LA LIGA
Kalah dari Atletico, CR7 marahi jurnalis Harga: Rp.2000,Luar Kota + Ongkos Kirim
terbit 16 halaman
AKIBAT sifat yang tak mau kalah, Cristiano Ronaldo pun selalu stres jika kalah dalam sebuah pertandingan. Tak heran jika CR7—sapaan kerennya— sedang dalam mood kurang baik usai Real Madrid dibantai Atletico Madrid 04, Sabtu (7/2) lalu. Bintang asal Portugal itu bersite-
gang dengan seorang jurnalis yang meminta komentarnya saat keluar dari Vicente Calderon. CR7 kesal kepada jurnalis yang bernama Sebas Guim yang dinilainya tak bertanya soal hasil pertandingan. Baca: Kalah ( Halaman 2 )
MUSIM ini CR7 Cs tak pernah menang dari Atletico.
SENIN 9 FEBRUARI 2015 NOMOR 02715 TAHUN IX
Hari ini Hari Pers Nasional
SELEBRITI
Hargai wartawan GSVL bakal melebur di Jarod, PWI akan gelar upacara
RAPOR KABINET
Tiga menteri dinilai gagal
DAKOTA JOHNSON
Tidak mudah melepas pakaian di depan umum FILM Fifty Shades of Grey menjadi salah satu film yang sedang booming banget saat ini. Film ini dianggap memiliki banyak konten dewasa sehingga harus diboikot perilisannya, termasuk Indonesia. Proses pembuatan film yang diadopsi dari sebuah novel ini juga tak luput dari pantauan publik. Salah satu hal yang menarik adalah proses pengambilan gambar dalam adegan sex. Proses tersebut rupanya bukan merupakan sebuah hal yang mudah bagi para pemainnya. Dakota Johnson, salah seorang pemain utama Fifty Shades of Grey mengungkapkan kesulitannya dalam beradegan sex. “Aku tidak takut untuk telanjang. Aku pikir seorang wanita itu cantik. Baca: Tidak ( Halaman 2 )
INTERNASIONAL
Jakarta—Sejumlah menteri di jajaran Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai bermasalah. Karenanya, Jaringan Perempuan Indonesia mendesak Presiden Jokowi untuk mengganti beberapa menteri tersebut. Menteri tersebut adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise, serta Menteri Kesehatan Nila Moeleoek. Ketiga menteri ini dinilai tidak dapat menerjemahkan visi misi Jokowi dalam hal perlindungan tenaga kerja dan perempuan Indonesia dalam 100 hari pemerintahan. “Mereka seharusnya punya sikap tegas terhadap isu perempuan. Tapi kami melihat tidak ada niat politik untuk melakukannya,” kata Valentina Sagala di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Minggu (8/2) kemarin. Valentina menjelaskan, setidaknya dalam 100 hari pemerintah sudah memunyai pandangan mengenai langkah strategis yang akan ditempuh selama masa pemerintahan. Baca: Tiga ( Halaman 2 )
WALIKOTA Manado GS Vicky Lumentut memang dikenal peduli dengan wartawan, sehingga tak heran jika dirinya selalu melibatkan insan pers dalam setiap kegiatannya, dan para jurnalis selalu meliput kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya seperti ini.(foto: ist)
Iklan lecehkan TKI akan segera ditegur
DATO Sri Ahmad Shabery Cheek Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
PEMERINTAH Malaysia tanggap dengan insiden iklan dengan Indonesia. Karenanya, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Dato Sri Ahmad Shabery Cheek akan meminta pemerintah bagian Selangor untuk menegur dan menindak pembuat iklan robot yang melecehkan Tenaga Kerja Indonesia. “Apa yang mengiris hati Indonesia mengiris hati saya juga,” kata Menteri Dato Ahmad Shabery dalam jamuan minum sore bersama Dato Sri Ahmad Shaberry Cheek, rangkaian Hari Pers Nasional di Batam Kepulauan Riau, Minggu (8/2) kemarin. Tindakan mencari keuntungan dengan bersikap arogan tidak bisa diterima. Namun, ia mengaku tidak bisa bertindak terlalu besar, karena di kebijakan yang berlaku di Malaysia bersifat otonom, tidak seperti di Indonesia, maka pemerintah pusat hanya bisa meminta kepada pemerintah negara bagian. Ia mengatakan Indonesia dan Malaysia sejatinya bersaudara. Bila satu tersakiti, maka yang lain juga akan merasa sakit. Baca: Iklan ( Halaman 2 )
POJOK Seseorang harus menjadi apa yang mereka bisa jadi. Musisi harus menciptakan musik. Pelukis harus menggoreskan lukisannya. Penyair harus menulis sajaknya. Mereka harus melakukannya agar mencapai puncak kedamaian dalam diri mereka sendiri. (Abraham Maslow)
ringan dan santai. Kegiatan ini juga sebagai respon dari Walikota GSVL yang menghargai para wartawan, sehingga berkerinduan melebur bersama wartawan di Jarod Pusat Kota 45, pagi ini. “Kegiatan ini kami rencanakan digelar di Jarod. Kami memilih lokasi itu karena di sana tempatnya para orang Manado berdialog dan mengemukakan pendapat. Jadi nantinya dialog santai, tidak formal,” ujar Koordinator Kegiatan Donny Wungow, didampingi Sekretaris Abdul Halim, saat mematangkan persiapan kegiatan di Jarod, Minggu (8/2) sore kemarin. Baca: Hari ( Halaman 2 )
CALON KAPOLRI
Budi Waseso terganjal laporan dari mantan Wakapolda Sulut Jakarta—Komisi Kepolisian Nasional akan memanggil Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso untuk dugaan
pemalsuan surat mutasi pada 2012. Budi Waseso pernah dilaporkan oleh mantan Wakil Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulut, Komisaris Besar Jenmard
Mangolui. Saat itu Budi Waseso masih menjabat Kepala Biro Pengamanan Internal. Baca: Budi ( Halaman 2 )
ANTIROKOK
MALAYSIA
Manado—Senin (9/2) hari ini, insan pers Tanah Air memperingati Hari Pers Nasional (HPN). Dipastikan berbagai agenda telah disiapkan para pewarta di seluruh Indonesia, untuk memperingati hari istimewa ini. Tak hanya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) upacara di kantor PWI Sulut, namun juga ada hajatan dialog wartawan dengan Walikota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL), membahas peran pers dalam pembangunan Manado. Kegiatan GSVL dengan para pewarta sesuai rencana akan dilakukan di Jarod Pusat Kota Manado dalam bentuk coffee morning sekaligus berdialog
KOMJEN Budi Waseso.
JELANG KONGRES PAN
YLBHI bersama YLKI mendesak Eurico dan Tatong RUU Pertembakauan dibatalkan kritisi Amien Rais Jakarta—Hari ini (Senin, 9/2) RUU Pertembakauan akan dimasukkan DPR pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 untuk disahkan. RUU Pertembakauan ini inisiatif DPR yang dinilai akan menganulir beberapa pasal tentang pembatasan atau pengendalian tembakau di UU Kesehatan. Yayasan Lem-
baga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta RUU ini dibatalkan! “Kehadiran RUU Pertembakauan harus ditolak dan dibatalkan pada Prolegnas 2015. Ini adalah RUU yang sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia, dan penuh muslihat jahat
oleh industri rokok besar. Jika DPR tetap memasukkan RUU Pertembakauan pada Prolegnas 2015, patut diduga dengan kuat para anggota DPR bermain mata/ patgulipat dengan industri rokok. Jelas ini persekongkolan yang sangat jahat,” jelas Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam rilis yang diterima, Minggu (8/
2) kemarin. Tulus lantas memaparkan mengapa harus menolak RUU Pertembakauan ini. Alasan itu sebagai berikut: 1. Saat ini Indonesia menjadi negara yg paling lemah di dunia, terkait regulasi pengendalian tembakaunya.
Manado—Kader daerah yang mendukung calon ketum incumbent Hatta Rajasa menyayangkan posisi Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais yang berada di pihak calon ketua umum PAN Zulkifli Hasan. Karenanya, mereka menilai pendiri partai itu tak netral lagi.
Baca: YLBHI ( Halaman 2 )
Baca: Eurico ( Halaman 2 )
TATONG Bara.
KASUS PELEMAHAN KPK
BW menegaskan penetapan tersangka seharusnya tak bisa dipraperadilankan WAKIL Ketua KPK Bambang Widjojanto didampingi kuasa hukumnya usai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri, pekan lalu.(foto: komc)
Jakarta—Penetapan tersangka tidak termasuk dalam bagian terbatas yang bisa digugat melalui praperadilan, karena praperadilan hanya memberikan batasan
yang sangat sempit akan hal-hal apa saja yang bisa digugat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Ming-
gu (8/2) kemarin. “Kalau menggunakan KUHAP pasal 77 itu hanya untuk uji sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, sah tidaknya penangkapan dan
penahanan,” kata Bambang saat menjelaskan sah atau tidaknya gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan. Baca: BW ( Halaman 2 )
Ketika Presiden Jokowi tak ingin panggilannya penuh embel-embel
Cukup sederhana dengan singkatan Jokowi SEJARAH baru bagi negara ini, kala Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat surat edaran soal tata cara pemanggilan nama diatur secara resmi, terkait penyebutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Edaran bernomor 100/449/SJ itu disebar sejak pekan lalu. Surat ditujukan bagi sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota di
seluruh Indonesia. Isi suratnya berupa penyebutan nama Presiden RI pada saat acara kenegaraan. Surat itu ditandatangani Sekjen Kemendagri Yuswandi A Temenggung atas nama Mendagri. Untuk keseragaman dalam penyebutan nama dan jabatan, dalam acara resmi kenegaraan maupun kunjungan kerja di porvinsi, kabupaten, dan kota
NOMOR TELEPON/FAX (0431) 841071, FAX: (0431) 841060)
penyebutannya sebagai berikut: “Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi” Juru Bicara Kemendagri Dodi Riyadmadji mengatakan, sebelumnya tak pernah ada aturan serupa dibuat di era Soeharto sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Penyebutan nama, biasanya disesuaikan dengan nama lengkap, meski
presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih dikenal dengan SBY. “Saya selama jadi pegawai negeri, belum pernah ada. Pak SBY, apakah Bu Mega, apakah Pak Habibie, Pak Harto, meminta disebut seperti itu,” terang Dodi saat dihubungi detikcom, Jumat (6/2) pekan lalu. Baca: Cukup ( Halaman 2 )
PRESIDEN Jokowi tak mau yang ribet-ribet, termasuk pemanggilan namanya.
KUNJUNGI www.swarakita-manado.com & www.swaramanado-online.com