Tanjungpinang Pos 20 Maret 2018

Puluhan Miliar

Taksi Kuning

H9

Disarankan H16 Masuk Online

Untuk Menata Kawasan Kumuh

DEWAN PERS

MEDIA TERVERIFIKASI

www.tanjungpinangpos.id

2018

Rp 3.000

SELASA SELASA,, 20 MARET 2018 / 2 RAJAB 1439H

Bidan PTT Diangkat Jadi CPNS

Menpan Sebut Tak Langgar UU Kabar gembira bagi bidan dan dokter yang masih Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kepri. Tahun 2018 ini, PTT dokter dan bidan akan diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

MARTUNAS SITUMEANG-JPNN, Dompak TAHUN 2018 ini, ada tersisa 4.400 bidan dan dokter PTT di Indonesia yang akan diangkat menjadi CPNS dengan usia 35 tahun ke bawah. Karena tahun 2017 lalu, 39 ribu bidan PTT sudah diangkat jadi CPNS.

Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Kepri, Tjepjep Yudiana menyambut baik rencana pusat yang akan mengangkat bidan PTT menjadi CPNS tahun ini.

Karena akan menambah semangat kerja mereka.

Ketika ditanya apakah masih banyak bidan PTT di Kepri, Tjepjep mengakuinya. ”Ya masih banyak,” ujarnya via ponselnya, Senin (19/3) malam

tanpa menyebutkan angka pastinya karena ada di kantor.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengklaim pengangkatan CPNS dari bidan pegawai tidak tetap (PTT) usia 35 tahun ke atas memenuhi aturan undangundang.

Dengan demikian pemerintah dalam waktu dekat ini akan mengangkat sebanyak 4.400 bidan PTT di atas 35 tahun menjadi CPNS 2018 seIndonesia.

PARA bidan dan perawat saat berkumpul di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.

Bersambung ke Hal 7 F-MAZPRAM/HUMAS PEMPROV KEPRI

Aturan Berpihak ke Kontraktor Besar DOMPAK - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyebutkan hanya terjadi di zaman kepemimpinan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, hampir ratusan kontraktor malas ikut lelang proyek prioritas pembangunan.

Bahkan, aturan yang dibuat pun dianggap mematikan pemodal kecil dan hanya berpihak ke pemodal besar.

Malasnya kontraktor ikut tender proyek pemprov dikarenakan masalah dana tunda salur yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ketika proyek belum dikerjakan.

Hal disampaikan pihak Gapensi saat dialog dengan gubernur kemarin. Peserta pun memberikan tempo 100 hari ke depan untuk Nurdin melakukan segala macam perubahan yang positif di tubuh F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

Bersambung ke Hal 7

KETUA Komisi IV DPRD Kepri, TJA memberi masukan kepada masyarakat saat dialog kerakyatan atas kinerja Gubernur Kepri H Nurdin Basirun di Dompak, Senin (19/3).

Kelabui Petugas, Nelayan Vietnam Pakai Bendera Indonesia BATAM - Nelayan Vietnam berusaha mengelabui petugas dengan menggunakan bendera Indonesia saat mencuri ikan di perairan Natuna.

Untungnya petugas dari Polair Polda Kepri yang melihat kapal-kapal itu tidak mudah percaya begitu saja. Mereka tetap mengecek dokumennya.

Setelah dicek, diketahui bahwa mereka warga Vietnam yang mencuri ikan di perairan Natuna. Selanjutnya, kapalkapal ini ditarik ke Pelabuhan Batuampar, Batam.

Kabid Humas Polda Kepri,

KAPAL pencuri ikan di laut Natuna diamankan Polair dan dibawa ke Pelabuhan Batuampar, Senin (19/3).

Erlangga yang dikonfirmasi wartawan, Senin (19/3) membenarkan tangkapan itu. Namun dia enggan menjelaskan lebih jauh karena masih dalam proses pendalaman. ”Iya benar. Tapi masih diperiksa,” kata Erlangga singkat.

Sebagaimana yang diterima wartawan dari sumber yang terlibat dalam pengungkapan pencurian ikan itu menjelaskan, penangkapan dilakukan, Jumat (15/3) hingga dini hari besoknya.

Penangkapan dilakukan Kapal Patroli (KP) Baladewa 8002 saat

patroli di Perairan Natuna Utara.

Melihat dua kapal ikan berbendera Indonesia dan dua tanpa bendera, aparat mengecek kapal-kapal itu.

Namun saat dicek, dua kapal nelayan tanpa bendera itu merupakan kapal nelayan yang mencuri ikan di laut Natuna.

Kemudian, saat kapal nelayan berbendera Indonesia dicek, ditemukan fakta lain.

Kapal tanpa dokumen itu berisi nelayan-nelayan Vietnam.

Kapal-kapal ikan asing itu kemudian diamankan dan

Bersambung ke Hal 7

F-MARTUA/TANJUNGPINANG POS

RAKYAT SEBUT, PERNAH MENJELAJAH PULAU TIGA

Patung Soekarno Dibangun di Natuna Pemerintah pusat telah memberi perhatian besar ke daerah-daerah perbatasan. Selain membangun infrastruktur, juga akan dibangun monumen atau tugu Presiden pertama RI, Ir Soekarno.

HARDIANSYAH, Natuna NATUNA sebagai salah satu daerah perbatasan di Indonesia dengan negara asing juga kebagian pembangunan monumen/patung Soekarno tahun 2018 ini.

Pemerintah Pusat menggelontorkan dana Rp 7 miliar

untuk membangun patung Soekarno di kawasan Pantai Kencana, Ranai, Natuna.

Rencananya akan dibangun di samping salah satu patung pahlawan yang sudah ada di sana.

Patung Presiden pertama Republik Indonesia itu akan dibangun seapik mungkin dengan konsep dan desain

redaksi@tanjungpinangpos.id REDAKTUR: MARTUNAS

yang sudah dikemas oleh pemerintah pusat. ”Lelangnya juga di pusat.

Kita hanya mendampingi,” ujar Marka Dj, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Pemkab Natuna kepada awak media, Senin (19/3).

Pastinya, kata Marka, patung itu akan menjadi ikon baru di Kota Ranai tepatnya di Pantai Kencana. ”Sisi manfaatnya jelas ada.

Setidaknya anak didik dapat

Bersambung ke Hal 7

facebook/tanjungpinangpos

F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS

PEGAWAI BPP Natuna rapat pembahasan pembangunan patung Soekarno di Pantai Kencana, Senin (19/3).

@tgpinangpos LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

OPINI

2

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SELASA, 20 MARET 2018

Kebijakan Pendidikan Kontemporer Melahirkan Ketimpangan K

Oleh: Jerry Syahputra, S.Pd.

Guru di Kabupaten Lingga, Prov Kepri

ETIKA bicara masalah pendidikan, memang tidak pernah ada habisnya.

Berbagai gebrakan yang di “hembuskan” pemerintah pusat, dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan pendidikan di tanah air. Mulai dari kebijakan konsistensi pemerintah dalam mengalokasikan dua puluh persen APBN/APBD untuk pendidikan. Hingga kebijakan pemberian dana hibah, berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kesetiap sekolah. Semuanya malah disinyalir berpotensi menimbulkan ketimpangan antara pendidikan di perkotaan, dengan daerah marginal (terpencil).

Kebijakan regulasi yang dilahirkan para elit pendidikan pemerintah pusat, selalu bersumber dari pendidikan di perkotaan. Tanpa memandang persoalan yang ada di daerah. Sehingga lahirlah kebijakan-kebijakan pendidikan yang kotemporer. Hasilnya, daerah marginal terus tertindas. Sulit untuk mengimbangi lajunya perkembangan pendidikan di perkoataan, yang diuntungkan.

Kebijakan-kebijakan sentralisasi terus “dipelihara”. Semuanya “terselubung” rapi oleh legalitas vertikal, yang kehadirannya sulit tentang dijalur yuridis. Sekolah yang berada di daerah garis hinterland selalu “dibenturkan” dengan regulasi-regulasi yang nyaris tidak dapat terpecahkan. Belum lagi kendala geografis dan fasilitas teknologi di daerah yang serba terbatas.

“Kucuruan” anggaran pendidikan yang fantastis dua puluh persen dari APBD, itupun hanya “nyaman” bagi daerah yang ABPD-nya berlevel tinggi. Tapi, bagaimana dengan daerah

yang APBD -nya minim? hanya berada pada kisaran 700 miliar. Tentu timbul persolan yang rumit. Pemerintah daerah dan DPRD, dituntut untuk “jeli” dalam membagi porsi-porsi APBD agar tidak terjadi defisit dikemudian hari.

Korbannya, setiap tahun pendidikan di daerah marginal tersebut selalu “menyantap” porsi dana yang minim. Walaupun sudah dalam rentang dua puluh persen.

Jika Pemda ingin mengharapkan bantuan lain dari pemerintah pusat. Mereka perlu membangun sinyalemen yang kuat. Perlu pendekatan politis, serta alasan faktual yang tersusun rapi, agar daerahnya dapat diprioritaskan menjadi penerima bantuan tersebut. Seperti program Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan pembangunan fisik melalui sistem swakelola. Ini semua perlu dikemas dan dipersentasikan langsung dihadapan pemerintah pusat dengan data otentik.

Selanjutnya, kebijakan “kucuran” dana hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini adalah salah satu program andalan pemerintah pusat dalam membiayai pendidikan di sekolah.

Besaran nominal yang diperoleh setiap sekolah bisa berbeda.

Mesti melalui proses kalkulasi berdasarkan jumlah peserta didik. Pengecualian bagi sekolah yang peserta didiknya kurang dari 60 orang, tetap dihitung 60. Intinya dari kalkulasi ini adalah semakin banyak jumlah peserta didik, maka semakin mesar jumlah uang yang diterima pihak sekolah.

Dari proses kalkulasi ini, sudah jelas sekolah di daerah marginal akan menerima kucuran dana

yang minim. Jumlah peserta didik yang sedikit, tidak bisa dijadikan “penopang” meningkatnya jumlahnya anggaran BOS dari pemerintah pusat tersebut. Akibatnya, dengan anggaran yang serba terbatas, sulit bagi sekolah di daerah marginal untuk berkembang dan mengejar ketertinggalan di seluruh aspek. Akhirnya, ketimpangan sekolah di perkotaan dengan daerah marginal kian jelas terasa.

Tenaga pendidik dan pemerintah daerah, secara sepihak selalu “dipaksa” untuk melakukan berbagai terobosan baru. Walau mereka dalam serba keterbatasan. Salah satu dampak yang dikhawatirkannya adalah menurunnya tingkat pendidikan di daerah marginal tersebut. Kebijakan regulasi yang kotemporer dianggap belum mampu menyelesaikan kasus ketertinggalan ini hingga ke “akar”.

Sementara itu, di satu sisi pendidikan di perkotaan terus maju dan berkembang dengan pesat. Mereka saling bersaing meraih prestasi agar terciptanya sekolah-sekolah yang unggul. Sehingga siap dijadikan model percotohan, bahkan sampai ketingkat nasional.Ironisnya, kesuksesan pendidikan di perkoataan itu justru “memudarkan” ketertinggalan pendidikan di daerah marginal dalam kasat mata para elite pendidikan pemerintah pusat. Evaluasi secara komperensif terlupakan.

Mereka “asik” menonton keberhasilan.

Sehingga degan sepihak berani membangun opini, pemerataan dan penguatan pendidikan di daerah marginal sudah berjalan dengan baik.

Inilah potret pendidikan Kita di satu sisi. ***

Ketika Sampah Menjadi Objek Wisata S Oleh: Tegar Imannabila Ibrahim Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

AMPAH adalah suatu bahan yang terbuang dari suatu aktivitas yang dilakukan manusia ataupun proses alam, bahkan bisa menjadi wabah timbulnya penyakit. Namun apa yang terjadi sekarang? Sampah seakan-akan menjadi objek yang wajib terlihat dan tidak boleh terelakkan oleh cinderamata kita. Tidak hanya saat kita berada di pinggir jalan saja, sampah kini mulai melakukan penggerakan hebat dengan hadir disetiap objek-objek wisata yang bahkan kini seakan-akan objek wisata yang sesungguhnya adalah menikmati pemandangan sampah. Seperti yang baru saja terjadi pada 3 Maret 2018. Dunia maya dihebohkan dengan rekaman video penyelam berkebangsaan Inggris, Richard Horner saat menyelam di Manta Point, salah satu lokasi di Nusa Penida, Bali. Dalam video yang diunggahnya ke berbagai jejaring sosial media, video tersebut jelas menunjukkan betapa mirisnya Indonesia tentang lingkungan saat ini. Bagaimana tidak, lokasi tersebut menjadi salah satu lokasi favorit para penyelam karena di sinilah para penyelam akan dipertontonkan indahnya biota maupun satwa laut endemik Nusa Penida. Namun justru sebaliknya, penyelam akan lebih disuguhi dengan lautan yang penuh dengan sampah plastik. Hal ini jelas membuat nama Indonesia sedikit tercoreng mengingat sebelumnya pada 21 Februari 2018, yang merupakan Hari Peduli Sampah Nasional seakan-akan hanya menjadi pemanis kalender Indonesia tentang hari-hari apa saja yang diperingati. Karena kurang lebih 2 minggu kemudian Indonesia harus menerima kenyataan dengan diunggahnya video tersebut yang menampakkan bukti parahnya lingkungan di Indonesia.

Tidak hanya laut, objek wisata dengan medan yang lainpun di Indonesia juga sering ditemani oleh sampah. Entah itu di gunung, tempat peninggalan sejarah, maupun tempat rekreasi keluarga, selalu terlihat sampah plastik, keranjang plastik, sedotan, maupun sampah yang mengandung unsur organik ataupun anorganik. Bahkan mungkin saat ini laut sepertinya menjadi tempat pembuangan yang lebih menarik perhatian ketimbang tempat-tempat sampah yang umumnya telah disediakan oleh pemerintah ataupun orangorang yang peduli akan lingkungan. Dampaknya adalah terbutakannya keindahan biota ataupun satwa laut yang tertutupi oleh sampah yang berkeliaran seakan-akan sebagai penjaga dari lautan tersebut. Parahnya lagi, pada musim-musim tertentu, sampah yang berkeliaran di laut akan berkumpul di satu titik yang disebabkan adanya arus hujan dan arus laut. Bisa dibayangkan betapa kotornya lautan jika hal itu terjadi seperti yang pernah terjadi di Bali dan Sulawasi beberapa waktu lalu. Dan seakan-akan sampah menjadi objek wisata sesungguhnya bagi wisatawan lokal

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

maupun asing.

Hal ini menjadi permasalahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata pastinya. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup misalnya, yang menyebutkan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Hal ini jelas bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini. Meskipun begitu, bukan hanya pemerintah saja yang harus melakukan evaluasi, namun dibutuhkannya kesadaran masing-masing individu untuk menjaga agar pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tersebut tidak ternodai.

Jika berbicara mengenai dunia, bahkan Indonesia tidak masuk dalam daftar 100 besar negara terbersih di dunia berdasarkan suatu indeks yang dikembangkan di Kolumbia tentang perlindungan lingkungan hidup yang dinamai dengan Environment Protection Index (EPI). Indeks ini melakukan penilaian terhadap negara di dunia dan menyusun peringkat sesuai dengan indikatorindikator yang terdiri dari kualitas udara, air, perlindungan habitat serta dampak lingkungan terhadap kesehatan populasinya. Alhasil, Indonesia hanya menduduki peringkat 112, jauh ditinggalkan oleh negara tetangga yaitu Singapura yang bahkan mampu menduduki peringkat ke 4 dalam peringkat tersebut. Hal ini tak lepas dari bagaimana pemerintah Singapura yang menerapkan regulasi berupa denda bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan dengan nominal sekitar 1000 SGD atau sekitar Rp. 10.458.000,-

Pimpinan Umum/GM/Penjab : M Nur Hakim Wakil Pimpinan Umum : Ramon Damora Pemimpin Redaksi : Ramon Damora Wakil Pemimpin Redaksi : Zakmi Pimpinan Perusahaan : M Nur Hakim Manajer Umum/Adm/Keu : Ari Istanti Manajer Pemasaran : M Nur Hakim Manajer Iklan : M Nur Hakim

PEMBINA MANAJEMEN : Rida K Liamsi, Suhendro Boroma

Dewan Redaksi : M Nur Hakim, Ramon Damora, Zakmi, Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih

yang akhirnya membuat warga dari Singapura lebih bisa menjaga kebersihan dan mempertahankan reputasinya sebagai kota yang bersih dan hijau sekaligus membuat nama negaranya lebih harum di kancah dunia. Lalu, bagaimana jika Indonesia menerapkan hal yang sama? Yang ada hanyalah munculnya ketidakpuasan masyarakat terkait peraturan tersebut. Padahal, ulah mereka sendiri yang membuat pemerintah melakukan gerakan mengenai hal tersebut. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan”, jika masyarakat lebih mendalami pasal tersebut, maka pemerintah Indonesia pastinya tidak akan menerapkan regulasi seperti yang dilakukan Singapura.

Banyak program-program dari pemerintah ataupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang peduli akan lingkungan. Namun hal ini sejatinya hanya menjadi program hiasan bagi masyarakat yang kesadarannya mengenai lingkungan sangat rendah. Terkadang, kesadaran itu akan muncul ketika kita sudah menyesal, lalu ketika akan melakukan perubahan, semuanya terlambat. Laut yang dulunya dikenal sebagai tempat untuk melepaskan penat, menenangkan pikiran, kini menjadi objek wisata yang penuh dengan sampah plastik. Tentu saja bukan keinginan kita untuk menjadikan sampah sebagai objek wisata, namun kelakuan yang disadari ataupun tidak yang membuat kita seakan-akan termakan oleh perkataan sendiri terkait lingkungan.

Sebagai masyarakat yang mempunyai jiwa nasionalisme, tentunya hal seperti tadi enggan terdengar. Mengingat Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, tentunya Indonesia tidak ingin masyarakatnya malah bertolak belakang dengan Undang-undang yang telah diberlakukan. Kesadaran dari diri sendiri harus ditekankan karena ketika kita memulai dari diri kita, tentunya akan mudah memulai memperbaiki yang lainnya. Peran dari pemerintah dalam mengurangi atau bahkan menghabiskan volume sampah saat ini juga sangat penting mengingat volume sampah dari tahun ke tahun selalu meningkat. Mungkin dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang memudahkan pemerintah guna mengurangi volume sampah di Indonesia. *** Kirim Opini Anda ke email: redaksi@tanjungpinangpos.id cc: tanjungpinangpos@yahoo.com

DIVISI REDAKSI Redaktur Pelaksana Kompartemen: Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih.

Redaktur: Martua P Butarbutar, Yusfreyendi, Adly Bara Hanani Reporter: Suhardi (Koordinator), Desi Liza Purba, Andri Dwi Sasmito, Raymon Sandy, Jendaras Karloan (Bintan Utara), Tengku Irwansyah (Lingga), Daniel Tambunan (Karimun), Hardiansyah (Natuna), Indra Gunawan (Anambas).

Sekretaris Redaksi: Fauziatul Husna Ardelia

Tarif Iklan

Halaman Muka (FC) Rp 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka (BW) Rp 25.000,-/mm kolom.

Halaman DIVISI ONLINE Fatih Muftih (Penjab), Desi Liza Purba (Wakil Penjab) Dalam,- (FC) Rp 25.000,-/ mm kolom.

DEPARTEMEN PRACETAK/LAYOUT/PERWAJAHAN: Dobby Fachrizal (Manajer), Syafrinaldi (Penjab Layout), Gilang Dhikapati, Agung Saputra Prastya (Staff).

Halaman Dalam (BW) Jaringan/IT/Online: Rahmat Santoso (Penjab).

Rp 15.000,-/mm DIVISI BISNIS kolom. Iklan Umum/ Departemen Umum, Adm, & Keuangan: Penjab: Dahlia , Kasir: Reynaldi Syah Display (BW) Rp Customer Service: Dilas Tari Umum: Irhamna. Departemen Iklan: Saifullah (Ass. Manager), 15.000,-/mm kolom.

Penjab Desain Iklan: Kevin Perdana, Wira Harjuman. Penjab Adm Piutang: Dahlia Anna, Juni Ella. Penjab Penagihan: Jefri, Departemen Pemasaran & EO: Rijon Sitohang (Penjab Ekspedisi) Iklan Ucapan Selamat Penjab Adm Piutang dan Retur: Yurika (FC) Rp 7.000,-/mm DEPARTEMEN PEMASARAN KORAN kolom. Iklan Ucapan Penjab Ekspedisi: Rijon Sihotang, Eris Surahman, Pariadi (Staf) Selamat (BW) Rp Penjab Pemasaran Koran: Hardian, Sudiarta, Wahyu Gustianto, Isep Ilham, Tarmizi 3.500,-/mm kolom.

Penjab Langganan Koran: Afriyanti, Sri Wahyuni (Staf) Iklan Dukacita Rp Perwakilan - Perwakilan 3.500,-/mm kolom.

Batam (Martua Butar-butar, Tarmizi Rumahitam), Lingga (Tengku Irwansyah), Bintan Utara (Jendaras Karloan), Karimun (Alrion Tambunan), Natuna (Hardiansyah), Anambas (Indra Sport Color Rp 7.000,Gunawan), /mm kolom. Advertorial Kepala Biro Iklan Jakarta: Shanti Novita Rp 5.000,-/ mm kolom.

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

REDAKTUR: ZAKMI

LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL

PRO KEPRI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SELASA, 20 MARET 2018

3

Berpancang Amanah, Bersauh Marwah

Gubernur dan DPRD Kepri Diundang Mr Lim Kok Thai

Singapura Tertarik Pertanian Kepri Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA) tertarik kerja sama dengan industri pertanian Kepri. Karena itu, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dan DPRD Kepri secara resmi diundang agar hadir dalam pertemuan, Rabu (21/3) di Singapura.

SUHARDI, Tanjungpinang PERMINTAAN khusus CEO Agri-Food and Veterinary Authority Mr Lim Kok Thai, tersebut menyangkut kerja sama dengan Provinsi Kepri selama kurun waktu 12 tahun. Pertemuan itu selain membahas hubungan baik ke dua negara, juga akan fokus membahas persoalan lainnya seperti flu burung (Avian influenza) atau H5N1 yang merupakan penyakit infeksi virus yang pernah menggemparkan

dunia, termasuk Indonesia.

Flu burung sejak tahun 2009 ditetapkan organisasi dunia WHO berada pada fase pandemik atau penularan yang cukup luas.

Kasus pertama flu burung ditemukan di Hongkong tahun 1997.

Anggota DPRD Kepri bidang Perekonomian dan keuangan, Rudi Chua menyampaikan, pertemuan khusus tersebut pokok pembahasan yang paling mendasar membicarakan tentang barang ekspor dari Kepri ke Singapura antaranya, sayur-mayur budidaya

perikanan lainnya yang masuk dari Kepri selama ini ke negara mereka. ”Jadi AVA ini, semacam lembaga pintu masuk utama kita dalam bertransaksi mengirim kebutuhan pokok seperti sayur mayur, ikan dan sebagainya. Mereka sebagai klien. Mereka minta jaminan kesehatan dari kita.

Selama ini pemasok dari Medan yang juga paling besar memberikan kontribusi budidaya ini,” terang Rudy.

Ke depan mereka menginginkan, bahwa Kepri sebagai provinsi tetangga, bisa menjadi penopang utama sayuran. Mereka sebagai penopang investasi. ”Kita yang budidaya,” terangnya demikian.

Dalam surat resmi yang disampaikan juga ke DPRD tersebut, sambung Rudi, Singapura siap mendorong agar kerja sama AVA dan

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun bersama petani cabai di Desa Malangrapat, Bintan, belum lama ini.

Kepri turut membantu mengurangi dugaan misalnya wabah penyakit di

Kominfo Harus Siapkan Ruang Pengaduan Secara Online DOMPAK - Komisi III DPRD Kepulauan Riau yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Widiatadi Nugroho meninjau gedung Kepri Smart Province (KSP) di Tanjungpinang, kemarin.

Kepada wartawan, politikus PDIP Kepri tersebut mengatakan, salah satu yang harus dilakukan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam lingkup pemerintah. ”Sekarang ini sudah zaman gawai sehingga kita perlu memenuhi atau menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni teknologi informasi yang cepat dan akurat,” kata Widiastadi.

Widiatadi yakin dengan adanya KSP ini bisa lebih memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan data seputar Kepri tanpa harus melewati birokrasi yang selama ini terkesan berbelit-belit. ”Masyarakat tinggal datang ke sini dan mereka bisa langsung mendapat informasi yang mereka perlukan, bahkan informasi dari Natuna pun bisa didapat dengan mudah dan cepat,” tetang pria yang

REDAKTUR: MARTUNAS

F-ISTIMEWA/HUMAS DPRD KEPRI

KETUA Komisi III DPRD Kepri Widiatadi Nugroho saat melihat Gedung Kepri Smart Province di Jalan Basuki Rahmat, kemarin.

kerap disapa Mas Iik ini.

Selain Widiatadi, anggota Komisi III Asep Nurdin mengatakan bahwa keberadaan KSP sendiri merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Provinsi Kepri dalam hal menjalankan fungsi pelayanan publik berbasis elektronik. ”Kita sadari bahwa di zaman yang semakin modern ini kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman.

Tuntutan masyarakat semakin kompleks dan ingin cepat. Teknologi mampu menjawab semua

kebutuhan masyarakat,” ujar Asep.

Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa Kominfo tidak boleh langsung puas dengan pembangunan KSP tersebut. Asep mengatakan bahwa KSP tersebut masih perlu ditingkatkan lagi baik dari segi teknologi informasinya maupun dari sisi yang lain. ”Jika kita melihat Kota Bandung dengan teknologi informasinya yang sudah bagus, maka KSP ini masih banyak yang perlu disempurnakan semisal pelayanan pengaduan secara

Kepri.

Singapura bahkan meminta supaya bisa saling

update tentang perkembangan penting kedua belah pihak dan didiskusikan

bagaimana AVA dan Kepri bisa menguatkan serta perdalam hubungan.***

DPRD Minta Polda Tangkap Pembunuh Wanita Muda BATAM - Keberhasilan Polda Kepri menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu hingga hampir 3 ton mendapat apresiasi DPRD Kepri.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak beserta komisi I DPRD Kepri menyebut bahwa keberhasilan Polda Kepri tersebut sensasional. ”Kami memberikan apresiasi, mengacungkan jempol terhadap keberhasilan Polda memberantas narkoba. Melihat jumlahnya narkoba ini, keberhasilan jajaran Polda Kepri ini sensasional,” kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat menjamu Kapolda Kepri dan jajarannya di Batam, Senin (19/3).

Keberhasilan ini, sam-

bungnya, secara tidak langsung menyelamatkan jutaan anak bangsa. Tak hanya itu, Polda Kepri dan jajarannya juga berhasil menekan dan memperkecil ruang gerak bandar narkoba untuk tidak mainmain memasarkan narkoba di Kepri ini.

Politisi PDIP ini juga meminta agar Polda Kepri tidak melupakan kasuskasus lama yang jadi PR Polri. Misalnya saja kasus pembunuhan wanita-wanita muda yang masih menjadi misteri. ”Ada empat kasus pembunuhan wanita muda.

Kami meminta agar dapat segera dituntaskan,” Kata Jumaga. Kapolda Kepri Irjen Didid Widjanardi mengaku gembira atas apresiasi dari para wakil

rakyat tersebut. Keberhasilan Polda Kepri ini tak lepas dari bantuan semua pihak. ”Keberhasilan ini bisa ada karena dukungan semua pihak, termasuk jajaran di bawah saya,” kata Didid.

Sedangkan untuk kasus pembunuhan, Polda Kepri berjanji tidak akan melupakannya. Kasus pembunuhan tersebut, saat ini masih terus dikerjakan jajaran Polresta Barelang.

Kapolresta Barelang Kombes Hengky mengatakan bahwa tiga dari empat kasus pembunuhan gadis muda, berkasnya sudah lengkap. ”Tiga kasus sudah P-21. Sedangkan satu kasus lagi, kami masih belum menemukan alat bukti untuk menjerat pelaku,” katanya. (mas)

online,” terang Asep.

KSP sendiri telah diresmikan pada Januari lalu, menyediakan akses yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan data. Di dalam gedung juga tersedia Kepri Smart Conference, Kepri Digital Exhibition serta tersedia juga ruang meeting.

Dalam kunjungan tersebut hadir juga Sekretaris Komisi III Raja Bachtiar, anggota Komisi III Sahmadin Sinaga dan Raja Astagena. (ais)

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA

4

PRO KARIMUN

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SELASA, 20 MARET 2018

Harga Cabai Mulai Merangkak Naik

F-ISTIMEWA

AKTIVITAS pedagang cabai di Pasar Puan Maimun saat melayani pembeli.

Dalam sepekan terakhir, harga cabai merah dan cabai rawit di Karimun terusmerangkak naik hingga Rp 50 ribu sampai Rp 65 ribu per kilogram.

ALRION, Karimun MULAI naiknya harga cabai tersebut dikarenakan pasokan yang minim yang menjadi pemicu kenaikan harga. ”Sudah seminggu harga

cabai merah dan cabai rawit merangkak naik. Kapal barang datang dari Medan sekali seminggu, sehingga pasokan barang kurang lancar. Kedua komoditas cabai merah dan cabai rawit dipasok dari Medan dan

Padang, Sumatera Barat, Pulau Jawa,” kata Br Saragih, Pedagang cabai di Pasar Puan Maimun, Senin (19/3).

Sementara itu, pasokan cabai dari petani lokal Karimun belum mampu memenuhi pasar Karimun.

Diprediksi, dalam waktu sepekan ke depan jika pasokan barang tidak lancar harga cabai diprediksi akan terus merangkak naik. ”Mungkin petani

mengejar panen pada bulan Ramadan. Sehingga, pasokan dari daerah menjadi berkurang dan hal itu sama seperti yang dilakukan petani lokal. Pada bulan Ramadan, permintaan meningkat dari hari biasanya. Sehingga, dampak dari tingginya permintaan pasar,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Imam petani Karimun mengatakan, harus bekerja keras untuk melakukan penyiraman tanaman.

Karena musim kemarau dalam kurun waktu 3 bulan ini, jika tidak dilakukan penyiraman akan mengganggu proses pertumbuhan cabai dan sayuran lainnya. Ia memperkirakan masa panen tanaman petani lokal, dimulai pertengahan April sampai bulan Juni.

Beberapa petani, harus menyiasati cara bertanam sayuran untuk mendapatkan harga yang baik sehingga petani mendapat untung. Jika dibandingkan kualitas hasil pertanian Karimun dengan hasil dari luar tidak kalah bersaing.

Hanya saja, petani lokal belum mampu memenuhi pasar. Meskipun lahan pertanian masih luas dan jika dikelola dengan baik, maka akan mampu memenuhi kebutuhan lokal.***

F-ISTIMEWA

DUA pebalap drag race bersiap start pada Drag Bike Bupati Cup 2018 di sirkuit non permanen Coastal Area Tanjung Balai Karimun, Minggu (18/3).

Ratusan Pebalap Ikuti Drag Bike Bupati Cup KARIMUN - Ratusan pembalap dari Karimun, Batam, Tanjungpinang serta Pekanbaru sejak Sabtu (17/3) hingga Minggu (18/3) kemarin, mengikuti kejuaraan Drag Bike Bupati Cup 2018 di sirkuit Coastal Area, Tanjungbalai Karimun. ”Event ini untuk menyalurkan bakat pembalap anak Karimun dan menghindari balapan liar. Ini menjadi lomba yang ditunggu selama belasan tahun. Setelah tahun 2003 lalu dilaksanakan road race, ke depan kejuaraan ini akan menjadi kalender event resmi IMI,” kata Korwil IMI Karimun, Devanam Syam, kemarin.

Ada 3 kategori yang dilombakan, yaitu Kelas

Open, Kelas Lokal Kepri dan Kelas Lokal Karimun.

Dengan kelas CC sepeda motor yang beragam, sejak dibuka antusias pebalap sangat tinggi yang hendak ikut bertanding.

Ada 400 lebih yang mendaftar dengan 200 an orang pebalap dan pembalap ada yang mengikuti beberapa kelas pada setiap kelas seperti pada kelas sport dan bebek. Event ini juga menjadi salah satu pendorong tingkat kunjungan ke Karimun. ”Hal itu dibuktikan dengan ratusan kendaraan dan pembalap yang datang dari luar Karimun.

Ini menjadi salah satu tugas IMI Karimun ke depan untuk mengem-

bangkan olah raga cabang otomotif di bumi berazam,” terang Devanam.

Di Karimun dapat dilaksanakan road race, motor cross dan gastrack, adventure atau rally wisata dan motor show. ”Hampir semua event otomotif selama ini telah berlangsung dengan sukses, artinya pengembangan olah raga otomotif layak dikembangkan,” tambah Devanam Syam.

Sebelum lomba dimulai, Korwil IMI Kepri Usep terlebih dahulu mengukuhkan Korwil IMI Karimun. Ia berharap IMI dapat merangkul semua pihak untuk pengembangan cabang olah raga, merangkul semua komunitas otomotif baik roda 2 dan roda 4. (yon)

PRO ANAMBAS

Pelabuhan Letung Tak Kunjung Dioperasikan F-ISTIMEWA

SEKRETARIS Timsel Suryadi ketika menggelar sosialisasi di Kabupaten Natuna.

Timsel Tidak Bisa Diintervensi ANAMBAS - Tim Seleksi (Timsel) pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Sebab, hasil kelulusan atau tes tertulis bagi peserta bisa dilihat langsung ketika ujian berlangsung.

Suryadi selaku Sekretaris Tim Seleksi mengatakan, pihaknya tidak bisa diintervensi terkait kelulusan bagi seluruh peserta calon anggota KPU nantinya. Sebab, ujiannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. ”Kita pastikan timsel tidak akan bisa diintervensi oleh pihak manapun, jika calon peserta memenuhi syarat dan lulus ujian baik administrasi, ujian tertulis maupun ujian wawancara, kita tetap luluskan. Begitu juga sebaliknya,” tegas Suryadi, ketika dikonfirmasi wartawan, Minggu (18/3).

Ia juga mengatakan, saat ini ia sedang melakukan sosialisasi di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas yang sempat ditunda pendaftarannya kemarin. Pihaknya juga optimis, para calon peserta dari dua kabupaten itu akan bertambah dan memenuhi target.

Jika tidak memenuhi target nantinya, timsel tidak akan ada lagi melakukan penambahan waktu artinya mereka akan langsung menggelar ujian setelah rapat pleno ditetapkan.

Minimal target masing-masing dua kabupaten sekitar 18 calon peserta yang mendaftar, dan kemarin dari Kabupaten Natuna hanya 8 orang.

Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas 15 orang. ”Kita tidak akan melakukan penambahan waktu lagi dan dipastikan akan langsung gelar ujiannya,” jelas Suryadi.

Lalu ia menjelaskan, para peserta akan mengikuti ujian tertulis di ruangan yang telah disediakan oleh timsel. Mereka akan mengisi sejumlah pertanyaan menggunakan komputer, dan bisa dilihat melalui layar infokus hasil ujian itu ketika selesai ujian dilakukan.

Artinya, tidak bisa hasil nilai ujian itu ditawartawar. Pihaknya juga menekankan bahwa timsel mencari calon anggota KPU itu yang berkompeten, kredibel dan teruji dan disebutnya lagi hal ini bukan hanya sebagai ajang mencari kerja saja. ”Oleh sebab itu kita butuh pelamar yang sebanyak-banyaknya ikut mendaftar untuk menjadi calon anggota KPU. Tentu kita butuh anggota KPU yang kompeten, kredibel, teruji dan memang yang bisa bekerja pastinya,” tuturnya. (end)

REDAKTUR: ADLY BARA

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Jemaja meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Anambas, dan Pemerintah Provinsi Kepri dan pihak Kementerian Perhubungan agar serius menindaklanjuti terkait pelabuhan untuk kapal KM Bukit Raya.

INDRA GUNAWAN, Anambas HINGGA kini, kapal KM Bukit Raya milik PT Pelayaran Nasional belum bisa berlabuh di Pelabuhan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas. Sejak lama beroperasi, masyarakat Jemaja belum juga menikmati pelayanan yang baik terkait sandarnya kapal milik PT Pelni tersebut.

Hingga sekarang masih saja turun naik penumpang, ketika berlayar menggunakan kapal Bukit Raya dilakukan di tengah laut. Ia menilai, hal ini tidak patut lagi terjadi dan pemerintah harus jeli dan jangan hanya bisa memberi janji-janji politik yang tidak pasti. ”Saya sebagai masyarakat Jemaja sangat berharap kepada semua pihak baik Pemda, Pemprov maupun Pemerintah Pusat khusus Kementerian Perhubungan, agar serius menangani

persoalan yang dibutuhkan masyarakat Kecamatan Jemaja. Jangan hanya bisa janji-janji saja,” tegas Mudahir selaku Ketua KNPI Kecamatan Jemaja ketika dihubungi wartawan, Minggu (18/3).

Ia menyampaikan, masyarakat semulanya berharap setelah kapal tersebut usai docking dan berlayar tujuan pelabuhan Letung dari pelabuhan Kijang akan terjadi sandar kapal ketika menurunkan dan menaikan penumpang.

Namun, pada malam Minggu (17/3) sekitar pukul 19.00 kapal Bukit Raya tiba belum juga kapal KM Bikit Raya bisa berlabuh di pelabuhan Letung dan masih labuh jangkar di tengah laut. ”Miris melihat pemandangan itu. Tengah malam, awak kapal menaikkan, dan menurunkan penumpang.

Kalau ada apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab,” kesal dia.

F-ISTIMEWA

PROSES naik turunnya penumpang ketika akan berlayar menggunakan Kapal KM Bukit Raya di tengah laut Kecamatan Jemaja yang membahayakan keselamatan penumpang.

Ia menambahkan, tentu hal itu membuat masyarakat Jemaja menjadi sangat kecewa dan masih tetap menunggu keputusan tentang hal itu. Sebelumnya, Unit Penyelanggara Pelabuhan Kelas III Tarempa telah menyurati kepada Direktur PT Pelni.

Tajuannya, agar segera

melakukan uji coba sandar kapal dan itu sudah dilakukan oleh pihak PT Pelni. Namun, hasil dari survei belum diketahui sejak sekarang berdasarkan Surat Menteri Perhubungan PR. 007/1/3/PHB-2018 tanggal 16 Januari 2018 perihal kegiatan yang diusulkan untuk diresmikan

oleh Presiden Republik Indonesia Tahun 2018.

Maka, perlu dilakukan uji coba sandar kapal KM Bukit Raya tersebut. Jika memang tidak layak atau sulit untuk sandar di pelabuhan itu, maka hal itu perlu dipertayakan terkait pembangunan pelabuhan Letung. ***

Disparbud Optimis Kembangkan Pariwisata ANAMBAS - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas, optimis mengembangkan sektor pariwisata.

Upaya itu untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas, dengan dasar hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016-2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam pengembangan perikanan

dan pariwisata.

Kedua sektor itu sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari. Dalam menjalankan program di skala prioritas, maupun belum skala prioritas.

Pada tahun 2017, telah dibangun Batu Tumpak III di Kota Tarempa Kecamatan Siantan ini termasuk skala tidak prioritas. Tetapi, memiliki dampak dan manfaat berkelanjutan untuk pariwisata lokal maupun

Masykur

wisata tingkat nasional.

Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kepulauan Anambas Masykur menjelaskan, pembangunan Batu

Tumpak III pada tahun 2018 akan menjadi skala prioritas sebab antusias masyarakat untuk menikmati fasilitas cukup tinggi dan diperlukan pembangunan lanjutan. ”Tahun 2018 program itu menjadi prioritas dan akan diusulkan pembangunan lanjutannya. Selain itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan,” kata Masykur selaku Plt Kadis Pariwisata dan Budaya KKA kepada wartawan, Senin (19/3).

Ia juga menyampaikan, saat ini di Desa Belibak

Kecamatan Palmatak telah ditetapkan menjadi Desa sebagai destinasi wisata.

Kabar menggembirakan bagi Pemda, bahwa masyarakat Desa Belibak telah membuat atau membangun homestay bagi wisatawan yang hendak mengunjungi ke desa itu.

Harga kamar yang ditawarkan masih belum diatur dengan benar, dan ia akan melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk mengatur harga sesuai dengan fasilitas yang layak bagi wisatawan. (end) LAYOUT: SYAFRINALDI

PRO LINGGA

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SELASA, 20 MARET 2018

5

Surat Kendaraan Dominasi Pelanggaran Lalin LINGGA - Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Lingga AKP Indra Jaya meminta para pengendara kenderaan roda dua maupun roda empat untuk melengkapi surat-surat kendaraan.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul akan digelarnya operasi keselamatan berkendara Simpatik Seligi 2018 pada tanggal 15 hingga 19 Mei mendatang.

Pada razia sebelumnya, tercatat dari 146 pelanggaran terdapat 66 pelanggar yang tidak menunjukkan kelengkapan surat kendaraan. Selain itu, tidak menggunakan helm sebanyak 42 pelanggar serta kelengkapan standar kendaraan 25 pelanggar dan lain-lain 2 pelanggar serta safety belt 11 pelanggar. ”Ini hasil razia yang kita gelar kemarin. Angka ini pelanggaran ini termasuk tingginya. Kami akan terus berupaya untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di Kabupaten Lingga dengan melakukan berbagai hal,” kata Indra Jaya, kemarin.

Ia menjelaskan, upaya untuk menekan angka pelanggaran ini yang pertama dengan melakukan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas sesuai dengan UULAJ tahun 2009. Soialisasi itu dimulai dari anak usia dini ke taman kanak-kanak, pelajar SMP, SMK dan SMA, sampai ke instansi-instansi pemerintah dan kelurahan. Tujuannya demi terciptanya Kamseltibcar lantas di Kabupaten Lingga. ”Kami juga bekerja sama dengan Dispenda Kabupaten Lingga dengan membentuk Samsat Bergerak (Samber), sehingga masyarakat mudah dalam mengurus STNK dan membayar pajak kendaraan,” sebutnya.

Ia berharap, agar masyarakat mematuhi peraturan lalulintas. Sebab, lalu lintas merupakan cermin budaya suatu daerah dan dengan tertib berlalulintas menekan angka pelanggaran dan laka lantas. ”Orangtua jangan membiarkan anaknya yang dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor, karena akan membahayakan keselamatan,” katanya. (tir) AKP Indra Jaya

F-TENGKU/TANJUNGPINANG POS

WAKIL BUPATI Lingga M Nizar menemui secara khusus Kepala Basarnas untuk meminta mendirikan Unit SAR di Kabupaten Lingga.

Unit Siaga SAR Dibangun di Penuba Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Kelas I A Tanjungpinang, Kepulauan Riau akan membuka Unit Siaga SAR di Kabupaten Lingga pada April 2018 mendatang.

TENGKU IRWANSYAH, Lingga KEINGINAN itu telah disampaikan pihak Pemkab Lingga untuk menjawab kesiapan evakuasi darurat bila terjadi di wilayah perairan Lingga. Sebab, selama ini jika ada kejadian

masih mengandalkan personel SAR dari Tanjungpinang.

Sehingga, akan membutuhkan waktu lama jika terjadi sesuatu yang darurat. Hal ini dikatakan Kepala BNPP Kelas I A Tanjungpinang Budi Cahyadi mengatakan, untuk sementara Unit Siaga

SAR tersebut akan menggunakan gedung lama yang pernah digunakan sebagai Kantor Bea Cukai di Desa Penuba, Kecamatan Selayar. ”Pembicaraan dengan Wakil Bupati kemarin kami (Basarnas) Pemda Lingga, untuk menyiapkan gedung pinjam pakai di Kecamatan Selayar yang sangat strategis karena persis di depan dermaga,” kata Budi Cahyadi, saat meninjau gedung yang direncanakan digunakan sebagai kantor sementara unit siaga SAR

di Desa Penuba, kemarin.

Ia mengungkapkan, tahap awal pihaknya akan mengirimkan sebanyak 5 orang anggota BNPP. Namun, tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan baik dari pihaknya ataupun Pemkab Lingga. ”Insya Allah, tanggal 1 April kita sudah mulai. Untuk tahap awal kita akan kirimkan peralatan yaitu perahu karet peralatan mountenering, peralatan komunikasi dan lainnya,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Bupati

Lingga Muhammad Nizar berharap agar BNPP Kelas I A Tanjungpinang dapat menyiapkan segala hal untuk pembukaan Unit Siaga SAR di Kabupaten Kepulauan tersebut segera mungkin. ”Harapan kami dari Pemkab Lingga, semoga BNPP ini bisa dengan segera membuka Unit Siaga SAR tersebut. Kita ketahui, kondisi Kabupaten Lingga yang sebagian besar wilayah laut ini sangat rawan terjadinya kecelakaan,” imbuhnya.***

Kapolres Ajak Masyarakat Perangi Hoax LINGGA - Kapolres Lingga AKBP Ucok Lasdin Silalahi mengajak masyarakat untuk memerangi informasi Hoax.

Hoax adalah sesuatu yang tidak kita disukai karena menyesatkan masyarakat terkait informasi yaang tidak benar adanya.

Menurutnya, hoax merupakan informasi atau berita palsu dan bohong.

Ciri-ciri informasi tersebut tidak mencantumkan sumber informasi yang jelas, tendensius dan menyesatkan ketika diketahui ketidak benarannya.

”Tapi apapun itu ketika informasi yang disampaikan ke publik palsu, bohong, hoax secara moral si pembuat hoax harusnya terbebani dan malu karena telah menyebarkan hoax,” kata Ucok Lasdin Silalahi, kemarin.

Ucok mengungkapkan,

untuk mengetahui tujuan pembuat dan penyebar hoax harus dicari motifnya. Apapun motif yang diinginkan pembuat berita ini, ingin berita ini diketahui banyak orang. ”Apapun tujuannya, hoax akan berdampak pada disinformasi, penyesatan,

ketidakpercayaan, kerugian moral dan materil, gangguan kamtibmas dan lainnya,” ucapnya.

Ia menambahkan, ada baiknya info tersebut untuk diklarifikasi dengan media mainstrem dan tahan diri untuk berbagi info. (tir)

PRO NATUNA

Jalan Lingkar Pulau Laut Diprioritaskan F-ISTIMEWA

BUPATI Natuna foto bersama unsur terkait dalam memperingati HUT Satpol PP ke-68.

Satpol PP Harus Siaga di Tahun Politik NATUNA - Satpol PP Kabupaten Natuna menggelar acar puncak HUT Satpol PP ke-68 di Halaman Kantor Bupati Natuna, Senin (19/3). Institusi ini ditekankan agar lebih siaga pada tahun politik.

Bupati Natuna Hamid Rizal tampil sebagai pemimpin upacara pada kegiatan tersebut. Dalam amanahnya, ia menekankan kepada Satpol PP Kabupaten Natuna untuk meningkatkan kesiagaan sejak tahun ini.

Penekanannya itu disampaikan karena tahun ini berkenaan dengan tahun politik. Ia menjelaskan di tahun ini, ada dua agenda besar nasional yang akan digelar yakni pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) dan tahapan pemilihan legislatif serta pemilihan Presiden tahun 2019 yang juga digelar bersamaan. ”Satpol PP dan Linmas harus bisa tampil kuat melindungi masyarakat, terutama sekali pada tahun politik ini. Satpol PP harus lebih siaga pada tahun ini,” tegas Hamid.

Ia juga menginstruksikan, agar Satpol PP dapat memaksimalkan unsur intelijennya sehingga setiap persoalan dapat diatasi sedini mungkin. ”Deteksi persoalan secepat mungkin agar masalah yang ada tidak sampai membesar. Fungsi intelijen harus dimaksimalkan,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Hamid, sebagai perangkat daerah Satpol PP dan Satlinmas akan ikut terlibat langsung mengawal pesta demokrasi terutama Pilkada. Keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas, memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat tetap terjaga.

Karena itu ia meminta, Satpol PP dan Satlinmas lebih meningkatkan lagi kesiapsiagaannya. ”Sesuai aturan Satpol PP dan Satlinmas mempunyai tugas pokok Satlinmas antara lain, membantu menjaga ketentraman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada baik sebelum paemungutan, pada saat pemungutan suara maupun setelah pelaksanaan pemilihan,” ungkapnya.

Peserta upacara diikuti dari Satpol PP, TNI/Polri, Satuan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, PNS dan PTT. Hadir pada acara itu seluruh unsur FKPD dan OPD Kabupaten Natuna. (hrd)

REDAKTUR: ADLY BARA

Musrenbang Kabupaten Natuna Tahun 2018 telah rampung dilaksanakan. Pada musyawarah ini disepakati anggaran untuk pembangunan pada tahun 2019 mendatang sebesar Rp 4,574 triliun

HARDIANSYAH, Natuna JUMLAH anggaran tersebut di dalamnya termasuk anggaran pembangunan jalan lingkar Pulau Laut yang menjadi skala prioritas Musrenbang 2018.

Camat Pulau Laut Sudirman menegaskan, salah satu usulan pembangunan dari kecamatannya adalah jalan lingkar Pulau Laut pada musrenbang

kemarin.

Usulan ini bisa diterima, setelah melewati berbagai jenis diskusi yang berlangsung secara musyawarah. ”Alhamdulillah, beberapa usulan pembangunan yang kita bawa ke musrenbang dapat diterima. Bahkan usulan pembangunan jalan lingkar masuk dalam kategori prioritas untuk pembangunan pada tahun anggaran 2019 mendatang,” kata Sudirman, Camat Pulau Laut, Senin (19/3).

Sudirman

Ia menjelaskan, argumentasi yang dituangkan dalam usulan pembangunan itu juga dapat diterima dan disepakati secara aklamasi

oleh seluruh peserta musyawarah.

Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi dasar usulan tersebut diantaranya, rencana pembangunan yang digalakkan pemerintah akan terfokus pada pengembangan industri perikanan dan pariwisata.

Dengan begitu, keberadaan jalan lingkar tersebut sangat diperlukan dalam upaya pengembangan industri yang berbasis maritim dan kepariwisataan.

Usulan itu bisa diterima, lanjut Sudirman, karena jalan itu diyakini bisa menjadi penopang utama pengembangan industri baik di sisi kelautan

maupun pariwisata. ”Kalau jalan itu jadi dibuat akan lebih mudah mengembangkan industri perikanan dan mengelola pantai sebagai kawasan pariwisata,” jelasnya.

Mengenai anggaran, Camat Sudirman mengaku belum bisa menyebutkannya karena ketentuan anggaran belum ada. ”Kalau anggaran kita belum tau, itu nanti terserah pimpinan yang mengaturnya seperti apa. Apakah pembangunan itu akan dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus.

Tapi yang jelas kita bersyukur diterima dan dijadikan Prioritas,” pungkasnya. ***

Pejabat Fungsional Ikuti Assessment

F-ISTIMEWA

ASISTEN III Pemkab Natuna Izwar Aspawi membuka acara Assessment Pejabat.

NATUNA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna melalui Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKKP) Pemkab Natuna menggelar

kegiatan assessment bagi calon pejabat fungsional.

Ada pun kegiatan itu,

untuk pengembangan jabatan fungsional dilingkungan Pemkab Natuna tahun anggaran 2018.

Kegiatan tersebut diikuti 28 peserta yang terdiri dari 2 kelompok, yang dibuka langsung oleh Asisten Administrasi dan Hukum Izwar Aspawi di Hotel Central Jalan Pramuka, Senin (19/3).

Dalam sambutanya, Ketua Tim Penguji BKKP Reninta Meyftanoria menjelaskan, beberapa hal yang disampaikan dan yang harus di lakukan ketika mengikuti acara tersebut.

Sebelum ini, katanya sudah ada beberapa yang mengikuti tes untuk kegiatan tersebut. ”Tes sudah dilakukan

oleh beberapa peserta sebelumnya tapi belum selesai, tapi setelah acara pembukaan ini akan selesai dilakukan, kita lakukan lagi tes secara bersama-sama,” ujar Reninta.

Tes yang dilakukan ini bersifat sangat penting, adapun beberapa tes yang dilaksanakan salah satunya tes IQ dan beberapa tahap tes lainya yang harus dilakukan. Ia berharap, agar setiap peserta ini lebih serius mengikuti kegiatan ini. ”Harapan saya kepada seluruh peserta yang mengikuti tes ini, agar lebih santai dan tidak terlalu tegang dan dijalankan dengan serius selama mengikutinya,” harapnya. (hrd) LAYOUT: SYAFRINALDI

PRO BINTAN

6

SPAM SKL Terbengkalai, Pengelola Kabur SERIKUALALOBAM - Warga Kecamatan Seri Kuala Lobam (SKL) mengeluhkan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di wilayahnya yang tidak berfungsi, sejak setahun terakhir ini. Sementara, pengelola SPAM kabur dan hilang, di saat musim kemarau sekarang.

Cecep, warga SKL mengatakan, dirinya sangat menyayangkan kondisi SPAM SKL yang tidak berfungsi. Sehingga warga hanya mengharapkan pasokan air sumur, dan pembelian melalui mobil tangki. ”Ya sekarang air sumur sudah menyusut jauh, harusnya kan ada SPAM jadi tidak susah untuk pasokan air,” katanya, Senin (19/3).

Dijelaskannya, kondisi SPAM yang sudah menggunakan uang negara cukup banyak tersebut, harusnya berfungsi dan dikelola oleh pihak yang profesional.

Umar Ali Rangkuti, Anggota Komisi II DPRD Bintan yang ditemui mengatakan, dirinya sudah mengetahui, spare part dan solar mesin SPAM sudah hilang, sejak beberapa bulan lalu. Pengelolanya pun sudah tidak diketahui keberadaannya. ”Ya, saya dapat info ini sudah dari kemarin. Jadi, memang belum berfungsi. Mesinnya dibongkar, kabel tembaganya hilang dan solarnya 4 drum entah ke mana. Pengelolanya sampai saat ini pun tak bisa dihubungi,” jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya juga mengupayakan dan berkoordinasi dengan pihak terkait soal permasalahan SPAM SKL ini.Nurhayati, Camat SKL yang dihubungi belum berhasil dimintai keterangan soal permasalahan SPAM ini. (aan)

Wabup: Pertahankan Kedaulatan NKRI Kita BINTANBUYU - Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk berperan aktif dalam upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Imbauan itu disampaikan wabup saat membuka seminar Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) di Aula Kantor Bupati, Bintan Buyu, Senin (19/3) kemarin. ”Mari pertahankan kedaulatan NKRI kita.

Semakin hari, ancaman yang dapat merusak generasi muda, sangat banyak terjadi. Perlu komitmen bersama, agar ancaman tersebut dapat dicegah sedini mungkin,” tegas H Dalmasri Syam.

Wabup berharap seminar ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana cara melindungi negara. Apalagi di zaman modern, banyak ancaman.

Ditambah lagi Kabupaten Bintan sebagai gerbang terdepan negara Indonesia. Satu faktor yang mempengaruhi merosotnya pertahanan negara saat ini, adalah kurangnya kepedulian generasi muda terhadap negara. ”Buktinya, cukup mudah kita lihat, banyak generasi muda saat ini tidak tahu lagu perjuangan bangsa Indonesia. Memang dilihat sederhana, tapi pengaruhnya sangat kuat,” tuturnya.

Pejabat Perwakilan Kementerian Pertahanan (PKP) Provinsi Kepri Kol Laut M Napitupulu menyampaikan, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang didasarkan atas hak dan kewajiban warga negara, untuk ikut mempertahankan kedaulatan negara. Karena mempertahankan itu melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. ”Untuk melakukannya perlu dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa,” ujarnya. (fre)

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SELASA, 20 MARET 2018

Akhir Pekan, Hunian Hotel di Lagoi Penuh

Spektakuler, Bupati Ajak Sukseskan TdB 2018

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

BUPATI Bintan H Apri Sujadi menaikan bendera start saat melepas lomba balap sepeda internasional, Tour de Bintan 2017 lalu. TdB 2018, mulai digelar, Sabtu (24/3) ini.

YENDI JENDARAS, Bintan SEKITAR 1.200-an pebalap asing dan dalam negeri, akan bersaing di ajang spektakuler Tour de Bintan (TdB) 2018, Sabtu (24/3)

dan Minggu (25/3) akhir pekan ini. Bupati Bintan H Apri Sujadi mengajak agar semua pihak turut menyukses TdB 2018 ini. ”Penyelenggaraan Tour de Bintan tahun ini sangat spektakuler. Satu kelas

yaitu grand fondo internasional, dipertandingkan di Tour de Bintan,” kata H Apri Sujadi kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Kelas grand foto internasional championship ini, jelas bupati, menjadi kelas

bergengsi di level balap sepeda dunia. Di Indonesia, hanya di Tour de Bintan yang dipertandingkan kelas grand fondo ini. ”Untuk persiapan Tour de Bintan, sudah siap. Fasilitas dan lintasan sampai ke Kijang, sudah oke. Kita harapkan lah, partisipasi dari semua pihak, termasuk masyarakat,” harap H Apri Sujadi.

Menurut H Apri Sujadi, event TdB ini bukan saja meningkatkan kunjungan turis, tapi memberikan pendapatan daerah yang cukup besar. ”Lebih dari Rp 7 miliar, PAD yang bakal Bintan dapatkan dari Tour de Bintan. Nilai itu dari pungutan pajak restoran, hotel dan hiburan. Terutama dari dalam kawasan pariwisata internasional Lagoi, Bintan,” sebutnya.

Kepala Dinas Pariwisata Bintan Luki Zaiman Prawira menyampaikan, tamu yang sudah booking kamar hotel sudah penuh. ”Kamar sudah penuh di Lagoi, ini laporan dari pihak

hotel,” kata Luki, Senin (19/ 3) kemarin.

Ia mengatakan, saat ini jumlah peserta TdB 2018 sudah lebih dari 1.000 pebalap, dari target 1.200 peserta.

Aditya Laksamana, General Manager (GM) Adminitrasi PT Bintan Resort Cakrawala (BRC) mengatakan, hunian hotel di Lagoi saat TdB mendatang, nyaris 100 persen. ”Iya sudah penuh, ini merupakan dampak dari iven TdB,” katanya.

Ia menambahkan, jumlah 2.000 kamar yang tersebar di beberapa hotel dan resor Club Med, Nirwana Beach Club, Mayang Sari, Bintan Beach Club, Grand Lagoi Village, Angsana, Banyan Tree, Cassia, Canopi, The Sanchaya, Holiday Villa, Bintan Hostel, Ria Lodge, Bintan Apartemen, Bintan Lagoon Resort dan Lagoi Bay Villas sudah penuh. ”Kalau penuh, ini dampaknya bagus untuk pendapatan hotel juga pendapatan pemerintah daerah,” tambahnya.***

DPRD Terima Usulan Revisi RPJMD BINTAN - DPRD Kabupaten Bintan menerima dua Ranperda tentang revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, dan Ranperda tentang perangkat desa, Senin (19/3) kemarin. Dua Ranperda ini diserahkan Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam kepada Ketua DPRD Bintan H Nesar Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPRD Agus Wibowo dan Trijono.

Wakil Ketua DPRD Agus Wibowo mengatakan, Pemkab Bintan sudah membahas revisi RPJMD 2016-2021 yang diatur dalam Perda nomor 5/2016, belum lama ini. Perubahan RPJMD itu, disesuaikan dengan visi misi kepala daerah. ”Kita baru terima

Ranperda usulan revisi RPJMD itu. Nanti dibentuk pansus. Setelah itu baru kita bahas detailnya,” kata Agus Wibowo, kemarin.

Pada penyampaian pandangan umum, Umar Ali Rangkuti dari Fraksi PDI-P menyarankan, agar perangkat desa memperhatikan soal keterwakilan perempuan dalam struktur perangkat desa. Menurutnya, materi pada ranperda tentang perangkat desa memang mengacu pada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Akan tetapi di dalamnya tidak diatur tentang keterwakilan perempuan.

Suardi dari Fraksi Golkar menerangkan, pemerintahan desa perlu mendapat perhatian dengan mengatur

F-ISTIMEWA

KETUA DPRD H Nesar Ahmad didampingi Agus Wibowo dan Trijono menerima Ranperda dari Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam, Senin (19/3) siang kemarin.

mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penempatan perangkat desa, harus profesional, objektif, bersih

dari KKN, memiliki kemampuan serta keahlian sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kinerja perangkat desa tersebut.

Bani Suparti dari Fraksi

Demokrat menyampaikan, Ranperda perangkat desa ini sangat penting, dan segera disahkan. Sehingga pemerintahan desa mempunyai pedoman yang jelas, khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan menghindari konflik.

Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam mengharapkan agar usulan dua Ranperda ini segera dibahas dan disahkan menjadi perda Bintan.

Menyinggung soal ranperda tentang perangkat desa, Ia menyampaikan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perangkat desa. ”Penjabarannya dituangkan dalam Ranperda ini,” ujar H Dalmasri. (fre/aan)

PKK Gelar Pelatihan Optimalisasi Lahan Pekarangan

Seorang Ibu Dibantu Rp 1,5 Juta untuk Tanam Sayur KIJANG - Tim Penggerak PKK Bintan bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan, kembali melakukan upaya optimalisasi pemanfaatan pekarangan berbasis program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program ini ditujukan kepada kelompok kaum ibu dalam mengelola pekarangannya. Satu orang ibu dibantu Rp 1,5 juta.

Sebelum diberi bantuan, PKK dan DKP Bintan memberikan pelatihan optimalisasi lahan pekarangan dengan konsep KRPL, di aula Kantor DKP Bintan Km 18, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Senin (19/3) pagi kemarin.

Ketua TP PKK Bintan Hj Deby Maryanti Apri mengungkapkan, pelatihan tersebut untuk membantu peningkatan perekonomian keluarga, dengan cara mengoptimalisasi pemanfaatan pekarangan, melalui konsep Rumah Pangan Lestari (RPL). Seratusan kaum ibu yang mengikuti pelatihan ini berasal dari Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kader PKK tingkat kelurahan/ desa. Para peserta diberikan REDAKTUR: YUSFREYENDI

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

KETUA PKK Bintan Hj Deby Apri Sujadi bersilaturahmi dengan kelompok wanita tani, di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Bintan, Senin (19/3) kemarin.

bimbingan, serta bantuan bibit sayur-mayur. ”Kita memberikan pelatihan dan bantuan kepada para Ibu-ibu KWT dan kader PKK, untuk menjadi mesin penggerak dan pelopor dalam pemanfaatan pekarangan rumah.

Sehingga bisa mengurangi beban keluarga,” ujarnya.

Menurut Hj Deby Maryanti, program RPL bersinergi dengan program Hatinya PKK. Setiap Maret, PKK akan mengunjungi

setiap lokasi pengembangan program RPL dan Hatinya PKK. ”Karena, aktivitas ini kita lombakan. Bagi pemenang, diberikan hadiah,” ujar Deby.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bintan Khairul mengatakan, tahun 2018 ini, pemerintah pusat mengucurkan bantuan Rp 250 juta.

Bantuan untuk pengadaan bibit sayur-mayur ini diberikan kepada 5 Kelompok Wanita Tani (KWT).

Satu kelompok terdiri dari 30 orang kaum ibu. Masingmasing kelompok diberikan bantuan Rp 50 juta. ”Satu orang ibu dapat lah bantuan Rp 1,5 juta.

Bantuan ini, untuk modal usaha pekarangan, dengan menanam pelbagai jenis sayur,” sebut Khairul.

Khairul mengatakan, usaha pemanfaatan pekarangan itu terus dikelola dan berkelanjutan. Sehingga, kaum ibu bisa mendapatkan hasil dari pemanfaatan pekarangannya. Minimal, mampu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

Selain 5 kelompok tersebut, 30 KWT lainnya menerima bantuan 7 jenis bibit tanaman dan polybag. Bibit tanaman yang diberikan itu berupa cabai rawit, cabai besar, benih seledri, sawi, kangkung, tomat dan mentimun. ”30 KWT penerima bibit berasal dari seluruh kecamatan di Bintan.

Sedangkan 5 KWT, menerima bantuan bimbingan Rp 50 juta, yang langsung masuk ke rekening KWT,” jelas Khairul. (fre) LAYOUT: SYAFRINALDI

BANDAR SERI DOMPAK

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SELASA, 20 MARET 2018

7

Bidan.......................................................dari halaman 1 Kelabui..............................dari halaman 1 ”PP 11/2007 tentang Manajemen PNS membolehkan usia 35 tahun ke atas diangkat PNS untuk formasi khusus. Bidan PTT dan dokter PTT adalah jabatan khusus jadi memenuhi syarat itu,” terang Menteri Asman, Senin (19/3).

Namun, untuk mem-PNSkan 4.400 bidan PTT ini dibutuhkan Keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan, di tingkat menteri koordinator sudah clear dan tinggal menunggu Keppres. ”Mudah-mudahan secepatnya Keppres turun.

Apalagi gaji bidan PTT ini sudah masuk dalam anggaran 2018,” terangnya.

Bagaimana dengan honorer K2? Asman menyatakan tidak bisa disamakan dengan bidan PTT. Pasalnya, pemerintah

masih melakukan pendataan dan validasi untuk kemudian menentukan langkah kebijakannya seperti apa. ”Kalau yang bisa ikut pengangkatan CPNS tahun ini hanya untuk honorer K2 usia 35 tahun ke bawah. Di luar itu belum bisa kecuali sudah ada payung hukumnya,” tandasnya.

Pengangkatan CPNS dari usia 35 tahun ke atas tidak akan ada lagi. Tahun ini terakhir kalinya. ”Sesuai kesepakatan bersama Kemenkopolhukam, Kemenkes, KemenPAN-RB, 4.200 bidan PTT dan dokter yang berusia 35 tahun ke atas dan maksimal 40 tahun kami angkat CPNS tahun ini.

Pengangkatan mereka lewat Keppres,” jelas Asman Abnur. Dia menyebutkan, untuk tenaga kesehatan

sebenarnya berjumlah 42 ribu orang. Namun, yang diangkat CPNS tahun 2017 sebanyak 39 ribu sehingga tersisa 4.200 orang.

4.200 yang belum terangkat ini karena usianya melebihi 35 tahun. Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan, batas usia maksimal CPNS adalah 35 tahun. ”Karena menghabiskan tenaga kesehatan yang tersisa, akan diterbitkan Keppres. Ini terakhir usia di atas 35 sampai 40 diangkat PNS,” tegasnya.

Keppres Sudah Siap Kepala Staf Presidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pengangkatan status bidan desa dari pegawai tidak tetap menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS)

telah disetujui pemerintah.

Saat ini Keputusan Presiden (Keppres) untuk pengangkatan status itu tengah disiapkan. ”Draf Keppres itu sedang dalam tahapan sinkronisasi di Kementerian Polhukam.

Prinsipnya sudah disetujui,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (14/3).

Moeldoko menjelaskan, draf atau rancangan Keppres pengangkatan bidan desa yang berstatus PTT menjadi CPNS sudah jadi dan sudah difinalisasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kini draf Keppres itu sedang dalam tahapan sinkronisasi di Kementerian Polhukam sebelum diajukan ke Presiden untuk ditandatangani.***

dibawa ke Batam.

Saat berita ini dibuat, kapalkapal itu kini sudah bersandar di Pelabuhan Batuampar. Sementara para Anak Buah Kapal (ABK) kini dalam proses pemeriksaan.

Namun data yang diterima wartawan dari sumber terpercaya, kapal yang diamankan diantaranya berlambung BV 5480 TS/ Sima 050. Kapal ini ditangkap sekitar pukul 17.50 WIB di koordinat, 05.48.510 'U - 105.58.497 T. ”Jumlah ABK delapan orang. Nama nakhodanya, Tran Anh Tuan, WN Vietnam dengan bendera kapal Indonesia. Kapal bermuatan ikan tanpa dokumen,” jelas sumber tadi.

Kapal kedua, KG 90592

TS/Sima - 053, diamankan pukul 00.27 WIB di koordinat 06.10.190' U - 106.17.702' T. Diamankan tiga orang ABK dengan nakhoda, Nguyen Van Hoang, warga negara Vietnam. Kapal tanpa dokumen itu berbendera Indonesia dan bermuatan ikan.

Sementara kapal ketiga, Kg 95337 TS / 054 diamankan sekitar pukul 00.40 WIB di koordinat 06.15.356'U 106.15.776'T, dengan 18 orang ABK. Pada kapal yang semua ABK berwarga negara Vietnam dengan nakhoda, Le ngoc Bach diamankan bersama ikan tangkapan mereka.

Demikian dengan kapal KG 95366 yang diamankan sekitar pukul 02.50 WIB di titik koordinat 06.11.389 N 106.09.528 E. Kapal tanpa

bendera itu bermuatan ikan dengan jumlah ABK, empat orang. Kapal itu dinakhodai Tran Van Thai.

Kapal-kapal yang diamankan berikut nakhoda dan ABK yang diamankan ke Pelabuhan Batu Ampar.

Mereka terancam hukuman karena melanggar pasal 35A ayat 2 dan Pasal 92 UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sub pasal 93 ayat 2 dan 4 jo pasal 98 dan pasal 69 ayat 4 UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Langkah pemerintah Indonesia yang menangkap hingga menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia sepertinya tidak membuat jera para pelaku. (mbb)

Aturan......................................................dari halaman 1 Patung..............................dari halaman 1 Tidak hanya itu, Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK) akan mendesak juga DPRD Kepri untuk mengeluarkan hak interpelasi kepada Gubernur Kepri. ”Jika dalam 100 hari kerja Gubernur tidak melakukan evaluasi dari tuntutan yang kita sampaikan, maka kita akan duduki kantor Gubernur dan meminta DPRD mengeluarkan Hak Interpelasi turunkan Nurdin Basirun,” tegas Andi Cori saat dialog kerakyatan dengan Nurdin Basirun, Senin (19/3) di Aula Kantor Gubernur Dompak.

Usulan penggunaan hak interpelasi muncul saat salah satu peserta dialog evaluasi kinerja Nurdin Basirun yang dipelopori FKMPK, menyampaikan aspirasinya di acara tersebut. ”Kami hanya menyampaikan ke bapak, bahwa saat ini banyak kontraktor

enggan mengikuti lelang proyek, karena tak sesuai perjanjian dan kesepakatan,” tegas Rio Panansang salah satu peserta yang juga Sekretaris Gapensi Kepri. Tak hanya itu, Gapensi pun menyinggung bahwa sistem ekatalog yang dibangun saat ini sangat tidak berpihak kepada mereka para kontraktor yang serius ingin berkontribusi untuk kemajuan Kepri.

Menurut Rio, sistem tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat karena hanya berpihak kepada mereka yang bermodal besar. ”Kalau bisa kami minta pak gubernur mengevaluasi sistem ini,” sebutnya.

Dalam dialog tersebut, disinggung juga berbagai persoalan mendasar terhadap kinerja Gubernur dan jajaran kepala OPD di lingkungan Pemprov selama kurun waktu 2,5

tahun. Para peserta bahkan menyampaikan secara tertulis sekitar 36 butir kritikan dan masukan terhadap kinerja Gubenur yang telah disusun forum masyarakat.

Ke-36 butir tersebut langsung diserahkan kepada Gubernur agar menjadi bahan evaluasi.

Perwakilan masyarakat, Chaidar Rahmat menyampaikan, selain kritik dan masukan tersebut, pihaknya juga telah menyusun tiga butir saran dan rekomendasi kepada Gubernur.

Diantaranya, merekomendasikan Gubernur untuk mengevaluasi kinerja OPD yang kurang optimal.

Sekaligus, mengganti OPD yang kinerjanya tidak efektif, terutama Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum, Ketenagakerjaan, Kesehatan, serta Biro Humas dan Protokoler. ”Kinerja Pak Gubernur

sudah bagus. Namun, sangat disayangkan tidak didukung oleh Kepala OPD yang tidak layak,” tegasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara (TJA) sempat memberi masukan kepada masyarakat yang hadir saat itu. TJA mengatakan, silakan menyampaikan masukan ke DPRD Kepri.

Sejumlah pengunjuk rasa dari perwakilan kelompok perempuan yang mengatasnamakan kelompok usaha kecil menengah juga menyampaikan, bahwa selama ini dirinya tak pernah bisa berkomunikasi dengan gubernur, sehingga apa program yang sudah mereka bangun sering tak direspon pemerintah provinsi.

Tak hanya masalah UMKM, peserta yang hadir juga menyampaikan, terkait maraknya tenaga kerja asing, korupsi di tubuh Dinas Pendidikan. (ais)

melihat wajah Bung Karno meskipun dalam wujud patung. Saya yakin ketika sudah selesai dibangun, akan menjadi pusat kunjungan warga untuk berswafoto,” ungkapnya.

Secara teknis, Marka belum mengetahui kapan kegiatan tersebut dilaksanakan. Sesuai informasi dari BPP Pusat, tahun ini akan dilaksanakan pembangunan patung Soekarno dengan pagu anggaran Rp 7 M. ”Pada prinsipnya kita menyambut baik rencana itu.

Tinggal kita tentukan titik lokasinya supaya pas dan enak dipandang,” tutupnya.

Bahkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pemkab Natuna pernah mengadakan festival menyelam (Diving Festival) di titik bangkai kapal karam di Natuna, KM. Djadajat.

Kapal ini cukup terkenal karena pernah digunakan Soekarno dalam ekspedisi nusantara pada tahun 1958.

Hingga tahun 1980, KM Djadajat masih digunakan sebagai kapal perintis oleh Kementerian Perhubungan hingga karam saat menabrak karang ketika melintasi perairan Natuna.

Bangkai KM. Djadajat berada di antara Selat Lampa dan Pulau Tiga. Karena pernah digunakan Soekarno,warga kerap menyebutnya dengan kapal Soekarno.

Salah satu warga Pulau Laut Natuna mengatakan, Soekarno semasa hidupnya pernah menjelajah nusantara dan sampai di Pulau Laut Natuna. ”Pernah datang ke Pulau Laut,” ujar tokoh warga Pulau Laut via ponselnya seraya minta namanya tidak dikorankan, kemarin.

Ia pun merasa bangga Natuna kebagian program pusat tersebut. Sehingga menjadi pelajaran bagi anakanak di masa depan, bahwa Presiden pertama republik ini

juga mengunjungi daerah mereka yang jauh itu.

Tahun 2018 ini, pusat akan membangun patung Soekarno di lima daerah di Indonesia yang termasuk dalam kawasan perbatasan negara.

Ada pun beberapa yang kemungkinan besar dapat alokasi pembangunan patung Soekarno yakni, Kota Medan di Kawasan Lampu Satu, Belawan. Kabupaten Natuna di Taman Pantai Kencana dan Simpang Bukit Arai.Kabupaten Berau di Pelabuhan Maratua.

Kabupaten Kepulauan Sangihe di Puncak Lose dan Marore serta Kabupaten Kepulauan Talaud di Desa Damau (Pulau Kabaruan) dan Pulau Sara’a Besar.

BNPP mengundang sejumlah daerah yang termasuk dalam wilayah perbatasan negara untuk turut bersinergi membangun patung tokoh kemerdekaan Soekarno.***

IKLAN BARIS SELERA KITA -------------------------------“MENERIMA PESANAN PECAL LELE“ PENGANTARAN DARI JAM 15.00 (SORE) S/D JAM 03.00 (MALAM). ALAMAT : JL. HANDJOYO PUTRO PERTOKAN GESYA

DI JUAL CEPAT RUMAH TYPE 105 LT. 96 M2, 2 KT, 2 KM, LISTRIK 1300 WATT, AIR PDAM. ALAMAT : HANGTUAH PERMAI KM. 11, BLOK H, GANG KASTURI 3 NO. 18 HUBUNGI : 0813 7220 7170 HARGA NEGO

ANDA BUTUH RUMAH SUBSIDI? TYPE 36/ 98 (READY) DATANG LANGSUNG KE KANTOR PT. CAHAYA KRISTAL PROPERTI ALAMAT : JL. D.I. PANJAITAN KM 9.

ATAU HUBUNGI : HP 0812 6891 0101

INGIN MILIKI RUMAH SUBSIDI? DI KM 13 ARAH KIJANG. HUBUNGI : 0858 3477 3078

ERDEKA BOOK STORE. MENJUAL BUKU SEJARAH & SASTRA MELAYU. WWW.ERDEKABOOKSTORE.COM

MENERIMA PESANAN BROWNIS KUKUS. SIAP ANTAR KE ALAMAT ANDA. #UK. 22 X 22 = RP.90.000# UK. 22 X 10 = RP. 45.000#. HUBUNGI : AMI. 0823 9297 9062

MENERIMA BELAJAR SILAT UNTUK PENGAJARAN DI HARI JUMAT MLM PUKUL 7.30 & MINGGU JAM 7.00 WIB PAGI. BERMINAT HUB. : HP. 0822 8816 6100

MENJUAL OBAT GAMAT. MENGATASI BERBAGAI PENYAKIT. BERMINAT BISA ANTAR KETEMPAT. HUB. : 0813 7209 4056

Mau pasang iklan?

Hubungi : 0852 6404 0033

KEHILANGAN STNK

DIBUTUHKAN

a.n Muhlis No. Pol : BP 2979 Merk Honda Tipe Sepeda Motor, Jenis Solo Tahun Pembuatan 2008 Tahun Perakitan 2008 Isi Silinder 100 cc Warna Silver Merah No. Rangka : MH1HB71148K461659 No. Mesin : HB71E1457289 Jumlah Sumbu 1, Jumlah Roda 2 Bahan Bakar Bensin Alamat : Tiban Asri RT 05/04 Batam Yang dikeluarkan oleh Polresta Balerang

Tenaga Pengasuh di Taman Penitipan Anak “Melayu Bersinar” Persyaratan : þ Minimal tamatan SMP þ Sayang & sabar pada anakanak þ Tekun dan ulet bekerja

Lamaran dikirim ke alamat :

Jln. Sukaramai - Ruko Hangtuah Blok A No. 10 Telp : 081277502161

D-1St Female Station in Bintan Island Indonesia

Jl. Yos Sudarso No.63 Lantai 2-4 Batu Hitam, Tanjungpinang Telp. 0771 - 318 637. Fax. 0771 - 319 489 Email : radioonine@gmail.com

Marketing : 0812 7099 8897 (Fira Rewadi) 0852 6453 3303 (Andy)

REDAKTUR: MARTUNAS

LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL

PSTS TANJUNGPINANG POS

H. Teddy Jun Askara, SE, MM

SELASA, 20 MARET 2018

Apri Belum Tentukan Sikap Pencalonan di Asprov Kepri

Nurdin Pasrah, Marzuki Mundur YENDI-SUHARDI, Tanjungpinang TIGA bakal calon ketua Asprov PSSI Kepri tak bisa berbuat banyak, ketika PSSI memutuskan penundaan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk pemilihan Asprov Kepri. Gubernur Kepri H Nurdin Basirun selaku Ketua Umum 757 Kepri Jaya FC pasrah. Calon incumbent mantan Ketua Asprov Kepri Marzuki menyatakan mundur.

Sementara, H Apri Sujadi belum menentukan sikap.

H Nurdin Basirun mengurungkan niat maju sebagai calon ketua Asprov PSSI Kepri, Senin (19/3) kemarin. Namun, Nurdin tidak menjelaskan secara rinci, terkait kendala dirinya. Hanya saja, dirinya pasrah, jika ada tokoh olahraga yang mau memimpin Asprov PSSI Kepri definitif, ke depan. ”Kita dukung lah, siapa saja yang berpengalaman dengan sepak bola, untuk memimpin asprov PSSI Kepri ke depan,” tegas Nurdin saat menjawab Tanjungpinang Pos, di kantor Gubernur Kepri, Senin (19/3) kemarin.

Nurdin tak terlalu banyak membahas keinginannya memimpin Asprov PSSI Kepri. Meski sebelumnya ia siap bersaing di KLB pemilihan Asprov PSSI

Kepri. Hanya saja, informasi yang dihimpin, Nurdin sendiri belum memenuhi persyaratan administrasi, yang diminta Komisi Pemilihan (panitia) KLB pemilihan Asprov PSSI. Meski demikian, Nurdin tetap optimis untuk membangkitkan kembali semangat sepak bola Kepri.

Terutama bagi 757 Kepri Jaya FC untuk menjalani laga Liga 3 Indonesia, di musim 2018 ini. Nurdin yakin, anak asuhan pelatih Ibnu Grahan bisa membawa tim Kepri bersaing di level nasional. ”Semoga kerja keras berlaga di liga 3 nanti, kita melanjutkan ke liga 2, di musim 2019,” harap Nurdin.

Pada kesempatan lain, calon incumbent Marzuki menyatakan mundur, dari pencalonan untuk pemilihan Ketua Asprov PSSI Kepri. Sikap mundur ini diputuskan Marzuki, setelah PSSI pusat menunda kongres KLB Asprov PSSI Kepri, melalui surat nomor 990/PGD/165/III2018, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Ratu Tisha Destria. ”Saya mundur dari pencalonan Asprov PSSI Kepri. Karena, saya sudah pindah tugas dan berdomisili di Provinsi Riau, untuk saat ini,” saat menghubun-

gi koran harian ini, Senin (19/3) kemarin.

Marzuki mendoakan agar askab/askob dan klub-klub (voters) dapat menentukan dan memilih ketua, yang siap memajukan dan peduli dengan dunia sepak bola di Kepri, ke depan. ”Kongres memang harus mengacu kepada statuta PSSI, tidak bisa dilaksanakan asal-asalan. Saya berharap, panitia dan semua pecinta sepak bola di Kepri, pro aktif dalam pemilihan Asprov ini,” harap Marzuki.

Sedangkan calon ketua lainnya, Bupati Bintan H Apri Sujadi selaku pembina PS Bintan, belum me-

nentukan sikap dalam proses pencalonan di KLB Asprov PSSI Kepri.

Menurut H Apri Sujadi, sampai saat ini, belum ada penjelasan dari komisi pemilihan maupun komisi banding dari Asprov PSSI Kepri, terhadap kebijakan PSSI pusat yang menunda kongres Asprov PSSI Kepri. ”Dengan kebijakan PSSI pusat itu, apakah tahapan pencalonan dianggap batal atau bisa dilanjutkan, pada saat KLB nanti, itu kan belum ada.

Namun, saya mendukung siapa

pun yang mau menjadi Ketua Asprov PSSI Kepri ke depan,” tutur H Apri Sujadi. ”Sekarang, saya fokus memantau kinerja Askab PSSI Bintan dan pengurus PS Bintan, untuk menyiapkan tim di Liga 3 Indonesia putaran Provinsi Kepri, musim 2018 ini,” tambah H Apri Sujadi.

Sebelumnya, Plt Ketua Asprov PSSI Kepri Johar Lin Eng mengatakan, PSSI menunda penyelenggaraan KLB untuk pemilihan Asosiasi Provinsi

MARZUKI

APRI SUJADI

(Asprov) PSSI Kepri.

Penundaan KLB Asprov PSSI Kepri itu diputuskan PSSI, melalui surat nomor 990/PGD/165/III-2018, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Ratu Tisha Destria.

Kebijakan PSSI pusat mengambil kebijakan ini, dengan mempertimbangkan, bahwa kurangnya sosialisasi kepada anggota tentang rencana pelaksanaan kongres pemilihan Asprov PSSI Kepulauan Riau (Kepri). Kemudian, tidak terpenuhinya

persyaratan kelengkapan administrasi calon Executive Committee (Exco), sampai batas waktu yang telah ditentukan. KLB ditunda sampai dengan waktu, yang akan ditentukan kemudian. ”KLB kita bahas di kemudian hari. Sekarang, kita fokus kepada sosialisasi regulasi pelaksanaan kompetisi Liga 3 Indonesia putaran Provinsi Kepri, sekaligus kompetisi Piala Soeratin,” tegas Johar Lin Eng, baru-baru ini. ***

NURDIN BASIRUN

Jumat Ini, Liga 1 Indonesia Dimulai Laga Pembuka, Bhayangkara FC Vs Persija Jakarta

F-NET

PERWAKILAN tim Liga 1 memperlihatkan jersey, pada peluncuran kompetisi Liga 1 Indonesia, musim 2018, di Jakarta, Senin (19/3) sore kemarin.

JAKARTA - Kabar gembira bagi insan pecinta sepak bola. Kompetisi tertinggi sepak bola (Liga 1) Indonesia musim 2018, resmi diluncurkan, Senin (19/3) sore kemarin. Liga 1 Indonesia dimulai (kick off), Jumat (23/3) ini.

Partai pembuka, yaitu juara bertahan Liga 1 Indonesia musim 2017 Bhayangkara FC versus juara Piala Presiden 2018, Persija Jakarta. Peluncuran kompetisi yang bernama resmi Gojek Traveloka Liga 1 tersebut digelar di Studio 5 Indosiar, Jakarta. Acara ini di antaranya dihadiri sejumlah pengurus PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator.

Acara ini dikemas dengan nuansa hiburan musik. Sejumlah pesepakbola Liga 1 seperti Marko Simic, Kim Jefri Kurniawan, dan Indra Kahfi juga sempat naik panggung menemani Ayu Dewi, Gilang

Dirga, dan Valentino Simanjuntak.

Pada prosesnya, masingmasing tim peserta Liga 1 2018 secara bergantian mengirim dua pemainnya untuk naik panggung dan memamerkan jersey (kostum) yang bakal mereka pakai untuk musim ini. ”Kami yakin kompetisi tahun ini akan lebih semarak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” Direktur Utama LIB Berlinton Siahaan dalam sambutannya.

Dari 18 klub peserta, 10 di antaranya pernah menjadi juara di strata tertinggi kompetisi tanah air. Baik dari era perserikatan, Galatama, atau penggabungan keduanya. ”Itu artinya semangat persaingan masa lalu, fanatisme suporter, dan juga unsur teknis akan menjadi daya tarik pembeda kompetisi musim ini,” tuturnya.

Di Liga 1 musim 2018, masing-masing tim akan menjalani 34 pertandingan dengan rincian 17 laga kandang dan 17 laga tandang. Sebanyak 306 partai bakal disiarkan secara langsung, baik berbayar ataupun streaming, 238 laga disiarkan langsung dan 68 laga via streaming. ”Untuk persiapan kompetisi, kami juga sudah membicarakannya dengan detail kepada semua manajer klub. Pembicaraan itu tidak hanya soal jadwal namun adanya beberapa regulasi baru yang diterapkan di musim ini,” kata Berlinton.

Kompetisi Liga 1 2018 dijadwalkan akan berakhir, pada 9 Desember 2018 mendatang. Keputusan jadwal pertandingan ini diambil setelah melakukan pembicaraan dengan klub dan juga pemilik hak siar. (net/fre)

Renovasi Stadion, Bintan Siapkan 2 Tim Liga 3 KIJANG - Bupati Bintan H Apri Sujadi kembali ingin merenovasi sarana pendukung stadion Demang Lebar Daun di Kijang.

Renovasi ini, untuk mendukung pembinaan tim Liga 3 amatir yang baru, dari Kabupaten Bintan. ”Kami sudah bincangbincang, selain PS Bintan, juga akan dibentuk PS Kijang. PSSI Bintan akan menurunkan 2 tim di Liga 3 putaran Provinsi Kepri nanti. Tapi, itu tergantung dari Asprov PSSI Kepri lagi, apakah bisa atau tidak di musim 2018 ini,” kata H Apri Sujadi, di sela meninjau sarana lapangan REDAKTUR:YUSFREYENDI

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

BUPATI Bintan H Apri Sujadi meninjau satdion Demang Lebar Daun, Kijang untuk mendata fasilitas yang perlu direnovasi, Jumat lalu.

stadion Demang Lebar Daun, baru-baru ini.

Renovasi lapangan Demang Lebar Daun ke depan, jelas H Apri Sujadi,

akan dibangun tribun di sebelah utara dan pembenahan tribun di sebelah barat. Sehingga, penonton akan lebih nyaman, saat

menyaksikan pertandingan atau pembinaan sepak bola, di Kijang.

Mengenai persiapan Liga 3 Indonesia putaran Provinsi Kepri, H Apri Sujadi optimis, PS Bintan bisa menembus sampai ke fase nasional, sama seperti musim 2017 lalu. Dalam waktu dekat, Askab PSSI Bintan akan berkoordinasi dengan Plt Asprov PSSI Kepri, untuk meminta penjelasan regulasi Liga 3 Indonesia, musim 2018 ini. ”Baik jadwal, maupun ketentuan lainnya. Termasuk data dan ketentuan transfer pemain,” ujarnya. (fre) LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SELASA, 20 MARET 2018

BANDAR RAYA 04:55

12:14

15:22

18:17

9 0771-7447234

19:26

Inilah kondisi rumah warga yang tinggal di Pelantar.

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

Tujuh Kawasan Kumuh Jadi Atensi Gubernur Kepri membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kota Tanjungpinang Tahun 2018 di Hotel CK, Tanjungpinang, Senin (19/3).

Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan gong.

ABAS, Tanjungpinang MUSRENBANG kali ini akan fokus pembangunan peningkatan kawasan kumuh, penataan kembali drainase pada kawasan rawan banjir, penyediaan

transportasi massal, peningkatan usaha masyarakat serta pengelolaan sampah.

Tahun ini, ada anggaran Rp 60 miliar dari Satker PU Kementerian, dan sisanya sekitar Rp 15 miliar dari

APBD Pemko Tanjungpinang untuk peningkatan kawasan kumuh di Tanjungpinang.

Sesuai SK Wali Kota Tanjungpinang 2015 lalu, ada tujuh kawasan kumuh di Tanjungpinang. Daerah yang masuk kawasan kumuh yakni kawasan pesisir Pantai Impian, Tanjung Ayu Sakti, Tanjungunggat, Kemboja, Senggarang, Kampung Bugis dan Tanjungpinang Timur.

Untuk tahun 2018 ini, dua cluster atau empat kawasan

yang menjadi perhatian penataan. Cluster pertama yaitu kawasan Kampung Bugis dan Senggarang.

Sedangkan yang kedua

Bersambung ke Hal 15

”

F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

Viza Nuraini menunjukkan salah satu buka pelajar.

Tujuan Musrenbang adalah kesejahteraan masyarakat,”

Mau Pesan Buku, Klik erdekabookstore.com Saja

H Nurdin Basirun

Residivis Kembali Curi Handphone TANJUNGPINANG Jajaran Polsek Tanjungpinang Kota mengamankan Udin, tersangka pencuri satu unit handphone di gudang ikan Pelantar I. Ia ditangkap saat asyik minum tuak.

Kapolsek Tanjungpinang Kota AKP Edy Supandy melalui Kanit Reskrim Polsek Kota Ipda Agus Sapriyadi mengatakan,

REDAKTUR: ABAS

penangkapan tersangka berdasarkan laporan dari pegawai gudang pada Jumat (16/3) lalu. Korban melaporkan telah kehilangan satu unit handphone merek Xioami Seri 4a. ”Aksi pencurian juga terekam di Closed Circuit Television (CCTv) sehingga memudahkan kita meringkus tersangka,” katanya Senin (19/3).

Setelah menyelidik dan memintai keterangan dari para saksi serta memeriksa CCTv, unit Reskrim langsung mengecek keberadaan tersangka dan berhasil ditangkap di Bintan Plaza yang sedang meminum- minum tuak. ”Tersangka ditangkap sekitar pukul 01.45 Minggu (18/3) dan juga tersangka

Bersambung ke Hal 15

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

TERSANGKA Udin ditahan di Polsek Tanjungpinang Kota.

BINTANCENTRE - Ingin membeli buku secara online Anda klik erdekabookstore.com saja.

Tak perlu khawatir.

Belanja buku online di erdekabookstore.com, sangat cepat dan mudah.

Transaksi belanja Anda juga terjamin keamanannya serta bebas dari segala macam penipuan.

Erdeka Book Store adalah toko buku yang beralamat di Komplek Pinlang Mas, Km IX Tanjungpinang. Toko buku ini telah memanja-

kan pelanggannya yang berada di luar daerah Kota Tanjungpinang hingga Provinsi Kepri.

Mulai dari buku puisi, cerpen, novel, hingga buku sejarah Melayu. ”Kita memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan buku.

Kunjungi saja ke alamat website kita erdekabookstore.com,” kata Kepala Admin Erdeka Book Store, Viza Nuraini kepada Tanjungpinang Pos, Senin (19/3).

Bersambung ke Hal 15

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

TANJUNGPINANG POS

10

Koran Nasional dari Kepri

SELASA, 20 MARET 2018

Pasar Baru Dilengkapi 16 CCTv RAYMON SANDY, Tanjungpinang PT Tanjungpinang Makmur Bersama selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, memasang 16 titik kamera Closed Circuit Television (CCTv) yang tersebar di Pasar Baru Tanjungpinang.

Pemasangan CCTv ini dilakukan, karena banyak pedagang yang mengeluh dengan aksi pencurian di dalam pasar, akhir-akhir ini.

Zondervan Direktur Utama PT Tanjungpinang Makmur Bersama menjelaskan, pemasangan CCTv ini guna memantau aktivitas pasar, sekaligus menjaga aset-aset milik BUMD dari aksi pencurian. Selama tahun 2018, telah dipasang 16 titik CCTv di dalam pasar. Tujuannya untuk memudahkan pemantauan aktivitas pasar. Terutama aksi pencurian yang kerap dialami oleh pedagang.

CCTv yang terpasang sudah langsung online ke

Centra Processing Unit (CPU) BUMD. Meski sudah dipasang, akhir-akhir ini masih ada pelaku yang ingin merusaknya. ”Pemasangan CCTv dilaksanakan, baru-baru ini.

Kalau ada aksi pencurian bisa kita lihat di rekaman video CCTv. Kita ingin berikan kenyaman dan keamanan kepada pedagang,” katanya, kemarin.

Zondervan menyebutkan, BUMD berencana akan memasang CCTv di seluruh pasar yang ada di Tanjungpinang. Namun, pemasangannnya dilakukan secara bertahap tergantung anggaran yang disediakan oleh perusahaan. Menurut dia, masih banyak lagi CCTv yang harus dipasang di tengah pasar. Sementara biaya yang diperlukan sangat banyak. Untuk mencapainya, BUMD terus berupaya agar dapat memasang CCTv di tempattempat strategis di dalam pasar.

Zondervan berharap, dengan adanya CCTv di

tengah pasar, pedagang merasa aman saat beraktvitas. Para pelaku selama ini, supaya tidak mencuri barang-barang pedagang.

Apabila ada, diberikan tindak pidana, langsung diserahkan kepada kepolisian untuk diproses hukum.

Kapolsek Tanjungpinang Kota AKP Edy Supandi menambahkan, aktivitas pasar masih berlangsung normal, selama ini. Dalam beberapa hari belakangan, petugas tidak ada menerima laporan terkait aksi pencurian yang dialami pedagang. ”Sejauh ini belum ada laporan adanya aksi pencurian di pasar. Apabila ada, maka kita akan tindak tegas,” tuturnya.

Menurutnya, kepolisian terus berupaya memberikan pengamanan di tengah masyarakat, khususnya di tengah pasar yang ramai dikunjungi masyarakat setiap harinya. ”Kita tetap mengawasi dan menjaga keamanan. Kalau ada laporan kita akan tindak lanjuti,” tambahnya. ***

F-RAYMON SANDY/TANJUNGPINANG POS

SUASANA pasar baru di kawasan Pelantar cukup ramai, saat transaksi jual beli, belum lama ini. Kawasan pasar ini sudah dilengkapi kamera CCTv.

Aston Gelar Earth Hour BBQ TANJUNGPINANG ASTON Tanjungpinang Hotel & Conference di Km 11 Tanjungpinang, akan menggelar Earth Hour BBQ, Sabtu (24/3) ini.

Kegiatan ini dilaksanakan, sempena bulan hemat energi yang dicanangkan World Wide Fund (WFF).

Earth hour adalah kegiatan yang berupa pemadaman listrik yang dilakukan di rumah, atau di perkantoran selama satu jamnya. Earth hour bertujuan agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya tindak serius menghadapi perubahan iklim.

Purindra Yogita sebagai sales dan marketing department Aston Hotel menyampaikan, pihaknya mendukung momen earth hour itu. Tahun ini, Aston

F-ISTIMEWA

KARYWAN Aston Hotel Tanjungpinang Km 9, Tanjungpinang siap menyambut momen earth hour BBQ, di kolam renang hotel tersebut.

Hotel mengangkat tema earth hour BBQ (barbecue).

Selama acara, Aston akan memadamkan listrik pada beberapa spot di hotel,

selama satu jam. Saat pemadaman listrik, pengunjung akan melaksanakan dinner BBQ, di area kolam renang.

”Kolam renang nanti akan menjadi area yang dipadamkan listriknya,” kata Purindra Yogita yang akrab disapa Yogita ini, kemarin.

Dalam kegiatan ini, tamu tidak perlu khawatir.

Karena, suasana makan malam tersebut tidak akan gelap gulita, cahaya listrik akan diganti menggunakan lilin, yang akan didekorasi dalam suasana indah. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan earth hour BBQ, bisa menghubungi Cici di nomor kontak 082391966565.

Dengan harga Rp 200 ribu net per pax, pengunjung sudah mendapatkan dinner BBQ. ”All you can eat dan juga berpartisipasi dalam kegiatan earth hour BBQ,” tutupnya. (fre)

JADWAL KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG PT. PELNI DI PELABUHAN KIJANG, TANJUNGPINANG DAN BATAM

MARET

2018 RENCANA TIBA HARI TANGGAL

No.

NAMA KAPAL

JAM

DARI

1

KM. SABUK N 30

TAMBELAN

JUMAT

16-Mar-18

10.00

TG.PINANG

2

KM. SABUK N-62

TAMBELAN

JUMAT

16-Mar-18

07.00

3

KM. BUKIT RAYA

BLINYU

SABTU

17-Mar-18

02.00

4

KM. DOROLONDA

TG.PRIOK

SABTU

17-Mar-18

5 6 7 8

KM. UMSINI KM. BUKIT RAYA KM. SABUK N-62 KM. BUKIT RAYA

TG.PRIOK LETUNG SENAYANG LETUNG

SENIN KAMIS SABTU SELASA

9

KM. SABUK N 30

TAMBELAN

10

KM. SABUK N-62

11 1 2 3 4 5

DARI

RENCANA BERANGKAT HARI TANGGAL

TUJUAN JAM

MINGGU

18-Mar-18

13.00

TG.PINANG

SENIN

19-Mar-18

11.00

KIJANG

SABTU

17-Mar-18

06.00

13.00

KIJANG

SABTU

17-Mar-18

15.00

19-Mar-18 22-Mar-18 24-Mar-18 27-Mar-18

14.00 08.00 06.00 08.00

KIJANG KIJANG TG.PINANG KIJANG

SENIN KAMIS MINGGU SELASA

19-Mar-18 22-Mar-18 25-Mar-18 27-Mar-18

16.00 10.00 14.00 10.00

RABU

28-Mar-18

10.00

TG.PINANG

JUMAT

30-Mar-18

13.00

TAMBELAN

JUMAT

30-Mar-18

07.00

TG.PINANG

SENIN

02-Apr-18

11.00

KM. DOROLONDA

TG.PRIOK

SABTU

31-Mar-18

13.00

KIJANG

SABTU

31-Mar-18

15.00

KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD

TG.BALAI TG.PRIOK TG.BALAI TG.PRIOK TG.PRIOK

RABU MINGGU RABU MINGGU RABU

14-Mar-18 18-Mar-18 21-Mar-18 25-Mar-18 28-Mar-18

10.00 06.00 10.00 06.00 10.00

BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM

RABU MINGGU RABU MINGGU RABU

14-Mar-18 18-Mar-18 21-Mar-18 25-Mar-18 28-Mar-18

13.00 11.00 13.00 11.00 13.00

1. PERUBAHAN JADWAL TSB DIATAS BILA ADA PERUBAHAN / KOREKSI AKAN KAMI BERITAHUKAN. 2. KEPADA CALON PENUMPANG PEMBELIAN TIKET AGAR SESUAI IDENTITAS/ KTP. 3. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI CALL CENTER 021 - 162 4. PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG TELP. 0771 - 21513 5. 2 (DUA) JAM SEBELUM KAPAL BERANGKAT SUDAH DI TERMINAL PELABUHAN

REDAKTUR: YUSFREYENDI

KUALA MARAS - TAREMPA - MIDAI - P.TIGA - SELAT LAMPA - SEDANAU P.LAUT - RANAI - SUBI - SERASAN - SINTETE - TAMBELAN SENAYANG - JAGOH - P.BERHALA - JAGOH - P.PEKAJANG - BLINYU P.PEKAJANG - JAGOH - SENAYANG LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI - SERASAN - PONTIANAK (PP) TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU - NAMLEA - AMBON TERNATE - BITUNG (PP) TG.PRIOK LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI - SERASAN - PONTIANAK (PP) TAMBELAN - SINTETE BLINYU - TG.PRIOK (PP) KUALA MARAS - TAREMPA - MIDAI - P.TIGA - SELAT LAMPA - SEDANAU P.LAUT - RANAI - SUBI - SERASAN - SINTETE - TAMBELAN SENAYANG - JAGOH - P.BERHALA - JAGOH - P.PEKAJANG - BLINYU P.PEKAJANG - JAGOH - SENAYANG TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU - NAMLEA - AMBON TERNATE - BITUNG (PP) TG.PRIOK (PP) TG.BALAI - BELAWAN TG.PRIOK (PP) TG.BALAI - BELAWAN TG.PRIOK (PP)

Warga Air Raja Belum Terima KTP-el TANJUNGPINANG Lurah Air Raja mengklaim sebagian besar warganya sudah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang, di jalan Kijang Lama Km 7, Tanjungpinang. Tapi, warga yang sudah merekam data tersebut, belum menerima KTP-el. ”Untuk angka pastinya, saya tidak tahu,” kata Lurah Air Raja, Husain Alhamid kepada Tanjungpinang Pos, Senin (19/3) kemarin.

Meski demikian, warga tidak perlu khawatir atau cemas, mengenai identitas dirinya. Pasalnya, warga sudah mengantongi surat keterangan (suket) yang diberikan berstempel, serta ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kota Tanjungpinang, Irianto.

Suket ini berlaku untuk memenuhi syarat dalam semua pengurusan surat (administrasi). Baik itu di tingkat kelurahan hingga di perbankan. ”Kalau mengurus surat apa saja, warga kita (Kelurahan Air Raja, red) pasti pakai suket. Karena KTP-el belum jadi,” ucap Husain.

Husain selalu

menerima keluhan dari warganya, kapan bisa mengantongi KTP-el ini. ”Kalau sudah seperti itu pertanyaannya, saya tidak bisa menjawab.

Karena yang mengeluarkan KTP-el bukan dari kelurahan. Tapi dari Disdukcapil. Kita tanya Disdukcapil, katanya permasalahan pada mesin cetak,” terang dia.

Kalau dalam kondisi mendesak, ia minta tolong serta keringanan dari Disdukcapil Kota Tanjungpinang, untuk terlebih dahulu cetak KTP-el milik warganya.

Misalnya, warga tersebut ingin pergi beribadah ke tanah suci atau untuk

pengurusan sakit. ”Alhamdulillah, Disdukcapil mau menolong warga kita dalam kondisi mendesak seperti itu,” ucapnya.

Ia selalu mengimbau kepada warganya untuk melakukan perekaman KTP-el, bagi yang belum merekam. ”Setiap pertemun maupun acara sosalisasi dengan warga selalu saya sampaikan itu,” sebut dia. (dri)

TANJUNGPINANG, FEBRUARI 2018 TTD PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

KEPRI SOCIETY

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SELASA, 20 MARET 2018

11

Kata sambutan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mebuka acara Musrenbang disaksikan Raja Ariza dan anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang, Rudi Chua dan Teddy Jun Askara.

Kegiatan Disinkronisasikan saat Musrenbang

B

ADAN Perencanaan Peneli tian dan Pembangunan (Bapelitbag) Pemko Tanjungpinang melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang.

Kegiatan akan dilaksanakan selama tiga hari, dimulai, Senin (19/3) sampai Rabu (21/3) lusa di Grand Ball Room Hotel CK, Tanjungpinang.

Musrenbang tersebut bertemakan ”Peningkatan Infrastruktur Penun-

jang Aksesibilitas dan Lingkungan”.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun, Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Sekda Kota Tanjungpinang Riono. Hadir juga anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang, Husnizar Hood, Teddy Jun Askara (TJA) dan Rudi Chua serta anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

Ketua Pelaksana Musrenbang yang juga Kepala Bapelitbang Kota Tanjungpinang, Surjadi menuturkan, kegiatan ini sebagai forum yang

Para tokoh mengambil sekapur sirih.

melahirkan kesepakatan-kesepakatan dan sinkronisasi kegiatan yang akan dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pembahasan sasaran, strategi arah kebijakan dan program pembagunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal dibahas bersama agar sinkron.

Pembahasan bermula dari tingkat kelurahan, dilanjutkan ke kecamatan dan tingkat kota.

Gunanya agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam koridor regulasi dan kerangka

Kata sambutan Kepala Bappelitbag Kota Tanjungpinang, H Surjadi.

Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Drs Raja Ariza Msi saat memberikan kata sambutan.

anggaran yang telah ditetapkan bisa berjalan tepat waktu.

Peserta Musrenbang merupakan perwakilan OPD, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, KPK, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kepala Bappenas serta lainnya.

Pembukaan Musrenbang juga dihadiri perwakilan Lanudal, Perwakilan Bea Cukai, dan tamu kehormatan lainnya. *** Narasi : Desi Liza Purba Foto : Humas Pemko Tanjungpinang

Penari sekapur sirih.

H Nurdin Basirun menyerahkan penghargaan Musrenbang Kelurahan Tanjungpinang Kota terbaik pertama.

H Nurdin Basirun didampingi Drs Raja Ariza menyerahkan penghargaan Musrenbang kepada tokoh masyarakat terbaik.

BESTARI dan Sekitarnya

Alamak, Trotoar Dijadikan Tempat Promosi F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

TERLIHAT juru parkir sedang menata kendaraan roda dua di Jalan Kota Lama tepatnya di Pasar Baru Tanjungpinang.

Penerimaan Retribusi Parkir Belum Maksimal Potensi penerimaan dari retribusi parkir di Ibu Kota Provinsi Kepri Tanjungpinang sangat besar, namun masih belum tergarap dengan baik.

DESI LIZA PURBA, Tanjungpinang DAMPAKNYA, penerimaan retribusi parkir belum maksimal dan target tak tercapai.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Mimi Betty Wilingsih, kemarin.

Politisi Golkar ini menegaskan, hal ini karena belum beraninya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang menerapkan sistem parkir stiker atau bulanan.

Realisasi retribusi parkir 2017 sekitar Rp 1,1 miliar, REDAKTUR: ABAS

dari target senilai Rp 1,3 miliar. ”Saya rasa untuk mencapai angka target retribusi itu tidak susah.

Hanya perlu keberanian dari Kadishub Kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Sambung dia, dulu, Dishub berani menargetkan pendapatan Rp 1,3 miliar karena akan menerapkan sistem stiker dari yang sekarang masih karcis.

Ia mengaku heran dengan sikap Dishub yang tak kunjung menerapkan sistem stiker. Padahal, 2016 lalu tepatnya Februari sudah disosialisasikan kepada ASN akan diterapkan. ”Kemarin kan sudah uji coba mau diterapkan

sama ASN. Tetapi sampai sekarang tidak ada kabar lagi mengenai karcis stiker tersebut. Heran juga,” paparnya.

Ia menilai pendapatan dari retribusi parkir masih kecil. Meskipun sudah lebih baik dari sistem sebelumnya. Namun masih banyak kebocoran pendapatan. ”Menurut saya pengawasan dari Dishub masih kurang. Jadi penerimaan dari retribusi parkir belum maksimal,” paparnya.

Untuk itu ia menyarankan, Dishub segera menerapkan sistem stiker.

Meskipun sistem karcis tetap di jalankan. ”Di Perda sudah sangat jelas mengatur hal ini. Sangat heran kalau tidak bisa direalsiasikan, masyarakat jadi beranggapan ada apa dengan Dishub,” tuturnya.

Kata dia,dengan sistem stiker diterapkan, maka

pendapatan parkir yang pasti setiap bulan sudah ada. Serta diharapkan mengurangi kebocoran penerimaan.

Terkait sistem pembayaran juru parkir dapat dibahas. Apakah perbulan atau perminggu seperti yang saat ini diterapkan. Ia menilai sistem stiker masih lebih baik dari pada sistem karcis. Cara ini dinilai yang tepat menekan kebocoran iuran parkir dengan sistem demikian. Ada puluhan ribu kendaraan di Tanjungpinang yang berpotensi memberikan retribusi.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Tanjungpinang, Bambang menuturkan target belum terealisasi.

Serta di 2018 ini, targetnya masih sama.

Terkait hal ini, ia mengaku anggota DPRD pun belum pernah mempertanyakan secara langsung. ***

TANJUNGPINANG Trotoar salah satu fasilitas yang dibuat oleh pemerintah untuk pejalan kaki. Namun, fasilitas umum ini tidak difungsikan semestinya. Malah disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggungjawab.

Pantauan Tanjunginang Pos, Senin (19/3), masih ditemukan trotoar dijadikan tempat untuk ajang promosi suatu produk. Terlihat spanduk yang berdiri tegap menggunakan tiang kayu di trotoar berada di Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Engku Putri. Bahkan juga trotoar dijadikan tempat parkir kendaraan roda dua maupun roda empat.

Masyarakat khususnya pejalan kaki merasa terganggu keberadaan spanduk promosi yang ditancapkan di trotoar tersebut. ”Pasti terganggulah.

Trotoar inikan hak pejalan kaki. Bukan digunakan untuk pemasangan spanduk seperti ini,” kata Sulistiyo salah satu warga yang mengaku tinggal di Jalan Pramuka.

Kata dia, meskipun yang memasang spanduk tersebut sudah bayar pajak, semestinya pemerintah daerah harus mengawasi, jangan biarkan pemasangan ditempat terlarang seperti trotoar. Sambung dia, pemerintah tidak boleh cuek karena keberadaan-

F-ANDRI DWI S/TANJUNGPINANG POS

Spanduk promosi membentang di trotoar hingga mengganggu pejalan kaku. Foto diambil Senin (19/3).

ya sangat menganggu keindahan kota. Juga, pemerintah harus tahu di mana saja titik yang dijadikan tempat pemasangan spanduk dilakukan oleh pelaku bisnis tersebut yang benar.

Supaya jangan sampai ada salah meletakkan pemasangan spanduk promosi yang dilakukan pelaku bisnis tersebut.

Seperti terlihat spanduk yang berdiri tegap di trotoar. ”Kalau sudah seperti ini, siapa yang mau kita salahkan,” malah bertanyak kepada wartawan. Mau disalahkan pelaku bisnis, menurutnya, tidak bisa.

Pertama, kemungkinan pelaku bisnis tersebut tidak tahu dimana saja daerah terlarang untuk melakukan pemasangan spanduk tersebut.

Kedua, pelaku bisnis itu sudah membayar pajak.

”Kita mau salahkan pemerintah, bisa jadi.

Mungkin petugas tersebut lupa untuk memberitahukan kepada pelaku bisnis tersebut untuk tidak pasang di trotoar. Karena daerah terlarang,” ucap dia.

Jadi, ia minta kepada pemerintah untuk segera menertibkan spanduk promosi yang terpasang di trotoar. Kalau juga tidak ditertibkan, yang dikhawatirkan, bakal ada pelaku bisnis maupun lainnya akan memanfaatkan trotoar dijadikan tempat pemasangan spanduk. ”Kalau ini terjadi, sudah salah fungsinya,” tegasnya.

Hingga berita ini terbit, Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) Kota Tanjungpinang, Hamalis belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi oleh awak media ini. (dri)

LAYOUT: AGUNG PRASATYA

PENDIDIKAN - KAMPUS

12

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SELASA, 20 MARET 2018

Mahasiswa UMRAH Donor 88 Kantong Darah

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

RIBUAN peserta didik TK dan PAUD se-Tanjungpinang dan Bintan saat merayakan Gebyar PAUD, beberapa waktu lalu.

BRK Bantu Mobil Operasional

Tahun Ini, 300 PAUD Diakreditasi Tahun 2018 ini Badan Akreditasi PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Kepri diberi target untuk mengakreditasi 300 lembaga PAUD dan PNF.

MARTUNAS SITUMEANG, Tanjungpinang TAHUN 2017 lembaga ini dimanahkan untuk kembali mengakreditasi 150 lembaga satuan PAUD dan PNF di Provinsi Kepri. Dengan kerja keras, lembaga ini mampu menyelesaikan target tersebut.

Kepala Badan Akreditasi PAUD dan PNF Provinsi Kepri Nusariadi, SP menceritakan bahwa badan yang dipimpinnya ini awalnya terbentuk pada 2016 dan diSK-kan oleh Gubernur Kepri.

Tahun 2016 mereka diamanahkan oleh Badan Akreditasi Nasional melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengakreditasi 150 lembaga di Provinsi Kepri namun dengan waktu yang sangat singkat yang diberikan, maka hanya 109 lembaga yang

REDAKTUR: MARTUNAS

bisa diakreditasi pada tahun ini. Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah mengatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dimaksimalkan dan didukung oleh semua pihak. Hal ini agar tercipta generasi yang berkarakter, generasi yang cerdas serta generasi yang handal.

Badan Akreditasi PAUD dan BNF (PNF) Provinsi Kepri harus menjamin mutu setiap lembaga pendidikan PAUD dan PNF di Kepri agar menghasilkan generasi yang berkualitas.

Pemerintah dan Bank Riau Kepri (BRK) akan selalu bersinergi dan bekerjasama dalam mendukung setiap Badan Akreditasi agar menjamin mutu pendidikan di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Arif saat memberikan sambutan

pada acara serah terima program kemitraan dari BRK kepada Pemprov Kepri berupa satu unit mobil operasional untuk Badan Akreditasi PAUD dan PNF di Kantor Badan Badan Akreditasi PAUD dan PNF, Batu X, Tanjungpinang, Kamis (15/3) lalu.

Hadir Direktur Operasional BRK Deni Muliana Akbar, Komisaris BRK Taufiqurahman, Pimpinan Cabang Bank Riau Kota Tanjungpinang, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Drs. Damsiri, M.Pd, pimpinan lembaga PAUD Kecamatan Tanjungpinang Timur. Sekda berterimakasih terhadap komitmen dari BRK karena ikut membantu dan memperhatikan perkembangan PAUD di Provinsi Kepri.

Anak-anak, menurut Arif perlu dididik dari awal baik dari etika, perilaku, sopan santun. Apalagi letak geografis Kepri berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga banyak pengaruh dan ancaman yang perlu campur tangan

bersama untuk mengatasainya. ”Terimakasih kepada Bank Riau Kepri, tenaga pendidik PAUD dan Badan Akreditasi PAUD dan PNF atas komitmennya untuk ikut serta menciptakan generasi muda yang berkualitas,” kata Arif.

Direktur Operasional BRK Deni Muliana Akbar mengatakan, penyerahan bantuan mobil operasional yang merupakan dana kemitraan atau di pusat biasa disebut dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ini merupakan wujud partisipasi dan peran serta BRK dalam mensukseskan pembangunan di daerah. Menurutnya jika bank di daerah maju dan berkembang maka salah satu efek baiknya adalah membesarnya dana CSR. ”Mohon dukungan dan kerja sama semua pihak agar bersama-sama kita majukan bank daerah sehingga kami juga lebih besar lagi berkontribusi untuk pembangunan daerah,” ujarnya.***

TANJUNGPINANG Himpunan Mahasiswa Matematika (HIMATIKA) bersama organisasi mahasiswa FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), serta Korps Sukarela (KSR) Unit UMRAH menyelenggarakan kegiatan donor darah, Kamis (15/3) di Kampus UMRAH Senggarang.

Kegiatan itu merupakan agenda sosial di lingkungan kampus UMRAH yang diikuti seluruh mahasiswa, dosen dan pegawai kampus dengan mengusung tema ‘Ciptakan Generasi yang Sehat, Donor Darah Cara yang Tepat’.

Dalam hal ini, penyelenggara acara dengan dibantu oleh Unit Donor Darah (UDD) Kota Tanjungpinang.

Tujuannya untuk mengajak masyarakat khususnya lingkungan kampus UMRAH agar lebih sadar dan tidak takut untuk mendonorkan darahnya.

Kegiatan donor darah ini juga merupakan salah satu langkah lanjutan dari seminar mengenai pentingnya donor darah yang diselenggarakan, 3 Maret 2018 yang diada-

kan oleh unit KSR UMRAH. Ketua pelaksana kegiatan Dedi Irwansyah mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta membantu segala pihak yang benarbenar membutuhkannya.

Sehingga, arti penting dan manfaat dari donor darah tersebut tidak hanya sebatas materi yang didapat dalam seminar.

Namun, melalui kegiatan ini mahasiswa dapat langsung mengaplikasikan serta merasakan manfaat dari donor darah tersebut. ”Tidak hanya mahasiswa, tetapi para dosen serta staf tata usaha hingga kepegawaian UMRAH turut berpartisipasi dalam mendonorkan darah pada kegiatan ini.

Adapun target pendonor dalam kegiatan ini ialah sebesar 80 peserta donor darah. Namun dalam pelaksanaannya, pendonor yang berhasil mendonorkan darahnya ialah sekitar 88 orang,” terang Dedi.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa semangat dan kesadaran mahasiswa, dosen, serta

staff lainnya terkait penting dan sehatnya melakukan donor darah.

Hal ini dapat diketahui dari pendonor yang mengaku bahwa, donor darah bukanlah suatu hal yang patut untuk ditakuti.

Dedi mengungkapkan, dengan kegiatan ini pula ia pertama kali mendonorkan darahnya. ”Ketika kita ingin mendonorkan darah, tidak ada yang perlu ditakutkan serta tidak ada rasa sakit yang kita rasakan saat darah kita diambil,” pungkasnya.

Selain itu, Dedi yang juga menjabat sebagai ketua HIMATIKA mengatakan, mengenai perlunya acara seperti ini untuk dapat dilaksanakan pada kesempatan selanjutnya mengingat besarnya antusias dari mahasiswa akan penting dan sehatnya donor darah.

Tidak hanya mahasiswa UMRAH yang berlokasi di Senggarang saja, namun mahasiswa dari kampus UMRAH Dompak juga tidak mau kalah dalam menunjukkan rasa sosialnya dengan melakukan donor darah. (abh)

F-ISTIMEWA/HUMAS UMRAH

SUASANA kegiatan donor darah yang ikuti masyarakat Kampus UMRAH yang digelar oleh FKIP-UMRAH di Kampus Senggarang, pekan lalu.

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android. Caranya, melalui aplikasi SCOOP dan portal www.tanjungpinangpos.id.

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SELASA, 20 MARET 2018

INTERAKTIF

13

TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan

081364363030

Pemadam Kebakaran Tpi

0771-20949 / 113

Polsek Bukit Bestari

0771-318211

Polsek TPI Kota

0771-314110

Polsek Bintan Timur

0771-61110

Unit Lakalantas Tpi

0771-7000009

Kantor Badan SAR Tpi

0771-29125

Camat Tpi Kota

0771-7008251

PLN

0771-23755/21048

Polres Tanjungpinang

0771-314351

PDAM

0771-21574

Jasa Raharja Tpi

0771-317537

RSUD Tpi

0771-313000

Lantamal IV Tanjungpinang

0771-23071

MIMBAR BEBAS SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti kinerja pemerintah, pelayanan PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/ KTP/SIM/Paspor/akta kelahiran/sertifikat tanah, ke harian Tanjungpinang Pos.

F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

MENKO Maritim bersama gubernur Kepri saat meninjau Pulau Nipah di Batam, beberapa waktu lalu.

SDA Kepri Berlimpah

Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS atau WhatApp (WA) ke:

0852 64050123

MBS. KALAU dinilai dg cermat provinsi Kepulauan Riau punya potensi yg sangat tinggi nilainya. Pelabuhan dan lego jangkar sangat potensial. laut kita jauh lebih laus dari laut singapura, jadi bsia menampung pelimpahan dari negara tetangga. +6281364252006

TANGGAPAN:

Jangan Acak Siaran Piala Dunia Untuk TK kabel seperrti Bintan Vison, piala dunia kurang lebih tiga bulan lagi. Mohon jangan diacak siaran langsungnya. terima aksih 081277421474

Disambut Bagai Robinhood Mbs Saya sangat tidak mengerti atau saya mungkin gagal paham ada mantan bupati yg baru saja dibebaskan dari penjara Bt 18 Tanjungpinang disambut bagaikan pahlawan dari medan perang dan diharap dia dapat berkarxa lagi utk membangun. Sungguh ironis negara kita ini seseorang yg telah tersandung hukum masih dianggap Pahlawan atau sebagai robinhood. Dimana logika pikiran kita? sungguh tak masuk akal orang normal. Silakan bagi keluarga menyambutnya tentu hal yang wajar. Tetapi tidak membawa atas nama warga kabuapten asalnya.

Titik lego jangkar di Batam akan dikurangi dari sebelumnya 17 lokasi dan akan ditetapkan menjadi 3 titik.

Pulau Nipah akan dijadikan pusat lego jangkar. Ini untuk mengincar kapal-kapal super jumbo yang berlayar di Selat Malaka bisa parkir/ lay up di sana.

Potensi lago jangkar sangat besar di Batam, karena berdekatan dengan Selat Malaka sesuai laporan Kepala Pelabuhan dan Perhubungan Laut serta Bea Cukai.

Jadi Pulau Nipah akan kita mainkan menjadi angkring area dan di situ mungkin dibuat oil tank dan sebagainya. Pemerintah pusat akan mengurangi lokasi lego jangkar di Batam yang saat ini berjumlah 17 lokasi. Sehingga ke depan lokasi lego jangkar akan dijadikan menjadi tiga.

Tiga lokasi itu belum termasuk di perairan Galang yang sebelumnya direncanakan dilakukan pendalaman

alur, dengan cara menyedot pasir lautnya. Salah satu lokasi yang direncanakan adalah di perairan Pulau Nipah.

Kita akan pangkas menjadi tiga lokasi lego jangkar. Salah satunya di Pulau Nipah.

Kita masih akan membicarakannya dengan Gubernur Kepri. .

Saya dan gubernur Kepri sudah meninjau 17 lokasi lego jangkar.

Nanti akan kita bahas dengan kementerian lain.

Penentuan lokasi akan disejalankan dengan penetapan tata ruang kelautan, termasuk wilayah yang menjadi tempat parkir kapal. Penting lego jangkar kapal itu bisa terkendalikan. Sekarang kita lihat ada 17 lokasi lego jangkar. Itu terlalu banyak.

Saya ke Batam khusus untuk meninjau lego jangkar di perairan Batam. Sekaligus untuk menyiapkan materi pertemuan di Jakarta. Sehingga saat pembahasan tata ruang laut yang sedang berjalan saat ini, lebih

baik dan bisa memaksimalkan dampak pada pendapatan daerah.

Ada tiga kementerian yang terlibat di sini. Nanti mereka melihat dan meninjau. Nanti akan kita lakukan rapat koordinasi.

Untuk Pulau Tolop tidak diperbolehkan ada lego jangkar. Alasannya, karena merupakan jalur pelayaran internasional. Walau berdekatan dengan Pulau Nipah, namun daerah lego jangkar dipilih di perairan Nipah. Pulau Tolop, menurut saya itu tidak aman untuk lego jangkar. Di sana juga lokasi alur pelayaran internasional.

Dengan tiga lokasi lego jangkar, akan memudahkan dan mengefisienkan pengawasan dari Bakamla, TNI AL, Bea Cukai dan Menteri Perhubungan. Paling penting, nanti kapal bisa dikendalikan. Pastinya, tiga kementerian akan meninjau lokasi dan dilanjutkan rapat Kamis mendatang. Setelah ditetapkan, ditertibkan.

Nggak ada urusan siapa dia (melanggar). (mbb) Menko Kemaritiman RI, Luhut B Panjaitan

081314992494

Permukiman Gelap di Dekat Kantor Gubernur MBS Slmt pagi pak, ini kami masarakat dijembatan 2 arah wacope ada 10 rumah sudah memohon lampu penerangan. Kmrin kami pernah mohon dan sudah kasih foto kopi KTP, tp sampai saat ini belum ada, kira2 gimana pak. trima kasih. Kampung kami hanya sekitar 2 KM dari kantor Gubernur Pak 082391609033

Tolooong... Banyak Pengusaha Bangkrut!

Mbs perekonomian Tgpinang tidak bergairah.

Lagi lesu darah. banyak toko-toko yang tutup karena sepi pembeli. banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian pulang kampung karena tak sanggup menanggung beban kehidupan.

Sinyal buat Pak Gubernur apa solusinya agar Tg Pinang Masyarakatnya bergairah dan nyaman. Dapat kita perhatikan kehidupan pegwai negri sipil mereka tak ada beban karena gajinya besar. Rata2 Mereka Memilki mobil walaupun kredit. Mohon Pak Gubernur beserta jajaranya bagaimana agar perekonomian Tg Pinang meningkat dgn merangsang investor menciptakan lapangan kerja di Tg Pinang sebagai ibu kota Kepri.

081314992494

Percepat Jembatan Babin Mbs Gubernur Nurdin berbangga hati karena usulan membangun Jembatan Babin Disetujui Pak Peresiden Jokowi Segra Cari Investor Agar Cepat Terealisir Mumpung Pak Jokowi Lagi Semangat Membangun Infrastruktur Ini adalah timing yg tepat sekali jembatan Babin dijamin dapat meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kepri dan daerah selamat berjuang Pak Gubernur.

081314992494

„ REDAKTUR: ZAKMI

F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

PELANTIKAN pejabat Pemprov Kepri beberapa waktu lalu.

Prioritaskan Lelang Jabatan mesti ada open biddingd an assesment untuk PNS yg akan dipromosikan/ dimutasikan utk jabatan pelaksana, pengawas, dan administrator, istilah lamanya eselon V, IV, dan III. PNS yg sdh duduk dijabatan pimpinan tinggi atau eselon II dan I, harus dievaluasi lagi kelayakannya serta kinrjanya selama ini.

Mutasi jabatan pimpinan tinggi tsb hrs melalui lelang jabatan / seleksi terbuka. +6281266595647

TANGGAPAN: Ada beberapa jabatan yang saat ini terjadi kekosongan. Diantaranya Kepala Kesbangpol, Kepala Dispenda, Kepala Dinas Kominfo yang amsing-masing kini dijabat oleh Pelaksana Tuags (plt). Selain itu ada beberapa pejabat yang usianya sudah memasuki masa pensiun, seperti Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Samsul Bahrum,

serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Azman Taufik, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Amir Husin, Kadisdik Kepri Arifin Nasir, serta Ridwan Hamta Kadis Koperasi UKM. Bahkan, beberapa jabatan strategis lainnya sudah rangkap jabatan. Seperti jabatan Asisten I hingga III. Karena itu akan ada open bidding secara terbuka. Para peserta open

bidding ini boleh berasal dari lingkungan Pemprov Kepri yang sudah memenuhi kriteria dan syarat, dan bisa bisa pejabat dari pemerintahan kabupaten/kota di Kepri dan juga bisa dari luar Kepri.

Kan sistemnya memang seperti itu. Siapapun pejabat negara yang memenuhi syarat bisa mengajukan untuk daftar dalam open bidding ini.

Open bidding dalam waktu dekat, itu untuk mengisi jabatan yang kosong akibat pejabat pensiun.(ais) Arif Fadillah Sekda Kepri

„ LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

SENGGARANG

14

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SELASA, 20 MARET 2018

Kesehatan Calon Anggota KPU Diuji F-ISTIMEWA

Dari kanan MenPAN-RB Asman Abnur, Nurdin Basirun dan Apri Sujadi.

Pelanggaran Netralitas ASN Terbanyak JAKARTA - Pemerintah gencar mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas dalam menghadapi Pilkada serentak tahun ini.

Namun, di lapangan masih saja ada sejumlah ASN yang melanggar.

Berdasarkan data dari Bawaslu/Panwaslu yang diserahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terdapat 117 dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur KemenPAN-RB Bambang Dayanto Sumarsono mengatakan, pelanggaran yang dilakukan antara lain melakukan ajakan memilih, menghadiri kegiatan politik, dan memberikan sambutan pada acara silaturahmi bakal pasangan calon.

Pelanggaran netralitas terbanyak berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 42 temuan pelanggaran, kemudian Sulawesi Selatan dengan 34 temuan pelanggaran.

Dari 117 kasus tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan 48 rekomendasi. Lima di antaranya diberikan sanksi disiplin dan 43 kasus diberikan sanksi moral. ”Namun baru 4 rekomendasi yang ditindaklanjuti, yakni dari Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Jeneponto, Kota Parepare, dan Kota Makassar,” ujarnya, Sabtu (17/3). Untuk sanksi disiplin, sanksinya merujuk pada Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, yang mengelompokkan tiga tingkatan sanksi, yakni ringan, sedang, dan berat.

Rekomendasi KASN terhadap pelanggaran tersebut masuk dalam sanksi ringan dan berat. ”Ada yang diturunkan pangkatnya satu tingkat selama satu tahun, teguran tertulis, ada juga yang berupa teguran lisan,” jelas Bambang.

Sebelumnya, KemenPAN-RB telah mengeluarkan Surat Menteri No. B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Berdasarkan UU No.5/2014 tentang ASN, apabila hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti, maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB). Sanksi tersebut bisa berupa peringatan, teguran, perbaikan, pencabutan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran, hukuman disiplin untuk PyB, dan sanksi untuk PPK. (jpnn)

Tim seleksi (timsel) calon Komisioner KPU Provinsi Kepri melibatkan dokter spesialis Rumkital dr Midiyato Suratani Tanjungpinang dalam melakukan tes kesehatan terhadap calon Komisioner KPU Provinsi.

ANDRI DS, Tanjungpinang Sebanyak 20 calon Anggota KPU Provinsi Kepri mengikuti tes pemeriksaan kesehatan dan jasmani pada Senin (19/3) .

Ketua Timsel Calon Anggota KPU Provinsi Kepri, Riama Manurung menegaskan, pemeriksaan kesehatan calon anggota KPU Kepri, meliputi medical check up, gigi, mata, USG hingga kejiwaan. Kemudian, juga akan dilakukan pemeriksaan mengenai apakah mereka memakai narkoba, sakit jiwa, penyakit jantung, HIV/AIDS dan tuli. ”Lima jenis penyakit yang akan dicek tak boleh ada masalah, kalau ada masalah salah satunya maka mereka tidak lulus cek kesehatan,” kata Riama Manurung, kemarin.

Ia menegaskan, calon Aggota KPU Provinsi Kepri, hasilnya sehat atau tidak, yang tahu hanya tim medis dan Timsel calon Anggota KPU Provinsi Kepri. Pasalnya, Timsel calon Anggota KPU Provinsi Kepri menerima hasil rekapan pemeriksaan kesehatan tersebut. ”Hasil pemeriksaan kesehatan ini, tidak kita umumkan,” tegas dia.

Lanjut dia, hasil ini akan dibawa ke sidang pleno

Sekda Diduga Berpolitik Praktis

Plt Wako Diminta Eksekusi Sanksi M Noer PEKANBARU - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan sanksi bagi Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Drs M Noer Mbs. Dalam surat tertanggal 28 Februari 2018 lalu, surat KASN yang ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menyebut M Noer dijatuhi sanksi moral.

Kepada pejabat pembina, KASN meminta agar sanksi tersebut segera dieksekusi Drs M Noer Mbs paling lambat dua pekan semenjak surat diterbitkan. Demikian disampaikan oleh Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan seperti dikutip Riau Pos, Ahad (18/3). Ia menjelaskan, Bawaslu Riau tetap dalam kewenangannya melakukan pengawasan terhadap sanksi yang telah dikeluarkan. ”Sanksi bagi Sekko, M Noer telah dikeluarkan.

Dalam surat yang ditembuskan KASN kepada kami, seharusnya dua pekan lalu diterapkan. Namun sampai saat ini belum ada eksekusi dilakukan oleh Plt Wali Kota Pekanbaru selaku atasan ASN,”ucap Rusidi.

Ia menjelaskan jika Plt Wali Kota selaku pejabat pembina tidak juga melakukan eksekusi, maka sesuai ketentuan yang ada pihaknya akan melaporkan permasalahan itu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Surat KASN jelas mengatakan ada konsekuensi apabila pejabat pembina bersangkutan tidak memberikan sanksi tersebut karena sanksi moral itu kan harus diumumkan,” jelas Rusidi.

Ia berharap Plt Wali Kota Pekanbaru bersikap tegas dan tidak melindungi bawahannya sehingga ada kepastian hukum dalam setiap pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu, dikatakan Rusidi akan menunggu putusan Plt Wali Kota karena sesuai dengan UU No.10/2015 Bawaslu berwenang melakukan pengawasan. ”Sanksi moral yaitu diumumkan kepada masyarakat. Seharusnya ini menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang sama. Apalagi ini sudah masuk masa kampanye,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Riau menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN saat kedatangan bakal pasangan calon (bapaslon) Firdaus-Rusli dari Jakarta. Saat itu, Firdaus-Rusli melaksanakan syukuran atas rekomendasi partai yang didapat untuk berlaga pada Pilgubri 2018.

ASN berbondong-bondong mendatangi kediaman dinas Wali Kota Pekanbaru. Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Drs M Noer Mbs yang hadir pada saat itu, terlebih dahulu diputus bersalah oleh Bawaslu.(rpg)

REDAKTUR: ABAS

F-ANDRI DWI S/TANJUNGPINANG POS

CALON anggota KPU Provinsi Kepri menjalani tes kesehatan Rumkital dr Midiyato Suratani Tanjungpinang, Senin (19/3).

bersamaan pada saat melakukan tahapan tes wawancara yang akan berlangsung selama empat hari, terhitung sejak pada 26-29 Maret 2018. Hanya saja, daerah mana yang dijadikan lokasi tes wawancara belum diputuskan.

Nanti, lima anggota

Timsel calon Anggota KPU Provinsi Kepri akan melakukan wawancara satu per satu calon Anggota KPU Provinsi Kepri. Mulai dari tentang pengetahuan, peraturan Pemilu hingga integritas calon Anggota KPU Provinsi Kepri. ”Kita akan ambil rangking

10 besar saja,” sebut dia.

Sementara itu, Sekretaris Timsel calon Anggota KPU Provinsi Kepri, Adji Suradji Muhammad berpesan kepada calon Anggota KPU Provinsi Kepri, jangan mencoba mempengaruhi tim medis untuk merubah hasil kesehatannya.

”Saya yakin tim medis tidak bisa dipengaruhi oleh peserta,” sebut Adji Suradji Muhammad.

Kemudian, sambung dia, 10 nama terbaik akan dikirim ke KPU RI, karena KPU RI nantinya akan memutuskan siapa saja calon KPU yang terpilih. ***

Pilkada Tanjungpinang

Tiga Petinggi Minta TNI Netral SENGGARANG - Tiga pilar TNI mengajak para prajurit Korem 033 Wirapratama, Lantamal IV Tanjungpinang dan Pangkalan Udara (Lanud) Raja Haji Fisabililh (RHF) untuk netral dalam pilwako di Tanjungpinang, di Gedung Serba Guna Korem 033/Wira Pratama, Senin (19/3).

Danrem 033/WP, Brigjen TNI Gabriel Lema mengatakan, dalam menyikapi Pilkada 2018 di Tanjungpinang, TNI harus netral dan dalam konteks politik TNI diminta untuk tidak terlibat apapun. Namun, netralitas ini harus menghasilkan situasi yang kondusif aman dan nyaman tentunya untuk masyarakat.

Sehingga mempunyai ruang yang lebih baik dalam pengawalan TNI yang selalu bersama dengan masyarakat, agar bisa mengikuti kegiatan pesta demokrasi dengan

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

DARI kiri Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, Danrem 033WP Brigjen TNI Gabriel Lema, Komandan Lanud RHF Tanjungpinang, Kolonel Pnb Dadan Gunawan.

aman dan nyaman. ”Saya kira titik netralitas aman dan nyaman untuk masyarakat,” katanya.

Selain itu, juga Danrem menyebutkan, bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi dan mempererat solidaritas di antara tiga matra TNI, yakni AD, AL dan AU juga sebagai persiapan Pilkada serentak

di seluruh Indonesia, khususnya pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang 2018. ”Dengan solidaritas bersama dalam mengawal Pilkada kita untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” sebutnya.

Sementara itu, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R.

Eko Suyatno menuturkan, masalah yang ada ini bukan ditinggalkan tetapi bagaimana TNI menyikapinya.

Berawal dari hal-hal yang menghasilkan hal positif supaya dapat diberikan kepada bangsa dan negara. ”Ada beberapa tantangan di tahun politik ini, seperti ujaran kebencian, kampanye hitam, wabah

penyakit, isu SARA dan radikalisme,” tuturnya.

Menurutnya, penanganan konflik dalam mengantisipasi ini, seluruh TNI harus bergandengan tangan dan selalu bersinar untuk menjaga Pilkada 2018 dengan aman dan nyaman. ”Mari kita rapatkan barisan, mari kita jaga Pilkada. Pilkada serentak tolong masing-masing satuan untuk menyiapkan satuan,” jelasnya.

Ditambahkan Komandan Lanud RHF Tanjungpinang, Kolonel Pnb Dadan Gunawan mengatakan, dari kegiatan ini dapat ditarik kesimpulan hanya ada 3 permasalahan narkoba, sinergitas TNI/Polisi dan netralitas TNI dalam menyikapi Pilkada. ”TNI harus netral, kita harus lebih waspada lagi pada saat mendekati kampanye dan Pilwako di Tanjungpinang,” ujarnya. (ray)

IWP Garda Terdepan Menangkan Lis-Maya

F-ANDRI DWI S/TANJUNGPINANG POS

KEMERIAHAN acara IWP dalam dalam rangka ultah IWP di lapangan Pamedan Tanjungpinang, Minggu (18/3).

TANJUNGPINANG - Ikatan Wanita Perjuangan (IWP) Kota Tanjungpinang garda terdepan untuk memenangkan pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, H Lis DarmansyahMaya Suryanti di Pilwako Tanjungpinang tahun ini.

Hal ini ditegaskan Ketua IWP Kota Tanjungpinang, Hj Yuniarni Pustoko Weni kepada Tanjungpinang Pos di sela perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) IWP ke 15 di Lapangan Pamedan Ahmad Yani Tanjungpinang, Minggu (18/3).

Kata Yuniarni Pustoko Weni kalau ia yakin semua pengurus IWP Kota

Tanjungpinang pasti memilih dan mencoblos calon Wali Kota Tanjungpinang nomor urut 2 saat berada di bilik suara pada 27 Juni 2018 mendatang. ”Kecuali orang yang sudah berkhianat dengan kita,” tegas Weni saat didampingi pengurus IWP Kota Tanjungpinang lainnya.

Sambung dia, keyakinan ini dilontarkan dikarenakan di dalam IWP Kota Tanjungpinang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Pasalnya, di dalam pengurus IWP tidak hanya dari kalangan ibu rumah tangga yang sudah lanjut usia. Tetapi, ada juga ibu rumah tangga

yang masih mudah masuk dalam pengurus IWP Kota Tanjungpinang.

Misalnya, mertua si A masuk dalam pengurus IWP Kota Tanjungpinang. Jadi, mertua si A ini bisa meminta kepada anaknya hingga keluarganya untuk mencoblos paslon nomor urut 2, H Lis Darmansyah-Maya Suryanti.

Sehingga Lis-Maya bisa menjadi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023. ”Dengan sistem mata rantai seperti inilah yang bisa membantu kita untuk sama-sama memenangkan Pak Lis dan Ibu Maya di Pilwako Tanjungpinang,” sebut dia. (dri) LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS

15

Koran Nasional dari Kepri

SELASA, 20 MARET 2018

ASN Wajib Memberikan Pelayanan Prima Penjab Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer di lingkungan Pemko sebagai abdi negara dan masyarakat, harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

ABAS, Tanjungpinang PERINTAH itu disampaikan ketika memimpin apel hari kesadaran nasional bulan Maret 2018, di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang di kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Senin (19/3). ”ASN sebagai abdi negara harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diikrarkan sewaktu menjadi pegawai negeri.

Dan, harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau pelayanan prima,” kata Raja Ariza.

Asisten I Pemprov Kepri ini, juga juga menyampaikan betapa pentingnya peran pemuda dalam pembangunan.

Untuk itu, perlunya pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pengembangan pemuda dalam hal kepemimpinan di Tanjungpinang.

”Generasi muda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam pembangunan daerah,” tambahnya.

Ia juga minta agar ASN peka terhadap lingkungan.

ASN juga sebagai abdi negara, harus memberikan contoh yang baik di tengah masyarakat. Jangan sampai ASN justru yang membuat prilaku tidak baik di tengah masyarakat.

Seusai upacara dilanjutkan dengan pemberian apresiasi dan ucapan selamat kepada ASN yang berulang tahun di bulan Maret oleh Raja Ariza.

Dengan, ditandai dengan pemotongan tumpeng dan membagikan kue ulang tahun dan ucapan selamat. ***

F-ISTIMEWA

RAJA Ariza (tengah) Sekda Tanjungpinang, Riono (kanan) dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Reni Yusneli, dalam satu acara.

Tujuh.....................................................................dari halaman 9 Pesan................dari halaman 9 mulai Tanjungunggat dan Kemboja.

Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan pelaksanaan Musrenbang merupakan bentuk kebersamaan yang dilakukan oleh para stakeholder di lingkup pemerintahan bagaimana dapat menuangkan pikiran. Dan masukan dalam merencanakan pembangunan dengan terarah.

Semua bidang pembangunan dilanjutkan Gubernur perlu untuk terus di dorong dengan merata bukan hanya terfokus pada satu bagian saja tapi satu tujuan. ”Tujuan Musrenbang adalah kesejahteraan masyarakat,” lanjut Nurdin saat membuka Musrembang, kemarin.

Menurut Nurdin, jika semua bersatu dan kemudian berpikir sama untuk kepentingan masyarakat, Insya Allah

REDAKTUR: ABAS

segala keterbatasan dapat diatasi.

Sebagai Ibukota Provinsi, Nurdin menambahkan bahwa Pemerintah terus berupaya mendorong Tanjungpinang untuk dapat muncul dipermukaan sebagai daerah yang tepat memegang identitas tersebut. ”Tanpa mengesampingkan daerah lainnya tapi bagaimana kita mampu mengembangkan potensi semua daerah sesuai kondisi dan kemampuan yang ada,” tambahnya lagi.

Rangkaian Musrembang sendiri berlangsung selama 3 hari yakni 19-21 Maret 2018 dengan mengundang pembicara dari Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang dan Kepala Barenlitbang Provinsi Kepri, juga dari pusat yakni Firmansyah dari Bappenas dan Juhardi dari Kemendagri.

”Musrembang sendiri merupakan bagian penting sebagai media utama penyerapan aspirasi publik dalam menyelaraskan pembangunan,” kata Kepala Barenlitbang Kota Tanjungpinang Surjadi dalam laporannya.

Dengan tema ”Peningkatan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas dan Lingkungan” kata Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza sebagai bentuk sinergitas bersama Pemerintah Provinsi dan Pusat yang bersamasama memprioritaskan infrastruktur sebagai penunjang untuk kesejahteraan masyarakat. ”Dukungan dari Provinsi dan Pusat kami harapkan dapat berjalan lancar dan sejalan,” kata Ariza.

Ariza juga menjelaskan secara singkat beberapa

fokus pembangunan kota Tanjungpinang pada Musrembang Tahun 2018, diantaranya, peningkatan usaha masyarakat, pengelolaan sampah, peningkatan kawasan kumuh, penataan kembali drainase pada kawasan rawan banjir, penyediaan transportasi massal. ”Strategi pembangunan harus terus kita upayakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang secara merata,” lanjut Ariza.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan pengharagaan kepada Kelurahan dan Kecamatan terbaik pada pelaksanaan Musrembang kemudian penghargaan juga diberikan kepada tokoh masyarakat setempat yang berperan aktif dalam pelaksanaan Musrembang. ***

Nanti, kata Viza, pengunjung website erdekabookstore.com bisa pilih jenis buku yang diinginkan. Setiap jenis buku berbeda harga. Kalau sudah minat dengan buku sastra tersebut, pengunjung bisa langsung pesan di website tersebut. Website tersebut yang akan mengarahkan pengunjung untuk melakukan transaksi beli hingga bayar buku tersebut. ”Alhamdulillah sudah

ada pemesanan buku dari daerah Palembang,” ucap syukur Viza saat dijumpai di tempat kerjanya.

Tak hanya dari Palembang, tegas Viza, daerah lainnya hingga negara tetangga dari Malaysia juga ada telah memesanan buku sastra yang dijual di website erdekabookstore.com. ”Bisa juga pesan buku langsung ke toko kita,” sebut dia. (dri)

Residivis...........dari halaman 9 mengakui telah mengambil handphone,” sebutnya.

Agus menyebutkan, setelah diintrogasi tersangka mengakui telah mengambil satu unit handphone.

Tersangka mencuri dengan cara memanjat pagar tembok usai berhasil pelaku mengelilingi gudang dan mengambil handphone Xiomi 4a. ”Tersangka merupakan residivis dikasus

yang sama yang keluar pada tahun 2015,” jelasnya. Tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 3e dan 5e tentang pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan dengan memanjat dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. (ray)

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

PRO BATAM

16

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SELASA, 20 MARET 2018

Taksi Disarankan Pakai Aplikasi MARTUA , Batam KUOTA alokasi taksi online 300 unit di Batam diminta untuk ditambah agar menutupi kebutuhan warga yang menginginkan taksi online. salah satunya dengan menyarankan taksi konvensional hijrah ke taksi online. Taksi-taksi yang masih layak sisi umur, izin jalan dan kondisi baik, disarankan menjadi taksi online. Sehingga, walau hanya 300 unit diizinkan taksi online, namun bisa ditambah taksi konvensional yang jadi taksi online. ”Untuk menutupi kebutuhan online di Batam, semua taksi plat kuning yang layak, kita sarankan masuk aplikasi (online),” jelas Kepala Dinas Perhubungan Batam, Yusfa Hendri, Senin (19/3) di Batam.

Dicontohkan, jika taksi yang layak 1.500-an unit dan masuk jadi taksi online,

ditambah 300 unit kuota taksi online diluar itu, maka 1.800 unit taksi yang memakai aplikasi. Saat ditanya pendapatnya jika kekurangan taksi online ditutupi dari taksi online yang belum terakomodir di 300 unit itu, Yusfa menyebut lebih memilih taksi konvensional dulu. Selebihnya, pihaknya menunggu hasil studi yang dilakukan Dishub Pemprov Kepri saat ini. ”Tapi nanti kita lihat hasil kajian dulu. Kalau hasil kajian kebutuhan taksi online di Batam 3.00?0 taksi dan dan sekaranga da 300 unit.

Ditambah 1.500 dari taksi konvensional yang pindah ke online, maka sudah 1800 unit. Berarti kurang 1200 lagi,” katanya .

Sebelumnya, Kadis Perhubungan Provinsi Kepri, Zamhur Ismail mengatakan, jalan yang akan ditempuh kedepan dalam pembenahan taksi di Batam, dengan

perubahan status. Taksi konvensional disebutkan akan diubah menjadi taksi online. ”Intinya, kouta taksi konvesional dijalanan di Batam tidak akan diganggu saat mereka berahli ke online.

Contoh, kouta taksi konvensional di Batam 2 ribu. Maka sejumlah itu bisa berpindah ke online. Mereka khusus,” tegasnya.

Kuota taksi konvensional tidak akan diganggu bahkan bisa pindah ke online.

Berbeda dengan taksi online saat ini yang dibatasi hanya 300 unit. ”Saat rapat, mereka sudah menyatakan, ada niat seperti itu (pindah ke aplikasi),” imbuh Jamhur.

Sementara Wakil Wali Kota Batam, Amsakar mengatakan, mereka mendukung keputusan Dishub Kepri yang mengakomodir taksi online, karena kebutuhan. Tapi taksi aplikasi ditegaskan, harus bersedia mengakomodir taksi

F-ISTIMEWA

Komisi III DPRD Kepri saat mendatangi kantor Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub beberapa waktu lalu.

konvensional. ”Jadi taksi konvensional akan menjadi bagian taksi online. Solusi ini

menjadi bagian jalan tengah atas keributan yang terjadi,” harap Amsakar. ***

Telkomsel Hadirkan Internet Hemat Kuota Besar BATAM - Telkomsel menghadirkan paket hemat Internet dengan harga terjangkau dan kuota yang besar bagi pelanggan.

Kuota besar itu dapat dimanfaatkan untuk layanan internet di jaringan handal 3G dan 4G LTE. Paket internet vaganza ini memiliki berbagai farian paket. Untuk simPATI besar kuota hingga 12GB ditambah Free 2GB untuk VideoMAX dengan tawaran harga paket mulai dari Rp95 ribu General Manager Sales

REDAKTUR: ZAKMI

Regional Sumbagteng, Ihsan, Senin (19/3) mengatakan, pelanggan dapat memilih paket sesuai kebutuhan dari tawaran paket yang disediakan.

Pelanggan cukup menekan *363# dimenu paket Internet. ”Jika pembelian menggunakan aplikasi MyTelkomsel pelanggan cukup membayar hanya Rp90 ribu untuk Simpati,” bebernya.

Diakui, paket hemat internet yang ditawarkan ini , terdapat di menu pembelian dengan pilihan paket

Internet Vaganza. pilihan paket vaganza ini dapat diperoleh pelanggan pengguna simPATI, Kartu Asmaupun kartu LOOP. Paket internet yang ditawarkan ini berlaku untuk semua pelanggan yang baru aktif maupun pelanggan lama. ”Pilihan paket Internet akan ditawarkan kepada pelanggan, serta dapat disesuaikan dengan pilihan yang tersedia di menu pembelian paket Internet,” jelasnya.

Sedangkan untuk

pelanggan kartu As, terdapat juga penawaran paket internet Vaganza dengan besaran kuota sebesar 8GB. Ditambah bonus Free 2GB untuk VideoMAX dengan harga paket mulai Rp80ribu. ”Jika pembelian paket internet Vaganza menggunakan MyTelkomsel, harga paket mendapat potongan menjadi Rp72 ribu,” kata Ihsan.

Disebutkan, melengkapi kebutuhan pelanggan pengguna Kartu LOOP, Telkomsel juga menawar-

kan paket internet Vaganza dengan kuota sebesar 8GB dengan bonus 2GB untuk penggunaan di VideoMAX. Harga paket yang ditawarkan untuk pengguna kartu LOOP mulai dari Rp70ribu melalui *363# maupun dengan pembelian menggunakan MyTelkomsel. ”Untuk menjamin kenyamanan pelanggan dalam berinternet dengan tarif layanan yang semakin murah, Telkomsel telah menyiapkan jaringan terluas berkualitas terbaik,” imbuhnya. (mbb)

Wako Batam Nguduh Mantu BATAM - Wali Kota Batam, HM Rudi dan Marlin Agustina bakal segera mendapat menantu. Calonnya adalah suami anaknya Fikih Amaliya adalah pria bernama Kompol Isa Imam Syahroni. Akad nikah dijadwalkan 31 Maret 2018 di kediamannya, di Perumahan Rosedale, Batamcenter. Sebelum pernikahan, akan ada acara gantong-gantong.

Acara adat Melayu berupa gantong-gantong dan tepuk tepung tawar empat penjuru terlebih digelar, Senin (19/3) di kediaman Rudi. ”Kami mengundang dikediaman keluarga mempelai perempuan Perum Rosedale E -21 Batamcenter, untuk acara gantonggantong dan tepuk tepung tawar empat penjuru.

Kami juga mengundang hadir diakad nikah, 31 Maret,” pesan Rudi.

Kabag Humas Pemko Batam, Yudi mengatakan, acara gantong-gantong, tepung tawar empat penjuru, merupakan upacara adat Melayu. Gantonggantong ini yakni menggantung tabir berwarnawarni dan memasang langit-langit. ”Menghiasi ruangan-ruangan rumah dan bilik pengantin, yang akan dibuat pelaminan,” jelasnya. (mbb)

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI