Tanjungpinang Pos 26 Februari 2018

Gaet Turis Lewat Festival Imlek H9

Tiga Hari Lagi Pajak Naik H16

PEMBERITAHUAN Mengingat harga bahan baku dan ongkos cetak yang terus naik, maka mulai 1 Maret 2018, koran Tanjungpinang Pos naik harga dari Rp 2.000 per eksemplar menjadi Rp 3.000. Harga langganan naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 65.000 per bulan. Pembaca dan relasi harap maklum. Terimakasih.

Tertanda Manajemen

DEWAN PERS

MEDIA TERVERIFIKASI

www.tanjungpinangpos.id

2018

Rp.2000

SENIN SENIN,, 26 FEBRUARI 2018 / 10 JUMADIL AKHIR 1439H

Jangan Lemahkan FTZ Ibu Kota Rencananya, Hari Ini SOTK Baru Ditetapkan Jika tidak ada halangan, Senin (26/2) hari ini akan ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kelembagaan pengelolaan kawasan Free Trade Zone (FTZ) Bintan dan Tanjungpinang.

F-ZAKMI/TANJUNGPINANG POS

MARTUNAS, Tanjungpinang RENCANANYA, rapat akan dilakukan di Kantor Gubernur Kepri di Dompak hari ini dan dihadiri pihak KemenpanRB dan kementerian terkait lainnya.

Perubahan kelembagaan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.41 tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (FTZ) Bintan dan Wilayah Kota Tanjungpinang.

PP No.41 ini merupakan pengganti PP No.47 tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (FTZ) Bintan dan Wilayah Kota Tanjungpinang.

Saat PP No.47 berlaku, pengurus kelembagaan FTZ Bintan dan Tanjungpinang ditetapkan dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan (PKDK) yang dijabat Gubernur saat itu.

Dengan PP yang baru ini, maka kelembagaan akan berubah. Ada tiga pola yang diusulkan ke Kementerian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yakni, pertama adalah bentuk UPT (Unit Pelayanan Teknis), kedua perwakilan (wakil ketua) dan ketika Satuan Pelaksana (Satlak).

RORO, feri dan speedboat sarana transportasi dari Batam ke Bintan dan Tanjungpinang.

Bersambung ke Hal 7

Rp 125 Miliar Anggaran Proyek Jembatan Babin Bakal Lahirkan Siap Lelang Kekuatan Ekonomi Baru DOMPAK - Dari sekitar 510 miliar anggaran pembangunan fisik tahun 2018 di Pemprov Kepri, sekitar Rp 125 miliar diantaranya sudah siap lelang dan segera dikerjakan.

Percepatan pengerjaan sejumlah proyek fisik tahun ini diharapkan bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi.

Data dari Biro Layanan Pengadaan Pemprov Kepri, ada 11 proyek di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kepri yang sudah selesai lelang.

Diantaranya, 1. Peningkatan jalan kawasan pusat pemerintahan Dompak - Rp 4,7 miliar. 2. Pengawasan teknis peningkatan jalan Kota Tanjungpinang Wilayah I Rp 230 juta. 3. Peningkatan jalan Coastal Area lanjutan Karimun Rp 4,5 miliar.

Bersambung ke Hal 7

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

DERMAGA Pelantar II Tanjungpinang dibangun Pemprov Kepri tahun ini.

TANJUNGPINANG - Jika tidak ada perubahan jadwal, Selasa (27/2) besok, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun akan menghadap ke Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara untuk mempresentasikan rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin).

Sesuai undang Presiden ke Nurdin, ia diminta

menjelaskan secara detail tentang pembangunan jembatan itu dan manfaatnya bagi Kepri ke depan.

Anggota Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, sinyal positif yang sangat bagus ketika Presiden mengundang gubernur untuk memaparkan rencana pembangunan

Jembatan Babin itu.

Kepri wajar mendapat perhatian dari Presiden mengingat kondisi ekonomi Kepri yang melemah tiga tahun terakhir dan paling parah tahun 2017 lalu.

Jika pemerintah pusat membangun seluruh daerah di Indonesia, maka Kepri juga harus mendapat bagian dan

Bersambung ke Hal 7

”

Daerah itu cepat maju jika transportasinya hidup 24 jam. Lihatlah daerah kita ini, transportasi laut sudah berhenti pukul enam sore...”

Ing Iskandarsyah Anggota Komisi II DPRD Kepri

Ing Iskandarsyah

Hilangkan Kesan Kepri Surga Narkoba BATAM - Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan Batam harus terus berkembang menjadi daerah tujuan wisata. Tentu banyak yang harus dilakukan, seperti peningkatan infrastruktur serta tersedianya transportasi yang nyaman dan aman. ”Tugas Pak Wali Kota sangat berat untuk melaksanakan konsekwensi tersebut.

Beri pengertian, karena ini

demi ekonomi kita semua,” kata Nurdin saat silaturahmi dengan Paguyuban se-Kota Batam di Restoran Golden Prawn, Batam, Sabtu (24/2).

Nurdin melihat kini Batam terus memantapkan infrastruktur jalan. Kenyamanan itu akan mendukung meningkatkan jumlah wisatawan. Nurdin berpesan agar terus dilakukan pendekatan yang baik pada

Bersambung ke Hal 7

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun foto bersama pengurus paguyuban se-Kota Batam di Bengkong, Sabtu (24/2).

HARI INI RESEPSI NGUNDUH MANTU SEKDAPROV KEPRI DI TANJUNGPINANG

Bernuansa Adat Minang di Asrama Haji Cuaca cerah di langit Bukittinggi Sumatera Barat seakan menggambarkan keceriaan hati Said Faisal Nugraha. Hari itu, tepat 16 Februari 2018, anak sulung pasangan H TS Arif Fadillah dan Hj Risma Rini resmi mengakhiri masa lajangnya.

MARTUNAS-SUHARDI, Tanjungpinang HARI ini, Senin (26/2) resepsi ngunduh mantu Arif Fadillah di Asrama Haji Tanjungpinang. Sedangkan, Minggu (25/2) malam kemarin digelar ramah tamah. Sudah ramai yang hadir sejak acara digelar

kemarin sore di kediaman Arif Fadillah di Sungai Jang.

Said Faisal yang merupakan alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini mempersunting rekan satu kampusnya, Aisha Nadira

redaksi@tanjungpinangpos.id REDAKTUR: MARTUNAS

Padriyani, putri kedua pasangan H Supadria Dt Makhudum Tungga dan Hj Afriyani.

Pada akad nikah yang dilangsungkan di Masjid Raudhatul Jannah, Gulai Bancah Bukittinggi itu, langsung menjadi saksi Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dan Wali Kota Bukittinggi HM Ramlan Nurmantias.

Pantun memantun antar perwakilan pengantin lelaki H F-ISTIMEWA

Bersambung ke Hal 7 facebook/tanjungpinangpos

PROSESI acara nikah putra Sekdaprov Kepri di kediamannya.

@tgpinangpos LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

TANJUNGPINANG POS

OPINI

2

Koran Nasional dari Kepri

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

Ilusi Negara Bebas Narkoba P

Oleh: Rikson Pandapotan Tampubolon Ketua Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Batam

ENANGKAPAN barang bukti berton-ton narkoba belakangan ini laksana pedang bermata dua. Di satu sisi kita bahagia mengapresiasi aparat penegak hukum kita yang sigap menangkap para bandar/penyalur narkoba tersebut. Di sisi lain, ada perasaan getir memandang kengerian negara kita sebagai surga bagi tujuan dan jalur barang haram tersebut.

Ceritanya—Tidak berselang lama—, penangkapan 1,6 ton sabu-sabu di perairan Anambas muncul setelah penangkapan 1 ton narkoba di perairan Batam. Sebelumnya juga kita mendengar, di Jakarta terjadi penangkapan berton-ton ganja dan narkoba.

Belum termasuk pengungkapan/penangkapan kasus-kasus dalam ukuran “kecil” yang terungkap.

Sungguh pemandangan yang mencemaskan.

Sepertinya barang haram tersebut, bisa dengan mudahnya masuk dan berkeliaran bebas memenuhi negeri ini. Tak khayal, bagi para bandar dan penggunanya Indonesia diibaratkan sorga bagi penikmat barang haram ini.

Akibatnya sudah bisa dibayangkan, masa depan bangsa ini yang akan menjadi pertaruhannya.

Anak-anak negeri ini, khususnya para pewaris masa depan bangsa ini akan diperhadapkan dengan lingkungan yang tidak mendukung bagi keberlangsungan negeri ini. Kita tentu tidak menginginkan pemuda-pemudi kita terbelit oleh persoalan barang haram ini, yang menambah runyam menyambut masa keemasan kita kedepan.

Darurat Narkoba Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), setiap narkoba yang berhasil diamankan oleh petugas, 80 persennya dianggap sudah beredar di masyarakat. Artinya, penangkapan yang terjadi belakangan ini, mengindikasikan 80 persennya telah beredar luas di masyarakat.

Berton-ton yang terungkap belakangan ini, kalau memakai pendekatan ini tentu kita membayangkan puluhan tentu sudah beredar luas dimasyarakat.

Dan kita adalah korbannya.

Inilah gambaran kenapa dunia melalui lembaganya UNODC mengatakan Indonesia sebagai salah satu surga obat-obat terlarang tersebut. Menurut World Drugs Report 2015 yang diterbitkan UNODC, diperkirakan 246 juta orang atau 5,2 persen populasi penduduk dunia, satu dari 20 orang yang berusia 15-64 tahun pernah menyalahgunakan narkoba. Begitu juga di Indonesia.

Menarik untuk mengamati pernyataan Troel Vester (Kordinator Indonesia untuk UNODC) yang mengatakan, “Indonesia sekarang telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan obat bius. Banyak obat bius diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorganisasi, terutama karena ada permintaan cukup tinggi dan Indonesia punya populasi muda yang besar dan menjadi pasar narkoba yang besar juga.”

Indonesia akan memasuki era yang namanya Bonus Demografi. Dimana akan terjadi berlimpahnya jumlah angkatan kerja produktif, yang puncaknya terjadi diantara tahun 2020-2030. Bonus yang jarang terjadi ini apabila tidak dipersiapkan secara baik, tentu bisa menjadi malapetaka bagi negeri ini. Tentu kita tidak mengingini putra-putri bangsa ini—yang diharapkan menjadi pendorong roda pembangunan—terbelit oleh persoalan

tersebut.

ketidakseriusan dari masa lalu kita.

Ironisnya, sejak tahun 1971Indonesia sudah dinyatakan darurat narkoba. Ketika itu, Presiden RI ke-2 Soeharto yang menyatakan Indonesia sedang dalam kondisi darurat narkoba. Namun kenyataannya, pertumbuhan dalam pemberantasan narkoba ini belum menemui titik kejelasan. Tidak ada peta jalan (road map) dalam upaya pemberantasan narkoba ini, membuat penangkapan narkoba yang ada seperti pemadam kebakaran. Terkesan sporadis dan sarat kesan pencitraan/dijadikan ajang promosi jabatan.

Fenomena gunung es penyalagunaan narkoba ini semakin lama, semakin merusak generasi masa depan bangsa dan negara ini. Semua lapisan umur sudah dijangkitinya, mulai dari anak-anak, pemuda, sampai orang tua menjadi mangsa barang haram tersebut. Tidak hanya orang kaya atau para pesohor negeri ini, orang miskin juga sudah dijangkiti bahaya narkoba. Sekarang semuanya merata. Masih membekas diingatakan kasus Pil PCC yang memakan korban anak-anak belum lama ini.

Demikian masifnya penyalagunaan narkoba ini telah merasuki jiwa-jiwa anak-anak bangsa ini.

Semakin lama keseriusan penanganannya akan membuat semakin banyak jiwa yang berjatuhan dan menambah suram wajah masa depan ibu pertiwi.

Dibutuhkan upaya keseriusan yang nyata, dalam membongkar jaringan-jaringan narkoba yang sudah terungkap selama ini. Jangan hanya berhenti pada oknum-oknum penyalur atau pemakai barang haram

Perang terhadap Narkoba Kita tentu mengapresiasi upaya pengungkapan dan penangkapan barang tersebut belakangan ini.

Kita melihat adanya upaya kerjasama sama lintas sektor aparat penegak hukum kita dalam memberantas peyalagunaan narkoba.

Badan Narkotika Nasional dibawah komando Komisaris Jendral Budi Waseso telah mengangkat bendera perlawanan terhadap para bandar-bandar narkoba. Cuma dibutuhkan kepemimpinan yang efektif menggerakkan sumber daya yang ada, terutama aparat penegak hukum kita untuk bahumembahu dalam memberantas narkoba ini.

Perang terhadap pemberantasan narkoba harus menjadi perhatian pemimpin tertinggi di republik ini.

Hukuman tembak mati ternyata tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pemberantasan narkoba.

Kepemimpinan Duterte, presiden Filipina dalam memimpin pemberantasan narkoba boleh kita contoh semangatnya. Keseriusan yang ditunjukkan dalam menumpas gembong-gembong narkoba di negara telah memberikan angin segar bagi pemberantasan narkoba di Filipina. Terlepas dari pro dan kontra, isu pelanggaran HAM dalam upaya penanganan tersebut. Semangat revolusioner pemberantasan itu boleh dituangkan dalam roadmap yang terukur dan terencana.

Presiden kita harus ikut memimpin upaya pemberantasan narkoba yang sudah merajalela di negara ini. Political will yang kuat harus ditunjukkan pemimpin kita dinegeri ini agar memberikan kesadaran kolektif bangsa ini memerangi narkoba. Budaya permisif terhadap pemberantasan narkoba ini harus direvitalisasi oleh kesadaran baru yang terukur dan terencana.

Aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam pemberantasan narkoba. Semakin meningkatkan performanya dalam pemberantasan tindak kejahatan yang satu ini. Dimulai dari bersih-bersih dalam tubuh penegak hukum itu sendiri. Kita tentu tidak boleh menutup mata dengan adanya anggapan masyarakat, oknum penegak hukum ada yang turut bermain dalam kasus ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemimpin yang baik, akan menciptakan prajurit yang baik.

Berangkat dari kasus penangkapan yang ada.

Pintu-pintu perbatasan kita masih menjadi kendala yang cukup berarti dalam mengontrol peredaran barang haram tersebut. Menjaga pintu-pintu masuk negara kita adalah sebuah keniscayaan dalam mengontrol peredaran barang haram tersebut.

Segenap instansi yang berkepentingan menjaga keluar masuk pintu gerbang resmi, maupun pintupintu “tikus” harus diantisipasi sebaik mungkin.

Tidak kalah penting, memberikan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalagunaan narkoba harus menjadi program prioritas dalam upaya menyelamatkan masa depan bangsa dan negara ini kedepan. Bangsa ini perlu lingkungan yang sehat bebas dari narkoba dalam menyambut cita-cita negara bangsa yang besar ini menyambut satu abad kejayaan bangsa ini.

Generasi ini perlu diselamatkan agar ilusi negara bebas narkoba tidak menjadi kebenaran yang menyakitkan. ***

Mengenal Susenas dan Manfaatnya untuk Negeri B

Oleh : Josegi Machioreno Ginting, S.S.T. Bekerja di BPS Kabupaten Kepulauan Anambas

ERPEGANG pada visi sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi satu-satunya lembaga pemerintah penghasil data-data strategis yang menjadi acuan pemerintah baik pusat maupun daerah, akademisi maupun swasta dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Data digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, sebagai monitor dari kebijakan yang sedang berjalan dan juga sebagai bahan evaluasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Atas dasar itulah BPS menjadi lembaga yang selalu dilibatkan dalam penentuan kebijakan Salah satu survei rutin yang dilaksanakan oleh BPS adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional.

Susenas dilaksanakan secara semesteran setiap bulan maret dan september. Susenas dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk dapat menyajikan indikatorindikator tidak hanya tingkat nasional namun juga hingga tingkat kabupaten/kota. Susenas menghasilkan indikator sosial-ekonomi yang selalu menjadi kompas pemerintah dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan.

Indikator-indikator yang dilahirkan oleh BPS melalui susenas meliputi berbagai aspek sosialekonomi seperti kependudukan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan lain sebagainya. Contoh data-data strategis yang dihasilkan susenas adalah seperti angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Partisipasi Sekolah, dan banyak

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

lagi indikator sosial ekonomi lainnya.

Mengingat pentingnya peran BPS sebagai dasar penentu kebijakan, BPS selalu berintegritas untuk menghasilkan data yang independen dan terpercaya. Karena BPS selalu menyajikan data objektif yang apa adanya, data tersebut terkadang tidak disukai oleh berbagai pihak. Namun BPS tetap berpegang bahwa data yang baik adalah data yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (valid and reliable) sehingga berfungsi sebagai early warning jika ada kebijakan yang belum optimal, dan juga sebagai bukti keberhasilan pemerintah jika kebijakan sudah tepat sasaran.

Data-data dalam susenas yang dikumpulkan oleh BPS adalah data dalam rumah tangga dimana data yang dikumpulkan tersebut menggunakan instrumen berbentuk kuesioner yang diisi berdasarkan wawancara langsung petugas kepada responden. Sebelum petugas melakukan pengumpulan data, BPS memberikan pelatihan terlebih dahulu kurang lebih 3-4 hari agar petugas dapat memahami kuesioner, konsep dan definisi, etika dalam pengumpulan data dalam wawancara, teknik menggali informasi dari responden, dan juga pentingnya peran petugas sebagai ujung tombak data yang berkualitas.

Susenas dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sesulit apapun medan yang dihadapi. Tidak terkecuali di daerah dengan kondisi geografis yang sulit seperti di Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di ujung utara Indone-

Pimpinan Umum/GM/Penjab : M Nur Hakim Wakil Pimpinan Umum : Ramon Damora Pemimpin Redaksi : Ramon Damora Wakil Pemimpin Redaksi : Zakmi Pimpinan Perusahaan : M Nur Hakim Manajer Umum/Adm/Keu : Ari Istanti Manajer Pemasaran : M Nur Hakim Manajer Iklan : M Nur Hakim

PEMBINA MANAJEMEN : Rida K Liamsi, Suhendro Boroma

Dewan Redaksi : M Nur Hakim, Ramon Damora, Zakmi, Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih

sia, yang menelan biaya transportasi yang sangat besar untuk melakukan pencacahan, ataupun daerah di pegunungan tengah Papua, BPS membuktikan integritasnya dengan tetap melakukan pencacahan secara door-to-door demi data yang akurat serta reliabel.

Tidak jarang petugas BPS bertemu dengan responden yang menolak untuk didata karena berbagai alasan dari mengharapkan bantuan ataupun alasan lainnya meskipun petugas sudah menjelaskan bahwa BPS hanya bertugas sebagai juru potret keadaan masyarakat hingga pentingnya data yang dikumpulkan untuk kemajuan bangsa.

Mengingat pentingnya susenas sebagai penghasil indikator-indikator strategis nasional yang menjadi dasar kebijakan, masyarakat diharapkan dapat berperan serta membangun bangsa dengan memberikan data yang jujur dan apa adanya kepada petugas susenas. Dengan menerima petugas, memberikan data yang jujur dan apa adanya, kita berharap akan terlahir data berkualitas yang berujung kepada kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. *** Kirim Opini Anda ke email: redaksi@tanjungpinangpos.id cc: tanjungpinangpos@yahoo.com

DIVISI REDAKSI Redaktur Pelaksana Kompartemen: Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih.

Redaktur: Martua P Butarbutar, Yusfreyendi, Adly Bara Hanani Reporter: Suhardi (Koordinator), Desi Liza Purba, Andri Dwi Sasmito, Raymon Sandy, Jendaras Karloan (Bintan Utara), Tengku Irwansyah (Lingga), Daniel Tambunan (Karimun), Hardiansyah (Natuna), Indra Gunawan (Anambas).

Sekretaris Redaksi: Fauziatul Husna Ardelia

Tarif Iklan

Halaman Muka (FC) Rp 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka (BW) Rp 25.000,-/mm kolom.

Halaman DIVISI ONLINE Fatih Muftih (Penjab), Desi Liza Purba (Wakil Penjab) Dalam,- (FC) Rp 25.000,-/ mm kolom.

DEPARTEMEN PRACETAK/LAYOUT/PERWAJAHAN: Dobby Fachrizal (Manajer), Syafrinaldi (Penjab Layout), Gilang Dhikapati, Agung Saputra Prastya (Staff).

Halaman Dalam (BW) Jaringan/IT/Online: Rahmat Santoso (Penjab).

Rp 15.000,-/mm DIVISI BISNIS kolom. Iklan Umum/ Departemen Umum, Adm, & Keuangan: Penjab: Dahlia , Kasir: Reynaldi Syah Display (BW) Rp Customer Service: Dilas Tari Umum: Irhamna. Departemen Iklan: Saifullah (Ass. Manager), 15.000,-/mm kolom.

Penjab Desain Iklan: Kevin Perdana, Wira Harjuman. Penjab Adm Piutang: Dahlia Anna, Juni Ella. Penjab Penagihan: Jefri, Departemen Pemasaran & EO: Rijon Sitohang (Penjab Ekspedisi) Iklan Ucapan Selamat Penjab Adm Piutang dan Retur: Yurika (FC) Rp 7.000,-/mm DEPARTEMEN PEMASARAN KORAN kolom. Iklan Ucapan Penjab Ekspedisi: Rijon Sihotang, Eris Surahman, Pariadi (Staf) Selamat (BW) Rp Penjab Pemasaran Koran: Hardian, Sudiarta, Wahyu Gustianto, Isep Ilham, Tarmizi 3.500,-/mm kolom.

Penjab Langganan Koran: Afriyanti, Sri Wahyuni (Staf) Iklan Dukacita Rp Perwakilan - Perwakilan 3.500,-/mm kolom.

Batam (Martua Butar-butar, Tarmizi Rumahitam), Lingga (Tengku Irwansyah), Bintan Utara (Jendaras Karloan), Karimun (Alrion Tambunan), Natuna (Hardiansyah), Anambas (Indra Sport Color Rp 7.000,Gunawan), /mm kolom. Advertorial Kepala Biro Iklan Jakarta: Shanti Novita Rp 5.000,-/ mm kolom.

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

REDAKTUR: MARTUNAS

LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

PRO KEPRI

3

Berpancang Amanah, Bersauh Marwah

Nurdin dan Arif Fadillah Safari Subuh di Bintan dan Karimun

Gubernur Ikut Percantik Masjid Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menegaskan, selain memakmurkan masjid, Rumah Allah tersebut juga harus dipercantik. Saat ada kesempatan, sebisa mungkin dia akan selalu terlibat dalam pembangunan masjid.

MARTUNAS-SUHARDI, Bintan ”KALAU tidak dari sekarang, kapan lagi kita semua ini memperindah dan mempercantik rumah Allah,” kata Nurdin yang ikut meletakkan paving blok pertama untuk halaman Masjid Jamiatul Aula, Desa Sebong Lagoi Bintan, Sabtu (24/2). Peletakan itu dilakukan usai menunaikan Safari Subuh di masjid tersebut.

Di penghujung pekan ini, Nurdin juga bersafari subuh di Masjid Al Huda Parit Benu Karimun, Minggu (25/2). Di Masjid Al Huda, ia menekankan agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemrov Kepri, terus memantau kondisi masyarakat di lapangan.

Jika memang ada permasalahan di lapangan agar segera diselesaikan. Apalagi itu kewenangan pemerintah provinsi. ”Jadi sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Selain Salat Subuh, pantau dan cari solusi masalah yang dihadapi di tempat kita Salat Subuh,” ujar Nurdin.

Kepala Disperindag, sambung Nurdin, sebelum atau usai Salat Subuh, cari tahu keluhan masyarakat tentang sembako dan harga kebutuhan pokok. ”Ada masalah tidak sembakonya, kalau ada masalah, cari solusi,” jelas Nurdin.

Menurut Nurdin, selagi tidak melanggar aturan, dan memang kewenangan provinsi, segera ambil langkah cepat.

Begitu juga dengan Kadis Perikanan, lanjut Nurdin, masalah masalah yang dihadapi nelayan juga dicari solusinya. Kadis Kesehatan, begitu juga. ”Untuk masyarakat kita harus beri yang terbaik, selagi kewenangan kita dan tidak melanggar aturan,” ulang Nurdin.

Menurut Nurdin, kegiatan Safari Subuh yang dilakukannya, selain untuk meningkatkan tali silaturahmi kepada masyarakat, juga ingin tahu masalah yang dihadapi masyarakat. ”Yang lebih penting, kita

harus makmurkan masjid, dengan salat berjamaah mulai dari subuh,” ujarnya.

Pada Safari Subuh Sabtu, ada rencana akan dibangun TPA dan rumah untuk imam.

Nurdin berjanji akan membantunya. Menurut Nurdin, Rumah Allah ini bukan tanggung jawab orang Bintan saja. Ini merupakan tanggung jawab umat Islam juga.

Dalam tausiyahnya, Nurdin mengatakan, dalam melakukan sesuatu seseorang itu hendaknya ikhlas.

Jangan berpikir hal-hal lain ketika berbuat kebaikan.

Nurdin berkata kalau semua masyarakat di Kepri ini berzikir secara bersama sama, bukan suatu hal yang mustahil, Allah akan memberikan dan menurunkan rahmat-Nya. ”Pembangunan yang kita lakukan ini kalau kita selalu syukuri, Insyaallah, Allah akan tambahkan rezekinya,” kata Nurdin. Nurdin menambahkan, dunia tak usah dikejar, karena kalau dikejar akan membuat terlena. Nurdin juga sempat menyinggung tentang Waduk Kawal akan digesa secepat mungkin. Karena waduk itu bukan untuk di Bintan saja, melainkan untuk Batam pun bisa.

Karena itu merupakan sumber mata air terbesar di Kepri.***

Kebutuhan Dokter di Natuna Sangat Mendesak NATUNA - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Rizal Rinaldi mengaku kebutuhan dokter di Kabupaten Natuna cukup mendesak.

Karena dengan mulai banyaknya pembangunan puskesmas, kebutuhan tenaga dokter perlu diperhatikan.

Dikatakannya, sejauh ini pihaknya telah mengusulkan kepada Bupati Natuna untuk ketersediaan dokter yang bisa ditempatkan di setiap wilayah. ”Kita sudah mengusulkan kebutuhan dokter untuk ditempatkan di setiap wilayah kepada Bupati Natuna. Karena kebutuhan dokter ini dinilai cukup penting, selain mengisi setiap puskesmas yang ada sekaligus memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” kata Kadis

REDAKTUR: MARTUNAS

Kesehatan Rizal Rinaldi di Jalan Soekarno-Hatta, Ranai. Minggu (25/2).

Menurutnya, kebutuhan dokter di setiap puskesmas yang ada di wilayah Natuna masih sangat kurang. Dan saat ini pihaknya sudah berupaya melakukan rekrutan tenaga kontrak. ”Untuk sementara ini yang masih kekurangan dokter adalah Puskesmas Subi, SerasanTimur, Midai, dan Pulau Laut.

Namun kita juga sudah berupaya melalui perekrutan tenaga kontrak serta pengusulan ke Kementerian Kesehatan melalui Program Nusantara Sehat,” ungkapnya.

Rizal juga berharap, dengan ketersediaan tenaga dokter yang cukup, pelayanan kesehatan di Natuna bisa lebih baik dan yang sebelumnya. ”Kita ingin dengan

RIZAL RINALDI

adanya penambahan dokter pelayanan kesehatan bisa lebih baik lagi, itu saja yang paling utama,” tutupnya.

Di Kepri, jumlah dokter mencukupi dan rasionya cukup bagus dibandingkan jumlah penduduk.

Hanya saja, penyebaran dokter yang tidak merata antara perkotaan dan daerah pesisir. (hrd/mas)

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun meletakkan paving blok pertama untuk halaman Masjid Jamiatul Aula, Desa Sebong Lagoi Bintan, Sabtu (24/2). Peletakan itu dilakukan usai menunaikan Safari Subuh di masjid tersebut.

Tekan Inflasi, BI Tanam Cabai di Sekolah BATAM - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri menginisiasi kegiatan urban farming di sekolah untuk menekan inflasi volatile food.

Program urban farming ini, direncanakan untuk tanaman cabai dan sayuran, yang menjadi pemicu inflasi volatile food. Dimana, program ini akan dilaksanakan di sekolah Batam dan Tanjungpinang yang menjadi tempat pengukur inflasi Provinsi Kepri.

Kepala BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, urban farming berjalan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekolah.

Sekolah-sekolah di Batam dan Tanjungpinang didorong untuk menjadikan urban farming sebagai kegiatan ekstrakulikuler. ”Kami akan menyediakan tenaga untuk melatih siswa melaksanakan urban farming,” jelasnya.

Pelatihan yang akan diberikan kepada siswa, pelatihan pembuatan pupuk

organik. Selain itu dilatih untuk bercocok tanam di sekolah. ”Urban farming cocok untuk pertanian di daerah perkotaan yang punya lahan terbatas,” bebernya.

Sehingga bisa mengurangi ketergantungan tehadap pupuk kimia dan produk lebih sehat. Selain itu, siswa ini juga akan diajarkan mengatur manajemen pertaniannya. Sehingga mereka panen di saat-saat paceklik atau suplai kebutuhan pokok dari luar kota sedang menipis. ”Kita bisa lihat data dan informasinya dengan lengkap. Sehingga perhitungannya tepat,” sambungnya.

Setelah panen, akan ada penilaian khusus unutk mencari pasar yang menerima produk. Kegiatan ini juga menggali lebih dalam jiwa wirausaha siswa.

Mereka dituntut mencari pasar yang tepat untuk menerima produk pertanian organik yang mereka

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

KEPSEK SMPN 5 Tanjungpinang dan Waka I DPRD Tanjungpinang Ade Angga panen cabai di sekolah itu.

hasilkan. BI akan coba mencoba membagi komoditas yang akan ditanam.

Sehingga jumlah prioduk yang dihasilkan lebih seimbang. Dengan demikian dipastikan tak ada over suplay yang mengakibatkan kerugian bagi produsen. ”Jangan semua nanam

cabai. Begitu panen, harganya jadi turun. Nanti bisa jadi kerugian sehingga dampaknya tak berlanjut,” imbuhnya. Program ini akan dijalankan dalam watu dekat ini. Dimana pihaknya sudah melakukan sosialisasi Batam dan Tanjungpinang. (mbb)

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA

PRO KARIMUN

4

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

Hafal 30 Juz, Puluhan Santri Diwisuda Bupati Karimun Aunur Rafiq mewisuda santri/santriwati Hafidz Quran 30 Juz, pada Mahad Tahfizul Quran Atthohiriyah Moro, Sabtu, (24/02) yang pimpinan Ustdz Jefri Al-hafidz.

ALRION, Karimun SEBANYAK 6 orang santriwati dan 5 santri hari ini, yang telah menyelesaikan Khataman Quran 30 Juz langsung diwisuda.

Sedangkan untuk jumlah wisuda santri TPQ sebanyak 24 orang.

Semenjak berdiri, santri/ santriwati harus menyelesaikan hafalan 30 Juz dan langsung diwisuda. Tidak hanya wisuda untuk Hafidz Quran, tetapi wisuda santri TPQ juga dilaksanakan pada kesempatan yang sama.

Ia mengatakan, memberikan apresiasi dan penghar-

gaan yang setinggi tingginya kepada bapak Ustaz Jefri Al hafiz yang telah mengasuh rumah tahfidz ini. ”Pada awal pembangunannya, kita semua tidak menyangka bahwa Mahad ini bisa berkembang seperti ini. Dimana untuk tahun ini yang diterima atau ditampung hanya sekitar 100 santri/santriwati,” ujar Rafiq.

Bahkan, lanjut Rafiq yang mendaftar lebih dari 200 orang. ”Ini menjadi bukti, bahwa Mahad ini menjadi harapan dan tujuan bagi para orangtua untuk menitipkan

anak anaknya dalam rangka menghafal Alquran. Ucapan selamat, saya tujukan kepada wali santri yang pada hari ini anaknya yang telah diwisuda,” terangnya.

Rafiq menambahkan, Insya Allah santri/santriwati yang khatam dan wisuda pada hari ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Selain itu, lanjut Rafiq, Insya Allah menjadi jaminan bagi orangtua di akhirat kelak. ”Bagi santri/santriwati dari keluarga kurang mampu, yang ingin melanjutkan kuliah. Dibantu baik melalui jalur Badan Amil Zakat

(BAZ) Kabupaten Karimun ataupun jalur pemerintah melalui ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Saat ini, Kabupaten Karimun memiliki 8 Rumah Tahfidz dan 16 Pondok Pesantren. Selain itu, juga memiliki 159 ustaz/ustazah yang mengajar pada Rumah tahfidz dan pondok tersebut yang diberikan insentif oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.

Lainnya, ada 332 TPQ, 125 DTA dengan jumlah guru sebanyak 2.015 orang dan 21.000 lebih santri.

Pada kesempatan yang sama Aunur Rafiq meresmikan gedung asrama putra sebanyak 1 unit berlantai 2, yang di bangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun. ***

F-ISTIMEWA

BUPATI Karimun Aunur Rafiq menyerahkan sertifikat hafiz pada salah seorang santri pondok pesantren usai wisuda.

Srikandi MPC PP Karimun Dikukuhkan

F-ISTIMEWA

PENGURUS MPC Srikandi Pemuda Pancasila (PP) Karimun foto bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq dan FKPD usai pengukuhan, Sabtu (24/2) di Gedung Nasional.

KARIMUN - Pengurus Srikandi MPC Pemuda Pancasila (PP) Karimun resmi dikukuhkan, Sabtu (24/2). Pengukuhan itu, usai melaksanakan musawarah cabang (Muscab) dan penyusunan pengurus di Gedung Nasional.

Usai Muscab, Ketua Srikandi MPW PP Kepulauan Riau Ramlah Ella mengukuhkan, Zauwiyah sebagai Ketua Srikandi MPC PP Karimun dan pengurus lainnya. Kegiatan itu dihadiri Bupati Karimun Aunur Rafiq, dan Ketua MPC PP Karimun Edi dan undangan lainnya. ”Keberadaan Srikandi PP di Karimun harus mampu bersinergi, dengan organisa-

si wanita yang ada saat ini.

Tentunya memberikan dampak positif, atau menjadi inspirasi bagi kaum wanita di bidang pembangunan.

Terutama membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlandaskan iman dan taqwa,” kata Aunur Rafiq, dalam sambutannya.

Menurut Rafiq, peran wanita dibutuhkan mendorong minat pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang kesehatan, pendidikan, kegiatan sosial lainnya. Pemerintah akan membantu atau menjembatani kegiatan positif, yang dilaksanakan organisasi wanita termasuk Srikandi PP. ”Terima kasih atas dukun-

gan semua rekan pengurus, yang telah memberikan amanah kepada saya sebagai ketua. Jika dilihat dari usia, saya masih muda. Masih ada rekan lain yang usianya lebih tua. Tetapi memberikan kepercayaan dengan aklamasi untuk memimpin Srikandi PP ke depan,” kata Zauwiyah, Ketua Srikandi MPC PP Karimun terpilih.

Dalam waktu dekat, akan rapat bersama dengan seluruh pengurus MPC PP untuk bersinergi program kerja ke depannya. ”Kehadiran Srikandi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, tanpa harus memandang golongan, suku atau ras,” tutur dia. (yon)

PRO ANAMBAS

SK Tarif Transportasi Dalam Proses F-ISTIMEWA

KAPOLRES Anambas AKBP Junoto bersama unsur TNI ketika menggelar coffee morning bersama sebagai bentuk silaturahmi dalam menjaga pulau terdepan.

TNI-Polri Bersinergi Jaga Pulau Terdepan ANAMBAS - Menjaga serta mengawal pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sangat dibutuhkan sinergitas TNI-Polri.

Untuk itu, pihak Polres Anambas bersama unsur TNI dari Kodim 0318 Natuna serta Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tarampa menggelar coffee morning, Jumat (23/2) kemarin.

Kapolres Anambas AKBP Junoto SIK mengatakan, Sinergitas TNI-Polri untuk menjalin silaturahmi untuk menjaga situasi di Anambas agar tetap kondusif. ”Ini merupakan salah satu upaya kita untuk menjaga sinergitas antara TNI-Polri,” kata Junoto, Jumat (23/2).

Junoto mengungkapkan, kegiatan ini memang kerab kali dilakukan secara berkesinambungan.

Menurutnya, sebagai aparat yang berada di perbatasan tentu sinergitas sangatlah penting dalam menjaga kedaulatan NKRI. ”Kita berharap ini terus terjalin dalam menjaga beranda depan Indonesia,” ujar Junoto.

Perwira Pelaksana (Palaksa) Lanal Tarempa Mayor Laut (P) Budi Darmawan mengungkapkan, intinya dengan sinergitas TNI-Polri membawa dampak positif dalam menjaga perbatasan NKRI. ”Agenda ini kita lakukan dengan begiliran panitianya,” jelas Mayor Laut (P) Budi Darmawan.

Sementara itu, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0318 Natuna Harioko mengatakan, dengan kebersamaan ini mampu memberikan aura positif dalam menjaga kondusifitas di Anambas sebagai salah satu daerah terdepan di Indonsia. ”Jalinan akan semakin menguatkan, dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” kta Harioko.

Danramil Tarempa Kapten Inf Syamsuarno menguraikan, di sini petunjuknya sudah jelas ada Memorandum Of Understanding (MoU) di Provinsi antara Gubernur, Polda Kepri, Danrem dan Lantama IV. Kegiatan juga dihadiri Bupati dan Walikota, Dandim, Danlanal dan Kapolres tentang sinergitas empat Pilar Desa itu diarahkan mulai dari bawah yakni Kepala Desa Babinsa, Babinkamtibmas, Babinkotmar itu harus bersinergitas. ”Alhamdulillah, di Anambas hal ini sangat luar biasa.

Selalu bersama dalam suka dan duka dalam menjaga keamanan ketentraman, jiwa senasib sepenanggungan saling mendukung baik suka maupun duka dan ini nyata di Anambas,” tuturnya. (end) REDAKTUR: ADLY BARA

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah berupaya untuk mengatur, dan menentukan besaran tarif angkutan umum baik laut maupun darat.

INDRA GUNAWAN, Anambas UNTUK melegalkan tarif angkutan tersebut, maka pemerintah daerah akan keluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris SH. ”Usulan pertama sudah diajukan pada akhir tahun 2017 lalu, tapi mengalami perubahan dan pada awal Februari kemarin. Kini usulan itu sudah diperbarui lagi, dan sudah disampaikan ke bagian hukum Sekretariat Daerah untuk diverifikasi,” ungkap Nurman, Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, Jumat (23/2) kemarin.

Nurman menjelaskan, memang masih lama prosesnya untuk mengeluarkan SK karena beberapa tahap meski dilalui. Tahapan itu mulai dari bagian hukum, asisten II dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Setelah itu, kata Nurman, baru sampai ke tangan Bupati Anambas Abdul Haris SH untuk legalitasnya. Menurutnya, jika SK tersebut sudah keluar maka akan dipampang di papan pengumuman yang ada di pelabuhan.

Sehingga, supaya masalah biaya transportasi menjadi transparan dan tidak ada kenaikan tarif secara sepihak. ”Ini harus berjalan supaya nantinya tidak ada yang curang. Kalau transportasi transparan, itu salah satu syarat menjadi daerah sadar wisata,” ungkapnya lagi.

Diakuinya, tak ada sanksi jika ada pelaku atau pemilik moda transportasi yang berbuat curang dengan menaikkan tarif secara sepihak. Jika terjadi, maka sanksinya langsung dari masyarakat. ”Mungkin masyarakat tidak mau menggunakan jasanya lagi, jadi orang tersebut yang nantinya

F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

KAPAL feri MV VOC Batavia yang melayani rute Tanjungpinang-Anambas ketika akan berangkat.

akan rugi sendiri,” jelasnya.

Diketahui, untuk ongkos ojek sekitar Tarempa atau jarak dekat dipatok Rp 5 ribu. Tarempa-Kampung Baru Atas Rp 10 ribu.

Tarempa-Arung Hijau Rp 30 ribu hingga yang terjauh yakni Tarempa-Air Bini seharga Rp 100 ribu. Harga tersebut merupakan, harga hasil survei di lapangan.

”Untuk saat ini, sifatnya masih sementara dan masih bisa berubah ke depan sambil menunggu drafnya ditandatangani bupati,” ungkap Nurullah, kepala Seksi (KKasi) Pelayanan Transportasi Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Anambas.

Untuk transportasi laut antarpulau, juga sudah dilakukan survei seperti dari Tarempa-Matak per seat adalah Rp 50 ribu.

Namun, untuk tarif carter bisa mencapai Rp 500 ribu.

Untuk rute Tarempa-Selat Rangsang, Nyamuk, Pulau Nongkat Rp 1 juta, hingga Tarempa-Kiabu yakni Rp 2,5 juta. ***

LAM Kecamatan Jemaja Dikukuhkan

F-INDRA GUNAWAN/TANJUNGPINANG POS

DATOK Sri Setia Amanah Ir Herdi Usman selaku Ketua LAM Kabupaten Kepulauan Anambas saat melantik pengurus LAM Kecamatan Jemaja.

ANAMBAS - Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau melantik kepengurusan LAM tingkat Kecamatan Jemaja di aula Kantor Camat Jemaja, Sabtu (24/2). Acara musyawarah berjalan dengan lancar, dan berlangsung hikmad.

Calon kandidat berjumlah 5 orang, dan atas musyawarah dan mufakat mka dipilih Datok Ubaidilah selaku Ketua LAM Jemaja. Pelantikan tingkat kecamatan yang dilakukan oleh LAM kabupaten pertama kali digelar, kecamatan lain akan menyusul.

”Alhamdulillah, pemilihan dan pelantikan kepengurusan LAM Kecamatan Jemaja berjalan dengan lancar, semoga ketua terpilih dapat menjalankan amanah masyarakat khusus adat istiadat Melayu di ke depankan,” kata Datok Sri Setia Amanah Ir Herdi Usman, selaku Ketua LAM Kabupaten Kepulauan Anambas ketika ditemui, Minggu (25/2).

Adapun calon kandidat Ketua LAM Kecamatan Jemaja yakni, Ubaidilah, Ulil Umri, H. Gafar Jaya, Donal Febrison, Muhammad Johar.

Undangan yang hadir, dari

seluruh pengurus LAM di tingkat desa masa hikmat kepengurusan dari Tahun 2018 hingga 2022.

Memang diakuinya, pembentukan dan pelantikan kepengurusan LAM dilakukan di wilayah yang jarak tempuh dari kabupaten paling jauh. Oleh sebab itu, Kecamatan Jemaja dilakukan pertama kali pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan.

Hasil dari komposisi dan kepengurusan personalia, adalah hasil musyawarah Jemaja yang pertama dan ditetapkan pada tanggal 24/ 2/2018. (end) LAYOUT: SYAFRINALDI

PRO LINGGA

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

5

Izin Usaha PT CSA Terancam Dibatalkan F-ISTIMEWA

BUPATI Lingga H Alias Wello saat berdialog dengan Ikan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL).

Mahasiswa Diajak Kawal Kebijakan Pemkab LINGGA - Bupati Kabupaten Lingga H Alias Wello mengajak mahasiswa asal Kabupaten Lingga untuk mengawal kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah dalam melakukan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kritik dan saran dari mahasiswa sebagai barisan intelektual muda, menurut H Alias Wello, sangat dibutuhkan agar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tepat sasaran. ”Tolong beri masukan, tolong kami dikritik. Kami tidak anti kritik. Kritik yang membangun, dan masukan sangat dibutuhkan jika kebijakan yang dilakukan tidak tepat sasaran,” kata Awe, sapaan akrab Alias Wello saat berdialog dengan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL), Jumat (23/2) sore.

Dialog Akbar yang digelar Pemkab Lingga, merupakan sempena ajang refleksi dua tahun kepemimpinan Alias Wello-M Nizar. Kegiatan itu digelar, sebagai upaya mendengarkan aspirasi mahasiswa melihat perkembangan Kabupaten Lingga sejak dipimpin Awe-Nizar. ”Kita bangun Lingga ini bukan dari nol, tapi dari minus anggaran. Karena pada tahun pertama pemerintahan kita mengalami defisit dengan angka seratus miliar lebih. Perlahan persoalan ini bisa kami selesaikan,” kata Awe. Awe menambahkan, untuk membangun Lingga dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki dibutuhkab komitmen dan kerja keras. Tidak hanya itu, lanjutnya, membangun Lingga juga dibutuhkan dukungan dari semua unsur masyarakat agar arah kebijakan pembangunan yang dilakukan menjadi tepat sasaran. ”Membangun Lingga dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh komitmen, kerja keras dan kerja cerdas,” sebutnya.

Dalam kesempatan dialog para mahasiswa meminta dukungan Pemkab Ligga untuk membantu mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi.

Salah satunya adalah, tempat pemondokan atau asrama mahasiwa. Awe pun menanggapinya jika anggaran tersedia. (tir)

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muhammad Ikhsan Saleh memastikan, permohonan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Citra Sugi Aditya (CSA) di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau tak disetujui Menteri ATR/Kepala BPN.

TENGKU IRWANSYAH, Lingga HAL ini dikatakan Bupati Lingga H Alias Wello usai membuat laporan terkait permohonan HGU PT CSA di Gedung Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Jumat (23/2). ”Direktur Agraria ATR/ BPN pastikan, selama prosesnya pengajuan belum Clear and Clean (C&C), pak Menteri tak akan tanda tangan HGU,” kata Alias Wello, kemarin.

Awe panggilan akrab Alias Wello, menjelaskan, proses untuk mendapatkan

HGU tidaklah semudah yang dibayangkan. Jika masih ada riak-riak, lanjut Awe, pastinya Menteri ATR/BPN akan menunda permohonan yang diajukan. ”Pak Dirjen menyayangkan sikap yang ditunjukkan Kepala Kanwil BPN Kepulauan Riau Syafriman saat rapat panitia B di Hotel Aston Tanjungpinang pekan lalu, yang terkesan arogan untuk membenarkan tindakannya merekomendasikan pemberian HGU PT CSA,” terang Awe. Dalam pertemuan itu, Bupati Lingga Wakil Ketua DPRD Lingga didampingi

F-ISTIMEWA

BUPATI Lingga H Alias Wello (tengah) saat menemui Dirjen Agraria untuk melaporkan HGU PT CSA yang terindikasi tidak prosedural.

Kamaruddin Ali dan Staf Khusus Bupati Lingga dan Ady Indra Pawennari. ”Saya berterima kasih atas penjelasan pak Dirjen.

Banyak ilmu pertanahan yang kami dapatkan, termasuk tata cara permohonan dan pemberian HGU. Ternyata, pengajuan HGU harus disertai plasma 20 persen dan CSR,” imbuh Awe.

Awe menyoroti kasus penguasaan lahan warga secara sepihak oleh PT Citra Sugi Aditya pada 10 desa di Kecamatan Lingga Utara dan Lingga Timur.

PT CSA, hanya bermodalSK Menteri Kehutanan RI Nomor : 624/KPTS-II/2014, tanggal 14 Juli 2014 tentang pelepasan kawasan hutan produksi untuk perkebunan

kelapa sawit. Sehingga, perusahaan ini menguasai tanah negara dan masyarakat di Lingga Utara dan Lingga Timur seluas 9.694,84 Ha. Ironisnya, Kantor Wilayah BPN Kepri merespon HGU PT Citra Sugi Aditya tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lingga. ***

85 Personel Polres Tes Psikologi

F-ISTIMEWA

SEJUMLAH personel Polres Lingga saat menjalani tes Psikologi untuk syarat mengoperasikan senjata api.

LINGGA- Sebanyak 85 orang personel Polres Lingga mengikuti tes psikologi di SDN 002 Dabo Singkep, Jumat (23/2).

Kapolres Lingga AKBP Ucok Lasdin Silalahi melalui Kabag Sumda Polres Lingga Kompol Sokhizaro Zega mengatakan, tes psikologi itu dilakukan untuk mengetahui psikologi anggota Polri dalam melaksanakan tugas. ”Tes ini kami lakukan hanya satu hari ini saja. Tes ini tujuannya, untuk

mengetahui psikologi personel dalam melaksanakan tugas dan anggota Polri bila memegang senjata api dinas,” kata Sokhizaro Zega, Jumat (23/2).

Sokhizaro menyampaikan, 85 personel yang tidak lulus tes psikologi tersebut maka personel itu tidak boleh memegang senjata api. ”Saya berharap agar anggota melaksanakan tugas secara profesional di tengah masyarakat, khususnya dalam penggunaan senjata api,” ujarnya.

Tidak hanya melakukan tes psikologi terhadap personelnya saja, Namun, Sabtu (24/2) di tempat yang sama Polres Lingga juga akan melaksanakan pembinaan dan latihan psikologi kepada putra dan putri Kabupaten Lingga sebagai calon anggota Polri tahun 2018. ”Sebanyak 65 peserta dari Kabupaten Lingga tersebut, mengetahui pengisian psikologi dan mampu bersaing dengan putra dan putri dari daerah lain.” imbuhnya. (tir)

PRO NATUNA

APBD Cepat Disahkan, Tetap Paceklik F-ISTIMEWA

PARA pemuda Natuna dan Dinas Lingkungan Hidup memperingati Hari Sampah.

HPSN, Organisasi Pemuda Gelar Gotong Royong NATUNA - Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2018, sejumlah pemuda Natuna yang tergabung dalam oraganisasi kepemudaan formal dan non formal menggelar gotong royong membersihkan lingkungan disejumlah titik secara bertahap dan berkelanjutan.

Kali ini, giliran Pemuda Karang Taruna Desa Sepempang yang menjadi mobilisator utama gotong royong yang digelar di lapangan bola Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Minggu (25/2).

Kegiatan ini merupakan gabungan berbagai organisasi kepemudaan seperti Komunitas Muda Natuna (Komuna), Komunita Jomblo Kreatif Natuna, Tagana Kabupaten Natuna dan PMI Kabupaten Natuna. Gotong royong ini, juga didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Natuna dan Desa Sepempang. ”Ya. Kegiatan ini pertama kali kita lakukan di Desa Sepempang. Di Natuna secara umum hari sampah, yang jatuh pada tanggal 21 Februari kemarin sudah terhitung tiga kali kita lakukan di Natuna dan sekarang peringatan hari sampah yang ke 13,” kata Ardianto.

Selain gotong-royong membersihkan lingkungan, panitia juga menggelar kampanye kebersihan lingkungan kepada warga desa setempat dan masyarakat Natuna secara umum. ”Kita libatkan masyarakat juga, kepada mereka kita sosialisasikan arti penting kebersihan lingkungan.

Kita ingin masyarakat punya inisiatif dan tradisi membersihkan lingkungannya,” sambungnya.

Kegiatan tersebut akan menyasar seluruh lingkungan, terutama sekali fasilitas-fasilitas umum (Fasum) dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan. ”Hari ini kita mulai dari lapangan bola ini, kemudian kita turun ke lingkungan lain dan kita terus menyusuri sepanjang Pantai Desa Sepempang. Mudah-mudah kegiatan ini efektif menjaga kelestarian, dan kesehatan lingkungan serta edukasi masyarakat,” harapnya.

Kepala Desa Sepempang Junaidi dan warga setempat, mengapresiasi kegiatan itu karena kegiatan tersebut dinilai baik. ”Kami bangga dengan pemuda ini. Kegiatan ini sangat positif, kami harap ini bisa berlelanjutan,” ujar Junaidi. (hrd) REDAKTUR: ADLY BARA

Sejumlah kalangan menilai pengesehan APBD 2018 yang dilakukan lebih awal, dinilai tidak mendatangkan efek baik bagi pembangunan terutama pada masa transisi anggaran.

HARDIANSYAH, Natuna BAHKAN banyak kalangan menyebut dalam situasi sulit seperti ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna sebagai Pemberi Harapan Palsu (PHP).

Edi seorang warga menyebutkan, pengesahan APBD Natuna lebih awal ternyata hasilnya sama saja dengan pengesahan APBD yang dilakukan pada tahun berjalan seperti sebelumsebelumnya.

Hal ini dapat terlihat, pada kondisi paceklik yang biasa terjadi pada saat

transisi anggaran tidak bisa diatasi oleh upaya pengesahan APBD lebih awal. ”Ternyata sama saja, mau disahkan lebih awal atau tidak APBD ini. Kegiatan tetap saja molor dan kondisi susah melanda kebanyakan orang. Buktinya, tahun ini kegiatan belum sama sekali ada yang jalan,” kata Edi di Jalan Soekarno Hatta, Ranai, Senin (25/2).

Hingga saat ini, seluruh pelaku pembangunan baik yang berada di internal pemerintahan (pegawai) maupun yang ada di luar pemerintahan (pihak ke tiga) serata masyarakat umum

sama-sama menunggu janji pemerintah, yang akan melaksanakan pembangunan sejak permulaan bulan awal tahun.

Akan tetapi pada nyatanya, rencana pemerintah tersebut hingga penghujung bulan dua ini belum ada tanda-tanda bisa diwujudkan oleh pemerintah. ”Hingga bulan dua ini kita bisa lihat kegiatan pembangunan yang real di lapangan tidak ada. Jangankan kita yang berada di luar pemerintahan, mereka yang jadi pegawai pemerintahan saja sudah sejak awal tahun nunggu,” tandas Edi. Ia mengaku, tidak mengetahui apa sebab pemerintah menunda pelaksanaan kegiatannya hingga saat ini.

Meskipun dipenguhujung tahun lalu, Pemerintah

Daerah (Pemda) telah menggembar-gemborkan pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan sejak awal tahun. ”Saya tidak tahu kenapa pemerintah belum melaksanakan program kegiatannya, dan saya tidak tahu apa namanya ini, mungkin bisa juga dibilang PHP,” sebutnya mengakhiri.

Sejumlah pegawai juga mengeluhkan kondisinya yang sulit, akibat dari belum jalannya kegiatan pemerintah. Sebagian mereka mengaku terpaksa melego barang-barang, yang sekiranya bisa dijual untuk memenuhi keperluan harian mereka.

Hingga bulan ini belum semua pegawai (PNS dan PTT), yang belum menerima gaji dan Kesra karena alasan kegiatan belum jalan.

”Bahkan banyak juga yang terpaksa ngutang saking sulitnya pendapatan. Kami di kalangan pegawai ada yang belum dapat gaji, tapi kalau Kesra saya rasa semua belum dapat menerimanya. Maka banyak orang pening,” tutur seorang pegawai.

Kepala BPKPAD Kabupaten Natuna Diki Kusniadi menjelaskan, kondisi ini terjadi karena dana yang teralokasikan ke Kas Daerah per bulan dua ini baru Dana Alokasi Umum (DAU) saja. Sehingga, kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan rutin belum bisa dijalankan. ”Bulan ini baru DAU yang teralokasikan, dan dana-dana lainnya belum.

Maka kegiatan selain kegiatan rutin agak tersendat,” jelas Diki. ***

Satpol Gelar Patroli Pengawasan THM NATUNA - Sekitar 46 orang Pramusaji terjaring dalam giat Patroli Pengawasan Tempat Hiburan Malam yang berada di wilayah kota Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Sabtu (24/2) malam.

Kegiatan rutin ini, dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama instansi lainnya seperti Bakesbangpol, Disdukcapil dan turut membantu Subdanpom AD untuk menjalankan serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Natuna tentang Kependudukan. ”Kegiatan ini kita

laksanakan secara rutin, dalam menjalankan Perda Kabupaten Natuna No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna,” kata Dodi Nuryadi, Kasatpol PP Natuna usai pelaksanaan giat patroli pengawasan THM, Minggu (25/2).

Pada kegiatan ini, satuannya berhasil menjaring sekitar 46 orang pramusaji yang tidak memiliki data kependudukan seperti KTP atau surat

domisili Kabupaten Natuna lainnya. ”Para pramusaji yang terjaring patroli, kita lakukan pembinaan. Selain itu, juga mereka diminta supaya segera melengkapi dokumen kependudukan,” jelas Dodi.

Dari sejumlah 46 orang paramusaji yang terjaring bekerja di THM, diantaranya Pujasera 36 di Senubing Kecamatan Bunguran Timur. Kemudian dilanjutkan ke daerah Padang Tengah, kafe dan biliar campion serta JFC. ”Para Pramusaji yang terjaring kita juga memberikan pengarahan, di dalam

F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS

PARA pramusaji THM yang diamankan pihak Satpol saat menggelar razia Sabtu (242) malam kemarin.

kehidupan bermasyarakat untuk berpakaian yang sopan dan tanpa melanggar

norma-norma dan etika di masyarakat,” kata Dodi (hrd) LAYOUT: SYAFRINALDI

PRO BINTAN

6

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

Pemprov Harus Belajar dari Konsep Sani-Soerya

Tak Adil, Bintan Cuma Diberi Rp 6,9 M YUSFREYENDI, Bintan SATUAN Pelajar Mahasiswa (Sapma) PP Bintan geram ketika mengetahui alokasi anggaran dari Pemprov Kepri untuk Pemkab Bintan tak adil, dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Bahkan untuk tahun 2019 depan, Bintan kembali menjadi 'anak tiri' Gubernur Kepri. Cuma Rp 6,9 miliar untuk Bintan, dari Rp 360,6 miliar yang diplot gubernur. ”Kami tidak habis pikir, program pengentasan kemiskinan di Kepri ini semakin tak jelas. Terutama dalam pembagian anggaran di kabupaten/kota,” kata Sutriyono, Ketua Sapma PP Bintan, saat memberikan keterangan pers, Minggu (25/2) kemarin.

Sutriyono menjelaskan, pada masa pemerintahan Gubernur Kepri H Muhammad Sani dan Wagub Soerya Respationo, Pemprov bersama Pemkab/ Pemko se-Kepri membuat tim penanggulangan kemiskinan daerah. Alokasi anggaran untuk pembangunan kabupaten/kota dari APBD Provini Kepri, direalisasikan secara merata, sesuai dengan kondisi daerah. Untuk program pembangunan itu, Sani-Soerya selaku menerapkan konsep 2 banding 1 (2:1). Jika kabupaten/kota menyediakan dana untuk setiap progran kemiskinan

RENCANA PAGU ANGGARAN 2019 PER KAB/KOTA DI PROVINSI KEPRI 1. Natuna 2. Bintan 3. Anambas 4. Lingga 5. Batam 6. Karimun 7. Tanjungpinang 8. Pemprov Kepri

Rp 6,450 miliar Rp 6,950 miliar Rp 9,300 miliar Rp 16,517 miliar Rp 28,500 miliar Rp 44,300 miliar Rp 223,900 miliar Rp 24,683 miliar

TOTAL

RP 360,600 MILIAR SUMBER:

Rp 10 miliar, Pemprov Kepri akan bantu Rp 20 miliar. ”Untuk alokasi pembangunan di Kabupaten Bintan itu, selalu di atas Rp 50 miliar. Sejak tahun 2016 dan berganti kepemimpinan, Kabupaten Bintan jadi anak tiri,” keluhnya. ”Buktinya, tahun anggaran 2017 lalu saja, Bintan hanya diberi Rp 16an miliar dari Pemprov Kepri. Tahun 2018 ini, Bintan cuma dikasi Rp 8 miliar. Nah, tahun 2019 nanti, Bintan diproyeksikan cuma diberi Rp 6,9 miliar. Di mana letak keadilan pemerintah sekarang,” tuturnya.

Sementara, lanjutnya, pada tahun 2019 nanti, Anambas dalam pagu anggaran 2019 itu dialokasikan Pemprov Kepri sebesar Rp 9,3 miliar, Natuna diberi Rp 6,45 miliar, Kabupaten Lingga bakal dialokasikan Rp 16,5 miliar, Batam sebesar Rp 28,5 miliar, Kabupaten Karimun

dialokasikan Rp 44,3 miliar.

Sedangkan di wilayah Kota Tanjungpinang Rp 223,9 miliar.

Tahun-tahun sebelumnya, jelas Sutriyono, Kabupaten Karimun mendapat ratusan miliar.

Untuk Tanjungpinang, dana Rp 223,9 miliar di pagu anggaran 2019 itu, sebagian besar untuk pembangunan kawasan pemerintahan Pemprov di Dompak. ”Dari total pagu anggaran untuk kabupaten/kota se-Kepri, sebesar Rp 360,6 miliar itu, Bintan cuma dapat Rp 6,9 miliar. Sampai hati betul,” tambah Sutriyono.

Pada kesempatan lain, Direktur Kelompok Diskusi Nusantara Billy Jenawi menyatakan, kebijakan dalam pengalokasian pagu anggaran yang timpang antara kota dan kabupaten ini perlu dipertanyakan.

Pagu anggaran untuk kabupaten hanya sekitar 5 persen dibandingkan kota.

Pelaksanaan SOTK Baru, Paling Cepat Mei BINTAN - Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang baru saja disahkan oleh DPRD Bintan, pelaksanaannya akan efektif bekerja, paling cepat Mei mendatang.

Adi Prihantara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan mengatakan, saat ini Perda revisi SOTK baru Pemkab Bintan sedang dievaluasi di Pemprov Kepri. Jika sudah siap, akan dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup). ”Baru saja disahkan, nanti akan dibuat dulu uraian tugas dan jabatan setiap SOTK. Terutama

Adi Prihantara

yang baru di Perbup,” katanya, Minggu (25/2).

Ia mengatakan, untuk SOTK baru yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), akan dipersiapkan kantornya di kantor

DPMPTSP Bintan, di Bintan Buyu. Untuk persiapan lainnya sedang menunggu Perbup. ”Kalau dari sisi anggaran, setiap SOTK saat ini belum ada perubahan.

Hanya saja nanti kebutuhan setiap SOTK akan dibahas pada APBD Perubahan, yang akan dibahas pada Juni mendatang,” sebutnya.

Menurutnya, kebutuhan setiap SOTK pastinya akan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Karena menurutnya, kebutuhan setiap dinas atau badan akan berbeda sesuai kewenangannya. (aan)

F-JENDARAS/TANJUNGPINANG POS

PELANTIKAN pengurus baru PAC PP Kecamatan Bintan Utara, di Antartika, Tanjunguban, Sabtu (23/2) lalu.

Miswanto Ketua Baru PP Binut TANJUNGUBAN Miswanto, Sekretaris Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Bintan Utara (Binut), terpilih menjadi Ketua PAC PP Bintan Utara periode 20182021.

Miswanto terpilih setelah berhasil mengungguli calon ketua lainnya, yaitu Bayu Kuntadi dengan perolehan suara 4 melawan 3, dalam pemili REDAKTUR: YUSFREYENDI

han pengurus PAC di Anrawika, Tanjunguban, Sabtu (23/2) lalu.

Kepada rekan-rekannya sesama anggota PP Bintan Utara, Miswanto berjanji akan menjalankan amanah sebagai ketua yang baru, untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Bintan Utara. ”Ini amanah dan saya akan memperjuangkan organisasi dan pastinya memberikan manfaat untuk

masyarakat,” sebutnya.

Sementara itu, Bayu Kuntadi selaku Ketua Panitia Pemilihan Ketua PAC PP Bintan Utara Periode 2018-2021 mengatakan, pihaknya sangat puas dengan pelaksanaan dan hasil pemilihan ketua yang baru. ”Siapa pun ketuanya, kami semua harus tetap kompak dan bersatu serta memberikan kontribusi yang terbaik,” tambahnya. (aan)

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

PENGENDARA sepeda motor melintasi jalan aspal di Lintas Timur kawasan perkebunan Tirta Madu. Pengaspalan jalan sepanjang kurang lebih 1 kilometer ini dibantu Pemprov Kepri senilai Rp 5 miliar, pada tahun anggaran 2017 lalu.

Begitu juga dengan kebijakan anggaran untuk Kabupaten Karimun yang selalu lebih banyak, bila dibandingkan kabupaten lainnya. ”Saya rasa, ini perlu ada

penjelasan dari Pemprov Kepri, sehingga masyarakat tidak memiliki persepsi negatif.

Bagaimana mungkin daerahdaerah lain bisa mengejar pembangunan dengan pembagian pagu anggaran

seperti ini,” kata Billy.

Pagu anggaran, lanjutnya, seharusnya menerapkan asas proporsionalitas, agar pembagiannya bisa merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

”Mungkin pemerintah saat ini, perlu belajar dari era almarhum Pak Sani ketika berpasangan dengan PaK Soerya dalam melakukan pembagian anggaran kab/kota,” saran Billy.***

10.149 Pelajar Menabung di BPR Bintan SERIKUALALOBAM Bupati Bintan H Apri Sujadi mengajak agar masyarakat Bintan membiasakan diri hidup menabung. Terutama melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan. Hingga saat ini, sudah ada 10.149 pelajar yang menabung dan tercatat sebagai nasabah di BPR Bintan.

Harapan itu disampaikan Bupati Bintan di jalan santai dan senam sehat bersama di taman Kota Seri Kuala Lobam. Selain itu, H Apri Sujadi juga berharap agar BPR Bintan terus memberikan kontribusi PAD untuk Bintan. ”Kami tentunya sangat puas dengan torehan BPR Bintan selama satu dekade (10 tahun) ini. Sudah Rp 24,7 miliar yang disumbangkan ke PAD Bintan. Tahun 2017, sebanyak Rp 4,172 miliar yang disetor ke PAD Bintan,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, pada tahun 2018 ini, Pemkab Bintan akan memberikan penyertaan modal sebanyak Rp 2 miliar untuk memperkuat BPR Bintan. ”Masih untung, Pemkab dapat Rp 4 miliar lebih, kemudian melakukan penyertaan modal Rp 2

F-JENDARAS/TANJUNGPINANG POS

BUPATI Bintan H Apri Sujadi, Radhiah mengangkat 10 jari pada saat peringatan satu dekade BPR Bintan, Minggu (25/2) kemarin.

miliar. Semoga tahun 2018 ini kontribusi BPR Bintan ke PAD Bintan lebih meningkat,” harapnya.

Radhiah, Direktur Utama PD BPR Bintan mengatakan, selama satu dekade yang tercatat hingga 31 Desember 2017, PD BPR Bintan sudah membukukan aset sebanyak Rp 311 miliar.

Dengan total kredit yang sudah disalurkan sebanyak Rp 223 miliar dan diantaranya Rp 66,4 miliar untuk kredit modal kerja dan

UMKM. ”BPR Bintan juga terus menggalakkan program menabung di kalangan pelajar. Hingga saat ini tercatat tabungan pelajar sudah mencapai 10.149 penabung,” katanya.

Ia mengatakan, dengan usia 10 tahun ini, pihaknya bersama tim PD BPR Bintan akan terus bersinergi dengan Pemkab Bintan guna mewujudkan Bintan Gemilang 2025 mendatang. ”Tidak hanya keuntun-

gan saja, PD BPR Bintan juga membantu menyalurkan program Pemkab Bintan dan menjadi bank dengan kinerja terbaik di Bintan dan Tanjungpinang. Serta terbaik ke-3 di Kepri,” tambahnya.

Pada perayaan yang diramaikan dengan kegiatan senam sehat, jalan santai dan doorprize tersebut, Apri Sujadi yang didampingi Wakil Bupati Dalmasri Syam serta sejumlah OPD menyapa masyarakat yang hadir. (aan)

Maret, Warga Mantang Dapat Tambahan Mesin Listrik MANTANG - Warga pulau di Kecamatan Mantang akan mendapat tambahan pasokan daya listrik, Maret mendatang. Karena, PLN akan memindahkan satu unit pembangkit listrik di Kelong, ke Mantang.

Seorang nelayan Mantang, Udin (40) menyampaikan keluhan listrik kepada Bupati Bintan H Apri Sujadi, saat rombongan Pemkab Bintan melakukan silaturahmi ke Mantang, Sabtu (23/2) lalu. Saat itu menyampaikan, nelayan Mantang meminta agar Pemkab Bintan segera memenuhi ketersediaan

listrik di desanya. ”Mohon listrik bisa dialiri 24 jam, karena di sini listrik hanya hidup mulai dari jam 5 sore, dan beberapa jam ke depan,” katanya.

Bupati Bintan H Apri Sujadi mengatakan, Pemkab Bintan telah meminta kepada pihak PLN untuk memindahkan 1 unit mesin 85 KW (Kilo Watt) di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir ke Desa Mantang Besar. Hal ini guna mencukupi daya listrik yang dibutuhkan di Desa Mantang Besar. ”Kita sudah berkoordinasi ke pihak PLN. Untuk tidak ada lagi rumah yang tidak

dialiri listrik di Kecamatan Mantang. Kita juga sudah mendapatkan laporan dari pihak PLN, DED pembangunan jaringan bawah laut selesai, tahun 2019 nanti,” ujar H Apri Sujadi.

Fauzan selaku Manajer Area PLN Tanjungpinang menyatakan, pihak PLN akan memindahkan 1 unit mesin 85 KW dari Desa Kelong ke Desa Mantang Besar, Maret 2018 ini.

Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan listrik, sekaligus melayani permintaan listrik baru untuk rumah warga di Kecamatan Mantang. ”Rencananya, pelanggan

baru sudah bisa dilayani, awal April,” ujarnya.

Saat ini, di Mantang tersedia 2 unit mesin pembangkit listrik kapasitas 85 KW, guna memenuhi 425 pelanggan. Daya dari 2 unit mesin tersebut belum bisa melayani keseluruhan warga.

Karena, beban puncak saat malam hari mencapai 165 KW. Sedangkan kapasitas mesin 170 KW , jadi sisa spare cuma 5 KW. ”Di bulan Maret, kita tambah 1 unit mesin 85 KW. Agustus 2018, kita akan tambah mesin lagi kapasitas 200 KW,” jelas Fauzan didampingi Musril. (fre) LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

BANDAR SERI DOMPAK

7

Terus Berbagi Kepada Masyarakat BATAM - Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengapresiasi Perempuan Tionghoa (Preti) Kota Batam dengan aktivitas-aktivitas sosialnya. Bertindak nyata dan berbagi dengan sesama sangat bermanfaat buat sesama. ”Apa yang bisa kita bantu kepada masyarakat, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita,” kata Nurdin saat bertemu dengan sejumlah pengurus Preti Batam di Restoran Sydney Hotel, Batam, Sabtu (24/2) siang.

Pertemuan itu dalam rangkaian perayaan Imlek tahun ini. Hadir pada kesempatan itu Selvy Pembina Preti Batam,

Mina Ketua Preti Batam dan sejumlah anggota.

Hari itu juga mereka sedang persiapan bermain angklung untuk tampil pada perayaan Imlek Marga Tan di Pekanbaru, Riau.

Nurdin ikut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Tjetjep Yudiana, Kasisperindag Burhanuddin, Kadis Perikanan dan Kelautan Edy Sofyan, Karo Humas Protokol Penghubung Nilwan.

Kata Nurdin, jika melakukan aktivitas sosial lagi, sila berkoordinasi dengan berbagai OPD tersebut. Barangkali ada aktivitas yang bisa dibantu, seperti tenaga kesehatan dan lainnya.

Nurdin pada kesempa-

tan itu juga menyampaikan terus jaga kebhinekaan yang ada di tanah Kepri ini. Keberagaman adalah berkah yang menjadi perekat dan penguat bangsa ini.

Apalagi ada 714 suku di Indonesia dan Kepri sebagai miniatur NKRI suku bangsa tersebut hidup rukun serta saling mendukung. ”Kita jaga daerah ini tetap damai dan nyaman,” kata Nurdin.

Pada kesempatan itu, Mina Ketua Preti Batam mengatakan mereka dalam waktu dekat juga akan melakukan sejumlah kegiatan sosial. Mereka sedang memetakan pulaupulau yang nantinya akan dikunjungi. (mas)

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun foto bersama dengan sejumlah pengurus Preti Batam di Restoran Sydney Hotel, Batam, Sabtu (24/2) siang.

Jangan.....................................................dari halaman 1 Untuk UPT kemungkinan besar akan dicoret karena menyalahi. Salah satu pengelola FTZ di daerah lain di Indonesia yang berbentuk UPT akan diubah. Sehingga, di Tanjungpinang-Bintan, UPT kemungkinan besar tidak akan disetujui.

Apabila yang ditetapkan nanti adalah model wakil ketua, maka kelembagaan FTZ Tanjungpinang semakin dilemahkan.

Karena posisi Ketua Badan Pengusahaan (BP) Kawasan FTZ Tanjungpinang hanya sebagai wakil saja di BP Kawasan FTZ Bintan.

Ketua BP Kawasan FTZ Tanjungpinang, Den Yealta mengatakan, sebaiknya yang ditetapkan nanti adalah sistem Satlak.

Dengan demikian, terjadi penguatan di kelembagaan pengelolaan FTZ Tanjungpinang. ”Karena kita bisa mengelola anggaran sendiri untuk membangun infrastruktur. Ini yang harus kita

dorong,” ujarnya kepada wartawan di Tanjungpinang, Sabtu (24/2).

Saat ini, kata dia, pihaknya tidak bisa mencairkan anggaran pembangunan infrastruktur karena nomenklatur di PP No.41 tahun 2017 tersebut.

Mereka hanya bisa mencairkan anggaran operasional dan biaya promosi saja.

Dirjend Anggaran Kementerian Keuangan tidak berani mencairkan anggaran pembangunan infrastruktur meski sudah dialokasikan sekitar Rp 52 miliar di 2018 ini.

Sekretaris Dewan Kawasan (DK) FTZ Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Tanjungpinang, Syamsul Bahrum PH.d, mengatakan, pencairan anggaran pembangunan di BP Kawasan FTZ Tanjungpinang memang belum bisa dicairkan. ”Anggaran operasional bisa (dicairkan). Hanya saja, anggaran pembangunan fisik (belum bisa

dicairkan) tunggu finalisasi kelembagaan. Masih dalam proses. Insya Allah, selesai,” ujar Syamsul singkat via ponselnya.

Pencairan anggaran fisik ini menimbulkan kecemburuan dan ketimpangan pembangunan antara Karimun-Bintan dengan Tanjungpinang.

Tiga tahun belakangan ini, pihak BP Kawasan FTZ Tanjungpinang tidak bisa mencairkan anggaran fisik.

Sedangkan BP Kawasan FTZ Bintan dan Karimun bisa mencairkan anggaran fisiknya.

Sebelumnya, Syamsul Bahrum mengatakan, tahun 2018 ini anggaran untuk BP Kawasan FTZ Bintan, Karimun dan Tanjungpinang meningkat tajam.

Tapi, tetap ada kelemahannya. Tiga BP Kawasan ini belum bisa menjadi Badan Layanan Umum (BLU) seperti Badan Pengusahaan (BP) Batam. ”Tapi mereka bisa membangun fisik. Kalau

dulu, BP Tanjungpinang misalnya, untuk memiliki kantor saja tidak bisa.

Sifatnya hanya sewa,” ujarnya belum lama ini.

BP Kawasan FTZ Tanjungpinang telah merampungkan DED (Detailed Engineering Design) rencana pembangunan jalan di kawasan FTZ Tanjungmoco Dompak.

Lebar jalan itu 40 meter dengan panjang 2,8 kilometer. Pembangunan jalan akan dilakukan dekat lokasi pembangunan dermaga. Pihaknya sengaja mendesain jalan dengan ukuran yang cukup lebar mengingat pelabuhan itu nanti akan dibuat standar internasional dan juga menjadi pendamping pelabuhan bongkar muat Batam.

Adapun lokasi FTZ di Tanjungpinang yakni di Tanjungmoco Dompak sekitar 1.300 hektare dan di Senggarang sekitar 1.333 hektare. Totalnya mencapai 2.633 hektare.***

Jembatan................................................dari halaman 1 ada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sangat prestisius dibangun di provinsi kepulauan ini.

Apalagi, tahun 2018 ini, pemerintah pusat menggelontorkan sekitar Rp 100 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera.

Kepri yang merupakan bagian dari Sumatera, belum kebagian proyek prestisius dari anggaran itu.

Ia sadar, selama ini gubernur sudah berkoar-koar ke pemerintah pusat dan di berbagai kesempatan sudah meminta pembangunan Jembatan Babin dalam beberapa kali acara yang dihadiri pejabat nasional. ”Mungkin inilah saatnya Pak Presiden langsung yang

mengundang. Terimakasih lah buat Pak Presiden, Pak Gubernur. Mudah-mudahan setelah pertemuan nanti, ada kabar gembira untuk Kepri dari pak Presiden,” ujar Ing Iskandarsyah via ponselnya, Minggu (25/2).

Politisi PKS ini menjelaskan, apabila Jembatan Babin jadi dibangun, maka ini jadi harapan baru bagi Kepri. Akan muncul kekuatan ekonomi baru di Kepri yakni Pulau Bintan.

Batam, jelasnya lagi, saat ini sudah mulai jenuh.

Lahan pembangunan di Batam pun makin sedikit, sehingga butuh daerah baru untuk pengembangan.

Menyatukan Batam-Bintan dan Tanjungpinang sangat

tepat agar daerah ini lebih cepat berkembang.

Arus orang dan barang akan semakin lancar di tiga daerah ini. Industri juga akan berkembang dan meningkatkan sektor wisata. Jembatan Babin, katanya, sudah lama diimpikan warga Kepri.

Jembatan ini akan menjadikan transportasi tiga daerah ini aktiv 24 jam. Selama ini, transportasi hanya terbatasa sampai pukul 18.00 saja. Setelah itu, pelabuhan tutup. ”Daerah itu cepat maju jika transportasinya hidup 24 jam. Lihatlah daerah kita ini, transportasi lalu sudah berhenti pukul enam sore. Penerbangan juga tidak sampai 24 jam.

Karena transportasi darat yang jadi harapan bisa hidup 24 jam,” ungkapnya lagi.

Pemanfaatan jembatan itu selain untuk transportasi, masih banyak yang bisa ditumpangkan di sana seperti kabel listrik, optik atau pipa air dan lainnya.

Kemudian, jika Jembatan Babin sudah dibangun, ini dipastikan menjadi ikon besar Kepri.

Sekilas tentang rencana pembangunan Jembatan Babin, akan dibangun untuk untuk menghubungkan Batam-Bintan, Tanjungpinang. Awalnya diwacanakan Ismeth Abdullah tahun 2000. Tahun 2003 mulai disampaikan ke pemerintah pusat. (mas)

Rp125 Miliar.............................................dari halaman 1 4. Pengawaasan teknis peningkatan jalan Karimun Rp 210 juta. Peningkatan jalan Bukit Leman Trans Batubi Tanjung Kudu Sedanau Natuna Rp 9,6 miliar. 6. Pengawasan pembangunan jalan Natuna Rp 200 juta.

7. Pengawasan teknis peningkatan Jl. Temburun Pasir Peti Anambas Rp 281 juta. 8. Pembangunan jalan pesisir dari Desa Pantai Harapan ke Desa Selayar Lingga Rp 840 juta.

9. Pengawasan teknis kegiatan DAK jalan Provinsi Kepri Rp 467 juta.

10. Normalisasi dan rehabilitasi saluran Sei Andana Rp 950 juta. 11.

Pembangunan pengaman Pantai Kampung Sialang ke

Semelur Desa Berakit Rp 650 juta. ”Paket proyek di Dinas Perhubungan Pemprov Kepri yang sudah selesai ada 7 yakni, 1. Pengawasan pembangunan Pelabuhan Penagi tahun II Rp 570 juta.

2. Pengawasan pembangunan Pelabuhan Tanjunguban Rp 400 juta,” ujar Misbardi, Kabiro Administrasi Layanan Pengadaan Pemprov Kepri via ponselnya, kemarin.

Kemudian, paket pengawasan pembangunan Pelabuhan Parit Rempak Rp 280 juta. Pembangunan Pelabuhan Tanjungguban Rp 13,3 miliar. 5. Pembangunan Pelabuhan Penagi tahun II Rp 19,1 miliar. 6.

Pengawasan pengemban-

gan dan peningkatan Pelabuhan Pelantar I dan Pelantar II tahun II Rp 866 juta. 7. Pengembangan Pelabuhan Pelantar I dan Pelantar II Tahun II Rp 29 miliar.

RSUD ada 2 paket yakni, 1. Belanja cleaning service Rp 2,4 miliar. 2. Belanja makan minum pasien Rp 2,1 miliar.

Biro umum ada tiga paket yakni, 1. Belanja ATK Rp 1,3 miliar. 2. Belanja kebersihan kantor Rp 2,6 miliar. 3. Belanja pemeliharaan taman Rp 647 juta.

Paket Dinas Pendidikan ada 7 yakni, 1. Perencanaan pembangunan Yayasan Mahanaim Batuaji-Batam Rp 73 juta.

2. Pengadaan alat peraga

microplayer education SMA berkarakter Rp 2,4 miliar.

3. Pengadaan alat peraga praktik keterampilan berbasis nirkabel untuk SMA Rp 2,4 miliar.

4. Pengadaan alat monitoring kelas dan pusat sumber belajar siswa untuk SMA Rp 2,4 miliar. 5.

Pengadaan meubiler untuk SMA Dan SMK Rp 1,7 miliar. 6. Konsultan pengawasan pembanguna USB SMAN 5 Karimun Rp 283 juta. 7. Konstruksi pembangunan USB SMAN 5 Karimun Rp 9,6 miliar.

Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemprov Kepri ada 4 paket yakni, 1.

Pengawasan teknis pembangunan GOR. (ais)

Petani Bawang Kelimpungan Cari Pembeli TANJUNGPINANG Sejumlah kelompok tani di Pulau Bintan menuntut pemerintah untuk membeli hasil panen mereka.

Meskipun saat ini tengah panen raya, mereka masih kesulitan memasarkan ke pasar dan pembeli. Mengingat, masih melimpahnya stok bawang dengan harga jual rendah.

Hal ini disampaikan salah satu pedagang Katno yang menjajakan hasil panen mereka di bibir jalan raya Desa Gesek, Bintan dan Simpang Pulau Dompak, kepada Tanjungpinang Pos Minggu (25/2) kemarin. ”Masalahnya sulit memasarkan, jadi kami minta bantu pemerintah fasilitasi tempat dan tenda, karena saat ini hasil panen kami melimpah,” ujar Katno saat ditemui kemarin.

Dalam kesempatan

berbeda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri Ahmad Izhar menceritakan memang saat ini stok bawang merah di Pulau Bintan melimpah, sampaisampai pedagang, kelompok tani kesulitan memasarkan kepada konsumen. ”Kami sudah fasilitasi mereka, baik mempertemukan dengan pengusaha swalayan, supermarket, minimarket. Tinggal lagi negosiasi antara kelompok tani dan pengusaha. Kami juga terus mencari cara,” jelas mantan Kadis Pertanian Bintan ini.

Ahmad Izhar menyampaikan kesulitan memasarkan hasil panen ini, lantaran bawang yang diekspor dari luar Kepri masih cukup melimpah. Hal itu yang membuat dirinya kesulitan dan kelimpungan. ”Up datenya masih ada lagi bawangbawang ini, didatangkan tahun ini ke Pulau Bintan,”

terang Izhar.

Sedangkan nilai beli anjlok, sementara para petani di Pulau Bintan tengah memanenkan hasil perkebunan mereka. ”Tak lama lagi juga para petani khususnya di Bintan kembali panen raya bawang merah,” jelasnya.

Pesan Ahmad Izhar, lindungi dan banggalah dengan hasil pertanian Provinsi Kepri. ”Mulai hari ini setiap Jumat diadakan kios tani di simpang Dompak Ramayana Tanjungpinang dalam rangka mengatasi produksi bawang merah yang hingga hari ini panen 4 ton dan terus panen lagi,” jelasnya.

Bawang merah petani Bintan tidak kalah dengan harga bawang merah impor. ”Tapi bawang merah kita berdasarkan hasil rapid test, bebas pestisida dan insektisidam” tegasnya. (ais)

Hilangkan..........................dari halaman 1 masyarakat terdampak langsung. Jangan sampai ada muncul persinggungan yang menjadi kekerasan.

Nurdin mengatakan, beberapa hal di Bali boleh dicontoh dalam pengembangan kepariwisataan. Mereka tetap menjunjung budaya tempatan dan menjual potensi itu. Apalagi semua suku dari seluruh provinsi ada di Kepri. Keberagaman itu harus menjadi potensi. ”Meskipun sudah zaman now, agama dan budaya harus kita pertahankan,” tutup Nurdin.

Nurdin mengatakan dia sangat berterima masih kepada seluruh bupati dan wali kota yang terus berinovasi memajukan daerah masing-masing serta berkreasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Apalagi Batam yang menjadi tulang punggung ekonomi di Kepri. ”Terimakasih Pak Rudi, saya selalu dipanggil Abang.

Lebih gampanglah kalau Abang nanti memanggil adek ke kantor urusan masyarakat,” seloroh Nurdin.

Nurdin mengatakan, berkembangnya Batam sebagai daerah tujuan bersama harus didukung semua pihak. Banyak dampak pergerakan ekonomi jika wisata suatu daerah maju. Berbagai komponen pun akan menerima dampak baiknya. ”Jangan sampai orang luar menganggap Kepri, Batam

khususnya adalah surga narkoba. Kita berikan pendidikan agama dan perilaku yang baik bagi anakanak kita. Agar mereka jauh dari narkoba dan minuman beralkohol,” tukas Nurdin.

Menurut Nurdin, pengembangan kepariwisataan Kepri, khususnya Batam juga sudah disampaikannya kepada Presiden Jokowi.

Termasuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang akan mendukung perkembangan wisata dua daerah.

Presiden Jokowi menyambut positif semuanya. ”Bantu saya untuk membangun Kepri ini bersama-sama,” kata Nurdin.

Saat memberi sambutan pada acara itu, Nurdin, Wali Kota Batam HM Rudi dan Wakil Wali Kota Batam H Amsakar Ahmad langsung berdiri bertugas di atas panggung.

Dalam pada itu, Rudi mengatakan dia meminta izin kepada Gubernur untuk menjadikan Batam sebagai kota pariwisata. Dan, Nurdin langsung menyetujui.

Menurut Rudi, dia mencoba memperbaiki infrastruktur, atas bantuan Gubernur, DPRD Kota Batam, juga tentunya atas bantuan dari masyarakat Batam. ”Insya Allah, Batam akan seperti Nagoya Jepang, sesuai keinginan dari Gubernur Kepri,” kata Rudi.

Rudi menambahkan, dia berharap Batam selalu dalam

kondisi aman dan damai.

Kepada paguyuban Rudi mengajak semuanya menjaga kerukunan dan kenyamanan Batam. Banyak target-target yang ingin dicapai, seperti pertumbuhan ekonomi. ”Ini bisa tercapai kalau kebersamaan, kekompakan kita jadikan satu,” kata Rudi.

Hadir juga pada kesempatan itu anggota DPRD Kepri Taba Iskandar dan Sukri Fakhrial, Ketua FPK Batam H Makmir AT. Pimpinan paguyuban juga hadir pada pertemuan ini.

Di akhir acara, juga dibacakan ikrar bersama.

Ikrar itu berbunyi : Kami Paguyuban se-Kota Batam dengan ini berikrar : 1. Kami Berbeda Suku, Berbeda Agama, Berbeda Bahasa dan Berbeda Budaya, Tetapi Bersatu Dalam Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kami Menjunjung Tinggi Rasa Persaudaraan Antarsesama Paguyuban dan Bersedia Menjaga Keamanan serta Ketertiban Kota Batam Provinsi Kepri.

3. Kami Sepakat dan Akan Selalu Bermusyawarah Secara Kekeluargaan, untuk Menyelesaikan Segala Perbedaan Pendapat yang Menimbulkan Konflik Demi Kondusifnya Kota Batam Bandar Dunia Madani Demikian Ikrar ini Dibuat Dalam Keadaan Sehat dan Sadar Untuk Kepentingan Kita Bersama. (mas/mbb)

Bernuansa....................................................................................................................dari halaman 1 Azhar Hasyim dan wakil pengantin perempuan, Wiwin, menyemarakkan suasana akad nikah yang dihadiri banyak kerabat, baik dari Sumbar dan Riau, terlebih dari Kepri.

Tampak hadir Wakajati Kepri Dr Asri Agung Putra, Wakil Ketua DPRF Kepri Husnizar Hood, Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, Ketua LAM Kepri H Abdul Razak. Ada juga Wakil Wali Kota Bukittingi H Irwandi dan Bupati Siak Syamsuar.

Gubernur Nurdin, yang REDAKTUR: MARTUNAS

menjadi saksi dari pihak lelaki memberi ucapan selamat atas pernikahan tersebut. Dia mendoakan pasangan ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Wali Kota Bukitinggi Ramlan Nurmantias pernikahan ini ibarat kapal.

Ada perjalanan yang akan dilakukan. Kadang ada badai dan gelombang di tengah perjalanan.

Pernikahan ini juga ibarat diambilnya kasih sayang dari orang tua masingmasing. Ramlan berpesan, jangan pernah melukai

orang tua, apalagi melupakannya. Jangan pernah ada niat dibeda-bedakan orang tuanya. ”Padukan kasih sayang ini untuk mengharumi rumah tangga dengan samawa,” kata Ramlan.

Dengan pernikahan ini, Said Faisal Nugraha mendapat gelar dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Bukittinggi. Gelarnya adalah Paduko Bandaro Kayo.

Sehari setelah akad nikah, tepatnya Sabtu (17/ 2) dilangsungkan resepsi

yang menggunakan adat Minang. Resepsi berlangsung di Auditorium Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Bukittinggi.

Tampak Sekda H TS Arif Fadillah memakai pakaian taluak balango dengan kain samping/songket warna merah dengan tenunan pandai sikek Bukittinggi.

Sementara Hj Risma Rini mengenakan pakaian bajubasiba kain balapak dibalut telekung di kepala warna kuning emas.

Acara diawali prosesi Astra Brata. Pengantin pria mengenakan pakaian PDUB

(pakaian dinas umum besar). Sedangkan Pakaian pengantin wanita menggunakan pakaian adat suting baju beludru merah/ baju kurung basiba.

Karena wanita pengantin harus banyak ditutupi.

Dibalut lida lida di leher.

Di ketiak diberi kain segi empat kikiak yang artinya perempuan harus menyimpan rahasia suami istri.

Pada pakaian adat kedua untuk kedua mempelai yaitu pakaian adat Padang magek pakaian adat Solok, baju beludru hitam di kepala diikat kain sunting

dari negeri Solom.

Karena di Minang, adat selingkar negeri dan pengantin wanita keturunan Solok. Pakaian perempuan jiha dibalut selendang kain balapak di bahu dengan anyaman songket pandai sikek asli Bukittinggi.

Artinya mempelai menjadi contoh di masyarakat dan menjadi suritauladan sebagai generasi penerus.

Hari ini, Senin (26/2) resepsi mundu mantu digelar di Tanjungpinang dengan pakaian adat

Melayu. Rangkaian dimulai sejak Minggu (25/ 2) dengan acara Khatakan Alquran. Acara dimulai dengan Barzanji di rumah pengantin lelaki.

Sementara pada saat resepsi, sejumlah acara adat juga dilangsungkan.

Selain pembacaan Shalawat dan Doa Selamat, ada juga Zikir Mirzam. Acara Dharma Asta Brata juga akan dilangsungkan di lokasi resepsi. Saat itu, ada penyematan cincin purna praja oleh Gubernur kepada pasangan pengantin.*** LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL

PSTS TANJUNGPINANG POS

TEDDY JUN ASKARA

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

Johar Lin Eng Janjikan 15 Maret

Ketika Nurdin Sendirian ”NANTI saya langsung menghubungi Pak Edy Rahmayadi, Ketua PSSI, supaya ini segera diproses,”.

Itu kutipan pernyataan Nurdin Basirun, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di koran Tanjungpinang Pos, edisi Sabtu 24 Februari 2018 lalu, dalam berita yang berjudul 'Gubernur Berinisiatif Temui Edy Rahmayadi'.

Ya, inilah yang menjadi pikiran saya pada edisi 26 Desember 2017 Oleh: Ade ini, dengan judul ”Gubernur Jadi Adran Syahlan Ketua Asprov PSSI Kepri?”

Seperti ini persis tulisan saya itu, ”...Nurdin dan pendukungnya yang harus berkomunikasi dengan PSSI Pusat. Bila perlu, Nurdin sendiri yang jadi caretaker, agar bisa segera digelar Kongres Luar Biasa untuk pemilihan ketua definitif,” Cerita ini semua terkait vakumnya kepengurusan Asprov PSSI Kepri menyusul gagalnya digelar Kongres Asprov 17-18 Desember 2017 lalu, untuk pemilihan Ketua yang baru. Bahkan, saat PSSI Pusat sudah menunjuk Caretaker (orang Jakarta) pun, Kongres yang kabarnya bakal digelar Maret 2018 juga tak ada gaungnya. Padahal, Nurdin sangat serius ingin jadi ketua.

Menurut saya, ini tanda lambatnya pendukung Nurdin di sepak bola mewujudkan keinginan sosok yang ingin memperkenalkan Kepri dengan sepak bola itu. Padahal, jika ”pintar-pintar”, pada 17-18 Desember 2017 justru sudah bisa Nurdin terpilih. Toh, kongres itu batal karena kepengurusan lama tak punya biaya menggelarnya. Lagi pula, Bupati Bintan Apri Sujadi juga legowo mundur dari pencalonan jika menang Gubernur serius jadi ketua.

Maaf, saya merasa, Nurdin lebih banyak memakai keinginan dan inisiatifnya sendiri, tapi tak didukung kecepatan berfikir dan bertindak pendukungnya di sepak bola. Seakan beliau sendirian saja, yang benarbenar gila bola demi Kepri. Padahal... ***

YUSFREYENDI, Tanjungpinang MANTAN Ketua Asprov PSSI Kepri Marzuki angkat bicara dan tak mau diam, tentang persiapan Liga 3 Indonesia wilayah Kepri.

Menurut Marzuki, pejabat Plt Ketua Asprov PSSI Kepri saat ini, Johar Lin Eng berjanji akan melaksanakan Musyawarah Luar Biasa Asprov Kepri, 15 Maret nanti. ”Saya sudah koordinasi dengan Plt Asprov PSSI Kepri sekarang, yaitu Pak Johar Lin Eng. Untuk Musprov PSSI Kepri, beliau sudah merencanakan, akan diselenggarakan pada tanggal 15 Maret nanti.

Sekarang, Johar Lin Eng menunggu laporan dari Sekretaris Umum Asprov PSSI Kepri,” kata Marzuki, saat menghubungi Tanjungpinang Pos, kemarin.

Marzuki menjelaskan, untuk pelaksanaan Musprov PSSI Kepri ini, hanya

melanjutkan proses yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Baik komite banding maupun panitia penjaringan calon tetap. ”Tahapan sebelumnya kan sudah jalan. Calon ketua itu Pak Gubernur, Pak Bupati Bintan H Apri Sujadi, Berto Ishak Doko dan saya sendiri. Pencalonan pada Desember 2017 lalu, itu tetap sah. Tinggal musprov saja. Itu yang direncanakan Pak Johar Lin Eng, dilaksanakan tanggal 15 Maret nanti,” jelas Marzuki.

Sehingga, lanjut Marzuki, penyelenggaraan Liga 3 Indonesia di wilayah Kepri tidak terganggu, dan bisa dijalankan oleh Ketua dan pengurus Asprov PSSI Kepri yang baru nanti.

Untuk jadwal Liga 3 Indonesia, dimulai April sampai dengan September.

Marzuki mengungkapkan, PSTS Tanjungpinang, PS Bintan, PS Karimun, Persedas Dabo Singkep, PS

Batam maupun klub amatir di wilayah Kepri lainnya, mulai berlaga dari level provinsi, regional dan nasional. ”Khusus untuk 757 Kepri Jaya FC dan 40-an tim yang terdegradasi dari Liga 2 di musim lalu, sudah menunggu di fase nasional. Tapi, jadwalnya belum ditetapkan,” jelasnya.

Mengenai sosialisasi regulasi Liga 3 Indonesia, Marzuki mengatakan, klub mesti pro aktif dengan pengurus sekarang. ”Jangan Asprov PSSI saja yang disalahkan. Tapi, klub pun harus pro aktif,” tambah Marzuki.

Manajer Harimau Kampar (Harkam) FC Tanjungpinang Seviyandi Bakar mengatakan, seharusnya Asprov yang memberitahu tentang perkembangan regulasi Liga 3 Indonesia kepada klub-klub. Karena, Asprov yang menghadiri saat kongres PSSI. ”Asprov bisa sosialisasi

regulasi melalui media. Tapi saat ditanya, selalu dijawab belum ada.

Begitu juga dengan Musprov PSSI Kepri, tidak pernah ada kejelasan.

Untuk Musprov ini, sebaiknya Gubernur Kepri diduetkan dengan Bupati Bintan H Apri Sujadi,” saran Seviyandi. ***

MARZUKI

F-ISTIMEWA

TIM U-10 SSB BP Batam berpose bersama, saat berlaga dengan tim Kuala Lumpur, di Temenggung Abdul Jamal, Batam, Minggu (25/2) pagi kemarin.

Tim Malaysia Ungguli SSB BP Batam BATAM - SSB BP Batam U-10 harus menerima kekalahan 0-3 atas Sollo Setiawangsa FC asal Kuala Lumpur, Malaysia, pada laga persabahatan, bertajuk International U-10 Football Friendly Match Indonesia (KepriMalaysia). Sempat bermain imbang pada babak pertama, SSB BP Batam harus mengakui kemenangan lawan, yang berhasil mencetak tiga gol setelah turun minum.

Laga persahabatan berlangsung, Minggu (25/2) di Stadion Tumenggung Abdul Jamal, Batam. Usai kekalahan itu, Pelatih SSB BP Batam Ahmad Sabri memuji permainan tim lawan. Ia mengatakan, bahwa pasukan Malaysia bermain lebih baik. ”Sollo Setiawangsa lebih baik dari kami. Mereka sangat kompetitif, kuat, dan layak menang,” katanya.

SSB BP Batam hanya mampu mengantongi poin 4 dari satu kemenangan, satu kekalahan dan satu hasil seri, dan hanya mampu berada di peringkat tiga di bawah Bermuda A, yang keluar sebagai juara dan Sollo Setiawangsa FC sebagai runner up.

Di lain sisi ia mengapresiasi perjuangan anak asuhnya dalam turnamen tersebut dan telah menunjukan progres permainan. Hasil turnamen ini diakui buah dari keringat dan usaha para pemain. ”Sebelum turnamen saya berkata, bahwa kami sebagai tim punya sesuatu yang spesial,” ujarnya.

Setelah kekalahan ini, Sabri menegaskan akan memperbaiki kesalahan. Ia bertekad untuk meningkatkan permainan SSB BP Batam di segala lini. (mbb)

F-ISTIMEWA

66 orang pemain mendengarkan arahan pelatih 757 Kepri Jaya FC Ibnu Grahan saat memberikan penjelasan tentang kriteria pemain U-23 yang diperlukannya, ketika menyeleksi pemain U-23 di Dabo, Lingga, Sabtu (23/2) sore lalu.

Tiga Pemain Lingga Dipanggil Ibnu Grahan LINGGA - Pelatih Ibnu Grahan dan sejumlah pengurus 757 Kepri Jaya FC melaksanakan seleksi terbuka, di lapangan stadion Merdeka, Dabo, Kabupaten Lingga, Sabtu (23/2) lalu. Seleksi untuk skuat tim Liga 3 757 Kepri Jaya FC, diikuti 66 orang pemain U-23.

Sebelum melaksanakan

seleksi, pelatih Ibnu Grahan memberikan motivasi kepada pemain U23 Kabupaten Lingga yang hadir. Selain motivasi menjadi pemain profesional, Ibnu Grahan juga memberikan penjelasan tentang kriteria pemain profesional. Baik kualitas maupun postur pemain, serta karakter bermain.

”Dari 66 pemain yang ikut seleksi, ada tiga pemain asal Lingga, yang dipanggil pelatih Ibnu Grahan,” kata Endi Maulidi, pengurus 757 Kepri Jaya FC. Pelatih Ibnu Grahan mengatakan, tiga pemain asal Lingga tersebut, segera bergabung dengan skuat 757 Kepri Jaya FC

lainnya, di Batam, dalam waktu dekat ini. Tiga pemain Lingga dan pemain lainnya akan menjalani masa seleksi tertutup. ”Sekarang ini ada 30 pemain yang menjalani seleksi tertutup, termasuk 3 dari Lingga. Selama seminggu ini kita jalan seleksi tertutup, dan minggu depan bakal ada

pengurangan pemain lagi,” kata Ibnu Grahan, Minggu (25/2) kemarin.

Sebelumnya, Ibnu Grahan telah mengembalikan 4 pemain asal Karimun dan 2 pemain asal Bintan, ke masing-masing klub. ”Finalnya, kita hanya rekrut 22 pemain, untuk skuat 757 Kepri Jaya FC,” kata Ibnu Grahan. (fre)

Kompetisi Pramusim Gala Siswa 2018 Tanjungpinang

SMPN 1 Ditahan Imbang, SMPN 4 Pesta Gol TANJUNGPINANG - Tim SMP Negeri 1 Tanjungpinang sang finalis Piala Kemenpora U-15 tahun 2017 lalu, ditahan imbang saat berhadapan dengan SMPN 15 Tanjungpinang, pada laga liga pramusim U-14 Gala Siswa 2018, Minggu (25/2) pagi kemarin. Sementara, SMPN 4 pesta gol ketika bertanding dengan tim sepak bola SMPN 10.

Tahun 2018 ini, laga antarpelajar SMP dalam ajang Piala Kemenpora bakal ditiadakan di tingkat kabupaten/kota. Namun, kompetisi pelajar SMP/ sederajat ini diubah menjadi kompetisi Gala Siswa 2018.

Hanya saja, jadwal kompetisi Gala Siswa ini belum ditetapkan pusat maupun provinsi.

Justru itu, Musyawarah REDAKTUR:YUSFREYENDI

Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Jasmani (Penjas) tingkat SMP Kota Tanjungpinang berinisiatif menggelar kompetisi pramusim Gala Siswa. Kompetisi pramusim Gala Siswa SMP Kota Tanjungpinang ini digelar setiap Minggu pagi.

Peserta yang mengikuti pramusim Gala Siswa ini diikuti delapan sekolah. ”Laga pembukaan antara SMPN 7 versus MTSN, dilaksanakan, Minggu (18/ 2) pekan lalu. Kemudian, laga putaran kedua dilaksanakan Minggu ini (kemarin, red), di stadion Sulaiman Abdullah. Liga pramusim ini, inisiatif MGMP Penjas SMP Tanjungpinang,” ujar Burhan, guru Penjas SMPN 4 mewakili panitia.

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

SKUAT SMPN 1 Tanjungpinang (kiri) berpose di stadion Sulaiman Abdullah, Minggu (25/2) pagi kemarin. Tim SMPN 4 Tanjungpinang (kanan) berposes sebelum mengalahkan SMPN 10, pada laga liga pramusim Gala Siswa SMP se-Tanjungpinang di stadion Sulaiman Abdullah.

Edo guru Penjas asal SMPN 12 Tanjungpinang menyebutkan, pada saat pertandingan partai pertama, SMPN 1 Tanjungpinang bermain 4-4 atas tim

sepak bola SMPN 15 di grup B. Pada partai kedua, tim SMPN 4 Tanjungpinang menang 6-1 atas SMPN 10 di penyisihan grup A. Minggu depan, akan

berhadapan antara SMN 12 dengan SMPN 2 di grup B. Sedangkan di grup A, SMPN 7 menghadapi SMPN 10.

Untuk sementara ini, top

skor Javed dari SMPN 4 (4 gol), Ghani SMPN 7 (2), Bima SMPN 1 (2), Andi SMPN 15 (2) dan Hendrio SMPN 15 (2 gol). ”Kompetisi liga pramusim

U-14 Gala Siswa ini, sebagai ajang pembinaan bagi kami, dari guru Penjas SMP seKota Tanjungpinang, terhadap potensi siswa,” kata Edo. (fre) LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

BANDAR RAYA 04:57

12:18

15:38

18:21

9 0771-7447234

19:32

F-IST-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

WARGA ramai menyaksikan Festival Imlek di Jalan Merdeka, Sabtu (24/2). Foto sebelah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjungpinang, Reni mengambil bersama barongsai.

Gaet Wisatawan Lewat Festival Imlek Pergelaran Festival Imlek di Kota Lama berlangsung meriah. Acara ini digelar untuk menarik kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

RAYMON-ABAS, Tanjungpinang INI pertama kalinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang menggelar Festival Imlek yang dipusatkan

di Jalan Merdeka Kota Lama Tanjungpinang, Sabtu (24/2) malam.

Keragaman budaya tersaji menarik dalam festival Tahun Baru Cina di Kota Tanjungpinang, mulai reog, barongsai,

pesta kembang api, kuda lumping, debus, dan atraksi drumben.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, mengapresiasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Tanjungpinang, karena mengemas Festival Imlek begitu apik (bagus). ”Mudah-mudahan tahun

depan gelaran Festival Imlek ini bisa lebih besar lagi. Ini kekayaan daerah yang selalu berdampingan di Kota Tanjungpinang. Festival ini juga, bisa menjadi objek wisata menarik bagi wisatawan, khususnya turis asal Cina,” ujarnya.

Asisten I Pemprov Kepri ini mengatakan, Tanjungpinang memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan wisata budaya. Karena sejak dulu,

Tiap Akhir Pekan, Turis Ramai Beli Bilis TANJUNGPINANG - Setiap pengujung pekan, kawasan Pasar Lama dan Pelantar II dipadati wisatawan mancanegara. Rata-rata mereka yang berbelanja di sana datang dari negara jiran seperti Malaysia dan Singapura.

Keberadaan mereka di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berbelanja oleholeh atau buah tangan.

Seperti pengakuan Zaidah bte Osman, pelancong asal Malaysia yang kedapatan sedang belanja di seputar Pelantar Dua, Jumat, kemarin. ”Kami sebulan sekalilah sering main kat Tanjungpinang ini,” katanya.

Perempuan yang datang bersama putrinya ini mengaku berada di ibu kota Provinsi Kepri ini untuk dua tujuan.

REDAKTUR: ABAS

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

SALAH satu pedagang bilis di kawasan Kota Lama Tanjungpinang.

Pertama bertemu dengan kerabat jauhnya. Kedua, apalagi kalau bukan belanja. ”Saya dan anak saya ini suka bilis dan manisan di sinilah,” katanya seraya

tertawa. Di antara sekian toko yang sering dipadati wisatawan adalah toko milik A San. Hampir tiap akhir pekan terlihat antrean di depan

tokonya. Antrean yang menanti-nanti camilan ataupun manisannya untuk dapat ditimbang. Toko A San menjajakan camilan dan manisan dengan sistem kiloan. ”Sabtu dan Minggu bisa lebih ramai dari hari ini,” katanya.

Sepintas, beragam camilan dan manisan yang dijual secara kiloan di Tanjungpinang memang terlihat sulit didapati. Namun jika menyempatkan diri untuk mampir ke pelantar dua, yang mana juga jalan menuju pasar ikan dan Hotel Laut Jaya, setidaknya ada tiga toko yang menjual jenis makanan ringan tersebut.

Kiso sejenis milik A San

Bersambung ke Hal 15

kegiatan budaya Cina ini, selalu ditonton masyarakat. Seperti pertunjukkan Wayang Cina, Tatung atau Louya. Namun, pertunjukan Wayang Cina, Tatung sudah jarang sekali kita temui di Kota Tanjungpinang.

Untuk itu, ia berharap budaya lama tersebut bisa diangkat kembali. ”Saya ingin masyarakat bersama pemerintah membangun budaya dan adat di Kota

Tanjungpinang. Budaya yang pernah hilang, dihidupkan lagi.

Dengan begitu, kegiatan budaya tersebut, bisa kita jadikan agenda tahunan pariwisata,” tegasnnya.

Semetanra itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Reni Yusneli, menjelaskan Festival Imlek 2018 ini, merupakan

Bersambung ke Hal 15

KKP Gagalkan Penyuludupan 21 Dus Sparepart Komputer Menurut Kapolsek TANJUNGPIKKP SBP TanjungpiNANG - Jajaran nang Kompol DarUnit Reskrim mawan melalui Kanit Polsek Khusus KKP SBP TanjungpiKawasan nang Aiptu Fredy Pelabuhan (KKP) Simanjuntak mengataTanjungpinang kan, penangkapan berhasil menbarang tak bertuan gungkap tersebut, berawal dari Penyelupan 21 informasi masyarakat dus pembersih kalau ada penyelundutinta dan 1 kotak pan barang-barang sparepart Modem AIPTU FREDY dari Batam akan dikirim SIMANJUNTAK di Pelabuhan Sri Tanjungpinang Bintan Pura mengunakan kapal feri.

Tanjungpinang, “Berdasarkan informasi itu kemarin. Barang tanpa dokumen kemudian anggota langsung kepabeanan akan dikirim ke turun ke pelabuhan untuk Makassar melalui kapal Sabuk Nusantara.

Bersambung ke Hal 15

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

TANJUNGPINANG POS

10

Koran Nasional dari Kepri

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

Nasib Penambang Makin Prihatin MARTUNAS, Tanjungpinang NASIB penambang boat pancung di daerah Pelantar sekitarnya makin memprihatinkan. Pekerjaan ini sebenarnya sudah tidak menjanjikan lagi, namun karena tak ada pekerjaan lain, makanya tetap bertahan.

Berdasarkan keluhan para penambang, Andi Ridwan Ketua Umum Himpunan Persaudaraan Penambang Boat Tanjungpinang (H2BT) menyampaikan, pendapatan penambang berkurang setiap hari, sejak jembatan Sungai Carang dioperasikan. Sebelumnya, penghasilan penambang bisa berkisar Rp 100 ribu sehari. Namun, sejak jembatan Sungai Carang dioperasikan, masyarakat lebih memilih lewat jembatan tersebut, dibandingkan naik boat atau pancung. ”Sekarang pendapatan mereka sehari-hari sekitar Rp 30 ribu, sampai dengan Rp 40 ribu sehari,” ujar Andi Ridwan, kemarin.

Selain pengguna jasa yang berkurang, pendapatan penambang makin berkurang, disebakan jumlah penambang makin banyak. Saat ini, ada 261 orang penambang yang tergabung di H2BT. Mereka ini menyebar di enam titik pangkalan. Setiap pangkalan ada pengurusnya terdiri dari

Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) serta anggota.

Mereka tidak bisa melarang calon anggota yang bertambah, karena itu hak seseorang untuk mencari rezeki. Karena itu, mereka harus ikhlas jika ada penambahan anggota baru, meski mengurangi pendapatan mereka.

Para penambang bisa mendapatkan rezeki lebih, apabila ada carteran dan jumlah penumpangnya banyak. Ongkos penumpang cukup murah. Dari Pelantar II ke Kampung Bugis, hanya Rp 2 ribu per orang. Khusus untuk pelajar hanya Rp 1.000 per siswa, itu pun tidak dipaksa. ”Kalau dikasih mereka terima. Tapi kalau ada anak sekolah minta numpang, mereka tetap bawa meski tak bayar. Itu lah jiwa sosial penambang,” tambahnya.

Sebenarnya, penambang sudah menaikkan ongkos dari Rp 2 ribu menjadi Rp 3 ribu, setiap penumpang umum. Namun, karena tarif itu tidak dikeluarkan pemerintah, akhirnya banyak penumpang yang tetap membayar Rp 2 ribu.

Ridwan mengatakan, dirinya benar-benar khawatir dengan penambang ini ke depan. Jika tetap dengan penghasilan Rp 30 ribu hingga Rp 40 ribu sehari, khawatir masa depan

anak-anaknya. Di pangkalan (pelabuhan), para penambang ini harus ikut antre.

Setiap hari, satu penambang kadang dapat 6-7 trip dengan jumlah penumpang 5-6 orang.

Setiap hari penghasilan mereka sekitar Rp 60 ribu hingga Rp 70 ribu, itu pendapatan kotor. Penerimaan itu dikurangi untuk beli premium (bensin), makan dan minum serta perbaikan mesin. Penghasilan bersih sampai ke rumah sekitar Rp 30 ribu hingga Rp 40 ribu.

Karena penghasilan sangat kecil, para penambang tidak sempat menabung, untuk persiapan apabila kapalnya harus perbaikan. Karena itu, ketika kapal harus naik dok (perbaikan), dilakukan seadanya.

Keberadaan mereka sebenarnya sangat vital, karena mengantar jemput masyarakat ke berbagai tujuan. Hanya saja, sejauh ini belum ada perhatian pemerintah daerah. Karena itu, jika penambang tidak bisa menambah jumlah life jacket, itu bukan karena tidak mau. Tapi untuk menutupi kebutuhan anak istrinya saja, masih kurang.

Saat ini, persatuan penambang antara Penyengat dengan daerah Pelantar berdiri sendiri. Namun, tetap dirangkul. ***

Lurah Ingatkan Warga Tetap Waspada TANJUNGPINANG - Lurah Batu Sembilan, Tanjungpinang Timur Fery Andana mengingatkan warganya di Kampung Wonosari, RT03/ RW011, untuk tetap waspada terhadap binatang buas yang muncul akhirakhir ini, seperti buaya dan ular. Karena dua jenis binatang buas tersebut, bisa memangsa anak yang tinggal di sekitar aliran sungai (parit) di sekitar perumahan tersebut. ”Jadi, kita selaku orang tua perlu perhatikan anak saat bermain di luar rumah,” kata Fery Andana kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (25/2).

Apabila melihat binatang buas tersebut, Fery sarankan warga untuk memanggil warga lainnya.

Supaya binatang buas tersebut bisa ditangani oleh warga, yang memiliki keberanian untuk menangkapnya.

F-ANDRI DS/TANJUNGPINANG POS

Diki, Pono dan Endar menunjukkan lokasi yang sering dinampakkan wujud buaya di Kampung Wonosari, Kelurahan Batu IX Tanjungpinang.

Kemudian, dia sarankan agar warga tidak membiarkan pintu dan jendela rumahnya terbuka. Dikhawatirkan binatang buas masuk ke dalam rumah warga. ”Kita tak melarang sih.

Hanya saja perlu diperhatikan aja,” ucap dia.

Kemungkinan, kata dia, parit lebar yang tidak jauh

dari pemukiman warga Kampung Wonosari, merupakan tempat tinggal binatang buas tersebut.

Jadi, dengan adanya pekerjaan penimbunan lahan, maka binatang buas tersebut keluar dari sarangnya. Karena lokasi tersebut untuk membangun sekolah serta perumahan. (dri)

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

SEORANG warga di Pasar jalan Merdeka, Tanjungpinang mengantar pelajar dengan becak sepeda, baru-baru ini.

Armada ini menjadi daya tarik wisata.

Eye Level asal Korsel Hadir di Tanjungpinang TANJUNGPINANG - Eye Level lembaga pendidikan asal Korea Selatan terkemuka di dunia, kini telah hadir di Tanjungpinang. Lembaga pendidikan ini memberikan bimbingan belajar berbasis internasional, mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris.

Masyarakat yang ingin memberikan pendidikan lebih kepada anaknya, cukup mendaftarkan di Eye Level di food point Pujasera, lantai II, di komplek Bintan Center Jalan DI Panjaitan Km 9, tepatnya di belakang swalayan Wellcome Tanjungpinang. ”Kami menyiapkan tenaga pengajar yang terampil di bidangnya, dan sudah teruji kemampuannya dalam bidang matematika dan bahasa Inggris,” ungkap Yuliana seorang pengajar di Eye Level, barubaru ini.

Privat di Eye Level berbeda dengan kursuskursus yang ada. Lembaga ini lebih memberikan kepada pola pikir, pengasahan, penggalian atau kemampuan anak dalam menguasai mata pelajaran.

Hal itu sesuai dengan tujuan Eye Level di Tanjungpinang, menciptakan anak-anak lebih terampil dan pintar, dalam

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

TENAGA pengajar lembaga pendidikan Eye Level Bintan Centre memberikan bimbingan belajar kepada siswa, Jumat (23/2) lalu.

bidang pelajaran bahasa Inggris dan matematika. ”Sistem belajar di Eye Level adalah pengasahan kemampuan dan daya berpikir serta mencerdaskan anak,” tambah Yuliana.

Untuk mendaftar di Eye Level, biaya pendaftaran sebesar Rp 200 ribu. Untuk mata pelajaran matematika

dikenakan biaya bulanan sebesar Rp 350 ribu. Biaya itu sudah termasuk penyediaan 20 buku pelajaran.

Sedangkan bahasa Inggris, biaya bulanannya sebesar Rp 400 ribu, sudah termasuk 8 buku pelajaran. ”Sistem pengajaran di tempat kita, yaitu dengan online dan offline. Lebih

kepada melihat, mendengar dan berbicara,” jelasnya.

Untuk saat ini, jumlah siswa 60 orang dengan 2 tenaga pengajar, dan untuk kapasitas 1 orang tenaga pengajar sebanyak 10 siswa. Fasilitas lokal dilengkapi AC, ruangan belajar, meja dan kursi yang nyaman. (fre)

MITSUBISHI

DIJUAL CEPAT LORI Mitsubishi Canter Tahun 2012 Kondisi baik, pajak hidup, belum ada Jak Harga 155 Juta/Nego Bagi yang berminat Hub. : HP. 0822 8516 1161

REDAKTUR: YUSFREYENDI

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

BESTARI

11

dan Sekitarnya

F-ABAS/TANJUNGPINANNG POS

INILAH suasana kawasan bisnis di Kota Lama yang mulai sepi pengunjung. Sejak 2017 sudah 120 ruko tempat berjualan yang tutup karena gulung tikar karena ekonomi semakin lesu.

Bangkrut, 120 Toko di Pusat Kota Tutup Lesunya perekonomian sangat terasa.

Sejumlah pedagang di Kota Lama Tanjungpinang satu persatu mulai gulung tikar.

DESI LIZA PURBA, Tanjungpinang KETUA RT 1/6 Kelurahan Tanjungpinang Kota, Wison menuturkan, ada sekitar 120 toko di Kota

Lama yang tutup karena bangkrut. Jumlah tersebut akumulasi dari 2017 sampai dengan pertengahan Februari 2018 ini.

Menurutnya, toko yang tutup di awal tahun cukup

signifikan capai 66 toko sampai sekarang yang sudah tutup. ”Saya tak bisa pastikan apakah semua tutup total atau pindah ke lokasi lain.

Tapi kebanyakan memang tutup, kalau pindah ke lokasi lain, banyak juga yang tak bertahan lama,” ujarnya, kemarin.

Ia menilai, tutupnya toko karena disebabkan ekonomi

semakin merosot. Itu dibuktikan dengan banyak usaha mikro yang tak berkembang maupun hidup.

Kata dia, ada beberapa hal membuat ekonomi lesu. Diantaranya mekanisme perizinan masuk dan keluarnya barang diperketat. Selain itu, terkait perputaran uang yang sangat lemah karena APBD Kota Tanjungpi-

nang lambat dijalankan. ”Belanja dari pegawai sekarang sepi, mungkin karena APBD belum di jalankan. Ini juga berpengaruh kepada daya beli,” tuturnya.

Terakhir, sistem parkir juga mempengaruhi, dari sebelumnya serong kini ke paralel. Perbedaannya berdampak jumlah kendaraan yang terparkir.

Sistem serong bisa lebih banyak kendaraan di parkiran.

Ia berharap nantinya, siapapun walikota terpilih bisa menghidupkan kembali ekonomi di Kota Lama. Jika dibiarkan seperti ini, akan banyak yang toko tutup lagi.

Seperti diutarakan salah satu pemilik salon di Kota Lama, bahwa jumlah

pengunjungnya sangat sepi. Begitu juga dengan pedagang sepatu, bahkan ia menuturkan penurunannya sangat drastis. ”Kini omzet kami paling 20 persen, ini bukan untung tapi total penjualan bila dibandingkan empat tahun lalu. Kondisi saat ini sangat menyedihkan, berharap ada perubahan di tahun ini,” ucapnya. ***

Pentas Seni Al Madinah Berlangsung Meriah

F-IST/HUMAS PEMKO TANJUNGPINANG

PARA pemenang pentas seni Al Madinah berfoto bersama dengan Penjabat Wali Kota dan panitia pelaksana.

Zikir Bersama untuk Pilkada Damai TANJUNGPINANG - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menggelar zikir bersama di Masjid Al Jannatul Ma’wa, Jalan Soekarno Hatta Tanjungpinang, Jumat (23/2).

Zikir bersama yang dilakukan seluruh aparatur Pemko Tanjungpinang ini, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap Jumt pagi. Ini mulai dilakukan sejak Januari lalu, tepatnya setelah Raja Ariza menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Tanjungpinang. ”Mewujudkan Pilkada serentak 27 Juni, di Kota Tanjungpinang yang damai dan sukses, sudah menjadi tugas yang diamanahkan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi Kepri kepada dirinya selaku Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, hingga pelantikan kepala daerah definitif,” ujar Raja Ariza usai zikir.

Dirinya mengharapkan, dengan dilaksanakan zikir bersama ini, situasi Kota Tanjungpinang akan terus damai, saling tenggang rasa, dan rukun antar sesama.

Selain itu, zikir bersama juga, untuk mendoakan agar pemilu kepala daerah yang akan dilaksanakan di Kota Tanjungpinang dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada kericuhan atau timbul hal hal yang tidak kita inginkan. ”Dengan berzikir, mari kita doakan agar Pilkada di Kota ini berjalan dengan penuh rasa kekeluargaan dan silaturahim, selain itu, mari berdzikir dan berdoa memohon perlindungan pada Allah untuk keselamatan diri dan keluarga kita,” ucapnya.

Biasanya, setiap Jumat, zikir dilakukan di masingmasing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tapi kali ini, dzikir yang dipusatkan di Masjid Jannatul Ma’wa. (bas)

REDAKTUR: ABAS

TANJUNGPINANG Sekolah Islam Terpadu Al Madinah Tanjungpinang, menggelar kegiatan Pentas Seni bertajuk ”The Colour Of Al Madinah” di Mall TCC Tanjungpinang Sabtu, (24/2).

Tak kurang 29 seni pertunjukkan, seperti tarian, seni suara, musikalisasi, drama, tahfidz, dan lainnya, dipersembahkan untuk meriahkan hajatan pentas seni sekolah Al Madinah.

Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza mengapresiasi penampilan yang disuguhkan peserta didik Al Madinah, dengan ragam seni yang menarik. Ia pun menyarankan, agar peserta didik dapat tampil di tempat lain, sebagai sarana penyaluran bakat seni yang dimiliki peserta didik. ”Saya kagum terhadap

keahlian peserta didik Al Madinah dalam menekuni bidang seni. Momen ini juga mampu memberikan kecerdasan intelektual dan menjadi sarana pembentukan akhlak. Proses pedagogi (ilmu pendidik) yang diberikan mampu membentuk karakter anak yang hebat, berani dan terampil,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Pj. Wali Kota yang juga piawai memainkan alat musik, unjuk kebolehan bermain alat musik gitar dihadapan para pelajar dan tamu undangan.

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Al Madinah, Hajarullah Aswad, menjelaskan gelaran pentas seni pada hari ini, berkat kerja sama seluruh panitia.

Kegiatan ini juga, sebagai wadah untuk pengembangan dan

penyaluran minat dan siswa-siswi dalam bidang seni. ”Melalui pentas seni, para siswa mampu mengekspresikan bakat seni yang mereka miliki. Alhamdulillah kegiatan ini dapat terlaksana dengan meriah dan semarak,” ungkapnya.

Dia mengharapkan Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat bersinergi bersama Al Madinah dalam membangun mutu Pendidikan Islam, demi menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Acara turut dihadiri, Ketua TP PKK Kota Tanjungpinang, Hj. Handayani Ariza, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs. H. Ali Hisyam, perwakilan Polres Tanjungpinang, Camat Tanjungpinang Barat, Kepala KUA TPI Timur, dan orang tua wali murid. (bas)

Program KB Wujudkan Keluarga Sehat dan Sejahtera TANJUNGPINANG Program Keluarga Berencana (KB) sangat penting sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera di Kota Tanjungpinang.

Hal ini diungkapkan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raza Ariza, saat menghadiri senam sehat yang dilakukan oleh ibu-ibu kader posyandu, di Halaman Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kamis, kemarin.

Hadir juga dalam senam tersebut Ketua TP PKK Kota Tanjungpinang, Hj. Handayani Ariza Raja Ariza, meminta para kader Posyandu ikut mensosialisasikan program KB kepada masyarakat.

Selain itu, program KB juga, dapat membantu meningkatkan kesehatan keluarga dan peran orangtua dalam pembinaan tumbuh kembang anak. Ini sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki, baik dalam aspek fisik, pendidikan, keagamaan, akhlak, maupun kecerdasan, agar mereka

tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia, serta mandiri.

Raja Ariza berpendapat, penanaman nilai-nilai rohani dan karakter harus sudah ditanamkan pada anak-anak, mulai sejak dini.

Karen pada usia inilah, peran orangtua sangat diperlukan guna memberikan pendidikan karakter yang baik bagi anakanaknya.

Sebab, sambung dia, bagi orangtua memegang peranan penting dalam menanamkan perilaku dan karakter yang baik kepada anak-anaknya. Di dalam keluarga, orang tua bukan hanya pengajar.

Tetapi juga, kata dia orang tua sebagai pendidik bagi anak anaknya, jika pendidikan karakter sudah ditanamkan sejak dini, Insha Allah, mereka akan tumbuh remaja menjadi anak anak yang berbudi dan patuh terhadap orang tua. Seusai senam bersama, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian penyuluhan program bina

F-IST/HUMAS PEMKO TANJUNGPINANG

HJ. HANDAYANI Ariza bersama dengan kader PKK saat melaksanakan senam sehat.

keluarga balita. Bina Keluarga Balita (BKB) sendiri, merupakan layanan penyuluhan untuk membantu meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai tumbuh kembang anak. ”Anak diberikan edukatif oleh orang

tuanya, namun, orang tua juga harus dibekali pengetahuan dan ketrampilan dalam pembinaan tumbuh kembang psikologi anak, karena tumbuh kembang tiap-tiap anak adalah berbeda, termasuk dalam mengasuh dan

mendidik mereka,” kata Ketua TP PKK, Handayani Ariza. Turut mendampingi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Plt. Camat Tanjungpinang Barat, Ketua PKK para Kader PKK dan Posyandu. (bas) LAYOUT: AGUNG PRASATYA

PENDIDIKAN - KAMPUS

12

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

Tak Bisa untuk Membangun Sekolah

ADD untuk Menunjang Pendidikan Untuk mempercepat peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa, maka Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten bisa digunakan sebagai penunjang sektor pendidikan. Namun Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN tidak bisa digunakan untuk penunjang pendidikan di desa-desa.

MARTUNAS SITUMEANG, Tanjungpinang NAMUN, perlu diketahui, ADD tidak bisa dipakai untuk membangun sekolah karena sudah ada yang khusus menangani pendidikan. Sedangkan Dana Desa (DD) tidak bisa dialokasikan untuk penunjang pendidikan di desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Sardison mengatakan, pendapatan, penggunaan DD itu diatur peraturan dari pusat oleh kementerian terkait.

Sedangkan ADD merupakan APBD dari pemkab.

Sesuai aturan, Pemkab harus mengalokasikan 10 persen APBD untuk ADD. ”Yang bisa dipakai itu, ADD. Bukan DD. Beda ini,” ujar Sardison, akhir pekan lalu di Pelantar II Tanjungpinang. ADD bisa dipakai untuk menunjang pendidikan, misalnya menyediakan kapal bagi anak-anak desa agar bisa sekolah ke pulau seberang.

Apabila semangat anakanak desa menurun untuk sekolah lantaran jarak yang jauh serta ketidakmampuan orangtuanya untuk membayar ongkos kapal

SARDISON MTP

atau pompong, maka ADD bisa dipakai. Yang penting, semua anak kampung harus sekolah. Apabila ada niat pemerintah desa untuk membangun sekolah menggunakan DD atau ADD, tidak bisa.

Namun, dua atau lebih desa yang berdekatan bisa berembuk untuk membangun jalan daripada membangun sekolah untuk memudahkan akses siswa menempuh pendidikan.

Misalnya, desa A tidak memiliki sekolah dan desa B memiliki sekolah. Sementara jalan belum ada sepanjang

4-5 kilometer dari desa A ke sekolah di desa B. Maka desa A dan desa B bisa berembuk membangun jalan dengan biaya dibagi dua. Sehingga di desa A tak perlu lagi bangun sekolah.

Jalan itu sekaligus membuka akses kedua desa.

Mencermati pelaksanaan Dana Desa 2017 Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, penggunaan dana desa untuk dua hal pokok yakni, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa termasuk untuk fisik seta mencakup aspek apa saja yang dibutuhkan untuk kemajuan di desa itu.

Sedangkan pemberdayaaan masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat baik ekonomi sosial dan sumber daya manusia. Misalnya pelatihan bagi masyarakat desa untuk memulai usaha atau mengembangkan usahanya.

Saai ini Indonesia memiliki 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang menjadi sasaran dana desa.

Tahun 2015,APBN dialokasikan sekitar Rp 20,76 triliun untuk dana desa.

Tahun 2016 meningkat menjadi Rp 45,98 triliun.

Adapun tahun 2017

F-FATIH/TANJUNGPINANG POS

SISWA di Bintan berjalan kaki dari desa tempat tinggalnya menuju sekolahnya, belum lama ini.

sebanyak Rp 60 triliun.

Di Kepri terdapat 275 desa. D Bintan, jumlah desa 36. Karimun jumlah desa 42.

Natuna, jumlah desanya 70.

Lingga jumlah desa 75 dan Anambas jumlah desanya 52. Jumlah penerimaan Dana Desa (DD) untuk

wilayah Provinsi Kepri pada tahun 2018 menurun.

Penurunan tersebut sampai pada angka sekitar Rp 6,6 miliar.

Tahun 2017, Dana Desa untuk 275 desa di Kepri sekitar Rp 228 miliar.

Tahun 2018 menjadi Rp

221,5 miliar.

Banyak peraturan yang dikeluarkan setelah UU Desa disahkan. Tiga kementerian membuat peraturan. Dari Kemendagri membuat Permendagri No.111, No.112, No.113, dan No.114 tahun 2014.

Kemudian, Menteri Desa mengeluarkan Permendes No.1, No.2, No.3 No.4 dan No.5 tahun 2015. Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93 tahun 2015 dam PMK No.241 tahun 2014.****

Mahasiswa-Siswa Diajari Cara Menolong Korban TANJUNGPINANG - 160 orang yang terdiri dari mahasiswa dan para siwa SMP dan SMA Tanjungpinang mengikuti lomba yang diadakan Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Tanjungpinang, Sabtu (24/2).

Adapun perlombaan yang diadakan diantaranya lomba bantuan hidup dasar atau Medical First Responden (MFR) dan Rangking 1 yang diikuti kurang lebih 150 sampai 160 orang peserta dalam rangka memperingati HUT ke-46.

Kepala Kantor BNNP Tanjungpinang Budi Cahyadi mengatakan, rangkaian kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT BNPP yang ke-46.

Khususnya di Tanjungpinang pihaknya melibatkan mahasiswa dan pelajar

REDAKTUR: MARTUNAS

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

PARA siswa sedang mengikuti perlombaan di Kantor BNPP Tanjungpinang, Sabtu (24/2).

dengan tujuan agar lebih mengenal BNPP atau instansi atau lembaga pemerintah non kementerian ini. ”Anak-anak ini yang masa depannya masih panjang supaya lebih mengenal instansi dan lembaga non kementerian maka kita membuat perlombaan seperti ini,” katanya.

Budi menyebutkan, selain itu juga ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa dan pelajar untuk mengetahui tentang teknik pertolongan, sehingga ketika mereka melihat kejadian kecelakaan lalulintas di jalan raya dapat membantu bukan menonton saja. ”Ini ilmu yang kita berikan merupakan Ilmu tentang bantuan hidup dasar atau Medical First

Responden (MFR), ke depannya juga SAR juga bakal membuka politeknik SAR,” sebutnya.

Budi menjelaskan, kemudian ketika dalam menolong hanya menggunakan alat-alat seadanya, maka dalam perlombaan ini pihaknya bisa memberikan ilmu-ilmu bagaimana menyimpulkan atau membuat tali temali. Hal ini bisa dibuat dari tali apa saja, mudah dipasang dan mudah dibuka. ”Tidak hanya perlombaan itu saja, kita juga mengadakan fitnes drell.

Kita memberikan pemahaman kepada mereka ini kalau kita memiliki jiwa penolong maka fisik kita harus prima dan kuat,” jelasnya.

Ia melanjutkan, untuk perlombaan Rangking 1,

perlombaan untuk menguji wawasan dasar dari para pelajar. Adapun pertanyaan masih seputaran BNPP dan pelajaran yang diajarkan di sekolah. ”Ada sekitar 150-160 peserta yang mengikuti perlombaan,” tuturnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Edo salah satu guru olahraga dari SMP Negeri 12 mengatakan kegiatan perlombaan ini sangat penting dan berguna bagi seluruh siswa-siswi yang mengikuti sehingga mereka mendapat ilmu dan wawasan dari perlombaan ini. ”Kegiatan ini dapat menambah wawasan dan ilmu mereka,” ujarnya.

Mahasiswa dan pelajar nampak serius dan penuh antusias mengikuti pelatihan tersebut. (ray)

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA

INTERAKTIF

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android.

Caranya, melalui aplikasi SCOOP, yang bisa

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

13

TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan

081364363030

Pemadam Kebakaran Tpi

0771-20949 / 113

Polsek Bukit Bestari

0771-318211

Polsek TPI Kota

0771-314110

Polsek Bintan Timur

0771-61110

Unit Lakalantas Tpi

0771-7000009

Kantor Badan SAR Tpi

0771-29125

Camat Tpi Kota

0771-7008251

PLN

0771-23755/21048

Polres Tanjungpinang

0771-314351

PDAM

0771-21574

Jasa Raharja Tpi

0771-317537

RSUD Tpi

0771-313000

Lantamal IV Tanjungpinang

0771-23071

F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

MIMBAR BEBAS

SWRO Batu hitam yang belum juga beroperasi.

Tarif SWRO Terlalu Mahal MBS Kpd yth Bpk Gubernur Kepri jangan terburu buru untuk meresmikan SWRO harga perkubik sangat mahal untuk masyarakat ekonomi lemah. Dan bpk perlu berhati hati dlm hal ini mungkin sebagian orang ada yg mencari keuntungan melalui SWRO Sabaas pak. +6285977506700

SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti kinerja pemerintah, pelayanan PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/Paspor/akta kelahiran/ sertifikat tanah, ke harian Tanjungpinang Pos. Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS atau WhatApp (WA) ke:

0852 64050123

Percepat Fungsikan SWRO MBS Kpd bpk gubenur, mohon SWRO diteruskan secepatnya, krn harga Rp19500 tdk keberatan bagi warga dari pd beli air tangki itupun hrs dipesan dulu.

Dilema SWRO

+6285668230693

MBS kami menyambut baik niat pak gubernur utk menurunkan tarif SWRO tapi bukankah hrs memulai lg langkah awal utk berdiskusi dg DPRD dan akan memakan waktu yg lama itupun kalau ada kesepakatan jikalau tdk gimana ? Kami mohon bisa menghargai para pejabat yg telah berjerih payah menghabiskan waktu dan pikiran dan selama ini banyak yg mengeluh belum dpt pemasangan baru di dlm kota dg alasan bermacam macam dan tdk transparan seperti ada pejabat yg daftar tak lama langsung di pasang. +6285668230693

Menunggu SK Banwalu MBS banwaslu Kepri belum menerbitkan SK pemberhentian.. Paska pelantikan PAW komisioner panwaslu Kota Tanjungpinang masih menyisakan tanda tanya besar, karena pejabat sebelumnya yg digantikan hingga saat ini belum menerima SK pemberhentian secara resmi dari bawaslu Kepri, So???

TANGGAPAN: Pemko dan Satker PU terus berusaha agar proyek penyulingan air laut menjadi air minum atau Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Batu Hitam, Maret ini dioperasikan.

Sebelum dioperasikan, kami lagi menghitung-hitung, bersama dengan Stakelholder seperti PLN, apakah PLN nanti kita diberi utang dulu untuk biaya listriknya.

Proyek ini mulai dibangun pada 2011 sudah selesai dikerjakan pada 2014 silam. Namun, proyek Kementerian PU yang menelan biaya sekitar Rp97 miliar itu tersebut belum bisa dioperasikan sampai saat ini. Proyek ini sudah diserahkan ke Pemko Tanjungpinang pada 2017 dan direncanakan dioperasikan secepatnya. Nyatanya, pada 2018 Pemko tidak menganggarkan biaya operasionalnya.

Soal anggaran kita sedang bahas

dengan Satker PU. Apakah kalau kita pakai uang Satker PU dulu, menyalahi aturan atau tidak, ini yang akan dibahas lagi Biaya untuk obat penyuling air jadi tawar dan biaya listrik per bulannya dibutuhkan Rp170 juta.

Belum termasuk biaya Sumber Daya Manusianya (SDM). Jumlah pekerjaanya ada 10 orang, belum termasuk 15 orang Kasubagnya.

Satu kali lagi kami rapat dengan stakeholer, termasuk mengkaji kembali biaya per kubiknya.

Biaya per kubiknya yang harus dibayar oleh pelanggan SWRO nanti, akan dibahas kembali.

Termasuk berapa jumlah pelanggan SWRO. Apakah nanti tetap disubsisi atau tidak, tergantung keputusan bersama. (bas) Sekda Kota Tanjungpinang, Riono

082385980374

Pasar Bincen Makin Amburadul MBSYth Pengelola Pasar Bintan Center (Bestari). Sebenarnya pasar tsb awalnya sangat nyaman berbelanja, tapi sejak beberapa tahun terakhir pengelolanya sudah tidak memperhatikan kenyamanan lagi. Hal ini terjadi karena pengelola jarang sekali menertibkan pedagang atau penjual yang meletakkan barang dagangan di gang/jalan yg melebihi tempat/meja padahal setiap hari pengelola ada memungut retribusi ditambah lagi pengemis yg duduk ditengah jalan dan pedagang asongan berjualan menambah semrawut pasar tsb.

Sebaiknya pengelola secara rutin menertibkan pedagang berjualan sesuai haknya, untuk pengemis minta bantuan dinas terkait untuk menertibkan.

Jangan uang retribusi dan parkirnya dipungut tapi kenyamanan saat berbelanja masyarakat tidak diperhatikan, tks.

F-ISTIMEWA

Rombongan camat Mantang bersama pimpinan FKPD Kecamatan usai mengibarkan bendera merah putih di Pulau Ajab, beberapa waktu lalu.

Jangan Jual Pulau, Wai! MBS sunggoh aneh, masa' pulau dijual. Padahal pulau-pulau yang ade di kepri dan di Indonesia pada umumnye, milek negare Indonesia bukan milek pribadi.

08117776750

Mana Pergantian Meteran PLN Assalamu alaikum mana petugas pln dan manajer nya mana janjimu kt mau diganti semua meteran panca bayar ke meteran prabayar...secara bertahap, di tunggu pembuktianmu...di tahun 2018 ini 08127607147

Investor Pelabuhan Bermodal Besar Mbs Banyak Masyarakat Tdk Memahami Tentang Pelabuhan Mereka Dgn Mudh Mengatakan olah saja sendiri oleh Pemprov Kerja Sama Dgn Pemko Jangan Serahkan Ke Pelindo Membangun Pelabuhan Memerlukan Investasi Yg Sangat Besar. Sedangkan Pengembalian Modalnya Membutuhkan Jangka Waktu Yg Cukup Lama Karena Jasa Yg dijual sangat kecil oleh karena Itu Swasta Tk Ada Yg Berani Utk Investasi, Apalagi Pemprov Kepri Atau Pemko Tentu Bisa Gulung Tikar Oleh Karena Itu Ada Badan Yg Ahli Di Bidangnya Yaitu Pelindo ! Mereka Andal Dan Memiki Sdm Yg Mumpuni Dan Modal Sangat Besar.

081314992494

„ REDAKTUR: ABAS

081374229053

TANGGAPAN: Untuk mencegah timbulnya isu penjualan pulau kepada pihak asing, pemerintah daerah mesti mengelola pulau yang tak berpenghuni atau kosong.

Kita meminta kepada stakholder, terutama pemerintah daerah sama-sama kita menjaga, mengelolanya. Karena berbicara pulau, itu menyangkut ruang hidupnya masyarakat Isu penjualan pulau kepada pihak asing lewat situs online belum lama ini, isu tersebut tidak benar. Bahkan pulau yang tidak berpenghuni saat ini dipastikan aman bahkan pihaknya mengklaim siap memberikan kondisi aman dan representatif bagi kedaulatan Indonesia khususnya Provinsi Kepri.

Saat ini lebih kurang ada sekitar 1000 pulau dari 2500 pulau yang, terdata tidak berpenghuni. Harapan kita pulau yang belum berpenghuni ini, agar bisa diberdayakan untuk kehidupan, kesejahteraan

masyarakat. (ais) Brigjend TNI Gabriel Lema, S.Sos Danrem 033/Wira Pratama

TANGGAPAN: Saya sudah instruksikan agar aparat pemerintah Kecamatan Mantang, desa sampai ke perangkat RT/RW untuk memantau Pulau Ajab (Ajab Island), yang diisukan dijual di luar negeri melalui situs online. Tidak boleh menjual pulau tersebut. Apalagi sampai menjual ke pihak asing, tidak boleh.

Penjualan pulau sama sekali tidak dibenarkan dan telah melanggar ketentuan Undang Undang. Sesuai Pasal 33 ayat 3 Undan Undang 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Yang diperbolehkan itu adalah pengelolaan potensi pulau tersebut. Dan itu, harus sesuai aturan-aturan yang berlaku.

Pemkab Bintan tidak mengetahui terkait adanya penjualan Pulau Ajab di wilayah Kecamatan Mantang tersebut. Pemkab Bintan baru mengetahui isu itu, setelah ada pemberitaan di media massa dan mengecek situs online.

Saya meminta agar para pemilik lahan di pulau seluas lebih kurang 27 hektare itu, segera berkoordinasi dengan Pemkab Bintan dalam pemanfaatan potensi lahannya. Koordinasi ini bisa melalui Camat Mantang dan DPMPTSP-Naker Bintan.

Sehingga, bisa potensi pulau bisa dikembangkan melalui

investasi pariwisata. Agar nilai ekonominya jauh lebih tinggi, dibandingkan dijual kepada pihak asing.

Saya sudah instruksikan kepada camat, aparatur desa sampai ke tingkat RT/RW, untuk terus memantau perkembangan terkini Pulau Ajab tersebut. Kita juga berharap agar BPN bersinergi. (fre) Apri Sujadi Bupati Bintan

„ LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

SENGGARANG

14

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

Komisioner KPUD dan Ketua Panwaslu Ditangkap Polisi GARUT - Satgas Anti Money Politics Bareskrim Polri menangkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Garut dan Ketua Panwaslu Garut pada Sabtu (24/2) kemarin.

Penangkapan ini dilakukan bersama dengan Polda Jawa Barat dan Polres Garut. Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto mengatakan, dua orang yang ditangkap yakni Ade Sudrajad (Komisioner KPUD Garut) dan Heri Hasan Basri (Ketua Panswaslu Garut). ”Sekarang lagi diperiksa di Ditreskrimum Polda Jawa Barat,” kata dia, Minggu (25/2).

Keduanya ditangkap karena diduga menerima suap untuk bisa meloloskan salah satu calon di pilkada yang ada di Garut. ”Barang buktinya ada satu unit mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan nomor polisi Z 1784 DY,” imbuh dia.

Mantan Kapolda Kalimantan Selatan ini menambahkan, kedua pelaku diduga melanggar Pasal 11 dan atau Pasal 12 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan atau Lasal 3 dan 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. “Kasusnya masih pendalaman, akan diselidiki siapa yang memberikan suap kepada kedua pelaku,” tandas dia. (jpnn)

F-ISTIMEWA

KPU menggelar rapat penetapan batasan dana Kampanye pasangan calon Wako Tanjungpinang maksimal Rp 6,16 miliar digunakan untuk kampanye.

F-ISTIMEWA

PANWASLU dan mahasiswa UMRAH membahas soal pilkada Tanjungpinang.

Panwaslu Minta Mahasiswa Awasi Pilwako DOMPAK - Untuk meningkat penguatan strategi pengawasan partisipatif dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungpinang intensifkan program ”Goes To Campus” je mahasiswa sebagai pemilih cerdas.

Setelah sukses mengadakan kegiatan sosialisasi bersama mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi seKota Tanjungpinang, Panwaslu menghadiri undangan Kajian Publik FISIP UMRAH dengan tema ”Peran Mahasiswa dalam Menciptakan Pilkada Kota Tanjungpinang 2018 yang Jujur, Bersih dan Adil,” di Auditorium Kampus UMRAH, Dompak, Kamis lalu.

Komisioner Panwaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini, mengatakan Panwaslu sangat mengapresiasi kegiatan mahasiswa yang produktif.

Mahasiswa telah berperan aktif, kreatif dan edukatif dalam merespon dinamika demokrasi pada momentum Pilkada Tanjungpinang.

Ia sebagai agent of change mahasiswa harus mampu mengekpresikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam konteks kepemiluan. Kata Zaini, diantara peran yang dapat dilakukan mahasiswa dalam pilkada adalah melakukan gerakan edukasi politik etis, dan jangan terjebak menjadi korban politik praktis pragmatis. ”Lakukan berbagai bentuk kegiatan edukatif, seperti seminar, kajian, diskusi, penelitian, pematauan. Panwaslu siap bersinergi dalam memberikan edukasi di berbagai kegiatan mahasiswa atau kampus,” tegasnya.

Jika telah memenuhi syarat, sambung dia, pastikan diri anda telah dicoklit oleh petugas PPDP agar masuk ke dalam pemutakhiran data pemilih tetap. Jika belum, laporkan kepada Panwaslu agar dimediasi untuk proses dicoklit oleh petugasnya.

Jadilah pemilih cerdas, serta berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat ”Harapannya, out come dari kegiatan ini mahasiswa menjadi bagian dari simpul relawan Panwaslu yang bersinergi dalam pengawasan, guna mensukseskan pilkada yang jujur, bersih, adil dan bebas dari pelanggaran. Sejatinya pilkada media edukasi yang mencerdaskan generasi bangsa,” tegas Zaini yang juga sebagai Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.

Hadir Bismar Arianto, Dekan FISIP UMRAH sebagai narasumber, menjelaskan bahwa ada 5 sumbu Pilkada berkualitas, Pemilih cerdas, peserta politik, penyelenggara, media, pemerintah dan aparat penegak hukum.

Bismar memaparkan bahwa mahasiswa harus menjadi pemilih rasional. Berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta bersinergi bersama Panwaslu dalam membantu fungsi pengawasan. ”Media menjadi kekuatan yang luar biasa.

Manfaatkan pula media sosial sebagai control terhadap berbagai pelanggaran pilkada,” ujar Bismar. (bas)

Bawaslu Awasi Netralitas Anggota TNI/Polri dan ASN JAKARTA - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu berkomitmen dalam mengawasi netralitas anggota TNI dan Polri serta ASN dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. ”Dalam mengawasi netralitas, Bawaslu juga diamanahkan UU untuk mengawasi pelaksanaan terhadap pelanggaran netralitas tersebut,” ujar Fritz ketika menjadi narasumber dalam Rakornis POM TNI 2018 yang dilaksanakan di Mabes TNI AL Cilangkap, Jumat (23/2/2018).

Lebih lanjut Fritz menjelaskan, tugas Bawaslu mengawasi dari mulai awal tahapan Pemilu sampai akhir tahapan. Sehingga jika ada anggota TNI atau Polri maupun ASN yang terlibat saat tahapan berlangsung, Bawaslu akan memproses dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut ke lembaga terkait. ”Netralitas ini sangat penting untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Penyelenggara Pemilu pun dituntut untuk netral,” jelas Fritz. (net)

REDAKTUR: ABAS

Biaya Kampanye Maksimal Rp 6,016 Miliar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang menetapkan batasan dana kampanye pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota (Cawako-Cawawako) Tanjungpinang sebesar Rp 6,016 miliar.

MARTUNAS, Tanjungpinang BATASAN dana kampanye tersebut disepakati kedua pasangan calon dan disaksikan Panwaslu Tanjungpinang pada rapat koordinasi yang digelar, Sabtu (24/2) di Kantor KPU Tanjungpinang di Batu 8.

Menurut Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria, pembatasan dana kampanye sesuai dengan Peraturan KPU No.5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye yang mengamanat-

kan pasangan calon harus dibatasi penggunaan dana kampanye selama pelaksanaan kampanye. ”Kedua paslon baik nomor urut satu dan nomor urut dua setelah mereka melakukan penghitungan kegiatan selama kampanye 128, hari mulai 15 Februari hingga 23 Juni maksimal menggunakan dana kampanye sebesar Rp 6,016 miliar. Tidak boleh melebihi batasan tersebut,” kata Robby, kemarin.

Dana kampanye tersebut dapat digunakan untuk biaya rapat umum satu kali,

dialog terbuka, rapat terbatas, jasa konsultan politik, biaya percetakan baliho, spanduk, umbulumbul, stiker, brosur, selebaran, pamplet, poster, dan biaya asesoris lainnya seperti gelas, kaos, ikat kepala, dan lain lain.

Karena menjelang habis masa kampanye, Kantor Akuntan Publik akan melakukan audit dana kampanye calon yang dilaporkan kepada KPU. Untuk itu seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye harus

dicatat melalui pembukuan yang tertib admintrasi.

Dan seluruh bukti pemesanan alat peraga kampanye dan bahan kampanye harus disampaikan kepada KPU sebagai alat kontrol agar calon mencetak alat peraga tidak melebihi jumlah yang sudah ditetapkan. ”Dengan adanya batasan ini calon sudah bisa mengira ngira jumlah pertemuan yang dilaksanakan oleh calon wali kota di tengah masyarakat Tanjungpinang,” jelasnya.

Robby menambahkan, dana kampanye masuk ke rekening pasangan calon yang sudah dilaporkan ke KPU. Apabila dana yang masuk melebihi batasan biaya kampanye, bukan berarti pasangan calon

bisa mengantonginya. ”Karena sisa dana bantuan kampanye itu akan disetorkan ke negara.

Pembatasan dana kampanye ini untuk menghindari calon membelanjakan uang yang sangat besar,” tambahnya.

Pasangan calon yang saat ini sedang masa kampanye dan sosialisasi diwajibkan untuk membuat pemberitahuan awal ke KPU Tanjungpinang, Panwaslu Tanjungpinang dan Polres Tanjungpinang.

Laporan pemberitahuan itu dilakukan sehari sebelum turun ke lapangan.

Hasil dan biaya sosialisasi nanti harus dilaporkan juga untuk mengetahui kemana saja anggaran kampanye itu dipergunakan.***

Untuk Tujuh Kabupaten/Kota di Kepri

1 Maret Pendaftaran Calon Komisioner KPU

”

Kita mulai buka pendaftaran seleksi calon Anggota KPU kabupaten/ kota se-Provinsi Kepri pada tanggal 1 sampai 12 Maret 2018. Mungkin bisa jadi penambahan waktunya tujuh hari kerja,” ucap Razaki Persada

F-ANDRI DWI S/TANJUNGPINANG POS

SOSALISASI seleksi Anggota KPU kabupaten/kota se-Provinsi Kepri di Hotel CK Tanjungpinang, Minggu (26/2).

TANJUNGPINANG - Bagi Anda yang ingin berkarir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai persiapkan diri dari sekarang. Karena mulai 1 Maret sampai 12 Maret mendatang, akan dibuka penerimaan calon Komisioner untuk KPU Tanjungpinang, KPU Bintan, KPU Lingga, KPU Anambas,KPU Karimun, KPU Anambas dan KPU Batam.

Hal ini diungkapkan ketua tim seleksi (Timsel) peneriman calon KPU Kabupaten/Kota di Kepri, Razaki Persada, kemarin.

Mantan Ketua Bawaslu Kepri ini menjelaskan timsel calon anggota KPU kabupaten/ kota se-Provinsi Kepri khawatir kurangnya

peminat dari masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon (balon) anggota KPU didaerahnya masing-masing. Kurang peminat dari masyarakat diprediksi di empat kabupaten, yakni Kabupaten Bintan, Lingga, Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. ”Kita belajar dari periode sebelumnya. Memang kurang peminat dari masyarakat untuk ikut serta seleksi calon Anggota KPU,” Razaki Persada kepada Tanjungpinang Pos setelah selesai mensosalisasikan seleksi calon Anggota KPU kabupaten/ kota se-Provinsi Kepri di Hotel CK Tanjungpinang,

Minggu (25/2). Sambung dia, kurangnya peminat dari masyarakat tersebut, sudah pernah menyampaikan ke KPU RI. Saat itu, keluhannya langsung direspon baik dari KPU RI saat dirinya menjadi peserta Bimtek.

Solusi yang diberikan KPU RI ke Timsel calon Anggota KPU kabupaten/ kota se-Provinsi Kepri, adalah untuk menambah waktu pendaftaran seleksi Anggota KPU kabupaten/ kota. Penambahan waktu tergantung kondisi nanti.

Intinya, tidak mengurangi jadwal tahapan yang ada, seperti tahapan tes tertulis, wawancara hingga tahapan lainnya. ”Kita mulai buka pendaft-

aran seleksi calon Anggota KPU kabupaten/ kota seProvinsi Kepri pada tanggal 1 sampai 12 Maret 2018.

Mungkin bisa jadi penambahan waktunya tujuh hari kerja,” ucap Razaki.

Seleksi yang berlangsung 12 hari, timsel calon KPU kabupaten/ kota seProvinsi Kepri butuh minimal 40 orang yang mendaftar. Bila kurang dari 40 orang yang mendaftar belum memuhi syarat pendaftaran. ”Salah satu syaratnya, boleh tamanan SMA sederajat. Kemudian, minimal usianya 30 tahun dan masih banyak lagi syarat lainnya,” ucap dia.

Dokumen seleksi calon

Anggota KPU kabupaten/ kota se-Provinsi Kepri, dia sarankan, untuk langsung datang ke Kantor Sekretariat KPU Provinsi Kepri berada di Jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang.

Apabila tidak bisa datang, dokumen milik pelamar bisa dikirim lewat kantor pos. Supaya berkas dokumen milik masyarakat bisa diterima oleh timsel calon Anggota KPU kabupaten/kota seProvinsi Kepri.

Biar mencapai kuota pelamar, ia akan lakukan kerjasama dengan pemerintah setempat di Provinsi Kepri. Agar masyarakat tahu, bahwa ada pengumuman seleksi anggota KPU kabupaten/ kota seProvinsi Kepri. ”Kita harap stakeholder yang hadir dalam sosalisasi ini, bisa membantu timsel calon Anggota KPU kabupaten/kota se-Provinsi Kepri.

Seperti NU, MUI, dari perguruan tinggi hingga insan pers,” sebut dia. (dri) LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS

15

Koran Nasional dari Kepri

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

Gagal Bangun Pos, BNNP Bangun Unit SAR Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Kelas I A Tanjungpinang, wilayah kerjanya Tanjungpinang, Bintan, Batam, Lingga dan Karimun atau yang dikenal dengan Basarnas akan membangun unit siaga SAR di daerah Lingga.

RAYMON, Tanjungpinang

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

KEPALA Kantor BNNP Kelas I A Tanjungpinang Budi Cahyadi saat diwawancarai awak media baru-baru ini.

Gaet........................................................dari halaman 9 kegiatan pertama yang dilaksanakan. Selain untuk mendatangkan wisatawan, festival ini juga, untuk menunjukkan keragaman budaya yang ada di Kota Tanjungpinang. ”Tanjungpinang kaya akan keberagaman budaya, agama, suku, dan kepercayaan. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, masyarakatnya tetap bersatu dan menjunjung tinggi nilai kebersa-

maan,” tukasnya.

Meski, baru pertama digelar, kata Reni Yesnuli, festival ini memberi pengaruh yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan. ”Sejak pawai digelar sore tadi hingga malam ini, antusias masyarakat begitu tinggi, jadi tak perlu jauhjauh ke Kota lain, jika ingin rayakan kemeriahan imlek, karena perayaan imlek Kota Tanjungpinang tak kalah

meriah dengan berbagai pertunjukkan budaya, tradisi dan festival,” tegasnya. ”Semoga festival ini menjadi ikon baru untuk datangkan turis ke Kota Tanjungpinang,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Tanjungpinang, Fredy, mengharapkan Festival Imlek ini, tidak hanya masuk dalam agenda

Pemko Tanjungpinang, tetapi bisa masuk dalam agenda nasional. ”Festival ini menjadi ajang memupuk kebersamaan masyarakat di Kota Tanjungpinang walaupun dengan perbedaan budaya. Keragaman budaya inilah yang menjadi aset di Kota Tanjungpinang. Semoga situasi kondusif dan bersahabat yang telah terbina selama ini terus kita jaga bersama,” harapnya. ***

Tiap.........................................................dari halaman 9 terlihat mencolok sekali di sepanjang lorong menuju Pelantar Dua. Di muka toko mereka, akan terlihat toples kaca berisi camilan. Mulai dari kacang mente manis atau asin, kacang campur,

dan kacang-kacang lainnya.

Ada pula camilan berupa berbagai macam kerupuk dari pulau-pulau di sekitar Tanjungpinang.

Berbagai asal, berbagai bentuk dan warna, dan juga

terbuat dari bahan yang berbeda.

Beragam manisan, penuh warna seakan menghiasi toko, juga bisa menjadi salah satu alternatif buah tangan

yang dapat dibawa pulang.

Dan jika datang pada musim durian, lempok pun menjadi salah satu dagangan yang diserbu. (tih)

KKP.........................................................dari halaman 9 mengecek informasi tersebut. Dan, kita berhasil mengamankan barang tanpa dokumen tersebut,” katanya.

Fredy menyebutkan, saat dilakukan penyelidikan ternyata kebenaran informasi dari masyarakat

memang benar, anggota berhasil menggagalkan penyelundupan barang ilegal itu. Selain mengamankan barang bukti pihaknya juga mengamankan penerima Jasa Angkutan atas nama Yasrizal. Sedangkan untuk pemiliknya tidak

diketahui. ”Barang bukti yang kita amankan 21 kardus cairan pembersih kaca dan tinta komputer, serta 1 kotak sparepart modem, dan penerima Jasa Angkutan atas nama Yasrizal,” ungkapnya.

Fredy mengukapkan,

setelah berhasil mengamankan barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan barang-barang itu tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan. Selanjutnya Polsek KKP Tanjungpinang langsung menyerahkan ke kantor Bea Cukai. (ray)

MENURUT Kepala Kantor BNNP Kelas I A Tanjungpinang Budi Cahyadi, rencana pembangunan pos BNPP di daerah Lingga pada tahun ini, tidak bisa dilaksanakan atau dibatalkan. Namun, BNPP Tanjungpinang akan membangun unit siaga SAR di Lingga. Budi membeberkan, kenapa kantor Pos BNPP Lingga gagal di bangun, karena ditolak oleh Menteri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Menpan RB). Kata dia, Menpan RB beralasan karena BNPP Lingga yang akan dibangun kurang efektif dibangun sekarang.

Alasanya lainnya, juga kurang efektif dari segi keamanan. ”Dari Menpan RB menyarankan pembentukan unit siaga SAR saja di daerah Lingga,” katanya.

Untuk mewujudkan unit SAR di Lingga, maka BNNP kembali mengusulkan lahan ke pemerintah daerah. Dan, ia terus berusaha agar Pos SAR di Lingga tetap dibangun untuk masa mendatang. ”Unit dan Pos itu berbeda. Kalau unit

siaga masih di bawah kantor BNPP Tanjungpinang,” sebutnya.

Budi menututurkan, pihaknya tidak bisa berdiri sendiri maka perlunya sinergitas dengan instansi lainnya dalam melakukan penyelamatan pertama dalam satu kejadian. ”Kita peralatan lengkap, jadi ini juga perlu kerja sama tim dalam melakukan penyelamatan,” jelasnya.

Menuturnya, saat ini BNPP Tanjungpinang memiliki satu helikopter, tiga unit kapal mulai dari 59 meter, 40 meter dan 30 meter serta lima sea rider yang terbagi dua di Tanjungpinang, dua di Batam dan satu di Karimun. Selain itu 102 personel yang selalu siaga. ”Apabila terjadi sesuatu peristiwa kita bisa sigap, dengan jaminan keselamatan dapat meningkatkan para wisatawan,” ujarnya. ***

Validasi Anak Usia 9 Bulan-15 Tahun Jelang Imunisasi Campak dan Rubella TANJUNGPINANG Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tanjungpinang sedang melakukan validasi anak usia 9 bulan sampai 15 tahun.

Kegiatan ini perlu dilakukan sejak sekarang guna menuju pelaksaan imunisasi campak dan rubella yang akan digelar sepanjang Agustus dan September tahun ini.

Berdasarkan data yang dikumpulkan sekarang tercatat sekitar 56.021 anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun di Kota Tanjungpinang.

Data itu diperoleh dari pendataan siswa SD/MI, SMP/MTS, TK/PAUD, posyandu, masyarakat dan kelas satu SMA yang belum berusia 15 tahun. ”Makanya data yang sudah ada itu perlu divalidasi lagi, agar tidak ada yang melewatkan

Rustam

imunisasi ini nanti,” ujar Kepala Dinkes Dalduk KB, Rustam, kemarin.

Lebih lanjut Rustam menjelaskan, imunisasi itu nantinya akan dimulai dengan kampanye yang akan dilakukan pelayanan pada 75 sekolah dasar, 31 sekolah menengah pertama, 136 posyandu dan 13 pos

penimbangan. ”Ditambah dengan seluruh fasilitas kesehatan yang ada seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu, Pos kesehatan kelurahan, dan klinik kesehatan ibu dan anak,” terangnya.

Kampanye Campak dan Rubella adalah suatu kegiatan imunisasi secara massal sebagai upaya untuk memutuskan penularan virus Campak dan Rubella pada usia 9 bulan s.d 15 tahun, tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya.

Imunisasi Ini diberikan untuk semua usia 9 bulan sampai dengan usia kurang dari 15 tahun selama kampanye imunisasi MR bulan Agustus - September 2018. “Karena itu akan dilakukan juga di sekolah-sekolah,” pungkas Rustam. (tih)

D-1St Female Station in Bintan Island Indonesia

Jl. Yos Sudarso No.63 Lantai 2-4 Batu Hitam, Tanjungpinang Telp. 0771 - 318 637. Fax. 0771 - 319 489 Email : radioonine@gmail.com

Marketing : 0812 7099 8897 (Fira Rewadi) 0852 6453 3303 (Andy)

REDAKTUR: ABAS

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

PRO BATAM

16

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

MARTUA BUTAR-BUTAR, Batam

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKO BATAM

Masing-masing peserta saat membawa perahu Jong ke tengah laut untuk memulai lomba, Minggu (25/2).

Lomba Perahu Jong Meriah MARTUA, Batam

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKO BATAM

WALIKOTA Batam M Rudi SE menyerahkan piala bergilir walikota ke panitia.

WARNA warni layar perahu Jong tersusun indah di sepanjang pantai Mak Dara, Batu Besar, Nongsa.

Hembusan angin pantai yang sore itu cukup kencang tak berhenti menggerakkan layar perahu jong. Suara tembakan ke udara oleh Wali Kota (Wako) Batam sebagai tanda dimulainya lomba perahu Jong yang memperebutkan piala bergilir Walikota.

Namun, lomba jong telah

Tiga Hari Lagi Pajak Naik BATAM - Pemerintah Kota Batam, akan melakukan penyesuain pajak daerah, mulai Maret 2018. Pada penyesuaian pajak itu, terjadi kenaikan sebagaimana diatur dalam Perda tentang pajak daerah, nomor 7 Tahun 2017.

Penarikan pajak mulai April 2018. Perda itu seharusnya sudah berlaku sejak Desember 2017, namun baru dijalankan Maret.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Azmansyah, pihaknya sengaja menunda penerapan. Dimana, sejak Desember sampai Februari, masih berlaku tarif lama. ”Itu kita lakukan, karena kondisi ekonomi lesu. Sekaligus kita sosialisasi ke assosiasi, yang bisa mereka terima,” jelas Asmansyah.

Sesuai dengan perubah-

an Perda yang dilakukan, ada perubahan pada nilai pajak parkir dari 20 persen naik jadi 25 persen.

Sementara pajak reklame dari 15 naik jadi 20 persen.

Pajak reklame rokok dan minuman beralkohol menjadi 25 persen. Pajak hiburan seperti untuk permainan billyard dan golf, naik dari 10 persen naik menjadi 15 persen.

Pajak boling dari 5 persen menjadi 15 persen.

Pajak untuk pacuan kuda dan kendaraan bermotor dari 10 persen naik menjadi 20 persen. Pajak diskotek, karaoke, klub malam dan naik 35 persen.

Termasuk pajak usaha panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan sejenisnya naik 35 persen.

Di Perda, disebutkan tenggat waktu untuk membayar pajak dari tanggal 10 tiap bulannya jadi tanggal 20. (mbb)

digelar setiap tahun namun baru kali ini yang memperebutkan tropi Walikota.

Selain memperebutkan piala bergilir dari Walikota, panitia juga telah mempersiapkan hadiah total senilai Rp.60 juta.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam, Hendriana Gustini menyebut lomba Jong ini merupakan olahraga rekreasi tradisional. Melalui lomba ini dapat terjaga kelestarian Jong. ”Lomba Jong ini sudah bertahun- tahun kita laksanakan. Sengaja kita adakan sekarang karena memang dibutuhkan angin yang kencang untuk menjalankan Jong, karena saat ini angin musim utara,” sebut Hendriana.

Adapun jumlah Jong yang turut serta dalam lomba ini berjumlah 1.855 Jong. Selain diikuti oleh masyarakat lokal, lomba ini juga diikuti oleh peserta dari luar Batam dan Johor.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sebelum

Pemprov Kepri.

Harapannya dengan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan kini ditambah penataan lokasi wisata target kunjungan wisata 3 juta pada tahun inibdapat terwujud. Untuk itu Wako mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam memgembangkan pariwisata di Kota Batam. ”Akhir tahun ini Kementrian PUPR akan memulai pembangunan fly over di simpang Kepri Mall.

Mudah-mudahan Batam menjadi kota wisata dan masyarakat harus membantu pemerintah untuk menyukseskan pariwisata Batam,” pungkasnya.

Pembukaan lomba Jong ini dihadiri oleh ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam, Marlin Agustina Rudi, Anggota DPD RI, Hardi S Hood, Anggota DPRD Kota Batam Yunus Spi, Ruslan Ali Wasyim dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Batam.***

Dishub Koordinasi ke Polisi Penindakan Taksi Online BATAM - Sampai saat ini belum ada kesepakatan kuota taksi online di Batam.

Ini berdampak pada belum ada izin opewrasi taksi online yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Kepri.

Saat ini ada dua perusahaan yang mendapat izin.

Namun, belum disepakati kuota 300 unit yang diusulkan Dishub Kepri.

Kadis Perhubungan Batam, Yusfa Hendri menyebutkan, dari sisi perizinan ada dua operator yang mendapat izin dari Dishub Kepri. Namun belum sepenuhnya dipenuhi. Demikian dari kuota belum ditentukan, karena taksi online tidak mau dengan jumlah 300 unit.

Sehingga, taksi online diminta tidak jalan dulu. ”Kami sudah berkoordinasi dengan polisi, jadi tetap mengacu aturan.

REDAKTUR: MARTUNAS

membuka lomba Jong mengatakan bahwa Batam saat ini tengah mengembangkan pariwisata di Kota Batam. Pulau Putri yang terletak di Nongsa salah satu lokasi yang akan dikembangkan menjadi objek wisata. Untuk pengembangan Pulau Putri, Pemko Batam bekerjasama dengan Kementrian PUPR. Pemko tengah mempersiapkan rencana zona wilayah pantai (RZWP). ”Ke depan sepanjang pantai akan kita timbun dengan pasir, akan kita buat seperti di Bali. Sehingga orang akan banyak datang berkunjung,” paparnya.

Wako juga memberikan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan event ini setiap tahunnya. Diakuinya pelaksanaan lomba ini blm sempurna karena perlu ditata di area sekitar pantai.

Untuk penataan ini menurutnya tidak bisa dilakukan oleh Pemko Batam saja tapi juga harus didukung oleh

Taksi online harus ikut aturan,” tegasnya.

Diingatkan, payung hukum untuk khusus, harus dipenuhi badan usaha dulu.

Kemudian perusahaan aplikasi bekerjasama dengan badan usaha.

Setelah itu kendaraan yang akan menggunakan aplikasi online, harus didaftarkan, sehingga bisa diawasi dilapangan. ”Kalau diikuti, maka tidak ada masalah. Berapa yang mendapat izin? Itu harus didaftarkan,” jelasnya.

Menurutnya, selama kendaraan online mendapat izin, pihaknya tidak akan menindak. Namun jika tidak, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk bertindak. ”Sekarang kita bisa lakukan test case.

Kalau ada yang sudah mendapat ijin dan kuota, bisa jalan. Jika tidak, aparat

kepolisian melakukan penertiban,” tegasnya.

Untuk angkutan berbasis online yang ditertibkan aparat kepolisian, akan ditampung Dishub Batam, jika dititipkan ke pihaknya. ”Jadi sepanjang aparat kepolisian melakukan penertian dan dititip di Dishub, maka kami akan menerima titipan,” imbuh Yusfa.

Sebelumnya, Kadis Perhubungan Kepri, Jamhur Ismail meminta pelaku usaha angkutan online, untuk memahami aturan terkait angkutan khusus.

Taksi online dan konvensional diminta untuk tahu posisi masing-masing, sehingga tidak terjadi bentrok. ”Kalau tidak disepakati 300 unit menunggu hasil survei, jadi kuotanya tunggu Juni.

Karena Juni baru selesai survey,” tegasnya.(mbb) LAYOUT: GILANG DHIKAPATI