Tanjungpinang Pos 22 Maret 2018 by Tanjungpinangpos

200 Hektare

15.823 Program

Hutan Sei Pulau Rusak H9

Dibahas di H16 Musrenbang DEWAN PERS

MEDIA TERVERIFIKASI

www.tanjungpinangpos.id Rp 3.000

KAMIS KAMIS,, 22 MARET 2018 / 4 RAJAB 1439H

F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

Tiga Merek Sarden Mengandung Cacing BPOM Batam Minta Ditarik dari Peredaran Tiga merek ikan makarel (sarden) yang mengandung cacing (nematoda) beredar di Kepri. Ketiga merek itu adalah Farmerjack, IO dan HOKI. Tiga sarden ini diminta ditarik dari peredaran.

TUNAS-YENDI-ANDRIMARTUA, Tanjungpinang KEPALA Dinas Kesehatan Pemprov Kepri, Tjepjep Yudiana mengatakan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam sudah mengeluarkan surat edaran atas ketiga jenis

sarden itu. ”Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BPOM terhadap produk IO, Farmerjack dan HOKI jenis pangan ikan makarel atau sarden dalam saus tomat teridentifikasi mengandung parasit anisakis sp (hasil terdeteksi),” ujar Tjepjep, kemarin. Langkah-langkah pemerintah

2018

KEPALA Dinas Kesehatan Tanjungpinang, Rustam bersama pegawai sidak sarden ke swalayan di Tanjungpinang, kemarin.

dan Badan POM Serta Dinas Kesehatan kabupaten/kota akan segera menerik produk tersebut dari peredaran. Ia pun mengeluarkan imbauan

Bersambung ke Hal 7

Di Tanjungpinang, 5 Merek Sarden Terindikasi LIMA merek sarden telah terindikasi mengandung parasit cacing. Ada merek sarden Farmerjack, IO, Hoki, TSC dan TLC. Ini berdasarkan hasil temuan Dinas Keseha-

tan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Tanjungpinang pada saat inspeksi mendadak (sidak) di beberapa swalayan berada di Tanjungpinang.

”Sampelnya kita simpan di Kantor (DKP2KB, red),” kata Kepala DKP2KB Kota Tanjungpinang, Rustam kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (21/3). Rustam mengatakan, memang

dari Balai POM sudah uji sampel kemasan ikan dalam kaleng (sarden) tersebut. Pada saat itu, ditemukan parasit cacing dalam kemasan sarden

Bersambung ke Hal 7

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

Imigrasi RI dan Malaysia Sidak Pengungsian BINTAN - Dirjen Imigrasi RI Ronny F Rompie bersama Dirjen Imigrasi Malaysia, Dato Seri Mustafar Bin Haji Ali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di tempat pengungsian Warga Negara Asing (WNA) yang mengungsi di Hotel Hermes Bintan, Rabu (21/3). Kepada wartawan, Dirjen Imigrasi Malaysia, Dato Seri Mustafar Bin Haji Ali mengatakan Malaysia tidak akan kompromi dengan aktivitas pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. ”Siapapun masuk ke Malaysia, harus dokumen legal. Ke Indonesia begitu juga. Mana-mana negara menerapkan aturan yang sama,” tegas Dato Seri Mustafar kepada wartawan usai mengunjungi imigran asing yang mengungsi di Bintan.

Bersambung ke Hal 7 DIRJEN Imigrasi RI dan Dirjen Imigrasi Malaysia, Dato Seri Mustafar Bin Haji Ali berbincang dengan salah satu WNA yang mengungsi ke Hotel Hermes di Bintan, kemarin sore.

Februari, Impor Kepri Menurun

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

PETI KEMAS ditumpuk di Pelabuhan Kijang, salah satu pelabuhan ekspor-impor di Pulau Bintan.

TANJUNGPINANG - Nilai impor Provinsi Kepulauan Riau Februari 2018 mencapai US$847,52 juta terdiri dari impor migas sebesar US$123,96 juta dan impor nonmigas sebesar US$723,55 juta. Nilai impor Kepri pada Februari 2018 mengalami penurunan sebesar 17,30 persen dibanding Januari 2018. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri, Panusunan Siregar menjelaskan, penurunan nilai impor tersebut disebabkan oleh penurunan nilai impor

sektor migas sebesar 48,53 persen dan sektor non migas sebesar 7,71 persen. Peran impor terbesar di Provinsi Kepri pada bulan Februari 2018 adalah hasil industri manufaktur dengan nilai impor sebesar US$708,44 juta dan memiliki peran 78,92 persen dari total nilai impor. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, impor Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 25,78 persen, yaitu dari US$673,79 juta menjadi

US$847,52 juta. Kenaikan nilai impor Februari 2018 dibanding Februari 2017 disebabkan oleh naiknya impor sektor non migas sebesar 57,18 persen. Golongan barang impor nonmigas (HS 2 digit) utama Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki nilai impor terbesar selama Januari-Februari 2018 adalah mesin/peralatan listrik (HS 85), yaitu sebesar US$538,07 juta atau 35,69 persen dari total impor nonmigas. Golongan barang impor

nonmigas Provinsi Kepulauan Riau berikutnya yang mempunyai peran cukup besar adalah golongan barang mesin-mesin/ pesawat mekanik (HS 84) dengan nilai US$167,27 juta dengan peranannya sebesar 11,10 persen; benda-benda dari besi dan baja (HS 73) dengan nilai US$125,62 juta (8,33 persen). Plastik dan barang dari plastik (HS 39) dengan nilai US$97,60 juta (6,47 persen); kapal laut

Bersambung ke Hal 7

KETIKA UU NO.23 MENGIKIS KEWENANGAN PEMKAB DAN PEMKO

Kini, Tak Punya Kuasa Lagi di Laut Kewenangan pemerintah daerah (pemda) baik kabupaten maupun kota perlahan-lahan mulai dikikis. Otonomi daerah seakan tidak ada lagi. Pusat kembali memperkuat posisinya termasuk melalui perpanjangan tangannya di daerah.

HARDIANSYAH-MARTUNAS, Natuna SALAH satu kewenangan daerah kabupaten/kota yang terkikis habis adalah pengelolaan laut. Saat UU No.32 Tahun 2004 berlaku, kewenangan pemko/pemko atas lautnya mengelola hingga 4 mil dan provinsi 12

mil. Jadi, pemkab/pemko dan provinsi diberi kewenangan mengelola 16 mil. Kini, dengan terbitnya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan provinsi mengelola 12 mil laut dan

redaksi@tanjungpinangpos.id REDAKTUR: MARTUNAS

kewenangan kabupaten/kota tidak ada lagi. Artinya, kewenangan pusat mengelola laut di daerah makin luas karena berkurangnya kewenangan kabupaten/kota. Ini juga yang menjadi keluhan warga di Natuna. Dengan potensi lautnya yangberlimpah-limpah, namun pemkab tidak bisa berbuat apa-apa laut di wilayahnya. ”Secara manusiawi kita sedih dengan aturan ini. Daerah tidak diberi kewenangan di laut.

Bersambung ke Hal 7

facebook/tanjungpinangpos

F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS

NELAYAN budidaya ikan keramba di Natuna sedang memeriksa jaring di kerambanya, belum lama ini.

@tgpinangpos LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

OPINI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 MARET 2018

Waspada Bencana! K Oleh : Sopian Pardomuan

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

OTA Tanjungpinang merupakan suatu daerah yang wilayahnya dikelilingi oleh laut, sehingga dapat saja memungkinkan wilayah ini memiliki potensi untuk terjadi bencana pesisir seperti gelombang tinggi, abrasi dan sedimentasi. Kita semua tentu tak ingin dihadapi bencana. Untuk itu dibutuhkan suatu informasi kepada masyarakat mengenai daerah yang rawan terjadinya bencana. Informasi tentang daerah rawan bencana sangat diperlukan dalam upaya mitigasi bencana di Kota Tanjungpinang. Apalagi masyarakat sekarang awam terhadap perubahan iklim yang tak menentu ini. Menurut penelitian Mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan, Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam Jurnalnya yang berjudul “Aplikasi Sig untuk Penentuan Daerah Potensial Rawan Bencana Pesisir di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau”, Kota Tanjungpinang memiliki tingkat kerawanan untuk bencana gelombang tinggi. Gelombang tinggi pada musim utara berada di Sebauk, Pulau Basing, Sekatab dan Kelam Pagi dengan panjang garis pantainya yaitu 6.992,239 m. Kemudian untuk kerawanan gelombang musim selatan berada di pulau Penyengat, Dompak, Basing, dan Sekatab yang memiliki panjang garis pantai 12.259,228 m. Mengingat wilayah Kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah pesisir dan pulau kecil, maka wilayah Kota Tanjungpinang harus memiliki sebuah data spasial tentang pemetaan daerah rawan bencana pesisir seperti Gelombang Badai, Abrasi dan Sedimentasi, sehingga dari data yang dihasilkan

akan dijadikan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait agar dapat dilakukan upaya mitigasi. Untuk itu, dalam memperingati Hari Mateorologi Dunia yang ke 68 yang jatuh pada tanggal 23 Maret 2018 ini, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) hendaknya turut berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi bencana. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terulang kembali kesalahan yang terjadi di Tarutung, Sumatera Utara yang menyangkut perbedaan perhitungan lokasiEpisenter gempaantara BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) dengan USGS (United State Geological Survey) di sesar/ patahan Sumatera segmen Aceh pada tanggal 22 Januari 2013 lalu. Hal ini bisa jadi fatal dan beresiko karena menyangkut keselamatan masyarakat banyak, belum lagi kerugian yang akan ditanggung masyarakat. Memang, letak kesalahan yang terjadi pada saat itu tidaklah mutlah kesalahan BMKG Banda Aceh yang berada di Mata Ie. Kesalahan ini terjadi karena ada salah satu station BMKG yang ada di sekitar Sumatera bagian utara yang salah dalam meng-pick waktu datangnya gelombang S. Satu saja stasiun pengamatan gempa salah, maka akan berakibat salah dalam menentukan episenter. Kesalahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk BMKG agar memperhatikan kinerjanya dalam penyampaian informasi. Dilain sisi,faktor yang membuat perubahaan dan perbedaan lainnya tentang hasil perhitungan lokasi gempapada saat itu adalah perbedaan dalam menentukan waktu tiba gelombang, distribusi stasiun dan jumlahnya dan Penggunaan Model kecepatan

yang berbeda. Hal yang harus diperhatikan juga adalah penyampaian iklim(Cuaca). Berbagai istilah dalam meteorologi pun semakin marak digunakan dalam bahasa media untuk penyampaian kepada masyarakat. Penggunaan istilah tersebut kadang kala menimbulkan salah pengertian bagi masyarakat umum dan justru membingungkan serta terkadang menimbulkan kekhawatiran dan banyak sanggahan dari kalangan para ahli cuaca. Kita tau bahwa perubahan iklim memiliki dampak yang besar bagi alam ini serta bagi masyarakat di seluruh belahan bumi termasuk Indonesia. Dampak paling besar saat ini memang ditanggung oleh sistem alam, tetapi para ilmuwan khawatir dampak pada manusia juga akan bertambah luas. Kesehatan masyarakat, rumah, serta ketersediaan pangan juga akan terancam oleh perubahan iklim ini. Hal ini menjadi kerja keras bukan hanya BMKG saja tetapi seluruh masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Perlu kita ketahui, setiap tanggal 23 Maret Organisasi Meteorologi Dunia/World Meteorological Organization (WMO) beserta negara-negara anggotanya termasuk Indonesia, serta komunitas-komunitas meteorologi seluruh dunia pasti akan merayakan Hari Meteorologi Dunia (HMD) ini. Dalam memperingati Hari Meteorologi Dunia (HMD) tahun ini,hendaknya kita jangan artikan sebagai ceremonial belaka, tetapi juga upaya dalam gerakan “Waspada Bencana”. ***

Disabilitas Bukan Penghalang Penerus Bangsa D

Oleh: Annisa Fitri

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

ISABILITAS merupakan suatu gangguan fisik atau kertebatasan seseorang didalam tubuhnya sehingga dapat membatasi aktivitas mereka dan juga halangan dalam berpartisipasi. keterbatasan aktivitas di sini diartikan sebuah kesulitan yang dialami seseorang dalam melakukan tugas atau aksi. Sedangkan halangan berpartisipasi berarti sebuah masalah yang dihadapi oleh seseorang dalam menjalani hidupnya. Bagi masyarakat awam, kata disabilitas merujuk kepada penyandang cacat dan mungkin kata disabilitas terkesan kurang familiar bagi mereka karena mereka pada umumnya hanya lebih mudah menggunakan dengan istilah penyandang cacat. Disabilitas dan Pandangan Masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan, tetapi berbeda. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap disabilitas yang berada di sekitar mereka. Umumnya masyarakat menganggap jika keberadaan kaum disabilitas ini sebagai sesuatu hal yang merepotkan. Ada yang menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokan disabilitas dari pergaulan masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan masyarakat terhadap disabilitas berubah menjadi sesuatu yang harus mereka kasihani dan mereka tolong. Hal ini dikarenakan mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Secara garis besar, sikap dan pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas dapat dibedakan menjadi tidak berguna/tidak bermanfaat, dikasihani, dididik/dilatih, dan adanya persamaan hak. Pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas juga dibedakan menjadi dua model, yaitu individual model dan social model. Individual model menganggap jika kecacatan yang dialami oleh seseorang itu lah yang dianggap sebagai masalahnya. Sedangkan social model menganggap jika masalahnya bukan terletak pada kecacatan yang dialami oleh seseorang, tapi bagaimana cara pandang masyarakat yang negatif terhadap kaum disabilitas ini yang menimbulkan masalah. Perlu diingat bahwa keberadaan kaum disabilitas itu pasti ada dalam sebuah negara. Menurut WHO sebagai organisasi kesehatan dunia, jumlah kaum disabilitas dalam sebuah negara itu setidaknya sebesar 10% dari total keseluruhan penduduk sebuah negara. Di indonesia sendiri menurut catatan dari kementerian sosial jumlah kaum disabilitas mencapai 7 juta orang atau sekitar 3% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 238 juta pada tahun 2011. Mengenai masalah disabilitas dan menurut pandangan masyarakat terhadap mereka yang

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

menyandang keterbatasan fisik tersebut merupakan suatu situasi yang sangat ironi. Disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, khususnya dalam akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari mereka sering di diskriminasikan karena keterbatasan mereka, dan ada juga yang ingin menghindari kaum disabilitas dari kehidupan mereka. Alasan mereka sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kaum disabilitas dalam kehidupannya seperti sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan, dan permasalahan lainnya. Padahal orang yang menyadang disabilitas pada umumnya ingin berkehidupan normal seperti sewajarnya orang normal. Mereka juga mempunyai hak dalam melakukan banyak hal walaupun dengan kondisi mereka saat ini kurang memungkinkan, namun mereka juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti kita. Mereka tidak pernah sama sekali mempunyai keinginan menjadi orang yang selalu memiliki keterbatasan, tetapi karena keterbatasan fisik mereka karena itulah banyak orang yang memandang mereka seperti itu, dan pendapat dan tindakan itulah yang membuat mereka berkecil hati untuk maju. Apakah kita pernah berpikir bagaimana perasaan mereka terhadap tindakan-tindakan orang yang merendahkan atau mendiskriminasikan mereka dan bagaimana jika kejadian itu terjadi kepada kita dan tidak ada satupun yang mengerti, memahami dan menghargai akan kondisi keterbatasan tersebut pastinya jawabannya adalah sangat menyakitkan dan membuat kita patah semangat utuk menjalani kehidupan selanjutnya. Pemerintah sebenarnya sudah sejak lama memiliki pegangan hukum dalam memperhatikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Mengenai Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menunda. Sementara itu di dalam aturan perundang-undangan sudah jelas menyatakan jika disabilitas mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Meskipun secara jelas pemerintah sudah menetapkan beberapa peraturan perundangundangan yang melindungi hak-hak kaum disabilitas, tetapi pada praktiknya hal ini tidak berjalan sebagai mana semestinya. Banyak terjadi pelanggaran terhadap kaum disabilitas terutama pada bidang pendidikan dan pekerjaan. Keberadaan kaum disabilitas ini layak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Pimpinan Umum/GM/Penjab : M Nur Hakim Wakil Pimpinan Umum : Ramon Damora Pemimpin Redaksi : Ramon Damora Wakil Pemimpin Redaksi : Zakmi Pimpinan Perusahaan : M Nur Hakim Manajer Umum/Adm/Keu : Ari Istanti Manajer Pemasaran : M Nur Hakim Manajer Iklan : M Nur Hakim

PEMBINA MANAJEMEN : Rida K Liamsi, Suhendro Boroma

Dewan Redaksi : M Nur Hakim, Ramon Damora, Zakmi, Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih

Namun dengan keterbatasan fisik yang dialami seseorang bukan berarti menjadi suatu penghalang bagi orang tersebut untuk meraih prestasi layaknya orang-orang dengan kondisi fisik yang normal. Hal paling penting adalah bagaimana kita semua ini memiliki keterampilan, dan bisa menjadi seperti orang normal lainnya. Di Indonesia terdapat banyak penyandang disabilitas yang mampu memberikan motivasi bagi kita yang memiliki fisik yang lebih sempurna agar tak mudah berputus asa dalam menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan telah memberikan kelebihan masing-masing kepada mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Bila penyandang disabilitas memiliki niat untuk hidup lebih maju, pasti mereka akan jauh lebih bersemangat tanpa pantang menyerah untuk menyoba, dan terus berlatih. Para penyandang disabilitasi yang berakhir sukses dan berprestasi seperti : (1). Di Jombang, Jawa Timur, Nurudin Bramono, ia seorang penyandang disabilitas yang cacat dibagian kakinya namun dia berhasil menempuh pendidikan S-2 secara gratis dan kini menjadi dosen berkat semangatnya yang luar biasa,(2). lalu ada seorang Siswi tunadaksa membuktikan, bahwa keterbatasan fisik tak membuatnya putus asa untuk belajar hingga akhirnya ia mampu meraih gelar juara dalam Olimpiade Sains Nasional dalam mata pelajaran IPA. Tentu saja prestasi Anis ini sangat membanggakan SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta tempat ia menuntut ilmu, (3) Muhammed Zulfikar Rakhmat terlahir tak sempurna. Sejak lahir dia mengalami gangguan syaraf motorik, sehingga kedua tangannya sulit bergerak. Kondisi itu juga membuatnya gagap, tak lancar bicara. Namun, di balik segala kekurangan itu, pemuda Semarang ini punya prestasi cemerlang. Bulan lalu, dia lulus dari jurusan Hubungan Internasional di Universitas Qatar. Program sarjana itu bisa dia selesaikan dalam kurun tiga setengah tahun saja. Soal nilai, jangan ditanya. Dia lulus dengan nilai hampir sempurna: 3,93. Prestasi mencorong ini pula yang membuatnya mendapat beasiswa penuh untuk kuliah ke jenjang lebih tinggi lagi. dan masih banyak para penyandang disabilitas yang berhasil dengan kesuksesan yang didapati. ***

Kirim Opini Anda ke email: redaksi@tanjungpinangpos.id cc: tanjungpinangpos@yahoo.com

DIVISI REDAKSI Redaktur Pelaksana Kompartemen: Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih. Redaktur: Martua P Butarbutar, Yusfreyendi, Adly Bara Hanani Reporter: Suhardi (Koordinator), Desi Liza Purba, Andri Dwi Sasmito, Raymon Sandy, Jendaras Karloan (Bintan Utara), Tengku Irwansyah (Lingga), Daniel Tambunan (Karimun), Hardiansyah (Natuna), Indra Gunawan (Anambas). Sekretaris Redaksi: Fauziatul Husna Ardelia

Tarif Iklan

Halaman Muka (FC) Rp 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka (BW) Rp 25.000,-/mm kolom. Halaman DIVISI ONLINE Fatih Muftih (Penjab), Desi Liza Purba (Wakil Penjab) Dalam,- (FC) Rp 25.000,-/ mm kolom. DEPARTEMEN PRACETAK/LAYOUT/PERWAJAHAN: Dobby Fachrizal (Manajer), Syafrinaldi (Penjab Layout), Gilang Dhikapati, Agung Saputra Prastya (Staff). Halaman Dalam (BW) Jaringan/IT/Online: Rahmat Santoso (Penjab). Rp 15.000,-/mm DIVISI BISNIS kolom. Iklan Umum/ Departemen Umum, Adm, & Keuangan: Penjab: Dahlia , Kasir: Reynaldi Syah Display (BW) Rp Customer Service: Dilas Tari Umum: Irhamna. Departemen Iklan: Saifullah (Ass. Manager), 15.000,-/mm kolom. Penjab Desain Iklan: Kevin Perdana, Wira Harjuman. Penjab Adm Piutang: Dahlia Anna, Juni Ella. Penjab Penagihan: Jefri, Departemen Pemasaran & EO: Rijon Sitohang (Penjab Ekspedisi) Iklan Ucapan Selamat Penjab Adm Piutang dan Retur: Yurika (FC) Rp 7.000,-/mm DEPARTEMEN PEMASARAN KORAN kolom. Iklan Ucapan Penjab Ekspedisi: Rijon Sihotang, Eris Surahman, Pariadi (Staf) Selamat (BW) Rp Penjab Pemasaran Koran: Hardian, Sudiarta, Wahyu Gustianto, Isep Ilham, Tarmizi 3.500,-/mm kolom. Penjab Langganan Koran: Afriyanti, Sri Wahyuni (Staf) Iklan Dukacita Rp Perwakilan - Perwakilan 3.500,-/mm kolom. Batam (Martua Butar-butar, Tarmizi Rumahitam), Lingga (Tengku Irwansyah), Bintan Utara (Jendaras Karloan), Karimun (Alrion Tambunan), Natuna (Hardiansyah), Anambas (Indra Sport Color Rp 7.000,Gunawan), /mm kolom. Advertorial Kepala Biro Iklan Jakarta: Shanti Novita Rp 5.000,-/ mm kolom.

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

REDAKTUR: ZAKMI

LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL

PRO KEPRI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 MARET 2018

Berpancang Amanah, Bersauh Marwah

Gubernur Terima Kunjungan Pasis Sekkau Angkatan 103

Kepri Rawan Penyelundupan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan, Kepri sebagai daerah perairan yang sangat luas berdampak pada halhal negatif seperti rawan konflik maupun penyelundupan. Semua ini harus diantisipasi.

MARTUNAS-SUHARDI, Dompak NURDIN mengatakan bahwa Kepri dengan 96 persen wilayah lautan dan 2.408 pulaunya menyediakan potensi yang besar. Potensi tersebut bisa jadi positif maupun negatif. Untuk itu kekuatan pertanahanan dari berbagai sisi harus terus ditingkatkan untuk menjaga salah satu visi Nawacnta yakni menjadi poros maritim. ”Di sini peran TNI sangat penting menjaga eksistensi poros maritim terus diperkokoh, salah satunya di sektor pertahanan,” kata Nurdin saat menerima kunjungan Perwira Siswa

(Pasis) Sekkau Angkatan 103 dalam rangka kuliah kerja di Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Rabu (21/3). Nurdin menambahkan, potensi yang menimbulkan sisi positif didapat dengan mengelola kekayaan alam. Apalagi potensi itu mampu meningkatkan potensi lokal untuk kesejahteraan rakyat. Namun sisi negatifnya yakni potensi rawan konflik, penyelundupanpenyelundupan serta tindak kejahatan perlu diredam dan dituntaskan. Tanjungpinang sendiri,

kata Nurdin merupakan tempat yang tepat dijadikan objek untuk kuliah kerja rombongan. Sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri, kata Nurdin, daerah ini kaya akan kebudayaan dan sangat perlu untuk disinggahi. ”Jika sempat, silakan kunjungi Pulau Penyengat. Di sana kaya dengan wisata kebudayaan Kepri, letaknya tidak bagus,” ajak Nurdin. Sebanyak 47 orang rombongan Pasis datang ke Kepri dalam rangka kuliah kerja dengan mengambil tema ‘Pembangunan Kekuatan Udara Guna Mendukung Kebijakan Poros Maritim Dunia’. Komandan Sekolah Komando Angkatan Udara Kolonel Pnb. Esron BS Sinaga mengatakan bahwa kuliah kerja dilakukan sebagai bentuk aplikasi dalam pengamanan wilayah udara RI dan Kepri berada

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun diskusi dengan Pasis Sekkau Angkatan 103 di Pulau Dompak, Rabu (21/3).

di wilayah strategis berbatasan dengan negara tetangga, maka potrensi

Singapura Diminta Alih Teknologi ke Petani Kepri SINGAPURA - Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyambut baik peningkatan kerja sama Pemerintah Provinsi Kepri dengan Agri-Food an Veterinary Authority (AVA) Singapura. Sebab, dengan kerja sama ini, AVA sepakat untuk mengembangkan pasar buah dan makanan daging di Singapura dan Batam. ”Kerja sama yang selama ini sudah dilakukan terbukti menguntungkan kepada kedua belah pihak. Ke depan, peningkatan kerja sama ini dapat dikembangkan di banyak sektor,” kata Jumaga di Kantor Ava Singapura, Rabu (21/3). Tak melulu soal peningkatan pasar, DPRD juga mengharapkan Ava dapat juga melakukan alih informasi dan teknologi di bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Sehingga, nantinya, kualitas yang dihasilkan oleh para petani dan peternak di Kepri dapat memenuhi standar dunia. ”Sehingga, Singapura tidak perlu jauh-jauh lagi mencari kebutuhan sayur buah dan daging kemanamana. Sudah bisa dari Kepri,” tegas Jumaga. Kerja sama Pemprov

REDAKTUR: MARTUNAS

F-ISTIMEWA/HUMAS DPRD KEPRI

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak rapat bersama manajemen Agri-Food an Veterinary Authority (AVA) Singapura di Kantor Ava Singapura, Rabu (21/3).

Kepri dengan lembaga yang memiliki spesialisasi dalam ekspor-impor sayuran, ikan, daging dari dan ke Singapura ini telah dirancang sejak zaman Gubernur Ismeth Abdullah. Saat itu, Ava bergandeng tangan dengan Pemerintah Kepri ikut menanggulangi virus flu burung di Kepri dan mencegah virus tersebut masuk ke Singapura. Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang diwakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, Provinsi Kepri Ahmad Izhar senada dengan

DPRD. Provinsi Kepri melihat kerja sama ini juga dapat meningkatkan kualitas pertanian dan peternakan di Kepri ini. ”Kerja sama ini juga dapat mensejajarkan kualitas sayur, buahan dan daging di Kepri dengan Singapura,” kata Izhar. Berangkat dari kondisi itu, kerja sama yang sudah dirintis sejak 2006 lalu ini dipandang perlu untuk ditingkatkan. Sehingga, nantinya kualitas barang makanan di dua negara khususnya Kepri lebih baik. CEO Ava, Lim Kook

ancaman dan kerawanan baik datangnya dari militer maupun nonmiliter. ”Kepri

merupakan tempat yang tepat untuk tempat belajar dan mengaplikasikan tugas

dan tanggung jawab kami menjaga wilayah udara,” katanya.****

Bangun Sebelum Fajar dan Kejar Rezeki BATAM - Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengajak umat untuk membiasakan diri dengan aktivitas baik kaum muslimin. Aktivitas itu adalah bergerak sebelum fajar yang dimulai dari Salat Subuh berjamaah. ”Orang lain meniru Islam, bangun sebelum fajar untuk mengejar rezeki, meskipun mereka tidak ada kewajiban salat. Kita malah tidak mengikuti budaya itu. Tidur sampai lupa salat dan kadang mengumbar aurat,” kata Nurdin saat Safari Subuh di Masjid Al Khoir Perumahan Anggrek Mas I Batam, Kamis (15/3). Menurut Nurdin, ratarata mereka yang menggunakan budaya beraktivi-

tas sebelum fajar selalu lebih maju. Karena itu, Nurdin berpesan agar kebiasaan baik ini dijalankan segera. Apalagi ketika anak-anak dilatih untuk itu. Aktivitas tersebut juga membuat masjid menjadi semakin makmur. Menurut Nurdin, jika ingin melihat kemakmuran suatu daerah, lihatlah kemakmuran masjidnya. Lihat ketika waktu salat tiba, seberapa banyak jamaah yang salat di masjid itu. Nurdin mencontohkan, jika di suatu desa terpencil terdapat masjid megah dan indah, kemungkinan masyarakatnya selalu memakmurkan masjid itu. Apalagi jika subuh, masjid itu penuh jamaahnya.

Menurut Nurdin, dengan selalu salat berjamaah, akan terjalin silaturahmi. Dengan silaturahmi, rezeki untuk masjid pun mengalir. ”Yuk kita salat berjamaah, agar anak-anak meniru kita,” kata Nurdin. Pada kesempatan itu Nurdin menyampaikan aktivitas dirinya yang akan bertolak ke Anambas untuk menghadiri acara MTQ. Dia berharap doa masyarakat semoga anakanak di Kepri yang mengikuti MTQ, sehat dan semakin pintar. ”Insya Allah kelak mereka akan menjadi Alquran berjalan. Allah akan menolong sesuatu yang diawali dengan niat baik,” kata Nurdin. (mas)

Thai gembira dengan peningkatan kerja sama ini. Ia berjanji untuk mengunjungi Kepri segera mungkin untuk melihat secara dekat proses pengolahannya. ”Kami menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan penanggulangan penyakit flu burung di Kepri. Kami juga juga berharap bisa berkunjung ke laboratorium yang ada di Bintan,” kata Lim. Hadir dalam acara ini anggota DPRD Kepri Rudi Chua dan konsulat Singapura Gavin Chay. (mas)

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA

PRO KARIMUN

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 MARET 2018

BC Amankan Ratusan Mikol F-ISTIMEWA

KACABJARI Tanjungbatu Satrio Prakoso dan pelajar usai penyuluhan tentang bahaya narkoba di SMP Negeri 1 Kundur, Selasa (20/3).

Kacabjari Tanjungbatu Sosialisasi Bahaya Narkoba KARIMUN - Kejaksaan Negeri Karimun Cabang Tanjung Batu membekali pelajar SMP Negeri 1 Kundur dengan menggelar sosialisasi pengetahuan bahaya narkoba. Kegiatan itu melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). ”Program JMS telah menjadi agenda rutin dan bagian dari kegiatan. Pelajar diberikan pemahaman tentang hukum, dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk salah satunya bahaya narkoba, dan sanksi hukum yang didapat jika terjebak atau

terlibat dalam hal penggunaan narkoba,” kata Satrio Prakoso, Kacabjari Tanjung Batu, Rabu (21/3). Satrio mengungkapkan, pelajar hanya tahu narkoba tetapi efek dari penggunaan dan jenis serta sanksi hukum yang diterima belum mengetahuinya. Untuk memberikan semangat kepada pelajar, lanjut Satrio, sengaja membawa ahli pangkas rambut dari Piston Barbers. Mereka meramaikan untuk penataan rambut, dengan tren model rambut saat ini. (yon)

Tim kapal patroli Bea dan Cukai dari KPPBC TMP-B Tanjungbalai Karimun melakukan pencegahan ratusan botol minuman beralkohol (Mikol) dan pakaian bekas, Senin (19/3).

ALRION, Karimun GUNA pemeriksaan lanjutan, barang bukti tegahan telah diamankan di gudang penyimpanan barang bukti. Humas KPPBC TMP-B Tanjungbalai Karimun Bagus mengungkapkan, penegahan dilakukan di Perairan Kolong. Tim pencegahan dan penindakan terhadap barang kena cukai, berupa 144 botol golongan B merek Columbus (whisky), 96 botol golongan B merek Columbus (Vodka), 120 botol Golongan B merek Mc Donald, 60 botol golongan B merek Topi Miring serta 60 case golongan A merek Carlsberg. Penindakan itu karena adanya pelanggaran terhadap

UU No. 39 Tahun 2007 perubahan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 66 ayat 1 jp PP No. 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pasal 17 ayat (3). ”Peredaran barangbarang ilegal tersebut di pasar bebas akan berakibat timbulnya kerugian baik secara materil maupun immateril. Secara materil, peredaran barang ilegal akan mengganggu potensi penerimaan dari sektor cukai yang dibebaskan. Adapun secara immateril, kerugian yang ditimbulkan antara lain

F-ISTIMEWA

PETUGAS Bea dan Cukai memeriksa karung berisi pakaian bekas yang baru dicegah pada pekan lalu dari perairan Puakang, Karimun.

berupa terganggunya moral dan kesehatan masyarakat serta terjadinya kerusakan lingkungan. Perkiraan nilai barang yakni Rp 13.080.000, dan potensi kerugian negara Rp 7.920.000,” sebut Bagus. Kemudian Rabu (14/3)

ran terhadap pasal 102 huruf a j.o pasal 103 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995, tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. ***

Maret 2018 di lokasi Perairan Puakang, kembali melakukan penegahan terhadap barang laranganberupa 505 karung yang diduga pakaian bekas ke dalam daerah pabean. Diduga terjadi pelangga-

PRO ANAMBAS Resor Pulau Bawah Penunjang PAD Terbesar Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas Aswandi mengatakan, Resor Pulau Bawah menjadi salah satu penunjang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak.

INDRA GUNAWAN, Anambas RESOR Pulau Bawah beroperasi sejak tanggal 31 Juli 2017 dan setelah diresmikan PAD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) mengalami peningkatan. Sebab, terhitung dari bulan September 2017 perusahan tersebut telah membayar pajak secara rutin kepada Pemda Anambas. Pembayaran pajak dihitung mulai dari pajak restoran, dan kamar hotel dan ditaksir satu tamu hotel dikenakan bayar pajak sekitar Rp 2 juta. Bila dikalikan jumlah tamu yang berkunjung ke resor itu, tentu jumlahnya akan besar yang didapat daerah. ”Resor Pulau Bawah salah satu penunjang PAD bagi Anambas yang lumayan tinggi. Diperkirakan mencapai Rp 2 juta per tamu hotel dikenakan pajak,” ungkap Aswandi, Senin (19/3). Ketika ditanya tentang data tamu secara terperinci

ia tidak bisa menjelaskan. Sebab, Pemda hanya menerima hasil laporan dari pihak manajemen resor itu. Namun, Pemda akan membuat cara tersendiri agar dapat mengetahui berapa jumlah tamu yang berkunjung ke resor tersebut. Pihaknya telah merencanakan, dengan mengirim staf BKD untuk meninjau secara langsung ke resor itu dan itu akan diatur nantinya. ”Saat ini saya tidak bisa jelaskan secara terperinci, karena saya masih berada di luar kota. Perlu diketahui, kita masih percaya atas laporan yang disampaikan pihak manajemen perusahaan itu. Tapi nanti akan diatur, agar pembayaran pajaknya jelas,” terang Aswandi. Ia menambahkan, pada bulan April 2018 Pemda Anambas akan mengunjungi resor tersebut. Kunjungan itu, tentu akan melalui koordinasi dengan pihak pengelola resor terlebih dahulu. Ia menyampaikan, nilai pembayaran pajak dari

pihak pengelola resor kepada Pemda bervariasi. Pajak itu ada yang bernilai sekitar Rp 20 juta, Rp 30 juta dan pernah juga mencapai Rp 70 juta per bulannya. ”Jika banyak hotel bertaraf Internasional di Anambas, tentu akan mengalami perubahan terhadap ekonomi daerah. Pemda berharap ke depannya, akan ada lebih banyak lagi investor yang ingin berinvestasi modalnya di sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas,” harapnya. Sementara itu, perwakilan dari manajemen perusahaan resor di Pulau Bawah Herdi Usman mengatakan, pihaknya masih koorperatif dan taat dalam pembayaran pajak yang diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk jumlah tamu hotel yang berkunjung ke Resor Pulau Bawah, ia tidak tau secara pasti. Akan tetapi, biasanya para wisatawan yang berminat untuk ingin mengunjungi kesana cukup daftar melalui website Resor Pulau Bawah dan bisa langsung koordinasi dengan bagaian pemasaran hotel. ”Secara terperinci jumlah tamu hotel saya tidak tahu,

tapi biasanya tamu, akan mendaftar langsung melalui website Pulau Bawah,” ungkapnya. Ia juga menyampaikan, bagi para pejabat mulai dari kepala daerah tingkat kabupaten maupun provinsi harus memberi informasi 10 hari sebelum berkunjung ke Pulau Bawah. Hal itu dilakukan untuk mengatur sejumlah fasilitas yang dibutuhkan nantinya. ***

SALAH satu kawasan pulau yang indah di Anambas yang dijadikan resor.

F-ISTIMEWA

LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI PT BPR CENTRAL SEJAHTERA Tanggal : 31 Desember 2017 (Ribuan Rp)

POS - POS Pendapatan Bunga

Kantor Pusat : Jl. Brigjen Katamso No. 99/101 Tanjungpinang 29122, Telp. 0771 - 25552 (hunting), Fax. 0771 - 20483

Bunga Kontraktual

Kantor Cabang Kijang :

Amortisasi Provisi

898,161

Amortisasi Biaya Transaksi -/-

232,923

322,903

17,910,733

19,031,156

9,413,284

10,088,638

Jl. Hang Jebat No. 81, Barek Motor - Kijang 29151, Telp. 0771 - 463552 (hunting), Fax. 0771 - 463012

Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi

Posisi Desember 2017 Posisi Desember 2016

Aset Kas

REDAKTUR: ADLY BARA

Darman menilai, saat ini masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas masih kurang memahami tentang peraturan yang berlaku khususnya terkait masalah hukum perceraian. Pasalnya, selama pengajuan perkara banyak yang tidak tahu mengenai hak-haknya usai cerai. Sehingga, perlu digelarnyasosialisasi tentang apa saja hukum di dalam kasus perceraian. ”Kami menemukan persoalan, yakni masih minimnya informasi untuk masyarakat mengenai persoalan hukum kasus perceraian yang terjadi. Sehingga, pasangan yang telah cerai tidak mengetahui apa saja hak-haknya usai perceraian yang tidak dituntut. Ini yang harus diperhatikan oleh Pemda, agar melakukan sosialisasi. Sehingga, ke depan ada pertimbangan untuk melakukan cerai,” pungkasnya. Selain itu, Darman mengungkapkan selalu mengedepankan mediasi terhadap kedua pasangan yang ingin bercerai sebelum di sidang. (end)

18,406,793 947,266

Penempatan pada Bank Lain Penyisihan Kerugian -/Jumlah

9,413,284

10,088,638

Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih

8,497,449

8,942,518

Pendapatan Operasional Lainnya

1,499,585

1,205,344

125,741

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL

9,997,034

10,147,862

Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif

426,619

339,120

Beban Pemasaran

132,705

Surat Berharga Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Jumlah Beban Bunga

209,249

Kas dalam Valuta Asing

743,046

869,388

76,483,490

65,352,027

346,029

290,955

76,137,461

65,061,072

Kredit yang Diberikan a. Kepada BPR

Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Administrasi dan Umum Beban Operasional Lainnya

78,775

23,444

6,217,043

5,838,274

70,679

117,060

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL

6,847,046

6,396,673

LABA (RUGI) OPERASIONAL

3,149,988

3,751,189

366,075

193,229

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Pendapatan Non Operasional

1,404,523

1,502,357

Beban Non Operasional

d. Kepada non bank - pihak tidak terkait

64,073,861

72,832,635

Kerugian Penjualan Aset

Jumlah Kredit yang Diberikan

65,478,384

74,334,992

Lain-lain

48,105

46,085

316,384

366,664

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

70,358

105,992

65,162,000

73,968,328

4,525,404

2,824,574

3,220,346

3,857,181

a. Tanah dan gedung

b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/ -

c. Inventaris

1,882,130

1,842,149

d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/-

b. Kepada Bank Umum c. Kepada non bank - pihak terkait

Penyisihan Kerugian -/Jumlah Agunan yang Diambil Alih Aset Tetap dan Inventaris

247,612

1,399,785

1,227,080

Jumlah aset tetap dan inventaris

482,345

615,069

Aset Tidak Berwujud

140,000

Akumulasi Amortisasi -/-

37,917

2,917

Aset Lain-lain

215,857

105,966

Jumlah Aset

147,577,445

143,707,221

41,152

LABARUGI LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN LABA (RUGI) BERSIH

779,713

972,567

2,440,633

2,884,614

Direksi, PT. BPR Central Sejahtera

Ai Ling, S.Akt Direktur Utama

Desi, S.E. Direktur

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI PT BPR CENTRAL SEJAHTERA Tanggal : 31 Desember 2017

Direksi, PT. BPR Central Sejahtera

(Ribuan Rp) Ai Ling, S.Akt Direktur Utama

Deskripsi

Desi, S.E. Direktur

1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik

2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik

3,307,605

2,658,328

3. Penerusan kredit (channeling)

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR CENTRAL SEJAHTERA Tanggal : 31 Desember 2017

4. Lain-lain Jumlah komitmen (Ribuan Rp)

Pos-Pos

Posisi Desember 2017 Posisi Desember 2016

KOMITMEN

Desember 2017

Desember 2016

3,307,605

2,658,328

KONTINJENSI 1. Aset produktif yang dihapus buku

Kewajiban

Sedangkan, di tahun 2017 pihaknya telah menangani 70 perkara. ”Untuk cerai talak tahun 2017 kemarin, jumlahnya mencapai 20 pasangan. Alasannya bermacammacam. Sedangkan perempuan yang gugat cerai ada 40 kasus. Biasanya disebabkan faktor ekonomi dan pihak tidak cocok lagi,” jelas Darman. Ia menjelaskan, dari 70 kasus di tahun 2017 terdapat 10 pasangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan cerai. ”Untuk PNS yang cerai, didominasi oleh faktor adanya orang ketiga. Kejadian ini mungkin ketika melakukan perjalanan dinas luar. Sejauh ini, kita juga belum ada mendengar kasus perceraian akibat media sosial,” tuturnya. Lanjutnya, dalam tahun 2017 kemarin hanya ada 2 persen perkara yang berhasil di mediasi dan akhirnya mencabut gugatan dari total perkara. Tambahnya pula, mediasi ini harus dan diwajibkan untuk dilaksanakan dan itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016.

Jumlah Pendapatan Bunga Bunga Kontraktual

(Ribuan Rp)

POS - POS

17,245,495

Beban Bunga

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR CENTRAL SEJAHTERA Tanggal : 31 Desember 2017

2017, Lebih 10 ABG Hamil di Luar Nikah ANAMBAS - Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat sedikitnya 10 kasus ABG hamil di luar nikah sebelum terjadi proses pernikahan pada tahun 2017. Hal itu dikarenakan pergaulan bebas, dan pihak Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada perempuan yang hamil tapi masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan tetapi calon mempelai lakilaki siap mempertanggung jawabkannya. ”Ada sekitar 10 pasangan yang kami berikan dispensasi untuk melakukan pernikahan. Kebanyakan calon mempelai masih di bawah umur, akan tetapi sudah hamil dan mereka ingin melangsungkan pernikahan,” kata Darman Harun Lubis, selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Anambas Kepada wartawan, Selasa (20/3). Darman mengungkapkan, untuk kasus perceraian di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami penurunan. Untuk tahun 2016, lanjut Darman, terdapat 89 perkara yang ditangani pihaknya.

Posisi Desember 2017 Posisi Desember 2016

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

670,955

2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit

Kewajiban Segera

346,876

279,109

3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian

Utang Bunga

547,379

495,989

4. Lain-lain Jumlah kontinjensi

Utang Pajak

122,968

178,118

a. Tabungan

14,701,055

14,123,542

b. Deposito

116,415,905

113,717,995

Jumlah Simpanan

824,605

407,967

557,702

1,078,922

1,382,307

Simpanan

131,116,960

127,841,537

Simpanan dari Bank Lain

Pinjaman Diterima

Dana Setoran Modal - Kewajiban

Kewajiban Imbalan Kerja

Pinjaman Subordinasi

Modal Pinjaman

Kewajiban Lain-lain

2,629

27,854

Jumlah Kewajiban

132,136,812

128,822,607

Direksi, PT. BPR Central Sejahtera

Ai Ling, S.Akt Direktur Utama

LAPORAN INFORMASI LAIN PT BPR CENTRAL SEJAHTERA Tanggal : 31 Desember 2017

(Ribuan Rp)

KETERANGAN

Ekuitas Modal

1. Penempatan pada bank lain

Modal Dasar

8,000,000

Modal yang Belum Disetor -/-

5,000,000

Tambahan Modal Disetor (Agio Saham)

b. Kepada Bank Umum

Modal Sumbangan

c. Kepada non bank - pihak terkait

3,000,000

Dana Setoran Modal - Ekuitas

3. Jumlah aset produktif

Laba/Rugi yang Belum Direalisasi

4. Rasio-Rasio (%)

Surplus Revaluasi Aset Tetap

a. NPL net

4,800,000

Jumlah

Saldo Laba Cadangan Umum Cadangan Tujuan

Jumlah

76,483,490

0 76,483,490

2. Kredit yang diberikan a. Kepada BPR

1,404,523

62,318,466

579,815

560,519

615,061 64,073,861

140,206,479

579,815

560,519

615,061 141,961,874

2,68

b. KPMM

29,54

c. LDR

45,95

d. Kepada non bank - pihak tidak terkait

d. ROA

2,18

7,084,614

e. KAP

0,98

12,440,633

11,884,614

f. PPAP

100

15,440,633

14,884,614

g. BOPO

83,77

147,577,445

143,707,221

h. Cash Ratio

5,88

Jumlah Ekuitas

Direksi, PT. BPR Central Sejahtera

Ai Ling, S.Akt Direktur Utama

PEMILIK BANK 1. Sukarni, S.E. 2. Meri

(80%) (20%)

Desi, S.E. Direktur

Pemegang Saham Pengendali 1. Sukarni, S.E.

Direksi, PT. BPR Central Sejahtera

Ai Ling, S.Akt Direktur Utama

Desi, S.E. Direktur

15 Maret 2018

Ul mate Shareholder 1. Sukarni, S.E. 2. Meri

Dewan Direksi 1. Ai Ling, S.Akt 2. Desi, S.E.

* Nama Kantor Akuntan Publik * Akuntan Publik yang Menandatangani Laporan

Total

PENGURUS BANK Dewan Komisaris 1. Kim Han, S.E. 2. Sukarni, S.E.

Desember 2017 L

7,640,633

Belum ditentukan tujuannya

Total Kewajiban dan Ekuitas

Desi, S.E. Direktur

: Indarto Waluyo : Indarto Waluyo, M.Acc, AK, CPA, CA, CPI.

Laporan Publikasi ini sudah diaudit Kantor Akuntan Publik Catatan : *BPR dengan total aset Rp 10 miliar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (partner in-charge) *Informasi keuangan diatas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 15/3/PBI/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR

LAYOUT: SYAFRINALDI

PRO LINGGA

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 MARET 2018

Kades Tanjung Irat Jadi Tersangka DKTM Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga menahan Kepala Desa (Kades) Tanjung Irat, yakni Kahar karena diduga telah melajukan penyelewengan kompensasi Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) dari perusahaan pertambangan pasir PT Growa Indonesia tahun 2017, Senin (19/3).

TENGKU IRWANSYAH, Lingga TAK hanya menahan Kahar, Kejari Lingga juga menahan Ketua Pencairan DKTM Jasmin, Rabu (21/3). ”Penahan terhadap kedua tersangka, setelah penyidik merampungkan berkas pemeriksaan. Saat ini, proses penyidikan telah 99 persen, dan siap dilimpahkan kepenuntutan di pengadilan,” kata Kajari Lingga, Puji Triasmoro, kemarin. Puji menjelaskan, berdasarkan penyidikan dan keterangan tim ahli dan LKPP kerugian Rp 229 juta yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. ”Kedua tersangka sudah kami tahan. Kemungkinan bulan depan

sudah mulai disidangkan. Tinggal memperispkan beberapa berkas administrasi,” kata Puji. Puji menambahkan, Kedua tersangka Korupsi dana DKTM masyarakat Desa Tanjung Irat ini dikenakan pasal 2 undangundang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi untuk pasal primernya. Untuk pasal, lanjut Puji, adanya tambahan yakni pasal 3. ”Ancamannya 15 tahun penjara,” tegasnya. Sebelumnya, Bupati Lingga Alias Wello mengatakan sudah menandatangani SK pemberhentian sementara terhadap Kepala Desa Tanjung irat tersebut. Namun, saat ini prosesnya sudah diserahkan

kepada dinas terkait. Mengenai penahanan kepala desanya tersebut, Bupati Lingga H Alias Wello mengatakan, akan segera menerbitkan surat pemberhentian tetap setelah mendapat keputusan dari pengadilan. ”Pemberhentian sementara sudah kita terbitkan, kalau pemberhentian tetap otomatis nanti kalau sudah ditetapkan jadi terdakwa akan berhentikan,” ujar Awe, sapaan akrab Bupati Lingga. Atas kejadian ini, Awe berpesan kepada kepala desa yang ada di Kabupaten Lingga agar dapat menjadikan kasus yang melanda Desa Tanjung Irat ini sebagai contoh. Sehingga, kades lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan APBN maupun dana-dana lainnya yang bersumber dari pihak swasta. ”Jadi tidak saja kebijakan dari DD dan ADD, tapi kebijakan-kebijakan lainnya juga harus hati-hati dan kasus cukas ini bisa jadi contoh,” sebutnya. ***

F-ISTIMEWA

LOKASI aktivitas tambang pasir darat PT Growa di Desa Tanjung Irat.

Pemprov Minta Popda Dilaksanakan di Dabo

F-ISTIMEWA

SEJUMLAH pihak saat mengikuti Rapat Koordinasi Popda di Hotel One Dabo Singkep yang digelar Disparpora Lingga, belum lama ini.

LINGGA - Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengusulkan tiga tempat yang akan dijadikan lokasi pertandingan untuk ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ke-7 Tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2018. Ketiga tempat itu diantaranya Kecamatan Singkep, Singkep Pesisir

serta Kecamatan Lingga. Hal ini disampikan Kepala Bidang Pemuda dan Olahrga Supendi, kemarin. ”Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kepri minta semuanya digelar di Dabo, tapi nanti kami akan lakukan koordinasi lagi dengan Pemprov supaya juga digelar di tiga daerah. Penginapan juga tidak cukup kalau dipusatkan semua di dabo,” kata Supendi, Rabu (21/3).

Supendi juga menjelaskan, jika perhelatan beberapa cabor di dalam POPDA tersebut juga digelar di Daik Lingga pastinya akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. ”Jadi, tidak semuanya fokus di Dabo saja. Sementara, di Daik ini nanti akan dipertandingkan cabor renang dan bola voli,” ujarnya.

POPDA Kepri tahun 2018 ini, nantinya akan mempertandingkan 10 cabor diantaranya, atletik, renang, tenis meja, badminton, sepak bola, takraw, bola voli, silat, basket dan tenis. ”Kalau untuk pembinaan atlet, sudah berjalan sekitar 70 persen. Nanti bulan Juni kita mulai melakukan TC untuk atlet Lingga,” imbuhnya. (tir)

PRO NATUNA

Pengunjung Dimanjakan di Pantai Kencana Pantai Kecana di Ranai sungguh indah untuk dikunjungi bersama keluarga. Keindahan alam laut, pantai dan kota terpadu menjadi satu pada kawasan yang berada di Jalan Protokol Soekarno Hatta itu. F-ISTIMEWA

PERTEMUAN kedua mantan Bupati Natuna Daeng Rusnadi dan Ilyas Sabli di kediaman Daeng dan berencana kembali memimpin Natuna ke depannya.

Dua Mantan Bupati Ramaikan Panggung Politik NATUNA - Sejak dinyatakan bebas dari hukuman penjara, mantan Bupati Natuna Daeng Rusnadi di Kabupaten Natuna akan berniat meramaikan panggung politik kepala daerah di Natuna. Hembusan kabar itu mulai terdengar di setiap pelosok di Natuna. Pasalnya mantan bupati periode 2006-2011 tersebut akan siap meramaikan kembali panggung politik di Kabupaten Natuna. Namun, beliau tidak sendirian dan akan ditemani oleh Mantan Bupati Natuna periode 2011-2016 Ilyas Sabli. Kedua mantan bupati ini berkomitmen, untuk bersama-sama akan kembali meramaikan panggung politik di wilayah Natuna. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan silahturahmi mantan Bupati Natuna Ilyas Sabli yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Nasdem Natuna didampingi Sekretaris DPD Nasdem Natuna Wan Aris Munandar, Fadillah, dan Zulkarnain mengunjungi kediaman Daeng Rusnadi di Ranai Darat, Rabu (21/3). Dalam pertemuan silaturahmi tersebut Ilyas Sabli mengatakan, bahwa saat ini suasana politik masih sunyi dan meminta kepada pendiri Partai Golkar Daeng Rusnadi bersama-sama membangun daerah lebih baik lagi. ”Kita ingin bersama Partai Golkar untuk bersamasama membangun Natuna. Karena saya lihat bapak masih memiliki aura untuk berpolitik,” kata Ilyas Sabli saat di kediaman Daeng Rusnadi. Sementara, Daeng Rusnadi mengatakan, tetap pada kiblatnya berada di Partai Golkar. Namun, ia juga tidak menepik untuk nantinya bisa berkolaborasi dengan partai lainnya. ”Saat ini saye berstatus pengangguran, dan kalau ada yang mengajak saya siap,” kata Daeng sambil tertawa. (hrd)

HARDIANSYAH, Natuna KAWASAN pantai yang membentang dari arah utara ke selatan itu, selalu ramai dikunjungi warga Ranai dan sekitarnya. Kawasan tersebut, selalu saja ada didatangi pada setiap setiap waktu tanpa harus menanti hari libur. Sebab, selain pengunjung menikmati keindahan lamanya. Pantai Kencani menjadi objek warga untuk berolahraga siang hari, serta untuk beristrihat dan berteduh bagi mereka yang telah menempuh perjalanan jauh. Di sore hari, warga menikmati aneka permainan

bersama anggota keluarganya. Sedangkan di malam hari, tidak sedikit kalangan anak muda dan dewasa mempergunakannya untuk sekedar kongkow-kongkow sambil menikmati jaringan telekomunikasi internet yang lancar. ”Memang pantai ini tak pernah kosong. Karena suasananya bikin betah. Siang malam saya liat ada saja orang datang kemari,” kata Soleh, seorang warga Kecamatan Bunguran Tengah saat beristrihat siang dengan anggota keluarganya di Pantai Kencana, Rabu (20/3). Ia menyebut, Pantai Kencana bukang hanya nyaman sebagai kawasan

F-ISTIMEWA

LOKASI Pembangunan Pantai kencana tahap 1 sudah selesai dan telah penuhi oleh pengunjung setiap harinya.

hiburan akan tetapi kawasan itu juga aman dari kemungkinan terjadinya tindak kriminal. ”Terus di sini juga aman, kita tak takut ada yang ganggu karena ada pos polisi di sekitar sini,” sambungnya. Selain keunggulan di

atas, kawasan itu juga memiliki keunggulan geografis di mana lokasinya tidak sulit dijangkau dari semua penjuru. Kawasan tersebut berada di Jalan Protokol yang menjadi muka depan kota Ranai. ”Letak lokasinya dekat, dan sambil lewat saja kita

bisa menikmati keindahanya,” sambung Soleh. Namun menurut dia, satu-satunya yang menjadi kekurangan pada kawasan itu adalah sarana dan prasarana yang belum memadai. Bentuknya masih terbilang natural, dan kesan apa adanya. ***

Satpol PP Mulai Berbenah Diri

F-ISTIMEWA

KASATPOL PP Dodi saat membenahi kantor Satpol PP ketika menggelar malam keakraban HUT Satpol PP belum lama ini.

NATUNA - Keinginan para pejabat membenahkan institusinya sudah tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan walaupun bertahap. Tahun 2018 ini, yang menjadi poin utama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk berbenah diri. Pembenahan itu dimulai dari tata ruang kantor, bangun tempat parkir hingga merehab bangunan yang sudah lama. ”Meski anggaran swadaya dari para anggota, Alhamdulillah dekorasi bangun

tempat parkir dan rehap gedung yang dilakukan anggota personel sangat memuaskan. Kami juga mendapat bantuan dari dinas pertanian dan perkebunan, yaitu berupa dua unit 2 pendingin ruangan (AC). Karena kemarin, kami di kantor hanya ada dua AC,” kata Dodi Nuryadi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Natuna dikantornya, Rabu (21/3). Ia juga mengatakan, selama kegiatan HUT ke 68 Satpol PP segala tenaga dan pikiran telah diberikan oleh

para personel mulai dari renovasi gedung, pengecatan, dan lain sebagainya. Semua itu, lanjutnya, atas perioritas budaya dari anggota Satpol PP. Ia juga mengapresiasi kepada instansi yang juga membantu kegiatan, mulai dari kegiatan gotong royong, kegiatan donor darah, kegiatan upacara. ”Kita sangat berterimakasih kepada seluruh personel Satpol PP, yang telah bekerja semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas,” katanya. (hrd)

PRO BINTAN

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 MARET 2018

Pemkab Laporkan Sludge Oil ke Presiden BINTAN - Setelah kawasan wisata Lagoi, kini nelayan di Desa Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong yang terimbas dari pencemaran limbah minyak hitam (sludge oil). Masalah limbah dari laut internasional ini sudah dilaporkan Pemkab Bintan kepada Presiden RI, melalui Kementerian Lingkungan Hidup RI. Ari (25) seorang nelayan di Desa Sebong Pereh mengatakan, limbah minyak hitam mengotori laut dan kapal serta pelantar nelayan. Akibatnya nelayan enggan turun ke laut untuk menjaring ikan. ”Sejauh ini di tambat kapal banyak minyak, kapal dan sampan kena minyak. Banyak lah, makanya kami tak turun menjaring ikan. Nanti, kena jaring pula limbahnya,” katanya, Rabu (21/3). Adi Prihantara, Sekda Kabupaten Bintan menyampaikan, pihaknya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah melakukan koordinasi, melaporkan kepada Presiden RI, soal limbah ini. Pemkab menilai, limbah sludge oil tahunan ini sudah menjadi isu internasional. Justru itu, Pemkab menyurati Presiden RI. ”Pemkab Bintan mengadukan soal permasalahan limbah ini, agar ada tindak lanjut dari pusat. Terutama dalam penegakkan hukum terhadap pelaku pembuangan minyak hitam tersebut,” ujarnya. Kepala DLH Bintan Afrizal mengatakan, pihaknya bersama pengelola kawasan pariwisata, sudah menangani limbah yang muncul di Lagoi. Limbah dikumpulkan ke dalam tong-tong yang sudah disiapkan. Kemudian, limbah itu akan diangkut untuk netralisir di Batam, oleh pihak ketiga. ”Kita juga sudah laporkan limbah ini, ke pemerintah pusat,” tegas Afrizal Bahar. Kepala Dinas Pariwisata Bintan Luki Zaiman Prawira mengatakan, sampai saat ini limbah sudah ditangani oleh OPD terkait. Tapi, pihak pariwisata terus berupaya meminimalisir limbah di pantai kawasan pariwisata Lagoi, dan wilayah Bintan lainnya. ”Meski demikian kondisi pantainya, turis tidak ada yang komplain. Kita pun sudah mewanti-wanti. Apalagi jelang Tour de Bintan ini, kita berupaya antisipasi limbah ini,” kata Luki. Bupati Bintan H Apri Sujadi mengatakan, sumber limbah minyak berasal dari perairan internasional. Pemkab Bintan sudah koordinasi ke seluruh sektor vertikal dan horizontal, dalam mengatasi hal tersebut. Karena, urusan kewenangan kelautan berada di pemerintah provinsi. ”Sehingga langkah kita menjadi sangat terbatas. Namun kita tidak akan menutup mata, akan kita lakukan apa yang kita bisa. Ya sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten,” ujarnya. ”Kita akan terus dorong Kementerian Lingkungan Hidup RI, untuk membahas secara goverment to goverment, masalah pencemaran perairan internasional di beberapa negara ASEAN ini,” sambungnya. (aan/fre)

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

BUPATI Bintan H Apri Sujadi didampingi Wabup H Dalmasri Syam, Ketua DPRD Bintan Nesar Ahmad, anggota DPRD Kepri dan FKPD memukul gong.

Bupati Prioritaskan Kegiatan yang Mendorong Ekonomi

Musrenbang Tak Seremoni, Tuangkan Ide YUSFREYENDI, Bintan BUPATI Bintan H Apri Sujadi mengingatkan kepada setiap pimpinan OPD, Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) tidak seremoni. Namun, pimpinan OPD harus menuangkan ide, untuk pembangunan ke depan. Terutama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pesan itu disampaikan Bupati Bintan H Apri Sujadi saat membuka Musrenbang 2018 Kabupaten Bintan, di Bhadra Resort & Convention Km 25, Toapaya, Rabu (21/3) kemarin. Musrenbang ini dihadiri Wakil Bupati

Bintan H Dalmasri Syam, Sekda Adi Prihantara, Edi Rupiano dari Pemprov. Apri menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang ini diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi global. Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan berdasarkan data BPS Bintan dan BP3D Kabupaten Bintan sebesar 5,17 persen. Sedangkan pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Bintan meningkat, menjadi 6,17 persen. Angka ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi provinsi, dan nasional. Ini tak lepas dari sinergisitas pemerintah sebelumnya dan sekarang, dalam menyusun rencana

kegiatan pembangunan. ”Peningkatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi sebagian besar dari sektor pariwisata. Tahun 2017, kunjungan turis ke Bintan di atas 360 ribu. Sedangkan kunjungan wisatawan lokal, berkisar 370 ribu,” sebut H Apri Sujadi. ”Justru itu, pembangunan di 2019, tetap kita arahkan pada infrastruktur pendukung pariwisata. Kegiatan diprioritaskan kepada kegiatan yang mendorong ekonomi,” tambahnya. Selain itu, H Apri Sujadi menekankan kepada kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis, serta beberapa kegiatan sektor

lainnya. Menurutnya, Musrenbang ini bisa terciptanya program pembangunan yang tujuan akhirnya bagi kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan visi misi dalam RPJMD. ”Saya meminta OPD dan aparatur pemerintah harus paham dan mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta mampu menerjemahkan visi misi RPJMD,” tegasnya. Kepala BPPPD Wan Rudi menjelaskan, Musrenbang dilaksanakan sampai, Kamis (22/3) ini. Diharapkan proses penyusunan perencanaan daerah berdasarkan Renja setiap OPD, untuk tahun anggaran 2019. Tentunya mengacu

kepada RPJMD. Baik sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor kesehatan, peningkatan infrastruktur pedesaan, pengembangan dan peningkatan UMKM serta peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam kegiatan Musrenbang ini, Ketua DPRD Bintan H Nesar Ahmad menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan dari penjaringan aspirasi dewan. ”Ada beberapa kegiatan penting yang harus diakomodir, dari aspirasi masyarakat,” kata Nesar di depan seluruh OPD, FKPD, anggota DPRD Bintan dan DPRD Provinsi Kepri, serta peserta Musrenbang. ***

SPAM SKL Direvitalisasi Tahun Ini

F-JENDARAS/TANJUNGPINANG POS

NELAYAN memperhatikan limbah hitam yang mencemari laut, Rabu (21/3) kemarin.

SERIKUALALOBAM Pemerintah akan segera melakukan revitalisasi Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Kecamatan Seri Kuala Lobam (SKL), yang mangkrak dan tak berfungsi hingga saat ini. Revitalisasi dilakukan tahun 2018 ini. Suhadi, Kepala Seksie PMD Kecamatan Seri Kuala

Lobam yang juga merupakan bagian dari pengelola SPAM SKL mengatakan, pihaknya sudah mengajukan permasalahan mangkraknya SPAM tersebut, sejak setahun lalu kepada pihak Dinas PUPR Bintan, dan Satker Provinsi Kepri. ”Sejak awal tahun 2017 lalu SPAM ini, kami ambil alih dalam kondisi kas

kosong, satu dari dua mesin rusak. Ini sudah kami laporkan. Namun sepanjang perjalanannya, ternyata peralatan mesin pompa dan lainnya hilang dicuri,” sebutnya, Rabu (21/3). Ia menambahkan, sebulan lalu pihak PUPR dan Satker sudah mengecek, dan akan melakukan revitalisasi, yang direncanakan pada tahun

ini. Sehingga tahun 2019 mendatang, SPAM dapat berfungsi. ”Selain peralatan yang akan diperbaiki, kami juga mengusulkan agar dibangun rumah penjagaan di sekitar mesin pompa. Kemudian, pengelola baru akan dibentuk. Namun tunggu dilakukan revitalisasi dulu lah,” jelasnya.

Sementara itu, Nurhayati, Camat SKL yang diwawancarai terpisah mengatakan, persoalan SPAM sudah ditangani oleh Seksie PMD yang ada di bawahnya. ”Ya kami usulkan perbaikan dan peningkatan pengamanannya. Harus ada rumah jaga di wilayah mesin pompa air,” tambahnya. (aan)

Koperasi dan UKM Didorong Ambil Kegiatan Pemerintah TOAPAYA - Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi didorong untuk menjadi rekanan dalam kegiatan yang disediakan pemerintah. Saat ini, pemerintah pusat telah memberikan perlindungan dan membuka peluang usaha bagi pelaku usaha kecil dan industri rumah tangga. Harapan kemajuan bagi pelaku UKM dan koperasi tersebut disampaikan Sri Istiati selaku Asdep Pengembangan Investasi Usaha, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha pada Kementerian Koperasi dan UKM RI, Rabu (21/3) kemarin. Hal itu disampaikan Sri Istiati pada saat sinergi program dan temu bisnis peningkatan kerja sama investasi usaha KUMKM, sekaligus sosialisasi paket kebijakan ekonomi. ”Sejak tahun 2016 lalu, sudah ada Perpres yang mengatur bagi koperasi dan UKM ini menjadi rekanan pemerintah. Ini sebagai upaya pengembangan dan perlindungan pemerintah terhadap industri kecil. Koperasi dan UKM kita dorong ambil kegiatan di pemerintahan,” tegas Istiati yang biasa disapa Atik ini, REDAKTUR: YUSFREYENDI

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

SRI Istiati dari Kementerian Koperasi dan UKM RI memberikan paparan tentang paket kebijakan ekonomi kepada pelaku usaha kecil menengah dan koperasi, Rabu (21/3).

di Bhadra Resort & Convention Km 25, Toapaya, Kabupaten Bintan. ”Bisa saja, usaha ibu rumah tangga dapat kegiatan paket di bawah Rp 200 juta. Nah, pemerintah maupun lembaga pemerintah lainnya, juga harus memperhatikan ini,” sambungnya. Tidak hanya di pemerintahan, lanjut Atik, pemerintah juga sudah mengatur, bagi PMA yang menanamkan investasi di daerah, dalam nilai tertentu di atas sekitar Rp 200 miliar, juga diharuskan melibatkan koperasi dan UKM setem-

pat, sebagai rekanan. ”Paket kebijakan ekonomi seperti ini, yang harus kami sampaikan kepada pelaku UKM dan koperasi di daerah, seperti di Kabupaten Bintan,” jelas Atik kepada Tanjungpinang Pos. Kabid Investasi Pengembangan Usaha Yahmadi menyampaikan, kegiatan yang diberikan kepada 100an pelaku KUMKM dan koperasi ini, untuk memberikan wawasan kepada pengusaha kecil. Baik dalam ketentuan menjadi mitra pemerintah, maupun kelembagaan lain. Termasuk peluang mendapatkan

modal dari perbankan, dengan nilai suku bunga yang rendah. ”Pelaku usaha kecil juga bisa jadi mitra Bulog, dalam menjual bahan pokok. Izin dalam pendirian koperasi dan unit usaha kecil, juga diberikan kemudahan oleh pemerintah,” kata Yahmadi. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Ridwan Hamta, dihadiri Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag Bintan Dian Nusa, serta sejumlah narasumber dari kelembagaan lainnya. (fre) LAYOUT: SYAFRINALDI

BANDAR SERI DOMPAK

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 MARET 2018

Tiga..........................................................dari halaman 1 Kini....................................dari halaman 1 kepada warga Kepri, pertama, masyarakat diimbau tidak panik karena pemerintah akan bergerak cepat menarik produk itu dari peredaran. Supermatket dan toko untuk tidak menjual produk tersebut. Konsumen untuk tidak membeli makanan sarden merek IO, Farmer Jack dan HOKI. Jika sudah terlanjur membeli untuk tidak mengonsumsinya. Jika menemukan produk tersebut di pasaran segera melaporkannya kepada Balao POM atau Dinas Kesehatan setempat atau pihak yang berwenang. Ikan sarden atau ikan dalam kaleng yang mengandung cacing (nematoda) di Lingga, disebutkan berasal dari distributor di Batam. Selain berasal dari Batam, ikan kaleng itu juga beredar di Batam. Temuan itu kemudian disikapi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Batam, Zarefriadi, dengan menginstruksikan penarikan ikan kaleng itu dari pasar. BPOM sendiri sudah mengeluarkan surat edaran penarikan prodik ikan kaleng. Zarefriadi yang ditemui saat Musrenbang tingkat Kota Batam, Rabu (21/3) mengatakan, dia sudah menginstruksikan timnya ke lapangan. Dari laporan stafnya, Disperindag turun ke lapangan bersama BPOM. Namun soal kepastian peredaran ikan kaleng di Batam, apakah mengandung cacing atau tidak, diakui belum dipastikan, karena harus melalui pemeriksaan BPOM. ”Tim sudah di lapangan. Ada beberapa lokasi gudang distributor yang didatangi. Memang BPOM yang meneliti. Tapi saya minta segera ditarik dari peredaran,” tegasnya.

Soal kapan waktu penarikan ikan kaleng tiga merek itu dari pasar, Jaref tidak menyebutkan. Dia hanya menyebutkan segera. Namun dari laporan yang diterima, ada tiga merek yang diduga mengandung cacing berbahaya dalam ikan kaleng yang beredar dan diedarkan dari Batam. ”Waktunya segera ditariklah. Ada tiga merek. Tadi tim sudah turun. Yang dari Batam ini yang diedarkan ke Lingga,” cetus Jaref. Kembali diingatkan, soal apakah ikan kaleng itu mengandung cacing atau tidak, di tangan BPOM. Selain itu, untuk bahan dasar pembuatan diteliti pihak karantina. ”Kita tunggu dari pemeriksaan BPOM dan Karantina. Tapi kita minta tidak dijual sekarang. Kita tidak mau masyarakat terdampak,” tegasnya. Sementara BPOM Batam tertanggal hari itu, sudah mengeluarkan surat penarikan produk ikan dalam kaleng merek Farmerjack, IO dan HOKI. Surat dari BPOM itu ditujukan kepada Kadis Kesehatan Provinsi Kepri dan Kadis Kesehatan Kesehatan Kabupaten/ Kota se-Kepri. Disebutkan surat edaran itu dikeluarkan setelah beredar informasi produk ikan dalam kaleng bermasalah. Sekaligus menindaklanjuti surat dari Direktur Pengawasan Pangan Resiko Tinggi dan Teknologi Tinggi BPOM RI. Ketiga merek ikan dalam kaleng yang ditarik, diantaranya Farmerjack. Dimana, rekomendasi penarikan dari pasar dimaksudkan karena sebelumnya sudah diambil sampling dan dilakukan

pengujian oleh BPOM di Pekan Baru. Farmerjack merupakan ika makarel dalam saus tomat, diimpor PT Prima Niaga Indomas. Nomor registrasi ML 543929007175 dan nomor Batch/ED, 3502/ 01106351356/5 Oktober 2020. Hasil uji diidentifikasi, terdeteksi parasit anisakis sp. Selain itu, ada produk IO, jenis pangan sama dengan produsen PT Mexindo Mitra Perkasa, no registrasi ML 43929070004, no Batch/ ED, 370/12 Oktober 2020. Yang hasil identifikasi juga terdeteksi parasit anisakis sp. Demikian dengan produk ikan makeral dalam dalam saos tomat merek HOKI yang diedarkan PT Interfood Sukses Jasindo dengan nomor registrasi ML 543909501660 dengan ED, 12 Oktober 2020. Cabut Izin Importirnya Sementara Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan pihaknya sudah meminta Dinkes dan Disperindag melakukan pantauan ke lapangan, terkait peredaran ikan kaleng bermasalah itu. ”Intinya, saya minta produk yang beredar, harus kualitas terjamin. Kalau produk sampai menghasilkan cacing, tidak bisa masuk pasar,” tegasnya. Diminta juga, barangbarang yang beredar namun tidak layak, harus disita dan dimusnahkan kemudian. Demikian dengan produk makananan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). ”Harus dimusnahkan kalau tidak memenuhi standar dan harus diberikan sanksi bagi distributor. Izin harus dicabut dan saya sudah instruksikan Pak Zaref turun ke lapangan,”

imbuhnya. Telusuri di Bintan Bupati Bintan H Apri Sujadi langsung tanggap terhadap produk makanan olahan ikan kemasan kaleng yang terindikasi mengandung cacing pita. Untuk mengantisipasi peredaran produk itu Bupati Bintan sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). ”Selain itu, kita sudah instruksikan kepada beberapa OPD terkait untuk bekerja sama dengan BPOM, agar menelusuri terhadap produk olahan makanan kaleng ikan sarden, di Kabupaten Bintan,” kata Bupati Bintan H Apri Sujadi, usai membuka Musrenbang Kabupaten Bintan, Rabu (21/3) kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dr Gama Isnaini menganjurkan, sebaiknya masyarakat sebelum membeli produk, hendaknya meneliti dalam membaca label kemasan, berikut tanggal kedaluwarsanya. Produk yang menjadi indikasi cacing pita itu beredar merek Farmer Jack Mackerel produk produsen perusahaan Zhang Zou Tan Co Ltd, asal Tiongkok dan diimpor oleh PT Prima Niaga Indomas, Batam. Pemerintah mengimbau agar tidak mengonsumsi dengan nomor BPOM RI ML 543929007175 dan nomor batch 4351G3523502/01101. Pemkab Bintan melalui Disperindagkop dan Dinas Kesehatan saat ini sedang melakukan koordinasi ke BPOM, serta melakukan penelusuran terkait produk olahan makanan kaleng tersebut, di sejumlah swalayan dan pasar tradisional.***

Di Tanjungpinang...................................dari halaman 1 berdasarkan merek. Ada merek sarden Farmerjack, IO, dan HOKI. Oleh karena itu, pihaknya langsung melakukan pemantauan produk sarden yang telah terindikasi parasit cacing di swalayan Tanjungpinang. Ternyata, ada beberapa swalayan yang sudah menarik, tidak memajang lagi produk kemasan sarden kepada masyarakat. Yang masih memajangkan hingga menjual, pihaknya langsung membuka kemasan sarden di swalayan tersebut. ”Kita sudah ada menemukan sarden terindikasi parasit cacing. Sampelnya langsung kita simpan di kantor,” terang dia. Ia langsung mengimbau hingga meminta kepada

pemilik swalayan untuk menarik hingga tidak memajangkan serta menjual sarden yang telah terindikasi parasit cacing. Selain itu, ia minta masyarakat untuk tidak membeli sarden yang telah terindikasi parasit cacing. Apabila sudah beli, disarankan untuk tidak mengkonsumsi. Karena akan mengganggu kesehatan pada tubuh. ”Kalau masih hidup menjadi parasit dalam tubuh. Kalau sudah masak, ada efek minimal elergi di dalam tubuh,” sebut dia. Kesempatan ini, Manager Swalayan Isana, Hendra mengatakan, pihaknya tidak akan menjual sarden yang telah terindikasi parasit cacing. Sebelum menarik untuk tidak dijual ke

konsumen, pihaknya sudah menerima surat dari distributor sarden tersebut. ”Kita sudah tarik sarden untuk tidak dijual,” kata Hendra. Ia merasa cemas dengan ditemukan cacing di dalam kemasan sarden tersebut. ”Sebelum mengeluarkan izin, kita minta pemerintah untuk benar-benar mengawasi produk tersebut. Karena ini sangat berbahaya dalam kesehatan tubuh kita,” sebut dia. Anisakis adalah genus nematoda parasit yang menyerang ikan dan mamalia laut. Cacing ini juga dapat menyerang manusia yang memakan ikan mentah dan menyebabkan penyakit anisakiasis. Dalam beberapa kasus, tubuh dapat menghasilkan imunoglobulin E untuk

melawan parasit ini dan memicu reaksi alergi seperti anafilaksis. Cacing anisakis dapat memicu penyakit anisakiasis pada manusia. Dalam waktu beberapa jam setelah memakan ikan yang terinfeksi, cacing ini mencoba mengubur diri ke dalam dinding usus, tetapi cacing ini tidak dapat menembusnya dan lalu mati. Keberadaan cacing ini memicu tanggapan dari sistem kekebalan tubuh. Sel-sel imun mengepung cacing tersebut dan membentuk struktur yang seperti bola yang dapat memblokir sistem pencernaan, sehingga memicu sakit perut yang parah, malnutrisi dan muntahmuntah. (dri)

Semuanya ditarik oleh pusat dan provinsi. Marwah otonomi jadi kurang,” ujar Rony Kambay, Ketua LSM Pormis Natuna di Jalan Soekarno Hatta, Ranai, Rabu (21/3) kemarin. Kata Roy, undangundang No.23 tahun 2014 tersebut jelas membuat Kabupaten Natuna mengalami keterlambatan di segala lini. Mulai dari laut maupun di darat, dan kebijakan otonomi daerah secara otomatis terhapuskan. Menurutnya, sulit bagi suatu daerah untuk maju jika kewenangannya dicabut langsung tanpa adanya pertimbangan yang matang. Terlebih lagi Natuna selalu menjadi anak tiri di negeri sendiri. ”Apa nak kita buat kalau kewenangannya semua di provinsi, apalagi saat ini kita terkesan diasingkan dan dianaktirikan, tidak lagi diutamakan. Padahal Natuna penghasil migas dan memiliki Sumber Daya Alamnya yang melimpah,” ujarnya lagi. Sementara Bupati Natuna Hamid Rizal menegaskan,

semua kewenangan mulai dari dana perimbangan migas, pendidikan, kehutanan, pertambangan dan lain sebagainya sudah dikelola provinsi. Hal ini membuat Natuna tidak bisa lagi melakukan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Terlebih Natuna terkesan dianaktirikan. ”Sudah otonomi daerah tidak berlaku, Kabupaten Natuna pun sudah dianak tirikan oleh provinsi. Kita hanya dapat mengandalkan anggaran dari pusat,” tandasnya. Natuna sendiri rencananya akan dimekarkan menjadi tiga kabupaten. Kemudian akan bergabung dengan Anambas untuk membentuk provinsi. Jika tidak, Natuna meminta dijadikan provinsi khusus. Keluhan terkait pengikisan kewenangan pemkab/pemko ini sebenarnya tidak hanya datang dari Natuna. Sebab, Pemkab Lingga juga mengeluhkan terkait izin pertambangan yang kini ada di provinsi. Dengan pindahnya

kewenangan laut pada 0-12 mil ke provinsi, maka perizinan-perizinan yang menyangkut di laut baik reklamasi kini ada di provinsi. Daerah hanya bisa jadi penonton di daerahnya sendiri. Satu lagi kewenangan pemda/pemko yang diambil alih provinsi sesuai UU 23 tersebut adalah SMA sederajat. Soal perpindahan kewenangan ini, tidak banyak persoalan. Karena menyangkut tunjangan guru, kepala sekolah, pengawas dan pegawai tata usaha. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mengeluarkan undangundnag itu dianggap membuat warga Natuna sedih karena kewenangannya di laut ditarik habis. Hal ini berimplikasi pada kerugian daerah. Namun, pemerintah pusat memberikan perhatian yang sangat besar untuk Natuna melampaui daerah lainnya. Banyak pembangunan di Natuna. Provinsi juga membantu pembangunan pelabuhan hingga dermaga di Natuna.***

Februari............................dari halaman 1 (HS 89) dengan nilai US$69,51 juta (4,61 persen); besi dan baja (HS 72) dengan nilai US$64,35 juta (4,27 persen); alumunium (HS 76) dengan nilai US$37,64 juta (2,50 persen). Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian (HS 33) dengan nilai US$27,66 juta (1,83 persen); kapal terbang dan bagiannya (HS 88) dengan nilai US$26,10 juta (1,73 persen); dan kokoa/ coklat (HS 18) dengan nilai US$25,08 juta (1,66 persen). Impor Provinsi Kepulauan Riau bulan Februari 2018 yang terbesar berasal dari Singapura yang mencapai nilai US$248,38 juta dengan peranan sebesar 32,54 persen. Impor dari negara Singapura pada bulan

Februari 2018 mengalami penurunan sebesar 31,19 persen dibanding nilai impor bulan sebelumnya. Impor dari Singapura pada Februari 2018 mengalami kenaikan dibanding keadaan Februari 2017, yaitu sebesar 16,49 persen. Negara-negara pemasok barang impor ke Provinsi Kepulauan Riau lainnya bulan Februari 2018 yang mempunyai peran cukup besar antara lain: Tiongkok dengan nilai impor sebesar US$173,36 juta. Jepang sebesar US$100,39 juta; Malaysia sebesar US$80,44 juta; Inggris sebesar US$39,86 juta; Amerika Serikat sebesar US$24,10 juta; Jerman sebesar US$22,00 juta; Perancis sebesar

US$11,76 juta; Belanda sebesar US$2,50 juta; dan Uni Emirat Arab sebesar US$0,44 juta. Impor Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Januari-Februari 2018 dengan nilai terbesar dari negara Singapura yaitu mencapai US$609,33 juta dengan peranan sebesar 32,54 persen. Impor dari Singapura pada Januari-Februari 2018 mengalami kenaikan dibanding keadaan JanuariFebruari 2017, yaitu sebesar 43,42 persen. Impor kumulatif Provinsi Kepri pada Januari-Februari 2018 jika dibanding JanuariFebruari 2017 yang mengalami kenaikan adalah yang berasal dari negara Belanda (1.294,85 persen). (ais)

Imigrasi.............................dari halaman 1 Lebih lanjut Dato Seri Mustafar, Malaysia tentu sangat membuka diri kepada siapapun warga negara lain yang ingin datang ke Malaysia apakah tujuan mencari kerja, namun harus berdokumen legal. ”Kalau ilegal siap-siap kami akan ambil tindakan,” tambah Dato Seri Mustafar. Bahkan tak hanya itu, saat ini Dato Seri Mustafar menurutnya hampir lebih dari 700 ribu Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Malaysia saat ini bermasalah dengan hukum. Dan hampir sering dipulangkan ke tanah air Indonesia. Menanggapi hal demikian, Dirjen Imigrasi RI

Ronny F Rompie menambahkan, pembagian tugas antara negara Malaysia dan Indonesia dalam upaya menyiapkan tempat penampungan baik waga negara asing yang masuk ke Indonesia masingmasing instansi sudah di atur tanggungjawabnya. Ini salah satu penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka. Imigrasi bekerja sama dengan IOM menyiapkan community house. ”Kita akan pulangkan ketika negara tempat tinggal mereka sudah aman,” terang Ronny. Menanggapi Malaysia

intensif mengawasi masuknya Tenaga Kerja Indonesia ilegal yang masuk ke negaranya, Ronny menanggapi serius. Bahwa siapapun mereka tak hanya Malaysia melainkan Indonesia akan menerapkan sistem yang sama. ”Kita sedang upayakan TKI bermasalah di Malaysia yang bermasalah, pelan-pelan bersama instansi terkait kita pulangkan,” jelas Ronny. Kunjungan Dirjen Imigrasi Malaysia ke Indonesia hari ini sebagai bentuk sama-sama dilakukan perbincangan kerja sama cara penyelesaiannya. (ais)

IKLAN BARIS SELERA KITA -------------------------------“MENERIMA PESANAN PECAL LELE“ PENGANTARAN DARI JAM 15.00 (SORE) S/D JAM 03.00 (MALAM). ALAMAT : JL. HANDJOYO PUTRO PERTOKAN GESYA

DI JUAL CEPAT RUMAH TYPE 105 LT. 96 M2, 2 KT, 2 KM, LISTRIK 1300 WATT, AIR PDAM. ALAMAT : HANGTUAH PERMAI KM. 11, BLOK H, GANG KASTURI 3 NO. 18 HUBUNGI : 0813 7220 7170 HARGA NEGO

ANDA BUTUH RUMAH SUBSIDI? TYPE 36/ 98 (READY) DATANG LANGSUNG KE KANTOR PT. CAHAYA KRISTAL PROPERTI ALAMAT : JL. D.I. PANJAITAN KM 9. ATAU HUBUNGI : HP 0812 6891 0101

INGIN MILIKI RUMAH SUBSIDI? DI KM 13 ARAH KIJANG. HUBUNGI : 0858 3477 3078

ERDEKA BOOK STORE. MENJUAL BUKU SEJARAH & SASTRA MELAYU. WWW.ERDEKABOOKSTORE.COM

MENERIMA PESANAN BROWNIS KUKUS. SIAP ANTAR KE ALAMAT ANDA. #UK. 22 X 22 = RP.90.000# UK. 22 X 10 = RP. 45.000#. HUBUNGI : AMI. 0823 9297 9062

MENERIMA BELAJAR SILAT UNTUK PENGAJARAN DI HARI JUMAT MLM PUKUL 7.30 & MINGGU JAM 7.00 WIB PAGI. BERMINAT HUB. : HP. 0822 8816 6100

MENJUAL OBAT GAMAT. MENGATASI BERBAGAI PENYAKIT. BERMINAT BISA ANTAR KETEMPAT. HUB. : 0813 7209 4056

Mau pasang iklan? Hubungi : 0852 6404 0033

DIBUTUHKAN Tenaga Pengasuh di Taman Penitipan Anak “Melayu Bersinar” Persyaratan : þ Minimal tamatan SMP þ Sayang & sabar pada anakanak þ Tekun dan ulet bekerja

Lamaran dikirim ke alamat :

Jln. Sukaramai - Ruko Hangtuah Blok A No. 10 Telp : 081277502161

REDAKTUR: MARTUNAS

LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL

PSTS TANJUNGPINANG POS

H. Teddy Jun Askara, SE, MM

KAMIS, 22 MARET 2018

Bintan Berharap Pembentukan KP-KBP Lancar

Undangan Rakor Asprov Sudah Disebar YUSFREYENDI, Tanjungpinang PLT Sekretaris Umum Asprov PSSI Kepri Firsandi telah menyebarkan undangan rapat koordinasi, kepada Asosiasi PSSI kabupaten (Askab) dan Askot, serta klub anggota PSSI. Sejumlah pengurus klub dan Askab/Askot menyambut positif, untuk pembentukan panitia Kongres Luar Biasa (KLB) yang baru. Pengurus Askab PSSI Bintan Arief Sumarsono mengatakan, PSSI Bintan telah menerima undangan dari Asprov PSSI Kepri nomor 01/PLT.PSSI-KEPRI/ III/2018 tersebut. ”Undangan itu sudah kami terima, dari email dan via WA. Kami jelas menyambut baik, hal ini,” kata Arief, Rabu (21/3) kemarin. Menurut Arief, rakor Asprov dengan Askab/ Askot dan klub anggota PSSI di wilayah Kepri itu, adalah solusi tepat, setelah PSSI pusat memutuskan penundaan Kongres Luar

FIRSANDI

Biasa (KLB) pemilihan Asprov PSSI Kepri, pada pekan lalu. ”Menurut saya, kapan lagi kita pilih dan ditetapkan ketua dan pengurus Asprov Kepri yang defenitif, jika tidak sekarang. Kalau mau dibentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding yang baru, ya bisa juga. Dalam rakor nanti lah dibahas, bagaimana baiknya ke depan,” kata Arief. ”Kalau kita mau majukan sepak bola di Kepri, ya sekarang ini lah waktunya yang tepat. Insya Allah, PSSI Bintan akan hadir

dalam rakor, Minggu pagi ini. Semoga lancar,” ujarnya. ”Kami juga berharap, Askab dan Askot yang lainnya, juga hadir. Ini untuk kebaikan kita bersama,” sambung Arief. Manajer PS Bintan Raja Ali Akbar juga sudah mengetahui tentang undangan Rakor antara Asprov PSSI Kepri dengan Askab, Askot dan klub PSSI di Kepri ini. ”Insya Allah, kami akan hadiri kegiatan ini,” kata Raja Ali Akbar singkat. Sebelumnya, Plt Ketua Asprov PSSI Kepri Johar Lin Eng menandatangani surat undangan penyelenggaraan rapat koordinasi, tentang sosialisasi Kongres Luar Biasa (pemilihan), pembentukan Komite Pemilihan, pembentukan Komite Banding Pemilihan, sekaligus sosialisasi regulasi kompetisi Liga 3 dan Piala Soeratin, musim 2018. ”Undangan sudah kita kasih tahu,” kata Firsandi, sore kemarin. ***

F-NET

PELATIH Djajang Nurjaman bergurau dengan pemain PSMS, di sela latihan persiapan laga Liga 1 Indonesia, barubaru ini.

PSMS Optimis Hadapi Bali United MEDAN - Tim promosi Liga 1 Indonesia asal Sumatra PSMS Medan optimis mampu memenangkan pertandingan, saat menghadapi Bali United, di laga pekan pertama Liga 1 Indonesia, Sabtu (24/3) lusa. Bek PSMS Medan Reinaldo Lobo memiliki ambisi besar menghentikan manuver penyerang Bali United di Stadion I Wayan Kapten Dipta, Bali. Menurut Lobo, peny-

erang naturalisasi itu merupakan pemain berbahaya dan bisa mengancam lini belakang PSMS. Ini bukan kali pertama Lobo head to head dengan Spaso. Karena itu, bek asal Brasil tersebut cukup paham dengan karakteristik Spaso. ”Saya pernah menghadapi Spaso pada 2014 saat memperkuat Mitra Kukar. Dia striker yang kuat. Dia suka

menggunakan badannya untuk melindungi bola. Jadi, ini akan menjadi pertemuan yang menarik,” kata Lobo, Selasa lalu. Dia menambahkan, Bali United merupakan lawan yang berat bagi PSMS. Meski begitu, dia percaya diri bisa membendung tim berjuluk Serdadu Tridatu itu. ”Bali adalah tim yang bagus dengan materi yang berkualitas. Jadi, kami berlatih keras dalam

minggu ini untuk pergi ke sana dan mendapatkan poin di sana,” kata eks pemain Penang FA Malaysia itu. Menurut Lobo, hal paling penting adalah kolektivitas untuk membendung serangan Bali United. ”Jika kami tidak memberi banyak ruang dari garis pertahanan kami, kami akan bisa meraih sukses di sana,” tambah Lobo. (jpn)

Mantan Juara Olimpiade Ditantang Kajati Kepri

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

RATUSAN peserta balap sepeda internasional, berlomba di kelas grand fondo world championship, pada Tour de Bintan 2017 lalu.

TANJUNGPINANG Mantan juara dunia cabang bulu tangkis (olimpiade) Taufik Hidayat ditantang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri Asri Agung Putra, dalam laga persahabatan, Jumat (23/3) malam besok. Laga mantan pebulu tangkis nasional Indonesia dengan Kajati Kepri ini, akan berlangsung di GOR Bulutangkis Chan, Batu Tiga Bawah, Tanjungpinang. Laga persahabatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi bagi atlet bulu tangkis junior Tanjungpinang. Taufik Hidayat akan menghibur masyarakat Tanjungpinang, bersama rekan-rekannya. Antara lain Marlev Mainaky, adiknya Rexy Mainaky,Chandra

F-ISTIMEWA

TAUFIK Hidayat bersama Kajati Kepri.

Wijaya dan Rio de Janeiro. Ketua Pemko Tanjungpinang Batminton Club, H Adnan mengatakan, kehadiran Taufik Hidayat dan rekan-rekan, menghadiri serah terima jabatan Kajati Kepri. Setelah serah terima jabatan yang digelar

CK Hotel, Kamis (22/3) ini. Kemudian, Jumat malam gelar pertandingan persahabatan. Ia membeberkan, kalau Kajati Kepri Asri Agung Putra selama ini sangat maniak dengan bulu tangkis. (bas)

Besok, Kualifikasi Tour de Bintan BINTAN - Hingga saat ini, peserta lomba balap sepeda internasional Tour de Bintan 2018, sudah hampir mencapai 1.200 orang, dari 42 negara asing dan Indonesia yang terdaftar. Lomba Tour de Bintan akan diawali dengan babak kualifikasi, Jumat (23/3) sore besok, di Lagoi. ”Jumat sore besok, para peserta akan kualifikasi. Untuk menentukan kecepatan dan kelas bergengsi. Seluruh peserta bersaing untuk ambil bagian di kelas grand fondo, yang masuk dalam kalender internasional championship itu,” kata REDAKTUR:YUSFREYENDI

Luki Zaiman Prawira, Kepala Dinas Pariwisata Bintan, saat menjawab Tanjungpinang Pos, di sela Musrenbang Kabupaten Bintan, Rabu (21/3) kemarin. Luki menjelaskan, dari babak kualifikasi ini, peserta akan berlomba, Sabtu (24/3) dan Minggu (25/3). Pembukaan Tour de Bintan ini bakal dilakukan oleh MenPAN-RB H Asman Abnur, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Bupati Bintan H Apri Sujadi dan Kementerian Pariwisata RI. ”Kalau peserta yang sudah terdaftar itu, lebih

dari 1.100-an orang, tapi belum sampai 1.200-an la. Target kita, cuma 1.000 peserta. Tapi kita bangga, peserta yang terdaftar melebihi dari target kita,” kata Luki Zaiman Prawira. Dari 42 negara itu, peserta ada yang berasal dari Singapura, Malaysis Australia dan Inggris. Tour de Bintan 2018 masuk kalender UCI grand fondo world championship, masuk kalender ISSI di level nasional, dan menjadi ajang bagi ISSI Kabupaten Bintan. Rute balapan di hari pertama, dari Lagoi menuju Trikora, ke taman Kota

Kijang, Lintas Barat dan kembali ke Lagoi. Pada hari kedua (Minggu), peserta balap sepeda akan menempuh rute dari Lagoi, menuju Seikecil, pantai Sebong Lagoi, Sakerah, Tanjunguban, Gunung Bintan dan kembali ke Lagoi. ”Untuk lintasan ke arah Bintan Timur, sudah kita bersihkan semuanya. Termasuk di kawasan perkebunan Tirta Madu dan semua titik di Kijang Kota,” kata Raja Muhammad, Sekretaris Dinas Perkim Bintan, kemarin. (fre) LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 MARET 2018

BANDAR RAYA 04:55

12:14

15:22

18:17

9 0771-7447234

19:26

ASN Terjaring Razia Satpol F-ISTIMEWA

INILAH kondusi hutan lindung di Sungai Pulau yang berada di perbatasan antara Tanjungpinang-Bintan mulai rusak parah. Foto diambil dari udara.

200 Hektare Hutan Sei Pulai Rusak Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) wilayah Tanjungpinang-Bintan mencatat, lebih dari 200 hektare (Ha) hutan lindung rusak parah. Selain sudah gundul, sebagian besar area justru digarap untuk perkebunan dan perumahan.

SUHARDI, Tanjungpinang KEPALA Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPHP wilayah Tanjungpinang-Bintan, Ruah menjelaskan dari data sementara dihimpun,

BPHP menghimpun sampai 2018 luas hutan lindung di Ibukota Kepri seluas ribuan hektare. Hutan Lindung seluas 20.300-an hektare, hutan produksi terbatas 7.700 hektare, sedangkan hutan

produksi 18 ribu hektare. Total wilayah Kepri 46.800 hektare. ”Beberapa titik terhadap kerusakan hutan seperti misalnya di Sungai Pulai, Sungai Jago belum kami petakan. Saat ini yang baru selesai kami petakan, wilayah kerja dan peta kerja, semoga dalam tempo bulan April selesai proses pendataan,” jelas Ruah kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (20/3). Hanya saja, dirinya menjelaskan bahwa fokus kerja dirinya saat ini,

adalah antara Sungai Pulai dan Sungai Jago, Bintan Utara, beberapa persen lainnya Gunung Kijang, serta Gunung Lengkuas, Bintan Timur. Hanya untuk fokusnya saja yang dibedakan. ”Misalkan, Gunung Lengkuas kita fokus ekowisata dan perizinan air. Ke depan kita juga mengharapkan, keterlibatan masyarakat dan pihak investor di wilayah tersebut

Bersambung ke Hal 15

Mutasi Perwira sebelum Jadi Pamen Bareskrim TANJUNGPINANG - Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro dimutasi jadi Pamen di Bareskrim Polri. Mutasi ini sesuai telegram rahasia (TR) dari Kapolri nomor ST/701/III/KEP./ 2018 tertanggal 20 Maret 2018. Sedangkan kursi Kapolres Tanjungpinang akan dijabat AKBP Ucok Lasdin Silalahi, saat ini masih menjabat sebagai Kapolres Kabupaten Lingga. Sebelum Kapolres menduduki jabatan barunya, ia memutasi dan menerima perwira di jajaran Polres Tanjungpinang Rabu (21/3). Yakni, Kompol I Gede Ngurah Joni

REDAKTUR: ABAS

Mahardika resmi menjabat Wakapolres Tanjungpinang. Wakapolres Tanjungpinang Kompol Andy Rahmansyah, setelah menjabat selama satu tahun enam bulan kini menduduki posisi baru sebagai Kanit 1 Subdit 2 Ditintelkam Polda Kepri. Sementara itu, jabatan Wakapolres Tanjungpinang digantikan oleh Kompol I Gede Ngurah Joni Mahardika yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Karimun. Selain itu, Kasat Resnarkoba

Bersambung ke Hal 15

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

KOMPOL I Gede Ngurah Joni Mahardika dilantik jadi Wakapolres Tanjungpinang, Mako Polres Tanjungpinang, Rabu (21/3).

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS.

SIMON Awantoko saat berkunjung ke SDN 004 Tanjungpinang.

Fokus Bangun Sekolah di Tanjungpinang Timur TANJUNGPINANG Seiring dengan cepatnya pembangunan perumahan di daerah Kecamatan Tanjungpinang Timur, pergeseran penduduk juga cukup tinggi di daerah berkembang tersebut. Akibatnya, keperluan infrastruktur juga tinggi termasuk kebutuhan sekolah. Bertahun-tahun terjadi, kekurangan sekolah di Tanjungpinang Timur belum bisa diatasi. Anggaran daerah yang selalu defisit menjadi kendala untuk membangun sekolah di daerah ini. Karena itu, Pemko Tanjungpinang atau Dinas Pendidikan harus gencar mencari bantuan baik ke Pemprov Kepri maupun ke pusat. Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Simon Awantoko mengatakan, saat ini, dari empat

kecamatan di Kota Tanjungpinang, kebutuhan sekolah paling minim di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Sedangkan tiga kecamatan lainnya karena merupakan kota lama dan pembangunan sekolah sudah lama dilakukan, untuk saat ini keperluan sekolah baru tidak mendesak lagi. Memang, kata Simon, kebutuhan sekolah itu tidak pernah berhenti. Selalu ada saja yang diperlukan. Jika dilihat dari kebutuhan yang diperlukan, maka unit sekolah baru paling mendesak untuk dibangun di Tanjungpinang Timur. ”Di kecamatan lain tetap butuh, namun tidak krusial. Kebutuhan-kebutuhan sekolah di tiga kecamatan lain seperti rehab, paving

Bersambung ke Hal 15

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

TANJUNGPINANG POS

Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 MARET 2018

Pasar Kekurangan Tong Sampah RAYMON SANDY, Tanjungpinang FASILITAS penampungan sampah di kawasan Kota Lama masih kurang. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sehingga, tingkat kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya, terkesan rendah. Padahal, Pemko Tanjungpinang sudah membuat Perda sampah. Acua warga Pelantar II mengatakan, fasilitas tempat pembuangan sampah masih kurang disediakan. Sehingga masih ada masyarakat membuang sampah sembarangan. Apalagi di laut, masih banyak ditemukan sampah.

”Masih kurang fasilitas tempat pembuangan sampah di sini,” katanya. Acua menuturkan, semestinya masyarakat menyadari pentingnya kesadaran dalam membuang sampah. Bila ini diterapkan dalam diri, tentunya daerah ini akan menjadi bersih. Menurutnya, saat ini hanya ada satu tempat pembuangan sampah, yang tersedia di jalan Pos. Semua masyarakat membuang sampah ke tong sampah ini. Namun, masih saja banyak sampah yang mudah ditemukan. ”Cuma ada satu tempat sampah, itu sangat kurang. Di daerah Pelantar II, tidak ada pembuangan sampah,” jelasnya. Menurutnya, pemerintah

mesti memikirkan solusi, bagaimana mengatasi permasalahan sampah yang sudah ada, dan mencegah agar sampah tidak datang lagi. Terutama pada sampah yang berada di laut. ”Sampah-sampah yang ada di laut ini tanpa ada solusi, maka setiap tahunnya akan begitu saja,” tuturnya. Ia mengharapkan, calon Wali Kota Tanjungpinang yang terpilih nantinya, penanganan sampah di daerah pesisir, khususnya di Pelantar, dapat diatasi. ***

TEMPAT pembuangan sampah yang berada di jalan Pos sangat terbatas.

Warga Minta Taman Segera Difungsikan TANJUNGPINANG Warga meminta agar Taman Revolusi Mental (TRM) di kawasan terminal Sungai Carang, Bintan Centre (Bincen), Tanjungpinang segera difungsikan. Agar taman yang dibangun pemerintah tidak terkesan menghamburkan anggaran. Susanto seorang warga Km 12 Tanjungpinang merasa khawatirkan, taman yang belum difungsikan tersebut akan rusak. ”Sayang kan jika rusak sebelum difungsikan,” kata Susanto kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (21/3) kemarin. Taman tersebut saat ini dipenuhi sampah serta rumput liar dan merusak pemandangan. Sampai saat ini, pria tersebut tidak tahu fungsi taman yang telah dibangun oleh pemerintah itu. ”Tak tahu, entah untuk layar tancap atau apa ya, saya tidak tahu,” terang dia. Anton warga Kampung-

F-ISTIMEWA

SRI Rahayu dan Adelia didampingi guru SMKN 1 Tanjungpinang Delisbeth SPd, memaparkan bisnis online, baru-baru ini.

Bisnis Online, Siswi SMKN 1 Jadi Jutawan F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

WARGA minta Taman Revolusi Mental di Terminal Sungai Carang, kawasan Bintan Centre ini segera difungsikan.

baru yang melihat taman tidak terawat itu, juga tidak tahu fungsinya. Sebelum difungsikan, Anton menyarankan, agar pemerintah melakukan sosalisasi

fungsi taman tersebut. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan (Disperkim) Kota Tanjungpinang,

Amrialis saat dikonfirmasi, menyatakan sedang rapat. ”Nanti, saya hubungi ya,” ujar Amrialis. Namun, ia belum memberikan keterangan resmi. (dri)

JADWAL KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG PT. PELNI DI PELABUHAN KIJANG, TANJUNGPINANG DAN BATAM

MARET

2018

RENCANA TIBA HARI TANGGAL

No.

NAMA KAPAL

JAM

DARI

KM. SABUK N 30

TAMBELAN

JUMAT

16-Mar-18

10.00

TG.PINANG

KM. SABUK N-62

TAMBELAN

JUMAT

16-Mar-18

07.00

KM. BUKIT RAYA

BLINYU

SABTU

17-Mar-18

02.00

KM. DOROLONDA

TG.PRIOK

SABTU

17-Mar-18

5 6 7 8

KM. UMSINI KM. BUKIT RAYA KM. SABUK N-62 KM. BUKIT RAYA

TG.PRIOK LETUNG SENAYANG LETUNG

SENIN KAMIS SABTU SELASA

KM. SABUK N 30

TAMBELAN

KM. SABUK N-62

11 1 2 3 4 5

DARI

RENCANA BERANGKAT HARI TANGGAL

TUJUAN JAM

MINGGU

18-Mar-18

13.00

TG.PINANG

SENIN

19-Mar-18

11.00

KIJANG

SABTU

17-Mar-18

06.00

13.00

KIJANG

SABTU

17-Mar-18

15.00

19-Mar-18 22-Mar-18 24-Mar-18 27-Mar-18

14.00 08.00 06.00 08.00

KIJANG KIJANG TG.PINANG KIJANG

SENIN KAMIS MINGGU SELASA

19-Mar-18 22-Mar-18 25-Mar-18 27-Mar-18

16.00 10.00 14.00 10.00

RABU

28-Mar-18

10.00

TG.PINANG

JUMAT

30-Mar-18

13.00

TAMBELAN

JUMAT

30-Mar-18

07.00

TG.PINANG

SENIN

02-Apr-18

11.00

KM. DOROLONDA

TG.PRIOK

SABTU

31-Mar-18

13.00

KIJANG

SABTU

31-Mar-18

15.00

KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD

TG.BALAI TG.PRIOK TG.BALAI TG.PRIOK TG.PRIOK

RABU MINGGU RABU MINGGU RABU

14-Mar-18 18-Mar-18 21-Mar-18 25-Mar-18 28-Mar-18

10.00 06.00 10.00 06.00 10.00

BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM

RABU MINGGU RABU MINGGU RABU

14-Mar-18 18-Mar-18 21-Mar-18 25-Mar-18 28-Mar-18

13.00 11.00 13.00 11.00 13.00

1. PERUBAHAN JADWAL TSB DIATAS BILA ADA PERUBAHAN / KOREKSI AKAN KAMI BERITAHUKAN. 2. KEPADA CALON PENUMPANG PEMBELIAN TIKET AGAR SESUAI IDENTITAS/ KTP. 3. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI CALL CENTER 021 - 162 4. PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG TELP. 0771 - 21513 5. 2 (DUA) JAM SEBELUM KAPAL BERANGKAT SUDAH DI TERMINAL PELABUHAN

REDAKTUR: YUSFREYENDI

KUALA MARAS - TAREMPA - MIDAI - P.TIGA - SELAT LAMPA - SEDANAU P.LAUT - RANAI - SUBI - SERASAN - SINTETE - TAMBELAN SENAYANG - JAGOH - P.BERHALA - JAGOH - P.PEKAJANG - BLINYU P.PEKAJANG - JAGOH - SENAYANG LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI - SERASAN - PONTIANAK (PP) TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU - NAMLEA - AMBON TERNATE - BITUNG (PP) TG.PRIOK LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI - SERASAN - PONTIANAK (PP) TAMBELAN - SINTETE BLINYU - TG.PRIOK (PP) KUALA MARAS - TAREMPA - MIDAI - P.TIGA - SELAT LAMPA - SEDANAU P.LAUT - RANAI - SUBI - SERASAN - SINTETE - TAMBELAN SENAYANG - JAGOH - P.BERHALA - JAGOH - P.PEKAJANG - BLINYU P.PEKAJANG - JAGOH - SENAYANG TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU - NAMLEA - AMBON TERNATE - BITUNG (PP) TG.PRIOK (PP) TG.BALAI - BELAWAN TG.PRIOK (PP) TG.BALAI - BELAWAN TG.PRIOK (PP) TANJUNGPINANG, FEBRUARI 2018 TTD

TANJUNGPINANG - Sri Rahayu dan Adelia siswi SMK Negeri 1 Tanjungpinang, di usia remaja sudah menjadi jutawan. Mereka menggunakan hape bukan untuk main game. Melainkan, menjadi pengusaha lewat media sosial, dengan penghasilan setahun hampir Rp 300-an juta, rata-rata Rp 30 juta per bulan. Saat didampingi Delisbeth SPd seorang guru SMKN 1 Tanjungpinang, Sri menjelaskan, ia menggunakan instagram untuk menjalankan usahanya. Barang yang akan dijual ditampilkan di akun instagram @Yuks_shoppingstore, dan akun facebook Yuks Shopping store. Ia menjual produk dengan mempromosikan lewat foto di media sosial itu. Kemudian, ada pesanan dan disepakati harganya, serta dilakukan pengiriman barang. ”Kalau sampai batu sembilan, itu bebas ongkos kirim,” ujar Sri, baru-baru ini. Hingga saat ini, Sri

sudah memiliki 12 ribu follower IG (instagram). Follower itu didapat bukan karena foto selfie. Tapi, karena siswi kelas 11 SMK Negeri 1 Tanjungpinang jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) ini, memanfaatkan teknologi hape android untuk berbisnis. Menurut Sri, tidak mudah untuk menjalankannya, apalagi sambil melaksanakan tugas pokoknya bersekolah. Ditambah lagi dengan kompetitor. Namun demikian, Sri tetap optimis menjalankan usaha menjual barangbarang dengan harga berkisar Rp 45 ribu sampai dengan Rp 150 ribu. Mental berbisnis Sri sebenarnya sudah muncul sejak duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar (SD). ”Waktu itu kan lagi musim gelang. Cobacoba jualan gelang. Rupanya banyak yang minat. Makanya diteruskan bisnis online ini, jual jam, baju, celana dan lain-

lain lah,” kata Sri. Dari 59 pelajar di kelas Sri, ternyata ada juga siswi lain yang menjalani bisnis online, Adelia namanya. Adelia juga menggunakan instagram untuk berbisnis dengan nama IG, @queenstore_tnj. Meski follower IG miliki Adelia baru sekitar 300-an, tapi dia tetap optimis nantinya akan semakin berkembang. Dalam menjalankan bisnis online ini, Adelia juga berpenghasilan jutaan rupiah per bulan. Siswi yang satu ini, menyediakan pesanan apa saja. ”Konsep saya dalam bisnis ini, ya itu. Apa yang lu mau, guwa ada,” tuturnya. Adelia berusaha keras untuk mendapatkan barang pesanan pelanggan. Adelia pun berharap agar pelajar di Tanjungpinang merintis bisnis dari usia belia maupun remaja. Selain pendidikan, manfaatkan waktu untuk menjalankan bisnis. Hape android bukan untuk main game, tapi untuk bisnis dan belajar. (fre)

PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

KEPRI SOCIETY

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 MARET 2018

KETUA GOLKAR KEPRI ANSAR H AHMAD MEMBERI ARAHAN KEPADA PENGURUS GOLKAR KEPRI DAN PENGURUS GOLKAR KABUPATEN DAN KOTA SE-KEPRI.

DPD Partai Golkar Kepri Gelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ARTAI Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kepri menggelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (20/ 3). Rapat tertutup ini dihari Ketua

DPD Golkar Provinsi Kepri H Ansar Ahmad, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera, Doli Kurnia, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Riau dan

Kepulauan Riau (Kepri), Idris Laena. Pesertanya juga dari pengurus Golkar Kepri, pengurus Golkar Tanjungpinang, pengurus Golkar Bintan, pengurus Golkar Batam, pengurus Golkar Ka-

rimun, pengurus Golkar Lingga, pengurus Golkar Natuna dan pengurus Golkar Anambas. Juga dihadiri anggota DPRD Kepulauan Riau dari Kota Tanjungpinang termasuk Teddy Jun

Askara. Dan, anggota DPRD Kepri. Dalam rapat tersebut membahas soal konsolidasi dan pemantapan suksesi pilkada Walikota Tanjungpinang dan konsolidasi dan pemantapan

suksesi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang. *** Narasi: Abas Foto: Humas DPD Golkar

Wakil Ketua Golkar Kepri Riski Faisal, dan Taba Iskandar, Ketua PD AMPG Kepri Teddy Jun Askara (TJA) serta ketua Golkar Kota Tanjungpinang Ade Angga berfoto bersama di sela kegiatan.

Ketua Golkar Kepri Ansar Ahmad , Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera Doli Kurnia dan Ketua Bidang PP Wilayah Riau dan Kepri Idris Laena.

Tampak hadir peserta rapat koordinasi dan konsultasi Partai Golkar Kepri bersama Wakil Ketua Korbid PP Wilayah Sumatera.

Ketua PD AMPG Kepri Teddy Jun Askara dan pengurus sedang fokus mendengarkan materi yang di sampikan oleh Doli Kurnia Wakil Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera.

Ketua Golkar Kepri Ansar Ahmad membuka secara resmi rapat koordinasi dan konsultasi bersama DPP Partai Golkar.

Sekretaris PD AMPG Kepri Bersama Pengurus Golkar Kabupaten Bintan fokus mendengarkan paparan dari H Ansar Ahmad.

Pengurus Golkar Kota Tanjungpinang foto bersama.

Pengurus Golkar Kota Batam serius mendengarkan materi dari DPP Partai Golkar.

Â&#x201E; REDAKTUR: ABAS

Â&#x201E; LAYOUT: AGUNG PRASATYA

PENDIDIKAN - KAMPUS

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 MARET 2018

Arifin Nasir Percepat Tender Proyek

Empat Sekolah Segera Dibangun Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan membangun empat Unit Sekolah Baru (USB) tahun 2018 ini. Diantaranya tiga SMA dan satu SD. Sekolah ini dibangun satu unit di Karimun dan tiga unit Batam.

MARTUNAS SITUMEANG, Tanjungpinang KEPALA Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Drs H Arifin Nasir, M.Si mengatakan, sekolah yang akan dibangun tahun ini 2 unit SMA dan 1 unit SD di Batam serta 1 unit SMA di Karimun. Adapun SMAN 5 akan dibangun di Karimun, SMAN di Batuaji dan SMAN di Tanjungriau Sekupang serta SD di Batuaji. Total anggaran untuk pembangunan SMAN 5 Karimun Rp 9,6 miliar. Sedangkan anggaran untuk pembangunan SMAN di Batuaji anggarannya Rp 4 miliar, anggaran pembangunan SMAN di Tanjungriau Rp 3 miliar serta anggaran pembangunan SDN di Batuaji-

DRS ARIFIN NASIR,M.SI

Batam Rp 2,5 miliar. Arifin Nasir menjelaskan, SMAN 5 Karimun akan dibangun 9 lokal dalam satu gedung tiga lantai. SMAN Batuaji dibangun delapan gedung, SMAN Tanjungriau 6 lokal dan SDN Batuaji 6 lokal. ”Untuk pembangunan SMAN 5 di Karimun sudah ada pemenangnya

dan akan segera dikerjakan. Untuk pembangunan SMAN di Batam sudah dilelang dan sudah ada penawar terendahnya,” ujar Arifin Nasir kepada Tanjungpinang Pos, via ponselnya, Rabu (21/3). Mantan Kepala Dinas Kebudayaan Pemprov Kepri ini menambahkan, pembangunan empat unit sekolah itu dipercepat karena tahun ini akan segera dipakai. Sekolah-sekolah tersebut akan menerima siswa baru Tahun Ajaran 2018/2019. Disdik Kepri juga sudah menyiapkan guru-gurunya. Termasuk anggaran pengadaan meubeler untuk keempat sekolah itu dengan biaya sekitar Rp 1,7 miliar. ”Kita rencanakan harus siap pakai. Guru juga sudah kita siapkan. Tak mungkin bisa sekolah kalau tak ada gurunya. Sekali merencanakan, harus tepat,” tambahnya. Pembangunan sekolah ini untuk menuntaskan kebutuhan sarana pendidi-

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

WAKIL KETUA I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga saat mengunjungi sekolah FCA Tanjungpinang, belum lama ini.

kan di Kepri. Selain membangun USB, Disdik Kepri juga sudah membangun Ruang Kelas Baru

(RKB) tahun 2017 dan berlanjut tahun ini serta tahun 2019. Selain itu, banyak juga paket peker-

jaan di Disdik Kepri yang sudah dilelang seperti perencanaan pembangunan Yayasan Mahanaim Batuaji-

Batam Rp 73 juta, pengadaan alat peraga microplayer education SMA dan lainnya. ***

STAI Miftahul Ulum Sebar Mahasiswa KKN TANJUNGPINANG Mahasiswa adalah generasi penerus kepemimpinan juga Agen Perubahan (Agent of Change) di lingkup masyarakat luas. Dengan demikian, mahasiswa akan menjadi garda terdepan dalam perubahan tersebut. Untuk itu, Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang kembali menurunkan mahasiswa/ mahasiswi-nya ke lingkungan masyarakat untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN kali ini, pihak Kampus STAI Miftahul Ulum menurunkan empat kelompok KKN. Dari empat kelompok itu, dua kelompok melaksanakan KKN di wilayah Kabupaten Bintan dan sisanya di Kota Tanjungpinang.

REDAKTUR: MARTUNAS

F-ISTIMEWA

MAHASISWAI STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang berfoto bersama dosen pada kegiatan pelepasan kelompok I dan II KKN Pengabdian Masyarakat 2018.

Pelepasan kelompok KKN telah digelar pada Selasa (20/3) untuk kelompok I dan kelompok 2 di

Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota. Kedua kelompok KKN

tersebut dilepas Wakil Ketua I Bidang Akademik Kampus STAI Miftahul Ulum Suhardiman, M.Pd.I.

Suhadirman menyampaikan, KKN sebagai wujud pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi. ”Mahasiswa selain mengejar berbagai prestasi akademis maupun non akademis, juga memperbanyak pengalaman dalam berbagai organisasi. Mahasiswa juga harus dituntut untuk melakukan pengabdian masyarakat melalui kegiatan KKN ini,” ujar Suhardiaman, kemarin. Ia menambahkan, KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Dosen Pembimbing Kelompok I KKN mahasiswa/mahasiswi STAI Miftahul Ulum Vita Dwi Lestari, S M. Pd menambahkan, bahwa pihaknya terlah mempersiapkan beberapa program kerja yang akan

dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan itu, lanjut Vita, pengajian TPQ posko atau masjid, mengajar di PAUD dan SD hingga SMP. Selain itu, juga ada mengajar les mata pelajaran dan privat Bahasa Inggris. ”Kegiatan di atas merupakan rangkaian kegiatan harian. Namun juga ada kegiatan mingguan, seperti membantu di posyandu, senam, gotong royong bersama masyarakat, olahraga bersama serta yasinan di malam Jumat,” terang Vita. Vita juga mengungkapkan, masih banyak program kerja lainnya yang lebih menarik. Diantaranya, pelatihan pengemasan untuk home industri, seminar entrepreneur, menggelar bazar kuliner bersama masyarakat, pelatihan rias wajah bagi ibu-ibu serta membuat

kerajinan tangan. ”Rencana program kerja yang kami susun, sebagai bentuk upaya mahasiswa/ mahasiswi Kampus Miftahul Ulum Tanjungpinang mengabdikan diri untuk masyarakat. Sehingga, masyakat bisa menambah pengetahuan mereka yang melaksanakan KKN tersebut. Penerapan program yang akan dilaksanakan, nantinya juga disesuaikan pada keadaan, kondisi, dan kebutuhan dari masyarakat setempat,” ungkapnya. Vita berharap, mahasiswa/mahasiswi STAI Miftahul Ulum lancar melaksanakan program kegiatan yang disusun selama kurang lebih 2 bulan lamanya. ”Semoga program kerja yang telah dirancang dapat terealisasi dengan baik,” harapnya. (abh)

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA

KEPRI SOCIETY

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 MARET 2017

Bupati Natuna Tandatangani Kerjasama dengan Perum Perikanan Nasional

ATUNA sudah memiliki Gudang Beku Terintegrasi (Integrated Cold Storage) dengan kapasitas 200 ton. Ini merupakan salah satu fasilitas di Pelabuhan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa. Tujuannya, agar potensi perikanan hasil tangkapan nelayan tempatan bisa ditampung. Selain itu, bertujuannya agar hasil komoditi tersebut dapat lebih bertahan lama serta pemasaranannya lebih terjamin. Mengingat begitu besarnya fungsi fasilitas tersebut bagi menjamin peningkatan ekonomi para nelayan tempatan, hingag diperlukan kerjasama yang bersifat saling menguntungkan melalui pengembangan dan optimalisasi sistem bisnis perikanan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP). Ini untuk menjamin upaya pemberdayaan potensi kelautan dan perikanan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dalam sambutannya pada acara Penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Perum Perusahaan Perikanan Nasional bagi Pemanfaatan Gudang Beku Terintegrasi SKPT, bertempat di R.M. Harbour Bay, Batam, Selasa

FOTO BERSAMA ANTARA PEMKAB DENGAN PERUM PERINDO.

(21/3). Kegiatan tersebut dihadiri pula dari pihak Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Zakimin, Kepala BPKPAD, R.

PerwakilanPerum Perindo Selat Lampa, Yogi Adri F.

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android. Caranya, melalui aplikasi SCOOP dan portal www.tanjungpinangpos.id.

MIMBAR BEBAS SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti kinerja pemerintah, pelayanan PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/ Paspor/akta kelahiran/sertifikat tanah, ke harian Tanjungpinang Pos. Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS atau WhatApp (WA) ke:

0852 64050123

Dicky Kusnaidi,SE, Kabag Umum, Suhardi, Kabag Hukum, Ferizaldi, Kabag Humas dan Protokol, Budi Darma. Sementara dari pihak Perum Perikanan Indonesia hadir pula General

Manager SBU Fish Trade an Processing, Wenny Prihatini. Pada kesempatan tersebut, Hamid Rizal berharap optimalisasi daya guna fasilitas tersebut diharapkan mampu menampung

Bupati Hamid saat penandatanganan MoU.

hasil tangkapan nelayan yang selama ini sulit untuk dipasarkan dan meningkatkan nilai jual jual produk perikanan melalui proses pengawetan yang sesuai prosedur pengolahan bahan

pangan. Sementara, itu Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Ristanto Suanda berharap kehadiran mereka di Kabupaten Natuna dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah melalui kontribusi peningkatan ekonomi masyarakat nelayan sebagai pelaku utama pemanfaatan potensi perikanan daerah. Ristanto menjelaskan bahwa Gudang Beku Terintegrasi dapat dimanfaatkan antara lain bagi menampung hasil tangkap nelayan untuk menjaga kualitas dan pengelolaan pemasaran. Selain itu, terdapat pula kedai perbekalan bagi nelayan melaut seperti BBM, es untuk membekukan ikan semasa masih dilaut dan persediaan makanan bagi para nelayan. Selanjutnya Perwakilan Perum Perindo Selat Lampa, Yogi Adri Firnanto menerangkan bahwa saat ini pengelolaan di Gudang Beku Terintegrasi saat ini menghadapi kendala terkait penyesuaian jadwal armada angkut yang masih terbatas. Namun kedepan jadwal tersebut akan direvisi bagi memenuhi kebutuhan ekspor yang masih melalui Tanjungpinang dan Jakarta. Narasi dan foto : Hardiansyah dan Humas

Penandatanganan MoU pemkab bersama Perum Perindo.

INTERAKTIF Tingkatkan Kinerja, promosikan jadi ASN MBS yth saya berharap para asn dan honorer/PTT yg ada di prov kepri mengedepankanlah etos kerja supaya daerah ini maju. Pak Gub para PTT/ honorer tolong diperjuangkan jadi PNS khususnya yangs duah lama mengabdi +6285668430035

TANGGAPAN: Ada Kabar gembira bagi bidan dan dokter yang masih Pegawai Tidak Tetap (PTT)

di Kepri. Tahun 2018 ini, PTT dokter dan bidan akan diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tapi, khusus PTT dokter dan bidan saja. Pada tahun 2018 ini, ada 4.400 bidan dan dokter PTT di Indonesia yang akan diangkat menjadi CPNS dengan usia 35 tahun ke bawah. Karena tahun 2017 lalu, 39 ribu bidan PTT sudah diangkat jadi CPNS. Itu semua rencana pemerintah pusat untuk menambah semengat kerja dokter dan bidan PTT. Pengangkatan CPNS dari bidan PTT usia 35 tahun ke atas memenuhi aturan undang-undang. PP 11/2007 tentang Manajemen PNS membolehkan usia 35 tahun ke atas diangkat PNS untuk formasi khusus. Bidan PTT dan dokter PTT adalah jabatan khusus jadi memenuhi syarat itu. Namun, untuk mem-PNS-kan 4.400 bidan PTT ini dibutuhkan Keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan, di tingkat menteri koordinator sudah klir dan tinggal menunggu Keppres.

Mudah-mudahan secepatnya Keppres turun. Apalagi gaji bidan PTT ini sudah masuk dalam anggaran 2018. Untuk honorer K2, tidak bisa disamakan dengan bidan PTT. Pasalnya, pemerintah masih melakukan pendataan dan validasi untuk kemudian menentukan langkah kebijakannya seperti apa. Kalau yang bisa ikut pengangkatan CPNS tahun ini hanya untuk honorer K2 usia 35 tahun ke bawah. Di luar itu belum bisa kecuali sudah ada payung hukumnya. Pengangkatan CPNS dari usia 35 tahun ke atas tidak akan ada lagi. Tahun ini terakhir kalinya. Sesuai kesepakatan bersama Kemenkopolhukam, Kemenkes, KemenPAN-RB, 4.200 bidan PTT dan dokter yang berusia 35 tahun ke atas dan maksimal 40 tahun kami angkat CPNS tahun ini. Pengangkatan mereka lewat Keppres. (mas/jpnn) Asman Abnur MenPAN-RB

D-1St Female Station in Bintan Island Indonesia

Jl. Yos Sudarso No.63 Lantai 2-4 Batu Hitam, Tanjungpinang Telp. 0771 - 318 637. Fax. 0771 - 319 489 Email : radioonine@gmail.com

Marketing : 0812 7099 8897 (Fira Rewadi) 0852 6453 3303 (Andy)

Â&#x201E; REDAKTUR: ZAKMI

Â&#x201E; LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

KEPRI SOCIETY

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 MARET 2018

BUPATI KARIMUN AUNUR RAFIQ DIDAMPINGI SEKDA KARIMUN M FIRMANSYAH MEMIMPIN RAPAT OPD.

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPERLITBANG) KABUPATEN KARIMUN GELAR MUSRENBANG KECAMATAN DI 12 KECAMATAN DAN FORUM OPD 2018 DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

ADAN Perencanaan Penelitian dan Pengem bangan (Baperlitbang) telah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan di 12 kecamatan yang terdiri dari 8 kecamatan yang berada di luar Pulau Karimun dan 4 kecamatan yang berada di dalam Pulau Karimun. Pelaksanaan di mulai dari Kecamatan Kundur Utara,

Kecamatan Belat, Kecamatan Ungar, Kecamatan Kundur, Kecamatan Buru, Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Durai dan diakhiri di Kecamatan Moro. Peserta Musrenbang terdiri dari beberapa Stakeholder yakni anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi Kepri, anggota DPRD Kabupaten Karimun, Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karimun, Instansi Vertikal, tokoh masyarakat, serta beberapa perwakilan organisasi masyarakat. Hasil Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam lampiran berita acara penandatanganan hasil Musrenbang tingkat kecamatan. Setelah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupat-

en Karimun Mengenggelar Forum OPD Yang dibuka Oleh Bupati Karimun H. Aunur Rafiq, M.Si. yang di dampingi oleh Wakil Bupati H. Anwar Hasyim, M.Si dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun. Pada pelaksanaan Forum OPD, dibagi menjadi 3 kelompok (Desk) yaitu Kelompok I (Desk I) yaitu Desk Bidang Perekonomian, Investasidan Sumber Daya Alam, Kelompok II (Desk II) Yakni Desk Bidang

Foto bersama peserta Musrenbang dengan H.Muhammad Taufiq,SH (DPRD Karimun),Suharsono,S.IP(DPRD Karimun),Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Camat Kundur Barat Beserta Perwakilan Dinas/Badan dan lnstansi Vertikal.

Bupati Karimun didampingi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun membuka acara Forum OPD.

Forum OPD Deski I Bidang Perekonomin lnvestasi dan Sumber Daya Alam.

Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup dan Kelompok III (Desk III) yakni Desk Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. Pada Pelaksanaan Forum OPD ini, Pihak Kecamatan dan Dinas/Badan Melakukan Verifikasi dan Validasi usulan Kegiatan Tahun 2019. Setiap Penambahan atau pengurangan Usulan di Tuangkan dalam Berita Acara Hasil Forum OPD sebagai bahan

penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) OPD. Setelah pelaksanaan Forum OPD dilanjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kabupaten untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)Kabupaten Karimun yang dilaksanakan pada tanggal 20 - 22 Maret 2018. *** Foto dan Narasi: Istimewa

Kepala OPD pada rapat kerja sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten Karimun.

Foto bersama perserta Musrenbang dengan Dwi Ria Latifah, SH, M.Sc (Anggota DPR RI), Ery Suandi (Anggota DPRD Prov.Kepri), M Tahir (Anggota DPRD Kabupaten Karimun), Iptu Bakri (Kapolsek Buru) dan Camat Buru.

Forum OPD Desk II Bidang lnfrastruktur Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup dan Desk III Sidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Karimun, Djunaidi sambutan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dan rapat OPD.

Kepala Baperlitbang, perwakilan OPD Kabupaten Karimun dan instansi vertikal menandatangani berita acara hasil Musrenbang. Peserta Musrenbang Menuju Kecamatan di Luar Pulau Karimun. Â&#x201E; REDAKTUR: ABAS

Pembukaan Acara Musrenbang Kecamatan Belat. Â&#x201E; LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS

Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 21 MARET 2018

200........................................................................dari halaman 9 untuk menjaga hutan di wilayah itu lebih intensif,” tegasnya. ”Kita sangat meminta, agar samasama menjaga kerusakan agar bisa ditekan dan kita juga dijaga keasriannya,”•timpalnya. Dirinya tak menapik, bahwa hingga saat ini laporan tentang berbagai aktivitas masyarakat yang sengaja merusak hutan, hampir sering disampaikan. Bahkan sangat intens setiap hari. Disinggung kerusakan yang

paling parah antara wilayah Bintan dan Tanjungpinang, Ruah menggambarkan, Sungai Pulai yang dengan luas hutan lindungnya 750-an hekatare. Dengan terbagi dua wilayah administrasinya, sekitar 420 di Bintan dan sisanya masuk wilayah administrasi Tanjungpinang. ”Kerusakan yang paling tinggi itu di hulu sungainya. Daerah administratif Sungai

Lekop,” terang Ruah. ”Kalau diinvetarisir untuk luas kerusakannya lebih kurang 200 hektare,” tambahnya. Terakhir, sambung Ruah, untuk mengatasi persoalan ini tidak hanya bisa menjadi tugas dan tanggung jawab KPHP, melainkan peran masyarakat serta pemerintah setempat. Bintan dan Tanjungpinang, bahkan sampai tingkat kement-

erian/lembaga. ”Nah untuk tindak lanjutnya bersama, karena kebijakan secara teknis wajib melibatkan pemerintah sampai setingkat pusat,” jelasnya. Kementerian/lembaga terkait berperan terhadap penghijauan dan teknis pengamanan. Karena KPHP sendiri tidak ada tupoksu penegakan hukum hanya kontroling dan pengamanan. *** F-ISTIMEWA

Fokus.....................................................................dari halaman 9 blok, perbaikan meja, kursi dan lainnya. Kalau di Tanjungpinang Timur, sekolah baru yang harus dibangun,”• ujar Simon Awantoko saat jam istirahat Musrenbang Kota Tanjungpinang, kemarin. Ia mengatakan, di Tanjungpinang Timur, banyak sekolah yang harus menampung siswanya dalam jumlah yang banyak dan di luar standar. Hal itu karena siswa harus menumpuk akibat kekurangan sekolah. Sekolah-sekolah banyak juga yang melakukan jam belajar secara bergantian (shift) masuk pagi pulang siang dan masuk siang pulang sore. Kemudian, persoalan lain yang

dialami bidang pendidikan di kota ini adalah kekurangan guru. Namun, ada juga guru yang menumpuk di satu sekolah dan tidak mau pindah ke daerah pinggiran. Padahal, seorang pegawai negeri itu harus siap ditempatkan di mana saja. ”Yang sudah tua dan mau pensiun tak usahlah ditempatkan jauh-jauh. Buat aja dekat tempat tinggalnya,” harapnya. Ada juga satu sekolah yang gurunya adalah guru-guru terbaik. Harusnya, guru-guru terbaik dibagi ke sekolahsekolah lain. Dengan demikian, bisa meratakan kualitas pendidi-

kan di berbagai sekolah. Jika guru-guru terbaik dikumpulkan di satu sekolah, yang terjadi adalah perbedaan kualitas anak didik yang diluluskannya nanti. Kejadian seperti ini bisa juga menimbulkan kesulitan ke pihak sekolah karena orangtua akan menyerbu sekolah itu Ditambahkannya, untuk mengatasi kekurangan sekolah di Tanjungpinang Timur, maka Pemko bisa menyelesaikannya asalkan fokus melakukan pembangunan selama tiga tahun. Kata Simon, saat ini dan tahun depan akan ada juga pembangunan sekolah di Tanjungpinang Timur. Kemungkinan, persoalan

kebutuhan sekolah di daerah itu belum tuntas. Namun, setidaknya sudah mengurangi. Ke depan, pembangunan sekolah harus dilakukan merata sesuai kebutuhan di daerah itu masing-masing. Jika memang Tanjungpinang Timur masih terus berkembang jadi pusat pemukiman baru, maka kebutuhan sekolah dan infrastuktur lain pasti harus dibangun juga. Sebab, butuh sekolah lagi untuk anak-anak yang tinggal di sana. Apalagi saat ini, hampir 100 ribu penduduk Tanjungpinang urbanisasi ke Tanjungpinang Timur. (mas)

Mutasi....................................................................dari halaman 9 Polres Tanjungpinang AKP Mohd Djais diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri. Posisinya digantikan AKP Efendi Ali yang sebelumnya menjabat Kasat Binmas Polres Tanjungpinang. Sedangkan, menduduki jabatan Kasat Binmas yakni AKP Tasriadi yang sebelumnya menjabat Wakapolsek Bintan Timur. Karo SDM Polda Kepri, Kombes Pol Djoko Susilo membenarkan, mutasi jabatan Polres Tanjungpinang dalam rangka penyegaran sesorang dalam jabatan khususnya perwira-perwira. Dan itu hal yang biasa yang merupakan perlu

REDAKTUR: ABAS

dilakukan penyegaran dalam organisasi. ”Kapan pun itu harus siap karena jabatan itu bukan milik kita. Penganti Kapolres Tanjungpinagn sekarang dari dari Kapolres Lingga,” katanya Rabu (21/3). Djoko menyebutkan, kalau singkat dan cepatnya sesuatu jabatan, tidak ada ukuran di Polri. Jadi dalam rangka pertukaran kepentingan organisasi, itu tidak melihat waktu bisa kapan saja diganti sebulan dan setahun dan itu bukan menjadi ukuran selama menjabat. ”Jadi jangan ditanggapi dengan macam-macam, itu hal yang biasa kapanpun seseorang bisa

dimutasi, kita sebagai Bayangkara Polri siap kapanpun ditugaskan di mana saja kita siap,” katanya. Lanjutnya, adanya Pilkada di Tanjungpinang, dalam penggantian Kapolres itu tidak masalah karena sistem pengamanan Pilkada sudah berjalan dan Kapolres baru nantinya tinggal melanjutkan saja. ”Sistem sudah disiapkan, dari awal sampai sekarang masih berjalan dan siapapun yang memimpin akan bisa melaksanakan,” ujarnya. Sementara itu, Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang biasa

di tubuh Polri. ”Mutasi ini merupakan penyenggaran jadi ada beberapa pejabat yang kita serah terima jabatan hari ini,” katanya. Lanjutnya, untuk semua pejabat yang baru bisa tetap solid dan bersinergi dengan yang lain, terlebih Kota Tanjungpinang sedang menghadapi event yang besar yaitu Pilkada. ”Event ini merupakan event nasional dan tinggal 98 hari lagi menjelang kampanye,” sebutnya. Kapolres menjelaskan, sedangkan untuk ketua tim sapu bersih pungutan liar Kota Tanjungpinang secara otomatis langsung dijabat Kompol I Gede Ngurah Joni Mahardika. (ray)

Danrem 033/WPBrigadir Jenderal TNI Gabriel Lema dan tamu undangan.

Korem 033/WP Pererat Kekompakan Bersama GM FKPPI TANJUNGPINANG - Korem 033 Wira Pratama (WP) menggelar komunikasi sosial dengan keluarga besar TNI, termasuk Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-putra Purnawirawan TNI (GM FKPPI) dan PPM Kepri, Veteran dan Dharmawanita. Acara tersebut berlangsung di Aula Makorem 033 WP Tanjungpinang, Selasa (20/3). Danrem 033/Wira Pratama Brigadir Jenderal TNI Gabriel Lema, mengatakan acara komunikasi sosial digelar, bertujuan untuk mempererat dan memupuk kekompakan serta tali silaturrahmi. Acara ini Ketua Pengurus Daerah (PD) XXXI GM FKPPI Kepri, Agung Tautan Triyanto. Termasuk pengurusnya, termasuk Ketua PPAD, Ketua Pepabri, Ketua LVRI, Ketua Piveri, Ketua Perip, Ketua PPM, Ketua Darma Pertiwi, Wara Kawuri. Dalam silaturahmi itu, Danrem dan FKPPI dan organisasi lainnya mendeklarasikan beberapa hal. Diantaranya, menolak segala bentuk peredaran dan penya-

gunaan narkoba, menolak segala bentuk pemberitaan dan penyebaran berita bohong, fitnah, hoax yang memeceh persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, mendukung dan mendorong penegakan hukum dari lembaga/instansi terkait dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran narkoba, pemberintah bohong,fitnah dan hoav. Dan, bertekat bersatu untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah provinsi Kepri demi tegaknya NKRI. Sementara itu, Ketua Pengurus daerah (PD) XXXI GM FKPPI Kepri, Agung Triyanto mengatakan, bahwa hubungan komunikasi dan kekompakan bersama pembina GM FKPPI telah terjalin begitu kental, terutama dalam menata organisasi ini yang merupakan organisasi anak-anak prajurit sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ ART) organisasi ini. Agung juga menegaskan FKPPI Kepri tidak boleh berpolitik, tapi anggotanya bebas untuk memilih. (bas)

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

PRO BATAM

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

KAMIS, 22 MARET 2018

15.823 Program Dibahas di Musrenbang MARTUA , Batam MUSRENBANG tingkat kelurahan, kecamatan, usulan organisasi perangkat daerah (OPD) dan usulan DPRD Kota Batam disinkronkan. Selanjutnya disusun melalui Musrenbang tingkat Kota Batam, untuk menjadi acuan dalam menyusun APBD Batam 2019. Dimana, sebanyak 15.823 usulan yang masuk dengan kebutuhan anggaran sekitar 5,7 triliun. Usulan itu akan disaring hingga kebutuhan anggaran pada nilai Rp3 Triliun. Kepala Bapelitbang Kota Batam, Wan Darussalam, Rabu (21/3) saat paparan pembukaan Musrenbang mengatakan, usulan itu akan disinegrikan dalam Musrenbang. Sekaligus akan dipertajam usulan yang masuk dalam menyusun kegiatan tahaun 2019. ”Ini sudah melalui Musrenbang mulai tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, pokir dewan hingga dihasilan 15 ribu usulan,” katanya. Dari usulan yang membutuhkan anggaran sekitar 5,797 triliun, ada usulan dari tingkat kelurah-

an 3.278 dengan kebutuhan Rp2,701 triliun. Selain itu, ada usulan percepatan infrastruktur kecamatan (PIK) sebanyak 1.432 usulan senilai Rp179,8 miliar dan usulan non PIK sebanyak 1.846 kegiatan dengan anggaran Rp2,521 triliun. ”Kalau ini diterima semua, habis APBD. Maka dilakukan pembahasan untuk menentukan skala prioritas,” kata Wan Darussalam. Dari kelurahan, usulan program dikerucutkan ditingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan usulan PIK mengerucut menjadi 1.408 kegiatan dengan nilai Rp176 miliar. Sedangkan kegiatan non-PIK berkurang hingga 641 usulan bernilai Rp1,360 triliun. Total di tingkat kecamatan terekapitulasi 2.049 usulan dengan anggaran Rp1,536 triliun. ”Sementara dari eplanning Pokir dewan, 18 sampai 20 usulan yang masuk. Totalnya sekitar 907 usulan dengan anggaran Rp616,7 miliar,” katanya. Kemudian usulan itu dibahas pada forum OPD, yang usulan 15.823, dengan

anggaran Rp5,797 triliun. Kemudian dilakukan sinkronisasi dari usulan masyarakat, rencana OPD dan Pokir DPRD Batam menjadi Rp4,085 triliun dan rasionalisasi kegiatan menjadi Rp3 triliun. ”Jadi kita ancang-ancang Rp3 triliun, dengan komposisi 30 persen atau Rp900 miliar belanja tidak langsung dan 70 persen atau Rp2,1 triliun untuk belanja langsung atau belanja modal,” katanya. Menurutnya, dalam pembahasan di Musrenbang tingkat kota yang berjalan saat ini, garis besar program tahun ini, terkait @eningkatan pembangunan, penanganan banjir dan hiterland. Peningkatan SDM, prasaranan trransportasi, perekeonomian dan kesejahteraan, parawisata dan fasilitas investasi, kapasitas tata kelola batam. ”Jadi harus mengerucut pada prioritas yang akan dijalankan. Sehingga pembahasan Musrenbang tidak keluar dari,” imbaunya. Sementara Kepala BP Batam, Lukita yang berkesempatan menyampaikan harapan, menyampai-

kan agar anggaran di BP dan Pemko disinergikan. ”BP mengembangkan ekonomi dan industri, sehingga Batam bisa tumbuh lebih baik, sebagai pusat industri, perdagangan, alih kapal dan logistik. Kita harus bergerak kearah sektor unggulan baru, tanpa melupakan industri yang sudah ada,” imbau Lukita. Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengatakan agar dalam program yang disusun, diperhatikan pembangunan Batam sebagai smartcity dan green city. ”Kami juga meminta agar diterapkan pajak online secara menyeluruh. Demikian agar konsisten dengan ebudgetting, e-musrenbang,” katanya. Diminta agar Pemko juga bergerak menyelesaikan masalah rumah liar, kampung tua dan pengelolaan hiterland. Selain itu, untuk SDM, agar dilakukan peningkatan kualitas tenaga medis, pendidik dan tenaga kerja lainnya. ”Kami minta agar dibuat roadmap pembangunan berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi,” imbuh

Nuryanto. Sementara, Wali Kota Batam, HM Rudi menyampaikan, dalam proses pembangunan kedepan, pihaknya menerapkan 35 persen belanja pegawai dan 65 belanja publik. ”Infrastruktur jalan masih mendominasi sampai tahun 2019. Kejar pariwisata agar cepat. Batam bagian Timur selesai 2019 akhir. Jalan ring road dari Jodoh sampai Tiban I. Batuaji kantor camat harus dibuka,” kata Rudi. Rudi juga meminta DPRD Kepri dan Pemprov untuk mendukung program Pemko. Dimana saat itu, hadir DPRD Kepri dari Dapil Batam, seperti Amir Hakim, Sahat, Onward, Hotman, Surya Makmur dan lain. ”Kami minta dukungan agar jalan tak bertuan diambil Pemko. Kami juga minta, jalan Tiban Batuampar dibuka melalui laut tahun 2019. Batam harus dibelah dititik Batam Centre untuk drainase, kalau ingin selamat 15 sampai 20 tahun kedepan, harus dibantu BP untuk memberikan lahan agar kita bisa buka jalan,” harap Rudi mengakhiri. ***

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKO BATAM

Wali Kota Batam HM Rudi dan Ketua DPRD Batam Nuryanto saat pembukaan Musrenbang tingkat kota, Rabu (21/3).

REDAKTUR: ZAKMI

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKO BATAM

WALI Kota Batam HM Rudi dan Ketua DPRD Batam Nuryanto dan ketua BP Batam usai menekan MoU pinjam pakai jalan 666 KM ruang salan raya.

Pemko-BP MoU Pinjam Pakai 669 KM Ruas Jalan BATAM - Wali Kota Batam, HM Rudi dan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita, melakukan MoU untuk penggunaaan 669 KM ruas jalan di Batam. BP Batam menyerahkan pengelolaan jalan di Batam, kepada Pemko Batam. MoU itu akan berlangsung selama lima tahun. Kerjasama ini karena Pemko Batam akan lebih fokus pada pengembangan ekonomi Batam. Lukita usai penandatanganan MoU dengan Rudi, Rabu (21/3) di Batam mengungkapkan, jumlah ruas jalan yang diserahterimakan, sebanyak 669 ruas. ”Tadi MoU untuk jalan di Batam. Kami ingin asetaset itu memberikan manfaat, sehingga dipilih dikelola pihak berwewenang,” ungkap Lukita. Disebutkan, masih ada aset yang sedang diproses untuk dikelola Pemko dalam melayani masyarakat. Walau tidak menyebutkan aset dimaksud, namun sebelumnya ada poin-poin yang disepakati Pemko dan BP diusulkan diserahkan pengelolaannya ke Pemko. Di antaranya, pasar indusk, kantor Wali Kota, Kantor DPRD, Masjid Agung Batam Centre, Dataran Engku Putri dan lainnya. ”Karena kami yakin dikelola dengan baik dan kami fokus pada upaya menggerakkan ekonomi Batam,” jelas Lukita. Lukita juga menjelaskan jika pihaknya bersama Pemko Batam, akan menyelesaikan persoalan masalah perumahan di Batam. Dimana, ada legalitas perumahan yang bermasalah, karena berada dihutan lindung. Selain itu, juga akan menyelesaikan persoalan kampung tua. ”Pertimbangan untuk melaksanakan atau menyelesaikan perumahan, karena ini persoalan bersama. Jadi kita akan selesaikan legalitas perumahan, termaksud di kampung tua,” harapnya. Menurutnya, pihaknya tidak ingin masalah kampung tua dan legalitas perumahan di beberapa lokasi di Batam, menjadi isu yang berjalan tanpa penyelesaian. "Kami tidak ingin dengan pak Wali ini menjadi isu terus menerus di Batam. Kami ingin memberikan legalitas sesuai ketentuan perundagan," imbuhnya. Sementara Wali Kota Batam, ?HM Rudi mengatakan, MoU antara pihaknya dengan BP Batam akan berlangsung selama lima tahun. ”Ini MoU untuk pemakaian jalan selama lima tahun. Jadi kita akan mudah melakukan pelebaran jalan karena sudah ada kesepakatan untuk menggunakan row jalan,” kata Rudi. Selain itu, Rudi berharap juga kedepan, Pemko bisa mendapatkan lahan disetiap kecamatan. Dimana, tiap kecamatan ada dialokasikan lahan untuk pasar. ”Rencana kedepan kalau boleh, seluruh kecamatan, punya pasar. Sehingga, ekonomi masyarakat di kecamatan tumbuh lebih baik,” harapnya.(mbb)

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI