Tanjungpinang pos 19 Januari 2017

Siap-siap, UMRAH Buka S2 Akuntansi

JUMAT, LIS LANTIK 5 9 3 PEJABAT PEMKO H16

H9 Rp.2000

KAMIS, 19 JANUARI 2017 20 Rabiul Akhir 1438

Nilai Ekspor Kepri Turun Nilai ekspor Kepri Desember 2016 mencapai US$ 830,67 juta atau sekitar Rp 11,163 triliun dengan kurs Rp 13.450/US dolar. Nilai ini turun sebesar 11,53 persen dibandingkan ekspor November 2016 US$ 938,91 juta atau sekitar Rp 12,628 triliun.

MARTUNAS, Tanjungpinang TURUNNYA nilai ekspor Kepri Desember 2016 disebabkan turunnya ekspor komoditas nonmigas sebesar 17,35 persen. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, ekspor Provinsi Kepri mengalami penurunan sebesar 1,89 persen yaitu dari US$ 846,69 juta menjadi US$ 830,67 juta.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, total

ekspor kumulatif Kepri Januari-Desember 2016 sebesar US$ 10.803,32 juta atau sekitar Rp 145,3 triliun.

Jika dibandingkan dengan total kumulatif ekspor Kepri tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 9,59 persen yaitu dari US$ 11.948,98 juta atau sekitar Rp 160,7 triliun menjadi Rp 145,3 triliun tahun 2016.

Singapura Australia Amerika Serikat Tiongkok Fed Rusia

Bersambung ke Hal 7

Gaji Guru PTT Dibayar Pemprov TANJUNGPINANG Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Hanafi Ekra setuju bila Pemprov Kepri mengambil alih semua kewenangan SMA sederajat termasuk guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada.

Bahkan, Hanafi juga setuju gaji para guru PTT ini dibayar dari APBD Provinsi Kepri. Ia mengatakan, pendidikan di Kepri

Malaysia India Perancis Singapura

Jepang

Tiongkok

Jerman

Jepang Malaysia

tak bisa timpang. Karena itu, guru PTT SMA sederajat harus diakomodir.

Hal ini dikatakan Hanafi terkait usulan Dinas Pendidikan sebesar Rp 39 miliar untuk membayar gaji guru PTT termasuk gaji tenaga kependidikan PTT SMA sederajat di Kepri.

MIGAS US$ 2.190.974.660 (Rp 29,455 triliun)

Amerika Serikat Jerman Italia Perancis

2015

2016

US$ 11.948,98 juta

US$ 10.803,32 juta

(Rp 160,7 triliun ) ( Rp 145,3 triliun)

Taiwan

Teks: Martunas

Grafis: Dobby F

NON MIGAS US$ 8.612.349.390 (Rp 115,8354 triliun)

Sumber : BPS Provinsi Kepri @tanjungpinangpos2017

Bersambung ke Hal 7

Presiden Sentil Jual Beli Jabatan

Presiden RI Jokowi

JAKARTA - Hampir semua pemerintah daerah di Indonesia melakukan pelantikan/ pengukuhan pejabat eselon II, III dan IV karena adanya Perda SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) yang baru.

Di Kepri misalnya, sudah semua kabupaten/kota melakukan ini meski belum tuntas semuanya. Pemko Tanjungpinang misalnya belum tuntas melantik pejabat eselon II dan masih harus

open bidding.

Di Pemprov Kepri, salah satu pejabatnya disebutkan dilantik tanpa mengikuti assessment dan open bidding. Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun pun membuka kemungkinan pejabat tersebut harus ikut open bidding dulu di tempat lain agar tidak menyalahi aturan.

Di Pemkab Klaten Jawa Tengah, pergeseran pejabat eselon II diduga dimanfaatkan untuk menambah pundi-pundi

kepala daerah, namun tertangkap tangan.

Kejadian ini mendapat sentilan dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) lantaran masih adanya praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini disinggung Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Ratas) Kabinet Kerja, membahas kelanjutan manajemen ASN di Istana Merdeka, Rabu (18/1). ”Dan secara khusus saya

ingin menyoroti masih adanya praktik-praktik jual beli jabatan dalam manajemen ASN ini, dan bahkan beberapa waktu lalu ada yang terkena OTT KPK,” kata Presiden.

Ratas ini dihadiri oleh Menpan-RB Asman Abnur, juga Menko PMK Puan Maharani, Menko Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Sosial Khofifah Indar

HALKAT

Bersambung ke Hal 7

Hasan Aspahani

Transaksi Narkoba Kampung Aceh Berujung Maut

Beli Sabu, Diberi Tawas, Pisau Bicara Aslinya, pemukiman ini adalah rumah liar (ruli) di Batam. Namun, masyarakat Batam lebih mengenalnya Kampung Aceh. Konon ceritanya, daerah ini pusat transaksi ganja yang dibawa dari Aceh. Ini pun selalu jadi target kepolisian.

MARTUNAS, Batam PEMUKIMAN ini berada di Kelurahan Mukakuning, Kecamatan Seibeduk Batam.

Depan dan samping merupakan kawasan industri. Tak jauh dari sana ada juga rumah susun milik

WEBSITE: www.tanjungpinangpos.co.id REDAKTUR: MARTUNAS

pemerintah.

Di kawasan ini juga ada beberapa pertokoan. Selain rumah liar, ada juga perumahan Badan Pengusahaan (BP) Batam di sana. Sehingga, aktivitas masyarakat

EMAIL: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

F-ISTIMEWA

DITANGKAP: Pelaku pembunuhan yang ditangkap Polda Kepri ditutupi sebo.

sangat sibuk termasuk banyaknya anak kos para pekerja di sana.

Namun, di balik hiruk

pikuk ekonomi dan lalu lalang manusia di sana, transaksi barang haram juga

Bersambung ke Hal 7

FOLLOW US ON TWITTER @TgpinangPos

kolom

Jurnalisme yang Baik yang Menyelamatkan Bisnis Pers BERITA adalah gosip yang diverifikasi. Berita tanpa verifikasi tak lebih nilainya dari sekadar gosip.

Sekadar perbincangan di kedai kopi.

Mungkin membicarakan gosip memang menggairahkan dan asyik, tapi fatal sekali kalau sampai itu dijadikan bahan mengambil keputusan.

Nilai seorang wartawan adalah kegigihannya menegakkan disiplin

Bersambung ke Hal 7

ADD US ON FACEBOOK Tanjungpinang Pos LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android.

Caranya, melalui aplikasi SCOOP, yang bisa didownload dari GOOGLE play store.

OPINI

2

TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan

081364363030

Pemadam Kebakaran Tpi

0771-20949 / 113

Polsek Bukit Bestari

0771-318211

Polsek TPI Kota

0771-314110

Polsek Bintan Timur

0771-61110

Unit Lakalantas Tpi

0771-7000009

Kantor Badan SAR Tpi

0771-29125

Camat Tpi Kota

0771-7008251

PLN

0771-23755/21048

Polres Tanjungpinang

0771-314351

PDAM

0771-21574

Jasa Raharja Tpi

0771-317537

RSUD Tpi

0771-313000

Lantamal IV Tanjungpinang

0771-23071

KPAID Kepri

0771-7004406

RSUD Prov Kepri Batu 8 Tpi

0771-7335202

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS 19 JANUARI 2017

KARTUN EDITORIAL

SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/Paspor/ akta kelahiran/sertifikat tanah, dll.

Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS ke:

0852-64261023 Atau kirim melalui email: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

F-JENDARAS/TANJUNGPINANG POS

PERIKSA DOKUMEN: Petugas Imigrasi saat memeriksa dokumen paspor TKA yang diamankan pada Selasa (17/1) lalu.

Produk China Merajai Dunia

Waspadai TKA MBS. MARAKNYA Kasus TKA (Tenaga Kerja Asing) illegal dari Cina sama halnya dg maraknya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) pergi kerja ke Malaysia. Sebenarnya baik TKA maupun TKI ini sama2 memakai Paspor Wisata atau kunjungan keluarga ke daerah tujuan. Karena limit paspor mereka hanya diberi petugas imigrasi berkisar sebulan atau 2 bulan saja (izin tinggal) mereka TKA/ TKI harus keluar dari negara tersebut. Untuk tujuan bekerja di tempat tujuan harus memeliki dokumen Izin Kerja dari pemerimtah setempat. Karena sulitnya dan besar biaya izin kerja tsb,waka jadilah TKI pendatang haram kata petugas Malaysia. Kini imbuhnya datang pula "Pendatang Haram" dari Tiongkok. Satu2nya jalan harus dideportasi seperti yg dilakukan Malaysia kpd TKI illegal warga kita. Barulah pertandingan kita kasuswnya 1 x1 atau drow. +6281364252006

Tindak Penguasa yang Melawan Hukum MBS,Kapan penyelenggara negara NKRI di prov Kepri bertanggung jawab terhadap psl 1 ayt(3) UUD'45 yg dilandasi sila ke-5 dari Pancasila ???...

Dan sampai kapan rasa beraninya itu akan timbul,utk menindak penguasa dan pengusaha yg melawan hukum tanpa pengecualian ???... Dari Rasyid utk semua lapisan. +6281270319696

Misteri Pejabat yang Lolos KABUR Mbs, Apa benar ada pejabat lainya yg lolos dari penggrebekan warga,selain Arif Jumana agt DPRD Bintan yg pesta sabu pda hri Senin tgl 10 Nov 2014 silam,di kantor DPD Pan Bintan (waktu itu) di Jln Nusantara Km 20,kel Sei Lekop,kec Bintan timur. Arif Jumana hingga kini masih menduduki kursi DPRD Bintan di le +6281270319696

KATA-kata made in china seolah-olah telah menjadi universal seperti uang. Apa saja, mulai dari barang sederhana seperti jarum jahit sampai produk berteknologi tinggi semacam produk biotech, komputer, telepon seluler sampai komponen pesawat terbang dan roket. Tidak ada satu negara pun yang sebelumnya mampu berlari dengan baik dalam tanjakan setiap langkah pembangunan ekonomi sehebat china. Tak ada negara yang lebih baik bermain dalam permainan ekonomi dunia ketimbang China. Tak ada negara yang mengejutkan hierarki ekonomi global seperti China.

Produk-produk buatan China pada umumnya berharga murah. Di Indonesia, biasanya produk yang ditawarkan bersifat umum dan banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat luas. Dari segi kualitas mungkin ada yang baik dan ada juga yang tidak sebaik produk lain. Namun, dari segi harga jauh lebih murah dan kegunaannya tidak berbeda.

Dari sisi strategi bisnis, menggarap pasar yang luas potensinya merupakan jurus China untuk membuat barangnya bisa menjelajah dunia.

Penduduk dunia yang berpenghasilan rendah dan menengah saja luar biasa jumlahnya. Tentu mereka membutuhkan produk, dari makanan, pakaian, sampai peralatan ru-

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

Pembina Manajemen : Rida K Liamsi (ketua), Makmur Kasim, Marganas Nainggolan

mah tangga dengan harga murah. Kualitas produk bagi mereka mungkin urusan kedua.

Hampir semua produk China memasuki Indonesia. Mulai dari barang elektronik, produk kerajinan, produk pertanian, tekstil, berbagai merek mesin, barang elektronik, produk otomotif, mainan anak-anak, makanan, dan bahkan sampai kejarum peniti yang digunakan wanita berhijab.

Fenomena itu sekaligus membuat produk-produk buatan negara lain seolah-olah kalah saing. Produktivitas yang tinggi membuat harga barang dari China jauh lebih murah. Soal produktivitas, semua mengakui bahwa China sangat unggul dalam hal ini. Orang-orang China sendiri memang inovatif. Mereka rata-rata dikenal punya insting bisnis yang tinggi dan pintar memanfaatkan situasi.

Itulah sebabnya gerakan pa-

Oleh: CIKA NURCAHYANI Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISP, UMRAH triotisme sentiment anti barat di China, misalnya membawa lahan bisnis yang menguntungkan.

Indonesia memang mulai kesulitan membendung produk buatan China. Rentangnya pun semakin lebar, dari jepitan rambut, boneka, pakaian, televisi, motor, sampai mobil. Indonesia sendiri

tidak bias membendung produk China yang beredar.

Salah satunya produk China yang lagi buming adalah telepon seluler. Ponsel kini dibutuhkan setiap. Ponsel yang banyak menawarkan fasilitas hiburan semakin laku.

Umumnya yang dicari dari ponsel selain untuk menelpon, yakni memiliki fasilitas facebook, BBM, twitter, line, whatsApp. Selama ini. kita hanya mengenal merek ponsel seperti Nokia, Samsung, Sony Ericsson, dan sejenisnya. Tanpa kita sadari, semua merekmerek yang global itu sebagian besar dibuat di China, negara dengan penduduk yang mulai merangkak untuk menjadi kekuatan ekonomi yang paling dahsyat di dunia. Karena produk china menawarkan teknologi yang lebih baik dengan harga yang lebih murah membuat produk dari China semakin laku.

Demikian juga dengan

DIVISI REDAKSI

Pemimpin Redaksi Wakil Pemimpin Redaksi

: : : : :

Pimpinan Perusahaan Manajer Umum/Adm/Keu Manajer Pemasaran

: M Nur Hakim : Ari Istanti : Sigik Rahmat

Manajer Iklan

: M Nur Hakim

Pimpinan Umum/GM/Penjab Wakil Pimpinan Umum

M Nur Hakim.

Ramon Damora, Sigit Rahmat.

Ramon Damora Zakmi

Redaktur Pelaksana: Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih. Koordinator Liputan: Slamet Nofasusanto. Redaktur: Martua P Butarbutar, Taufik A Habu, Yusfreyendi, Adly Bara Hanani, Desi Liza Purba. Reporter: Andri Dwi Sasmito, Suhardi, Raymon Sandy, Yoan Sutrisna Nugraha, Gayuh Mandasia, Jendaras Karloan (Bintan Utara), Tengku Irwansyah (Lingga), Daniel Tambunan (Karimun), Hardiansyah (Natuna), Indra Gunawan (Anambas). Sekretariat Redaksi: Septia Aryani Rahmat (kepala).

Departemen Pracetak/Layout/Perwajahan: Dobby Fachrizal (Manajer), Syafrul Amri (Koordinator), Syafrinaldi, Gilang Dhikapati. Jaringan/IT/Online: Rahmad.

DIVISI BISNIS Departemen Umum, Adm, & Keuangan: Dahlia (Kabag), Reynaldi Syah. Bagian Umum: Sudiarta (Koordinator), Irhamna. Departemen Iklan: Saifullah (Ass. Manager), Penjab Desain dan Artistik: Kevin Perdana Wira Harjuman. Penjab Adm Piutang: Dahlia Anna, Juni Ella. Penjab Penagihan: Jefri, Angga Pratama, Departemen Pemasaran & EO: Rijon Sitohang (Penjab Ekspedisi), Asep Abdurrahman. Hardian, isep, Ilhami, Wahyu Gustianto, Andri Putra Sinaga (Penjab Sirkulasi / Penjualan). Yurika, Sri Wahyuni, Afriyanti (Penjab Adm Piutang dan Retur).

Perwakilan - Perwakilan Batam (Martua Butar-butar, Tarmizi Rumahitam), Lingga (Tengku Irwansyah), Bintan Utara (Jendaras Karloan), Karimun (Daniel Tambunan), Natuna (Hardiansyah), Anambas (Indra Gunawan), Tanjungpinang Bestari (Hardian), Tanjungpinang Kota (Wahyu Gustianto), Tanjungpinang Timur (Andri Sinaga), Tanjungpinang Barat & Bintan Timur (Isep Ilham)

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

„ REDAKTUR: RAMON DAMORA

barang-barang elektronik lainnya yang dijual di Indonesia yang didominasi produk dari china. Persaingan produk elektronik Jepang, Korea, dan China untuk mendominasi pasar elektronik semakin pesat. Namun yang mendomisi pasar adalah merek China karena harga barang yang murah.

Sebenarnya masih banyak lagi produk-produk yang di buat oleh China. Namun, Ponsel an barang elektronik memang merupakan barang buatan China yang paling banyak kita jumpai di pasaran, dan memang merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat.

Apalagi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah banyak yang terbantu dengan produk dari China, sebab bias membeli barang bagus dengan harga murah yang beranggapan akan awet jika bisa merawatnya dengan baik.

Lalu, bagai mana caranya agar produk lokal mampu menyaingi produk dari China? ***

Tarif Iklan Halaman Muka (FC) Rp. 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka ( BW) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam,- (FC) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam (BW) Rp. 15.000,-/ mm kolom. Iklan Umum/Display (BW) Rp. 15.000,-/mm kolom. Iklan Ucapan Selamat (FC) Rp. 7.000,-/mm kolom.

Iklan Ucapan Selamat (BW) Rp. 3.500,-/ mm kolom. Iklan Dukacita Rp 3.500,-/mm kolom. Sport Color Rp 7.000,-/mm kolom. Advertorial Rp. 5.000,-/ mm kolom.

„ LAYOUT: AMRI

PRO KEPRI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS 19 JANUARI 2017

3

Berpancang Amanah, Bersauh Marwah

DPRD Kembalikan Nota Keuangan RAPBD 2017 SUHARDI , Tanjungpinang SIDANG paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan RAPBD Kepri tahun anggaran 2017 berlangsung alot. Empat fraksi mengembalikan nota keuangan untuk diperbaiki. Kelompok ini adalah fraksi PDIP, Golkar, Demokrat dan PKS. Sementara fraksi PKB-PAN meminta jawaban tertulis terhadap nota keuangan yang dinilainya tidak sesuai. Sedangkan Fraksi Hanura Plus tidak memberikan pandangan terhadap nota keuangan.

Menyimpulkan hal ini, ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kembali nota keuangan tersebut. ”Berdasarkan masukan dari fraksi-fraksi dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maka DPRD Kepri mengembalikan dokumen RAPBD ini kepada Pemprov Kepri,” kata Jumaga menutup sidang paripurna DPRD Kepri, Rabu (18/1).

Tanda-tanda bakal dikembalikannya RAPBD ini sebenarnya sudah terlihat sebelumnya. Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya meminta Pemprov untuk meninjau alokasi anggaran di sektor pendidikan. ”Amanat UU mengharuskan alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Namun dalam kenyataannya saat ini alokasi

untuk anggaran 14,7 persen,” kata juru bicara fraksi Golkar Asmin Patros.

Hal ini, menunjukkan Pemerintahan Nurdin Basirun mengalami kemunduran di bidang anggaran. Karena dalam beberapa tahun belakangan, alokasi anggaran untuk pendidikan selalu di atas 20 persen. ”Komitmen untuk pendidikan mengalami kemunduran dan masih jauh dari harapan.

Kami meminta agar alokasi anggaran ini dikembalikan menjadi 20 persen sesuai amanat UU,” kata Asmin.

Kebijakan anggaran di sektor kebudayaan juga jadi sorotan fraksi Golkar. Fraksi beringin melihat alokasi anggaran yang hanya 0,7 persen atau sebesar Rp 11 miliar secara tidak langsung mengkangkangi visi misi Gubernur Kepri. ”Rasanya dengan anggaran segitu, mendegradasi visi misi pemprov Kepri mewujudkan Provinsi Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu,” terangnya.

Demikian pula di bidang Kesehatan yang saat ini baru sebesar 11,8 persen.

Kritikan juga diberikan kepada Pemprov Kepri oleh fraksi PDIP yang menilai bahwa kesepakatan yang tertuang dalam nota tidak sesuai dengan mou yang sudah ada.

Kritikan keras juga datang dari anggota fraksi PPP Sarafuddin Aluan. Ia mengatakan bahwa banyak landasan hukum yang tidak sesuai.

Bahkan ada UU yang sudah

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

SALAMAN: Ruslan anggota komisi I DPRD Kepri saat bersalaman tangan dengan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun usai menyampaikan pandangan fraksi PDIP saat sidang paripurna.

dicabut, sudah mati seperti UU 10 tahun 2004 dan diganti UU 11 tahun 2012 masih dimasukkan dalam konsideran. ”Jika diabaikan maka RAPBD ini akan menjadi cacat hukum,” tegas Aluan.

Nomenklator pada Biro Protokol dan Penghubung juga menjadi catatan Sahat Sianturi dari fraksi PDIP. Ia menilai jajaran pemprov seharusnya sudah mengetahui hal ini sejak lama. ”Ini disebabkan oleh orang-

orang yang tidak patut duduk dijabatannya, dipaksakan duduk.

Ini membuat pembahasan menjadi amburadul,” kata Sahat.

Kesimpulan terakhir disampaikan anggota fraksi PDIP Yuniarni Pustoko Weni. Ia me-

minta kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengurangi kegiatan seremonialnya.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, ditemui di sela-sela rapat paripurna menanggapi santai pernyataan anggota DPRD

yang menolak rancangan Nota keuangan APBD 2017 trersebut. ”Ya saya tidak masalah, kita perbaiki, kita harus maklumi karena masalah anggaran bukan persoalan yang mudah, perlu ketelitian,” tukas Nurdin.***

DPRD Optimis Selesaikan 12 Perda

F-ISTIMEWA

SILATURAHMI: Pengurus Organda Kepri saat silaturahmi ke Kantor Kadishub Kepri Rabu (18/1).

Bus Pemerintah Dilarang untuk Angkutan Umum TANJUNGPINANG - Dinas Perhubungan Provinsi Kepri diminta membatasi bus plat merah atau milik pemerintah memanfaatkan untuk kebutuhan bisnis.

Hal ini disampaikan pengurus Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Provinsi Kepri saat bertandang ke kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Jalan Raja Haji Fisabilillah Batu 5 Tanjungpinang, Rabu (18/1) Humas Dewan Pengurus Pusat Organda perwakilan Kepri, Syaiful menyampaikan bahwa kedatangan pengurus organda daerah Tanjungpinang-Bintan pertama kali di kantor Kadishub Jamhur Ismail, untuk memberi-

kan pernyataan dan penekanan khusus terhadap nasib angkutan darat saat ini. ”Salah satu usulan kami, meminta agar Dishub melarang atau memberikan sanksi tegas terhadap bus plat merah yang memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan bisnis. Misalnya seperti bus mahasiswa, bus sekolah bus pegawai dipakai untuk sewa angkutan umum,” jelas Saiful kepada Tanjungpinang Pos. Pria yang juga merangkap sekretaris DPD Organda Kepri ini, menuturkan, bahwa sebaiknya bus plat merah dimanfaatkan sesuai amanat yang diharapkan user atau kepala daerahnya.

Bukan untuk kepentingan

GRANITO AUSTRALIAN STYLE IN EVERY TILE

TM

tertentu, yang saat ini justru mematahkan semangat dan usaha para pengusaha angkutan darat yang memang sudah puluhan tahun menjalankan usaha tersebut. ”Di Tanjungpinang dan Bintan banyak bus-bus swasta untuk itu, bukan menggunakan bus plat merah atau bus milik pemerintah,” imbuh Saiful lagi.

Hal ini direspon positif Kadishub Kepri Jamhur Ismail, menurut Saiful dan pengurus organda Tanjungpinang-Bintan yang bertemu dengan Kadishub kemarin. Menyampaikan, persoalan ini disambut baik Kadishub. ”Ke depan Pak Jamhur siap menertibkannya,” tukas Saiful (ais)

TANJUNGPINANG - Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kepri telah menargetkan 17 peraturan daerah bakal disahkan tahun ini. Hanya saja Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak masih pesimis terhadap target yang akan dicapai, melihat tatatan politik saat ini yang masih tidak stabil. ”Sekalipun ini tahun politik, target kami 8-12 perda bisa disahkan. Yang skala prioritas tentu perda yang rutin harus dikerjakan,” kata Jumaga, kemarin.

Bersikap realistis jadi pilihan Jumaga. Lantaran dalam kerja penyusunan Perda, memakan waktu yang berbedabeda. Ada yang cukup seminggu untuk melakukan pembahasan. Dan bahkan ada yang berbulan-bulan. ”Kalau perbaikan perda, dua atau tiga minggu selesai,” kata Jumaga.

Kalau memang hanya realistis 12 Perda, lantas mengapa yang diajukan dan disepakati sebanyak 17 Perda?.

Jumaga menjelaskan, hal tersebut berkenaan dengan penganggaran. Ketika telah dianggarkan 17 perda yang akan disahkan tahun ini, maka DPRD punya keleluasaan untuk melanjutkan setiap ranperda yang telah disepakati. Itu pun dengan catatan perda-perda prioritas telah diselesaikan. ”Kita kan belum tahu bagaimana nanti cerita perjalanan sepanjang tahun. Kalau lancar ya kita kebut semua target perda yang telah disepakati,” ucap politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

F-SUHARDI /TANJUNGPINANG POS

SIDANG: Para anggota DPRD Kepri saat mengikuti sidang paripurna. DPRD optimis bisa selesaikan 12 perda tahun ini.

Sebelumnya, Anggota Bapemperda DPRD Kepri, Sirajudin Nur, menyampaikan, target 17 perda yang disampaikan pada saat rapat paripurna terbilang rasional mengingat sejumlah rancangan peraturan daerah sudah rampung naskah akademisnya. ”Kalau sudah ada siap naskah akademisnya tinggal melanjutkan pembahasannya,” ujar Sirajudin.

Di antara rancangan peraturan daerah yang sudah

rampung naskah akademisnya itu Ranperda tentang Ketenagalistrikan, Ranperda tentang Bantuan Hukum, Ranperda tentang Pertambangan, dan terakhir Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Sementara itu, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayaran dan Pengelolaan Perairan dan Ranperda tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah kini naskah akademisnya sudah

dalam proses.

Dibagi di tiga masa persidangan, ketujuh belas ranperda itu digesa pengesahannya. Pada masa sidang pertama hingga April ada lima ranperda yang bakal dibahas.

Termasuk di dalamnya adalah dua ranperda yang telah mengantongi naskah akademis. ”Kemudian ranperda perubahan saja, jadi kami yakin bisa terkejar lima perda di masa sidang pertama,” katanya.(ais)

DISCOUNT NORMAL 15% SPECIAL

KONSUMEN

Promo 01 - 30 Juni 2016 DISCOUNT 25% Kumpulkan struk belanja & nota pembelian Granito Tile KW 1 Periode : 01 - 30 2016, tukarkan dengan hadiah menarik.

EXTRA HADIAH :

5 DUS

40 DUS

1 PCS BOWL

1 PCS PORTABLE COOKER DP 7202 / 7203

20 DUS 45 DUS

1 PCS SANDWICH MAKER DT 2000

1 PCS RICE COOKER DR 1802

150 DUS

30 DUS

1 PCS SLIM EXHAUST DC 2701

1 PCS ORANGE JUICER DJ 2000

175 DUS

1 PCS WATER DISPENSER DI 2020

60 DUS

1 PAKET CANISTER + TRAVEL BAG

Syarat & Ketentuan 1. Berlaku Kelipatan, apabila sisa quantity tidak mencukupi untuk ditukar hadiah lebih kecil, maka dianggap hangus.

2. Apabila hadiah tidak tersedia di pasaran akan diganti dengan hadiah lain dengan nilai setara.

3. Tidak menerima return atas pembelian 01 - 30 Juni 2016 dengan alasan apapun.

4. Promo hanya berlaku mengikut Price List Granito 18-11-2015 dengan discount promo yg berlaku.

REDAKTUR: TAUFIK A HABU

EXTRA BONUS TOTAL PEMBELIAN RP. 1.000.000 MENDAPATKAN 1 LBR VOUCHER FOOD CONTAINER SENILAI RP 25.000

JL. D.I. PANJAITAN KM.9, PLAZA BINTAN CENTER NO. 1 0771 7447168 TANJUNGPINANG

LAYOUT: SYAFRINALDI

PRO KARIMUN

4

Hibah Bawang Merah Dievaluasi KARIMUN - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepri di Tanjungbalai Karimun mengevaluasi pemberian hibah bawang merah hasil penangkapan patroli kepada masyarakat Karimun dan kabupaten/ kota di Kepri dan Riau. ”Pemberian hibah bawang merah kepada masyarakat sedikit menjadi dilema. Contohnya penjualan bawang merah hasil pertanian mengalami penurunan di pasaran. Sedangkan tujuan penangkapan adalah menjaga harga bawang merah hasil pertanian dalam negeri tetap stabil, dan petani diuntungkan,” kata Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Parjiya didampingi Kepala Bidang Penyidikan dan Barang Bukti Hasil Penindakan, Winarko, Rabu (18/1).

Selain itu, pemberian hibah tidak terjamin keseluruhan bawang merah tersalur kepada masyarakat miskin. Bisa juga beredar di pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga bawang lokal, akibatnya bawang lokal tidak diminati pembeli karena harganya jauh di atas bawang hasil tangkapan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sedang disusun dasar atau sedang dibuatkan peraturan dari instasi terkait agar bawang merah hasil tangkapan patroli dapat dilelang, sehingga memberikan pemasukan bagi negara. Jika bawang hasil lelang beredar di pasar lokal, harganya bisa bersaing dan petani bawang merah tidak terlalu dirugikan.

Untukkaliterahirsebelumadaaturanlelang,KanwilDJBCKhusus Kepri menghibahkan bawang merah sebanyak 23,8 ton kepada masyarakat kurang mampu untuk Kabupaten Meranti, Riau.

Sedangkan bawang merah yang tidak bisa dihibahkan karena sudah busuk, dilakukan pemusnahan dengan cara ditimbun.(yon)

DPRD Minta Pemerataan Tenaga Kesehatan KARIMUN - DPRD Karimun berharap Pemerintah Kabupaten Karimun menerapkan pemerataan tenaga kesehatan di desa dan kelurahan, khususnya di pulau yang jauh dari Puskesmas. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat mendapat layanan kesehatan. ”Kita belum mengetahui apakah pemerataan penempatan tenaga kesehatan, dokter umum, bidan dan perawat di Kabupaten Karimun telah sesuai dengan kehendak masyarakat atau tidak,” kata Anggota DPRD Karimun asal Moro, Syafri Sandi ketika bertemu dengan Tanjungpinang Pos belum lama ini.

Masyarakat desa atau masyarakat yang terpisah dari pulau yang menjadi dusun bagian dari desa, kerap kesulitan mendapat layanan kesehatan. Apakah karena dokter, bidan atau perawat yang tidak ada di tempat atau karena faktor lain. ”Ini yang kita tanyakan kepada pemerintah,” tambah dia.

Tenaga kesehatan enggan ditempatkan di pulau kemungkinan, karena tidak adanya tempat tinggal seperti rumah dokter atau lainnya. Ia menyarankan, Puskesmas di Moro dan Durai dapat melayani pasien rawat inap selama 24 jam. Kecuali untuk penyakit tertentu seperti jantung, mata dan spesialis lainnya, wajar kalau hanya tersedia di RSUD Muhammad Sani.

Kepala Dinas Kesehatan Karimun, Rahmadi tidak bisa dihubungi via ponselnya dan dikirim pesan singkat untuk konfirmasi, tentang pemerataan penempatan tenaga kesehatan di Karimun. Meskipun ponselnya bernada aktif dan pesan singkat berstatus terkirim, ia tidak membalas pesan singkat yang dikirim koran ini.

Abizar, selaku pemerhati kinerja aparatur daerah di Karimun menyesalkan sikap Rahmadi, seorang pejabat di bidang kesehatan yang tidak mau ditanya tentang pemerataan penempatan tenaga kesehatan di Karimun. Ia berharap kepada Bupati Karimun untuk menegur dan mengingatkan Rahmadi, yang baru saja diangkat jadi kadis. (yon)

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS 19 JANUARI 2017

KPPBC TBK Tingkatkan Pengawasan Rokok FTZ

F-ALRION/TANJUNGPINANG POS

JUMPA PERS: Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungbalai Karimun Benhard S bersama Raden Evy S dan Kepolisian menunjukan rokok tangkapan saat jumpa pers, Rabu (18/1).

ALRION, Karimun KANTOR Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungbalai Karimun, meningkatkan pengawasan peredaran dan

masuknya rokok kawasan bebas ke wilayah pabean di Tanjungbalai Karimun.

Penetapan sebagian wilayah di Pulau Karimun menjadi kawasan FTZ oleh Pemerintah Pusat tahun 2007 lalu, menjadi

kendala pengawasan beredarnya rokok FTZ nonpajak di wilayah pabean. Paslanya, petugas kerap menemukan peredaran rokok FTZ di kedai kecil di wilayah pabean dampak dari murahnya harga rokok FTZ.

Terhitung mulai 1 sampai 17 Januari, patroli Bea Cukai telah melakukan 4 kali penangkapan dan ditemukan barang yang dilarang beredar di wilayah pabean. Yakni rokok merek Nise dan Luffman sebanyak 235

slop dan mikol 12 botol dengan nilai barang sekitar Rp 22 juta. Penangkapan dilakukan di Pelabuhan Domestik ketika hendak dibawa dari Karimun. ”Selain itu ada ditemukan 3 karung pakaian bekas yang diduga akan dibawa masuk ke Karimun melalui kapal feri Tuah II asal Kukup, Malaysia,” kata Kepala Kantor PPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, Benhard S. Pada 16 Januari 2017, petugas menemukan buah yang dikemas pada 73 karton bermerek mandarin orange, 5 karton apel hijau, 1 karton sweet orange dengan nilai barang ditaksir mencapai Rp 32 Juta. Buah ini akan dibawa keluar Karimun.

Kemudian, Selasa (17/1) kemarin kembali ditemukan 18 karung berisi sepatu bekas yang diduga akan dibawa keluar Karimun.Pelaku berusaha memanfaatkan pelabuhan antarpulau di Parit Rempak membawa barang bekas dari Karimun.

Lagi-lagi petugas tidak menemukan pemilik barang tersebut, dari 4 penegahan ini tidak ada orang yang mengaku sebagai pemilik barang. ”Kemungkinan barang ini menjadi barang milik negara dan akan musnahkan,” terangnya.***

Disdik Belum Terapkan Full Day School

F-ALRION/TANJUNGPINANG POS

UPACARA: Salah satu sekolah di karimun ketika melaksanakan upacara.

KARIMUN - Recana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, akan mener-

apkan Full Day School (FDS) atau belajar mulai hari Senin hingga Jumat secara Nasional dengan sistem piloting (per-

contohan). Proyek percontohan FDS tersebut, mulai diterapkan tahun pelajaran 2017/ 2018 mendatang termasuk di kabupaten Karimun.

Kepala Dinas Pendidikan Karimun Bakri Hasyim ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum merealisasikan program FDS yang diwacanakan oleh Kemendikbud RI. Sebab, semuanya harus diperhitungkan mulai dari tenaga pengajar, fasilitas pendukung disekolah dan anak didik itu sendiri. ”Penerapan FDS belum kita laksanakan. Masih tetap seperti biasa, Senin hingga Sabtu. Tapi ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan, baik swasta maupun negeri,’’ jelas Kepala Dinas Pendidikan Karimun Bakri Hasyim, kemarin (18/1).

Sebab katanya lagi, di kabupaten Karimun banyak sekolah-sekolah yang berada di hinterland. Sehingga, apabila dilaksanakan apakah semua pihak sudah siap. Artinya, proses belajar mengajar disekolah harus ditambah jam belajarnya. Dan itu akan berdampak terhadap tenaga pengajar maupun anak didik. ”Kebetulan pekan depan ada rembuk Nasional dari Kemendikbud RI. Kemungkinan membahas FDS, untuk memberikan masukan dari seluruh Indonesia. Dan daerah kita termasuk yang sangat penting, mengingat wilayahnya banyak pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,’’ ungkapnya.

Pemerhati pendidikan Karimun Raja Zuriantiaz saat dimintai tang-

gapannya mengungkapkan, tidak efektif apabila diterapkan diwilayah kepulauan seperti di Karimun. Dan penerapan FDS seharusnya tidak diterapkan secara Nasional, namun diterapkan didaerah atau wilayah yang benar-benar siap. Seperti di pulau jawa maupun kota-kota besar.

Bisa dibayangkan, anakanak di pulau pasti kaget proses belajar mengajar ditambah waktunya hingga sore. Terutama keluarga yang sudah terbiasa, anaknya membantu orangtuanya untuk bekerja ketika pulang sekolah. ”Perlu diingat, daerah kita banyak anak sekolah yang berjuang menyeberangi laut untuk menuju ke sekolah. Belum lagi kondisi ekonomi keluarga, ini harus bisa direspon oleh pemkab,” ucapnya. (yon)

PRO ANAMBAS

BPJS Tak Berlaku, Pasien Disuruh Bayar INDRA GUNAWAN, Anambas

F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

BEROBAT: Masyarakat saat pulang berobat ke salah satu Rumah Sakit di Anambas.

SALAH seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Air Bini kecamatan Siantan Selatan Is Ahmad melapor ke Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, mengenai sejumlah permasalahan yang ada di desanya.

Salah satu permasalahan yang menurutnya janggal yakni, warganya yang ketika berobat di salah satu rumah sakit di Anambas, diminta bayar oleh rumah sakit, lantaran BPJS tidak berlaku. ”Beberapa waktu lalu, ada

warga kita yang berobat di salah satu rumah sakit, dengan pelayanan kelas tiga.

Anehnya, masyarakat tersebut tidak ditanggung oleh BPJS tapi bayar secara pribadi,” ungkap pria yang sering disapa bang Is kepada Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, dalam acara ramah tamah bupati kepada masyarakat desa Air Bini di aula kantor camat Siantan Selatan kemarin.

Bukan hanya itu, Is juga sudah tahu jika saat ini pemerintah daerah hanya menanggung 10 ribu masyarakat tidak mampu di Anambas. Sement-

ara itu puluhan ribu sisanya tidak ditanggung lagi dengan alasan masyarakat mampu. ”Kalau yang ditanggung hanya Rp10 ribu saja, bagaimana dengan warga yang lainnya, apakah mereka bukan warga Anambas,” tanya Is kepada bupati.

Menanggapi hal ini Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, menjelaskan mengenai hal ini. Haris, mengatakan, jika pemerintah daerah saat ini hanya bisa menanggung premi BPJS 10 warga miskin asal anambas. Namun menurutnya meski hanya 10 ribu, namun ada sisa lagi sebanyak 2.000 lagi. Belum lagi ada

tambahan dari pemerintah pusat sebanyak 6.000 orang.

Sementara itu salah satu staf Dinas Kesehatan Anambas Nababan, menjelaskan jika ada masyarakat tidak bisa berobat dengan BPJS, bisa mengurus BPJS kepada pemerintah dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa. ”Dijamin dalam satu hari BPJS akan aktif,” ungkap Baban.

Namun untuk mengurus itu masyarakat harus membayar premi tiga bulan pertama sesuai dengan pelayanan kelas. ”Ini untuk mengaktifkan BPJS itu,” ungkap Baban. ***

Drainase Rusak, Bau Busuk Menyeruak ANAMBAS- Warga mengeeluhkan bau tak sedap yang berasal dari drainase di jalan Kartini Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan. Keluhan itu langsung ditanggapi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas dari Fraksi Hanura Mulyadi yang langsung turun ke lapangan untuk menge REDAKTUR: TAUFIK A HABU

tahui keluhan dari warga.

Ia telah memanggil pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk memperbaiki saluran drainase yang tersumbat dan membuat saluran lain agar dapat lebih lancar air itu mengalir. Hal ini ia menilai, sejauh ini juga saluran drainase kurang dirawat sehingga banyak sampah dari pegunungan

menjadi menumpuk. ”Ya sejumlah warga menyampaikan kepada saya bahwasanya saluran drainase itu mengeluarkan bau tak sedap. Ketika kita tinjau langsung ke lapangan, sebagian dari drainase itu mengalami rusak dan banyak sampah yang menyumbat,” ungkap Mulyadi anggota DPRD politisi partai Hanura

kepada Tanjungpinang Pos ketika dihubungi, Rabu (18/1).

Kata Mulyadi, ketika melihat genangan air di dalam drainase, ia langsung memanggil pihak dinas terkait untuk mencari solusi agar genangan ini tidak terjadi lagi. Ia berharap perlu adanya tambahan pembangunan untuk drainase itu, selain yang telah ada.

Menurutnya, saat ini drainase yang ada kurang memadai dalam menampung air yang mengalir, apalagi ketika musim hujan tiba, pasti akan mengalami penambahan debit air yang lebih. ”Tahun ini harus dibangun drainase itu, jika perlu kita gunakan dana alokasi DPRD yang diperuntukan

demi kepentingan masyarakat banyak,” jelasnya.

Menurutnya, untuk membangun drainase itu, ketika dihitung oleh pihak DPU hanya membutuhkan anggaran sebanyak Rp 100 hingga 200 juta saja. Hal ini akan menjadi prioritas oleh pihaknya, sebab bukan hanya penduduk di jalan

kartini saja yang akan menikmatinya, namun warga lain yang berada di bawahnya seperti dijalan pramuka juga akan menikmati pembangunan yang ada. ”Kegiatan yang disampaikan oleh warga akan kita priotaskan, bukan hanya di sana saja tapi ini bagi warga Anambas pada umumnya,” tutupnya. (cr29) LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS 19 JANUARI 2017

PRO LINGGA

5

Rute Roro Jagoh-Tungkal Batam Segera Diresmikan F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

ZIARAH: Ziarah makam Sultan Mahmud III di Daik Lingga.

Pemprov Diminta Perjuangkan SMRS Jadi Pahlawan Nasional LINGGA - Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga, M Ishak menilai pentingnya Pemprov Kepri mendukung perjuangan Pemkab Lingga menjadikan Sultan Mahmud Riayat Syah (SMRS) diakui menjadi pahlawan Nasional. Tahun 2017 adalah pengajuan ketiga dan terkahir SMRS untuk diakui sebagai Pahlawan Nasional setelah dua kali pengajuan sebelumnya belum meyakinkan pemerintah pusat. ”Kami yakin pemprov Kepri akan berjuang habis-habisan untuk meloloskan SMRS se-

bagai Pahlawan Nasional. Karena ini marwah bagi Kepri,” kata Ishak, Rabu (18/1).

Perjuangan meyakinkan pemerintah pusat bahwa di Kepri ada tokoh yang layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional baru saat ini dilakukan. Dua pahlawan Nasional asal Kepri dilakukan saat Kepri masih menjadi bagian Provinsi Riau. ”Setidak-tidaknya ada tiga alasan yang membuat Pemprov Kepri akan berjuang keras agar SMRS diakui sebagai Pahlawan Nasional,” ucap Ishak.

Dilanjutkan, alasan pertama adalah tahun ini adalah

tahun terkahir bagi pengajuan SMRS. Kedua perjuangan SMRS adalah yang pertama kali dilakukan bila tidak berhasil akan menjadi citta negatif bagi Pemprov Kepri. ”Bila nanti SMRS diakui menjadi Pahlawan Nasional tentu akan disebut berasal dari Kepri. Jarang sekali penyebutan pahlawan nasional dari kabupaten dan kota,” imbuhnya. Namun, Ishak tidak menjawab ketika ditanyakan apa yang menjadi kerahusan bagi pemerintah pusat untuk mengakui kepahlawan SMRS dari pengusulan Pemkab Lingga. (tir)

Pakem Endus Aliran Sesat di Lingga LINGGA- Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dalam Masyarakat (Pakem) Kabudayen Lingga mengendus ada aliran keagamaan yang dinilai sesat di Kabupaten Lingga.

Meski kegiatan yang dilakukan terlihat, namun hal ini telah dibicarakan tim Pakem pada Rapat koordinasi yang dilakujak do Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga, Senin (16/1). ”Kami akan melakukan investigasi dan mengawasi kelompok

tersebut. Saat ini belum bisa kami publikasikan dimana atau siapa.

Nanti setelah ada hasil akan dipublikasikan kepada masyarakat,” kata Kasi Intel Kejari Lingga, Evan Apturedi, kemarin.

Katanya, keberadaan aliran kepercayaan sesat yang menistakan saat ini menjadi isu nasional yang menjadi sorotan pemerintah pusat. Kejaksaan yang ditunjuk menjadi stakeholder untuk mencegah berkembangnya kelompok kepercayaan

sesat di setiap daerah. Selain masalah perkembagan isu aliran kepercayaan yang menyimpang Evan juga mengatakan kalau pihak Tim Pakem ini juga membahas masalah anggaran yang memang tidak terakomodir di dalam anggaran APBN. ”Rapat juga membahas masalah penganggaran. Walaupun leading sektornya dikejaksaan namun tidak diakomodir di APBN, kita berharap Pemda yang mengakomodir,” katanya. (tir)

TENGKU IRWANSYAH, LINGGA SARANA transportasi laut di Kabupaten Lingga semakin membaik. Setelah akses ke Provinsi Bangka Belitung terbuka dengan berlayarnya kapal perintis KM Sabuk Nusantara, tidak, lama lagi akses ke Kuala Tungkal Tanjung Jabung Timur dengan kapal Roll Off Roll On (Roro) akan terealisasi, jika Pelabuhan Roro di Tanjabtim diresmikan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (DishuB-) Kabupaten Lingga, Yusrtizal, kemarin. ”Untuk rute Roro JagohKuala Tungkal informasinya masih menunggu serah terima atau diresmikan,” kata Yusrizal, kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Dikatakan, beroperasinya Kapal Roro di Lingga, adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan laju konektivitas antar pulau di Kabupaten Lingga. Kuala Tungkal adalah pintu masuk Lingga menuju Pulau Sumatera dengan melalui jalan darat. ”Secara langsung akan tumbuh perekonomian baru di Kabupaten Lingga dengan dibukanya rute ini,” katanya.

Saat ini untuk menunjang akses transportasi laut Pulau Singkep dan Lingga, Kapal Roro menambah rute pelayaran dari dua kali dalam seminggu menjadi setiap hari. ”Selasa (17/1), sudah mulai uji coba. Untuk rute ini mengunakan kapal KM Paray, Jadwal rutinnya masih mereka (operator Roro) susun. Nanti akan disampaikan ke kami, dan segera kami umumkan,” kata Yusrizal.

F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

PELABUHAN: Suasana di Pelabuhan RoRo Punggur.

Sementara ini, jadwal pelayaran KM Paray. Pada trip pertama Jagoh-Penarik, Pukul 06.50 WIB dari Pelabuhan Jagoh dan dan kembali ke Jagoh pukul 11:30 WIB siang.

Kemudian trip kedua Jagohpenarik pada pukul 14:00 WIB siang, dan kembali ke Jagoh pada pukul 16:30 WIB. ”Subsidinya sudah deal.

Saat ini mereka (operator)

sedang membuat kerjasama penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan air bersih.

Untuk air bersih, kapal ini membutuhkan 3 Ton air per hari,” imbuhnya.***

PRO NATUNA Disparbud Akan Rilis Event Natuna NATUNA - Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Natuna Erson Gempa mengatakan, pihaknya akan merilis jadwal kegiatan tahunan Natuna. Hal ini untuk menggenjot potensi wisata Natuna ke depannya.

Erson menyampaikan, kegiatan tahunan satu hal positif dalam hal membangun wisata. Karena event juga menjadi salah satu instrumen untuk menstimulasi turis berkunjung ke suatu tempat. ”Kami sedang membuat konsepnya. Insya Allah 27 Juli tahun ini kita akan rilis jadwalnya. Ini juga bagian dari keperluan dasar kita dalam membangun pariwisata,” kata Erson.

Ia menjelaskan, tanggal itu dipilih sebagai tanggal event Natuna karena mengacu pada hari jadi lahirnya Kota Ranai pada 27 Juli 1871 lalu.

Erson mengaku, skala event untuk ke perdananya akan melibatkan lingkup Kepri terlebih dahulu baru ditahap berikutnya ke skala yang lebih luas lagi. ”Cakupan event akan kita lakukan secara bertahap.

Mungkin untuk tahap awal kita di lingkup Kepri dulu.

Abis itu tahun berikutnya kita libatkan skala yang lebih besar lagi,” ungkapnya. (cr25)

Ikan Banyak, Pedagang Keluhkan Harga Turun HARDIANSYAH, NATUNA

APBD Natuna Rp 1,19 Triliun NATUNA-DPRD Natuna menggelar rapat penyampaian pandangan akhir fraksi di ruang rapat paripurna, Selasa (17/ 1) malam. Semua fraksi menyetujui RAPBD Natuna untuk diperdakan menjadi APBD tahun anggaran 2017.

Ketua DPRD Natuna, Yusripandi menjelaskan total anggaran APBD Natuna tahun ini sebesar Rp 1,190 triliun.

Anggaran ini bersumber dari berbagai jenis pendapatan. ”Hari ini (kemarin, red) kita akan segera mendengarkan pandangan akhir fraksi mengenai RAPBD Natuna tahun ini.

Anggaran tahun ini sebesar Rp 1,190 triliun. Untuk itu kepada fraksi dipersilakan menyampaikan pandangan akhirnya mengenai hal ini,” kata Yusripandi saat membuka paripurna.

Lima fraksi DPRD silih berganti menyampaikan pandangan akhirnya. Seluruh fraksi dapat menerima dan menyetujui RAPBD dimaksud. Hanya saja, fraksi di DPRD juga banyak menyampaikan saran dan pendapatnya prihal kinerja pemerintah ke depannya. Mereka rata-rata memberikan sorotan terhadap pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ”Kami dapat menyetujui RAPBD ini untuk segera disahkan menjadi APBD. Akan tetapi Pendidikan, kesehatan, pariwisata perlu ditingkatkan lagi. Infrastrukturnya harus di lengkapi dan sumber daya yang berpotensi mendatangkan pendapatan daerah perlu digali secara maksimal,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Sudirman melalui mimbar paripurna. (cr25)

REDAKTUR: TAUFIK A HABU

F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS

STOK: Stok ikan di salah satu pasar di Kota Ranai.

YANTI (36) pedagang ikan di Kota Ranai mengaku tidak kesusahan mengakses ikan yang hendak dijualnya dari nelayan yang baru balik dari mencari ikan. Hal ini karena musim utara tahun ini tidak terlalu berpengaruh terhadap aktifitas nelayan. Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang mana keberadaan ikan konsumsi di darat hampir langka, karena nelayan tidak berani melaut. ”Alhamdulillah kalau stok ikan selalu ada. Tahun ini tak susah lah dapat ikan karena nelayan melaut terus,” kata Yanti di Jalan Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, Ranai, Rabu (18/1).

Menurut Yanti, musim utara kali ini tidak terlalu parah seperti tahun sebelumnya di mana gangguan

alam tidak terlalu menjadi penghalang bagi aktifitas masyarakat baik di laut maupun di darat. ”Musim utara sepertinya tak jadi. Hujan aja jarang turun padahal kalau dulu saatsaat ini sedang kencang-kencangnya hujan dan angin.

Syukurlah,” ujarnya.

Akan tetapi, Yanti mengaku ada hal yang paling disayangkan pada musim ini yakni sepinya pembeli. Nilai jual ikannya turun drastis. “Kalau stok ikan sih tak ada masalah bang, cuma ikannya saja yang tak laku,” sesalnya.

Yanti mengira, kondisi ini dipengaruhi oleh belum tersalurkannya APBD Natuna tahun ini. ”Kemarin - kemarin ikan kami bisa laku sampai habis tapi sekarang kalau bisa laku satu ekor sudah syukur.

Mungkin karena belum ada pencairan aja bang,” tutupnya senyum.***

Dubes Uni Eropa Kagum Keindahan Natuna

F-HARIANSYAH/TANJUNGPINANG POS

SAMBUT DUBES: Perwakilan Duta Besar Uni Eropa Rafail Bustamante Tello mengunjungi Natuna yang diterima langsung oleh Bupati Hamid Rizal dan wakilnya Ngesti Yuni Suprapti di Pemkab Natuna.

NATUNA-Perwakilan Duta Besar Uni Eropa, Rafail Bustamante Tello mengunjungi Natuna. Kedatangannya diterima langsung oleh Bupati Natuna, Hamid Rizal dan wakilnya Ngesti Yuni Suprapti. Kedua belah pihak langsung melakukan pertemuan di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, Rabu (18/1).

Bupati Hamid dalam persentasinya menyampaikan, banyak hal mengenai Natuna terutama sekali sektor pariwisata, perikanan dan infrastruktur daerah. Selain itu, prospek Natuna yang kaya akan ikan

sangat bagus untuk ke depannya. ”Natuna ini kaya sumber daya ikan. Berdasarkan perhitungan tahun 2015 data perikanan tangkap sebesar 14.143.830 ton pertahunnya. Hal ini merupakan satu sektor yang layak untuk berinvestasi,” ujarnya memaparkan.

Selain itu, Natuna juga memiliki objek-objek wisata yang tidak kalah indah bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. ”Natuna ini indah, bahkan lebih indah lagi dari pada Bali. Mr Rafail bisa saksikan sendiri gambaran keindahan Na-

tuna,” sambungnya sambil menunjuk slide show yang dipajang melalui layar proyektor.

Rafail pun mengaku bangga bisa berkunjung ke Natuna dan ia mengaku tertarik dengan potensi Natuna sebagaimana yang telah dipaparkan bupati. ”Terima kasih atas sambutannya. Natuna memang indah. Keberadaan Natuna akan saya sampaikan ke Une Eropa bukan hanya kepada pemerintahnya melainkan juga kepada pengusahanya agar mereka dapat berinvestasi di Natuna,” katanya.(cr25) LAYOUT: SYAFRINALDI

PRO BINTAN

6

Gubernur Pelajari Usulan PAW Lamen SUHARDI , Tanjungpinang GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun telah menerima dan mempelajari usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Lamen Sarihi, dari jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

Gubernur tidak mau buruburu menandatangani PAW Lamen Sarihi, agar tidak disalahkan setelah memberikan keputusan. ”Biar kan dulu, pelan-pelan. Kita kan tidak tahu nanti tiba-tiba Pak Lamen ada langkah lainnya,” kata Nurdin Basirun saat menjawab Tanjungpinang Pos, baru-baru ini.

Politisi NasDem Kepri terse-

but membenarkan, ada surat pengajuan usulan PAW atas nama Ketua DPRD Lamen Sarihi. Hanya saja, Nurdin tidak mau cepat-cepat mengambil keputusan. Jika dirinya cepatcepat mengambil keputusan tanpa kajian aturan dan hukum yang mengikat, justru nanti persoalannya akan balik menyerang dirinya. ”Nanti kalau saya buru-buru malah, saya pula di PTUN kan mereka,” tambahnya.

Sebelumnya, Fraksi Golongan Karya DPRD Bintan meminta Gubernur Kepri untuk dapat segera memproses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi.

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS 19 JANUARI 2017

TERNAK SAPI: Wakil Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo melihat lokasi peternakan sapi di Lampung, belum lama ini.

Ke depan, Pemkab Bintan akan merelokasi peternakan babi ke satu pulau terpencil.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bintan Fiven Sumantri, menuturkan PAW ini menurutnya, sesuai dengan mekanisme perundangan yang mengatur mengenai surat pengajuan PAW. ”Surat pengajuan sudah diterima Gubernur 30 Desember 2016 lalu. Seharusnya, dalam minggu ini kami sudah teruma informasi terbaru,” ujar Fiven.

Fiven menegaskan jika persyaratan pengajuan PAW telah lengkap setelah melakukan pendekatan dengan Biro Pemerintahan Pemprov Kepri.

Hingga berita ini ditulis, Lamen Sarihi belum memberikan keterangan. Saat dihubungi, belum ada jawaban.***

Pemberi Kerja Terancam Pidana Gara-gara TKA Ilegal Club Med, Bintan Rugi TANJUNGUBAN - Pihak Imigrasi Kelas II Tanjunguban terus melanjutkan pemeriksaan terhadap 40 Tenaga Kerja Asing (TKA) di Club Med Resort Lagoi, yang tidak memiliki izin kerja resmi, Rabu (18/1). Pengusaha pemberi kerja kepada TKA terancam dipidana. Karena sudah merugikan Bintan dan melanggar aturan.

Arfa Yudha Indriawan, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Tanjunguban mengatakan, untuk pemeriksaan hari pertama pasca operasi Bhumi Pura kemarin, pihaknya menyiapkan 4 orang penyidik untuk memeriksa 10 orang TKA. ”Hari ini (kemarin,red0 hanya 10 TKA saja yang berhasil kami lakukan BAP. Karena terlalu banyak, kami akan lanjutkan hingga tuntas. Mungkin sampai minggu depan,” kata Arfa di ruang kerjanya, Rabu (18/1).

Ia menjelaskan, dari 10 orang yang diperiksa, jelas didapati jika

Hasfarizal Handra

mereka bekerja tanpa memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Bahkan Visa Izin Terbatas (Vitas) yang mereka miliki, sebagian besar sudah melebihi batas waktu tinggal (overstay) hingga 25 hari. ”Ini jelas merupakan kesengajaan, izin tinggal Vitas selama 30 hari. Namun ia tinggal sudah 55 hari dan bekerja di Club Med. Seharusnya, saat memohonkan Vitas, IMTA juga diurus, itu aturannya,” sebutnya.

Ia menerangkan, pihak Imigrasi Tanjunguban akan menyelesaikan pemeriksaan seluruh TKA. Selanjutnya, manajemen yang mempekerjakan TKA tersebut akan diperiksa juga. ”Keterangan dari TKA dulu, kalau jelas melanggar nanti ada

sanksi pidananya buat manajemen perusahaan. Kami sangat serius menyidik ini hingga tuntas,” tegasnya.

Ia menjelaskan lagi, 10 TKA yang sudah diperiksa merupakan karyawan lama yang bekerja di Club Med Lagoi, serta ada pekerja baru, namun ia sudah bekerja di grup Club Med yang ada di wilayah lain. ”Untuk pemeriksaan intensif hari ini, berdasarkan data ternyata ada 41 TKA, jadi tambah 1 lagi dari 40 TKA yang kemarin. 1 TKA ini berasal dari Tiongkok. Semua TKA ini bekerja dengan gaji yang bervariasi, mulai dari 900 hingga 1.200 dolar Amerika hingga per orangnya,” tambahnya.

Pada kesempatan lain, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Naker) Bintan Hasfarizal Handra menyatakan, Pemkab Bintan segera memanggil pihak perusahaan, guna mengklarifikasi masalah TKA itu. Karena, mempekerjakan TKA tanpa izin dan IMTA, itu melanggar aturan. ”Bahkan, Pemkab Bintan rugi karena tidak menerima PNBP dari pengurusan IMTA itu. Sesuai ketentuan, seorang TKA itu dipungut 100 dolar Amerika per bulan.

Selama ini, pengusaha tidak pernah melaporkan TKA itu, maupun mengurus IMTA,” kata Hasfarizal usai menerima kunjungan studi banding Pemkab Gorontalo. (aan/fre)

Mantan Sekda Ngeluh Disebut Non-Job BINTAN - Mantan Sekda Bintan Ir Lamidi mengeluh ketika disebut tidak memiliki jabatan atau non-job, saat pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Kepri baru-baru ini. Lamidi mengatakan, saat ini dirinya sudah melaksanakan tugas pejabat fungsional di Bappeda Kepri. ”Jangan diartikan jabatan fungsional itu non-job,” kata Lamidi menghubungi Tanjungpinang Pos, Rabu (18/1).

Lamidi menjelaskan, pejabat

fungsional yang dilantik Gubernur Kepri Nurdin Basirun, ditempatkan di setiap perangkat daerah. Pejabat fungsional diberikan tunjangan jabatan, dan setara dengan pejabat struktural eselon II. ”Kalau nilai tunjangan itu, tanya ke BKD. Saat ini, saya menjadi ahli perencana di Bappeda Kepri. Saat ini, saya bersama Pak Sekdaprov sedang mengurus STAI Abdur Rahman di Jakarta, untuk dijadikan universitas negeri,” kata Lamidi. (fre)

Ir Lamidi

Pulau Cempedak Sudah Urus Izin Sejak 2013 BINTAN - Pengusaha pembangunan dan pengembangan resor di Pulau Cempedak merasa prihatin, dengan sikap aparatur pemerintahan yang menghentikan pembangunan kawasan wisata di daerahnya.

Karena, perizinan yang diminta pemerintah itu, sudah diajukan sejak tahun 2013 lalu.

Faisal, perwakilan pengusaha resor di Pulau Cempedak, Kecamatan Bintan Pe REDAKTUR: YUSFREYENDI

sisir mengatakan, saat ini pihaknya sudah memiliki Izin Prinsip. Sebelum membangun resor di Pulau Cempedak, pengusaha sudah mengajukan seluruh perizinan dan kelengkapan administrasi. ”Baik itu izin HO, IMB, Izin Operasional dan semuanya sudah kami ajukan ke BPMPD, sejak tahun 2013 lalu.

Tapi, pengurusan sampai sekarang belum selesai. Pe-

merintah belum menyelesaikan izin yang kami ajukan itu, alasannya menunggu penyesuai tata ruang dan wilayah,” jelas Faisal, kemarin. ”Nah, sekarang RTRW dari provinsi sudah siap. Ya, pemerintah lah yang menyelesaikan izin yang kami ajukan itu. Kok malah kami yang disalahkan.

Dan dihentikan pula pembangunan. Ini kan merugikan kami,” tambah Faisal. (fre)

F-ISTIMEWA/DPRD BINTAN

Ternak Babi Ditumpuk di Satu Pulau Terpencil BINTAN - Pemerintah Kabupaten Bintan akan menempatkan peternakan babi di satu pulau terpencil, akhir 2017 mendatang. Sehingga, di daratan tidak ada lagi usaha peternakan babi. ”Penempatan ternak babi di satu pulau itu, akan dicantumkan dalam satu pasal Perda tentang penyelenggaraan peternakan dan kese-

hatan hewan. Ranperda itu kita bahas di pertengahan tahun. Tapi, sekarang sudah mulai kita sosialisasikan,” kata Agus Wibowo, Ketua Banleg DPRD Bintan, Rabu (18/1) kemarin.

Agus Wibowo menyampaikan, di Bintan ada beberapa tempat peternakan babi.

Seperti di Sungaienam dan Km 23 Bintan Timur. Di Ke-

camatan lain, ada usaha peternakan babi di Toapaya dan Kampung Gesek. ”Di kecamatan lain juga ada. Semua peternakan babi itu, nanti kita tempatkan di satu pulau. Rencananya, di Pulau Siulung Kecamatan Bintan Timur. Kalau ditumpuk di satu pulau, tidak akan mengganggu warga. Dan bisa menjadi kawasan studi

peternakan babi,” ungkap Agus Wibowo.

Sedangkan di daratan Bintan, Agus Wibowo mengatakan, bakal ada beberapa kawasan yang dijadikan lokasi peternakan sapi dan ayam. ”Ini dilakukan untuk penyesuaian tata ruang dan wilayah,” tutup Agus Wibowo. (fre)

Pemkab Bintan Pamerkan Potensi Pariwisata Lagoi BINTAN - Pemerintah Kabupaten Bintan memamerkan kawasan pariwisata Lagoi dan beberapa kawasan wisata di Bintan, kepada rombongan pemerintah dan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

Pemkab Bintan memamerkan kawasan tersebut saat kunjungan di Bintan Expo di Tanjungpinang, Rabu (18/1).

Adi Prihantara, Plt Sekda Bintan kepada rombongan Pemkab dan DPRD Gorontalo Utara memaparkan, kondisi pariwisata yang ada di Bintan, berikut juga dengan strategi dalam pengelolaan wisata bahari. Ia mengatakan, kondisi Lagoi yang saat ini sangat maju dan merupakan pintu masuk ke4 terbesar wisatawan mancanegara ke Indonesia. ”Potensi wisata di Bintan sangat besar, mulai dari yang kecil dan hingga yang paling besar seperti Lagoi. Lagoi memberikan dampak yang besar bagi PAD Bintan yang mencapai Rp 180 miliar pada tahun 2016 lalu,” sebutnya.

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKAB BINTAN

PROMOSI: Plt Sekda Bintan Adi prihantara mempromosikan potensi wisata Lagoi, kepada rombongan Pemkab dan DPRD Gorontalo Utara, Rabu (18/1) kemarin.

Mendampingi Sekda Bintan, Hasfarizal Handra, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPSTP Naker) Bintan mengatakan, Pemkab Bintan tidak hanya mengandalkan alam Bintan untuk dijadikan pariwisata. Namun penataan ruang dan pengurusan perizinan

yang mudah juga turut menarik investasi pariwisata untuk datang dan menanamkan modalnya di Bintan. ”Kami juga memberikan kemudahan untuk investor, sehingga semua lini dinas terkait bekerja dan berkoordinasi dengan baik dan memberi kemudahan untuk investasi yang ada,” kata Hasfarizal.

Sementara itu, Lukman Botutihe selaku Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara menyambut baik konsep yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mengembangkan pariwisata. Menurutnya ilmu dan pengalaman yang dilakukan Pemkab Bintan sangat penting. (fre/aan) LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS 19 JANUARI 2017

RAGAM

7

Gaji...................dari halaman 1 ”Kalau untuk guru honorer kita tinggal mengesahkan saja. Setujulah. Sayang kalau gaji guru itu tidak disetujui. Kasihan mereka,” ujar Hanafi kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (18/1).

Menurut politisi PKS ini, perpindahan urusan guru honorer setingkat SMA yang sebelumnya ditanggung pemerintah kabupaten/kota, ke depan sesuai Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan penggajiannya akan sepenuhnya ditanggung provinsi.

Jadi kalau misalnya, gubernur saat ini sudah mengalokasikan anggarannya sebesar Rp 39 miliar untuk membayar gaji guru PTT setara dengan gaji guru tidak tetap (GTT) yang selama ini ditanggung pemprov, maka dewan setuju penyetaraan gaji itu. ”Kita harus setuju. Kasihan mereka ngajar tetapi dapat gaji Rp 400 ribu atau Rp 500 ribu. Harus dinaikkan gaji mereka itu,” tegas Hanafi Ekra.

Sebelumnya, anggota Badan anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah, menjelaskan, DPRD Kepri sangat mendorong Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun menjemput anggaran dari pusat atau menyisihkan sisa anggaran dari alokasi kegiatan pegawai untuk membayar gaji guru honorer ini.

Memang saat ini, DPRD serta tim anggaran Pemprov Kepri sedang memikirkan masalah penggajian guru honorer sejak peralihan dari kabupaten-kota menjadi kewenangan provinsi.

Sementara ini, diakuinya memang gaji untuk guru ASN sudah tidak masalah lagi. Begitu pun gaji guru tidak tetap (GTT) provinsi sudah dianggarkan, hanya saja gaji guru komite dan gaji guru dari SK bupati dan wali kota masih dicari solusinya. ”Kita berharap gubernur bisa mencari akal atau bisa menyisihkan anggaran belanja kegiatan yang sifatnya tidak terlalu penting,” tegas Iskandarsyah.

Sementara, Said M Idris pegawai Disdik Kepri men-

yampaikan, hari ini Kamis (19/ 1) Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun akan melantik sebanyak 71 kepala sekolah (Kepsek) SMA-SMK wilayah Tanjungpinang, Bintan, Anambas dan Natuna di Aula SMKN 1 Tanjungpinang. ”Besok (hari ini, red) pak gubernur mengukuhkan lagi 71 Kepsek SMA-SMK, karena kewenangan sudah di pemprov Kepri,” tegas Said.

Setelah di Tanjungpinang, minggu depan kepala sekolah di Kota Batam, selanjutnya Kamis depan di Karimun dan berakhir di Kabupaten Lingga. ”Pelantikan ini sudah menjadi kewajiban. Sebelumnya kan mereka diangkat bupati dan wali kota,” imbuhnya. ”Habis ini kita sibuk UNBK,” tukasnya demikian.

Informasi yang diperoleh Tanjungpinang Pos, semua guru honor SMA sederajat di Kepri sudah diverifikasi Dinas Pendidikan nama-namanya termasuk tingkat pendidikannya.

Sebab, Pemprov kemungkinan besar tidak mengakomodir guru PTT lulusan diploma. Sebab, sudah ada aturan, SMA sederajat ini minimal diajari guru lulusan S1.

Karena itu, Guru Tidak Tetap (GTT) yang ditanggung pemprov selama akan disaring. Yang lulusan diploma akan diserahkan ke kabupaten/kota.

Sedangkan guru honor daerah (honda) yang diangkat bupati/wali kota dan digaji pemkab/pemko serta guru komite yang diangkat pihak sekolah atau persetujuan komite sekolah dan digaji sekolah tetap diakomodir asal lulusan S1.

Kemudian, Pemprov juga akan mengakomodir tenaga kependidikan SMA sederajat seperti tata usaha, penjaga sekolah, penjaga perpustakaan, petugas laboratorium yang masih honorer.

Dari sekitar 2.000-an guru dan tenaga kependidikan honor SMA sederajat di Kepri, tak semuanya diakomodir pemprov. Sehingga, anggaran yang diusulkan sekitar Rp 39 miliar itu bisa membayar gaji mereka di atas Rp 2 juta sebulan. (ais/mas)

Beli...................dari halaman 1 sering terjadi. Sehingga, polisi sudah sering ‘panen’ penjahat dari tempat ini.

Kali ini, transaksi narkoba kembali terjadi di tempat itu. Namun, karena tidak sesuai kesepakatan, akhirnya berujung penikaman.

Kejadian itu sebenarnya terjadi, Rabu (11/1) lalu sekitar pukul 03.00. Saat itu, pelaku berinisial HA datang menemui korban LA alias S di Kampung Aceh.

Tujuannya pelaku ingin membeli narkoba jenis sabu.

Setelah pembicaraan oke, pelaku menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 kepada korban.

Kemudian korban menyuruh pelaku menunggu selama 20 menit dengan alasan akan menjemput barang tersebut. Setelah ditunggu-tunggu, korban tidak datang juga.

Merasa ditipu, pelaku lalu mencari korban dan menemukan korban berada di lokasi biliar.

Pelaku langsung meminta barang yang dipesannya itu.

Saat itu, pelaku dan korban sempat adu mulut dan akhirnya bertengkar. Tak ingin ribut di tempat itu, korban kemudian membawa pelaku ke luar dari lokasi biliar.

Di luar lokasi biliar tersebut korban memberikan tawas (termasuk kelompok garam). Merasa curiga, pelaku lalu memeriksa barang tersebut. Kali ini, mereka ribut lagi.

Pelaku pun meminta mengembalikan uangnya. Saat itu korban ikut marah dan mengeluarkan sebilah pisau bergerigi.

Tak ingin jadi korban penikaman, pelaku langsung merampas pisau tersebut dari tangan korban lalu menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban yang mengenai dada tengah dan bagian kanan tubuh korban.

Setelah korban terjatuh, Katijah istri korban ke luar rumah untuk mendekati korban dan pel-

aku. Saat itu Katijah kaget melihat suaminya tergeletak di lantai sementara pelaku masih memegang piasau.

Katijah lalu lari sambil meminta pertolongan warga. Takut dimassakan, pelaku langsung melarikan diri. Kejadian itu akhirnya dilaporkan ke polisi.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Drs. S. Erlangga menerangkan, setelah mendapat laporan itu, Tim Jatanras Polda Kepri langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 13.00, Tim Jatanras berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku inisial HA di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya tersangka dibawa ke Polda Kepri untuk proses penyidikan.

Ada tujuh saksi yang diperiksa yakni, Katijah (istri korban), Tengku Wahyu Hidayat (teman pelaku), Jayanti Monasari (teman pelaku), Hendra Gunawan (saksi di TKP), Ami Tanjung (saksi di TKP), Widya Kristi (teman pelaku), Fitrah Siswanto alias David (teman pelaku). ”Barang bukti yang berhasil kita amankan, sebilah pisau stainless bergerigi tanpa gagang, baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu merek Aerosmith milik korban dan masih ada bercak darah serta bekas robekan tusukan pisau,” ujarnya dalam pres rilis yang diterima redaksi koran ini, kemarin.

Barang bukti lainnya adalah, celana dalam merek GT-Man warna putih milik korban dan masih ada bercak darah.

Adapun pasal yang dikenakan kepala pelaku adalah, Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Jo Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.***

Presiden............dari halaman 1 Parawansa, hingga Mendikbud Muhadjir Effendy. ”Saya ingin mengingatkan agar praktik dalam pengurusan, pengangkat ASN betul-betul hilang dan diberantas tuntas,” pinta mantan gubernur DKI Jakarta itu.

REDAKTUR: MARTUNAS

Praktik jual beli jabatan di lingkungan ASM kembali jadi pembicaraan setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini. Saat ini, kasusnya masih didalami penyidik anti rasywah. (mas/jpnn)

F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

KUNJUNGAN: Usai berkunjung, pengurus HIPMI Kota Tanjungpinang foto bersama dengan GM Tanjungpinang Pos, M Nur Hakim, Wakil GM Sigik Rahmat, Wapimpred, Zakmi, Asisten Manager Iklan Syaiful, Rabu (18/1).

Albino Ajak Pengusaha Muda Bergabung TANJUNGPINANG - Sebagian pengusaha muda di Tanjungpinang sudah mulai bergabung ke Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Tanjungpinang.

Namun, masih banyak pengusaha yang belum bergabung. Karena itu, Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) HIPMI Kota Tanjungpinang Albino Prashesarb mengajak mereka bergabung membesarkan asosiasi ini.

Apalagi, dalam waktu dekat ini BPC HIPMI Kota Tanjungpinang akan melakukan musyawarah cabang (muscab) ke-III di Tanjungpinang. ”Rencana kita Maret ini

digelar muscab,” ujar Albino saat berkunjung ke Kantor Tanjungpinang Pos di Komplek Pinlang Mas Batu IX Tanjungpinang, Rabu (18/1).

Saat kunjungan ini, Albino turut membawa sejumlah pengurus HIMPI lainnya seperti Rachmad Chartadi selaku sekretaris, Darma Parlindungan Purba selaku Bendahara, Fatkhur Rohman Ketua Bidang I, Ferdi Optimus Ketua Bidang III dan Adjie anggota.

Bino panggilan akrab Albino mengatakan, yang sudah bergabung ke BPC HIPMI Kota Tanjungpinang dari berbagai bidang usaha yang digeluti.

Ada bidang properti, pertanahan, jasa, otomotif dan masih banyak lagi bidang usaha yang digeluti anggota BPC HIPMI Kota Tanjungpinang. ”Kami juga ingin merangkul pengusaha muda yang belum bergabung ke HIPMI. Alhamdulillah, HIPMI ini organisasi yang super star,” kata pria yang sedang fokus di bidang usaha properti ini.

Ditambahkan Darma Parlindungan Purba, dengan besar hati, dia berharap, Tanjungpinang Pos ikut membantu membesarkan BPC HIPMI Kota Tanjungpinang.

Karena selama ini, BPC HIPMI Kota Tanjungpinang

belum dikenal banyak masyarakat khususnya di Ibu Kota Provinsi Kepri ini. ”Saya harapkan Tanjungpinang Pos bantu besarkan HIPMI Kota Tanjungpinang,” harapnya.

Saat itu, Albino dan temantemannya disambut baik M Nur Hakim GM Tanjungpinang Pos, Wapimpred Zakmi, Asisten Manager Iklan, Syaiful dan beberapa staf lainnya.

Dengan senang hati, M Nur Hakim mengatakan, Tanjungpinang Pos siap membantu membesarkan BPC HIPMI Kota Tanjungpinang. ”Selagi dalam hal yang positif, kami siap membantu

membesarkan HIPMI Kota Tanjungpinang,” ujar Hakim.

Walaupun baru di usia 7 tahun, Hakim mengatakan, koran Tanjungpinang Pos terbesar dan terkuat di Kepri. Karena koran Tanjungpinang Pos ada dimana saja.

Mulai dari kota hingga ke pelosok penjuru pulau di Provinsi Kepri. ”Tak hanya itu, koran kita (Tanjungpinang Pos, red) ada di Jakarta,” sebut dia.

Kesiapan mendukung membesarkan BPC HIPMI Kota Tanjungpinang juga disampaikan Wapimpred Tanjungpinang Pos, Zakmi. ”Kami sangat mendukung sekali,” singkat dia. (dri)

Nilai ...............................................................................................dari halaman 1 ”Turunnya nilai ekspor Kepri Januari-Desember 2016 disebabkan turunnya ekspor kumulatif migas sebesar 32,9 persen dan nonmigas sebesar 0,82 persen,” ujar Kepala BPS Provinsi Kepri, Panusunan Siregar dalam pres rilis yang diterima redaksi koran ini.

Ekspor Kepri ada dua yakni, migas dan non mi-

gas. Ekspor migas Kepri 2016 sebesar US$ 238,02 juta atau naik 7,27 persen dibandingkan ekspor November 2016. Ekspor nonmigas Desember 2016 mencapai US$592,65 juta atau turun 17,35 persen dibandingkan November 2016.

Ekspor Kepri ke Singapura Desember 2016 mencapai nilai terbesar yaitu US$

447,81 juta. Sedangkan secara kumulatif nilai ekspor Kepri ke Singapura JanuariDesember 2016 mencapai US$ 5.210,38 juta dengan kontribusinya mencapai 48,23 persen.

Selama Januari-Desember 2016, komoditas ekspor nonmigas Kepri yang nilainya terbesar adalah golongan barang mesin/

peralatan listrik yaitu sebesar US$ 2.400,86 juta dengan peran sebesar 27,88 persen.

Golongan barang berikutnya yang mempunyai peran cukup besar terhadap ekspor K e p r i a d alah, mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar US$ 1.318,26 juta (15,31 persen).

Benda-benda dari besi dan baja sebesar US$ 1.054,2 juta (12,24 persen).

Minyak dan lemak hewan nabati sebesar US$ 991,76 persen. Kapal laut sebesar US 375,9 juta (4,36 persen).

Berbagai produk kimia sebesar US$ 329,08 juta (3,72 persen). Cokelat sebesar US$ 303,56 juta (3,52 persen) dan lainnya.***

Jurnalisme ......................................................................................dari halaman 1 verifikasi. Reputasi sebuah media dibangun oleh wartawan yang berdisiplin seperti itu.

Separo kerja wartawan tak lain adalah melakukan verifikasi. Dari situ kita bisa menilai kualitas wartawan dan media tersebut. Memang ada banyak media terlebih di saat begitu mudahnya membuat media daring yang tak peduli pada itu, bahkan mengandalkan berita dengan fakta semu.

Mereka beternak hoax.

Memang, mereka laku! Lantas mereka bilang bahwa masyarakat butuh berita seperti itu. Aduh! Ini hanya terjadi karena sebagian masyarakat sedang sakit, dan tak sadar bahwa mereka sedang sakit.

Media online dan juga cetak dengan kualitas jurnalisme yang buruk seperti itulah yang mempercepat kematian media, yaitu ketika tak lagi orang percaya pada media, apapun kanalnya: cetak, daring, radio, atau televisi.

Jurnalis (sebagai profesi) dan pers (sebagai industri) harus terus-menerus merawat kebebasan pers yang merupakan hak pembaca, antara lain dengan menghasilkan berita yang terverifikasi. Kebebasan itu bukan milik pers. Tapi milik publik.

Tapi, ada yang bertanya, kalau tak sensasional nanti koran tak laku? Kalau tak bombastis nanti berita daring tak ada yang mengklik? Persaingan ketat, Bung! Sensasi dan bombastis adalah bumbu, sekadar persoalan teknis editing, dan bukan bahan utama.

Itu hanya trik yang dengan

sedikit menepis kemalasan bisa diraih tanpa harus membuat pembaca termakan racun hoax.

Pers dan jurnalis harus terus-menerus mengingatkan diri sendiri bahwa dia adalah pemakai kebebasan pers itu, bukan pemiliknya. Karena itu kepada publiklah terutama ia mengabdikan pekerjaannya.

Kepada massa.

Itu sebabnya koran umum disebut media massa. Media yang bekerja untuk kepentingan massa, kepentingan orang banyak.

Saya percaya apapun bentuk medianya, jurnalisme tak pernah berubah. Buat saya tak ada jurnalisme digital itu, tak ada new media itu, tak ada pers konvensional.

Saya penganut jurnalisme tradisional - kalau memang mau disebut begitu - yang percaya bahwa fakta itu sakral dan beropini itu bisa jatuh menjadi norak dan murahan, maka jangan campur adukkan keduanya.

Dengan kepercayaan seperti itu saya tak pernah merasa salah telah memilih jurnalis sebagai profesi, dan tak gamang dengan masa depan bisnis media. Ini soal bagaimana dan kapan bisa menemukan jawaban zaman yang berubah.

Generasi baru tumbuh. Sebagai pembaca mereka berubah. Perubahan itulah yang harus dibaca, diikuti dan dilayani. Jika bukan oleh generasi yang lebih tua, yang selama ini merasa berhak menentukan selera mereka, maka mereka sendiri yang akan menemukan jawaban itu.

Di Belanda anak muda itu

bernama Alexander Klopping. Ia menyebut dirinya sebagai entrepreneur dan jurnalis. Ketika orang-orang media memikirkan bagaimana caranya ‘memungut’ bayaran dari pembaca media daring yang kadang disalahterima sebagai sesuatu yang harus gratis, dia berhasil memanen uang dengan Blendle.

Inilah media yang mengharuskan pembaca membayar per artikel. Per berita yang dibaca saja. Logikanya saya sebenarnya tak perlu membeli majalah Rolling Stone, National Geographic, Tempo, jika yang saya baca hanya rubrik wawancara, liputan utama, atau Catatan Pinggir saja bukan?

Klopping membangun model bisnis dari pertanyaan itu. Ia sangat mengerti perilaku membaca generasinya.

2014 di mulai di Belanda, dan tahun-tahun berikutnya asosiasi media cetak Jerman meminta dia untuk melakukan hal yang sama di sana.

Awal tahun lalu mereka menjajal pasar Amerika, dan tahun ini mereka menawarkan jasa layanan premium.

Akhir tahun lalu pelanggannya sudah satu juta orang, dan di Amerika sudah 150 ribu.

Dan mungkin tak lama lagi akan dia buka di Indonesia. ”Kawan-kawan saya tak pernah membayar untuk mendengarkan lagi dan nonton film, sampai ada Spotify dan Netflix. Dan dengan Blendle, mereka mau keluar uang untuk membeli produk jurnalisme, banyak diantaranya bahkan mereka melakukan itu untuk pertama kalinya di dalam hidupnya,”

kata Klopping, pria kelahiran 1987 itu. Artinya, teman-temannya tak pernah beli koran dan majalah cetak.

Blendle adalah media dengan logika bisnis yang sama sekali beda. Pelanggan mentransfer sejumlah dana sebagai deposit.

Sebagai pelanggan teregister, pembaca bisa mencoba tiga artikel, jika tidak suka bisa dikembalikan. Kemudian setiap berita yang dibaca akan memotong deposit sesuai tarif yang ditentukan. Tiap berita beda tarifnya.

Dari mana artikel yang dijual itu didapatkan? Di situ cerdasnya, Blendle menghimpun artikel terbaik dari koran, majalah, yang semua punya edisi cetak. Pihak-pi-

hak yang bekerja sama tentu juga mengambil bagian penghasilan dari tiap artikel yang terjual.

Tentu saja Blendle juga boleh memproduksi artikel sendiri. Mereka sudah punya data penting tentang artikel seperti apa yang dibutuhkan oleh pembaca mereka.

Apapun berita itu, yang sama adalah: semuanya adalah produk jurnalisme yang bermutu tinggi. Maka percayalah, bahwa jurnalisme yang baiklah yang akan menyelamatkan bisnis pers.

Dan ini bukan sesuatu yang baru, bukan? Dari dulu pun sudah begitu!

Jakarta, 18 Januari 2017

HAMMER THOR ORIGINAL AL IN IG OR

I AL IT

§ Memperbesar dan § § § § §

memperpanjang Mr. P Ereksi Lebih Kuat dan Tahan Lama Menambah Hasrat Libido Pria Menyembuhkan Lemah Syahwat Mengatasi EDI 100% Herbal

NEW BLACK STRONG

AZKA SHOP

PIN : 22D1B1FC ALAT BANTU PRIA

ALAT BANTU WANITA

DATANG DAN BUKTIKAN KEAMPUHAN “ANDA DIJAMIN TIDAK AKAN KECEWA”

§ Isi 10 tablet, cukup satu tablet

diminum 30 menit sebelum hubungan

§ Peny langsung kencang, kuat,

tahan lama dan 4 hari reaksi masih terasa

§ Stamina meningkat dan

mampu berulang-ulang tidak cepat keluar § Aman bagi penderita Hipertensi dan Kinerja Jantung § Herbal 100% aman juga obat lemah syahwat, impotensi dan ejakulasi dini

Vegi Getar Vegi Gyg Suara Vegi Center Vegi Bulu Boneka Full Body

Peni Getar Peni Duduk Peni Ikat Pinggang Peni Mutiara

OBAT KUAT

Vakum + Oil Kondom Duri Penggetar Ms.V Obat Frigid

0813 1943 1112 / 0813 7577 5556 Jln. Dr. Sutomo No.22, Kampung Baru Tanjungpinang LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS KAMIS 19 JANUARI 2017

Ini Nama 12 Klub Terdaftar di PSSI

Segera Gelar Muskot PSSI, Lelang PSTS Tanjungpinang!

YUSFREYENDI, Tanjungpinang SEJUMLAH pecinta sepak bola Tanjungpinang mendesak agar segera digelar Musyawarah Kota (Muskot) PSSI Tanjungpinang.

Karena, masa kepengurusan Askot PSSI Tanjungpinang sudah berakhir. Dalam Muskot PSSI Tanjungpinang itu, bahas dan lelang tim PSTS. Keinginan itu disampaikan menejer Jaya FC Tanjungpinang Bambang Sudomo, saat memberikan keterangan resmi, Rabu (18/1) kemarin. ”Sangat disayangkan PSTS, tim sepak bola kebanggaan masyarakat Tanjungpinang, ditinggalkan begitu saja. Padahal, masih terdaftar di PSSI pusat. Semua klub di Tanjungpinang harus menyelematkan nasib PSTS ini,” kata Bambang Sudomo.

Untuk membangkitkan PSTS sebagai tim yang bisa menjembatani prestasi pemain sepak bola, Bambang Sudomo menyarankan, agar PSSI Kota Tanjungpinang segera melaksanakan kongres atau Muskot, dalam waktu dekat ini. Karena, kepengurusan PSSI Tanjungpinang yang dipimpin RME Mansyur Razak, sudah berakhir.

Seharusnya, lanjutnya, PSSI Tanjungpinang yang ambil peduli dengan olahraga sepak bola di kota ini. Gelar Muskot atau kongres secepatnya. Dalam kongres itu, libatkan setiap perwakilan klub

AYO pecinta sepak bola di Provinsi Kepulauan Riau.

Sampaikan suara Anda untuk meningkatkan prestasi olahraga Kita. Kirim SMS interaktif Ayo Dukung PSTS.

Cukup Ketik: PSTS (spasi) isi pesan lalu kirim WA/SMS ke: Bambang Sudomo

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

SEPI: Lapangan Stadion Sulaiman Abdullah markas PSTS Tanjungpinang sepi, karena jarang digunakan klub. Lapangan ini hanya digunakan All Star dan beberapa klub sekitar stadion.

yang ada di Tanjungpinang. ”Dalam forum ini, kita lelang saja, siapa yang mau mengambil alih PSTS Tanjungpinang. Ini harus cepat. Karena Liga Nusantara Asprov PSSI Kepri, tinggal dua bulan lagi,” sarannya.

Sehingga, tambah Bambang Sudomo, PSTS dan PS Kota Tanjungpinang bisa mengikuti liga nusantara di Provinsi Kepri nanti.

Jika PSSI Tanjungpinang menurunkan dua tim untuk mengikuti liga nusantara Provinsi Kepri, itu lebih baik. Dan mengakomodir lebih banyak pemain. ”Asprov PSSI Kepri juga harus tegas, segera minta PSSI Tanjung-

pinang melaksanakan Muskot atau kongres luar biasa. Tentunya, beberapa bulan sebelum liga nusantara Asprov PSSI Kepri digelar. Saya juga berharap ada kepedulian dari klub lain di Tanjungpinang ini,” ujar Bambang Sudomo.

Pada kesempatan lain, Sekjen Asprov PSSI Kepri Firsandi mengatakan, dirinya akan segera menyampaikan kepada SCO Asprov PSSI Kepri. Tidak hanya di Askot Tanjungpinang, di Askab PSSI Natuna dan Askab PSSI Bintan, juga ingin melaksanakan musyawarah, untuk pergantian kepengurusan. Tapi, Asprov PSSI

Kepri masih menunggu statuta (aturan) dari PSSI pusat, dari hasil kongres tahunan, yang dilaksanakan di Bandung, baru-baru ini.

Firsandi menyebutkan, di Kepri, ada 10 klub yang sudah masuk dalam keanggotaan PSSI pusat.

Termasuk PSTS Tanjungpinang.

Berdasarkan SK PSSI pusat tahun 2014 itu, ada 2 klub yang masih berstatus sebagai calon anggota. ”Kami akan segera mengingatkan agar pengurus PSSI di kabupaten/kota untuk menggelar musyawarah,” ujarnya.

12 klub yang terdaftar di PSSI pusat itu antara lain PSSI Provinsi Kepri dengan SK nomor 006/

ANGGOTA-PSSI/IV/2014, PS Kota Tanjungpinang dengan SK 006-001/ANGGOTA-PSSI/IV/ 2014, PS Persedas (Singkep) dengan SK 006-002/ANGGOTAPSSI/IV/2014, PS Batam dengan SK 006-003/ANGGOTA-PSSI/IV/ 2014, PS Karimun dengan SK 006004/ANGGOTA-PSSI/IV/2014, PSTS Tanjungpinang dengan SK 006-005/ANGGOTA-PSSI/IV/ 2014, PS Bintan dengan SK 006006/ANGGOTA-PSSI/IV/2014, PS Erdeka Muda (Batam) dengan SK 006-007/ANGGOTA-PSSI/IV/ 2014, PS Putra Kundur (Karimun) SK 006-008/ANGGOTA-PSSI/IV/ 2014 dan terakhir PS YSK 757 (Karimun) dengan SK 006-009/ANGGOTA-PSSI/IV/2014. Sedangkan PS Citra Mas (Batam) dan PS Gelora Kundur (Karimun) masih calon anggota klub PSSI pusat. ”SK terbaru dari hasil kongres PSSI pusat di Bandung, kami masih menunggunya,” tutup Firsandi, kemarin. ***

Seru! PSBP Datangkan Pemain Persija dan PSPS BATAM - Laga amal Persatuan Sepakbola Badan Pengusahaan (PSBP) Batam menjamu Persib Bandung di Stadion Temenggung Abdul Jamal Batam, Minggu (22/ 1) malam akhir pekan ini, bakal seru.

PSBP Batam akan diperkuat delapan orang pemain asal PSPS Pekanbaru dan Persija, untuk menghadapi Persib Bandung. ”Kami sengaja mendatangkan empat pemain PSPS Pekanbaru dan empat pemain Persija, untuk menghibur viking (suporter Persib) asal Batam dan kabupaten/kota lain di Kepri. Laga PSBP Batam menjamu Persib Bandung akan berlangsung seru,” kata Darten Suselo, pelatih PSBP Batam, usai mengadakan rapat teknis tim, Rabu (18/1) kemarin.

Darten Suselo menyebutkan, empat PSPS Pekanbaru yang didatangkan PSBP Batam itu antara lain Herman Zumafo (penyerang), Fahri (gelandang) Firman (belakang) dan Muklis. Sedangkan empat pemain Persija yang membela PSBP Batam nanti, yaitu Umailo dan Novri (wing/penyerang), Sutanto Tan (gelandang) dan Risky si penjaga gawang (kiper) asal Persija.

Sedangkan pemain

PSBP Batam yang akan diturunkan nanti antara lain Susanto, Kiki MD, Amru, Marta, Cakra Pramana, Al Rizan, Ramandha Hasibuan, Rahmad Hidayat, Edy Saputra, Syafi'i, Ferdian Bagus P, Al Rahman, Endah Syahjaya, Sadityo Wiras, Suriadi dan Agung Sudistira. ”Untuk menghibur pecinta sepak bola di Batam dan Kepri pada umumnya, makanya kami mendatangkan pemain Persija dan PSPS di Liga Utama Indonesia itu.

Mereke membela PSBP Batam. Sehingga,

bisa mengimbangi perlawanan Persib Bandung,” jelas Darten.

Darten Suselo mengajak agar semua pecinta sepak bola dan pemerintah di Kepri ini, menyaksikan pertandingan seru ini. Tiket sudah bisa dibeli di stadion Temenggung Abdul Jamal, atau di Sekretariat Viking Batam, di Jalan Engku Putri Batam Center. ”Semoga para petinggi di Kepri ini, ikut serta mewujudkan kemajuan sepak bola. Minimal, ada 1 tim di Kepri ini yang bertanding di kasta ke2 PSSI,” tambah Darten Suselo. (fre)

Herman Zumafo

Inter Lolos ke Perempat Final Coppa Italia MILAN - Inter Milan lolos ke babak perempat final Coppa Italia, setelah menyingkirkan Bologna, pada babak perdelapan final di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu (18/1) dini hari. Inter lolos setelah laga berakhir 3-2.

Bermain di kandang sendiri, Inter Milan tampil ngotot sejak awal laga. Walaupun menurunkan skuat lapis kedua, Nerazzurri masih bisa mengungguli permainan Bologna. Pada menit ke-33, Inter Milan membuka keunggulan melalui gol akrobatik Jeison Murillo setelah memanfaatkan sepak pojok Joao Mario.

Unggul satu gol membuat kepercayaan diri para pemain Inter Milan meningkat. Enam menit setelah gol Murillo, Rodrigo Palacio berhasil menggandakan keunggulan Inter Milan setelah melakukan kolaborasi yang apik dengan Joao Mario.

REDAKTUR: YUSFREYENDI

Dua menit sebelum babak pertama berakhir, Bologna mampu mencuri gol melalui Blerim Dzemaili.

Juan Pablo Carrizo gagal mengantisipasi arah tendangan Dzemaili setelah bola sempat mengenai Geoffrey Kondogbia. Inter Milan menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 atas Bologna.

Memasuki babak kedua, Bologna meningkatkan tempo permainan. Skuat asuhan Roberto Donadoni tersebut mampu balik menekan pertahanan Inter Milan.

Sebuah umpan silang yang dilepaskan Adam Masina dari sisi kanan lapangan Inter Milan mampu diselesaikan dengan baik oleh Gonfred Donsah pada menit ke73 sehingga membuat kedudukan menjadi 2-2.

Skor imbang bertahan hingga waktu normal pertandingan berakhir. Hasil tersebut membuat pertandingan diteruskan ke babak tambahan. Pada babak tambahan, Inter Milan sukses membobol gawang Bologna pada

F-NET

GIRING BOLA: Jeison Murillo pemain Inter Milan menggiring bola, dan dihadang pemain Bologna pada laga perdelapan final Coppa Italia, Rabu (18/1) dini hari. Dalam laga ini Inter menang 3-2.

menit ke-98 melalui aksi Antonio Candreva.

Gol Candreva sekaligus men-

085264534343 PSTS adalah club sepakbola yg melegenda di Tg.pinang, pd thn 90 an sy yg memperkuat ABS Star sering bertemu pd kompetisi yg km ikuti, bersama club besar lain yg punya nama pd waktu itu.

Diantaranya PS antam kijang, PS Korindo, PS Kelong, PS Mataram putra. Banyak pemain bagus yg berkumpul di PSTS merupakan seleksi Dr Klub yg ad di Tg.pinang, termasuk kakak adik Suardi dn Sudirman ( Sudi ) yg berasal Dr club ABS Star.

Sy mendukung dn berharap Pemkot Tg.pinang menghidupkan kembali PSTS dn melakukan pembinaan agar menjadi Club profesional yg berkompetisi di Liga Nasional.

085272204222 Ayo PSTS bangkit Kembali Kalau Bisa Koni Kota Menanggapi Cepat Membuat Tim dan Bentuk PSTS dan Seleksi Pemain Baru, Untuk dijadikan Club PSTS banyak Pemain Yg berbakat Di Kota Tanjungpinang.

Maret Digelar Liga, PSTS Diminta Lengkapi Pengurus

F-ISTIMEWA/PSBP BATAM

SUSUN PEMAIN: Pelatih PSBP Batam Darten Suselo dan tim mengadakan rapat penyusunan pemain, untuk menghadapi Persib Bandung, Rabu (18/1) kemarin.

0812-7603-1986

jadi gol penentu kemenangan Inter Milan pada pertandingan babak perdelapan final Coppa Italia

dengan skor 3-2. Inter Milan berhak mendapatkan tiket ke babak perempat final Coppa Italia. (net)

BATAM - Peluang Persatuan Sepakbola Tanjungpinang dan Sekitarnya (PSTS) Tanjungpinang, untuk mengikuti Liga Nusantara masih terbuka lebar.

Turnamen akan dimulai dari Liga Nasional tingkat Provinsi Kepri, pada Maret 2017.

PSTS hanya perlu diminta, untuk mendaftar klub-nya ke PSSI Kepri, dan mendaftar ke Marzuki panitia turnamen liga nusantara.

Ketua Asosiasi Provinsi (asprov) PSSI Kepri, Marzuki, menyampaikan, PSTS perlu untuk mendaftar ke PSSI. Untuk ikut liga nanti, dibuka pendaftaran dari anggota PSSI dan yang belum terdaftar jadi anggota PSSI. ”Daftarlah nanti. Liga Nusantara terbuka untuk klub dari PSSI dan yang akan jadi anggota baru,” kata Marzuki di Batam, Selasa (18/1) kemarin.

Jika PSTS Tanjungpinang tidak terdaftar lagi di PSSI, lanjut Marzuki, bisa mengajukan diri sebagai klub baru, statusnya sebagai calon anggota. ”Daftarnya untuk ikut liga, Maret nanti. Kami akan melakukan verifikasi. Kalau ikut turnamen dan menjadi juara, berhak mewakili Kepri di Liga Nusantara,” sambungnya.

Sementara, untuk menjadi anggota PSSI, Asprov PSSI Kepri akan mengajukan pada Kongres PSSI empat tahun ke depan. Saat itu, yang belum menjadi anggota PSSI, akan diajukan klub baru untuk ikut di Kongres, agar bisa jadi anggota. ”Daftarkan juga kepengurusan dan kepemilikannya siapa,” imbuh Marzuki.

Marzuki sendiri optimis, dengan sepak bola Kepri bisa bicara di tingkat nasional. Selain mendorong PSSI Kepri solid bersama tim-tim yang ada, diharapkan pembinaan olah raga mendapat dukungan besar dari pemerintah. Sehingga ke depan, sepak bola Kepri semakin diperhitungkan di tingkat nasional. ”Kami komit untuk membangun sepak bola Kepri, sehingga negara tetangga juga tidak hanya mengenal parawisata dan industri di Kepri. Tapi olahraganya,” tambah Marzuki. (mbb) LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS 19 JANUARI 2017

BANDAR RAYA 04:44

12:10

15:35

18:12

9

19:26

Jumat Keramat, Lis Lantik 593 Pejabat Baru ABAS, Tanjungpinang GERBONG mutasi di Pemerintah Kota Tanjungpinang kembali bergerak. Setelah melantik 26 pejabat Eselon II, Kamis (12/1) lalu, dijadwalkan, Jumat (20/1), atau Jumat keramat, Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah, kembali akan melantik 593 pejabat baru. Di antaranya, 136 pejabat Eselon III dan 457 pejabat Eselon III lingkup Pemko Tanjungpinang. ”Tidak semua pejabat dirombak, tetapi beberapa pejabat itu memang akan dirumahkan atau istirahatkan dulu,” kata Lis Darmansyah, usai meresmikan gedung serbaguna yang dibangun PT Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilillah, Rabu (18/1) di Jalan Srikaton Kampung Purwodasi Gang Sinoman RT 02/RW07 Kelurahan Tanjungpinang Timur Menurutnya, mutasi itu dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 terkait perampingan jabatan perangkat daerah. Yang saat ini sudah ditindaklanjuti dengan pengesahan Peraturan Daer-

PT Angkasa Pura II Bangun Tiga Gedung Serbaguna TANJUNGPINANG - PT Angksa Pura II (Persero) Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, tahun 2016 lalu salurkan dana Corporate Social Responsibility Bina Lingkungan Rp 1.296.340.000.

Mereka juga telah menyalurkan CSR untuk program kemitraan pinjaman untuk modal usaha. Untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Tanjungpinang dan Bintan.

Total penyaluraun pinjaman yang sudah disalurkan tahun 2016 lalu, mencapai 1.025.000.000.

Lanjut ke Hal 15

F-IST/HUMAS PEMKO TANJUNGPINANG

NAIK MOTOR: H Lis Darmansyah menjajal motor sampah hibah dari PT Angkasa Pura II Tanjungpinang.

ah (Perda) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh DPRD Kota Tanjungpinang beberapa waktu lalu. ”Mereka yang diistirahatkan karena kurang disiplin pejabat itu kurang baik,” tegasnya. Selain alasan disip-

lin kurang baik, pejabat yang nonjob, juga karena masuk kantor paling cepat pukul 10.00 pagi. ”Namanya pejabat, harus menjadi contoh bawahan.

Kalau atasannya malas, tidak disiplin dan jarang berkantor,

ya menganggu sistem pelayanan,” kata Lis. Ia juga minta maaf kepada pegawai, karena lambatnya pelantikan Eselon III dan IV, menyebabkan gajian lambat. ”Setelah dilantik, ya baru tahu siapa bendaharanya,

siapa pelaksana anggarannya. Supaya cepat cair, biar pegawai bisa gajian,” tegasnya. Lis menambahkan, ia sudah perintahkan kepada ketua panitia pelaksana open

Lanjut ke Hal 15

Saksi Ahli dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Kasus Dugaan Pengelapan Lahan Bauksit TANJUNGPINANG - Saksi ahli dihadirkan dalam persidangan dugaan kasus tindak pidana penggelapan

lahan yang dilakukan Yon Fredi alias Anton, selaku Dirut PT Lobindo, terhadap hasil galiaan bauksit milik PT Gandasari Resorces senilai Rp 728 juta. Dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Labindo, di Bukit

Lanjut ke Hal 15

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

SENGKETA: Chairul Huda saksi ahli perdata menjadi saksi dalam persidangan dugaan penggelapan lahan bauksit.

Nelayan Minta Dana KUBE ke DPD RI TANJUNGPINANG - Nelayan dari warga Bukit Bestari, Tanjungpinang, mengharapkan peningkatan jumlah bantuan untuk kelompok usaha bersama (KUBE).

Selama ini, tiap nelayan yang tergabung dalam KUBE, menerima bantuan Rp 2 juta.

Sementara, tiap satu KUBE

REDAKTUR: ABAS

diisi 10 orang nelayan, dengan total bantuan Rp 20 juta.

Menurut anggota DPD RI dari Kepri, Haripinto T, Selasa (18/1) pada reses beberapa hari sebelumnya, warga menyampaikan harapan untuk KUBE.

Lanjut ke Hal 15

F-ABAS/TANJUNGPINANG POS

SALAMAN: Vice President of CSR PT Angkasa Pura II, Wandi Anhar menyalami para lurah.

Pemko Dorong Citilink dan Sriwijaya Buka Rute Baru TANJUNGPINANG - Pemerintah Kota (Pemko) mendorong dua maskapai yakni Citilink Air dan Sriwijaya Air, untuk membuka rute baru. Mulai rute Tanjungpinang-Surabaya, Tanjungpinang-Padang dan Tanjungpinang-Medan. ”Sekarang tiga maskapai itu, Garuda Indonesia, Sriwijaya dan Lion Air, membuka rute Tanjungpinang-Jakarta. Kita dorong Sriwijaya dan Citilink buka juga rute baru,” kata Lis Darmansyah, usai meresmikan gedung serbaguna, yang dibangun melalui CSR PT Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Rabu (18/1).

Rute baru nanti, baik dari Tanjungpinang-Surabaya, Tanjungpinang-Padang dan Tanjungpinang- Medan, untuk memancing penumpang, tak masalah tiga kali seminggu atau satu minggu sekali.

Tak ada masalah. ”Saya lihat, warga Tanjungpinang yang ke Surabaya, cukup banyak. Kenapa peluang itu tidak dirintis oleh maska-

pai,” tegasnya.

Kata dia, bila ada maskapai langsung Tanjungpinang ke Medan, Padang dan Surabaya, market pasarannya, bukan hanya warga Tanjungpinang. Tapi, warga Bintan bahkan Lingga, Karimun termasuk Batam, Anambas dan Natuna. ”Citilink janji akan buka rute baru dari Tanjungpinang.

Sekarang ini Citilink buka rute internasional dari Tanjungpinang-Tiongkok,” tegasnya.

General Manager (GM) Bandara Raja Haji Fisabilllah Tanjungpinang, Yogi Prastyo

Suwandi, melihat peluang maskapai untuk buka rute dari Tanjungpinang, masih terbuka lebar. ”Para maskapai sedang melakukan survei. Rute mana saya yang dianggap mereka potensial, untuk buka rute baru,” tegasnya. Mereka, masih melihat kondisi hunian penumpang dari Tanjungpinang atau dari daerah lainnya ke Tanjungpinang. ”Kita tunggu respon dari para maskapai.

Apa yang diusulkan Pak Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah, adalah hal positif,” tegasnya. (bas)

LAYOUT: AMRI

TANJUNGPINANG POS

10

Koran Nasional dari Kepri

KAMIS 19 JANUARI 2017

Belum Ada Tanda-tanda Kepri Punya Wagub ANDRI DS, Tanjungpinang

F-IST/HUMAS PEMPROV KEPRI

HAJI: H Nurdin Basirun didampingi H Rudi, saat melepas jemaah haji asal Kepri tahun lalu di Asrama Haji Batamcentre, Batam.

Pemerintah Ingin Presidential Threshold Naik Tjahjo Kumolo

JAKARTA- Pemerintah siap menampung setiap usulan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Termasuk keinginan sejumlah pihak yang menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) maupun ambang batas parpol mengusulkan pasangan calon presiden (presidential threshold), nol persen. ”Itu kan usulan, kami sebagai pemerintah menampung usulan itu. Dan membahasnya bersama di panitia kerja (Panja) DPR,” ujar Menteri Dalam Negeri (Menda-

gri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (17/1).

Menurut Tjahjo, pemerintah siap menampung setiap usulan, karena merupakan bagian dari tugas pelayanan yang ada. Di antaranya menyerap aspirasi masyarakat, untuk kepentingan penyempurnaan aturan. Sehingga aturan pelaksanaan pemilu nantinya menjadi lebih baik. ”Jadi yang penting menyerap aspirasi masyarakat dan parpol. Karena pemilu itu domainnya partai untuk memilih presiden dan anggota DPR, ya saya

kira akan kami dengar,” ucap Tjahjo.

Meski siap menampung aspirasi, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengakui pemerintah menginginkan parliamentary treshold naik dari yang saat ini 3,5 persen. Bukan justru malah mundur, dengan menghapus PT. ”Kalau bisa setiap lima tahun meningkat. Malah ada partai yang berani 7 persen dan 10 persen. Tapi juga parpol yang siap nol. Itu kan aspirasi,” tutur Tjahjo. (jpnn)

LAMANYA partai koalisi SaniNurdin (Sanur), menentukan dua nama calon Wakil Gubernur Kepri, mulai dikecam ketua tim sukses Sanur.

Ketua tim sukses Sanur Ahars Sulaiman, heran belum ada tanda-tanda, kalau Kepri memiliki wakil Gubernur Kepri dalam waktu dekat ini.

Karena, masing-masing partai politik (parpol) pemenang Sanur belum memutuskan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) Provinsi Kepri yang sama. Karena parpol pengusung Sanur belum dapat surat rekomendasi secara resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta. ”Saya juga heran, kenapa parpol pengusung belum juga memutuskan dua nama. Utamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, sampai saat ini saja, parpol pengusung Sanur belum dapat surat rekomendasi dari DPP dengan dua nama cawagub yang sama. ”Kalau tidak ada, dari mana dasar hukumnya,” kata Ahars kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (18/1).

Kalau di daerah, lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, boleh memutuskan apapun tidak bisa secara legal. Karena di daerah tidak dapat surat rekomendasi dari DPP. ”Belum ada perubahan. Parpol pengusung Sanur jangan hanya wacana saja.

Kalau berani kongkritkan, dari lima menjadi dua nama cawagub,” terang dia.

Karena sampai sekarang, tegas dia lagi, parpol pengusung Sanur belum berani untuk mengkongkritkan, dari lima nama menjadi dua

nama cawagub Provinsi Kepri.

Hanya saja, parpol pengusung Sanur baru menyebutkan sudah ada keputusan dua nama cawagub.

Tapi, buktinya tidak ada. Hanya omongan saja. Sehingga menjadi wacana yang tidak jelas. ”Pak Gubernur (Nurdin, red) tidak hanya modal bicara. Beliau (Gubernur Sanur, red) harus ada hitam putih dari parpol pengusung Sanur. Gitu dong,” ujarnya.

Jadi, kalau berani parpol pengusung Sanur mulai bersatu, sehingga bisa memutuskan dari lima menjadi dua nama cawagub Provinsi Kepri. Supaya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun tak selalu disalahkan.

Padahal, ini bukan kewenangan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Semua ini adalah kewenangan parpol pengusung Sanur. Gubernur Kepri Nurdin Basirun hanya menerima mengusulkan dua nama cawagub yang sama dari parpol pengusung Sanur. ”Kita juga tunggu nama-nama cawagub dari DPP. Parpol pengusung Sanur jangan hanya ngomong saja di media. Tidak benar itu,” tegasnya.

Yang benar itu, katanya lagi, ada hitam putih dari parpol pengusung Sanur yang diberikan ke Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Intinya, masing-masing parpol pengusung Sanur sudah memiliki dua nama cawagub yang sama.

Untuk itu, dia sarankan, lima parpol pengusung Sanur untuk duduk satu meja. Sehingga bisa memutuskan dua nama cawagub yang sama. Supaya dua nama cawagub yang sama bisa langsung diajukan parpol pengusung Sanur ke Gubernur Kepri Nurdin Basirun. ”Jangan haya mimpi saja.

Itu mimpi,” tegasnya. ***

Tolak Penjualan Aset BUMN Secara Bebas, DPR Panggil Menkeu JAKARTA - Komisi VI DPR RI mengkritisi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) soal Tata Cara Penyertaan dan penatausahaan Modal Negara pada BUMN. Â Pada PP Nomor 72 Tahun 2016 ini, dalam pasal Pasal 2A Â menyebut negara bisa melepaskan kepemilikannya di sebuah perusahaan tanpa melalui DPR. Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal menegaskan bahwa seluruh fraksi menolak PP tersebut. ”Kami kemarin dalam rapat intern komisi, seluruh fraksi menolak,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).

Terkait dengan itu, komisi

VI DPR melayangkan panggilan terhadap Menteri BUMN yang sementara ini diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani guna membahas peraturan itu. ”Kita sudah undang  menteri BUMN/Menkeu  Rabu besok  untuk minta penjelasan. Kita juga akan sampaikan sikap DPR terkait soal itu,” tegas Hekal.

Dia menjelaskan, banyak argumentasi yang akan disampaikan para anggota nantinya terhadap penolakan itu. Salah satu yang paling utama di dalam UU Perbendaharaan Negara yang menyebutkan melepas barang milik negara di atas Rp 100 miliar, perlu izin

DPR. Sementara, definisi barang milik negara yakni segala sesuatu yang dibeli melalui mekanisme APBN. Termasuk juga dengan saham-saham BUMN. Karenanya, pasal 2 itu dianggap melanggar undang-undang. ”Menurut kami berpotensi melanggar undang-undang.

Nggak bisa aset BUMN diperjualbelikan secara bebas,” tegas dia. ”Kami menentang karena dulu semua ini dihasilkan berdasar persetujuan DPR dalam bentuk PMN terhadap BUMN, pada saat melepasnya kok diemdiem,” ujarnya lebih lanjut.

Selain itu kata Hekal, dalam BUMN banyak aset-aset strategis. Jikalau dilepas tanpa pengawasan DPR, timbul peluang adanya permainan. ”Apalagi

kalau aset strategis yang dilepas itu merugikan seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik BUMN ini,” sebut politikus Partai Gerindra itu. (net)

LOWONGAN KERJA

KEHILANGAN

Dibutuhkan Segera 2 Tenaga Gudang/Umum

Telah hilang sebuah dompet berwarna kuning air, berisi :

syarat : Pria maks. 35 tahun Pendidikan min. SMU Kendaraan sendiri Jujur dan rajin Lamaran SMS 081991650305

v 2 Kartu identitas a/n Petrisia

Zahara dan Ahmad Sudira

v ATM Mandiri, BCA, Muamalat v Dan sejumlah uang tunai

Dan bagi yang menemukan, segera hubungi 082170039990 (Zaza) 081270313859 (Ema) Bagi yang menemukannya akan di berikan imbalan

LOWONGAN KERJA Kami dari PT. WIDYACIPTA FORTUNA Developer membutuhkan

ACCOUNTING

Persyaratan : v Pria/ wanita v Pendidikan minimal D3 atau S1 v Berpengalaman di bidangnyaMemiliki SIM C Lamaran ditujukan Jl. Baru Dompak Perum. Pinang Raya Blok.A No 1 Cp. 0812 7524 2888

DIBUTUHKAN Perusahaan pengembangan kesehatan & ekspedisi yang berpusat di Surabaya, membuka c a b a n g d i Ta n j u n g p i n a n g , m e m b u t u h k a n Karyawan & Karyawati untuk menempati posisi : Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Wakil Kepala Cabang Supervisor Customer Service Operator Administrasi Gudang SPG Marketing

: : : : : : : :

5 orang 10 orang 15 orang 20 orang 20 orang 25 orang 30 orang 20 orang

Syarat : 1. Fotocopy Ijazah (terakhir) SMA/ SMK, D3 atau S1 (1 lembar) 2. Fotocopy KTP (1 lembar) 3. Pas Photo (1 lembar) ANTARKAN SURAT LAMARAN KERJA ANDA LANGSUNG KE :

PT. MANDIRI CIPTA HARMONI (Macho Group) Jl. Wiratno - Komp. Ruko Ramayana, Blok B No.19 - Tanjungpinang, HP : 0856 6826 6263 (HRD)

...untuk kredit Anda

PELUANG KARIR

Kami salah satu Perusahaan Pembiayaan (Multi nance) sepeda motor dan mobil yang terbesar dan terbaik dengan total 200 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia membutuhkan tenagatenaga profesional SEGERA untuk penempatan di Cabang Tanjungpinang dan Bess Power Kijang untuk mengisi posisi :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Head Kios (HK) Head Marketing (HM) Head Collection (HC) Head Operation (HO) Credyt Analyst (CA) Administrasi (ADM) Collector (UBA)

Penempatan untuk wilayah : Tanjungpinang dan Kijang Persyaratan : 1. Pria / Wanita (4,5,6,9), Pria (1,2,3,7-13) 2. Usia maks. 35 tahun (1,2,3,7-14), maks. 28 tahun (4,5,6) 3. Pendidikan min. S1 (1-6), D-3 (6), SMU (7-14) 4. IPK min. 2,75 (1-6) skala 4 5. Fresh Graduate (5,6) atau berpengalaman kerja 1-2 tahun sesuai bidangnya (1-12) 6. Memiliki SIM C dan kendaraan sendiri (1-3, 7-13) 7. Mampu mengoperasikan Komputer dengan baik (1-6) 8. Memiliki motivasi kerja yang tinggi, jujur dan bertanggungjawab (1-14) 9. Bersedia bertempat tinggal di kantor (13,14)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Surveyor Motor (AO UBA) Surveyor Mobil (AO UCA) Account Of cer Motor (AO UBA) Account Of cer Mobil (AO UCA) Remedial (REM) Security (Security) Of ce Boy (OB)

Kirim surat lamaran, CV, FC KTP, beserta foto terbaru ukuran 4x6 dan no. telp yang bisa dihubungi paling lambat 2 minggu setelah iklan ini dimuat. Lamaran dapat dikirmkan ke alamat :

HRD PT. BESS FINANCE CABANG TANJUNGPINANG Jl. D.I. PANJAITAN KM. 6 No. 2 (DEPAN HOTEL PELANGI) TELP. 0771-8080272 / 081261003277 “Harap cantumkan kode jabatan di sudut kiri atas amplop”

D-1St Female Station in Bintan Island Indonesia

Jl. Yos Sudarso No.63 Lantai 2-4 Batu Hitam, Tanjungpinang Telp. 0771 - 318 637. Fax. 0771 - 319 489 Email : radioonine@gmail.com

Marketing : 0812 7099 8897 (Fira Rewadi) 0852 6453 3303 (Andy)

REDAKTUR: ABAS

LAYOUT: AMRI

KEPRI SOCIETY

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS 19 JANUARI 2017

11

VICE PRESIDENT OF CSR PT ANGKASA PURA II, WANDI ANHAR (KANAN) MENYERAHKAN REFPLIKA KUNCI KEPADA H LIS DARMANSYAH.

PT Angkasa Pura II Salurkan Bantuan Bina Lingkungan WALI Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah bersama Vice President of CSR PT Angkasa Pura II, Wandi Anhar meresmikan gedung serbaguna Anugerah Kecana Pura di Jalan Srikaton Kampung Purwodasi Gang Sinoman RT 02/RW07 Kelurahan Tanjungpinang Timur, Rabu (18/1).

Hadir juga General Manager (GM) PT Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpi-

nang, Yogi Prastyo Suwandi.

Pemko Tanjungpinang juga me nerima lima unit motor pengangkut sampah dari PT Angkasa Pura II Tanjungpinang. Dalam waktu dekat ini, juga Pemko akan menerima satu mobil Perpustakaan dan satu mobil Puskesmas keliling.

Wandi Anhar mengatakan, tahun lalu, melalui unit Corporate Social Responsibility (SCR) memberikan bantuan pembanguan ge-

dung dan pengadaan motor pengangkut sampah.

Di antaranya, gedung serbaguna diberi nama Anugerah Kecana Pura di Jalan Srikaton Kampung Purwodasi Gang Sinoman RT 02/ RW07 Kelurahan Tanjungpinang Timur.

Kedua, pembangunan balai warga Kerapatan Bilal Abu di komplek Taman Harapan Indah IV RT 03 RW 02 Kelurahan Air Raja.

Ketiga, pembangunan Gedung Posyandu ‘Syapkalloh’ di Jalan Sei Carang Kampung Sei Carang RT 03 RW 05 Kelurahan Air Raja. Serta bantuan lima motor pengangkut sampah di lima kelurahan di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Bantuan yang diberikan senilai Rp 1.086.370.000. *** Narasi dan Foto: Abas

Vice President of CSR PT Angkasa Pura II, Wandi Anhar (kiri) bersama H Lis Darmansyah, menunjutkan serah terima aset bangunan.

H Lis Darmansyah di bersama Wandi Anhar dan Yogi, saat meresmikan Gedung Serbaguna Anugerah Kencana Pura di Jalan Srikato.

H Lis Darmansyah, Wandi Anhar menandatangani serah terima bantuan motor sampah dan tiga bangunan fisik.

H Lis Darmansyah, Wandi Andar dan Yogi, saat meninjau Gedung Serbaguna Anugerah Kencana Pura di Jalan Srikato.

Vice President of CSR PT Angkasa Pura II, Wandi Anhar, menyerahkan kunci motor angkut sampah ke lurah.

Dari kiri, Hamalis, Surjadi, Robert Pasaribu, Kepala OPD dan Staf Ahli yang hadir.

GM PT Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Yogi saat menyalami para lurah, usai menerima kunci kendaraan sampah secara simbolis.

Vice President of CSR PT Angkasa Pura II Wandi Anhar mengambil sekapur sirih.

GM PT Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilllah, Yogy Prastyo Suwandi mengambil sekapur sirih.

Ketua PKK Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni menyerahkan secara simbolis kunci kendaraan motor sampah kepada salah satu lurah.

Ketua PKK Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni, Doris, Alisyam, Adnan.

H Lis Darmansyah saat mengambil sekapur sirih didampingi Yogi Prastyo Suwandi dan Wandi Anhar.

H Lis Darmansyah naik motor sampah bantuan dari PT Angkasara Pura II Tanjungpinang.

Foto bersama usai menyerahkan kunci kendaraan motor pengangkut sampah.

REDAKTUR: DESI LIZA PURBA

H Lis Darmansyah, Wandi Anhar, Yogi, Kepala OPD, tokoh masyarakat saat berfoto bersama.

LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

12

KAMIS 19 JANUARI 2017

PGRI Perjuangkan TPG dan Gaji Dibayar Bersamaan DESI LIZA PURBA, Tanjungpinang KETUA Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kepri, HZ Dadang AG menuturkan, masih memperjuangkan sistem pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) agar melekat atau tidak terpisah dengan gaji pokok.

Dengan penyatuan sistem pembayaran TPG dengan gaji, dinilai akan mempersingkat birokrasi serta tidak membuat para guru kerja berulang. Selama ini, untuk mengambil tunjangan profesi per tiga bulan bahkan ada berkas yang harus disiapkan setiap enam bulan. ”Ini memang perjuangan secara nasional dan harus sampai ke DPR RI. Ini sedangkan diusahakan Ketua PGRI pusat dan tim. Mudahmudahan ini dapat terealisasi sehingga tidak ada birokrasi yang ribet lagi,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (17/

1) lalu.

Dituturkannya, guru kini sudah diakui sebagai profesi, maka harusnya pembayaran TPG melekat pada gaji. ”Contohnya aja profesi dokter, tunjangan dan gaji melekat. Ini sangat menguntungkan. Jadi harusnya guru juga demikian,” tambah Dadang yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang.

Dia menuturkan, pihaknya menilai aturan terkait TPG selama ini terlalu rumit dan berbelit-belit sehingga seringkali malah merugikan bagi guru.

Padahal, untuk menjadi guru sekarang sudah hampir sama dengan dokter. Bukan hanya harus lulus S1 bidang pendidikan atau keguruan melainkan harus mengabdi selama setahun di bawah binaan guru senior.

Dicontohkannya, setelah seseorang lulus tes PNS profesi guru, maka tidak langsung

dianggap guru profesional karena harus ikut bimbingan guru senior. Berbeda dengan dulu, setelah lulus maka langsung mengajar tanpa ada bimbingan dari guru senior.

Dengan adanya aturan tersebut, sudah sangat wajar jika tunjangan diberikan bersamaan dengan gaji pokok.

Perubahan cara penerimaan guru tersebut sudah berlaku 2107 ini. Sehingga jika ada penerimaan CPNS, sistem itulah yang diterpakan.

Jumlah Guru Kurang Jumlah guru di Tanjungpinang kurang sekitar 12 orang. Hal itu dikarenakan ada sekitar 38 guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) Provinsi yang di tugaskan di lingkungan Pemko Tanjungpinang mulai Januari 2017 ditarik bekerja di lingkungan Pemprov. Ada 27 guru tersebar tingkat SMP dan 11 di SD. Selain itu ada sekitar 43 guru tingkat SD dan SMP yang pensiun

di 2017 ini. Dengan demikian, Pemko kekurangan sekitar 81 guru.

Solusi untuk memenuhi kekurangan guru tersebut. maka Pemko mulai Januari 2017 Pemko ini juga menarik sekitar 69 guru PTT Pemko di tingkat SMA sederajat. Diminta mengajar di SD dan SMP di lingkungan Pemko Tanjungpinang. Meski demikian masih tetap ada kekurangan, sambil berjalan Disdik akan memberdayakan jumlah guru yang ada dulu, sambil menunggu penerimaan CPNS dari pusat. Bila guru bidang tertentu masih kurang dan sangat dibutuhkan, maka Disdik akan mengambil kebijakan dengan melakukan rekrutmen PTT. ”Kita akan upayakan ada solusi nantinya. Apakah masih memperdayakan guru yang ada atau nanti melakukan penerimaan untuk guru mata pelajaran tertentu. Lihat kebutuhan nantinya,” paparnya. ***

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

CERIA : Sejumlah guru di Kepri nampak ceria saat menghadiri acara PGRI belum lama ini di Tanjungpinang.

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

BERBINCANG: Siswa SMPN 10 Tanjungpinang berbincang di lapangan sekolah saat jam istirahat.

Orangtua Keluhkan Pembayaran Uang Terobosan TANJUNGPINANG Pungutan uang terobosan yang diterapkan di SMPN 10 Tanjungpinang membuat sebagian orang tua siswa keberatan. Jumlahnya juga cukup tinggi yakni tiap siswa mesti membayar iuran sebesar Rp 720 ribu.

Sebelumnya, memang para orangtua kelas IX di SMPN 10 Tanjungpinang diundang rapat membahas hal ini. Dalam rapat disepakati biaya itu. ”Kan tak mungkin saya sendiri saja yang tidak setuju, ya terpaksalah kita ikuti. Namun, saya yakin banyak orang tua sama seperti saya keberatan tapi terpaksa dari para anaknya nanti dipersulit,” ujar salah satu orang tua siswa kepada Tanjungpinang Pos, belum lama ini.

Hanya saja ia enggan melapor ke sekolah untuk menyatakan diri sebagai keluarga yang tidak mampu. Pasalnya, sesuai pengalamannya selama ini, meski melapor tidak ada respon.

Bahkan, ia sudah pernah sampai melapor ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang dari keluarganya tidak mampu, tetapi tidak ada juga hasilnya. Jadi sekarang apapun kebijakan sekolah ia terpaksa ikut saja. ”Untuk uang terobosan anak saya itu pelunasannya dalam waktu 4 bulan terakhir ini,” ucapnya.

Kepala SMPN 10 Tanjungpinang, Endang Susilowati mengatakan, jika ada orangtua atau wali murid yang keberatan dan merasa tidak mampu pihak sekolah akan memberikan keringanan.

Menurutnya, ini tidak menjadi masalah asal dibicarakan secara bersama.

Tidak ada persoalan yang tak dapat diselesaikan, asal dikomunikasikan. ”Pihak sekolah dan orangtua murid telah melakukan MoU. Disepakati bersama setujuh dan tidak ada masalah kemarin,” ujar Endang, Rabu (18/1) di Kantornya.

Ia memaparkan jumlah uang terobosan dipergunakan selama 6 bulan mengajar siswa. Terkait pembayaran dapat dilaksanakan selama 4 bulan.

Jumlah siswa kelas IX sebanyak 184 siswa. Uang terobosan diperuntukkan membiayai pas poto, membeli map, uang perpisahan, uang tambahan pembelajaran siang hari, biaya fotokopi pengadaan soal, pembelian bahan pembelajaran kelas IX. ”Sehingga setelah lulus tidak ada lagi biaya,” jelasnya.

Terkait pembayaran, sesuai kesepakatan dapat dicicil. Jadi tidak harus langsung diselesaikan.

Sesuai kemampuan dari masing-masing orangtua.

Terkait hal ini, pihak sekolah sudah ada laporan ke Disdik Kota Tanjungpinang. Serta diberikan wewenang memutuskan asalkan ada kesepakatan dari wali murid. ”Jadi intinya, tambahan biaya ini sudah disepakati bersama. Komite sekolah yang memimpin rapat tersebut,” tegasnya.

Ia mengimbau, seluruh orang tua murid, apapun yang kebijakan sekolah jika kira-kira ada yang keberatan dan tidak mampu untuk mendatangi pihak sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG mengatakan, kalau sudah kesepakatan orang tua bersama pihak sekolah, tidak ada masalah lagi.

Ia menjelaskan, kalau ada orang tua yang tidak mampu mesti melapor ke pihak sekolah.

Dalam hal ini, pihak sekolah wajib mengakomodir agar anak tersebut tetap ikut program terobosan tersebut. ”Tujuan kita mendidik, siapapun itu apakah dari keluarga kaya maupun miskin. Jadi pihak sekolah dipastikan memberikan pendidikan tambahan meski orangtuanya melapor tidak mampu membayar,” tutupnya. (dlp)

IKLAN

REDAKTUR: DESI LIZA PURBA

LAYOUT: AMRI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS 19 JANUARI 2017

KAMPUS

13

F-ISTIMEWA/UMRAH

KULIAH UMUM: Suasana kuliah umum mahasiswa mahasiswa umrah saat menghadirkan narasumber yang berpengalaman di bidangnya.

Fekon UMRAH Akan Buka S2 Akuntansi ADLY BARA, Tanjungpinang AWALNYA, saat berdirinya kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) pada 2007 lalu, dan Fakultas Ekonomi, hanya ada program studi (Prodi) Ekonomi Akuntansi dengan jenjang pendidikan S1. Kini, prodi akuntansi sedang dalam persiapan untuk jenjang S2, dengan menyiapkan tenaga pengajar dari universitas ternama

yang ada.

Dekan Fakultas Ekonomi UMRAH Drs H Muhammad Idris DM MM menyampaikan, saat berdirinya UMRAH, Fakultas Ekonomi telah ada. Namun, saat itu masih hanya prodi akuntansi, dan saat ini untuk prodi ekonomi manajemen dengan jenjang S1 baru berjalan kurang lebih 3 tahun. Sedangkan, untuk lulusan akuntansi, sampai saat ini telah bekerja di beberapa perusa-

haan yang tersebar di Kepri. ”Untuk menjadikan lulusan yang siap kerja dan memiliki pengalaman selama kuliah, kami juga bekerjsama dengan pihak universitas lainnya, serta pihak swasta yakni bank. UMRAH terus menyelenggarakan berbagai kegiatan, terutama untuk prodi akuntansi yang kini sedang membuka jenjang S2,” ujar Muhammad Idris, Rabu (18/1).

Untuk menyiapkan tenaga

pengajar yang memenuhi syarat, lanjut M Idris, pihaknya melakukan upaya kerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta. Selain itu, upaya lainnya juga menawarkan kerjasama kepada pihak Universitas Indonesia (UI) untuk mendukung dalam mengembangkan prodi akuntansi menjadi jenjang S2. ”Untuk sementara, hanya dua universitas itu yang ada.

Itu sebagai pendukung pengajara untuk akuntansi S2 nantinya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan jika ada universitas lain, yang bisa menjadi rujukan sebagai tenaga pengajar,” jelas M Idris.

Sedangkan, untuk kerjasama dengan pihak bank, lanjut M Idris, Fakultas Ekonomi telah lama bekerjasama dengan pihak Bank Indonesia (BI). Kerjasama tersebut, tentunya sebagai bentuk menggelar kegiatan

yang bersifat mendudukung perkuliahan bagi Fakultas Ekonomi. Baik itu untuk kegiatan prodi akuntansi, maupun prodi ekonomi manajemen yang masih baru. ”Penting menggelar kegiatan yang bersifat mendukung perkuliahan, dan mahasiswa akan mendapat manfaat berupa pengalaman pengetahuan dari sumbersumber yang berpengalaman seperti pihak BI. Sehingga ada beberapa kegiatan semi-

nar, dan kuliah umum untuk tambahan,” ungkapnya.

Pada 2017 ini, UMRAH akan melaksanakan dua kali wisuda mahasiswa yakni pada bulan Maret dan Oktober. Untuk Fakultas Ekonomi, pada tahun ini akan meluluskan sekitar 90 mahasiswa prodi akuntansi. Lainnya adalah, mahasiswa Fakultas Ekonomi juga memiliki perpustakaan untuk membaca buku-buku ekonomi, yang menunjang kuliah. ***

Perkenalkan UMKM ke Nelayan

MENJARING:Nelayan Kampung Madong, Kecamatan Kota Tanjungpinang saat mengangkat jaring ikan di pagi hari.

DKP Bintan Butuh Hasil Penelitian FIKP UMRAH BINTAN - Hasil sejumlah penelitian mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) sangat membantu kebijakan dalam suatu program kerja.

Ini diharapkan jadi acuan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk menyosialisasikan ke nelayan maupun kelompok petani budidaya ikan.

Tujuannya, agar hasil budidaya ikan yang dilakukan oleh lebih maksimal Sekretaris DKP Pemkab Bintan Fachrimsyah mengatakan pihaknya senantiasa memfasilitasi kegiatan mahasiswa di bidang kelautan dan perikanan. Fachrim menyebutkan, selama ini mahasiswa dari FIKP UMRAH melakukan penelitian untuk beberapa sektor. Baik itu peri REDAKTUR: ADLY BARA

kanan tangkap, budidaya ikan serta analisis bantuan nelayan. ”Kita mengeluarkan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan sebagai program kerja kita. UMRAH juga setiap tahunnya datang dan mengirimi surat untuk melakukan penelitian. Dari hasil penelitian tersebut, tentunya data yang diperoleh sangat bermanfaat bagi kami,” ujar Fachrim, Rabu (18/1).

Setiap tahunnya, lanjut Fachrim, DKP Bintan terus menjalankan program kerja dalam upaya meningkatkan perikanan tangkap. Diantaranya dengan memberikan bantuan kapal dan alat tangkap, serta penyebaran benih ikan untuk di budidaya oleh kelompok masyarakat.

Tujuannya adalah, untuk mengajarkan nelayan maupun kelompok budidaya ikan bisa mengolahnya serta menysejahterakan perekonomian. ”Belum lama ini ada dosen Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, ingin melakukan penelitian tentang pencurian ikan (Illegal Fishing). Namun, karena itu bukan ranah kami, maka kami memberikan arahan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP),” ungkapnya.

Fachrim juga menambahkan, sejumlah kegiatan penelitian akademisi tentunya mendukung pengembangan di sektor kelautan dan perikanan. Namun, berharap ha-

sil penelitian tersebut juga dilaporkan kepada pihaknya.

Sehingga hasil penelitian tersebut, kata Fachrim, akan menjadi acuan untuk pengembangan di lapangan. ”Bahkan, setiap tahun melakukan penelitian dan kita fasilitasi mahasiswa yang meneliti. Tetapi, kami belum mendapatkan rekap hasilnya, dan berharap itu juga diberikan kepada kami sebagai bahan pengembangan,” jelasnya.

Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Dr. Agung Dhamar Syakti SPi DEA mengatakan FIKP UMRAH memiliki konsep, ke depannya agar seluruh data tentang kelautan Kepri ada di FIKP. Bekerjasama dengan pihak pemerintah, mengenai pro-

F-ADLY BARA/TANJUNGPINANG POS

gram kerja yang berhubungan dengan biota laut. ”Kawasan Kepri sendiri yang kaya akan biota lautnya. Ini adalah aset untuk perkembangan sektor perikanan, ekosistem terumbu karang, kawasan hutan mangrove, padang lamun dan ekosistem rumput laut dengan potensi yang cukup besar,” ujar Agung.

Karena kaya akan biota laut, lanjut Agung, Kepri harus mampu mengolah sumber daya kelautan dengan baik serta terarah. Untuk itu, FIKP menitikberatkan kepada mahasiswa FIKP untuk mampu mengolahnya di masa depan. Sehinggga sektor kelautan Kepri menjadi maju, dan mendukung sektor perekonomian serta maritim. (abh)

BINTAN - Karena berada di daerah maritim yang kaya akan hasil laut, mahasiswa mendorong membuat masyarakat yang di pesisir lebih kreatif dalam bekerja sebagai nelayan. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan hasil tangkapan. Selain itu nelayan juga diminta untuk membuat usaha kecil yang bermanfaat sebagai penunjang ekonomi sehari-hari mereka. Dengan memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), nelayan akan memiliki jiwa berwirausaha. menurut Syarifah Maiza Ekaputri, mahasiswa STIE Pembangunan, tidak semua nelayan, paham cara mengolah hasil tangkapan berupa ikan laut menjadi produk yang bernilai ekonomis dengan kemasan menarik. Untuk itu, peran mahasiswa seperti pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) sangat membantu mengarahkan nelayan agar mengenal

serta belajar mengembangan UMKM. ”Belum banyak nelayan yang mampu mengembangkan mengolah hasil tangkapan.

Padahal, hasil tangkapan bisa juga diolah menjadi makanan khas yang lebih mahal kalau dijual,” sebut Maiza.

Sebagai mahasiswa ekonomi manajemen, lanjut Maiza, pihaknya harus berperan dan memajukan masyarakat pesisir yang sehari-hari sebagai nelayan. Oleh karena itu, Maiza bersama rekan-rekannya saat KKN pada 2015 lalu di Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan mengajarkan cara-cara kratif mengolah hasil tangkapan nelayan. Kami membantu nelayan mengolah ikan menjadi kerupuk dan cara membuat kemasannya. ”Selama KKN kita beri nelayan pengetahuan tentang peluang UMKM untuk mengolah hasil ikan, serta cara memasarkan,” katanya. (abh)

F-ADLY BARA HANANI/TANJUNGPINANG POS

PASAR IKAN: Hasil ikan tangkapan yang dijual pedagang pasar ikan, di Kijang, Kecamatan Bintan Timur.

LAYOUT: AMRI

KEPRI SOCIETY

14

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS 19 JANUARI 2017

Syukuran 4 Tahun Kepemimpinan H Lis Darmansyah - H Syahrul

H LIS DARMANSYAH, H SYAHRUL DAN RIONO, BERSAMA SAAT MEMOTONG KUE ULANG TAHUN, SAAT MERAYAKAN ULANG TAHUN KEPEMIMPINAN LIS-SYAHRUL SELAMA EMPAT TAHUN. H LIS DARMANSYAH.

H Syahrul bersalaman dengan anak yatim di sela-sela syukuran.

H SYAHRUL

DALAM kurun waktu empat tahun sejak di lantik pada 16 Januari 2016 lalu, pasangan Lis Darmansyah dan Syahrul telah banyak mengukir prestasi yang dipersembahkan untuk masyarakat dan daerah ini.

Sebagai ungkapan rasa syukur kepemimpinan Lis Syahrul, menggelar acara doa syukuran di Gedung PKK Tanjungpinang, Senggarang, Senin (16/1) malam.

Lis Darmansyah, mengatakan selama 1.460 hari, 160 minggu, telah banyak

lika liku yang mereka hadapi demi membangun Kota Tanjungpinang.

Berbagai kritikan, saran serta masukkan terus mereka terima sebagai motivasi agar lebih berupaya dalam membangun kota ini.

Lis-Syahrul menyadari, selama kepemimpinan, masih banyak kekurangan untuk memenuhi harapan masyarakat.

Tetapi dengan komitmen dari seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjungpinang,

akan terus bekerja agar dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dengan dukungan masyarakat dan ide-ide kreatif dari jajarannya, mereka bisa bersama-sama menyongsong Tanjungpinang yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

Saat syukuran, mengundang anak yatim, para tokoh masyarakat.

Foto: Humas Pemko Tanjungpinang Narasi: Abas

H Lis Darmansyah mencium salah satu anak yatim, saat syukuran kepemimpinanya 4 tahun.

H Lis Darmansyah, (kiri) H Syahrul (kanan) dan Riono (tengah)

H Lis Darmansyah, H Syahrul dan istrinya berpose saat syukuran empat tahun kepemimpinan Lis-Syahrul.

H Lis Darmansyah membubuhkan tanda tangan di atas kertas tentang Kota Tanjungpinang.

H Lis Darmansyah dan H Syahrul bersama istrinya.

H Lis Darmansyah berfoto bersama warga.

Sekdako Tanjungpinang, Riono membubuhkan tanda tangan tentang Kota Tanjungpinang.

H Lis Darmansyah, H Syahrul berfoto bersama istri dan para pengurus KNPI Tanjungpinang.

Ekpresi kegembiraan H Lis Darmansyah, H Syahrul, Riono dan istrinya.

H Lis Darmansyah, H Syahrul dan para tokoh masyarakat berfoto bersama. „ REDAKTUR: DESI LIZA PURBA

„ LAYOUT: AMRI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

15

KAMIS 19 JANUARI 2017

Lis Minta Pihak Bandara Perhatikan Kampung Mekar Sari ABAS, Tanjungpinang PROYEK lanjutan pembangunan Bandara Raja Haji Fisabilillah, yang menelan anggaran Rp 90 miliar ternyata menimbulkan dampak lain bagi warga RT 03/RW 08 Kampung Mekar Sari, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang.

Dihadapan Vice President of CSR PT Angkasa Pura II, Wandi Anhar dan General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilllah, Yogi Prastyo Suwandi, Lis minta kepada manageman Bandara Raja Haji Fisabillah Tanjungpinang, bisa menjaga, lahan yang dijadikan proyek lanjutan pembangunan bandara, tanahnya jangan sampai longsor dan abrasi. ”Kasihan warga kita, kalau hujan rumahya pasti lautan lumpur. Sekarang belum kena lumpur karena belum hujan

Kita dukung pembangunan.Kita juga minta, pihak bandara, bagaimana cara mencari solusinya.

H LIS DARMANSYAH deras,” kata Lis Darmansyah, usai meresmikan gedung serbaguna yang dibangun melalui dana SCR Bandara Raja Haji Fisabilillah di Batu 10, Tanjungpinang, Rabu (18/1).

Kata Lis, dalam membangun suatau daerah, pasti ada positif dan negatifnya. Bila positifnya lebih besar, maka bangunan itu diangkat berhasil. Tapi, bila bangunan itu

negatifnya banyak, maka bangunan itu dianggap tidak berhasil. ”Kita dukung pembangunan. Kita juga minta, pihak bandara, bagaimana cara mencari solusinya,” tegasnya.

Sejak awal pembangunan terminal baru bandara, sebanyak 500 warga kampung tersebut selalu kebanjiran jika turun hujan.

Mereka berharap agar pemerintah dan pihak bandara segera memberikan solusi atas banjir yang melanda kampung mereka.

General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilllah, Yogi Prastyo Suwandi, saat dikonfermasi hal itu, langsung direspon. Ia dan timnya akan turun langsung ke kawasan perumahan warga yang sering banjir. ”Hari ini (kemarin, red) saya turun ke lapangan. Karena saya baru di sini, ya kami turunlah,” tegasnya. Ia akan mencarikan solusinya, supaya kawasan perumahan warga tidak banjir. ***

F-ABAS/TANJUNGPINANG POS

DISKUSI: H Lis Darmansyah (kiri) berdiskusi dengan Vice President of CSR PT Angkasa Pura II, Wandi Anhar, Rabu (18/1).

Ikan Pelantar Diekspor Nelayan .............................. dari halaman 9 ke Singapura ”Sebelumnya, nelayan disana sudah menerima bantuan KUBE. Per nelayan Rp 2 juta dan satu KUBE ada 10 nelayan. Jadi total per KUBE, Rp 20 juta. Mereka minta ditambah,” kata Haripinto.

Hanya saja menurut Haripinto, untuk sementara ini untuk KUBE, anggarannya masih sama, Rp 2 juta per nelayan. Namun syaratnya nelayan harus membentuk KUBE. Dana KUBE itu sifatnya hibah dan tidak dikembalikan ke pemerintah pusat. ”Memang disana saya bantu perjuangkan dulu agar dapat KUBE. Semoga masih akan dap-

GAYUH, Tanjungpinang PARA nelayan mulai melaut karena angin utara mulai beransungansur hilang. Biasanya, angin kencang disertai ombak besar dilaut membuat para nelayan takut untuk turun ke laut.

Hal ini diungkapkan, Toni, kasir gudang ikan Kimchun, kemarin. ”Para nelayan, mulai melaut lagi. Kelengkapan untuk melaut beberapa hari sudah disiapkan.

Cuaca di laut sudah mulai membaik, dan akan diperkirakan setelah perayaan Imlek nanti musim angin kencang akan berakhir,” kata Toni, kemarin.

Menurutnya, musim utara pada tahun ini tidak separah seperti tahun lalu. Di tahun ini, meskipun musim utara dan angin kencang terjadi, ada beberapa nelayan masih bisa melaut untuk mencari ikan. Namun, tidak dengan tahun yang lalu.

Para nelayan sama sekali tidak bisa turun ke laut. ”Angin kencang pada tahun lalu sangat parah sekali lah,” tukasnya.

Toni mengaku, para nelayan sudah banyak bawa ikan segar

F-GAYUH/TANJUNGPINANG POS

PAKING: Staf penampungan ikan Kimchun, kemas ikan ke dalam fiber untuk dikirim ke Singapura.

ke tempat penampungan mereka. ”Nelayan menjual ikan ke kita. Ikan segar kita masukan ke dalam peti fiber untuk dikirim ke Singapura,” tegasnya.

Setiap hari ikan masuk ke gudang ikan Kimchun meskipun terjadi angin kencang disertai ombak beberapa waktu lalu. Ikan berasal dari daerah pulau di Kepri. ”Saat ini, hanya 10 petif iber berisi ikan segar saja yang akan

dikirim ke Singapura. Kapal ikan berangkat ke Singapura setiap hari,” lanjut dia.

Namun lanjutnya, jika kapal disini tidak berangkat, mereka akan lewat Batam. Karena di Batam ada juga kapal ikan yang berangkat ke Singapura. Tak hanya Batam, lewat Kijang pun bisa. Namun, ongkosnya lebih mahal dari pada melalui pelabuhan Pelantar Anai Tanjungpi-

nang dan Batam. ”Tak pasti berapa banyak ikan masuk ke gudang Kimchun ini.

Terkadang dapat belasan peti fiber berisi ikan tiap harinya. Paling sedikit tiga petilah,” sambungnya. ”Bulan ini agak kurang pendapatan, tapi masih lumayan. Beda dengan daerah Kijang yang sama sekali tidak ada omzet masuk,” tutupnya demikian. ***

jika penilaian tersebut baik, maka yang bersangkutan akan dipertahankan, jika sebaliknya, maka akan dirumahkan. ”Pejabat yang bakal diistirahatkan atau non job, pejabat yang sudah mendapatkan penilaian dari Baperjakat,” tegasnya.

Setelah pejabat Eselon III dan IV dilantik, ia minta pejabat langsung bekerja. Melaksanakan program kerja, yang sudah disusun kepala dinasnya. Dan, saat ini, pi-

haknya sudah mematangkan porgram disetiap SKPD, baik dari tugas pokok dan fungsinya maupun dari segi anggarannya. ”Kita minta pejabat jangan main anggaran,” tegas Lis. Ia juga minta, setelah disosialisasikan, masing-masing SKPD pun diminta untuk segera menuntaskan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disesuaikan dengan Perda OPD tersebut.

Program yang sifatnya ban-

gunan fisik, ia minta setelah dilantik, serah terima jabatan, lansung tancap gas, menyediakan syarat-syarat lelang bangunan fisik.

Dan, ia juga akan turun langsung mengawasi pembangunan, terutama food court di kawasan Melayau Square, tepilaut. ”Jadi, pejabat yang berprestasi, pemerintah tetap akan memberikan penghargaan. Termasuks tafnya,” tegasnya. ***

PT............................................................... dari halaman 9 Dan total pinjaman yang sudah dikeluarkan sampai sejak 2002 sampai tahun 2016, mencapai Rp 7.138.500.000.

Hal ini diungkapkan, Vice President of CSR PT Angkasa Pura II, Wandi Anhar, usai peresmian gedung serbaguna yang dibangun oleh PT Angkasa Pura II Raja Haji Fisabilillah diberinama Anugerah Kecana Pura di Jalan Srikaton Kampung Purwodasi Gang Sinoman RT 02/RW07 Kelurahan Tanjungpinang Timur, Rabu (18/1). ”Kita salurkan CSR tujuannya, untuk membantu pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dalam rangkat meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sebagai wujud kepeduliaan PT Angkasa Pura III terhadap lingkungan sekitarnya,” kata Wandi, kemarin.

Kata dia, di tahun 2016 ini, PT Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabillah Tanjungpinang, telah REDAKTUR: ABAS

dan kualitas. ”Sehingga produk unggulan kita bisa menembus pasar modern. Kalau sudah demikin, pemerintah bisa ikut mempromosikan produk dan mendapat bantuan modal lebih besar,” himbaunya.

Selain itu, warga juga diakui meminta agar pemerintah daerah, dalam hal ini Pemko dan Pemprov, diharap bisa memberikan bantuan jaring ikan bagi nelayan. ”Nelayan buruh tambahan jaring untuk meningkatkan hasil tangkapan. Itu penting dalam memenuhi kebutuhan ikan di Tanjungpinang dan Kepri juga,” harap Haripinto. (mbb)

Saksi ................................... dari halaman 9

Jumat ......................................................... dari halaman 9 Bidding untuk enam jabatan, untuk menyurati KASN. Supaya proses pendaftaran open bidding segera dibuka. ”Supaya para pejabat sege ra mendaftar, maunya saya minggu ini pendaftaran open bidding mulai dibuka,” tegasnya. Kata Lis, teknis pendaftaran, sudah disiapkan oleh ketua panselnya, yakni Riono, Sekdakota Tanjungpinang.

Kembali ke pelantikan, kata Lis

at ke depan. Tapi nilainya belum berubah, karena itu sifatnya hibah,” katanya.

Diakui, sudah disampaikan kepada nelayan, jika ingin menambah bantuan, bisa diajukan. Hanya saja diakui, sifatnya pijaman dari pemerintah pusat untuk nelayan. ”Kalau mau bantuan besar, sudah saya minta agar disiapkan proposal dan saya akan bantu sampaikan ke pemerintah pusat.

Tapi yang nilainya besar, sifatnya pinjaman,” imbuh Haripinto.

Pada kesempatan itu, Haripinto juga meminta agar KUBE meningkatkan produk dari kuantitas

membangun tiga bangunan gedung serbaguna. Pertama, gedung serbaguna Anugerah Kecana Pura di Jalan Srikaton Kampung Purwodasi Gang Sinoman RT 02/RW07 Kelurahan Tanjungpinang Timur.

Kedua, pembangunan balai warga ”Kerapatan Bilal Abu di komple Taman Harapan Indah IV RT 03 RW 02 KelurahanAir Raja.

Ketiga,pembangunan Gedung Posyandu ”Syapakalloh” di Jalan Sei Carang Kampung Sei Carang RT 03 RW 05 Kelurahan Air Raja.

Dan, bantuan lima motor pengangkut sampah untuk lima kelurahan di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Dengan total nilai bantuan Rp 1.086.370.000.

PT Angkasa Pura II juga memberikan bantuan satu mobil perpustakaan dan satu lagi mobil puskesmas keliling. ”Kita harapkan, bantuan yang sudah diberikan dan dibangun,

harus di pelihara baik. Karena kami juga diaudit pengunaan anggaranya,” tegasnya. Ia membeberkan, kalau PT Angkasa II Bandara Raja Haji Fisabilillah, masih subsidi dari PTAngkasa Pura II. Dari 13 bandara di bawah PT Angkasa Pura II, hanya tiga bandara yang untung.

Bandara yang masih untung, adalah Bandara Soerkarno-Hatta di Banten, Bandara Kualanamu Medan dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II H Lis Darmansyah, menjelaskan, kerjasama antara PT Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, telah berjalan baik. Ke depanya, program bina lingkungan dan bina kemitraan, agar terus digalakan. ”Masyarakat kita terbantu dengan adanya CSR ini,” tegasnya. Supaya ke depanya, secara administrasi baik, ia berharap bagi perusahaan BUMD dan instasi lainnya, bila ingin men-

yalurkan dana CSR, baiknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah. ”Supaya penyaluranya tetap sasaran. Dan, penerima bantuan bukan itu-itu saja orangnya,” tegasnya.

General Manager (GM) Bandara Raja Haji Fisabilllah Tanjungpinang, Yogi Prastyo Suwandi, menambahkan, dana CSR tahun ini belum tahu nilainya. Tapi, manajemen PT Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilillah, memiliki kepeduliaan terhadap lingkungan. ”Program bina lingkungan dan bina kemitraan terus dijalankan,” tegasnya. Bahkan, pengelolaan bina kemitraan, yang dikelola Bandara RHF, yang terbaik di Indoesia, dari 13 bandara di bawah PT Angkasa Pura II. ”Pengembalian dana kemitraan, bunganya 6 persen per tahunnya, yang terbaik. Dan, sudah banyak pelaku UKM berhasil,” tegasnya. (bas)

II, Kampung Duyung, RT 03, RW 03, Keluarahan Sei Enam Darat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan sekitar tahun 2013 lalu, di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (17/1).

Saksi ahli yang dihadirkan Chairul Huda ahli dibidang pidana dari Universitas Muhammadiah Jakarta.

Kesaksian sebagai ahli untuk memberikan keterangan atau pendapatnya dibidang hukum yang dikuasai.

Menyangkut perkara yang disangkakan atau didakwaan JPU terhadap terdakwa Anton. Dalam keterangan Cairul Huda menyebutkan, penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP.Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya.

Dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. ”Penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, dimana pada dasarnya adalah milik orang lain,” katanya.

Disinggung tentang kasus perdata dengan pidana dalam objek yang sama, Chairul menyebutkan, jika perkara perdata sedang berlangsung dan perkara pidana juga berlangsung. Maka perkara pidana harus dihentikan terlebih dahulu menunggu keputusan perkara perdata selesai. ”Perkara pidana bisa dihentikan apabila objek yang sama dipermasalahkan dan harus diskorsing hingga menunggu keputusan perdata selesai,” ungkapnya.

Usai meminta keterangan dari saksi ahli, hakim melanjutkan pemeriksaan terdakwa, Yon Fredi aliasAnton menjelaskan, luas lokasi tambang sekitar 301,7 hektare yang dimiliki oleh PT Lobindo dan PT Dua KaryaAbadi. Belakangan, sebagian lahan itu diambil alih oleh PT Gandasari untuk melakukan kerjasama dengan PT Lobindo dalam usaha penambangan bauksit. Sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama yang dibuat di notaris tanggal 26 November 2010 lalu.

Namun belakangan, PT Gandasari tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat tersebut, sehingga ia terpaksa melakukan pencab-

utan kuasa. Hal lain, Anton juga mengakui adanya pengambilan galian tanah mengandung bijih bauksit di atas lahan yang pernah di kuasakan ke PT Gandasari sekitar 3.400 Metrik Ton (MT) pada tahun 2013 lalu.

Kendati demikian, ia membantah bahwa jumlah tanah mengandung bijih bauksit yang diambilnya tersebut di bekas dudukan tromol yang merupakan hasil penambangan yang dilakukan oleh PT Gandasari,saatmasihmemilikikuasa penambangan dimasa itu, tanpa seizin PT Gandasari sesuai perjanjian semula. ”Tanah mengandung bijih bauksit yang diambil saat itu, bukan di bekas dudukan tromol yang merupakan hasil penambangan yang dilakukan oleh PT Gandasari, melainkan hasil pemotongan bukit yang ada di kawasan tersebut. Hal itu juga dilakukan setelah surat kuasa tambang terhadap PT Gandasari saya cabut,” kata Anton.

Anton juga menyebutkan, pada saat melakukan penambangan di atas lahan yang memiliki IUP dari PT Lobindo tersebut, sama sekali sudah tidak ada lagi bekas tambang dari PT Gandasari melalui PT Wahana sebagaimana yang disangkakan kepadanya, melainkan dalam kondisi lahan kosong dan tidak ada lagi galian bersih bijih bauksit di atasnya. ”Di atas lahan tersebut juga sudah tidak ada lagi tromol sebagai alat pencucian bauksit,” kata Anton.

Bos PT Lobindo ini juga menyebutkan, salah satu alasan kenapa ia melakukan pecabutan kuasa kepada PT Gandasari untuk melakukan penambangan. Hal tersebut, karena PT bersangkutan sudah tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Disampaikan, penambangan PT Gandasari di IUP PT Labindo atas Pemberian Kuasa, sebelum dicabut, telah berlangsung sejak bulan Mei 2011 sampai Perjanjian di Cabut PT Labindo pada Juni 2013.

Anton juga membantah tentang uang sebesar 5 juta US Dolar sebagai jual beli lahan, melaikan hanya untuk urusan Good Will, sebagai konpensasi untuk perusahaannya PT Lobindo, diluar fee setelah penambangan Salah seorang tim penasehat hukum terdakwa Anton, yakni Jacobus Silaban mengatakan, dalam persidangan mengajukan sertifikat

atas nama PT. Labindo, IUP, Putusan Pengadilan Negri Tanjungpinang dan putusan Mahkamah Agung. Mengajukan ini memandang dari keterangan para saksi ahli keputusan perdata bisa diajukan sebagai bukti dalam perkara perdata. ”Agar majelis hakim tidak salah dalam mengambil keputusan, bertolak belakang dalam putusan perdata, yang mana dalam perdata PT. Labindo adalah pemilik lahan tersebut dan meminta kepada penggugat untuk membayar pengganti,” jelasnya.

Jacobus juga menyebutkan, bahwa pihak JPU bisa memiliki kewenangannya untuk menghentikan penuntutan dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut, karena kasus perdata sudah dimenangkan oleh pihak kliennya.

Dalam fakta sidang terdahulu kita juga sudah menghadirkan dua orang saksi ahli profesor sebagai guru besar untuk didengarkan penjelasan yang prinsipnya menyebutkan, bahwa si pelapor tidak memiliki dasar melaporkan dugaan kasus ini, karena izin (IUP) adalah milik terlapor (Anton) ”Sesuai keterangan dua ahli tersebut, maka hakim juga memiliki kewenangan untuk membebaskan perkara dugaan tindak pidana penggelapan ini,” kata Jacobus.

Jacobus Silaban menyebutkan, PT Gandasari atau PT Wahana untuk membayar kewajibanya kepada pemerintah dalam hal pajak, termasuk dana CSR untuk masyarakat sebesar Rp 132 miliar.

Cumansampaisaatinibelummelaksanakan pembayaran. Sesuai dengan keputusan perdata ini harus membayar malah ini diteruskan dalam pidana.

Dibalik perkara pidana ini timbul karena adanya dugaan menghindar dilakukan oleh PT Gandasari atau PT Wahana untuk membayar kewajibanya kepada pemerintah dalam hal pajak, termasuk dana CSR untuk masyarakat sebesar Rp132 miliar yang belum dibayarkannya, atas usaha tambang dilakukan selama ini di atas lahan tersebut. ”Makanya kita berharap majelis yang mengadili perkara ini untuk betul jeli melihat terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan, agar jangan sampai uang yang seharusnya dibayarkan kepada negara menjadi hangus, kalau terdakwa ini dinyatakan terbukti bersalah,” ujarnya. (cr27) LAYOUT: AMRI

PRO BATAM

16

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS 19 JANUARI 2017

Rp 23,8 M untuk Latih Tenaga Kerja 70 Persen dari Dana IMTA MARTUA , Batam 70 persen dari Rp 34 miliar dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kota Batam atau sekitar Rp 23,8 miliar akan digunakan untuk kegiatan operasional perkantoran, dan pelatihan bagi tenaga kerja, calon tenaga kerja dan sertifikasi

tenaga kerja.

Wali Kota Batam, HM Rudi, Rabu (18/1) di Batam, mengatakan, jumlah anggaran itu cukup.

Walau ada ketentuan bahwa 70 persen dana IMTA dialokasikan untuk pekerja dalam bentuk kegiatan, namun diakui tidak masalah. Alasannya, balai latihan kerja (BLK) yang belum

tersedia. ”Bertahaplah untuk menggelar semua kegiatan pelatihan, karena kita juga belum ada BLK,” kata Rudi.

Selain itu, Rudi mengatakan dari persentase yang digunakan untuk kegiatan Disnaker, sudah sesuai. Hanya saja, tidak semua dana itu digunakan untuk pelatihan tenaga kerja. ”Itu karena dana kita tidak cukup. Tapi, banyak kegiatan

pelatihan. Tapi berapa pelatihan yang disiapkan, tanya Rudi (Kadisnaker) saja,” imbuh Rudi.

Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho mengaku tidak tahu alasan Pemko, hanya mengalokasikan anggaran sama dengan dana IMTA. Sehingga anggaran Disnaker, terkesan hanya memanfaatkan dana IMTA sepenuhnya untuk seluruh kegiatannya. ”Dana IMTA harusnya di-

gunakan untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja di Batam. Namun dalam RAPBD Batam, Disnaker seperti menggunakan dana IMTAmembiaya operasional,” cetusnya.

Menurut Udin, seharusnya hal itu tidak terjadi. Bappeko disebutkan, perlu menjelaskan.

Dewan sendiri dinilai tidak memperhatikan secara detail KUA PPAS yang disahkan sebelumnya karena ada desakan untuk

dewan mempercepat penandatanganan KUA PPAS. ”Ada desakan agar cepat disahkan. Termasuk suara publik yang mendesak dewan. Begitulah, sekarang baru terlihat hasilnya dari pembahasan yang buru-buru itu,” cetus Udin.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging mempertanyakan Bappeda. Dia menilai Disnaker tak memiliki anggaran

karena hanya memakai dana IMTA. Dana IMTA sendiri berjumlah Rp 34 miliar. 70 persen dari dana itu yang dialokasikan ke Disnaker untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja. ”Di KUA PPAS sudah ada angka Rp 23,800 miliar di tahun 2017. Tapi terungkap bahwa anggaran itu berasal dari dana IMTA. Itu juga anggaran biaya operasional perkantoran Disnaker,” cetusnya. ***

7 Ruas Jalan Dilebarkan Kini Lagi Bahas dengan BP Batam

F-DOKUMEN TANJUNGPINANG POS

TINJAU: Wali Kota Batam HM Rudi dan Wakilnya, Amsakar Achmad meninjau proyek jalan yang akan dilebarkan di Kota Batam, baru-baru ini.

BATAM - Hingga saat ini, Pemko Batam belum mengetahui batas row jalan karena petanya belum diserahkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Namun demikian, komunikasi dengan BP Batam sudah ada kemajuan, karena Pemko sudah diundang untuk membicarakan Right Of Way (ROW) jalan dan buffer zone.

Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Batam, Yumasnur, mengatakan, mereka sudah mengkonfirmasi peta row jalan. ”Kita sudah minta ke BP untuk ROW jalan dan buffer zone. Sekarang masih persiapan.

Tapi kita sudah diundang kemarin,” katanya.

Setelah peta ROW jalan diterima, maka perluasan jalan akan dilanjutkan di Nagoya, Sei Panas dan Batamcenter. ”Kita akan lanjutkan pelebaran jalan. Simpang-simpang juga akan ditertibkan dari bangunan tanpa izin. Pak Wako juga sudah koordinasi ke pusat untuk membantu pelebaran jalan,” kata Yumasnur.

Sementara Wali Kota Batam, HM Rudi mengatakan, jika tahun 2017, Pemko akan melakukan pelebaran tujuh ruas jalan. Di antaranya, dari Hotel Planet

Kita sudah minta ke BP untuk ROW jalan dan buffer zone. Sekarang masih persiapan.”

YUSMANSUR Holiday ke Hotel The Hill. ”Itu dibuat tiga lajur tiap jalur.

Dari Telkom ke Hotel Kolekta akan dibuka. Kios dan pohon akan dibongkar habis. Termasuk rumah yang ditambah-tambah (melanggar),” katanya.

Selain itu akan dibuka dua jalur dari Simpang Telkom ke Underpass, Sei Panas. Tiap jalur akan ada dua lajur. Simpang Apartemen Harmoni ke Simpang Baloi Centre, juga akan diperluas jalannya. Akan diusahakan juga tiga lajur dari sekarang dua lajur. Simpang BNI ke Simpang Jam diperluas. Hanya saja, ada masalah ROW jalan. ”Harusnya itu lurus.

Makanya kita surati ke BP. ROW jalan lama mana ROW jalan minta dikembalikan. Kan dari satu sisi besar, tapi dari satu sisi kecil, setelah lampu merah. Itu membuat macet. Jalan provinsi dari simpang Jam ke Simpang Frengki, minta gubernur bantu. Pak Gubernur siap bantu,” imbuh Rudi mengakhiri. (mbb)

Tercatat Ada 6.459 TKA di Batam

Muspida Bentuk Satgas Khusus BATAM - Selain tim yang sudah dibentuk pihak Imigrasi dalam memantau keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Batam, unsur Muspida juga akan membentuk tim.

Tim yang akan dibentuk Muspida, akan berfungsi seperti Satgas dalam memantau keberadaan TKA di Batam dan langkah penanganannya.

Sebagaimana disampaikan Wali Kota Batam, HM Rudi, di Batam, TKA masih didata, karena ada dua sumber untuk masuknya ke Batam. Ada TKA yang masuk langsung ke Batam, tapi ada juga yang melalui Kementerian Tenaga Kerja. ”Makanya kita berencana membentuk tim untuk menyikapi isu TKA ini. Tim unsur pimpinan daerah ini akan membantu imigrasi juga.

Teknisnya nanti akan kita bahas. Tapi mungkin SK dari saya karena mungkin ada biaya,” katanya.

Terkait rencana sebelumnya yang direncanakan Rudi, untuk mengumpulkan para pengusaha yang mempekerjakan TKA, diakui belum di-

REDAKTUR: ABAS

F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

SIDAK: Anggota DPR RI saat sidak Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kota Batam.

lakukan. Namun ke depan rencana itu akan tetap dijalankan setelah tim pemantau TKA ini sudah dibentuk. ”Belum kita kumpulkan (pengusaha). Nanti akan kita

kumpulkan,” ujar Rudi.

Sementara itu, Kadisnaker Batam, Rudi Syakakirti melalui Kabag Humas Pemko Batam, Ardiwinata, saat ini dari data Kementerian Tena-

ga Kerja dan Disnaker, jumlah TKA resmi, 6.775 orang.

Sementara yang terindikasi TKA ilegal, diakui belum diketahui. ”Jumlah penduduk Batam,

1.038.849 orang dengan jumlah tenaga kerja 369.299 orang. Diantaranya tenaga kerja warga Indonesia, 362.524 orang dan TKA 6.775. Secara keseluruhan, pekerja Indonesia dan asing, bekerja di 6.459 perusahaan yang ada,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wako Batam, HM Rudi mengatakan, langkah mereka untuk mengumpulkan pengusaha terkait TKA, setelah muncul isu TKA asal Tiongkok banyak masuk secara ilegal. Tidak ingin kecolongan masuk tenaga kerja asing secara ilegal ke Batam, pihaknya akan memanggil pengusaha atau pengelola industri di Batam.

Sementara ini tidak dilakukan sidak, untuk menjaga agar tidak muncul kesan negatif terhadap industri di Batam.

Pemko ingin menjaga agar situasi tetap kondusif dan industri berkembang, tanpa ada pelanggaran aturan keimigrasian. ”Kalau sidak, takut negatif. Kalau sidak, nanti takut WNA lain akan terbawabawa. Dikhawatirkan juga, menimbulkan image yang negatif,” beber Rudi. (mbb)

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI