FINAL CAPITAL ONE CUP
Maret manis Mou
Harga: Rp.2000,Luar Kota + Ongkos Kirim
terbit 16 halaman
CHELSEA mendapatkan kegembiraan ganda di awal bulan Maret ini. Tak cuma meraih trofi, selisih poin dengan Manchester City di klasemen Liga Inggris pun tetap terjaga. Dalam perebutan trofi Piala Liga Inggris melawan Tottenham Hotspur di Wembley, Minggu (1/3) malam WIB, Chelsea sukses memetik kemenangan dengan skor 2-0 Baca: BOLA ( Halaman 8 )
SELASA 3 MARET 2015 NOMOR 02729 TAHUN IX
SELEBRITI
ELVIRA DEVINAMIRA
Kenaikan harga beras bisa membantu petani PUTRI Indonesia 2014 Elvira Devinamira tidak bisa menyalahkan pemerintah sekarang dengan melambungnya harga beras yang kini melonjak tinggi. Menurut Puteri Indonesia 2014 ini, kenaikan harga beras yang dikeluhkan sekarang bukan kesalahan pemerintah semata. “Ada proses panjang yang bisa menjelaskan kenapa harga beras ini naik dan masyarakat jadi pusing. Baca: Berlenggak ( Halaman 2 )
INTERNASIONAL AMERIKA SERIKAT
Presiden Obama sempat ancam menembak jatuh pesawat Israel
BARACK Obama.
TAHUN lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Barrack Obama diduga pernah mengancam akan menembak jatuh jet tempur Israel jika mereka menyerang fasilitas nuklir Iran. Ancaman Obama ini memaksa Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu membatalkan serangan Israel ke Iran, demikian dikabarkan surat kabar Kuwait Al Jarida. Tindakan tersebut diambil setelah seorang pejabat tinggi Israel yang tidak disebut namanya mengungkapkan rencana serangan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri AS John Kerry. Pemerintah Israel mengambil keputusan untuk melancarkan serangan tersebut setelah mengetahui AS dan Iran hampir mencapai kesepakatan dalam pembicaraan rahasia mengenai program nuklir. Serangan tersebut telah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Israel Benny Gantz. “Netanyahu dan menteri-menterinya memutuskan untuk melakukan apapun yang dapat mereka lakukan untuk menggagalkan kesepakatan antara Iran dan Gedung Putih, karena hal tersebut dapat mengancam keamanan Israel,” demikian isi laporan yang dilansir Daily Mail, Senin (2/3) kemarin.
Jakarta—Putusan praperadilan bahwa penetapan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak sah, menghadirkan muara yang keruh bagi penyuka keadilan. Posisi KPK akhirnya melemah, diperparah dengan menyerahkan menyerahkan penanganan kasus BG ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Ironisnya, kejaksaan bakal melimpahkannya lagi ke Polri. Bisa ditebak, indikasi bahwa kasus ini bakal dihentikan pun menguat. Menyusul isyarat Polri akan menyetop penyelikan kasus yang menyeret mantan calon Kapolri ini. KPK sendiri secara resmi melimpahkan kasus dugaan gratifikasi Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung Senin (2/ 3) kemarin. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting menilai pelimpahan tersebut merupakan bentuk kompromi yang mengecewakan. “Bukan menempuh upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, KPK malah mmebuat kesepakatan yang mengecewakan,” kata Miko kepada CNN Indonesia, kemarin. Menurut Miko, langkah yang diambil KPK dengan melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung telah mengecewakan publik yang selama ini mendukung lembaga antikorupsi itu. Pelimpahan kasus ke lembaga pimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo itu akan membuka peluang besar bagi penghentian kasus. “Apalagi kasus itu juga akan dilimpahkan lagi ke kepolisian yang memiliki celah besar untuk mengusut sendiri kasus yang dilakukan anggota kepolisian,” ujar Miko. Miko menyebut, peluang KPK untuk menempuh langkah hukum kasasi dan PK sebenarnya terbuka lebar. Ketimbang harus mengorbankan wibawa penegakan hukum dan sebagai penegak hukum yang selama ini dikenal garang terhadap pemberantasan korupsi. “Perlu diketahui Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK lahir karena kondisi darurat. Mestinya Plt menghentikan serangan kriminalisasi, bukan malah sepakat untuk melimpahkan kasus,” tutur Miko. Diketahui, konferensi pers yang digelar antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung di Kantor KPK hari ini menegaskan kasus Budi Gunawan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Jaksa Agung M Prasetyo menyatakan Presiden Jokowi ingin ketiga lembaga penegak hukum meningkatkan keharmonisan dan sinergisitas. Saat ini sumber masalahnya, ujar Prasetyo, KPK menagani perkara yang melibatkan salah seorang anggota Polri, yakni Budi Gunawan, sedangkan Polri menangani
KPK akhirnya melemah KASUS BG Serahkan kasus BG ke kejaksaan, Kejagung kembalikan ke kepolisian, Usai KPK, kini media mulai dikriminalisasi Polri isyaratkan stop penyeledikan
JAKSA Agung HM Prasetyo bersama Plt Pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki.
perkara yang melibatkan anggota KPK. “Atas dasar itu KPK menyerahkan penanganan perkara Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung. KPK akan
Baca: KPK ( Halaman 2 )
Jakarta—Tengara kian membias kasus dugaan kepemilikan rekening tak wajar yang menimpa Komjen Budi Gunawan (BG), makin terang benderang. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikriminalisasi, kini sebuah
MAJALAH Tempo.
lembaga swadaya masyarakat menggugat Majalah Tempo lantaran membongkar aliran dana milik sang jenderal. Menanggapi hal tersebut, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menyatakan proses pelaporan kasus tersebut masih belum ditindaklanjuti. Untuk itu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri akan memanggil saksi ahli dari Dewan Pers untuk dimintai pertimbangan. “Nanti akan ada pertimbangan dari Dewan Pers, sebab kami tentu perlu mendengar pertimbangan dari ahli,” ujar Badrodin di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3) kemarin. Baca: Usai ( Halaman 2 )
#SAVEAHOK
Ahok nekad lawan korupsi, warga Jakarta mendukung
MEME dukungan terhadap Ahok.
Jakarta—Adanya hak angket DPRD DKI Jakarta untuk Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak membuatnya melemah. Kendati posisi Ahok bisa terjepit, Ahok nekad melawan dengan melaporkan DPRD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya Anggaran Siluman dalam APBD. Warga Jakarta pun beramairamai mendukung Ahok. Aksi nekad Ahok mela-
EKONOMI
wan korupsi membuat sejumlah parpol gentar juga. Tak heran jika kemudian Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk membatalkan hak angket terhadap dirinya. Hanya saja, Ahok telah melobi pimpinan Partai Nasdem, sebaliknya Ahok mengatakan banyak teman yang mengaku bingung lantaran ia tidak mencoba melobi petinggi partai. “Enggak ada hasil lobi, masing-masing partai
saja yang mutusin. Makanya saya bilang, beberapa teman ada yang bilang sama saya, kenapa sih kamu kenal semua (petinggi) parpol (tetapi) enggak ada yang kamu temuin (untuk membatalkan angket),” kata Ahok, di Balai Kota, Senin (2/3) kemarin. “Saya mana mungkin melobi parpol untuk membatalkan angket. Baca: Ahok ( Halaman 2 )
PERBANKAN
Nilai Rupiah belum mengkhawatirkan “Sulut memang bukan Jakarta—Pelemahan ru- ga tidak perlu dikhawatir- melemah maupun menguat tempat untuk dana” piah terhadap dolar Ame- kan,” demikian kata Agus pada angka tiga hingga rika Serikat (AS) belum dalam level yang mencemaskan. Hal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo. BI sendiri kata dia selalu hadir di pasar. Terakhir Senin (2/3) kemarin, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat hingga Rp 12.900. “Kita selalu ada di pasar, kita jaga volatilitas sehing-
Martowardojo di kompleks Kepresidenan usai rapat terbatas, Senin (2/3) kemarin. Untuk asumsi makro yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri disepakati nilai tukar pada angka Rp 12.500. Oleh karena itu, kata Agus, akan sangat mungkin jika ada dinamika nilai tukar di antara itu,
lima persen. Gubernur BI menambahkan, hingga saat ini Indonesia memang harus mewaspadai Amerika Serikat yang menguat dalam hal ekonomi. Namun pemerintah Indonesia masih bisa melakukan berbagai pengendalian untuk mengantisipasi hal tersebut. Baca: Nilai ( Halaman 2 )
Manado—Kondisi likuiditas perbankan di Sulut ternyata masih bergantung pada laliran dana segar dari luar daerah. Asisten Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sulut Ignatius Adhi mengakui adanya disparitas likuiditas antardaerah. Kondisi likuiditas di Sulut cenderung lebih ketat dibandingkan dengan
rata-rata likuiditas industri perbankan nasional. Rasio pembiayaan terhadap pendanaan (LOAN to deposit/LDR) perbankan Sulut pada akhir 2014 tercatat 131,08%, sedikit menurun dibandingkan dengan posisi LDR pada akhir 2013 sebesar 133,02%. Baca: Sulut ( Halaman 2 )
PAN
Zulkifli Hasan kini ditunggu PR berat Jakarta—Pascakemenangannya merebut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), pekerjaan rumah berat menanti Zulkifli Hasan. Ia dituntut lebih baik dari era Hatta Rajasa termasuk era Amien Rais. Apa Zulkfili Hasan bisa?
Kontestasi perebutan Ketua Umum PAN telah usai. Pucuk pimpinan partai yang lahir dari rahim reformasi ini berganti; dari Hatta Rajasa ke Zulkifli Hasan. Pergantian kepemimpinan yang mulus, tidak menyisakan partai tandingan, menjadi angin segar bagi
demokrasi di internal partai yang dibidani Amien Rais itu. Fenomena ini tentu menjadi catatan penting di tengah sejumlah partai politik mengalami konflik internal yang berujung hingga proses hukum. Baca: Zulkifli ( Halaman 2 )
ZULKIFLI Hasan (kanan) memeluk Hatta Radjasa usai terpilih jadi Ketum PAN.(foto: metv)
Diplomasi Presiden Jokowi di Forum Internasional
Baca: Presiden ( Halaman 2 )
Tak mau duduk di deret pinggir
POJOK Hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk orang lain bukanlah membagikan kekayaan Anda, tetapi membantu ia untuk memiliki kekayaannya sendiri. (Benjamin Disraeli)
menerahkan berkas-berkas penyelidikan dan penyidikan terkait kepada Kejaksaan Agung,” kata Prasetyo. Jaksa Agung sendiri telah resmi menerima pelimpahan
kasus Komjen Budi Gunawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun alihalih memberikan jaminan untuk melanjutkan penyidikan, Prasetyo malah berniat melimpahkan kasus Budi ke Kepolisian RI, institusi tempat sang jenderal bernaung. Prasetyo berdalih, Kejagung sampai saat ini belum mempelajari berkasberkas dan temuan fakta serta bukti dari penyelidikan kasus Budi. Dengan adanya bukti baru yang dimilki KPK, Prasetyo beranggapan Polri akan lebih memahami seluk-beluk kasus Budi yang sebelumnya juga pernah mereka tangani.
PRESIDEN Jokowi bersama Presiden AS Barack Obama dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.(foto: ist)
NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)
LANGKAH diplomasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dunia internasional diawalinya dengan pemilihan tempat duduk. Jokowi menyatakan tempat duduk para kepala negara di forum internasional menentukan posisi dan kekuatan negara tersebut.
Itulah sebabnya Jokowi selalu minta ditempatkan di antara pemimpin negaranegara besar. “Kalau duduk di pertemuan-pertemuan internasional, saya selalu minta tempat (Indonesia) harus diletakkan sebagai negara besar, seperti
kemarin di APEC. (Berderet) Presiden Rusia, China, Indonesia, Amerika Serikat. Itu menunjukkan dari tempat duduknya saja, kita negara besar, bukan pinggir-pinggir. Kalau di pinggir, enggak mau saya,” kata Jokowi di hadapan ratusan siswa
SMA Taruna Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/3) kemarin. Soal posisi duduk itu, menurut Jokowi, merupakan caranya menjaga wibawa Indonesia di mata dunia. Baca: Tak ( Halaman 2 )
KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com