupakan hal prinsip yang harus dicapai.

Baca: Sekkot ( Halaman 14 )

TOTABUAN Listrik ... Dari Halaman 13 “ Ya, tim PLN Kotamobagu serta di tiap Rayon mulai hari ini, turun di lapangan untuk melakukan pemutusan,” katanya. Leo pun berharap, kepada para pelanggan PT PLN agar dapat memberikan dukungan dan pro aktif dalam membayar tagihan listrik. Sebab, dengan membayar rutin tagihan listrik, dapat membantu kegiatan operasional dalam pemeliharaan jaringan listrik tetap terjaga. “Kita minta dukungan masyarakat, yakni para pelanggan PLN, agar dapat membayar listrik tepat waktu. Agar terhindar dari pemutusan dan pembongkaran meter listrik,” harapnya.

Akan hal ini, Supriono Paputungan, Pemuda Kotamobagu menyarankan kepada Pihak Perusahaan Listrik area Kotamobagu, agar melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan yang terancam dilakukan pemutusan.

“Jangan sampai hal ini menimbulkan perselisihan. Jika dalam pemadaman listrik tidak biasa melakukan pemberitahuan, kami saran agar sebelum pemutusan coba lakukan pemberitahuan. Paling tidak konfirmasi dahulu kepada pelanggan terkait tunggakkan yang ada. apa bisa terbayar atau dikurangi,” ujarnya.(yede)

Harapan ... Dari Halaman 13 Terpisah, Kepala Dinas Pedidikan Dan Kebudayaan (Dispendikbud) Bolmut Abdul Nazarudin Maloho, saat dikonfirmasi, mengatakan, untuk tahun ini ada 83 mahasiswa yang dianggarkan menerima beasiswa akhir studi. Untuk syarat penerima beasiswa, minimal sudah semester tujuh dengan mengajukan permohonan dalam bentuk Proposal di Pemkab.

“Beasiswa akhir studi sebesar Rp2 juta per orang.

Diupayakan dalam waktu dekat pencairan dana beasiswa cepat terealisasi dan dibayarkan melalui DPPKAD,” jelasnya singkat.(ater)

BOLMONG, KOTAMOBAGU, BOLMUT BOLTIM, BOLSEL

Polda ... Dari Halaman 13 “Kalau sudah TSK, kita langsung berhentikan SL jadi Sangadi sambil menunggu keputusan inkrah dari pengadilan, “ jelasnya.

Diketahui, dugaan penggunaan Ipal oknum Sangadi ini masuk di Polda Sulut karena berdasarkan laporan warga Desa Bulawan pada bulan Desember lalu, dan saat ini kasusnya sementara bergulir.(efel)

Sekkot ... Dari Halaman 13 Dimana menjadikan Kotamobagu sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu indikator Provinsi Sulut Sehat katanya, Kotamobagu harus mampu meraih kota sehat 2017. “Jika Kotamobagu meraih kota sehat di tahun ini, maka besar pengaruhnya sampai ke tingkat provinsi.

Karena sudah ada 8 kabupaten dari 15 kabupaten/kota di Sulut yang sudah mampu meraih kota sehat,” paparnya.

Sementara itu sekretaris Dinas Kesehatan Ahmad Yani mengatakan, kegitan tersebut akan berlangsung selama 2 hari. “Hari ini kita undang seluruh perangkat yang ada di Kecamatan Kota Timur dan Kota Selatan, pekan depan giliran 2 kecamatan lainnya,” pungkasnya.(yede)

Dispar ... Dari Halaman 13 Senada juga diungkapkan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Delfian Thanta S.Kom.Pihaknya akan berusaha menampilkan inovasi-inovasi baru dalam FTT kali ini. Sesuai rencana awal, panitia akan menyelenggarakan pemecahan rekor MURI, bakar ikan terpanjang dan parade vespa dan motor tua, yang sudahterakomodir dalam rangkaian event. “Jadi ini rilis jadwal resmi FTT, lihat saja ada banyak sub event yang benar benar baru tahun ini, kami sengaja ingin menampilkan hal-hal baru yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa komunitas yang punya massa cukup besar kami libatkan, ini panduan kami dalam menggelar event nanti. Ini Final tapi kami masih menunggu ada beberapa kegiatan lain yang akan masuk tapi tidak mengganggu jadwal yang sudah ada “ katanya.

Diketahui, FTT ini akan diselenggarakan tanggal 1627 April, diawali oleh Bolsel Expo tanggal 16 April hingga penutupan nanti pada tanggal 27 April dengan acara pemilihan Bagi Boba. Event ini merupakan calendar of event Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).(cepe)

Bupati ... Dari Halaman 13 Diungkapkannya, segala kegiatan yang akan dilakukan oleh BKPRMI mendapat respon dan dukungan positif bahkan totalitas dukungan akan diberikan oleh Bupati.

“Pak Bupati memberikan bantuan kepada panitia berupa dana uang tunai untuk kegiatan ini,” jelas Fijay.

Ditambahkannya, dalam waktu dekat ini, Panitia akan menjalankan undangan hingga ke Pusat. “Pengurus pusat BPKRMI, Sekjen BKPRMI, Menteri Agama, beberapa undangan lainnya juga termasuk Wapres Jusuf Kalla. Dan itu disuprt langsung oleh pak Bupati,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Kabupaten Bolsel H Herson Mayulu SIP mengungkapkan, kedepan, untuk pelaksanaan kegiatan BKPRMI, jangankan hanya Jambore se Sulut, Jambore tingkat Nasional juga Kabupaten Bolaang Mongondow juga siap untuk pelaksanaannya. “Ini baru tahap awal. Kedepan agendakan lagi Jambore Nasional se Indonesia Timur. Bolsel siap dengan tempat pelaksanaannya,” ucap Bupati.(cepe)

Sepuluh ... Dari Halaman 13 “Ketika sudah ada persetujuan dari KASN baru akan diumumkan. Kita tunggu saja hasilnya, pasti teman-teman akan tau sendiri siapa yang gugur setelah pengumuman nanti,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua I Dewan Kabupaten Bolmut, Arman Lumoto, saat dimintai tanggapannya,berharap, agar dalam proses seleksi tersbut Pansel benar-benar objektif dalam memberi penilaian. “Kami harap tidak ada kepentingankepentingan yang terselip dalam pelaksanaan seleksi tersebut,” harapnya.(ater)

13 14

Isu penculikan anak belum ada bukti Dekot KK sarankan agar galakkan kembali Poskamling

TAMPAK Ketua dan sejumlah anggota Dekot Kotamobagu, sharing soal isu penculikan anak di ruang rapat Dekot, Rabu kemarin.(foto: ist)

Kotamobagu—Beredarnya isu dan dugaan aksi penculikkan anak ditengah masyarakat, mengharuskan Dewan kota (Dekot) Kotamobagu mendapatkan penjelasan lebih dari semua pihak, termasuk Pemkot Kotamobagu, pihak kepolisian dan awak media.

Atas pertemuan yang dilakukan di ruang rapat Banmus, Rabu (22/3) kemarin, Ketua Dekot Kotamobagu, Hi Ahmad Sabir melalui Agus

P2 ADIPURA

Pemkot terima tim verifikasi KemLH TAMPAK sejumlah pekerja dan instansi terkait melakukan pembenahan di beberapa titik pantau di wilayah Kotamobagu.( foto: ist)

Adat ... Dari Halaman 13 Namun sampai pada hari ini satupun tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena indikasi banyaknya kelompok tani yang fiktif. Hanya ada ketuanya, tapi anggotanya tidak ada, dan ini telah diketahui masyarakat adanya kelompok tersebut. “Bagaimana harapan pemerintah akan tercapai jika setiap bantuan di perjual belikan, “ bebernya. Selain hal tersebut, Mamonto juga mengatakan ada juga beberapa bantuan yang disalurkan pihak dinas dianggap mubazir karena sampai saat ini tidak pernah digunakan. “Di Modayag saya lihat paling banyak meneriman bantuan, namun tidak digunakan sebagaimana fungsinya. Saya minta dinas segera menarik bantuan tersebut kemudian diberikan kepada pihak yang lain, supaya bisa difungsikan dan tidak jadi mubazir,” tegasnya.(efel)

KAMIS 23 MARET 2017

Kotamobagu—Tim verifikasi dan Kementrian Lingkungan Hidup (KemLH) sudah berada di beberapa titik pantau Adipura sejak Senin (20 Maret hingga awal April 2017 mendatang. Sehingga Pemerintah kota (Pemkot) Kotamobagu terus memacu sejumlah persiapan untuk menyambut tim verifikasi.

Menurut Alex Saranaung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotamobagu menyampaikan bahwa sejumlah persiapan tersebut untuk target meraih Adipura tahun 2017 ini. “Selama satu pekan lebih tim akan melakukan kunjungan ke lapangan. Dan memantau dibeberapa titik. verifikasi yang akan dilakukan oleh tim, masih bersifat rahasia,” kata Alex kemarin.

Pada pengalaman tahun lalu. lanjut Alex, verifikasi yang dilakukan oleh tim diantaranya, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pasar, Terminal, Sekolah, Bank Sampah, serta titik pantau lainnya. Alex pun menerangkan, untuk menghadapi verifikasi Piala Adipura, Pemkot selalu berupaya terus menyiapkan sesuai kriteria. “Ya, kita terus menyiapkan sesuai dengan kriteria, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH),” terang Alex.

Jelas Alex menambahkan bahwa, Penilaian

CALON SEKKAB BM

Pansel kantongi 7 peserta seleksi Lolak—Perpanjangan tahapan pendaftaran seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama calon sekretaris kabupaten (Sekkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) resmi diperpanjang hingga, 27 Maret mendatang.

Masa perpanjangan tahapan pendaftaran ini rupanya menarik perhatian dan minat sejumlah pejabat eselon dua di lingkungan Pemkot Kotamobagu untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka panglima aparatur sipil Negara (ASN) Pemkab Bolmong ini.

Buktinya, setelah pekan lalu Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu Tahlis Gallang mendaftar, Rabu (22/3) kemarin, giliran tiga pejabat Pemkot Kotamobagu yang mendaftar.

Mereka adalah Asisten II Pemkot Kotamobagu Gunawan Damopolii, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kotamobagu Sande Dodo, dan Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kotamobagu Rukmi Simbala. “Hari ini (Kemarin), ada tiga pejabat yang mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka calon Sekkab Bolmong. Ketiganya adalah pejabat Pemkot Kotamobagu,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong Yanny Pudul, kemarin.

Dia menjelaskan, dengan mendaftarnya tiga pejabat Pemkot Kotamobagu ini, maka total pendaftar seleksi terbuka Sekkab Bolmong sudah tujuh orang. Masing-masing, Ramlah Mokodongan, Ulfa Paputungan, Tahlis Gallang dan Channy Wayong, Gunawan Damopolii, Sande Dodo, dan Rukmi Simbala.

“Dengan demikian, telah memenuhi batas minimum pendaftar sebanyak lima orang yang ditetapkan panitia seleksi (Pansel),” ujarnya.

Setelah perpanjangan masa pendaftaran ini lanjut Yanny, maka siap masuk pada tahapan assessement pada 30 Maret. “Kita selesaikan dulu tahapan perpanjangan massa pendaftaran kemudian masuk ke tahapan selanjutnya,” katanya.(yede)

tahap ke-2 (P2) sesuai dengan pertimbangan sudah tidak lagi dilakukan dan langsung diverfikasi. Itu merupakan keputusan dewan adipura karena Kota Kotamobagu sendiri masuk passing grade. “Diverfikasi sekaligus pemaparan kepala daerah. Sebab untuk Sulawesi Utara (Sulut) sendiri Kota Kotamobagu dan Sangihe masuk kategori kota kecil yang langsung diverifikasi,” ungkapnya.(yede)

Suprijannta salah satu anggota Dekot Kotamobagu menegaskan bahwa apa yang diberitakan selama ini dimedia sosial bahkan di media resmi, seperti media online dan media cetak, belum terbukti atau Hoax. “Itu terkonfirmasi. Dan berita atau isu ini belum terbukti di tengah masyarakat,” katanya.

Untuk itu, dia berharap adanya tindaklanjut dari pemerintah. termasuk melakukan koordinasi bagi instansi terkait. Serta mengalakkan kembali Poskamling disetiap kelurahan dan desa. “Dalam hal ini, perlu ada kerjasama antar instansi terkait. Kami juga berharap Linmas proaktif menghadapi issu seperti ini,” ujarnya.

Dia juga menyarankan agar Instansi yang membawahi Linmas segera memberikan kelengkapan seragam kepada petugas Linmas, sehingga dalam melakukan tugas, para Linmas lebih baik. “Kami juga ingatkan soal seragam Linmas.

Jangan sampai dalam menjalankan tugas dikira penculik,” tuturnya.

Akan hal ini, sebagai mitra pemerintah, Agus mewakili lembaga terhormat Dekot Kotamobagu, meminta camat, lurah dan sangadi juga proaktif dalam mencerna isu-isu yang meresahkan warganya.

“Termasuk dalam setiap hajatan, silahkan menyampaikan bahwa, sampai saat ini, isu penculikan anak

belum terbukti ditengah masyarakat atau bohong,” tandasnya.

Sementara Dadang Djabu salah satu wartawan online lokal menjelaskan jika kehadirannya dalam pertemuan bersama Ketua dan sejumlah anggota Dekot Kotamobagu terkait berita yang disebar melalui media online dan media cetak. “Kami sampaikan, bahwa dasar pemuatan berita oleh seluruh rekan media yang ada, berdasarkan laporan dari warga Kelurahan Matali yang nyaris menjadi korban penculikan anak pada beberapa waktu lalu. Selain itu, kami juga menjelaskan perbedaan antara media resmi dan media sosial, seperti Facebook dan lainnya,” jelas Djabu kemarin.

Wakapolres Bolmong, Kompol Apri Wibowo, mengungkapkan pihaknya belum mendapat laporan terkait isu penculikan anak. Meski sebelumnya telah ada laporan dari warga Desa Poyowa Besar beberapa hari lalu, namun pihaknya belum menyimpulkan bahwa laporan tersebut adalah penculikan anak. “Memang kami sudah menerima laporan tapi masih didalami untuk mengungkap motif dari kejadian itu,” ungkapnya.

Disisi lain, ia mengapresiasi respon cepat dari pihak eksekutif dan legislatif yang mengambil langkah antisipasi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. “Karena keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tugas kita bersama,” tambahnya.(yede)

LifeStyle

15 KAMIS 23 MARET 2017 NOMOR 3191 TAHUN XI

6 makanan yang ampuh hilangkan rasa malas anda di pagi hari

TIPZ

3 gaya rambut ideal untuk para remaja

RAMBUT panjang, rambut pendek dan rambut berwarna adalah bagaimana kita. Potong rambut menunjukkan jati diri kita loh, tanpa kita harus berbicara satu kata. Ini adalah salah satu alasan, bahwa remaja perlu untuk memilih potongan rambut yang menggambarkan kepribadian mereka dengan sempurna. Kamu kadang menghabiskan waktu, energi bahkan uang untuk membeli produk perawatan rambut dan aksesoris styling. Kamu pun sering menghabiskan berjamjam memilih penata rambut terbaik. Kamu juga pastinya mengunjungi berbagai stylist, sampai kamu menemukan orang yang tepat untuk membuat gaya rambut seperti yang diinginkan.

Ada selusin gaya rambut yang ideal untuk remaja, dan kamu dapat memilih tergantung dengan gaya rambut apa yang kamu mau. Di bawah ini ada 3 potongan rambut populer yang sesuai dengan remaja agar terlihat sempurna. Aheeey.

1. The Pixie Hair Cut. Gaya rambut ini bisa ditata untuk hampir semua jenis rambut, gaya

ini cocok untuk remaja yang memiliki rambut keriting, bergelombang, dan rambut lurus.

Dan sebaiknya pilihlah penata rambut yang dapat menangani rambut pendek dengan mudah agar mendapatkan rambut pixie.

2. Layer Hair Cut. Potongan rambut ini sangat bagus dan terkesan membuat rambut bervolume. Bagi kamu yang mempunyai rambut panjang, co dengan menggunakan potongan ini deh, selain terlihat trap dengan yang sempurna bila selesai di blow, layer hair cut ini juga membuat jenjang leher kamu.

3. Curly Hair Cut. Jika kamu ingin menjaga rambut panjang dan mudah dikelola, potongan rambut ini sangat cocok untuk remaja muda dengan rambut ikal yang tebal. Layer panjang membantu secara signifikan dalam memberikan kesan ikal bawah. Tergantung pada tampilan yang kamu inginkan.

Memilih penata rambut yang bisa bermain-main dengan pengukuran keriting dapat membantu kamu mendapat hasil yang terlihat sempurna.(btgc)

Merasa pagi hari tidak bersemangat? Atau terlalu lelah untuk menjalani semua rutinitas padat? Singkirkan perasaan malas Anda dengan mengonsumsi 6 makanan yang ampuh membangkitkan semangat.

Kunyit Jangan lewatkan pagi Anda tanpa mengonsumsi kunyit dalam sarapan. Kunyit memiliki curcumin yang mampu meninkatkan semangat Anda karena antioksidannya yang kuat. Bahkan curcumin juga mampu untuk menjaga kesehatan otak dan memperbaiki fungsi otak. Tidak perlu mengkonsumsi kunyit mentah, konsumsi jamu kunyit di pagi hari juga menjadi sarapan yang baik untuk hilangkan malas Anda.

Ikan Ketika Anda merasa lelah, cobalah untuk mengkonsumsi ikan salmon yang telah diolah menjadi masakan kesukaan Anda. Cukup makan sedikitnya 50 gram ikan salmon, hal ini sudah bisa membuat Anda lebih bersemangat serta terjaga.

Ikan menjadi salah satu sumber makanan yang dapat meningkatkan semangat Anda di pagi hari. Selain mengandung banyak omega 3 yang baik untuk meningkatkan kemampuan otak, zat ini juga bermanfaat untuk kelancaran peredaran darah sehingga membuat tubuh lebih segar. Akan lebih baik mengkonsumsi ikan salmon dengan cara di panggang sehingga tidak mengandung lemak tambahan yang tinggi.

Kacang-kacangan Mengkonsumsi kacang-kacangan di pagi hari juga akan memberikan Anda tenaga lebih dan meningkatkan daya ingat. Kacangkacangan juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan memperlancar aliran oksigen ke otak. Serat yang ada dalam makanan ini juga membuat Anda kenyang lebih lama, tidak mudah lelah dan memberikan energi yang konsisten hingga siang hari.

Sarapan yang sesuai adalah kacang hijau dan roti selai kacang.

Stroberi Ternyata, mengkonsumsi stroberi

juga akan meningkatkan semangat Anda pada pagi hari. Karena stroberi mengandung vitamin C yang bermanfaat bagi aktivitas otak. Selain itu, vitamin C juga menjadi antioksidan ampuh mencegah penuaan pada tubuh.

Cokelat Cokelat menjadi salah satu makanan yang disarankan untuk meningkatkan semangat Anda pada pagi hari. Segelas cokelat panas akan membuat mata Anda terjaga hingga siang hari karena kandungan kafein dalam kakao yang dikonsumsi akan memberikan energi untuk beraktivitas. Cokelat juga meningkatkan zat besi sehingga dapat mencukupi nutrisi dalam tubuh.

Jamur Jamur bisa menjadi sumber antioksidan yang bagus untuk memulai hari. Kandungan vitamin D yang ada di dalamnya membantu menunda penuaan pada tubuh dan otak. Jamur juga membantu Anda untuk memulihkan keadaan tubuh dengan cepat, sehingga tidak perlu malas lagi di pagi hari.(Lip6)

KAMIS 23 MARET 2017 NOMOR 3191 TAHUN XI

New Marina Bay Cafe & Resto

“CELEBRITY MDC ON STAGE” jadi suguhan apik di akhir pekan

ABTU (31/3) akhir pekan ini New Marina Bay Cafe & Resto menyajikan acara spesial bagi para pengunjung. Cafe yang berlokasi di Bantaran tepi Pantai kawasan Marina Plaza ini bakal menggelar iven yang bertajuk “CELEBRITY MDC On STAGE”. Acara yang akan berlangsung pada malam hari ini bakal di isi dengan penampilan kolaborasi penyanyi papan atas Kota Manado yakni Ranthy Khepz, Ayu Syla, Bunga Lhuna, Fitria serat Sky yang sudah tak asing lagi dipanggung hiburan kota Manado. tak hanya itu ada juga kolaborasi para Keyboardis handal seperti Steven Chivas, Vay Stright, Taleng Tenggo, Indra Putra dan Kevin Ismet yang nantinya akan memberikan suguhan apik alunan musik

S

saat mengiringi para penyanyi-penyanyi suara merdu dari musisi dan artis Manado.

Menikmati menu khas New Marina Bay Cafe & Resto serta pemandangan tepi pantai kiranya dapat menemani suasana santai anda bersama keluarga, relasi, di siang dan malam hari.

“Jadi bagi para eksekutif muda dan tua mau cari tempat bersantai baik siang maupun malam bisa langsung reservasi ke new marina bay cafe n’ resto dengan konsep clasic dgn suasana romantis dan nikmati saian-sajian menu khas ala New Marian Bay cafe.” Ujar General Manager Effendi Midas Suwarah.

“Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung hubungi di nomor telepon

NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)

082197767447. Sebagai tambahan untuk mereka yang mau salurkan hobi bakat dan kreatifitas ayo merapat mulai pkl.17.00 - 03.00 wita,” ujar sang Gubernur Entertainment ini.

Kini New marina bay cafe n’ resto Manado sudah mulai mendapat tempat di hati para penikmat kuliner cafe dan penikmat hiburan malam yang ada di kota Manado. Tak hanya itu, para wisatawan mancanegara pun tak ketinggalan menikmati suasana Cafe yang berdiri di bantaran tepi pantai ini.

Mr.Midas juga menambhakan pihaknya sangat senang dengan para tamu yang sudah menjadikan New Marina Bay Cafe sebagai salah satu tempat favorit untuk Hang Out. Manager yang sudah malang melintang di dunia Entertainmet Kota

Manado ini juga sangat mengapresiasi Kehadiran para pengunjung yang tak hanya dari dalam negeri saja tetapi juga ada pengunjung dari luar negeri yang sering mampir di Cafe yang terletak di kawasan bisnis Marina Plaza ini.

“Kami senang dan sangat mengapresiasi kehadiran para pengunjung di Cafe kami, apalagi tempat kami ini terbuka untuk umum dari semua kalangan. Apalagi beberapa hari yang lalu, wisatawan-wisatawan mancanegara pernah berkunjung dan bersantai di sini. Saya kira New Marina Bay Cafe memiliki prospek yang cerah kedepan dan saya sangat optimis,” tutur Midas.

Menikmati menu-menu spesial spesial bersama keluarga, rekan kerja, terlebih bersama pasangan anda sambil menikmati sunset di

tepi pantai adalah konsep jitu yang disajikan New Marina Bay Cafe n Resto untuk para penikmat kuliner di Kota Manado.

“Kami mulai beroprasi mulai pukul 17.00 sampai pukul 03.00 dinihari. jadi bagi mereka yang ingin merasakan bagaimana rasanya bersantai segera kunjungi New Marina Bay Cafe N Resto Manado.

Untuk reservasi bisa langsung di (0431) 8806725 atau di 082197767447, FB, New marina bay cafe n’ resto, atau di email kami newmarinabaycafe@gmail.com, So, tunggu apalagi..bagi mereka yang ingin merasakan tempat kongkow-kongkow dengan suasana yang baru segera merapat ke NEW MARINA BAY CAFE & resto manado,” tutup sang Gubernur Entertainment ini.(iv@n)

KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com