“SBY perintahkan all out, bukan suruh walk out” RAKYAT Indonesia hingga sekarang tak habis pikir dengan sikap Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang keluar ruang sidang paripurna sesaat sebelum pengambilan keputusan penetapan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menjadi UU pada Jumat (26/ 9) dini hari lalu. Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menuai banyak kecaman. Akibat dari keputusan walk
Harga: Rp.2000,Luar Kota + Ongkos Kirim
terbit 16 halaman
out Fraksi Partai Demokrat, opsi Pilkada lewat DPRD didukung oleh mayoritas anggota dewan yang hadir. Sebelum sidang paripurna, SBY mengaku mendukung pilkada langsung. Belakangan, Demokrat juga mengaku memutuskan mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat. Namun, setelah UU Pilkada disahkan dengan mekanisme pilkada lewat DPRD, SBY dan Demokrat dikecam publik.
Dan pernyataan lain dikeluarkan politisi Partai Demokrat, Sutan Bathoegana. Dia membantah SBY selaku Ketua Umum Partai D e m o k r a t menginstruksikan Fraksi Demokrat di DPR untuk keluar dari ruang sidang paripurna alias walk out saat pengambilan keputusan, padahal yang diperintahkan adalah all out. Baca: SBY ( Halaman 2 )
SELASA 30 SEPTEMBER 2014 NOMOR. 02630 TAHUN VIII
Polda mulai usut kasus MaMi Setdaprov Sulut
SELEBRITI
Tim Tipikor: Kami segera periksa para saksi
ALIYA RAJASA
Tidak rela mertuanya jadi sasaran hujatan PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sasaran kekecewaan atas disahkannya Pilkada lewat DPRD. Tagar untuk mencurahkan kekecewaan menjadi trending topic dunia di Twitter seperti #ShamedOnYouSBY, #ShamedByYou dan #ShamedByYouAgainSBY. Melihat fenomena itu, menantu SBY, Siti Ruby Aliya Rajasa tidak rela mertuanya menjadi sasaran kemarahan. Melalui akun Instagram pribadinya, @ruby_26, istri Edhie ‘Ibas’ Baskoro Yudhoyono ini mengunggah foto berjudul ‘Pendapat Presiden SBY Mengenai Hasil RUU Pilkada’. Baca: Tidak ( Halaman 2 )
INTERNASIONAL Gara-gara pesan porno, menteri Inggris mundur
BROOK Newmark dan Sophie Wittams, seorang wartawan yang menyamar sebagai aktivis.(foto: ist)
BROOK Newmark, seorang menteri yang membidangi masyarakat madani dalam kabinet Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron, akhirnya mengundurkan diri setelah mengirim pesan-pesan porno kepada seorang wartawan lepas The Sunday Mirror yang menyamar sebagai aktivis. Mengutip laporan BBC, Senin (29/9) kemarin, kejadian bermula saat Sophie Wittams, seorang wanita muda yang mengaku sebagai aktivis Partai Konservatif, mengontak Newmark melalui Twitter. Kontak pun berlanjut hingga keduanya saling bertukar pesan yang masuk “kategori dewasa”. Newmark pun mengakui kesalahannya setalah belakangan diketahui bahwa akun Wittams di Twitter adalah akun palsu. Adapun foto wanita berambut pirang yang muncul pada bio Wittams diambil dari akun seorang model Swedia di Instagram. “Ini semata-mata karena kekhilafan saya. Saya bertindak sangat bodoh,” kata Wittams. Baca: Gara-gara ( Halaman 2 )
POJOK “Orang-orang sukses yang saya kenal adalah mereka yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara” – Bernard M Baruch –
Manado—Kasus dugaan penyimpangan dana Makan Minum (MaMi) di Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut berbanderol Rp8,89 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013, belakangan ini mulai ditindaklanjuti Polda Sulut, melalui Subdit I Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus). Bahkan, kasus yang dilaporkan Gubernur Sulut DR SH Sarundajang (SHS) ini sementara dilakukan penyelidikan intensif oleh penyidik Tipikor dengan mengumpulkan sejumlah bukti, di Kantor Gubernur Sulut yang berada di Jl 17 Agustus Manado. Terkait penyelidikan kasus tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Kombes Pol Hilman SIK MH, melalui Kasubdit I Tipikor AKBP William Simanjuntak SIK,
ASIAN GAMES
Usai Polii, kini Londa yang bawa pulang emas DJOUHARI Kansil.
ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, laporan yang diterima oleh Kapolda Sulut Brigjen Pol Jimmy Palmer Sinaga SH MHum, telah direkomendasi untuk ditangani penyidik Tipikor sejak pekan lalu. Ia pun menyatakan, surat perintah (sprint) lidik sudah diterbitkan, dan saat ini sementara diproses lebih lanjut. “Laporan MaMi di Pemprov Sulut sementara kita lidik. Baca: Polda ( Halaman 2 )
Legislator Kab/Kota kecam PLN Tagih janji mulai hari ini tak ada lagi pemadaman listrik Sulut—Keresahan masyarakat Sulut akibat pemadaman listrik yang tak kenal waktu yang dilakukan PT PLN (Persero) Suluttenggo, menuai kecaman keras dari legislator di 15 kabupaten/ kota se-Sulut. Kepada Swara Kita, para legislator pun menagih janji PLN yang mulai Selasa (30/9) hari ini tidak akan ada lagi pemadaman listrik. Untuk itu Wakil Ketua Dekot Manado dr Richard Sualang meminta agar pihak PLN memperhatiakan merealisasikan yang menjadi keluhan masyarakat. “Kami sangat berharap, PLN dapat mengakomodir apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Karena sudah menjadi kewajiban
Wagub: Kita harus hormati proses hukum
Incheon—Maria Natalia Londa menambah perolehan medali emas untuk Indonesia dari cabang lompat jauh, Senin (29/9) kemarin, dari ajang Asian Games 2014 di Korsel. Dalam lomba di Incheon Asiad Main Stadium, Maria menjadi yang terbaik setelah melakukan lompatan sejauh 6,55 meter. Dari enam kali percobaan, atlet 23 tahun ini tiga kali gagal melakukan lompatan. Namun, dia berhasil mengalahkan semua pesaingnya lewat percobaan terakhir yang langsung memastikannya meraih medali emas. “Saya mendedikasikan medali emas ini untuk seluruh Indonesia. Baca: Usai ( Halaman 2 ) PRESTASI Maria Natalia Londa yang berhasil membawa pulang emas dari ajang Asian Games 2014 di Korsel dari cabang lompat jauh, Senin (29/ 9) kemarin, merupakan sebuah kejutan bagi Indonesia.(foto: zimbio.com)
RUU DOB
PLN memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggarnya,” ujar Sualang, Senin (29/9) kemarin.
BMR, Langowan, Tahuna & Talsel kembali ditunda
Baca: Legislator ( Halaman 2 )
Baca: BMR ( Halaman 2 )
Jakarta—Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda pembahasan 21 RUU Daerah
Otonomi Baru (DOB), Senin (29/9) kemarin di Gedung Senayan, Jakarta berlangsung
alot. Rapat akhirnya memutuskan untuk dilakukannya lobi antara Komisi II DPR RI
dengan pusat.
pemerintah
UU MD3
Peluang Puan menipis, Fadel kans kuat Ketua DPR
PUAN Maharani.
FADEL Muhammad.
Jakarta—Sebagai partai politik pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014-2019, PDIP seharusnya secara otomatis mendapat mandat menjadi Ketua DPR RI. Sayangnya, Koalisi Merah Putih (KPM) sebagai pemilik suara mayotitas di parlemen periode 2009-2014, keburu melakukan revisi
terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun upaya KMP itu sempat terhenti karena PDIP dan sejumlah ormas melayangkan gugatan uji materi revisi UU MD3 itu di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun gugatan tersebut kandas. Pasal-
nya, dalam sidang putusan di MK, Senin (29/9) kemarin, Hakim Konstitusi memutuskan menolak permohonan PDIP tersebut. “Menolak para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta. Baca: Peluang ( Halaman 2 )
Ini saran Yusril Ihza Mahendra untuk SBY dan Jokowi
“Jangan teken UU Pilkada agar Pilkada Tetap Langsung” “Kemarin malam 27 September Presiden SBY menghubungi saya yang kebetulan sedang berada di Tokyo sementara beliau berada di Kyoto. Presiden meminta waktu untuk bertemu meminta masukan sehubungan dengan RUU Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pemilihan kepala daerah,” kata Yusril dalam akun Twitter pribadinya, @Yusrilihza_Mhd, Senin (29/10) kemarin. PAKAR Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menanda-
tangani UU Pilkada. Dengan begitu, UU Pemda akan tetap menjadi acuan terhadap pilkada langsung oleh rakyat. Yusril kemudian menerangkan, ia kemudian memenuhi unda-
NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)
ngan SBY tersebut dan akhirnya bertemu. Ketika bertemu di Kyoto, Yusril mengatakan, SBY didampingi Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Seskab, dan Dubes RI untuk
Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Yusril kemudian memberikan masukannya kepada Presiden SBY terkait UU Pilkada. Baca: Jangan ( Halaman 2 )
PAKAR Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan SBY dan Jokowi untuk tidak menandatangani UU Pilkada.(foto: ist)
KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com