Tanjungpinang Pos 22 Februari 2018

Juni, BP Minta H16 Pelni Pindah

Polres H9 Terapkan SIM Online

PEMBERITAHUAN Mengingat harga bahan baku dan ongkos cetak yang terus naik, maka mulai 1 Maret 2018, koran Tanjungpinang Pos naik harga dari Rp 2.000 per eksemplar menjadi Rp 3.000. Harga langganan naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 65.000 per bulan. Pembaca dan relasi harap maklum. Terimakasih.

Tertanda Manajemen

DEWAN PERS

MEDIA TERVERIFIKASI

www.tanjungpinangpos.id

2018

Rp.2000

KAMIS KAMIS,, 22 FEBRUARI 2018 / 6 JUMADIL AKHIR 1439H

Tujuan Sabu 1,6 Ton ke Pulau Jawa Sabu-sabu seberat 1,6 ton yang ditangkap Bea Cukai dan Polri di perairan Anambas pada, Selasa (20/2) lalu tujuannya adalah daerah berpenduduk terpadat Indonesia, yakni Pulau Jawa.

MARTUA BUTAR-BUTAR, Batam KOMJEN Pol Ari Dono Sukamto selaku Kabareskrim Polri mengatakan, para mafia berupaya memasukkan barang haram itu ke Indonesia mengingat penduduk negara ini yang sangat banyak.

Kemudian, sejumlah negara di Asia Tenggara juga sangat ketat soal narkoba ini. ”Kenapa ke Indonesia, karena ekonomi masyarakat sedang tumbuh.

Selain itu, karena ditekan di Philipina, jadi masuknya ke sini

(Indonesia),” ujarnya.

Jenderal bintang tiga ini pun mengapresiasi personel Polri di lapangan dan petugas Bea Cukai serta aparat hukum lain yang sudah bekerja keras untuk mengungkap penangkapan sabu terbesar tersebut.

Ia juga minta kerja sama agar terus ditingkatkan mengingat beberapa kasus penangkapan narkoba tiga tahun belakangan ini sering dalam ukuran besar.

Sehingga, bukan tidak mungkin belum tertangkap yang lebih

KAPOLDA Kepri dan Kepala Bea Cukai menyampaikan keterangan kepada wartawan di Batam, Rabu (21/2).

Bersambung ke Hal 7 F-MARTUA/TANJUNGPINANG POS

Kontraktor Jangan Tilap Volume Proyek

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun saat meninjau lokasi pembangunan dermaga di Pelantar I-II Tanjungpinang, belum lama ini.

BANDUNG - Gubernur Kepri H Nurdin Basirun akan meluncurkan sejumlah proyek fisik Pemprov Kepri yang sudah selesai lelang di Unit Layanan Pengadan (LP).

Jika tidak ada halangan, peluncuran sejumlah proyek ini akan dilakukan di Pelantar I-II Tanjungpinang, Jumat (24/ 2). Pembangunan dermaga Pelantar I-II Tanjungpinang ini salah satu proyek lanjutan Pemprov Kepri tahun ini.

Kepada para kontraktor pemenang tender, Nurdin meminta bekerja sesuai DED (Detailed Engineering Design) yang sudah dibuat. Jangan mengurangi volume pekerjaan untuk mendapatkan untuk yang lebih besar.

Pesan ini ditegaskan Nurdin sebelum pekerjaan dimulai. Dan kepada pengawas proyek jangan sampai bermain dengan kontraktor. ”Jangan coba-coba bermain dengan mengurangi volume atau lainnya. Karena akan berdampak tidak baik hasilnya,” ujar Nurdin di sela-sela persiapan mengikuti Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Trans Hotel, Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/2). Raker APPSI ini berlangsung hingga 23 Februari dan dibuka Presiden Joko Widodo.

Bersambung ke Hal 7 F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

Pulau Kecil Kepri Banyak Dikelola Asing TANJUNGPINANG - Kepri merupakan provinsi yang 96 persen laut. Terdapat 2.408 pulau besar dan kecil di Kepri.

Sekitar 30 persen diantaranya belum berpenghuni dan sebagian belum punya nama.

Kekayaan Kepri tak hanya dari sektor kelautan, melainkan pariwisatanya mampu menyedot perhatian dunia. Itu juga yang membuat Menpar menetapkan Kepri menjadi Gerbang Utama Wisata Bahari Indonesia.

Kuota Taksi Online Sementara 300 Unit

F-MARTUA/TANJUNGPINANG POS

SOPIR taksi konvensional saat mogok di Batamcenter belum lama ini akibat maraknya taksi online di Batam.

BATAM - Sebanyak 15 perusahaan yang akan mengelola taksi online, mengajukan izin ke Dinas Perhubungan Provinsi Kepri. Dari 15 perusahaan itu, dua perusahaan sudah mendapat izin operasional.

Sedangkan 13 perusahaan lainnya masih dalam proses.

Sementara jumlah armada taksi online yang diberikan kuotanya hanya 300 unit. Ini kuota sementara. Kuota sesungguhnya akan ditetapkan nanti

setelah kajian selesai dilakukan, Juni atau Juli nanti.

Kuota taksi online yang disiapkan itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Jamhur Ismail, Rabu (21/2) saat rapat dengan pengelola taksi konvensional, taksi online, Dishub Batam, Organda, aparat kepolisian dan lainnya. ”Dinas Perhubungan menentukan kuota sementara.

Bersambung ke Hal 7

Bersambung ke Hal 7

NEKAT BAWA SABU MALAYSIA DARI PELABUHAN RESMI

Penjara Delapan Tahun Menanti Pintu masuk resmi sering dijadikan jalur untuk membawa narkoba di Kepri. Di Bandara Hang Nadim Batam misalnya, lebih lima diamankan pelaku karena membawa narkoba.

RAYMON SANDY, Tanjungpinang KECELAKAAN itu diduga lantaran pengemudi Heri (32) hilang kendali. Informasi di lapangan, mobil berwarna silver yang dikemudikan Heri melaju dari arah Tanjunguban menuju arah Tanjungpinang dengan mengangkut 4

orang penumpang yakni tiga orang anaknya dan istrinya. ”Kami baru pulang Imlekan di Batam. Tadi lewat kapal RoRo. Rencana mau pulang ke Tanjungpinang,” katanya sembari mengevakuasi anaknya ke mobil lainnya.

redaksi@tanjungpinangpos.id REDAKTUR: MARTUNAS

Saat itu, menurut Heri, setir mobil tiba-tiba goyang. Roda mobil bagian depan mendadak oleng dan membuat mobil bergerak ke luar jalur ke arah kanan. Selanjutnya, bagian depan mobil menabrak pembatas jalan hingga terbalik.

Usai kejadian itu, saudaranya yang berada di mobil lainnya yang bergerak di depan mobil mereka langsung membawa tiga anaknya dan istrinya ke rumah sakit.

Bersambung ke Hal 7 facebook/tanjungpinangpos

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

HENDRA Sendri menutup wajahnya usai persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, kemarin.

@tgpinangpos LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

OPINI

2

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

Ketika Kesholihan Bukan Hanya Milik Individu T

Oleh : Retno Puspitasari, S.Si Praktisi Pendidikan di Kepri

OLONG dibantu…

Kakek ini berjualan es di Simpang X Batam untuk menghidupi keluarganya.

Namun, pembelinya sangat sepi. Jika anda lewat daerah ini, tolong dibeli dagangannya. (sambil ditambahkan foto sang kakek).

Pernahkah Anda mendapat postingan atau berita seperti itu? Postingan seperti ini banyak beredar di Facebook maupun grup-grup WA. Sebagai manusia yang mempunyai perasaan kasih sayang, apalagi seorang muslim, jika membaca berita seperti ini, tentu terketuk hatinya. Ingin menyisihkan sedikit hartanya untuk bisa berbagi.

Namun, bagaimana jika berita seperti itu banyak sekali? Rasanya terenyuh, ingin membantu. Ini baru berita tentang para penjual yang sepi pembeli, belum berita-berita lain seperti kalangan kurang mampu yang menderita penyakit dan membutuhkan biaya besar.

Tapi apalah daya, kadang hanya bisa berdoa untuk kemudahan rezekinya. Karena kitapun sedang berhemat untuk biaya hidup tiap harinya.

Seperti cerita seorang teman yang ditawari sebuah produk untuk membantu rakyat Palestina.

Beliau bingung mau membeli atau tidak. Di satu sisi mau membantu, tapi di sisi lain sedang banyak pengeluaran untuk membantu kerabatnya yang juga butuh bantuan. Padahal beliau termasuk kalangan “berduit”. Apalagi yang pendapatannya pas-pasan, seringnya hanya ikut “meleleh” dan mendoakan kelancaran rezekinya.

Bagi seorang muslim, membantu orang lain termasuk amal sholih yang disunahkan. Alquran banyak membahas pahala bagi orang yang berinfaq, salah satunya dalam QS. Al Baqarah 261, “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji….”.

Orang yang sholih justru menganggap uang sedekah inilah tabungan hakikinya. Karena harta yang habis untuk keperluan hidup tidak akan dibawa sampai akhirat. Sementara harta yang habis untuk aktivitas yang diridhoi Allah, yang akan menjadi tabungan akhirat.

Tapi bagaimana jika masalah banyaknya orang yang membutuhkan bantuan ini, hanya diserahkan pada kesholihan individu? Rasanya tidak akan pernah maksimal untuk membantu. Adanya upaya

sistematis untuk mengentaskan kemiskinan tentu sangat diperlukan.

Apalagi tugas mengurusi masyarakat miskin memang menjadi tanggung jawab negara, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Namun jika dilihat jumlah masyarakat yang miskin, akhirnya justru memunculkan opini di masyarakat bahwa “dipelihara” ini maksudnya adalah dikembangbiakkan, agar semakin banyak.

Meskipun data yang dikeluarkan BPS menyatakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 menurun dibanding 2017, namun faktanya masyarakat merasa mencari penghasilan hari ini semakin sulit.

Jika bicara tentang pengentasan kemiskinan, tentu hal ini butuh dana dan political will. Padahal sumber utama pemasukan negara adalah dari pajak.

Jadi seperti lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Rakyat butuh bantuan tapi sumbernya dari rakyat juga.

Apakah tidak ada konsep pengelolaan keuangan yang lain selain mengambil pajak dan hutang.

Sebenarnya ada. Namun tidak diterapkan. Islam yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia sebenarnya sudah punya aturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk pendapatan negara bisa didapatkan dari 1) kepemilikan negara, seperti Fa’i, Kharaj dan lain-lain, 2) kemilikan umum, seperti minyak bumi, gas alam, barang-barang pertambangan, laut, hutan dan lain. 3) kepemilikan individu seperti shodaqoh, hibah, zakat dan lain-lain.

Harta yang merupakan kepemilikan umum tidak boleh dikuasai individu, swasta apalagi asing.

Pengelolaannya harus ditangani oleh negara.

Negara juga tidak boleh berperan sebagai pedagang kepada rakyatnya. Adapun untuk zakat, wajib didistribusikan hanya untuk delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, orang punya hutang, mu’alaf, amil, hamba sahaya, ibnu sabil dan untuk jalan Allah.

Pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara dengan benar bisa dipastikan akan mampu menutup seluruh kebutuhan keuangan di Indonesia sekaligus menyejahterakan rakyatnya. Untuk kekayaan alam yang berupa barang tambang yang sudah ditemukan saja, pengamat energi Kurtubi menyatakan jumlahnya sekitar Rp 200

ribu triliun.

Belum lagi cadangan yang belum ditemukan, sektor hutan, laut dan lain-lain. Bahkan untuk mengurusi fakir miskin pun sebenarnya sudah ada posnya tersendiri yaitu zakat. Prof. Dr. Ing Fahmi Amhar, pada tahun 2010 mencoba meramu APBN versi syariah.

Beliau menyatakan, untuk hasil hutan saja, jika luas hutan di Indonesia 100 ha (sekarang sekitar 90 ha) dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan, akan didapatkan angka Rp 2.000 triliun. Fantastis, bukan? Untuk hasil hutan saja bisa menutup keperluan APBN 1 tahun. Tidak perlu pajak bukan?

Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud di Depok. Beliau meminta kekayaan alam jangan terlalu dibanggakan.

Karena kekayaan alam tidak bisa menjamin kesejahteraan dan kesuksesan sebuah bangsa.

Beliau berpendapat, negara yang maju justru alamnya keras dan tidak subur, tidak punya tambang dan minyak gas.

Memang, kekayaan alam tidak boleh sekedar dibanggakan tapi juga harus diurus dengan benar.

Negara maju saat ini memang tidak punya kekayaan alam melimpah, tapi mereka memiliki teknologi yang bisa ditawarkan untuk mengeksploitasi kekayaan alam di negeri-negeri kaya seperti Indonesia.

Sebut saja Freeport di Papua, perusaahaan ini disebut sebagai penyumbang dana terbesar untuk Amerika. Dan pendapatan yang dihasilkan oleh Freeport Indonesia paling besar diantara grup Freeport lainnya.

Bayangkan jika negara bisa berkuasa penuh mengelola kekayaan alamnya sendiri, dan kalaupun perlu tenaga ahli atau peralatan cukup membeli dan menjadikan mereka karyawan saja.

Bukan dengan dalih investasi tapi menyerahkan kekayaan negeri.

Untuk bisa melakukan hal ini memang diperlukan kesholihan di tingkat negara dan masyarakat.

Negara bekerja untuk menyejahterakan rakyat, melakukan tugasnya sesuai syariat, sehingga semua warga mendapatkan berkat dan manfaat.

Adapun masyarakat selalu mengingatkan agar negara selalu taat pada aturan pemilik akhirat.

Dari sini tidak ada lagi kemiskinan yang membuat hati menjadi tersayat.***

Pendidikan di Persimpangan

S Oleh : Ilham Chairi Mubaroq Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP, UMRAH Tanjungpinang

EMAKIN berkembangnya pendidikan di Tanah Air ini, belum tentu bisa menjadikan masyarakatnya lebih terdidik dan bijak dalam

kehidupan. Ketika sentralisasi menjadi jalan pemerintahan merencanakan kebijakan, maka aspek-aspek keteraturan masyarakat untuk menjadi bermartabat ketika itupun hilang.

Kriminalitas tidak bisa dikurangi. Kebijaksanaan masyarakat dalam mengaplikasikan nilai-nilai luhur sudah mulai tumpul, ketajaman benak yang dapat dari pendidikan tidak menjamin masyarakat tajam dalam berprilaku bijak.

Memahami persoalan yang ada di Tanah air, kita sepertinya menjadi manusia yang bebal disungguhkan dengan berita-berita meresahkan, pembunuhan, pencabulan, penindasan hak-hak, persoalan duka melulu yang menjadi santapan keseharian.

Bahkan, persoalan yang kompleks tersebut menjadi imun (kekebalan) yang menyebabkan kita terbiasa dengan segala kecacatan sosial semacam ada kekuatan yang kita dapatkan dalam fenomena tersebut yaitu kekuatan “ramah” dengan lingkungan kriminalitas.

Kejahatan di negara ini sudah menjadi Tren Urban kejahatan telah menjadi kebiasaan yang membawa masyarakat pada sebuah perubahan dalam memahami nilai-nilai yang sepatutnya dijunjung tinggi menjadi nilai-nilai yang biasa saja.

Pun pada sistem keamanan masyarakat di negara ini. Lihat saja kinerja oknum pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan kebijakan dalam mengeluarkan kebijakan mengelola keamanan.

Saya melihat “kelumpuhan gerak” ketidak berdayaan oknum pemerintahan dalam membuat kebijakan dalam mengatasi kriminalitas.

Kembali lagi bahwa masyarakat berubah ke arah yang lebih baik dikarenakan Tren Urban kriminalitas (kebiasaan orang dalam bertindak kriminal, tindakan kriminal sudah menjadi sebuah tren) sehingga masyarakat berubah ke arah nilai-nilai yang baru dengan sendirinya, bukan karena sangsi sosial dan kebijakan penegak hukum.

Nah, terlalu berharap kepada orang-orang atau oknum kepemerintahan untuk menjadikan diri kita lebih baik dan aman dalam menjalani hidup sepertinya harus kita kurangi.

Tegasnya bahwa, kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dengan memperbanyak barisan polisi dan tentara sekalipun tidak menjadi keputusan yang tepat sasaran, ketika pada dasarnya

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

perut yang kelaparan menjadi pemicu aksi pembunuhan dan perampokan, maka harus berpikirlah membuat kebijakan yang lebih esensial dan subtansial.

Sampai pada tahap evaluasi, kebanyakan masyarakat sepaham bahwa pendidikan merupakan aktivitas utama yang hasilnya bisa membuat masyarakat lebih baik, ketika masyarakat baik maka negara ini pun menjadi lebih baik.

Para penemu kebijakan di pemerintahan juga mengumandangkan perihal yang sama, bukti nyata oknum pemerintahan yang membuat kebijakan di bagian pendidikan menganggarkan finansial yang luar biasa banyak untuk menyokong pendidikan itu.

Namun harapan itu akan terjadi jika ketika pendidikan memenuhi keinginan esensial, keinginan subtansial masyarakat terhadap pendidikan. Silahkan Tanya mengenai kandungan pendidikan negeri ini. Apakah benar kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintahan yang berwenang dalam pendidikan mengandung aspek-aspek kebutuhan esensi masyarakat? Atau, apakah dalam bidang pendidikan itu terdapat kepentingan aspek-aspek politik partai?

Jawabannya akan kita dapati dengan menggali perihal sejarahnya pendidikan Tanah Air ini.

Sejak memasuki masa periode sejarahnya, pada mulanya masyarakat nusantara telah mengenal sistem pendidikan keagamaan, yakni agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu menganut adanya kasta, jelas sekali lebih menekankan pada sistem pendidikan yang feodalistik.

Hanya kaum Brahma yang memperoleh peluang untuk mendapatkan pendidikan. Mungkin alasan latar belakang inin pula yang menyebabkan sistem pendidikan agama Hindu kurang memasyarakat di Bumi Nusantara.

Lain halnya dengan agama Buddha yang tidak mengenal sistem kasta, pendidikan lebih memasyarakat. Institusi pendidikan agama Buddha tampak lebih demokratis, terbuka untuk umum. Salah satu contoh terlihat pada institusi pendidikan agama Buddha bernama Syakyakirti. Di zaman keemasan kerajaan Sriwijaya, yang mana pelajarnya terdiri dari sejumlah negara Asia, antara lain dari India dan Tiongkok.

Di zaman kesultanan Islam, pendidikan disinkronasikan dengan Misi Dakwah. Ketika itu mulai dikenal dua sistem pendidikan, yakni sistem surau atau langgar dan juga sistem pondok pesantren. Sistem pertama dikelola oleh tokoh ulama, secara individu atas dukungan masyarakat lingkungannya.

Sedangkan sistem pondok pesantren, awalnya

Pimpinan Umum/GM/Penjab : M Nur Hakim Wakil Pimpinan Umum : Ramon Damora Pemimpin Redaksi : Ramon Damora Wakil Pemimpin Redaksi : Zakmi Pimpinan Perusahaan : M Nur Hakim Manajer Umum/Adm/Keu : Ari Istanti Manajer Pemasaran : M Nur Hakim Manajer Iklan : M Nur Hakim

PEMBINA MANAJEMEN : Rida K Liamsi, Suhendro Boroma

Dewan Redaksi : M Nur Hakim, Ramon Damora, Zakmi, Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih

berada dalam kewenangan kesultanan. Pondok pesantren ketika itu, berlokasi di sekitar kawasan kraton. Pengelolaan dan pembiayaannya ditanggung oleh sultan. Demikian pula penempatan para tenaga pengajarnya, ditunjuk atas persetujuan penguasa politik kraton.

Baru setelah menyurutnya kekuasaan politik kesultanan Islam, pondok pesantren dikelola oleh tokoh agama yang disebut Kyai atau Ulama.

Setelah kehadiran kaum Kolonial, khususnya Belanda, pondok pesantren ikut dilibatkan dalam kancah politik. Dalam pandangan Kolonial Belanda Pondok Pesantren merupakan "Sarang pemberontakan”.

Atas penilaian ini pula maka sekitar tahun 1926 pondok pesantren sudah tidak lagi termuat dalam statistik pemerintahan Belanda. Upaya menutup pengembangan institusi dan sistem pendidikan Islam di Nusantara, tampaknya terkait dengan kebijakan politik kolonial.

Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undangundang sekolah liar, masing-masing tahun 1926 dan 1930. Institusi yang memenuhi undang-undang tersebut memperoleh subsidi dari pemerintahan, dan dianggap legal. Sedangkan tidak memenuhi ketentuan dimaksud dinilai sebagai “sekolah liar”. Harus dibubarkan.

Untuk mengantisipasi politik pendidikan pemerintahan Hindia Belanda ini, maka sejumlah organisasi sosial keagamaan mulai “mengadopsi” sistem pendidikan Barat. Organisasi sosial keagamaan yag didirikan oleh golongan pedagang keturunan Arab bernama Jammiatul Khairriyah, memelopori berdirinya sistem pendidikan islam yang modern, yakni Madrasah.

Kemudian langkah ini oleh organisasi Islam lainnya Muhammadiyah, Persis, Persyarikatan Ulama, AlWashliyah, Nadhatul Ulama dan lain-lainnya.

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan dikelola oleh pemerintah pendidikan umum sebagai kelanjutan dari sistem pendidikan Kolonial Belanda diserahkan kewenanganya kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK). Sedangkan pendidikan Agama (Islam) berada naungan Kementerian Agama.*** Kirim Opini Anda ke email: redaksi@tanjungpinangpos.id cc: tanjungpinangpos@yahoo.com

DIVISI REDAKSI Redaktur Pelaksana Kompartemen: Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih.

Redaktur: Martua P Butarbutar, Yusfreyendi, Adly Bara Hanani Reporter: Suhardi (Koordinator), Desi Liza Purba, Andri Dwi Sasmito, Raymon Sandy, Jendaras Karloan (Bintan Utara), Tengku Irwansyah (Lingga), Daniel Tambunan (Karimun), Hardiansyah (Natuna), Indra Gunawan (Anambas).

Sekretaris Redaksi: Fauziatul Husna Ardelia

Tarif Iklan

Halaman Muka (FC) Rp 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka (BW) Rp 25.000,-/mm kolom.

Halaman DIVISI ONLINE Fatih Muftih (Penjab), Desi Liza Purba (Wakil Penjab) Dalam,- (FC) Rp 25.000,-/ mm kolom.

DEPARTEMEN PRACETAK/LAYOUT/PERWAJAHAN: Dobby Fachrizal (Manajer), Syafrinaldi (Penjab Layout), Gilang Dhikapati, Agung Saputra Prastya (Staff).

Halaman Dalam (BW) Jaringan/IT/Online: Rahmat Santoso (Penjab).

Rp 15.000,-/mm DIVISI BISNIS kolom. Iklan Umum/ Departemen Umum, Adm, & Keuangan: Penjab: Dahlia , Kasir: Reynaldi Syah Display (BW) Rp Customer Service: Dilas Tari Umum: Irhamna. Departemen Iklan: Saifullah (Ass. Manager), 15.000,-/mm kolom.

Penjab Desain Iklan: Kevin Perdana, Wira Harjuman. Penjab Adm Piutang: Dahlia Anna, Juni Ella. Penjab Penagihan: Jefri, Departemen Pemasaran & EO: Rijon Sitohang (Penjab Ekspedisi) Iklan Ucapan Selamat Penjab Adm Piutang dan Retur: Yurika (FC) Rp 7.000,-/mm DEPARTEMEN PEMASARAN KORAN kolom. Iklan Ucapan Penjab Ekspedisi: Rijon Sihotang, Eris Surahman, Pariadi (Staf) Selamat (BW) Rp Penjab Pemasaran Koran: Hardian, Sudiarta, Wahyu Gustianto, Isep Ilham, Tarmizi 3.500,-/mm kolom.

Penjab Langganan Koran: Afriyanti, Sri Wahyuni (Staf) Iklan Dukacita Rp Perwakilan - Perwakilan 3.500,-/mm kolom.

Batam (Martua Butar-butar, Tarmizi Rumahitam), Lingga (Tengku Irwansyah), Bintan Utara (Jendaras Karloan), Karimun (Alrion Tambunan), Natuna (Hardiansyah), Anambas (Indra Sport Color Rp 7.000,Gunawan), /mm kolom. Advertorial Kepala Biro Iklan Jakarta: Shanti Novita Rp 5.000,-/ mm kolom.

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

REDAKTUR: MARTUNAS

LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

PRO KEPRI

3

Berpancang Amanah, Bersauh Marwah

Perkuat Sinergi, Bikin Kepri Makin Berseri BATAM - Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengajak masyarakat bersinergi untuk membuat Kepri semakin berseri. Anugerah besar dalam bentuk keberagaman dalam rumah besar Indonesia harus menjadi perekat dan pendorong kemajuan. ”Jauhilah fitnah yang ujungnya merugikan kita semua. Mari merapatkan barisan untuk bangsa ini,” kata Nurdin saat membuka Musyawarah Perkumpulan Keluarga Besar Pujakesuma di Hotel 01 Batam, Minggu (18/2) siang.

Sepanjang Minggu itu, Nurdin menghadiri sejumlah kegiatan di Tanjungpinang dan Batam. Nurdin memulai aktivitas Minggu dengan bersafari Subuh di Masjid Al Fajrul Mubarokah Kampung Suka Jaya, Tanjungpinang.

Serangkaian acara di Batam ikut dihadiri Nurdin di antaranya Pelantikan

Ormas Islam Kecamatan Lubuk Baja, Pelantikan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepri, membuka Musyawarah I Pujakesuma Kepri dan menghadiri pembagian sembako di Kawasan Seraya Atas.

Menurut Nurdin, negara selalu hadir di tengah masyarakat. Pemerintah selalu menunggu kontribusi dari organisasi untuk membangun negeri. Karena, tidak mungkin bisa bekerja sendiri, tanpa dukungan dan peran serta semua pihak. ”Ayo saling membantu.

Semua yang kita lakukan harus dirasakan manfaatnya untuk masyarakat,” kata Nurdin.

Nurdin juga menghadiri penyerahan 200 paket sembako di Seraya Atas.

Menurut Nurdin, kehadirannya di tengah-tengah masyarakat bukanlah hal baru. Negara, memang harus selalu hadir di

tengah-tengah masyarakat. ”Di tangan masyarakatlah doa selalu ada. Karena itu kami selalu bersilaturahmi. Silaturahmi yang membawa keberkahan,” kata Nurdin.

Saat Safari Subuh, Nurdin menyampaikan pemimpin itu harus selalu hadir di masyarakat.

Kadang dia di depan, kadang di belakang.

Pemimpin harus bisa melihat semuanya dan membuat kebijakan untuk kemaslahatan umat. ”Manfaatkan kekuasaan untuk ibadah. Mari berbuat baik bagi sesama,” kata Nurdin.

Nurdin juga mengingatkan abdi negara bekerja dengan ikhlas, sehingga memberi hasil maksimal.

Tidak saling sikut untuk mendapatkan jabatan.

Karena jabatan adalah amanah untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. (mas)

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun menyerahkan sembako kepada Perkumpulan Keluarga Besar Pujakesuma di Hotel 01 Batam, Minggu (18/2) siang.

Cari Strategi Tumbuhkan Ekonomi Terus Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri Berbagai pihak digandeng untuk menumbuhkan ekonomi Kepri yang masih terpuruk pada pertumbuhan 2,57 persen akhir tahun lalu. Dengan berkumpulnya banyak pihak, diharapkan ada solusi dan strategi yang bisa diperoleh.

MARTUNAS-SUHARDI, Dompak

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

SEKDAPROV Kepri TS Arif Fadillah saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Rupatama Lt.4 Kantor Gubernur, Dompak, Rabu (21/2).

SEKDAPROV Kepri H. TS. Arif Fadillah membuka Focus Group Discussion (FGD) bersama OJK dengan tema “Memperkuat Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terhadap Perekonomian Provinsi Kepri’ di Rupatama Lt.4 Kantor Gubernur, Dompak, Rabu (21/2).

Arif mengatakan bahwa peran dari TPAKD sangat penting bersama Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. ”Bagaimana kita terus

berupaya menumbuhkan perekonomian Kepri dengan terus berinovasi dalam menunjang indikator terkait,” kata Arif.

Arif melanjutkan bahwa dalam menunjang indikatorindikator terkait tersebut perlu dukungan semua pihak. ”Kami mendukung sepenuhnya keberadaan TPAKD di Provinsi Kepri diharapkan mampu bersinergi mendorong perekonomian di Kepri,” lanjut Arif.

Diharapkan Arif dengan forum diskusi ini dapat

lebih menyatukan suara, menampung aspirasi dan masukan serta terdapat solusi bersama serta strategi-strategi untuk dapat mencapai tujuan awal yakni peningkatan perekonomian Kepri.

Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri Iwan M Ridwan mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan dukungan untuk ikut serta dalam peningkatan perekonomian Kepri. ”Salah satunya dengan TPAKD yang bertujuan untuk mendorong ketersediaan akses keuangan kepada masyarakat, mencari terobosan dalam rangka membuka akses tersebut, mendorong peran serta lembaga jasa keuangan serta menggali potensi ekonomi yang dapat dikembangkan,” ujar Iwan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri Gusti Raizal Eka mengatakan bahwa Kepri memiliki banyak potensi untuk meningkatkan perekonomian daerah, namun potensi tersebut harus mampu dikembangkan dengan baik. ”Untuk itu perlu forum diskusi bersama pihakpihak terkait dalam menyatukan suara agar kita mampu mendorong peluang-peluang yang ada di Kepri dalam peningkatan perekonomiannya,” kata Gusti.

Diskusi sendiri berisikan pemaparan dari pihak OJK dan BI membahas tentang kondisi ekonomi daerah, potensi peningkatan ekonomi Kepri, strategistrategi dan peluang yang bisa digunakan.***

Lukita Janji Selesaikan Kampung Tua

F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS

BERAS Bulog yang tersedia di Natuna, baru-baru ini.

Beras Mulai Langka di Natuna NATUNA - Gerak cepat mengantisipasi kelangkaan beras, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna segera mengadakan kembali Operasi Pasar.

Kadisperindag Natuna Helmi Wahyuda menuturkan, saat ini pihaknya masih terus intens memantau perkembangan ketersediaan dan harga beras. ”Untuk sementara kelangkaan sembako yang terjadi sekarang ini pada komoditi beras. Dan kita terus memantau ketersediaan stok beras dan harganya. Untuk itu, dalam minggu ini kita akan adakan rapat guna pembahasan rencana Operasi Pasar Beras,” kata Kadisperindag Helmi

REDAKTUR: MARTUNAS

Wahyuda saat dihubungi melalui selulernya, Rabu (21/2). Ia mengaku, saat ini untuk sementara kelangkaan sembako yang terjadi adalah beras.

Sedangkan untuk kebutuhan lain masih mencukupi. ”Jadi kelangkaan beras yang terjadi saat ini, dikarenakan kemarin banyak pengusaha kita melaksanakan Imlek.

Untuk itu guna mengantisipasi kelangkaan dalam beberapa hari ke depan, kita bersama Bulog akan melaksanakan operasi pasar,” jelasnya.

Dijelaskannya, sekarang kebutuhan beras dalam kurun waktu sebulan bisa mencapai 650 ton. Selain itu pihaknya juga telah mengecek harga beras

mulai dari yang paling murah Rp 13.000/Kg dengan merek Walet. Dan harga yang paling tinggi mencapai Rp 16.000/Kg yaitu Merk A1, Panda dan Anggur.

Sebetulnya untuk stok beras saat ini di Gudang Bulog Ranai ada sekitar 130 ton, di Gudang Bulog Sedanau 70 ton, dan di distributor dan pedagang seperti Cuanho ada sekitar 15 ton. Sumber Rezeki ada 14 ton, Ahen ada 40 ton (20 ton sisa, 20 ton sudah disaluran ke pengecer), Asui 20 ton. Dan yang masih dalam perjalanan di pedagang Sumber Rejeki ada 710 sak dan Yuyut ada 10 ton. ”Insya Allah bulan ini stok beras kita cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya. (hrd)

BATAM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah mengakui ada beberapa persoalan terkait kampung tua.

Diantaranya, terkait dengan luas lahan, titik koordinat dan legalitas.

Sehingga dari 37 titik kampung tua di Batam, baru satu atau dua titik yang sudah tuntas dari luas dan titik koordinatnya. Namun BP Batam berjanji akan menyelesaikan secara bertahap semua persoalan kampung tua. ”Kita akan menyelesaikan semua persoalan

kampung tua, tanpa kecuali.

Tapi kita selesaikan sesuai kewenangan BP,” kata Lukita. Penekanan sesuai kewenangan BP Batam itu diakui karena persoalan kampung tua, ada yang terkait kewenangan kementerian. Alasannya, ada Kampung Tua yang masih masuk hutan lindung dan kawasan industri.

Untuk pembebasannya bukan kewenangan BP Batam. ”Hutan lindung itu harus diselesaikan dengan kementerian. Untuk kawasan industri, harus

diputihkan dulu,” bebernya. Dengan pemutihan lahan kampung tua yang masuk kawasan industri, akan memudahkan penyelesaian. Sehingga warga kampung tua dapat legalitas lahannya. ”BP akan turunkan tim ke lapangan untuk mencari skema penyelesaian Kampung Tua ini. Seperti kampung tua Tanjungbuntung. Sebagian masuk dalam status hutan lindung.

Tapi akan kita selesaikan,” jelas Lukita.

Di sisi lain, sisa lahan yang ada di kampung tua

LUKITA DINARSYAH

Tanjungbuntung tertuang di Perda Kepri sebagai kawasan industri. (mbb)

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA

4

PRO KARIMUN

Kominda Harus Maksimal Awasi TKA KARIMUN - Komite Intelijen Daerah (Kominda) diminta memaksimalkan pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Karimun.

Mengingat keberadaan TKA kerap melebihi izin tinggal yang diberikan pemerintah daerah. ”Kita berharap Kominda memaksimalkan pengawasan, sehingga tidak ada TKA yang melebihi izin tinggal di Bumi Berazam ini,” Hazmi Yuliansyah kata Jhon Syahputra, Ketua LSM Kiprah, Rabu (21/2) kemarin. Termasuk bidang kerja yang dikerjakan di perusahaan, sehingga pekerja lokal memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan.

Komisi 1 DPRD Karimun bersinergi dengan Kominda tentang pengawasan TKA. Termasuk dengan kementerian yang memiliki wewenang mengeluarkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Sehingga, di daerah tidak menimbulkan gejolak dampak dari keberadaan pekerja asing.

Dia menyarankan, Komisi 1 DPRD Karimun menemui kementerian yang berwewenang mengeluarkan IMTA. Sebelum diterbitkan IMTA, berkordinasi dengan daerah.

Jika bidang kerja tersebut dapat dikerjakan oleh pekerja lokal, sebaiknya IMTA tidak diberikan kepada pemohon.

Demikian halnya dengan perusahaan, yang mempekerjakan proyek harus berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja.

Untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai, sesuai dengan bidang yang harus dikerjakan dengan demikian kesempatan pekerja lokal akan terbuka.

Di tempat terpisah, Kadisnaker Karimun Hazmi Yuliansyah menegaskan, IMTA diterbitkan dari pusat hanya berlaku selama 1 tahun akan diperpanjang oleh Disnaker Karimun. ”Setelah perpanjangan IMTA, baru kami lihat bidang kerja yang dikerjakan mereka. Jika dapat dikerjakan, tenaga kerja lokal. Maka permohonan IMTA akan ditolak, kecuali tidak bisa dilakukan oleh pekerja lokal. Baru kami perpanjang IMTA,” tegas Hazmi.

Kami akan memprioritaskan pekerja lokal, untuk bekerja diperusahaan yang ada. Bahkan sebelum membuka lowongan kerja, terlebih dahulu menanyakan Disnaker seperti apa prioritas tenaga kerja yang akan diterima.

Ia menegaskan, tidak benar kalau pihaknya tidak pro pekerja lokal dalam bursa penerimaan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. (yon)

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

Bupati dan Pengusaha Bahas Ekspor Impor Bupati Karimun Aunur Rafiq, Rabu (22/2) mengumpulkan pelaku usaha ekspor-impor di rumah kediamannya untuk membahas perkembangan perekonomian Karimun dalam kurun waktu 8 bulan terahir ini.

ALRION, Karimun ”PEMERINTAH Daerah menjelaskan kepada pelaku usaha ekspor dan impor dalam kurun waktu 8 bulan terahir ini. Semenjak ada penutupan keran impor dari Kementerian Keuangan RI, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada pertengan Juli 2017 lalu.

Terutama impor sembako, sehingga kebutuhan sembako dipasok dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera,” kata Aunur Rafiq.

Namun dalam perjalanan,

F-ISTIMEWA

BUPATI Karimun Aunur Rafiq saat menjelaskan kondisi ekspor dan impor di Karimun kurun waktu 8 bulan terahir ini kepada pelaku usaha ekspor impor, Rabu (21/2) kemarin.

sebagai daerah perbatasan atau daerah kepulauan ada perubahan yang membuat ekonomi lesu dan daya beli rendah dan lainnya.

Sehingga, dipandang perlu untuk duduk bersama mencari jalan keluar atau solusinya.

Dalam rapat, juga diundang Kakanwil DJBC Khusus Kepri Rusmanhadi.

Berharap ada kebijakan khusus, untuk kabupaten/ kota di Kepri bagaimana dapat dilakukan impor sembako.

Sehingga, harga lebih murah dibandingkan dengan harga sembako yang didatangkan dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Pihak Bea dan Cukai

mengatakan, pelaku usaha ekspor dan impor dapat mengurus izin impor ke pemerintah pusat.

Hal ini mendapat tanggapan dari pelaku usaha, untuk mengurus izin impor bukan pekerjaan mudah.

Bukan berarti pelaku usaha tidak mau mengurusnya, hanya birokrasi perizinan yang sulit atau

lambat.

Sehingga, pelaku usaha enggan mengurusnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat akan disurati kepada Gubernur Kepri agar dijembatani dengan pemerintah pusat.

Sehingga, ada kebijakan khusus kepada pelaku usaha ekspor atau impor di Karimun.***

Kepala OPD Berkumpul Bahas Adipura KARIMUN - Bupati Karimun Aunur Rafiq mengumpulkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna membahas tentang pelaksanaan pantau 1 dan 2 penilaian Piala Adipura tahun 2017. ”Rapat ini lanjutan dari deklarasi Karimun Bersih beberapa hari lalu. Mengumpulkan seluruh kepala OPD, untuk rapat bersama mem-

bahas beberapa kekurangan hasil pantau Badan Lingkungan Hidup (BLH) Karimun.

Khususnya pengolahan sampah, dari pengumpulan sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Sememal,” kata Bupati Karimun Aunur Rafiq, usai memimpin rapat, Rabu (21/2).

Pembahasan itu termasuk dengan penanganan sampah di perumahan, perkantoran Pemerintah

daerah dan instansi vertikal lainnya. Selain itu, juga membahas drainase yang tersumbat yang akan dilaksanakan Dinas PUPR. Ada 54 titik pantau, saat ini sudah berjalan dengan baik dan hanya perlu ditingkatkan. ”Untuk meraih Piala Adipura yang ke-3. Menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, dan masyarakat Kabupaten Karimun. Dibutuh-

kan dukungan semua pihak, intasi pemerintah dan swasta.

Tanpa dukungan, Piala Adipura ke-3 kali akan sulit tercapai,” Kata Aunur Rafiq.

Di tempat terpisah, Benu mengatakan sampai hari ini lahan mereka yang dibebaskan untuk lahan perluasan TPA tidak kunjung dibebaskan Pemerintah sejak tahun 2015. Pemilik lahan hanya diminta untuk bersabar, tanpa kejelasan pembebasan

lahan kapan dilaksanakan. ”Informasi terbaru, pembebasan lahan tahun ini belum dapat dilakukan karena terkendala Amdal TPA. Jadi belum tau kapan lahan dibebaskan Pemerintah,” terangnya.

Ia berharap penuh, lahan mereka segera dibebaskan untuk membeli lahan pengganti untuk keperluan bercocok tanam dan beternak sapi. (yon)

PRO ANAMBAS 40 Mahasiswa Dapat Beasiswa dari Medco Energy F-ISTIMEWA

PIHAK Panwaslu ketika melantik Dodi sebagai anggota Panwascam yang mengganti M Ansar.

Medco E&P Natuna Ltd (MEPN) bersama mitra kerja di wilayah operasi KKS Blok B South Natuna Sea hari ini, menggelar penyerahan bantuan pendidikan kepada 40 mahasiswa asal Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (21/2) di Tarempa.

Anggota Panwascam di PAW

INDRA GUNAWAN, Anambas

ANAMBAS - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tingkat Kecamatan Jamaja.

PAW itu dilakukan menyusul salah satu anggota Panwascam yang mengundurkan diri karena terindikasi masuk dalam kepengurusan salah satu Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu.

Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas Yopi Susanto mengatakan, PAW yang dilakukan karena salah satu anggota Panwascam terindikasi masuk keanggotaan Parpol dan mengundurkan diri. ”Kita sudah melantik Dody untuk menggantikan Muhammad Ansar menjadi Panwascam Jemaja pada (19/ 3) silam,” ungkapnya Yopi ketika ditemui, Rabu (21/2) Yopi mengaku baru mengetahui, bahwa salah satu anggota Panwascam masuk sebagai kepengurusan Parpol setelah tiga hari usai melantiknya.

Apalagi pada Pemilu sebelumnya juga menjadi anggota Panwascam. ”Setelah kita sinkronkan data-data yang ada, namun ternyata ada nama yang bersangkutan dipengurusan salah satu Parpol peserta Pemilu,” jelasnya.

Ia mengatakan, apabila pelantikan yang dilakukan pihaknya terkesan terlambat. Hal ini disebabkan, mesti terlebih dahulu melaksanakan seleksi ulang calon anggota Panwascam baru. Setelah lolos seleksi dan terpilih barulah dilakukan pelantikan. ”Memang agak terlambat, karena kita seleksi baru, mengingat saat seleksi pertama hanya ada tiga pelamar. Jadi tidak bisa langsung diganti,” ujarnya.

PAW yang dilakukan lanjut Yopi memang mesti dilakukan, mengingat mundurnya salah satu anggota Panwascam menyebabkan terjadi kekurangan diformasi anggota Panwascam yang tinggal hanya dua orang. ”Untuk melengkapi ini maka kita lantiklah yang baru agar formasinya tetap tiga orang,” urainya.

Perlu disampaikan untuk melaksanakan PAW itu tidak dapat dilakukan dengan serta merta, ada kriteria yang mesti dipenuhi yakni mengundurkan diri, meninggal dunia dan diberhentikan, jadi tidak bisa sembarangan. (end)

ACARA serah terima dihadiri oleh Wakil Bupati KKA Bapak Wan Zuhendra beserta Sekretaris Daerah Bapak Sahtiar. Program ini merupakan program Tanggung Jawab Sosial (TJS) tahunan Perusahaan kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi.

Program bantuan untuk mahasiswa/i Anambas, sudah berlangsung sejak tahun 1999. Tahun ini, MEPN memberikan bea-

REDAKTUR: ADLY BARA

siswa untuk bidang khusus seperti bidang pariwisata, kedokteran, dan kedokteran gigi dan bidang umum lainnya. MEPN memberikan dukungan dana untuk tahun ajaran penuh 2017-2018, kepada para mahasiswa yang terpilih. MEPN bersama mitra kerja juga memberikan pelatihan pengembangan ketrampilan, atau kapasitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa/i Anambas yang terpilih dan sedang belajar di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya Dalam proses seleksi dan penerapan program ini, MEPN bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda)

F-ISTIMEWA

WAKIL Bupati Anambas Wan Zuhendra (tengah) dan Sekdakab Sahtiar foto bersama mahasiswa usai penyerahan beasiswa dari perusahaan Medco Energy.

setempat, Dinas Pendidikan Pemkab Anambas, Yayasan Ancora dan khusus untuk program pendidikan pariwisata yakni perusahaan bekerja sama dengan Sahid Bintan Tourism Institute. ”Saya tertarik mendaftar, karena masih sedikit sekali putra daerah yang terlibat untuk mengembangkan pariwisata di Anambas. Ini adalah kesempatan sekali

dalam seumur hidup, karena itu saya berjanji untuk memanfatkan peluang ini dengan belajar dengan sungguh-sungguh,” ucap Aswer, salah satu mahasiswa penerima bantuan pendidikan pariwisata. ”Pemberian beasiswa di bidang pariwisata merupakan wujud dari komitmen Medco E&P Natuna. Dalam mendukung pengembangan

pariwisata Kepulauan Anambas. Diharapkan beasiswa ini akan mampu mendorong masyarakat lokal, agar lebih baik dalam memilih pendidikan tinggi di Indonesia dan meningkatkan taraf hidup di masa depan,” ucap Drajat Panjawi, Senior Manager Relations & Security Medco E&P Natuna Ltd. ***

KPUD Anambas Seleksi Anggota PPK

F-ISTIMEWA

PESERTA saat mengikuti seleksi anggota PPK di Aula Kecamatan Siantan, Rabu (21/2).

ANAMBAS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar tes tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Peserta begitu semangat ketika mengikuti seleksi tertulis, untuk ikut dalam dalam kegiatan yang digelar Aula Kantor Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Rabu (21/2).

Kegiatan itu digelar secara serentak di 7 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk peserta asal dari Kecamatan Siantan berjumlah 14 orang

dan Kecamatan Siantan Selatan 7 orang. Sedangkan, untuk Kecamatan Palmatak berjumlah 9 dan Kecamatan Tengah 11 orang. Untuk Kecamatan Jemaja 9 orang dan Kecamatan Jemaja Timur 7 orang, dilaksanakan di Aula Kantor Camat Jemaja. Selanjutnya Kecamatan Siantan Timur 12 orang, dilaksanakan di Desa Air Bini sebagai ibukota Kecamatan Siantan Timur. ”Hari ini seleksi anggota PPK digelar serentak untuk masing-masing PPK akan ditugaskan sebanyak tiga orang saja, dan memiliki semangat yang tinggi para

peserta,” ungkap Fazry Purnama SE, Kasubag Program dan Data.

Ia menjelaskan, jadwal tes tertulis dimulai dari tanggal 21/2/2018 selama 90 menit saja. Untuk tahapan berikutnya akan digelar tes wawancara pada tanggal 3 hingga 4 Maret 2018, dan pengumuman hasil tes itu akan diberitahukan kepada peserta pada tanggal 5 hingga 7 Maret 2018 nanti.

Peserta seleksi merupakan hasil dari pendaftaran yang telah dilakukan KPU Kabupaten Anambas. Tiap kecamatan akan dipilih tiga orang PPK. (end) LAYOUT: SYAFRINALDI

PRO LINGGA

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

5

Desa Kelombok Pilot Project Kampung Inggris Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga (Disparpora) Kabupaten Lingga tetapkan Desa Kelombok sebagai pilot project program Kampung Inggris di Kabupaten Lingga.

TENGKU IRWANSYAH, Lingga

F-ISTIMEWA

LIMA pemuda yang telah selesai menempuh pendidikan Bahasa Inggris di Pare Kota Kediri Provinsi Jawa Timur.

MAKSUD dari pilot project tersebut, ke depannya masyarakat Kelombok dapat mempergunakan Bahasa Inggris dengan pasih. Hal ini tidak saja bermanfaat bagi masyarakat, juga diharapkan dapat membantu program pariwisata Pemkab Lingga. ”Desa Kelombok, sebagai pilot project Kampung Inggris di Kabupaten Lingga sudah mulai di optimalkan Pemerintah Kabupaten Lingga,” kata David, Kasubag Perencanaan Disparpora Lingga, kemarin.

Berbahai kegiatan telah dilakukan untuk mensuskseskan program ini.

Disparpora juga akan memaksimalkan peran lima pemuda Desa Kelombok yang telah selesai belajar ke Pare di Kediri beberapa waktu lalu dengan predikat baik.

Sebagai pengabdian, mereka diminta untuk melaksanakan tugas mengajar Bahasa Inggris di kampung halamannya. ”Kita minta lima pemuda tadi, untuk menjadi tutor mengajar Bahasa Inggris,” sebut David.

Untuk sekolah, kata David, telah disetujui untuk program ekstra kurikuler sekolah. Proses belajar mengajar dijadwalkan, setiap Senin sampai Sabtu mulai pukul 14.30 WIB dan selesai pukul 16.00 WIB. Para pendidik bahasa

”

Kita minta lima pemuda tadi, untuk menjadi tutor mengajar Bahasa Inggris,” David

Kasubag Perencanaan Disparpora Lingga

Inggris, juga mengisi pendidikan akhlak. Setiap hari anak-anaknya yang ikut pembelajaran diwajibkan Salat Ashar, Magrib dan Isya berjamaah.

Kemudian di hari Minggu, hati libur ini juga dimanfaatkan untuk menunaikan Salat Subuh berjamaah. ”Kami ingin ciptakan karakter manusia yang berakhlak mulia yang dibekali dengan kemampuan Bahasa Inggris yang baik,” imbuhnya. ***

Polres Ingatkan Sanksi Hukum Pembakar Lahan LINGGA - Kebakaran lahan hutan yang belakangan ini marak terjadi di Kabupaten Lingga, menjadi perhatian pihak Polres Lingga.

Ada indikasi bahwa kebakaran yang terjadi karena ulah oknum masyarakat, yang sengaja membakar hutan untuk mencari cara praktis dalam pembukaan lahan perkebunan.

Saat ini, Polres Lingga melalui Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) sedang melakukan penyelidikan dari 11 titik kebakaran

hutan dan lahan milikmasyarakat yang terjadi sebulan belakangan ini. ”Pembukaan lahan dengan sistem pembakaran tidak pernah dibenarkan.

Kami tengah melakukan penyelidikan terkait kebakaran hutan, yang kerap terjadi dalam sebulan ini. Bila memang terbukti para pelaku akan kita prises secara hukum,” kata AKP Suharnoko, Kasat Reskrim Polres Lingga, kemarin.

Saat ini, kata Suharnoko, Reskrim Polres Lingga telah memanggil pihak-pihak

terkait untuk dimintai klarifikasi atas kebakaran di beberapa titik di Pulau Singkep.

Berdasarkan undangundang kehutanan para pembakar hutan, dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara. ”Untuk itu saya ingatkan agar warga tidak menempuh cara, dengan membakar bila ingin membuka lahan untuk pertanian,” sebutnya.

Dijelaskannya, sanksi bagi pelaku pembakaran hutan tertera dalam UU Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 5 miliar. Sedangkan pelaku pembakar lahan dijerat UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. ”Kami juga telah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada warga untuk tidak membakar hutan atau lahan melalalui spandukspanduk dan Bhabinkamtibmas di setiap desa,” imbuhnya. (tir)

F-ISTIMEWA

PERSONEL Satpol PP saat berusaha memadamkan api di kebun masyarakat yang terbakar belum lama ini.

PRO NATUNA Pembangunan Puskesmas Harus Ada Kajian F-ISTIMEWA

BUPATI Natuna Hamid saat memberikan arahan setelah melantik 38 pejabatnya usai pelantikan.

Hamid Rizal Mutasi 38 Orang Pejabatnya NATUNA - Bupati Natuna Hamid Rizal kembali memutasi 38 pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Pelantikan 38 pejabat berlangsung di Gedung Sri Srindit Ranai, Rabu (21/2).

Pegawai tersebut terdiri dari 5 orang pejabat pimpinan tinggi pratama, 5 orang pejabat administrator dan 23 orang pejabat pengawas serta 5 orang pejabat fungsional auditor. ”Saya berharap mutasi ini jadi penyemangat kerja pegawai, sehingga dapat menghasilkan kinerja kerja yang lebih baik,” kata Hamid dalam sambutannya.

Ia juga menekankan kepada seluruh pegawainya, agar mengedepankan rasa ikhlas dan loyalitas dalam bekerja. Karena bila tidak, pegawai akan jadi stagnan tanpa ada pengalaman baru. ”Kepada semuanya saya tekankan agar ikhlas menerima, dan menjalan tugas yang diberikan. Kalau tak ikhlas gak bakal tenang dalam bekerja,” tegasnya.

Pejabat tinggi yang dilantik diantaranya Drs Abdullah, semula menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Setdakab Natuna menduduki jabatan baru sebagai Staff Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

Sedangkan, Drs Minwardi sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilantik sebagai Asisten Pemerintahan.

Selanjutnya Drs Agus Supardi sebelumnya menjabat sebagai Kadis Perkim, dimutasi jadi Kepala Dinas Penanaman Modal.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Suherman, dimutasi jadi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Kemudian, Marka dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan.

Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 26, dan 27 tahun 2018, 4 orang ASN jabatan auditor dimutasi, serta 1 orang pejabat fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh anggota FKPD, dan OPD Natuna dan sejumlah anggota DPRD Natuna. (hrd) REDAKTUR: ADLY BARA

Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna merupakan salah satu dinas yang tersibuk di lingkup Pemerintah Kabupaten Natuna, karena banyaknya kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

HARDIANSYAH, Natuna BAHKAN, tidak sedikit kalangan yang mencungkan jempol terhadap dinas dimaksud karena keberhasilannya menjalankan pembangunan. ”Dinas Kesehatan bagi kami jadi salah satu top dinas di Natuna. Dinas ini cukup berhasil menarik dana pusat melalui DAK untuk pembangunan daerah. Salut untuk dinas kesehatan,” kata Edi, seorang pemerhati pembangunan daerah di Jalan Sokarno Hatta, Ranai, Rabu (21/2).

Hanya saja, pada speed full pembangunan di sektor kesehatan itu menurut Edi terdapat

beberapa kejanggalan yang mengundang berbagai kritik dari sejumlah kalangan.

Fokus kritik yang dilayangkan masyarakat Natuna, terletak pada sektor pembangunan fisik seperti pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Serasan yang dibangun menggunakan DAK Afirmasi.

Pembangunan ini dikeluhkan, karena lokasinya yang jauh dari pusat pemukiman penduduk. ”Makanya dalam merancang pembangunan perlu adanya kajian terlebih dahulu, baru bisa menentukan lokasi dimana akan dibangun,” jelas Edi. Contohnya saja, PKM Pulau Tiga yang gedung layanan kesehatan ini santer

F-ISTIMEWA

SALAH satu Puskesmas di Subi usai diresmikan Bupati Kabupaten Natuna Hamid Rizal.

dikritik masyarakat karena lokasinya susah diakses penduduk karena lokasinya jauh dan berbukit.

Sehingga, gedung itu hingga saat ini belum difungsikan meskipun sudah selesai dibangiun sejak beberapa tahun lalu.

Selain pembangunan fisik, ada juga kritik di sektor layanan kesehatan yakni proses pengurusan

Kartu Natuna Sehat (KNS).

Program ini dikritik dari sisi prosedur pengurusannya karena dinilai prosedur itu terlalu panjang. Dimana masyarakat yang hendak mendapatkan KNS harus melalui proses pendataan, dan pendaftaran di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Natuna.

”Sepertinya proses perencanaan perlu dimantapkan dalam pembangunan ke depannya, agar tidak menimbulkan penilaian dan kritik seperti ini,” saran Edi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Rizal Rinaldi mengaku proses pembangunan kesehatan terus berjalan sebagamana mestinya. Kekurangankekurangan yang ada juga, akan dilengkapi dan disesuaikan dengan kebutuhan layanan masyarakat. ”Di Serasan Timur kita sudah bangun PKM yang sudah cukup untuk rawat inap, kemudian di PKM Subi akan kita lengkapi satu tenaga medis karena di sana masih ada kekurangan dan Pembangunan PKM Pulau Tiga Barat sudah dianggarkan dan kini tinggal melengkapi berkas pembangunanya. Sementara untuk PKM Pulau Tiga yang belum di tempati itu, belum ada proses,” terangnya. ***

Polres Ringkus Tiga Pelaku Curas

F-HARDIASNYAH/TANJUNGPINANG POS

KAPOLRES Natuna AKBP Nugroho Dwi Karyanto saat menggelar ekspos pengkapan tiga tersangka curas.

NATUNA - Kerja keras Satuan Reserse Kriminal Polres Natuna akhirnya membuahkan hasil. Spesialis pencuri dengan kekerasan (Curas) handphone, sepeda motor dan lainnya akhirnya tertangkap setelah personel Satreskrim berhasil melakukan pengintaian terhadap pelaku. ”Betul kita berhasil mengamankan tiga pelaku pencuri, Minggu (18/2) kemarin,” kata Kapolres Natuna AKBP Nugroho Dwi Karyanto, melalui jumpa pers yang dilaksanakan di Mapolres Natuna, Rabu (21/2).

Ketiga tersangka diketahui bernama Putra (24), Noven (24) dan Dona (23).

Mereka adalah tiga sekawan yang kerap masuk ke rumah warga, untuk mengambil barang elektronik berupa handphone dan barang elektronik jenis lainnya. ”Mereka sudah lama jadi target operasi. Sejak ada kasus pencurian dengan kekerasan, saya dan personel lainnya sering begadang hingga larut untuk mengintai gerak mereka,” ungkapnya Sejauh ini, pihaknya tidak menemukan kendala

saat penangkapan pada ketiga tersangka. Gerak pelaku sudah diketahui, bahkan sebagian barang hasil curian sudah dijual dan digadaikan. ”Setelah informasi di lapangan cukup, kita langsung sergap para tersangka di rumah dan di tempat biliar. Personel juga menggeledah rumah pelaku untuk mencari barang hasil curian dan pengakuan mereka, uang hasil curian untuk menyambung hidup.

Itu bahasa mereka tapi kita tidak percaya,” katanya. (hrd) LAYOUT: SYAFRINALDI

PRO BINTAN

6

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

RUPS 2017, Bupati Bangga Dapat Rp 4,172 Miliar

BPR Bintan Setor Rp 24,743 Miliar YUSFREYENDI, Bintan BANK Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan telah menyetor Rp 24,743 miliar kepada Pemkab Bintan, selama 10 tahun sejak berdiri hingga sekarang. Dari jumlah tersebut, BPR Bintan memberikan pembagian keuntungan atau deviden, pada tahun buku 2017 sebesar Rp 4.172.180.000.

Bupati Bintan H Apri Sujadi pun bangga.

Setoran Rp 4,172 miliar untuk pembagian deviden 50 persen dari keuntungan bersih usaha BPR Bintan itu diketahui, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2017, di kantor BP3D Bintan, Rabu (21/2) pagi kemarin. RUPS BPR Bintan tahun buku 2017 dihadiri Bupati Bintan H Apri Sujadi, Ketua DPRD Bintan H Nesar Ahmad, Sekdakab Bintan Adi Prihantara, Dirut BPR Bintan Radhiah Razak dan jajarannya.

Direktur Utama (Dirut) BPR Bintan Radhiah pada saat RUPS memaparkan, aset BPR Bintan pada tahun buku 2017 senilai Rp 311,894 miliar. Aset ini naik sebesar Rp 31 miliar, dibandingkan

aset tahun 2016 lalu, sebesar Rp 280,5 miliar.

Sedangkan keuntung kotor (bruto) BPR Bintan pada tahun buku 2017 senilai Rp 11,025 miliar. Sedangkan laba bersih mencapai Rp 8.344.361.000,-. Perbandingan proyeksi dengan realisasi mencapai 136,68 persen. ”Dari laba bersih Rp 8,344 miliar itu, Pemkab Bintan mendapat deviden sebesar Rp 4.172.180.000,-.

Tahun buku 2016, kita setor deviden itu Rp 4,4 miliar.

Kalau total deviden untuk Pemkab Bintan sampai memasuki tahun ke-10 ini, sudah Rp 24,743 miliar,” sebut Radhiah. ”Laba BPR Bintan ini didapat dari penyaluran kredit kepada masyarakat,” sambungnya.

Namun pada tahun buku 2017, lanjut Radhiah, pertumbuhan ekonomi di Kepri lemah. Sehingga mempengaruhi dalam pembayaran penyaluran kredit. Kredit macet atau non peforment loan cukup tinggi, sekitar 3 persen. Tapi, ini masih jauh dari toleransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kondisi ekonomi rendah, BPR Bintan

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

BUPATI Bintan H Apri Sujadi berdiskusi dengan Dirut BPR Bintan Radhiah, di sela RUPS BPR Bintan di Kantor BP3D. RUPS ini turut dihadiri Ketua DPRD Bintan H Nesar Ahmad dan Sekda Adi Prihantara, Inspektur Inspektorat Daerah R Akib Rachim serta OPD terkait, Rabu (21/2) kemarin.

bisa memiliki customer mencapai 18.389 nasabah. ”Usaha BPR Bintan pada tahun buku 2017 dikategorikan baik. Malah masih berada angka tertinggi (Rp 4,172 miliar), selama memberikan deviden kepada Pemkab Bintan,” sebutnya.

”Tahun buku 2018 ini, kami berusaha maksimal. Apalagi sudah ada penyertaan modal di akhir 2017 dari Pemkab Bintan. Jika sebelumnya Rp 10,2 miliar, di tahun 2018 ini penyertaan modal Pemkab Bintan yang bisa dijalankan sudah mencapai Rp 12,4

miliar," tambah Radhiah.

Bupati Bintan H Apri Sujadi merasa bangga, ketika Pemkab Bintan mendapat pembagian 50 persen keuntungan bersih dari BPR Bintan, sebesar Rp 4,172 miliar itu. Bupati mengapresiasi atas kinerja

jajaran Bank BPR Bintan.

Menurutnya, ditengah kondisi persaingan perbankan serta kondisi ekonomi yang sedang lesu, sejogianya diperlukan satu strategi yang baik, agar memperoleh laba yang signifikan. ”Tentu lah kita apresiasi

atas kinerja jajaran BPR Bintan ini, yang telah berhasil membukukan laba Rp 8,344 miliar. Sementara, kondisi ekonomi sekarang sangat rendah, dan persaingan perbankan yang kian ketat,” ujar H Apri Sujadi, usai RUPS.***

Hari Ini, Bupati dan Wabup Menyapu di Kijang

F-JENDARAS/TANJUNGPINANG POS

APARAT kepolisian menertibkan parkir di terminal Simpang Lagoi, bagi pengendara sepeda motor, baru-baru ini.

Parkir di Terminal Lagoi Mulai Ditertibkan BINTAN - Parkir kendaraan bermotor di Terminal Sri Tribuana, Simpang Lagoi mulai ditertibkan. Pemindahan (relokasi) tempatr parkir dari wilayah pintu masuk kawasan wisata Lagoi dimulai, Senin (19/2) lalu.

Kanit Pam Obvit Pos Lagoi, Iptu Rusli menjelaskan, lokasi parkir yang berada di Terminal Simpang Lagoi, harus ditata sejak awal. Agar selanjutnya tetap tertata dan rapi. ”Parkir yang di simpang masuk kawasan wisata Lagoi saat ini sudah bersih, dan akan kami awasi.

Agar tidak ada yang parkir sembarangan lagi. Jadi nanti bus karyawan akan masuk dan menunggu penumpang di dalam terminal,” katanya saat ditemui, Rabu (21/2) kemarin.

Ia menyebutkan, penataan parkir ini sangat penting untuk kenyamanan dan keamanan bersama. Selain itu, kawasan pariwisata perlu terlihat rapi dan indah. Sementara itu Khairuddin, Lurah Kota Baru mengatakan, pihaknya bersama elemen masyarakat dan instansi, sudah sepakat untuk menata parkir secara berkelanjutan. (aan)

KIJANG - Bupati Bintan H Apri Sujadi bersama Wakil Bupati H Dalmasri Syam dan jajaran OPD, akan menyapu sampah di Kota Kijang, Kamis (22/2) pagi ini. Kegiatan aksi bersih bersama warga ini, sebagai aksi program Bintan Bersih dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018.

Aksi bersih sampah di beberapa lokasi wilayah Kecamatan Bintan Timur ini, sejalan dengan gerakan Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS), sekaligus untuk persiapan penilaian Adipura tahun 2018. ”Semua sampah yang ada di Kota Kijang, kita sapu. Saya mengajak agar warga berpartisipasi, dan terus tingkatkan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Ini bukan hanya warga di Bintan Timur. Tapi semua warga Bintan, sebagai bentuk implementasi program Bintan Bersih,” kata H Apri

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

PEGAWAI Dinas Lingkungan Hidup Bintan memasang baliho gerakan TBBS, di Kijang Kota, Rabu (21/2) kemarin.

Sujadi, Rabu (21/2) kemarin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bintan Afrizal Bahar menyampaikan, selain Bupati dan Wakil Bupati Bintan, kegiatan HPSN dengan tema 'sayangi bumi bersihkan dari sampah', dan

REDAKTUR: YUSFREYENDI

gan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. ”Gerakan ini sudah kita sosialisasikan kepada semua pihak. Puncak kegiatannya, kita gelar aksi bersih sampah di Kota Kijang, Kamis (22/2) pagi

Dewan Sahkan Dua Ranperda, OPD di Bintan Bertambah

Pertamina Alokasi CSR untuk Penanganan Banjir TANJUNGUBAN - Komisi II DPRD Bintan meminta kepada Pertamina Tanjunguban untuk mengeluarkan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR), guna membantu pemerintah dalam penanganan banjir di Kelurahan Tanjunguban Kota. Khususnya di Kampung Cendrawasih dan wilayah Pasar Lama.

Permintaan DPRD tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina Tanjunguban, Selasa (20/2) lalu. Dari hasil rapat tersebut, Pertamina sepakat untuk melakukan normalisasi drainase dan juga kolam tampung, yang berada di wilayahnya.

Andreas Salim, Anggota Komisi II DPRD Bintan mengatakan, dirinya bersama anggota Komisi II lainnya sudah sepakat untuk mencari solusi penangangan banjir. Tidak hanya melalui APBD, namun juga peran serta perusahaan. ”Responnya baik dari Pertamina, bulan 3 ini akan direalisasikan . Hanya saja pihak Pertamina menjelaskan, membutuhkan peran serta masyarakat untuk turut membantu. Karena, ini sifatnya bukan proyek. Drainase perlu dinormalisasi lagi” katanya, Rabu (21/2) kemarin. (aan)

TBBS yang dipusatkan di Kota Kijang ini, juga bakal dihadiri Sekda Bintan Adi Prihantara. Gerakan TBBS dari 21 Januari sampai dengan 21 April 2018 ini, merupakan pencanangan dari Kementerian Lingkun-

ini. Pak Bup, Pak Wabup dan Pak Sekda serta jajaran OPD akan turut bersihbersih sampah,” kata Afrizal Bahar, usai rapat pembangunan PLTU, di Kantor BP3D, kemarin.

Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Bintan Asri menjelaskan, kegiatan aksi bersih sampai di Kijang ini, dipusatkan di pelabuhan Pantai Indah, Pasar Barek Motor, sekitar pelantar Kota Kijang, pantai Kampungkeke, pantai Kelurahan Seienam dan sekitar kawasan taman Kota Kijang serta KCW. Selama ini, DLH Bintan juga menjalankan gerakan bangun masyarakat bersih, melalui pengelolaan bank sampah, pemilahan sampah untuk ekonomi warga, serta pembuatan kompos padat dan cair. ”Program ini turut dibina oleh PKK bekerja sama dengan DLH Bintan,” jelas Asri. (fre)

F-JENDARAS/TANJUNGPINANG POS

KETUA DPRD Bintan H Nesar Ahmad didampingi Wakil Ketua Agus Wibowo dan Trijono menyerahkan Ranperda revisi SOTK kepada Bupati H Apri Sujadi, Rabu kemarin.

BINTAN - Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bintan bertambah, setelah Ranperda revisi Perda nomor 7/2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah disahkan DPRD Bintan, Rabu (21/2).

Pengesahan Ranperda revisi SOTK ini disejalan-

kan dengan pengesahan Ranperda perubahan Perda nomor 9/2012 tentang penyelenggaraan pendidikan.

Ketua Pansus pembentukan dan susunan perangkat daerah DPRD Bintan Agus Wibowo menerangkan, hal yang mendasar dalam revisi Ranperda struktur per-

angkat daerah atau SOTK itu, yaitu perubahan fungsi dan pembentukan beberapa OPD. ”Setelah pembahasan panjang, jumlah OPD di Bintan bertambah. Semula 28 OPD, sekarang sudah jadi 29 OPD,” kata Agus Wibowo, sebelum paripurna DPRD Bintan tentang pengesahan dua Ranperda, Rabu (21/2) kemarin.

Agus mengungkapkan, ke depan, Pemkab Bintan memiliki Dinas Kominfo dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Sedangkan DPMPTSP akan berdiri sendiri. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dilebur menjadi satu OPD, terjadi penggabungan. Kemudian, bidang kebudayaan digabung, dan menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tetap dipertahankan. ”Jadi, ada dua OPD baru, dan satu OPD dikurangi akibat penggabungan. Jadi, sebelumnya ada 28 OPD,

kini bertambah satu, sehingga menjadi 29 OPD. Sedangkan kecamatan tetap 10,” sebut Agus Wibowo.

Paripurna dewan Bintan dipimpin Ketua DPRD H Nesar Ahmad didampingi Wakil Ketua Agus Wibowo dan Trijono. Paripurna dihadiri Bupati Bintan H Apri Sujadi, Sekda Adi Prihantara dan sejumlah pimpinan OPD, serta anggota DPRD Bintan.

Pada kesempatan lain, Sekretaris Pansus Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan, Hesti Gustrian menyampaikan, pihaknya telah melakukan inventarisir permasalahan pendidikan di Bintan. Seperti masalah pendidikan karakter, kurikulum pendidikan, pendanaan pendidikan, pendidikan keagamaan, hingga peran serta masyarakat dan orang tua.

Seperti terinci dalam Perda, Hesti pun berharap agar penyelenggaraan pendidikan di Bintan ke depannya bisa semakin membaik. Usai menyampaikan laporan hasil kerja

pansus berikut catatannya. ”Dengan adanya perda ini, diharapkan ada pemerataan sistem, pemberian beasiswa dan juga guru honor, terpenting adanya kesadaran orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan,” ujar Hesti.

Sekretaris Pansus Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Umar Ali Rangkuti menuturkan, dalam perda yang baru direvisi ini terjadi beberapa perubahan dalam perangkat daerah. Ada dinas yang dilebur dan digabung hingga penambahan dinas baru di Kabupaten Bintan.

Bupati Bintan Apri Sujadi menyampaikan apresiasi kepada DPRD Bintan, yang sudah bekerja dalam mengesahkan Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Bintan kepada DPRD Bintan. ”Memang permasalahan pendidikan sangat komplek dan harus ada penyempurnaan,” tutur Apri. (fre/aan) LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

BANDAR SERI DOMPAK

7

PKS Minta Status TNI di Kepri Ditingkatkan DOMPAK - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kepri, menyatakan kapasitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu diperkuat di Provinsi Kepulauan Riau, karena secara geografis wilayah ini sangat strategis.

Hal itu disampaikan, ketua Fraksi PKS DPRD Kepri di Tanjungpinang, Rabu (21/2) kemarin. ”Kepri itu wajah Indonesia yang berbatasan dengan sejumlah negara Indonesia. Wajar jika status TNI di wilayah ini ditingkatkan untuk menjaga NKRI,” kata Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah di Tanjungpinang, Iskandar tidak meragukan kualitas Polri dalam mengamankan wilayah NKRI di Kepri, apalagi

sejak beberapa tahun terakhir, Kapolda Kepri sudah bintang dua atau Irjen.

Namun untuk urusan pertahanan keamanan, menurut dia, akan lebih semakin kuat jika kapasitas TNI AL, TNI AD dan TNI AU diperkuat. Saat ini, pemegang pucuk pimpinan TNI masih bintang satu. ”Sebaiknya, Kepri memiliki Kodam, dan Lantamal ditingkatkan menjadi komando armada, termasuk TNI AU. Ini akan memperkuat pertahanan keamanan dari aspek kuantitas, perlengkapan dan fasilitas,” ujarnya.

Iskandar merasa risau dengan sejumlah peristiwa kejahatan berskala besar yang melibatkan sejumlah negara, seperti penangkapan sabu-sabu baru-baru ini.

Sabu-sabu yang merupakan kejahatan internasional lolos masuk ke Kepri.

Masuknya sabu-sabu di wilayah perbatasan NKRI bukan hanya sekali atau dua kali saja dalam sebulan terakhir, melainkan sudah berulang kali dalam jumlah yang sangat besar.

Baru-baru ini tertangkap 1,6 ton sabu-sabu yanf disimpan di dalam kapal, sementara sebelumnya juga aparat penegak hukum berhasil menangkap barang haram itu lebih dari 1 ton.

Kejahatan yang dilakukan ini tidak hanya sekadar kejahatan narkotika, melainkan sudah mengarah pada upaya pembodohan generasi penerus bangsa melalui barang haram tersebut.

Artinya, konsentrasi aparat penegak hukum dan pertahanan negara seharusnya lebih luas sehingga perlu meningkatkan pengamanan di seluruh

”

Bangsa kita perlu diselamatkan. Ini sudah mirip perang candu. Kita harus bersama-sama melawannya agar tidak terjadi pemotongan generasi penerus bangsa,” Ing Iskandarsyah Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kepri

pintu keluar-masuk Kepri.

Pemerintah dan aparat pertahanan negara perlu memikirkan bagaimana menyelamatkan generasi

Tujuan......................................................dari halaman 1 besar. Untuk itu, ia mengajak semua pihak memerangi narkoba sampai tuntas. Narkoba adalah musuh negara yang bisa menghancurkan generasi muda bangsa ini. ”Kita harus bersama masyarakat siaga dan punya niat bersama kementerian terkait memerangi narkoba. Kalau ada yang mencurigakan, agar disampaikan,” bebernya.

Rabu (21/2) kemarin, tangkapan sabu seberat ,6 ton diserahkan pihak Bea Cukai ke aparat kepolisian.

Penyerahan dilakukan secara formal bersama empat orang tersangka dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Susila Brata kepada Mabes Polri melalui Kapolda Kepri, Irjend Pol Didik.

Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Susila Brata di Mapolda Kepri,

penyerahan dilakukan ke Polri karena kasus itu terungkap atas kerja bersama mereka. ”Ini kita ungkap dan tindak bersama Polri. Jadi kita serahkan barang bukti dan tersangka ke Mabes Polri,” terang Susila.

Diakuinya, penyerahan dilakukan Bea Cukai karena surat penindakan diterbitkan Bea Cukai Batam. Sehingga harus ada penyerahan barang bukti dan tersangka dari BC sebagai penindak.

Selanjutnya untuk penyelidikan dilakukan Bareskrim. ”Berikutnya penyidikan, kami serahkan pada Mabes Polri. Sampai di lapangan penyidikan sepenuhnya dilanjutkan ke Mabes,” bebernya.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol S Erlangga mengatakan, sementara seluruh barang bukti dititipkan di Mapolda Kepri.

Walau penyelidikan awal dilakukan di Mapolda Kepri, namun kemungkinan

tersangka akan dibawa ke Jakarta untuk proses lebih lanjut. Tapi Erlangga belum memastikan waktunya kapan akan mengirimkan tersangka ke Jakarta. ”Tersangka diamankan di sini. Barang bukti sementara dititipkan di Polda Kepri, tadi penyerahan tersangka dan barang bukti,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, sabu-sabu sekitar 1,6 ton diamankan aparat dari kapal asal Taiwan KM 61870 berbendera Singapura. Kapal pengangkut sabu dibungkus dalam sekitar 86 karung itu diamankan Kapal Patroli 20007 Bea Cukai Batam, Selasa (20/2) sekitar pukul 03.00 WIB, di dekat perairan Karang Helen Mars, Batam.

Kapal itu kemudian dibawa hari itu ke Pelabuhan Logistik kawasan PT Sekupang Makmur Abadi.

Selain menyita 1,6 ton sabu,

petugas juga mengamankan empat awak kapal yang berkewarganegaraan Cina, bernama Tan Mai (69), Tan Yi (33), Tan Hui (43), dan Liu Yin Hua (63).

Namun awalnya, kapal pembawa sabu itu, bergerak dari perairan Anambas, Kepri. Sebagaimana dikatakan Ketua Tim gabungan Polri dan Bea Cukai, Suwondo Nainggolan, pengungkapan tindak pidana narkoba dilakukan di daerah Batam. ”Tim Gabungan berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba di daerah Batam. Diangkut kapal berbendera Singapura,” kata Suwondo.

Kapal itu dicurigai petugas dari KM 20007 yang tengah patroli.

Kemudian melakukan penghadangan. Setelah diperiksa, ditemukan dokumen palsu.***

Kontraktor...............................................dari halaman 1 Para pengawas juga diminta untuk bekerja sesuai dengan tugasnya terhadap proyek itu. Bagi Nurdin, uang rakyat ini harus jelas pemanfaatannya untuk kemaslahatan masyarakat.

Mantan Bupati Karimun dua periode ini mengaku akan melakukan pengawasan seperti selama ini.

Dia akan turun ke lokasi pekerjaan kapan pun.

Karena, model seperti ini langsung dilakukan Presiden Jokowi.

Presiden sendiri terhadap proyek strategis nasional kadang lebih sekali melakukan peninjauan. Ini dilakukan agar hasilnya bisa maksimal.

Sementara, tiap awal

pekan, Nurdin selalu melakukan rapat evaluasi yang dihadiri semua Kepala OPD. Melalui rutinitas ini, Nurdin ingin agar disampaikan jika ada kendala di lapangan. ”Komunikasi dan koordinasi yang dibangun dimanfaatkan betul agar hasil pekerjaan bagus. Jalankan amanah ini untuk mensejahterakan masyarakat,” kata Nurdin.

Gubernur akan meluncurkan proyek-proyek yang sudah selesai proses pelelangannya.

Sementara, proyek lainnya yang belum selesai untuk segera dilelang. Dengan cepatnya bermula pekerjaan, diharapkan ada pergerakan ekonomi di lokasi proyek itu dilaksanakan. ”Kalau semuanya bekerja dengan cepat, akan banyak

membantu pergerakan uang di lokasi kegiatan. Hasilnya pun diharapkan cepat dirasakan masyarakat,” kata Nurdin Pada rapat evaluasi Senin (19/2) lalu, sejumlah paket lelang yang sudah selesai langsung dilaporkan kepada Nurdin. Di antaranya Pembangunan Pelabuhan Penagi sebesar Rp19 miliar, Pembangunan Pelabuhan Tanjunguban sebesar Rp 13,3 miliar.

Ada juga pembangunan GOR untuk Singkep Barat sebesar Rp 5,625 miliar.

Lanjutan peningkatan jalan pada kawasan Pusat Pemerintahan Dompak sebesar Rp 4,7 miliar juga siap dikerjakan lagi.

Banyak lagi yang

dilaporkan sudah selesai lelang. Di antaranya Pelantar 2, dan di sejumlah kabupaten/kota. Malah jika Jembatan 2 dan 1 sudah selesai, akan semakin menggeliatkan ekonomi kawasan Tanjungpinang.

Di pelabuhan-pelabuhan tersebut pun bongkar barang tidak manual lagi.

Kemoderenan harus ada di setiap fasilitas pelabuhan.

Nurdin terus mengingatkan tiap OPD agar memanfaatkan dan membelanjakan secara optimal dana APBD. ”Dana itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi angka kemiskinan di daerah kita,” kata Nurdin. (mas/ais)

Pulau........................................................dari halaman 1 Tak salah, daerah kepulauan ini telah dikelola swasta asing untuk kepentingan wisata bahari. Hal itu disampaikan, Direktur Lembaga Study Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Kepri (LSKP2K) Suprapto di Tanjungpinang, Rabu (21/2) kemarin. ”Kami sudah sering memberikan pandangan ke pemerintah daerah, agar sama-sama memperhatikan persoalan ini. Masalahnya bukan anti terhadap investasi, wisatawan ke Kepri, tentu mengkhawatirkan,” terang Suprapto.

Kekhawatiran harus jadi benteng paling utama menurut dirinya. Salah satu faktor misalnya, ancaman, tantangan dan hambatan. Kalau berbicara tentang kedaulatan, termasuk apapun implikasi yang masuk apapun itu.

Maka perlu ada upaya bersama. ”Setiap orang asing, aktivitas mereka di NKRI itu merupakan ancaman,” tegas Suprapto.

Disinggung daerah mana saja yang menurut penelitiannya pulau di Kepri yang notabane dikelola pihak swasta, Suprapto menyebutkan, hampir sebagian besar seluruh kabupaten/kota.

Salah satunya terbesar, Bintan, Batam, Natuna REDAKTUR: MARTUNAS

dan Anambas. ”Biasanya pulau yang dikelola asing ini, memiliki kepentingan. Karena tak hanya satu pulau, hampir semua pulau di Kepri ini punya potensi untuk swasta,” terang Suprapto.

Menurut dirinya, berdasarkan hasil survei Direktur Pusat Kajian Maritim Untuk Kemanusiaan tercatat sejumlah kepulauan di tanah air yang provinsinya dikelola pihak asing, salah satunya, Kepri.

Kemudian disusul Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Pandeglang (Banten). ”Perlu diketahui, pihak asing hari ini yang mengelola pulau di wilayah NKRI, kebanyakan memakai nama masyarakat tempatan, namun remotenya dari mereka,” terangnya. ”Kita berharap, pemerintah daerah harus lebih sering memonitor aktivitas-aktivitas itu,” pintanya.

Di kesempatan lainnya, Kadis Pariwisata Kepri Buralimar menanggapi lebih positif. Dirinya berpandangan bahwa sejauh ini pemanfaatan pulau oleh orang asing tersebut bisa saja karena modal utamanya

dari swasta.

Namun dikelola oleh masyarakat lokal, dengan berkoordinasi pemerintah setempat. Sebentar lagi, jika RPP kewenangan pemerintah terhadap pengelolaan kawasan 0-12 mil disahkan, maka pemerintah provinsi bertanggungjawab terhadap pengelolaannya. ”Saya pikir untuk kepentingan pariwisata, asal mengikuti prosedur, saya rasa tidak masalah,” jelas Buralimar.

Buralimar sendiri menyadari bahwa Dispar saat ini, belum mengantongi secara keseluruhan daerah mana saja di Kepri yang pulau kecilnya sudah dikelola pihak asing. Walaupun demikian ke depan data tersebut harus juga dihimpun sebagai langkah untuk kegiatan promosi wisata. ”Saat ini informasi yang saya dapat, kebanyakan pihak asing yang berasal dari Inggris, Prancis, Singapura. Seperti Pulau Bawah, Nikoi dikelola swasta,” terangnya.

Di sisi lain, anggota DPRD Kepri Asep Nurdin menyebutkan, pengelolaan pulau oleh swasta harus menjadi perhatian, apalagi masih ada ribuan pulau yang belum berpenghuni.

Ditambah lagi, belum lama ini Kepri menjadi lintasan jalur internasional dalam

bisnis haram narkoba. ”Yang paling penting adalah, pulau yang dikelola itu tidak boleh merasa dimiliki apalagi sampai masyarakat lokal tidak bisa masuk ke situ.

Mengelola bukan berarti menguasai, tetap akses umum harus dibuka. Kita khawatirkan nanti disalahgunakan,” saran politikus Hanura tersebut.

Di Bintan misalnya, Pemerintah Bintan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) mencatat ada beberapa negara asing yang mengelola kawasan wisata dan maritim dengan nilai investasi sekitar 71.499.851 US dolar.

Negara asing yang mengelola bisnis di Pulau Bintan, meliputi Singapura dan Tiongkok. Invetasi yang dibangun antara lain, jasa akomodasi jangka pendek, hotel, industri serta konsultasi.

Lebih kurang 1.318 tenaga kerja terserap.

Ada pula, investasi yang dibangun oleh perusahaan lokal dengan nilai investasi mencapai Rp 1.697.583.760.000.

Dengan jumlah tenaga kerja mencapai lebih dari dua ribu tenaga kerja lokal. Catatan ini dihimpun mulai tahun 2014 sampai 2017. (ais)

penerus bangsa dari narkotika. Narkotika tidak hanya mempengaruhi kesehatan dan perekonomian masyarakat, melainkan

upaya pembodohan yang potensial mengancam pertahanan keamanan negara. ”Bangsa kita perlu

diselamatkan. Ini sudah mirip perang candu. Kita harus bersama-sama melawannya agar tidak terjadi pemotongan generasi penerus bangsa,” katanya.

Iskandar mengemukakan, persoalan kejahatan di Kepri tidak hanya terkait narkotika. Nelayan asing juga kerap mencuri ikan di perairan Kepri, meski berulang kali ditangkap TNI AL, Polri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. ”Belum lagi penjualan orang dan penyeludupan barang,” tegasnya.

Dari sebagian persoalan yang diungkap tersebut, Iskandar mengatakan sudah seharusnya negara bergerak cepat memperkuat kapasitas TNI untuk menjaga wilayah teritorial Kepri dari aksi kejahatan. (ais)

Dana Desa Bisa Bangun Embung MUSI RAWAS - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, embung punya dampak besar bagi peningkatan produkvitas pertanian.

Karena itu, desa-desa yang kesulitan air diharapkan segera membangun embung menggunakan dana desa dan metode padat karya.

”Diharapkan dengan adanya embung pendapatan masyarakat bisa naik dua kali lipat. Karena dapat melakukan penanaman di musim kemarau,” ujar Eko saat meresmikan embung di Desa Marga Baru, Muara Lakitan, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Rabu (21/2). Selain untuk mengairi sawah di musim kemarau, masyarakat juga bisa memanfaatkan keberadaan embung

menjadi kolam ikan maupun tempat wisata. ”Pemerintah akan memberikan bibit ikan gratis yang bisa menjadi sumber protein hewani untuk dikonsumsi masyarakat kurang mampu.

Dengan demikian mengurangi tingkat kekurangan gizi di desa-desa,” ucapnya. Dalam kunjungan kerja kali ini, Eko melakukan peletakan batu pertama desa wisata Marga Baru. (jpnn)

Kuota................................dari halaman 1 Kuota sementara taksi online, 300. Ini kuota sementara, yang dihitung Dishub,” ungkap Jamhur.

Menurutnya, kuota itu diperoleh dari kajian yang mereka lakukan dan survei berbagai pihak. Namun belum dari survei independen. Sehingga, disebut sebagai kuota sementara.

Dimana, kuota final akan ditentukan setelah survei lembaga independen. ”Bisa bertambah. Tapi tergantung hasil survei lembaga independen.

Surveinya 4 bulan. Satu bulan untuk menentukan lembaga survei. Jadi baru selesai Juni. Jadi Juli baru ditentukan hasilnya,” beber Jamhur.

Namun karena waktu selesai survei Juni, maka ditentukan kuota sementara 300 unit. Kuota itu ditentukan, agar taksi online bisa beroperasi sementara dengan jumlah itu, sebelum keputusan final soal jumlah kuota. Diiharapkan, taksi online dan konvensional tahu posisi masing-masing, jangan sampai bentrok. ”Pemprov Kepri ada tugas, mengeluarkan izin. Untuk mengeluarkan izin, harus tahu kuota. Menunggu Juli, disiapkan kuota sementara, biar taksi online yang sudah dapat izin, bisa beroperasi.

Dapat izin, baru PT Suluh dan Koperasi Patriot. Tapi lainnya proses. Kita perlu bicara, bagaimana membagi kuota,” bebernya lagi.

Namun, jumlah kuota itu belum disetujui saat rapat itu. Pengelola taksi online keberatan dengan jumlah itu.

Karena belum disetujui, maka akan dikaji lagi. Namun ditegaskan, kuota taksi keseluruhan di Batam, tidak melebihi 3.000 unit.

”Tapi belum satu suara.

Jadi belum ditetapkan. Kalau disetujui (tadi), kuota ditetapkan Gubernur. Ini kuota sementara, yang dihitung Dishub. Dengan ada catatan. Itu sambil kita menunggu hasil survei Juni,” imbuhnya.

Sementara pengurus taksi online, Boby Ahmad meminta penambahan kuota dari 300 unit. ”Mengenai kuota 300 unit mohon ditambah, setidaknya 600 unitlah. Kemarin itu, waktu Januari, terhitung konvensional ada dua ribuan. 1.2001.300 yang tidak layak.

Gimana kalau kuota yang tidak layak, dikasih setengahnya untuk kami,” harap Boby.

Boby juga menyinggung terkait taksi online yang beroperasi walau izin belum keluar. Menurutnya, mereka bukan tidak taat hukum.

Hanya saja, izin yang mereka urus belum keluar-keluar, sehingga mereka tetap beroperasi. Demikian, mereka minta tidak di-sweeping. ”Kami sangat ingin persaingan yang baik,” harapnya.

Menurutnya, sesuai Permenhub, jumlah taksi online bisa sama dengan jumlah taksi konvensional.

Sehingga mereka meminta agar diberikan kuota lebih. ”Soal tarif, kami tidak masalah. Kami tidak melihat tarif, kami bisa dapat bonus Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu per hari. Tapi soal kuota, mohon pertimbangan,” jelasnya. Sementara Fery dari PT Suluh Divisi Online mengatakan, sebagai perusahaan taksi online yang sudah memenuhi syarat, mereka juga meminta tambahan kuota. Penambahan kuota itu tidak lepas dari jumlah taksi yang tidak layak

di Batam, cukup besar. ”Untuk Batam tahun 2017, prediksi kebutuhan angkutan, 4.870 kuota. Untuk taksi yang layak dari konvensional, kuota 2.545. Karena itu, kami minta kuota ditinjau,” sambung dia.

Jali, Assosiasi driver online menyampaikan hal yang sama. Soal kuota diminta tidak ditentukan dulu. Menurutnya, perlu aturan bagaimana mengawasi dan mengendalikan jumlah taksi online. ”Pengelola aplikasi tidak bisa kendalikan jumlah.

Kalau ada pembatasan, minta aturan yang jelas untuk membatasi jumlah taksi online dan diikuti semua perusahaan taksi online.

Soal kuota 300, harapan kami bisa diubah ditambah,” tegasnya.

Senada dengan perusahaan taksi online, salah seorang pengelola taksi konvensional, Omo juga mempertanyakan kebijakan alokasi 300 unit taksi online. ”Apa mungkin, dengan perusahaan taksi online yang begitu banyak (15), dialokasikan 300. Itu sama dengan satu perusahaan hanya berapa taksi. Jadi tunda dulu,” cetusnya.

Di tempat sama, Ketua Organda Kepri, Syaiful mengatakan, jika taksi online beroperasi, mereka harus mengurus izin dulu. ”Kalau Organda dibilang tak mau ada taksi aplikasi, itu tidak benar. Kita lawan, yang tidak ada izin. Kenapa online tidak mau pakai stiker? Kenapa tidak mau kir? Uji kir itu harus, karena membawa banyak orang.

Jadi kalau taksi online bergabung dengan operator, harus sesuai ketentuan,” tegasnya. (mbb)

Penjara.............................dari halaman 1 ”Anak-anak dan istri saya mengalami luka lecet seperti saya. Sekarang mereka sudah di rumah sakit untuk dirontgen karena takutnya ada luka dalam,” ujarnya.

Anggota keluarga korban lainnya Surya mengatakan, mereka baru pulang liburan Imlek di Batam. ”Tidak ngantuk kok. Tadi setirnya goyang,” kata Surya di lokasi kejadian.

Warga Kijang ini mengatakan, dirinya tidak melihat kejadiannya, karena dia berada di mobil lainnya. ”Kami di depan mobilnya jadi tidak melihat kejadiannya,” lanjutnya.

Selang kejadian, polisi lalu lintas langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tak lama, mobil yang ringsek itu diderek ke

Tanjungpinang.

Pantauan di lapangan, mobil itu terguling ke sebelah kiri. Masih terlihat bekas mobil jatuh di tanah kosong di tepi jalan tersebut.

Bodi mobil sebelah kiri peot dan kacanya juga hancur termasuk kaca spion ikut patah.

Kasatlantas Polres Bintan AKP Anjar Yagota hingga berita ini diturunkan belum berhasil dihubungi.

Sementara itu di Jalan Ganet terjadi juga tabrakan, kemarin siang sekitar pukul 14.00. Belum diketahui apa penyebabnya, namun warga terlihat ramai di pinggir jalan sambil menggotong seorang korban yang tidak sadarkan diri.

Pada tubuh korban yang mengenakan kaos biru tua itu terdapat bercak darah segar dan didahinya.

Sedikitnya enam orang

warga sekitar mengangkat pria tersebut untuk dibawa ke rumah sakit.

Warga sempat berkerumum untuk melihat ada apa gerangan. Seorang lelaki yang mengalami pendarahan di kepalanya juga nampak berdiri tak jauh dari korban yang tergeletak tersebut.

Di Tanjungpinang, mobil jenis Nissan Evalia dengan nomor polisi BP 1781 FJ terjun bebas ke parit yang berada di ruas jalan Raja Haji Fisabilillah Batu 8 Atas Tanjungpinang, Selasa (20/ 2) siang. Diduga mesin mati sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan mobilnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Mobil hanya mengalami kerusakan pada bagian depan mobil akibat terbentur ke dinding parit.*** LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL

PSTS TANJUNGPINANG POS

TEDDY JUN ASKARA

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

Tanpa Asprov, Liga 3 Gagal YUSFREYENDI, Tanjungpinang LAGA Liga 3 Indonesia wilayah Provinsi Kepri terancam gagal dilaksanakan di musim 2018 ini.

Karena, pemilihan Asprov PSSI Kepri belum ada kejelasan hingga saat ini.

Sementara, Liga 3 Indonesia mesti dilaksanakan oleh Asprov definitif.

Manajer tim Harimau Kampar (Harkam) FC Tanjungpinang Seviyandi Bakar menyampaikan, sampai saat ini, belum ada kejelasan regulasi untuk laga Liga 3 Indonesia di wilayah Kepri. Karena, belum ada sosialisasi dari Asprov PSSI Kepri.

Sementara, hasil rapat Exco PSSI pusat yang digelar di Kantor Pusat Otoritas sepak bola Indonesia, Jalan Kemang Timur V Kav 5, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (16/2) lalu, salah satunya menetapkan regulasi Liga 3 Indonesia 2018. Anggota Exco Verry Mulyadi menjelaskan di beberapa media, di kategori umum untuk penyelenggaraan Liga 3 Indonesia itu ada tiga putaran, yakni

SEVIYANDI BAKAR

tingkat provinsi, regional dan nasional.

Kick off putaran provinsi akan digelar pada bulan April 2018. Untuk kick off putaran regional dan putaran nasional pada bulan Agustus 2018. Selain jadwal kick off tiap kategori, tentunya ada mekanisme tiap putararan. Putaran provinsi minimal per klub 12 kali pertandingan. Sedangkan putaran regional adanya sistem gugur serta single match. Putaran nasional menggunakan sistem setengah kompetisi, yang dibagi menjadi 16 grup. ”Seperti informasi yang saya dapatkan dari teman di

Provinsi Riau,” ujarnya.

Dari regulasi, peserta kompetisi harus merupakan anggota PSSI, calon anggota PSSI (rekomendasi Asprov kepada PSSI). Yang berhak promosi sebanyak 6 klub. Sementara untuk regulasi pemain yaitu kuota sebanyak 30 pemain.

Maksimal 3 pemain senior dan sisanya 27 pemain U23. ”Saya rasa, Maret nanti, Asprov PSSI Kepri sudah harus melakukan pemilihan.

Karena, liga 3 putaran provinsi rencananya April, itu sudah mulai,” jelasnya.

Jika sampai April, belum ada pemilihan Asprov, lanjut Seviyandi, bisa saja liga 3 di wilayah Kepri gagal diselenggarakan.

Karena tidak ada induk organisasi sepak bola di Kepri, yaitu Asprov.

Sementara, pengangkatan Plt Ketua Asprov PSSI Kepri sekarang, ditugaskan melaksanakan Musprov PSSI Kepri, paling lambat Maret ini. ”Kalau tanpa Asprov, liga 3 di Kepri ya terancam gagal,” sebutnya.

Sementara, pelatih 757 Kepri Jaya FC Ibnu Grahan mengatakan, untuk tim Liga

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

SKUAT PS Bintan dan PSTS Tanjungpinang memasuki lapangan, pada laga final Liga 3 Indonesia wilayah Kepri musim 2017 lalu, di stadion Temenggung Abdul Jamal, Batam.

3 Indonesia yang terdegradasi dari Liga 2 Indonesia musim 2017 lalu, seperti 757

Kepri Jaya FC, akan menjalani laga fase nasional di Liga 3 Indonesia, pada

musim 2018 ini. ”Kita tidak jalani laga di tingkat provinsi. Tapi fase

nasional,” kata Ibnu Grahan, Rabu (21/2) kemarin. ***

Enam Pemain Dikembalikan ke Klub BATAM - Enam orang pemain yang menjalani seleksi tertutup, dikembali oleh Ibnu Grahan pelatih 757 Kepri Jaya FC, ke klub masing-masing. Enam pemain yang dipanggil Ibnu Grahan tersebut gagal masuk ke skuat 757 Kepri Jaya FC untuk menghadapi Liga 3 Indonesia musim 2018 ini.

Seperti tahapan yang sudah dijadwalkan Ibnu Grahan, pemain sepak bola U-23 yang diseleksi dari Batam, Bintan dan Karimun harus menjalani seleksi tertutup, di lapangan CC Batamindo, Batam. Sampai akhir pekan lalu, Ibnu Grahan sudah mengumpulkan 34 orang pemain lama dan pemain baru.

Dari 34 pemain itu sudah termasuk 7 orang pemain asal Kabupaten Bintan, yang diseleksi di stadion Demang Lebar Daun Kijang, Bintan, Jumat (16/2) lalu. Di Karimun, awalnya Ibnu Grahan melirik 9 pemain, dan melakukan uji coba dengan tim PPLP usia 16 tahun. Dari game itu, dipanggil 5 pemain asal Kabupaten Karimun. ”Hari ini (kemarin, red) kita juga menjalani latihan.

Sekaligus mengumumkan pemain yang dikurangi itu,” kata Ibnu Grahan saat

dihubungi Tanjungpinang Pos, Rabu (21/2) kemarin.

Setelah menjalani latihan selama 3 hari, sebut Ibnu Grahan, dari 5 pemain asal Karimun yang berusia 16 tahun itu, ada 1 pemain yang bisa masuk ke skuat 757 Kepri Jaya FC untuk menjalani seleksi tertutup tahap berikutnya. Sedangkan dari Bintan, awalnya dipanggil 7 orang pemain.

Namun, yang bisa mengikuti seleksi tertutup sebanyak 6 orang. ”Jadi ada 6 pemain yang kita kurangi. Dari 6 orang itu, 4 pemain dari Karimun dan 2 dari Bintan yang dikembalikan ke klub asalnya. Berarti, pemain dari Bintan ada 4 yang masuk skuat,” ujar Ibnu Grahan.

Ibnu Grahan akan melaksanakan seleksi tahap berikutnya. Sambil menjalani seleksi tertutup, Ibnu Grahan akan mencari dan menyeleksi pemain di Kabupaten Lingga, Sabtu (24/2) lusa. ”Kita seleksi terus, sampai kita dapatkan 22 orang pemain yang masuk skuat 757 Kepri Jaya FC. Untuk kriteria pemain yang kita perlukan itu, dilihat dari profil pemain berdasarkan posisinya,” demikian Ibnu Grahan. (fre)

F-ISTIMEWA

PEMAIN U-23 mendengarkan arahan Pelatih 757 Kepri Jaya FC Ibnu Grahan, saat menjalani seleksi tertutup di lapangan CC Batamindo, Batam, belum lama ini. Dari seleksi awal, ada 6 pemain yang dikembalikan ke klub asal, Rabu (21/2) sore kemarin.

Barcelona Pede Hadapi Chelsea di Leg Kedua LONDON - Barcelona merasa percaya diri (pede) melaju ke babak delapan besar Liga Champions, saat menjamu Chelsea di leg kedua, pertengahan Maret mendatang. Meski di laga leg pertama, Barca bermain imbang di kandang Chelsea, pada leg pertama, Rabu (21/2) dini hari Dalam pertandingan di Stamford Bridge, Rabu (21/2) dini hari, Barca diimbangi Chelsea 1-1.

Barca ketinggalan lebih dulu lewat gol Willian.

Tapi, kemudian Lionel Messi membalas dan skor tak berubah sampai akhir pertandingan.

Gelandang Barca, Ivan Rakitic pun optimistis Barca bisa memperbaiki penampilan itu. Dia pun yakin timnya melaju ke babak berikutnya. ”Kami mendominasi pertandingan dan kami tampil lebih baik. Tapi, mereka memang mampu menghasilkan gol dengan REDAKTUR:YUSFREYENDI

dominasi yang lebih kecil itu,” kata Rakitic. ”Mereka menutup pertandingan dengan sangat baik. Mereka juga sabar untuk menunggu lawan membuat kesalahan,” ujar dia. ”Kami sendiri kesulitan untuk menunggu membuat peluang. Pertandingan itu malah seperti pertandingan handball karena mereka tetap di belakang dan menunggu, tapi kami tak kehilangan kesabaran dan kami menyuguhkan penampilan yang lengkap,” sambungnya.

Rakitic menyebut Barca bertekad untuk tampil lebih sip pada leg kedua.

Apalagi, mereka sudah unggul gol tandang. ”Dengan dominasi ball possession itu, saya yakin kami lebih kuat. Kami sangat percaya diri,” tambahnya. ”Saya rasa mereka akan tampil lebih menyerang lagi nanti di Camp Nou, sedangkan kami tak akan

IMI Tanjungpinang Dukung Sirkuit Dompak

F-NET

LIONEL Messi striker Barcelona dihadang dua pemain belakang Chelsea, pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu (21/2) dini hari. Laga ini imbang 1-1.

mengubah gaya permainan kami,” tegas Rakitic.

Untuk menentukan

lolos ke babak perempat final, Barca kembali bertanding pada leg

kedua, di Camp Nou, 14 Maret 2018 mendatang. (net)

TANJUNGPINANG - IMI Tanjungpinang mendukung pembangunan sirkuit motocross di Dompak, seperti yang diwacanakan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun.

Sirkuit ini dinilai menunjang prestasi bikers asal Tanjungpinang ke depannya.

Ketua terpilih Ikatan Motor Indonesia (IMI) wilayah Kota Tanjungpinang Yova Apriazir menyatakan, mendukung rencana Gubernur Kepri H Nurdin Basirun yang ingin mewujudkan sirkuit non permanen untuk motorcross, di wilayah Pulau Dompak. ”Kita siap merangkul insan otomotif di Tanjungpinang. Dan paling penting, mendukung wacana gubernur membangun sirkuit non permanen di Pulau Dompak,” tegas Yova Apriazir, Rabu (21/2) kemarin.

Dirinya bersedia mengatur jadwal untuk melaksanakan kejuaraan motocross, dalam rangka merangkul para pembalap di Kota Tanjungpinang khususnya. ”Ivent ini sebagai wujud perhatian kami terhadap para anak muda berbakat di Tanjungpinang. Supaya tidak ada lagi yang melakukan balapan liar yang sering menyebabkan kecelakaan di jalan raya,” terang Yova.

Sebelumnya, Ketua Umum terpilih Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kepri Usep RS telah menunjuk kepengurusan IMI Kota Tanjungpinang periode 2018-2020.

Yova ditunjuk sebagai Ketua IMI Tanjungpinang berdasarkan rapat pleno IMI Provinsi Kepri, pada tanggal 13 dan 19 Februari 2018, di Tanjungpinang.

Pembangunan sirkuit motocross non permanen di Dompak, direncanakan akan digunakan untuk ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-IV Kepri, Oktober mendatang. (ais) LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

BANDAR RAYA 04:57

12:18

15:38

18:21

9 0771-7447234

19:32

Polres Terapkan SIM Online Satlantas Polres Tanjungpinang mengumumkan terobosan baru yakni layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) online. Melalui terobosan ini, masyarakat dapat membuat atau memperpanjang SIM secara lebih mudah.

RAYMON-ABAS, Tanjungpinang

Tekan Inflasi, Pemko Butuh Cold Storage TANJUNGPINANG Menekan inflasi yang disebabkan harga ikan mahal, Pemko Tanjungpinang akan mengajukan bantuan satu unik cold storage ke Pemprov Kepri.

Alat ini adalah sarana untuk menyimpan ikan dan daging. Permintaan ini akan disampaikan saat rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang dengan TPID Provinsi Kepri nanti. ”Kita minta satu cold storage dulu ke Pemprov Kepri,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perekonomian Sekdako Tanjungpinang, Muhammad Amin kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (21/2).

Bila sudah ada Cold storage, maka satu upayah Pemko Tanjungpinang untuk mengatasi kelangkaan stok ikan laut, yang dipasok dari nelayan hingga ke pasar tradisional Tanjungpinang. Baik itu Pasar Baru Tanjungpinang maupun Pasar Bestari Bintancentre (Bincen) Tanjungpinang.

Kalau stok ikan ada, sambung M Yamin, secara otomatis harga ikan tidak mahal di jual para pedagang ikan di dua pasar tradisional tersebut. Saat ini, harga ikan laut yang

REDAKTUR: ABAS

Muhammad Amin

dijual pedagang kisaran Rp 30 ribu sampai Rp 45 ribu per kilo.

Sambung dia, setelah mendapat bantuan dari Pemprov Kepri, Pemko Tanjungpinang minta BUMD Kota Tanjungpinang untuk mengelola cold storage. Pasalnya, sarana penyimpanan ikan dan daging akan diletakkan di Pasar Baru Tanjungpinang. Supaya memudahkan pedagang untuk menitipkan ikan atau daging ke dalam cold storage. ”Nanti, sistemnya disewakan,” ucap Amin.

Selain itu, pihaknya juga akan membangun kerjasama dengan Pemerintah Anambas. Intinya, Pemko Tanjungpinang melalui TPID meminta kepada

Bersambung ke Hal 15

SELAIN itu, yang menarik adalah, pendaftaran SIM online dapat dilakukan tidak berdasarkan domisili.

Menurut Kasat Lantas Polres Tanjungpinang AKP Krisna Yowa Rahmadhani satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Tanjungpinang sudah terkoneksi dengan satpassatpas yang ada di Indonesia. Misalnya, pemilik KTP Batam dan KTP keluaran daerah lainnya di Indonesia, sudah bisa membuat SIM di Tanjungpinang. ”Kita mulai melayani pembuatan dan perpanjangan SIM dengan sistem online,” kata Kasat Lantas Polres Tanjungpinang AKP Krisna Yowa Rahmadhani.

Menurutnya, aturan ini mulai berlaku 2 Januari 2018 untuk penerbitan SIM baru dan perpanjangan sudah bisa dilayani secara online.

Kasat menyebutkan, pelayanan pembuatan SIM

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

”

kita masih fokus dalam perkembangan smart alarm sistem yang nantinya bisa diakses melalui handphone,” AKP Krisna Yowa Rahmadhani Kasat Lantas Polres Tanjungpinang

PERSONEL Satlantas Polres Tanjungpinang saat melayani masyarakat saat membuat SIM secara online di kantor Polres Tanjungpinang, Rabu (21/2).

BIAYA PEMBUATAN SIM BARU

BIAYA PERPANJANGAN SIM

1. SIM A 2. SIM C 3. SIM BI 4. SIM BII 5. SIM CI 6. SIM CII 7. SIM D 8. SIM DI

1. SIM A 2. SIM C 3. SIM BI 4. SIM BII 5. SIM CI 6. SIM CII 7. SIM D 8. SIM DI

Rp 120.000 Rp 100.000 Rp 120.000 Rp 120.000 Rp 100.000 Rp100.000 Rp 50.000 Rp 50.000

Rp 80.000.

Rp 75.000.

Rp 80.000 Rp 80.000 Rp 75.000 Rp 75.000 Rp 30.000 Rp 30.000

Sumber Satlantas Polres Tanjungpinang.

online, sambung dia mudah-mudahan ini bisa membantu masyarkat dalam hal perpanjangan SIM. Sehingga apabila ada masyarakat Jakarta yang sedang berada di Tanjung-

pinang namun masa SIM nya akan mati maka bisa memperpanjang di Satlantas Polres Tanjungpinang. ”Dapat diperpanjang di Satlantas Tanjungpinang tanpa melihat KTP asal,

yang terpenting daerahnya itu juga sudah online,” sebutnya.

Kasat menjelaskan, dalam pembuatan SIM online

Bersambung ke Hal 15

Imlek, Sriwijaya Panen Penumpang TANJUNGPINANG - Libur Imlek, maskapai Sriwijaya Air panen penumpang.

Terutama penumpang dari Tanjungpinang tujuan ke Jakarta. Maskapai grup Nam Air ini dari Tanjungpinang berangkat pukul 20.20 WIB dan dari Jakarta ke Tanjungpinang pukul 05.30 WIB. Sebelumnya, maskapai ini dari Tanjungpinang 07.20 WIB dan dari Jakarta ke Tanjungpinang 19.00 WIB. Perubahan jadwal ini karena adanya penerbangan internasional dari Tanjungpinang ke Tiongkok langsung.

Hal ini diungkapkan Distrik Manager (DM) Sriwijaya Air Tanjungpinang Sriwijaya, E Presley L Sumanti, kemarin.

Ia mengatakan, peningka-

tan penumpang terjadi sejak tiga hari menjelang libur dan tiga hari setelah perayaan Imlek Tahun 2018 ini. Kata dia, rata-rata penumpang mencapai 180 per hari, terbang dari Tanjungpinang menuju ke Jakarta. ”Itu kita ambil rata-rata saja. Kalau hari biasanya hanya sekitar 100-120 penumpang yang terbang dari Tanjungpinang ke Jakarta,” kata Presley.

Menurutnya, hunian penumpang saat perayaan Imlek tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 lalu, jauh berbeda. Tahun ini terjadi kenaikan penumpang 10 persen dibandingkan Imlek tahun lalu. Artinya, masyarakat benar-benar

Bersambung ke Hal 15

F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

E Presley L Sumanti (berdiri) bersama Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Huzrin Hood.

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

TANJUNGPINANG POS

10

Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

Bhabinkamtibmas Kemboja Sosialisasi Kepolisian di PAUD

Guru Diminta Awasi Keselamatan Anak RAYMON SANDI, Tanjungpinang POLISI sahabat anak terus berupaya memberikan upaya terhadap keselamatan anak. Serta menyebarkan virus kedisiplinan kepada semua warga dan anak. Bhabinkamtibmas Kelurahan Kemboja pun melakukan sosialisasi kepolisian di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bhabinkamtibmas Kelurahan Kemboja melaksanakan kegiatan sambang di PAUD Kemboja Putih di jalan Kemboja Gang Kerkof I Tanjungpinang, Rabu (21/2) kemarin.

Dalam kesempatan ini Bhabinkamtibmas mengajak anak-anak berinteraksi langsung, dengan cara menyanyikan lagu kebangsaan.

Selain itu, mereka juga diajari sopan santun terhadap orang yang lebih tua, serta mengajak agar siswa rajin belajar. Baik pelajaran umum di sekolah maupun pelajaran agama, agar cita-cita mereka bisa tercapai.

Bhabinkamtibmas Bripka Agus mengatakan, peran aktif para guru untuk mengawasi anak didiknya sangat diperlukan. Terutama pada jam istirahat dan saat pulang. ”Jangan biarkan anakanak pulang sendirian.

Harus menunggu jemputan

orang tua, atau bila perlu ibu gurunya yang mengantar pulang anak-anak. Ini sebagai upaya untuk cegah hal-hal yang tidak di inginkan terjadi,” katanya.

Dalam kegiatan ini, Bhabinkamtibmas juga mengenalkan tentang kepolisian kepada anak anak usia dini, dan sekaligus menjalin silaturahmi bersama warga. Agus berharap kepada guru untuk selalu waspada terhadap gerak gerik orang asing, yang akan mendekati anak-anak, selalu jaga keselamatan berkendara dan lengkapi surat-surat kendaraan bermotor dan kelengkapannya. ”Segera laporkan ke Bhabinkamtibmas apabila ada tindak pidana, maupun gangguan kamtibmas di sekitar PAUD Kemboja Putih ini,” jelasnya.

Menurutnya, dengan seringnya melakukan blusukan ke TK dan PAUD, diharapkan polisi semakin dicintai oleh anakanak, dan tidak menjadi momok atau yang menakutkan. ”Makanya perlu pengenalan kepolisian kepada anak-anak usia dini, dan sekaligus menjalin silaturahmi bersama warga,” ujarnya.

Kejahatan Anak Baru-baru ini, dua orang murid Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjungpinang

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

Bhabinkamtibmas Kemboja Bripka Agus bercerita dan saling tanya jawab dengan anak PAUD Kemboja Putih, Rabu (21/2) kemarin.

menjadi korban kejahatan anak. Hape milik dua pelajar tersebut dirampas

oleh dua perempuan remaja, di sekitar kawasan Kemboja, baru-baru ini.

Dua pelaku merampas hape milik anak, dengan modus ingin meminjam. Namun,

ketika anak meminjamkan hape, pelaku langsung membawa kabur.

”Pelaku sudah ditangkap di Polsek Kota,” kata Rh, warga sekitar. ***

Ratusan Balita Dapat Paket Makanan Bergizi TANJUNGPINANG Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Dra Siti Sarwindah MSi bagi-bagi ratusan paket makanan bergizi, kepada masyarakat Tanjungpinang, di ruko jalan DI Panjaitan Km 8 bawah, Selasa (21/2) kemarin.

Pemberian makanan bergizi ini untuk meningkatkan kesehatan anak balita.

Paket makanan bergizi ini terdiri dari menu untuk balita seperti roti (biskuit) padat.

Usai penyerahan makanan bergizi gratis, Siti Sarwindah mengatakan, tujuan pembagian makanan bergizi buat balita ini bertujuan untuk memberi kesadaran tentang perlunya nutrisi makanan sehat bagi anak. ”Pembagian paket makanan bergizi ini dise-

F-ISTIMEWA

WARGA Tanjungpinang membawa paket makanan bergizi dari anggota DPR RI Siti Sarwindah, di Batu Delapan Bawah, jalan DI Panjaitan, Tanjungpinang, Rabu (21/2) kemarin.

jalankan dengan kegiatan reses,” kata Siti Sarwindah.

Menurutnya, pemberian

makanan bergizi bagi balita ini merupakan program dari pemerintah pusat, melalui

Departemen Kesehatan RI, di Jakarta. ”Apa yang ada di pusat, akan saya lakukan juga di sini (Tanjungpinang).

Karena saya duduk di DPR RI, berasal dari dapil Kepri,” jelasnya.

Program pemberian makanan bergizi ini, lanjutnya, tidak hanya diberikan kepada anak di Tanjungpinang. Selanjutnya, Siti Sarwindah akan memberikan makanan bergizi di Tanjungbalai, Karimun, Kamis (22/2) ini. ”Tujuannya sama di Tanjungpinang, guna memperhatikan gizi balita yang ada di Karimun. Serta menjalin tali silaturahmi terhadap masyarakat Karimun,” ungkap Siti Sarwindah singkat. (fre)

Polsek Bestari Tangani Penemuan Kerangka Manusia WACOPEK - Warga di Kampung Wacopek, Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia, Selasa (20/2) malam lalu. Saat ini, pihak Polsek Bestari, Tanjungpinang yang menangani kasus penemuan kerangka itu.

Seorang warga Kijang, Syarul mengatakan, kerangka atau tulangbelulang manusia itu, awalnya ditemukan oleh seorang warga, di wilayah

perbatasan antara Bintan Timur dengan Kota Tanjungpinang. Saat itu, warga tersebut ingin mencari batu, sekitar pukul 18.00. ”Informasinya, tak jauh dari jalan aspal, penemuan kerangka manusia itu.

Tanda perbatasan Bintan dengan Tanjungpinang di sekitar Kampung Wacopek itu, kan aneh sedikit. Kalau di lihat dari jalan aspal, lebih banyak diambil Pemko Tanjungpinang. Makanya kasus ini ditangani oleh Polsek Bestari,” katanya,

kemarin.

Saat warga Wacopek mencari batu, ia menemukan tulang bagian rangka manusia. Kemudian, warga tersebut menemukan tengkorak (kepala). Atas penemuan itu, warga tersebut melapor RT Kampung Wacopek, dan disampaikan ke pihak berwajib. ”Polisi lah yang menanganinya,” tambah Syarul.

Kapolsek Bintim AKP Abdul Rahman membenarkan penemuan tengkorak dan kerangka manusia itu.

Namun, lanjutnya, untuk penangan diambil alih oleh Polsek Bestari Tanjungpinang. Sedangkan pemakaman dilaksanakan di TPU Kampung Wacopek.

Kapolsek Bukit Bestari Kompol Arbaridi Zumhur membenarkan kejadian itu, tetapi pihaknya mengetahui penemuan tengkorak itu, setelah mendapat informasi dari Polsek Bintim sehingga anggota langsung turun ke TKP. ”Kita bersama identifikasi Polres Tanjungpinang langsung olah TKP,” katanya. (fre/ray)

F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

PRAKIRAWAN Stasiun BMKG Tanjungpinang Bhakti Wira Kusumah melihat monitor, untuk mengetahui peredaran angin dan kelembaban cuaca, Rabu (21/2) kemarin.

BMKG Prediksikan Cuaca Masih Cerah Berawan TANJUNGPINANG Stasiun BMKG Tanjungpinang memperkirakan cuaca wilayah Provinsi Kepri, khususnya di Pulau Bintan (Tanjungpinang-Bintan), masih tetap cerah dan berawan. Kondisi cuaca seperti ini diprediksi sampai tiga hari ke depan.

Hal itu diungkapkan Prakirawan Stasiun BMKG Tanjungpinang Bhakti Wira Kusumah, saat memonitor di ruang kerjanya, Rabu (21/2) kemarin.

Dengan kondisi seperti ini, kata Bhakti, belum ada terlihat tanda-tanda potensi turunnya hujan di Pulau Bintan, termasuk di Kota Tanjungpinang. Selain

disebabkan faktor angin yang berhembus menghalangi awan konfektif, pelembaban udara di lapisan atas masih cukup rendah. Pelembaban udara dilapisan atas berkisar 55 persen, hingga 90 persen.

Pelembaban udara tersebut terbilang cukup rendah, terjadi pada siang hari. Sehingga membuat potensi turun hujan untuk membasahi ibu kota Provinsi Kepri, cukup kecil. ”Kalau pelembabannya mencapai 80 persen, baru bakal terlihat tanda potensi hujan yang akan turun.

Kondisi seperti itu pun, belum tentu akan terjadi turun hujan,” ucap Bhakti,

Rabu kemarin.

Saat ini, angin masih tetap berhembus dari utara ke selatan. Kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 30 kilometer per jam.

Tiupan angin ini masih terbilang normal. Sehingga tak berdampak langsung pada gelombang di perairan Provinsi Kepri. Baik itu di perairan Tanjungpinang, Bintan, Batam, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas.

Tinggi gelombang di perairan Tanjungpinang, Batam, dan Karimun berkisar 0,2-0,8 meter.

Sedangkan di perairan laut Bintan dan Lingga berkisar 0,5-0,8 meter. (dri)

MITSUBISHI

DIJUAL CEPAT LORI Mitsubishi Canter Tahun 2012 Kondisi baik, pajak hidup, belum ada Jak Harga 155 Juta/Nego Bagi yang berminat Hub. : HP. 0822 8516 1161 REDAKTUR: YUSFREYENDI

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

KEPRI SOCIETY

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

11

Bupati Abdul Abdul Haris SH beserta Sekda, Kapala OPD, unsur Muspika dan Camat Palmatak foto bersama.

Bupati Anambas Abdul Haris, SH ketika tiba di Pelabuhan Matak dan disambut Camat Palmatak.

Abdul Haris ketika menerima sekapur sirih dari penari tari persembahan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Anambas (Sekdakab) Sahtiar mengambil sekapur sirih.

Bupati Anambas Buka MTQ ke-5 di Kecamatan Matak

B

Bupati Abdul Haris SH ketika membuka resmi MTQ ke-5 Palmatak yang ditandai pemukulan beduk.

UPATI Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Abdul Haris SH secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-5, untuk tingkat Kecamatan Palmatak yang digelar di Desa Matak Rabu (14/2).

Selain itu, orang nomor satu tersebut juga membuka stand kuliner dan lainnya.

MTQ di samping dapat mensiarkan agama Islam, juga menjadi ajang silaturahmi sesama umat Islam. Sebelumnya, pembukaan dilantunkan ayat Suci Alquran yang dibacakan Ali Mukhsin.

Menariknya, pada kegiatan tersebut 15 kepala desa yang ada di kecamatan tersebut menyampaikan laporannya satu-per satu kepada bupati.

Dalam sambutannya Haris mengatakan, MTQ tingkat kecamatan merupakan rangkaian kegiatan sebelum dilaksanakannya MTQ tingkat kabupaten.

Rencananya, MTQ Kabupaten yang akan dilaksanakan pada bulan Mei di Kecamatan Jemaja Timur mendatang. ”Ini merupakan seleksi untuk mencari bibit muda berbakat, untuk MTQ tingkat kabupaten dan provinsi nanti,” kata Haris,

Bupati Anambas Abdul Haris SH bersama tamu undangan lainnya pada acara MTQ ke-5 Kecamatan Palmatak.

REDAKTUR: ABAS

Grav mengatakan, MTQ ke 5 tingkat Kecamatan Palmatak diikuti 15 desa.

Kegiatan itu, dilaksanakan mulai dari tanggal (14/2) hingga berakhir pada Jumat (16/2).

Sedangkan pertandingan dan perlombaan yang dilaksanakan lanjut pria yang juga menjabat sebagai Sekcam Palmatak itu antara lain yakni Tartil Quran, Syahril Quran, Hifzil Quran lima Juz, Qasidah,Rebana, Lomba Kuliner dan Miniatur Masjid.*** Narasi : Indra Gunawan Foto : Humas Pemkab Kepulauan Anambas

Buapati Anambas Abdul Haris SH bersama unsur Muspika meninjau stan kuliner peserta MTQ ke-5 Palmatak.

Bupati Abdul Haris ketika menyerahkan piala bergilir secara simbolis kepada Camat Palmatak.

Abdul Haris SH foto bersama seluruh kepala desa di Kecamatan Palmatak.

Rabu (14/2). Haris sangat gembira, karena terdapat dua desa yang ada di Kecamatan Palmatak memiliki ustaz sendiri yakni Desa Piasan dan Desa Ladan untuk memberikan ilmu agama khususnya ilmu Alquran dan memperdalamnya. Sehingga, untuk menghafal Alquran 5 Juz tidak menjadi permasalahan di Anambas. ”Pemerintah Daerah akan berupaya mendatangkan ustaz, agar dapat melakukan pembinaan keagamaan kepada anak-anak kita,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Panitia MTQ Tingkat Kecamatan Palmatak Redo Lithrony Fourty

Bupati Anambas Abdul Haris SH dan istri, Heryana ketika di dalam salah satu stan.

Bupati Abdul Haris SH foto bersama BPD dari Kecamatan Palmatak.

Abdul Haris ketika meninjau stan salah satu desa yang menampilkan seni dan kerajinan.

Tamu undangan dan kelompok PKK Kabupaten Anambas yang hadir.

Ketua PKK Kabupaten Anambas Heryana Haris ketika menggunting pita tanda dibukanya stan bazar MTQ ke-5 Kecamatan Palmatak.

LAYOUT: AGUNG PRASATYA

PENDIDIKAN - KAMPUS

12

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

Bank Indonesia Libatkan Siswa SMP dan MA Sederajat

Siswa Diajari Bercocok Tanam Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Sosialisasi Pertandingan Urban Farming bertajuk “Goes to School” bagi pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, Selasa (20/2).

MARTUNAS SITUMEANG, Tanjungpinang SEKRETARIS Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Riono M. Si, menyambut baik program urban farming dari Bank Indonesia, karena selaras dengan program Pemerintah Kota Tanjungpinang. ”Setiap program baik yang memberi manfaat untuk masyarakat Kota Tanjungpinang, tentu pemerintah akan mendukung secara total, apalagi melibatkan sekolah SMP dan SMA, meskipun SMA bukan lagi kewenangan kita, tetap kami dukung.

Menurutnya, program ini manfaatnya luar biasa untuk ketahanan pangan di Kota Tanjungpinang,” kata Sekda usai membuka acara itu di Aula SMK Negeri 1 Tanjungpinang.

Sebenarnya, kata orang nomor satu di jajaran ASN Pemko Tanjungpinang ini, program ini tinggal dimantapkan saja, karena sebelum program ini ada, secara mandiri sekolah-sekolah sudah mengembangkan tanaman hidroponik ini.

Hanya belum berupa program dan hanya atas inisiatif pihak sekolah itu sendiri. Ia ingin melalui program BI ini, semua

DRS RIONO MSI

sekolah bisa ikut berpartisipasi. ”Dengan adanya program BI ini, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sendiri, syukur-syukur bisa memberikan manfaat bagi lingkungan kita. Dengan begitu, kita tidak lagi bergantung pada daerah lain, mengingat Kota Tanjungpinang bukan merupakan daerah penghasil, tetapi daerah importir,” pungkasnya.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepri, Gusti Raizal Eka Putra menginginkan program urban farming goes to

school semakin berkembang dan dapat menciptakan nilai ekonomis di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, program ini juga sebagai ajang edukasi untuk kalangan pelajar, agar mereka benar-benar paham tentang bagaimana menguatkan ketahanan pangan, sekaligus melatih jiwa entrepreneur mereka.

Dia menuturkan, BI mempunyai tupoksi menekan inflasi dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Untuk mengendalikan hal itu, BI tidak bisa bekerja sendiri, tetapi butuh bantuan dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia berharap pihak sekolah dapat memanfaatkan program ini, agar kebutuhan ekonomi bisa terpenuhi. Siswa-siswi harus melatih jiwa entrepreneur dan mencoba mempraktekkan budi daya pertanian di sekolah maupun di rumah, dengan menanam kebutuhan pangan, seperti cabai atau sayuran.

Baginya, program ini sangat penting, karena akan memperkuat ketahanan pangan dan menjaga inflasi di Provinsi Kepri, khususnya Kota Tanjungpinang, di samping itu,

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

WAKIL Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga saat meninjau kebun sayur di SMPN 10 Tanjungpinang belum lama ini. Suasana sekolah ini makin sejuk karena lingkungannya yang hijau.

mampu menjaga kestabilan nilai rupiah yang memang menjadi tugas BI. Gusti bersyukur, Kota Tanjungpinang menjadi kota yang aktif dalam mengendalikan inflasi di daerah. Hal itu dilihat dari prestasi yang berhasil diraih Kota Tanjungpinang.

Tahun lalu, TPID Kota Tanjungpinang terbaik se-

Sumatera.

Selain itu, Sekda juga sangat intens membuat program-program untuk pengendalian inflasi di Kota Tanjungpinang. Hal itu bisa dilihat dari tingkat inflansi Tanjungpinang bulan Januari 2018 yang berada pada angka 0,18 persen, jauh di bawah inflasi nasional pada

bulan yang sama mencapai 0,62 persen.

Sebelum menutup sambutannya, Gusti kembali mengharapkan sekolah-sekolah di Kota Tanjungpinang bisa membantu dan mendukung program ini, supaya terus berkelanjutan. ”Mudah-mudahan program ini, mampu

mengangkat perekonomian di Kota Tanjungpinang dan Tanjungpinang tidak hanya menjadi konsumen melainkan mampu menjadi daerah penghasil,” ucapnya menjelaskan.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala DPPP, Raja Khairani, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMKN 1, guru dan pelajar.***

Mahasiswa SBTI Ikuti Ospek Empat Hari

F-ISTIMEWA

MAHASISWA baru saat mengikuti kegiatan fire awareness bersama Fire Department PT. BRC, baru-baru ini.

REDAKTUR: MARTUNAS

BINTAN - Peserta didik angkatan ke-19 Sahid Bintan Tourism Institute (SBTI) sedang mengikuti masa orientasi pengenalan kampus (Ospek) yang berlangsung selama empat hari terhitung dari Senin, 12 Februari 2018 sampai dengan Hari Kamis, 15 Februari 2018.

Saat ini Indonesia sedang bersiap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja.

Karena itu, peran serta masyarakat dan Lembaga Pendidikan Sahid Bintan Tourism Institute mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang perhotelan, melalui sistem pendidi-

kan yang mengedepankan skill, knowledge and attitude. Dengan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan SDM perhotelan yang berkompeten, profesionalisme dan mampu bersaing dengan SDM dari berbagai belahan dunia khususnya ASEAN untuk mengimbangi persaingan SDM perhotelan tanpa meninggalkan karakter khas budaya timur. ”Seperti tahun-tahun sebelumnya PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC) sebagai salah satu perusahaan terbesar di Bintan yang bergerak dalam pembangunan kawasan pariwisata internasional di area Lagoi, melalui Community Development (CD) memberikan beasiswa

untuk putra-putri daerah Kabupaten Bintan dan subsidi 50 persen biaya pendidikan untuk putraputri Provinsi Kepri,” ujar Endang Widuri, Ketua SBTI. Saat ini SBTI mendapatkan dukungan pemberian beasiswa untuk putra/putri Kepulauan Anambas melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu dan Tenaga Kerja Kepulauan Anambas serta PT. Medco Energy.

SBTI dengan bangga mengenalkan peserta didik yang bergabung di angkatan ke-19 yang tidak hanya dari Kabupaten Bintan saja, tapi ada dari Kota Tanjungpinang, Dabo Singkep di Kabupaten Lingga, Kabupaten Pati di Jawa Tengah, Kota Pekanbaru, Medan dan

juga Jakarta. Orientasi pengenalan kampus membentuk persamaan persepsi peserta didik dalam memahami dasar ilmu pariwisata dan perhotelan.

Adapun aktivitas yang dilakukan meliputi CTE Profile, Student Regulation, Hotel Knowledge, Grooming, Fire Awareness, Career Path, Tourism Knowledgeand Performing Arts.

Sahid Bintan Tourism Institute atau dikenal dengan SBTI berlokasi di Kawasan Pariwisata Internasional Lagoi, Bintan. Sebelumnya, Komisi II DPRD Kabupaten Anambas mendampingi penyerahan 20 putra-putri untuk mengikuti pendidikan bidang pariwisata ke SBTI Bintan. (abh)

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA

KEPRI SOCIETY

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

13

BUPATI LINGGA H ALIAS WELLO DAN PARA TAMU UNDANGAN SAAT PANEM PADI BERSAMA.

Malam Syukuran, Tanam Serentak dan Panen Padi bersama Maknai Kinerja Dua Tahun Awe-Nizar D

Bupati Lingga menandatangani kerja sama dengan BI Cabang Batam untuk perkembangan pertanian di Lingga.

UA tahun sudah, H Alias Wello dan M Nizar memimpin Kabupaten Lingga.

Selama dua tahun tersebut, berbagai program dijalankan untuk mewujudkan visi Lingga Terbilang 2020.

Malam syukuran kinerja Awe-Nizar yang digelar, Sabtu (17/2) di halaman Kantor Bupati Lingga menyuguhkan keberhasilan program pertanian di Lingga.

Warga dapat menyaksikan apa saja yang dilakukan AweNizar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program pertanian, perikanan, pariwisata peternakan sebagai program prioritas yang telah memdapatkan perhatian pemerintah pusat diharapkan bisa mewujudkan Lingga terbilang 2020.

Meski banyak rintangan dan pro kontra terhadap program pertanian yang Awe lakukan, Insya Allah saat ini

Kabupaten Lingga telah membuka mata pemerintah pusat bahwa Lingga memiliki potensi menjadi daerah ketahanan pangan di perbatasan.

Komitmen untuk memajukan pertanian juga dilakukan dengan menggandeng kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, lembaga teknologi dan pihak swasta.

Dengan begitu, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk ragu akan keberhasilan pro-

gram pertanian yang kini tengah dikembangkan.

Untuk bisa sukses kita butuh dukungan semua pihak termasuk masyarakat.

Setelah ini tahun 2018 kami akan fokus untuk menjaring investor masuk ke Lingga. ***

Narasi : Tengku Irwansyah Foto : Humas Pemkab Lingga

Bupati Lingga Alias Wello berfoto bersama dengan latar tugu Agrominapolitan.

Bupati Lingga Alias Wello melihat sistem irigasi di percetakan sawah.

Bupati Lingga H Alias Wello mendengarkan pengarahan Staf Khusus Kementerian Pertanian terkait penanaman padi.

Bupati Lingga Alias Wello bersama Staf Ahli Kementerian Pertanian Mat Syukur saat panen bersama di Desa Sungai Besar.

Wakil Bupati Lingga M Nizar berdoa saat dimulainya kegiatan malam syukuran kinerja Awe-Nizar.

Tamu undangan yang hadir saat malam syukuran Awe-Nizar.

Bupati Lingga H Alias Wello menyerahkan sertifikat Lingga Terbilang Award kepada Kapolres Lingga AKBP Ucok lasdin Silalahi karena telah berpartisipasi ikut mensukseskan program pertanian di Lingga.

Bupati Lingga memberikan sambutan saat malam syukuran Awe-Nizar.

Bupati Lingga Alias Wello dan Wakil Bupati Lingga M Nizar saat malam syukuran kinerja Awe-Nizar.

Foto bersama Bupati Lingga H alias Wello bersama tamu undangan usai kegiatan malam syukuran kinerja Awe-Nizar.

„ REDAKTUR: ABAS

Bupati Lingga H Alias Wello bersama anak dan istri.

„ LAYOUT: SYAFRINALDI

KEPRI SOCIETY

14

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

Bupati Hamid Rizal saat memberikan arahan.

Bupati Hamid saat membacakan sumpah janji ASN. SEKDA NATUNA WAN SISWANDI MENANDATANGANI SAKSI PELANTIKAN PEJABAT DILINGKUNGAN PEMKAB NATUNA.

Bupati Hamid saat menandatangani SK pelantikan pejabat.

Jangan Meminta Jabatan Jika Tidak Mampu Menjalankannya

K

EINGINAN mendapat kan jabatan yang nyaman dan sesuai diharapkan tidak akan berhasil tanpa adanya kerja keras dari pegawai itu sendiri.

Apalagi, jika tidak bisa menjalankan jabatan atau amanah yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini.

Dengan begitu sudah menjadi catatan pemerintah bahwa seorang pejabat tidak mampu

menjalankan apa yang sudah menjadi sumpah dan janji ASN. ”Dulu saya juga pernah menjabat yang paling rendah sampai menjadi asisten, namun semua itu dijalankan sesuai dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab sebagai pegawai,” kata Bupati Natuna Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si saat memberikan sambutannya di Gedung Sri Serindit, Ranai.

Rabu (21/2).

Banyak pejabat yang meminta untuk ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan keinginannya, namun tidak bisa menjalankannya sesuai amanah yabg diberikan. ”Maka jangan sekali-kali meminta jabatan jika tidak mampu menjalaninya, dan jangan pernah menerima sagu hati apabila sudah menjabat nanti,” ungkap Bupati Hamid.

Hamid juga berharap kepada seluruh pejabat di Kabupaten

Natuna agar jabatan yang sudah di terima agar manfaatkan sebaik baik mungkin untuk kemajuan daerah sendiri. ”Saya berpesan kepada pejabat Natuna agar menjadi pejabat yang hebat, dan samasama membangun agar kabupaten Natuna ini bisa menjadi provinsi,” tutupnya. *** Narasi dan Foto : Hardiansyah/Putra

Bupati Hamid bersama Sekda saat menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Bupati Hamid saat membacakan SK pelantikan pejabat.

Asisten 1 Pemerintahan Abdullah tandatangan sebagai saksi.

Bupati Hamid saat memberikan selamat pada pejabat yang dilantik.

SENGGARANG H+10 Lebaran Pencoblosan Digelar

Khawatir Pilwako Sepi Pemilih F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

MARYAMAH (tengah) memimpin sidang sengketa Pilkada gugatan bakal calon Independen yang menggugat keputusan KPU terkait penepatan calon.

Panwaslu Mulai Gelar Sidang Gugatan Pilwako TANJUNGPINANG Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tanjungpinang, mulai menggelar sidang gugatan pasangan bakal calon (balon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Edy Safrani dan Edi Susanto, dari jalur perseorangan atau independen.

Bacalon Wako dan Wawako ini menggugat KPU Tanjungpinang, karena mereka tidak lolos sebagai calon Wali Kota Tanjungpinang, pada saat penetapan calon yang digelar di kantor KPU Tanjungpinang, Senin (12/ 2), lalu. ”Alhamdulillah sidang musyawarah penyelesaian sengketa tersebut berjalan dengan lancar,” kata Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang, Maryamah kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (21/2). Maryamah mengatakan, dua objek gugatan yang ditujukan paslon perseorangan tersebut, untuk KPU Kota Tanjungpinang. Karena dalam hal ini, KPU Kota Tanjungpinang sebagai permohon.

Sedangkan paslon perseorangan sebagai pemohon REDAKTUR: ABAS

dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pilkada Tanjungpinang.

Objek gugatan pertama, lanjut Maryamah, pemohon merasa keberatan terhadap berita acara yang disampaikan oleh KPU Tanjungpinang terhadapnya. Intinya, kenapa KPU menyatakan bahwa paslon perseorangan belum memenuhi syarat pencalonan.

Objek gugatan kedua, adalah tentang hasil keputusan KPU tentang penetapan dari bakal calon menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, yang berlangsung di kantor Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang, belum lama ini. Jadi, penyampaian dua objek gugatan ini hanya didengar oleh permohon. ”Nanti, permohon akan menjawab pertanyaan yang disampaikan pemohon dalam agenda penyampaian jawaban pada tanggal 23 Februari 2018.

Kita tunggu aja, apa yang akan dijawab oleh permohon tersebut,” ucap Maryamah. Kata dia, kalau berdasarkan aturan ada lima tahapan untuk menyelesai-

kan sengketa Pilkada. Tahap pertama itu, pemohon menyampaikan objek gugatan terhadap permohon.

Tahapan yang kedua, permohon diberikan kesempatan untuk menjawab atas yang sudah ditanya oleh pemohon pada saat sidang musyawarah sengketa Pilkada tersebut.

Ketiga, baru masuk dalam tahapan untuk menghadirkan bukti dari kedua belah pihak, yaitu pemohon dan permohon.

Tahapan keempat, masih kata dia, pihaknya langsung menyimpulkan laporan yang disampaikan dari kedua belah pihak, yaitu pemohon dan permohon. ”Terakhir, yaitu tahap kelima baru kita langsung kita memberikan keputusan dalam sidang musyawarah sengketa Pilkada tersebut. Semua secara bertahap sesuai jadwal nanti,” sebut dia. Dalam kesempatan ini, Divisi Pengarah Popja Pencalonan, Zulkifli Riawan mengatakan, pihak KPU Kota Tanjungpinang sudah siapkan jawaban, yang digugat oleh pihak pemohon. (dri)

Pengamat Politik Provinsi Kepri Endi Maulidi khawatir tingkat partisipasi pemilih saat pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang pada 27 Juni nanti sepi pemilih.

ABAS, Tanjungpinang KEKHAWATIRAN tersebut akibat pelaksanaan Pilkada Tanjungpinang itu bertepatan pada H+10 atau sepuluh hari setelah Lebaran Idul Fitri tahun ini.

Meskipun, H+10 lebaran, pegawai dan libur lebaran sudah selesai. ”Pencoblosan Wako dan Wawako 27 Juni itu kan sepuluh hari setelah Lebaran. Was-was saja sepi pemilih,” kata Endi Mauldi, kemarin. Kata dia, kekhawatiran tersebut akan berdampak terhadap angka partisipasi pemilih di Kota Tanjungpinang nanti.

Karena, melihat dari beberapa pilkada yang pernah digelar Tanjungpinang, terjadi tren penurunan jumlah partisipasi dari masyarakat.

Supaya partisipasi di pilkada meningkat, sambung mantan Ketua PKB Kepri ini, meminta kepada penyelenggarah pilkada, dua calon Wali Kota Tanjungpinang, dan wakilnya, H Lis Darmansyah-Maya Suryanti nomor urut 2 dan H SyahrulRahma nomor urut 1,

harus melakukan sosialisasi terus untuk mengingatkan warga Tanjungpinang segera kembali ke Tanjungpinang nanti, saat mudik lebaran agar bisa menggunakan hak pilihnya. ”Kekhawatiran saya jangan sampai terbukti. Mari sama-sama mendoakan agar pilkada nanti berjalan lancar dan partisipasi meningkat,” harapnya.

Ia juga mengajak, kepada masyarakat yang mudik Lebaran nanti, agar tidak lamalama di kam-

pung. Ia juga mempredisikan kalau pilkada Tanjungpinang bakal ramai dan seru.

Tidak hanya disebabkan karena terjadi head to head antara Lis Darmansyah dengan Syahrul, tapi satusatunya pilkada digelar di Kepri hanya pilkada Tanjungpinang. ”Pilkada Tanjungpinang barometer partai menuju pemilu 2019 mendatang,” tegasnya.

Masih kata Endi Maudili, dua calon wali kota dan wakilnya, merupakan kandidat terbaik di Tanjungpinang. Dan, siapa yang menjadi pemenang, sambung dia tergangung mesin politik koalisi dan pendukung bekerja maksimal, untuk memikat hati rakyat, dengan program dan visi dan misi. ”Kemenangan juga ditentukan sejauh mana calon Wako menjual program memajukan Tanjungpinang,” tegasnya. ***

ENDI MAULIDI

LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS

15

Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

Dinas Kesehatan Bakal Gelar Kampanye Imunisasi MR

Tolak Campak dan Rubella Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, sedang melakukan validasi anak usia 9 bulan sampai 15 tahun.

ABAS, Tanjungpinang VALIDASI data ini dilakukan sebagai bentuk persiapan pelaksanaan kampanye Measles dan Rubella yang akan digelar pada bulan Agustus dan September 2018. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Tanjungpinang, Rustam, usai rapat bersama para kepala puskesmas dan pengelola program imunisasi di Kantor Dinas Kesehatan Tanjungpinang, kemarin. ”Kampanye imunisasi ini untuk tolak campak dan rubella,” tegasnya. Kata dia, berdasarkan data yang dikumpulkan sekarang

tercatat sekitar 56.021 anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun di Kota Tanjungpinang.

Data itu diperoleh dari pendataan siswa SD/MI, SMP/MTS, TK/PAUD, posyandu, masyarakat dan kelas 1 SMA yang belum berusia 15 tahun.

Pada saat pelaksanaan kampanye MR nantinya diperkirakan akan dilakukan pelayanan pada 75 sekolah dasar, 31 sekolah menengah pertama, 136 posyandu dan 13 pos penimbangan ditambah dengan seluruh

fasilitas kesehatan yang ada. Seperti puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan kelurahan, dan klinik kesehatan ibu dan anak.

Kampanye MR 2018 Kampanye Measles Rubella (MR = Campak dan Rubella) adalah suatu kegiatan imunisasi secara massal sebagai upaya untuk memutuskan penularan virus Campak dan Rubella pada usia 9 bulan s.d 15 tahun, tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya.

Kata Rustam, inunisasi MR diberikan untuk semua usia 9

bulan sampai dengan usia kurang dari 15 tahun selama kampanye imunisasi MR bulan Agustus - September 2018. ”Agustus 2018, imunisasi MR diberikan untuk anak usia sekolah, usia 7 tahun sampai 15 tahun (SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat). Kalau ada yang berusia di bawah 15 tahun dan sudah sekolah di MU/ sederajat harus juga diimunisasi MR,” tegasnya.

Sambung dia, September 2018, imunisasi MR diberikan untuk bayi usia 9 bulan sampai dengan anak usia 7 tahun dilaksanakan di posyandu, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya. Kemudian, sambungnya, tidak ada pengobatan untuk penyakit campak dan rubella, tetapi penyakit ini dapat dicegah.

Imunisasi dengan vaksin MR adalah pencegahan terbaik untuk penyakit campak dan rubella. Satu vaksin untuk mencegah dua penyakit sekaligus. ***

F-ISTIMEWA

PETUGAS kesehatan saat melayani imunisasi salah satu balita baru-baru ini.

Masyarakat Harus Peduli Sampah

F-ISTIMEWA

RENI Yusneli (dua dari kiri) foto bersama usai pembentukan pengurus FKPT Kepri di Jakarta.

Pengurus FKPT 32 Provinsi Dilantik

Reni Yusneli Pimpin FKPT Kepri JAKARTA - 279 Pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dari 32 Provinsi di Indonesia dilantik oleh Ketua Badan Nasional Pencegahan Teroris (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius di Hotel Mercure Ancol, Selasa (20/2).

Untuk pengurus FKPT Kepri periode 2018-2020 dipimpin oleh Reni Yusneli dengan dibantu satu orang sekretaris dan lima kepala bidang dan tiga staf sektariat. Pelantikan pengurus ini digelar di hari pertama Rapat Kerja Nasional 32 FKPT. Menurut Suhardi Alius, keberadaan FKPT di setiap provinsi sangat dibutuhkan dan diminta untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam mencegah kemungkinan adanya tindakan radikalisme

maupun teroris. ”Mesti ada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan melalui pendekatan budaya, dan penanaman Pancasila pada generasi muda termasuk mahasiswa,” tegas Suhardi dalam pidatonya.

Suhardi juga mengarahkan agar pengurus BNPT dan FKPT untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh-tokoh media, tokoh agama dan semua elemen agar bersama-sama memerangi upaya radikalisme yang berpeluang terjadi, termasuk teroris. ”Teroris itu bukan hanya modus, tapi ini masalah ideologi dan keyakinan yang keliru,” sebutnya.

Untuk pendekatan hukumnya, sebutnya, perlu penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Selain

itu, perlu pembinaan napi dengan memberikan pemahaman agama dan juga pembinaan mantan napi tentang ideologi Pancasila. ”Saat ini ada lebih 600 napi dan mantan napi kasus teroris. Celakanya, ada tiga di antaranya kembali mengulangi kasus yang sama karena keberadaan mereka kurang diterima di masyarakat.

Ini tugas FKPT untuk memberi pemahaman ke masyarakat.

Selain itu setiap gubernur mesti membantu mengawasi para mantan napi dengan terus dimonitor dan keberadaan mereka jangan dipersulit, termasuk dalam mendapatkan kartu identitas dan administrasi kependudukan lainnya,” pintanya.

Sementara itu, Ketua FKPT Kepri Reni Yusneli menyebutkan, pemahaman ideologi di kalangan muda

di Kepri juga mesti ditingkatkan. Selain karena tingginya arus pendatang juga karena Kepri berbatasan dengan beberapa negara tetangga, hingga rawan dijadikan tempat persinggahan pelaku. ”Masyarakat yang melihat hal-hal yang ganjil di lingkungan mereka mesti cepat melapor ke aparat keamanan. Selain itu, RT dan RT selaku perpanjangan tangan pemerintah di tengah masyarakat juga mesti memberlakukan wajib lapor bagi pendatang yang tinggal di lingkungan mereka.

Tujuannya, untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan,” sebut Reni Yusneli yang juga merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang ini. (Jek)

SENGGARANG - Pemerintah Kota Tanjungpinang, menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN), yang disejalankan dengan Peringatan Hari Peduli Sampah (HPSN) Nasional 2018 di halaman Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (21/2).

Upacara yang dipimpin Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Drs. Raja Ariza, MM itu, diikuti segenap pejabat, ASN, PTT, dan petugas kebersihan dilingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Raja Ariza mengatakan, upacara Hari Kesadaran Nasional ini adalah kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap bulannya, dan pada hari ini juga dilaksanakan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2018.

Raja Ariza mengucapkan terimakasih kepada seluruh petugas kebersihan, karena telah berjasa menjaga kebersihan di Kota Tanjungpinang.

Menurutnya, tugas yang dilakukan bapak/ibu adalah pekerjaan yang mulia, karena pekerjaan bapak/ibu mampu menciptakan sesuatu yang bersih dan baik, dan itu sungguh

mulia. Untuk itu, mari kita komitmen untuk menjaga Kota Tanjungpinang tetap bersih dan indah. ”Kita wajib canangkan Kota Tanjungpinang sebagai Kota bebas sampah, mari bersama kita jaga kebersihan Kota ini,” imbaunya.

Sebagai putra daerah, dirinya menginginkan Kota Tanjungpinang menjadi Kota Wisata, maka dari itu, tingkat kebersihan harus tetap kita jaga, terutama toilet umum harus bersih, agar wisatawan yang datang dan ingin menggunakan toilet umum merasa nyaman. Sebab salah satu ciri Kota Wisata itu dilihat dari kebersihannya.

Berkenaan pada tahun ini, Kota Tanjungpinang melaksanakan Pilkada serentak, Raja Ariza mengajak semua ASN untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada di Kota Tanjungpinang.

Dia mengingatkan, agar ASN tetap menjaga netralitas, jangan sampai melanggar aturan, bila kedapatan akan ada sanksi tegas bagi ASN yang melanggar ketentuan tersebut.

Upacara ini juga, dirangkai dengan penyerahan bantuan dari Dinas Perkim Kota Tanjungpinang untuk Kecamatan. Bantuan tersebut berupa 20 set peralatan kebersihan, diantaranya sapu lidi, skop sampah, garpu sampah, kantong sampah serta 1 buku himpunan peraturan pengelolaan persampahan dan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

Bantuan tersebut, diberikan secara simbolis oleh Pj.Wali Kota kepada Camat se Kota Tanjungpinang. Nantinya bantuan itu, akan didistribusikan ke seluruh kelurahan di masing-masing kecamatan se Kota Tanjungpinang.

Di akhir kegiatan itu, dilakukan pelepasan puluhan ekor burung merpati oleh Pj.Wali Kota , bersama Sekretaris Daerah Kota dan Kepala OPD, sebagai tanda pencanangan gerakan tiga bulan bersih sampah dalam rangka hari Peduli Sampah Nasional 2018. Dan dilanjutkan Penanaman bibit tanaman di Halaman Kantor Wali Kota Tanjungpinang. (bas)

Polres.....................................................dari halaman 9 prosedurnya kesemuanya sama seperti KTP dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sedangkan test tertulis sekarang sudah online sehingga hasil tes dapat diketahui oleh Korlantas. ”Setelah semuanya lulus baru bisa membuat SIM baru, sedangkan untuk

perpanjangan tidak mengikuti tes lagi,” jelasnya. Menurutnya, dengan adanya SIM online mengurangi para calo di Satpas sehingga pelayanan masyarakat dapat dilayani dengan maksimal. Jam operasional mulai dari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 08.00-14.00. ”Untuk website online

masih kita kembangkan, kita masih fokus dalam perkembangan smart alarm sistem yang nantinya bisa diakses melalui handphone,” tuturnya.

Ia mengajak kepada masyarakat, yang belum memiliki SIM tapi sudah membawa motor, baiknya mulai dari sekarang, mengurus SIM. Karena,

membuat SIM terus dipermuda. ”Jangan sampai sudah membawa motor dan mobil tapi belum memiliki SIM. Ini pelanggar lalulintas,” tegasnya.Ia juga minta kepada pelajar, yang belum berumur 17 tahun, baiknya jangan membawa motor ke sekolah karena sangat membahayakan, apalagi belum ada SIM-nya. ***

Imlek.......................................................dari halaman 9 memanfaatkan perayaan Imlek tahun 2018, untuk melakukan bepergian dari Kota Tanjungpinang menuju ke Jakarta. ”Imlek tahun

2017 lalu, sepi loh penumpang,” ucap dia. Meskipun belum tahu, ia akan mencoba mencari tau, apa yang menyebabkan

terjadinya peningkatan penumpang pada perayaan Imlek tahun 2018 ini. Padahal, pada saat itu harga tiket Sriwijaya Air mengalami

kenaikan dari harga awal Rp 500 ribu menjadi Rp 837 ribu. ”Sekarang harga tiket kita sudah kembali normal Rp 500 ribu,” sebut dia. (dri)

F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

PEMERINTAH memasang papan larangan membuang sampah di pinggir jalan raya karena mengganggu keindahan kota.

Tekan......................................................dari halaman 9 Pemerintah Anambas untuk mengirim pasokan ikan laut yang sudah ditangkap oleh para nelayan. ”Kita belum bisa memastikan berapa pasokan ikan yang perlu dikirim dari Anambas ke Tanjungpinang. Kita hitung dulu, berapa banyak ikan laut yang dikonsumsi

masyarakat Tanjungpinang.

Dari situlah, baru kita tahu kebutuhan ikan laut di Tanjungpinang,” sebut dia.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Stabilitas Harga Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Tanjungpinang, Anik Murtiani mengatakan, harga ikan

yang dijual pedagang di dua pasar tradisional masih tinggi, dikarenakan faktor cuaca yang terjadi beberapa hari ini. Jadi, para nelayan enggan turun ke laut untuk tangkap ikan.

Hal ini ada larangan langsung dari KSOP Tanjungpinang. ”Harga ikan yang dijual pedagang

masih kategori wajar.

Apabila tidak masuk diakal, maka pemerintah langsung menginterpensi harga ikan yang dijual para pedagang di pasar,” kata Anik.

Kemudian, Anik menyarankan kepada masyarakat untuk mencoba mengalihkan konsumsi dari ikan laut ke ikan air tawar. (dri) D-1St Female Station in Bintan Island Indonesia

Jl. Yos Sudarso No.63 Lantai 2-4 Batu Hitam, Tanjungpinang Telp. 0771 - 318 637. Fax. 0771 - 319 489 Email : radioonine@gmail.com

Marketing : 0812 7099 8897 (Fira Rewadi) 0852 6453 3303 (Andy)

REDAKTUR: ABAS

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

PRO BATAM

16

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

BP Minta Pelni Pindah Juni Harus Kembali Lagi ke Sekupang Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Kantor Pelabuhan (Kanpel) menginginkan agar Pelabuhan Pelni di Batuampar pindah lagi ke Pelabuhan Beton, Sekupang sebelum libur lebaran Idul Fitri.

MARTUA BUTAR-BUTAR, Batam PELABUHAN Batuampar yang sementara ini dipakai juga untuk Pelni tidak cocok untuk kapal Kelud dengan penumpang ribuan orang. Alasannya, pelabuhan Batuampar merupakan pelabuhan kontainer.

Kepala Kantor Pelabuhan BP Batam, Nasrul Amri, Selasa (20/2) mengungkapkan kekhawatiran pihaknya atas keselamatan penumpang Pelni. Dimana karena keberadaan pelabuhan Pelni di Batuampar dulu dimaksudkan untuk sementara, maka tidak ada bangunan khusus tempat calon penumpang menunggu atau ruang tunggu. ”Dan memang, tidak ada pelabuhan kapal penumpang bareng dengan kapal barang. Aktivitas bongkar muat kontainer kan rawan

kalau terjadi kecelakaan,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya ingin agar pelabuhan Pelni di Batuampar pindah sebelum lebaran. Dimana saat akan mendekati lebaran, aktivitas penumpang akan padat dan bisa mengganggu aktivitas bongkar muat. ”Kalau di sini berisiko.

Banyak truk yang mondar mandir. Tidak kebayang kalau ada yang bawa anak kecil disitu,” sambung Nasrul.

Hanya saja, saat ini kondisi Pelabuhan Beton, Sekupang belum sesuai dengan kebutuhan untuk digunakan saat ini. Namun dalam waktu dekat ini, diharapkan sudah dilakukan perbaikan dan penataan di Pelabuhan Beton,

Sekupang. Kendala saat ini, antara Pelni dan PT Persero belum ada kata sepakat. ”Harus dilakukan perbaikan fasilitas. Kita sedang koordinasi ke Pelni dan Persero. Tapi ini belum ada titik temu. Rencana secepatnya akan didudukkan. Kalau bisa, sebelum lebaran tidak di sini (Batuampar) lagi,” imbuhnya.

Disebutkan, mereka berkeinginan agar Pelabuhan Beton Sekupang, bisa disinggahi kapal Cruise.

Makanya disiapkan konsep pembangunan pelabuhan beton, untuk penumpang dan wisatawan.

Sehingga wisman bisa masuk lebih banyak.

Pelabuhan Beton dinilai memadai dari lautnya, karena kapal Cruise tidak jauh beda besarnya dengan kapal Kelud. ”Kan tak terlalu jauh beda itu. Hampir sama saja kapal Cruise dengan Kelud.

Tapi fasilitas pelabuhan harus memadai untuk wisatawan, biar disinggahi,” imbuhnya mengakhiri.***

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

PENUMPANG berada di atas kapal Kelud di Pelabuhan Batuampar, belum lama ini. BP minta agar kapal milik Pelni kembali ke Pelabuhan Sekupang sebelum Lebaran Juni nanti.

Organda Persilahkan Dishub Tertibkan Angkot Tua

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKO BATAM

WAKO-WAWAKO Batam, Rudi dan Amsakar Achmad diskusi dengan warga usai pertemuan dengan BTN, menemui Wako Batam, HM Rudi, Selasa (20/2).

Rumah Lunas, Sertifikat Tak Ada BATAM - Ratusan warga Komplek Air Mas Madar Paradise, Batuaji mendatangai Bank Tabungan Negara (BTN). Mereka menuntut agar BTN mengeluarkan sertifikat rumah mereka.

Alasannya, banyak warga yang sudah tiga dan empat tahun melunasi kredit, namun tidak kunjung menerima sertifikat. Namun hingga saat ini, tidak ada kepastian termasuk dari pihak BTN yang mengaku masih menunggu dari BPN. Aksi demo digelar warga, Selasa (20/2) di depan kantor BTN, Batam Centre, sebelum diterima pihak bank. Warga dalam orasi meneriakkan agar sertifikat rumah segera dikeluarkan. ”Kami datang menuntut sertifikat rumah, padahal kami sudah menyelesaikan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Kami sudah melunasi kredit, ada juga yang beli lunas, tapi tak dapat sertifikat

REDAKTUR: MARTUNAS

juga,” ujar salah seorang warga komplek Air Mas RW 02 RT 05 Adi. Disebutkan Adi, di perumahan mereka, ada sekitar 200 unit rumah.

Perumahaan itu dibangun pengembang, PT Airmas Trikarsa. Perumahan itu diakui dibangun tahun 2005 lalu. Sejak warga melunasi kredit rumah, saat ditanya ke BTN, jawabannya masih diproses. Namun karena proses dinilai terlalu lama, warga sepakat demo. ”Tidak tahu mana yang benar. Tapi developer ini bermasalah juga di tempat lain yang mereka bangun,” cetus Adi. Warga menegaskan, jika tidak kunjung dikeluarkan BTN, mereka akan membawa ke proses hukum. Mereka menuntut ke BTN, karena warga kredit perumahan ke BTN. Seorang warga lainnya, Nainggolan mengatakan, saat mengajukan KPR, diakui sertifikat rumah warga sudah di tangan Bank BTN.

”Bank BTN harus bertanggungjawab. Kalau ada permainan developer dengan bank, kami tidak tahu. Jelas, kami kredit rumah ke BTN,” tegas Nainggolan.

Usai menemui warga, Wakil Kepala Kantor BTN Cabang Batam, Ardi Darmawan mengatakan, pihaknya mengaku tidak mengurus sertifikat.

Pihaknya diakui hanya membantu mengurus jual beli antara pembeli dan developer. Demikian, pihaknya akan membantu memediasi dengan developer. ”Kalaupun ada agunan, itu antara developer dengan kuasa notaris. Setelah itu, baru diserahkan ke BTN. Nanti kami akan fasilitasi, agar yang sudah lunas pembayaran, mendapatkan sertifikat,” ujar dia.

Direktur PT Airmas Trikarsa, Palti mengatakan, pihaknya tak bisa mengurus pecah sertifikat hingga saat ini. Alasannya, sertifikat induknya yang asli hilang. (mbb)

BATAM - Perintah Wali Kota Batam, HM Rudi kepada Dishub Batam agar menertibkan angkutan tidak layak direspon Organda Kepri. Menurut Ketua Organda Kepri, Syaiful, jika Pemko menertibkan angkutan tidak layak, pihaknya mempersilahkan.

Dalam hal ini disebutkan, tinggal ketegasan Dishub.

Pernyataan itu disampaikan Syaiful, Rabu (21/2) di Batam, saat ditanya terkait rencana Pemko menertibkan angkutan tidak layak. ”Itu kan dari dishub. Setiap bulan dua kali ditertibkan.

Diperiksa kelayakan. Tapi harus jelas, angkutan yang layak itu berapa (umur) tahun?,” katanya.

Dalam hal ini, disebutkan untuk penertiban angkutan

tinggal dari Dishub. ”Organda mendorong pemerintah menjalankan aturan yang dibuat. Kami posisinya seperti itu,” tegas Syaiful.

Sementara Kadishub Batam, Yusfa mengatakan, saat ini jumlah angkutan sudah berlebihan di Batam.

Belum termasuk dengan taksi online yang disebut masih menjadi taksi gelap. ”Kalau menurut kajian, taksi konvensional sudah berlebih taksi di Batam.

Sehingga kesulitan melakukan peremajaan taksi karena pendapatan yang kurang,” kata Yusfa.

Sementara Ketua Forum Taksi Batam, Omo Maretralita mengatakan, jika saat ini taksi tidak layak seribuan unit. Kondisi ini diakui

YUSFA HENDRI

terjadi karena jumlah taksi di Batam sudah berlebih.

Sehingga menyebabkan pendapatan taksi turun dan kesulitan untuk melakukan peremajaan. ”Bisa cek. Tidak sanggup bayar bank untuk peremajaan. Tidak sanggup bayar.

Taksi Trans Batam, terjual armadanya karena tergadaikan ke bank,” cetusnya.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, HM Rudi meminta dilakukan penertiban angkutan jenis trayek utama (minibus) dan trayek cabang (angkot), yang umurnya sudah melebihi ketentuan.

Dimana, umur angkutan maksimal 18 tahun dan angkot 15 tahun. Dari trayek utama, yang dinilai tidak layak jalan lagi, 305 unit dan dari trayek cabang, yang tidak layak, ada 1.262 unit kendaraan. ”Trayek utama seperti angkutan Jodoh-Nongsa.

Jumlah kendaraannya, 617.

Dari sini, yang layak 312 dan tidak layak, 305 unit,” ujarnya. (mbb)

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI