Tanjungpinang Pos 13 April 2018

Pejabat H9 Tak Dilantik, Layanan Jadi Lelet

BP Batam Usulkan H16 Revisi Perka

DEWAN PERS

MEDIA TERVERIFIKASI

www.tanjungpinangpos.id Rp 3.000

JUMA T , 13 APRIL 20 18 / 26 RAJAB 1439H JUMAT 2018

2018

Lelang Proyek Rp237 Miliar Selesai TAHUN ini, lelang proyek di Pemprov Kepri lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu juga karena DPRD Kepri dan Pemprov Kepri cepat mensahkan APBD 2018 akhir tahun 2017 lalu.

Dari sekitar Rp 510 miliar APBD Kepri yang dialokasikan untuk pembangunan fisik, sekitar Rp 237 miliar di antaranya sudah selesai dilelang dan sudah ditetapkan pemenangnya.

SUHARDI-MARTUNAS, Dompak

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun terus menekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri agar bekerja cepat sehingga kegiatan/proyek terutama pengerjaan fisik bisa cepat dikerjakan.

Nurdin mengatakan, proyek fisik yang semakin cepat dikerjakan, hasilnya juga akan lebih bagus karena masih punya

Bersambung ke Hal 7

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

SEJUMLAH pekerja saat membangun jalan di Dompak dengan kerangka besi agar lebih kuat, belum lama ini yang dibangun dengan APBD Pemprov Kepri.

Industri Batam Harus Orientasi Ekspor BATAM - Industri besar harus diupayakan masuk ke Batam dengan memperpanjang kontrak investasi. Kemudahan lain juga harus diberikan seperti operasi dulu sambil mengurus izin hingga pengembangan industri yang berorientasi ekspor.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo mengatakan, pengembangan industri di Batam perlu dimaksimalkan.

Diingatkannya, Batam merupakan penopang ekspor manufakture medium high tech nasional. Batam juga diharapkan mendukung nasional mencapai surplus neraca transaksi berjalan.

94 Persen Indikator Kinerja Pemprov Tinggi

Pemutihan Denda Pajak Harus Dilakukan TANJUNGPINANG - Niat masyarakat Kepri untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih rendah. Karena itu, Pemprov Kepri akan menerapkan pemutihan denda PKB untuk meringankan beban masyarakat.

Terkait rencana pemutihan denda pajak kendaraan,

Wakil Gubernur Kepri H Isdianto menyarankan bahwa langkah tersebut harus segera dilakukan.

Karena sebagai pejabat yang sudah bergelut mengatasi terkait persoalan tersebut, dirinya mengaku program itu berhasil saat diterapkan beberapa kali di

Bersambung ke Hal 7

Bersambung ke Hal 7

TIDAK TERBIT Sehubungan libur nasional peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, Tanjungpinang Pos tidak terbit pada Sabtu, 14 April 2018. Harian ini akan terbit kembali pada Minggu, 15 April 2018.

Kepada pembaca dan relasi, harap maklum.

Terimakasih.

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

KENDARAAN bermotor berhenti di Lampu Merah Batu 8.

DOMPAK - Dari 315 indikator kinerja program pembangunan Provinsi Kepri tahun 2017 lalu, 10 berstatus sangat rendah, 280 indikator berstatus sangat tinggi, 18 indikator berstatus tinggi, 5 sedang, 2 rendah.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di dalam RPJMD Kepri 2016-2021, indikator kinerja program pembangunan Provinsi Kepri tahun 2017 ditargetkan sebanyak 315 indikator dari 39 urusan.

Dari persentase jumlah indikator kinerja RPJMD tahun 2017 tersebut yang berstatus tinggi dan sangat tinggi sebesar 94,60 persen.

Data ini disampaikan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017 kepada Dewan

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

WAKIL Gubernur Kepri H Isdianto membaca LKPJ 2017 Gubernur Kepri saat rapat paripurna, kemarin.

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (12/4) dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di ruang rapat utama kantor DPRD di Dompak, Tanjungpinang.

Nurdin mengatakan, semua capaian yang Pemerintah Provinsi Kepri lakukan tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan yang

Bersambung ke Hal 7

PLN GANDENG KEJAKSAAN AGUNG MEMBANGUN KELISTRIKAN

Pembebasan Lahan Sering Jadi Sandungan PT PLN Persero diminta membangun 35.000 MW listrik di Indonesia. PLN pun harus membangun jaringan antarprovinsi dan harus membebaskan banyak lahan. Ini yang sering terlambat karena masalah harga.

MARTUNAS SITUMEANG, Bali UNTUK memperlancar pembangunan infrastruktur kelistrikan di nusantara ini, maka PLN butuh pendampingan dari pengacara negara yakni kejaksaan.

Dalam hal ini, PLN pun kerja sama dengan Kejak-

saan Agung. PLN kerja sama dengan bidang Datun Kejaksaan Agung dan sudah menandatangani kesepakatan di Denpasar Bali, Kamis (12/ 4) kemarin.

Dengan kerja sama ini, diharapkan program penyedi-

redaksi@tanjungpinangpos.id „ REDAKTUR: MARTUNAS

aan 35 ribu MW listrik di Indonesia bisa tuntas sampai 2019 nanti.

Saat itu, disepakati bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A yang diikuti dengan penandatanganan

Bersambung ke Hal 7

facebook/tanjungpinangpos

F-ISTIMEWA/HUMAS PLN

SOFYAN Basir, Menteri BUMN Rini, Jaksa Agung dan pejabat lainnya salam kompak usai penandatanganan kerja sama.

@tgpinangpos „ LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

OPINI

2

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

JUMA T, 13 APRIL 2018 JUMAT

Memaknai Inti dari Pendidikan P Oleh: Dea Oktafia

Mahasiswa, Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

ENDIDIKAN sejatinya mendidik anak bangsa untuk memiliki karakter yang terpuji dan membanggakan. Proses

pendidikan itu bukan sekedar duduk di bangku sekolah dan menghafalkan sejarah serta berbagai teks yang membebani saja, tetapi Pendidikan lah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang.

Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan pokok seseorang. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Namun, proses pendidikan itu sendiri bukan sekedar duduk di bangku sekolah dan menghafal semua teks pelajaran yang diberikan. Melainkan prosesnyalah yang menjadi kunci akan pendewasaan anak didik sehingga kematangan diri akan dirasakan sedini mungkin. Karakter anak didik yang menghargai perbedaan, hormat kepada kebenaran dan keteladanan, berempati dengan segala kesengsaraan dan kesusahan serta optimistis melihat masa depan adalah sesuatu yang dirindukan dari target mendidik dengan segala prosesnya.

Ujian Sekolah (US) sebagai tolok ukur kejujuran bangsa. Guru yang sudah berpeluh keringat agar anak didik siap mengerjakan soal ujian dengan penuh kejujuran, bisa saja sirna idealisme dan dedikasinya,. Berbagai upaya akan ditempuh demi target sekolah itu sendiri. Akhirnya, tak jarang kecurangan dilakukan. Anak diberikan kunci jawaban, diajarkan ketidakjujuran, menganggap bahwa curang itu boleh, tidak jujur itu biasa, dan tidak takut berbuat dosa.

Bulan ini (Maret-April), akan dilaksanakan US dan UN khusunya untuk pendidikan tingkat atas (SMA). Sering kita melihat di TV berbagai daerah banyak dijumpai aksi-aksi yang justru membuat anak didik tegang dan merasa tidak nyaman serta menganggap bahwa US dan UN adalah satu-satunya kegiatan yang menentukan masa depan.

Adanya proses sungkeman, event-event lain seolah menghipnotis siswa agar selalu semangat latihan menjawab soal dengan

sistem drill yang melelahkan, seakan menjadi syarat anak didik sebelum ujian. Padahal tidak seperti itu.

Sewajarnya ujian bukan saja hanya menghasilkan daftar nilai-nilai sempurna yang akan memuaskan guru dan pelaku pendidikan, sementara anak didiknya kehilangan keberanian, kehilangan kemandirian, kehilangan proses menikmati masa bermain, dan seolah-olah nilai yang sempurna adalah puncak dari segala proses pendidikan.

Sejatinya, keseimbangan nilai dan keberanian berpikir bebas bertanggung jawab menjadi tujuan dari proses pendidikan karakter anak bangsa yang memang subyektif dinilai tapi bisa dirasakan.

Sesungguhnya hasil dari US adalah pembuktian dari segala proses pendidikan kejujuran suatu bangsa. Bangsa yang jujur akan menghasilkan sosok masyarakat yang jujur. Masyarakat yang jujur membebaskan hidupnya dari perasaan bersalah dan berdosa sehingga bangsa lebih merdeka, berwibawa, dan jauh dari perilaku koruptif dalam segala lini Ketika proses belajar di kelas, peserta didik diajak guru untuk selalu memiliki nyali dan berani mengatakan tidak bisa dan bertanya, ketika mereka memang tidak bisa. Keberanian siswa untuk bertanya dan berani kritis akan suatu masalah pastilah tidak mungkin instan.

Seorang guru bisa jadi stres bukan kepalang ketika meminta siswanya untuk sekadar bertanya saja tidak mampu, apalagi menjawab pertanyaan. Terkadang pembawaan diri atau karakter diam adalah cara terbaik agar tidak kelihatan mampu dan kurang mampu menjadi problem tersendiri. Guru mempunyai cara bagaimana membangkitkan motivasi siswa untuk menjadi percaya diri. Namun bukan hal mudah tanpa didukung oleh orangtua.

Orangtua yang bertanggung jawab adalah yang mengawal perkembangan anaknya dalam setiap perubahan diri. Bukan sekadar merasa sudah membayar kepada guru atau sekolah, kemudian pasrah dan apatis.

Kemajuan karakter anak didik sangat didambakan, di antaranya punya sifat jujur, pemberani, mandiri, dan berwawasan luas, mustahil terwujud hanya mengandalkan

pertemuan antara anak didik dan guru di sekolah yang singkat. Peran dan karakter orangtua, yang dimulai dengan bagaimana mendapatkan rezeki yang halal, demokratis, berakhlak mulia, jauh dari perilaku koruptif, mampu memberikan motivasi dan keteladanan dalam keluarga dan lingkungan. Serta peduli kepada bangsa dan negara menjadi kunci bagaimana mewujudkan generasi yang menjadi idaman dan berperilaku berkemajuan.

Jadi selain guru dalam perannya yang terbatas, orangtua dan masyarakat pun sangat berperan.

Ketika anak didik sedang menempuh ujian, mereka harus mendapatkan motivasi bahwa ujian bukanlah momok penentu masa depan utama. Kejujuran anak menjadi alat ukur menarik untuk mewujudkan karakternya dan masa depannya. Prestasi dan menjadi yang terbaik adalah penting Orangtua tetap boleh bermimpi anaknya menjadi yang terbaik, akan tetapi bagaimana menjadikan proses yang jujur ketika menjawab, berpikir sistematis dalam memproses sebuah jawaban, berani bertanggung jawab atas jawaban dan pilihannya, selalu optimistis akan sikapnya adalah sebuah proses istimewa dalam pencarian jati diri. Hasil ujian penting, tetapi karakter dan kepribadian humanis jauh lebih diperlukan untuk membangun masa depan bangsa.

Oleh karena itu, ketika ujian tiba, peran orangtua, guru, pimpinan sekolah, dan dinas pendidikan harus bersatu padu bagaimana menjadikan momentum ujian bukan saja untuk mengetahui nilai pencapaian sebuah proses belajar yang formal dan normatif, tetapi bagaimana membentuk pribadi yang jujur dan berkarakter lebih diutamakan. Ujian Sekolah (US) bisa saja digunakan sebagai momen mengukur keberhasilan proses belajar mengajar sebagaimana tertuang dalam kurikulum, tapi jangan menjadikan anak didik laksana robot yang harus menguasai semua ini, tanpa melihat nilai-nilai kemanusiaan yang melekat padanya. Pada dasarnya US harus menjadi media intropeksi dan mawas diri, ke mana arah pendidikan karakter dan kepribadian bangsa diraih. Prestasi memang diutamakan, tapi kejujuranlah yang lebih penting dari segalanya. ***

Jangan Takut pada MEA! Oleh: Sity Nurjanah Samsudin

Mahasiwa STIE TANJUNGPINANG

I

STILAH Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tentu sudah tidak asing didengar.

MEA sudah banyak diperbincangkan baik di televisi, radio, dan juga media informasi lainnya. MEA mulai diresmikan 31 Desember 2015 dan mulai diterapkan pada awal Januari 2016 oleh para pemerintah negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Masyarakat Ekonomi Asean yang biasa disingkat MEA yaitu sebuah kebijakan yang disepakati oleh para anggota ASEAN untuk menyulap kawasan yang regional tersebut menjadi kawasan yang bebas hambatan.

Semua negara yang berada di kawasan ini bisa saling mengakses berbagai sektor terutama sektor ekonomi demi mewujudkan masyarakat ASEAN yang kompetitif di level Internasional. Dalam istilah asing MEA sering disebut sebagai Asean Economics Community.

Tujuan dibentuknya MEA ini agar daya saing ASEAN mampu meningkat sehingga bisa menyaingi negara Tiongkok dan India, selain itu untuk menarik investasi asing masuk ke dalam penanaman modal diwilayah ASEAN ini. Penanaman modal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan yang akan menambah tingkat kesejahteraan bagi penduduk, terutama penduduk di negara-negara ASEAN. MEA tidak hanya diciptakan untuk meningkatkan perekonomian yang merata di wilayah ASEAN, tapi lebih dari itu juga untuk meningkatkan daya saing di ajang Internasional. Dibentuknya MEA juga agar kehidupan masyarakat ASEAN rasa kebersamaannya semakin kuat, aman, tentram, damai, dan sejahtera.

Kita pasti sudah tau bahwa di wilayah ASEAN, Indonesia adalah negara yang wilayahnya paling strategis dan juga paling banyak sumber dayanya. Indonesia memiliki

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara.

Itu bisa menjadi peluang bagi Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan bisa jadi acuan untuk menguasai pasar ASEAN jika didukung dengan produktivitas yang tinggi. Hal tersebut tentu sejalan dengan ASEAN Economic Community Blueprint yang intinya adalah MEA sangat diperlukan dalam mengurangi pemisahan antarnegara ASEAN. MEA juga bisa digunakan sebagai jembatan dalam membanun suplai makanan dan bisa menjadi perantara untuk melakukan kegiatan ekspor-impor dengan Negaranegara non ASEAN. Itu adalah kesempatan baik untuk Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi hambatan perdagangan. Dengan tidak adanya hambatan perdagangan, Indonesia mampu meningkatkan kegiatan ekspor-impor sehingga bisa meningkatkan gross domesic product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB). Karena itu, Indonesia sanggup berkompetisi atau bersaing dengan produk-produk unggulan Indonesia dibidang perikanan, bidang pertanian, dan dibidang perkebunan.

Pada sisi investasi, karena potensi yang dimiliki Indonesia cukup besar maka diprediksikan akan sangat mudah untuk meningkatkan masuknya Foreign Direct Investment (FDI). FDI yaitu arus modal Internasional dimana perusahaan dari suatu Negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di Negara lain. Dengan masuknya FDI ini maka akan mampu memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Indonesia sangat mungkin memposisikan diri sebagai Negara tujuan investor karena tingkat kebutuhan akan barang dan jasanya tinggi dan jumlah populasinya

Pimpinan Umum/GM/Penjab : M Nur Hakim Wakil Pimpinan Umum : Ramon Damora Pemimpin Redaksi : Ramon Damora Wakil Pemimpin Redaksi : Zakmi Pimpinan Perusahaan : M Nur Hakim Manajer Umum/Adm/Keu : Ari Istanti Manajer Pemasaran : M Nur Hakim Manajer Iklan : M Nur Hakim

PEMBINA MANAJEMEN : Rida K Liamsi, Suhendro Boroma

Dewan Redaksi : M Nur Hakim, Ramon Damora, Zakmi, Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih

juga tinggi. Dibidang ini banyak sekali investor yang melirik Indonesia untuk investasi karena Indonesia adalah lahan investasi yang sangat potensial, ini bisa menjadi kesempatan emas untuk memanfaatkan aliran modal asing.

Dilihat dari peluang-peluang tersebut, ada juga resiko-resikonya. Resiko tersebut bukan tidak bisa diatasi, tetapi lebih menjadi tantangan bagi Indonesia. Akan banyak muncul produk luar yang beragam dengan jumlah yang besar.

Hal ini perlu diwaspadai karena jika produk yang masuk dari luar negeri lebih bagus, maka masyarakat Indonesia akan lebih memilih produk luar dibanding produk lokal, itu akan menjadi ancaman bagi industri lokal.

Resiko dalam bidang investasi, Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan eksploitasi dalam skala yang besar, misalnya pertambangan mudah dikelola Negara asing.

Dibidang ketenaga kerjaan juga Indonesia memiliki resiko yang cukup besar. Dilihat dari sisi pendidikan dan keahlian yang masih rendah, Indonesia masih tertinggal jauh dengan Negara tetangga.

Kita harus memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan-tantangannya.

Tingkatkan kualitas SDM dan manfaatkan SDA ini dengan sebaik mungkin. Dan tingkatkan kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan produk dan jasa untuk terus bersaing dengan produk luar negeri. Ingat, cintai produk Indonesia! *** Kirim Opini Anda ke email: redaksi@tanjungpinangpos.id cc: tanjungpinangpos@yahoo.com

DIVISI REDAKSI Redaktur Pelaksana Kompartemen: Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih.

Redaktur: Martua P Butarbutar, Yusfreyendi, Adly Bara Hanani Reporter: Suhardi (Koordinator), Desi Liza Purba, Andri Dwi Sasmito, Raymon Sandy, Jendaras Karloan (Bintan Utara), Tengku Irwansyah (Lingga), Daniel Tambunan (Karimun), Hardiansyah (Natuna), Indra Gunawan (Anambas).

Sekretaris Redaksi: Fauziatul Husna Ardelia

Tarif Iklan

Halaman Muka (FC) Rp 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka (BW) Rp 25.000,-/mm kolom.

Halaman DIVISI ONLINE Fatih Muftih (Penjab), Desi Liza Purba (Wakil Penjab) Dalam,- (FC) Rp 25.000,-/ mm kolom.

DEPARTEMEN PRACETAK/LAYOUT/PERWAJAHAN: Dobby Fachrizal (Manajer), Syafrinaldi (Penjab Layout), Gilang Dhikapati, Agung Saputra Prastya (Staff).

Halaman Dalam (BW) Jaringan/IT/Online: Rahmat Santoso (Penjab).

Rp 15.000,-/mm DIVISI BISNIS kolom. Iklan Umum/ Departemen Umum, Adm, & Keuangan: Penjab: Dahlia , Kasir: Reynaldi Syah Display (BW) Rp Customer Service: Dilas Tari Umum: Irhamna. Departemen Iklan: Saifullah (Ass. Manager), 15.000,-/mm kolom.

Penjab Desain Iklan: Kevin Perdana, Wira Harjuman. Penjab Adm Piutang: Dahlia Anna, Juni Ella. Penjab Penagihan: Jefri, Departemen Pemasaran & EO: Rijon Sitohang (Penjab Ekspedisi) Iklan Ucapan Selamat Penjab Adm Piutang dan Retur: Yurika (FC) Rp 7.000,-/mm DEPARTEMEN PEMASARAN KORAN kolom. Iklan Ucapan Penjab Ekspedisi: Rijon Sihotang, Eris Surahman, Pariadi (Staf) Selamat (BW) Rp Penjab Pemasaran Koran: Hardian, Sudiarta, Wahyu Gustianto, Isep Ilham, Tarmizi 3.500,-/mm kolom.

Penjab Langganan Koran: Afriyanti, Sri Wahyuni (Staf) Iklan Dukacita Rp Perwakilan - Perwakilan 3.500,-/mm kolom.

Batam (Martua Butar-butar, Tarmizi Rumahitam), Lingga (Tengku Irwansyah), Bintan Utara (Jendaras Karloan), Karimun (Alrion Tambunan), Natuna (Hardiansyah), Anambas (Indra Sport Color Rp 7.000,Gunawan), /mm kolom. Advertorial Kepala Biro Iklan Jakarta: Shanti Novita Rp 5.000,-/ mm kolom.

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

„ REDAKTUR: MARTUNAS

„ LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL

PRO KEPRI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

JUMA T, 13 APRIL 2018 JUMAT

3

Berpancang Amanah, Bersauh Marwah

Gesa Pembangunan Tanjungsauh Gubernur Kepri H Nurdin Basirun meminta Kementerian BUMN untuk segera memodernisasikan pelabuhan Batu Ampar Batam. Selain Batu Ampar, Pelabuhan Peti Kemas di Tanjung Sauh juga harus dibangun sesegera mungkin.

MARTUNAS-MARTUA, Batam ”DUA kawasan pelabuhan ini sangat mendukung poros maritim yang dicanangkan Presiden Jokowi. Untuk Batu Ampar harus ada modernisasi dan pengembangan sehingga bisa menampung kapalkapal yang besar,” kata Nurdin, dalam perbincangannya dengan Menteri BUMN Rini Soemarno di Ruang VIP Bandara Hang Nadim, Batam, Rabu (11/4).

Fokus permintaan Nurdin tidak hanya Batu Ampar dan Tanjungsauh. Pelabuhan bongkar muat di Tanjungbalai Karimun juga diminta untuk ditingkatkan dan dimodernisasi. Karena saat ini kapasitas di pelabuhan Tanjungbalai juga membuat bingkar muat lama. Demikian juga dengan Pelabuhan Sei Bintan Pura.

Gubernur menyampaikan ada peningkatan kapasitas sehingga semuanya menjadi semakin baik.

Nurdin menyebutkan, jika pelabuhan itu dimodernisasi, proses bongkar muat barang akan semakin cepat.

Dweling time yang singkat itu, akan semakin menggairahkan investasi di kawasan tersebut. Ada efisiensi yang sangat besar.

Ekonomi akan semakin bergairah. ”Itu menunjukkan kita siap menjadi poros maritim dunia,” kata Nurdin.

Nurdin mengaku senang ketika Menteri Rini langsung memberikan respon.

Respon dari Menteri, kata Nurdin harus dijawab dengan kerja, kerja dan kerja. ”Bu Menteri bilang, dalam empat bulan ke depan akan ada perubahan,” kata Nurdin. Perubahan di Batam, Karimun dan Tanjungpinang.

Menurut Nurdin, dia akan terus berupaya untuk membangun infrastruktur di bidang kemaritiman. Karena Kepri merupakan daerah kepulauan, kelengkapan fasilitas transportasi harus tercukupi. ”Kita akan terus kawal pembangunan infrastruktur di Kepri,” ujar Nurdin.

Pertemuan tersebut juga

dihadiri oleh Menteri PANRB Asman Abnur, Jaksa Agung RI HM Prasetyo, Wali Kota Muhammad Rudi, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Kajati Kepri Asri Agung Putra.

Menteri PAN-RB Asman Abnur juga mengimbau pembangunan harus terus dikawal, apapun pembangunan jika tujuannya untuk masyarakat pasti didukung penuh. ”Pembangunan di Batam sudah baik, siapapun pemimpinnya tinggalkan jejak pembangunan yang signifikan agar dapat terus berjalan,” kata Asman.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengajak kepada sejumlah stakeholder terkait untuk terus jalin kerjasama dan tingkatkan koordinasi.

Seperti di Batam misalnya, Pemko dengan BP Batam juga Pelindo dan Angkasa Pura harus terus menjalin koordinasi guna penyelarasan pembangunan.

Pada kunjungan ke Batam kali ini, Asman, Rini, dan Jaksa Agung HM Prasetyo juga meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (11/4) di Gedung Sumatera Promotion Center.

Rombongan tiba pukul 08.45 WIB di Gedung Sumatera Promotion Center.

Sesampai di MPP, rombongan menuju konter

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

AKTIVITAS bongkar muat kontainer di Pelabuhan Batuampar sudah padat dan dermaganya perlu diperluas.

information center yang berada paling pertama setelah pintu masuk. ”Ramah ya petugasnya.

Banyakin senyum ya,” pesan Rini saat menyapa para petugas.

Setelah itu berturut-turut Rini, Asman, Prasetyo dan Nurdin meninjau satu persatu konter layanan

yang ada di MPP tersebut.

Sesekali Rini melakukan tanya -jawab dengan petugas konter. Seperti pada petugas Bank BRI misalnya, Rini menanyakan apakah sudah melakukan transaksi apapun secara online.

Rini bertanya juga sejauh apa realisasi pelaksanaan

MPP bagi investor. Dan apakah seluruh perizinan selesai secara online.

Petugas menjelaskan, permintaan investor yang diproses adalah yang punya kesungguhan. Salah satu tolak ukur kesungguhan itu yakni dengan menyertakan bukti perusahaannya. Rini berharap,

MPP Batam bisa kembali menjadi penyelamat kebangkitan Batam.

Sementara Asman Abnur menyebutkan, diantara daerah yang dijadikan model MPP, perkembangan yang paling pesat dilakukan oleh Batam, setelah itu DKI Jakarta, Surabaya dan Bali.***

Nurdin Jadi Anggota Kehormatan GM FKPPI

F-ISTIMEWA

SIMON Awantoko (tiga dari kiri) bersama anggota GM FKKPI Kepri lainnya usai diskusi, kemarin.

REDAKTUR: MARTUNAS

TANJUNGPINANG Gubernur Kepri H Nurdin Basirun akan diangkat menjadi anggota kehormatan Generasi Muda FKPPI Kepri.

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Pleno Pengurus Pusat GM FKPPI di Jakarta yang telah dijadwalkan sejak lama setelah melihat dan memperhatikan calon anggota kehormatan yang akan ditetapkan di Kepri.

GM FKPPI Kepri akan mengadakan Musda ke-III 20-22 April di Makorem 033/ WP Kepri di Tanjungpinang. PD XXXI GM FKPPI Kepri tersebut untuk memilih ketua dan pengurus.

Sekretaris Panitia Musda Simon Awantoko mengatakan, Musda ke-III kali ini mengangkat thema ‘Menjaga Kemurnian Organisasi, Membuat GM FKPPI Kepulauan Riau menjadi Solid, Kuat, dan Militan dalam membangun Propinsi Kepulauan Riau’.

Susunan panitia pelaksanaan Musda ke-III kali ini akan terbagi dua yaitu panitia pengarah diketuai Agus Hilman SH dan panitia

pelaksana diketuai James Papilaya, Sekretaris Simon Awantoko dan bendahara panitia pelaksana Muhamad Sawaludin serta seksi-seksi panitia pelaksana.

Sebagai laporan kegiatan, keputusan pembentukan panitia dan rencana pelaksanaan Musda ke-III GM FKPPI Kepri telah dilaporkan kepada para pembina, Danrem 033/WP, Kapolda Kepri, Danlantamal IV Tanjungpinang, Danlanud Raja Haji Fisabilillah, Ketua Pepabri, Ketua PP Angkatan Darat Kepri, Ketua PP Angkatan Laut Kepri, Ketua PP Angkatan Udara Kepri serta Ketua PP Polri Kepri.

Peserta Musda yang akan hadir sekitar 100 orang dari seluruh Provinsi Kepri dan peserta yang berasal dari luar kota akan diberikan tempat tinggal.

Masing-masing kabupaten/kota akan menempati tempat yang disediakan oleh panitia. Panitia juga akan mengundang Ketua Umum GM FKPPI dan jajarannya dari Jakarta. Para undangan yang akan diundang untuk hadir dalam undangan pembukaan Musda sekitar

300 undangan.

Dalam pelaksanaan Musda ke-III GM FKPPPI Kepri, selain merupakan sarana untuk melakukan kewajiban konstitusi GM FKPPI, juga penguatan strategi organisasi dan program kerja ke depan akan bermuara pada pemilihan Ketua PD XXXI GM FKPPI Kepri untuk masa bakti 2018-2022.

Panitia akan memberikan

kesempatan yang luas sesuai persyaratan organisasi GM FKPPI bagi setiap kader GM FKPPI Kepri untuk dapat menjadi bakal calon Ketua GM FKPPI Kepri masa Bakti 2018-2022.

Setiap Kader GM FKPPI Kepri mempunyai hak memilih dan dipilih.

Diharapkan ketua yang terpilih akan mampu membawa organisasi GM FKPPI Kepri semakin kuat,

solid dan militan. ”Serta mampu memajukan dan mendorong kader kader GM FKPPI yang ada dimana-mana. Juga harus memberikan dampak yang positif bagi sesama organisasi yang ada di Kepri.

Diharapkan GM FKPPI Kepri ke depan mampu turut serta bersama membangun Provinsi Kepri,” ujar Simon Awantoko via ponselnya, kemarin. (mas)

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA

4

PRO KARIMUN

Warga Keluhkan Proses Pengurusan SKTM Warga Desa Tanjung Pelanduk, Moro mengeluhkan lamanya proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

ALRION, Karimun SEHINGGA, warga pun bersabar menunggunya walau sebenarnya pengurusan SKTM didaerah lain tidak memakan waktu lama.

Warga pun berharap bisa mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), untuk kemudahan mendapatkan layanan kesehatan. ”Beberapa waktu lalu, warga mengeluhkan proses pembuatan SKTM. Karena jarak terpisah Pulau dengan Moro. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun memasukkan nama warga sebagai penerima KIS. Sehinga, mudah mendapatkan layanan kesehatan,” kata Syafri Sandi, anggota DPRD Karimun dari Moro, Kamis (12/4).

Di Desa Tanjung Pelanduk, lanjut Syafri Sandi, jika mengurus kartu SKTM

harus ke Pulau Moro kemudian dilanjutkan ke Karimun.

Dengan biaya yang mencapai ratusan ribu, jika mereka memiliki KIS bisa langsung ke berobat ke Batam dengan jarak tempuh yang singkat dan biaya ringan.

Masih kata Syafri Sandi, kesulitan terasa jika harus berobat mencarter kapal cepat (Speedboat) menuju Karimun. Sedangkan, ongkos yang dibutuhkan minimal 1,5 juta rupiah.

Sementara jika ke Batam, biaya tidak lebih dari Rp 300 ribu dan inilah yang dikeluhkan warga Tanjung Pelanduk. ”Belum lama ini saya mendapat kabar, bahwa ada kuota KIS untuk Karimun.

Nanti akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Karimun bagaimana warga Desa Tanjung Pelanduk mendapat-

kan KIS. Tidak harus SKTM bagi warga tidak mampu, sehingga masyarakat bisa langsung berobat ke Batam,” jelas Syafri Sandi.

Ia berharap, jika ada pendataan penerima KIS. Agar berkordinasi dengan Kepala Desa Tanjung Pelanduk.

Sehingga, masyarakat di daerah terluar mendapat kemudahan jika berobat ke Puskesmas dan Rumah Sakit.

Masyarakat setempat juga mempertanyakan, kenapa

mereka tidak mendapatkan KIS. Menurutnya, disana banyak warga tergolong tidak mampu.

Kedua, mereka bermukim didaerah terluar dan sangat jauh dari Ibukota kabupaten. Ia menyarankan, kuota KIS diutamakan untuk masyarakat yang tinggal didaerah terluar, tertinggal. ***

Syafri Sandi

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

JUMA T, 13 APRIL 2018 JUMAT

Bupati Bangka Tengah Belajar ke Karimun KARIMUN - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung bewrkunjung ke Kabupaten Karimun dan bertemu Bupati Aunur Rafiq di kediamannya, Rabu (11/4).

Kehadiran Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh dan rombongan, diterima Aunur Rafiq bersama Sekda Karimun M Firmansyah. Kehadiran rombongan Pemkab Banga Tengah, dalam rangka belajar tentang pembangunan kawasan pesisir.

Pada kesempatan itu Aunur Rafiq memaparkan, tentang capaian pembangunan Kabupaten Karimun sejak dimekarkan dari Kabupaten tahun 1999 bersamaan dengan kabupaten/kota lainnya menjadi daerah otonom baru. ”Pembicaraan dengan Bupati Bangka Tengah tentang penggemukan sapi, untuk mewujudkan Kabupaten Karimun swasembada. Sehingga, produksi daging segar sapi dapat mengurangi ketergantungan dengan daerah luar.

Minimal 50 persen dipasok peternak lokal, dan harga daging bisa ditekan,” kata Aunur Rafiq, kemarin.

F-ISTIMEWA

BUPATI Karimun Aunur Rafiq dan Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh bertukar cinderamata usai pertemuan dirumah dinas kediaman Bupati Karimun, Rabu (114).

Kemudian, sebagai daerah yang sama mengandalkan PAD dari sektor pertambangan.

Ke depan harus dipikirkan bagaimana mengelola daerah setelah tambang tidak beroperasi. Sebab, tidak selamanya hasil tambang menjadi andalan untuk mendapatkan PAD. Dengan mengandalkan peternakan, perikanan dan perkebunan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan Kabupaten Bangka Tengah mampu bangkit setelah tambang timah tidak ada.

Ibnu Saleh mengapresiasi Kabupaten Karimun, yang langsung membangun insfratruktur jalan dan

pelabuhan, bandara untuk mendorong investasi.

Dengan daerah yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, Kabupaten Karimun dapat mempersiapkan kawasan industri. ”Tidak salah kalau kami belajar dengan Karimun bagaimana caranya mendatangkan investasi.

Saat ini, di Bangka Tengah sedang berjalan pembangunan sektor kemaritiman di antara pembangunan pelabuhan internasional di Kecamatan Lubuk Besar,” terang Ibnu Soleh.

Saat ini, mereka fokus pada pembenganan perkebunan lada, sawit, dan karet. (yon)

PRO ANAMBAS Serapan Anggaran Pemkab Capai 9,15% Serapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas baru mencapai 9,15 persen, yang terhitung hingga 31 Maret 2018.

INDRA GUNAWAN, Anambas SEDANGKAN, dana transfer pusat sudah mencapai 20 persen dari Rp 921 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. ”Serapan anggaran pada triwulan I sudah 9,15 persen atau Rp 84 miliar. Ini meliputi belanja pegawai, belanja

Aswandi

barang dan jasa dan belanja modal serta penyaluran dana desa baik dari APBN maupun APBD tahap I,” ujar Azwandi, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Anambas, kemarin.

Azwandi menyinggung, untuk belanja barang dan jasa hanya pembayaran

uang muka saja.

Sedangkan, penyaluran Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baru 25 desa yang dicairkan. Sementara, Alokasi Dana Desa (APBD) sebanyak 14 desa. ”Ada sejumlah proyek yang sudah dilelang, dan dilakukan pembayaran uang muka. Sedangkan, untuk DD tahap I sebesar 20 persen sudah dicairkan kepada 25 desa yang memiliki syarat pencairan lengkap. Sementara, untuk ADD sebesar 25 persen sudah disalurkan kepada 14 desa. Untuk penyaluran DD ini, Anambas kategori tertib nomor tiga se-Kepri,” jelasnya.

Ditempat terpisah,

Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setdakab Anambas Teti Arnita menerangkan, pada tahun 2018 jumlah proyek fisik

maupun pengadaan mencapai 116 paket. ”Yang sudah lelang baru 25 paket, dan sudah ditetapkan pemenang

tender. Sedangkan, 52 paket sedang proses lelang.

Sisanya masih persiapan lelang. Jumlah anggaran dari 116 paket tersebut

mencapai Rp 133 miliar dan untuk proyek yang sudah diketahui pemenang tender dapat dicairkan uang mukanya,” terangnya. ***

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PENGUMUMAN Nomor: 178/HM.02-PU/21/Prov/III/2018 Tentang PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD PESERTA PEMILU TAHUN 2019 Dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang berminat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 melalui jalur perseorangan (Calon Dewan Perwakilan Daerah), dengan ketentuan sebagai berikut : I.

PERSYARATAN DUKUNGAN 1.

Menyerahkan Syarat Minimal Dukungan sebanyak 2.000 (dua ribu) dukungan yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) Kabupaten/Kota (4 Kabupaten/Kota) di Provinsi Kepulauan Riau; 2.

Menyerahkan Surat Penyataan dukungan melalui Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu/SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau, dilampiri dengan daftar dukungan yang disusun berurutan berdasarkan Formulir Lampiran Model F-1 DPD yang dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dan Kecamatan pada setiap Kabupaten/Kota yang ditandatangani Calon dan bermaterai cukup; 3.

Dukungan pada angka 2 (dua), harus dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Provinsi Kepulauan Riau dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir; 4.

Dokumen Dukungan Calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk softcopy (sesuai format yang telah disediakan pada SIPPP) dan hardcopy yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap; 1 (satu) rangkap dokumen asli diserahkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan penelitian administrasi dan veri kasi faktual, 1 (satu) rangkap fotokopi sebagai arsip KPU Provinsi Kepulauan Riau, dan 1 (satu) rangkap fotokopi sebagai arsip calon setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan membubuhkan paraf dengan tinta biru dan cap basah.

II.

TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENYERAHAN Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan selama 5 hari, dengan jadwal: Tanggal : 22 s.d 26 April 2018 Hari pertama s.d hari ke empat pukul : 08.00 s.d 16.00 WIB Hari terakhir penyerahan pukul : 08.00 s.d 24.00 WIB Tempat penyerahan : Kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau Jl. Basuki Rahmat No. 28 – 30 Tanjungpinang

III.

KETENTUAN PENYERAHAN Calon Perseorangan menyerahkan Dokumen Dukungan Calon dan surat mandat Tim Penghubung minimal 2 (dua) orang beserta No. HP dan Email kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau; dan

IV.

LAIN-LAIN 1.

Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan diwajibkan mengambil username dan password SIPPP paling lambat tanggal 21 April 2018, Pukul : 16.00 WIB, di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau Jl. Basuki Rahmat No. 28 – 30 Tanjungpinang; 2.

Formulir Lampiran Model F-1 DPD dapat dilihat pada laman KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan alamat kepri.kpu.go.id; 3.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk DPD di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau atau melalui Telp/WA dengan Sdr. Rahman Al Amin (081374040587) dan Sdr. Bobby Tinambunan (082283782009).

F-ISTIMEWA

SEJUMLAH anggota DPRD hadir dalam rapat paripurna penyampaian usulan Ranperda Pengelolaan Sampah.

Dewan Usulkan Ranperda Pengelolaan Sampah ANAMBAS - Pihak DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan sampah.

Hal ini dikarenakan meningkatnya sampah yang bertebaran di lingkungan, dan mempengaruhi kesehatan masyarakat. ”Sampah merupakan permasalahan nasional, maka Pemerintah Pusat konsen mengatasi permasalahan ini dengan membentuk Undangundang 18 tahun 2008 tentang persampahan.

REDAKTUR: ADLY HANANI

Sehingga, harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan kami mengusulkan Ranperda tentang pengelolaan sampah,” ujar Ayub, selaku anggota Pansus DPRD Pembentukan Ranperda Pengelolaan Sampah, Rabu (11/4) saat menggelar Rapat Paripurna.

Ayub menjelaskan, di Anambas sendiri permasalahan sampah belum menemui titik terang.

Sampah setiap tahun semakin meningkat dan akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. ”Sesuai UU 25 tahun

2009 tentang pelayanan publik, maka Pemerintah Daerah wajib dan harus menjalankan pelayanan publik serta mengatasi permasalahan sampah.

Dengan tidak melupakan perlengkapan sarana dan prasarana,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah harus memperhatikan kualitas hidup masyarakat dan rasa nyaman terhadap lingkungan. ”Ini juga akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat serta mendukung perkembangan pariwisata,” jelasnya. (end)

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tanjungpinang, 25 Maret 2018 Ketua, dto.

SAID SIRAJUDDIN

LAYOUT: SYAFRINALDI

PRO LINGGA

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

JUMA T, 13 APRIL 2018 JUMAT

5

Hanya 8 Desa Ajukan Pencairan DD

F-ISTIMEWA

SALAH satu kegiatan pembangunan jalan yang berada di Desa Tanjung Kelit menggunakan Dana Desa.

LINGGA - Hingga saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lingga baru menerima 8 dari 75 desa di Lingga yang mengajukan proses pencairan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa

(ADD) tahap pertama tahun 2018 ini. ”Baru ada delapan desa yang sudah masuk ke kita.

Sedangkan yang lainnya belum. Sebab, mereka masih dalam tahap verifikasi di kecamatan masing-masing,” kata

Sutarman, Kepala DPMD Kabid Pemerintahan Desa, DPMD Lingga, Kamis (12/ 4).

Sutarman mengungkapkan, kondisi ini jelas akan menjadi persoalan bagi desa yang belum mengajukan proses pencairan.

Untuk melakukan program yang telah dituangkan dalam Perda, tentunya akan membutuhkan anggaran. ”Kalau hingga bulan Mei belum juga diajukan, tentu akan menghambat program yang akan dijalankan. Untuk itu, saya berharap desa-desa segera mengajukan pencairan,” ucapnya.

Delapan desa itu yakni Desa Panggak Laut, Sedamai, Sekanah, Pasir Panjang, Duara, Cempa, Merawang, dan terakhir Musai.

Saat ini, DMPD tengah memproses permohonan pencairan dana termin pertama desa tersebut ke tahap berikutnya. ”Jadi mana desa yang telah mengajukan permohonan pencairan dana desa, diproses terlebih dahulu. Yang lain menyusul setelah desa lain mengajukan,” imbuhnya. (tir)

F-TENGKU/TANJUNGPINANG POS

BUKIT Benteng yang berada di Desa Mepar merupakan salah satu potensi pariwisata di desa itu.

Pengembangan Wisata Perlu Peran Masyarakat Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Raja Fachrrurazi menilai, pentingnya peranan seluruh unsur masyarakat di Kabupaten Lingga untuk mengairahkan potensi pariwisata Lingga. Sehingga, masyarakat diminta menumbuh kembangkan kesadaran wisata.

TENGKU IRWANSYAH, Lingga POTENSI pariwisata memiliki peranan penting, dalam memberikan kontribusi yang cukup baik untuk peningkatan ekonomi.

”Dari kesadaran tersebut, akan membentuk kelompok dengan kepedulian yang turut membangunan sektor pariwisata di Kabupaten Lingga khususnya lingkungan tempat tinggal,” kata Fachrurrazi, Selasa (10/

4).Sehingga, sektor pariwisata dapat berkembangn dengan maksimal antara masyarakat, travel agen, guide, dan pemerintah harus kompak.

Dengan begitu alur pariwisata dapat berjalan sesuai keinginan. ”Untuk masyarakat dapat menyediakan tempat makan, souvenir dan lainnya,” katanya memberikan contoh.

Persoalan lainnya yakni, menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional. Pemkab Lingga memiliki program untuk

pelatihan SDM kepariwisataan, yang diberikan pihak Pemerintah Provinsi Kepri.

Untuk itu, pelatihan itu dapat menjadi pengetahuan dari yang hadir dan dapat pula ditularkan ke masyarakat. ”Saat ini potensi pariwisata di Kabupaten Lingga cukup lengkap, namun masih belun banyak menarik wisatawan.

Pemerintah juga butuh keterlibatan masyarakat untuk mengelola potensipotensi wisata di lingkungannya masing-masing,” imbuhnya. ***

PRO NATUNA Pemkab Tingkatkan Jaringan Telekomunikasi

”

Kita akan terus berusaha menjadikan Natuna, yang memiliki jaringan Komunikasi yang kuat untuk disetiap pelosok. Hal ini menjadi proritas pembangunan daerah,” kata Hamid Rizal, Bupati Natuna

F-ISTIMEWA

BUPATI Natuna Hamid Rizal foto bersama pihak PT SSU untuk bekerja sama mengembangkan jaringan telekomunikasi.

Pemerintah Kabupaten Natuna terus gencar menjaring perusahaan-perusahaan swasta, untuk bisa mengembangkan jaringan komunikasi diwilayah perbatasan agar lancar.

HARDIANSYAH, Natuna HAL ini sangat penting, dalam meningkatkan

maupun pengembangan percepatan pembangunan Kabupaten Natuna ke depan agar tidak ada lagi area blankspot.

”Kita akan terus berusaha menjadikan Natuna, yang memiliki jaringan Komunikasi yang kuat untuk disetiap pelosok. Hal ini menjadi proritas pembangunan daerah,” kata Hamid Rizal, Bupati Natuna usai melakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dengan PT Super Sistem Ultima (SSU)

di Harbour Bay Batam, Kemarin.

Bupati Hamid juga berharap, agar PT SSU dalam beroperasi nanti dapat memberikan manfaat buat daerah.

Selain itu, bisa membantu dalam membangun telekomunikasi Natuna guna mewajudkan Natuna Smart Island. Ia juga pesan, agar

setiap waktu dapat dipantau sehingga bisa berkomunikasi anytime. ”Ini sangat baik sekali buat Natuna dan itu sangat diperlukan, karena kita tahu bahwa Natuna merupakan daerah Stategis Nasional dan merupakan daerah perbatasan serta suatu Kawasan Pertahanan. Oleh sebab itu mau tidak mau, komunikasi harus lancar dalam hitungan detik,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Dirut PT SSU Kevlan mengatakan, bahwa PT SSU adalah perusahaan telekomunikasi yang mengoperasikan fiber optik dari Mersing Malaysia Timur ke Serawak Malaysia Barat yang melewati Anambas dan Natuna.

Hujan Turun, Warga Ranai Senang NATUNA - Hujan yang turun dua hari belakangan ini, cukup membuat warga senang lantaran beberapa bulan terakhir ini Natuna diterpa cuaca panas yang berkepanjangan.

Saking panasnya, tidak sedikit warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat lingkungan dengan adanya debu, dan berdampak buruk terhadap kesuburan tanaman. ”Alhamdulillah senang sekali rasanya ada hujan, selama ini panas terus.

Iduplah tanaman kita,” kata Rani, seorang warga Ranai, Rabu (11/4).

Kesenangan warga itu dituangkan ke dalam berbagai kegiatan, seperti menanam tanaman baru, membuat pot, menampung REDAKTUR: ADLY HANANI

F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS

HUJAN deras turun di kota Ranai dan sekitarnya yang telah mengakhiri kekeringan berkepanjangan selama tiga hari terakhir.

air banyak-banyak hingga mandi hujan dan lain

sebagainya. ”Mumpung hujan, kita nampung air

banyak-banyak lah biar ada pake nyiram bunga,” timpal

Ima. Stasiun meteriologi Natuna merilis prediksi potensi hujan untuk 11 April ini.

Dalam rlilis itu digambarkan, bahwa ada probabilitas hujan yang terjadi di sejumlah titik seperi di Buton, Ranai, Serasan, Midai, Subi dan Tnjung Kumbik.

Tingkat probabilitasnya sekitar 40 persen, dan kondisi ini diperkirakan terjadi pada siang dan malam hari. ”Secara umum kondisi awan rendah dan menengah masih cukup banyak pada siang dan sore hari.

Hal ini yang menyebabkan hujan yang bersifat lokal dan kadang disertai guntur dan petir,” kata Demetrius Christian, Seorang Prakirawan Statmet Ranai, melalui rilisnya. (hrd)

Ia juga mengaku, pihaknya berkomitmen untuk membantu pemerintah Kabupaten Natuna dalam mengatasi kendala telekomunikasi bukan hanya infrastruktur saja.

Tetapi, pihaknya sampai dengan peningkatan SDM bidang IT. ”Iya kami akan komit untuk membangun infrastruktur IT berserta SDM nya agar terwujud Natuna Smart Island,” ujar Kevlan.

Pada acara itu, hadir Bupati Natuna Hamid Rizal, Kadis Kominfo Raja Darmika, Kabag Umum Suhardi, Kabag Hukum Ferizaldy, Kabid PenyelengBPN RI

B

HU

MI

BHAKTI ADHIG

UN

A

gaaran E-Gov Hastuti dan Kasi penyelenggaraan Statistik, Hendra.

Sedangkan, dari pihak PT. SSU yg hadir dirut PT SSU Kavlan, Direktur PT SSU Cabang Natuna Marsahal dan beberapa Pejabat PT SSU. Selain itu dari Kemenpolhukam juga tampak hadir adalah Kabid Ancaman Inteligen Kolonel Arh Pontjo Wasono K. Sebagai daerah perbatasan, sektor telekomunikasi menjadi hal yang penting sebagai keberlangsungan upaya pertahanan untuk NKRI komunikasi masyarakat. ***

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU JL. TATA BUMI NO. 23 CERUK IJUK KEC. TOAPAYA KABUPATEN BINTAN

PENGUMUMAN ( Tentang Sertifikat Hilang) Nomor : 2/ 2018 Untuk mendapatkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No. Nama / Alamat

1

2

Hak atas Tanah, NIB Jenis dan Nomor Hak

3

1. TARWIE THAMRIN Hak Milik No. 312 Jl. Pantai Trikora Kp. Sei Klubi RT/ RW. 004/ 002 Kel/ Desa : Teluk Bakau

Terdaftar Atas Nama

4

5

-

TARWIE THAMRIN

Letak Tanah Tanggal a. Jalan Pembukuan b. Desa/Kel c. Kecamatan

6

7

Keterangan

8

29-07-2003 a. -

Surat Keterangan Tanda b. Teluk Bakau Lapor Kehilangan c. Gunung Kijang No. 53/ III/ 2018/ SPKTKepri SKTLK Tgl. 06 Maret 2018 Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/ Janji Tgl. 11-04-2018 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tgl. 11-04-2018

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa berkeberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut di atas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Bintan, 11 April 2018 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN

H. ASNEN NOVIZAR, A.Ptnh., MH NIP. 19641227 198603 1 016 LAYOUT: SYAFRINALDI

6

PRO BINTAN

Dua BUMDes Kelola Usaha Perikanan BINTAN - Dua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bintan, akan mengelola usaha perikanan.

Dua BUMDes itu, adalah milik Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan, dan Desa Dendun di Kecamatan Mantang, yang sedang proses pendirian BUMDes, untuk saat ini.

Ronny Kartika Ronny Kartika, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bintan mengatakan, proses pembentukan BUMDes di dua desa yang belum memiliki badan usaha tersebut, merupakan tindak lanjut dari program Bupati Bintan H Apri Sujadi, yang akan mendesak agar BUMDes di seluruh desa di Bintan, terbentuk hingga tahun 2018 ini. ”Ya ini tinggal dua desa lagi yang belum siap, tetapi sudah ada dan mulai berjalan. Kami melihat potensi keduanya adalah sektor perikanan,” sebutnya, Kamis (12/4).

Ia menerangkan, seperti BUMDes Pengikik yang sedang mempersiapkan usaha kelong ikan, dan home industri kerupuk ikan. Hal tersebut karena potensi perikanan di Tambelan sangat besar, dan perlu usaha pengolahan agar nilai jual ikan tetap tinggi. ”Untuk Desa Dendun, hampir sama, hanya saja BUMDes mereka membangun wisata pemancingan laut dan home industri. Jadi ini dalam persiapan, kalau tak salah setiap desa dianggarkan sebanyak Rp 50 jutaan. Tahun ini selesai,” katanya. (aan)

Laka Tunggal, Warga Tanjungpinang Meninggal BINTAN - Evans Machsel Supit (31) warga jalan Wiratno Kampungbaru, Tanjungpinang ditemukan meninggal dunia, di jalan Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Rabu (11/4) sekitar pukul 23.00.

Diduga, korban mengalami lakalantas tunggal di jalan tersebut.

Dari pengecekan lapangan, polisi menemukan sepeda motor sekitar 5 meter dari lokasi penemuan korban. Sepeda motor yang ditemukan itu Suzuki Shogun BP 4732 TM. Dari keterangan polisi, korban pertama kali ditemukan oleh sekuriti PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) Johan, yang melakukan patroli. Lalu kejadian itu dilaporkan ke sekuriti lainnya, Edi. ”Pak Edi melaporkan ke petugas Bhabinkamtibmas bahwa ada pengendara yang tidur di jalan,” kata Kapolsek Gunung Kijang AKP Dunot P Gurning ketika dijumpai di Mapolsek Gunung Kijang, Kamis (12/4) pagi kemarin.

Kemudian, anggota Polsek Gunung Kijang melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menemukan korban, sudah tidak bernyawa.

Dari olah TKP, korban mengalami kecelakaan saat mengemudikan motor Suzuki Shogun BP 4723 TM, dari arah Kawal menuju rumah keluarganya, di kawasan tambang batu granit arah PT BAI, Kampung Mesiran, Desa Gunung Kijang. ”Korban ditemukan tanpa menggunakan baju, dan memakai celana jeans. Kondisinya sedang terlungkup, jasadnya langsung kita larikan ke Puskesmas Kawal. Sedangkan motornya dievakuasi ke Mapolsek Gunung Kijang,” jelasnya. (aan)

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

JUMA T, 13 APRIL 2018 JUMAT

Bupati Dapat Kado saat Pelantikan Dewan Hakim

Selama MTQ, Wajib Berbusana Melayu YUSFREYENDI, Bintan BUPATI Bintan H Apri Sujadi mewajibkan bagi seluruh ASN dan pegawai honor dan perkantoran, berbusana Melayu, selama penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-VIII Kabupaten Bintan. Kebijakan ini disampaikan bupati usai pelantikan Dewan Hakim pelaksanaan MTQ, di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis (12/4) kemarin. ”Selama suasana penyelenggaraan MTQ ini, semua pegawai, baik ASN maupun honor wajib berbusana Melayu,” kata H Apri Sujadi.

Pembukaan MTW dijadwalkan, Sabtu (14/4) besok. Lomba MTQ yang dipusatkan di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara sebagai tuan rumah ini, dilaksanakan sampai dengan, Rabu (18/4) pekan depan. Kebijakan berbusana Melayu ini sudah disebarkan kepada seluruh OPD, kecamatan, kelurahan, BUMD dan sekolah.

F-ISTIMEWA

WAKIL Bupati Bintan H Dalmasri Syam menyuapkan nasi tumpeng kepada Bupati Bintan H Apri Sujadi, usai pelantikan Dewan Hakim penyelenggaraan MTQ kabupaten, Kamis (12/4) kemarin.

Imbauan juga disampaikan kepada perusahaan swasta. ”Surat edaran ini sudah kita sampaikan melalui

Bagian Kesra Setdakan Bintan,” tegasnya usai melantik Dewan Hakim MTQ 2018 Kabupaten Bintan.

Dapat Kado Bupati Bintan H Apri Sujadi mendapat kejutan pada saat pelantikan Dewan Hakim, sekaligus

pelantikan kepengurusan LPTQ Kabupaten Bintan periode 2018-2023, dan pembentukan Komisi Daerah Lansia (2018-2021) yang diketuai oleh Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam tersebut. Bupati mendapat kado ulang tahun kelahirannya.

Saat itu, bupati menerima nasi tumpeng dari Ketua TP PKK Bintan Hj Deby Maryanti dan jajaran OPD. Bupati pun mengucapkan terima kasih Ketua LPTQ Bintan H Dalmasri Syam menyampaikan, Bupati Bintan telah merumuskan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan rumah tahfiz, dengan tujuan menciptakan generasi yang Qurani. ”Kita beruntung kebijakan Bupati Bintan dimulai tahun 2017 lalu, kita berkomitmen untuk mengembangkan rumah tahfiz di setiap kecamatan.

Ini sebagai wujud perhatian dalam pembinaan pembacaan Alquran bagi generasi muda kita,” ujar H Dalmasri Syam. ***

KPU Usulkan 2 Opsi, Pusat Putuskan 4 Dapil TANJUNGPINANG - Ketua KPU Provinsi Kepri Said Sirajudin meradang ketika pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Bintan, dinilai tidak mempunyai alasan yang jelas. Karena, pemekaran dapil di Bintan itu merupakan keputusan dari KPU pusat. Sementara, KPU Kepri hanya mengusulkan dari hasil uji publik.

Said Sirajudin menjelaskan, ketika KPU Bintan melaksanakan uji publik tentang pemekaran dapil, ada dua opsi yang muncul.

Sebagian besar parpol meminta agar jumlah dapil di Pileg 2019, tetap seperti Pemilu sebelumnya, yaitu 3 dapil. Karena, pemekaran dapil dinilai belum mende-

sak, dan tidak memenuhi kriteria dari 7 poin di PKPU nomor 16/2017.

Tapi, sebagian lagi, parpol mengusulkan agar dapil dimekarkan menjadi 4, dengan pertimbangan rentang kendali dan jarak tempuh di daerah pulau.

Seperti Tambelan, Mantang dan Bintan Pesisir. Selain itu, ada dari kalangan akademisi dan LSM memaparkan, pemekaran dapil ini, memberikan kesempatan keterwakilan anak pulau di DPRD Bintan.

Dua opsi dari hasil uji publik itu diusulkan KPU Bintan kepada pusat, melalui KPU Provinsi Kepri. ”Kami hanya menampung usulan itu. Kemudian, kami di KPU Provinsi Kepri,

Said Sirajudin

juga melakukan uji publik.

Dan tidak ada masalah dengan 2 opsi yang dari

Kabupaten Bintan itu.

Makanya kami sampaikan dua opsi, yaitu dilakukan pemekaran menjadi 4 dapil dan usulan tetap 3 dapil itu, kepada KPU pusat,” tegas Said Sirajudin, Kamis (12/4) kemarin.

Argumen-argumen itu, lanjut Said Sirajudin juga disampaikan, pada saat rapat KPU Provinsi Kepri dengan KPU pusat. Baik argumen untuk pemekaran dapil menjadi 4, maupun hasil uji publik yang meminta tetap 3 dapil. Dari hasil itu, KPU pusat memutuskan dapil di Bintan dimekarkan, menjadi 4 dapil. ”Jadi, tidak ada yang tidak jelas, dalam proses pemekaran dapil di Kabupaten Bintan ini. Kalau mau

penjelasan lagi, datang saja ke Kantor KPU Kepri,” tegas Said Sirajudin.

Wakil Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo mengatakan, saat konsultasi dengan Yeni selaku staf Humas KPU pusat, pemekaran dapil di Kabupaten Bintan, berdasarkan hasil usulan KPU daerah dan rapat KPU pusat. ”Kami sempat menanyakan, apakah ada kemungkinan bisa direvisi soal putusan ini? Selama ini, belum ada yang bisa direvisi, begitu jawaban staf Humas KPU pusat itu.

Nah, artinya, kita sudah siap-siap menghadapi Pileg 2019, dengan 4 dapil. Buat apa dibahas lagi,” tutur Agus Wibowo. (fre)

Distan Klaim Kesehatan Ternak di Bintan Aman

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

PETUGAS surveilance kesehatan hewan mengambil sampel darah, pada ternak sapi milik warga, kemarin.

BINTAN - Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bintan mengklaim, kesehatan ternak di Kabupaten Bintan masih aman, untuk saat ini.

Hal itu berdasarkan hasil surveilance dan monitoring, beberapa hari ini.

REDAKTUR: YUSFREYENDI

Survei penyakit hewan dilakukan tim Kesehatan Hewan Distan Bintan bersama BVET Bukit Tinggi (Sumbar). Surveilance dan monitoring ini bertujuan untuk mengetahui status kesehatan ternak terutama

pada ternak sapi. ”Alhamdulillah, hasilnya secara gejala klinis tidak ditemukan kasus penyakit menular berbahaya di Bintan. Kesehatan ternak di Bintan aman,” Drh Iwan Berri Prima, Kepala Seksi

Kesehatan Hewan Distan Bintan, Kamis (12/4) kemarin.

Jumlah ternak yang disurvei 70 ekor ternak sapi dan 75 ekor ternak babi.

Ternak diambil sampel darahnya, dan dibawa ke laboratorium BVET Bukit Tinggi, untuk mendukung hasil monitoring dan surveilance yang telah dilakukan. Untuk ternak sapi lokasi surveilance di Kecamatan Bintan Utara, Teluk Sebong, Teluk Bintan, Toapaya dan Gunung Kijang. Sedangkan ternak babi lokasinya di Kecamatan Toapaya dan Bintan Timur. ”Khusus untuk sapi, surveilance dilakukan dalam rangka antisipasi stok hewan kurban tahun 2018 ini. Penyakit pada sapi yang diwaspadai adalah penyakit jembrana, penyakit anthraks dan brucellosis.

Dari hasil survei, ternak di Bintan bebas dari penyakitpenyakit itu,” jelasnya.

Penyakit babi yang diwaspadai adalah penyakit virus kolera. Penyakit itu sangat mematikan pada ternak dan beberapa bisa menular ke manusia. Dan berbahaya untuk kesehatan masyarakat. (fre) LAYOUT: SYAFRINALDI

BANDAR SERI DOMPAK

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

JUMAT, 13 APRIL 2018

Atma dan Dali Bersaing Jadi Kadisdik Kepri DOMPAK - Nama dua pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kepri, Atmadinata dan M Dali mulai santer diperbincangkan oleh kebanyakan pejabat Disdik saat ini.

Tak hanya segelintir pejabat Pemprov yang membahasnya, bahkan sampai ke Gedung DPRD Kepri. Keduanya saat ini mendaftar sebagai calon Kadis lewat proses open bidding yang digelar Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber

Daya Manusia (BKPSDM) Pemprov Kepri.

Keduanya saat ini samasama menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) SMA dan SMK di Disdik kepri.

Sedangkan Kadis Pendidikan Kota Tanjungpinang Dadang AG, meskipun sempat menyatakan mendaftar, namun dirinya terganjal masalah persyaratan dan ketentuan yang dibuat tim Pansel. ”Ya ada daftar nama Pak Atmadinata dan Dali, yang ikut lelang jabatan Kadis

Pendidikan,” sebut Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara, di halaman Gedung DPRD Kepri kemarin.

Proses pendaftaran terbuka secara online saat ini sedang berlangsung sampai akhir April. Seleksi melalui online, apabila ada yang lewat manual otomatis akan digugurkan.

Setelah pendaftaran proses selanjutnya penerimaan berkas, pengumuman administrasi seleksi kompetensi

(penulisan naskah), seleksi wawancara serta berakhir dengan jejak rekam kerja pada 30 April mendatang.

Saat ini ada enam jabatan Eselon II di Pemprov Kepri yang sedang kosong dan akan segera kosong.

Sehingga, enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu masih dijabat plt.

Satu jabatan kosong yakni Diskominfo karena Guntur Sakti yang sebelumnya menjabat di dinas itu sudah pindah menjadi pejabat di Kementerian Pariwisata. (ais)

Lelang......................................................dari halaman 1 banyak waktu dan tidak terburu-buru mengerjakannya. Kemudian, menfaatnya bagi masyarakat juga lebih cepat dan lebih banyak.

Ia mengatakan, apapun yang dibangun Pemprov Kepri muaranya adalah untuk masyarakat. Karena itu, gubernur, Wagub Kepri H Isdianto dan Sekdaprov Kepri TS ARif Fadillah rutin melakukan rapat OPD setiap minggu.

Saat rapat itu, gubernur selalu meminta progres kerja setiap OPD dan mencari solusi atas segala persoalan yang dihadapi.

Gubernur juga menginginkan jangan sampai serapan anggaran menumpuk di akhir tahun. APBD juga harus bisa dijadikan stimulus pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.

Jangan menumpuk di pertengahan tahun hingga akhir tahun.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Kanwil Ditjend Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, tahun 2017, anggaran pemerintah daerah belum bisa menjadi stimulus perekonomian karena belanjanya menumpuk di pertengahan hingga akhir tahun.

Ia pun senang karena tahun 2017 lalu, rata-rata pemda sudah mensahkan APBD sehingga serapan anggaran bisa lebih cepat

tahun 2018 ini. Heru juga meminta agar Satker kementerian/lembaga di Kepri lebih intens menyerap APBN yang dialokasikan kepada masing-masing satker. Untuk triwulan I tahun 2018 ini, serapan anggaran satker kementerian/lembaga di Kepri sekitar 11 persen dari target nasional 15 persen. Serapan itu tergolong rendah.

Kepala Biro Layanan Pengadaan Pemprov Kepri mencatat, sudah ada sebanyak 92 paket dengan nilai Rp 237 miliar proyek fisik maupun non fisik selesai proses lelang dan mulai dikerjakan mulai April ini. Misbardi mengatakan, beberapa proyek prioritas Gubernur Kepri pun tengah dipersiapkan, sistem administrasi sampai dengan Amdalnya supaya akhir April sudah bisa dikerjakan. ”Seperti proyek Stadion Pulau Dompak sudah selesai,” ujarnya Kamis di kantor DPRD Kepri Dompak. Kemudian, peningkatan jalan kawasan pusat pemerintahan Dompak Rp 4,7 miliar, pengawasan teknis peningkatan jalan Kota Tanjungpinang wilayah I Rp 230 juta, peningkatan jalan coastal area lanjutan Rp 4,5 miliar, pengawaasan teknis peningkatan jalan Karimun Rp 210 juta, peningkatan jalan Bukit Leman Trans Batubi Tanjung Kudu Sedanau Natuna Rp 9,6

miliar. ”Pengawasan pembangunan jalan Natuna Rp 200 juta, pengawasan teknis peningkatan jalan Temburun Pasir Peti Anambas Rp 281 juta, pembangunan jalan pesisir dari Desa Pantai Harapan ke Desa Selayar Lingga Rp 840 juta,” jelasnya.

Pengawasan teknis kegiatan DAK jalan Provinsi Kepri Rp 467 juta, normalisasi dan rehabilitasi saluran sei Andana Rp 950 juta. pembangunan pengaman Pantai Kampung Sialang, Semelur Berakit Rp 650 juta.

Peningkatan jalan Temburun-Pasir Peti Anambas Rp 14,5 miliar, pembangunan Jalan Pesisir di Tanjung Kelit Kec.Senayang Lingga 840 juta, peningkatan Jalan Trans Batubi-Kelarik Natuna Rp 23 miliar.

Pembangunan Jalan Lingkar Pauh Karimun, lanjutan Rp 920 juta, pengawasan teknis pembangunan jalan di Karimun Rp 72 juta, Pembangunan Jalan Kampung Gajus Kundur Utara Karimun Rp 960 juta, peningkatan jalan Tg. Balai - Sei Bati Karimun Rp 3,6 miliar.

Peningkatan Jalan Musai - Kerandin Kab Lingga Lanjutan Rp 4,7 miliar, peningkatan jalan Pulau Buru Rp 860 juta, pengawasan teknis peningkatan jalan di Lingga Rp 99 juta,

peningkatan jalan Adi sucipto Batas jalan Tanjungpinang-Bintan, Rp 1miliar.

Pembangunan jalan lintas barat Bintan Rp 4,6 miliar, pengawasan teknis pembangunan Jalan Lintas Barat Rp 115 juta, dan pembangunan jalan Dapur 12 Ujung Sei Pelenggut, Sagulung Batam Rp 1,2 miliar.

Kemudian ditambah pembangunan jalan di Kecamatan Durai Rp 435 juta, pengawasan teknik penataan bundaran, Pulau Dompak lanjutan dan Pintu masuk Dompak Rp 218 juta, peningkatan jalan kantor DPRD Kepri lanjutan Rp 4,6 miliar, peningkagan jalan KDA Batam Rp 1,9 miliar, peningatakan bahan material untuk pemelihataan rutin Rp 478 juta.

Dinas Perhubungan yakni, pengawasan pembangunan Pelabuhan Penagi tahun II Rp 570 juta, pengawasan pembangunan Pelabuhan Tanjunguban Rp 400 juta, pengawasan pembangunan Pelabuhan Parit Rempak Rp 280 juta, pembangunan Pelabuhan Tanjungguban Rp 13,3 miliar.

Pembangunan Pelabuhan Penagi tahun II Rp 19,1 miliar, pengawasan pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pelantar I dan Pelantar II tahun II Tanjungpinang Rp 866 juta.***

Pemutihan........................dari halaman 1 Kepri dan mampu meningkatkan PAD Kepri waktu itu. ”Saya sangat setuju dan kalau hal itu dilakukan dengan baik maka hasilnya baik. Secara otomatis, masyarakat akan membayar pajaknya karena dendanya dihapus. Tapi memang, kebijakan tersebut tidak biasa dilakukan setiap tahun,” ujar Isdianto di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Kamis (12/4).

Isdianto sendiri saat disinggung terkait rendahnya potensi Pendapatan Asli Daerah Kepri sejak saat ini, ia mengatakan dirinya mengaku sangat pesimis bisa meningkat.

Bahkan menurutnya, jika dua sampai tiga tahun tetap

melalui kerja sama yang baik dengan Kejaksaan Agung RI agar pekerjaan besar ini dapat selesai sesuai target dan ketentuan yang berlaku. ”Semoga kerja sama ini dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh jajaran Direksi dan manajemen PLN sehingga tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan korporasi,” ujar Rini.

Dirut PLN Sofyan Basir menyatakan, kerja sama ini adalah bentuk transparansi yang dilakukan dan bentuk kehati-hatian PLN dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan.

Dukungan dari kejaksaan selama tiga tahun ini kepada PLN sangat sukses khususnya dalam pembebasan lahan, kontrak yang dikawal betul dari Sabang sampai Merauke dan juga terkait masalah legalitas dan juga akuntabilitas. ”Kami juga ucapkan terima kasih untuk Kejaksaan yang sangat mendukung dan mengawal dengan baik program 35.000 MW yang saat ini tengah kami kerjakan,” ungkapnya.

Sofyan Basir menambahkan bahwa untuk menyedia-

Mau pasang iklan?

IKLAN BARIS RUMAH INGIN MILIKI RUMAH SUBSIDI? DI KM 13 ARAH KIJANG. HUBUNGI : 0858 3477 3078 DI JUAL CEPAT RUMAH TYPE 105 LT. 96 M2, 2 KT, 2 KM, LISTRIK 1300 WATT, AIR PDAM. ALAMAT : HANGTUAH PERMAI KM. 11, BLOK H, GANG KASTURI 3 NO. 18 HUBUNGI : 0813 7220 7170 HARGA NEGO ANDA BUTUH RUMAH SUBSIDI? TYPE 36/ 98 (READY) DATANG LANGSUNG KE KANTOR PT. CAHAYA KRISTAL PROPERTI ALAMAT : JL. D.I. PANJAITAN KM 9.

ATAU HUBUNGI : HP 0812 6891 0101

Hubungi : 0852 6404 0033 LAUNDRY CUCIAN MENUMPUK, LAUNDRY BOSS SOLUSINYA, NGELAUNDRY TANPA HARUS KEMANA-MANA, DRIVER JEMPUT PAKAIAN LANGSUNG DITIMBANG DIRUMAH PELANGGAN, SELESAI DILAUNDRY AKAN DIANTAR KEMBALI, FREE ONGKIR, HUBUNGI TLP/WA : 0822-8396-1617 (SITI), 0852-7199-9702 (FADILLAH) PINJAMAN PINJAMAN TANPA BI CHECKING CAIR SUPER CEPAT JAMINAN BPKB SEPEDA MOTOR, MOBIL, TRUK HUBUNGI RUSDI, HP 0821 5855 6420

MAKANAN -----------------SELERA KITA----------------“MENERIMA PESANAN PECAL LELE“ PENGANTARAN DARI JAM 15.00 (SORE) S/D JAM 03.00 (MALAM). ALAMAT : JL. HANDJOYO PUTRO PERTOKAN GESYA

TOKO BUKU ERDEKA BOOK STORE. MENJUAL BUKU SEJARAH & SASTRA MELAYU. WWW.ERDEKABOOKSTORE.COM

FOODY CV ORINEFA MENERIMA PESANAN KUE SNACK BOX, KUE KERING DAN NASI KOTAK, PEMESANAN WA/HP 08117016111, WA 08117709699, FB RIMAMELATI -AZZAHRAH, INSTAGRAM FOODY_ TANJUNGPINANG, EMAIL R I M A M E L AT I W R @ G M A I L . C O M

MENJUAL OBAT GAMAT. MENGATASI BERBAGAI PENYAKIT. BERMINAT BISA ANTAR KETEMPAT. HUB. : 0813 7209 4056

MENERIMA PESANAN BROWNIS KUKUS. SIAP ANTAR KE ALAMAT ANDA. #UK. 22 X 22 = RP.90.000# UK. 22 X 10 = RP. 45.000#. HUBUNGI : AMI. 0823 9297 9062

MENERIMA BELAJAR SILAT UNTUK PENGAJARAN DI HARI JUMAT MLM PUKUL 7.30 & MINGGU JAM 7.00 WIB PAGI. BERMINAT HUB. : HP. 0822 8816 6100

HERBAL

OLAHRAGA & BELADIRI

REDAKTUR: MARTUNAS

kan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik.

Mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-) dan program 35 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional.

Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan RI khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion (LO) dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN. Dirut PLN meyakini bahwa legal opinion dari Jamdatun dapat menjadi acuan dan pendukung bagi suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manajemen PLN. ”Ini bagian dari salah satu bentuk kehati-hatian dalam mengambil putusan. Karena penafsiran hukum yang paling tepat adalah dari aparat penegak hukum,”

KEHILANGAN KEHILANGAN STNK, “NO POLISI BP 4738 RT“, NO BPKB F4512326, “NO RANGKA MH328D0029K572559, “NO MESIN 28D571175“, A.N PEMILIK : FATMAWATI TRAVEL BUANA SAWITTO PAKKAREZO TOUR & TRAVEL MELAYANI RENTAL MOBIL , JASA ANTAR JEMPUT CITY TOUR TANJUNGPINANG - BINTAN, SUPIR BERPENGALAMAN , HP. 0852 6498 9945 (DAENG MAPPATONRU) -------------------SERBA-SERBI MASSAGENA ININNAWA KONSULTAN , MELAYANI JASA DESIGN BANGUNAN, JASA IT, JASA KONSULTING DOKUMEN LINGKUNGAN (UKL-UPL), JASA LAYANAN PERIZINAN. ----------------------------------HUB. 0853 5331 7949 (NURSYAMSI) TOPI DAN TOTEBAG BY DANNISA“, TERSEDIA DI...KEDAI OLEH2 SRI PINANG JL GANET BANDARA TPI, SOUVENIR SHOP BINTAN PARADISE JL PANCUR TPI. INFO ORDER CUSTOM DESAIN SILAHKAN KONTAK : 0853 3410 6699 MENERIMA ORDERAN HANDBOUQUET FLANEL DAN JASA UKIR HENNA, UNTUK KATALOG BISA CEK DI INSTAGRAM @SUHABOUQUET DAN @SUHAHENNA, PEMESANAN MELALUI WHATSAPP 0813 6530 1061 -----------------------------

jelas Sofyan.

Lebih jauh Sofyan Basir menjelaskan, bantuan hukum dalam hal ada masalah hukum melalui litigasi yang bersifat strategis dan mendapat perhatian publik, tentu kehadiran JPN selaku kuasa hukum PLN sangat diperlukan. ”Juga termasuk bentuk kerja sama lainnya seperti mediasi. JPN menjadi mediator khususnya untuk penyelesaian hukum antar BUMN yang dilakukan tidak melalui litigasi,” tambah Sofyan.

Pada kesempatan yang sama Jaksa Agung Bapak HM Prasetyo mengatakan, peran PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan memiliki tanggung jawab besar selaku pengelola dan penyedia daya listrik.

PLN harus didukung agar seluruh sektor kehidupan usaha, rumah tangga dan ekonomi, di mana hal tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

KEHILANGAN Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama

Ahmad Koesen Bin H Samardi Register Kecamatan Bintan Utara Nomor 140/BU/1999 Tanggal 8 September 1999 Luas ± 9.100 m2 Hp : 081270995010

tidak bisa menggali potensi PAD baru, maka Provinsi Kepri kolaps atau APBD terjun bebas. ”Jadi sudah saya sampaikan itu,” terang mantan Kadispenda tersebut.

Turunnya pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kepri juga diakibatkan minimnya lapangan kerja sehingga banyak yang pengangguran. Masyarakat pengangguran pun tidak mampu lagi membayar pajak.

Selain itu, rendahnya pertumbuhan ekonomi masyarakat membuat tingkat belanja masyarakat Kepri renda. Tingkat pengangguran di Provinsi Kepri mendapat catatan buruk.

Sejak 2011 BPS mencatat,

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri terus mengalami peningkatan.

Seperti 2011, tercatat sekitar 7,8 persen. Tahun 2012 sempat turun 5,37 persen, tahun 2013 berbanding sama dengan nasional 6,25 persen. Tahun 2014 naik menjadi 6,69 persen. Tahun 2015 turun menjadi 6,2 persen. Kemudian 2016 naik drastis menjadi 7,69 persen dan terakhir pada 2017 hanya bertahan di angka 7,16 persen. Pengamat Ekonomi Provinsi Kepri, Rafky Rasyid mengatakan, melihat tingginya angka pengangguran di Kepri, Pemprov Kepri harus menggenjot dan mendongkrak aktivitas ekonomi. (ais)

94 Persen.........................dari halaman 1 sangat kuat dari DPRD Kepri. ”Untuk itulah, sekali lagi kami sangat apresiatif atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan rekanrekan di DPRD,” kata Gubernur.

Menanggapi LKPJ Gubernur ini ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang memimpin jalannya rapat pada kesempatan ini mengatakan, pihak Dewan akan segera membentuk Pansus dan memberikan pandangan paling lama di 30 hari ke depan. Adapun ketua Pansus LKPJ ini dipimpin Taba Iskandar dari Fraksi Golkar.

Pada kesempatan ini

Gubernur didampingi oleh Wakil Gubernur H. Isdianto dan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah serta sejumlah kepala OPD. ”Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Dan kami apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang terhormat yang selalu mengingatkan kami untuk segera menyampaikan hal ini,” kata Gubernur di hadapan anggota DPRD dan undangan.

Adapun muatan-muatan yang disampaikan dalam LKPJ tahun 2017 oleh Gubernur diantaranya meliputi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 yang terdiri dari upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar dan keterhubungan antarwilayah.

Kemudian, pengembangan sektor maritim dan pariwisata, mengembangkan prikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.

Selanjutnya, muatan RKPD tahun 2017 lainnya adalah tentang peningkatan ekonomi produktif, pengentasan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan. (ais)

Industri.............................dari halaman 1 Demikian disampaikan Dody, Kamis (12/4), sehari jelang Rakor Pemerintah dan BI dalam pengembangan industri berorientasi ekspor melalui perluasan akses pasar dan optimasi kawasan industri. ”Batam ini di jalur utama perdagangan dan kawasan FTZ (Free Trade Zone).

Salah satu penopang ekspor manufakture medium high tech nasional elektronik,” katanya.

Dengan potensi Batam yang tinggi, pengembangan industri dinilai perlu dimaksimalkan. Sehingga ke depan, transaksi yang berjalan surplus secara nasional.

Pembebasan.................................................................dari halaman 1 kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Hadir dan turut menyaksikan acara ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo.

Kerja sama kedua pihak ini meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya yang merupakan kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PLN. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, selain dukungan dari sisi regulator, PLN tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah

7

Lebih lanjut H.M. Prasetyo mengatakan, bahwa sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD RI 1945, maka keberadaan PLN sebagai penopang utama pengelolaan sumber daya listrik haruslah dijaga dan terbebas dari gangguan maupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan dalam pengelolaannya yang pada akhirnya dapat bermuara pada persoalan hukum.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari Kejaksaan RI baik secara konstitusional maupun institusional untuk berperan aktif dan maksimal. ”Sehingga entitas perusahaan tidak akan terkena permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sepanjang setiap aksi korporasi tersebut sesuai dengan prinsip business judgment rule,” tambah Jaksa Agung RI tersebut.***

”Potensi pengembangan industri di Batam perlu dimaksimalkan untuk mendukung pencapaian surplus transaksi berjalan,” katanya.

Disebutkannya, untuk bertransformasi menjadi negara maju, Indonesia memerlukan struktur neraca pembayaran yang berkualitas, ditandai oleh surplus neraca transaksi berjalan.

Indonesia juga memerlukan peningkatan penyerapan tenaga kerja untuk mengoptimalkan bonus demografi. ”Kondisi tersebut dapat dicapai melalui penguatan industri manufaktur berorientasi ekspor,” pesannya.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, perlu untuk menarik industri

besar masuk. Diantara strategi yang perlu dilakukan, diantaranya memperpanjang masa kontrak dengan industri asing di Indonesia. ”Misalnya, kalau masa kontrak 15 tahun, sementara mulai persiapan hingga memulai produksi, butuh 5 tahun. Waktu operasi tinggal sebentar,” katanya.

Menurutnya, dengan memperpanjang kontrak waktu, misalnya dari 15 tahun menjadi 20 tahun, bisa mendorong industri besar masuk untuk mengelola bahan baku yang masuk di Indonesia.

Bahkan menurutnya, jika diperlukan, sambil mengurus izin, investor asing bisa langsung membangun dan beroperasi. Paling penting, ada komitmen yang disepakati. (mbb)

LOWONGAN KERJA SEKOLAH ANUGERAH TANJUNGPINANG Dibutuhkan tenaga pengajar untuk SD dan SMP dengan persyaratan sebagai berikut : Fotocopy ijazah Daftar riwayat hidup Fotocopy KTP Pas photo warna ukuran 4x6 Serti kat pelatihan, kursus dan prestasi lain (bila ada)

Kirim surat lamaran ke alamat : Jl. Merpati, Gg.Pipit No.23, Kp.Bangun Sari, Km.11 arah Kijang, Tanjungpinang Timur Info lebih lanjut : 0812 7792 4038, 0771 4444 857

LOWONGAN KERJA Kami PT. Bintan Ascarya Dahayu Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pengelolaan Spa bertempat di Daerah Pariwisata Lagoi Pulau Bintan, sedang mencari beberapa karyawati dengan kuali kasi sebagai berikut:

Front Of ce (3 orang)

a. Wanita). b. Pendidikan Sederajat/SMA/S1 c. Fresh Graduate (Pengalaman tidak diutamakan) d. Menguasai MS. Of ce e. Mampu Bekerjasama dalam Tim f. Mampu berbahasa Inggris dengan baik g. Insentif menarik Untuk pengiriman lamaran bisa melalui email panggaperdana@gmail.com (cc ke email fhonisandradewi@yahoo.com) contact person (08127729505)

LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL

PSTS TANJUNGPINANG POS

H. Teddy Jun Askara, SE, MM

JUMA T, 13 APRIL 2018 JUMAT

Komite Eksekutif Rancang Kepengurusan Asprov

Nurdin Kantongi Dua Nama YENDI-SUHARDI, Tanjungpinang KETUA terpilih Asprov PSSI Kepri H Nurdin Basirun, sudah mengantongi dua nama calon sekretaris. Namun, Nurdin Basirun selaku Ketua Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco), belum menunjuk siapa yang bakal menjabat sekretaris itu, hingga, Kamis (12/4) kemarin. ”Nanti kita sampaikan ke rapat Exco lah, nama sekretaris itu. Begitu juga dengan kepengurusan, dibahas dalam rapat Exco.

Siapa pun nanti jadi pengurus, kita harapkan orang yang mau membangun sepak bola Kepri ke depan,” kata H Nurdin Basirun, saat ditanya Tanjungpinang Pos, Kamis (12/4) kemarin.

Pada kesempatan lain, Wakil Ketua Komite Eksekutif Maifrizon mengatakan, dirinya bersama anggota Komite Eksekutif Jamhur Ismail, sudah mulai merancang struktur kepengurusan, melalui rapat kecil non formal, Kamis (13/4) kemarin. Dalam rapat kecil non formal ini, anggota Komite Eksekutif Bambang dan Abdurrahman tidak hadir. ”Kalau Bambang, dia sedang di Bandung. Pak Abdurrahman, masih di Karimun. Hasil rancangan

F-ISTIMEWA

KADISDIK Tanjungpinang Dadang AG ancang-ancang melakukan tendangan pertama, saat pembukaan Gala Siswa 2018 Tanjungpinang, Kamis (12/4) kemarin.

SMPN 3 Versus SMPN 7 Tanpa Pemenang F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

JAMHUR Ismail (paling kiri) anggota Komite Eksekutif terpilih Asprov PSSI Kepri, saat proses pemilihan, di KLB Asprov Kepri, pekan lalu.

struktur ini, nanti kita serahkan dulu kepada Pak Gub, selaku Ketua Asprov PSSI Kepri terpilih. Setelah itu, baru dibahas dalam rapat Exco,” kata Maifrizon.

Anggota Komite Eksekutif lainnya Jamhur Ismail membenarkan, sudah membuat rancangan global struktur kepengurusan Asprov PSSI Kepri, periode 2018-2022. Selanjutnya, rancangan itu disesuaikan dengan statuta PSSI. Jika ada kekeliruan, akan direvisi dan dibahas dalam rapat Komite Eksekutif nanti. ”Meski baru sifat rancangan, namun nama kandidat sekreataris itu,

sudah ada. Saat ini, ada dua nama kandidat sekretaris, yang dikantongi Pak Nurdin selaku ketua terpilih. Tapi, itu masih rahasia beliau. Tak jauh lah dari nama yang sudah berkembang, yang dipublis media Tanjungpinang Pos,” sebut Jamhur Ismail.

Jamhur Ismail sedikit mengulas, tentang statuta 2018 PSSI tentang penetapan jabatan sekretaris dan kepengurusan. Jamhur menerangkan, untuk jabatan sekretaris itu ditunjuk oleh ketua terpilih selaku ketua Komite Eksekutif, kemudian disetujui oleh anggota

Exco. Kemudian, pembentukan pengurus dibahas dan ditetapkan melalui rapat Exco atau rapat Komite Eksekutif. ”Dalam hal ini, Pak Nurdin belum menunjuk satu nama untuk jabatan sekretaris. Kami pun belum melakukan rapat Exco, untuk membahas namanama dalam kepengurusan nanti,” jelas Jamhur Ismail.

Dalam penyusunan kepengurusan sesuai statuta 2018 PSSI, jelas Jamhur lagi, jabatan ketua dan wakil ketua dalam setiap komite tetap, itu diambil dari tiga orang anggota Komite Eksekutif

9 Tim Hebat Berlaga di Futsal Minangkabau Cup I TANJUNGPINANG Sembilan tim papan atas terhebat dari urang awak Minang, berlaga di turnamen Futsal Minangkabau Cup I. Pembukaan turnamen futsal ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri Maifrizon, di lapangan Wongsolo jalan Engku Putri, Rabu (11/4) malam lalu. Pendukung dihadiri tokoh olahraga asal Sumbar di Tanjungpinang, Musril.

Sebelum pertandingan pembuka dimulai, dilakukan tendangan pertama oleh Kadispora Kepri Maifrizon, dilanjutkan dengan pertadingan ekshibisi antara partai tua Gumarang versus tim anak muda Minang. Tim partai tua Gumarang diperkuat kapten Musril, Alex, Hendrik, dan beberaa pemain lainnya.

Pertandingan ekshibisi selama 10 menit ini,

REDAKTUR:YUSFREYENDI

F-ISTIMEWA

KADISPORA Maifrizon dan tim ekshibisi futsal Minang Kabau Cup I berpose, saat pembukaan di lapangan Wong Solo, Tanjungpinang, Rabu (11/4) malam lalu.

dimenangkan tim anak muda Minang, dengan skor 3-0.

Hendrik selaku panita pelasana turnamen ini menyampaikan, turnamen diikuti sebanyak 9 tim urang awak Minang, dibagi 2 grup dengan sistem setengah kompetisi.

Penyisihan dilaksanakan,

Rabu (11/4) malam, Jumat (13/4) malam. Kemudian, direncanakan final dilaksanakan Sabtu (14/4) besok. ”Kami akan menyesuaikan jadwal member pemakaian lapangan. Semoga saja lancar, bisa final di, Sabtu malam minggu besok,” kata Hendrik.

Musril tokoh olahraga

asal Sumbar berharap kepada urang Awak di Kota tanjungpinang sekitarnya, untuk menyaksikan pertandingan futsal antarpemuda Minang, yang ada di Tanjungpinang, Kepri. ”Semoga turnamen Futsal Minangkabau Cup I ini berjalan dengan sukses,” kata Musril. (fre)

atau Exco. Sedangkan anggota bakal direkrut dari voter maupun dari pecinta sepak bola. ”Intinya, kepengurusan kita sesuaikan dengan statuta PSSI. Makanya, sebelum dibahas secara formal di rapat Exco, kami rancang dulu struktur kepengurusan itu. Ya, beberapa nama pengurus juga sudah ada,” ungkap Jamhur Ismail. ”Rancangan ini, kami serahkan dulu ke Pak Gubernur Kepri selaku ketua Komite Eksekutif.

Pembahasannya, ya nanti, di rapat Exco,” sambungnya. ***

TANJUNGPINANG - Laga pembuka Gala Siswa 2018 Indonesia tingkat Kota Tanjungpinang, berakhir tanpa pemenang, Kamis (12/4) sore kemarin. Bermain di depan Kadispora Tanjungpinang Dadang AG, tim SMPN 3 (juara grup Tanjungpinang barat) versus SMPN 7 sang juara grup Tanjungpinang Timur hanya bermain imbang 2-2, di stadion Sulaiman Abdullah.

Pertandingan babak tiga besar Gala Siswa 2018 tingkat Kota Tanjungpinang ini, dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang Dadang AG, disaksikan pengurus MKKS dan MGMP Penjas SMP Kota Tanjungpinang. Pembukaan ditandai dengan tendangan pertama oleh Kadisdik Tanjungpinang, disaksikan PP Gala Siswa Jefri.

Dalam pertandingan di babak pertama, tim SMPN 3 utusan Tanjungpinang Barat mencetak gol pembuka, di menit ke-11 oleh Sandy. Namun, SMPN 7 menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti. Di menit ke-21, Sandy striker SMPN 3 kembali membobol gawangn SMPN 7.

Keunggulan 2-1 SMPN 3 tak bertahan lama. Tim SMPN 7 utusan dari Tanjungpinang Timur ini kembali mendapat hadiah penalti. Rafel menuntaskan tugasnya dengan baik. Skor imbang 2-2 bertahan hingga pertandingan yang dipimpin wasit Indra Maulana ini usai. ”Selanjutnya, pertandingan akan digelar antara SMPN sebagai juara grup Kecamatan Bukit Bestari, menghadapi SMPN 3 Tanjungpinang, Jumat (13/4) sore ini, di lapangan stadion Sulaiman Abdullah,” kata Edo, mewakili panitia penyelenggara. (fre)

Real Madrid Nyaris Terpeleset MADRID - Real Madrid skuat asuhan Zinedine Zidane nyaris terpeleset dan tersingkir di Liga Champions. Di luar dugaan, Madrid takluk 1-3 dari Juventus, pada laga leg kedua perempat final di Santiago Bernabeu, Kamis (12/4) dini hari.

Gol yang mengantarkan Real Madrid lolos ke babak berikutnya pun baru tercipta melalui penalti Cristiano Ronaldo pada masa injury time babak kedua. Real Madrid yang bermain di hadapan publik sendiri sebenarnya kalah superior dibandingkan Juventus. Bahkan, Bianconeri berhasil unggul 3-0 walau berstatus tim tamu berkat dua gol Mario Mandzukic dan satu gol dari kaki Blaise Matuidi.

Namun, petaka untuk Juventus tercipta hanya beberapa menit jelang waktu normal pertandingan usai. Pelanggaran yang dilakukan Medhi Benatia kepada Lucas

F-NET

WASIT memberikan kartu merah kepada Buffon kiper sekaligus kapten Juventus, saat menghadapi Real Madrid, Kamis (12/4) dini hari.

Vazquez berujung penalti untuk tuan rumah.

Para pemain Juventus tidak terima dengan keputusan wasit Michael Oliver memberikan penalti kepada Real Madrid.

Protes pun dilakukan para pemain tim tamu yang berujung kartu merah untuk Gianluigi Buffon.

Ronaldo yang bertugas sebagai eksekutor penalti berhasil menjalankan

tugasnya dengan baik, untuk membobol gawang Juventus. Real Madrid pun lolos ke semifinal Liga Champions, dengan agregat 4-3. Selain itu, Bayern Munchen juga menyusul Real Madrid, Liverpool dan AS Roma ke semifinal. Munchen lolos setelah bermain imbang 00 atas Sevilla. Dengan hasil ini, Munchen unggul agregat 2-1. (fre/net)

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

JUMAT, 13 APRIL 2018

BANDAR RAYA 04:55

12:14

15:22

18:17

9 0771-7447234

19:26

Pelayanan Jadi Lelet Penundaan pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemko Tanjungpinang berdampak kepada pelayanan ke masyarakat.

ANDRI-ABAS, Tanjungpinang KETUA Stisipol Tanjungpinang, Endi Sanopa menyarankan agar permasalahan penundaan pelantikan pejabat bisa cepat selesai untuk mengatasi kekosongan jabatan. Ia berharap Kementerian Dalam Negeri segera mengeluarkan surat rekomendasi agar pelantikan bisa dilakukan sesegera mungkin.

Harus ada langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri. Ini sudah berdampak pada pelayanan di masyarakat, misalnya kekosongan Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP).

Pelayanan di dinas masih

jadi sorotan karena belum maksimal. Masyarakat masih mengeluhkan lamanya perizinan yang diurus oleh masyarakat.

Meskipun namanya pelayanan satu atap, tapi masyarakat masih bolak balik mengurus izin-izin lainnya di dinas di luar kantor PM dan PTSP. Sambung dia, dengan adanya Sekretaris PM dan PTSP, diharapkan pelayanan perizinan akan lebih cepat lagi.

Begitu juga kekosongan Sekretaris Disdukcapil.

Banyak pekerjaan Disdukcapil yang harus dipercepat. Di antaranya, masih banyak warga sudah melakukan perekaman KTPel, tapi KTP-nya tak siapsiap. Kemudian, masyarakat minta agar pelayanan

Bersambung ke Hal 15

F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

MASYARAKAT saat mengurus perizinan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) Kota Tanjungpinang, belum lama ini.

PKK Bukit Bestari Gelar Lomba Balita Sehat

F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

JURI memeriksa gigi balita peserta lomba Balita sehat.

TANJUNGPINANG Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Bukit Bestari menggelar empat jenis lomba untuk masyarakat. Lomba ini digelar di Kantor Camat Bukit Bestari di Jalan Raya Dompak, Kamis (12/4).

Jenis yang diperlombakan, salah satunya lomba balita sehat. Kemudian, ada juga lomba dirigen (pemandu lagu), rias tanaman hidup dan membuat manisan. Camat Bukit

Bestari, Faisal Pahlevi mengatakan, lomba PKK tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang terus dilakukan setiap tahun.

Peserta lomba ini berasal dari masyarakat yang tinggal di lima kelurahan di wilayah Kecataman Bukit Bestari.

Lima kelurahan itu masing-masing Kelurahan Tanjungpinang Timur, Tanjungunggat, Dompak, Sei Jang dan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Untuk

lomba dirigen, membuat manisan dan rias tanaman hidup diikuti 5 orang. ”Kalau lomba Balita sehat baru 12 orang,” kata Faisal kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (12/4).

Sebelumnya, kata Faisal, mereka adalah pemenang dari masing-masing kelurahan. Karena mereka adalah peserta yang telah menang lomba di tingkat kelurahan masing-masing. ”Jadi, peserta ini perwak

Bersambung ke Hal 15

Gubernur Minta Tingkatkan Perlindungan Kepada Konsumen TANJUNGPINANG Gubernur Kepri H Nurdin Basirun melantik anggota Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen (BPSK) Kota Tanjungpinang periode 2017-2022 pada Kamis (12/4).

Pelantikannya digelar di Aula Wan Seri Beni,

Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang.

Hadir pada kesempatan ini Wakil Gubernur Kepri H Isdianto, Asisten II dan III Syamsul Bahrum dan Muhammad Hasbi, perwakilan FKPD dan sejumlah Kepala OPD beserta tamu

undangan lainnya.

Nurdin mengatakan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap konsumen adalah perlindungan yang bersifat preventif.

Yakni, perlindungan kepada konsumen sebelum yang bersangkutan mengalami

Bersambung ke Hal 15

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

GUBERNUR melantik anggota BPSK Kota Tanjungpinang.

Dewan Dukung Ranperda Cagar Budaya Penyengat TANJUNGPINANG bahwa Ranperda tentang Anggota Komisi I DPRD Cagar Budaya itu untuk Tanjungpinang Simon menjaga dan melestarikan Awantoko dan Petrus cagar budaya di PenyenSitohang mendukung gat yang muaranya pada usulan Rancangan kemajuan sektor wisata di Peraturan Daerah Tanjungpinang.

(Ranperda) tentang Simon mengatakan, Kawasan Cagar selama ini Perda Budaya Pulau tentang Cagar Penyengat Budaya di Sebagai Wisata Tanjungpinang Budaya Kota sudah ada. Meski Tanjungpinang demikian, Pemko dari Pemko ke DPRD. ingin lebih khusus lagi Simon Awantoko akan dibahas tentang mengatakan, Ranperda ini Cagar Budaya di Penyenmemang belum dibahas gat dan ini harus didukukarena harus dibentuk ng. dulu panitia khusus Wisata Tanjungpinang, (Pansus) untuk tiga kata Simon, harus Ranperda yang diusulkan dikembangkan. Segala Pemko agar bisa dibahas bersama.

Bersambung ”Kita dukung. Apalagi ke Hal 15 untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya di Pulau Penyengat. Ranperda ini akan mendukung pengembangan wisata di Tanjungpinang,”• ujar Simon Awantoko, Kamis (12/4) kemarin.

Hal serupa disampaikan Petrus Simon Awantoko Sitohang,

Bersambung ke Hal 15

REDAKTUR: ABAS

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

TANJUNGPINANG POS

10

Koran Nasional dari Kepri

JUMAT, 13 APRIL 2018

Pedagang Terpaksa Jual Bawang Impor RAYMON SANDY, Tanjungpinang PEDAGANG di kawasan Pasar Baru kawasan pelantar Kota Tanjungpinang, terpaksa menjual bawang dan sebagian jenis sayuran dari impor luar negeri. Karena, pasokan dari dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pasar. Selain itu, harga bawang impor lebih murah, dibandingkan produksi lokal.

Sayuran yang dijual di

Pasar Baru pelantar II yang didatangkan dari luar negeri itu seperti bunga kol, brokoli, wortel, cabai, bawang merah. Seorang pedagang Junaidi menyebutkan, sayuran di pasar seperti bunga kol, brokoli, wortel, cabai didatangkan dari luar negeri (impor).

Sayuran itu diambil dari agen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. ”Sebagian sayuran impor dari luar negeri, terutama bawang itu, banyak dipasok dari luar negeri,” katanya,

Kamis (12/4) kemarin.

Untuk harga jual juga bersaing dengan harga lokal.

Cabai rawit asal Thailand memiliki kualitas lebih baik.

Harga cabai Thailand Rp 75 ribu per kilogram, sedangkan cabai rawit merah Rp 55 ribu per kilogram, cabai hijau Rp 34 ribu, dan cabai rawit asal Jawa Rp 45 ribu per kilogram.

Meski harganya lebih mahal dibanding cabai asal Jawa dan Sumatra, cabai rawit Thailand cukup diminati para konsumen. ”Cabai Thailand lebih pedas

dibandingkan dengan cabai rawit lokal,” sebutnya.

Sementara, bawang merah dan bawang putih pemasok terbesar di pasaran, berasal dari Tiongkok (China) dan India. Bawang ini impor semua, mulai dari bawang merah dan bawang putih. ”Untuk harga bawang impor, perbedaan dengan bawang Jawa itu berkisar Rp 7 ribu sampai Rp 9 ribu per kilogram,” jelasnya.

Lanjutnya, bawang impor ini bisa dilihat dari karung

kemasan bawang yang diambil dari agen. Harga bawang merah India seharga Rp 20 ribu.

Sedangkan bawang merah asal Jawa Rp 30 ribu per kilogram. Sementara pada bawang merah Birma seharga Rp 27 ribu per kilo, dan bawang putih Rp 32 per kilogram. ”Dari pasaran lokal, bawang dalam negeri itu ada. Cuma harganya mahal, masyarakat sekarang maunya yang murah dan berkualitas,” ujarnya. ***

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

PEDAGANG di Pasar Baru Pelantar II menjual bawang kepada pembeli, belum lama ini. Saat ini, pedagang banyak mendatangkan bawang impor.

F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

PIHAK ketiga dan tukang proyek pembangunan astaka MTQ ke-12 tingkat Kota Tanjungpinang, mengecek progres pekerjaan, Kamis (12/4) kemarin.

Proyek Astaka MTQ Capai 80 Persen TANJUNGPINANG - Proyek pengerjaan pembangunan astaka penyelenggaraan MTQ ke-12 Kota Tanjungpinang, di terminal Sungai Carang kawasan Bintancentre (Bincen) sudah mencapai 80 persen. Tak lama lagi, pembangunan astaka dengan ornamen ukiran khas Melayu itu selesai.

Para pekerja terus mengerjakan pembangunan astaka itu. Ukiran Melayu menggunakan bahan baku triplek tebal. Setelah selesai dipotong menggunakan gergaji mesin, pekerja langsung memasang ukiran Melayu berada di pinggir panggung. Kemudian, ukiran Melayu diberikan warna menggunakan cat. ”Alhamdulillah, pengerjaan ini sudah sampai 80 persen,” kata Kepala Tukang, Edi kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (12/4) kemarin.

20 persen lagi, lanjut Edi, tinggal kaligrafi, pengecatan, finishing serta pemasangan kain di sekitar panggung. ”Mudah-mudahan tanggal 16 April ini, selesai kerja kita,” terang dia.

Asalkan, kata dia, jangan sampai turun hujan saja.

Kalau sempat turun hujan, ia bersama 12 orang pekerja, tidak bisa menyelesaikan pengecatan pada ukiran Melayu, serta ornamen lainnya. ”Macam mana mau kerja, kalau hujan turun. Mau tak mau kerja yang lain,” sebut dia.

Dalam kesempatan ini, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto mengatakan, pendaftaran peserta MTQ ke-12 Kota Tanjungpinang, akan dibuka, Selasa (17/4). Pendaftaran mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30.

Cabang yang diperlombakan antara lain tilawah, tartil putra dan putri, anak-anak, remaja, dewasa, golongan qira’at saba’ah dan qira'at Alquran. Cabang Hifzil Alquran golongan 1 juz tilawah, 5 juz tilawah dan 10 juz dan tilawah. Lomba kasidah, lomba marawis remaja dan dewasa, lomba pawai taaruf, dan lomba stan bazar.

Lomba ini dilaksanakan di terminal Sungai Carang.

Selain itu, dilombakan cabang musabaqah makalah Alquran, khath Alquran golongan naskah, hiasan mushaf, dan dekorasi, akan berlangsung di Gedung Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Sementara untuk cabang fahmil Alquran dan syaril Alquran akan dilaksanakan di Gedung Aisyah Sulaiman. ”Lomba MTQ, mulai tanggal 18 April sampai dengan 23 April,” kata Teguh. (dri)

JADWAL KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG PT. PELNI DI PELABUHAN KIJANG, TANJUNGPINANG DAN BATAM

APRIL

RENCANA TIBA HARI TANGGAL SABTU 07-Apr-18 SENIN 09-Apr-18

JAM 06.00 11.00

RENCANA BERANGKAT DARI HARI TANGGAL TG.PINANG MINGGU 08-Apr-18 KIJANG SENIN 09-Apr-18

JAM 13.00 13.00 13.00

No.

NAMA KAPAL

1 2

KM. SABUK N-62 KM. BUKIT RAYA

DARI SENAYANG LETUNG

3

KM. SABUK N 30

TAMBELAN

SENIN

09-Apr-18

08.00

TG.PINANG

RABU

11-Apr-18

4

KM. SABUK N-62

TAMBELAN

JUMAT

13-Apr-18

07.00

TG.PINANG

SENIN

16-Apr-18

11.00

5

KM. BUKIT RAYA

BLINYU

SABTU

14-Apr-18

04.00

KIJANG

SABTU

14-Apr-18

08.00

6

KM. SABUK N-39

K. MARAS

SABTU

14-Apr-18

06.00

KIJANG

RABU

18-Apr-18

13.00

7

KM. DOROLONDA

TG. PRIOK

MINGGU

15-Apr-18

23.00

KIJANG

SENIN

16-Apr-18

06.00

8 9

KM. BUKIT RAYA KM. SABUK N-62

LETUNG SENAYANG

KAMIS SABTU

19-Apr-18 21-Apr-18

05.00 06.00

KIJANG TG.PINANG

KAMIS MINGGU

19-Apr-18 22-Apr-18

10.00 13.00

10

KM. SABUK N 30

TAMBELAN

SABTU

21-Apr-18

08.00

TG.PINANG

SELASA

24-Apr-18

13.00

11

KM. BUKIT RAYA

LETUNG

SELASA

24-Apr-18

08.00

KIJANG

SELASA

24-Apr-18

12.00

12

KM. SABUK N-62

TAMBELAN

JUMAT

27-Apr-18

07.00

TG.PINANG

SENIN

30-Apr-18

11.00

13

KM. BUKIT RAYA

BLINYU

SABTU

28-Apr-18

05.00

KIJANG

SABTU

28-Apr-18

10.00

14

KM. SABUK N-39

K. MARAS

SABTU

28-Apr-18

06.00

TG.PINANG

RABU

02-Mei-18

13.00

15

KM. DOROLONDA

TG. PRIOK

SENIN

30-Apr-18

19.00

KIJANG

SENIN

30-Apr-18

22.00

1 2 3 4 5

KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD

TG.PRIOK TG.PRIOK TG.PRIOK TG.PRIOK TG.PRIOK

MINGGU RABU MINGGU RABU MINGGU

08-Apr-18 11-Apr-18 15-Apr-18 18-Apr-18 22-Apr-18

06.00 10.00 06.00 10.00 06.00

BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM

MINGGU RABU MINGGU RABU MINGGU

08-Apr-18 11-Apr-18 15-Apr-18 18-Apr-18 22-Apr-18

11.00 13.00 11.00 13.00 11.00

1. PERUBAHAN JADWAL TSB DIATAS BILA ADA PERUBAHAN / KOREKSI AKAN KAMI BERITAHUKAN. 2. KEPADA CALON PENUMPANG PEMBELIAN TIKET AGAR SESUAI IDENTITAS/ KTP. 3. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI CALL CENTER 021 - 162 4. PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG TELP. 0771 - 21513 5. 2 (DUA) JAM SEBELUM KAPAL BERANGKAT SUDAH DI TERMINAL PELABUHAN

REDAKTUR: YUSFREYENDI

2018

TUJUAN TAMBELAN - SINTETE BLINYU - TG.PRIOK (PP) KUALA MARAS - TAREMPA - MIDAI - P.TIGA - SELAT LAMPA - SEDANAU P.LAUT - RANAI - SUBI - SERASAN - SINTETE - TAMBELAN SENAYANG - JAGOH - P.BERHALA - JAGOH - P.PEKAJANG - BLINYU P.PEKAJANG - JAGOH - SENAYANG LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI - SERASAN - PONTIANAK (PP) TAMBELAN - PONTIANAK - SERASAN - SUBI - RANAI - P.LAUT - SEDANAU P.TIGA - MIDAI - TAREMPA - K.MARAS TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU - NAMLEA - AMBON TERNATE - BITUNG (PP) LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI - SERASAN - PONTIANAK (PP) TAMBELAN - SINTETE KUALA MARAS - TAREMPA - MIDAI - P.TIGA - SELAT LAMPA - SEDANAU P.LAUT - RANAI - SUBI - SERASAN - SINTETE - TAMBELAN BLINYU - TG.PRIOK (PP) SENAYANG - JAGOH - P.BERHALA - JAGOH - P.PEKAJANG - BLINYU P.PEKAJANG - JAGOH - SENAYANG LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI - SERASAN - PONTIANAK SURABAYA (PP) TAMBELAN - PONTIANAK - SERASAN - SUBI - RANAI - P.LAUT - SEDANAU P.TIGA - MIDAI - TAREMPA - K.MARAS TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU - NAMLEA - AMBON TERNATE - BITUNG (PP) TG.BALAI - BELAWAN TG.PRIOK (PP) TG.BALAI - BELAWAN TG.PRIOK (PP) TG.BALAI - BELAWAN

TANJUNGPINANG, APRIL 2018 TTD PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

JUMA T, 13 APRIL 2018 JUMAT

KEPRI SOCIETY

11

GUBERNUR KEPRI DIDAMPINGI WAGUB KEPRI H ISDIANTO MENYERAHKAN SECARA SIMBOLIS LKPJ GUBERNUR 2017 KEPADA UNSUR PIMPINAN DPRD PROVINSI KEPRI.

Paripurna LKPj Gubernur 2017

G

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun saat membacakan naskah LKPJ Gubernur 2017

Wagub Kepri H Isdianto mendengarkan pidato LKPj 2017 Gubernur Kepri.

Ketua DPRD Jumaga Nadeak menyalami tamu undangan perwakilan FKPD.

Riski Faisal saat menyapa tamu undangan yang hadir.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jumaga Nadeak dan Risky Faisal saat memimpin paripurna penyampaian LKPj 2017 Gubernur Kepri.

Rudy Chua dan anggota DPRD dari dapil Tanjungpinang dan Kota Batam.

Teddy Jun Askara ketua Komisi IV DPRD saat mengikuti paripurna.

Suasana ruang rapat paripurna.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat memimpin dan mendengarkan intrupsi salah satu anggota dewan.

Taba Iskandar.

REDAKTUR: ABAS

kan kewajiban konstitusional berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. ”Dan kami apreaiasi kepada seluruh anggota DPRD yang terhormat yang selalu mengingatkan kami untuk segera menyampaikan hal ini,” kata Gubernur dihadapan anggota DPRD dan undangan.

Adapun muatan-muatan yang disampaikan dalam LKPj tahun 2017 oleh Gubernur diantaranya meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 yang terdiri dari upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat,

peningkatan infrastruktur dasar dan keterhubungan antar wilayah, pengembangan sektor maritim dan pariwisata. Dan, mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.

Selanjutnya, muatan RKPD tahun 2017 lainnya adalah tentang peningkatan ekonomi produktif, pengentasan kemiskinan dan tatakelola pemerintahan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di

dalam RPJMD Kepri 2016-2021, indikator kinerja program pembangunan Provinsi Kepri tahun 2017 ditargetkan sebanyak 315 indikator dari 39 urusan.

Sebanyak 280 indikator berstatus sangat tinggi, 18 indikator berstatus tinggi, 5 sedang, 2 rendah dan 10 berstatus sangat rendah. Dari persentase jumlah indikator kinerja RPJMD tahun 2017 tersebut yang berstatus tinggi dan sangat tinggi sebesar 94,60 persen. ***

UBERNUR Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (12/4) dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di ruang rapat utama kantor DPRD di Dompak, Tanjungpinang.

Pada keaempatan ini Gubernur didampingi oleh Wakil Gubernur H. Isdianto dan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah serta sejumlah kepala OPD. Penyampaian LKPj ini merupa-

Narasi dan Foto : Humas DPRD Kepri

LAYOUT: AGUNG PRASATYA

PENDIDIKAN - KAMPUS

12

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

JUMA T, 13 APRIL 2018 JUMAT

Mahasiswa Dapat Ilmu dari Pengusaha

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

KETUA Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara saat meninjau UNBK di SMKN 1 Tanjungpinang, baru-baru ini.

Jaringan, Listrik dan Internet Jadi Persoalan Utama

UNBK Belum Menyeluruh di Kepri Tiga persoalan pokok menjadikan sejumlah SMA/SMK/MA/SLB di Kepri tak bisa menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Padahal, UNBK sudah bertahun-tahun digelar.

MARTUNAS-SUHARDI, Tanjungpinang TIGA persoalan utama tersebut adalah, listrik yang belum tersedia di semua sekolah-sekolah di Kepri, termasuk jaringan internet yang belum menyentuh seluruh daerah pelosok di Kepri dan infrastruktur serta sarana prasarananya sendiri seperti komputer.

Ketua Komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara (TJA) saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMKN 1 Tanjungpinang belum lama ini juga men-

REDAKTUR: MARTUNAS

yampaikan, ada juga sekolah yang memiliki komputer namun jaringan internet dan listrik tak memadai.

Sehingga persoalan yang dialami semua sekolah di Kepri tidak sama. Dia berharap, perlahan-lahan Pemprov Kepri melalui Dinas Pendidikan bisa melengkapi sarana prasarana sekolah sehingga ke depan makin banyak sekolah yang bisa menggelar UNBK.

Dalam Ujian Nasional (UN), pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak memaksakan semua sekolah harus menggelar UNBK. Bagi sekolah yang belum bisa menggelar UNBK, maka bisa mengikuti Ujian Nasional Pensil Kertas (UNPK). Di Kepri, masih sangat banyak SMA sederajat yang belum bisa menggelar UNBK. Sekolah-sekolah yang kebanyakan belum bisa menggelar UNBK terutama di daerah pesisir yang belum terjangkau internet.

Sekolah-sekolah ini banyak ditemukan di Natuna, Anambas dan Lingga.

Meski demikian, Batam sebagai kota yang lebih maju belum semua sekolah

bisa menggelar UNBK terutama yang berada di pesisir.

Wakil Bupati Natuna Ngesti berharap, tahun depan makin banyak SMA di Natuna yang bisa menggelar UNBK agar memudahkan siswa mengikuti ujian.

Namun ia menyerahkan seluruhnya ke Disdik Kepri karena kewenangan SMA sederajat kini ada di provinsi sejak UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan awal 2015 lalu.

Di Tanjungpinang, daerah Senggarang salah satu yang terjauh namun tetap terjangkau listrik dan internet. Sehingga SMAN 6 Tanjungpinang di Senggarang tetap bisa menggelar UNBK tahun ini.***

TANJUNGPINANG Forum Silaturahim Lembaga Dakwah (FSLDK) Kepulauan Riau mengadakan Seminar Ekonomi Syariah di Gedung Aula SMPN 4 Tanjungpinang, Minggu, 8 April 2018.

Seminar Ekonomi Syariah ini mengundang pemateri dari Bank Syariah Mandiri Bapak Muhammad Khadafi SE, Akademisi Ekonomi Syariah Budi Gunawan dan seorang pengusaha bernama Zulkamirullah pemilik Al-Baik Supermarket.

Kegiatan ini dihadiri peserta dari berbagai kampus yang ada di Tanjungpinang-Bintan dengan jumlah peserta seratus orang lebih.

Dengan adanya Seminar Ekonomi Syariah ini diharapkan, mahasiswa sebagai Agent of Change di dalam masyarakat khususnya mahasiswa-mahasiswi muslim untuk dapat memahami bagaimana teori dan penerapan tata

cara ekonomi syariah ini harus dilakukan.

Karena dengan adanya penerapan ekonomi syariah ini kita dapat membangkitkan ekonomi umat. ”Kami FSLDK Kepulauan Riau akan selalu melakukan pencerdasan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum terkhusus mahasiswa untuk perbaikan umat dan perbaikan negara ini. Agenda ekonomi syariah ini adalah salah satu usaha FSLDK untuk memberikan pemahaman dasar apa dan bagaimana ekonomi syariah itu bisa memberikan efek positif untuk kemaslahatan umat,” ujar Rian Hidayat, selaku Ketua FSLDK Kepri.

Dengan kegiatan itu, Rian mengaku cukup senang dengan banyaknya kehadiran kawankawan mahasiswamahasiswi pada seminar yang digelar.

Ia berharap, agenda ini dapat bisa menjadi diskusi-diskusi panjang

di kalangan mahasiswamahasiswi.

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam.

Tujuannya agar bisa menularkan kebaikan dan tetap menjadi kreator kebaikan masyarakat luas.

Sebelumnya, FSLDK Kepri juga menggelar kegiatan Kemah Dakwah belum lama ini.

Kegiatan itu dilaksanakan bersama Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Izzatul Islam Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang.

Kegiatan Camping Dakwah ini, diikuti sebanyak 50 orang peserta. Jumlah tersebut, diikuti dari beberapa LDK kampus yang ada di Tanjungpinang dan Bintan. (abh)

F-ISTIMEWA

PENYERAHAN cenderamata oleh Ketua FSLDK Kepri Rian Hidayat (kiri) kepada narasumber seminar yakni pemilik usaha Al Baik Supermarket Zulkamirullah.

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android. Caranya, melalui aplikasi SCOOP dan portal www.tanjungpinangpos.id.

JUMAT, 13 APRIL 2018

INTERAKTIF

13

TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan

081364363030

Pemadam Kebakaran Tpi

0771-20949 / 113

Polsek Bukit Bestari

0771-318211

Polsek TPI Kota

0771-314110

Polsek Bintan Timur

0771-61110

Unit Lakalantas Tpi

0771-7000009

Kantor Badan SAR Tpi

0771-29125

Camat Tpi Kota

0771-7008251

PLN

0771-23755/21048

Polres Tanjungpinang

0771-314351

PDAM

0771-21574

Jasa Raharja Tpi

0771-317537

RSUD Tpi

0771-313000

Lantamal IV Tanjungpinang

0771-23071

MIMBAR BEBAS SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti kinerja pemerintah, pelayanan PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/ Paspor/akta kelahiran/sertifikat tanah, ke harian Tanjungpinang Pos. Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS atau WhatApp (WA) ke:

0852 64050123

F-DOKUMKEN/TANJUNGPINANG POS

Peserta ujian CPNS KemenkumHAM saat daftar ulang di Hotel Comfort, tahun lalu.

Kapan Lowongan CPNS Dibuka TANGGAPAN: Pemerintah mesti terbuka, membuka lowongan CPNS dan tahapannya serta hasilnya. Kalau bisa ada simulasi computer assisted test (CAT).

Semoga panitia penerimaan CPNS bisa jujur dan tanpa titipan. Apa saja syaratnya, apa saja tahapannya. dan apa saja yang dijikan.

Nama Jalan Belum Ada

085264633417

Kota Tanjungpinang kini semakin maju dan berkembang. Sejalan dengan perkembangan penduduk maka disana sini terjadi penambahan sarana dan prasarana salah satunya ruas jalan jalan.

Sayangnya ada beberapa jalan yang sampai sekarang belum diberi nama jalan.Nama jalan ini penting untuk akses alamat. Seperti di jalan utama bandara ada simpang menuju perumahan hangtuah permai mnuju smp 16 terus mnuju perumahan ganet center kami sarankan itu diberi nama jalan hangtuah raya, terus jalan lama jalan ganet itu melingkar sampai PLN Air Raja. Demikian saran kami sebagai masukan untuk Dinas Perhubungan atau Bappeko.TKS

Mana Lowongan Kerja, Nih? MBS Banyak nya korban Phk, sempitnya lowogan kerja membwt masyrakat berusha sendri untk bertahan hidup.

Kejahatan akan menonjol. maklum krjan juga susah. +6282383942774

082387016926

Kenapa Lion Air Sering Delay MBS Wings Air dan Lion Air,..

Penerbangan dari Batam ke Tanjung Pinang sore jam 16.40 WIB sebaiknya waktunya digeser ke jadwal yang lebih sore/malam karena jam penerbangannya sering tidak tepat waktu atau ditunda alias “DELAY” atau penerbangannya mungkin perlu di ganti menjadi “DELAY AIR’. masyarakat yg menggunakan jasa penerbangan tsb merasa sangat dirugikan waktunya, 1 jam cuma diberikan biskuit dan air mineral gelas, sunggih memprihatinkan. +628117776750

Acara Balek Kampong 2018 MBS Selamat Datang kepade Abang2, Kakak2 Alumni SMAN 1 Dabo Singkep Angkatan 73/74. di Dabo Singkep.dalam acara BALEK KAMPONG'2018. DO'A KAMI semoga makin SUKSES di KAMPONG ORANG. (dari kami Alumni SMAN 1 Dabo Singkep Angk'88) 081374228053

TANGGAPAN: Untuk CPNS tahun ini, Pemko Tanjungpinang telah mengajukan kuota sebanyak 622 CPNS ke Menpan dan RB. Usulan tersebut sesuai dengan kebutuhan setelah melakukan analisis jabatan di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

Usulan CPNS hanya tiga formasi saja. Yakni, formasi pendidikan atau guru, tenaga kesehatan dan formasi umum. Yang formasi umum ini di luar tenaga kesehatan dan guru. Namun yang paling banyak kita usulkan memang guru, karena memang kebutuhan guru ini banyak.

Usulan tersebut sebenarnya masih kurang bila melihat kebutuhan yang

ada. Karena bila melihat kebutuhan lima tahun ke depan, Pemko Tanjungpinang masih membutuhkan ribuan ASN. Namun, tentunya usulan tersebut disesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah.

Karena ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi agar usulan kita diterima. Seperti kemampuan keuangan cukup. Porsi belanja pegawai lebih rendah dari alokasi untuk pembangunan Kita optimis Pemko Tanjungpinang akan diterima oleh Kementerian PANRB. Sejak beberapa tahun terakhir Pemko Tanjungpinang juga tidak melaksanakan penerimaan ASN. Sementara tidak sedikit ASN yang pansiun. Rata-rata setahun itu

Pengumuman formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dikeluarkan Mei 2018 mendatang. Ini berlaku disemua daerah di Indonesia Pemerintah daerah baik Pemprov Pemkab dan Pemko tidak bisa mengajukan formasi CPNS yang tugasnya administratif.

Saat ini Pemerintah pusat sedang meminta formasi CPNS yang dibutuhkan di daerah-daerah. formasi CPNS yang diajukan juga harus sesuai dengan potensi daerah.

Jika potensi daerah di bidang industri atau pertambangan, maka formasi yang diajukan, harus sesuai dengan kebutuhan untuk itu. Pemda diingatkan tidak mengajukan CPNS yang sifatnya administratif.

Selain itu, formasi yang akan disetujui juga sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan. Kemenpan memiliki tolok ukur. Kemenpan memiliki rumusan untuk menentukan persetujuan jumlah CPNS untuk daerah.

Sesuai kompetensi dan sesuai beban kerja. Kita ukur. Kalau beban kerja berapa, butuh pegawai berapa?

Tidak boleh lagi menerima pegawai secara gelondongan. Termasuk tesnya tidak bisa main-main lagi.

Jika pengumuman formasi CPNS dilakukan Mei nanti, dan tes setelah Pilkada serentak. Untuk tes CPNS kemungkinan digelar antara tanggal 7 Juli 2018 hingga 17 Juli 2018.

Kementerian PAN-RB pun menargetkan jumlah pendaftar yang diterima 60-70 persen dari total 220 ribu orang pegawai yang akan pensiun tahun ini. Hal ini sesuai

dengan sistem minus growth yang diterapkan pemerintah. Jumlah CPNS yang diterima pun tak akan melebihi jumlah pensiunan.

2018 merupakan tahun reformasi birokrasi karena sistem rekrutmen akan menjadi salah satu aspek yang akan dibenahi. Penerimaan CPNS harus melalui satu pintu, yaitu tes penerimaan, tidak boleh ada lagi penerimaan PNS tanpa tes.

Pembenahan proses rekrutmen CPNS sudah dimulai sejak 2017, ketika pemerintah membuka formasi 37 ribu posisi CPNS untuk 60 kementerian dan lembaga. Dari alokasi itu, 10 persen di antaranya disyaratkan lulus dengan predikat cum laude.

Kementerian PAN-RB kini tengah menyusun formasi yang tepat untuk CPNS 2018. Seperti halnya terkait kompetensi yang harus dicocokkan dengan tugas yang ditawarkan.

Termasuk, menentukan unit-unit kerja yang dibutuhkan.

Tim KemenpanRB saat ini tidak mau lagi menerima sarjana teknik dengan asal-asalan. Harus jelas teknik apa saja yang dibutuhkan untuk ditempatkan di unit kerja yang tepat.

Dengan demikian, sebelum pemerintah memutuskan pembukaan CPNS, pihaknya sudah mengetahui seseorang itu ditempatkan di mana saja dan di unit kerja mana. Sehingga, tidak ada alasan lagi untuk minta pindah.(mbb)

Asman Abnur MenPAN-RB

70-an ASN yang pensiun dan memang yang paling banyak guru.

Penerimaan calon ASN tersebut dilaksanakan serentak se- Indonesia.

Dengan begitu, persaingan pendaftar dari luar daerah berkurang. Karena bila tidak kabupaten/kota yang membuka penerimaan bisa menjadi serbuan pelamar.

Kalau dibuka serentak, pelamar bisa memilih. Mau masukkan lamaran di Kota Tanjungpinang atau di kabupaten/ kota terdekat ia berdomisili.(bas/dri) Riono Sekda Tanjungpinang

D-1St Female Station in Bintan Island Indonesia

Jl. Yos Sudarso No.63 Lantai 2-4 Batu Hitam, Tanjungpinang Telp. 0771 - 318 637. Fax. 0771 - 319 489 Email : radioonine@gmail.com

Marketing : 0812 7099 8897 (Fira Rewadi) 0852 6453 3303 (Andy)

REDAKTUR: ZAKMI

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

SENGGARANG

14

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

JUMAT, 13 APRIL 2018

F-ISTIMEWA

PENJAB Wako Tanjungpinang Raja Ariza memimpin rapat dengan, DPRD, FKPD, KPU, Panwaslu membahas persiapan pilkada Tanjungpinang, Rabu (11/4).

Perekaman KTP-el Dikebut Penjab Wali Kota Tanjungpinang H Raja Ariza meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, agar mempercepat perekaman KTP Elektronik.

ABAS, Tanjungpinang PEMKO menargetkan perekaman KTP-el selesai sebelum pilkada 2018 dilaksanakan 27 Juni mendatang. Dengan begitu semua daftar pemilih tetap (DPT) data dirinya sudah terekam seluruhnya. Ia juga minta kepada masyarakat, yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik, agar segara melakukan perekaman. Sebab, masih banyak warga

Tanjungpinang memiliki KTP SIAK, tapi belum melakukan perekaman KTP-el. KTP SIAK sendiri sudah tidak berlaku untuk Pilkada lagi, juga tidak berlaku dalam dalam hal pengurus administrasi lainnya.

Termasuk untuk administrasi pemerintahan, perbankan dan lain-lainnya.

Hal ini diungkapkan Raja Ariza saat memimpin rapat bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), KPU,

Panwaslu membahas tentang progres pengawasan tahapan kampanye Pilkada Tanjungpinang, 27 Juni mendatang, di kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (11/4) .

Raja Ariza mengatakan Pemko akan terus melakukan sosialisasi dan terus melaksanakan pemutakhiran data pemilih agar tidak ada data ganda. Agar masyarakat semua memilih, terutama yang sudah

mempunya hak memilih. ”Saya harapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang ngebut untuk terus melaksanakan perekaman data KTP-el bagi masyarakat yang belum melaksanakan perekaman.

Karena salah satu syarat untuk mendapat hak pilih adalah bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman KTP-el dan datanya sudah direkam ke database Kementerian Dalam Negeri,” paparnya.

Ariza juga mengharapkan pihak TNI dan Polri juga

turut berperan aktif dalam melaksanakan pengamanan pada saat tahapan pemilukada berlangsung. ”Sebagai mitra pemerintah, mari bersinergi dalam mewujudkan Pilkada Tanjungpinang yang damai, aman dan kondusif. Itu adalah harapan kita semua, saya yakin dan percaya hal tersebut dapat terwujud,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno berharap peran penting aparat TNI dan Polri dalam penyelenggaraan pemilu damai. ”Saya berharap Pemko dan

KPU terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.

Dan menjaga sinergitas dengan mitra pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri,” ungkapnya.

Sedangkan Maryamah, Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang mengatakan terkait masalah Pilkada, Panwaslu terus melakukan pengawasan terkait pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahapan pemilu. ”Panwaslu pada saat ini telah melantik jajaran pengawas pada tingkat kota dilantik 3 orang

pengawas, kecamatan dilantik 12 orang dan kelurahan dilantik 18 pengawas.

Ini bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye dan mendata pelanggan yang terjadi di lapangan,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Robby Patria menjelaskan perkembangan tahapan Pikada Tanjungpinang masuk dalam tahapan kampanye yang telah berlangsung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juni nanti. ***

Pemprov Belum Terima Surat Pengunduran Rahma

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun bersama Presiden Jokowi saat presiden melakukan kunjungan kerja di Natuna.

Jokowi Ajak Ulama Ikut Dinginkan Suasana di Pilkada JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali bersilaturahmi dengan ulama di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/4).

Kali ini mereka datang dari sejumlah wilayah di Jawa Barat, yakni awal Kota Depok, Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu pun mengaku senang bisa bersilaturahmi

dengan para ulama, karena dia meyakini bahwa Indonesia akan semakin besar, semakin kuat, apabila ulama dan umarah beriringan.

Pada kesempatan itu pula suami Iriana ini mengajak para ulama dan tokoh agama ikut berperan dalam menjaga suasana saat Pilkada serentak di daerah masing-masing. ”Saya mengajak para ulama ikut mendinginkan

situasi, menyejukkan situasi, meluruskan hal-hal yang di bawah saya melihat kadang-kadang yang namanya politik, itu yang namanya kabar bohong, hoax, fitnah, berseliweran,” ucap Jokowi.

Rais Syuriah NU Kota Depok, KH Zainuddin Maksum Ali usai pertemuan dengan presiden menyampaikan pentingnya kebersamaan antara

pemerintah dengan segenap komponen bangsa dalam membangun negeri, termasuk kalangan ulama.

“Karena NKRI yang salah satunya didirikan ulama, beliau harapkan memelihara NKRI ini ulama harus terlibat dalam pembangunan. Beliau meminta saran ulama sehingga ke depan bisa sinergi dengan semua komponen,” ujar Zainuddin. (jpnn)

Prabowo Bakal Lawan Jokowi Lagi

F-JPG

Prabowo Subianto

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya meny REDAKTUR: ABAS

etujui mandat dari internal partainya yang menginginkan mantan Danjen

Kopassus itu untuk maju kali kedua. Kondisi ini pun rupanya direspon positif dari partai koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi).

Salah satunya berasal dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Ia menuturkan, secara elektabilitas, pihaknya menilai pilihan untuk mengusung Prabowo kembali di pilpres 2019 mendatang adalah pilihan yang tepat. Dirinya pun menyebut keputusan itu merupakan pilihan yang paling realistis dari partai oposisi. ”Di luar Pak Prabowo tidak ada seorang kandidat pun

yang bisa menembus elektabilitas 5 persen.

Artinya, meski kami optimis Pak Jokowi menang pada 2019 nanti, tapi kami mesti benar-benar memutar otak, mengatur strategi untuk memastikan Pak Jokowi menang,” kata Pria yang akrab disapa Antoni, Kamis (12/4).

Menurutnya, keputusan partai Gerindra pun telah senada dengan pernyataan yang dilontarkannya beberapa waktu silam. Ia menuturkan, apabila Jokowi tak melawan Prabowo pada pilpres 2019. (jpg)

TANJUNGPINANG Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Pemerintah Provinsi Kepri Haryono, mengatakan surat pengundran diri Rahma dari anggota DPRD Kota Tanjungpinang, belum ada diproses oleh Gubernur Kepri. Pasalnya, surat tersebut belum ada masuk ke Pemprov Kepri. ”Bagaimana kita mau memproses, surat tersebut belum kita terima dari Pemko Tanjungpinang,” kata Haryono, kemarin.

Kata dia, karena belum diterima surat tersebut, maka hingga kemarin, Pemprov belum bisa memproses surat tersebut. ”Kami mau memproses berdasarkan data kalau tidak ada data bagaimana kita bisa memprosesnya.

Kita tunggu dari Pemko,” tegasnya. Ia juga menyarankan agar mempertanyakan kepada Pemko Tanjungpinang, kenapa surat pengunduran diri Rahma belum diserahkan ke Pemprov Kepri, hingga kemarin. ”Coba tanya bagian pemerintahan Pemko Tanjungpinang, kenapa sampai saat ini belum juga menyerahkan ke Pemprov Kepri. Apa alasanya, apakah berkasnya kurang lengkap,” bebernya.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tanjungpinang sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi).

Sehingga surat pengunduran diri Rahma, yang keluar dari kader PDIP sudah di proses.

Proses ini, menurut Ketua DPC PDIP Kota Tanjungpinang, Sukandar tidak hanya di tingkat DPC PDIP Kota Tanjungpinang saja hingga ke DPP PDIP dan DPD PDIP Provinsi.

Tapi, proses tersebut memakan waktu yang cukup panjang. Kata Sukandar, pertama, DPC mengirim surat rekomendasi

Haryono

berdasarkan pengunduran Rahma ke Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Kepri. ”Alhamdulillah, sudah kita jalani. Kalau tidak salah saya, kita (DPC, red) sudah kirim surat Ibu Rahma ke DPD di bulan Februari, lalu,” kata Ketua DPC PDIP Kota Tanjungpinang, Sukandar dijumpai Tanjungpinang Pos dikediamannya berada di Km 5 Atas Tanjungpinang, Kamis (12/4).

Setelah itu, kata Sukandar, surat tersebut di proses oleh DPD PDIP Provinsi Kepri. Kemudian, DPD PDIP Provinsi Kepri yang mengirim surat berdasarkan kiriman dari DPC Kota Tanjungpinang ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Surat tersebut akan diproses, setelah DPP PDIP menerima surat yang dikirim DPD PDIP Provinsi Kepri.

Nanti, surat tersebut bakal dikirim oleh DPP ke DPD PDIP Provinsi Kepri dan diteruskan ke DPC PDIP Kota Tanjungpinang.

Dirinya tidak mengetahui berapa lama waktu proses surat tersebut. ”Intinya, tugas kita di DPC PDIP Kota Tanjungpinang sudah menjalani hingga memproses surat pengunduran diri Ibu Rahma. Kalau sudah (surat, red) sampai di DPD maupun DPP itu urusan mereka lagi. Saya tidak bisa ikut campur. Itu baru

ditingkat internal partai,” tegas dia.

Karena menurutnya, proses surat Rahma bakal sampai ke tingkat DPRD Kota Tanjungpinang, Pemko Tanjungpinang hingga ke Pemprov Kepri.

Proses ini dilakukan secara bertahap. Proses yang memakan waktu panjang sudah pernah dirasakannya saat pergantian antar waktu (PAW) dari Leo T Siahaan ke dirinya. ”Waktu itu saya sendiri saja sekitar tiga hingga empat bulan gitu. Itu baru selesai prosesnya. Saya tidak tahu sudah sampai di mana surat itu,” terang dia.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Fraksi PDIP ini, meminta Rahma untuk harus proaktif.

Proaktif yang dimaksud, terus mengawal surat pengunduran dirinya yang sudah dilayangkan di PDIP. ”Kalau orang Melayu bilang, ye tak ye. Jangan bilang kami tidak ikhlas melepaskan Rahma ya,” tegasnya. Sebenarnya, terangnya, pihaknya dirugikan dengan adanya pengunduran diri Rahma sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang melalui Fraksi PDIP. Pasalnya, terjadi kekurangan hingga kekosongan anggota DPRD di Fraksi PDIP. ”Seharusnya 7 orang, ini malah berkurang 6 orang di DPRD,” sebut dia. (dri) LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS

15

Koran Nasional dari Kepri

JUMA T, 13 APRIL 2018 JUMAT

Pelayanan........................dari halaman 9 rekaman bisa dilakukan di setiap kecamatan, tapi baru terlaksana satu kecamatan yang bisa melayani perekaman, yakni Kecamatan Tanjungpinang Kota.

Kalau permasalahan ini terus berlarut-larut maka roda pemerintahan Kota Tanjungpinang tak berjalan dengan efektif.

Pemko Tanjungpinang telah mengusulkan 170 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemko Tanjungpinang untuk dipromosi dan mutasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar diberikan surat rekomendasi pelantikan.

Namun, hingga kemarin surat rekomendasi belum juga turun. Dari 170 eselon III dan IV, hanya 10 ASN yang akan mengemban jabatan sebagai Kabag Pemerintahan, Kabag Pembangunan, Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Otlak), Sekretaris Diskominfo, Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PM dan PTSP), Sekretaris Disdukcapil, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro, Camat Tanjungpinang Barat, Sekretaris Dispora, dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Tanjungpinang. ”Langkah ini harus diambil agar stabilitas pemerintah Kota Tanjungpinang dapat berjalan dengan baik dan pelayanan publik pun dapat berjalan dengan efektif demi untuk kepentingan masyarakat,” kata Endi Sanopaka, kemarin. ”Kasihan ASN yang dijanjikan akan dilantik.

Sehingga roda pemerintahan tidak bergerak secara optimal,” kata Endri.

Endri berharap ada kepastian dari Pemko Tanjungpinang terhadap pelantikan ASN tersebut.

Apabila tidak bisa dilantik, pesan dia, untuk menyampaikan hingga memberikan pernyataan kepada ASN yang akan menduduki jabatan tersebut. ”Pemko harus tegas dan

berani mengambil keputusan.

Jangan diam hingga berlarutlarut,” sebut dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang yang juga Ketua Baperjakat, Riono menambahkan pelantikan 170 eselon III dan IV tergantung surat rekomendasi dari Kemendagri. Karena pelantikan ini perlu dapat izin dari Mendagri. ”Kalau Menteri tak keluarkan surat rekomendasi, kita tidak bisa melantik.

Pelantikan ini didasari kebutuhan dan banyaknya jabatan yang kosong. Bila dibiarkan jabatan kosong karena ada yang pensiun ada yang bergesar jabatan, dikhawatirkan pelayanan kepada masyarakat sedikit terganggu. Kita desak agar Kemendagri segara mengeluarkan surat rekom pelantika,” harapnya. Apabila surat izin dari Kemendagri keluar pada saat masa jabatan Penjabat Walikota Tanjungpinang bisa melantik ASN tersebut. ***

Gubernur..........................dari halaman 9 kerugian akibat mengkonsumsi barang atau jasa. ”Inilah perlindungan yang dicita-citakan, diinginkan atau idealnya perlindungan yang kita berikan sebelum konsumen dirugikan,” ujar Nurdin.

BPSK, kata Nurdin, merupakan ujung tombak bagi para konsumen untuk memberikan perindungan.

Bukan hanya itu, lembaga ini memiliki tugas lain yakni mengawasi bentuk perjanjian atau klausula baku yang merugikan konsumen. ”Saat ini baru 2 BPSK di Tanjungpinang dan Batam kita harapkan Kabupaten dan Kota lainnya segera membentuk badan ini karna keberadaannya sangat dibutuhkan dan harus

REDAKTUR: ABAS

merata,” lanjut Nurdin.

Kepada anggota yang baru saja dilantik, Gubernur berpesan agar dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggungjawab. ”Pahami tugas dan tanggungjawab yang diberikan,” pesan Nurdin.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1271 Tahun 2017 sebanyak 9 orang yang terdiri 3 orang dari unsur Pemerintah yakni, Muhammad Ikhwan, Elvi Arianti dan Desi Afrianti.

Kemudian 3 orang dari unsur konsumen yakni, Usman, Partogi Angkola dan R.D Kurniwan dan terakhir dari pelaku usaha yakni, Rusmadi, Jannesa Nasmi dan Awendra Ikhlas.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri Burhanuddin dalam laporannya mengatakan bahwa BPSK merupakan amanat yang sudah tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 yang mana pembentukannya di limpahkan ke tingkat Provinsi. ”Di Kepri saat ini memiliki 2 BPSK yakni di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam,” kata Burhanuddin. Burhanuddin melanjutkan bahwa seleksi untuk pemilihan anggota sendiri sudah berlangsung sebelumnya dengan Ketua Pansel Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah dan tim pansel juga dari berasal dari unsur masyarakat serta pelaku usaha. (ais/bas)

Berantas Korupsi dengan Pencegahan TANJUNGPINANG Empat utusan kejaksaan tinggi yakni Kejati Provinsi Kepri, Kejati Provinsi Riau, Kejati provinsi Sumatra Barat dan dan Kejati Jambi berkumpul di Kota Tanjungpinang.

Mereka melakukan pembahasaan pemberantasan korupsi dengan cara pencegahan di aula Sasana Baharudin Lopa Kejati Kepri, Kamis (12/4).

Sudung Situmorang Staf Ahli Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus mengatakan, sosialisasi pencegahan di tindak pidana khusus dengam moto Pidsus cerdas pasti bisa karena itu

di penyelidikan perkara mana saja yang layak untuk dinaikkan ke penyidikikan. ”Maka perlu kecerdasaan dalam menangani suatu perkara,” katanya, kemarin.

Mantan Kajati Kepri ini, menyebutkan, Pidsus cerdas yang artinya cerdas melaksanakan penegakan hukum secara preventif, represif, proporsional dan profesional yang berkualitas.

Demi untuk dapat memberi kemanfaatan dan penyampaian pencerahan. ”Seorang penyelidik harus cerdas dalam menyelidiki persoalan,” ungkapnya.

Lanjutnya, penyidik juga

harus bisa mencari akar permasalahan sampai terjadi korupsi. Misalnya perkara sudah dilimpahkan kepengadilan dan sudah diputus maka penyidik harus mencari penyebab terjadinya kasus tersebut.

Permasalah ada, akarnya sudah dicari maka perlu diteruskan, misalnya korupsi terjadi di Pemda, perlu di ingatkan kembali agar perkara korupsi itu agar tidak terjadi kembali. ”Jangan sampai kasus korupsi terulang kembali, setelah diputus di Pengadilan maka perlu diingatkan lagi pemerintahnya,” jelasnya. Sundung

menjelaskan pelaksanaan pencegahan ada Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4D) yang bertugas mendamping dan mengawal di bagian intel, namun di Pidsus ini ada tahapan penyelidikan, penyidikan dan eksekusi maka di tahap penyidikan itu perlu kecerdasan dalam menganilisis masalah dan memastikan apa kasus yang layak naik. ”Jangan ada keragu raguan dalam bertindak sebagai penyidik untuk menjalani tupoksi sesuai diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku,” ujarnya. (ray)

Dewan.....................................................dari halaman 9 yang menjadi kekayaan lokal, harus dikembangkan dan dilestarikan. Lokasi wisata harus dibenahi.

Dengan Ranperda ini, diharapkan nuansa Islami dan budaya Melayu makin kental dan berkembang di Tanjungpinang khususnya Penyengat.

Apalagi dengan disahkannya Perda ini ke depan, harusnya ada alokasi khusus APBD untuk Penyengat apakah menerapkan Perda itu atau untuk pengembangan infrastruktur lain di Penyengat.

Selama ini, kata Simon, alokasi APBD untuk Penyengat sangat minim.

Pemprov Kepri yang justru

banyak mengalokasikan anggaran untuk Penyengat seperti memperbaiki dermaga.

Sebagai lokasi wisata, banyak kebutuhan pengunjung yang belum lengkap dan ini sering dikeluhkan warga setempat seperti toilet umum. Ke depan, ia berharap perhatian pemerintah daerah ke Penyengat harus makin besar.

Ia juga mendukung wacana Gubernur Kepri H Nurdin Basirun untuk membangun jalan lingkar di Penyengat tanpa melakukan penimbunan pantai.

Sehingga wisata kuliner pun bisa berkembang selain wisata religi dan sejarah.

Bagaimana pun, kata Simon, Penyengat merupakan pulau yang sangat bersejarah dan pusat kerajaan zaman dulu.

Dari Penyengat juga asal muasal Bahasa Indonesia.

Potensi budaya lokal ini harus betul-betul bisa jadi ciri khas daerah yang menjual untuk para pengunjung. ”Dan kita minta penguatan anggaran dari pemerintah daerah. Sehingga terkelola dengan baik semua situs sejarah dan cagar budaya di Penyengat,” tambahnya. ”Semoga para pengunjung makin nyaman nanti berkunjung ke Penyengat dengan disahkannya nanti Ranperda ini menjadi Perda,”

harapnya. Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Tanjungpinang H Raja Ariza mengajukan tiga Ranperda ke DPRD yakni Ranperda Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat sebagai wisata budaya Kota Tanjungpinang, Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum ke DPRD Kota Tanjungpinang. ”Mudah-mudahan pekan depan sudah dibentuk pansus dan SK-nya segera diteken Pak Ketua DPRD, Pak Suparno,” ungkapnya. (mas)

PKK.........................................................dari halaman 9 ilan dari kelurahannya,” ucap dia. Nanti, sambung dia, diantara peserta tersebut kan mewakili Kecamatan Bukit Bestari disaat ada

lomba di tingkat Kota Tanjungpinang. ”Peserta yang bagus hingga menang akan mewakili kita di Bukit Bestari,” terang dia.

Ia berharap, lomba yang merupakan salah satu program kerja PKK, baik ditingkat Kecamatan hingga Kelurahan dapat diterapkan

di lingkungan keluarganya masing-masing. Mulai dari menjaga kebersihan serta pola hidup sehat dikeluarganya masing-masing. (dri)

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

PRO BATAM

16

Pemko Minta Pengembang Mencegah Ruli BATAM - Pemerintah Kota Batam (Pemko) berharap persatuan pengembang properti, Real Estate Indonesia (REI), ikut mendukung pemerintah dalam menghapuskan rumah bermasalah. Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan saat ini ada 38.868 rumah bermasalah yang tersebar di 42 kelurahan di sembilan kecamatan. ”Kebijakan pemerintah pusat, 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kami harap kawan REI bantu pikirkan untuk selesaikan rumah bermasalah ini. Mungkin ada tipe 27 atau berapa, yang bisa dibangun kawan-kawan,” kata Amsakar saat pembukaan Rapat Kerja Daerah DPD REI Khusus Kota Batam, Selasa (10/4).

Bantuan lain yang diharapkan dari pengembang yaitu adanya pembatas antar titik properti. Agar ada lahan bagi pemerintah untuk membangun drainase guna atasi masalah banjir. ”Batuaji banjir, Mukakuning, Batam Centre longsor.

Penyebabnya antara satu pengembang dengan pengembang lain tidak dibatasi. Saya harapkan ke depan ada support kebijakan pemerintah untuk atasi banjir ini,” ujarnya.

Amsakar mengatakan dunia properti ini harus digesa. Karena properti menjadi salah satu sektor usaha yang bisa diandalkan, di tengah lesunya industri manufaktur dan galangan kapal.

Guna mendukung perkembangan properti di Batam, pemerintah telah berikan kemudahan dalam hal perizinan. Seluruh perizinan kini sudah tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP). ”Perizinan di MPP sudah terdefinisi secara jelas.

Tidak ada alasan untuk menghambat perizinan. Pak Lukita (Kepala BP Batam) juga sudah langsung jawab keluhan kawan-kawan tentang IPH,” kata dia.

Izin Peralihan Hak (IPH) atas lahan ini siap diselesaikan oleh BP Batam. Penyelesaiannya bisa dilakukan cukup dengan empat persyaratan. ”Ini luar biasa, akan lebih gerakkan sektor properti di Batam. Sehingga diharapkan bisa mencapai target 7 persen dalam dua tahun.

Dari kondisi ekonomi kita saat ini 2,3 persen,” kata Amsakar. (mbb) AMSAKAR ACHMAD

Koran Nasional dari Kepri

JUMAT, 13 APRIL 2018

BP Usul Revisi Perka MARTUA, Batam BADAN Pengusaha (BP) Batam, akhirnya mengusulkan revisi peraturan Kepala BP (Perka) nomor 17 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Kantor Pelabuhan.? Usulan revisi itu sudah diusulkan ke Dewan Kawasan (DK) dan sudah disampaikan juga ke Menteri Keuangan (Menkeu). Usulan perubahan PMK diusulkan, karena Perka berangkat dari PMK. Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengungkapkan, pihaknya dan asosiasi perusahaan pelayaran, Indonesian National Shipowners Association (INSA) ingin pembahasan revisi Perka itu segera selesai. ”Kita perkirakan, Mei mendatang sudah selesai. Kita harapkan, revisi Perka sesuai hasil pembahasan BP Batam dengan asosiasi pengusaha,” kata Lukita.

Disebutkan, sampai hari ini belum ada catatan yang diberikan Menko Perekonomian sebagai ketua Dewan Kawasan. Demikian dari Menteri Keuangan juga belum ada catatansoal usulan revisi itu. ”Kami berharap Menteri Keuangan bisa segera membahas usulan tarif tersebut,” ujarnya.

Usulan revisi diakui sudah melalui pembahasan dengan pengusaha sejak November tahun lalu.

Diakui, usulan tarif revisi yang dibahas BP Batam itu diharapkan dapat meningkatkan gairah ekpor dan impor. ”Ini harus kami sampaikan tindak lanjutnya.

F-MARTUA/TANJUNGPINANG POS

WAWAKO Amsakar dan Kepala BP Lukita bersama Komisi VI DPR RI meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Batamcenter beberapa waktu lalu.

Kami berharap Menteri Keuangan bisa segera membahas usulan tarif tersebut,” kata Lukita kepada wartawan.

Sementara Ketua INSA Batam, Osman Hasyim mengatakan, revisi Perka No. 17 Tahun 2016 harus lebih dahulu menunggu revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 148 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BP Batam, khususnya terkait tarif kepelabuhanan. Pembahasan ini dikatakan sudah hampir selesai. ”Dewan kawasan sudah menyurati Kementerian Keuangan. Kami dari INSA memilih menunggu sampai ada keputusan pasti. Dari

informasi yang disampaikan BP Batam, revisi PMK 148 akan keluar pada Mei mendatang,” kata Osman.

Kemudian dilanjutkan dengan revisi Perka. Jika revisi tarif ini bisa segera direalisasikan, INSA yakin industri maritim di Batam, khususnya yang berkaitan dengan perkapalan akan kembali bergeliat. ”Sekarang kalau kita lihat secara psikologis sudah membaik.

Jika revisi tarif sudah keluar, akselerasinya akan jauh lebih tinggi,” katanya menilai.

Diakui, ada beberapa tarif yang diusulkan turun, hingga 60 persen. Bahkan ada tarif yang diusulkan menjadi nol rupiah. Tarif dimaksud,

berkaitan dengan industri galangan kapal, tarif tambat kapal niaga dan bukan niaga.

Harapannya, dengan tarif nol dan sebagian turun 60 persen, akan mendorong pertumbuhan industri galangan kapal di Batam lebih kompetitif. ”Sehingga memberikan dampak ekonomis yang besar bagi Batam,” harapnya.

Menurut Osman, selama ini kapal yang berkegiatan di galangan kapal harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Selain membayar jasa kepada perusahaan galangan kapal, mereka juga harus membayar tarif tertentu kepada BP Batam. ”Kondisi ini membuat biaya beraktivitas

di galangan kapal Batam sekitar 1.200 persen bila dibanding berkegiatan di Singapura atau Malaysia,” imbuhnya.

Disebutkan, untuk tarif tambat di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Di Perka BP Batam No. 17 Tahun 2016 disebutkan, tarif jasa tambat kapal luar negeri di dermaga, baik beton, besi atau kayu adalah USD 0,1/ Etemal.

Tarif ini juga berlaku bagi kapal-kapal yang bersandar di TUKS. ”Contoh kapal 10 ribu GT, berarti dia harus membayar sekitar 1.000 Dolar Amerika Serikat per hari. Terlalu mahal,” cetusnya mengakhiri. ***

Pemko-BP Sepakat Permudah Pengusaha BATAM - Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahan sepakat mempermudah pengusaha mendapat perizinan. Harapannya, dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Selain menyiapkan hotline, Kepala BP Batam, Lukita membuka layanan ke ponselnya, terkait lahan dan perijinan.

Demikian dengan Wakil Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Sebagaimana disampaikan Amsakar Achmad, Kamis (12/4) saat Raker Kadin Batam, pihaknya juga komitmen akan terus meningkatkan pelayanan perizinan. ”Dengan mal pelayanan publik (MPP), kita harapkan dapat memudahkan bagi masyarakat yang ingin mengurus segala perizinan,” jelasnya.

Disampaikan Amsakar, MPP di Batam saat ini menjadi banyak percontohan bagi daerah lainnya.

Keberadaan MPP memberikan motivitasi tersendiri bagi pihaknya untuk terus memberikan

REDAKTUR: MARTUNAS

TANJUNGPINANG POS

pelayanan kepada masyarakat. ”Saya juga selalu pesan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk segera laporkan kepada kami jika ada pelayanan Pemko Batam yang berbelit ataupun ada kendala di sana,” katanya.

Amsakar juga menyatakan mendukung langkah BP Batam untuk mempercepat penerbitan IPH. Dengan IPH diakui, akan berpengaruh pada pendapatan Pemko dari sektor BPHTB. ”BPHTB ini menymbang pendapatan tertinggi. Jadi kalau IPH lancar, target pendapatan daerah juga bisa tercapai,” bebernya.

Sementara Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, pihaknya berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh perizinanan yang ada di BP Batam menurut dia harus transparan, cepat dan pasti. Pihaknya juga akan menyiapkan hotline pengaduan layanan perizinan, terutama

terkait lahan, langsung ke nomor telepon selulernya. ”Semua layanan perizinan akan kita perbaiki, seperti IPH yang selama ini masih kendala sudah kita permudah persyaratan dari 17 syarat menjadi tiga,” kata Lukita.

Diakui Lukita, proses penerbitan IPH beberapa waktu lalu sempat terhambat, karena banyaknya berkas IPH yang dulu belum terselesaikan. Namun ditegaskannya bahwa BP Batam saat ini akan terus berkomitmen melakukan perbaikan untuk mempercepat proses penerbitan IPH. Kalau IPH lancar, pendapatan daerah (Pemko) juga akan naik. ”BP Batam akan terus berupaya membuat terobosan. Termasuk pemangkasan persyaratan IPH akan segera mungkin kami jalankan, kalau perlu kita terapkan aturan itu. IPH bisa diurus lebih dulu syarat dokumen bisa menyusul, sehingga pelayanan bisa lebih maksimal,” katanya.

Sementara Ketua Kadin, Jadi Rajaguguk mengatakan, dikalangan pengusaha antara pihaknya dan Apindo juga akan bersinergi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami menyampaikan juga rekomendasi ke Pemko, BP dan DPRD Batam. Rekomendasi itu bernagkat dari keluhan pengusaha. Diantaranya diminta agar Pemko dan BP sinergi. ”Pengusaha ingin kepastian hukum transformas di FTZ ke KEK. Keterkaitan pengembangan sektor pariwisata. Sektor ini melibatkan banyak pihak dan bisa mendorong sektor riil,” kata Jadi.

Disebutkan, pariwisata sudah diakui bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dengan kegiatan pariwisata, diharapkan dapat membangkitkan gairah dunia usaha. Diminta juga agar ada penanganan ketenagakerjaan yang lebih baik. Karena setiap tahun menjadi persoalan. Kedepan perlu membuka komunikasi dengan para buruh. (mbb)

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI