Harga: Rp.2000,Luar Kota + Ongkos Kirim
terbit 16 halaman JUMAT 26 JUNI 2015 NOMOR 02809 TAHUN IX PILKADA
SELEBRITI
Anggaran pengamanan bervariasi
RALINE SHAH
Simpan kenangan di bulan ramadhan BULAN Ramadhan tentunya sudah sangat ditunggu oleh semua umat muslim di dunia. Begitu juga dengan Raline Shah. Bulan puasa ini dianggapnya sebagai salah satu momen tepat untuk refleksi diri. Bukan hanya sebagai bulan penuh berkah saja, momen puasa ternyata juga menyimpan beberapa kenangan kecil untuk Raline Shah. Yap, aktris cantik itu ternyata punya banyak cerita selama menjalani ibadah puasa saat masih kecil. Baca: Simpan ( Halaman 2 )
INTERNASIONAL Aung San Suu Kyi tak bisa jadi presiden PARLEMEN Myanmar, Kamis (25/6) kemarin, menolak amandemen konstitusi negeri itu yang melarang tokoh oposisi Aung San Suu Kyi mencalonkan diri sebagai presiden. Pemungutan suara di parlemen—yang berlangsung setelah perdebatan selama tiga hari—menghasilkan hanya 388 suara yang mendukung amandemen konstitusi. Baca: Aung ( Halaman 2 )
POJOK Mereka yang bermimpi di siang hari akan lebih menyadari bahaya yang luput dari penglihatan mereka yang mimpi di malam hari. (Edgar Allen Poe)
Jakarta—Anggaran pengamanan untuk Pilkada 2015 menjadi salah satu kendala yang dipermasalahkan oleh DPR RI karena beberapa daerah masih belum memasukannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dana keamanan pilkada berdasarkan UndangUndang memang sepenuhnya dise-rahkan kepada daerah. Me-nurutnya, ketersediaan ang-garan pengamanan di daerah pun sangat bervariasi. “Daerah yang sudah disediakan maupun yang belum dianggarkan ternyata bervariasi, tergantung daerah padat penduduk, tingkat kepadatan pemilihan daerah tingkat dua, maupun tingkat provinsi,” kata Tjahjo, Kamis (25/6) kemarin. Tjahjo mengatakan data yang ada di tangannya harus dipahami bersama, termasuk oleh kepala daerah yang mau maju untuk kembali masuk di periode kedua. Anggaran pengamanan dinilai harus cepat tercukupi. “Baik untuk pengamanan, baik untuk KPU-nya. Maka itu harus cepat diselesaikan,” katanya. Pilkada serentak periode pertama akan dilaksanakan pada akhir tahun, untuk memilih 269 Kepala dan Wakil Kepala Daerah (yang meliputi sembilan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) dan 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 36 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pilkada serentak akan dilaksanakan bertahap, yakni tahap pertama pada 9 Desember 2015, tahap kedua pada Februari 2017, tahap ketiga pada Juni 2018, tahap keempat pada 2020, tahap kelima tahun 2022 dan tahap kelima pada 2023. Jika semua tahapan itu berjalan tanpa hambatan dan sesuai rencana, Pilkada serentak secara nasional baru bisa dilaksanakan pada 2027. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan pemerintah mengadakan rapat gabungan membahas temuan BPK atas dugaan suap anggaran KPU dan persiapan akhir pilkada 2015, pada Kamis (25/6) siang kemarin. Baca: Anggaran ( Halaman 2 )
Baca: Pajak ( Halaman 2 )
SHS: Urusan tanah harus dikembalikan ke Pemda Menjadi urusan wajib untuk meminimalisir gejolak sosial Manado—Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarudajang (SHS) mendesak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, agar memperjuangkan aspirasi dari daerah dalam hal mengembalikan pengurusan pertanahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini ditegaskan oleh SHS saat menerima kunjungan kerja Komite I DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD-RI Benny Ramdhani dalam rangka
GUBERNUR Sulut SH Sarundajang bersama Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Ramdhani.(foto: ist)
melakukan uji Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang di-
gelar Kamis (25/6), di ruang rapat CJ Rantung kantor Gubernur Sulut. Dikatakan
GELOMBANG PANAS PAKISTAN
SHS, urusan pertanahan harus diberikan kewenangan kepada Pemda karena memperhatikan dasar UndangUndang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerin-tahan daerah. Hal ini juga terkait dengan otonomi daerah, pendelegasian tugas ini dianggap perlu karena pihak Pemda lebih memahami daerah teritorial. Urusan tanah juga menjadi urusan wajib pemda untuk meminimalisir gejolak sosial. Baca: SHS ( Halaman 2 )
DANA ASPIRASI
Kemlu: Tak ada laporan korban WNI Pemerintah isyaratkan penolakan
ini mengaku terus mengawasi perkembangan di negara tersebut. Menurutnya, Indonesia akan selalu siap membantu pemerintah Pakistan jika diperlukan.
Jakarta—Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mencuatkan opsi penolakan terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi DPR. “Semua mengatakan ada dasarnya tetapi kan ini belum. Jadi bisa saja (ditolak),” kata JK di kantornya, Jakarta, Kamis (25/6) kemarin. JK mengatakan usulan DPR tersebut bisa saja ditolak oleh pemerintah melalui beberapa celah, misalkan angka nominal dana aspirasi, mekanisme penyaluran anggaran yang kemudian berpeluang tak dimasukkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2016. Secara personal, JK tak setujui poin dana aspirasi yang menyamakan nominal setiap daerah pemilihan (dapil). Dia merasa kebutuhan dan jumlah penduduk setiap dapil berbeda dan tidak bisa disamakan. Tak hanya itu, menurut JK, usulan program UP2DP bukan satu hal baru yang kemudian menghasilan fungsi dan manfaat baru baik bagi DPR ataupun masyarakat.
Baca: Kemlu ( Halaman 2 )
Baca: Pemerintah ( Halaman 2 )
SEORANG pria parubaya seakan tak mau beranjak dari curahan air untuk menjaga suhu tumbuhnya tetap stabil. Sebab, suhu di Pakistan mencapai 45 derajat celcius akibat gelombang panas.(foto: ist)
Jakarta—Kementerian Luar Negeri RI mengaku belum mendapatkan laporan resmi terkait jumlah korban yang merupakan warga negara Indonesia akibat terkena dampak gelombang panas di Pakistan.
“Dari semalam belum ada laporan jatuhnya korban WNI. Harapan kami tidak ada tetapi akan kami terus ikuti,” ujar juru bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis (25/6). Pria yang akrab disapa Tata
Sistem pengadaan barang/jasa secara konvensional
Tak mampu menjawab kebutuhan persaingan usaha yang sehat Sistem pengadaan barang/jasa secara konvensional tidak lagi cocok atau tak mampu menjawab kebutuhan akan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan persaingan usaha yang sehat. Sehingga pada pelaksanaannya memunculkan berbagai penyimpangan dalam berbagai bentuk seperti suap, pengaturan spesifikasi tender (persekongkolan), konflik antar pengusaha, konflik kepentingan, favoritisme pemenang kontrak, penunjukan langsung, penurunan kualitas barang maupun penggelembungan harga barang. UNTUK itulah digelar Multistakeholder Meeting “Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah di Sulut”, kerjasama Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM), yang digelar di salah satu hotel di Ranotana, Kamis
NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)
(25/6) sore kemarin. Peserta antara lain Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sulut, LPSE Manado, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pers. Jull Takaliuang dari YSNM mengatakan, di tengah banyaknya persoalan, sistem
pengadaan secara elektronik (E-Procurement) dianggap sebagai alternatif solusi mengatasi persoalan pada pengadaan konvensional. Pelaksanaan e-procurement diperkirakan mengurangi harga antara 3%-20% dari harga perolehan dengan metode tradisional. Baca: Tak ( Halaman 2 )
PESERTA Multistakeholder Meeting foto bersama usai kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Manado, Kamis (25/6) sore kemarin.(foto: farry/sk)
KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com