Tanjungpinang Pos 1 Maret 2018

Pemko Didesak H9 Operasikan SWRO

Tiap Kelurahan Dapat Anggaran Rp 1,2 Miliar H16

DEWAN PERS

MEDIA TERVERIFIKASI

www.tanjungpinangpos.id

2018

Rp 3.000

KAMIS KAMIS,, 1 MARET 2018 / 13 JUMADIL AKHIR 1439H

Tiga Menteri Perlancar Investasi Kepri Tindaklanjut Pertemuan Gubernur dan Presiden Gubernur Kepri H Nurdin Basirun langsung menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo, Selasa (27/2) lalu di Istana Negara di Jakarta. Ia pun menemui sejumlah menteri di Jakarta dan langsung merespon akan membantu kelancaran investasi di Provinsi Kepri ini.

MARTUNAS-SUHARDI, Jakarta PERINTAH Presiden Jokowi dalam pertemuan itu agar kementerian terkait langsung menindaklanjuti dan mencari aturan agar tidak menghambat investasi di Kepri, harus mendukung penuh dan memper-

lancar investasi di Kepri.

Rabu (28/2) kemarin, Nurdin langsung bergegas ke Jakarta untuk menemui tiga kementerian. Semua terkait percepatanpercepatan realisasi investasi di Kepri.

Kementerian yang dikunjungi Nurdin adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Sekretaris Kabinet. ”Semua menteri mendukung.

Sesuai pertemuan dengan Presiden sebelumnya,” kata Nurdin usai bertemu Pramono Anung, Sekretaris Kabinet di Jakarta, kemarin petang.

Pramono Anung adalah menteri terakhir yang ditemui Nurdin dalam road show kali ini.

Pada kunjungan-kunjungan itu, Nurdin ditemani Asisten Ekonomi Pembangunan Pemprov Kepri,

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun foto bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya di kantornya di Jakarta, Rabu (28/2).

Bersambung ke Hal 7 F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

BI Perkirakan Ekonomi Kepri Tumbuh 3,1 Persen BATAM - Bank Indonesia (BI) Kepri memperkirakan ekonomi Kepri tumbuh di angka kisaran 2,7 sampai 3,1 persen tahun 2018 ini. Sementara ekonomi Kepri pada Triwulan IV tahun

2017, hanya tumbuh 2,57 persen.

Untuk Batam, jika ekonomi ingin tumbuh sampai 7 persen, didorong agar Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama

Pemko segera merealisasikan investasi yang sudah masuk, namun belum mulai kontruksi.

Saran itu disampaikan Kepala BI Kepri, Gusti Raisal Eka Putra,

Bersambung ke Hal 7

F-ABAS/TANJUNGPINANG POS

SEJUMLAH pekerja saat membangun kapal di Batam, belum lama ini. Diperkirakan, ekonomi Kepri akan meningkat sedikit tahun 2018 ini.

Guntur Sakti Resmi Dilantik Kemenpar

Wapres JK Catat Polemik Lego Jangkar

JAKARTA - Menteri Pariwisata, Arief Yahya, melantik pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pariwisata, Rabu (28/2).

Pelantikan berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kemenpar, Jakarta Pusat.

Salah satu dari belasan pejabat yang dilantik adalah Guntur Sakti pejabat yang sebelumnya menjabat Kadiskominfo Pemprov Kepri. ”Pak menteri berpesan, bahwa usai dilantik langsung bekerja,” kata Guntur kepada Tanjungpinang Pos, via ponsel Rabu (28/2) kemarin.

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mencatat berbagai persoalan di Kepri yang disampaikan anggota Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kepri H

Bersambung ke Hal 7

F-ISTIMEWA

GUNTUR Sakti saat dilantik Kemenpar RI Arief Yahya di Jakarta, Rabu (28/2).

Surya Makmur Nasution, Senin (26/2).

Saat acara Silaturahmi Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Istana Wapres di Jakarta, Surya Makmur mendapat kesempatan untuk menyampaikan persoalanpersoalan di daerahnya.

Kesempatan itu tak disiasiakan Surya Makmur dan Wapres mencatat satu per

Surya Makmur Nasution

Bersambung ke Hal 7

DIPESAN LEWAT HAPE, TINGGAL AMBIL DI KAMAR MANDI

Napi Ditangkap Pesta Sabu di Lapas Batu 18 Narkoba masuk Lapas seakan tidak ada habisnya.

Anehnya, sudah berkali-kali masuk tapi baru ketahuan. Siapa saja yang terlibat?

JENDARAS, Bintan TJU Abg Pio alias Ampio (37) warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu 18 tertangkap oleh petugas keamanan usai melakukan pesta sabu di dalam sel.

Ampio yang merupakan narapidana narkotika tersebut diamankan setelah

petugas keamanan melakukan pemeriksaan pada Rabu (28/2) pagi.

Ia tidak dapat mengelak saat petugas menemukan sabu yang disimpan di kardus di kamarnya di Bok Hang Lekir, kamar nomor 21. Barang bukti satu paket sabu bersama satu unit handphone turut disita dalam penangka-

redaksi@tanjungpinangpos.id REDAKTUR: MARTUNAS

pan tersebut.

Misbahuddin, Kalapas Khusus Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang kilometer 18 Bintan mengatakan, sebenarnya pihaknya telah mencurigai gerak gerik pelaku. Berdasarkan kecurigaan itu, petugas langsung melakukan penggeledahan di salah satu kamar yang dihuni sekitar 13 orang tersebut. ”Satu paket sabu kami

Bersambung ke Hal 7

facebook/tanjungpinangpos

F-JENDARAS/TANJUNGPINANG POS

AMPIO saat menunjukkan barang bukti sabu ke petugas LP Batu 18, Rabu (28/2).

@tgpinangpos LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

OPINI

2

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 1 MARET 2018

Aplikator Degil, Kemenhub Tergagap dan Kemenkominfo Tak Peduli M

Oleh : Drs Jamhur Ismail MM Direktur Jaoel Center

INGGU pagi… di pojok Kedai Kopi Lancang Kuning, kami duduk melingkar sambil menikmati kopi O dan teh O, setelah membaca sebuah berita di Tanjungpinang Pos terkait operasional mobil pribadi yang dipergunakan untuk angkutan berbayar berbasis aplikasi.

Ya agak panjang memang penyebutannya karena saya enggan menggunakan istilah taksi online untuk jenis kegiatan pengangkutan seperti itu. Kami pun berbual mengulas tentang masalah ini. Dalam hemat saya, kata “Taksi” tentulah jenis kendaraan yang telah melakukan serangkaian ujicoba dan telah mengantongi perizinan yang dipersyaratkan untuk bisa melakukan kegiatan usaha pengangkutan orang.

Sedangkan, saat ini yang sedang menjadi persoalan di negeri ini adalah adanya usaha pengangkutan ilegal berpelat hitam, mengangkut orang berbayar dan menggunakan aplikasi. Kenapa ilegal? karena kendaraan bermotor berpelat hitam tersebut digunakan seperti taksi yang menggunakan aplikasi tanpa memiliki “izin” dari instansi yang berkewenangan serta tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

Operasional kendaraan pribadi yang digunakan untuk mengangkut orang sepenuhnya dikendalikan oleh aplikasi yang tertanam di ponsel pintar milik pengemudi maupun masyarakat pengguna angkutan yang berasal dari pemilik aplikasi seperti Grab, Go Car, Uber dan lainnya yang kita sebut aplikator.

Aplikator ini mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lantas bagaimana dengan kendaraan yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Lalu para driver online ini apakah mereka sudah mendapat perlindungan dari perusahaan yang mempekerjakan mereka, apakah sudah membayar pajak, ditambah lagi aplikasi juga menerapkan sistem pembayaran digital yang mana user dapat men-top up uang ke dalam aplikasi berbentuk uang digital.

Sedangkan, semua tahu untuk urusan uang menjadi domain Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dan kalau bersifat investasi merupakan ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikator pemprakarsa jenis angkutan baru ini sangat lihai bermain di lapangan.

Mereka merekrut pengemudi berikut kendaraan yang mereka miliki untuk dijadikan pekerja mereka.

Atau untuk yang belum memiliki kendaraan dapat menjalankan kendaraan dengan sistem leasing (membeli dengan mencicil perbulan) juga kepada mereka. Padahal, untuk menjadi perusahaan leasing butuh izin tersendiri. Tak cukup di situ, para pengemudi ini juga tidak diakui secara tegas oleh aplikator sebagai pekerja mereka karena tak diikutsertakan dalam BPJS baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan.

Ironis memang. Padahal para pengemudi online ini bekerja dengan membawa bendera perusahaan aplikator. Parahnya, saat ini para aplikator juga seperti berlomba-lomba mengembangkan bisnisnya ke sektor lain.

Segala jasa dilakukan mulai dari pengantaran orang, makanan, barang/dokumen hingga ke kebutuhan pribadi semisal pijat dan kecantikan juga digarapnya.

Lucunya, timbul wacana Menteri Keuangan menggagas pelaporan SPT pajak juga boleh diwakilkan kepada para ojek online. Mungkin ke depannya mereka juga bisa mewakili kita untuk urusan menafkahi keluarga. Alamak… mati anak ayam.

Mengutip tulisan jaringan aktivis Pro Demokrasi (Prodem) yang mengecam berbagai kebijakan transportasi Indonesia yang kerap menimbulkan kegaduhan dan merugikan rakyat kecil.

Prodem menyoroti layanan kendaraan berbasis aplikasi yang tidak patuh terhadap aturan-aturan, menabrak undang-undang, tidak menggunakan program wajib negara,

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

penuh tipu muslihat dan cenderung eksploitatif, mereka menjalankan praktik merkantilisme dan neoliberalisme karena mengeksploitasi kondisi ekonomi dan rakyat miskin Indonesia.

Kita memang tak bisa menahan laju arus globalisasi dan perkembangan teknologi informatika serta kebutuhan masyarakat akan kemudahan transportasi. Namun, kita juga jangan pula mudah dikendalikan oleh kapitalis asing yang memanfaatkan celah lemahnya birokrasi dan ketidak pastian hukum di negeri ini.

Semua aplikator yang bercokol saat ini adalah perusahaan yang bermarkas di luar negeri. Kalaupun ada yang bermerk dalam negeri, namun tetap saja pemodalnya dari luar. Untuk itu, kita harus waspada karena bukan tidak mungkin gurita bisnis dari aplikator ini bakal menguasai perekonomian kita secara makro dan bukan lagi semata pada sektor perhubungan. Hal ini dapat terlihat dari ekspansi bisnis yang mereka lakukan merambah ke semua lini kebutuhan masyarakat.

Timbul pertanyaan, kemana peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap persoalan ini khususnya Kemenhub dan Kemenkominfo? Jangan hanya melempar permasalahan ke daerah.

Pelan tapi pasti. Pemerintah mulai panik menghadapi eksistensi angkutan pelat hitam berbayar berbasis aplikasi ini. Kementerian Perhubungan termasuk pihak yang paling galau dan tergagap gagap menghadapi arus protes dan demonstrasi dari para pengemudi online yang tergabung dalam berbagai asosiasi dan perkumpulan.

Bila kegiatannya saja sudah ilegal lantas perkumpulan maupun organisasi pengemudi tersebut apakah dapat dikatakan resmi?

Lantas, bila pemerintah yang gagap mengakomodir keinginan asosiasi atau perkumpulan yang tak resmi.

Sebenarnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau yang lebih dikenal dengan PM 108 sangat memberi pedoman baru terhadap keberadaan mobil pribadi yang digunakan mengangkut orang atau ASK (Angkutan Sewa Khusus) sebutan dari PM 108.

Pimpinan Umum/GM/Penjab : M Nur Hakim Wakil Pimpinan Umum : Ramon Damora Pemimpin Redaksi : Ramon Damora Wakil Pemimpin Redaksi : Zakmi Pimpinan Perusahaan : M Nur Hakim Manajer Umum/Adm/Keu : Ari Istanti Manajer Pemasaran : M Nur Hakim Manajer Iklan : M Nur Hakim

PEMBINA MANAJEMEN : Rida K Liamsi, Suhendro Boroma

Dewan Redaksi : M Nur Hakim, Ramon Damora, Zakmi, Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih

Di mana, setelah 3 bulan tahap sosialisasi seharusnya terhitung 1 Februari 2018 dilakukan penegakan hukum terhadap taxol yang beroperasi tidak mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.

Namun, karena adanya aksi protes dari sekelompok pengemudi yang mengatasnamakan pengemudi online, pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan tergagap-gagap dengan pernyataannya: yang melanggar tidak langsung dikenai tindakan hukum, masih operasi simpatik, sampai kapan nanti akan kami putuskan.

Sedangkan Korlantas Polri kate akan dikoordinasikan, ape lagi kate Dirjen Perhubungan Darat dengan suratnye tertanggal 20 Februari 2018 yang pada poin 2 meminta untuk tidak dilakukan penegakan hukum terhadap Angkutan Sewa Khusus menunggu perkembangan lebih lanjut.

Entah sampai kapan… Seluruh Provinsi di NKRI ini khususnya Kepri dalam hal ini Batam seperti hutan rimba tak ade hukum berkaitan taksi online untuk petugas di lapangan. Ape nak jadi negeri ini.

Harus ada langkah cerdas, tegas dan berani mengambil keputusan menghadapi kemelut angkutan umum berplat hitam ini yang menggunakan aplikasi tetapi tidak mempunyai izin.

Semua pihak harus sudah melek keadaan atau ngeh karena saat ini bola panas sudah menggelinding ke daerah-daerah akibat dari kebijakan Kementerian Perhubungan dan tidak pedulinya Kemenkominfo terhadap tingkah polah aplikator di tiap daerah provinsi yang terus merekrut pengemudi dan menjalankan kegiatan taksi online serta tidak berani menindak aplikator yang nakal dan degil ini dengan menutup akun pengemudi yang belum berizin sebagai angkutan sewa khusus.

Tetapi, berkaitan dengan pendaftaran ulang atau registrasi Simcard sudah berani mengancam untuk memutus jaringan HP yang sampai batas waktu ditetapkan belum mendaftar ulang. Tebalik dunie ini seperti keluarge 69.

Celakanya, banyak daerah yang ada taksi konvensional tidak siap dengan kehadiran angkutan model aplikasi ini. Sehingga di sejumlah daerah terjadi aksi main hakim sendiri atau persekusi dan aksi penolakan terhadap kehadiran angkutan berbasis aplikasi ini.

Di Kepri sendiri, mobil pelat hitam yang digunakan untuk mengangkut orang berbayar atau taksi online mulai berkiprah dan bergejolak di Batam sejak Maret 2017.

Sedangkan di provinsi daerah Pulau Jawa sudah bergejolak sejak awal tahun 2015 dan sampai saat ini masih belum selesai. Di mana yang berperan dan dalangnya adalah aplikator yang tidak peduli dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

Penolakan terhadap kehadiran mobil plat hitam yang digunakan untuk mengangkut orang berbayar atau taksi online atau angkutan sewa khusus apalagi tanpa mengantongi izin terus membara dan makin memanas.

Upaya persuasif yang dilakukan Pemerintah Provinsi lewat Dinas Perhubungan belum membuahkan hasil, rapat ke rapat terus dilakukan namun tetap saja tidak bisa secara penuh mengendalikan keadaan, bila awalnya persoalan perut untuk cari makan, kini bergeser pada penolakan kebijakan yaitu keberadaan Permenhub 108.

Inilah pusat…bisenye hanye melempar bola panas ke daerah tetapi tak berani menindak pihak aplikator yang jelas-jelas melanggar peraturan dan perundangan. Memang degel aplikator ini, mati anak ayam. Pemerintah harus tegas, jangan seolah-olah tak berdaye menghadapi permainan aplikator, kate dukon Pak Belalang.*** Kirim Opini Anda ke email: redaksi@tanjungpinangpos.id cc: tanjungpinangpos@yahoo.com

DIVISI REDAKSI Redaktur Pelaksana Kompartemen: Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih.

Redaktur: Martua P Butarbutar, Yusfreyendi, Adly Bara Hanani Reporter: Suhardi (Koordinator), Desi Liza Purba, Andri Dwi Sasmito, Raymon Sandy, Jendaras Karloan (Bintan Utara), Tengku Irwansyah (Lingga), Daniel Tambunan (Karimun), Hardiansyah (Natuna), Indra Gunawan (Anambas).

Sekretaris Redaksi: Fauziatul Husna Ardelia

Tarif Iklan

Halaman Muka (FC) Rp 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka (BW) Rp 25.000,-/mm kolom.

Halaman DIVISI ONLINE Fatih Muftih (Penjab), Desi Liza Purba (Wakil Penjab) Dalam,- (FC) Rp 25.000,-/ mm kolom.

DEPARTEMEN PRACETAK/LAYOUT/PERWAJAHAN: Dobby Fachrizal (Manajer), Syafrinaldi (Penjab Layout), Gilang Dhikapati, Agung Saputra Prastya (Staff).

Halaman Dalam (BW) Jaringan/IT/Online: Rahmat Santoso (Penjab).

Rp 15.000,-/mm DIVISI BISNIS kolom. Iklan Umum/ Departemen Umum, Adm, & Keuangan: Penjab: Dahlia , Kasir: Reynaldi Syah Display (BW) Rp Customer Service: Dilas Tari Umum: Irhamna. Departemen Iklan: Saifullah (Ass. Manager), 15.000,-/mm kolom.

Penjab Desain Iklan: Kevin Perdana, Wira Harjuman. Penjab Adm Piutang: Dahlia Anna, Juni Ella. Penjab Penagihan: Jefri, Departemen Pemasaran & EO: Rijon Sitohang (Penjab Ekspedisi) Iklan Ucapan Selamat Penjab Adm Piutang dan Retur: Yurika (FC) Rp 7.000,-/mm DEPARTEMEN PEMASARAN KORAN kolom. Iklan Ucapan Penjab Ekspedisi: Rijon Sihotang, Eris Surahman, Pariadi (Staf) Selamat (BW) Rp Penjab Pemasaran Koran: Hardian, Sudiarta, Wahyu Gustianto, Isep Ilham, Tarmizi 3.500,-/mm kolom.

Penjab Langganan Koran: Afriyanti, Sri Wahyuni (Staf) Iklan Dukacita Rp Perwakilan - Perwakilan 3.500,-/mm kolom.

Batam (Martua Butar-butar, Tarmizi Rumahitam), Lingga (Tengku Irwansyah), Bintan Utara (Jendaras Karloan), Karimun (Alrion Tambunan), Natuna (Hardiansyah), Anambas (Indra Sport Color Rp 7.000,Gunawan), /mm kolom. Advertorial Kepala Biro Iklan Jakarta: Shanti Novita Rp 5.000,-/ mm kolom.

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

REDAKTUR: ZAKMI

LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL

PRO KEPRI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 1 MARET 2018

3

Berpancang Amanah, Bersauh Marwah

Gubernur Hadiri Perayaan Imlek Warga Moro di Batam

Nurdin Minta Dianggap Seperti Saudara Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengajak masyarakat menjaga keberagaman budaya sebagai pemersatu demi keutuhan NKRI. Sebagai miniatur Indonesia, banyaknya suku bangsa di Kepri dan ini adalah sebuah kekuatan pembangunan di Kepri.

MARTUNAS-SUHARDI, Batam ”MALAM hari ini saya melihat kebersamaan yang terjalin erat dan penuh keakraban sehingga kita bisa berkumpul bersama dan saling bersilaturahmi serta berbagi informasi,” kata Nurdin saat Perayaan Imlek 2569 Kerukunan Keluarga Tionghoa Moro Batam (K2TMB) di Kingsway Restaurant, Batam Center Kota Batam, Selasa (27/2) malam.

Tampak hadir saat itu Staf Ahli Gubernur Kepri Syamsuardi, Ketua Apindo Kepri Cahya, pengusaha Abidin Hasibuan, Amat Tantoso, Perempuan Tionghoa Indonesia (Preti) dan seribuan warga Tionghoa.

Nurdin merasa bangga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Moro yang merupakan kampung halamannya. Kata Nurdin, pandanglah dirinya sebagai saudara, teman maupun kerabat dekat sehingga

tidak ada jarak diantara semua.

Pada kesempatan itu Nurdin menyampaikan bahwa dirinya baru kembali dari Jakarta karena harus jemput bola dan dipanggil oleh Presiden RI Joko Widodo atas peluang investasi yang dipaparkan beberapa waktu lalu.

Semua ini harus diupayakan demi semakin membangkitkan perekonomian.

Nurdin ingin ekonomi semakin berkembang dan maju pesat dan kencang sesuai shio tahun ini. ”Ini semua tidak terlepas dari dukungan dan doa bersama dari seluruh elemen masyarakat yang menginginkan perekonomian Provinsi Kepri untuk terus tumbuh dan berkembang,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, sebagai bentuk dukungan dari Presiden RI Jokowi yakni dibuktikannya dengan menandatangani langsung

SK Dewan Kawasan di depan dirinya. Nurdin pada Selasa (27/2) petang memang memenuhi undangan Jokowi terkait sejumlah proyek pembangunan di Kepri. ”Mari kita ciptakan iklim investasi yang menarik untuk menggaet para investor. Juga terus memberi kemudahankemudahan perizinan,” kata Nurdin.

Sebelumnya, Gubernur juga mengapresiasi Preti Kota Batam dengan aktivitas-aktivitas sosialnya. Bertindak nyata dan berbagi dengan sesama sangat bermanfaat buat sesama. ”Apa yang bisa kita bantu kepada masyarakat, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita,” kata Nurdin saat bertemu dengan sejumlah pengurus Preti Batam di Restoran Sydney Hotel, Batam, akhir pekan lalu.

Pertemuan itu dalam rangkaian perayaan Imlek tahun ini. Hadir pada kesempatan itu Selvy Pembina Preti Batam, Mina Ketua Preti Batam dan sejumlah anggota. Hari itu juga mereka sedang persiapan bermain angklung untuk tampil pada perayaan Imlek Marga Tan

Tujuh Komisioner KPID Kepri Terpilih DOMPAK - Surat Keputusan (SK) penetapan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Prosvinsi Kepri periode 2018-2021 sudah berada di meja Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, tinggal menunggu ditandatangani dan disahkan selanjutnya dilakukan pelantikan.

Tujuh nama tersebut, Ahmadi (petahana), James F Papilaya (Petahana), Muhammad Rofik, Sahat Saragi, Tito Suwarno, Suhermita dan Hengky Mohari. Sedangkan Muhith (patahana) dan Mahyuddin tersingkir. Kepala Biro Hukum Provinsi Kepri Raja Heri Mochrizal menjelaskan, SK penetapan dan pengangkatan anggota KPID Kepri sudah diserahkan ke sekretariat gubernur. Bahkan kemungkinan SK itu sudah berada di meja gubernur, selanjutnya menunggu disahkan.

F-ISTIMEWA

HERI Moekhrizal sedang bekerja di kantornya.

”Kami Biro Hukum dan Diskominfo Kepri, belum bisa pastikan kapan ditandatangani,” kata Kepala Biro Hukum Kepri Heri pangilannya di Tanjungpinang.

Sebelumnya, tambah Heri pihaknya telah menerima surat dari DPRD Kepri terkait KPID Kepri tersebut, selanjutnya karena KPID ini berada di bawah Disko-

minfo maka pihkanya melakukan koordinasi dalam membuat dan menyusun draf SK tersebut, sebelum diserahkan kepada gubernur. ”Kita tunggu saja SK tersebut dan apabila sudah keluar SKnya maka kami tentunya akan menyiapkan proses pelantikan, karena itu kewenangan pimpinan,” ujarnya. (ais)

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun saat menghadiri perayaan Imlek 2569 Kerukunan Keluarga Tionghoa Moro Batam (K2TMB) di Kingsway Restaurant, Batam Center Kota Batam, Selasa (27/2) malam.

di Pekanbaru, Riau.

Nurdin ikut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Tjetjep Yudiana, Kasisperindag Burhanuddin, Kadis Perikanan dan Kelautan

Edy Sofyan, Karo Humas Protokol Penghubung Nilwan.

Kata Nurdin, jika melakukan aktivitas sosial lagi, sila berkoordinasi dengan

berbagai OPD tersebut.

Barangkali ada aktivitas yang bisa dibantu, seperti tenaga kesehatan dan lainnya. Nurdin pada kesempatan itu juga

menyampaikan terus jaga kebhinekaan yang ada di tanah Kepri ini. Keberagaman adalah berkah yang menjadi perekat dan penguat bangsa ini.***

Calon Dirut BUP Harus Ngerti Kemaritiman TANJUNGPINANG Anggota DPRD Kepri memberi gambaran agar calon Dirut Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri orang yang ngerti bisnis, punya relasi dan paham kemaritiman.

Meskipun menjadi sorotan DPRD Kepri terkait proses seleksi BUP PT. Pelabuhan Kepri, Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun justru belum membuat kebijakan apapun terkait persoalan tersebut. ”Belum ada keputusan yang dibuat, masih dievaluasi. Yang jelas, belum ada jaminan peraih nilai terbaik menjadi Direktur Utama,” ujar Gubernur Nurdin, belum lama ini.

Mantan Bupati Karimun dua periode tersebut menjelaskan, ia menginginkan figur yang memimpin BUP Kepri bisa berbuat lebih baik dan memberikan kontribusi dalam mengisi pembangunan di daerah.

Menurutnya, BUP Kepri bisa menjadi tulang punggung Pemprov Kepri dalam mengelola potensi daerah di

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

KAPAL Lintas Kepri saat parkir di salah satu dermaga di Kampung Bugis. Kapal merupakan bisnis yang dikelola BUP Kepri saat ini.

bidang kemaritiman. ”BUP Kepri punya tanggung jawab besar ke depan. Tentunya kita harus mempersiapkan pemimpin BUP yang profesional,” tegas Gubernur.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kepri, Surya Makmur Nasution mengatakan, DPRD melihat sejauh ini, belum ada kontribusi yang diberikan BUP Kepri untuk Provinsi Kepri.

Menurutnya, jika pendapatan usaha yang dikelola

tidak lagi menggerus modal untuk menutupi operasional tentu sedikit lebih baik. ”Memang kiprah BUP belum maksimal. Karena terhambat oleh regulasi.

Seperti belum dapatnya Kepri untuk mengelola ruang laut dalam 12 mil sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Legislator Dapil Batam itu menjelaskan, ada beberapa kriteria yang menurutnya ideal untuk menjadi

pimpinan di jajaran BUP Kepri ke depan.

Pertama harus memiliki kecakapan dalam bidang usaha kemaritiman. Kedua punya koneksi dan relasi bisnis. Kemudian adalah militan dalam bekerja. ”Kriteria-kriteria seperti ini kita butuhkan untuk menjalankan roda PT. Pelabuhan Kepri. Karena tuntutan dibentuknya BUP adalah sebagai tulang punggung percepatan pembangunan daerah,” papar Surya Makmur. (ais)

KPA Natuna Tak Ada Anggaran Penanggulangan HIV/AIDS NATUNA - Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Natuna tahun ini tidak memiliki kegiatan apapun dalam hal penanggulangan penyakit Human Immunodeficiency Virus Infection and Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV AIDS) lantaran komisi ini tidak memiliki anggaran.

Sekretaris KPA Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah menyebutkan tahun ini tidak dianggarkan dalam APBD untuk menjalankan kegiatankegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS.

REDAKTUR: MARTUNAS

”Ya betul tahun ini tidak ada dianggarkan untuk KPA. Jadi tidak ada kegiatan,” kata Hikmat Aliansyah kepada Tanjungpinang Pos saat dihubungi via ponselnya, Rabu (28/2).

Ia mengaku tidak mengetahui kenapa pemerintah tidak menganggarkan untuk kegiatan KPA meskipun usulannya sudah dimasukkan. ”Kami tidak tahu alasannya kenapa tidak dianggarkan. Tahun sebelumnya ada dianggarkan. Seyogyanya menurut kami harus tetap dianggarkan,” ujarnya.

Namun begitu, pria

yang juga menjabat sebagai Kabid Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna itu mengaku di Dinas Kesehatan terdapat kegiatan penanggulangan HIV/AIDS tahun ini. ”Tapi di Dinkes ada dianggarkan, kalau dari dinas ada kegiatan itu,” tutupnya tanpa merinci kegiatan apa saja yang akan digelar Dinkes dalam upaya penanggulangan HIV AIDS itu.

Masyarakat berharap agar penyakit mematikan ini jangan sampai menambah jumlah korban. (hrd)

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA

PRO KARIMUN

4

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 1 MARET 2018

Perda Penyelenggaraan Parkir Diberlakukan DPRD Karimun, Rabu siang (28/2) mengesahkan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penyelenggaran Parkir pada sidang paripurna terbuka untuk umum di Balai Rong Sri.

ALRION, Karimun F-ISTIMEWA

SALAH satu Bacaleg wanita Donna Sitorus ketika menyerahkan berkas pendaftaran ke pengurus PKB yang didampingi suaminya Ramlan.

Satu Lagi, Perempuan Daftar Bacaleg ke PKB KARIMUN - Satu lagi anak muda wanita Karimun mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) ke PKB. Caleg perempuan yang bernama Donna tersebut, akan mengikuti pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019 untuk daerah pemilihan II di Karimun-Buru. ”Ia melihat peluang terpilih menjadi anggota legislatif ada di PKB dari dapil Karimun-Buru.

Karena bermukim di Kecamatan Karimun, dengan dukungan keluarga, sanak saudara dan sahabat dari Pulau Buru,” kata Ramlan, suami Donna yang mendampingi istrinya ke kantor PKB, kemarin.

Dengan usia Donna yang masih muda, dapat memikat hati pemilih muda dari kaum perempuan.

Seperti teman sekolah, lanjut Ramlan, bahkan teman satu kampung dan anak anak muda yang kurang memahami tentang politik dan hak politik mereka dibawa ke mana.

Lebih lanjut dikatakan Ramlan, mereka tidak mau memberikan janji apa apa kepada masyarakat jika terpilih. Karena khawatir, setelah duduk lupa akan janji-janji dan membuat masyarakat semakin kecewa.

Kepada masyarakat, diminta untuk mendukung dan memilih pada tahun 2019. Jika ditanya alasan menjadi calon anggota legislatif di DPRD Karimun karena ingin menambah keterwakilan kaum perempuan. ”Dari jumlah 30 orang saat ini, hanya ada 3 orang artinya keterwakilan perempuan. Itu baru 10 persen dari jumlah yang ada, belum mencapai 30 persen keterwakilan perempuan,” tambah Ramlan.

Kemudian, kesenjangan pembangunan di Kelurahan Sungai Lakam dalam hal ini daerah Kolong terlihat beda dengan pemukiman penduduk yang ada anggota dewan dari wilayah tersebut. ”Atas dasar itu, orang tua berkumpul mendorong istri saya untuk maju,” kata Ram menuturkan. (yon)

SIDANG paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis.

Pemerintah Daerah diwakili Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Karimun serta dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Parkir Sulvanow Putra saat menyampaikan laporan fraksi, dengan disahkannya Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Parkir.

Sehingga, dapat meningkatkan retribusi ke kas daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perda Penyelenggaraan

Parkir mengatur tentang tata pengelolaan parkir, penetapan zona atau wilayah parkir dan lainnya.

Sedangkan, tentang nilai atau tarif pakir ditentukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Karimun. ”Pemerintah harus dimaksimalkan melihat peluang parkir, untuk meningkatkan penerimaan daerah. Termasuk dengan sistem pengelolaan parkir yang profesional. Sehingga, tidak ada wilayah atau zona yang tidak terpantau, tanpa harus mengganti petugas parkir yang sudah ada saat ini,” kata Anggota Pansus, Rodiansyah.

Ia yakin, jika pengelolaan parkir dimaksimalkan dengan jumlah kendaraan setiap bulan bertambah.

Peluang penerimaan dari parkir, untuk pertahun

F-ALRION/TANJUNGPINANG POS

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim memberikan penjelasan kepada awak media usai, Paripurna Pengesahan Perda Penyelenggaraan Parkir, Rabu (282) kemarin.

dapat mencapai angka diatas Rp 1 miliar.

Untuk memudahkan penerimaan parkir, ia mengusulkan saat pemilik

kendaraan membayar pajak kendaraan.

Sekaligus diwajibkan membayar iuran parkir tahunan.

Pemilik kendaraan tersebut, akan diberikan id card telah membayar parkir, sehingga saat parkir ia tidak lagi harus membayar parkir. ***

Pelaku Jambret Menyerahkan Diri KARIMUN - Mdr (18) terduga pelaku jambret terhadap seorang wanita menyerahkan diri pada Polisi pada Senin (26/3) malam kemarin.

Mdr menyerahkan diri, dengan ditemani pihak keluarganya. Sebelumnya, pada Senin (26/2) sore sekitar pukul 16.30 WIB seorang perempuan pulang bekerja dari Sungai Lakam

menjadi korban tindak kejahatan jambret di Guntung Punak, Kelurahan Darusalam, Meral Barat. ”Adalah Julia Sintia (19) Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib sewaktu pulang kerja, dari Pelipit dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 3905 PK untuk pulang ke

rumahnya,” kata AKP Badawi, Kapolsek Meral, kemarin.

Sekira pukul 17.10 WIB sewaku ia melewati arah Guntung Punak, tiba-tiba datang 2 orang laki- laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor matic warna hijau mendekati sepeda motor Pelapor dari sebelah kanan.

Kemudian dari salah satu terlapor yang dibonceng,

langsung menarik tas warna hijau miliknya yang disandang dibahu bagian kanan.

Ia berusaha mengejar dan berteriak meminta tolong, dan warga sekitar berusaha membantu mengejar namun tidak berhasil.

Di dalam tas korban, terdapat satu buah power bank merek Pineng warna hitam merah, satu lembar KTP Asli, satu lembar KTP Asli

atas nama Monalisa Seli, satu lembar foto kopi KTP atas nama Eli Sumanti serta uang tunai sebesar Rp 40 ribu.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 300 ribu.

Selanjutnya, sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Baru Tebing Kecamatan Tebing telah berhasil dilakukan penangkapan terhadap Ts (16). (yon)

PRO ANAMBAS Persiapan MTQ Tingkat Kabupaten Digesa ANAMBAS - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) keV tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) akan digelar pada Rabu (21/3) hingga Minggu (25/2) mendatang.

Kecamatan Jemaja Timur akan didaulat menjadi tuan rumah, pada event dua tahunan tersebut setelah pada MTQ ke IV dilaksanakan di Kecamatan Siantan Timur. Saat tuan Rumah Siantan Timur sukses dalam menggelar kegiatan, juga sukses menjadi juara umum. ”Insya Allah untuk MTQ ke IV tingkat Kabupaten akan dilaksanakan di Kecamatan Jemaja Timur,” kata SH MM, Sekretaris Daerah KKA Sahtiar, Rabu (28/2).

Sahtiar mengungkapkan, apabila pembangunan Astaka saat ini sedang digesa untuk dirampungkan. Selain itu, untuk penginapan kafilah dan

F-ISTIMEWA

TIM Balai Veteriner dari Sumatera Barat ketika mengecek kesehatan terhadap unggas.

Kasus Flu Burung Belum Ditemukan Balai Veteriner Bukit Tinggi Padang Sumatera Barat melaksanakan monitoring virus Asian Influenza (AI), atau lebih dikenal dengan istilah flu burung.

INDRA GUNAWAN, Anambas MONITORING yang dilakukan, untuk mengidentifikasi masuknya virus ini.

Sehingga, Balai Veteriner melakukan pengambilan sampel darah unggas untuk di cek di laboratorium.

Salah satu pegawai bidang peternakan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dr Ardi mengatakan, untuk pengambilan sampel kali ini ada 35 responden atau pedagang atau peternak.

Ia menambahkan, satu responden ada 5 ekor yang di ambil sampelnya.

Jika setelah dicek laboratorium hasilnya positif ada virus flu burung, maka penanganannya akan segera dilakukan.

REDAKTUR: ADLY BARA

Mulai dari membekukan keluar masuknya ayam dari dan keluar Anambas, hingga ke proses pemusnahan. ”Kita masih menunggu hasilnya. Jika memang terbukti positif ada flu burung, maka langsung akan dilakukan penanganan,” ungkap dr Ardi, kemarin.

Namun katanya, sampai tahun ini belum pernah ada flu burung. Sehingga, pihaknya saat ini masih dalam upaya pencegahan masuknya virus mematikan tersebut. ”Kita ini sifatnya pencegahan. Jadi walau belum ditemukan kita tetap mengupayakan, agar virus ini tidak masuk,” ungkapnya lagi.

Sementara itu, Ketua Tim Monitoring Flu Burung dari Balai Veteriner Bukit Tinggi

Padang Sumatera Barat Drh Niko Febrianto menjelaskan, kegiatan ini merupakan konsep pembebasan flu burung di Provinsi Kepri khususnya di Anambas.

Menurutnya, bukan hanya ayam tapi hewan lain juga diperiksa seperti anjing dan kucing apakah ada terkena virus rabies atau tidak.

Monitoring seperti ini, lanjut Niko, dilaksanakan selama dua kali dalam setahun yakni pada musim panas dan musim hujan karena ada perbedaan cuaca.

Ia mengimbau, karena saat ini belum ada flu burung di Anambas maka diharapkan kepada seluruh peternak agar menjaga kesehatan peternak dengan memperhatikan sanitasi dan terus menjaga kebersihan lingkungan kandang ayam. ”Untuk sementara, pencegahannya yakni penyempurnaan kandang dan sanitasi yang baik,” jelasnya. ***

F-ISTIMEWA

BUPATI Abdul Haris SH ketika membuka resmi MTQ ke-5 Kecamatan Palmatak dengan pemukulan beduk.

dewan hakim juga telah tersedia. ”Segala persiapan sudah dalam proses dan perampungan seperti Astaka, terus sarana penunjang kegiatan guna mendukung kegiatannya juga sudah ok,”

jelasnya. Pembukaan MTQ V nanti, lanjut Sahtiar, akan dilakukan oleh Bupati KKA Abdul Haris SH sama seperti MTQ pada 2016 silam. MTQ kali ini, terdapat 22 cabang perlombaan yang akan

diikuti 7 kafilah yang berasal dari 7 kecamatan yang ada di Anambas.

Tidak ada penambahan cabang perlombaan, sebut Sahtiar, hanya penambahan golongan yakni Qiroat Mujawad, Qiroat Murotal dewasa dan remaja. ”Untuk Cabang itu antara lain yakni Fahmil, Syarhil, Qiroat, Hifzil, tafsir bahasa Arab, Inggris, dan bahasa Indonesia.

Selain itu, MTQ juga ada perlombaan rabana, pawai Takruf dan stan bazar,” sebutnya.

Sahtiar berharap, pelaksanaan MTQ V dapat berjalan sesuai dengan harapan dan terpilih pemenang yang dapat mewakili Anambas pada MTQ tingkat Provinsi dan Nasional. ”Ini juga menjadi ajang silahturahmi, serta semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT,” tuturnya. (end)

JADWAL KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG PT. PELNI DI PELABUHAN KIJANG, TANJUNGPINANG DAN BATAM

MARET

2018

1 2

DARI KM. SABUK N-62 TAMBELAN KM. DOROLONDA TG.PRIOK

RENCANA TIBA HARI TANGGAL JUMAT 02-Mar-18 SABTU 03-Mar-18

JAM 07.00 10.00

DARI TG.PINANG KIJANG

3

KM. SABUK N-39

SABTU

06.00

KIJANG

RABU

07-Mar-18

4

KM. SABUK N 30

TAMBELAN MINGGU 04-Mar-18

10.00

TG.PINANG

SELASA

06-Mar-18

13.00

5 6 7

KM. UMSINI KM. SABUK N-62 KM. BUKIT RAYA

TG.PRIOK SENAYANG LETUNG

SENIN SABTU

05-Mar-18 10-Mar-18 00/00/2018

09.00 07.00 07.00

KIJANG SENIN 05-Mar-18 TG.PINANG MINGGU 11-Mar-18 KIJANG 00/00/2018

14.00 14.00 09.00

8

KM. SABUK N 30

No.

NAMA KAPAL

K.MARAS

03-Mar-18

RENCANA BERANGKAT HARI TANGGAL SENIN 05-Mar-18 SABTU 03-Mar-18

TUJUAN JAM 11.00 12.00 13.00

TAMBELAN

JUMAT

16-Mar-18

10.00

TG.PINANG MINGGU 18-Mar-18

13.00

9 KM. SABUK N-62 TAMBELAN 10 KM. DOROLONDA TG.PRIOK

JUMAT SABTU

16-Mar-18 17-Mar-18

07.00 13.00

TG.PINANG KIJANG

SENIN SABTU

19-Mar-18 17-Mar-18

11.00 15.00

11

KM. SABUK N-39

SABTU

17-Mar-18

06.00

KIJANG

RABU

21-Mar-18

13.00

12 13 14 1 2 3

KM. UMSINI KM. SABUK N-62 KM. SABUK N-62 KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD

TG.PRIOK SENIN 19-Mar-18 SENAYANG SABTU 24-Mar-18 TAMBELAN JUMAT 30-Mar-18 TG.PRIOK MINGGU 04-Mar-18 TG.BALAI RABU 07-Mar-18 TG.PRIOK MINGGU 11-Mar-18

07.00 06.00 07.00 06.00 10.00 06.00

KIJANG SENIN 19-Mar-18 TG.PINANG MINGGU 25-Mar-18 TG.PINANG SENIN 02-Apr-18 BATAM MINGGU 04-Mar-18 BATAM RABU 07-Mar-18 BATAM MINGGU 11-Mar-18

14.00 14.00 11.00 11.00 13.00 11.00

K.MARAS

1. PERUBAHAN JADWAL TSB DIATAS BILA ADA PERUBAHAN / KOREKSI AKAN KAMI BERITAHUKAN. 2. KEPADA CALON PENUMPANG PEMBELIAN TIKET AGAR SESUAI IDENTITAS/ KTP. 3. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI CALL CENTER 021 - 162 4. PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG TELP. 0771 - 21513 5. 2 (DUA) JAM SEBELUM KAPAL BERANGKAT SUDAH DI TERMINAL PELABUHAN

SENAYANG - JAGOH - P.BERHALA - JAGOH - P.PEKAJANG - BLINYU - P.PEKAJANG - JAGOH - SENAYANG TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU - NAMLEA - AMBON - TERNATE - BITUNG (PP) TAMBELAN - PONTIANAK - SERASAN - SUBI - RANAI - SELAT LAMPA - P.LAUT - SEDANAU - PULAU TIGA MIDAI - TAREMPA - K.MARAS KUALA MARAS - TAREMPA - MIDAI - P.TIGA - SELAT LAMPA - SEDANAU - P.LAUT - RANAI - SUBI - SERASAN SINTETE - TAMBELAN TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - MAUMERE - LARANTUKA - LOWELEBA - KUPANG (PP) TAMBELAN - SINTETE DOCKING TAHUNAN KUALA MARAS - TAREMPA - MIDAI - P.TIGA - SELAT LAMPA - SEDANAU - P.LAUT - RANAI - SUBI - SERASAN SINTETE - TAMBELAN SENAYANG - JAGOH - P.BERHALA - JAGOH - P.PEKAJANG - BLINYU - P.PEKAJANG - JAGOH - SENAYANG TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU - NAMLEA - AMBON - TERNATE - BITUNG (PP) TAMBELAN - PONTIANAK - SERASAN - SUBI - RANAI - SELAT LAMPA - P.LAUT - SEDANAU - PULAU TIGA MIDAI - TAREMPA - K.MARAS TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - MAUMERE - LARANTUKA - LOWELEBA - KUPANG (PP) TAMBELAN - SINTETE SENAYANG - JAGOH - P.BERHALA - JAGOH - P.PEKAJANG - BLINYU - P.PEKAJANG - JAGOH - SENAYANG TG.BALAI - BELAWAN TG.PRIOK (PP) TG.BALAI - BELAWAN TANJUNGPINANG, FEBRUARI 2018 TTD PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG

LAYOUT: SYAFRINALDI

PRO LINGGA

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 1 MARET 2018

5

Desa Resun Bangun GOR Popda Apa yang dilakukan Pemerintah Desa Resun, patut diikuti desa lain. Sebab, usulan Desa Resun itu untuk mendukung suksesnya Pekan Olahraga Pelajar Daerah(Popda) ke-VII yakni membangun Gedung Olahraga sebagai sarana pertandingan bola voli.

F-TENGKU/TANJUNGPINANG POS

KABAG Ops Polres Lingga, menunjukkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditangkap dari dua orang tersangka.

Narkoba di Lingga Marak LINGGA - Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Lingga Kompol Mukharom meminta masyarakat Kabupaten Lingga, meningkatkan kewaspadaan generasi muda dari pergaulan bebas dan jeratan Narkotika. Hal ini dikatakannya, setelah Satuan Narkoba Polres Lingga menangkap dua tersangka narkoba dengan barang bukti 60,77 serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. ”Dengan tertangkap tersangka membuktikan, bahwa di Lingga sudah ada peredaran narkoba. Untuk itu, perlu adanya pengawasan dari seluruh elemen masyarakat terhadap anggota keluarganya hingga tidak terjerat,” kata Mukharom saat pers rilis tertangkapnya tersangka pembawa Narkoba, Selasa (27/2).

Ia menambahkan, pihak kepilolisian saat ini sedang melakukan pendalaman atas tertangkapnya dua tersangka ini. Pihaknya juga belum dapat menyimpulkan, apakah kedua tersangka sebagai pengedar atau hanya sebagai kurir. (tir)

TENGKU IRWANSYAH, Lingga DPRD Lingga bersama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), melakukan peninjauan venue pembangunan GOR, Selasa (27/2) kemarin.

Ketua Komisi II Drs H Said Agusmarli didampingi anggotanya Drs Pokyong Kadir menilai, progres pembangunan sudah cukup baik.

Mereka berharap, sebelum pelaksanaan Popda yang bergulir pada Juni mendatang GOR sebagai sarana cabang voli ini telah memenuhi target dan standar yang diinginkan. ”Kita juga berharap pada saat peninjauan dari Dispora provinsi, dan pengcab ini sudah me-

menuhi standar,” ucap Agusmarli.

Ia menambahkan, sementara ini GOR yang berada dibekas lapangan sepakbola Desa Resun tersebut dapat diperuntukkan sebagai lapangan voli.

Namun, ke depannya bisa dibuat serbaguna.

DPRD Lingga juga mengapresiasi, atas apa yang dilakukan pemerintah Desa Resun dengan membangun GOR dengan anggaran desa dalam menunjang kemajuan olahraga. ”Ya harapannya, untuk desa-desa lain bisa membuat program pembangunan fasilitas yang layak terutama di pusat ibukota Daik,” lanjut Agusmarli.

Sementara itu, Disparpora Lingga yang diwakili Kabid Pemuda dan Olahra-

ga Safaruddin menegaskan, akan berupaya menjemput anggaran Kementerian Olahraga untuk pembangunan GOR di Kota Daik.

Menurutnya, kemajuan olahraga di Kabupaten Lingga memang layak ditingkat dengan memperbanyak sarana dan prasarana.

Justru hal ini nantinya, akan memotivasi atlet-atlet Lingga giat berlatih dan menjadikan olahraga sebagai salah satu kegiatan penting. ”Kami juga turut apresiasi kepada pak Kades Resun, yang sudah membangun fasilitas olahraga yang cukup layak.

Bahkan belum ada di kecamatan Lingga GOR yang seperti ini,” ucap Safaruddin. Sebelumnya, kades Resun Karmawanto

F-ISTIMEWA

PIHAK Komisi II DPRD Lingga dan Disparpora ketika melihat pembangunan GOR Resun.

mangakui cukup bangga karena pembangunannya bisa memberikan partisipasi pada Popda tingkat provinsi tahun ini.

GOR tersebut akan diberikan nama Batu Gajah Lingga Terbilang, yang didirikan di atas lahan dengan luas 40×38.

GOR itu akan disikan

berbagai macam fasilitas seperti musala, kantin, ruang ganti baju serta fasilitas pendukung untuk atlet. ”Ke depannya, GOR ini akan diserahkan ke Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar menunjang Pendapatan Asli desa (PADes),” imbuhnya. ***

PRO NATUNA

Mesin Olah Sampah Terbengkalai Mesin pengelolaan sampah di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sebayar, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kondisinya terlihat sangat menyedihkan dan terbengkalai.

HARDIANSYAH, Natuna

F-ISTIMEWA

TERLIHAT mesin pengelolaan sampah yang terbengkalai dan kondisinya berkarat.

BERDASARKAN hasil pantauan koran ini di lapangan, mesin pengelolaan itu sudah dipenuhi debu dan berlumut. Sepertinya, mesin itu tampak lama tidak digunakan atau tidak difungsikan.

Dalam hal ini, yang disampaikan Asmiyadi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna (DLH). Asmiyadi mengatakan, bahwa mesin pengolah sampah plastik sudah pernah berfungsi akan tetapi ternyata belum maksimal.

F-ISTIMEWA

SEJUMLAH pasangan diluar nikah yang diamankan saat terjaring patroli Rutin Satpol PP di sebuah rumah kos.

Satpol Jaring Pasangan Mesum NATUNA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Natuna menjaring beberapa pasangan di sejumlah kamar kos-kosan tanpa dilengkapi dokumen surat nikah.

Kegiatan itu, merupakan agenda rutin patroli yang laksanakan dalam rangka Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan Penyuluhan kepada masyarakat.

Mereka yang terjaring patroli rutin tersebut, langsung dibawa ke Kantor Satpol PP untuk didata dan dilakukan pembinaan. ”Kita menjalankan patroli ini sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP, dan juga dari banyaknya laporan dari masyarakat, RT, RW dan pihak kelurahan. Operasi ini digelar, karena adanya REDAKTUR: ADLY BARA

aktivitas di beberapa koskosan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat,” kata Dodi Nuryadi, Kasatpol PP Natuna, Rabu (28/2).

Guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan, apalagi dengan adanya laporan masyarakat.

Maka, pihaknya melakukan penindakan terhadap rumah kos-kosan yang diduga banyak dihuni oleh pasangan tidak menikah (menjadi tempat kumpul kebo). ”Kita akan terus menjalankan tugas yang sudah diamanahkan oleh peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Terbukti, dengan terjaringnya pasangan yang tidak bisa menunjukkan dokumen surat nikah,” ungkapnya.

Sementara Kasi Opera-

sional dan pengendalian Pol PP Wan Hari Sanjaya Pratama menjabarkan, dari hasil patroli rutin di beberapa kos-kosan ditemukan beberapa pasangan di dalam kamar.

Seluruhnya yang diamankan, diantaranya 5 perempuan dan 3 laki-laki yang tidak dilengkapi dokumen surat nikah. ”Kita berhasil mengamankan pasangan 5 wanita dan 3 laki-laki, yang diduga tidak memiliki dokumen resmi seperti surat nikah.

Para pasangan tersebut didata dan diberi Pembinaan. Selanjutnya, setelah menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing,” tandasnya. (hrd)

”Seharusnya ada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pelaksanaan limbah plastik. agar mesin tersebut berfungsi semaksimal mungkin, dan untuk secara ril lapangan saya belum tahu karena saya baru duduk di sini,” ucap

Asmiyadi, di ruang kerjanya, Rabu (28/2) siang.

Ia juga menambahkan, untuk ke depannya mesin atau alat-alat pengelolaan sampah yang sudah diadakan itu sebaiknya segera difungsikan bukan

malah dibiarkan terbengkalai. ”Ketika ditanya kapan pengadaan mesin, kita sama sekali tidak mengetahui.Tapi seharusnya untuk mesin itu bisa difungsikan, dan bisa berkerja maksimal,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, rencana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebayar akan dipindahkan dan tempat tersebut akan dibangun embung air

bersih untuk Kota Ranai. ”Di tahun 2019 kita dapat bantuan dari pusat untuk fasilitas TPA, untuk sementara ini TPA tetap digunakan seperti bisa. Tetapi di tahun 2019 nanti, TPA akan menjadi embung air bersih. Sementara, untuk lokasi TPA yang baru kita akan koordinasi kepada Dinas Perkim untuk pembebasan lahannya,” tutupnya. ***

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Alamat : Jalan Basuki Rahmat No.28 - 30 Tanjungpinang 29123 Telp/ WA : 0823-8350-6355, Email : timsel.kpukabkotakepri@gmail.com

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/ KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2018 - 2023 Nomor : 02/ TIMSEL/ KPU/ KAB-KOTA/ KEPRI/ II/ 2018 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018 - 2023, dengan ketentuan sebagai berikut : 1.

Persyaratan calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut : a.

Warga Negara Indonesia; b.

Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; c.

Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d.

Mempunyai Integritas, berkepribadian kuat, jujur dan adil; e.

Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, Ketatanegaraan, dan kepartaian; f.

Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; g.

Berdomisili di wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; h.

Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i.

Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; j.

Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon; k.

Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/ Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; l.

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; m.

Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; n.

Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; o.

Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu (penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018); p.

Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Pengelenggara Pemilu; dan q.

Belum pernah menjabat sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota selama (2) dua kali masa jabatan yang sama (penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018).

2.

Dokumen persyaratan pendaftaran calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau yang wajib disampaikan meliputi : a.

Surat pendaftaran ditandatangani diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah); b.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; c.

Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar; d.

Daftar Riwayat Hidup; e.

Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/ dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f.

Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/ atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas; g.

Surat pernyataan yang menyatakan : 1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 2) Bebas dari penyalahgunaan narkotika 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; 4) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotan; 5) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan; 6) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/ Kota; 7) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah; dan 8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan 9) Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode di jabatan yang sama; h.

Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/ Kota pernah menjadi anggota partai politik; i.

Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri; j.

Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.

3.

Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.

4.

Formulir berkas administrasi dan keterangan lebih lanjut (lampiran-lampiran) dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau atau melalui website : kepri.kpu.go.id/ 5.

Dokumen pendaftaran diantar langsung dan dapat dikirim melalui pos atau ke alamat email : timsel.kpukabkotakepri@gmail.com atau di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau di Jl. Basuki Rahmat No. 28-30 Tanjungpinang. Tlp/ WA 0823-8350-6355. Masing-masing dibuat rangkap 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) foto copy sesuai dengan ketentuan persyaratan diatas; 6.

Waktu penerimaan hard copy dokumen pendaftaran dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja, mulai tanggal 2 s.d 12 Maret 2018, pukul 08.00 s/d 16.00 WIB; 7.

Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

LAYOUT: SYAFRINALDI

PRO BINTAN

6

3.643 Keluarga Miskin Dapat Rp 1,821 Miliar PENAMBAHAN JUMLAH KPM 2018 DI KABUPATEN BINTAN Toapaya Teluk Sebong Teluk Bintan Tambelan SKL Bintan Utara Bintan Timur Bintan Pesisir Gunung Kijang Mantang

83 KPM 178 KPM 86 KPM 97 KPM 131 KPM 225 KPM 374 KPM 72 KPM 58 KPM 71 KPM

Rp 41.500.000 Rp 89.000.000 Rp 43.000.000 Rp 48.500.000 Rp 65.500.000 Rp 112.500.000 Rp 187.000.000 Rp 36.000.000 Rp 29.000.000 Rp 35.500.000 SUMBER : OLAHAN DATA TANJUNGPINANG POS

YUSFREYENDI, Bintan PEMKAB Bintan memberikan dana bantuan sosial sebesar Rp 1,821 miliar, kepada 3.643 keluarga pra sejahtera, Selasa (27/2) sore. Dana ini merupakan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama.

Bupati Bintan H Apri Sujadi menerangkan, pada tahun 2017 lalu, di Kabupaten Bintan terdata 2.259 sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima dari bantuan PKH ini.

Namun, untuk tahun 2018, ditambah 1.375 keluarga sebagai penerima program bantuan sosial ini. Sehingga, total penerima PKH di Kabupaten Bintan itu sebanyak 3.643 keluarga.

Masing-masing keluarga akan diberikan bantuan sebesar Rp 1.890.000 per tahun. Tapi, penyaluran bantuan diberikan beberapa tahap. Untuk tahap pertama, bantuan PKH ini disalurkan sebesar Rp 500 ribu, untuk setiap keluarga, dari 3.643 penerima manfaat. ”Makanya tahap pertama ini, kita berikan Rp 1,821 miliar kepada 3.643 keluarga pra sejahtera ini,” kata H Apri Sujadi usai penyerahan bantuan sosial PKH di Aula Kantor Camat Teluk Bintan.

H Apri Sujadi berharap bantuan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Terutama untuk mendukung pendidikan anak. Hal ini ditegaskan bupati, karena Pemkab Bintan tidak menginginkan ada anak yang tidak tamat sekolah,

F-ISTIMEWA/KOMINFO BINTAN

BUPATI Bintan H Apri Sujadi menyerahkan bantuan tunai PKH kepada warga kurang mampu, Selasa (27/2) sore lalu.

baik di tingkat SD maupun SMP, di wilayah Bintan. ”Pendidikan di Bintan sudah gratis, perlengkapan sekolah bagi siswa yang baru masuk gratis, trasnportasi sekolah gratis, pelayanan kesehatan pun juga gratis. Nah, sekarang diberi bantuan uang tunai melalui Program Keluarga Harapan ini. Manfaatkan bantuan ini untuk menunjang pendidikan anak,” harap H Apri Sujadi.

Justru itu, H Apri Sujadi menginginkan kerja sama para orang tua untuk memastikan, agar tidak ada alasan lagi bagi anaknya tidak masuk SD dan SMP. Sehingga, di Bintan tidak ada anak yang putus sekolah. Namun, semua anak sekolah dan bisa membanggakan orang tua, di kemudian hari.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan Naharuddin mengatakan,

masing-masing keluarga penerima manfaat tahap pertama, akan menerima bantuan sebesar Rp 500 ribu. Bantuan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima manfaat. ”Tahun ini ada penambahan 1.375 keluarga yang dapat bantuan PKH ini.

Tahun sebelumnya, keluarga penerima bantuan sebanyak 2.259,” sebut Naharuddin.***

Dibuka Pendaftaran Calon Anggota KPU Bintan CERUKIJUK - Bagi masyarakat Bintan dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bukan berasal dari partai politik, saat ini diberikan kesempatan untuk menjadi anggota KPU Bintan periode 20182023. Tim Seleksi (Timsel) calon anggota KPU kabupaten/kota Provinsi Kepri sudah membuka pendaftaran.

Persyaratan calon Anggota KPU kabupater/ kota di Provinsi Kepri ini

antara lain WNI, usia minimal 30 (tiga puluh) tahun, memiliki kepribadian yang kuat, jujur dan adil, memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan dan kepartaian, minimal lulusan SMA/sederajat, berdomisili di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP Elektronik, atau surat keterangan yang diterbitkan dari Dinas Kepen-

dudukan dan Catatan Sipil.

Bagi warga yang sudah pernah masuk parpol, harus membuktikan telah mengundurkan diri dari keanggotan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun, atau mengundurkan diri dari BUMN, dan BUMD, tidak pernah dipidana penjara, serta belum pernah menjabat sebagai anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota

KPU kabuparen/kota Provinsi Kepri wajib disampaikan dengan meliputi, surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp 6000,-, fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan, pas foto berwama terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

”Untuk informasi lebih jelas, bisa dilihat di pengumuman di media cetak, atau menghubungi Timsel Provinsi Kepri.

Waktu penerimaan hard copy dokumen pendaftaran dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja, mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Maret 20l8. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya,” ujar Wandra Fadillah, Ketua KPU Bintan, Rabu (28/2) kemarin. (fre)

Cegah Konflik Nelayan, Perlu Kebijakan Kearifan Lokal KIJANG - Permasalahan konflik nelayan yang terjadi di Bintan, dibahas bersama stakeholder terkait, di Aula Kantor Camat Bintan Timur, di Kijang, Rabu (28/2) kemarin. Pembahasan ini digelar dalam seminar sosialisasi tentang peraturan terkait kelautan dan perikanan, sebagai upaya mencegah konflik nelayan, yang ditaja oleh Kelompok Diskusi Nusantara (KDN) Kepri.

Dalam dialog dijabarkan tentang UU 23/2014 tentang kewenangan daerah, UU 32/ 2014 tentang kelautan, UU 01/2014 tentang perubahan UU 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau keci, serta UU 45/ 2009 tentang perikanan.

Selain itu juga dipaparkan Permen Kelautan dan Perikanan nomor 02/2016 dan Permen 71/2016.

Dalam aturan ini, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan alat tangkap, serta batas wilayah tangkap maupun jalur penangkapan ikan. Imbasnya, terjadi pertentangan di kalangan nelayan di wilayah Kepri, khususnya di Bintan. Baik penggunaan pukat bilis yang dilarang, maupun batas kapal nelayan dalam menangkap ikan.

Seperti kejadian di Numbing, Kecamatan Bintan REDAKTUR: YUSFREYENDI

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

PESERTA sosialisasi peraturan perikanan dan kelautan mendengarkan penyampaian materi dari narasumber, di Aula Kantor Camat Bintan Timur, Rabu (28/2) kemarin.

Pesisir. Nelayan menggunakan pukat bilis, untuk menangkap bilis di bawah 2 mil. Ini ditentang nelayan lain. Sementara, menangkap bilis di wilayah itu sudah dari zaman nenek moyang. ”Sehingga terjadi konflik.

Masih banyak hal lainnya, yang memicu konflik antarnelayan, akibat peraturan pemerintah pusat,” jelas Asmardiyanto, petugas pengawas dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kepri.

Begitu juga dengan wacana seribu kapal nelayan asal Jawa akan masuk ke perairan Kabupaten Natuna, ini juga menjadi konflik di

kalangan nelayan. Termasuk usaha labuh jangkar maupun perawatan kapal righ di perairan Lobam, mendapat pertentangan nelayan. ”Kalau ditinjau dari aturan, itu tidak boleh. Tapi, ada kebijakan pusat, sehingga kegiatan itu dijalankan.

Imbasnya, nelayan protes.

Sebaliknya, ada pula nelayan yang menangkap ikan dengan alat pukat, tapi ditangkap. Ini perlu kebijakan dan pembinaan dari kita bersama,” katanya. ”Saya punya saran, kapal nelayan di bawah 30 GT melanggar aturan, itu dibina dulu. Jangan langsung masuk ke pengadilan. Kalau

tak bisa dibina, baru diproses di ranah hukum.

Tapi bagi yang gunakan putasium, itu langsung dipidana,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan, pada masa HM Sani menjadi Gubernur Kepri, anggaran perikanan dari Rp 18 miliar ditambah menjadi Rp 90-an miliar. ”Ketika nelayan berbenturan dengan hukum, perlu ada kebijakan kearifan lokal.

Karena, kita di Kepri ini yang tahu seperti apa kehidupan nelayan. Pusat cuma buat aturan, tapi itu tidak sesuai dengan kondisi kita di Kepri ini,” sebut Iskandarsyah.

Ketua KDN Kepri, Billy Jenawi menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan agar nelayan melalui HNSI dan KNTI di Bintan, bisa mengetahui regulasi dan menyosialisasikan kepada nelayan. Karena, aturan yang dibuat pemerintah pusat selalu tidak melihat kondisi nyata di lapangan.

Terkesan dipaksakan.

Akibatnya, nelayan tradisional di Bintan maupun di Kepri menjadi korban. Bahkan, antarnelayan pun terjadi konflik, tidak hanya nelayan dengan aparat penegak hukum. ”Dari dialog ini, perlu ada kebijakan kearifan lokal

yang dibuat pemerintah daerah, untuk melindungi masyarakat nelayan.

Karena, kita di Bintan atau di Kepri ini, wilayanya 96 persen adalah laut. Makanya perlu solusi, agar aturan pusat tidak merugikan nelayan. Terutama pengaturan alat tangkap dan zona tangkapan tadi,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri Ketua HNSI Bintan Baini, Kapolsek Bintan Timur AKP A Rahman, Mayor Bambang dari Lantamal IV Tanjungpinang, KNTI Bintan, pelajar dan unsur kepemudaan Bintan. (fre)

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 1 MARET 2018

Minimal, Jalan Kampung Belak Disemenisasi TELUKBINTAN - Ketua DPRD Bintan H Nesar Ahmad akan memperjuangkan peningkatan jalan antara Kampung Belak dan Malay yang terletak di Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan. Ia menyatakan, pembangunan jalan harus dilakukan, meski hanya semenisasi. ”Saya ini sudah mengalami langsung waktu pergi acara pernikahan di wilayah tersebut.

Memang banjir dan menghambat. Kasihan siswa dan guru,” H Nesar Ahmad kata Nesar, kemarin.

Mengenai penganggaran pembangunan jalan tersebut, Nesar akan memperjuangkannya. Meski tahap awal pembangunan jalan tersebut berbentuk semenisasi, bukan aspal. ”Saya kan melihat ini soal kebutuhan masyarakat, meski tidak banyak warga di sana. Namun mereka kan juga warga Bintan. Apalagi ruas jalan tersebut banyak dipergunakan warga untuk lalu lintas. Jadi harus dibangun, jangan seperti seorang yang hanya tanah merah saja,” ucapnya.

Disampaikannya, pada APBD Perubahan tahun 2018 ini, pihaknya akan mengkaji pembangunan tersebut dan akan memperjuangkan akan segera terealisasi. (aan)

Pelaku OTT Dikenakan Tiga Opsi Sanksi BINTAN - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) terancam terkena tiga sanksi. Hal tersebut tentunya harus melewati proses hukum. ”Pertama mungkin terkena sanksi tindak pidana korupsi, kedua sanksi tindak pidana ringan. Ketiga adalah pelanggaran penyelenggaraan pelayanan yang tidak sesuai kaidah aturan,” kata Adi Prihantara, Sekda Bintan, kemarin.

Untuk pelanggaran yang ketiga, lanjutnya, maka ASN tersebut akan diserahkan ke Aparatur Pengawasan Intstitusi Pemerintah (APIP). Selanjutnya APIP yang akan menentukan jenis sanksinya. ”Kalau masuk ke APIP, sanksinya macam-macam, ada penurunan pangkat, percepatan pensiun dan lain sebagainya. Namun itu baru opsi sanksi. Saat ini kami masih menunggu proses hukum selesai terlebih dahulu,” ucapnya (aan)

Komisi II Segera Cek SPAM di Bintan BINTAN - Komisi II DPRD Bintan akan segera melakukan pengecekan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di Bintan. Hal ini menyusul adanya keluhan dari masyarakat soal pasokan air bersih yang terkendala, akibat SPAM tidak beroperasi.

Andreas Salim, Anggota Komisi II DPRD Bintan mengatakan, pihaknya sudah mendengar beberapa keluhan tentang air bersih, terutama di wilayah Seri Kuala Lobam. Untuk itu dalam waktu dekat ia bersama anggota lainnya akan mengecek SPAM yang ada di Bintan. ”Iya, saya mendengar keluhan masyarakat.

Apalagi sekarang kan bisa dikatakan kemarau.

Warga jadi banyak yang mengeluh, karena SPAM ada yang tak jalan,” sebutnya, Rabu (28/2).

Ia menambahkan, beberapa SPAM di Bintan sudah ada yang beroperasi. Namun ada juga yang belum beroperasi. Menurutnya, SPAM yang belum beroperasi namun sudah dikelola pihak ketiga, harus dicek ke lapangan dan dipastikan kendalanya. ”Ya saya dengar ada juga yang dikelola pihak ketiga. Ini yang akan kami pertanyakan. Jangan sampai sudah dikelola pihak ketiga, namun tak beroperasi. Kami akan cek ini dan kami akan minta dikelola oleh pihak yang profesional kerjanya,” ucapnya.

Ditambahnya, untuk penyediaan air bersih kini juga menjadi prioritas kerja komisi II DPRD Bintan, termasuk pembangunan beberapa dam yang ada, menjadi prioritas untuk kebutuhan warga Bintan.

Kelebihannya akan didistribusikan ke wilayah lainnya. (aan)

LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 1 MARET 2018

BANDAR SERI DOMPAK

7

Bisa Sumbang Tenaga dan Semen Kementerian Desa Galakkan Partisipasi Warga Bangun Desanya TANJUNGPINANG Program Padat Karya Tunai. Inilah salah satu sedang yang digalakkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) untuk lebih memaksimalkan pembangunan di desa.

Dengan program ini, partisipasi masyarakat setempat sangat diharapkan ikut membantu pembangunan agar hasilnya lebih banyak dari anggaran yang dialokasikan.

Contohnya, apabila sudah direncanakan pembangunan jalan sepanjang 1 kilometer, maka hasilnya bisa bertambah hingga 200 meter jika partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam pembangunan ini.

Masyarakat desa bisa ikut bekerja di lapangan tanpa diupah. Sehingga, biaya yang seharusnya untuk upah, bisa digunakan membeli material bangunan agar jalan yang dibangun

lebih panjang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri, Sardison mengatakan, selain menyumbangkan tenaga, warga juga bisa menyumbang material bangunan.

Namun, bantuan tidak boleh dalam bentuk uang.

Dan bantuan material bangunan dari masyarakat harus disampaikan di depan warga, sehingga transparan serta tidak ada kecurigaan di belakang hari.

Bantuan yang diberikan bisa berupa pasir, semen, besi, batu atau tenaga.

Karena jalan yang dibangun juga untuk kepentingan masyarakat setempat.

Pembangunan pun makin cepat selesai dan ada interaksi ekonomi di sana.

Sebenarnya, pemahaman Program Padat Karya Tunai ini bukanlah mengajak masyarakat menyumbangkan tenaga atau material

bangunan, namun diajak ikut berpartisipasi dan menyadarkan warga agar turut mendukung pembangunan di desanya.

Padat Karya Tunai adalah program yang dimulai tahun ini untuk memudahkan percepatan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Jika selama ini pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai, dengan program ini, pembayaran bisa dilakukan harian, mingguan atau bulanan.

Sardison mencontohkan, apabila ada pengerjaan irigasi dan mengupah pekerja, maka gajinya bisa diserahkan sore hari setelah pekerjaan satu hari itu selesai. Demikian hari berikutnya. ”Kalau dia mingguan, maka pembayaran dilakukan sekali seminggu.

Pokoknya pekerjaan itu dibayar tunai. Sehingga pekerjaan bisa lebih cepat selesai,” ujar Sardison kepada Tanjungpinang

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

SEKDAPROV Kepri TS Arif Fadillah dan Sardison foto bersama dengan para kepala desa usai membuka Rakor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kepri tahap I, Selasa (27/2) di Hotel CK.

Pos, kemarin di Hotel CK. Kemudian, pemahaman lain yang perlu diketahui pemerintahan desa adalah apa itu pungutan liar (pungli) dan apa saja yang rawan bisa menimbulkan pungli. Saat ini, jelasnya, belum ada kepala desa yang ditangkap di Kepri akibat pungli. Namun

Tiga..........................................................dari halaman 1 Syamsul Bahrum, Kadisperindag Pemprov Kepri Burhanuddin, Karo Pembangunan Pemprov Kepri Aries Fhariandi dan Karo Humas Protokol dan Penghubung Pemprov Kepri, Nilwan.

Kementerian Perhubungan jadi lokasi pertama yang dikunjungi Nurdin. Ia disambut dengan jamuan makan siang oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Dengan menu tahu isi, sate, bakwan jagung, cah kangkung dan beberapa buah-buahan, berlangsung perbincangan tentang beberapa perizinan yang masih belum tuntas terutama untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Bintan. ”Semua langsung diproses,” kata Nurdin.

Sementara untuk KEK Pulau Asam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsung menurunkan tim. Tim ini akan ke Pulau Asam untuk mengecek perubahan status untuk mempercepat Pulau Asam menjadi KEK. ”Ibu Menteri tadi memerintahkan langsung diproses,” kata Nurdin. Kementeri-

an Lingkungan Hidup dan Perikanan merupakan kementerian kedua yang dikunjungi Nurdin.

Di Kementerian LHK, Nurdin sempat ingin menunaikan salat. Begitu siap berwudhu, tiba-tiba Protokol Kementerian langsung mengabarkan bahwa Menteri Siti Nurbaya siap menerima Gubernur.

Karena Menteri harus terbang ke luar kota untuk menghadiri sebuah acara.

Nurdin yang berencana salat di lantai berbeda dengan ruangan Menteri Siti, bergegas naik lagi.

Tampak dia tidak lagi menggunakan kaos kaki.

Celana yang masih terlipat baru diturunkannya di dalam lift. Setelah selesai bertemu, baru kemudian Nurdin menunaikan salat.

Di Seskab, selain pembahasan perkembangan pertemuan dengan Presiden, juga dilakukan pembahasan tentang pembangunan pasar.

Karena dana untuk pembangunan pasar ada di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Kata Nurdin, Seskab Seskab menyurati Kementerian PU.

”Intinya agar memprioritaskan pasar di Ibu Kota Kepri, Tanjungpinang,” kata Nurdin.

Kepada jajarannya, Nurdin memerintahkan agar segera ditindaklanjuti hasil-hasil pertemuan tersebut. Bagi Nurdin, semua kerja harus cepat.

Usai pertemuan dengan tiga Menteri, Nurdin kembali lagi ke Tanjungpinang. Rabu (28/2) malam, Nurdin memimpin pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kepri.

Dalam dua hari ini, Selasa dan Rabu, demi sejumlah proyek strategis nasional Nurdin tampak bolak balik Jakarta-Batam-Tanjungpinang-Jakarta-Tanjungpinang.

Ada tujuh proyek strategis yang diperjuangnkan Nurdin. Proyek-proyek itu adalah Pembangunan Jembatan Batam Bintan (Babin), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Pulau Asam, Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, Pengembangan dan Modernisasi Bandara Hang Nadim dan Pembangunan LRT (Light Rapit Transit)

Batam.

Semua proyek-proyek itu sudah disetujui Presiden Jokowi. Dalam Safari Subuh di Masjid Al Uswatul Hasanah, Sukaberenang Tanjungpinang, Rabu (28/ 2), Nurdin menyampaikan tentang persetujuan itu kepada masyarakat yang hadir. ”Alhamdulillah berkat doa dan dukungan masyarakat Kepri, semua berjalan lancar,” kata Nurdin.

Memang setelah Safari Subuh, Nurdin bergegas dengan penerbangan perdana pada pukul 06.45 dari Tanjungpinang menuju Jakarta. Padahal setelah bertemuan dengan Presiden, Nurdin memang kembali ke Batam untuk menghadiri Perayaan Imlek 2569 Kerukunan Keluarga Tionghoa Moro Batam (K2TMB) di Kingsway Restaurant, Batam.

Pada kesempatan itu, Nurdin berpesan untuk bersama-sama menjaga Kepri tetap kondusif dan nyaman.

Karena semuanya akan berpengaruh terhadap masuknya investasi. (mas/ ais)

Guntur......................................................dari halaman 1 Menurut Guntur, saat ini Menpar Arief Yahya tengah melakukan restrukturisasi organisasi di internal pejabat Eselon I dan II secara luas. Beberapa posisi jabatan strategis, direstrukturisasi oleh Menteri Arief.

Hanya ada dua pejabat dari luar internal, dirinya dari Pemprov Kepri, kemudian ada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Aceh Reza Pahlevi dipercaya menempati posisi Asisten Deputi Destinasi Regional II pada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Disinggung siapa saat ini yang menggantikan dirinya sementara sebagai Kadiskominfo Kepri, Guntur menyampaikan bahwa hal itu bukan wewenang dirinya, ia hanya berharap, bahwa posisi Kadiskominfo harus merupakan, sosok pejabat yang paham dengan keinginan Gubernur

Nurdin Basirun. ”Sebelum berangkat ke Jakarta, saya sudah lapor dan pamitan secara resmi dengan gubernur dan sekda. Bahkan beliau mengaku bangga. Tentunya, jabatan siapapun dia yang jabat Kominfo harus lebih baik,” tegas Guntur. ”Harapan kita semoga dapat pengganti yang lebih baik, punya leadership dan managerial serta dapat meneruskan program-program yang telah direncanakan oleh tim Kominfo,” timpalnya demikian Menpar Arief Yahya mengatakan, para pejabat yang dilantik akan menempati posisi dalam struktur organisasi baru Kemenpar. Para pejabat baru diharapkan bisa memenuhi tuntutan strategis yakni mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara tahun 2019. ”Saya sudah mencermati

struktur organisasi yang kita gunakan selama ini.

Saya berkesimpulan, dengan struktur organisasi tersebut mustahil kita bisa mewujudkan visi 2019,” katanya.

Selain pejabat Eselon I dan II, Menpar Arief Yahya juga melantik sejumlah pejabat Eselon III dan IV. Juga beberapa pejabat di Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, dan Badan Pelaksana Otorita Borobudur. Mantan Dirut Telkom itu menjelaskan, struktur organisasi lama masih dominan menggunakan dimensi fungsi (functional structure). Sedangkan organisasi baru menggunakan dimensi customer sebagai primary dimension. ”Pada hakekatnya, Kemenpar adalah kementerian pemasaran. Jadi tugasnya adalah memasarkan produk destinasi wisata untuk mendatang-

kan 20 juta wisman, bukan sekedar menjalankan aktivitas rutin kepemerintahan,” jelas Menpar Arief.

Menurutnya, Kemenpar tidak berbeda jauh dengan perusahaan. Yakni, punya target tahunan dan punya omzet. Yaitu jumlah devisa wisman yang dihasilkan tiap tahun.

Bedanya, di perusahaan, omzet (profit) itu masuk ke kantong pemegang saham.

Sedangkan di Kemenpar, omzet dikembalikan ke masyarakat. Tujuannya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Melalui restrukturisasi organisasi, Arief Yahya berharap, Kemenpar menjadi lebih fokus pada wisatawan. Dan, akan lebih sensitif dalam memahami kebutuhan wisatawan. Juga adaptif menciptakan produkproduk wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. (ais/net)

Wapres....................................................dari halaman 1 satu apa yang disampaikan politisi Partai Demokrat Kepri itu. Ada beberapa hal pokok yang disampaikan Surya Makmur saat itu, yakni tentang polemik pengelolaan laut 0-12 mil di Kepri yang sampai saat ini masih dikuasai Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Padahal, sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil di provinsi. Namun, ada saja upaya-upaya yang dilakukan Kemenhub agar pengelolaan labuh jangkar pada 0-12 mil laut di Kepri tetap dikelolanya.

Padahal, perkiraannya, retribusi yang bisa diperoleh Pemprov Kepri sekitar Rp 240 miliar setahun dari labuh jangkar. Ini juga yang akan REDAKTUR: MARTUNAS

dibagi ke 7 kabupaten/kota di Kepri untuk membangun provinsi ini.

Kemudian, Surya Makmur juga menyampaikan persoalan Batam. Jangan sampai aturan yang akan dibuat pusat justru membingungkan para investor.

Dijelaskannya, Batam sudah dijadikan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Namun, belakangan ini, Batam akan diubah lagi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Ketika Batam dijadikan KEK nanti, bagaimana dengan investor yang sudah menanamkan modalnya di Batam karena perubahan itu.

Ia mencontohkan, investor menandatangani 70 tahun

investasi di FTZ dan tibatiba berganti menjadi KEK sebelum waktunya habis. ”Ini kan bisa membingungkan investor,” ujarnya via ponselnya, Rabu (28/2).

Apalagi, sampai saat ini belum jelas tentang KEK Batam. Sehingga, pusat jangan membingungkan banyak pihak di Kepri khususnya di Batam.

Jika memang KEK mau diterapkan di Batam, maka segera sosialisasikan ke bawah agar segera dimulai.

Sehingga investor dan masyarakat mengetahuinya.

Persoalan lain muncul lagi di Batam yang belakangan ini menjadi daerah transit narkoba. Wapres mengatakan, Batam dulunya daerah nelayan. Perlahan-lahan

dibangun menjadi kawasan industri dan kini menjadi kota. Tentu ada persoalan yang dihadapi. Pusat saat membuat peraturan atau kebijakan tidak akan merugikan daerah. Apalagi, sekarang pusat lebih banyak mengalokasikan APBN untuk dana transfer ke daerah daripada belanja kementerian/lembaga.

Namun, Wapres sudah mencatat persoalanpersoalan di Kepri. Pemerintah pun akan mencari jalan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah di Indonesia. Terkait pengelolaan laut 0-12 mil, Wapres belum bisa memberikan jawaban resmi.

Namun, pusat tetap membagi dana yang diperoleh ke daerah. (mas/ais)

sebelum terjadi, sudah diberi pemahaman kepada para kepala desa.

Jika memang bukan wewenangnya untuk memungut sesuatu retribusi di daerahnya, maka jangan lakukan sebelum ada aturannya yang jelas.

Sebab itu berisiko. Namun, jika sudah ada aturannya, silahkan dipungut.

Untuk mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), maka kepala desa

bisa membuat peraturan desa (Perdes) atau peraturan kepala desa (Perkades).

Atau, pungutan bisa juga dilakukan apabila sudah ada payung hukumnya misalnya melalui Perda yang menyebutkan bahwa itu hak desa untuk memungutnya. ”Jangan sampai menyalahi wewenang.

Jangan asal pungut,” pesannya. Di Kepri, saat ini terdapat beberapa desa wisata. Ke depan, berkemu-

ngkinan ada pungutan di sana misalnya uang sampah. Ia mengingatkan, telaah dulu aturannya sebelum berniat memungut retribusi di desa wisata itu.

Jika memang tidak diperlukan pungutan di sana, jangan dilakukan.

Sebab, jika banyak pengunjung ke desa wisata tersebut, banyak uang beredar di desa itu dan usaha-usaha kecil akan hidup. (mas)

BI.......................................dari halaman 1 Rabu (28/2) di Batam.

Menurutnya, pada triwulan I tahun 2018 ini, diperkirakan ekonomi menguat akan tumbuh. ”Tapi tidak banyak. Kisarannya, antara 2,5 sampai 2,9 persen (yoy). Pertumbuhan terutama ditopang sektor konstruksi dan perdagangan,” jelas Gusti.

Disebutkannya, perkiraan pertumbuhan ekonomi Kepri naik menjadi 2,7 sampai 3,1 persen tidak lepas dari tren pertumbuhan harga migas, diperkirakan masih akan berlanjut di 2018.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi dunia akan mendorong pertumbuhan eksternal terhadap produk industri kapal. ”Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2018, secara keseluruhan hanya tembus 2,7-3,1 persen. Tapi prediksi yang kami buat ini, bisa kekecilan. Kami memprediksi dengan perkiraan positif dari indikator. Belum indikasi yang mengarah pertumbuhan 7 persen,” jelasnya.

Sementara untuk pariwisata diakui, pertumbuhan kunjungan wisman di Januari belum mendongkrak perekonomian.

Alasannya, waktu kunjungan wisman Malaysia dan Singapura, tidak panjang. ”Ke depan dibutuhkan langkah mendorong wisman, long stay lebih lama,” jelasnya.

Selain itu, ke depan yang bisa mendongkrak ekonomi dibolehkan lagi ekspor barang mentah hasil

tambang. Menurutnya, kebijakan pemerintah itu baik. Selain itu, banyak kegiatan yang dilakukan kementerian akan berdampak bagi Batam. ”Kita sangat mendukung kegiatan di Batam, sehingga membuat optimisme pengusaha juga,” imbuhnya.

Perekonomian Kepri juga diperkirakan tumbuh, jika realisasi investasi yang besar di Lagoi, Bintan dan proyek pembangunan hotel dan resor serta proyek pemerintah baik APBN dan APBD sudah jalan.

Sementara target inflasi 3,5±1 persen. Diperkirakan, inflasi ini disebabkan peningkatan tarif BBM karena tren kenaikan harga migas dunia. ”Peningkatan konsumsi RT menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dapat memicu inflasi volatie,” bebernya.

Dijelaskannya, untuk tahun 2017, inflasi naik dibanding 2016. Hal itu dipengaruhi sektor investasi. Dimana, berdasarkan data BKPM, PMA terkontraksi 11,7 persen. Serapan terbesar investasi dari sektor industri pertambangan. Sementara PMDN tumbuh melemah 100,7 persen (yoy), terutama dari sektor industri perumahan dan kawasan. ”Data BKPM, investasi terbesar ditanamkan pada sektor pertambangan, hotel dan restoran serta industri logam. Secara tahunan, kinerja investasi mulai membaik, namun masih

tumbuh terbatas. Terutama karena kontribusi investasi bangunan,” jelasnya.

Sementara net ekspor terkontraksi karena pelemahan ekspor antardaerah.

Ekspor migas dan non migas masih tumbuh pada triwulan IV. Ekspor non migas terutama elektronik dan CPO. ”Data aktivitas pelabuhan ekspor antardaerah melalui Pelabuhan Batuampar dan curah Kabil, menunjukkan menurunnya ekspor domestik,” imbuh Gusti.

Gusti juga menyorot investasi di Batam, baik yang mengurus perizinan dan yang penjajakan. BP Batam diminta untuk mendorong investor merealisasikan investasinya ”Yang kemarin beberapa perusahaan dari Cina akan masuk, belum memberikan dampak. Kalau sudah direalisasikan, akan memberikan dampak pada ekonomi kita,” jelas Gusti.

Disebutkannya, hasil survei dan diskusi dengan pelaku usaha, belum banyak yang direalisasikan BP dan Pemko. Sehingga dia mendorong agar Pemko dan BP meminta investor segera merealisasikan investasi. Sehingga dampak pada perekonomian terasa. ”Kalau investasi yang naik tinggi, 7 persen itu dampaknya akan besar.

Kami belum berani sampai perkirakan 7 persen karena belum ada indikasi realisasi, baru rencana investasi.

Dampak ekonominya ada, saat mulai konstruksi. (mbb)

Napi..................................dari halaman 1 temukan di selipan kardus yang digunakan sebagai lemari baju,” terangnya.

Tak hanya sabu, sambungnya, pihaknya juga mengamankan satu unit handphone yang digunakan pelaku untuk melakukan transaksi narkotika ke pihak luar Lapas.

Sementara ini, ia menjelaskan berdasarkan pengakuan pelaku bahwa sabu masuk ke dalam Lapas setelah dipesan pelaku melalui handphone ke mantan warga binaan yang sudah bebas. Menurut pelaku, sabu yang dipesannya itu tiba-tiba sudah berada di dalam kotak rokok di kamar mandi. ”Bagaimana sabu itu bisa masuk ke dalam Lapas, akan kami telusuri. Karena kami tidak mau menutup nutupi kasus narkoba, mau pegawai atau warga binaan kalau namanya narkoba akan kita sikat habis,” tegasnya.

Selain hal itu ia menjelaskan, sebenarnya Ampio adalah warga binaan yang diamankan di Dabo Singkep Lingga. Lalu ia dipindahkan ke LP Batu 18. Pelaku baru delapan bulan berada di dalam LP dengan kasus narkotika. ”Saat masuk ke sini

sudah saya ingatkan dia, jangan macam-macam, baikbaik saja, tahunya begini,” ucapnya.

Terkait kepemilikan handphone, ia menjelaskan berdasarkan pelaku bahwa handphone itu diperolehnya dari mantan warga binaan. Hal ini juga akan ditelusuri pihaknya.

Karena, selama ini pihaknya sudah menyediakan wartel untuk warga binaan yang mau berkomunikasi dengan pihak luar.

Terkait masalah ini, ia akan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan. Masalah ini juga, sudah dilaporkan ke pihak Satresnarkoba Polres Bintan. ”Kami siap membantu penyelidikan yang dilakukan Polres Bintan nantinya terkait kasus ini,” tukasnya.

Sementara itu, Ampio mengaku sudah beberapa kali mengonsumsi barang haram itu di dalam LP. Dia biasanya menggunakan barang haram itu di dalam kamar mandi. Usai mengonsumsi sabu, bongnya dibuang ke dalam lubang toilet. ”Sudah beberapa kali saya tak ingat,” akunya mengonsumsi sabu karena

suntuk.

Bagaimana sabu itu bisa di tangannya? ia menceritakan, awalnya mengenal pria berinisial YS yang juga dibina di dalam LP. Sebelum lepas, YS menceritakan bahwa dia bisa menyediakan sabu. ”Saya pesan ke dia (YS), tak bayar,” kata dia.

Saat memesan sabu, ia mengatakan, YS kala itu mengatakan sabu akan berada di dalam Lapas dan diletakkan di dalam bungkus rokok di salah satu sudut kamar mandi. ”Saya diminta ambil sabu di salah satu pojok kamar mandi, sabunya sudah ada di dalam bungkus rokok,” kata dia.

Terkait handphone, ia mengaku membelinya dari warga binaan yang sudah bebas. Handphone itu dibelinya seharga Rp 1,5 juta. ”Saya pakai handphone untuk menghubungi YS,” terangnya.

Usai diamankan, ia mengaku menyesali.

Akunya, dia mengonsumsi sabu karena suntuk. ”Orangtua saya di Dabo, istri saya sekarang di Kudus, Semarang,” kata dia mengakhiri.*** LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL

PSTS TANJUNGPINANG POS

TEDDY JUN ASKARA

KAMIS, 1 MARET 2018

Panitia Sudah Siapkan Musprov Pemilihan Asprov PSSI Kepri

Askab Bintan Tetap Usulkan Apri YUSFREYENDI, Tanjungpinang PANITIA Musyawarah Luar Biasa pemilihan Ketua dan kepengurusan Asprov PSSI Kepri, saat ini sudah mulai melakukan persiapan.

Musprov pemilihan Asprov bakal dihelat, 15 Maret ini.

Mengenai calon ketua, Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Bintan tetap mengusulkan H Apri Sujadi. ”Sepertinya, Musprov pemilihan Asprov PSSI Kepri digelar seperti tanggal yang disampaikan Pak Marzuki (mantan Ketua Asprov Kepri), pada media cetak, baru-baru ini,” kata Raja Nazaruddin, saat dihubungi Tanjungpinang Pos, Rabu (28/2) kemarin.

Sebelumnya, mantan Ketua Asprov PSSI Kepri Marzuki menyatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Plt Asprov PSSI Kepri Johan Lin Eng. Dari koordinasi itu, Johar Lin Eng menyatakan, Musprov pemilihan Asprov PSSI Kepri digelar, 15 Maret 2018 ini.

”Makanya, Musprov akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan (Johar Lin Eng) itu,” tegas Nazaruddin lagi.

Hanya saja, Nazaruddin mengatakan, saat ini panitia yang telah melakukan persiapan, belum memutuskan tempat penyelenggaraan Musprov pemilihan Asprov PSSI Kepri. ”Untuk tempat pelaksanaan, kemungkinan di Tanjungpinang atau di Bintan. Tinggal menunggu keputusan Plt Ketua Asprov PSSI Kepri (Johar Lin Eng),” ujarnya.

Untuk pelaksanaan Musprov pemilihan Asprov PSSI Kepri ini, panitia tidak melakukan penjaringan calon ketua maupun Exco.

Karena, penjaringan calon ketua dan Exco sudah dilakukan, pada pertengahan Desember 2017 lalu.

Hasil penjaringan calon ketua dan Exco ini, tetap dilanjutkan pada Musprov 15 Maret 2018 nanti. ”Betul itu, untuk bakal calon ketua umum, tetap mengacu kepada yang

sudah berjalan pertengahan Desember 2017 lalu. Ya, sesuai dengan aturan PB PSSI pusat,” jelas Nazaruddin.

Sebelumnya, Komite Pemilihan penyelenggaraan Musprov pemilihan Asprov PSSI Kepri itu diketuai oleh R Akib Rachim, Sekretaris Firsandi dan tiga anggota, termasuk R Nazaruddin.

Sedangkan Komite Banding diketuai oleh RME Mansyur Razak, Sekretaris Sandro Bagio dan tiga orang anggota. Saat penjaringan nama yang masuk bursa calon Ketua Umum Asprov PSSI Kepri itu antara lain Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Bupati Bintan H Apri Sujadi, mantan Ketua Asprov PSSI Kepri Marzuki dan Berto Ishak Doko.

Usul Apri Dalam pencalonan Ketua Umum PSSI Kepri ini, pengurus Asosisasi Kabupaten (Askab) PSSI Bintan Arief Sumarsono menyatakan, pihaknya tetap mengusulkan nama H

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

BUPATI Bintan H Apri Sujadi selaku pembina PS Bintan, memberikan motiviasi kepada pemain PS Bintan sebelum bertanding di Liga 3 Indonesia, musim 2017 lalu.

Apri Sujadi, sebagai calon Ketua Umum Asprov PSSI Kepri, seperti yang telah

hingga beberapa kali.

Awalnya kompetisi akan dimulai pada pekan ketiga Februari, lalu diundur menjadi 3 Maret 2018.

Akan tetapi, belakangan tanggal 3 Maret pun belum jadi keputusan final. Ada kemungkinan kick-off mundur lagi

menjadi 10 Maret dengan alasan sponsor.

Masalah menjadi makin rumit karena PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator liga memiliki tunggakan utang kepada klub-klub Liga 1, berupa dana subsidi sebesar Rp 7,5 miliar,

hadiah juara musim lalu, dan uang hasil sharing dan rating. PSSI telah meminta PT LIB untuk menyelesaikan utang tersebut sebelum kick-off Liga 1. ”Liga 1, kick off harus sesuai dengan jadwal,” kata Imam. (net)

BARCELONA - Real Madrid kembali tumbang di La Liga Spanyol, saat berhadapan dengan Espanyol di stadion Cornella El-Prat, Espanyol, Rabu (28/2) dini hari. Gol menjelang pertandingan usai ini tercipta, ketika sang kapten Sergio Ramos meninggalkan posisinya.

Madrid disungkurkan Espanyol 0-1 dalam pertandingan di Cornella El-Prat, Rabu dini hari ini membuat sorotan bagi fansnya. Ketika waktu pertandingan mendekati akhir dan keadaan masih seimbang tanpa gol, Ramos yang merupakan bek sekaligus kapten Madrid, ikut maju untuk membantu serangan.

Saat itu pertahanan

Tahun Depan Tambah Nominal Hadiah

Panitia Piala Presiden Untung Rp 9 M JAKARTA - Piala Presiden 2018 telah selesai diselenggarakan. Persija Jakarta keluar sebagai juaranya setelah sukses mengalahkan Bali United pada final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Panitia pun dapat keuntungan mencapai Rp 9 miliar, dari laga pramusim Liga 1 Indonesia ini.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Steering Committee (SC), Maruarar Sirait, di acara penutupan Piala Presiden 2018, di Jakarta, Rabu (28/2) kemarin. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Berlinton Siahaan selaku Ketua Organizing Committee (OC) dan anggotanya Risha Adiwijaya.

Menurut Maruarar, perhelatan tahun ini bisa dibilang lebih baik mulai dari penyelenggaraan, rating, dan animo masyarakat.

Bahkan untuk keuntungan, Piala Presiden tahun ini meraup uang Rp 9 miliar. ”Saya kira penyelenggaraan Piala Presiden mendapatkan keuntungan yang

sama usulannya. Kami mengusulkan Pak H Apri Sujadi sebagai calon Ketua

Umum Asprov PSSI Kepri, untuk periode mendatang,” kata Arief, kemarin. ***

Real Madrid Tumbang di Kandang Espanyol

Menpora Tegaskan Liga 1 Harus Jadwal BANDUNG - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan bahwa kick-off Liga 1 harus tepat waktu. Imam juga berharap operator liga memperbaiki pelaksanaan kompetisi.

Kick-off Liga 1 2018 mengalami penundaan

diusulkan pada Desember 2017 lalu. ”Untuk Musprov ini,

Madrid diisi Nacho, Raphael Varane, Achraf Hakimi, dan Marcos Llorente. Dari sisi kanan, Sergio Garcia mengirim umpan silang yang diterima Gerard Moreno.

Dalam posisi bebas di kotak penalti, Moreno melepaskan sepakan voli yang bersarang di tengah jala gawang Madrid. ”Ketika waktu pertandingan nyaris habis, dalam keadaan 0-0, hal-hal demikian memang bisa terjadi,” ucap pelatih Madrid Zinedine Zidane, yang dikutip ESPNFC. ”(Ketika itu) Sergio berada di lapangan bagian depan,” tuturnya.

Dalam kondisi ini, Zidane tidak menyalahkan anak asuhannya itu.

”Kami memang selalu ingin menang, dan bahkan lebih buruk, kami kebobolan di menit-menit akhir.

Tapi kami tidak perlu membahasnya secara berlebihan,” ujar Zidane.

Di dalam kekalahan itu, Zidane merotasi skuatnya demi mendapatkan pemainpemain yang bugar untuk laga krusial melawan Paris St. Germain di Liga Champions. Cristiano Ronaldo diistirahatkan, lalu Gareth Bale diplot sebagai striker. ”Hari ini tidak berjalan baik. Saya tidak percaya karena kurang motivasi tapi beginilah sepakbola.

Kami kalah hari ini dan kami harus memikirkan pertandingan berikutnya,” simpul Zidane. (fre/net)

F-NET

SKUAT Persija Jakarta mengangkat trofi usai menjuarai Piala Presiden 2018, dua pekan lalu.

sangat besar. Total kami untung sebesar Rp 9 miliar,” ujar Maruarar. ”Nantinya kami akan melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden RI Joko Widodo. Baru setelah itu ada kontribusi ke PSSI sejumlah Rp 5 miliar.

Sisanya nanti belum mengetahui untuk apa,” lanjutnya.

Tahun Depan Dengan hasil ini, turnamen Piala Presiden tahun depan (2019) kemungkinan besar, akan kembali digelar.

Hadiah pun dipastikan akan bertambah. ”Sudah ada sponsor yang mau mendukung Piala Presiden tahun depan mereka berani memberikan

uang sponsor Rp 25 miliar.

Broadcaster kemarin bahkan berani Rp 32 miliar, dari sebelumnya Rp 30 miliar,” ujarnya. ”Di tahun depan juga hadiah bakal lebih menarik.

Hadiah juara minimal Rp 3,5 miliar,” lanjutnya.

Pada Piala Presiden 2018, Persija sebagai juara mendapat Rp 3,3 miliar. (net)

F-NET

KIPER Real Madrid mencoba menghalau bola tendangan Moreno pemain Espanyol. Di laga La Liga Spanyol ini, Real Madrid kalah 0-1.

Liverpool Kerahkan Kekuatan Penuh Hadapi FC Porto

F-NET

EKSPRESI Mohamed Salah dan pemain Liverpool sangat gembira, usai memenangkan laga Premier League Inggris, akhir pekan lalu.

REDAKTUR:YUSFREYENDI

LIVERPOOL - Liverpool akan menjalani laga yang melelahkan, seminggu ke depan. Meski sudah di atas angin, Liverpool tetap akan mengerahkan kekuatan penuh, saat menjamu FC Porto, pada leg kedua Liga Champions, Rabu dini hari pekan depan. Meski, selanjutnya akan menghadapi Manchester United.

Sebelum di Liga Champions, Liverpool akan menghadapi Newcastle, di laga Premier League Inggris, Minggu (4/3) dini hari. Kemudian, dilanjutkan dengan menjamu Porto, Rabu (7/3). Hanya berselang tiga hari, Liverpool versus Manchester United, Sabtu (10/3) malam.

Sebenarnya, Liverpool boleh dibilang sudah menempatkan satu kaki di babak perempatfinal usai menang 5-0 di kandang FC Porto pada leg pertama dua pekan lalu. Oleh karenanya, The Reds pun bisa mengistirahatkan para pemain intinya pada leg kedua di Anfield, 6 Maret mendatang.

Beberapa pemain seperti Danny Ings, Ragnar Klavan, Danny Ings, Dejan Lovren, dan Dominic Solanke bisa dijadikan starter. Pasalnya empat hari setelah pertandingan itu, Liverpool akan melakoni Big Match di Old Trafford menghadapi Manchester United. Laga ini terbilang

lebih penting terkait persaingan kedua tim untuk posisi kedua.

Saat ini MU masih ada di urutan kedua dengan 59 poin, hanya unggul dua poin dari Liverpool di posisi ketiga. MU tentu ingin meraih tiga poin demi menjauhkan diri dari pesaingnya dan sebaliknya Liverpool demikian karena ingin menggeser rivalnya itu.

Dengan kondisi pemain yang lebih segar tentunya Liverpool akan lebih mudah meladeni perlawanan MU. Tapi, Klopp enggan melakukan itu dan bertekad tampil serius melawan Porto. Ini juga dilakukan demi menjaga mood para

pemainnya. ”Masih ada sepekan lagi untuk laga kontra Newcastle, lalu Porto, dan United dalam kurun waktu sepekan. Semua orang pasti bakal bilang kepada saya sebelum laga lawan Porto, ’Istirahatkan saja dia, dia, dan dia’,” ujar Klopp kepada Liverpool Echo. ”Contoh saja Arsenal, itu sangat tidak adil. Mereka melakoni leg kedua dan ada laga final menunggu hari Minggunya, lalu usai laga saya mendengar kata-kata seperti in, ’wow hasil laganya memalukan melawan tim Swedia’. Tapi mereka lolos juga dan mainkan final akhir pekannya,” tutup Klopp. (net) LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 1 MARET 2018

BANDAR RAYA 04:57

12:18

15:38

18:21

9 0771-7447234

19:32

Warga mengambil air di salah sumur umum karena air sumur di rumahnya mulai kering.

F-ISTIMEWA

Warga Mulai Kesulitan Air Bersih

Pemko Didesak Operasikan SWRO Sejumlah perumahan di Ibu Kota Provinsi Kepri Tanjungpinang mulai merasakan dampak musim kemarau ini. Beberapa pekan terakhir, banyak warga kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur-sumur sudah banyak kering. PDAM juga ngadat.

ABAS-ANDRI, Tanjungpinang SEBAGIAN warga mengajukan bantuan air bersih ke pemerintah. Presiden LSM Air, Lingkungan dan Manusia (Alim) Kherjuli mendesak Pemko Tanjungpinang segera mengoperasikan sea water reverse osmosis (SWRO) karena warga mulai kesulitan mendapat air bersih.

Ia juga minta PDAM Tirta Kepri sebagai perusahaan plat merah milik pemerintah daerah, sebagai pengelola air bersih harus meningkatkan

REDAKTUR: ABAS

pelayanan meskipun air baku terus menyusut. Ia melihat PDAM kini tak memberikan pelayanan maksimal selama ini. PDAM hanya mengandalkan waduk tadah hujan di Sungai Pulai, Gesek, Sei Jago, dan waduk Kampung Kolam sebagai sumber air baku untuk di Pulau Bintan.

Di sisi lainnya, jumlah penduduk di Tanjungpinang dan Bintan terus bertambah hingga kebutuhan air bersih meningkat. ”Sumur warga mulai pada kering. PDAM malah

Bersambung ke Hal 15

H Adnan (kanan) bersama pejabat Pemko lainnya di salah satu acara.

13 Ribu Warga Masih Kantongi KTP SIAK TANJUNGPINANG - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang mencatat masih ada 13 ri bu masyarakat Ibu Kota Provinsi Kepri Tanjungpinang belum melakukan perekaman KTP Elektronik.

Hal ini disampaikan Kepala Disdukcapil Kota Tanjungpinang, H Irianto kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (28/2).

Kata dia, dari 13 ribu yang belum melakukan perekaman adalah masyarakat masih mengantongi KTP SIAK. Masyarakat masih menganggap kalau KTP SIAK masih berlaku.

Ditambah lagi dengan

masyarakat yang sudah masuk kategori wajib berKTP, namun belum melakukan perekaman KTP-el.

Wajib KTP yang dimaksud, adalah masyarakat yang sudah berusia 17 tahun ke atas.

Sampai saat ini, sambung dia wajib KTP di Kota Tanjungpinang sebanyak 163.654 jiwa. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 75.257 wajib KTP yang sudah mengantongi KTP-el.

Sedangkan yang sudah melakukan perekaman KTPel sebanyak 150.654 jiwa. ”Yang baru kita cetak KTP-el ada sekitar 75.397 jiwa,” kata Irianto di ruang

Bersambung ke Hal 15

F-ISTIMEWA

Wajib Pajak Teladan Terima Penghargaan TANJUNGPINANG Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah memberikan penghargaan

kepada wajib pajak terbaik/ teladan karena telah disiplin dalam menyetorkan pajak.

Penghargaan dan apresiasi diberikan langsung oleh Penjab Wali Kota Tanjung-

pinang Raja Ariza, di Hotel Bintan Permata Beach Tanjungpinang, Rabu (28/2).

Pemberian penghargaan wajib pajak terbaik dan teladan kepada 11 jenis pajak berjalan sukses. 11 item pajak yang dipunggut pemerintah yakni, pajak hotel,

Bersambung ke Hal 15

F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

Warga mengurus KTP-el di Kantor Disdukcapil Tanjungpinang.

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

TANJUNGPINANG POS

10

Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 1 MARET 2018

Warga Ingin Pasar Imlek Dilanjutkan RAYMON SANDI, Tanjungpinang WARGA di kawasan Pelantar dan Pasar Kota Lama menginginkan agar pasar malam Imlek, tetap dibuka atau dilanjutkan.

Saat ini pasar Imlek telah berakhir. Jika dilanjutkan, pendapat pedagang meningkat, dan bisa menjadi daya tarik kunjungan wisata.

Hal ini diungkapkan Acuan warga Pelantar II, kemarin. Ia menyebutkan, sangat bagus kalau pasar malam Imlek diadakan terus, supaya masyarakat yang tinggal di sekitar Kota Lama Tanjungpinang bisa berjualan sampai malam hari. ”Bagusnya dilanjutkan lagi pasar Imlek, supaya masyarakat sekitar bisa berjualan,” katanya Selasa

(27/2) sore lalu.

Acuan mengatakan, bila pasar malam Imlek tetap dilanjutkan pada hari-hari biasa, bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Termasuk meningkatkan pendapatan pemilik ruko, yang selama ini berjualan di Kota Lama tersebut.

Selain itu, bisa menghidupkan suasana Kota Lama Tanjungpinang, pada

malam hari. Jika tidak ada pasar Imlek, suasana sepi.

Sebaliknya, jika pasar malam dilanjutkan, Kota Lama akan menjadi ramai pengunjung. ”Pemilik ruko hanya mampu berjualan dari pagi hingga sore hari, selama ini.

Karena malam hari sudah tidak ada lagi orang yang ingin melakukan transaksi jual beli,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam

pelaksanaan pasar malam itu juga perlu dukungan dari pemerintah, seperti menyediakan tempat parkir dan WC umum. Sehingga pengunjung bisa merasa nyaman. ”Pemerintah dan masyarakat harus saling membantu, dalam menggerakkan roda perekonomian,” jelasnya.

Melanjutkan pasar malam Imlek ini, tentunya perlu

persetujuan antara pemerintah dengan para pedagang, yang sudah berjualan di pasar malam Imlek. Namun, antusias masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli di pasar malam Imlek, sangat luar biasa. Dan transaksi jual beli ini berdampak pada pemilik ruko, yang ikut berjualan pada malam hari. ”Ini perlu dibicarakan lagi dan kita duduk bersama

dulu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Reni Yusnelli mengatakan, pasar malam Imlek telah menjadi daya tarik wisatawan asing. Selain suasana perayaan festival Imlek, pasar malam Imlek juga menjadi objek untuk mendatangkan kunjungan wisatawan asing ke Tanjungpinang. ***

Pegadaian Sediakan Program Pembiayaan Kendaraan TANJUNGPINANG - PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang Timur di jalan DI Panjaitan Km 10 pertokoan Centre Park nomor 4-5, kini menyediakan program terbarunya, yaitu pembiayaan kendaraan bermotor maupun roda empat (mobil). Bagi yang ingin kendaraan, cukup menggunakan jasa Pegadaian, dengan suku bunga 1 persen.

Firdaus pimpinan PT Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur menyampaikan, untuk persyaratan mendapatkan pembiayaan produk amanah tersebut, nasabah harus sebagai pegawai tetap di instansi pemerintah, maupun

karyawan tetap di perusahaan. Tujuan PT Pegadaian menyediakan program ini untuk membantu masyarakat yang ingin mendapatkan kepemilikan kendaraan mobil maupun sepeda motor. ”Untuk suku bunga tergantung dari pembiayaan, rata-rata 1 persen,” kata Firdaus, Selasa (27/2) lalu.

Menurutnya, selama ini, untuk pembiayaan kendaraan dilakukan oleh leasing, finance ataupun perbankan. Sekarang, PT Pegadaian telah bisa melakukan pembiayaan kendaraan mobil baru dan seken (tangan kedua), sepeda motor baru dan motor seken. Khusus untuk kepemilikan

kendaraan baru dan kendaraan seken minimal depe (uang muka) 10 persen dari harga jual. ”Untuk target kita sendiri adalah menjadi kepercayaan masyarakat, khususnya Tanjungpinang. Masyarakat mempunyai alternatif pembiayaan dalam pemenuhan kepemilikan kendaraan bermotor,” ungkap Firdaus di ruang kerjanya.

Bagi masyarakat Tanjungpinang yang ingin mengetahui lebih jelas bisa datang langsung kantor PT Pegadaian Tanjungpinang Timur, di jalan DI Panjaitan Km 10, Tanjungpinang atau PT Pegadaian terdekat. (fre) F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

SEORANG perajin Tanjungpinang sedang membersihkan dan merias tugu patung naga di bundaran Bintan Centre, Batu Sembilan, Tanjungpinang, baru-baru ini.

Jadi Ikon Bincen, Patung Naga Rutin Dibersihkan TANJUNGPINANG - Lima patung naga di bundaran kawasan Bintan Centre, telah bersih dan dirias lebih cantik. Kondisi ini menjadikan taman wisata menarik bagi warga. ”Kalau tidak salah saya, satu bulan sekali dibersihkan. Tapi, tak mesti juga lah bang,” kata Mulya, seorang pekerja yang dijumpai Tanjungpinang Pos, di bundaran patung naga berada di Komplek Bintan Center (Bincen) Tanjungpi-

nang, Rabu (28/2).

Setelah selesai dibersihkan, Mulya bersama rekannya selalu mengisi air kolam patung naga tersebut. Tujuannya untuk membikin air pancur yang keluar dari mulut patung naga tersebut, lebih lancar.

Menariknya, air pancur dengan bentuk lebih indah (bercabang) keluar dari mulut patung naga, yang berukuran besar. Sedangkan empat patung naga lainnya, mengeluarkan air

dalam kapasitas sedang. ”Terkadang sampai 50.000 liter air yang diperlukan di taman patung naga ini,” ucap dia.

Untuk mencukupi 50.000 liter air, Mulya harus lima kali membawa air ke dalam kolam. Sebab, daya tampung yang dimiliki mobil tangkinya sebanyak 10.000 liter air.

Santo, seorang warga Batu Sembilan memberikan apresiasi kepada pihak developer, yang sudah

membangun patung naga tersebut. Karena menurutnya, patung naga ini menjadi ikon di Komplek Bincen, Tanjungpinang.

Semua orang tahu, hanya Bincen yang memiliki patung naga. Sehingga, bundaran patung naga ini dijadikan tempat rekreasi masyarakat, sore hingga malam hari. ”Anak-anak suka nongkrong di patung naga ini. Seperti anak saya, paling suka,” sebut dia. (dri)

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

PEGAWAI Kantor Cabang PT Pegadangan Tanjungpinang Timur, memberikan pelayanan sejumlah program kepada nasabah, Selasa lalu. Program yang disediakan saat ini peminjaman untuk pembelian kendaraan mobil dan motor.

MITSUBISHI

DIJUAL CEPAT LORI Mitsubishi Canter Tahun 2012 Kondisi baik, pajak hidup, belum ada Jak Harga 155 Juta/Nego Bagi yang berminat Hub. : HP. 0822 8516 1161

D-1St Female Station in Bintan Island Indonesia

Jl. Yos Sudarso No.63 Lantai 2-4 Batu Hitam, Tanjungpinang Telp. 0771 - 318 637. Fax. 0771 - 319 489 Email : radioonine@gmail.com

Marketing : 0812 7099 8897 (Fira Rewadi) 0852 6453 3303 (Andy)

REDAKTUR: YUSFREYENDI

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

BESTARI

11

dan Sekitarnya

KAMIS, 1 MARET 2018

Lima Kali Tuntutan AKP Dasta Ditunda Pembacaan tuntutan terhadap mantan Kasat Narkoba Polres Bintan AKP Dasta Analis kembali ditunda tanpa alasan yang jelas di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (27/2) malam.

RAYMON, Tanjungpinang PENUNDAAN ini sudah yang kelima. Kasus ini cukup istimewa, diduga Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjungpinang galau.

Mengingat, Dasta merupakan perwira aktif di kepolisian.

Dasta sendiri tersandung kasus dugaan penggelapan barang bukti sabu-sabu 16 kilogram. Sabu-sabu hasil tangkapan itu diganti dengan tawas dan dijual kembali. Hasil dari penjualan narkoba untuk membayar informennya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ricky Triyanto beralasan belum menerima salinan tuntutan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).

Termasuk ketiga terdakwa lainnya yang juga

merupakan mantan anggota Satres Narkoba Polres Bintan, yakni Tomy Adriadi Silitonga, Indra Wijaya dan Joko Arifonto.

Di dalam persidangan, Ricky meminta maaf kepada Majelis Hakim dikarenakan surat tuntutan penggelapan barang bukti narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Bintan itu belum dapat dibacakan.

Karena, Kejari Tanjungpinang belum menerima salinan dari Kejagung RI. ”Salinan putusan belum selesai yang mulia, jadi saya minta untuk memberikan waktu selama satu minggu yang mulia,” katanya.

Mendengar hal itu, Ketua Majelis Hakim Acep Sopian Sauri yang didampingi oleh Majelis Hakim Anggota, Monalisa Siagian dan Santonius Tambunan mengaku bingung. Sebab

sesuai berita acara pada hari ini (kemarin, red) agendanya tuntuntan, tapi kenyataannya belum selesai juga. ”Ini penundaan yang kelima, namun belum juga selesai. Jadi gimana ini, mau dituntut apa nggak terdakwa-terdakwa ini,” tutur Acep.

Acep mengyebutkan, PN Tanjungpinang telah menyurati Kejagung bahkan telah melaporkan ke Mahkamah Agung, tetapi tuntutannya belum juga turun. ”Segala upaya sudah kita lakukan. Jadi kita berikan waktu untuk yang kelima kalinya, persidangan ditunda sampai dengan satu pekan mendatang,” ujarnya.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU disebutkan, usai melaksanakan press rilis penangkapan Achyadi, pemilik 16 kilogram sabu, Dasta yang saat itu menjabat Kasat Narkoba Polres Bintan langsung memerintahkan anggotanya.

Yakni, terdakwa Abdul Kadir, Kurniawan Tambunan, Indra Wijaya,

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

AKP Dasta Analis dan csnya saat persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (27/2) malam.

serta Tomy Adriadi Silitonga untuk mengambil sebagian barang bukti dan diminta untuk

menjual barang bukti untuk membayar informan serta operasional kegiatan Satresnarkoba.

Terdakwa Dasta Analis didakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ***

ASN Basarnas Dilarang Berpatisi Dalam Politik

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

TIM Basarnas saat melakukan simulasi penyelamatan pada korban Lakalantas di halaman Kantor BNPP Tanjungpinang, Rabu (28/2).

SAR Harus Propesional Menyelematkan Korban TANJUNGPINANG Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Kelas A Tanjungpinang mengedepankan sinergitas bersama TNI, Polri dan instansi terkait dalam menjalankan tugas operasi SAR dalam suatu kecelakaan atau musibah.

Kepala Kantor BNPP Kelas A Tanjungpinang, Budi Cahyadi mengatakan inti dari pada tema HUT Basarnas yang ke 46 kali ini, adalah sinergitas, jadi tidak ada operasi SAR itu yang berhasil oleh BNPP sendiri. Tapi, adanya sinergitas dari berbagai pihak seperti TNI, Polri,

Pemerintah Daerah, Provinsi ataupun Pusat selain itu nelayan dan masyarakat. ”Jadi Basarnas tidak bisa bekerja sendiri. Di samping itu kita juga harus meningkatkan profesionalitas di semua lini untuk meningkatkan mutu pelayanan SAR,” katanya Rabu (28/2).

Budi menyebutkan, evaluasi SAR selama 2017 sebagian besar adalah kondisi membahayakan bagi manusia. Seperti orang hanyut dalam kecelakaan tapi ada hal yang besar ditangani yaitu kecelakaan pada saat TKI di perairan perbatasan dan membantu

mengevakuasi kapal perang Amerika dan sebagainya. ”Karena 96 persen wilayah adalah perairan, melalui HUT ke-46 kita tingkatkan profesionalitas dan sinergitas dalam mewujudkan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi” sebutnya.

Budi menjelaskan, tantangan yang dihadapi oleh BNPP adalah pertolongan korban di wilayah perairan.

Seperti perintah pimpinan pusat memerintahkan untuk mengupayakan secepat mungkinh atau dalam waktu 15 menit untuk persiapan dan

15 menit kedepannya untuk menuju lokasi. ”Untuk itu kami terus berlatih dan berkoordinasi untuk menguatkan sinergi,” jelasnya.

Menurutnya, untuk fasilitas dan sarana prasarana selalu dilengkapi tapi yang lebih terpenting lagi sumber daya manusia (SDM) harus lebih di latih dan diberi ilmu, karena sesuai perintah pimpinan pusat tidak hanya fasilitasnya tetapi SDM juga harus di perbaiki. ”Dengan selesainya gedung baru dengan semua fasilitasnya, harapan kita seluruh jajaran mendapat semangat baru dan juga dapat meningkat-

kan mutu pelayanan SAR ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

Sambung dia, untuk di wilayah kerja BNPP Kelas A Tanjungpinang terdapat Pos SAR Batam dan Pos SAR Karimun, serta nantinya akan mendirikan unit siaga SAR di Lingga untuk melingkupi wilayahwilayah Lingga. Dan, nanti akan ada salah satu kapal yang stanbye di sana. ”Bahwa tantangan yang semakin besar di lapangan menuntut peningkatan kemampuan personel dan didukung oleh peralatan yang baik dan modern,” ujarnya. (ray)

TANJUNGPINANG - Sebentar lagi Kota Tanjungpinang menggelar pemilhan wali kota baru, untuk periode 2018-2023. Diminta aparatur sipil negara (ASN) di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Kelas A Tanjungpinang atau dikenal Basarnas dilarang aktif ikut berpartisi dalam politik atau berpolitik praktis.

Kepala Kantor BNPP Kelas A Tanjungpinang, Budi Cahyadi mengatakan, sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi seluruh ASN Basarnas dilarang aktif ikut berpolitik praktis di pilwako Tanjungpinang. ”ASN Basarnas harus tetap menjaga netralitas dan profesional,” katanya Rabu (28/2).

Kata dia, setidaknya terdapat delapan perilaku yang perlu diwaspadai oleh ASN Basarnas. Di antaranya, dilarang melakukan pendekatan terhadap parpol terkait pencalonan sebagai kepala daerah ataupun wakil, dilarang memasang spanduk yang mempromosikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah.

Selain itu juga dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah, dilarang mengikuti deklarasi bakal calon kepala daerah, dilarang mengunggah menanggapi atau menyebarluaskan foto atau gambar bakal calon kepala daerah atau pun hal lain berkaitan dengan pencalonan. ”ASN Basarnas dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan untuk keberpihakan.

Dan dilarang menjadi narasumber kegiatan atau pertemuan partai,” sebutnya.

Budi menyebutkan, jika ditemukan bagi ASN yang berpolitik maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. ”Bila didapati ASN Basarnas terlibat dalam politik akan ada sanksinya. Sanksinya tegas dan sudah diatur. Jangan gara-gara berpolitik pratis pekerjaan hilang karena dipecat ,” ujarnya. Ia juga minta, bila ada ada ASN Basarnas Tanjungpinang melakukan politik praktis di Pilwako Tanjungpinang, ia minta agar di oknum ANS Basarnas itu, di laporkan ke kantor. Ia akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlalu untuk ASN yang terbukti melakukan politik praktis. (ray)

Penjab Wako Ingin Pilwako Berjalan Lancar dan Damai

F-IST/HUMAS PEMKO TANJUNGPINANG

RAJA Ariza menyampaikan pandangan terhadap Pilwako di diskusi yang digelar AJI.

REDAKTUR: DESI LIZA PURBA

BINTANCENTRE Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Drs. H. Raja Ariza, MM, mengisi waktu pagi dengan minum kopi bersama Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Tanjungpinang.

Kegiatan ngopi bareng sembari diskusi itu berlangsung, di Kedai Kopi Abah, Komplek Bintan Center KM. 9 Tanjungpinang Provinsi Kepri, Rabu (28/2).

Diskusi yang mengangkat topik Mengawal Pilkada Damai ”Solusi Menertibkan Media Sosial pada Pilkada Kota Tanjungpinang,” menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, Kepala Dinas Kominfo, Ketua

KPU, Ketua Panwaslu, perwakilan MUI, praktisi Hukum, Akademisi, Mahasiswa.

Tampak hadir juga, peserta Pilkada serentak 2018, Lis Darmansyah, serta tim sukses dari pasangan calon nomor urut satu dan nomor dua.

Suasana diskusi itu berlangsung santai dan penuh keakraban. Para peserta berbincangbincang dan saling bertukar pikiran menjelaskan topik pembahasan.

Raja Ariza, mengapresiasi inisiasi acara ngopi bareng dari AJI Tanjungpinang tersebut. ”Ini momen istimewa yang dilakukan AJI Tanjungpinang, untuk

memberi pemahaman bagi masyarakat arti sebuah kebersamaan, antara pasangan calon (paslon) satu dan paslon dua bersatu berasama-sama, mereka menyatakan ingin melaksanakan pilwako 2018 secara damai, penuh kekeluargaan dan silaturahim,” ujarnya.

Terkait dengan netralitas ASN, lanjut Raja Ariza, ia sudah mengimbau agar tetap menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada, karena akan ada sanksi tegas menanti bagi ASN yang tidak netral atau melakukan pelanggaran. ”Saya sudah keliling ke setiap OPD untuk memberi pandangan kepada ASN, meski kita harus netral tetapi tetap

punya hak pilih.

Sebagai ASN kita harus profesional, gunakan hak pilih itu di bilik suara,” tegasnya.

Sebagai Penjabat yang diamanahkan melancarkan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. Ia menginginkan Pilwako di Kota Tanjungpinang ini berlangsung damai dan aman. ”Pesan saya, ini kampung kita semua, karena itu, mari bersamasama kita kawal pesta demokrasi di Kota Tanjungpinang yang aman, damai, penuh rasa kebersamaan dan silaturahim, agar Kota Tanjungpinang menjadi contoh tauladan Pilwako damai di Indonesia,” ajaknya. (bas)

LAYOUT: AGUNG PRASATYA

PENDIDIKAN - KAMPUS

12

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 1 MARET 2018

SMKN 1 Tanjungpinang Jadi Perwakilan B One Corporation di Kepri

27 Guru Bersertifikat Internasional Sebanyak 27 orang guru di SMKN 1 Tanjungpinang telah mengantongi sertifikat standar internasional.

MARTUNAS SITUMEANG, Tanjungpinang KEPALA SMKN 1 Tanjungpinang, Deslisbeth mengatakan, para guru tersebut telah dilatih dan mengikuti Training of Trainer (ToT) yang diselenggarakan PT Satu Visi Indocreative atau B One Corporation di sekolah itu, Senin (26/2).

Guru-guru yang ikut ToT ini dari semua jurusan yang ada di SMKN 1. Selain melaksanakan training, dilakukan juga penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara pihak B One Corporation dan SMKN 1 Tanjungpinang.

MoU ini berlangsung mulai tahun 2018-2023 nanti. SMKN 1 Tanjungpinang menjadi mitra B One Corporation di Kepri apabila ada training lagi untuk sekolah-sekolah lainnya di Kepri ke depan. ”Kalau ada lagi nanti training untuk mendapatkan sertifikasi internasional, akan digelar di tempat kita.

Kalau pun digelar di tempat lain, juga akan mengikutkan kita,” jelas Delisbeth via ponselnya, kemarin.

Acara saat itu dibuka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Arifin Nasir.

Hadir juga para kepala sekolah dari Tanjungpinang dan Bintan saat itu.

Dijelaskannya, sertifikasi internasional terhadap guru-guru SMKN 1 Tanjungpinang merupakan bagian dari revitalisasi SMK sesuai Instruksi Presiden No.9 tahun 2016 tentang tentang Revitalisa-

ARIFIN NASIR

si Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ada empat poin yang menjadi fokus revitalisasi SMK meliputi revitalisasi kurikulum, pendidik & tenaga kependidikan, kerja sama, dan lulusan.

Tahun 2018 ini, lulusan SMK diharapkan sudah memiliki sertifikat keahlian selain ijazah sekolahnya.

Bagi lulusan SMKN 1 Tanjungpinang, tidak cukup hanya ijazah dan sertifikat pendamping yang diperoleh melalui Uji Kopetensi Keahlian (UKK). ”Namun kita inginkan lulusan SMKN 1 Tanjungpinang nanti memiliki sertifikat berstandar internasional. Sebelum siswa kita bisa memperoleh sertifikat internasional, maka gurunya dulu yang harus memiliki sertifikasi internasional,” jelas Delisbeth.

Saat ini, SMKN 1 sudah punya guru tersertifikasi

internasional. Sehingga, mereka sudah bisa melakukan pelatihan kepada siswanya yang ingin mendapatkan sertifikat internasional.

Namun, untuk mendapatkann sertifikat internasional, syaratnya banyak. Selain kemampuan pengetahuan di jurusan masing-masing, harus lancar juga berbahasa Inggris. ”Namanya juga sertifikat standar internasional, harus mahir Bahasa Inggris. Tak mungkin bisa lulus kalau tak bisa Bahasa Inggris,” bebernya.

Bagi siswa yang ingin mendapatkan sertifikat standar internasional, harus mengikuti pelatihan dulu dan trainer-nya adalah guru-guru SMKN 1 Tanjungpinang yang sudah bersertifikat internasional.

Kemudian, siswa akan mengikuti ujian secara online. Penyelanggara ujian adalah pihak B One Corporation. Soal juga disusun mereka. Bagi yang lulus, hasilnya langsung ketahuan saat itu juga karena sistem online.

Tidak ada yang dibohongi, karena sistem online.

Karena itu, tidak semua siswa bisa mendapatkan sertifikat standar internasional ini selain karena kemampuan Bahasa Inggris, juga karena anggaran. Biasanya, untuk mengikuti ToT ini sekitar Rp 750 ribu hingga Rp 950 ribu per orang. Namun, karena ada MoU antara SMKN 1 Tanjungpinang dan B One Corporation, biayanya Rp 225 ribu saja per siswa.

Untuk siswa, biaya mengikuti ToT nanti gartis demikian juga dengan biaya

F-ISTIMEWA

SEJUMLAH guru dan pejabat Disdik Kepri mengikuti acara pembukaan ToT sertifikasi di SMKN 1 Tanjungpinang.

ujian secara online. Namun, tak semua siswa bisa jadi peserta ujian, tergantung kemampuannya. ”Kalau semua siswa ikut nanti, anggarannya tak ada.

Karena daan BOS (bantuan Operasional Sekolah) terbatas juga,” tambahnya lagi.

B One Corporation adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pelayanan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang telah

berdiri sejak tahun 2009.

Program yang dirancang bidang ICT yang berfokus pada peningkatan kemampuan & keterampilan seseorang (IT Training) dan validasi internasional (sertifikasi).

Pembukaan ToT SMKN 1 Tanjungpinang untuk jurusan, 1. TKJ - MikroTik Academy MTCNA & MTCRE, 2. MM - ACA Photoshop CS 6, 3. AK & Perbankan Syariah MYOB Certified User

Accounting V.24. 4. AP MOS Word 2016. 5.

Pemasaran & UPW-MOS PowerPoint 2016. ”Kita sekaligus MoU Training & Certification Center (TCC) International Certification Program (ICP) SMKN 1 Tanjungpinang yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Bapak. Drs. H. Arifin Nasir, M.Si. Semoga ini menjadi langkah awal kami untuk terus membantu pendidikan

Indonesia khususnya di Kepri,” tambah Delisbeth.

Pada tahun 2010, B One Corporation mulai melakukan penelitian dan pengembangan sebuah aplikasi yang dapat membantu lembaga pendidikan dalam mengelola manajemen sekolah dengan menggunakan teknologi. Mereka pun bangga untuk meluncurkan produknya bernama SIMAK online (Sistem Informasi Manajemen Akademik).***

Sabtu, Dies Natalis STIE Pembangunan

F-ISTIMEWA

SUASANA perayaan Dies Natalis Kampus STIE Pembangunan ketika parade musik mahasiswa.

REDAKTUR: MARTUNAS

TANJUNGPINANG Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) suskes menggelar perayaan berdirinya Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan (Dies Natalis) yang ke-20.

Acara puncak Dies Natalis berlangsung, Sabtu (3/3) mendatang. Kegiatan tersebut, bertempat di kampus yang berlokasi di Jalan Raja Haji Fisabilillah.

Ketua BEM STIE Pembangunan, Sandi Purnama Putra mengatakan, bertepatan dengan hari ulang tahun STIE Pembangunan, peran mahasiswa

sangat dibutuhkan untuk menyukseskan acara tersebut. ”Nantinya kawan-kawan mahasiswa Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan yang akan mengisi bazar.

Mereka akan memamerkan produk-produk kreasi asli bikinan mahasiswa/ mahasiswi,” ujar Sandi, Rabu (28/2).

Produk-produk itu sperti produk kuliner, pakaian dan lainnya. Selain itu, ada sejumlah agenda acara pertunjukan turut memeriahkan seperti parade musik, lomba puisi dan nyanyi.

Namun tidak lupa juga, untuk mengadakan aksi sosial seperi donor darah.

Untuk donor dan bazar, nantinya digelar pada Sabtu (3/3) di halaman kampus STIE Pembangunan. ”Nah untuk lompa baca puisi, dan menyanyi akan dimulai pada Kamis (1/3) dan Sabtu (3/3) serta puncaknya parade musik dari kawan-kawan mahasiswa,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Sandi, pihaknya juga menggelar lomba Vlog dengan durasi video 1 menit.

Vlog tersebut di-upload

mulai 24 Februari hingga 2 Maret dengan menggunakan Media Sosial Instagram (IG). ”Jadi vlog itu ketika diupload, di Tag ke akun IG BEM STIE Pembangunan yakni @bemstiepembangunantpi,” terangnya.

Perayaan Dis Natalis ke-19 tahun lalu, juga menggelar event yang sama. Kemeriahan itu terlihat pada kegiatan parade musik, dan ramainya pengunjung pada kegiatan bazar.

Pelaksanaan tahun ini, untuk persiapan dan pelaksanaan Dies Natalis

berjalan dengan lancar berkat segenap dukungan civitas akademika.

Tidak hanya mahasiswa, dosen, maupun staf kampus sangat mendukung jalannya kegiatan Dies Natalis tersebut.

Sandi juga menambahkan, perayaan Dis Natalis juga sebagai ajang mengasah kemampuan oranisasi di kampus dalam menggelar suatu kegiatan.

Sehingga, mahasiswa paham dan lebih komunikatif dalam menggelar kegiatan yang meriah dan berjalan lancar. (abh)

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android.

Caranya, melalui aplikasi SCOOP, yang bisa

KAMIS, 1 MARET 2018

INTERAKTIF

13

TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan

081364363030

Pemadam Kebakaran Tpi

0771-20949 / 113

Polsek Bukit Bestari

0771-318211

Polsek TPI Kota

0771-314110

Polsek Bintan Timur

0771-61110

Unit Lakalantas Tpi

0771-7000009

Kantor Badan SAR Tpi

0771-29125

Camat Tpi Kota

0771-7008251

PLN

0771-23755/21048

Polres Tanjungpinang

0771-314351

PDAM

0771-21574

Jasa Raharja Tpi

0771-317537

RSUD Tpi

0771-313000

Lantamal IV Tanjungpinang

0771-23071

MIMBAR BEBAS SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti kinerja pemerintah, pelayanan PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/Paspor/akta kelahiran/ sertifikat tanah, ke harian Tanjungpinang Pos. Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS atau WhatApp (WA) ke:

0852 64050123

F-ADLY HANANI/TANJUNGPINANG POS

PELABUHAN Pelindo di Batu 6, salah satu pelabuhan kargo di Tanjungpinang saat ini.

Benahi Saran Pelabuhan Bongkar Muat Mbs Pemprov Kepri bangun Enam Pelabuhan salah satunya adalah pelabuhan pelantar 1 dan 2 memang ini penting karena pelabuhan ini tdk layak dikatakan pelabuhan bongkar muat. Sangat konvensional tetapi ada yang lebih penting lagi yaitu Pelabuhan Tanjung Mocco bila ini diteruskan maka pelabuhan ini representatif bagi ibu kota kepri dapat mendatangkan muatan yg berjumlah besar seperti container dan sekaligus ekspor.

Mohonlah Pak Gubernur fokus ke pelabuhan, Apa salah dengan Pelabuhan Tg Mocco ini Pak. +6281314992494

Tak Bisa Dikeluarkan MBS. Pulau Batam yg begelar Pl Gudang itu sejak dikembangkan Bpk Habibie setahap demi setahap telah maju terutama dlm Biro Jasa Bongkar Muat Pelabuhan Laut dan Udara Hang Nadin. Dlm segi income pemasukan pajak import eksport (ekonomi) barang2 dan jasa bongkar muat, kita boleh belajar ke negara Singapura yg kuat ekonominya. Dia buat jelas aturan/ peraturan bea masuk impor/ekspor yg diterapkan kpd konsumen yg dtg ke ngr Singa itu. Supaya tumbh maju, kasih murah dan mudahkan segala pungutan dan aturan ekspor impor supaya ekonomi bisa tumbuy melesat.

Insya Allah makin ramailah Btm. +6281364252006

Menunggu SK Banwalu

Ayo Percantik Ibukota

MBS banwaslu Kepri belum menerbitkan SK pemberhentian.. Paska pelantikan PAW komisioner panwaslu Kota Tanjungpinang masih menyisakan tanda tanya besar, karena pejabat sebelumnya yg digantikan hingga saat ini belum menerima SK pemberhentian secara resmi dari bawaslu Kepri, So???

082385980374

Pasar Bincen Makin Amburadul MBSYth Pengelola Pasar Bintan Center (Bestari). Sebenarnya pasar tsb awalnya sangat nyaman berbelanja, tapi sejak beberapa tahun terakhir pengelolanya sudah tidak memperhatikan kenyamanan lagi. Hal ini terjadi karena pengelola jarang sekali menertibkan pedagang atau penjual yang meletakkan barang dagangan di gang/jalan yg melebihi tempat/meja padahal setiap hari pengelola ada memungut retribusi ditambah lagi pengemis yg duduk ditengah jalan dan pedagang asongan berjualan menambah semrawut pasar tsb.

Sebaiknya pengelola secara rutin menertibkan pedagang berjualan sesuai haknya, untuk pengemis minta bantuan dinas terkait untuk menertibkan.

Jangan uang retribusi dan parkirnya dipungut tapi kenyamanan saat berbelanja masyarakat tidak diperhatikan, tks.

08117776750

Mana Pergantian Meteran PLN Assalamu alaikum mana petugas pln dan manajer nya mana janjimu kt mau diganti semua meteran panca bayar ke meteran prabayar...secara bertahap, di tunggu pembuktianmu...di tahun 2018 ini 08127607147

Investor Pelabuhan Bermodal Besar Mbs Banyak Masyarakat Tdk Memahami Tentang Pelabuhan Mereka Dgn Mudh Mengatakan olah saja sendiri oleh Pemprov Kerja Sama Dgn Pemko Jangan Serahkan Ke Pelindo Membangun Pelabuhan Memerlukan Investasi Yg Sangat Besar. Sedangkan Pengembalian Modalnya Membutuhkan Jangka Waktu Yg Cukup Lama Karena Jasa Yg dijual sangat kecil oleh karena Itu Swasta Tk Ada Yg Berani Utk Investasi, Apalagi Pemprov Kepri Atau Pemko Tentu Bisa Gulung Tikar Oleh Karena Itu Ada Badan Yg Ahli Di Bidangnya Yaitu Pelindo ! Mereka Andal Dan Memiki Sdm Yg Mumpuni Dan Modal Sangat Besar.

081314992494

„ REDAKTUR: ZAKMI

Saya salut pada gubernur bila bisa memajukan kepri. Masih banyak yg harus pak Gubernur benahi di di Tanjungpinang ini terutama Pelabuhan bongkar muat yg representatif. Ini sangat penting guna meningktkan ekonomi kemudian.

081314992494

TANGGAPAN: Pelabuhan menjadi infrastruktur penting di Kepri sebagai daerah kepulauan. Karena itu, salah satu program strategis Pemprov Kepri adalah membangun pelabuhan.

Tahun 2018 ini, setidaknya 7 pelabuhan yang dibangun Pemprov Kepri. Sebagian di antaranya dibangun bertahap dan sudah dimulai tahun 2017 lalu dilanjutkan

tahun ini.

Di Tanjungpinang, Pemprov Kepri membangun Pelabuhan Pelantar II. Kemudian melanjutkan rehab Pelabuhan Penyengat. Untuk pembangunan Pelabuhan Pelantar II, sudah dimulai tahun 2017 lalu dengan biaya skeitar Rp 4 miliar dilanjutkan tahun 2018 ini dengan biaya sekitar Rp 29 miliar.

Saya telah meluncurkan proyek strategis Pemprov Kepri di Pelantar

II Tanjungpinang, Jumat lalu. Saya meminta semua pengelola pelabuhan bongkar muat barang di kabupaten/ kota di Kepri harus memangkas waktu antre bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time). Selama ini tidak dipungkiri, proses ini masih terus terjadi di Kepri dan belum dicari solusinya.

Untuk itu, ke depannya dengan sudah dimulai pembangunan pelabuhan kapasitas besar ini, tidak ada lagi dwelling time sampai berminggu-minggu, apalagi sampai berbulan-bulan.

Pemprov akan menyiapkan satu alat bongkar berbasis mesin crane pelabuhan untuk mendukung percepatan bongkar muat barang yang diangkut dari dalam kapal.

Kalau sudah ada crane, saya optimis pasti terbantu, yang paling penting lebih cepat. Pelan-pelan sarana pendukung ini kita siapkan.

Semua terobosan ini, tentu memerlukan kerja sama dan dukungan semua pihak. Kalau misalnya dwelling time bisa lebih cepat, maka akan mengurangi tingginya angka inflasi.

Apabila waktu bongkar barang terlalu lama di pelabuhan, maka barang akan lambat sampai ke pasar.

Hal itu membuat stok barang sempat kosong dan harga naik. Semakin lama barang di laut, maka harganya akan semakin mahal karena semua diperhitungkan, mulai tenaga kerja hingga masa sewa kapal.

Apa yang dicita-citakan dalam pembangunan Kepri saat ini, sama halnya dengan tekat Presiden RI Joko Widodo membangunan infrastruktur di seluruh Indonesia termasuk Kepri.

Presiden menyarankan agar seluruh kepala daerah terus berupaya mengejar ketertinggalan dan menjadi pemenang dalam persaingan.

Persaingan antarnegara sekarang ini

semakin hari semakin sengit.

Semuanya membangun, melakukan inovasi, membangun fasilitas untuk mendukung daya saing masingmasing negara.

Presiden juga meminta agar dwelling time di pelabuhan bongkar muat tidak sampai bermingguminggu apalagi sampai berbulanbulan. Apa yang diinginkan Presiden, pembangunan pelabuhan modern dan fasilitas infrastruktur lainnya tidak bisa ditunda-tunda lagi saat ini.

Kita minta sokongan masyarakat, karena membangun itu tidak mudah, bukan seperti orang main sulap.(ais/ mas) Nurdin Basirun Gubernur Kepri

Ibukota Krisis Air Bersih MBS PDAM di Di Batu 9, khususnya di ruko-ruko sering mati. Bahkan sudah dua hari ini air tidak mengalir sama sekali. Tolong solusinya. Malu pemdanya kalau disebut ibukota krisis air bersih. +6281249083791

Air PDAM Mati Seharian MBS PDAM di di Ruko-ruko Batu 9 air sering tak ngalir. Sudah dua hari air tak ada mengalir sama sekali. Tolong solusinya +6281249083791

Air Bersih Ngadat Assalamualaikum MBS, air PDAM kok ngadat. Kami butuh air. Kemana saya mengadu supaya didengar.

082173206588

TANGGAPAN: Saat ini air di Waduk Sungai Pulai hanya tinggal 1.29 meter.

Kapasitas ini tak mampu menopang para pelanggan khususnya di wilayah Kota Tanjungpinang, sampai kapasitas kembali normal yakni di atas 2 meter.

Penjadwalan distribusi

TANGGAPAN: Saya sudah memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dan Kepala Dinas Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang untuk membantu amsyarakat dengan mendistribusikan air bersih kepada warga yang kesulitan air bersih.

Dua pejabat ini akan melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk mengetahui titik-titik permukiman yang mesti mendapat suplai air bersih. Supaya bantuan air bersih yang diberikan oleh pemerintah tersalur ke masyarakat yang sedang membutuhkan air di rumahnya.

Jangan sampai

air menjadi 8 jam mati sudah berlangsung sejak 20 Februari lalu.

Saat ini pelanggan yang terdapat di sebelas wilayah di Tanjungpinang, terkena dampak giliran suplai air sampai air di waduk sungai pulai kembali normal. Kami mohon maaf atas terganggunya pelayanan PDAM. Wilayah yang terkena dampak diantaranya kawasan Sungai Jang, Jalan Ahmad Yani, MT Haryono, DI Panjaitan, Komplek Pertamina Batu 8, Perum Kuantan Indah, Arif Rahman Hakim, Brogjen katamso, RH Fisabilillah, dan Ir Sutami.

Bagi para pelanggan yang sangat membutuhkan, saat ini PDAM Tirta Kepri menyediakan kontak person untuk informasi

masyarakat kita susah untuk dapat air bersih. (dri) Raja Ariza Penjabat Wali Kota Tanjungpinang

nomor yang dapat di hubungi 077121574. Kontak person ini dibuka untuk para pelanggan yang membutuhkan air bersih.

Kami membuka kontak person untuk pelanggan, yang sangat membutuhkan air.

PDAM bisa menyalurkan air, hal itu tentunya peran serta Ketua RT/ RW yang aktif berkomunikasi dengan pihak operator PDAM. Seperti tahun sebelumnya, kita minta Ketua RT/RW mengirim surat atau mengubungi kantor PDAM karena sangat mendesak, karena sudah krisis air bersih.(ais) Syamsul Bahrum Plt Dirut PDAM Tirta Kepri

„ LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

SENGGARANG

14

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 1 MARET 2018

Jelang Pilkada Serentak 2018

Kapolres Minta Wartawan Netral

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

Kapolres bersilaturahmi dengan warga di Kelurahan Kamboja

Memasuki masa kampanye pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota termasuk di Tanjungpinang, Kapolres Tanjungpinang mengingatkan wartawan untuk netral.

ABAS, Tanjungpinang BAHKAN menurut surat edaran Dewan Pers

wartawan yang terlibat menjadi tim sukses atau sebagai kontestan di Pilkada mesti mengundur-

kan diri. Hal yang sama dikatakan Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardyanto Tedjo Baskoro

yang menyebutkan idealnya wartawan harus netral seperti Polri dan TNI, meskipun wartawan memiliki hak suara di pemilihan kepala daerah 27 Juni mendatang. ”Wartawan mesti netral seperti Polri dan TNI,” kata

AKBP Ardyanto Tedjo Baskoro di salah satu diskusi tentang pilwako damai yang digelar AJI Tanjungpinang di Bintancentre, kemarin. Kapolres membeberkan kalau wartawan tidak netral bisabisa membuat berita dan menimbulkan iklim tidak kondusif di tengah masyarakat. Menurutnya, wartawan adalah ujung tombak pembangunan yang bisa juga membuat orang cepat naik daun serta bisa juga membuat orang jatuh termasuk jatuh karirnya. ”Ada pribahasa, mulutmu harimaumu. Tapi ada yang satu lagi tidak boleh disepelakan adalah jarimu adalah harimaumu, karena gencarnya isu-isu negatif yang dibuat masyarakat di media sosial. Jadi saya berharap wartawan tetap netral di pilkada,” tegasnya.

Ia juga bersyukur suasana pilwako Tanjungpinang adem-adem saja. Ini berbeda dengan daerah lain yang sama-sama menggelar pilkada serentak tahun ini. ”Kita sama-sama bersyukur, dua calon wali kota bisa menciptakan kondisi daerah

”

Wartawan juga harus netral seperti kami Polri dan TNI,” AKBP Ardyanto Tedjo Baskoro Kapolres Tanjungpinang

Tanjungpinang tetap kondusif, berbeda dengan daerah lainnya,” katanya.

Ia juga minta agar masyarakat berhati-hati menggunakan media sosial, jangan sampai membuat ujaran kebencian, menghina orang lain, apalagi pejabat negara. Gunakanlah media

sosial untuk bersilaturahmi jarak jauh. Sebelumnya, Iman Wahyudi, Anggota Dewan Pers Bidang Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers minta agar wartawan netral di pikada. ”Wartawan yang terlibat jadi tim sukses atau yang mencalonkan diri sebagai kontestan itu harus mundur. Apakah mundur sementara atau permanen,” kata Imam Wahyudi.

Menurutnya, hal tersebut penting untuk dilakukan, karena wartawan harus menjadi pewarta profesional, bukan masuk ke arena politik, seperti Pilkada kali ini. Hal tersebut disampaikan Imam, saat menjadi pembicara dalam acara dialog publik Hari Pers Nasional di gedung Diklat Pemkab Lumajang. Bukan hanya menyoroti wartawan, Imam juga memperingatkan bahwa media harus independent. Imam menambahkan, independen tersebut yaitu dengan berpegang teguh pada prinsip Jurnalistik meski ikut menyorot kontestansi politik. ***

F-ISTIMEWA

CALON Wakil Walikota Rahma ketika menghadiri pesta Bonas tahunan belum lama ini.

Terkait Persoalan Lahan, Pertanian dan Batas Wilayah

F-ANDRI DWI S/TANJUNGPINANG POS

CALON Walikota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah didampingi Ketua Tim Pemenangan Lima, pengurus partai koalisi Lis-Maya duduk bersama di salah satu kegiatan, kemarin.

Warga Sungai Unggar Curhat ke Calon Wawako TANJUNGPINANG - Masa kampanye dimanfaatkan calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma berpasangan dengan H Syahrul dengan nomor urut 1, untuk menemui masyarakat untuk berdiskusi dan dialog, apa saja menjadi permasalah di tengah warga.

Seperti kemarin, warga Sungai Unggar curhat mengenai tapal batas perbatasan Tanjungpinang-Wacopek (Bintan) belum selesai. Masih banyak warga Tanjungpinang tinggal di perbatasan mengantongi KTP Bintan.

Tidak hanya itu, soal status sengketa lahan yang masih belum ada solusinya dengan salah satu perusahaan di kawasan Sungai Unggar Dompak. Warga juga curhat kondisi para petani, tentang masalah pupuk subsidi.

Petani mempertanyakan kenapa proses mendapatkan pupuk subsidi tidak seperti di

Bintan. Kalau di Tanjungpinang, misalnya petani mengusulkan satu ton tapi yang dikasih oleh pemerintah hanya separohnya.

Bahkan uang yang sudah dikumpulkan kelompok tani harus dikembalikan lagi.

Warga juga membeberkan, dari tahun ke tahun saat Musrebang, ia selalu mengusulkan agar jalan menuju rumahnya aspoal, tapi hingga saat ini belum juga di aspal. Siang dan malam warga harus menghirup debu saat melintas di jalan tersebut.

Menanggapai keluhan warga tersebut, Rahma akan mencarikan jalan solusinya, bila nanti ia terpilih. ”Tidak ada yang tidak bisa diatasi dan dicarikan solusi asalkan ada komitmen kepala daerah dan komunikasi. Insha Allah kalau saya terpilih nanti, keluhan bapak/ibu akan kami prioritaskan,” kata Rahma didampingi ketua tim pemenangan Syahrul-Rahma, Ade Angga.

Menurut Rahma, saat ia menjadi anggota DPRD, ia juga menerima keluhanan yang sama dari petani di daerah Senggarang. Masalahnya terkait pupuk subsidi. Pertani menanyakan kenapa pembagian di Bintan pupuk subsidi tidak ada masalah, kok di Tanjungpinang petaninya mengeluhkan.

Kata Rahma, persoal ini perlu ditelusuri dan dicarikan solusi. Soal jalan yang belum di aspal, Rahma menjelaskan sebenarnya pemerintah pusat telah menganggarkan pengaspalan jalan ke arah pelabuhan Tanjungmoco tahun lalu, namun status lahan belum di bebaskan, maka jalan tersebut belum juga di diaspal. ”Bapak/ ibu perlu juga ketahui kalau status lahan masih bermasalah atau belum dihibahkan kepemerintah, pemerintah tidak bisa mengaspalnya, tapi pasti ada solusinya, solusi ini akan kita lakukan nanti,” tegasnya. (bas)

Jadikan Pilkada Ajang Penyampaian Wawasan dan Gagasan TANJUNGPINANG - Calon Walikota Tanjungpinang nomor urut 2 H Lis Darmansyah akan menyikapi secara positif, argumentasi serta didukung dengan data-data yang akurat, menanggapi mulai adanya kampanye hitam di masa kampanye saat ini.

Ia juga minta agar Pilkada ini bukan dijadikan ajang memberikan informasi yang bodong, tapi paling tidak Pilkada ini harus dijadikan tempat menyampaikan wawasan dan gagasan membangun Tanjungpinang untuk lima tahun ke depan. ”Ini yang paling penting kita memberikan cara berpolitik yang baik di tengah masyarakat dengan menyampaikan visi dan misi,” kata Lis kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (28/2).

Sambung dia, bila ia terpilih

nanti jadi Walikota periode 20182023 nanti, Lis-Maya akan memperdayakan ekonomi dan mempersiapkan lapangan pekerjaan.

Ia juga akan membenahi di sektor wisata. Karena paslon nomor urut 2 ingin jadikan Kota Tanjungpinang adalah kota wisata dan budaya.

Mantan Wali Kota Tanjungpinang ini, kata dia bila telah dilakukan pembenahan sektor pariwisata, secara tidak langsung akan dilakukan perluasan objek wisata di Tanjungpinang.

Pasalnya, dengan adanya perluasan wisata secara tidak langsung membuka ruang lapangan pekerjaan di Kota Tanjungpinang yang lebih luas lagi. Kata Lis, objek wisata tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat, misalnya untuk

berjualan makanan, minuman hingga suvenir di daerah objek wisata tersebut.

Sebelumnya, ketua tim pemenang Lis-Maya, Suparno mengatakan, Lis-Maya memiliki program ekonomi berbasis kerakyatan hingga menggali ekonomi di sektor pariwisata.

Karena konsep dimiliki LisMaya, adalah menciptakan ekonomi yang tumbuh dari kalangan pemuda hingga pelaku usaha kecil menengah yang ada di Tanjungpinang.

Nanti, lanjut Suparno, pelakunya ada dari para usaha kecil menengah yang sudah ada perlu dibantu. Sehingga bisa meningkatkan ekonominya. Kemudian, Lis-Maya masih ingin melihat serta mendengar kebutuhan yang benar-benar diinginkan masyarakat kedepannya. (dri)

Filosofi dan Makna Nomor Urut 5 bagi Partai NasDem

NasDem Kepri Incar Unsur Pimpinan

F-ISTIMEWA

Pajrin Shihab (kiri) bersama Ketua DPW NasDem Kepri H Nurdin Basirun.

REDAKTUR: ABAS

TANJUNGPINANG Partai NasDem yang mendapat nomor urut lima sebagai peserta pemilu 2019. Ini membuat sejumlah pengurusnya kegirangan dan gembira.

Angka itu memiliki filosofi dan makna yang sangat dalam. Menurut Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPW NasDem Kepri, Pajrin Shihab, nomor urut lima sebagai tanda alam menuju kemenangan di pemilu mendatang secara nasional termasuk di Kepri. Di Pileg 2019, NasDem Kepri menargetkan bisa meraih unsur pimpinan mendatang.

Paling tidak bisa menjadi ketua atau wakil ketua DPRD mendatang. ”Angka lima sangat mewakili simbol-simbol dan praktik agama Islam yang dipeluk mayoritas penduduk di Indonesia, sangat Indonesianis dan mewakili budaya,” tegasnya. Sambung dia, angka lima juga filosofinya, bagi umat Islam menunaikan salat lima waktu sehari semalam.

Kemudian, filosofi tersebut dimulai dari jumlah rukun Islam, jumlah waktu salat, jumlah jari-jari, dan panca indera manusia hingga jumlah lapisan

bumi yang kesemuanya berjumlah lima. Termasuk lima nabi yang mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT. Kemudian, angka lima juga juga banyak populer di Indonesia. Misalnya Pancasila yang bersilakan lima, bintang lima sebagai pangkat tertinggi dalam dunia militer sampai jumlah agama yang diakui di Indonesia juga berjumlah lima. ”Angka lima ini menjadi penyemangat baru dalam berjuang dan membumikan perubahan sejati yang dicitacitakan. Insya Allah Partai NasDem akan berjaya di Pemilu 2019. Insha Allah

menang,” tegasnya.

Namun, sambung dia untuk mencapai kemenangan, diharapkan semua kader dan simpatisan harus bekerja keras, menampung aspirasi masyarakat, memberikan solusi dan membantu masyarakat. Beberapa kader NasDem menjadi pejabat, seperti Gubernur Kepri, Wali Kota dan Bupati dan Wakil Bupati di Kepri. ”Kalau di Batam kita sudah melakukan pembekalan kader bakal calon anggota legislatif dari NasDem,” tegasnya sambil menyebut NasDem lagi buka pendaftaran caleg. (bas)

LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS

15

Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 1 MARET 2018

Masa Reses Serap Aspirasi Rakyat, Bukan Waktu Istirahat

Lima Hari Reses Dewan Terima Rp10,5 Juta Warga berharap reses perdana anggota DPRD Tanjungpinang 2018, harus berberkualitas. Mereka harus menjadikan masa reses sebagai momen untuk menyerap aspirasi rakyat untuk disuarakan.

DESI LIZA PURBA, Tanjungpinang Meski demikian, tidak seluruh warga merasa pernah bertemu dan dapat menyampaikan keluhan yang dirasakan saat dewan melakukan reses.

Hal ini diutarakan warga Tanjungunggat, Nurhayati kepada Tanjungpinang

Pos, Rabu (28/2) kemarin.

Anggota DPRD Tanjungpinang mulai melakukan masa reses selama lima hari, terhitung Selasa (27/3) Senin (6/3).

Menurutnya, tidak bisa menyampaikan aspirasinya karena anggota DPRD hanya turun ditingkat tertentu. Seperti tingkat kelurahan atau kecamatan.

Sehingga tak pernah melihat langsung kondisi ditengah masyarakat.

Padahal, ia akan menyapaikan aspirasinya terkait kebutuhan infrastruktur, kondisi kesulitan sosial dan bahkan pendidikan dan kesehatan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Tanjungpinang, Yuswaddinata menuturkan, reses kali ini ada 27 anggota dewan dari 30 anggota DPRD Tanjungpinang. Dua diantaranya sedang sakit.

Yaitu, Borman Sirait Dapil Tanjungpinang Kota-Barat

dan Sukandar Dapil Bestari.

Bagi anggota DPRD yang sakit tidak mendapatkan tunjangan reses.

Sedangkan satu lagi, sambung dia belum adanya Pengganti Antar Waktu (PAW) Rahma yang mengundurkan diri. Maju menjadi Calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang, karena kini masih dalam proses.

Kata dia, masing-masing anggota DPRD Tanjungpinang yang melaksanakan reses lima hari, secara aturan menerima tunjangan senilai Rp 10,5 juta. Ini di luar dari biaya komsumsi,

gedung serta ATK. ”Biaya sewa gedung hanya sekali dialokasikan per Dapil, nanti anggota DPRD setiap Dapil menentukan hari untuk melaksanakan pertemuan secara keseluhan,” tuturnya.

Sambung dia, untuk biaya makan, masing-masing anggota DPRD dialokasikan senlai Rp 10 juta untuk lima hari Reses. Setiap anggota mendapatkan satu ASN dari Sekwan untuk mendampingi.

Ia menuturkan, informasi yang diterima, anggota DPRD dari setiap Dapil turun bersamaan. Seperti, Rabu (28/2) Dapil Tanjung-

pinang Kota-Barat bertemu warga Pulau Penyengat.

Bukit Bestari bertemu Lurah Sungaijang dan Tanjungpinang Timur betremu Lurah Batu 9. Sementara itu, Anggota DPRD Dapil Bestari, Reni menuturkan, dari hasil komunikasi bersama lurah, ada beberapa hal diminta. Yaitu pelatihan untuk kaum ibu, seperti menjahit. Serta adanya pelatihan memandikan jenajah serta semenisasi jalan.

Sedangkan anggota DPRD Dapil Timur, Syahrial mengakui sistem reses saat ini belum begitu terkonsep.

Anggota DPRD turun bersama dan mengumpulkan masyarakat. Mekanisme ini dinilai sulit, sebab membutuhkan waktu untuk mengumpulkan warga. Menurutnya, lebih tepat langsung turun ketengah-tengah warga. ”Saya ikut juga yang pertemuan formal, tetapi biasanya saya juga turun ketengah masyarakat mendegar keluharan,” tuturnya. Ia mengaku, selama dua hari reses, anggota DPRD Tanjungpinang Timur sudah mengunjungi Kantor Lurah Batu 9, Air Raja dan Pinang Kencana. ***.

Pemko....................................................dari halaman 9 Wajib................................dari halaman 9 mengurangi produksi airnya dengan alasan air bakunya menyusut. Salah satu solusi terbaik jangka pendek dengan mengoperasikan SWRO,” kata Kherjuli.

Kata dia, di Tanjungpinang-Bintan, tidak ada istilah musim hujan seperti daerah di Jawa, mestinya pemerintah mengantisipasi kekurangan air bersih saat seperti saat ini. Ia juga mendesak, waduk Lagoi yang airnya berlimbahlimbah, bisa dimanfaatkan oleh negara, karena sesuai aturan air adalah miliki negara, meskipun izin pemanfaatnya dikelola oleh manajemen Lagoi. ”Kalau mendesak seperti ini air yang ada di waduk Lagoi itu bisa difungsikan untuk masyarakat kita,” tegasnya.

REDAKTUR: ABAS

Sementara itu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan (Disperkim) Kota Tanjungpinang, belum bisa mendistribusikan air bersih ke rumah masyarakat yang mengalami krisis air bersih.

Pasalnya, mobil tangki milik Disperkim digunakan untuk menyiram tanaman di taman hingga dimedian jalan. ”Dua unit mobil tangki kita gunakan untuk siram tanaman setiap hari. Kita tidak ada mobil tangki lagi.

Jadi, kita tidak bisa bantu untuk mendistribusikan air bersih ke rumah masyarakat,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan pemukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Amrialias kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (27/2).

Dengan kondisi seperti itu,

Amrialis langsung membangun koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang. Karena Penanggulangan Kebakaran yang memiliki mobil tangki air.

Dan mobil tangki tersebut, menurutnya, selalu stanbay alias jarang digunakan atau beroperasi. Jadi, saat ini mobil tangki milik organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut bisa digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang sedang tertimpah musibah krisis air di tempat tinggalnya. ”Sudah saya telpon ke Penanggulangan Kebakaran, agar mereka bisa bantu,” sebut mantan Plt Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang ini.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penang-

gulanagan Kebakaran Kota Tanjungpinang, Efendi mengatakan, pihaknya siap untuk mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang sedang tertimpah krisis air di tempat tinggalnya. Permasalahan ini perlu terlebih dahulu ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Tanjungpinang.

Karena sesuai dengan bidangnya. Kemudian, BPBD sudah memiliki mobil tangki air sendiri. Mobil tangki ini dipergunakan untuk mendistribusikan air bersih ke rumah masyarakat yang membutuhkan bantuan. ”Kalau tidak salah satu atau dua unit mobil tangki gitu,” kata Efendi.

Apabila BPBD kekurangan mobil tangki, lanjut Efendi, pihaknya akan menurunkan 4 unit armada mobil kebarakan tersebut. ***

pajak restoran, pajak reklam, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan seperti tanah timbunan, pajak PBB, pajak BPHTB, pajak pakir, pajak air tanah dan pajak burung walet.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kota Tanjungpinang H Adnan mengatakan,

pemberian penghargaan wajib pajak terbaik dan teladan, sebagai tanda terima kasih kepada wajib pajak telah membayar pajak dengan baik, tepat waktu.

Karena, pajak adalah ujung tombak pembangunan daerah. ”Diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak dari tahun ke tahun,” kata H Adnan, kemarin.

Kata Adnan, pajak merupakan sektor yang berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, ia berharap para wajib pajak dapat menyetorkan pajak dengan disiplin. Sambung Adnan, dari tahun ke tahun, pajak penerang umum (PJU) penerimana pajak terbesar, disusul penerimaan pajak bumi bangunan (PBB). (bas)

13 Ribu.............................dari halaman 9 kerjanya berada di lantai dua berada di Jalan Kijang Lama, Km 7 Tanjungpinan Belum bisa dicetak KTp-el, tegas mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang ini, dikarenakan komputer milik petugas Disdukcapil Kota Tanjungpinang tidak terkoneksi

dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasalnya, tidak ada sinyal.

Tak ada sinyal sudah terjadi sudah sekitar dua hari. ”Sinyal yang menjadi kendala kita untuk tidak cetak KTP-el. Ada sinyal, kita langsung cetak KTP-

el,” terangnya.

Ia sangat berharap kepada masyarakat untuk melakukan perekaman KTPel, bagi belum merekam KTP-el. ”Masyarakat jangan berpikir kita tidak ada blanko KTP-el. Kita ini punya stok 11.000 blanko KTP-el,” sebut dia. (dri)

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

PRO BATAM

16

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 1 MARET 2018

F-ISTIMEWA

PESATNYA perkembangan Kelurahan Belian menimbulkan wacana bahwa kelurahan yang masuk wilayah Batamkotaini, bakal dimekarkan. Tampak suasana Botania 1, salah satu titik teramai di kelurahan Belian.

Tiap Kelurahan Dapat Rp1,2 Miliar MARTUA, Batam

AMSAKAR

ANGKA percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) Kota Batam tahun 2019 disiapkan Rp 1,2 miliar.

Nilai tersebut naik dibanding tahun 2017 sebesar Rp 1 miliar dan tahun 2018 naik jadi Rp 1,1 miliar. ”Tahun 2019 PIK kita anggarkan Rp 1,2 miliar, kali 64 kelurahan,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar

Achmad saat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kecamatan Sagulung, Senin (27/2).

PIK ini kata Amsakar, salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Batam untuk memperbesar persentase belanja langsung atau belanja modal melalui pembangunan infrastruktur. Tahun 2018 ini perbandingan antara belanja tidak langsung atau belanja pegawai dengan belanja modal sebesar 1:2.

Ia merinci, belanja tidak langsung di APBD 2018 tercatat Rp 872 miliar atau 33 persen. Sedangkan belanja langsung sebesar 67 persen atau Rp 1,754 triliun. ”Ini komitmen kami agar bagaimana era RudiAmsakar ini ada yang kami tinggalkan untuk masyarakat,” kata dia.

Ia mengingatkan bahwa di musrenbang ini banyak usulan masyarakat yang akan tereliminasi. Amsakar

Maret, Market Sounding Bandara Hang Nadim Digelar BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam akan memulai promosi investasi untuk pembangunan dan pengelolaan Bandara Hang Nadim, Batam. Market sounding akan dibuka mulai Maret, untuk menilai minat investor terhadap pembangunan dan pengelolaan Bandara Hang Nadim. Baik pengelolaan dan pembangunan diakui dijadikan satu paket dalam market souding.

Pembukaan market sounding itu diakui Kepala BP Batam, Lukita, Senin (26/2) di Batam. Melalui market sounding itu, pihaknya diakui akan menjajaki pasar bandara Hang Nadim, walau sebelumnya berbagai perusahaan menyatakan minat mengelola bandara internasional itu. ”Bulan depan kita akan melakukan market sounding. Jadi penjajakan pasar,

REDAKTUR: ZAKMI

minat untuk kerjasama pembangunan Hang Nadim.

Itu sekaligus untuk pengelolaan,” ungkap Lukita.

Dalam market sounding diakui akan memuat konsesi pemanfaatan aset bandara Hang Nadim. ”Sekaligus pembangunan yang baru.

Kalau bulan depan market sounding sudah oke, kita akan buat agreeman penataan atau pembangunan atau pemanfaatan.

Baru awal tahun depan siapkan konsesi. (Pembangunan) Semua menggunakan dana pihak ketiga,” imbuhnya.

Market sounding disiapkan BP Batam, setelah menyiapkan master plan pengembangan bandar Hang Nadim. Menurut Deputi III Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Dwianto Eko Winaryo, pihaknya menginginkan bandara modern

LUKITA DINARSYAH TUWO

dan pusat yang terintegrasi dengan pelabuhan sebagai pusat logistik dan menarik parawisata untuk datang ke Batam.

Menurutnya, jika bandara dikembangkan sebagai bandara modern, maka investor akan lebih tertarik. Setelah dikembangkan, akan menarik wisatawan berkunjung ke

Batam. ”Akan kita jadikan masterplan sebagai desain yang menarik untuk mengundang calon investor. Kita akan memberikan penawaran yang sangat menarik juga bagi investor,” sambungnya.

Lelang pengelolaan dan pengembangan bandara Hang Nadim, sebenarnya sudah direncanakan BP Batam. A Sebelumnya, Dwianto Eko mengatakan, mereka menunda lelang pengelolaan dan pengembangan bandara. Mereka akan mencari skema kerjasama mengembangkan.

Saat kepemimpinan Hatanto, pengembangan bandara dengan pembangunan terminal dan parkir pesawat diestimasi sekitar Rp400 miliar. Studi dilakukan bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. (mbb)

berharap agar dalam pembahasan benar-benar mendahulukan kegiatan prioritas. Karena anggaran pemerintah pada dasarnya masih terbatas. Belum dapat memenuhi seluruh permintaan warga yang disampaikan melalui musrenbang. ”Mohon ke masyarakat agar apa yang diusulkan jangan ngotot, tapi sebenarnya hanya kepentingan segelintir. Mesti didasarkan atas kemaslahatan banyak

orang di kecamatan,” ujarnya.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Batam, Dahlina menjelaskan dari hasil musrenbang kelurahan akan diambil sepuluh prioritas. Untuk kemudian dibahas di musrenbang tingkat kecamatan. ”Misal di Sagulung. Ada enam kelurahan berarti ada

60 usulan prioritas. 60 ini setengahnya saja yang diambil ke tingkat Forum OPD. Sebaiknya dibahas mana yang jadi prioritas,” sebutnya.

Masyarakat diminta untuk menuliskan dengan benar lokasi PIK. Jangan sampai ada kesalahan penulisan hingga RT/RW. Karena jangan sampai kesalahan pengetikan malah mengganggu pelaksanaan pembangunan. ***

Lion Air Perpanjang UWT Jadi 50 Tahun BATAM - Lion Air yang melakukan investasi di Bandara Hang Nadim, dengan pembangunan hanggar untuk maintenance, repair and overhaul (MRO), memperlihatkan optimismenya dengan Batam. Masa UWT selama 30 tahun yang ditanamkan sebagai bagian investasinya, memperpanjang menjadi 50 tahun, walau belum mendekati tenggat waktu.

Perpanjangan masa waktu uang wajib tahunan (UWT) diserahkanKepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita, Rabu (28/2) di Batam, setelah sehari sebelumnya menyerahkan perpanjangan UWT ke Lion. ”Lion Air meminta penambahan masa waktu ?di Hang Nadim, menjadi 50 tahun,” beber Lukita.

Atas kebijakan BP memberikan ijin perpanjangan UWT, walau belum waktunya, Kepala BI Kepri, Gusti Raisal Eka Putra mengapresiasi.

"Sertifikat UWT untuk MRO Lion kemarin dampak positif ke ekonomi. Karena itu juga memberikan kepastian kepada mitra-mitranya Lion Air dalam bermitra.

Tapi penting juga dipastikan, kapan mereka mulai jalan (pengembangan),” imbau Gusti.

Sebagaimana disampaikan Lukita, walau masa UWT Lion Air belum selesai untuk 30 tahun, namun BP Batam menyetujui perpanjangan menjadi 50 tahun, dimaksudkan untuk memberikan kepastian investasi. Sehingga, selain kemudahan investasi dari insentif Batam sebagai daerah

F-ISTIMEWA/HUAMS PEMKO BATAM

WAKIL wali Kota Batam Amsakar Achmad saat peletakan batu pertama pembangunan perumahan karyawan Lion Air beberapa waktu lalu.

FTZ, juga kemudahan dalam mendapatkan kepastian kelanjutan investasi. ”Kekhususan Batam harus diikuti kemudahan.

Kekhususan dan kemudahan itu yang kita dorong dijalani investor di bidang MRO,” bebernya.

Bahkan Lukita mengatakan, jika Lion Air ingin melakukan ekspansi di Batam, mereka mendukung melalui penyediaan lahan. ”Terkait lahan Lion, jika ingin ekspan di Batam, kami siap. Jika diperlukan dan memungkinkan, kita berikan tambahana insentif.

Dengan catatan, investasi harus serius,” tegasnya.

Masih ada potensipotensi insentif atau

kemudahan yang bisa diperoleh investor ke Batam. Diantaranya, BP Batam siap membantu mengurus perijinan ke pusat, jika investor seperti Lion membutuhkan perijinan dari pemerintah pusat. Namun diharapkan, untuk mempermudah realisasi investasi, diharapkan ada pelimpahan kewenangan. ”Kalau memang ini khusus untuk FTZ, harus diselesaikan dulu yang menghambat. Perlu ada pelimpahan kewenangan perijinan untuk memudahkan, investasi. Kita siap memberikan tambahan insetif. Kalaupun kita harus kekurangan pendapatan, kita siap,”imbuhnya. (mbb)

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI