Tanjungpinang Pos 24 Februari 2018

Page 1

Warga Mulai Taat Bayar Pajak H9

Pemikiran Pebisnis H16 Dibutuhkan

PEMBERITAHUAN Mengingat harga bahan baku dan ongkos cetak yang terus naik, maka mulai 1 Maret 2018, koran Tanjungpinang Pos naik harga dari Rp 2.000 per eksemplar menjadi Rp 3.000. Harga langganan naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 65.000 per bulan. Pembaca dan relasi harap maklum. Terimakasih. Tertanda Manajemen

DEWAN PERS

MEDIA TERVERIFIKASI

www.tanjungpinangpos.id

2018

Rp.2000

SABTU SABTU,, 24 FEBRUARI 2018 / 8 JUMADIL AKHIR 1439H

Kapolri: Membahayakan, Penyelundup Tembak di Tempat

Indonesia Pasar Besar Narkoba Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dan penduduknya yang padat menjadi target pasar para mafia narkoba untuk memasok barang haram tersebut ke negara ini.

MARTUA BUTAR-BUTAR, Batam PARA mafia menjadikan Indonesia pasar besar narkoba. Sehingga, sabu yang dikirim ke Indonesia berton-ton. Sekali tangkap, nilainya sangat besar. Hal ini juga yang membuat Kapolri Jendral Tito Karnavian marah dengan ulah para pelaku. Penangkapan sabu seberat 1,622 ton oleh Satgas Mabes Polri dan Bea Cukai dari sindikat narkotika internasional beberapa waktu lalu membuat Kapolri, Jenderal Tito Karnavian marah terhadap pelaku. Diperintahkan, jika dalam penindakan pelaku penyelundup sabu dinilai ada perlawanan yang membahayakan, aparat diperintahkan untuk melakukan tembak di tempat.

Bersambung ke Hal 7

Mafia Narkoba Manfaatkan Cuaca Ekstrem F-MARTUA/TANJUNGPINANG POS

BATAM - Gubernur Kepri H Nurdin Basirun memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh personel Polri dan Bea Cukai yang telah bekerja dengan maksimal dalam mengungkap tangkapan narkoba. Pekan ini, kerja sama aparat Kepolisian dan Bea Cukai telah mengagalkan masuknya 1,6 ton narkoba ke negeri ini. ”Dengan adanya tangkapan ini, kita sudah menyelamatkan anak bangsa generasi penerus untuk terhindar dari bahaya narkoba,” kata Nurdin usai menghadiri press release pengungkapan 1,6 ton sabusabu di Pelabuhan Logistik Sekupang, Batam, Jumat (23/2). Press release itu langsung dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian. Hadir juga pada kesempatan itu Kapolda Kepri Irjen Pol. Didid Widjanardi, Wakil Ketua III DPRD Kepri dr.Amir Hakim, Wakajati Kepri Asri

Bersambung ke Hal 7

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani dan pejabat lainnya saat menyampaikan keterangan tentang penangkapan sabu 1,6 ton di Pelabuhan Sekupang, Jumat (23/2).

Lagi, Sabu 1,4 Ton Diamankan! KARIMUN - Kantor Wilayah BC Karimun dan Mabes Polri dikabarkan menangkap kapal bermuatan narkotika jenis sabu sekitar 1,4 ton, Jumat (23/2). Jaringan ini juga diduga ada kaitannya dengan penangkapan sabu sebelumnya 1,6 ton di perairan Anambas. Pantauan Tanjungpinang Pos di Kanwil DJBC Kepri, sejumlah aparat keamanan menjaga ketat daerah itu. Terlihat ada beberapa orang

polisi dan dua petugas Kanwil berjaga di pintu masuk. Sore kemarin, mobil milik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun masuk ke dalam Kanwil DJBC Khusus Kepri. Kemudian disusul kehadiran Dandim 0317/Tbk Letkol Arm Rizal Analdie, dan sekira pukul 17.30 WIB Kapolres Karimun AKBP Agus Fajaruddin juga hadir. Belum diketahui data pasti

mengenai tangkapan kapal tersebut, akan tetapi saat ini para aparat Kepolisian, BNNK Karimun, TNI telah merapat ke Kanwil DJBC Khusus Kepri. Humas Kanwil DJBC Khusus Kepri Refly Silalahi membenarkan mengenai tangkapan kapal yang diduga membawa sabu tersebut. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkapkan

Bersambung ke Hal 7

F-ISTIMEWA

KAPAL yang diduga membawa sabu diamankan di Mabes Polri dan BC di Karimun, kemarin.

Kurangi Dwelling Time di Seluruh Kepri

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun saat meluncurkan proyek strategis Pemprov Kepri di Pelantar II Tanjungpinang, kemarin.

TANJUNGPINANG Pelabuhan menjadi infrastruktur penting di Kepri sebagai daerah kepulauan. Karena itu, salah satu program strategis Pemprov Kepri adalah membangun pelabuhan. Tahun 2018 ini, setidaknya 7 pelabuhan yang dibangun Pemprov Kepri. Sebagian diantaranya dibangun bertahap dan sudah dimulai tahun 2017 lalu dilanjutkan tahun ini. Di Tanjungpinang,

Pemprov Kepri membangun Pelabuhan Pelantar II. Kemudian melanjutkan rehab Pelabuhan Penyengat. Untuk pembangunan Pelabuhan Pelantar II, sudah dimulai tahun 2017 lalu dengan biaya skeitar Rp 4 miliar dilanjutkan tahun 2018 ini dengan biaya sekitar Rp 29 miliar. Gubernur Kepri H Nurdin Basirun telah meluncurkan proyek strategis Pemprov Kepri di Pelantar II Tanjungpinang, Jumat (23/2) kemarin. Pada kesempatan itu,

Gubernur meminta semua pengelola pelabuhan bongkar muat barang di kabupaten/kota di Kepri harus memangkas waktu bongkar muat barang (dwelling time). Selama ini tidak dipungkiri, proses ini masih terus terjadi di Kepri dan belum dicari solusinya. ”Untuk itu, ke depannya dengan sudah dimulai pembangunan pelabuhan kapasitas besar ini, tidak ada lagi dwelling time sampai berminggu-minggu, apalagi

sampai berbulan-bulan,” tegas Nurdin. Nurdin berjanji, pihaknya akan menyiapkan satu alat bongkar berbasis mesin crane pelabuhan untuk mendukung percepatan bongkar muat barang yang diangkut dari dalam kapal. ”Kalau sudah ada crane, saya optimis pasti terbantu, yang paling penting lebih cepat. Pelan-pelan sarana pendukung ini kita siapkan,” janji Nurdin.

Bersambung ke Hal 7

MANFAAT LAIN DARI PROYEK GURINDAM 12

Ratakan Dompak, Timbun Tepilaut Jutaan kubik tanah dan pasir dibutuhkan untuk menimbun pesisir Tepilaut Tanjungpinang. Di sana akan dibangun jalan. Ini merupakan Proyek Gurindam 12 yang digagas Pemprov Kepri.

MARTUNAS SITUMEANG, Tanjungpinang ADAPUN kebutuhan pasir dan tanah untuk menimbun area tersebut belum bisa dipastikan dari mana. Namun, untuk sementara, ada dua alternatif yakni menggunakan pasir laut

dan tanah dari darat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kepri, Abu Bakar mengatakan, ada kemungkinan tanah bukit di Pulau Dompak akan diratakan untuk menimbun

redaksi@tanjungpinangpos.id REDAKTUR: MARTUNAS

Tepilaut. Sehingga makin banyak manfaat yang diperoleh. Pembangunan Pulau Dompak akan lebih cepat karena sudah rata. Bahkan, ia menduga, tanah dari Pulau Dompak tak mencukupi. Karena tanah yang dibutuhkan cukup banyak nanti. Kemudian, pasir laut juga akan disedot. ”Sekaligus memperdalam alur kapal. Manfaatnya benar-benar banyak nanti,” ujarnya,

Bersambung ke Hal 7 facebook/tanjungpinangpos

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

LAUT depan Gedung Gonggong akan ditimbun untuk dibangun jalan dan taman diperluas, wahana diperbanyak.

@tgpinangpos LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL


OPINI

2

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

Seks Berisiko di Kalangan Remaja T Oleh : Miswanto Dosen Sosiologi Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

ERDAPAT indikasi pada remaja baik di perkotaan maupun perdesaan menunjukkan meningkatnya perilaku seks pranikah. Padahal kelompok usia remaja merupakan usia yang paling rentan terinfeksi HIV dan AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya. Bahkan, dalam jangka waktu tertentu, ketika perempuan remaja mengandung, maka kehamilannya dapat mengancam kelangsungan hidup janin/ bayinya. Pada dasarnya, kerentanan perempuan, bukan hanya karena faktor biologisnya, namun juga secara sosial dan kultural kurang berdaya untuk menyuarakan kepentingan/haknya pada pasangan seksualnya demi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan dirinya. Kepasifan dan ketergantungan sebagai karakter feminim yang dilekatkan pada perempuan juga melatari kerentanan tersebut. Faktor ekonomi juga mengkondisikan kerentanan perempuan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengkompilasi, masalah kesehatan reproduksi remaja yang terjadi di seluruh dunia yang dapat menjadi bahan pembanding untuk masalah yang sama di Indonesia, atau asumsi kejadian di Indonesia bila belum tersedia datanya. Apapun yang menjadi indikator untuk masalah kesehatan reproduksi dipresentasikan pada bagian ini. Informasi mengenai masalah kesehatan reproduksi, selain penting diketahui oleh para pemberi pelayanan kesehatan, pembuat keputusan, juga penting untuk para pendidik dan penyelenggara program bagi remaja, agar dapat membantu menurunkan masalah kesehatan reproduksi remaja. Sekitar 50 Juta Orang (20%) Populasi Ketidaksiapan diri dan lingkungan berpotensi mendatangkan masalah pada remaja, berbagai perilaku berisiko yang memberi dampak besar pada masa depan di usia remaja, menurut Global Yout Tobacco Survey di Indonesia (2016) 36,2% remaja laki-laki dan 4,3% remaja perempuan berumur 15-20 tahun yang aktif mengonsumsi tembakau dari rokok. Sebanyak 43,2% remaja merokok di usia 12-13 tahun. Kemudian data yang dikeluarkan BNN (2015) angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang. Sementara angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 104.000 yang berkisar umur 15 tahun. BKKBN juga mengeluarkan data yang berkaitan dengan perilaku seks bebas (2016) 46% remaja usia 15-19 tahun sudah pernah melakukan hubungan seks. Kemudian kehamilan di usia muda sekitar 500 ribu remaja perempuan mengalami kehamilan beresiko yang mengakibatkan kematian dan 30 % dari 2,4 perempuan yang melakukan aborsi dilakukan remaja. Sementara HIV dan AIDS ada sekitar 10.376 orang hidup dengan HIV yaitu pada kelompok usia 25-49 tahun mencapai 69,6%, kemudian disusul kelompok umur 20-24 tahun mencapai 17,6% dan kelompok umur 50 tahun mencapai 6,7 %. Sementara kita juga bisa melihat persentase AIDS tertinggi pada kelompok usia 30-39 tahun yaitu 38,6% dan disusul oleh kelompok usia 20-29 tahun mencapai 29,6% dan kelompok usia 40-49 mencapai 16,5% (Ditjen PP & PL Kemenkes 2017). Masa remaja merupakan masa peralihan (transisi) dari anak-anak ke masa dewasa. Pada masa transisi, remaja sering menghadapi permasalahan yang

sangat kompleks dan sulit ditanggulangi sendiri. Tiga risiko yang sering dihadapi oleh remaja (TRIAD KRR, 2016) yaitu risiko yang berkaitan dengan seksualitas (kehamilan tidak diinginkan, aborsi dan terinfeksi penyakit menular seksual), penyalahgunaan NAPZA, dan HIV dan AIDS. Masa transisi kehidupan remaja dibagi menjadi lima tahapan (youth fi ve life transitions), yaitu melanjutkan sekolah (continuelearning), mencari pekerjaan (startworking), memulai kehidupan berkeluarga (form families), menjadi anggota masyarakat (exercise citizenship), dan mempraktikkan hidup sehat (practice healthy life). Dalam rangka menumbuh kembangkan perilaku hidup sehat bagi remaja, maka perlu kepedulian dalam bentuk pelayanan dan penyediaan informasi yang benar serta kesepahaman bersama akan pentingnya kesehatan reproduksi remaja sehingga dapat membantu mereka dalam menentukan pilihan masa depannya. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), menurut DITREM-BKKBN adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem reproduksi (fungsi, komponen dan proses) yang dimiliki oleh remaja baik secara fisik, mental dan emosional. Salah satu masalah yang sering timbul pada remaja terkait dengan masa awal kematangan organ reproduksi pada remaja adalah perilaku seks beresiko hingga masalah kehamilan yang terjadi pada remaja usia sekolah di luar pernikahan. Mengapa remaja melakukan hubungan seks? Penyebabnya antara lain tekanan pasangan, merasa sudah siap melakukan hubungan seks, keinginan dicintai, keingintahuan tentang seks, keinginan menjadi popular, tidak ingin diejek “masih perawan”, pengaruh media massa (tayangan TV dan internet) yang memperlihatkan bahwa normal bagi remaja untuk melakukan hubungan seks, serta paksaan dari orang lain untuk melakukan hubungan seks. Perilaku seks berisiko mengarah pada terjadinya kehamilan tak diinginkan. Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) terjadi karena beberapa faktor seperti faktor sosiodemografik (kemiskinan, seksualitas aktif dan kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi, media massa), karakteristik keluarga yang kurang harmonis (hubungan antarkeluarga), status perkembangan (kurang pemikiran tentang masa depan, ingin mencobacoba, kebutuhan akan perhatian), penggunaan dan penyalahgunaan obat-obatan. Selain itu kurangnya pengetahuan yang lengkap dan benar tentang proses terjadinya kehamilan dan metode pencegahannya, kegagalan alat kontrasepsi, serta dapat juga terjadi akibat terjadi tindak perkosaan. KTD berdampak bukan hanya secara fisik, psikis namun juga sosial. Siswi yang mengalami kehamilan biasanya mendapatkan respon dari dua pihak. Pertama yaitu dari pihak sekolah, biasanya jika terjadi kehamilan pada siswi, maka yang sampai saat ini terjadi adalah sekolah meresponnya dengan sangat buruk dan berujung dengan dikeluarkannya siswi tersebut dari sekolah. Remaja menjadi putus sekolah, kehilangan kesempatan bekerja dan berkarya dengan menjadi orang tua tunggal dan menjalani pernikahan dini yang tidak terencana. Kedua yaitu dari lingkungan tempat remaja tinggal, lingkungan akan cenderung mencemooh dan “mengucilkan” remaja tersebut. Hal tersebut terjadi karena masih kuatnya nilai norma kehidupan masyarakat kita.

Akibatnya remaja akan kesulitan beradaptasi secara psikologis, kesulitan berperan sebagai orang tua (tidak bisa mengurus kehamilan dan bayinya), akhirnya berujung pada stress dan konflik, aborsi ilegal yang lebih lanjut berisiko mengakibatkan kematian pada ibu dan bayi. Paling tidak ada beberapa penyebab rentannya remaja terhadap HIV dan AIDS diantaranya adalah 1). Kurangnya informasi yang benar mengenai perilaku seks yang aman dan upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh remaja dan kaum muda. 2). Perubahan fisik dan emosional pada remaja yang mempengaruhi dorongan seksual dan mencoba-coba sesuatu yang baru, termasuk melakukan hubungan seks dan penggunaan narkoba. 3). Adanya informasi yang menyuguhkan kenikmatan hidup yang diperoleh melalui seks, alkohol, narkoba, dan sebagainya yang disampaikan melalui berbagai media cetak atau elektronik, yang begitu mudahnya di akses oleh siapa pun. 4). Adanya tekanan dari teman sebaya untuk melakukan hubungan seks, misalnya untuk membuktikan bahwa mereka adalah jantan, 5). Risiko HIV dan AIDS sukar dimengerti oleh remaja, karena HIV dan AIDS mempunyai periode inkubasi yang panjang, gejala awalnya tidak segera terlihat. 6). Informasi mengenai penularan dan pencegahan HIV dan AIDS rupanya juga belum cukup menyebar di kalangan remaja sehingga banyak remaja masih mempunyai pandangan yang salah mengenai HIV dan AIDS. 7). Remaja pada umumnya kurang mempunyai akses ke tempat pelayanan kesehatan reproduksi dibanding orang dewasa sehingga banyak remaja yang terkena HIV dan AIDS tidak menyadari bahwa mereka terinfeksi, kemudian menyebar ke remaja lain, sehingga sulit dikontrol. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja di atas memerlukan suatu upaya pengembangan program pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang dapat mencakup penyediaan pelayanan klinis, pemberian informasi akurat, mempertimbangkan kemampuan dan sisi kehidupan remaja, menjamin program yang cocok atau relevan dengan remaja serta mendapat dukungan masyarakat. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) berbasis sekolah merupakan salah satu alternatif strategi yang tepat karena bisa mencakup semua tantangan di atas. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja (KRR) yang dilakukan oleh sekolah merupakan salah satu upaya untuk membimbing remaja mengatasi konflik seksualnya. Oleh berbagai pihak, sekolah dan guru dianggap sebagai pihak yang layak memberikan pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) ini. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) untuk memberikan bekal pengetahuan kepada remaja mengenai anatomi dan fisiologi reproduksi, proses perkembangan janin, dan berbagai permasalahan reproduksi seperti kehamilan, PMS, HIV dan AIDS, KTD dan dampaknya, serta pengembangan perilaku reproduksi sehat untuk menyiapkan diri melaksanakan fungsi reproduksi yang sehat (fisik, mental, ekonomi, spiritual). Pendidikan KRR dapat diwujudkan dalam penyuluhan, bimbingan dan konseling, pencegahan, penanganan masalah yang berkaitan dengan KRR termasuk upaya mencegah masalah perenatal yang dapat dialami oleh ibu dan anak yang dapat berdampak pada anggota keluarga lainnya.***

Hari Peduli Sampah Nasional 2018 S

Oleh : Rafi Hidayat Anggota Mahapala UMRAH Tanjungpinang

47 setiap orang dilarang membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis. Namun kenapa hal ini masih bisa terjadi? Kembali lagi ke ulah manusia yang tidak bertanggungjawab atas persoalan ini. Apabila ini terjadi terus menerus dan diabaikan oleh masyarakat yang tidak peduli akan kerusakan yang terjadi menjadi dampak negatif bagi mahkluk hidup yang ada di laut. Dengan diperingatinya hari peduli sampah nasional 2018, mari kita bersama-sama untuk lebih peduli kepada alam dan lingkungan agar ke depannya bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang, dengan membuang sampah setiap hari pada tempat yang telah disediakan akan membuat kita lebih sadar akan lingkungan.***

AMPAH menjadi salah satu permasalahan yang sulit diatasi dalam lingkungan masyarakat. Pada tahun 2013 tercatat

jumlah sampah di Kota Tanjungpinang sebanyak 54.310 ton dan jumlah ini meningkat pada tahun 2016 menjadi 61.326 ton. Limbah yang kita temui tak jarang menimbulkan pencemaran bagi lingkungan di masyarakat itu sendiri. Mengenai persoalan sampah, setiap harinya sampah semakin bertambah seperti tidak adanya langkah untuk menguranginya. Hal ini menjadi persoalan yang sangat buruk bagi lingkungan dengan adanya pencemaran, terutama di wilayah pesisir yang ditumpuki oleh sampah, efek yang ditimbulkan laut menjadi kotor dan ekosistem sangat terganggu dengan akibat kesalahan dari manusia itu sendiri. Lingkungan yang seharusnya terjaga dengan baik tidak seharusnya keadaannya menjadi rusak dengan perkembangan zaman. Adapun undang undang yang telah mengatur pada Perda Kota Tanjungpinang Nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan pasal

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

Pimpinan Umum/GM/Penjab : M Nur Hakim Wakil Pimpinan Umum : Ramon Damora Pemimpin Redaksi : Ramon Damora Wakil Pemimpin Redaksi : Zakmi Pimpinan Perusahaan : M Nur Hakim Manajer Umum/Adm/Keu : Ari Istanti Manajer Pemasaran : M Nur Hakim Manajer Iklan : M Nur Hakim

PEMBINA MANAJEMEN : Rida K Liamsi, Suhendro Boroma

Dewan Redaksi : M Nur Hakim, Ramon Damora, Zakmi, Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih

Kirim Opini Anda ke email: redaksi@tanjungpinangpos.id cc: tanjungpinangpos@yahoo.com

DIVISI REDAKSI Redaktur Pelaksana Kompartemen: Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih. Redaktur: Martua P Butarbutar, Yusfreyendi, Adly Bara Hanani Reporter: Suhardi (Koordinator), Desi Liza Purba, Andri Dwi Sasmito, Raymon Sandy, Jendaras Karloan (Bintan Utara), Tengku Irwansyah (Lingga), Daniel Tambunan (Karimun), Hardiansyah (Natuna), Indra Gunawan (Anambas). Sekretaris Redaksi: Fauziatul Husna Ardelia

Tarif Iklan

Halaman Muka (FC) Rp 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka (BW) Rp 25.000,-/mm kolom. Halaman DIVISI ONLINE Fatih Muftih (Penjab), Desi Liza Purba (Wakil Penjab) Dalam,- (FC) Rp 25.000,-/ mm kolom. DEPARTEMEN PRACETAK/LAYOUT/PERWAJAHAN: Dobby Fachrizal (Manajer), Syafrinaldi (Penjab Layout), Gilang Dhikapati, Agung Saputra Prastya (Staff). Halaman Dalam (BW) Jaringan/IT/Online: Rahmat Santoso (Penjab). Rp 15.000,-/mm DIVISI BISNIS kolom. Iklan Umum/ Departemen Umum, Adm, & Keuangan: Penjab: Dahlia , Kasir: Reynaldi Syah Display (BW) Rp Customer Service: Dilas Tari Umum: Irhamna. Departemen Iklan: Saifullah (Ass. Manager), 15.000,-/mm kolom. Penjab Desain Iklan: Kevin Perdana, Wira Harjuman. Penjab Adm Piutang: Dahlia Anna, Juni Ella. Penjab Penagihan: Jefri, Departemen Pemasaran & EO: Rijon Sitohang (Penjab Ekspedisi) Iklan Ucapan Selamat Penjab Adm Piutang dan Retur: Yurika (FC) Rp 7.000,-/mm DEPARTEMEN PEMASARAN KORAN kolom. Iklan Ucapan Penjab Ekspedisi: Rijon Sihotang, Eris Surahman, Pariadi (Staf) Selamat (BW) Rp Penjab Pemasaran Koran: Hardian, Sudiarta, Wahyu Gustianto, Isep Ilham, Tarmizi 3.500,-/mm kolom. Penjab Langganan Koran: Afriyanti, Sri Wahyuni (Staf) Iklan Dukacita Rp Perwakilan - Perwakilan 3.500,-/mm kolom. Batam (Martua Butar-butar, Tarmizi Rumahitam), Lingga (Tengku Irwansyah), Bintan Utara (Jendaras Karloan), Karimun (Alrion Tambunan), Natuna (Hardiansyah), Anambas (Indra Sport Color Rp 7.000,Gunawan), /mm kolom. Advertorial Kepala Biro Iklan Jakarta: Shanti Novita Rp 5.000,-/ mm kolom.

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

REDAKTUR: MARTUNAS

LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL


TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

PRO KEPRI

3

Berpancang Amanah, Bersauh Marwah

Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah Terima Praja IPDN Sumbar

Praja Harus Cari Pengalaman Lapangan Praja dituntut harus mampu berbaur dengan masyarakat. Karena salah satu keberhasilan praja sebelum benar-benar bertugas mengabdi masyarakat nanti adalah harus mendapat pengalaman di masyarakat.

MARTUNAS-SUHARDI, Dompak HAL ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H. TS. Arif Fadillah saat menerima audensi tim praktik lapangan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumatera Barat (Sumbar) di Kepri Tahun 2018 di Rupatama Lt.4, Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis (22/2). Sekdaprov mengatakan bahwa peran dari praktik lapangan yang digagas pihak IPDN sangat baik dalam membina para praja serta diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal untuk daerah yang dijadikan lokasi praktik. ”Terutama di bidang pemerintahan, selain memberikan kontribusi tersebut para praja juga mendapatkan pengalaman karena bersentuhan langsung dengan

masyarakat Kepri,” ujar Arif. Selain mendapatkan pengalaman dan memberikan kontribusi maksimal untuk daerah, dilanjutkan Arif bahwa dengan praktik lapangan ini dapat disejalankan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Presiden RI Jokowi Widodo (Jokowi). ”Kita lihat Presiden lebih sering turun ke lapangan, merupakan contoh yang baik untuk dilakukan. Turun ke lapangan langsung juga merupakan salah satu kunci keberhasilan para praja di masa depan,” lanjut Arif. Setelah menerima dan membuka audensi, Sekda kemudian memaparkan sedikit profil Kepri kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari pihak IPDN kampus Sumbar. Sebanyak 8 orang rombongan tim praktik lapangan yang berasal dari

Kampus Region Sumatera Barat tersebut datang ke Kepri untuk penjajakan awal di lokasi praktik. Dipilihnya Kepulauan Riau, kata Ketua Rombongan yang juga merupakan Direktur IPDN Kampus Sumbar Dr. Abdul Malik, MM adalah bentuk dari menjalankan komitmen pemerintah untuk membangun wilayah terdepan dan Kepri merupakan tempat yang tepat. Abdul Malik juga menjelaskan rangkaian dari Praktek Lapangan (PL) yang rencananya akan dilaksanakan lebih kurang 1 bulan pada 16 April-13 Mei diikuti sebanyak 140 orang praja yang akan disebar di desa-desa di Pulau Bintan. ”Praktek Lapangan (PL) sendiri merupakan salah satu agenda dalam kalender akademik di setiap akhir semester, dari PL ini diharapkan aspek pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan dapat dipelajari oleh para praja serta dapat menunjukan hasil/kerja nyata untuk daerah,” kata Abdul. Hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas Pember-

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

SEKDAPROV Kepri TS Arif Fadillah foto bersama usai menerima kehadiran tim praktik lapangan praja IPDN Sumbar di Kepri Tahun 2018 di Rupatama Lt.4, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis (22/2).

dayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri,

Sardison, Kepala Badan Kepegawaian Firdaus, Kepala Badan Kepegawaian Bintan Irma Annisa.

Dari rombongan kampus IPDN sendiri hadir Pembantu Direktur II Bustamar, Kepala Bagian TU Bisri,

Kasubbag Adm dan Keuangan Norvyance dan Fungsional Umum Ida Bagus Agung.***

Pabrik Rumput Laut Sia-sia Dibangun

F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS

PABRIK pengelolaan rumput laut di Bunguran Utara Natuan yang tidak dioperasikan hingga saat ini.

NATUNA - Pabrik Pengolahan Rumput Laut di Kecamatan Bunguran Utara Natuna yang dulu pernah dibangun oleh Perusda Natuna diharapkan bisa berjalan sebagaimana mestinya oleh warga setempat. Pabrik yang dibangun di Desa Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara itu untuk pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Semestinya pabrik ini jalan dari dulu agar kita bisa jual rumput laut dengan mudah,” kata Kodri, Warga Bunguran Utara di Ranai,

Jumat (23/2). Terhitung sejak berdirinya beberapa tahun lalu, pabrik tersebut belum pernah dioperasikan sehingga kondisinya sangat memprihatikankan. Gedungnya sudah banyak mengalami kerusakan di berbgai sisi seperti jendela, pintu, dinding, lantai, atap dan lain sebagainya. ”Bahkan dikabarkan dulu tahun 2012 mesin penggerak di pabrik itu dicuri orang,” tutur Kodri. Sampai saat ini tak ada satupun aktivitas industri maupun pengamanan di sekitar kawasan tersebut sehingga banyak orang prihatin dengannya.

”Tak ada pengamanan atau kegiatan apapun di sana. Mungkin hantu aja yang tinggal di sana,” sambungnya menuturkan. Menurutnya sisi industri di Natuna semestinya digalakkan agar Sumber Daya Alam dapat berpihak pada kesejahteraan masyarakat. ”Seharusnya industri juga masuk dalam program percepatan pembangunan Natuna. Penduduk Natuna semakin ramai dan tidak sedikit di antara mereka yang punya skill dan keinginan bekerja. Mudahmudahan pada tahun berikutnya keinginan ini

bisa dipenuhi pemerintah agar tidak banyak pengangguran,” harap Kodri. Potensi laut Natuna sangat besar. Bukan hanya ikan saja yang berlimpah di sana, namun minyak dan gas bumi juga masih banyak terkandung di perut bumi Natuna, hanya saja, untuk potensi lautnya belum maksimal dikelola. Seperti ikan misalnya, potensi ikan Natuna ini diperkirakan sekitar Rp 22 triliun setahun, hanya saja baru sekitar 10 persen yang baru dikelola. Hal itu juga yang membuat banyak nelayan luar daerah dan nelayan negara asing yang

mencuri ikan di sana. Nelayan setempat tidak bisa memaksimalkan hasil lautnya karena mereka masih menggunakan alat tradisional untuk menangkap ikan. Sehingga nelayan tidak bisa melaut ke laut lepas untuk menanhkap ikan dalam jumlah yang banyak dan ukuran besar. Sedangkan nelayan luar terutama nelayan negara asing yang mencuri ikan di sana datang dengan kapal jumbo dan peralatan yang modern. Mereka juga bisa menangkap ikan di laut lepas dengan hasil yang banyak. (hrd/mas)

Disperindag Temukan Logo Halal Tempelan di Produk Terbungkus BATAM - Tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam turun ke salah satu supermarket di kawasan Bengkong, Rabu (21/2). Kepala Disperindag, Zarefriadi mengatakan tim turun menindaklanjuti laporan masyarakat tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

REDAKTUR: MARTUNAS

”Kita mendapat informasi produk yang logo halalnya berupa tempelan. Menurut aturan itu seharusnya dicetak langsung pada kemasan,” kata Zarefriadi. Hasil dari pengawasan BDKT ini memang ditemukan produk seperti laporan warga. Dan tim sudah memperingatkan pengelola

supermarket agar tidak lagi menjual produk tersebut. ”Kita sudah peringatkan yang bersangkutan agar produk itu tidak diedarkan,” ujarnya. Selain melakukan pengawasan terhadap BDKT, sehari sebelumnya Disperindag Batam juga melakukan tera ulang timbangan di Pasar

Pujabahari/Avava Jodoh. Tera dilakukan terhadap seluruh alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). ”Tera ulangnya dilakukan satu tahun sekali. Jadi ini memang kegiatan rutin kita,” kata dia. Tera dan tera ulang wajib bagi para pedagang. Sedangkan mengenai

biaya berbeda-beda sesuai kapasitas UTTP. Adapun besaran biayanya diatur dalam Peraturan Walikota Batam nomor 49 tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang. ”Sanksi ada, tapi tidak diatur dalam Perwako. Namun kembali pada Undang-undang nomor 2

tahun 1981 tentang metrologi legal pasal 23 ayat 1 dengan ancaman pidana kurungan 1 tahun atau denda Rp 1 juta,” paparnya. Masyarakat pun diimbau agar hati-hati saat membeli barang. Periksa juga dengan teliti logo halal berikut masa kedaluwarsanya agar tidak dirugikan. (mbb)

ZAREFRIADI

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA


PRO KARIMUN

4

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

Pedagang Harus Bersinergi Majukan Pasar F-ISTIMEWA

BUPATI Karimun Aunur Rafiq dan FKPD, pengurus Patron, masyarakat foto bersama pada bakti sosial, Jumat (23/2) di Gedung Nasional.

Patron dan FKPD Gelar Bakti Sosial KARIMUN - Organisasi Masyarakat (Ormas) Patriot Nasional (Patron) dan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) melaksanakan bakti sosial pengobatan gratis di Teluk Setimbul, Pasir Panjang, Meral Barat, Karimun, Jumat (23/2). Pelaksanaan bakti sosial dibuka Bupati Karimun Aunur Rafiq, dan didampingi Wakapolres Karimun Kompol I Ngurah Joni Mahardika, Dandim 0317 (TBK) Letkol Arm Rizal Analdie, Ketua DPC Patron Karimun, Andi Acok dan Romesko Purba. Kegiatan ini juga disejalankan dengan HUT Polda Kepri ke 13 tahun 2018. Pada kegiatan itu, Aunur Rafiq menyampaikan, bakti sosial ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkhusus masyarakat Teluk Setimbul. Pentingnya kesehatan, baik untuk anak anak dan orang dewasa dan peran orangtua rutin membawa anaknya ke Posyandu menjalani Imunisasi sangat penting atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di puskesmas. Bertepatan dengan bakti sosial ini, diharapkan masyarakat berperan aktif untuk memeriksa kesehatan. Seperti cek gula darah, cek tensi, cek kolesterol, cek mata dan jenis penyakit ringan lainnya. Pelaksanaan bakti sosial selalu dilaksanakan berpindah tempat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lain. ”Sebagai Organisasi, kami ada dari kumpulan masyarakat. Jadi harus bermanfaat bagi masyarakat. Terutama masyarakat bawah, yang tinggal di pemukiman tingkat RT. Dan pemahaman tentang kesehatan masih minim, makanya kami gelar bakti sosial menggandeng FKPD Karimun,” kata Ketua DPC Patron, Andi Acok didampingi Romesko Purba. Lebih lanjut dikatakan dia, Patron sudah beberapa kali melaksanakan bakti sosial dan gotong royong bersama membantu masyarakat kurang mampu. ”Seperti rehab rumah tidak layak huni, bakti sosial menjadi agenda rutin organisasi ini,” kata dia. (yon)

Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) Karimun Devanam Syam menegaskan, bahwa pedagang harus saling bersinergi memajukan seluruh pasar sehingga berdaya saing sehat.

ALRION, Karimun ”UNTUK memajukan pasar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun melalui Perusda menyatukan pedagang sebagai wadah kelompok usaha. Sehingga, diperlukan menumbuhkan persaingan sehat dan berkompetisi secara dinamis, yang ujung-ujungnya akan menumbuhkan ekonomi sehat dan daya saing yang baik,” kata Devanam Syam, usai mendapingi Bupati

F-ISTIMEWA

BUPATI Karimun Aunur Rafiq mengukuhkan Asosiasi Pedagang Pasar Puan Maimun, Karimun, Kamis (22/2).

Karimun Aunur Rafiq melantik Asosiasi Pedagang Pasar Puan Maimun, Kamis (22/2) kemarin sore. Kini pihaknya sedang

membahas, pembentukan asosiasi pedagang pasar lainnya. Seperti pedagang pasar Bukit Tembak, pedagang pasar di Kundur serta Moro.

”Dan tidak menutup kemungkinan akan dibentuk satu wadah pedagang se Kabupaten Karimun,” terangnya.

Wadah itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tahun 2017 lalu telah dilakukan revitalisasi pasar Bukit Tembak, Meral. Dalam waktu dekat setelah dilakukan serah terima dari pengembang, Pasar Bukit Tembak akan dioperasikan dan ada kios dan meja bagi pedagang yang telah lama. Perlu diketahui, tidak ada penambahan jumlah pedagang untuk menempati kios atau lapak lainnya. Terkait pedagang sore di Jalan Haji Arab, telah dipindahkan ke Pasar Puan Maimun. Artinya, tidak dibenarkan lagi pedagang yang memiliki meja atau tempat dipasar dan berdagang di jalan Haji Arab. ”Karena telah ditetapkan, pasar Puan Maimun sebagai sentral pasar, sebagai pusat perdaganganpemberdayaan masyarakat ekonomi lemah,” kata Devanam Syam. ***

Masyarakat Karimun Apresiasi Pencegahan Narkoba KARIMUN - Masyarakat Kabupaten Karimun mengapresiasi kinerja Patroli Bea dan Cukai Kepri, yang berhasil menggagalkan masuknya narkoba jenis shabu ke wilayah Indonesia, Jumat (23/2) sore kemarin. ”Baguslah, berhasil ditangkap kapal berwarna putih seri 2998 besi itu. Kabarnya ada narkoba jenis sabu seberat 1,4 ton. Sedang dikawal 4 kapal patroli Bea dan Cukai dari Kanwil DJBC Khusus Kepri, menuju dermaga untuk pemeriksaan

lebih lanjut,” kata seorang Ibu rumah tangga, yang melihat masuknya kapal berwarna putih dengan pengawalan ketat Tim kapal patroli Bea dan Cukai. Setibanya di Karimun, para wartawan di tidak dibenarkan masuk kedalam Kanwil terkecuali petugas dari Bea dan Cukai serta TNI dan Anggota Polri. Penjagaan ketat terlihat disemua pintu masuk, kantor berwarna biru tersebut. ”Maaf Pak, belum dibenarkan sesiapa yang

hendak masuk ke dalam. Kami disini menjalankan perintah, harap maklum dengan penugasan kami, kami tahu semua wartawan membutuhkan informasi dan sudah kenal lama. Jadi mohon maaf sekali lahi,” kata anggota Shabara Polres Karimun. Sampai berita ini ditulis, beberapa wartawan cetak, media online dan TV masih menunggu dipintu masuk kanwil Bea dan Cukai berharap dapat masuk untuk konfirmasi lebih lanjut.(yon)

F-ALRION/TANJUNGPINANG POS

PKD Kanwilsus DJBC Kepri mencegah wartawan masuk ke dalam kantor, setelah pencegahan narkoba sejak Jumat (23/2) sore.

PRO ANAMBAS

Jalan Aspal Ambruk Akibat Hujan Deras Jalan aspal menuju Desa Rewak dari Desa Landak Kecamatan Jemaja, tepatnya di Jalan Pasir Panjang mengalami rusak dan butuh perbaikan karena gorong-gorong di jalan itu ambruk. F-ISTIMEWA

TIM Saber Pungli saat menggelar sosialisasi saber pungli di Tarempa, Kamis (22/2).

Anambas Masih Zero Pungli ANAMBA.S - Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) terus digelar. Pasalnya, Tim Saber menargetkan Zero Pungli di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA). Bahkan, saat hingga saat ini Anamabas masih Zero Pungli di Provinsi Kepri itu. ”Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan sosialisasi Saber Pungli kepada Camat berserta Lura Tarempa, para kades dan BPD,” kata Kompol Karyono SH, Ketua UPP Saber Pungli, Kamis (22/2). Sebanyak 22 orang peserta dalam sosialisasi tersebut, tambah Karyono, sejumlah materi yang disampaikan antara lain yakni Awal terbentuknya Satgas Saber Pungli Perpres no 87 tahun 2016 dan SK Bupati Kep. Anambas No.59 Th 2017 tentang Pembentukan Keanggotaan UPP Anambas dan SK Bupati KKA tentang Perubahan ke dua No.59 Tahun 2018. ”Yang diartikan tentang Pungli, Tugas, Fungsi dan Wewenang tim saber pungli,” ujarnya. Pihaknya, tambah pria yang menjabat sebagai Wakapolres Anambas, juga menyampaika tentang isi pasal 79 A UI Ri No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. ”Bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya,” tuturnya. Masih kata Karyono, pihaknya juga menyampaikan tentang isi Pasal 95 B tenta setiap pejabat dan petugas desa/kelurahan, kecamatan dan UPT instansi pelaksana yang memerintahkan atau memfasilitasi atau pemungutan biaya kepada penduduk, dalam pengurusan penerbitan dokumen kependudukan tidak ada pungutan biaya. ”Kita juga menyampaikan cara praktis mencegah korupsi tentang penggunaan Dana Desa (DD). Stop Pungli, agar tidak terjadi pungli terhadap pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (end)

REDAKTUR: ADLY BARA

INDRA GUNAWAN, Anambas RUSAKNYA jalan tersebut akibat terjangan air, ketika musim hujan beberapa waktu yang lalu. Sehingga, akses jalan yang rusak itu tepatnya dibagian goronggorong tempat saluran air yang kini rusak berat. ”Kami minta jalan itu diperbaiki, hujan lebat beberapa waktu yang lalu membuat ambruknya gorong-gorong yang ada dibawah jalan itu dan tanah yang bercampur pasir

pantai mengalami pergeseran,” ungkap Rudiaman, selaku warga Desa Rewak kepada wartawan saat ditemui, Kamis (22/2). Selain gorong-gorong yang rusak berat, aspal jalan juga mengalami keretakan di bagian sisi lain dan sekitar 500 meter dari ambruknya gorong-gorong itu. Ia juga tidak mengerti apa penyebab aspal jalan itu mengalami keretakan, besar kemungkinan tanah itu belum padat. ”Jalan beraspal juga mengalami retak, dan pengendara sepeda motor

F-INDRA GUNAWAN/TANJUNGPINANG POS

JALAN yang rusak akibat gorong-gorong yang ambruk setelah diterjang hujan deras.

ketika melintas harus lebih berhati-hati,” sarannya. Ia juga berharap kepada Pemerintah Daerah Kabu-

paten Kepulauan Anambas, agar dapat memasang lampu penerangan jalan. Sebab, ketika malam hari jalan itu

gelap dan cukup membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor ketika melintas. ***

Laka Kerja, Polsek Siantan Panggil PLN

F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

PIHAK PLN dan personel Polsek Siantan saat menangani pohon yang tumbang mengenai tiang listrik yang berada di Jalan Rintis.

ANAMBAS - Kepolisian Sektor (Polsek) Siantan segera memanggil pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN), terkait kecelakaan

(Laka) kerja yang menewaskan M Sidik pada 15 Februari lalu. Sebab, PLN merupakan pengawas lapangan pada pemasangan

jaringan di Desa Temburun. ”Laka kerja ini sebenarnya sudah dua kali terjadi, dan yang pertama itu pekerja jatuh dari tiang listrik. Namun yang kedua ini, menewaskan pekerjanya yakni M Sidik. Kita melihat para pengawas maupun pihak vendor, tidak memperhatikan segi keselamatan kerja,” ujar AKP Yudha Surya W, Kapolsek Siantan, Jumat (23/2) kemarin. Yudha menyampaikan, selain memanggil PLN pihaknya juga sudah meminta keterangan dari tiga orang saksi yang berada di lapangan ketika terjadi laka kerja. ”Pada tanggal 18 lalu kita sudah panggil tiga orang

saksi terkait laka kerja ini, kemudian kita akan segera memanggil penanggungjawab vendor yang saat ini berada di Tanjungpinang hingga memanggil pihak PLN,” jelasnya. Dari kesaksian laporanyang diterima pihak Polsek Siantan, pekerja memang tidak dibekali keselamatan kerja. ”Saksi menyebut, pihak vendor memang tidak memberikan perlengkapan keselamatan kerja seperti helm, sepatu maupun tali. Kita melihat ini sebuah kesalahan. Misalnya nih, saya ingin membangun rumah tentu saya akan mengawasi pembangunan itu. Mungkin bisa request

ketika ada yang tidak sesuai,” tegasnya. Yudha menyinggung, M Sidik meninggal ketika memindahkan tiang listrik menuju mobil pengangkut. Sebab, pada saat pemindahan tiang itu tiba-tiba tiang terguling hingga menimpa korban. ”Keterangan dari pihak puskesmas. M Sidik sudah tidak bernyawa lagi ketika tiba di Puskesmas. Karena yang tertimpa itu bagian dada dan leher korban. Meskipun ada informasi, bahwa vendor (PT Fajar Kuansing) bertanggungjawab atas laka ini kepada pihak keluarga. Namun, hukum akan tetap berjalan,” tuturnya. (end) LAYOUT: SYAFRINALDI


TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

PRO LINGGA

5

Penggunaan DD Tanjung Kelit Janggal

F-ISTIMEWA

BUPATI Lingga H Alias Wello bersama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko melaporkan persoalan tanah yang dikuasai sepihak oleh PT Citra Sugi Aditya, Kamis (22/2) malam.

LINGGA - Warga Desa Tanjung Kelit meminta instansi terkait, untuk melakukan audit terhadap dugaan penyelewengan pengunaan Dana Desa (DD) Tanjung Kelit. Salah satu contohnya, penggunaan DD yang tidak sesuai adalah jalan semeninsasi RT 04 RW 02 Dusun 1. Dalam RAB, pembangunan disehutkan jakan tersebut dibangun dengan panjang 92 meter dan lebar 2,5 meter. Namun faktanya, setelah jalan yang dibangun selesai

dan di cek kembali lebarnya tidak lebih dari 2 meter. ”Selain itu uang perjalanan dinas kades dan aparatur desa nilai lebih besar dari yang ditetapkan. Kami minta instansi terkait melakukan penyelidikan terjadap penyelewengan DD di Tanjung Kelit,” kata Abu, salah seorang warga kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (23/2) kemarin. Ia mnyampaikan, selain kedua keiuatan ini beberapa pembangunan fisik lain di Tanjung Kelit dengan

sumber DD juga terlihat tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam RAB. ”Begini lah kondisi di desa kami, jauh dari pantauan hingga penguasa di desa bisa berbuat sesuka hati untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” sebut Abu. Terkait hal ini, sambung Abu, ia pernah memberikan informasi dugaan penyelewenangan DD kepada inspektorat Lingga dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

sebagai leading sektor. Namun anehnya, laporan yang diberikan belum mendapatkan respon apa pun hingga kini. ”Kita semua tahu mengenai Dana Desa itu, perlu pengawasan dari lelemen masayrakat dan intansi terkait mengenai pembangunan di desa Tanjung Kelit angaran 2017 ini cukup tidak memuaskan masyarakat masih banyak bangunan lain yang dianggap janggal,” ucap mantan RT ini. (tir)

Awe Laporkan PT CSA ke Pusat Bupati Lingga H Alias Wello menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko, untuk melaporkan persoalan pertanahan yang menghambat pelaksanaan paket kebijakan ekonomi Presiden RI Joko Widodo terkait investasi, Kamis (22/2) malam.

TENGKU IRWANSYAH, Lingga DALAM pertemuan tersebut, Bupati Lingga yang akrab disapa Awe ini menyoroti kasus penguasaan tanah masyarakat secara sepihak oleh PT Citra Sugi Aditya pada 10 desa di Kecamatan Lingga Utara dan Lingga Timur. ”Perusahaan ini luar biasa, tanpa pembebasan lahan dan ganti rugi tanah masyarakat tiba-tiba mengajukan Hak Guna Usaha (HGU). Bahkan, saya sebagai Kepala Daerah yang merupakan bagian dari panitia B tak dianggap sama sekali,” Kata Awe, Jumat (23/2).

Awe menjelaskan, PT CSA Hanya bermodalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 624/KPTSII/2014, tanggal 14 Juli 2014, tentang pelepasan kawasan hutan produksi untuk perkebunan kelapa sawit. Sehingga, perusahaan ini menguasai tanah negara dan tanah masyarakat di Lingga Utara dan Lingga Timur seluas 9.694,84 Ha. Ironisnya, Kantor Wilayah BPN Kepri merespon permohonan HGU PT Citra Sugi Aditya tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah Kabupaten Lingga yang tidak menghendaki pembangunan perkebunan

kelapa sawit di daerah itu. Selain itu, sambung Awe, direksi PT Citra Sugi Aditya yang mengajukan permohonan HGU ke Kanwil BPN Kepulauan Riau karena diduga memalsukan sejumlah dokumen kepemilikan saham perusahaan tersebut bekerjasama dengan oknum notaris di Tanjungpinang. ”Mereka bekerjasama dengan oknum notaris melakukan perubahan susunan pengurus perusahaan secara sepihak, tanpa melibatkan direksi lainnya. Begitu juga soal kepemilikan saham, mereka melakukan perubahan tanpa persetujuan pemilik saham lainnya,” katanya. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko berjanji segera berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. ***

F-ISTIMEWA

SALAH satu kegiatan pembangunan jalan di Desa Tanjung Kelit yang tidak sesuai RAB dari Dana Desa.

PRO NATUNA Status Kasus Proyek Pasar Miring Ditingkatkan Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna akan lebih intens menangani dugaan tidak pidana korupsi, dari 6 kasus diantaranya 3 Kasus diwilayah Kabupaten Natuna.

HARDIANSYAH, Natuna

Wan Sopian

Dewan dan Dinkes Bahas Pelayanan Kesehatan NATUNA - Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Sofyan menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan memanggil Dinas Kesehatan guna mengkoordinasikan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di Natuna. Wan Sofyan mengatakan, banyak hal yang perlu dibenahi di sektor layanan kesehatan baik secara fisik maupun non fisik. Menurutnya, kesemuanya itu dapat berdampak pada kelancaran layanan kesehatan. ”Kemarin kami sudah melakukan reses, banyak hal yang kami temukan di desa-desa terutama sekali di sisi layanan kesehatan. Maka dalam waktu dekat ini, akan kami panggil dulu kepala Dinas Kesehatan untuk mengkoordinasikan hal ini,” kata Wan sofyan di tempat kerjanya, Jumat (23/2). Ia menyebutkan, sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) ditemukannya mengalami kekurangan dari sisi sarana. Sehingga, petugas kesehatan yang ada di sana tidak nyaman dan mengalami kesusahan dalam bekerja. ”Kita akan sampaikan bahwa ada beberapa Pustu yang kami lihat perlu dilengkapi dan dibenahi. Kami prihatin liat petugas kesehatan yang ada di pelosok-pelosok itu, mereka bekerja dengan sarana dan fasilitas seadanya saja,” terang Sofyan. Selain itu, ada juga persoalan-persoalan lain yang mesti diselesaikan oleh pemerintah terutama sekali dari sisi layanan dan sarana kesehatan. ”Tidak hanya pustu, puskemas juga harus jadi perhatian pemerintah untuk ditingkatkan kemampuannya dalam melakukan pelayanan. Kami akan memberikan masukan banyak, kepada mereka mengenai layanan kesehatan,” ujarnya. (hrd)

REDAKTUR: ADLY BARA

BEBERAPA kasus dugaan korupsi itu diantaranya pembangunan perumahan nelayan di Semente, pembangunan Pelabuhan Subi, pembangunan pipa Palapa Ring Barat. Selain itu, ada 3 kasus di Kabupaten Anambas yaitu pembangunan Kantor Bupati Anambas tahap II, Pembangunan PLTS dan pembangunan Pasar Miring. Dari 6 kasus itu, satu diantaranya ditingkatkan status menjadi penyidikan yaitu kasus pada pasar Miring di Kabupaten Anambas. Kajari Natuna Juli Isnur SH MH mengatakan, dari beberapa perkara dugaan tindak pidana Korupsi satu diantaranya

sudah mulai diproses. ”Jadi setelah kita lakukan penyelidikan pada 6 kasus dugaan Tipikor, satu kita tingkatkan statusnya menjadi penyidikan yaitu pasar miring,” kata Kajari Juli Isnur, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/2). Ia menjelaskan, untuk kasus yang sedang dilidik dan ada beberapa sudah mengembalikan uang serta akan memperbaiki pekerjaannya hingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, ada juga yang masih tahap pemeliharaan. ”Untuk beberapa kasus yang ada di Natuna seperti Pelabuhan Subi kasus itu kita hentikan, karena sebelumnya ada pendampingan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

SEORANG warga saat melihat rumah untuk nelayan yang tersandung kasus Tipikor.

(TP4D) Kejati Kepri. Sedangkan, untuk Palapa Ring Barat, karena pengerjaan prosesnya masih berjalan dan masa pemeliharaan kita dorong mereka untuk mengusulkan pendampingan sama seperti Perumahan nelayan di Batubi,” jelasnya. Tambahnya, sedangkan

kasus di Kabupaten Anambas seperti Pembangunan Kantor Bupati Anambas tahap II pihaknya mendorong untuk mengusulkan pendampingan. Selain itu, pembangunan PLTS, mereka berinisiatif untuk mengembalikan uang dan membenahi ulang supaya bisa berfungsi

dengan baik. ”Jadi untuk pasar miring, kita tingkatkan statusnya karena koperasi yang ditunjuk itu bukan koperasi seharusnya. Selain itu pada saat pekerjaan, ternyata diswakelolakan sehingga pasar itu itu tidak berfungsi hingga kini,”ungkapnya. ***

SPAM Tapau Menanti Pemasangan Travo

F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS

PROYEK pembangunan sarana pengolahan air minum SPAM Tapau yang sudah dibangun untuk memasok air bersih belum beroperasi.

NATUNA - SPAM Bendung Tapau di desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah saat ini tinggal menunggu pemasangan jaringan Travo dari PLN. Selanjutnya, air bersih akan segera mengalir kerumah warga dengan adanya listrik. Proyek pembangunan jaringan SPAM di Desa Tapau, serta pemasangan meteran air di desa Air Lengit sudah selesai. Kemudian sebelum beroperasi, akan dilakukan uji coba untuk mengetahui titik kebocoran.

”Pekerjaan sudah selesai, tinggal menunggu pemasangan Travo untuk pembangkit pompa air,” ungkap Jhon, pelaksana pekerjaan dilapangan, Jumat (23/2). Terpisah Badan Pengawas PDAM Tirta Nusa Natuna Fadillah mengatakan, sebagai pengelola SPAM, pihaknya masih menunggu pekerjaan pihak kontraktor selesai sepenuhnya. ”Pastinya kita akan segera operasikan SPAM di Bendungan Tapau itu, asal

segala sesuatunya sudah selesai semua. Salah satunya Travo yang saat ini dalam proses pemasangan oleh PLN,” kata Fadillah. Fadillah berharap, masyarakat desa Air Lengit dan desa Tapau bersabar sampai pekerjaan finishing selesai. Berdasarkan informasi, pembangunan jaringan pipanisasi untuk desa Tapau serta pemasangan pipa sambungan rumah (SR) di Desa Air Lengit di gelontorkan anggaran sekitar Rp2,8 miliar. (hrd) LAYOUT: SYAFRINALDI


6

PRO BINTAN

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

Masalah Lahan Dilaporkan ke DPR RI YUSFREYENDI, Bintan SEJUMLAH tokoh masyarakat Bintan Utara bersama beberapa anggota DPRD Bintan, melaporkan masalah penguasaan lahan di Bintan kepada DPR RI, baru-baru ini. Masalah tersebut juga disampaikan warga kepada Pemkab Bintan, pada saat peringatan dua tahun kepemimpinan H Apri Sujadi, Senin (19/2) lalu. ”Benar itu, masalah lahan yang ada di Bintan, dilaporkan ke DPR RI. Ada anggota dewan yang ikut ke Jakarta,” ujar seorang anggota DPRD Bintan, kemarin. Sebelumnya, tokoh masyarakat Bintan Utara

Subur mengatakan, dirinya bersama beberapa tokoh masyarakat lainnya sudah hearing dengan DPR RI, masalah tanah yang dikuasai di Bintan Utara ini. Sampai saat ini, ribuan hektare masih telantar yang dikuasai oleh perusahaan, di Kecamatan Seri Kuala Lobam. Termasuk lahan RSUP di Busung, masih dikuasai oleh pihak perusahaan. ”Harusnya, PP nomor 11/2010 harus ditindak lanjuti, dalam penyelesaian lahan ini,” kata Subur, Senin (19/2) lalu. Kemudian, lanjut Subur, lahan di daerah pemilihan (dapil) I Bintan Utara masih dikuasai satu dari tiga instansi satuan keamanan ’vertikal’, sejak tahun 1994. Sementara,

tanah itu sudah milik warga dengan bukti kepemilikan surat, sejak tahun 1930-an sampai tahun 1957. ”Bukti surat tanah yang asli, dan bukti pembayaran pajaknya, ada kok. Masalah ini sudah dilaporkan saat kami hearing dengan DPR RI. Kami berharap, pemerintah daerah juga turut menyelesaikan masalah lahan ini,” harap Subur. Masalah penguasaan lahan tersebut belum dibicarakan Pemkab Bintan. ”Masalah ini dibahas khusus, pada pertemuan lain,” kata seorang pejabat, di sela peringatan 2 tahun kepemimpinan Apri-Dalmasri, baru-baru ini. ***

Salah Tulis, Plang Nama Jalan Jadi Perbincangan

F-JENDARAS/TANJUNGPINANG POS

SEORANG pengendara melintas di persimpang jalan Ceruk Ijuk, dengan plang bertuliskan CERUK UUK, di wilayah Kecamatan Toapaya, Jumat (23/2) kemarin.

TELUKBINTAN - Plang nama jalan di persimpangan arah Tembeling, dan Jalan Tata Bumi Ceruk Ijuk, antara perbatasan Kelurahan Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya dengan Kelurahan Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan menjadi pembicaraan. Pasalnya, pada plang tersebut tertulis nama

Ceruk Uuk, bukan Ceruk Ijuk. Tono, seorang warga mengatakan, dirinya juga baru memperhatikan plang nama tersebut, setelah menjadi perbincangan di media sosial. Menurutnya, selama ini melintas, dirinya tidak terlalu memperhatikan tulisan plang nama jalan tersebut.

”Iya saya baru perhatikan, saya kira tulisan itu dicat atau ada yang isengin. Ternyata itu benar, salah tulis,” katanya, Jumat (23/2). Ia mengatakan, nama plang bertuliskan Ceruk Uuk pun menjadi bahan "plesetan" saat membahas plang tersebut. ”Kan nama Uuk lucu gitu, seperti kalimat apa gitu,” ucapnya sambil tertawa. Terpisah, Oki warga Toapaya mengatakan, plang arah tersebut harusnya diperbaiki segera, agar tidak menjadi nama yang salah di masyarakat. ”Kan itu wilayah Ceruk Ijuk, bukan Ceruk Uuk. Harusnya segera diganti lah,” katanya. Menurutnya, plang nama tersebut memang sudah lama terpasang, namun dirinya juga baru menyadari baru-baru ini. ”Mungkin kalau tidak dibahas di medsos pun kami tidak tahu juga,” tambahnya. (aan)

F-JENDARAS/TANJUNGPINANG POS

BUPATI Bintan H Apri Sujadi menandatangani Masjid Jamiatul Muslimin di Kampung Karang Anom, Kelurahan Toapaya Asri, Jumat (23/2) kemarin. Peresmian didampingi Hj Deby Maryanti, Camat Toapaya dan tokoh masyarakat Rasimun.

Janji Apri di Karang Anom Terpenuhi BINTAN - Janji kampanye H Apri Sujadi pada Pilkada 2015 lalu, untuk warga Kampung Karang Anom, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya sudah terpenuhi, Jumat (23/2). Masjid Jamiatul Muslimin yang diminta warga, sudah direhab total dan diresmikan Bupati Bintan H Apri Sujadi. Peresmian masjid yang disejalankan disejalankan dengan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-VIII tingkat Kelurahan Toapaya Asri. Pawai taaruf disaksikan Bupati Bintan Apri

Sujadi, Ketua TP PKK Bintan Deby Maryanti serta sejumlah Kepala OPD, camat dan lurah. Ketua Panitia Sugito menjelaskan, sewaktu Apri masih berkampanye mencalonkan sebagai Bupati Bintan pada tahun 2015 lalu, dirinya bersama para warga sempat menantang Apri, bila terpilih. Katanya, warga menginginkan bangunan masjid yang lebih memadai. ”Waktu itu kita mengajukan bangun masjid. Dan Pak Bupati bilang, bisa kalau dirinya terpilih. Dan

ternyata hari ini (kemarin, red) sudah terbangun. Alhamdulillah janjinya di Karang Anom terpenuhi,” ucap Sugito sambil menyampaikan ucapan terima kasih mewakili warga Rw 5 Kampung Karang Anom, Kelurahan Toapaya Asri. Bupati Bintan Apri Sujadi menyampaikan, pembangunan masjid itu berbeda dari lazimnya, karena belum memiliki kubah. Konsep bangunan tersebut merupakan tawaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bintan.

140 Praja IPDN Sumbar Mengabdi di Bintan

F-ISTIMEWA/KOMINFO F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

MASYARAKAT Bintan Timur bersilaturahmi dengan Bupati H Apri Sujadi didampingi Direktur RSUD dr Beni Antomy, di Kantor Camat Bintan Timur.

Bupati Mewanti Penculikan Anak di Bintan Timur KIJANG - Bupati Bintan H Apri Sujadi tak kunjung berhenti mewanti-wanti (berpesan) kepada masyarakat Kijang dan sekitarnya, di Kecamatan Bintan Timur agar tidak terjadi lagi upaya penculikan anak. Upaya penculikan anak yang gagal di Kelurahan Gunung Lengkuas, baru-baru ini, sebagai peringatan agar warga terus waspada. Kasus upaya penculikan anak di Gunung Lengkuas ini, sempat membikin heboh warga Kijang, dan kelurahan sekitarnya di Kecamatan Bintan Timur. Keresahan warga ini pula yang menjadi perhatian Bupati Bintan, saat memberikan REDAKTUR: YUSFREYENDI

sosialisasi layanan kesehatan berobat gratis, dan penyerahan beras sejahtera (rastra) di Kelurahan Kijang Kota, Kamis siang lalu. Pemkab Bintan berkomitmen untuk mengawasi kejahatan penculikan terhadap anak. Meski yang sempat terjadi di Gunung Lengkuas itu berhasil digagalkan, masyarakat diminta terus mengawasi anak. Orang tua mesti tahu waktu belajar anak, jam aktivitas anak dan lingkungan bermain. ”Makanya kami dari Pemkab Bintan tak segan merazia anak atau pelajar yang keluyuran di waktu jam belajar, atau di atas pukul 21.00. Jangan salahkan

Satpol PP atau pemerintah, kalau anak bapak ibu kami razia. Ini juga menjadi bagian upaya kita, agar anak tak diculik orang,” kata H Apri Sujadi, di sela silaturahmi bersama warga Kijang, di Kantor Camat Bintan Timur, Kamis lalu. Untuk penanganan upaya penculikan anak saat pulang sekolah, yang terjadi baru-baru ini, H Apri Sujadi mengatakan, Pemkab sudah meminta agar pemerintah Kecamatan Bintan Timur, lurah hingga unsur RT/RW bekerja sama dengan unsur Kamtibmas. ”Aksi upaya penculikan ini jangan sampai kembali terjadi,” demikian dipesankan H Apri Sujadi. (fre)

”Ini (Konsep bangunan) yang ditawarkan kawankawan dari Perkim,” ucap Apri sembari tersenyum ketika ditanyai soal bentuk bangunan mesjid tak berkubah tersebut. Ternyata selain di Kampung Karang Anom, masjid serupa juga terdapat di Kampung Mantrush Km 18, Desa Toapaya Selatan. Konsepnya, kubah masjid dibangun seperti menara, dengan ketinggian melebihi 20 meter. Di menara ini, dibangun miniatur bintang dengan kaligrafi Islami. (aan)

SEKDA Bintan Adi Prihantara dan Kepala BKPPD Irma Annisa menerima rombongan Rektor dan praja IPDN Sumbar, di Bintan Buyu, Jumat (23/2) kemarin.

BINTANBUYU - Sebanyak 140 orang praja IPDN kampus Sumatra Barat (Sumbar) akan mengabdi beberapa waktu ke depan, di Kabupaten Bintan. Rencana itu disampaikan Direktur IPDN kampus Sumbar saat mengadakan silaturahmi dengan Sekda Bintan Adi Prihantara, dan

sejumlah pejabat Pemkab Bintan alumni IPDN, Jumat (23/2) kemarin. Direktur IPDN kampus Sumbar DR H Abadul Malik MM mengatakan, kedatangan rombongan IPDN kampus Sumbar ini bersilaturahmi serta penjajakan lokasi pelaksaan, sekaligus meminta izin kepada kepala

daerah Bintan, untuk melaksanaan program praktik lapangan (pengabdian) bagi 140 praja IPDN tingkat madya dan nindya, bagi masyarakat di Kabupaten Bintan. Praktik lapangan bagi praja ini untuk mengenalkan kepada para mahasiswa bagaimana implementasi

sistem kerja yang telah diajarkan di kampus. Agar dapat diterapkan di lembaga tempat mereka melaksanakan praktik lapangan, serta pengenalan program-program kegiatan penyelenggaran pemerintahan. ”Seperti pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan program pemerintah daerah,” ungkapnya. Kecamatan yang menjadi lokasi praktik praja IPDN ini antara lain Kecamatan Teluk Sebung, Toapaya, Gunung Kijang dan Teluk Bintan. Praja IPDN akan disebar di desa-desa. Praktik lapangan dilaksanakan selama 28 hari, terhitung 16 April sampai 13 Mei 2018 mendatang. Sekda Bintan Adi Prihantara merasa bangga ketika Kabupaten Bintan terpilih sebagai tempat pelaksanaan praktik lapangan praja IPDN kampus Sumbar ini. ”Tentunya ini mendukung program pemerintah pusat, dalam membentuk SDM yang siap, dan mampu melaksanakan tugas dengan baik,” kata Adi Prihantara. (fre)

Laporkan ke KPU, Jika Ada PPK Berasal dari Parpol BINTAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bintan sudah melakukan pemilihan dan menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), se-Kabupaten Bintan. Tiga anggota PPK di setiap kecamatan bakal dilantik, 8 Maret mendatang. Sebelumnya, warga bisa melapor ke KPU, jika 30 anggota PKK di Kabupaten Bintan ini berasal dari

partai politik (parpol). Wandra Fadillah Ketua KPU Bintan mengatakan, pihaknya sudah sangat ketat dalam melakukan seleksi PPK. Namun bila masih ditemukan dan terbukti ada anggota PPK itu berasal dari parpol , KPU Bintan akan mengganti dengan yang lain. ”Sebanyak 30 anggota PPK yang diseleksi ini, kami

yakin tidak ada anggota parpol. Tapi, laporkan jika ada yang berasal dari parpol,” katanya, Jumat (23/2). Ia mengatakan, untuk perekrutan anggota PPS di kelurahan/desa juga sudah dilakukan. Namun, akan diumumkan pada, Selasa (27/2) ini. Untuk anggota PPS ini, KPU Bintan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

mengawasi, dan memastikan tidak ada anggota parpol yang menjadi PPS. ”Kami intinya sudah melakukan seleksi ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Panwaslu. Namun, bila nantinya usai dilakukan pelantikan, masih ada yang terbukti merupakan anggota parpol, kami tetap akan ganti,” ucapnya. (aan) LAYOUT: SYAFRINALDI


TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

BANDAR SERI DOMPAK

7

April, Mutasi Kadis Pemprov DOMPAK - Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah memberikan isyarat bahwa paling lambat April mendatang kembali akan dilakukan mutasi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.

”Insya Allah April mendatang mutasi jabatan. Yang kita lakukan jabatan yang sudah masuk masa pensiun,” tegas Arif kepada wartawan saat menghadiri launching proyek strategis Pemprov 2018 di Pelantar 2 Tanjungpinang, Jumat (23/

2) kemarin. Arif memastikan, tidak semua jabatan yang dimutasi. Dirinya menyampaikan saat ini, jabatan yang kepala OPD-nya, sudah pensiun dan yang masuk masa pensiun akan di open bidding (lelang

jabatan). ”Kita pun tak ingin berlama-lama, jabatan yang kosong serta yang dijabat seorang Plt. Maka segera kita lakukan open bidding,” terang mantan Sekda Kabupaten Karimun itu.

Sebelumnya, Arif menyampaikan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan tim BKN. Bahkan tim seleksi (Timsel) pun sudah lama terbentuk, tinggal pelaksaan. Ada dua model yang dilakukan dalam pengisian

jabatan itu nanti, pertama model open bidding serta job fit. Gubernur Kepri H Nurdin Basirun juga menyampaikan, seluruh kepala OPD bekerjalah secara profesional. Nurdin sendiri hampir setiap pekan terus melakukan

evaluasi kinerja anak buahnya. ”Jadi kalau ada pergeseran jabatan, jangan ributlah. Kami tidak ada pesan dari siapapun. Bahkan yang mengatakan, yang pesan-pesan itu ada apa,” tegas Nurdin. (ais)

Akhiri Kisruh Transportasi Online di Batam BATAM - Berbagai pihak menyerukan agar kisruh transportasi online di Batam segera diakhiri. Semua pihak diminta untuk menahan diri. Ketua DPD Organda Kepri, Syaiful mengatakan, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun harus turun tangan langsung untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi di Batam. Gubernur juga diharap-

kan melibat Organda dan pelaku badan usaha transportasi Batam untuk membahas persoalan transportasi online yang terjadi di Batam. Saat ini, bukan hanya sopir taksi online dan sopir taksi konvensional yang ribut di Batam, namun driver ojek online dan driver ojek pangkalan atau konvensional juga ribut. Bahkan, sopir angkot cari dan bus juga

ribut akibat rebutan penumpang dengan sopir taksi online. Sebagai ketua Organda Kepri, Syaiful merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Batam. Padahal, harusnya bukan dirinya sendiri yang getol memikirkan ini, karena masih banyak pemangku kepentingan lain yang harus lebih intens mengurusinya. Dirinya sudah sampai

bertemu dengan Menteri Perhubungan RI April, Budi Karya Sumadi dan bertanya tentang kisruh taksi online di Batam. Oleh pihak Kemenhub, diminta agar Gubernur Kepri mengirimkan surat resmi ke Kementerian Kominfo dan tembusan ke Kemenhub untuk meminta agar aplikasi itu dihentikan dulu di Batam. Jika tidak demikian, Syaiful meminta agar

gubernur secepatnya mengeluarkan Pergub. Sehingga jelas aturan yang digunakan jika beroperasi di Batam. Ia pun sangat berharap ada solusi untuk mengatasi kisruh ini. Sebab, jika dibiarkan berlama-lama, bisa muncul kesan Batam bukan kota yang nyaman. Padahal, salah satu yang perlu dijaga di Batam adalah kenyamanan masyarakat, investor dan

turis maupun wisnus. ”Mari sama-sama lah mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” pesannya, kemarin. Anggota Komisi III DPRD Kepri, Asep Nurdin juga meminta agar semua pihak menahan diri. Tidak gunanya saling ribut di lapangan karena akan merugikan masing-masing pihak. ”Kita berharap ada

solusi yang baguslah. Dan kepada teman-teman saya para sopir, masing-masing harus bisalah menahan diri. Jangan bawa-bawa emosi,” pesannya. Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Yuspa Hendri mengatakan, kisruh sesama driver di Batam masih kerap terjadi. Ia yakin, apabila aplikasi online sudah resmi diterapkan, keributan itu bisa reda. (mas)

Indonesia................................................dari halaman 1 Penegasan itu disampaikan Tito Kanavian di Batam, Jumat (23/2). Saat itu, Tito didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun bersama FKPD Kepri dan Batam. ”Saya perintahkan, kalau membahayakan, tembak di tempat,” tegas Tito terkait aktivitas penyelundup sabu di perairan Indonesia. Dijelaskan Tito, aktivitas penyelundup barang narkotika dari jaringan internasional, cukup sering. Hal itu diakui tidak lepas dari posisi Batam yang terletak di dekat jalur pelayaran internasional dan dekat dengan negara tetangga. ”Karena memang letak yang dekat negara tetangga. Yang kecil sering. Yang besar, selain ini ditangkap kemarin, ada juga sebelumnya ditangkap TNI AL dan BNN. Ini jumlah cukup besar,” bebernya. Dengan hasil tangkapan itu, diakui disatu sisi, menunjukkan, penetrasi dalam pengungkapan jaringan narkoba interna-

sional, semakin tinggi. Tapi disisi lain, Indonesia diakui menjadi market pasar sabu yang besar. ”Kita selalu bekerjasama dalam mengungkap jaringan besar dengan Singapura, Malaysia, Cina dan lainnya. Yang sekarang, itu sindikat internasional, dari Myanmar, Cina,” bebernya. Menurut Tito, barang haram itu diproduksi di darat dan bukan di laut. ”Di dekat perairan internasional dekat dengan Myanmar, ada pulau tak bertuan dan disitu mereka membuat barang ini. Ada dibawa ke Thailand, Filippina dan Indonesia melalui Selat Malaka. Ada yang melalui Samudera Hindia. Ada juga yang kita deteksi dari satu jaringan dengan jaringan lain, terkoneksi,” beber Tito lagi. Dijelaskannya, sabu yang diamankan di perairan Indonesia dan dibawa ke Batam, diselundupkan ke perairan Indonesia dan disamarkan dengan kapal nelayan. Polri dan Bea Cukai

disebut sudah mengintai sejak Desember dan kemudian tim BC dan Polri bisa menangkap. Sehingga kapal berhasil dihentikan dengan bendera Singapura dan Cina. ”Kemudian setelah empat ditangkap dan diperiksa. Ditemukan di dalam barang cukup besar. Saya sebagai Kapolri, mengucapkan banyak terimakasih ke Kemenkeu dan BC, karena selama ini kerja sama mengungkap,” bebernya. Di tempat sama, Menkeu Sri Mulyani mengaku sedih dengan peredaran narkoba selama ini. Terlebih, tangkapan dalam dua bulan ini sangat besar. ”Kita sedih melihat besarnya jumlah penyeludunpan sabu ke Indonesia. 342 kasus penyelundupan, 2,312 ton tahun 2017. Tahun 2018 yang belum genap 2 bulan, sudah 52 kasus, 2,93 ton sudah diamankan. Ini menunjukkan besarnya setiap minggubulan meningkat,” bebernya. Karena itu, diharapkan,

kerja sama yang luar biasa dengan Polri, BNN dan lainnya. ”Terima kasih ke Pak Tito, Panglima TNI, TNI AL dan juga masyarakat. Sering masyarakat mendukung. Kita akan terus melakukan perbaikan kinerja mengingat ancaman. Termasuk untuk Batam yang cukup rawan dalam penyelundupan barang dari luar negeri,” bebernya. Menurut Sri, melihat dari modusnya, paling banyak lewat jalur perairan dan termasuk pelabuhan tikus. Pelabuhan di Batam ini cukup banyak, sehingga rawan masuk narkoba. ”Kemampuan anggaran untuk mendeteksi terbatas. Kita memanfaatkan kapal yang tersedia. Untuk kapal yang kita hadapi, terkait speed. Karena di wilayah perairan akan mencoba melarikan diri ke perairan internasional, agar tidak bisa ditangkap. Makanya penting kapal dengan speed lebih tinggi,” harap Sri Mulyani.***

Lagi..........................................................dari halaman 1 jika saat ini ada satu kapal yang diduga masih jaringan kapal nelayan pengangkut 1,622 ton sabu. Walau beredar informasi, dugaan kapal itu membawa sabu dalam jumlah besar juga, namun Tito tidak membenarkan atau membantah. Hanya saja disebutkan jika kapal itu sedang dibawa ke Karimun. Pengamanan kapal yang diduga menjadi penyelundup berbentuk kapal nelayan itu, dibenarkan Tito, Jumat (23/2) diamankan aparat keamanan. Hanya saja belum diungkapkan Tito, isi kapal itu. Namun disebutkan, kapal diamankan Mabes Polri dan Bea Cukai.

”Memang ada satu lagi. Saya mendapat laporan tangkapan baru. Kapalnya, sekarang dibawa ke Tanjung Balai Karimun. Dibawa Bareskrim dan Bea Cukai,” bebernya. Menurut Tito, laporan itu diterimanya bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani. ”Saya dan tim lapangan dan Bu Menteri Sri Mulyani, mendapat laporan yang sama. Kita akan sampaikan nanti. Apakah di kapal ada barang yang berbahaya termasuk narkoba, belum kita terima laporannya. Mudahmudahan yang ditangkap ini, ada barang bukti. Karena ini menyelamatkan jutaan

penduduk Indonesia,” imbuh Tito. Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani tidak membantah atau membenarkan tangkapan baru hari itu. Namun dia mengatakan, capaian kerja anak buahnya dalam mengungkap penyelundupan sabu, mereka apresiasi. Sehingga hari itu, Sri Mulyani dan Tito memberikan penghargaan kepada petugas di kapal yang mengungkap kasus itu. ”Saya berulang kali, kerja sama dengan kepolisian, TNI dan BNN serta masyarakat. Kerja sama menjadi sangat penting, karena pengguna

meningkat,” katanya. Sri Mulyani mengingatkan penting meningkatkan kewaspadaan, karena ekonomi Indonesia sedang tumbuh. Sehingga diakui jika Indonesia menjadi salah satu target pasar. ”Kalau tidak melakukan perbaikan, kita tidak bisa setop dari suplai. Kita akan melakukan perbaikan dengan keterbatasan tenaga yang tersedia. Karena kita semua tidak bisa fokus hanya narkoba. Teknologi akan diperbaiki dalam meningkatkan tugas monitoring. Termasuk kerja sama dengan luar negeri,” imbuh Sri Mulyani. (mbb)

Kurangi....................................................dari halaman 1 Semua terobosan ini, tentu memerlukan kerja sama dan dukungan semua pihak. Nurdin menyampaikan, kalau misalnya dwelling time bisa lebih cepat, maka akan mengurangi tingginya angka inflasi. Apabila waktu bongkar barang terlalu lama di pelabuhan, maka barang akan lambat sampai ke pasar. Hal itu membuat stok barang sempat kosong dan harga naik. Semakin lama barang di laut, maka harganya akan semakin mahal karena semua diperhitungkan, mulai tenaga kerja hingga masa sewa kapal. Bagi Nurdin apa yang dicita-citakan dalam pembangunan Kepri saat ini, sama halnya dengan tekat Presiden RI Joko Widodo membangunan infrastruktur di seluruh Indonesia termasuk Kepri. Nurdin sempat menyinggung progres pembangunan fokus maritim yang sedang dibangunnya saat ini di depan Presiden saat pertemuan bersama seluruh Gubernur di Kota Bandung Jawa Barat, Kamis (22/2) lalu. Menurut Nurdin, Presiden menyarankan agar seluruh kepala daerah terus berupaya mengejar ketertinggalan dan menjadi pemenang dalam persaingan. Persaingan antarnegara REDAKTUR: MARTUNAS

sekarang ini semakin hari semakin sengit. Semuanya membangun, melakukan inovasi, membangun fasilitas untuk mendukung daya saing masing-masing negara. Presiden juga meminta agar dwelling time di pelabuhan bongkar muat tidak sampai bermingguminggu apalagi sampai berbulan-bulan. Apa yang diinginkan Presiden, pembangunan pelabuhan modern dan fasilitas infrastruktur lainnya tidak bisa ditunda-tunda lagi saat ini. ”Kita minta sokongan masyarakat, karena membangun itu tidak mudah, bukan seperti orang main sulap,” harap Nurdin. Kepala Bidang Perhubungan (Hubla) Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Aziz Kasim Djou mengatakan, saat ini sudah ada empat pemenang tender yang akan memulai pembangunan fisik pelabuhan di berbagai tempat di Kepri. ”Ini (Pembangunan Pelabuhan Pelantar II) sudah bisa mulai. Pemenang tendernya sudah ada. Sepertinya kontraktor lokal. Baguslah, biar tak kemana-mena uangnya,” ujarnya usai peluncuranitu. Adapun sebanyak 24 Proyek bisa dimulai pengerjaannya di tahun 2018 dengan rincian:

A. Dinas Perhubungan sebanyak 8 Paket 1. Pengawasan pembangunan Pelabuhan Penagi tahun II (Rp 570 juta) 2. Pengawasan pembangunan Ielabuhan Tanjunguban (Rp 400 juta) 3. Pengawasan pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Parit Rempak (Rp 280 juta) 4. Pengembangan Pelabuhan Tanjunguban (Rp 13,3 miliar) 5. Pembangunan Pelabuhan Penagi tahun II (Rp 19,1 miliar) 6. Pengawasan pengembangan dan peningkatan kawasan Pelabuhan Pelantar I dan Pelantar II Tahun II (Rp 866 juta) 7. Pengembangan pelabuhan Pelantar I dan Pelantar II tahun II (Rp 29 miliar) 8. Pembangunan dan peningkatan Pelabuhan Parit Rempak (Rp 9,5 miliar) B. Dinas PU sebanyak 6 Paket. 1. Peningkatan Jalan Kawasan Pusat Pemerintahan Dompak (Rp 4,7 miliar) 2. Pengawasan teknis peningkatan jalan kota Tanjungpinang Wilayah 1 (Rp 230 juta) 3. Peningkatan Jalan Coastal Area lanjutan (Rp 4,5 miliar) 4. Peningkatan Jalan Bukit Leman Transbatubi Tanjungkudu Sedanau (Rp

9,6 miliar) 5. Pengawasan teknis peningkatan jalan Kabupaten Karimun (Rp 210 juta) 6. Pengawasan pembangunan jalan Kabupaten Natuna (Rp 200 juta) C. Dinas Perumahan dan Pemukiman sebanyak 4 Paket. 1. Pengawasan teknis pembangunan GOR di Singkep Barat (Rp 165 juta) 2. Pengawasan teknis peningkatan Masjid Baiturrahman (Rp 135 juta) 3. Peningkatan masjid Baiturrahman (Rp 4,7 miliar) 4. Pembangunan GOR di Kabupaten Singkep Barat (Rp 5,6 miliar) D. Dinas Pendidikan sebanyak 6 Paket. 1. Perencanaan pembangunan yayasan Mahanaim, Batam (Rp 73 juta) 2. Pengadaan alat peraga microplayer education SMA berkarakter (Rp 2,4 miliiar) 3. Pengadaan alat peraga praktek keterampilan berbasis nirkabel untuk SMA (Rp 2,4 miliar) 4. Pegadaan alat monitoring kelas dan pusat sumber belajar siswa untuk SMA (Rp 2,4 miliar) 5. Pengadaan meubiler untuk SMA dan SMK (Rp 1,7 miliar) 6. Konsultan pengawasan pembangunan USB SMAN 5 Karimun (Rp 283 juta). (ais/mas)

F-ISTIMEWA

KETUA DPD Organda Kepri Syaiful (kiri) bersama Menhub RI Budi Karya Sumadi usai mengadakan pertemuan di Kantor Kemenhub di Jakarta, baru-baru ini.

Mafia.................................dari halaman 1 Agung. Danlantamal IV Tanjungpinang Laksma TNI Ribut Eko Suyatno, Danrem 033/ Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema, Kabinda Kepri Brigjen Pol. Suharyono, Kepala Kantor Kamla Zona Wilayah Maritim Barat Laksma TNI Eko Murwanto, Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi. Penangkapan dilakukan oleh Kapal Bea Cukai 7005 pada hari Selasa (20/2) pukul 02.00 wib di perairan Anambas, Provinsi Kepri tepatnya di Karang Helen Mars (koordinat kapal target yang berlokasi di 01.09.227 U / 103.48.023 T). Kapal yang berkedok kapal ikan bernama lambung Penuin Union berasal dari Taiwan dan berbendera Singapura dengan nahkoda Tan Hui (63) dan 3 anak buah kapal, masing-masing Tan Mai (69), Tan Yi (33), Liu Yin Hua (63) semuanya warga negara Cina. Di kapal tersebut

ditemukan sebanyak 81 karung dengan perkiraan berat mencapai 1,6 ton sabu-sabu. Keberhasilan ini berkat informasi yang diterima untuk ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama Tim Gabungan Satgassus Polri, Direktorat IV Tipidnarkoba, Bea Cukai Pusat, dan Bea Cukai Batam pada 15 Februari lalu Nurdin mengajak semua pihak untuk selalu mengawasi dan membentengi generasi penerus akan bahaya narkoba. Nurdin memperkirakan faktor cuaca yang ekstrem dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk memasukkan narkoba ke Indonesia dengan berbagai cara. ”Kami berharap kepada seluruh instansi terkait untuk rutin melakukan patroli karena wilayah Provinsi Kepri yang luas rentan akan penyelundupan,” kata Nurdin. Nurdin menambahkan, ini merupakan salah satu bukti komunikasi dan koordinasi

yang baik antara Polri, BNN dan Bea Cukai serta elemen masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nurdin berharap ke depan untuk hal seperti ini tidak terjadi lagi, tetapi ini sindikat dan susah untuk dihapuskan yang diperlukan adalah sinergitas, koordinasi dan komunikasi untuk mencegahnya. ”Semoga dukungan dan perhatian pemerintah pusat dalam kesiapsiagaan peralatan (kapal, radar dan alat komunikasi) terus ditingkatkan dengan yang canggih sehingga memperluas pemantauan,” kata Nurdin. Nurdin mengaku miris dan sedih melihat kejadian ini karena berada di Provinsi Kepri, sehingga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merapatkan barisan dalam menghadapi ancaman nyata. Apalagi belum lama ini TNI AL yang menggagalkan penyelundupan narkoba. (mas)

Ratakan............................dari halaman 1 kemarin. Untuk menimbun laut tersebut, ada dua alternatif. Bisa lewat laut, bisa juga lewat darat. Nanti tergantung mana yang lebih efisien dan lebih cepat serta tidak mengganggu arus lalu lintas darat dan laut. Jika ditimbun lewat laut, maka dibutuhkan banyak tongkang untuk membawa tanah ke sana. Namun, jika penimbunan lewat darat, maka banyak truk yang lalu lalang di jalan raya nanti. Untuk daerah penimbunan akan dimulai dari depan Gedung Daerah hingga Jembatan Penyeberangan Tanjungbuntung. Panjangnya sekitar 800-an meter dan akan dimulai tahun ini. Adapun lebar penimbunan sekitar 50 meter. Tinggi timbunan disesaikan dengan kondisi air saat pasang. Sehingga tidak mengganggu nanti pembangunan jalan di atas tanah timbunan itu. Luas jalan yang akan dibangun di atas timbunan itu cukup lebar yakni tiga lajur dengan lebar 30 meter. Namun, belum dipastikan apakah jalan akan dibangun tahun ini atau masih menunggu lahannya matang dulu. Yang pasti, alat berat akan diturunkan untuk

memadatkan tanah timbunan itu. Kemudian, lahan kering yang ditimbulkan akibat penimbunan laut itu akan dijadikan taman atau Ruang Terbuka Hijau dan dibangun berbagai sarana dan wahana lainnya. Abu Bakar memastikan, akan disiapkan tempat untuk pembangunan masjid apung seperti yang direncanakan Pemko Tanjungpinang. Soal siapa yang membangun, kemungkinan akan dibangun Pemko. Jalan juga akan dibangun dari sekitar depan Gedung Daerah ke jalan baru yang akan dibangun itu. Sehingga, akses terbuka untuk dua jalur yakni jalan yang sudah ada saat ini dan jalan baru tersebut. Abu Bakar mengatakan, membangun jalan baru di Tepilaut selain untuk menjadikan Water Front City, juga menyediakan jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan di Tanjungpinang. Jalan di daerah pasar sudah padat dan lebar jalannya tidak bisa diperlebar lagi karena pertokoan sudah berdiri sejak lama. Lama kelamaan, akan muncul persoalan baru di daerah pasar, yakni kemacetan. Untuk itulah, jalan lingkar

nanti menjadi jawaban untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Provinsi Kepri ini. Kemudian, jalan lingkar ini akan membuka simpul ekonomi baru di berbagai titik di Tanjungpinang. Sekitar 6 kilometer akan dibangun jalan lingkar baik yang di darat, jembatan hingga jalan baru di atas tanah timbunan. Di sepanjang jalan itu juga akan dibangun tujuh rest area. Di sekelilingnya disediakan taman dan wahana. Sehingga, siapapun yang datang untuk bersantai di daerah ini tidak ada bosannya. Namun, impian ini tak bisa dirasakan dalam waktu dekat. Sebab, tahun ini baru sebagian yang mulai dibangun. Untuk memantapkan semua impian itu, butuh waktu tiga hingga empat tahun. Agar taman-tamannya tumbuh subur dan sejuk, butuh waktu yang lama juga. Namun, ke depan, semua warga dari berbagai kalangan sudah bisa menikmati santai bersama keluarga di tempat. Gubernur Kepri H Nurdin Basirun memimpikan agar masyarakat miskin pun bisa menikmati liburan ke daerah wisata tanpa mengeluarkan uang banyak.*** LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL


PSTS TANJUNGPINANG POS

TEDDY JUN ASKARA

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

Gubernur Berinisiatif Temui Edy Rahmayadi SUHARDI-YENDI, Tanjungpinang GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun gerah (tak tenang) dengan kepengurusan Asprov PSSI Provinsi Kepri, yang belum membuat aksi nyata, hingga saat ini. Justru itu, gubernur berinisiatif untuk menemui Ketua Umum PSSI pusat, Edy Rahmayadi, dalam waktu dekat ini. Hanya sekedar mengulas, kepengurusan lama Asprov PSSI Kepri sempat ingin melaksanakan Musprov. Musprov ini akan digelar sebelum masa jabatan Marzuki selaku ketua dan Firsandi selaku Sekum serta pengurus lain berakhir, per 20 Desember 2017 lalu. Namun, agenda Musprov untuk pemilihan kepengurusan Ketua dan pengurus Asprov PSSI Kepri periode berikutnya, batal dilaksanakan. Padahal, calon Exco dan calon Ketua Asprov PSSI Kepri sudah mendaftar ke panitia. Bahkan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dan Bupati Bintan H Apri Sujadi

sudah lolos masa verfikasi, untuk calon Ketua Asprov. Musprov PSSI Kepri tibatiba batal dilaksanakan. Ketua Umum PSSI pusat mengeluarkan SK pengangkatan Johar Lin Eng sebagai Plt Ketua PSSI Kepri, bersama Firsandi selaku Sekretaris Umum. Pengurus pelaksana tugas ini diberi mandat untuk menggelar Musprov, paling lambat Maret 2018. ”Ya, sekarang belum ada kejelasan,” kata H Nurdin Basirun, Gubernur Kepri saat ditanya koran ini, Jumat (23/2) kemarin. Padahal, lanjut Nurdin, pemilihan Ketua Asprov PSSI Kepri ini dinilai sangat penting, guna menghadapi laga Liga 3 Indonesia, maupun Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-IV Kepri, serta agenda cabor sepak bola lainnya. Nurdin pun menunggu rekomendasi penetapan Musprov atau penunjukan Ketua PSSI Kepri, sesuai dengan pencalonan Musprov pada akhir 2017 lalu. Begitu juga dengan regulasi Liga 3 Indonesia, tidak ada

sosialisasi dan respon dari Plt Asprov PSSI Kepri sekarang. ”Saya segera berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI pusat, Pak Edy Rahmayadi, terkait lambannya rekomendasi yang sudah diajukan belum lama ini,” jelas Nurdin. ”Nanti saya akan menghubungi langsung Pak Edy Rahmayadi, Ketua PSSI supaya ini cepat diproses,” tegasnya. Bagi Nurdin, Ketua dan pengurus Asprov PSSI Kepri sangat penting, dan harus segera didefinitifkan. Saat ini semangat olahraga sepak bola terus tumbuh. Apalagi, Kepri sendiri melalui tim sudah menyeleksi pemain 757 Kepri Jaya FC. Menurutnya, 757 Kepri Jaya FC tengah gencar mencari bibit berbakat U-23, yang langsung dipimpin pelatih profesional Ibnu Grahan. Nurdin tak mau, hanya gara-gara masalah kepengurusan Asprov seperti ini, semangat sepak bola Kepri yang sedang bangkit, justru akan melemah. Karena tidak ada pembina olahraga sepak

bola yang terkoordinir dari organisasi induknya. ”Karena kita ketahui, pembina olahraga seperti sepak bola, juga sangat penting,” demikian ditambahkan Nurdin. Regulasi Liga 3 Pada kesempatan lain, Manajer Harimau Kampar (Harkam) FC Tanjungpinang Seviyandi Bakar. berharap, kepengurusan Asprov PSSI Kepri segera terbentuk. Sehingga, regulasi Liga 3 Indonesia disosialisasikan kepada klub-klub, atau Askab dan Askot yang bakal bertanding di Liga 3 Indonesia wilayah Kepri. ”Kami cuma hanya bisa mengikuti perkembangan regulasi liga itu lewat media,” sebut Seviyandi Bakar. Dari informasi berkembang, ada lima poin penting yang diungkap oleh Sekjen PSSI Ratu Tisha, mengenai regulasi Liga 3 Indonesia di musim 2018 ini. Setiap klub Liga 3, terdiri pemain kelahiran 1996, dan setahun setelahnya dan diperbolehkan meng-

gunakan maksimal 3 orang pemain senior. Sehingga bisa dikatakan kompetisi ini adalah kompetisi untuk U-22 pemain Indonesia. Setiap klub bisa mendaftarkan 30 pemain dengan rincian 30 pemain U22, dan tiga pemain senior. Liga 3 terbagi dalam 3 putaran, yang diawali dari tingkat provinsi, regional dan nasional. Ada 6 klub yang akan promosi ke Liga 2, di musim 2019 mendatang. Yaitu terdiri dari juara 1, runner-up, juara ketiga plus peringkat 4, 5 dan 6 menggantikan enam klub terbawah Liga 2 yang degradasi ke Liga 3. Sementara, jadwal Liga 3 wilayah provinsi akan dimulai, April mendatang. Sedangkan putaran regional sekaligus nasional Agustus. ”Nah, sekarang sudah akhir Feb-

ruari. Pengurus Asprov PSSI Kepri belum jelas. Bagaimana mau digelar kompetisi Liga 3 di Provinsi Kepri ini. Saya rasa, sangat tepat jika Pak Gubernur

Kepri berinisiatif, untuk mencari solusi ini,” ujar Seviyandi. ***

NURDIN

F-NET

PELATIH Manchester United Jose Mourinho berdebat dengan Antonio Conte pelatih Chelsea, pada laga sebelumnya.

Minggu Ini, Perseteruan Panas Terjadi PS Karimun Seleksi Tiga Tim Sekaligus di Inggris F-ISTIMEWA/ANDRE

SERATUSAN pemain muda Karimun mendapat arahan pelatih untuk mengikuti seleksi tim Liga 3 dan Soeratin PS Karimun serta tim Porprov, di stadion Badang Perkasa Karimun, Jumat (23/2) sore kemarin.

KARIMUN - PS Karimun memasang target tinggi, untuk kompetisi sepak bola Liga 3 Indonesia, Piala Soeratin maupun di ajang Porprov ke-IV Kepri, pada tahun 2018 ini. Justru itu, manajemen PS Karimun mulai melakukan seleksi pemain untuk tiga tim sekaligus, Jumat (23/2) sore kemarin. Seleksi pemain untuk skuat tiga tim PS Karimun itu antara lain tim U-22 Liga

3 Indonesia, dan tim Piala Soeratin U-17. Satu lagi, yaitu tim Porprov dari PS Karimun, untuk menghadapi ajang Porprov ke-IV Kepri, di Kota Tanjungpinang, Oktober mendatang. ”Iya, kami sekarang sudah mempersiapkan tiga tim itu, untuk masuk skuat PS Karimun. Tim U-22 Liga 3 Indonesia, tim U-27 Soeratin dan tim Porprov,” kata Sudirman, Pelatih

Kepala PS Karimun, saat dihubungi Tanjungpinang Pos, Jumat (23/2) kemarin. Sudirman menjelaskan, pengurus PS Karimun sudah mengumumkan kepada seluruh pemain usia muda, maupun dari klub dan binaan PS Karimun, untuk mengikuti seleksi, beberapa hari sebelum hari H penyeleksian. ”Jumat sore ini (kemarin, red), kami lakukan seleksi

tahap awal. Ada 137 pemain yang mengikuti seleksi. Pemain itu untuk skuat Liga 3, tim Soeratin U-17 maupun tim Porprov dari PS Karimun. Semua pemain hadir,” sebut Sudirman. Dari seleksi pertama ini, pengurus PS Karimun akan mengumumkan pemain yang berhak masuk ke tahap seleksi berikutnya, Senin (26/2) lusa. Pemain yang lolos seleksi awal, akan

mengikuti seleksi tahap kedua, Senin (26/2) sore. ”Jadi, seleksi kami lakukan dua kali, Saya dan pelatih lainnya melakukan seleksi pemain ini, di stadion Badang Perkasa, Karimun,” ungkapnya. ”Kami dari PS Karimun, menyiapkan pemain sejak dini, agar bisa meraih target. Ya menang dan juara lah,” demikian ditargetkan Sudirman. (fre)

Arsenal Kena Ejek di Liga Europa ARSENAL - Liga Europa menuntaskan babak 32 besar, Jumat (23/2) dini hari. Cukup menggelitik mata, ketika Arsenal kalah menjamu Ostersunds, mereka tetap lolos. Arsenal pun kena ejek (olok-olok) di pentas Liga Europa ini. Sebagian besar tim top sukses melewati babak 32 besar Liga Europa, dan mendapatkan tempat di babak 16 besar. Arsenal lolos meski menelan kekalahan 1-2 dari klub Swedia, Ostersunds, di kandang sendiri. The Gunners melaju dengan keunggulan agregat 4-2. Arsenal kalah 1-2 menjadi sorotan netizen dunia, ketika menjamu tim ’kacangan’. Namun, Arsenal kalah dari Ostersunds, walaupun tetap bisa lolos ke 16 besar Liga Europa. Hal itu membuat The Gunners kena sindiran lewat meme-meme REDAKTUR:YUSFREYENDI

kocak di dunia maya. Tim lainnya, Atletico Madrid melangkah mulus ke babak 16 besar dengan menyisihkan wakil Denmark, Copenhagen, dengan agregat 5-1. Sementara itu, AC Milan sukses melewati adangan Ludogorets Razgrad dengan agregat 40. Wakil Italia lainnya, Lazio, juga lolos ke babak 16 besar. Lazio melibas Steaua Bucharest dengan agregat 5-2. Akan tetapi, Napoli harus rela terdepak di tangan RB Leipzig. Meski skor agregat sama kuat 3-3, RB Leipzig berhak lolos berkat aturan gol tandang. Sementara itu, Borussia Dortmund memenangi duel sengit melawan Atalanta. Gol Marcel Schmelzer pada menit-menit akhir memastikan Dortmund lolos dengan agregat 4-3. (net)

F-NET

PENYERANG dari tim Ostersunds membobol gawang Arsenal yang dikawal Ospina, pada laga Liga Europa, Jumat (23/2) dini hari.

LONDON - Perseteruan panas antartim papan atas, dan antarpelatih bakal terjadi di Premier League Inggris, akhir pekan ini. Selain laga final Piala Liga Inggris, adu mulut juga bakal terjadi kembali, ketika pelatih Manchester United Jose Mourinho menjamu pelatih Chelsea Antonio Conte. Tim empat besar Premier League Inggris akan bermain, Sabtu (24/2) malam ini, diawali Liverpool versus West Ham United. Sementara, duel antara MU melawan Chelsea akan berlangsung Minggu (25/2) malam besok. Namun sebelum itu, lebih dulu ada pertandingan antara Crystal Palace yang menjamu Tottenham Hotspur. Lebih panas lagi, pertandingan antara pemuncak klasemen sementara Manchester City, menghadapi Arsenal, akan berlangsung sengit. Dua tim raksasa Inggris ini, takkan bertanding di Premier League. Tapi, dua ini bakal berjibaku di final Piala Piala Liga Inggris. Laga panas akan tertuju antara Manchester United berduel dengan Chelsea. Laga ini seperti membuka luka lama yang belum sembuh. Pelatih Antonio Conte dan Jose Mourinho, bakal berseteru lagi di Old Trafford, Minggu (25/2) malam besok. Panasnya duel MU dan Chelsea pekan ini makin terasa jika kita melihat perseteruan dua manajer, Mourinho dan Conte, bulan lalu. Dua pelatih top dunia ini sebelumnya terlibat dalam pertengkaran di pinggir lapangan. Perseteruan bakal terulang kembali. Final Liga Inggris Wembley akan membara akhir pekan ini, kala Manchester City dan Arsenal berduel memperebutkan trofi Piala Liga Inggris. Saat ini sudah banyak fans yang membicarakan, siapa yang bakal jadi juara. Piala Liga Inggris adalah trofi pertama yang bisa diperebutkan di Inggris, sebelum Premier League dan Piala FA. Babak final bakal digelar di Wembley, Minggu (25/2) malam besok. City dan Arsenal adalah dua tim tersisa di turnamen ini. Meski Piala Liga Inggris kerap jadi prioritas terakhir bagi sebagian klub, namun yang namanya laga final tentu akan beda auranya. City tentu ingin menjaga peluangnya merah treble di musim ini. (fre/ net)

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI


TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

BANDAR RAYA 04:57

12:18

15:38

18:21

9 0771-7447234

19:32

WARGA saat naik pompong dari Tanjungpinang ke Kampung Bugis, Senggarang.

Alamak, Pungli BPN Hanya Dihukum 8 Bulan TANJUNGPINANG Januar, mantan Kepala Seksi (Kasi) Pengukuran Bidang Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Kepri di BPN Kota Tanjungpinang hanya dihukum 8 tahun pejarah di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang, Kamis (22/ 2). Ia terbukti melakukan pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat tanah di Tanjunginang. Putusan ini dibacakan majelis hakim Santonius didampingi Iriati Khoirul Ummah dan Yon Efri. Majelis hakim Santonius mengatakan, terdakwa terbukti melanggar pasal 12 huruf e UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. ”Terdakwa Januar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menjatuhi hukuman 8 bulan penjara,” katanya. Selain itu, terdakwa juga dikenakan hukuman membayar denda sebesar Rp 20 juta. Apabila tidak bisa membayar maka akan diganti dengan hukuman dua bulan kurungan lagi. Terhadap putusan itu, terdakwa didampingi penasehat hukum Jhon Aston Purba menyatakan

Bersambung ke Hal 15

Warga Mulai Taat Bayar Pajak Pemerintah Kota Tanjungpinang optimis, di tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Hal itu ditandai hasil pajak daerah tahun 2017 melampaui target.

ANDRI DS, Tanjungpinang BADAN Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpi-

nang telah menarget pendapatan pajak daerah sebesar Rp 68,7 miliar di tahun 2018. Target pajak daerah di tahun 2018 bertambah Rp 12,7 miliar, dibandingkan target pajak

daerah tahun 2017 lalu, hanya sebesar Rp 56 miliar. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Penetapan BPPRD Kota Tanjungpinang, Isnaini Bayu Wibowo, lima tahun terakhir PAD meningkat. Tahun 2013 target pajak daerah hanya Rp 43.030.261.569. Pencapaian dari Januari sampai Desember tahun 2013 capai

Rp 54.500.508.040 atau mencapai 126,66 persen atau. Tahun 2014, target Rp 50.910.000.000 dan tercapai Rp 61.400.579.533 atau 120,61 persen. Tahun 2015 target sebesar Rp 55.010.000.000, sedangkan pencapaiannya Rp 61.711.672.182 atau 112,18 persen. Sedangkan target pajak

daerah di tahun 2016 lalu, sebesar Rp 59.320.000.000. tapi pencapaian pajak daerah mencapai Rp 65.410.594.311 atau 110,27 persen. Target pajak daerah di tahun 2017 sebesar Rp 68.700.000.000 dan terealisasi pendapatan mencapai Rp 76.081.970.441 atau 110,75

Bersambung ke Hal 15

Menghina Presiden dan Calon Walikota Mustafa Kamal Nurullah Ditangkap Polisi

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

JANUAR saat sidang dakwaan pungli BPN Tanjungpinang.

REDAKTUR: ABAS

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG Hati-hati saat mengunakan media sosial (medsos). Satreskrim Polres Tanjungpinang berhasil membekuk Mustafa Kamal Nurullah (54) yang diduga pelaku pembuat ujaran kebencian di akun media sosial (Medsos) terhadap Presiden, calon Wali Kota Tanjungpinang dan etnis Tionghoa. Pria yang disebut sebagai wartawan ‘Media Rakyat’ ini

dibekuk polisi di kamar kosnya di Jalan Korindo Sri Lekop, Kijang, Bintan pada Kamis (22/2) sekitar pukul 11.00 WIB. Saat ekspose, Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro mengatakan, penangkapan dilakukan berawal dari dua laporan masyarakat. Mustafa Kamal dilaporkan karena memostingan bersifat SARA yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo, calon Wali Kota Tanjungpinang H Lis

Darmansyah dan etnis serta agama tertentu. Atas laporan itu kemudian anggota Satreskrim Polres Tanjungpinang langsung melakukan penyelidikan. ”Kita mendapatkan laporan dari organisasi masyarakat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat) Provinsi Kepri dan dari simpatisan PDI Perjuangan. Atas laporan itu, kita langsung melakukan F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

Bersambung ke Hal 15

KAPOLRES menunjukkan barang bukti dan tersangka, saat eskpose penghinaan presiden, Jumat (23/2).

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL


TANJUNGPINANG POS

10

Koran Nasional dari Kepri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

Penambang Minta Rehab Kapal kepada Gubernur F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

BHABINKAMTIBMAS memberikan pembinaan kepada pelajar yang keluyuran di warnet, saat jam pelajaran, Jumat (23/2) kemarin.

Bhabinkamtibmas Peringatkan Pelajar Keluyuran di Warnet TANJUNGPINANG - Babinkamtibmas Kelurahan Kamboja memberikan peringatan kepada pelajar yang suka keluyuran di arena permainan game warnet. Selanjutnya, Bhabinkamtibmas juga akan melakukan pemeriksaan anak sekolah yang suka bermain di warnet, kawasan jalan Potong Lembu. Bhabinkamtibmas Polsek Tanjungpinang Barat Polres Tanjungpinang Bripka Agus Prabowo mengatakan, sosialisasi penertiban pelajar di sejumlah warnet itu sudah dilakukan. Pemeriksaan warnet di jam belajar ini dilakukan, agar para siswa tidak membuang waktu belajar hanya untuk bermain warnet. ”Kita memberikan pengarahan kepada anak sekolah untuk tidak membuang waktu di warnet,” katanya Jumat (23/2). Agus menyebutkan, kegiatan sosialisasi ini sebenarnya kegiatan rutin tugas polisi, dalam mengawasi kegiatan anak muda, terutama anak sekolah yang main di warnet. Agar pelajar tahu waktu. Jika tidak dibatasi dan diawasi, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah pada anak sekolah. Pelajar tidak fokus pada proses belajar, maupun ilmu yang diberikan guru di sekolah. ”Para pelajar yang sedang bermain warnet, nantinya kita peringatkan, dan membuat pernyataan untuk tidak mengulang kembali,” sebutnya. Menurutnya, sudah beberapa kali polisi mengimbau pemilik warnet, agar membatasi jam belajar untuk anak. Jika kedapatan pemilik warnet membiarkan anak sekolah main game di jam sekolah, atau jam belajar malam, maka akan diberikan sanksi tegas. ”Kita juga berikan peringatan kepada pemilik warnet, agar melarang siswa bermain di jam belajar,” jelasnya. Selain itu, kendaraan yang diparkir agar diberikan kunci tambahan. Untuk mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor di warnet. Kemudian, pengelola warnet harus melarang pelajar untuk membuka website pornografi. Web itu agar diblokir, jangan sampai diakses oleh pelajar. (ray)

MARTUNAS, Tanjungpinang GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun menyerahkan bantuan paket sembako, kepada 70 orang penambang boat di daerah Pelantar Tanjungpinang, Jumat (23/2) kemarin. Penambang kembali meminta agar Pemprov merehab kapal. Penyerahan bantuan ini disejalankan dengan peluncuran proyek strategis Pemprov Kepri di Pelantar II Tanjungpinang. Hadir saat itu sejumlah stakeholder Kepri seperti Danrem 033 WP Kepri Brigjend Gabriel Lema, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksma Eko, Wakajati Kepri Asri Agung, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah. Hadir juga tokoh masyarakat Kepri Rida K Liamsi (RDK), Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, sejumlah anggota DPRD Kepri, sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri dan undangan lainnya. Selain bantuan sembako ke penambang boat, gubernur dan stakeholder juga menyerahkan helm keselamatan bagi buruh bongkar muat barang di pelabuhan itu. Penyerahan secara simbolis kepada Andi Ridwan, Ketua Umum Himpunan Persaudaraan Penambang Boat Tanjungpinang (H2BT) karena tidak semua penambang bisa hadir saat itu. Andi Ridwan mengatakan, saat itu ada 10 orang perwakilan penambang boat yang menerima bantuan tersebut. ”Yang lain akan kita bagikan nanti. Karena

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun dan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza menyerahkan bantuan kepada penambang di Pelantar II, Jumat (23/2) kemarin.

mereka harus berada di pangkalan untuk melayani penumpang,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, kemarin usai penyerahan bantuan itu, di Pelantar II. Ia menambahkan, saat ini ada 261 orang penambang yang tergabung di H2BT dengan enam kelompok. Masing-masing kelompok ada ketua, sekretaris dan bendahara (KSB). Untuk semua keluhan dan aspirasi tetap disampaikan kepada ketua umum. Dari jumlah itu, banyak penambang boat yang bertahan hidup dengan kondisi boat yang sudah usang, dan tidak layak jalan. Namun, karena tidak ada biaya untuk memperbaiki, maka tetap dipakai menambang demi biaya makan anak dan istri.

Tahun 2014 lalu, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Gubernur Kepri almarhum HM Sani, agar dialokasikan anggaran bantuan untuk memperbaiki boat pancung mereka di sana. Namun, belum ada jawaban dari pemerintah. Kemudian, dirinya juga sudah pernah meninggalkan surat di Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Pemprov Kepri agar difasilitasi bertemu dengan gubernur. Namun, belum ada juga jawabannya. Ia yakin, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun belum tahu kondisi boat pancung di Pelantar sekitarnya. Gubernur tentunya bisa mencari solusi untuk membantu para penambang boat pancung di sana. Dirinya khawatir, jika tidak

ada bantuan pemerintah untuk membantu penambang boat pancung di sana, maka kondisi kapal makin parah dan bisa membahayakan penumpang. Sementara, mereka itu mengantar jemput belasan ribu penumpang setiap hari untuk berbagai rute di sana. ”Kami tidak menyalahkan pak gubernur, karena memang beliau belum tahu kondisi kami. Satu atau dua hari ini, kami berharap bisa bertemu dengan pak gubernur dan menjelaskan semua kondisi kami,” tambahnya. Dijelaskannya, sebagian boat yang ada di sana masih kayu. Belum banyak boat yang terbuat dari fiber. Untuk kapal kayu, kurun waktu 60-90 hari harus naik dok atau perbaikan.

Terkadang, penambang tidak memperbaiki lantaran keuangannya tidak ada. Apalagi saat ini, pencaharian penambang boat di sana makin kurang. "Sekarang paling dapat tiga puluh hingga empat puluh ribu sehari. Itulah untuk dibawa pulang ke rumah," jelasnya. Pantauan di lapangan, penambang boat pancung di Pelantar II nampak duduk sambil berbincang di tangga semen sambil menunggu penumpang. Sekitar satu jam memperhatikan mereka kemarin, belum ada penumpang yang datang. Para penambang duduk sambil meratapi nasib. Dengan kondisi baju dan sandal yang lusuh, mereka sabar menanti penumpang untuk diantar ke tujuan. ***

Buaya Terus Mengancam Warga F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

DIRUT BPR Bintan Radhiah membicarakan rencana kegiatan jalan sehat, di sela RUPS BPR Bintan, barubaru ini.

Nasabah Kantor Bincen Bisa Ikuti Jalan Santai

Besok, BPR Bintan Bagi-bagi Hadiah PINANG - Kabar gembira bagi nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan, di Kantor Cabang Bintan Centre, Batu Sembilan, Tanjungpinang maupun di seluruh wilayah Bintan. BPR Bintan akan bagi-bagi hadiah kepada nasabah dan masyarakat umum, saat mengikuti jalan santai sehat, di taman kota Kecamatan Seri Kuala Lobam, Minggu (25/2) pagi besok. Direktur Utama BPR Bintan Radhiah mengatakan, pihaknya melaksanakan jalan santai sehat bersama itu, ditujukan untuk nasabah dan semua lapisan masyarakat. Saat jalan santai sehat, peserta akan diberikan kupon undian. ”Acara ini kami buat, dalam rangka memperingati HUT ke-10 BPR Bintan. Tak hanya warga Bintan, nasabah BPR Bintan di Kantor Bintan Centre, Tanjungpinang juga boleh ikut. Banyak hadiah yang kami sediakan. Bupati Bintan H Apri Sujadi juga hadir,” kata Radhiah, Jumat (23/2) kemarin. (fre)

TANJUNGPINANG Waspada, beberapa ekor buaya terus mengancam warga di Kelurahan Batu Sembilan, tepatnya di di Komplek Perumahan Bandara Asri, Batu Sepuluh, Tanjungpinang. Tiga ekor buaya berukuran besar itu sering ditemukan warga, pada malam hari, ketika sedang memancing di aliran sungai Batu Sepuluh. Pono, seorang warga Kampung Wonosari mengatakan, dirinya sering melihat buaya mengapung di parit tersebut, tepatnya di Komplek Perumahan Bandara Asri. ”Kemarin malam, sekali nampak dua ekor buaya. Kalau malam mata buaya kan bersinar. Ya, berdiam di parit itu aja,” kata Pono, di Komplek Perumahan Bandara Asri, Jumat (23/2) kemarin. Selain buaya, Pono pernah •menangkap seekor ular sanca di sekitar pohon ketapang. Pohon ketapang berada tak jauh dari rumah penduduk. Ia yakin, ular yang ditangkapnya pada siang hari sudah makan ayam peliharaan

F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

PONO menunjukkan parit yang dijadikan tempat buaya mengapung di Kampung Wonosari, Kelurahan Batu10 Tanjungpinang, kemarin.

warga. Sebab, ular yang dimasukkan ke dalam karung berukuran besar

dan panjang. ”Mungkin panjangnya hampir 7 meter,” terang dia.

Tak hanya Pono, Endar dan Diki juga pernah melihat buaya yang

sedang mengapung di parit berukuran besar tersebut. Diki melihat buaya sepanjang kurang lebih 2 meter itu pada siang hari. ”Kemarin siang, saya lihat buaya itu berjemur di atas rumput di pinggir parit itu,” kata Diki. Binatang buas ini sudah sering ditemukan sejak bulan terakhir. Diduga, binatang buas ini muncul akibat pekerjaan penimbunan tanah, yang berlokasi tidak jauh dari Komplek Bandara Asri. Kemungkinan, daerah penimbunan merupakan sarang buaya tersebut. Ketua RT03/RW011, Ahmad Fakih Djamroni mengatakan, binatang buas, seperti ular sudah pernah masuk ke rumah warga. Beruntung pemilik rumah cepat mengetahuinya. Ahmad meminta agar warga tetap waspada. Apabila menemukan binatang buas yang membahayakan, segera lapor RT. ”Jangan sampai ada warga kita, yang menjadi korban dimakan dengan binatang buas itu,” harap dia. (dri)

MITSUBISHI

DIJUAL CEPAT LORI Mitsubishi Canter Tahun 2012 Kondisi baik, pajak hidup, belum ada Jak Harga 155 Juta/Nego Bagi yang berminat Hub. : HP. 0822 8516 1161 REDAKTUR: YUSFREYENDI

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI


TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

BESTARI

11

dan Sekitarnya

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

STAF Bank Rakyat Indonesia (BRI) Erival Yudistira saat disidang di Pengadilan Negeri Tripikor Tanjungpinang, karena membuat laporan fiktif nasabar Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Fiktif, Pegawai BRI Masuk Penjara Erival Yudistira sebagai mantri kontrak kredit usaha rakyat (kur) di bank BRI unit Kijang, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang.

RAYMON, Tanjungpinang MEREKA terjerat hukum karena merekayasa data nasabah dan permohonan kredit fiktif. Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU menyebutkan, pada bulan Desember 2015 dan tahun

2016 melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, sama-sama dengan Lemiana dan Harry Andrian yang bukan Pegawai Bank BRI. Lemiana dan Harry juga telah dilakukan penuntutan terpisah. ”Secara melawan hukum membuat pengajuan KUR

dengan merekayasa data Nasabah dan permohonan kredit fiktif yaitu mengajukan pinjaman KUR dengan menggunakan nama dan identitas milik orang lain,” katanya. Gustian mengatakan, terdakwa secara tanpa hak menggunakan angsuran Debitur yang dibayar melalui terdakwa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Atau suatu koorporasi setidak tidaknya sebesar Rp 1.352.279.807,00.

”Memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp.1126.795.184 memperkaya orang lain yaitu Lemiana sebesar Rp 33.333.067.00. Dan, Harry Andrian sebesar Rp 41.458.119,00 dan pihak-pihak lain sejumlah Rp 108.578.311,” katanya. Gustian menjelaskan, akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Lemiana dan Harry Andrian, sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas perkara tindak pidana korupsi. Terutama dalam penyaluran dana kur di Bank BRI Unit Kijang Cabang Tanjungpinang dengan kerugian negara Rp 1.310.164.681. ”Selain itu juga terdakwa juga tidak menyetorkan uang cicilan kredit dari debitur ke Kas Bank BRI sebesar Rp. 42.115.126,” tuturnya.

Maka dari itu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) Jo Pasal 64 KUHP . ”Atau diancam pidana dalam pasal 9 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) Jo Pasal 64 KUHP,” ujarnya. Mendengar dakwaan yang dibacakan JPU, majelis hakim Guntur Kurniawan didampingi Suherman dan Copioner menunda persidangan satu minggu ke depan. Korupsi ini menjadi perhatian masyarakat. (ray)

Mau Berpolitik, Ketua LAM Harus Mundur

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

KETUA LAM Kepri Dato Sri Setia Amanah H Abdul Razak bersama gubernur Kepri Nurdin Basirun

TANJUNGPINANG Aroma politik jelang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, 27 Juni mendatang, mulai memanas. Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri H Abdul Razak mengatakan, telah memanggil Ketua LAM Tanjungpinang, Wan Rafiwar karena mengkampanyekan salah satu calon Wali Kota Tanjungpinang. Bahkan, Abdul Razak menegaskan, jika pengurus

dan anggotanya ingin berpolitik dan terjun di dunia politik, maka harus lepaskan dulu jabatannya. ”LAM merupakan wadah pemersatu masyarakat, jadi tidak dibenarkan mendukung salah satu calon mengatasnamakan lembaga LAM. Boleh mendukung salah satu contoh tapi tidak atas nama LAM,” tegasnya, kemarin. Kata dia, dirinya tidak melarang individu atau pribadi mendukung salah satu pasangan calon, yang

terpenting tidak membawa bendera LAM keranah pilkada. ”Kita khawatir kalau bendara LAM dipakai untuk berpolitik, akan terjadi perpecahan di dalam lembaga ini. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya. Bahkan, Ketua LAM Kota Tanjungpinang dan Ketua LAM Kepri, telah bertemu. Bahkan Ketua LAM Tanjungpinang telah minta maaf atas mengkampanyekan salah satu calon. (bas)

BKMT Organisasi Bidang Dakwah Besok, IWAPI Gelar TANJUNGPINANG Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Drs. Raja Ariza, MM, menghadiri sekaligus menyaksikan pelantikan Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Tanjungpinang, periode 2017 - 2022, di Aula Gedung Asrama Haji Tanjungpinang, Sabtu (3/2), lalu. Acara ini dihadir juga Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Drs. H. Nurdin Basirun, S. Sos, MM, Kepala Kantor Kementerian Kota Tanjungpinang, H. Herman Zarudin, Kepala Bagian Kesra Setdako Tanjungpinang, Riwayat, S. Sos, serta anggota BKMT Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang. Dari hasil musyawarah bersama, Sulikha, S. Ag, M. Pd.I, terpilih dan dilantik sebagai Ketua BKMT Kota Tanjungpinang, periode 2017-2022. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua BKMT Provinsi Kepri, Hj. Masyitah, HM, ditandai dengan penandatangan berita acara pelantikan. Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, menerangkan BKMT merupakan salah satu organisasi dalam bidang dakwah. Tugas utamanya menyampaikan pesan agama melalui dakwah untuk REDAKTUR: DESI LIZA PURBA

membangun akidah, spritual, dan akhlak masyarakat di Provinsi Kepri. ”Saya yakin para pengurus BKMT adalah orang-orang terpilih, orangorang yang ahli dalam agama, dan orang-orang yang dapat menjalankan amanah sesuai syariat Islam. Untuk itu, mari kita bersama berunding dan bersinergi untuk membangun masyarakat Provinsi Kepri yang berakhlak mulia,” ucap dia. Gubernur menuturkan, seiring dengan kemajuan zaman, membangun daerah tidak cukup hanya pembangunan fisik saja, tetapi juga perlu pembangunan mental spritual, karena itu, mari kita komitmen menjadikan masyarakat Provinsi Kepri yang berakhlak mulia. Pada kesempatan ini, Gubernur mengingatkan agar organisasi BKMT tidak terjebak maupun terbawa dengan kancahkancah politik, bergeraklah sebagai organisasi dakwah. Ia tidak menginginkan pelaksanaan pilkada di Kota Tanjungpinang dijadikan sebagai ajang perpecahan, ajang isu atau saling sikut sana sikut sini. ”Namun jadikan pilkada sebagai ajang silaturahim serta menjaga kebersamaan, dengan begitu, Provinsi Kepri akan menjadi contoh

Senam Sehat di Pamedan

F-IST/HUMAS PEMKO TANJUNGPINANG

PENJABAT Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza bersama istrinya, didampingi Sekda Tanjungpinang Riono dan Asisten I Ahadi dalam satu acara di Penyengat.

bagi daerah lain dalam pelaksanaan pilkada yang damai, kondusif, dan penuh kebersamaan,” tegasnya Ketua BKMT terpilih, Sulikha, S. Ag, M. Pd.I, menjelaskan organisasi BKMT mempunyai tujuan untuk menciptakan kaderkader yang memiliki kualitas akhlak dan akidah yang lebih baik. ”Kami siap bersatu untuk membangun Kota Tanjung-

pinang lebih baik,” tegasnya. Menurutnya, keluarga sangat penting dalam pembentukan dan pembangun mental spritual, karena itu, kita mulai dari keluarga para kader untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah akan membentuk karakter mulia dan berpengaruh kepada lingkungan, jika akhlak itu

baik, maka akan berpengaruh baik kepada lingkungan, jadi keluarga adalah dasar pembagunan manusia yang berakhlak mulia “, kata dia. Tampak hadir mantan Wali Kota Tanjungpinang, 2 (dua) periode Hj. Suryatati A. Manan dan mantan Wakil Walikota Tanjungpinang, periode 2013-2018 H. Syahrul, S.Pd selaku ketua DMI. (bas)

TANJUNGPINANG - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kepri akan melaksanakan senam sehat bersama masyarakat, besok Minggu (25/2) di Lapangan Pamedan pukul 07.00 pagi. Ketua pelaksana, Yuharmidarti menuturkan, acara tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Disela-sela acara nantinya panitia akan memberikan santunan kepada kaum dhuafa dan beberapa petugas kebersihan di Tanjungpinang. ”Kegiatan ini sebagai ajang silahturahmi bersama pengurus dan anggota. Sedangkan dari tingkat kabupaten-kota sudah memiliki kegiatan berbeda dan sudah selesai dilaksanakan,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (23/2) sembari menyebutkan HUT IWAPI secara nasional diperingati setiap 10 Februari. Kata dia, sebelumnya, pihaknya juga telah melakukan beberapa rangkaian. Diantaranya mengunjungi dan memberikan bantuan berupa beras kepada panti asuhan. ”Jadi kegiatan senam merupakan acara pucak dari beberapa rangkaian yang dilaksanakan,” tuturnya. Sementara itu, Ketua IWAPI Kepri, Mimi Betty Wilingsih menuturkan, fokus kepada pengembangan usaha yang dilakukan kaum perempuan. Salah satunya dengan memberikan pelatihanpelatihan yang bersifat bisnis maupun pengetahuan umum. Termasuk juga memberikan empat pilar kebangsaan. Selain itu, sambung dia menjalin kerja sama dengan beberapa negara. Seperti Korea agar produk hasil dari anggota IWAPI bisa di pasarkan disana atau ekspor. ”Rencananya April mendatang akan melakukan pertemuan dengan pengurus-pengurus pengusaha wanita dari beberapa negara. Tujuannya membahas kerja sama ini,” paparnya singkat. (dlp) LAYOUT: AGUNG PRASATYA


PENDIDIKAN - KAMPUS

12

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

DPRD Tanjungpinang Segera Adakan Pertemuan

PLN Diminta Siapkan Genset Menjelang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan digelar serentak se-Indonesia menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Tanjungpinang. Listrik menjadi hal utama yang harus dipersiapkan agar peserta ujian merasa nyaman saat mengikuti ujian nasional nanti.

MARTUNAS SITUMEANG, Tanjungpinang KEPALA Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Dadang AG mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, pihaknya selalu melakukan pertemuan dengan PLN Ta n j u n g p i n a n g t e r m a suk dewan untuk membahasnya. Kemudian dilakukan juga penendatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). ”Nanti ada kerja samanya. Kita bahas bersama dulu nanti. Masih ada waktu beberapa pekan lagi,” ujar Dadang kepada Tanjungpinang Pos, via ponselnya, kemarin. Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang mengatakan, pihak PLN Persero selalu berupaya tiak terjadi gangguan listrik atau pemadaman saat UNBK baik SMA sederajat maupun SMP sederajat. Selain itu, pihak PLN juga menyediakan genset di sekolah-sekolah yang menggelar UNBK. ”Tahun

MASKUR TILAWAHYU

ini akan seperti itu. Saya yakin PLN akan siapkan genset nanti. Tentu akan kita bahas juga ini bersama Disdik Tanjungpinang,” jelas Maskur, kemarin. Ia menambahkan, di Tanjungpinang belum banyak SMP yang memiliki genset sendiri. Sehingga memang sangat dibutuhkan

genset dari PLN. ”Ada sekolah yang punya genset. Tapi saya lupa sekolah yang mana saja. Cuman tidak banyaklah,” tambahnya. Tahun ini, kata politisi Demokrat Tanjungpinang ini, belum semua SMP di Tanjungpinang mengikuti UNBK. Masih ada SMP di Tanjungpinang yang menggelar Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Belum semua SMP di Tanjungpinang menggelar UNBK selain belum sekolah yang memiliki komputer yang memadai, juga diakibatkan jumlah SMP dan SMA/SMK di Tanjungpinang tidak sebanding. Jika jumlahnya sebanding, masih bisa menumpang. Di Tanjungpinang, jumlah SMP baik negeri dan swasta ada 27 unit. Sedangkan jumlah SMA dan SMK di Tanjungpinang hanya belasan unit baik negeri dan swasta. Sehingga tidak mencukupi meski pun menumpang. Apalagi, ada juga beberapa SMP yang letaknya jauh. Sehingga

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

WAKIL Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang bersama anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Simon Awantoko saat meninjau UNBK siswa SMPN 6 yang menumpang ujian di SMAN 4 Tanjungpinang, tahun lalu.

tidak mungkin dipaksakan jika harus menumpang di SMA sederajat yang letaknya jauh. Karena itu, ia berharap Disdik Kota Tanjungpinang bisa

menyediakan sarana komputer secara bertahap di SMP yang ada di Ibu Kota Provinsi Kepri ini. Ia yakin, jika fokus pengadaan komputer atau sarana

prasarananya, maka satu tahun anggaran bisa memenuhi komputer di semua SMP di Tanjungpinang. Tapi, karena APBD yang terbatas, hal itu tidak

bisa dilakukan sekaligus. ”Kalaupun dilakukan seperti itu, pasti ada yang korban. Mungkin ada pembangunan yang dikorbankan,” katanya.***

STIE Pembangunan Wisuda 200-an Mahasiswa TANJUNGPINANG Tahun ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, akan mewisuda mahasiswa/ mahasiswinya sebanyak kurang lebih 200 orang. Sesuai perencanaan, kegiatan wisuda sarjana tahun 2018 akan diselenggarakan di Hotel CK, Rabu (28/2). Sebelum-sebelumnya, berbagai persiapan dilakukan pihak STIE Pembangunan mulai dari latihan oleh paduan suara. Wakil Ketua II Kampus STIE Pembangunan Charly Marlinda, SE Mak. Ak membenarkan, bahwa yang akan diwisuda sekitar 200 mahasiswa/mahasiswi. ”Saya kurang pasti tepatnya, tetapi sekitar 200 lebih. Jumlah tersebut ada dari Program Studi (Prodi) Akuntasi dan Ekonomi Manajemen,” sebut Charly, Jumat (23/2). Selain itu, pihaknya sedang menerima mahasiswa baru (Maba) untuk

REDAKTUR: MARTUNAS

F-ISTIMEWA

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun saat wisuda STIE Pembangunan tahun lalu.

tahun ajaran 2018-2019. Menurut informasi, saat ini telah dibuka untuk pendaftaran Maba gelombang pertama.

Pendaftaran itu dibuka sejak 1 Januari 2018, dan akan berakhir 15 April mendatang. STIE Pembangunan, memiliki 2 program

studi S1 Manajemen Ekonomi dan Akuntansi. Kedua Prodi itu, baik Manajemen dan Akuntansi telah berakreditasi B.

Ketua Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Sandi Purnama Putra mengatakan, BEM juga terlibat dalam kepanitiaan pelaksanaan wisuda tahun ini. Selain itu, BEM turut menyiapkan serangkaian kegiatan untuk Dies Natalis STIE Pembangunan. Diketahui, pada 2017 lalu STIE Pembangunan telah mewisudakan mahasiswa/ mahasiwinya sebanyak 261 orang. Acara seremoni waktu itu, juga dilangsungkan di tempat yang sama dengan mengundang Gubernur Kepulauan Riau H Nurdin Basirun. Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Propinsi Kepri, memiliki peranan yang cukup besar dalam menunjang pembangunan provinsi ini khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Hal tersebut dikarenakan Provinsi Kepri mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia masih belum dimanfaatkan dan diolah sepenuhnya dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan pertimbangan akan terjadinya perkembangan pembangunan yang lebih pesat di segala sektor yang akan membutuhkan tenaga-tenaga muda yang profesional pada masamasa yang akan datang, maka Yayasan Pembangunan Pendidikan Kejuruan (YPPK) Tanjungpinang, yang selama ini telah mengelola Pendidikan Menengah Kejuruan yaitu SMK Pembangunan yang terletak di Jalan Raja Haji Fisabilillah No. 34 Km.5 Tanjungpinang, membulatkan tekad dengan menyelenggarakan pendidikan yang lebih luas namun tetap bermutu. Bertitik tolak pada hal tersebut di atas, maka pada

awal tahun 1997 dimulailah persiapan dan penjajakan untuk mendirikan sebuah akademi dengan program Diploma III Akuntansi dengan segala persyaratan yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui Koordinator Kopertis Wilayah X Sumbar-Riau-Jambi yang berkedudukan di Padang. Dengan segala usaha yang tidak mengenal lelah, para pengurus YPPK Tanjungpinang, perjuangan tersebut telah menampilkan hasil, pada awal tahun 1998 tepatnya pada bulan Februari 1998 persetujuan Pendirian Akademi dengan Program Diploma III Akuntansi dapat disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10/ D/O/1998 tanggal 23 Februari 1998 dengan status terdaftar, melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang.(abh)

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA


TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android. Caranya, melalui aplikasi SCOOP, yang bisa

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

INTERAKTIF

13

TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan

081364363030

Pemadam Kebakaran Tpi

0771-20949 / 113

Polsek Bukit Bestari

0771-318211

Polsek TPI Kota

0771-314110

Polsek Bintan Timur

0771-61110

Unit Lakalantas Tpi

0771-7000009

Kantor Badan SAR Tpi

0771-29125

Camat Tpi Kota

0771-7008251

PLN

0771-23755/21048

Polres Tanjungpinang

0771-314351

PDAM

0771-21574

Jasa Raharja Tpi

0771-317537

RSUD Tpi

0771-313000

Lantamal IV Tanjungpinang

0771-23071

MIMBAR BEBAS SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti kinerja pemerintah, pelayanan PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/Paspor/akta kelahiran/ sertifikat tanah, ke harian Tanjungpinang Pos. Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS atau WhatApp (WA) ke:

0852 64050123

Investor Pelabuhan Bermodal Besar Mbs Banyak Masyarakat Tdk Memahami Tentang Pelabuhan Mereka Dgn Mudh Mengatakan olah saja sendiri oleh Pemprov Kerja Sama Dgn Pemko Jangan Serahkan Ke Pelindo Membangun Pelabuhan Memerlukan Investasi Yg Sangat Besar. Sedangkan Pengembalian Modalnya Membutuhkan Jangka Waktu Yg Cukup Lama Karena Jasa Yg dijual sangat kecil oleh karena Itu Swasta Tk Ada Yg Berani Utk Investasi, Apalagi Pemprov Kepri Atau Pemko Tentu Bisa Gulung Tikar Oleh Karena Itu Ada Badan Yg Ahli Di Bidangnya Yaitu Pelindo ! Mereka Andal Dan Memiki Sdm Yg Mumpuni Dan Modal Sangat Besar. 081314992494

Tak Ada Makanan Gratis Assalammualaikum. Kepada:Yth.Bapak Gubernur KEPRI. Bapak.kenapa penumpang kapal Perintis tidak di sediakan makan. Apa tidak melanggar UUD. kalau tidak ada uang untuk subsidi kami bolehlah iuran belanje, tolong orang kapal yg masak alias naik kan harga tiket !!! yang wajar, karna Pak di kapal air untuk rendam Mie instan saja harus beli Pak, dgn harga Rp5000. Maaf, maaf Pak ye !. maaf lembu saje belayar di sedia kan MAMAM. Kenape manusia tak dikasih makan ? tolong ye Pak. kite nak puase Pak. Supaye nyaman berlayar. Terime kasih dan maaf, semoge KEPRI jaya selalu. Sehat Pemimpin nya, Bahagia Rakyat nye. 082283781888

Taman Laman Buna Bagai Kuburan Mbs Baru baru ini saya dan anak anak ke Tepi Laut tepatnya di Taman Laman Bunda. Dari sore hari sampai malam, namun lampu taman yg banyak itu satupun tak ade yg hidup. Tentu ini bukan taman namanya tetapi kuburan. Saya tanya sama pedagang asongang katanya udah seminggu tak hidup. Kayaknya disengajain ini. Namanya pemko sudah tdk konsisten melayani masyarkat Tgpinang. Kami mohon penjabat Pemko utk kejelasan dinas mana mana yg harus bertanggungJawab jangan diam saja malaupun menjelang Pilkada tentu tidk ada hubunganya apalagi menghemat listrik senangkanlah masyarkat Tgpinang yg ekonominya lagi sulit, Trimakasih. 081314992494

Calon Kada Harus Sportif MBS Sebagai warga masyarakat Tanjungpinang, kita mengharapkan Pilwako/ Pilkada nanti bisa berjalan dengan lancar, damai, aman, tertib, tidak ada adu domba dan saling menjelekkan satu calon dengan yang lainnya. 082173153133

„ REDAKTUR: ABAS

F-MARTUA/TANJUNGPINANG POS

Ribuan unit taksi mogok karena sopinya demo di Batamcenter menolak taksi online beroperasi di Batam.

Kuota Taksi Online Sementara 300 Unit Taksi Online Lebih Murah Taksi Aplikasi di Batam menguntungkan warga Tanjungpinang. Setiap kami ke Batam lebih mudah pakai taksi online dan lebihh nyaman serta tarifnya murah karena sudah ada ketentuan secara online. Batam kalau mau banyak turis harus pakai taksi online. Keamanannya terjamin karena identitas supirnya sudah ada di aplikasi, serta mobilnya baru-baru. 085274650031

TANGGAPAN : Terima kasih atas pertanyaanya. Soal kisruh taksi online di Batam mulai ada titik terang. Sebanyak 15 perusahaan yang akan mengelola taksi online, mengajukan izin ke Dinas Perhubungan Provinsi Kepri. Dari 15 perusahaan itu, dua perusahaan sudah mendapat izin operasional. Sedangkan 13 perusahaan lainnya masih dalam proses. Sementara jumlah armada taksi online yang diberikan kuotanya hanya 300 unit. Ini kuota sementara. Kuota sesungguhnya akan ditetapkan nanti setelah kajian selesai dilakukan, Juni atau Juli nanti. Kuota taksi online yang disiapkan itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Jamhur Ismail, Rabu (21/2) saat rapat dengan pengelola taksi konvensional, taksi online, Dishub Batam, Organda, aparat kepolisian dan lainnya. Menurutnya, kuota itu diperoleh

dari kajian yang mereka lakukan dan survei berbagai pihak. Namun belum dari survei independen. Sehingga, disebut sebagai kuota sementara. Dimana, kuota final akan ditentukan setelah survei lembaga independen. Bisa bertambah. Tapi tergantung hasil survei lembaga independen. Surveinya 4 bulan. Satu bulan untuk menentukan lembaga survei. Jadi baru selesai Juni. Jadi Juli baru ditentukan hasilnya. Namun karena waktu selesai survei Juni, maka ditentukan kuota sementara 300 unit. Kuota itu ditentukan, agar taksi online bisa beroperasi sementara dengan jumlah itu, sebelum keputusan final soal jumlah kuota. Diiharapkan, taksi online dan konvensional tahu posisi masing-masing, jangan sampai bentrok. Pemprov Kepri ada tugas, mengeluarkan izin. Untuk mengeluarkan izin, harus tahu kuota. Menunggu Juli, disiapkan kuota sementara, biar taksi online yang sudah dapat izin, bisa beroperasi. Dapat izin, baru PT Suluh dan Koperasi Patriot. Tapi

lainnya proses. Kita perlu bicara, bagaimana membagi kuota. Namun, jumlah kuota itu belum disetujui saat rapat itu. Pengelola taksi online keberatan dengan jumlah itu. Karena belum disetujui, maka akan dikaji lagi. Namun ditegaskan, kuota taksi keseluruhan di Batam, tidak melebihi 3.000 unit. Sementara pengurus taksi online, Boby Ahmad meminta penambahan kuota dari 300 unit. Mengenai kuota 300 unit mohon ditambah, setidaknya 600 unitlah. Kemarin itu, waktu Januari, terhitung konvensional ada dua ribuan. 1.200-1.300 yang tidak layak. Gimana kalau kuota yang tidak layak, dikasih setengahnya untuk kami. Boby juga menyinggung terkait taksi online yang beroperasi walau izin belum keluar. Menurutnya, mereka bukan tidak taat hukum. Hanya saja, izin yang mereka urus belum keluar-keluar, sehingga mereka tetap beroperasi. Demikian, mereka minta tidak di-sweeping. �Kami sangat ingin persaingan yang baik. Menurutnya, sesuai Permenhub, jumlah taksi online bisa sama dengan jumlah taksi konvensional. Sehingga mereka meminta agar diberikan kuota lebih. Soal tarif, kami tidak masalah. Kami tidak melihat tarif, kami bisa dapat bonus Rp 300 ribu

hingga Rp 400 ribu per hari. Tapi soal kuota, mohon pertimbangan. Sementara Fery dari PT Suluh Divisi Online mengatakan, sebagai perusahaan taksi online yang sudah memenuhi syarat, mereka juga meminta tambahan kuota. Penambahan kuota itu tidak lepas dari jumlah taksi yang tidak layak di Batam, cukup besar. Untuk Batam tahun 2017, prediksi kebutuhan angkutan, 4.870 kuota. Untuk taksi yang layak dari konvensional, kuota 2.545. Karena itu, kami minta kuota ditinjau. (mbb) Jamhur Ismail Kadishub Pemprov Kepri

Tanjungpinang Bakal Bedelau Pembangunan Ibu Kota Matisuri Mbs: Saya mau tanya dgn Pak Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Apakah Tanjungpinang hidupnya harus begini saja. Pembangunan lambat pertumbuhan lapangan kerja pun tidak ada. Semakin lama pengangguran bertambah. Indikator ini dapat kita lihat dari pelabuhan karena pelabuhan adalah pintu gerbang kemakmuran suatu bangsa. Oleh karena itu kenapa Pak Gubernur tak punya niat untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan Tanjungmocco. Apalagi pelabuhan itu sudah memakan biaya puluhan miliar. Apa yang salah Pak Gubernur ini penting Pak ditelusuri kalau tidak sampai kapanpun Tanjungpinang tak akan berkembang. +6281314992494

TANGGAPAN : Terima kasih atas kritikannya. Wajah Tanjungpinang akan diubah. Kesan kumuh perkotaan ini akan berganti menjadi kota yang modern. Tanjungpinang akan dibangun menjadi water front city. Proyek Gurindam 12 yang digagas Pemprov Kepri atau sebelumnya disebut Proyek Jalan Lingkar akan dimulai tahun 2018 ini dengan dana awal sekitar Rp 110 miliar. Pembangunan akan terus berlanjut hingga tiga atau empat tahun ke depan. Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kepri untuk Proyek Gurindam XII ini sekitar Rp 530 miliar. Di luar anggaran yang melekat di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Pemprov Kepri yang juga mencapai seratusan miliar. Total anggaran untuk Gurindam 12 ini bisa mencapai Rp 600 miliar secara bertahap. Gubernur Kepri H Nurdin Basirun pun meminta masyarakat bersabar menanti pembangunan tersebut. Karena membangun infrastruktur butuh waktu yang lama. Yang jelas, kata Nurdin, sangat banyak perubahan pembangunan di Tanjungpinang yang bermuara pada peningkatan wisata dan ekonomi dengan pembangunan Proyek Gurindam 12 ini. Tahun 2018 ini, Pemprov Kepri mulai menimbun kawasan depan Gedung Daerah yang menjorok ke laut sekitar 150 meter. Tapi tidak mengganggu alur pelayaran karena sudah dilakukan survei lapangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kepri, Abu Bakar menambahkan, laut akan ditimbun dengan

lebar sekitar 50 meter. Di pinggir lokasi penimbunan akan dipasang pemecah ombak. Sehingga tanah timbunan tidak longsor saat ombak. Di atas timbunan ini akan dibangun jalan dengan lebar sekitar 30 meter dengan tiga lajur. Panjang penimbunan tahun ini sekitar 800 meter dari Pelabuhan Sribintan Pura (SBP) hingga depan Jembatan Penyebarangan Tanjungbuntung. Dengan penimbunan ini, maka tepilaut akan berubah menjadi daratan dengan luas sekitar 4,8 hektare. Ini akan kita jadikan RTH (Ruang Terbuka Hijau) menambah yang sudah dibangun Pemko saat ini. Di ruang terbuka hijau ini, akan dibangun berbagai fasilitas lainnya baik untuk permainan masyarakat, parkir, termasuk perluasan taman. Dengan demikian, ke depan akan semakin luas tempat singgah yang bisa dilalui turis, wisnus maupun masyarakat Tanjungpinang sendiri. Kemudian, sekitar pertengahan Gedung Gonggong dengan Gedung Daerah, akan dibangun jalan untuk menyatukan jalan yang sudah ada saat ini dengan jalan baru yang dibangun di atas tanah timbunan tersebut. Jalan ini menjadi alternatif bagi masyarakat sekaligus mengurai kemacetan di daerah Tepilaut dan pasar. Pekerjaan penimbunan akan berlanjut dari Jembatan Penyeberangan Tanjungbuntung ke depan SMAN 5 Tanjungpinang. Kemudian, disiapkan juga kawasan untuk pembangunan Gedung Tunjuk Langit sesuai adat Melayu. Di gedung ini masyarakat bisa menggelar acara besar-besaran.

F-ISTIMEWA

INILAH market pembangunan di Tanjunginang mulai dikerjakan tahun ini.

Karena di lokasi ini juga, akan kita sediakan lahan parkir yang sangat luas. Motor dan mobil bisa muat ribuan unit. Untuk parkirnya saja, kita siapkan lahan sekitar 1,62 hektare. Untuk penimbunan dari depan Jembatan Penyeberangan hingga depan SMAN 5 Tanjungpinang, akan menyisakan laut menjadi area darat dengan luas sekitar 21,84 hektare. Pembangunan akan berlanjut lagi untuk tahap berikutnya dari depan SMAN 5 Tanjungpinang hongga Batu Hitam. Namun, untuk pembangunan di daerah ini tidak menggunakan timbunan. Akan dibangun jembatan sekitar 1.205 meter baik itu jembatan beton maupun jembatan kaki seribu. Dari Batu Hitam, pembangunan berlanjut lagi ke Pantai Impian yang sudah menjorok ke darat dengan panjang sekitar 865 meter. Selanjutnya, dari Pantai Impian akan dilakukan pembangunan jembatan dengan panjang sekitar 1.800 meter. Dari arah Pelabuhan Sri Bintan Pura, pembangunan berlanjut hingga Pelantar I-II dan Pinang Maryna dengan panjang sekitar 1.900 meter. Jika ditotal, maka panjang

jembatan dan tanah timbunan nanti bisa mencapai 6 kilometer. Kemudian, akan dibangun rest area sebanyak 7 unit sesuai jumlah kabupaten/ kota di Kepri. Sepanjang jalan yang akan ditimbun dan tanah darat yang muncul akibat penimbunan laut itu, akan dibangun berbagai wahana. Sehingga, ketika pengunjung datang ke Tanjungpinang, mereka tidak ada bosannya untuk menelusuri jalan sepanjang 6 kilometer tersebut. Konsep ini sudah sangat matang dipikirkan gubernur mengubah wajah Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri. Yang terpenting dari proyek ini selain mengubah Tanjungpinang menjadi kota yang modern, maka akan penguatan ekonomi dan wisata di sana. (mas/ ais)

„ LAYOUT: GILANG DHIKAPATI


SENGGARANG

14

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

PPP Buka Pendaftaran Caleg TANJUNGPINANG - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang membuka pendaftaran bagi mereka yang berniat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tahun 2019. Tak hanya kader berlambang Kabah, kesempatan juga dibuka bagi masyarakat umum yang ingin menjadi anggota legislatif. ”Pendaftaran dibuka mulai 19 Februari hingga 19 Juni Hedari mendatang,” kata Mohd.Hedari, SH sebagai Ketua Lajnah pemenangan PemiLu (LP2) DPC PPP Tanjungpinang. Menurutnya, melalui kesempatan ini ia juga mengajak karena tidak saja untuk kader pendafataran caleg juga kita buka untuk masyarakat umum. ”Ini merupakan bagian dari program PPP untuk memilih putra,putri terbaik kota Tanjungpinang untuk pengkaderan calon legeslatif di kota Tanjungpinang 2019-2024,” tegasnya. Hedari juga menjabat sebagai Ketua Bapilu DPC PPP Tanjungpinang menjelaskan bahwa saat ini PPP mempunyai target 3 besar skala nasional, ini merupakan motivasi bagi kami untuk memenangkan pemilu yang akan datang. ”Insya Allah untuk tahun 2019 nanti bisa bertambah jumlah kursi di DPRD Kota Tanjungpinang,” bebernya. Sambung dia, sebagai ketua LP2, atau ketua Bapilu Tanjungpinang, ia mengharapkan kepada masyarakat untuk bergabung dalam pencalonan legeslatif PPP nantinya. Mengingatkan bahwa jangan takut, jangan bimbang, untuk bergabung di PPP karena PPP bergerak bersama rakyat. ”Untuk informasi selanjutnya bisa datang langsung ke Kantor DPC di Jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang,” tegasnya. Kata dia, bagi yang berminat jadi caleg, boleh langsung mendaftarkan diri. Hal itu untuk mendongkrak perolehan suara PPP di ajang pesta demokrasi tersebut. Namun, tetap saja calon yang mendaftar akan menjalani proses seleksi untuk dapat ditetapkan sebagai caleg. Ada beberapa sosok di luar partai yang eletabilitasnya kita nilai cukup bagus dan dikenal khususnya untuk hal positif. ”Siapa boleh menjadi caleg PPP. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Kita mencari wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPRD Tanjungpinang. Kita tunggu masyarakat mendaftar di PPP,” tegasnya. (bas)

F-NET

Ratna Dewi Pettalolo

Politik Uang dan Politisasi SARA Rusak Sendi-sendi Demokrasi AMBON - Politik uang dan politisasi SARA adalah racun dalam demokasi yang dapat merusak tatanan sosial dan dapat memecah belah lapisan masyarakat. hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dalam sambutannya pada Gelar Pengawasan dan Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Maluku di pelataran Monumen Gong Perdamaian Dunia, Kamis (15/2). ”Kita sudah banyak belajar dari pemilihan sebelumnya politik uang dan politisasi SARA sudah merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Inilah saatnya kita melakukan pembenahan. KIta lakukan perbaikan untuk menuju peradaban demokrasi yang lebih baik,” tegas Dewi. Dewi mengatakan, masyarakat yang harus menentukan sendiri masa depan bangsanya dengan menentukan sendiri siapa pemimpin, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Karena masyarakat yang akan merasakan langsung dampak dari proses lahirnya pemimpin melalui Pemilihan maupun Pemilu 2019. ”Siapa lagi yang harus memberikan harapan untuk membangun peradaban kalau bukan kita sebagai pemilik hak kedaulatan rakyat,” terang Dewi. Senada dengan Dewi, Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Huwae mengapresiasi dan mendukung inisiasi Bawaslu melaksanakan Deklarasi Tolak Politik uang dan Politisasi SARA, karena dua hal ini dianggap bisa merusak sendi-sendi demokrasi dan menghilangkan nilai-nilai sportifitas dalam suatu kontestasi demokrasi. ”Oleh karena itu sebagai orang-orang yang memahami arti demokrasi yang baik maka pencegahan dan penolakan terhadap perilaku yang demikian harus dilakukan,” ujar Edwin. Menurut Edwin, dalam setiap momen Pilkada, masyarakat disuguhkan dengan kehadiran para kontestan yang dapat dikatakan sebagai putra-putra terbaik daerah ini. Orang-orang pilihan yang mempunyai track record yang baik, berintegritas, memiliki wawasan kebangsaan, mengenal dan memahami secara baik karakter masyarakat dan daerahnya serta patut menjadi contoh dan teladan bagi daerahnya. ”Dalam perspektif demikian, maka ada banyak harapan yang diletakkan dipundak para pasangan calon serta seluruh tim pemenangannya bahwa dalam momentum pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kita bersama-sama berkewajiban untuk menghadirkan politik yang baik dan bermartabat, serta menghindarkan diri dari cara politik menyimpang seperti politik uang dan politisasi SARA,” tegasnya. Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas dihadiri Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua KPU Provinsi Maluku Abdullah Ely, Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Paulus Titaley. (net)

REDAKTUR: ABAS

F-ISTIMEWA

LIMA timsel pemilihan anggota KPU untuk tujuh wilayah di Kepri mengikuti diklat di KPU RI baru-baru ini.

Untuk Tujuh Kabupaten/Kota di Kepri

Timsel Buka Pendaftaran Calon Anggota KPU Tim Seleksi penerimaan anggota KPU di 7 kabupaten/kota di Kepri, membuka pendaftaran Calon Anggota KPU Tanjungpinang, Batam, Bintan, Karimun, Lingga, Anambas dan Natuna, untuk masa jabatan 2018-2023.

ABAS, Tanjungpinang PENGUMUMAN pendaftaran baru akan diumumkan 27 Februari sampai 1 Maret melalui media massa. Pendaftaran sendiri bisa di Sekretariat KPU Provinsi Kepri, mulai 2 Maret sampai 12 Maret mendatang. Hal ini diungkapkan Ketua Tim Seleksi Pendaftaran calon anggota KPU di 7 kabupaten/kota di Kepri, Razaki Persada, kemarin. ”Bagi yang ingin menjadi komisioner KPU, mulai dari sekarang sudah

boleh mempersiapkan administarasi,” ujar Razaki Persada, kemarin. Mantan Ketua Bawaslu Kepri ini, menjelaskan tantangan tim seleksi calon KPU kabupaten/kota di Kepri sangat berat. Sebelumnya, satu kabupaten dan kota hanya satu tim seleksi, tapi sekarang satu tim seleksi untuk tujuh kabupaten/kota. Kemudian, jumlah komisioner KPU untuk nanti mengalami perubahan. Aturan yang baru, jumlah penduduk kurang dari satu juta jiwa, jumlah

komisionernya hanya tiga orang saja. Kalau lebih dari satu juta jiwa, jumlah komisionernya lima orang. ”Kalau di Kepri jadi Batam saja yang dipilih 5 komisioiner, kalau kabupaten/ kota lainnya di Kepri hanya tiga orang komisioner saja,” tegasnya. Sambung dia komisioner KPU yang ada sekarang, jumlah komisionernya 5 orang. Ada juga aturan baru, bagi anggota KPU yang sudah dua periode jadi anggota KPU, tidak boleh lagi mendaftar lagi saat pembukaan nanti. Begitu juga,

NAMA-NAMA TIMSEL KPU KABUPATEN/KOTA DI KEPRI 1. Razaki Persada 2. Suryadi 3. Fifien Massaulina Sitorus 4. Mohamad Gita Indrawan 5. Rahmat Riyandi SUMBER TIMSEL KPU.

pernah dua kali menjabat sebagai anggota KPU namun pernah jedah satu periode, juga tidak boleh mendaftar. ”Bukan saya yang melarang mendaftar tapi aturan perundang-udangan,” tegasnya. Kemudian, nanti tim seleksi akan menyerahkan hasil seleksi ke KPU RI, karena yang menentukan komisioner KPU, bukan KPU Provinsi tapi KPU RI. ”Jadi yang menentukan nanti berdasarkan nilai adalah KPU RI,” tegasnya. Sam-

bung dia, sedangkan materi tesnya juga berbeda dengan sebelumnya. Seleksi tahun ini, khusus tesnya mengunakan komputerisasi, sama dengan sistem sama penerimaan CPNS. Setelah tes, hasilnya langsung diketahui. ”Soal KPU Tanjungpinang, belum dicarikan solusinya, karena masa berakhirnya 26 Juni, sedangkan pencoblosan 27 Juni. Nanti,KPU RI yang akan memberikan solusi,” tegasnya.***

Bila Laporan Dana Kampanye Tak Jujur

Calon Walikota Bisa Dicoret

F-ANDRI DWI S/TANJUNGPINANG POS

KPU Tanjungpinang gelar deklarasi kampanye damai di Lapangan Pamedan, kemarin.

TANJUNGPINANG - Dana awal kampanye dua calon Wali Kota Tanjungpinang, nomor urut 1 H SyahrulRahma dan nomor urut 2 H Lis Darmansyah-Maya Suryanti cukup besar. Syahrul-Rahma dan LisMaya melaporkan dana kampanye awal ke KPU masing-masing sebesar Rp 100 juta. Dan, bila calon melaporkan dana kampanye

tidak jujur akan dicoret sebagai peserta pilkada. Hal ini diungkapkan Divisi Hukum KPU Kota Tanjungpinang, Dewi Haryanti, kemarin ”Ada tiga tahap yang perlu dilaporkan oleh masing-masing tim pemenangan paslon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul-Rahma (Sabar) dan Lis-Maya (Lima)

ke KPu,” tegasnya. Tahap pertama, lanjut Dewi, adalah laporan awal dana kampanye sudah berlangsung sejak 7-12 Februari 2018. Tahapan ini sudah dilalui oleh dua paslon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, H Syahrul-Rahma dan H Lis Darmansyah-Maya Suryanti. Hanya saja, paslon nomor urut 2 setor

dana kampanye ke rekening nya pada 13 Februari 2018. ”Paslon nomor urut 1, kalau tak salah laporannya per tanggal 12 Februari 2018,” kata Dewi kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (22/2). Tahap kedua, lanjut Dewi lagi, adalah tahapan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang akan berlangsung pada 20 April 2018 nanti. Penerimaan sumbangan dana kampanye dibatasi sesuai aturan yang berlaku. Dana kampanye yang disumbangkan dari perseorangan hanya diperbolehkan sebesar Rp 75 juta. Sedangkan sumbangan dana kampanye yang bersumber daru partai politik, kelompok dan badan hukum swasta, masing-masing diperbolehkan sebesar Rp 750 juta. ”Paling lambat sampai ham 18.00 WIB,” ucapnya. Dan, tahap tiga, adalah laporan terakhir yang akan berlaku pada 24 Juni 2018 mendatang. Seperti laporan dana kampanye yang sudah digunakan untuk keperluan paslon selama kampanye. Kemudian, sumbangan dana yang berasal dari donatur masuk ke rekening paslon tersebut. Kalau laporan akhir tidak dilapor-

kan, maka paslon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, baik H SyahrulRahma maupun H Lis Darmansyah-Maya Suryanti akan dikenakan sanksi tegas. ”Kalau tidak menyerahkan laporan akhir ke KPU, maka akan di coret. Ini tidak main-main. Apalagi laporannya tidak jujur,” sebut dia. Keterlambatan laporan dana awal kampanye dibenarkan Ketua tim pemenangan LisMaya (Lima), Suparno saat dijumpai awak media ini di kantor Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang, belum lama ini. Suparno mengatakan, pihaknya melakukan setor awal dana kampanye ke rekening sebesar Rp 100 juta pada 13 Februari 2018. Kemudian, pihaknya langsung melaporkan ke KPU Kota Tanjungpinang. Sementara, akhir laporan awal dana kampanye yang dijadwalkan oleh KPU Kota Tanjungpinang ada 12 Februari 2018. ”Awalnya, kita baru sebatas melaporkan ke KPU, bahwa sudah punya buku rekening. Pada saat itu, kita punya saldo sebesar Rp 1 juta. Jadi, saldo itulah yang tercatat sementara oleh KPU,” sebut Suparno. (dri)

Khawatir Jumlah Pemilih Berkurang Karena Faktor X TANJUNGPINANG Pelaksanaan pilkada 2018 di Tanjungpinang sangat dinamis. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Lis Daramansyah-Maya Suryanti dan SyharulRahma diminta harus samasama memanfaatkan momen jelang proses pencoblosan

yang rencananya digelar 27 Juni mendatang. Hal ini diungkapkan Pengamat Politik Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri, Endri Sanopaka, kemarin. Ia minta para kandidat tidak boleh percaya diri (Pede) dulu dengan suara pendukungnya saat ini, mengingat proses pilkada masih cukup lama.

”Bagi kami pilkada tahun ini sangat dinamis, karena dua kandidat ini dikenal sangat baik, dan sama-sama dekat dengan masyarakat,” tegas Endri Sanopaka. Pria yang juga, Ketua Stisipol Tanjungpinang tersebut juga menilai Pilkada tahun ini dinamis, tidak beda jauh dengan Pilkada pemilihan

lima tahun silam. Dua kandidat yang sudah ditetapkan, meskinya harus mengantisipasi permasalahan sosial keagamaan saat proses pemilihan Juni nanti. ”Dikhawatirkan jumlah suara yang sudah diperhitungkan, dengan sekejab berubah karena berbagai faktor. Faktor itu misalnya, masalah cuaca, bahkan Juni

itu, pas masa pencoblosan sudah masuk libur bersama, karena puasa hingga lebaran,” jelasnya. Nah faktor ini, sejujurnya sangat sederhana. Berkaca pada Pilkada lima tahun silam, dirinya menceritakan, Tanjungpinang waktu itu dilanda hujan deras berakit pemilih berkurang ke TPS. (ais) LAYOUT: SYAFRINALDI


TANJUNGPINANG POS

15

Koran Nasional dari Kepri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

Musrenbang Hanya Bahas Skala Proritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Tanjungpinang mulai digelar 19-21 Maret mendatang.

SUHARDI, Tanjungpinang SEBELUMNYA, Pemko Tanjungpinang lebih dulu menggelar forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum ini sebagai wujud menyatu-

....Masih menekankan terhadap infratruktur, sarana pendukung ekonomi kerakyatan,”

kan persepsi apa yang diusulkan masyarakat, pada saat menggelar Musrenbang di Kelurahan dan Kecamatan. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang)

H Surjadi

Kepala Bappelitbang

Pemko Tanjungpinang H Surjadi, kemarin. ”Kita bahas lebih dalam lagi, prioritas apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Intinya melalui forum itulah, kita berharap masing-masing OPD paham akan tanggungjawab mereka,” tegas mantan Kabag Humas dan Protokol ini, Jumat (23/2). Surjadi menyampaikan, kemudian setelah itu baru dilakukan pem-

bahasan bersama Musrenbang yang sudah dijadwalkan. ”Pembangunan yang di inginkan tentu yang diprioritaskan. Masih menekankan terhadap infratruktur, sarana pendukung ekonomi kerakyatan,” jelas Surjadi. Karena menurutnya, tidak semua yang diusulkan bisa terealisasi mengingat APBD Tanjungpinang masih sangat

minim tidak sampai Rp 1 triliun. Tahun ini dirinya menuturkan, bahkan untuk mendukung sarana pembangunan jembatan Tanjungpinang-Kampung Bugis yang sudah direncanakan sejak lama, tidak bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran. ”Proyek itupun kini masuk, proyek strategis pemprov dalam rancangan penataan Gurindam 12,” jelas Surjadi. ***

PAN Optimis Calon Wako Lis-Maya Menang di Pilkada

F-IST/HUMAS PAN TANJUNGPINANG

Ketua PAN Tanjungpinang H Dharma Setiawan (berdiri) bersama dengan calon Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah-Maya Suryanti di rumah PAN.

TANJUNGPINANG - Partai Amanat Nasional (PAN) partai pengusung pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang nomor 2, H Lis Darmansyah-Maya Suryanti di Pilwako Tanjungpinang tahun 2018 ini, optimis menang. ”Pak H Dharma Setiawan Ketua PAN Tanjungpinang bersama dengan jajaranya, sudah melakukan pertemuan dengan Pak Lis dan Ibu Maya, saat berkunjung di Rumah DPD PAN Kota Tanjungpinang pada tanggal 16 Februari 2018,” kata Sekretaris DPD PAN Kota Tanjungpinang, Sony Chaniago kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (23/2). Kata Sony, agar bisa Lis-Maya (Lima) menang hingga menjadi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Sony mengatakan, pihaknya akan melakukan sosalisasi hingga mempromosikan H Lis Darmansyah dan Maya Suryanti kepada seluruh kader sampai simpatisan

PAN yang berdomisili di Tanjungpinang. Tujuanya, tak lain agar kader hingga simpatisan PAN tahu, yang diusung oleh DPD PAN Kota Tanjungpinang, adalah H Lis Darmansyah dan Maya Suryanti. Tak hanya memperkenalkan sebagai calon, sambung dia namun pihaknya akan menyampaikan program kerja yang dimiliki H Lis Darmansyah dan Maya Suryanti di tengah masyarakat. Kemudian, dia minta para kader hingga simpatisan PAN untuk pilih Lis dan Maya sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang di bilik suara pada 27 Juni 2018 nanti. Sehingga Lis dan Maya bisa memimpin Tanjungpinang di periode 2018-2023 nanti. ”Kita ingin Pak Lis dan Ibu Maya untuk lanjutkan memimpin Kota Tanjungpinang tercinta ini,”harap dia. Bahkan sambung dia, PAN dan partai pengusung lainnya tetap solid memenangkan Lis-Maya. (dri)

Alamak..............................dari halaman 9 Dari DPC PDIP Kota Tanjungpinang pikir-pikir selama satu pekan, sejak putusan ini dibacakan. Begitu juga Jaksa Penuntut Umum, Gustian Juanda Putra yang menuntut terdakwa dengan tuntutan 1 tahun penjara dan denda Rp20 juta subsider 3 bulan kurungan. Diurai dalam surat dakwaan, kejadian ini berawal pada saat korban Achmad membuat sertifikat tanah sebanyak 4 buah atas nama korban. Dan pergi ke Kantor BPN Tanjungpinang untuk menanyakan apakah sertifikat, yang dibuatnya sejak tahun 2013 dan tahun 2015 lalu, itu sudah selesai atau tidak. Keesokan harinya, terdakwa selanjutnya melakukan pengecekan

berkas dan menemukan permohonan yang diminta bantuan korban untuk diselesaikan dengan nomor berkas 3205-4841/2013, tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp1.339.800, nomor berkas 3205-4849/2013 tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp 2.115.000, nomor berkas 3205-4836/2013 tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp 1.076.640, terdaftar atas nama Fauzan Nurhayati dan nomor berkas 7689/2015 tanggal bayar 08 Desember 2015 sebesar Rp 916.080. Selanjutnya, beberapa hari kemudian terdakwa menelepon korban dengan mengatakan bahwa berkas saksi sudah ditemu-

kan tiga berkas permohonan. Sedangkan permohonan atas nama Fauzan Nur Hayuni belum ditemukan dan terdakwa meminta saksi datang ke Hotel CK, Jalan RH Fisabilillah Km 8 Tanjungpinang, Jumat (19/8) 2016 lalu. Saat pertemuan itu, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban, 3 berkas sudah berada di mejanya dan 1 lagi pasti akan ketemu. Nanti akan dibantunya tapi tolong dibantu lah uang Rp 6 juta. Namun korban mengatakan tidak sanggup, tetapi terdakwa menguranginya menjadi Rp 3 juta saja dan memberikan nomor rekening terdakwa. (ray)

Menghina.........................dari halaman 9 penyelidikan,” katanya Jumat (23/2). Kapolres menyebutkan, untuk laporan pertama modus pelaku memposting tulisan yang yang bermuatan penghinaan terhadap etnis Tionghoa dan agama Kristen, serta pejabat negara yaitu Presiden dan beberapa mantan Presiden RI. ”Sedangkan untuk modus yang dilaporkan pelapor yang kedua yaitu pelaku menuliskan postingan di akun facebooknya untuk menghina calon Wali Kota, Presiden dan etnis Tionghoa,” sebutnya. Setelah polisi memiliki dua alat bukti, untuk menjadikan pelaku ini tersangka, maka anggota Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Tanjungpinang langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di Jalan Korindo Sri Lekop, Kijang, Kabupaten Bintan. ”Setelah berhasil menangkap pelaku, Polisi langsung membawa pelaku ke Mapolres Tanjungpinang guna dilakukan penyelidikan dan pelaku mengakui perbuatannya telah mem-

posting tulisan tersebut di akun facebooknya,” jelasnya. Lanjutnya, adapun barang bukti yang diamankan diantaranya tablet merk Asus warna Hitam dengan memori card, kartu pengenal wartawan ‘Media Rakyat’, akun facebook atas nama pelaku, screenshot postingan pelaku, dan satu buah hardisk eksternal yang berisi (eksport) unduhan akun facebook pelaku. Selain itu juga, pihak Polres Tanjungpinang akan memeriksa kejiwaan tersangka. Kapolres menuturkan, jika dilihat secara fisik kelihatanya pelaku ini memang normal, tetapi kita akan tetap cek kesehatan kejiwaan dari pelaku untuk memastikan apakah pelaku ini sehat atau tidak. ”Kita akan lakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka,” bebernya. Kapolres menjelaskan , tujuan palaku ini memposting tulisan yang bermuatan ujaran kebencian dikarenakan pelaku kecewa dengan salah satu calon Wali Kota atau Presiden. Sehingga pelaku

memposting di akun facebooknya, tulisan bermuatan ujaran kebencian. ”Kalau dari hasil penyidikan polisi, tujuan pelaku karena pelaku kecewa sehingga memposting hal-hal yang berbentuk ujaran kebencian,” bebernya. Lebih lanjut, Ardiyanto menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan pelaku ini telah berkali-kali memposting di akun facebook miliknya dengan tulisan-tulisan yang bermuatan ujaran kebencian. ”Sudah banyaklah pelaku ini memposting dan sudah berkali-kali,” ujarnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008, dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda Rp 1 miliar. ”Atau kedua melanggar pasal 43 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman hukuman 4 tahun denda Rp750 juta,” pungkasnya. (ray)

DPRD Kota Belum Terima Surat Pengunduran Rahma TANJUNGPINANG - Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno meminta Sekretaris Dewan (Sekwan), Abdul Kadir Ibrahim untuk melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang. Terkait surat pengunduran diri Rahma dari Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Fraksi PDIP, agar segera cepat di proses. ”Kita di dewan mengikuti aturan serta mekanisme saja. Nanti, kita langsung proses,” kata Suparno saat dijumpai Tanjungpinang Pos di Kantor Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang, belum lama ini. Suparno enggan berkomentar saat ditanya oleh awak media, sudah sejauh mana proses surat pengunduran Rahma dari PDIP

Rahma

diproses, miskipun ia adalah pengurus PDIP. ”Kalau itu bukan kapasitas saya untuk menyampaikan,” sebut Ketua Tim Pemenangan Lis-Maya (Lima) ini. Sementara itu, Kepala Bagian (Kabid) Humas dan Protokol DPRD Kota Tanjungpinang, Yussuwadinata mengatakan, pihaknya sedang menunggu surat keputusan dari

DPC PDIP Kota Tanjungpinang terkait pengunduran diri Rahma, baik itu dari kader PDIP maupun Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Fraksi PDIP. Sebab, surat keputusan dari DPC PDIP Kota Tanjungpinang salah satu dokumen yang akan dilampirkan oleh pihaknya. ”Kemungkinan sedang dalam proses. Itu wewenang dari DPC PDIP Kota Tanjungpinang. Kita tunggu aja surat keputusan dari DPC PDIP Kota Tanjungpinang,” kata Yussuwadinata. Kalau surat keputusan dari DPC PDIP Kota Tanjungpinang sudah diterima, kata Yussuwadinata, maka pihaknya akan langsung mengirim surat ke Walikota Tanjungpinang. Supaya surat yang ber-

kaitan dengan pengunduran diri Rahma sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, langsung di proses Walikota Tanjungpinang. Setelah itu, surat yang dikirim oleh DPRD Kota Tanjungpinang bisa langsung diteruskan oleh Walikota Tanjungpinang ke Gubernur Provinsi Kepri. ”Intinya, nanti Pak Gubernur mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Ibu Rahma dari Anggota DPRD Kota Tanjungpinang,” sebut dia. Saat dikonfirmasi oleh awak media ini, Ketua DPC PDIP Kota Tanjungpinang Sukandar belum bisa dikonfermasi lengkap. ”Saya sedang diluar kota ada acara parita di Bali,” lagi,” singkat Sukandar melalui handphonenya. (dri)

Warga......................................................dari halaman 9 persen. Keyakinan Bowo melebihi target pendapatan pajak daerah di tahun 2018 sebesar 68,7 miliar, dikarenakan pendapatan di Januari 2018 sudah mencapai

sebesar Rp 7.214.179.880 atau 10,50 persen. Sambung, ada beberapa sektor yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan pajak

daerah di Tanjungpinang. Mulai dari sektor pembangunan yang telah dibangun oleh pihak pengembang maupun developer. Kemudian,

bertambahnya pelaku usaha di Tanjungpinang. Seperti kedai kopi, rumah makan, konter handphone (hp) hingga usaha lainnya. ***

KEHILANGAN 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. FUAD MA’RUF, sepeda motor Honda Supra X, BP 2079 OB, tahun 2001 warna Merah Abu-Abu dengan No.Rangka : MH1KEV4111K222332, No.Mesin : KEV4E1220863, yang berlaku s/d 06-09-2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Daerah Kepulauan Riau

D-1St Female Station in Bintan Island Indonesia

Jl. Yos Sudarso No.63 Lantai 2-4 Batu Hitam, Tanjungpinang Telp. 0771 - 318 637. Fax. 0771 - 319 489 Email : radioonine@gmail.com

Marketing : 0812 7099 8897 (Fira Rewadi) 0852 6453 3303 (Andy)

REDAKTUR: ABAS

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL


PRO BATAM

16

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

Pemikiran Pebisnis Dinantikan Selasa, BP Adakan Diskusi dengan Pejabat Nasional Ide dan pemikiran para pebisnis diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Batam agar lebih cepat. Untuk itu, para pebisnis akan dipertemukan dengan para pejabat nasional.

MARTUA BUTAR-BUTAR, Batam BADAN Pengusahaan (BP) Batam mempertemukan pejabat nasional dan para pebisnis baik pebisnis Batam, nasional dan juga internasional untuk berbagi informasi strategis tentang perkembangan Indonesia terkini. Dari pertemuan itu, diharapkan akan lahir rumusan pemikiran baru dalam mendongkrak ekonomi Batam dan Indonesia. Pemikiran dimaksud diharapkan lahir dari pertemuan pejabat nasional dan pebisnis pada forum yang digelar Indonesia Economic Forum (IEF) dalam diskusi Batam Economic Forum (BEF). Kegiatan itu akan digelar, Selasa (27/2) depan di Batam. Bertindak sebagai keynote speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Akan tampil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala BP

Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Wali Kota Batam HM Rudi, Kapolda Kepri Didid Widjanardi dan Chairman National ICT Council Ilham A Habibie dan lainnya. Menurut Deputi Bidang Pelayanan Umum, BP Batam Bambang Purwanto, pertemuan itu penting dan diharapkan melahirkan pemikiran baru sebagai terobosan ke depan. ”Akan dirumuskan dalam dialog itu, sebagai pemikiran baru dan mendongkrak perekonomian baik kawasan Batam ataupun Indonesia secara keseluruhan,” ungkap Deputi BP Batam, Irjen Bambang. Disebutkannya, sebagai daerah industri Batam harus bisa bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam dan juga Cina. Letaknya Batam yang strategis berada di jalur perlayaran internasional harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa bersaing dengan negaranegara yang juga memiliki

misi untuk meningkatkan ekonominya. ”Di Selat Malaka, hampir 70 ribu kapal menyeberangi jalur perlayaran internasional tersebut setiap minggunya,” katanya. Karena itu, Batam disebutkan sebagai daerah yang sangat dinamis dekat dengan Singapura dan Johor, Malaysia. Karena itu dengan lokasi yang strategis dan infrastruktur yang dimiliki, Batam akan bisa menjadi daerah tujuan investasi. ”Kami dari BP akan menyampaikan peluang investasi dan insentif yang ditawarkan oleh pemerintah kepada calon invenstor,” jelasnya. Selain itu, akan disampaikan rencana menjadikan Batam sebagai pusat logistik dan mengembangkan pariwisata yang selama ini diakuinya belum dikelola dan dipromosikan dengan baik, termasuk pengembangan yang lainnya. ”Seperti rencana pengembangan bandara dan pelabuhan yang bisa diintergrasikan menjadi pusat logistik di Indonesia,” jelasnya.***

F-MARTUA/TANJUNGPINANG POS

KEPALA BP Batam Lukita saat menemui investor yang mengurus I23J di MPP di Batam Centre, baru-baru ini.

Daya Tampung Kantor Camat Tak Mencukupi

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKO BATAM

WALI KOTA Batam, HM Rudi saat berbincang dengan masyarakat di Kantor Camat Batam Kota di Batamcenter, kemarin.

BATAM - Wali Kota Batam, HM Rudi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Camat Batam Kota. Sidak berlangsung saat pelayanan sedang berjalan. Sidak itu berjalan setelah Rudi menerima laporan antrean warga yang banyak untuk mengurus dokumen kependudukan baik KTP-el maupun Kartu Keluarga (KK). Dari hasil sidak yang berjalan, Jumat (23/2) itu, diinstruksikan untuk

membongkar dinding ruangan-ruangan di kantor camat itu. Pembongkaran diinstruksikan karena kondisi jumlah penduduk Batam Kota yang mengurus dokumen cukup banyak, sehingga sebagian besar menunggu di luar. Sementara ruang tunggu di dalam hanya untuk sekitar 15 sampai 20 orang. Selebihnya di dalam kantor Camat Batam Kota diisi ruanganruangan staf. ”Pegawai pindah dulu sementara

waktu ke aula. Dinding ruangan dibongkar saja, biar tempat warga menunggu antrean lebih luas. Dinding ruangan dibobol saja,” perintah Rudi. Camat Batam Kota, Firdaus Batubara menjelaskan, dengan jumlah penduduk Batam Kota sekitar 180 ribu orang, kantornya sudah kurang lebih luas. Sehingga ada penumpukan warga yang mengurus dokumen di kantor camat itu. ”Jadi ruangan di dalam

akan dibongkar, agar luas. Sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih baik,” kata dia setelah Rudi meninggalkan kantor camat itu. Disebutkannya, sesuai arahan Wako, petugas nanti dipindahkan sementara ke aula kantor camat usai MTQ dan Musrenbang. Selanjutnya dilakukan penataan gedung. ”Mungkin pertengahan Maret ini. Gedung kantornya juga akan diperluas ke depan,” bebernya. (mbb)

PKS Target 12 Kursi BATAM - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kepulauan Riau (DPW PKS Kepri) menggelar Rakerwil, 25 dan 26 Februari 2018 di Batam. Rakerwil akan menyusun rencana kerja menjelang Pemilu 2019, dalam upaya memenuhi target kursi 12 kursi. Menurut Ketua DPW PKS Kepri, Raden Hari Tjahyono di Batam, Jumat (24/2), Rakerwil akan mengkonsolidasikan dan menggerakkan seluruh aset PKS agar mencapai dua digit pada Pemilu 2019. Saat Rakerwil, akan disusun langkah riil, untuk pemenangan 2019. ”Akan dimaksimalkan seluruh stakeholder yang ada guna meraih dua digit. REDAKTUR: MARTUNAS

Target PKS Kepri 12 persen di Pemilu legislatif 2019,” ujarnya. Sebagai bukti keseriusan PKS untuk menyongsong kemenangan politik, PKS seluruh Kepri hampir final dalam penyusunan Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) dari berbagai jenjang, baik tingkat kabupaten/kota, propinsi maupun untuk DPR RI. Dan menurut Raden Hari di acara penutupan Rakerwil, Minggu 26 Februari akan ada launching BCAD PKS Kepri. Selain itu Rakerwil juga akan merumuskan langkah strategis sosialisasi 9 Capres PKS untuk mendongkrak suara PKS. ”Pesan kami, agar seluruh pengurus, anggota

dewan dan seluruh kader dan simpatisan PKS untuk tetap fokus pada target PKS untuk menjadi partai papan atas,” imbuhnya. Selain PKS, partai politik lainnya juga sudah mulai menerima pendaftaran calon anggota legislatif di Pemilu tahun 2019 mendatang. Partai Perindo misalnya, partai yang baru lolos dan baru pertama kali akan mengikuti Pemilu tersebut sudah mulai menerima pendaftaran para bakal calon legislatif. Nampak sejumlah para calon anggota legislatif yang mendaftar di Partai Perindo mulai memperkenalkan diri kepada masyrakata melalui akun Facebooknya. (mbb) LAYOUT: GILANG DHIKAPATI


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.