RABU 30 NO VEMBER 201 6 / 30 S AF AR 114 438 NOVEMBER 2016 SAF AFAR
RP 1.800
Polda Siapkan Pasukan Amankan Demo 212 Buruh Dilarang Lakukan Sweeping BATAM - Kepolisian Daerah (Polda) Kepri melakukan apel siaga pasukan dalam pengamanan rencana unjuk rasa atau demo 2 Desember 2016 mendatang. Dalam rangka itu, digelar pasukan yang diharapkan dapat mendorong petugas
F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI
CEK PASUKAN: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun bersama Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian mengecek kesiapan pasukan saat gelar pasukan di Engku Putri, Batam Centre, Selasa (29/11).
keamanan, menjaga solidaritas dan sinergitas TNI-Polri. Selain itu, menanamkan kesadaran diri, jika profesi kepolisian, TNI dan aparatur, untuk mengabdi bagi masyarakat. Imbauan itu disampaikan Kapolda Kepri, Sam Budigusdian, Selasa (29/12) di Engku Putri, Batam Centre. Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Kajati Provinsi Kepri yang mewakili, Danrem 033/WP,
¾LANJUT KE HAL 2
KEKHAWATIRAN PENYIDIK DITJEN MINERBA JIKA DANA REKLAMASI DITARIK
Bank-bank Pemda Bisa Bangkrut Investigator Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) RI Buana Sjahboeddin terperangah begitu mengetahui lebih dari Rp 500 miliar dana reklamasi pascatambang terperangkap di bank-bank milik pemerintah daerah (Pemda). Khawatirnya, jika dana sebesar itu ditarik, bank-bank milik Pemda bisa bangkrut. YOAN S NUGRAHA, Tanjungpinang WADUH, setahu saya kurang etis kalau dana sebesar itu diserahkan ke bank milik Pemda. Nanti dilemanya banyak. Bisa jadi banknya tutup, jika dana sebanyak itu ditarik.
Bank setingkat BPR kan,” kata Buana Sjahboeddin ketika dihubungi Tanjungpinang Pos, Senin (28/11). Meski begitu, Buana meminta kepala daerah terutama gubernur untuk segera melakukan reklamasi.
Karena, setelah adanya Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014, terjadi sejumlah peralihan kewenangan termasuk kewenangan perizinan pertambangan diambil alih dari kabupaten/kota ke provinsi. ”Artinya tidak ada alasan lain untuk menunda atau mengulur-ngulur
¾LANJUT KE HAL 2
BAGI HASIL 2014 SAMPAI DENGAN 2016 Kab/Kota Batam Tanjungpinang Bintan Karimun Natuna Lingga Anambas Total
Kurang Tahun 2014
Tunda Salur 2015
Bagi Hasil 2016
Total
13.759.500.810 723.443.143 13.036.057.673
181.496.084.122 59.460.162.406 52.232.170.814 43.890.711.848 36.099.291.952 30.826.580.481 28.767.840.189 432.772.841.812
160.685.410.518 52.483.463.795 46.866.065.449 38.719.945.869 32.106.209.685 27.267.503.526 25.422.709.640 383.551.308.481
355.940.995.456 111.943.626.201 99.098.236.263 82.610.657.717 67.482.058.494 58.094.084.007 54.109.549.829 829.360.207.966
KET: DALAM RUPIAH
Pemprov Transfer Rp 432 Miliar ke Kab/Kota DBH Tahun 2015
F-JPG
TETAP TENANG: Dahlan Iskan tetap tenang saat sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (29/11).
Gara-gara Jaksa, Dahlan Sulit Tunjuk Pengacara, Sidang Ditunda SURABAYA - Persidangan perdana Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (29/11) hanya berlangsung sekitar sepuluh menit. Pasalnya, majelis hakim yang dipimpin Tahsin menunda persidangan yang sejatinya beragendakan pembacaan dakwaan atas perkara restrukturisasi aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Sidang ditunda lantaran Dahlan belum didampingi kuasa hukum.
Kepada majelis hakim, Dahlan mengaku belum menunjuk kuasa hukum lantaran dirinya kesulitan mendapatkan berkas lengkap kasus yang menjeratnya dari jaksa penuntut umum. Meski begitu, Dahlan mengaku siap apabila dirinya menghadapi sidang tanpa didampingi pengacara karena dia lebih percaya dengan majelis hakim. ”Tapi keluarga dan teman-teman semua meminta saya untuk didampingi
kuasa hukum,” ujarnya. Nah, yang jadi masalah, sampai hari ini pria kelahiran Magetan, Jawa Timur itu belum mendapatkan berkas lengkap termasuk berita acara pemeriksaan (BAP) dari jaksa penuntut umum (JPU). ”Karena itu (belum mendapatkan berkas) kami masih kesulitan menentukan kuasa hukum,” kata Dahlan.
¾LANJUT KE HAL 2
TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah mentransfer dana bagi hasil (DBH) kabupaten/kota tahun 2015 sekitar Rp 432 miliar. Bahkan, sebagian DBH tahun 2016 sudah mulai ditransfer secara bertahap. Untuk diketahui, pajak DBH dari provinsi ke kabupaten/kota terdiri atas Pajak Kendaraan
BISNIS ONLINE DILAS Lestari biasa dipanggil Dilas. Bungsu dari 2 bersaudara ini memiliki hobi di bidang seni. Lahir di Anambas 4 September 1996, gadis berparas cantik ini suka melakukan segala hal berbau seni seperti menggambar dan mendesain baju, juga bern-
Awalnya Ingin Kerja, tapi Ditawari Mencuri
F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS
WEBSITE: www.tanjungpinangpos.co.id
EMAIL: redaksi@tanjungpinangpos.co.id
¾LANJUT KE HAL 2
Dilas Lestari
Kisah Terdakwa Anak Kasus Curanmor
DI BALIK JERUJI: Desa mendekam di balik jeruji menunggu sidang pledoi di PN Tanjungpinang, Selasa (29/11).
Bermotor (PKB), Bea dan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Air Permukaan dan Pajak Rokok. Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemko Tanjungpinang, Muhammad Nazri
Nasi sudah menjadi bubur. Pribahasa itu tepat dialamatkan ke Desa - sebut saja namanya demikian - yang mendekam di sel tahanan anakanak setelah membantu aksi pencurian sepeda motor. Padahal, awal merantau ke Tanjungpinang Desa ingin mencari pekerjaan.
LANJUT
RAYMON SANDY, Tanjungpinang
FOLLOW US ON TWITTER @TgpinangPos
HAL 2
yanyi. Meski beberapa kali gagal menang lomba bernyanyi. Namun, tidak membuat mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang ini menyerah.
¾LANJUT KE HAL 2
Cik Brahim Bank-bank Pemda Bisa Bangkrut
Banknye kaye, tapi lingkungan rusak, wai..
SUMBER: BI
Selasa 29 November 2016 USD AUD SGD JPY GBP MYR
13.617 10.193 9.558 12.155 16.893 3.053
ADD US ON FACEBOOK Tanjungpinang Pos
TANJUNGPINANG POS RABU 30 NOVEMBER 2016
2
TAJUK RENCANA
Profesionalisme Aparatur Sipil Negara
P
ROFESIONALISME menjadi kata penting dalam peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-45. Selain netralitas, kata profesional dijadikan tema dalam peringatan hari jadi itu. Terlihat sangat sederhana, namun pada praktiknya sangat sulit sekali bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral dan profesional. Ini disadari betul oleh Presiden Jokowi, yang sampai mengingatkan ASN agar bersikap netral dan profesional di momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 nanti. Kenapa Presiden sampai harus mengingatkan hal itu? Padahal saat menjadi ASN seorang aparatur sudah disumpah hanya bekerja untuk kepentingan negara. Ini dapat dilihat di Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. ”Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.” Tegas dinyatakan saat disumpah, bahwa pengabdian seorang ASN hanya kepada negara, bangsa dan rakyat! Bukan kepada suatu kelompok, golongan atau kepada siapa pun individu. Artinya, jika masih ada individu pejabat pemerintah atau dewan, yang ingin dilayani secara pribadi, tidak boleh menggunakan tenaga ASN. Karena akan melanggar sumpah mereka kepada Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa sebagai ASN. Cukup dengan tenaga pegawai honorer saja kalau mau dilayani secara pribadi. Tak hanya mengingatkan soal pengabdian saja, Presiden juga minta ASN segera meninggalkan pola pikir yang ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa, dan mental koruptif, yang hanya terpaku pada formalitas belaka. Apakah memang sudah separah itukah mental ASN, sampai-sampai Presiden harus mengingatkan kembali? Kita tentu berharap tidak separah itu. Karena kita yakin masih banyak ASN yang ingat dengan sumpah/janjinya bahwa mereka adalah aparatur negara yang melayani negara dan rakyat Indonesia. Mungkin masih ada sejumlah oknum yang hanya mau mengabdi kepada perintah seseorang. Atau masih bermental koruptif, atau bermental penguasa. Namun jumlahnya tidak seberapa dan kita berharap mereka dapat mengingat kembali sumpahnya. Pilkada 2017 sudah semakin dekat, semoga saja berlangsung dengan baik. Seperti disampaikan Presiden, Pilkada menjadi momentum bagi semua ASN untuk bersikap netral dan profesional. Sehingga, ketika Pilkada usai mereka bisa tetap bekerja dengan baik dan tenang melayani negara serta rakyat Indonesia. ***
Awalnya ......dari halaman 1 Ruang tunggu di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang disesaki kerabat para terdakwa yang akan disidang, Selasa (29/11) kemarin. Sementara, sel tahanan penuh para terdakwa berbagai kasus menanti giliran disidang. Jika ruangan tahanan dewasa penuh, lain dengan ruangan anakanak di PN Tanjungpinang. Hanya terdapat seorang anak menunggu. Adalah Desa - bukan nama sebenarnya - menunggu dipanggil sidang dengan agenda pembelaan atas tuntutan satu tahun penjara. Ia mengenakan kaos merah sambil duduk membaca tulisan pledoi, yang nanti akan dibacakan di depan majelis hakim. Selesai membaca secarik kertas itu, dia lalu menuturkan, tidak mengira nasibnya akan berakhir di sel tahanan. Awalnya, ia meninggalkan kampungnya untuk mencari kerja di Tanjungpinang. Modalnya cuma ijazah SMP. Tapi, kala itu dirinya sudah duduk di bangku SMA. Hanya, dia memilih tidak melanjutkan sekolah dan memilih merantau bersama teman-temannya ke Tanjungpinang. Desa mengekos di Jalan Anggrek Merah. Di sana, dia memulai hidup dengan menemui temannya, yang menawarkan pekerjaan di Tanjungpinang. Namun, pekerjaan yang ditawarkan bukanlah pekerjaan halal, melainkan mencuri sepeda motor. Usai mencuri sepeda motor, Desa menggunakannya untuk jalan-jalan. Nahas, polisi keburu menangkapnya, padahal dirinya baru seminggu di Tanjungpinang. Desa mengatakan, saat beraksi, dirinya hanya bertugas mendorong sepeda motor curian, sedangkan yang mengutak-atik sepeda motor adalah temannya. ”Cuma mengikut saja, sebagai rasa toleransi kepada teman tapi beginilah jadinya,” ungkapnya penuh penyesalan. Rasa penyesalan ter-
lihat dari raut wajahnya, dalam kasusnya Desa dibagi menjadi dua pada kasus pertama Desa dihukum 4 bulan, namun sekarang sudah usai masa tahanannya. Kasus kedua dirinya masih menjalankan persidangan dengan agenda pembelaan. Anehnya dalam melakukan pencurian dirinya membantu mendorong bukan otak pelakunya tapi otak pelaku pencurinya hanya mengikuti persidangan satu kasus yang dihukum 4 bulan. ”Mau dibuat apa lagi, kalau semuanya sudah terjadi emang aneh saya cuman membantu mendorong motor curian bukan yang melakukan pencuriannya,” ungkapnya. Rasa rindu kepada orang tua pun muncul, dengan mata kemerahan Desa menjelaskan, rasa rindu, kangen pada orang tua selalu terbayang saat malam hari. Pingin rasanya menjumpai tapi apa yang bisa dilalukakan tidak bisa apa apa lagi hanya menunggu hukuman selesai. Apalagi saat lebaran haji yang lalu, tidak ada sanak saudara yang mengunjunginya. ”Itu yang membuat saya menyesal atas perbuatannya serasa hampa hidup ini,” sebutnya. Desa menyebutkan, orang tuanya pernah mengunjunginya dan menitipkan uang untuk kebutuhannya di penjara. Ia mengaku sudah bertobat dan akan memilih kawan untuk bergaul. ”Mau dibuat apa bang, ini hanya menjadi pelajaran buat saya, niat kerja halal tapi malah terjerumus,” sebutnya sambil mengucek matanya. Apabila hukumannya usai, dirinya berjanji tidak akan mengulangi kembali dan ingin menyambung sekolahnya yang sudah terputus dengan cara mengambil paket. ”Belum terpikir apakah pulang ke kampung atau ke mana, orang kampung sudah pada tahu kalau saya di penjara, apalagi saya sangat malu juga dengan orang tua,” jelasnya. ***
TANJUNGPINANG POS Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085
Chairman Chief Executive Officer Komisaris Utama Komisaris Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur
: : : : : : :
Rida K Liamsi Makmur Marganas Nainggolan Usep Rahmat Saefullah Arham M Nur Hakim Sigik Rachmat
Ini Info Tiket Timnas Indonesia vs Vietnam JAKARTA - PSSI akhirnya merilis harga tiket untuk semifinal Piala AFF 2016 antara Indonesia versus Vietnam di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Sabtu (3/12). Namun, kali ini PSSI hanya menyediakan tiket online tanpa menjualnya di hari
H. Dalam penyelenggaraan tuan rumah kali ini, PSSI memang memiliki terobosan baru. Mereka tak akan menjual tiket pada hari H. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik percaloan dan juga arus masa
yang menumpuk. Sebab, kapasitas Pakansari hanya untuk 30 ribu kursi saja. ”Jumlah tiket kapasitas sesuai dengan kapasitas yang ada 30 ribu. Itu sudah killing seat. Sebenarnya ada 30 ribu sekian. Kami tak bisa tanbah kapasitas
karena pakansari singleseat,” kata Ketua Panpel, Yeyen Tumena, kepada wartawan di kantor PSSI Kuningan. Untuk itu, PSSI bekerja sama dengab Kiostix. Nantinya situs tiket online itu akan melayani semuanya lantaran langsung di-
tunjuk oleh AFF. Ada tiga kategori yang dijual PSSI. Nantinya tiket yang disebar hanya berjumlah 27 ribu saja. Berikut Harga Tiket untuk Semifinal Leg 1 di Pakansari: VIP: Rp 300 ribu, Kat 1: Rp200 ribu, Kat 2: 100 ribu. (ies/JPG)
Bisnis ................................................................................. dari halaman 1 Dilas juga menjalani bisnis penjualan baju secara online dan bisnis jual pulsa dan kuliner. Kesibukan di bangku kuliah, diakuinya sama sekali tidak menganggu. Karena, selama ini Dilas bisa men-
gatur waktu antara kuliah dan usaha. Bisnis seumur jagung ini dirintis dengan modal sedikit sejak tahun 2016. Awalnya, modal didapat dari menyisihkan uang jajan. Ternyata usaha ini terus
berkembang dan menjanjikan. Diakuinya, banyak sekali rintangan yang dihadapi bahkan kerugian yang harus ditanggung. Misalnya, ada konsumen yang sudah memesan tapi tidak jadi atau
pembayaran yang diulur-ulur. Namun, itu semua dijadikan pengalaman baginya. Ia semakin mantap menjalankan bisnis online itu. Dia juga mengaku banyak or-
ang yang meremehkannya bisnisnya. Tapi, dirinya terus semangat apalagi didukung orangtua. ”Saya makin percaya diri menjalani bisnis,” ungkapnya. (mutiara oktaristiya)
Pemprov ............................................................................. dari halaman 1 menuturkan, DBH provinsi ke Kota Tanjungpinang pada tahun 2015 sekitar Rp 59 miliar lebih. Jumlah itu sudah dilunasi. ”Bulan November kemarin diterima sekitar Rp 30 miliar. Rp 27 miliar sisa utang DBH tahun 2015 dan Rp 3 miliar utang DBH triwulan ketiga tahun 2016,” jelasnya kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (29/11). Ia mengungkapkan, pihaknya mengestimasi DBH tahun 2016
untuk Kota Tanjungpinang sekitar Rp 65 miliar. Yang mana, triwulan I dan II telah dibayarkan. Sedangkan, yang belum disetor ke Pemko Tanjungpinang yakni DBH triwulan III dan IV tahun 2016. Nemun begitu, Pemprov Kepri mulai melakukan tahap pencicilan DBH triwulan ke III dan IV tahun 2016. Untuk triwulan III, meski baru-baru ini sudah disetor sekitar Rp 3 miliar, namun masih ada
utang sekitar Rp 27 miliar lagi. ”Mudah-mudahan waktu dekat ini disetorkan, atau setidaknya paling lama tanggal 20 Desember,” paparnya. Untuk utang DBH tahun 2016 triwulan IV, dia memprediksi baru dapat dilakukan pembayaran pada awal tahun 2017. Hal ini karena Pemprov Kepri masih harus menghitung jumlah real DBH, yang diambil dari kabupaten/kota.
”Ini yang disebut tunda salur nantinya,” terangnya berharap semoga pembayaran DBH tahun 2016 berjalan lancar. Sementara itu, informasi yang didapat Tanjungpinang Pos dari Badan Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah (BPKKD) Provinsi Kepri, DBH provinsi ke seluruh kabupaten/kota tahun 2015 telah disalurkan. Data yang dirangkum Tanjung-
pinang Pos, DBH Kota Batam sekitar Rp 330 miliar terdiri atas DBH tahun 2015 sekitar 181 miliar dan tahun 2016 sekitar Rp 160 miliar dan utang yang belum dibayar di tahun 2014 sekitar Rp 13 miliar. Sedangkan Kota Tanjungpinang total DBH-nya sekitar Rp 111 miliar. Bintan sendiri sekitar Rp 99 miliar, Karimun Rp 82 miliar, Natuna Rp 67 miliar, Lingga sekitar Rp 58 miliar danAnambas Rp 54 miliar. (dlp)
Gara.................................................................................... dari halaman 1 Dahlan pun mengaku, jika dirinya bisa mendapatkan berita acara pemeriksaan (BAP)-nya, dia akan segera menunjuk tim kuasa hukum. Sebab, tim kuasa hukum bisa mempelajari dengan detail kasus yang membelitnya dari berkas-berkas yang diserahkan jaksa. ”(Kalau sudah mendapatkan) saya akan menunjuk tim kuasa hukum hari ini (kemarin, red). Nanti sore juga sudah bisa,” ujarnya. Mendengar pengakuan Dahlan, Tahsin langsung bertanya
kepada JPU tentang BAP yang belum diterima Dahlan. JPU mengakui bahwa pihaknya belum menyerahkan BAP kepada Dahlan. ”Tapi kami sudah menyerahkan dakwaan kepada terdakwa,” ujarnya. Majelis hakim pun langsung memerintahkan agar JPU segera menyerahkan BAP kepada Dahlan. Lantaran Dahlan belum didampingi tim kuasa hukum, majelis hakim yang beranggotakan Unggul Warso Murti, Adriano, Samhadi dan Sangadi sepakat
untuk menunda persidangan. ”Sidang akan kembali digelar pada Selasa (6/12),” kata Tahsin lantas menutup sidang. Jalani Sidang Perdana, Dahlan MintaDoa,JaksaMolor Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur lagi-lagi mempertunjukan sikap tak profesionalnya dalam menangani kasus Dahlan Iskan. Para anak buah Maruli Hutagalung itu hingga pukul 10.15 tak kunjung menampakan batang hidungnya di Pengadilan Tipikor
Surabaya. Dahlan sedianya menghadapi sidang di Pengadilan Tipikor dengan agenda pembacaan dakwaan atas perkara restrukturisasi aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Dalam menghadapi sidang tersebut, Dahlan sudah datang sebelum jam dihentikannya sidang. Sidang dijadwalkan digelar pukul 9 dan Dahlan sudah hadir sejak pukul 8.45. ”Sidangnya belum bisa digelar. Jaksannya belum hadir, padahal sudah diberitahu jadwalnya,”
ujar seorang petugas Pengadilan Tipikor Surabaya. Melalui twit-nya, Dahlan menyatakan siapa menghadapi persidangan. ”Alhamdulillah pagi ini nanti saya mulai disidangkan di pengadilan. Mohon doanya,” tulis Dahlan melalui alumnus @iskan_dahlan. Dahlan datang menggunakan kendaraan pribadi yang disopirinya sendiri. Sejumlah simpatisan terus berdatangan memberikan dukungan moril pada pria asal Magetan tersebut. (tel/jpg)
Polda .................................................................................. dari halaman 1 WP, Danlantamal IV Tanjungpinang, Danlanud Tanjungpinang dan unsur pimpinan daerah. Disampaikan Sam, di Provinsi Kepri, akan digelar unjuk rasa pada 2 Desember 2016, terkait dengan UMK. Berbeda dengan di Jakarta yang menggelar unjuk rasa, terkait dengan isu penistaan agama. ”Di Batam akan ada unjuk rasa pada saat bersaman denga di Jakarta, dengan tujuan Gedung Graha Kepri Batam Center dari buruh,” katanya. Unjuk rasa akan digelar terkait penolakan PP 78, tolak upah murah, naikkan UMP/ UMK Tahun
2017 sebesar 15-20 persen dan menuntut dibatalkan penetapan UMK atau UMP. ”Unjuk ras diharapkan untuk rekan-rekan buruh, dapat dilaksanakan dengan tertib. Agar kondusifitas Kamtibmas di Batam dan Kepri pada umumnya tetap terjaga dengan baik,” imbaunya. Kapolda memberikan penekanan terkait unjuk rasa 2 Desember 2016 diminta agar soliditas dan sinergitas TNI – Polri dan instansi terkait dijaga. Sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif.
”Tanamkan kesadaran diri, bahwa profesi Kepolisian, TNI, dan aparatur sipil, merupakan wujud pengabdian yang mulia kepada masyarakat, Bangsa dan Negara. Tingkatkan kecintaan dan kebanggaan sebagai Aparatur Negara, dengan memberikan dedikasi, loyalitas serta karya terbaik,” imbuhnya. Diminta juga agar ditingkatkan deteksi dini dan inventarisir permasalahan sekecil apapun di lapangan menjelang pelaksanaan unjuk rasa. ”Segera lakukan langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan seluruh stakeholder
untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas,” imbau Sam. Diminta agar aparat kepolisian melakukan pendekatan humanis saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa. Selain itu, aparat jangan mudah terprovokasi atau terpancing emosi sehingga berbuat di luar ketentuan/ SOP dan tidak ada penggunaan senjata api. Selain itu, pimpinan daerah bersedia menemui pengunjuk rasa sehingga aspirasi atau tuntutan dapat tersalurkan sesuai tujuan. ”Lakukan upaya-upaya pendekatan kepada kelompok atau oknum yang akan melakukan un-
juk rasa agar pelaksanaannya tertib. Tidak ada sweeping, blokir jalan, mengganggu ketertiban, hindari provokasi dan meminimalisir berbagai kerawanan lainnya," tegasnya. Diminta juga agar tiap tahapan kegiatan pengamanan unjuk rasa, dari pelaksanaan pengamanan hingga pembubaran pasukan. Masih katanya, pasukan diminta agar soliditas dan sinergitas TNI, Polri dan instansi dijaga, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif. (mbb)
Bank ................................................................................... dari halaman 1 amanah undang-undang,” katanya. Jika tidak diindahkan, Buana mengingatkan ada sanksi untuk pemerintah daerah. ”Kita ini kan negara hukum, semua sudah diatur dan ada aturannya, tinggal ikuti sajalah,” jawabnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Syahrul mengatakan, lahan pascatambang yang belum direklamasi adalah syarat terberat, untuk Kota Tanjungpinang dalam meraih piala adipura ke depan. Karena itu, pihaknya akan berusaha mengatur secara matang agar reklamasi lahan pascatambang, tidak mengugurkan penilaian Adipura Buana. ”Saya akui, lahan pascatambang memang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, tapi karena sekarang sudah beralih di provinsi, berarti Pak Gubernur yang menjadi pucuk laras dalam memberikan arahan,” kata Syahrul menambahkan, bukan berarti kabupaten/kota lepas tangan terkait lahan kritis pascatambang di Tanjungpinang. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KP2KE), Adnan mengatakan, lahan pascatambang di Tanjungpinang telah direklamasi, namun belum terstruktur secara baik. ”Memang belum merata, ada yang sudah siap, ada yang baru beberapa persen,” kata Adnan. Dia menegaskan, semua pihak harus patuh untuk melakukan reklamasi. Karena, reklamasi bukan semata menanam pohon, akan tetapi sesuai permohonan dan keuangan si pemilik lahan. ”Kalau di Tanjungpinang semua lahan itu tidak terbagi antara
F-ADLY BARA HANANI/TANJUNGPINANG POS
EKSTAMBANG: Lokasi ekstambang di Pulau Panglong, Kijang, Bintan yang seharusnya direklamasi.
pemerintah dan swasta. Semua milik swasta, jadi terserah mereka mau dibuat apa. Dibangun perumahan atau dibuat apa di lahan itu, itu sudah reklamasi, jadi bukan hanya menanam pohon atau penghijauan saja,” ungkapnya juga mengakui adanya sisa dana reklamasi di tangan Pemko Tanjungpinang. Anggota DPRD Kepri, H. Irwansyah, SE menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir akan posisi bunga bank yang disimpan dana reklamasi. ”Tak usah khawatirlah, semua itu sudah ada aturannya, BPK juga ada memantau kok,” ucapnya. Namun, dia mengaku tidak tahu jika saat ini dana reklamasi berada di BPR. ”Kalau di bank, jelas saya tahu, tapi kalau di BPR saya tidak tahu. Baru tahu
Pimpinan Umum/GM/Penjab Pimpinan Perusahaan Pemimpin Redaksi Wakil Pemimpin Redaksi
: : : :
Arham. M Nur Hakim. Sigik Rachmat. Zakmi.
Dewan Redaksi : Arham, Sigik Rachmat, Zakmi, Martunas Situmeang, Slamet Nofasusanto. Ombudsman : Sutan J Siregar SH.
inilah,” katanya. Dia beralasan ketidaktahuan tersebut dikarenakan pengelolaan uang bukanlah di tangan Pemprov Kepri melainkan kabupaten/ kota, sebab peralihan kekuasaan ke pihak provinsi tidak meliputi anggaran. ”Yang saya tahu peralihan berdasarkan UU nomor 23 itu hanya sebatas kewenangan perizinan, bukan termasuk kewenangan anggarannya,” ucapnya. Namun Irwansyah tidak membantah mengenai mangkraknya ribuan hektare lahan ekstambang yang masih belum rampung. Bahkan, dia mengakui beberapa waktu lalu sudah mendiskusikan kepada pihak terkait untuk segera menindaklanjuti. ”Saya hubungi pihak tata kota Pak Yunus kemarin, berharap
nantinya bisa menggandeng pemerintah kota juga dalam hal reklamasi lahan pascatambang, kan peralihan kewenangannya baru, artinya mereka (kabupaten kota, red) tentunya lebih memahami,” ujarnya. Untuk reklamasi lahan pascatambang, Irwansyah hanya menegaskan bahwa tidak harus berupa penghijauan atau penanaman pohon, bahkan untuk dibangun berupa ruko juga tidak masalah, sebab tanggung jawab pascatambang berada di tangan pihak perusahaan tambang tersebut. ”Marketnyakan sudah diserahkan awal-awal, mau dijadikan apa lahan itu setelah dilakukan kegiatan tambang, nah kalau maketnya diterima pihak pemberi izin maka itulah yang nantinya akan dibuat,” papar politisi dari partai
berlambang Kabah ini. Namun sayangnya, ribuan hektare lahan pascatambang masih terbengkalai selama beberapa tahun lamanya, berikut dengan bekunya dana reklamasi yang tersimpan di BPR, tidak menutup kemungkinan, bunga yang dihasilkan dari saldo reklamasi menjadi celah tersendiri bagi pelaku korupsi, mengingat BPR adalah bank milik pemerintah. Kenyataan tersebut juga menjadi kerisauan tersendiri bagi Irwansyah, dan mengaku akan segera mengecek kebenaran agar lebih konkrit. ”Kekhawatiran saya juga sama, tapi cobalah saya pastikan dulu, namun yang jelas kalau mengenai bunga bank jangan takutlah, sebab sekecil apapun anggaran yang digunakan, wajib dibuat laporan.” jelasnya. ***
DIVISI PRODUKSI Redaktur Pelaksana: Martunas Situmeang. Koordinator Liputan: Slamet Nofasusanto. Redaktur: Abas, Martua P Butarbutar, Taufik A Habu, Yusfreyendi, Reporter:Tengku Irwansyah, Adly Hanani, Alrion, Andri Dwi Sasmito, Suhardi, Desi Liza Purba, Jendaras Karloan. Departemen Pracetak/Layout/Perwajahan: Fauziahmadrisa (Koordinator), Syafrul Amri, Gilang Dhikapati Jaringan/IT/Online: Syafrinaldi
DIVISI USAHA Umum, Adm, & Keuangan: Ari Istanti (Manager), Dahlia (Kabag). Iklan : M Nur Hakim (Manager), Saifullah (Ass. Manager). Pemasaran & EO: Yahya Siregar (Manager). Biro-Biro: Martua P Butarbutar (Batam), Tengku Irwansyah (Lingga), Jendaras Karloan (Tanjunguban), Alrion (Karimun), Indra Gunawan (Anambas), Hardiansyah (Natuna).
Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.
Tarif Iklan Halaman Muka (FC) Rp. 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka ( BW) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam,- (FC) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam ( BW) Rp. 15.000,-/ mm kolom. Iklan Umum/Display (BW) Rp. 15.000,-/mm kolom. Iklan Ucapan Selamat (FC) Rp. 7.000,-/mm kolom. Iklan Ucapan Selamat (BW) Rp. 3.500,-/ mm kolom. Iklan Dukacita Rp 3.500,-/mm kolom. Sport Color Rp 7.000,-/mm kolom. Advertorial Rp. 5.000,-/ mm kolom.
TANJUNGPINANG POS RABU 30 NOVEMBER 2016
PRO -BATAM
Rudi Teken UMK Batam Rp 3,2 Juta MARTUA, Batam WALI Kota Batam, H Rudi telah menandatangani upah minimum kota (UMK) 2017. Nilainya Rp 3.241.125, sesuai dengan PP nomor 78 tahun 2015. UMK 2016 Batam lalu, mencapai Rp 2.879.819. Dan UMK tahun 2015 hanya mencapai Rp 2.685.302. Sebelumnya, UMK Batam dikembalikan Pemprov Kepri, karena dua versi. HM Rudi, mengatakan, usulan sesuai dengan PP ditandatangani, mengikuti aturan pemerintah pusat. Wali Kota Batam diintruksikan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun agar usulan UMK hanya satu versi. ”Pak Nurdin minta satu saja usulannya. Jadi saya tandatangan salah satu saja,” ungkap Rudi. Usulan ditandatangani tanpa pembahasan lagi, karena sudah dekat deadline yang diberikan Gubernur. Diminta agar usulan UMK Batam terakhir diserahkan 30 November 2016. Sementara usulan UMK dari kabupaten/kota lain di Kepri, sudah ditandatangani Gubernur. ”Karena diminta tanggal 30 terkahir, jadi saya tandatangan kemarin. Hari ini (kemarin) atau besok (hari ini) kita disampaikan ke Gubernur,” beber Rudi. Usulan UMK disebutkan Rudi tidak diikuti dengan usulan upah minimun sektoral
F-RPG
(UMS). Karena, UMS Batam baru pembahasan. Namun berapa usulan buruh, belum diketahui. ”Belum ada laporan. Tapi kemarin ada pembahasan,” imbuh Rudi. Sebelumnya, Pemko Batam mengusulkan dua versi usulan angka UMK. Karena usulan
UMK berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015, sebesar Rp 3.241.125 dan usulan buruh, Rp 3.498.118. Selain itu, diminta juga agar diusulkan upah minimum sektoral (UMS). Sementara Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad sebelumnya mengatakan, UMS di-
minta serikat buruh yang masuk dalam dewan pengupahan, untuk bersamaan diajukan dengan UMK. ”Kawan-kawan serikat menginginkan UMK diajukan bersamaan UMS. Tapi UMS belum bisa, karena belum ada angkanya,” kata Amsakar. Angka UMS belum ada, di-
akui karena beberapa serikat pekerja di sektor-sektor, belum ada. Saat ini, pihaknya masih diskusi dengan serikat pekerja, terkait dengan UMS. ”Ada beberapa yag belum ada serikat sektornya. Jadi yang kita usulkan ke Gubernur, UMK dulu,” sambungnya. ***
Rudi Minta PNS Tinggalkan Pola Pikir Masa Lalu
F-IST/HUMAS PEMKO BATAM
DISKUSI: H Rudi membaca buku didampingi para ASN Batam.
BATAM - Wali Kota Batam, HM Rudi mengimbau berharap pegawai di lingkungan Pemko Batam, meninggalkan pola pikir masa lalu. Ego sektoral yang dimaksud untuk ditinggalkan, seperti ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa, dan mental koruptif, yang hanya terpaku pada formalitas belaka. Imbauan itu disampaikan HM Rudi, usai upacara peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Selasa (29/12) di
Batam-Tanjabbar dan Kerinci MoU Kerjasama Produk Holtikultura
PULANG KERJA: Lima pekerja di salah satu kawasan industri Batam, saat pulang kerja.
Batam. ”Apa yang disampaikan Pak Menteri, Pak Presiden, kita laksanakan. Karena itu pasti untuk lebih baik. Profesional itu ada, tapi ke depan harus lebih profesional lagi,” kata Rudi. Sementara untuk peringatan Hari Kesehatan Nasional, Rudi berharap seluruh masyarakat ikut menyukseskan Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat yang dicanangkan Presiden RI. ”Kita berharap semua masyarakat ikut Germas Hidup Sehat. Sampah dibuang, parit dibersihkan, sehingga tidak ada lagi
penyakit,” kata Rudi. Adapun amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada HUT Korpri kali ini adalah agar pegawai meninggalkan pola pikir masa lalu seperti ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa, dan mental koruptif, yang hanya terpaku pada formalitas belaka. ”Fokuskan energi pada intisari dari pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Untuk itu setiap anggota KORPRI haruslah menjadi aset bangsa, yang menjadi bagian dari solusi bangsa, dan bukannya bagian dari masalah bangsa,” kata Presiden. Pegawai pemerintah diminta terus lakukan inovasi agar pelayanan publik bisa makin murah, makin cepat, makin akurat. Dan makin baik. Hilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktivitas dan menghambat akselerasi laju pembangunan nasional. KORPRI, kata Presiden, akan segera bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara RI. Dalam bentuk baru itu, fungsi pemerintahan yang diemban berupa pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada
anggota ASN, memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. ”Saya harap Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara RI menjadi pusat inovasi dan tempat lahirnya loncatanloncatan kemajuan dalam pen-
ingkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemenntahan, korps berperan menjaga kode etik profesi. Standar pelayanan profesi dan mewujudkan Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara sebagai pemersatu bangsa,” ujarnya. (mbb)
3
BATAM - Pemerintah Kota Batam, Pemkab Tanjungjabun Barat (Tanjabbar) dan Pemkab Kerinci, Provinsi Jambi, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dibidang produk holtikultura. Penandatanganan kerjasama itu untuk mempermudah hasil pertanian dari Jambi, masuk ke Batam. Pada penandatanganan MoU yang digelar di kantor Pemko Batam, Selasa (29/11). Selain dihadiri Wali Kota Batam, Rudi, Kepala Bank Indonesia Kepri, Gusti Raisal Eka Putra dan Muspida Batam, hadir juga Wakil Bupati Kerinci, Zainal Abidin dan Bupati Tanjungjabung Barat, H Safrial. ”Kami menyambut kerjasama ini, untuk menyuplai ke Batam. Semoga kerjasama ini berjalan dengan baik,” kata Zainal Abidin. Menurutnya, masyarakat Kerinci berharap, dengan distribusi hasil produk pertanian ke Batam, menjadikan penghasilan lebih stabil. ”Harapan masyarak kami, penghasilan stabil sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Selain produk pertanian, Kerinci juga berharap agar masyarakat dan pemerintah
Batam, juga berkunjung. Di daerah mereka yang juga memiliki daerah wisata. Seperti tujuh danau. ”Kita sama-sama memiliki pariwisata. Kami memiliki tujuh danau. Kami mengundang wali kota untuk berkunjung,” harap Zainal. Bupati Tanjungjabung Barat, Safarial mengatakan, memiliki banyak sumber daya alam dan hasil produksi pertanian. Selain kebutuhan sembako yang bisa mereka pasok, mereka memiliki kopi, yang selama ini dijual ke Malaysia dan Singapura. ”Alangkah baiknya, investor dari Batam masuk ke Jambi. Khusus kepada investor, saya komitmen akan menyediakan karpet merah,” janjinya. Wali Kota Batam, Rudi menyampaikan Batam mengandalkan jasa dan industri. Sehingga untuk Batam menjadikan keamanan nomor satu. Sementara untuk kebutuhan pangan masyarakat, diharapkan banyak dipasok dari Jambi. ”Kalau bisa, setelah MoU ini, segera jalan dengan pengangkutan menggunakan Roro,” tegas Rudi. Rudi berkomitmen, akan membantu memperlancar distribusi atau pengiriman produk tanaman dari Jambi ke Batam. ”Kalau ini jalan, kami akan sangat terbantu. Kalau bisa 1 hari roro sampai dan bongkar muat, ini sangat baik,” harapnya. Rudi menjanjikan jika ada investor dari Jambi yang masuk Batam, Pemko Batam akan memberikan kemudahan. (mbb)
TANJUNGPINANG POS RABU 30 NOVEMBER 2016
4 ADAT
Saatnya Lingga Kembangkan Budaya LINGGA- Meski memiliki segudang aset kebudayaan dan pelaku seni, pemerintah Kabupaten Lingga dinilai masih lalai mengembangkan potensi tersebut. Padahal, ruang seni dan budaya sebagai salah satu ekonomi kreatif merupakan harta karun terbesar Kabupaten Lingga mengukuhkan dan mewujudkan Bunda Tanah Melayu. Kamarulzaman Hal tersebut juga ikut dikomentari salah seorang penggiat seni Lingga, Kamarulzaman. Ia menilai, Pemkab Lingga khususnya dinas terkait yakni dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) minim ide dan kegiatan kebudayaan. Hal ini mengakibatkan ruang gerak pelaku seni di Lingga terbatas. ”Kami berharap adanya dinas kebudayaan nanti lebih konsen terhadap warisan budaya melayu. Salah satu contoh seperti seni teater rakyat Bangsawan yang kini diakui sebagai warisan budaya Indonesia. Mirisnya, sampai saat ini belum pernah ada kegiatan ataupun tanggapan dinas terkait memberi ruang gerak terhadap seni ini,” ungak ketua sanggar teater bangsawan Sri Mahkota Lingga yang telah puluhan tahun ikut menghidupkan tradisi orang-orang melayu Daik ini. Bahkan dikatakan Kamarul, dinas terkait belum mampu mejalankan program daerah. Rencana induk kebudayaan yang telah disusun sebagai visi misi bunda tanah Melayu seakan tidak mampu dijalankan dinas terkait. Persoalan anggaran selalu menjadi alasan dinas mengkerdilkan kepedulian terhadap seni dan budaya. Padahal, jika bicara soal potensi dan prestasi, kata Kamarul, Lingga boleh dikatakan gudangnya seniman dan pelaku seni di Kepulauan Riau. Prestasi tingkat daerah maupun nasional telah diperoleh pelaku seni di Lingga lewat sejumlah pertunjukan. ”Sekarang teatar bangsawan telah jadi warisan budaya Indonesia. Perjuangan untuk terus mempertahankan seni budaya ini tidak mudah. Tapi belum pernah ada kegiatan pemerintah daerah untuk mengangkat lebih kesenian ini,” sambungnya. Sebagai salah seorang penggiat seni di Bunda Tanah Melayu, ruang gerak dan kreativitas pelaku seni Lingga kata Kamarul masih belum mendapat apresiasi yang pantas. Bukan terhadap pelaku seni, namun ruang gerak dan fasilitas gedung seni yang representatif juga belum menjadi prioritas daerah yang menggadang-gadang kebudayaan sebagai visi misi. (rpg)
F-TENGKU/TANJUNGPINANG POS
DISKUSI: Kamarudin Ali, berdiskusi dengan masyarakat Lingga di salah satu rumah makan.
Minta Dana Guru Honorer Dianggarkan oleh Kabupaten dan Kota
Wakil Ketua DPRD Lingga Sebut Sekdaprov Salahi Aturan TENGKU, Lingga NASIB guru honorer yang mengajar di SMA dan SMA sederajat di Kabupaten Lingga, tidak sama nasibnya di guru honorer di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Pemkab Lingga tidak menganggarkan gaji para guru honorer untuk 2017. Beda dengan Pemko Tanjungpinang, ia sudah menganggarkan gaji guru honorer 2017. Wakil Ketua I DPRD Lingga, H Kamarudin Ali, menyayangkan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kepri, TS Arif Fadilah yang, meminta pemerintah kabupaten/
Kalau berpotensi mendatangkan pendapatan, Pemprov Kepri tidak pernah mempersoalkan. Giliran kewajiban membayar malah dipersoalkan. H Kamarudin Ali
kota untuk menganggarkan gaji guru honorer sekolah menengah di kabupaten/kota. Menurutnya, dengan pernyataan tersebut, secara tidak langsung, Arif telah menjerumuskan pemangku kebijakan anggaran di kabupaten/kota ke dalam masalah hukum. Karena, berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Kewenangan guru menengah, yakni ada pada kewenangan pemerintahan provinsi. ”Berdasarkan UU tersebut jelas, bahwa Pemprov Kepri yang bertanggung jawab atas gaji guru honorer sekolah menengah. Kalau kami mengalokasikan anggaran, sama saja
Sekdaprov Kepri ingin kami (dewan) melanggar hukum,” kata Kamarudin Ali kepada Tanjungpinang Pos, Senin (29/11), Dikatakan, selama ini, Pemprov Kepri, tidak pernah mempersoalkan pelimpahan kewenangan bidang pertambangan, kehutanan dan kelautan dari pemerintah pusat. Karena pemberian kewenangan ini, memberikan masukan keuangan. Namun, sebaliknya, Pemprov Kepri malah tidak menerima pelimpahan guru honorer sekolah menengah, dengan berbagai alasan yang tidak dibunyikan secara jelas. Apakah guru honor termasuk tanggungjawab provinsi. ”Kalau berpo-
tensi mendatangkan pendapatan, Pemprov Kepri tidak pernah mempersoalkan. Giliran kewajiban membayar malah dipersoalkan,” sebutnya. Pernyataan Sekda Kepri, bahwa Pemprov Kepri tidak akan menerima evaluasi APBD 2017 kabupaten/kota yang tidak mengganggarkan gaji guru honor sekolah menengah, menurut pria yang disapa akrab Wak Den ini, adalah sikap arogansi Pemprov Kepri yang seharusnya tidak perlu dilakukan. ”DPRD Lingga tetap tidak akan menganggarkan gaji untuk guru honor tingkat sekolah menengah atas,” tegasnya. ***
696 Guru di Lingga Belum Terima Dana Sertifikasi
daerahnya sendiri. ”Sejak awal komitmen kami bersama Bupati adalah untuk memajukan dunia pendidikan di Tanah Bunda Melayu ini,” ujar Nizar. Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Bidang Pendidikan
Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Rahmad Surya menyatakan, sebagian guru telah mendapat dana sertifikasi tersebut. Namun Rahmad menduga masih ada guru yang belum menerima karena sistem yang digunakan juga memakan waktu. ”Setau saya sudah ada yang menerima, tapi mungkin karena bertahap seperti guru SMA didulukan dan guru lain belum mendapat,” ujar Rahmad. Selain itu, Rahmad menjelaskan, sistem yang digunakan saat ini mengharuskan dana yang sampai di Bank Riau Kepri mesti di transfer ke Bank BRI terlebih dahulu, mengingat seluruh guru di Kabupaten Lingga menggunakan rekening BRI. Menurut Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Fadli, untuk satu triwulan dana yang digelontorkan pusat untuk biaya sertifikasi guru berkisar Rp 6 milyar lebih. Namun dia mengaku lupa jumlah pasti dana tersebut karena lagi berada di luar kantor. (rpg)
KEHILANGAN
DIBUTUHKAN SEGERA
F-NET
ILUSTRASI: Seorang masyarakat saat mengambil uang di bank.
LINGGA - Sebanyak 696 guru di Kabupaten Lingga belum menerima dana sertifikasi untuk triwulan III pada tahun ini. Dana tersebut diketahui bukan tersendat di dinas terkait, BP2KA atau bagian keuangan Pemkab Lingga, namun masih dalam proses tranfer dari pusat ke daerah. ”Masalahnya bukan karena dana tersebut nyangkut di Dinas Pendidikan atau BP2KA, namun proses dari pusat yang belum rampung,” kata Wakil Bupati Lingga M Nizar ketika membuka acara peringatan hari guru di Lapangan Merdeka, Dabo Singkep, Minggu (27/11) pagi. Namun Nizar memastikan, Pemkab Lingga akan terus berupaya untuk mempercepat pencairan dana sertifikasi tersebut dengan sejumlah tindakan yang akan
dilakukan. Upaya tersebut, sambung Nizar, sesuai dengan perintah Bupati Lingga Alias Wello. Menurut Nizar, dalam waktu dekat dana tersebut segera cair. Untuk itu Pemkab juga akan langsung menggelontorkan dana yang memang menjadi hak setiap guru yang telah mengikuti proses sertifikasi tersebut. Dia juga tidak berkeinginan jika dana triwulan III itu terlambat sampai ke tangan para guru. Selanjutnya, Nizar menambahkan, jika masih ada tunggakan lainnya yang memang menjadi hak guru, juga akan diselesaikan secepatnya. Hal ini diutarakan Nizar agar dapat mendorong semangat para guru demi terciptanya generasi muda asal Tanah Bunda Melayu yang handal dan dapat memajukan
SURAT ALAS HAK Atas nama Kiswanto, Alamat : Senggarang, RT.02/ IV, Tg.Pinang Kota Reg. No. : 289/ 590/ VIII/ 1998, Tanggal : 03-08-1998, Luas : ± 300 m2. Dipergunakan untuk perumahan.
MOTORIS ICE CREAM CAMPINA Syarat : Pria/Wanita 4 Memiliki kendaraan sendiri 4 Menguasai wilayah Tanjungpinang dan sekitarnya 4 Penghasilan 150 - 300 ribu/hari Bonus bulanan dan bonus target 4
Datang langsung ke : Griya Hangtuah Permai Tahap 4 Blok Singkep No. 15, Batu 11. Hub : BOBBY : 085206099777 AGUNG : 081364957000
D-1St Female Station in Bintan Island Indonesia
Jl. Yos Sudarso No.63 Lantai 2-4 Batu Hitam, Tanjungpinang Telp. 0771 - 318 637. Fax. 0771 - 319 489 Email : radioonine@gmail.com
Marketing : 0812 7099 8897 (Fira Rewadi) 0852 6453 3303 (Andy)
5
TANJUNGPINANG POS RABU 30 NOVEMBER 2016
INFRASTRUKTUR
Jalan Rusak, Pemkab Disalahkan KARIMUN - Warga Sawang, Kundur Barat, Karimun menanam pohon kelapa di badan Jalan sebagai penunjuk ada lubang di tengah jalan. Hal ini juga untuk menghindari kecelakan lalu lintas. ”Pohon itu sengaja dibuat agar yang melintas hati-hati dan terhindar dari kecelakaan. Saya juga baru lihat jalan itu ditanami pohon ketika hendak menyeberang ke Pulau Karimun Besar kemarin,” kata Zuren warga Kundur, Karimun kepada Tanjungpinang Pos, kemarin. Masyarakat setempat sangat berharap, pemerintah memperbaiki badan jalan yang rusak atau menambal lubang di tengah jalan untuk menghindari kecelakaan. Sampai saat ini, belum ada upaya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karimun memperbaiki jalan rusak tersebut. ”Jalan tersebut adalah Jalan Utama dari Tanjung Batu menuju Kundur Barat. Jadi sangat mendesak untuk segera diperbaiki, harapannya sebelum ada korban kecelakaan, jalan telah diperbaiki,” ujarnya. Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, di Karimun ada jalan Kabupaten, ada jalan provinsi dan ada jalan nasional.Untuk sementara ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 500 juta untuk perawatan jalan, tetapi karena defisit anggaran urung dilaksanakan. Ia menyayangkan Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kepri yang tidak mengalokasikan anggaran untuk perawatan jalan provinsi di Karimun.Sehingga masyarakat kerap menuding, Pemerintah Karimun tidak peduli dengan perawatan jalan.(yon)
Dinas Pendidikan Janji Langsung Benahi
Kursi dan Meja Rusak, Pelajar Ngadu ke Wartawan ALRION, Karimun
KRIMINAL
Warga Incar Maling di Perumahan KARIMUN - Jamal salah seorang warga Kelurahan Sei Pasir, Meral, Karimun mengeluhkan pencurian yang kerap terjadi di sekitar rumahnya. Ia meminta Polsek Meral untuk meningkatkan patroli di lingkungan masyarakat untuk menekan angka pencurian ”Siapa yang tidak geram, kami ini bukan orang kaya, rumah pun seadanya untuk bertahan hidup. Cemas juga dengan meningkatnya pencurian ini,” kata dia kepada Tanjungpinang Pos, kemarin. Ia bersama warga sekitar telah sepakat mengintai pelaku pencurian yang meresahkan masyarakat di dekat lapangan bola Sei Pasir itu. Ia mengaku pesimis jika harus melapor ke Polisi. Enggan melapor karena belum tentu akan tertangkap, ia meminta agar pihak Kepolisian dapat menjangkau pemukiman padat penduduk dengan patroli. Kapolres Karimun AKBP Armaini berharap, semua masyarakat yang mengalami tindak pidana kejahatan, pencurian atau yang lainnya hendaknya melapor ke Kantor Polisi terdekat untuk ditindaklanjuti.(yon)
FASILITAS
Masyarakat Butuh Lampu Penerangan Jalan ANAMBAS- Beberapa jalan utama di Anambas, belum dilengkapi lampu penerangan jalan. Padahal penerangan jalan sangat dibutuhkan bagi pengendara kendaraan maupun pejalan kaki. Pemerintah daerah khususnya dinas yang menangani hal terkait sangat lamban. ”Warga khawatir dan cemas apabila mengendarai kendaraan pada malam hari, sebab sudah banyak kejadian terjadi di sepanjang jalan tersebut, seperti tabrakan dengan binatang ternak yang melintasi jalan itu dan rawan dari tindakan kejahatan lainnya,” ungkap Haris warga Tiangau kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (29/11). Jalan yang tidak ada lampu penerangannya yakni Jalan Tarempa menuju Rintis dan Tarempa menuju Jalan Tiangau. ”Kami butuh lampu penerangan jalan, apakah nunggu ada korban kejahatan dulu baru dipasang lampunya. Kami minta pemerintah serius mengangani persoalan yang kami butuhkan, jangan dianggap tidak penting,” kesalnya. Menurutntya, jalan yang dibangun beberapa tahun sudah cukup baik, sebelumnya masyarakat sangat sulit untuk melintasi akses jalan itu, karena banyak yang rusak. Saat ini warga Desa Tingau enggan melintasi jalan tersebut pada malam hari menuju Kota Tarempa, kecuali ada hal yang sangat penting. Ia megaku, sepanjang jalan belum ada rumah warga yang dibangun dan hanya tampak rimbunnya pepohonan saja. Hal itu juga memberi kesempatan bagi orang yang ingin melakukan kejahatan. Ketika ditemui, Sahtiar selaku Plt Sekretaris Daerah (Sekda) mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, mengatakan, pemerintah daerah telah berupaya untuk mengajukan anggaran ke Pemerintah Provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pasalnya, jalan itu termasuk pengawasan dari pemprov, segala kebijakan dan pengawasan untuk hal tersebut menjadi kewenangan penuh dari pemprov. ”Usulan proyek tersebut sudah kita ajukan, namun belum terialisasi oleh pemprov. Kita tunggu saja, mudah-mudahan tahun depan akan direalisasikan,” jelasnya. Saat ini bukan jalan itu saja yang menjadi kewenangan oleh pemprov, masih ada lagi di kecamatan lain di Anambas. (cr29)
F-ALRION/TANJUNGPINANG POS
RUSAK: Siswa SD Negeri 06 Karimun memperlihatkan kursi rusak kepada Anggota Komisi I DPRD Karimun, Selasa (2911) kemarin.
BEBERAPA anak langsung berdiri memperlihatkan kursi temannya yang rusak kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (29/11). Hal ini terjadi ketika Tanjungpinang Pos bersama anggota DPRD Karimun, berkunjung ke SD Negeri 06 Karimun. SD Negeri 06 Karimun di Jalan Bukit Senang, saat ini kekurangan ruang belajar baru, kursi, meja belajar, lemari buku dan lemari arsip. Dengan jumlah siswa 390 orang, fasilitas sekolah mendesak dibenahi. ”SD ini terdiri dari 7 ruang belajar, 1 ruang majelis guru, 1 ruang kerja kepala sekolah, 3 rumah guru, 1 unit rumah guru dijadikan sebagai musala untuk kemudahan beribadah di sekolah,” sebut Kepala SD Negeri 06 Karimun, Nong Isnarijah. Sistem belajar dilaksanakan pagi dan siang, karena keterbatasan lokal. Beberapa kursi dan meja belajar mengalami kerusakan karena termakan usia, meja berlubang. Di tempat yang sama, Anggota Komisi I DPRD Karimun, Zai Zulfikar mengusulkan agar SD Negeri 4 Karimun disatukan dengan SD Negeri 06 karena berdiri berdampingan, atau dengan membangun ruang belajar.
”Kursi dan meja yang rusak akan dibenahi,” tegasnya. Kepada guru ia berpesan untuk mengajak komite sekolah bersama membuat usulan desain bangunan, selanjutnya disampaikan ke Dinas Pendidikan Karimun dan Komisi I DPRD Karimun yang membidangi pendidikan. Siswa yang belajar di SD Negeri 06 Karimun, berasal dari Kelurahan Sei Lakam Barat dan Sei Lakam Timur, pemukiman dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Karimun. Pemerintah sedang berupaya membangun SD di lahan terminal Kolong, untuk menampung siswa dari 2 Kelurahan di Kecamatan Karimun. Ia mendesak, paling lambat tahun 2018 SD Negeri sudah terbangun dan beroperasi di Kelurahan Sei Lakam Barat. Sekretaris Dinas Pendidikan Karimun, Bakri Hasyim mengatakan keterbatasan anggaran menjadi kendala untuk membenahi fasilitas SD. Dengan lepasnya SMA menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, maka dinas pendidikan akan fokus membenahi fasilitas SD dan SMP serta tenaga pengajar. ”Tahun ini, kami juga membangun SD Negeri 7 Moro,” ucapnya. ***
Satpol Gusur Pedagang di Atas Jembatan KARIMUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karimun menertibkan pedagang kerang di atas jembatan Jalan Ahmad Yani, Sei Lakam, Karimun, Selasa (29/11). “Kami melaksanakan perintah pimpinan untuk menertibkan pedagang kerang di atas jembatan ini,” kata Sekretaris Sat Pol PP Karimun, Dasril kepada Tanjungpinang Pos disela penertiban. Papan yang menjadi meja atau tempat berjualan, diatas jembatan menjadi perhatian karena merusak pemandangan, dan berada di pinggir jalan protokol. Ketika ditanya, kenapa tidak
menertibkan pedagang yang berdagang di trotoar dan badan jalan. Ia mengaku, tidak dapat bertindak tanpa ada perintah pimpinan tertinggi. ”Kami siap melaksanakan tugas jika ada surat tugas atau perintah tugas dari pimpinan, dengan membentuk tim penertiban bangunan liar di Karimun,” jawab Dasril. Beberapa bangunan atau kios dipinggir jalan Ahmad Yani atau di Kolong, kata dia berdiri di atas lahan negara. Ada beberapa oknum menyewakan kios yang dibangun itu kepada pihak kedua. Ia mengatakan, bangunan liar di Karimun tidak hanya berada di Kolong, Sei Lakam, ada juga
bangunan di ruang terbuka hijau. Untuk menertibkan itu, Satpol PP tidak bisa bergerak sendiri, harus didukung kebijakan pimpinan dan semua pihak. Pemerhati kebijakan aparatur daerah, Karimun, Bizar mengatakan, kepala daerah hendaknya menemui pedagang di atas trotoar dan pemilik bangunan diatas lahan negara. Diberikan pemahaman dan peringatan melalui pemberitahuan dan disiapkan tempat untuk mereka. ”Kebijakan penertiban kurang populer bagi beberapa orang, jadi hendaknya dicarikan solosi bagi yang kena dampak penertiban,” sarannya. (yon)
PRO -ANAMBAS
F-ALRION/TANJUNGPINANG POS
ANGKAT: Anggota Satpol PP Karimun mengangkat papan dan peralatan lainnya, yang digunakan pedagang untuk berjualan di atas jembatan Jalan Ahmad Yani, Sei Lakam, Karimun.
Dua Kali Mangkir, Akhirnya Direktur PT Rajawali Datang
Jaksa Periksa Kontraktor Pembangunan RSUD
F-INDRA GUNAWAN/TANJUNGPINANG POS
DIPERIKSA: Direktur PT Rajawali Sakti Kalbar saat diperiksa oleh M. Bayanullah, Kacabjari Natuna beberapa waktu lalu.
INDRA GUNAWAN, Anambas DIREKTUR PT Rajawali Sakti Kalbar mangkir saat dipanggil pihak kejaksaan beberapa waktu yang lalu, dengan alasan menghadiri pernikahan keluarga. Seperti diketahui, PT
Rajawali Sakti Kalbar ini adalah kontraktor pelaksana pembangunan Rumah Sakit Umum (RSUD) Tarempa Kecamatan Siantan, dengan nilai pagu anggaran mencapai sekitar Rp 9 miliar lebih. Setelah dua kali mangkir dari panggilan, akhirnya Ben-
ny Direktur PT Rajawali Sakti Kalbar, memenuhi panggilan dan memberi penjelasan terkait hal yang dibutuhkan agar dapat lebih jelas, Senin (27/ 11). Demikian disampaikan M. Bayanullah selaku Kacabjari Natuna di Tarempa kepada wartawan kemarin.
Sejumlah pertanyaan sudah dijawab oleh kontraktor tersebut dan ia juga mengungkapkan apa yang ia ketahui. Dalam pengakuannya, ia hanya menyelesaikan administrasi perusahaan saja, secara teknik yang lebih mengetahui secara rinci yakni pekerja bagian lapangan.
”Dia dua kali mangkir salah satu alasannya karena menghadiri pernikahan keluarga. Dia masih bisa dikatakan cukup koorperatif dalam memberi keterangan yang dibutuhkan. Saat ini kita masih menunggu hasil evaluasi dari LPJK,” tegasnya. Ia juga heran, berdasarkan pengakuan Benny kepadanya, terkait teknis ia tidak mengerti secara pasti, sebab pekerjaan telah diserahkan kepada bawahannya dalam melakukan pengawasan pekerjaan. Namun, apapun yang disampaikan oleh kontraktor terkait pertanyaan yang diajukan, hal itu akan menjadi bahan pertimbangan dan tentu menjadi catatan penting baginya dalam memperoleh sejumlah keterangan dari beberapa pihak yang telah dipanggil sebelumnya. ”Ngakunya secara teknis tidak tahu. Sebab bawahannya sudah ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan di lapangan,” jelasnya. Lanjutnya, kenapa ia konsen terhadap proyek RSUD tersebut, sebab pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, ini termasuk kebutuhan hajat hidup orang banyak. Kendati demikian, ia belum bisa memberi keterangan secara rinci, dna masih menunggu hasil evaluasi dari LPJK. ”Kita tunggu saja hasil dari LPJK, hasilnya akan diketahui secara jelas terkait bangunan gedung RSUD tersebut,” tutupnya.***
TANJUNGPINANG POS RABU 30 NOVEMBER 2016
6
Pemkab Bintan Peringati HUT Korpri dan HGN 2016
P BUPATI BINTAN H APRI SUJADI MENYERAHKAN HADIAH UTAMA DOOR PRIZE SENAM SEHAT, SAAT MEMPERINGATI HUT KORPRI.
EMERINTAH Kabupaten Bintan melaksanakan pel bagai kegiatan sosial dan hiburan, pada saat memperingati HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Kantor Bupati Bintan, di Bintan Buyu. Peringatan HUT Korpri juga disejalankan dengan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) serta Hari Guru Nasional (HGN). Dalam peringatan ini, Bupati Bintan H Apri Sujadi dan Wabup H Dalmasri Syam menyanjung atau memberikan penghargaan atas kinerja pegawai, serta menjunjung
peran guru terhadap pembangunan Kabupaten Bintan. Dalam kegiatan itu, Pemkab Bintan melaksanakan donor darah, senam sehat berhadiah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Pada saat upacara puncak peringatan Korpri, PGRI dan HGN, Pemkab Bintan menyerahkan penghargaan serta hadiah bagi desa berprestasi. Kegiatan dihadiri Plt Sekda R Akib Rachim, seluruh pimpinan perangkat daerah dan pegawai. *** Narasi: Yendi/Sigit Foto: Humas Pemkab Bintan
Paramedis dan PMI yang melaksanakan donor darah, pada saat HUT Korpri.
Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam memberikan sertifikat penghargaan Satyalencana Karya Satya 30 tahun, kepada Kepala BKD Irma Annisa, di puncak peringatan HUT PGRI, Hari Guru Nasional dan Korpri.
Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam memberikan selamat kepada pemimpin upacara puncak peringatan HUT PGRI, Hari Guru Nasional dan Korpri, Riki Rionaldi.
Petugas Upacara HUT Korpri berfoto bersama, pada saat puncak peringatan HUT PGRI, Hari Guru Nasional dan Korpri.
Kepala Dinkes Bintan M Roem dan pegawai Pemkab Bintan melaksanakan donor darah.
Bupati Bintan H Apri Sujadi bersama ratusan guru menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Plt Sekda Bintan R Akib Rachim menyampaikan sambutan, saat peringatan HUT Korpri, dihadiri bupati, wabup, pimpinan perangkat daerah dan pegawai.
Pegawai mengecek gula darah gratis, pada saat perayaan HUT Korpri, pekan lalu.
Bupati Bintan H Apri Sujadi mengambil kupon undian door prize.
Ratusan pegawai Pemkab Bintan dan Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam mengikuti senam sehat.
Bupati Bintan H Apri Sujadi menyampaikan sambutan pada saat senam sehat peringatan HUT Korpri.
Kepala Disnaker Bintan Hasfarizal Handra berpasangan dengan Bupati Bintan H Apri Sujadi, mengikuti lomba joget balon.
Ketua Tim Penggerak PKK Bintan Hj Deby Apri Sujadi menyerahkan hadiah sepeda kepada pegawai Pemkab Bintan.
Kepala Dishub Yandrisyah mengikuti joget balon berpasangan dengan Wabup H Dalmasri Syam.
TANJUNGPINANG POS RABU 30 NOVEMBER 2016
7
Akib: Kami Bahas Gaji Guru Honor dengan Dewan BINTANBUYU - Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bintan RM Akib Rachim belum mendapat informasi, hasil konsultasi Bupati Bintan H Apri Sujadi dengan Ketua BPK Kepri, mengenai pelimpahan pembiayaan insentif atau gaji guru honor SMA, dari Pemprov Kepri ke Pemkab Bintan. Namun, Pemkab Bintan akan membahas hal itu bersama dewan Bintan. ”Saya baru pulang dari dinas luar. Belum dapat informasi mengenai konsultasi Pak Bupati ke BPK, di Batam, Senin (28/11) lalu. Nanti lah saya cek lagi,” kata Akib, kemarin. Mengenai anggaran untuk guru honor, lanjut Akib, sudah diatur dalam undang undang. Namun, Pemprov melalui surat gubernur meminta agar kabu-
paten/kota, yang menyediakan gaji itu, melalui APBD 2017. ”Kami akan membahasnya nanti bersama dewan, dan ini masalah eksekutif dan legislatif,” kata Akib, Selasa (29/11). Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bintan Makhfur Zurachman mengatakan, menurut amanat undang-undang, pembiayaan guru honor SMA itu merupakan pelimpahan kewenangan ke provinsi. Untuk dasar pembayaran, bagi kabupaten atau kota tidak memiliki payung hukum. Makhfur menegaskan, dalam hal ini bupati tidak berhak lagi mengatur hal itu. ”Jika dianggarakan di kabupaten atau kota, dasar pembayarannya apa. Sementara kewenangan tidak lagi kita yang
R Akib Rachim
atur, ini tentunya akan jadi temuan oleh BPK. Hal ini yang menjadi pertimbangan Bupati Bintan,” ujar Makhfur. Begitu juga sebaliknya, lanjut Makhfur, jika yang mengatur guru honorer tersebut adalah kabupaten/kota, apakah mu-
ngkin pihak Pemprov Kepri, yang akan membayarnya. Sesuai amanat undang-undang, SK dan penugasan guru sudah kewenangan Pemprov Kepri, yang mengatur untuk perpindahan tugas guru. ”Jadi, untuk menugaskan dan memindahkan guru honorer tersebut adalah pihak Pemprov Kepri. Tidak mungkin kita menganggarkan. Kalau dianggarkan, tentunya akan bermasalah, dan menjadi temuan,” jelas Makhfur. Mengapa demikian, Makhfur menyampaikan untuk persoalan insentif guru honorer yang telah diserahkan ke Pemprov Kepri. Telah dibahas, melalui rapat dengan pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPKD). Sedangkan hasil konsultasi dengan BPK oleh Bupati
Bintan, Makhfur belum mengetahui hasilnya. ”Selain itu, kemarin saya sudah tanyakan ke pusat terkait persoalan ini. Bisa saja kabupaten/kota menganggarkan, tetapi bersifat bantuan atau hibah,” ungkapnya. Makhfur juga menambahkan, untuk guru SLTA berstatus Apatur Sipil Negara (ASN). Mengenai gajinya tidak masalah karena telah diatur, melalui pemerintah pusat. Sedangkan honorer, masih menjadi masalah seperti saat ini yang sedang bergulir. Untuk insentif guru honorer, Makhfur membenarkan masih di bawah Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) yakni Rp 1 juta. ”Saya rasa provinsi mampu, untuk membayar insentif honorer ini,” tutupnya. (abh)
Sambal Lengkong Teluksasah Juara III SERIKUALALOBAM - Kelompok Usaha Bersama (Kube) Bina Karya Desa Teluksasah mendapatkan penghargaan sebagai Kube terbaik ketiga se-Kabupaten Bintan, tahun 2016 ini. Kube yang baru berdiri pada tahun 2015 lalu ini, memiliki produk sambal lengkong yang menjadi andalan. Sambal lengkong atau abon, menjadikan Kube Bina Karya menjadi kelompok usaha yang aktif dan mampu menjadi tambahan penghasilan, bagi para kelompoknya. Dengan mengelola abon ikan, kube tersebut menjadi usaha yang menjanjikan. Jupriadi, pendamping Kube Desa Teluksasah mengatakan, penghargaan ini setelah 2 Kube sebelumnya di Teluksasah, meraih penghargaan tingkat nasional dan provinsi. Dengan meraih penghargaan ini, Kube
F-ISTIMEWA/TANJUNGPINANG POS
PENGHARGAAN: Kepala Desa Teluksasah Erdis Suhendri bersama Jupriadi pendamping Kube, dan anggota Kube Bina Karya menunjukkan penghargaan yang diterima, Senin lalu.
Bina Karya akan masuk penilaian ke tingkat yang lebih tinggi. ”Kube ini membuat berbagai
macam kue. Namun juga yang utama membuat sambal lengkong. Kalau bahasa Mel-
ayu itu adalah abon, karena di sini banyak terdapat ikan. Nah, yang dibuat adalah abon ikan
atau sambal lengkong ikan,” sebutnya, Selasa (29/11). Ia mengatakan, dengan produksi abon ikan ini, menumbuhkan produk-produk kue lainnya yang menggunakan bahan dasar abon tersebut. ”Kami harapnya ini berkembang terus dan dapat menjadi mata pencaharian bagi kaum ibu-ibu,” ucapnya. Erdis Suhendri, Kepala Desa Teluksasah mengatakan, pihaknya memang mendorong pertumbuhan kube di wilayahnya. Tidak hanya menumbuhkan, namun membangun dan mengembangkan, serta memberdayakan masyarakat melalui kelompok usaha-usaha kecil. ”Dengan berkembangnya ini, kami berharap pendapatan dan penghasilan warga juga meningkat, serta dapat menjadi pertumbuhan ekonomi di desanya,” katanya. (aan)
Polres Bintan Siaga Jelang Aksi Demo Jilid II BINTANBUYU - Polres Bintan menggelar apel siaga pasukan, untuk mengantisipasi aksi demo 2 Desember (212), di Jakarta, Selasa (29/11) kemarin. Upacara kesiapan itu, bertujuan untuk mengamankan situasi wilayah Kabupaten Bintan.
Kapolres Bintan AKBP Febrianto Guntur Sunoto SIK menyampaikan, apel kesiapan tersebut, hanya bersifat mengantisipasi situasi aksi 212 di pusat. Aksi demo jilid II tersebut dikhawatirkan, berdampak pada
daerah. ”Kita hanya persiapan saja, dengan unsur personel berikut kesiapannya. Hal ini dilakukan, bentuk langkah mengamankan situasi di daerah. Agar tetap tenteram, serta kita harapkan dalam suasana kondusif,”
ujar Guntur, kemarin. Untuk itu, Guntur mengajak seluruh elemen masyarakat Bintan, menjaga situasi yang damai, tenteram dan kondusif. Sehingga Kabupaten Bintan, tetap dalam kondisi aman. ”Bintan saat ini
sudah kondusif, dan mari kita jaga. Hal ini demi keutuhan persatuan, dan kesatuan bangsa. Untuk itu, semua pihak serta elemen masyarakat. Agar sama-sama, dan bahu-membahu untuk tetap menjaganya,” tegas Guntur. (abh)
Serikat Pekerja Setuju UMK Naik, Tapi... LAGOI - Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan tahun 2017 sebesar Rp 2.863.230 atau naik sebesar Rp 218.913 (8,25 persen) dari UMK tahun 2016 sebesar Rp 2.645.017 disikapi biasa oleh Forum Koordinasi Pekerja Lagoi (FKPL). FKPL setuju kenaikan nilai UMK itu. Tapi, perusahaan harus transpa-
ran. ”Kami terima-terima saja, tetapi nilai kenaikan UMK itu masih kurang. Namun untuk kami melakukan penolakkan tidak ada dasarnya, karena penetapan UMK sudah ada landasan hukumnya sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015,” kata Kasmirus Kopong Tadon, Ketua
FKPL, Selasa (29/11). Ia mengatakan, meski kenaikan UMK sudah tidak dapat diperjuangkan lagi, namun ia berharap pihak perusahaan yang ada, harus jujur dan transparan dalam memberikan informasi perusahaan kepada karyawannya. Bila kondisi perusahaan sedang sulit, maka
sah-sah saja UMK tersebut diterima pekerja. ”Tetapi kalau perusahaan sedang bagus dan untung, harusnya kan perusahaan memberikan tambahan penghasilan kepada pekerjanya. Terutama pekerja yang sudah lama bekerja atau di atas satu tahun. Sehingga pekerja tida mengeluhkan soal
upah yang kami nilai belum mencukupi tersebut,” jelasnya. Mayoritas saat ini, lanjutnya, pihak perusahaan banyak yang menyatakan rugi. Sehingga banyak mengabaikan hak-hak pekerjanya, terutama soal kesejahteraan pekerja. ”Kami sangat mendukung investasi,” ujarnya. (aan)
Pemkab Bintan Rancang Perbup Bantuan Nelayan KIJANG - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bintan sedang menyusun merancangan formulasi Peraturan Bupati (Perbup) untuk penyaluran bantuan kepada nelayan. Perda itu disiapkan untuk mempermudah penyaluran bantuan pada tahun anggaran 2017 mendatang. Plh Kepala DKP Pemkab Bintan Fachrimsyah menjelaskan, tahun 2016 DKP Bintan telah menyusun rencana kegiatan untuk membantu nelayan. Tapi, kegiatan itu tidak bisa terlaksana, bakal dijalankan pada tahun 2017. Skema anggaran itu berbentuk dana hibah dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, masih dirancang oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Saat ini masih dalam proses. ”Untuk dana hibah, tahun 2016 ini kita tidak bisa jalankan. Maka, dengan adanya Perbup bisa menjalankan dana bantuan tersebut,” ujar Fachrimsyah, Selasa (29/ 11). Menurut Fachrimsyah, di dalam Perbup akan diatur bagaimana mengalokasikan dana hibah tersebut. Serta mengatur, untuk penerima bantuan bagi nelayan. DKP saat ini, lanjut Fachrimsyah, masih dalam persiapan. Sedangkan penerima bantuan, bisa melalui kelompok dan perorangan dengan melayangkan proposal permohonan. ”Tentunya dengan persyaratan itu, kita akan survei ke pemohon bantuan,” jelasnya. Untuk rencana bantuan kepada nelayan tersebut, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yakni berupa benih untuk budidaya ikan, serta alat tangkap dan kapal. Hanya saja, DKP Bintan belum mengetahui berapa jumlah dan nilai bantuan tersebut, karena masih dalam rancangan. (abh)
Hujan ..........dari halaman 8 Selain itu, para ASN haru disiplin, tanggung jawab serta menunjukkan dedikasi bagi daerah, terutama bangsa dan negara. ”Pengabdian anggota Korpri tidak untuk siapa pun. Namun harus tegak lurus untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu haruslah mewujudkan nilai budaya kerja sebagai pelayan masyarakat, yang baik serta penuh dedikasi yang tinggi,” ujar Dalmasri. Dengan meningkatkan kedisiplinan, lanjut Dalmasri, tanggung jawab dan orientasi kerja harus ditingkatkan, serta diperkuat dengan jiwa korps, dan tingkatkan profesionalisme. Upaya itu bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. ”Anggota Korpri dituntut memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan baik. Dengan disertai prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan tuntas,” tutur Dalmasri. Pada kesempatan tersebut, Dalmasri menyerahkan dan menyematkan tanda Satyalencana Karya Satya kepada pegawai yang telah mendedikasikan baktinya selama 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun. Pemkab Bintan juga menyerahkan penghargaan
kepada pelajar dan Kades yang berprestasi. Berdasarkan SK No.22/TK/ Tahun 2016 tertanggal 28 April 2016, anugerah Satyalencana Karya Satya 30 tahun diberikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bintan Irma Annisa, Suyatno SPd Kepala Sekolah SD Negeri 001 Gunung Kijang menerima Satyalencana untuk 20 tahun. Tria Handayani S Farm Apt, Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinkes Bintan menerima Satyalencana Karya Satya 10 tahun. Sedangkan Desa Terbaik tahun 2016 se-Kabupaten Bintan diraih Desa Busung, yang berhak menerima Rp 20 Juta. Juara 2, Desa Numbing yang menerima Rp 15 Juta, juara 3 diraih Desa Pengujan yang menerima hadiah senilai Rp 10 Juta. Selain itu, penghargaan juga diberikan bagi desa atau kelurahan siaga se-Kabupaten Bintan. Masingmasing diterima oleh Desa Pangkil, Kelurahan Tanjunguban Timur, serta Desa Air Glubi. Sedangkan penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan diberikan kepada Janariah Amd Keb dan Asnovita Kurniati S Km. (fre/abh)
Oktober .............................................................................. dari halaman 8 Karena cuaca, tak bisa turun ke lapangan. Sementara, waktu sudah mepet. Makanya kegiatan itu ditunda,” jelasnya. Total APBD belanja daerah Kabupaten Bintan hingga akhir tahun 2016 ini senilai Rp 1,000,6 triliun. Dari total belanja daerah itu, pos anggaran belanja langsung senilai Rp 509.764.644.739
dan belanja tidak langsung sebesar Rp 490.879.751.184. ”Kalau belanja tidak langsung, serapannya normal. Karena itu menyangkut belanja pegawai dan belanja rutin kantor. Sekarang sekitar 90 persen lah. Sedangkan belanja langsung, lebih dari 70 persen. Kan sekarang sedang proses pencai-
ran kegiatan,” tambahnya. Pada kesempatan lain, Plt Sekda Bintan R Akib Rachim membenarkan, Pemkab Bintan sudah mengevaluasi serapan anggaran dan kegiatan pembangunan di masing-masing SKPD (perangkat daerah). ”Ada kegiatan yang masih jalan, dan ada pula yang sudah
selesai. Kita minta semua kegiatan digesa, agar selesai tepat waktu,” imbaunya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bintan Juni Rianto mengatakan, semua kegiatan tahun anggaran 2016 di Dinas PU dijalankan. Tidak ada kegiatan yang ditunda sampai tahun 2017 mendatang. ”Ada yang sudah sele-
sai, ada juga yang sedang berjalan. Hingga akhir November ini, semua kegiatan itu di atas 90 persen. Rata-rata sudah finishing. Tapi, untuk pencairan anggarannya, berkisar 80 persen lah. Kan banyak yang sedang urus pencairan dana, bagi kegiatan yang sudah siap,” sebut Juni Rianto. (fre)
Aparatur ............................................................................. dari halaman 8 Pendi mengatakan, malam itu dirinya sangat panik. Sebelum menandatangani berkas persetujuan operasi, di kepalanya yang terbayang cuma biayanya. Sebab, dirinya tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya operasi pengangkatan kista istrinya sebesar Rp 11 juta. ”Saya tidak ada pilihan, akhirnya saya tandatangani persetujuan operasi. Kemudian saya pulang ke rumah dan mem-
injam uang ke sejumlah tetangga sehingga terkumpul uang itu,” katanya. Operasi pengangkatan kista istrinya berlangsung sukses. Setelah kembali ke rumahnya, Pendi baru tahu dari seorang oknum aparat jika mereka selama ini sebenarnya memiliki kartu BPJS Kesehatan. Kartu itu, menurut pengakuan oknum aparatur desa kepada dirinya, sudah ada sejak April lalu.
Namun, belum dibagikan ke masyarakat karena menunggu penyerahan simbolis yang dilakukan kepala daerah. ”Waktu itu mereka janji akan mengurusnya, agar uang saya bisa diganti. Tapi sudah sebulan ini, tidak juga ada solusinya. Saya tanya ke dinas kesehatan, tapi mereka lempar ke desa. Desa juga begitu,” tukasnya. Sementara itu, Rusli Kades Busung belum berhasil dikon-
firmasi mengenai masalah ini. Sebelumnya, Bupati Bintan H Apri Sujadi menegaskan, masyarakat Bintan yang kurang mampu diberikan fasilitas pelayanan kesehatan, melalui BPJS kesehatan. Tahun 2016 ini, ada 5.000 warga didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan. Tahun 2017 mendatang, Pemkab Bintan bakal menambahkan lagi 5.000 warga kurang mampu, untuk didaftarkan sebagai peserta
BPJS kesehatan. ”Ini komitmen Pemkab Bintan, untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga Bintan. Malah kita targetkan, tahun 2019 nanti, semua warga Bintan didaftarkan sebagai peserta BPJS. Pemerintah desa sampai ke RT/RW, harus memberikan pelayanan kepada warga, agar mendapatkan pelayanan kesehatan ini,” pesan Apri, baru-baru ini. ***
Pendidikan ......................................................................... dari halaman 8 yang merupakan Rektor Universitas Al-Ahgaf dari Yaman, Habib Al Malik Ahdad dari Singapura, Kyai Haji Masbuhin Faqih sebagai pimpinan Ponpes Mambaus Sholihin pusat, dari Gresik. Turut pula hadir unsur pemerintahan dari Kantor Kemenag Kepri yang diwakili oleh Kasie Potren Kanwil Kemenag Kepri Yunus, serta Kepala Kantor Kemenag Bintan Erizal Abdulah, semakin menambah suasana khusyuk seremoni tersebut. Hadir juga Kapolsek Binut Kompol M Jaswir, Anggota DPRD Bintan Umar Ali Rangkuti, Kepala KUA Bintan Utara Isa Ansory, tokoh agama Bintan Utara Ahmad Umari serta majelis taklim dari Batam, Bintan dan
Tanjungpinang, semakin meramaikan doa untuk kelancaran proses pembangunan masjid tersebut. Dalam sambutan sebelum peletakkan batu pertama masjid, Habib Abdullah menyampaikan, pentingnya pendidikan agama di tengah kondisi masyarakat saat ini, yang banyak meninggalkan nilai-nilai agama. Selain itu juga, banyak juga pendidikan agama yang disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, menjadi gerakan radikal yang dapat memecah persatuan bangsa dan keamanan negara. Ia menilai, dengan adanya keberadaan pondok pesantren menjadi tujuan yang baik untuk
mendidik anak-anak, dengan nilai agama dan nilai-nilai teknologi. Dengan pesantren juga, kehidupan anak-anak akan mendapatkan pergaulan yang disiplin dan taat beribadah, serta menciptakan integritas SDM yang baik. ”Pembangunan masjid di tengah pondok pesantren sangat baik untuk melengkapi fasilitas ibadah santri. Dengan lembaga pesantren yang mumpuni, santri akan lebih mudah untuk beribadah dan menjaga kemakmuran masjid,” sebutnya. Tidak hanya menciptakan SDM yang taat agama, lanjutnya, pihaknya juga berjanji akan memberikan beasiswa bagi santri-santri berprestasi, untuk
melanjutkan sekolahnya ke luar negeri, terutama di Yaman. ”Pendidikan agama dan karakter harus sama-sama kita dukung dan bangun. Karena kemajuan bangsa akan tergantung dengan generasi penerusnya saat ini. Bila dibangun dengan nilai-nilai yang baik, maka bangsa akan menjadi lebih baik. Untuk itu kami juga siap menyediakan beasiswa untuk santri-santri belajar gratis ke Yaman,” ucapnya. Erizal Abdullah, Kepala Kantor Kementerian Agama Bintan menyambut baik perkambangan pembangunan Ponpes Mamba'us Solihin Bintan. Meski masih sangat sederhana, namun semangat belajar santri dan semangat membangun pengu-
rus ponpes sangat besar. ”Kami berharap semua pembangunan disini berjalan lancar, lembaga pendidikan menghasilkan SDM yang andal. Untuk kelancaran pembangunan masjid ini juga semoga umat muslim lainnya dapat berperan serta untuk membantu. Sehingga lembaga yang ada saat ini semakin baik dan lebih berkembang,” katanya. Ia juga menyambut baik tumbuhnya berbagai pondok pesantren di Bintan. Ia mengharapkan juga para orang tua tidak sungkan atau takut menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Karena selain belajar agama, pengetahuan lainnya juga diajarkan. ***
HAMMER THOR ORIGINAL AL IN IG OR
I AL IT
§ Memperbesar dan § § § § §
memperpanjang Mr. P Ereksi Lebih Kuat dan Tahan Lama Menambah Hasrat Libido Pria Menyembuhkan Lemah Syahwat Mengatasi EDI 100% Herbal
NEW BLACK STRONG
AZKA SHOP
PIN : 22D1B1FC ALAT BANTU PRIA
ALAT BANTU WANITA
DATANG DAN BUKTIKAN KEAMPUHAN “ANDA DIJAMIN TIDAK AKAN KECEWA” § Isi 10 tablet, cukup satu tablet
diminum 30 menit sebelum hubungan § Peny langsung kencang, kuat,
mampu berulang-ulang tidak cepat keluar § Aman bagi penderita Hipertensi dan Kinerja Jantung § Herbal 100% aman juga obat lemah syahwat, impotensi dan ejakulasi dini
Peni Getar
Peni Duduk Peni Ikat Pinggang Peni Mutiara
OBAT KUAT
tahan lama dan 4 hari reaksi masih terasa § Stamina meningkat dan
Vegi Getar Vegi Gyg Suara Vegi Center Vegi Bulu Boneka Full Body
Vakum + Oil Kondom Duri Penggetar Ms.V Obat Frigid
0813 1943 1112 / 0813 7577 5556 Jln. Dr. Sutomo No.22, Kampung Baru Tanjungpinang
PRO BINTAN
8
TANJUNGPINANG POS RABU 30 NOVEMBER 2016
Tanggung Biaya Operasi Kista Rp 11 Juta
Aparatur Desa Tahan Kartu BPJS Warga SLAMET - YENDI, Bintan
OKNUM aparatur desa diduga menahan kartu Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, milik sejumlah warga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam. Akibatnya, sejumlah warga tidak bisa mendapat layanan kesehatan akibat dikover (ditutup) BPJS Kesehatan, dan
terpaksa menanggung biaya pengobatan secara pribadi. Pendi warga Busung menuturkan, dirinya tahu bahwa dia dan keluarganya didaftarkan sebagai peserta PKH Kabupaten Bintan. Hanya, mereka tidak tahu kalau peserta PKH juga dilindungi BPJS Kesehatan. Mulanya, Oktober lalu, Pendi mengantarkan Minah, istrinya yang mengeluhkan nyeri cukup hebat di perut ke sebuah klinik di
Tanjungpinang. Di sana, dokter menyebutkan, jika ada kista di tubuh istrinya. ”Dokternya bilang agar segera dioperasi. Tidak bisa menunggu, apalagi harus pulang ke Busung. Karena, kalau kistanya jatuh, bisa mengakibatkan kematian. Makanya, malam itu juga istri saya dirujuk ke rumah sakit,” tuturnya.
F-YENDI/TANJUNGPINANG POS
PRODUK KUBE: Lurah Kijang Kota Anton memperhatikan hasil kerajinan kreatif unggulan Kube di Kijang.
Lanjut ke Hal 7
Hujan, Upacara HUT Korpri Pindah ke Aula Bupati
F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKAB BINTAN
BINTAN - Pemkab Bintan terpaksa memindahkan lokasi upacara peringatan HUT Korpri, HUT PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) ke dalam Aula Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Selasa (29/11) pagi kemarin. Upacara itu dilaksanakan dalam gedung, karena hujan. Dalam upacara itu, Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam saat bertindakan sebagai pemimpin upacara berharap, agar seluruh pegawai di bawah Korpri menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat.
BERFOTO: Wabup Bintan H Dalmasri Syam berfoto dengan pegawai, guru, pelajar dan Kades berprestasi, pada saat peringatan HUT Korpri disejalankan dengan GUT PGRI dan HGN.
Lanjut ke Hal 7
Oktober, Serapan Anggaran Baru 70 Persen BINTAN - Pemkab Bintan telah melakukan evaluasi realisasi kegiatan anggaran 2017, per Oktober lalu. Dari hasil evaluasi itu, bakal ada proyek atau kegiatan di SKPD yang terpaksa ditunda. Kepala Bappeda Bintan Mohd Setioso menyampaikan, sebagian besar perangkat daerah sudah melaporkan realisasi anggaran dan progres pembangunan. Untuk kegiatan pembangunan fisik, pada alokasi belanja langsung, serapan anggaran masih berkisar 70 persen. Sedangkan progres kegiatan pembangunan yang dialokasikan pada belanja langsung itu, sudah
Pesan Ulama di Awal Pembangunan Masjid Ponpes Mamba’us Solihin
Pendidikan Agama Penting di Tengah Kemerosotan Moral Pondok Pesantren (Ponpes) Mamba’us Solihin Tanjunguban, segera memiliki masjid megah. Ini pesan ulama saat meletakan batu pertama, pembangunan masjid tersebut. JENDARAS KARLOAN, Bintan
S
UASANA Senin (28/11) malam lalu, di Pondok Pesantren (Ponpes) Mamba’us Solihin Bintan di
Kampung Manggar, Kelurahan Tanjunguban Utara, Kecamatan Bintan Utara ramai didatangi orang tua santri,
F-JENDARAS/TANJUNGPINANG POS
BANGUN MASJID: Habib Abdullah Bin Muhammad Bahrum dari Yaman meletakkan batu pertama, pembangunan masjid Pondok Pesantren Mamba'us Solihin, Senin (28/11) malam.
yang mondok di sekolah tersebut. Ulama-ulama dan tokoh masyarakat juga hadir untuk meresmikan peletak-
kan batu pertama pembangunan Masjid Ponpes Mamba'us Solihin. Kehadiran beberapa ulama
besar seperti Habib Abdullah Bin Muhammad Bahrum
Lanjut ke Hal 7
Mohd Setioso
mencapai 80 persen. ”Itu kita evaluasi per 1 November 2016 lalu. Sekarang, tentu sudah ada
peningkatan sedikit. Tapi, waktu untuk tutup buku anggaran, masih ada beberapa minggu lagi. Tapi, ada satu atau dua kegiatan yang harus ditunda,” kata Setioso, usai penyerahan Ranperda APBD 2017, Senin (28/11) sore lalu. Seperti di Bappeda, jelas Setioso, kegiatan pembuatan dokumen perencanaan untuk dukungan KTR tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di akhir tahun ini. Karena, waktu terbatas dan dipengaruhi cuaca ekstrem. ”Kegiatan itu nilainya Rp 400 juta, dianggarkan pada APBD perubahan 2016 lalu.
Lanjut ke Hal 7
9 TANJUNGPINANG POS RABU 30 NOVEMBER 2016 04:28
11:54
15:17
17:56
19:09
KEUANGAN DAERAH
Ade Minta APBD Stimulus Ekonomi Triwulan I, 2017 TANJUNGPINANG - Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga meminta Pemko bisa menjadikan APBD 2017 menjadi stimulus ekonomi Triwulan I. Persoalan klasik lambatnya serapan anggaran di Triwulan I hendaknya jangan terjadi di tahun 2017. Apalagi, APBD merupakan salah satu penggerak u t a m a ekonomi di Tanjungpinang.
Lanjut ke Hal 10
Ade Angga
Pekan Depan, Ponton Penyengat Rampung MARTUNAS, Penyengat
PARIWISATA
TAK lama lagi, Penyengat akan memiliki dua pelabuhan. Pekan depan, Pelabuhan Penyengat di Kampung Datok akan rampung dibangun. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Tanjungpinang, Wan Samsi menuturkan, saat ini, progres pembangunan ponton baru tersebut sudah 85 per-
F-DOK/TANJUNGPINANG POS
WISATA: Patung seribu di Batu 13 merupakan salah satu tujuan wisata di Tanjungpinang.
Siapkan Wisata yang Disukai Turis Tiongkok TANJUNGPINANG - Penerbangan dari Tiongkok ke Tanjungpinang dan sebaliknya pada Desember ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kedatangan turis Tiongkok ke Tanjungpinang akan berdampak pada perekonomian. Namun, diharapkan perekonomian
F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS
BANGUN PELABUHAN: Kontraktor saat membangun ponton di Pelabuhan Datok Penyengat, beberapa waktu lalu.
nanti juga dirasakan masyarakat. Jangan sampai turis Tiongkok hanya transit ke Tanjungpinang lalu melancong ke Bintan atau Batam. Untuk itu, perlu disiapkan kawasan wisata yang disukai turis Tiongkok,
Lanjut ke Hal 10
sen lebih. ”Tinggal finishing. Mereka lagi mengerjakan ornamen pelabuhan yang memang butuh ketelitian dan harus rapi. Sama seperti Pelabuhan Kota Rebah, kita pakai ornamen Melayu menghiasi pelabuhan,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos via ponselnya, Selasa (29/11). Sejak awal, kata Wan Samsi, pihaknya sudah meminta kontraktrok untuk secepatnya mengerjakan ponton pelabu-
han mengingat Desember sering musim hujan dan angin kencang. Hal ini sering membuat pekerjaan proyek terutama yang di laut terganggu. ”Pekerjaan mereka ini tergolong cepat. Satu pekan lagi sudah rampung kalau cuaca baik,” jelasnya lagi. Pelabuhan itu, kata dia, untuk menambah akses ke pulau
Lanjut ke Hal 10
UN Dihapus, Disdik Siap Jalankan TANJUNGPINANG - Kementerian Pendidikan berencana akan menghapuskan Ujian Nasional (UN)
Lanjut ke Hal 10
Dadang AG
TANJUNGPINANG POS RABU 30 NOVEMBER 2016
10 HUT ke-45 Korpri Pemko Tanjungpinang
Pegawai Harus Mampu Berinovasi MARTUNAS, Tanjungpinang
PEMERINTAH Kota Tanjungpinang menggelar upacara peringatan HUT ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Halaman Kantor Wali Kota Tanjungpinang di Senggarang, Selasa (29/11). Upacara yang dipimpin Wali Kota Tanjungpinang, H.Lis Darmansyah SH itu diikuti Wakil Wali Kota, H.Syahrul S.Pd, para pejabat Eselon 2, 3, dan 4, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Lis mengatakan, pengabdian anggota Korpri bukanlah kepada kepentingan umum dan individu, melainkan pengabdian hanyalah kepada negara, bangsa dan rakyat. ”Rakyat membutuhkan anggo-
Rakyat membutuhkan anggota Korpri yang disiplin, bertanggungjawab dan berorientasi kerja,’ LIS DARMANSYAH ta Korpri yang disiplin, bertanggungjawab dan berorientasi kerja. Tinggalkan pola pikir masa lalu seperti ego sektoral mental priyayi, mental penguasa dan mental koruptif yang hanya terpaku pada formalitas belaka,” kata wali kota kepada seluruh anggota Korpri. Lis berharap, melalui momen-
tum HUT ke-45 Korpri ini, dapat terus melakukan inovasi-inovasi agar pelayanan publik bisa makin murah, cepat, akurat, dan makin baik. Hilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktivitas yang menghambat akselerasi pembangunan. ”Setiap anggota Korpri harus menjadi aset bangsa pertama terhadap pelayanan publik. Jangan sampai virus-virus kecil ini merusak kerja kita yang sudah cukup baik dan pegawai kita yang sudah baik karena era sekarang adalah dimana kita dituntut untuk bekerja cepat, profesional dan tanpa alasan apapun,” pesan Lis. Di akhir sambutannya, Lis mengingatkan jelang Pilkada 2017 mendatang, kepada seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalisme sebagai anggota Korpri. ***
F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKO TANJUNGPINANG
BERSALAMAN: Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah didampingi Wakil Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul menyalami pegawai usai upacara HUT Korpri di Halaman Kantor Wali Kota Tanjungpinang di Senggarang, Selasa (29/11).
Pemko-BPKP Kepri MoU Pengembangan Manajemen
F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKO TANJUNGPINANG
CENDERAMATA: Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah menerima cenderamata dari pihak BPKP Kepri usai penandatanganan MoU antara BPKP perwakilan Provinsi Kepri dengan pemerintah daerah se-Provinsi Kepri di Kantor BPKP di Batam, Senin (28/11).
TANJUNGPINANG- Wali Kota Tanjungpinang, H.Lis Darmansyah SH, menghadiri Peresmian Gedung Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berlokasi di Jalan R.E. Martadinata, Sekupang, Batam. Acara itu disejalankan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPKP perwakilan Propinsi Kepri dengan pemerintah daerah se-Provinsi Kepri tentang Pengembangan Manajemen Pemerintahan Daerah. Gedung kantor baru yang berada tak jauh dari Pelabuhan Sekupang Batam tersebut diresmikan secara langsung oleh Gu-
bernur Kepri, Nurdin Basirun, Senin (28/11). Sesuai dengan peraturan Presiden No.192 Tahun 2014, BPKP ditugaskan untuk melaksanakan peran mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Itu merupakan mandat dari presiden dalam mengawal dan meningkatkan akuntabilitas keuangan yang ada pada instansi pemerintahan yang ada di daerah. Selain itu, dalam hal pengelolaan keuangan secara baik dan benar, Provinsi Kepulauan Riau termasuk daerah yang berhasil dalam menyusun laporan keuangannya. Dimulai pada tahun 2012 daerah yang mendapatkan predikat
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kepulauan Riau sebanyak dua daerah dan pada tahun 2014 telah meningkat menjadi enam daerah. ”Itu suatu perkembangan yang sangat baik. Mudahmudahan sisa dari dua daerah yang masih mendapat opini WDP, pada tahun 2016 dapat meningkat menjadi opini WTP,” kata Kepala BPKP RI, Ardan Adiperdana Pada kesempatan itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mengatakan, bahwa gedung yang baru diresmikan ini merupakan awal kembali BPKP untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih prima dalam hal akuntabilitas laporan keuangan.
Selama ini BPKP melayani sudah cukup baik. Provinsi Kepri dalam hal pengelolaan laporan keuangan tiap tahunnya meningkat. Hal ini ditunjukkan tahun 2012 hanya dua daerah yang mendapat opini WTP dan pada 2015 lalu sudah meningkat menjadi enam daerah yang mendapat opini WTP. ”Saling berkordinasi dalam segala hal merupakan bentuk konektivitas hati yang dapat menjadikan segalanya menjadi mudah, termasuk soal laporan keuangan. Maka dari itu diharapkan dengan dilakukannya penandatanganan MuU, kerja sama yang terjalin selama ini dapat lebih ditingkatkan lagi,” tutupnya. (mas)
UN...............dari halaman 9
Pekan ..........dari halaman 9
mulai dari tingkat SMP sederajat hingga SMA/SMK sederajat. Namun, penghapusan UN ini rencananya tidak diberlakukan untuk semua sekolah. Yang tidak ikut UN nanti adalah sekolahsekolah yang berada di atas standar nasional nilai integritas dan skor akademiknya. Selama ini, UN dilakukan untuk untuk pemetaan sekolah secara nasional. Sejauh ini, sudah banyak sekolah yang levelnya sudah di atas standar nasional yang telah ditetapkan berdasarkan nilai integritas dan skor akademik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Dadang mengatakan, jika UN dihapus untuk sekolah tertentu tidak jadi masalah. Karena pihaknya mendukung keputusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan tersebut. Meski tidak jadi masalah, ia sedang menunggu petunjukresmidariMenteriPendidikan. ”Kita tunggu petunjuk resminya,” kata dia menjawab pertanyaan wartawan koran ini. Dengan akan dihapuskannya UN tahun 2017 mendatang, lanjut dia, tidak akan menurunkan mutu pendidikan di
bersejarah itu. Sehingga mendukung pintu masuk dan keluar para wisatawan. Bagaimana pun, wisata ini tidak bisa ditangani satu dinas. Pihaknya dalam hal ini turut membenahi kebutuhan masyarakat sekaligus menambah daya saing wisata Tanjungpinang. ”Kita sama-sama lah dengan dinas lain membenahi wisata ini,” tambahnya. Soal pelabuhan mana yang akan dipakai sebagai pintu masuk dan pintu keluar, Wan Samsi belum bisa memastikan. Sebab, hal itu harus dibahas dengan Dinas Pariwisata termasuk dengan pimpinan dalam hal ini wali kota, wakil wali kota maupun sekdako. Kepala Dinas Pariwisata Pemko Tanjungpinang, Juramadi Esram mengatakan, rencananya, pintu kedatangan dari dermaga Kampung Datuk yang saat ini sedang dibangun. ”Sedangkan pintu keluar atau kepulangan melalui dermaga Kampung Jambat dekat Masjid Sultan Riau Penyengat (dermaga saat ini),” demikian SMS yang dikirim Juramadi. Kehadiran dermaga yang baru tersebut akan melengkapi kebutuhan infrastruktur transportasi di sana. Pengunjung akan memulai petualangannya menikmati objek wisata di Penyengat yang dimulai dari Kampung Datuk. Di sana terdapat sejumlah termpat bersejarah. Ada perigi tua (sumur), Gedung Balai Adat dan lainnya. Di sana, banyak juga penjual makanan kas daerah dan penjual suvenir. Setelah itu, pengunjung bisa menikmati lokasi wisata lainnya, melihat makam raja-raja, hingga salat di masjid yang sangat berse-
Kota Tanjungpinang. Karena sekolah akan tetap melakukan evaluasi mutu pendidikan terhadap pelajar tersebut. ”Saya tidak mau berandai-andai. Karena belum ada petunjuk resmi dari Menteri Pendidikan,” sebut Dadang. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tanjungpinang, Zamzami A Karim mengatakan, jika UN dihapus tidak jadi masalah. Karena semua ini tergantung dari tujuan ujian tersebut. Asalkan ujian tersebut ada penjamin mutu pendidikan berjalan dengan konsisten. ”Jangan hanya formalitas saja,” kata Zamzami A Karim kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (29/11). Moratorium yang dilakukan pemerintah pusat untuk memetakan kualitas pendidikan di masingmasing daerah atau provinsi di Indonesia karena meningkatkan otonomi daerah tersebut. Di samping itu, lanjutnya, pelajar tetap galau saat menghadapi ujian yang digelar di sekolah masing-masing. Untuk menghilangkan kegalauan, pelajar harus mempersiapkan diri menghadapi ujian tersebut. (dri)
Ade..............dari halaman 9 Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni pengesahan APBD harus dipercepat. Termasuk SK Pengguna Anggaran (PA), SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), SK Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga dipercepat. Agar SK pelaksana kegiatan ini bisa cepat, maka pelantikan pejabat juga dipercepat. Di awal tahun, kata politisi Golkar ini, anggaran pemerintah daerah sudah ada. ”DBH (Dana Bagi Hasil) untuk Triwulan IV tahun ini tidak dibayar sekarang. Namun dibayar di awal tahun nanti. Jadi, anggaran sudah ada sebenarnya,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos via ponselnya, kemarin. Karena itu, apabila APBD cepat disahkan dan SK pengelola kegiatan di SKPD cepat diteken, maka program bisa cepat dijalankan. Harusnya, Januari itu lelang kegiatan/proyek sudah bisa dijalankan. Dengan demikian, kegiatan cepat dikerjakan dan ada realisasi anggaran. Realisasi anggaran ini akan menambah perputaran uang di Tanjungpinang. Ini akan menambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah berjalan sejak awal tahun. Sebab, DAU ini digunakan untuk membayar gaji guru, tunjangan dan kegiatan rutin lainnya. ”Ini baru
bisa jadi stimulus ekonomi bila realisasi anggaran cepat di Triwulan I,” tambahnya. Memang, kata Ade Angga, ekonomi Tanjungpinang tahun depan bisa saja makin lesu mengingat APBD Pemko 2017 dan APBD Pemprov turun. Meski APBD masih defisit, namun harus tetap diusahakan agar realisasi anggaran sudah bisa dijalankan di Triwulan I. Sehingga, terjadi perimbangan ekonomi baik Triwulan I, II, III dan IV. Saat ini, Pemko dan Dewan Kota Tanjungpinang masih berkutat di angka pendapatan APBD 2017 antara Rp 906 miliar dan Rp 820 miliar. Pemko mempertahankan anggaran belanja sekitar Rp 906 miliar. Sedangkan kekurangannya akan tetap diusahakan. Ade Angga berharap, Pemko realistis saja dalam menyusun belanja. Ia lebih setuju belanja Rp 820 miliar agar tidak banyak hutang di 2018 nanti. Soal rencana pengesahan pertengahan Desember yang direncanakan Pemko, Ade Angga berharap bisa direalisasikan. ”Semoga bisa. Namun, itu belum bisa jadi pegangan. Sebab, prosesnya masih panjang. Makin cepat, makin bagus. Biar realisasi anggaran cepat,” ungkapnya. (mas)
F-GAYUH/TANJUNGPINANG POS
TAK ADA LIFE JACKET: Boat penumpang di pelantar tidak tersedia life jacket.
Pemda Mulai Abaikan Keselamatan Penumpang GAYUH, Pelantar PELAMPUNG keselamatan atau life jacket kini sudah diabaikan oleh pengguna transportasi laut baik Pelantar II, Pelantar I maupun tujuan Penyengat. Padahal, aturan keras sudah diterapkan pasca karamnya pompong tujuan TanjungpinangPenyengat beberapa waktu lalu yang menewaskan 15 penumpangnya. Tanpa life jacket, pompong dilarang jalan ke Penyengat, Kampung Bugis dan Senggarang. Namun kenyataan di lapangan, penumpang enggan menggunakan life jacket. Meskipun sudah diberikan bantuan life jacket di Pelantar I,
Pelantar II maupun pelabuhan Pulau Penyengat, namun dari pantauan awak media ini di lapangan, life jacket hanya jadi pajangan saja. Hendri, penambang tujuan Kampung Bugis mengatakan, penumpang enggan menggunakan baju keselamatan meskipun sudah disuruh memakainya. ”Sekarang ini penumpang enggan memakainya. Mau gimana lagi. Mau dimarah nanti kita pula yang dimarahnya. Terpaksa diam sajalah,” ujarnya. Begitu juga Manan, penambang tujuan Pulau Penyengat mengatakan, sekarang para penumpang sulit diberitahu harus menggunakan life jacket.
”Susah nak cakap. Padahal udah diberi peringatan suruh menggunakan life jacket. Iyeiye je, tetap tak dipakai,” keluh Manan. Tarno, seorang tokoh masyarakat pelantar mengatakan, pemerintah daerah seolah-olah tidak mau tau lagi dengan urusan keselamatan penumpang. Padahal sudah diketahui sekarang ini para penumpang tujuan Kampung Bugis, Senggarang maupun Penyengat tidak mau lagi menggunakan baju keselamatan di laut. Ia menilai kesadaran masyarakat masih kurang dan sanksi yang diberikan pun belum tegas. Pemerintah seolah-olah tidak mau melirik keselamatan penumpang.***
jarah itu. Kemudian, mereka tinggal pergi ke pelabuhan yang sekarang saat hendak pulang. Beda dengan saat ini, juga pengunjung masuk dari pelabuhan itu, maka pulangnya juga harus dari sana. Dijelaskan Wan Samsi, pembangunan pelabuhan itu didanai APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Titik lokasi pembangunan ada;ah Kampung Datok RT 02/01, Penyengat. Sesuai yang tertera di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemko Tanjungpinang, pagu anggaran proyek ini Rp 4,2 miliar. Sedangkan nilai penawaran pemenang tender Rp 3,9 miliar. Wan Samsi menjelaskan, ponton di Kampung Datok sengaja dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Laut di kawasan Kampung Datok sering dangkal, sehingga menyulitkan masyarakat untuk naik dan turun jika tak menggunakan ponton. ”Ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Nantinya pelabuhan itu juga dapat digunakan para pengunjung wisata,” tambahnya. Anggota DPRD Tanjungpinang asal Pulau Penyengat, Hendy Amerta sebelumnya mengatakan, ponton tersebut sudah menjadi kebutuhan masyarakat setempat. ”Nantinya ponton itu juga bisa mengakomodir kedatangan para pengunjung dari luar Pulau Penyengat. Rencananya Pelabuhan Kampung Datok untuk kedatangan dan Pelabuhan depan Masid Raya untuk kepulangan,” paparnya. Tujuannya, agar Kampung Datok juga menerima dampak dari kunjungan wisata.***
Siapkan .............................................................................. dari halaman 9 Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Kota Tanjungpinang, Fengky Fensi mengatakan, pemerintah daerah harus segera menyediakan tempat wisata sesuai dengan keinginan turis Tiongkok. ”Yang namanya bisnis pasti pikir untung, meskipun sebagai tahap awal masih penjajakan. Agar ramai yang ingin berkunjung, maka harus ada sesuatu yang dilihat di Tanjungpinang,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, belum lama ini. Ia menilai, masyarakat mendukung dibukanya jalur penerbangan langsung tersebut. Ini artinya, Tanjungpinang berpeluang menjadi pintu masuk wisatawan mancanegara, terutama dari Tiongkok. Dengan hara-
pan, imbasnya mengeliatkan perekonomian masyarakat. Untuk mewujudkan ini, pemerintah perlu menyediakan tempat wisata yang disukai mereka. Dengan demikian, minimal pengunjung ingin berkeliling di kawasan Tanjungpinang. Jangan sampai, Tanjungpinang hanya sebagai pintu masuk namun tak ada imbasnya kepada masyarakat. Ini disebabkan para pengujung langsung pergi ke Bintan. Ini yang perlu dipersiapkan pemerintah, bagaimana menyediakan tempat wisata sesuai dengan keinginan mereka. Ditambahkannya, selama ini warga Tiongkok senang berkunjung ke kawasan pantai dan juga gunung. Dua hal ini
yang selalu dicari. Dicontohkannya, penerbangan Tiongkok-Manado juga mulai ditintis dengan pesawat carter sama seperti di Tanjungpinang nanti. Kini di Menado, penerbangan sudah reguler, bukan carteran lagi. Bahkan sudah ada beberapa maskapai yang melayani. Wisatawan ke Manado tumbuh setiap tahunnya. Manado mampu menyediakan tempat wisata menarik dengan menjual lautnya. Di sana para pengunjung senang melakukan snorkeling dan juga diving. Untuk Tanjungpinang kegiatan snorkeling dan diving pasti kalah. Namun ada hal lain yang bisa dilakukan yaitu membuat
kawasan hutan mangrove yang dapat dilalui dengan nyaman dan representatif. Warga Tiongkok juga senang berlibur melihat hutan mangrove. Untuk itu pemerintah daerah harus menyediakan ini segera. Jangan sampai Tanjungpinang hanya penonton tanpa ada hasilnya. Menurutnya, ada beberapa kawasan mangrove yang berpotensi seperti Sungai Carang juga kawasan Dompak. Ini bisa menjadi tour wisata yang ditawarkan ke pengunjung selain yang ada sekarang. ”Pulau Penyengat bisa menarik menjual sejarahnya. Selain itu tentu perlu yang lainnya lagi. Pemerintah juga harus menye-
diakan pembual-pembual yang tepat menceritakan berbagai tempat sejarah yang disinggahi,” terangnya. Selain itu, oleh-oleh atau buah tangan dengan packeging bagus dan menarik harus disediakan. Misalnya untuk bilis, sotong dan lainnya. Masyarakat Tiongkok kebanyakan suka dengan hasil laut ini. ”Packeging harus disediakan, butuh pembinaan dari pemerintah,” paparnya. Serta pasar tradisional yang representatif harus disediakan. Pasar Kota Lama, Tanjungpinang bisa menjadi tempat singgah turis untuk berbelanja. Untuk mewujudkan ini, butuh regulasi atau aturan dari pemerintah saja membenahi. (dlp)
TANJUNGPINANG POS RABU 30 NOVEMBER 2016
11
Disdik Kepri Gelar Workshop Jurnalistik W
ORKSHOP Jurnalistik Terhadap Dunia Pen didikan yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Hotel Aston mulai Jumat (25/11) hingga Minggu (27/11) berlangsung sukses. Acara workshop dan pelatihan jurnalistik ini dibuka oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang diwakili oleh Asisten I Raja Ariza. Workshop yang diikuti sekitar 150 wartawan dari berbagai daerah di Kepri ini mengundang pameteri dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Kepri Ramon Damora dan Pengurus Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) Batam Jailani, serta sejumlah wartawan senior di Kepri. Karena workshop jurnalistik ini berkaitan dunia pendidikan, panitia juga menghadirkan Zamzami dari akademisi. Menurut ketua panitia kegiatan Irwan Panggabean ST. MH. Workshop Jurnalistik Terhadap Dunia +
ASISTEN 1 GUBERNUR KEPRI RAJA ARIZA MENABUH DRUM PERTANDA DIBUKANYA WORKSHOP JURNALISTIK, DIDAMPINGI KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI DINAS PENDIDIKAN KEPRI IRWAN PANGGABEAN ST. MH.
Pendidikan ini diharapkan bisa menghasilkan gagasan-gagasan, serta meminta peran para jurnalis di Kepri untuk ambil bagian dalam mewujudkan kemajuan dunia pendidikan di Provinsi Kepri �Perserta workshop ini selain dari puluhan media masa di Kepri. Ada dari media cetak, elektronik dan ada juga dari media online,� sebut Irwan. Raja Ariza yang membuka acara workshop dengan cara menabuh drum itu tampak bersemangat. Kabid Dikti Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, DR M Dali MM, sangat mengapresiasi acara workshop yang digelar. Menurutnya, workshop itu menghasilkan masukan buat Dinas Pendidikan, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk diteruskan ke Gubernur Kepri.*** Foto dan Narasi Disdik Provinsi Kepri
Asisten 1 Gubernur Kepri Raja Ariza menyampaikan sambutan.
Kadisdik Provinsi Kepri Arifin Nasir menyampaikan sambutan.
Dr M Dali MM, Kabid Dikti Disdikpov Kepri menyampaikan sambutan.
Tari persembahan di pembukaan acara workshop jurnalistik.
Ketua PWI kepri Ramon Damora saat menyampaikan materi workshop.
Asisten 1 Gubernur Kepri Raza Ariza bersama undangan.
Zamzami A Karim dari akademisi menyampaikan materi di workshop.
Peserta dan undangan workshop dihibur oleh Vira Band saat pembukaan acara.
Para undangan menyanyikan lagu wajib saat pembukaan acara.
Perwakilan dari peserta workshop.
Sekretaris AJI Batam Jailani menyampaikan materi.
Iskandar saat menyampaikan materi pelatihan.
Peserta workshop saat diskusi.
Ratusan undangan dan peserta workshop jurnalistik memadati Aula Hotel Aston Tanjungpinang.
TANJUNGPINANG POS RABU 30 NOVEMBER 2016
12
Bakal Calon Wakil Wali Kota di Pilkada 2018
Lis Darmansyah Incar Riono atau Reni Yusneli? ANDRI-ABAS, Tanjungpinang MESKI pelaksanaan Pilkada masih sekitar 2 tahun lebih, tapi suhu politik di Kota Tanjungpinang, sudah mulai memanas. Nama-nama yang diprediksi akan maju di Pilkada tersebut sudah ramai diperbincangkan dalam banyak kesempatan. Salah satunya, Lis Darmansyah dan Riono dikabarkan akan duet maju di pemilihan walikota (Pilawako) Tanjungpinang. Ada juga yang menyebut Lis juga mengincar Reni Yusneli, mantan Plt Sekdaprov Kepri, untuk jadi wakilnya. Bahkan, kalau Lis-Riono telah mendapat gelar Liri (Lis-Riono) oleh masyarakat di ibu kota Provinsi Kepri, yaitu Kota Tanjungpinang. Hal ini diungkapkan Sumantri, salah satu warga Tanjungpinang saat berbincang dengan wartawan TanjungpinangPos,diJalanDIPanjaitan, Km10Tanjungpinang,Senin(29/11). ”Masyarakat mulai membahas, apakah Lis cocok berpasangan dengan Pak Riono atau Ibu Reni. Riono sendiri, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang,” tegasnya. Ia sangat yakin, masuknya mantan Plt Sekdaprov Kepri, Reni Yusneli ke Pemko Tanjungpinang, membuat situasi politik jelang pemilihan Wali Kota dan
H Lis Darmansyah
Pembahasan Cawagub Kepri Selalu Gagal TANJUNGPINANG - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKB Kepri, Saleh Arifin, mengakui kalau PKB sekarang cuek, terkait pemilihan Wakil Gubernur Kepri. ”Pak Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, sudah menjadwalkan ingin bertemu dengan partai politik pengusung HM Sani-H Nurdin, tapi bubar tanpa ada kabar lanjutan,” kata Saleh Arifin, kemarin. Mulanya, Nurdin Basirun menjadwalkan, akan melakukan pertemuan dengan lima partai politik (parpol) koalisi pemenangan Sani-Nurdin atau Sanur. Tapi, rencana itu tidak terwujud. Sampai saat ini tidak ada kabar lagi kapan akan berkumpul lagi kelima parpol koalisi Sanur. Parpol koalisi Sanur, ada Partai Demokrat (PD), PKB, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). ”Gagal kita ketemu. Kita tunggu sampai malam juga tak ada kabar. Kita sekarang cuek aja,” Saleh Arifin. Rencana pertemuan itu, akan membahas siapa yang jadi Wakil Gubernur Kepri sebagai hasil keputusan bersama parpol pengusung. Karena, masing-masing parpol pengusung mengusulkan nama-nama bakal calon gubernur Kepri berbeda-beda. ”Kita (PKB,red) tetap mengusulkan nama Isdianto dan Mustofa Widjaja. Sebab, Isdianto telah diusulkan lima parpol Sanur, yaitu PKB, PD, PPP, NasDem, dan Gerindra. Begitu juga dengan Mustofa Widjaja, yang hanya didukung dua parpol, yakni PKB dan PPP. ”Itu baru adil,” tegas politisi partai berlambang bola dunia ini. Kata dia, kalau Rini Fitriani hanya didukung satu parpol dari Partai NasDem. Begitu juga dengan Fauzi bahar didukung dari Partai Gerindra. Kalau Agus Wibowo atau AW hanya didukung Demokrat. ”Menurut saya sih begitu. Karena dua nama tersebut (Isdianto dan Mustofa Widjaja, red) mendapat suara dukungan dari parpol pengusung,” tegas dia lagi. (dri)
Reni
Wakil Wali Kota 2018 mulai kian memanas. ”Kita belum menggali, apa tujuan Ibu Reni mau pindah ke Pemko Tanjungpinang. Pasti ada hitung-hitung politiknya. Bisa saja, dipromosikan calon Sekda nanti. Atau, bisa saja jadi Wakil Wali Kota Tanjungpinang,” tegasnya. Sumantriberharap,bilaLis-Riono atau Lis-Reni jadi maju dan menang, bisa membuat perubahan di Kota Tanjungpinang. Karena dua kandidat ini memiliki pengalaman yang cukupluarbiasa,baikdi segibirokrasi hingga ke pemerintahan. Sebelum menjabat sebagai Wali Kota Tanjungpinang, Lis adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kepri. Selain berpengalaman, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kepri se-
lalu belusukan ke tengah masyarakat Kota Tanjungpinang. Karena pria ini memiliki sifat yang tidak pernah diam di rumah. ”Saya salut dengan Pak Lis. Ia bekerja keras untuk memakmurkan masyarakat Kota Tanjungpinang, sebagai kampung kelahiranya,” ucap dia. Ia akan mendukung Lis berpasangan dengan Riono atau Reni Yusneli di Pilwako Tanjungpinang mendatang. ”Semoga ini benar-benar terjadi. Amin,” harap dia lagi. Senada juga disampaikan Susanto, tinggal di Batu 9 Tanjungpinang. Priainimengatakan,dirinyaakanmendukung Lis dan Riono maju di Pilwako Tanjungpinang mendatang. Isu duetini,diaberharap,menjadiisupolitik yang menyegarkan masyarakat Tanjungpinang. Sehingga masyarakat bisa mendapat penyegaran baru dari kandidat yang maju di Pilwako Tanjungpinang. ”Mudah-
Pengamanan Surat Suara Gunakan Microtech JAMBI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi menggunakan Microtech sebagai pengaman surat suara pilkada serentak 2017 mendatang. Pengamanan itu berbeda dengan Pilkada 2015 lalu yang menggunakan security printing dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin. Hal ini diungkapkan Pahmi Sy, Komisioner KPU Provinsi Jambi, kemarin. ”Untuk Pilkada Sarolangun, Tebo dan Muarojambi kita gunakan Microtech, itu sudah ada aturannya,” ujarnya. Pahmy menjelaskan secara prinsip tidak terdapat perbedaan antara kertas yang menggunakan Microtech dengan security printing. Hanya bila menggunakan Microtech nilai surat suara berkurang dari dari Pilkada 2015 lalu. ”Pada prinsipnya tidak ada bedanya. Tapi nilai surat suaranya yang berkurang, kita bisa menghemat,” katanya.
Ia menyebutkan pengunaan security printing bisa mencapai Rp 1.000 per satuan, sedangkan Microtech hanya berada pada kisaran Rp 600. Dengan jumlah itu, KPU bisa menghemat hingga puluhan juta rupiah dengan selisih mencapai 50 persen. Bagaimana dengan keamanan kertas? Pahmi menegaskan pengamanan terakhir ada pada tanda tangan KPPS. Begitu juga dengan kerahasiaan surat suara. ”Tidak ada masalah dengan itu, pengamanan terakhir kita masih punya KPPS,” tegasnya. Sementara, untuk jumlah dan pengadaan surat suara pihaknya masih menunggu penetapan DPT. ”Pengadaan surat suara menunggu penetapan DPT. Jika sudah baru dilakukan pengadaan,” jelasnya. Ia meminta agar KPUD di tiga kabupaten pelaksana Pilkada untuk melakukan pengecekan kota suara Pilkada sebelumnya. (jpnn)
KOTAK SUARA: Salah satu komisioner KPU Jambi lihat kotak suara.
F-JPNN IKLAN
Riono
mudahan mereka (Lis dan Riono, red) akan berlanjut di Pilwako Tanjungpinang,” harap dia. Sementara pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka mengaku isu Lisriono itu masih jarang didengar. Endri Sanopaka mengatakan, duet Lis dengan Riono untuk maju di Pilwako Tanjungpinang terlalu dini. Walaupun isu duet mereka berdua sudah muncul di tengah masyarakat Kota Tanjungpinang. ”Apakah pak Riono mau melepaskan ASN-nya. Karena beliau (Riono, red) adalah seorang ASN. Saya rasa ini menjadi pertimbangan buat Pak Riono untuk maju di Pilwako Tanjungpinang,” sebut dia. Riono sendiri, saat dihubungi masih malu-malu terkait wacana ia akan maju sebagai calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang, pada pemilu 2018 nanti. ”Informasi dari mana itu. Benar, saya sudah teken surat pindah Ibu Reni Yusneli. Tak ada hubungan itu dengan pindahnya bu Reni,” tegasnya. Ia mengaku, ia belum ada arah ke sana (ingin jadiWakilWali Kota), saat pilkada nanti. ”Baru saya tahu itu. Tak lah, saya belum ada arah ke sana,” tegasnya. ***
F-JPNN
FOTO BERSAMA: Penyanyi Iwa K (kiri) bersama Ahok dan Jarot.
Cuti Kampanye, Ahok Ngaku Bangkrut karena Selalu Pakai Duit Pribadi JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama mengaku bangkrut semenjak masa kampanye berlangsung. Sebab dia akhirnya harus mengeluarkan kocek pribadinya karena harus cuti dari posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Basuki atau akrab disapa Ahok ini tidak lagi mendapatkan gaji ataupun dana operasional selama cuti sebagai pimpinan Pemprov DKI Jakarta. Tabungan yang terus tergerus membuat dia pusing karena tidak lagi ada pemasukan. ”3 bulan cuti bonyok saya (banyak pengeluaran). Ini saja saya sudah keluar Rp 200 juta (operasional kampanye),” katanya di Rumah Pemenangan Lembang,
Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11). Mantan Bupati Belitung Timur ini mulai curhat colongan saat bercerita dunia usaha yang dia geluti sebelum masuk birokrat. Saat akan menjadi politikus, keluarganya banyak yang melarang lantaran dianggap lebih kaya menjadi pengusaha ketimbang birokrat. ”Banyak yang bilang saya bakal miskin kalau jadi birokrat. Tapi ternyata tidak toh, saya ternyata jauh lebih kaya saat jadi gubernur,” terangnya. Ahok menuturkan, sebagai Gubernur tidak akan mengeluarkan uang banyak. Mulai dari bensin, asuransi makan dan ken-
daraan ditanggung oleh negara. ”Dulu saya masih bisa menabung Rp 1 miliar setahun. Tapi sekarang sudah enggak bisa lagi kayaknya. Pajak segala macam sudah tidak dapat,” ujarnya sambil tertawa. Hal ini membuktikan tak selamanya perpindahan dari pengusaha ke birokrat bisa membuat seseorang bangkrut. Namun keadaan itu jelas berbeda dengan kondisi sekarang. ”Tapi saya enggak pernah khawatir rezeki datang dari mana saja kok. Yang pasti menjadi gubernur membikin lebih kaya, bukan hanya materi, karena kita bisa kasih bantuan triliunan kepada anak sekolah,” tutup Ahok. (jpnn)
TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android. Caranya, melalui aplikasi SCOOP, yang bisa didownload dari GOOGLE play store.
TANJUNGPINANG POS KAMIS 30 NOVEMBER 2016
13
TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan
081364363030
Pemadam Kebakaran Tpi
0771-20949 / 113
Polsek Bukit Bestari
0771-318211
Polsek TPI Kota
0771-314110
Polsek Bintan Timur
0771-61110
Unit Lakalantas Tpi
0771-7000009
Kantor Badan SAR Tpi
0771-29125
Camat Tpi Kota
0771-7008251
PLN
0771-23755/21048
Polres Tanjungpinang
0771-314351
PDAM
0771-21574
Jasa Raharja Tpi
0771-317537
RSUD Tpi
0771-313000
Lantamal IV Tanjungpinang
0771-23071
KPAID Kepri
0771-7004406
RSUD Prov Kepri Batu 8 Tpi
0771-7335202
F -DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS
Siswa SMPN 4 Tanjungpinang saat meninjau lokasi-lokasi bersejarah di Tanjungpinang beberapa waktu lalu.
SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/Paspor/ akta kelahiran/sertifikat tanah, dll. Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS ke:
0852-64261023
Sejarah Lokal Kepri dan Pendidikan Sejarah P
Atau kirim melalui email: redaksi@tanjungpinangpos.co.id
Kebebasan Pendapat PANCASILA dan UUD'45 adalah sumber dari segala sumber hukum. Pasal 28F ; Setiap org berhak utk berkomunikasi dan memperoleh informasi utk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak utk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dgn menggunakan segala jenis saluran yg tersedia. Pertanyaanya; apakah koran, sms,facebook,twiter dan lain sebagainya,termasuk jenis saluran yg tersedia yg dikehendaki oleh psl 28F UUD'45 ???... +6281270319696
Makam Penuh Ilalang MBS Pak Walikota yg terhormat. Kondisi Komplek Pemakaman Batu 10 sungguh tidak nyaman dipandang mata. Hampir seluruh makan tertutup dan ditumbuhi ilalang yg tumbuh subur. Mohon instruksikan kpd Instansi terkait utk mengelola dgn baik Komplek Pemakaman tersebut. Matur nuwun. +6281261906010
Alam Rusak, karena Oknum Pejabat MBS.BERITA mengejutkan, di tengah2 kabar defisitnya kas daerah tengungkap ada sekitar Rp 500 M (1/2 triliun rp) dana reklamasi itu tersimpan di Bank Plat Merah Pemda Kepri. Kita sdh saksikan bersama betapa kerusakan bumi Kepri milik Allah dirusak, dibrodozer dan dikuras tanah bauksitnya olh pengusaha tambang yg bersubhat dg pejabat yg terkait ketika itu lk 3 tahun silam. Kini disaksikan bumi segantang lada ini meratapi lahan tandus serta gersang bagai kepala botak dilihat dari udara. Hasil penjualannya masuk ke kantong oknum pengusaha yg bersubhat dg pejabat terkait yg kehidupan sementaranya penuh glumour kemewahan. Sedangkan negeri ini tak dapat apa2 terkecuali kerusakan alam yg jadi warisannya. Patut jadi PR pak Nurdin sebagai gubernur Kepri yg baru menguusut sampai tuntas. +6281364252006
Waspadai Dampak Penimbunan Lahan MBS slamt pagi, pengusaha kecil keluhkan izin lahan timbun 28november16 ...tempat tinggalnya gak di tempat lahan yg mau d itimbun sang pengusaha kecil,ya jadi gak memikirkan lahan yg bakal d timbunnya itu berdampak negatif apa tidak.coba d liat lagi lahan yg udah d timbun d tempat2 yg sudah d timbun pengusaha kecil,2 thn yg lalu 2014..seperti d jalan bakti prja tg.uban sltan rt6/rw1..ada dampaknya gak dengan lingkungan setempat,stlah ia menimbun. ada gak perhatian beliau oleh dampak timbunan itu oleh pengusaha kecil.jalan aspal yg rusak,drenase yg d sumbat jadi genangan nyamuk.itu beliau tidak mau tahu. +6285761892998
Oleh: DEDI ARMAN (Staf Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri)
ENGETAHUAN pelajar di Kepri terhadap sejarah lokal daerahnya memprihatinkan. Kesimpulan awal ini berdasarkan pengalaman penulis yang sehari-hari bertugas di Perpustakaan dan Dokumentasi Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri dan banyak berinteraksi dengan pengunjung tingkat sekolah dasar, mahasiswa hingga masyarakat umum. Tak perlu jauh-jauh bertanya tentang Kerajaan Riau Lingga, Kerajaan Bentan atau pun peninggalan sejarah yang ada di Tanjungpinang, pertanyaan soal dua nama pahlawan nasional dari Kepri, tak satu pun pelajar SD hingga SMA yang menjawab dengan benar. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama ke murid tiga SD dan satu SMA yang berkunjung ke BPNB Kepri dalam dua bulan ini. Mereka hanya hafal nama Raja Ali Haji, pahlawan nasional bahasa dari Kepri. Sementara, nama Raja Haji Fisabilillah dikenal mereka hanya sebagai nama bandara di Tanjungpinang. Dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Bintan dalam pemutaran film nasional, penulis juga memberikan pertanyaan ke siswa tentang nama pahlawan nasional ini. Mereka hanya kenal nama Raja Ali Haji dengan ikon Gurindam 12. Nama Raja Haji Fisabillah juga tak hafal
dimemori para pelajar Bintan. Ironis bukan. Ini bukan sekedar hafal atau tidak. Namun, fakta ini menunjukkan sisi ironis kelemahan pengajaran sejarah di Kepri. Menyalahkan guru sejarah atau guru IPS juga tak tepat. Mengkambing hitamkan mereka, kenapa tak mengajarkan tentang sejarah lokal Kepri juga sulit. Guru mengajar sesuai kurikulum atau materi. Faktanya dalam kurikulum pelajaran yang diajarkan, tak ada tentang sejarah lokal Kepri. Tak ada nama Kerajaan Riau Lingga. Tak ada nama Raja Haji Fisabillah. Fakta pendidikan sejarah di Kepri ini akibat hegemoni sejarah. Peserta didik di luar Jawa lebih mengenal pahlawan dan tokoh sejarah dari Jawa dibanding daerahnya. Jawaban yang mudah atas persoalan ini biasanya karena belum adanya sejarah lokal. Hal ini terjadi karena adanya hegemoni kultural etnisitas tertentu mendominasi etnisitas lain, termasuk unsur sejarah. (Susanto zuhdi,2014:309). Bentuk hegemoni tak hanya dalam unsur sejarah dalam diri tokoh atau pahlawan, tapi juga dalam unsur-unsur kebudayaan lainnya. Kekhawatiran itu bersifat laten dan potensial dalam masyarakat majemuk yang sedang membentuk bangsa baru. Meski tak ada dalam kurikulum, idealnya para guru sejarah dan IPS di
Kepri juga punya tanggungjawab moral bukan sekedar mengajarkan mata pelajaran. Para guru memberikan pengetahuan untuk menambah wawasan anak didik. Pengajaran sejarah lokal Kepri sangat bermakna untuk menambah kecintaan terhadap wilayahnya. Mustahil anak-anak Kepri mencintai sejarah nasional bangsanya kalau mereka tak tahu sejarah lokal daerahnya. Pembicaraan pendidikan sejarah dengan perspektif multikultural dalam era otonomi daerah sungguh menantang dan perlu penanganan serius. Susanto Zuhdi menyebut diperlukan kurikulum yang cocok untuk merespon keragaman kebutuhan yang sesuai dengan pengalaman dan lingkungan peserta didik, dalam hal ini materi sejarah. Itu artinya perlu diidentifikasi terlebih dahulu karakteristik pengalaman dan lingkungan mereka. Hal yang juga penting adalah pemenuhan mainstream: kepentingan nasional. Para pendidik tentunya memiliki kemampuan dan strategi tersendiri dalam mengajar sejarah. Namun, hal yang perlu diingat sejarah itu bukan sekedar hafalan. Ada dua hal yang harus dihindari dalam strategi pengajaran sejarah. Pertama, sejarah sebagai bahan pelajaran tak dibiarkan tergelincir pada kecendrungan artikuariat atau
kisah dipelajari hanya sekedar untuk pelipur lara atau bahan hafalan yang menjemukan. Kedua, pelajaran sejarah sebaiknya menjauhkan diri dari keterangan sejarah yang ideologis tanpa pertanggungjawaban yang rasional. (Taufik Abdullah,1995:26). Sejarah harus diajarkan sebagai disiplin yang harus selalu relevan dengan perkembangan zaman, apapun coraknya. Selain itu, sejarah juga diajarkan memungkinkan anak didik memahami gejala sosial dan orientasi bangsa secara rasional. Mengajar sejarah bercerita pelipur lara sah-sah saja, namun jangan banyak bumbu-bumbu yang tak rasional. Pelajaran sejarah juga harus ilmiah. Tak sekedar angka tahun-tahun, kejadian dan kisah kepahlawanan belaka yang tanpa makna. Kita berharap meski tak ada kurikulum tentang sejarah lokal Kepri, para guru bisa memberikan pengetahuan kepada siswanya. Belajar sejarah itu gunanya bukan hanya sekedar untuk ujian sekolah. Banyak arti penting yang jadi alasan sejarah dipelajari di sekolah. Alangkah ironis kalau anak-anak Kepri lebih hafal nama Pangeran Diponegoro, Tuangku Imam Bonjol, Sisingamangaraja ketimbang Raja Haji Fisabilillah, Sultan Mahmud Riayat Syah atau pun Raja Ali Haji. ***
Kok Seperti Ada Logo Palu & Arit di Duit Rp 100 Ribu MBS bagi yang ingin tau dalam logo uang 100 konon ada gambar palu arit? Itu sama dg uang 2 rb, Menurut sy itu cuma logo bank indonesia, yg jadi masalah karena latar belakang dalam lingkaran logo tsb satu warna dg bagian huruf BI yg dibuat kombinasi 2 warna,coba bandingkan dengan uang 50 rb atau 20rb. +6285264194449 TANGGAPAN:
F-NET
LOGO: Tampilan logo BI jadi ganjil di pecahan uang Rp100 ribu.
Tidak ada ornamen palu-arit pada uang kertas pecahan Rp 100 ribu cetakan 2014 seperti informasi yang beredar di media sosial. Dan tidak ada kesengajaan pencetakan logo palu-arit dalam setiap uang yang diterbitkan Bank Indonesia. Logo yang dianggap sebagai logo palu-arit itu, merupakan bagian dari pengamanan yang disebut rectoverso. Rectoverso merupakan gambar saling isi jika uang dit-
erawang ke cahaya. Rectoverso adalah suatu teknik cetak khusus pada uang kertas. Dengan posisi yang sama dan saling membelakangi, di bagian depan dan bagian belakang uang kertas terdapat suatu ornamen khusus seperti gambar tidak beraturan. Pada setiap pecahan uang kertas rupiah, rectoverso-nya membentuk ornamen lambang "BI" (Bank Indonesia). Sejauh ini rectoverso adalah unsur pengaman yang sulit dipalsukan. Bahkan metode
pengamanan seperti ini sudah digunakan oleh beberapa negara juga, seperti Malaysia untuk ringgit dan Uni Eropa untuk euro. Oleh karena itu kami berharap masyarakat tidak khawatir dengan kabar soal logo palu-arit yang beredar. Jadi jangan khawatir dengan uang rupiah kita ya. (jpnn) Hasiholan Siahaan, Kepala Divisi Penanggulangan Uang Palsu Bank Indonesia
TANJUNGPINANG POS RABU 30 NOVEMBER 2016
14
zetizen national challenge go to new zealand 26 november - 3 desember 2016
WAHYUDIN/JAWAPOS
MIDDLE EARTH: Para Alpha Zetizen berfoto bersama di Hobbiton Movie Set di Matamata, Selandia Baru, kemarin (29/11).
Totalitas Jadi Elf di The Shire
WAHYUDIN/JAWAPOS
SERU: Foto kiri, Selly Febrilia Mayora, Alpha Zetizen dari Kepulauan Riau, mengikuti tantangan untuk memeras susu sapi saat live show di Rotorua Argodome, Selandia Baru. Ary Sanjaya, Alpha Zetizen dari Kalimantan Utara, membeli suvenir di Hobbiton Movie Set di Matamata, Selandia Baru.
Nyobain Makanan Hasil Panas Bumi
ROTORUA – Kalian pasti tahu kan suku asli New Zealand? Yap, suku Maori. Hingga saat ini, eksistensi suku Maori terjaga dengan baik. Beberapa di antara mereka tinggal di Whakarewarewa Thermal Village. Luckily, Alpha Zetizen diajak ke tempat itu. Begitu datang, para Alpha Zetizen langsung disambut Haka (tari perang) dan salam Hongi. Tradisi Hongi tersebut mengharuskan tamu adu hidung dan dahi dengan tuan rumah. Setelah itu, sang ratu (kepala suku) yang bernama Christina Hinera Gardiner, 76, memimpin village tour. Dia menjelaskan banyak hal mengenai tradisi atau aktivitas suku Maori maupun di desa tersebut. Misalnya, Pohutu Geyser. Yakni, pemandangan fenomenal berupa uap air panas yang bisa erupsi lebih dari 15 kali per hari dan tingginya bisa men-
WAHYUDIN/JAWAPOS
TERPUKAU: Para Alpha Zetizen menyaksikan pertunjukan dari suku Maori di Whakarewarewa, Selandia Baru, kemarin (29/11).
capai 100 kaki. Lalu, mereka menampilkan beberapa cultural performance. Ke-34 Alpha Zetizen pun diajak praktik langsung tarian selamat datang khas
Whakarewarewa adalah kawasan geotermal di Kota Rotorua yang merupakan perkampungan suku Maori, suku pertama di New Zealand.
Did You Know?
ILUSTRASI: RAMA/ ZETIZEN TEAM
SUPPORTED BY:
Karena termasuk kawasan geotermal, tanah di Whakarewarewa dilapisi belerang sehingga terasa hangat sepanjang waktu dan bisa meletus sewaktu-waktu.
Maori. Seru banget! Mereka juga diajak makan malam dengan makanan yang dikukus langsung dengan menggunakan tenaga panas
Ada sekitar 40 orang suku Maori yang masih menempati perkampungan di Whakarewarewa.
bumi. ’’Awalnya, aku pikir desa itu bakalan berada di pedalaman. Ternyata, nggak nyangka banget mereka adalah suku yang cukup maju secara pemikiran dan dunia luar, tapi masih tetap menjaga kekentalan budaya,’’ ucap Pandu Dharma Wicaksono, Alpha Zetizen Kaltim. Nah, para Alpha Zetizen juga menginap semalam di marae yang merupakan tempat atau rumah adat suku Maori. Ternyata, 34 Alpha Zetizen of the Year excited banget pas tahu mau nginap situ. Salah seorang peserta yang tampak antusias adalah Vanya Efferensia, Alpha Zetizen Kalimantan Tengah. ’’Aku pikir bakal agak creepy gitu, ternyata malah menyenangkan dengan warna cerah dan corak seru,’’ ungkap peserta paling imut yang masih berusia 14 tahun tersebut. (ewy/c22/dri)
Air di kolam Whakarewarewa memiliki suhu 45–100°C. Semakin dalam air, suhunya bakal makin panas.
MATAMATA – Finally! Pada berlangsung. ’’Aku dari dulu hari ketiga (28/11), ke-34 Alpha kepengin jadi Elf. Sebab, mereka Zetizen of the Year mampir pintar dan punya kasta tinggi. ke The Shire di Hobbiton Movie Ya udah, pas lagi di situ (Hobbiton, Set. Mereka pun merasakan Red), nyobain aja jadi manusia langsung ambience pedesaaan yang kayak Elf,’’ katanya. masa Middle Earth. Oh iya, pada akhir Perjalanan menyuperjalanan suri lokasi tersebut mengelilingi rumah membuat para AlHobbit, 34 Alpha pha Zetizen makin Zetizen juga sempat antusias. Satu per mencoba ginger satu rumah Hobbit beer di The Green Dragon loh. di perbukitan menjadi sasaran Nggak lama national challenge foto mereka. setelah itu, Alpha Baru jalan seZetizen of the Year langkah dua langkah, cekrek. beranjak ke Agrodome. Di sana Jalan bentar lagi, udah nge-vlog. mereka menyaksikan show, Tampaknya, nggak ada sedikit mengikuti tur, serta berinteraksi celah di The Shire yang luput dengan berbagai hewan ternak dari jepretan kamera Alpha seperti domba, rusa, hingga Zetizen. Misalnya, Tasya Yora alpaca dan llama. Yolanda, perwakilan Bengkulu, Saat show, beberapa Alpha dan Nabella asal Aceh. Zetizen memberanikan diri naik Saking narsisnya, Si Nabella ke panggung untuk mengikuti nggak pernah lepas semenit tantangan. Salah satunya adalah pun dari action camera-nya. Zakaria Anshari, Alpha Zetizen ’’Aku suka sama view di Hobbiton asal Kalimantan Barat. ’’Giladan nggak mau lewatin tiap gilaan maksimal di atas panggung sudut di sana,’’ ujarnya. Nggak tadi. Meras susu sampai ditentanggung-tanggung, selama dang-tendang si sapi, hehehe,’’ tiga jam tur tersebut, Bella me- ungkapnya, lalu terkekeh. ngumpulkan lebih dari 920 kali FYI, malamnya 34 Alpha Zetizen foto selfie. Amazing! menginap di rumah adat suku Totalitas memanfaatkan momen Maori loh. Seru banget kan hari itu juga dilakukan Si Nabil Nur ini? Mulai keliling di Hobbiton Adha asal Kalimantan Selatan. Movie Set yang keren sampai Cowok yang terkenal humble mengenal lebih jauh serba-serbi dan nggak tahu malu tersebut suku Maori di Whakarewarewa. langsung beli dan memakai Asyik banget sih jadi Alpha Zetizen aksesori telinga Elf selama tur of the Year! (hani/c22/dri)
Alpha Zetizen menginap di marae dan tidur di dalam Wharanui (bilik pertemuan suku Maori). Mereka didampingi Ratu Christina Hinera Gardine, 76, yang dituakan suku Maori di Whakarewarewa.
Wharanui diibaratkan sebuah kesatuan tubuh. Bagian depan adalah kepala, tiang tengah ruangan sebagai jantung, dan pilarpilar samping sebagai tulang rusuk. Di setiap pilar tersebut, terdapat ukiran wajah leluhur mereka.
Ratu Hinera menceritakan ukiran-ukiran di dalam Wharanui. Salah satu ukiran besar di tengah ruangan adalah ukiran leluhurnya yang akan menjadi penjaga bagi Alpha Zetizen malam itu. (sya/c5/dri)
Jawa Pos Group
On the Web FASHION – VOILA & STYLE
LOVE LIFE – DR AIME
TIP TAMPIL MANLY DENGAN CLUTCH BAG
CARA MENGHINDARI PERSELINGKUHAN SAAT LDR
DUNIA fashion emang sulit ditebak. Clutch bag yang biasa dibawa cewek kini mulai banyak dipakai cowok. Tapi, cowok yang pakai clutch nggak selalu girlie kok asal pintar nge-mix and match dan tahu model yang pas. Yuk, cari tahu tipnya di Zetizen.com! FORTUNE
ADA pepatah yang bilang, ’’Yang spesial bakal kalah sama yang selalu ada.’’ Pepatah itu sering menjadi batu sandungan pelaku LDR. Sedihnya, yang biasa menikung adalah teman dekat si pacar! Duh, bagaimana ya cara melawan para penikung dalam LDR? HUFFINGTON POST
BANYAK baca, banyak tahu. Yuk, upload keseharianmu bareng koran favorit yang sering kamu baca. Konsep paling asyik langsung kita kirimin merchandise eksklusif dari @pattentgoods. Buruan yuk submit ke Zetizen.com! FIND MORE ON:
zetizen.com
TANJUNGPINANG POS RABU 30 NOVEMBER 2016
15
Berbendera Vietnam, Beroperasi di Natuna
SOSIAL
100 Penyandang Disabilitas Terima Bantuan NATUNA - Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, seluruh dinas terkait harus terus mengecek dan memberikan pelayanan khusus bagi para penyandang disabilitas. Hal ini supaya para penyandang tersebut bisa menjadi perhatian penuh bagi pemerintah. Menurutnya, dengan adanya perhatian dari pemerintah para Nikolau penyandang disabilitas bisa lebih berkarya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Ini merupakan momen terlebih adanya unit pelayanan sosial keliling yang diadakan pemerintah provinsi bagi para penyandang disabilitas. ”Kegiatan pelayanan sosial keliling bagi penyandang disabilitas sangat baik sekali bagi mereka yang memiliki keterbelakangan mental dan tunanetra, karena kegiatan ini bisa memberikan hiburan yang selama ini kurang didapatkan,” kata Ngesti di Gedung Sri Serindit, Ranai (29/11). Ngesti mengharapkan dengan jumlah penyandang disabilitas di Natuna terbilang cukup tinggi, maka sangat perlu dibangun Sekolah Luar Biasa (SLB) dan panti untuk para penyandang disabilitas di Natuna. Karena program pembangunan ini sebetulnya sudah lama dicanangkan. ”Kita juga sudah pernah meminta kepada provinsi untuk bisa membangun SLB bagi masyarakat Natuna. Namun sampai sekarang belum bisa terealisasi. Kita pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan SLB itu pada zaman pemerintahan almarhum Bapak Sani,” ungkapnya. Kasi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan dan Korban Penyalahgunaan Napza Dinsos Pemprov Kepri Nikolau mengatakan, kegiatan unit pelayanan sosial keliling pada tahun ini dipusatkan di Kabupaten Natuna. Kegiatan ini juga dilaksanakan setiap tahun di setiap kabupaten/kota di Kepri. ”Kegiatan ini kita laksanakan dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai fasilitator, dengan sumber anggaran dari APBN. Kegiatan ini juga dipusatkan kepada 100 orang penyandang disabilitas,” jelasnya. Selain itu, untuk pelayanan sosial keliling ini, pihaknya juga memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas yang ada di beberapa kecamatan diantaranya di Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan, dan Bunguran Tengah. Untuk pelayanan ini target yang akan diberikan bantuan kurang lebih 100 orang. Pihaknya sudah melaksanakannya sejak beberapa hari lalu hingga, Jumat (2/12) nanti. ”Selain itu kita juga akan memberikan alat bantu diantaranya seperti kursi roda ada 8 unit, tongkat ketiak 4 unit, tongkat kaki tiga 3 unit, tongkat tunanetra 2 unit dan alat dengar 7 unit,” paparnya. (cr25) Setiap tahun rencananya kita akan keliling kabu-
KELUARGA TNI-AU
Ditpolair Polda Tangkap Lima Kapal Illegal Fishing MARTUNAS, Batam LIMA unit kapal yang diduga melakukan praktik illegal fishing di daerah Natuna diamankan Polda Kepri, Sabtu (26/11) sekitar pukul 11.00. Dimana para nakhoda dan ABK-nya berkewarganegaraan Vietnam. Adapun lima kapal tersebut adalah KM. BV 9709 TS GT. 30, berbendera Vietnam ditangkap pada pukul 11.45 di perairan Laut Natuna Selatan pada Koordinat 05 49’ 789" U - 105Ú 51’ 077" T. KM. BD 95405 TS GT. 30 berbendera Vietnam, ditangkap pada pukul 14.30 di perairan Laut Natuna Selatan pada Koordinat 06Ú 04’ 801" U - 105Ú 58’ 245" T. KM. BD 50406 TS GT 30 berbendera Vietnam, ditangkap pada pukul 14.45 di perairan Laut Natuna Selatan pada Koordinat 06Ú 07’ 134" U - 105Ú 58’ 516" T. KM. BA 97592 TS GT 30 berbendera Vietnam, ditangkap pada pukul 15.05 Wib di perairan Laut Natuna Selatan pada Koordinat 06Ú 05’ 790" U - 106Ú 01’ 352" T. KM. BD 96127 TS GT. 30 ber-
F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS
Tarian Melayu Meriahkan HUT PIA Ardhya Garini NATUNA - Guna memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-60 PIA Ardhya Garini Cabang 17/D.I, tarian Melayu dan goyang Maumere turut menghiasi acara tersebut. Acara yang berlangsung di Gedung Cakrawala Lanud Raden Sadjad ini diikuti oleh seluruh Persatuan Istri Anggota TNI Angkatan Udara, PIA Ardhya Garini. Pada acara tersebut turut hadir Komandan Lanud Ranai Kolonel Pnb Nurtantio Affan, Ketua PIA Cabang 17/D.I, Mega Nurtantio Affan, perwira staf dan seluruh anggota PIA Ardhya Garini Cabang 17/D.I. Ketua Umum PIA Ardhya Garini Cabang 17/D.I lanud Raden Sadjad Bryantira Agus Supriatna mengatakan, bahwa peringatan ulang tahun seperti ini jangan hanya sebagai sebuah kegiatan seremoni tahunan saja. Tetapi harus dijadikan momen evaluasi dan introspeksi diri terhadap apa yang telah dibuat selama ini. ”Kegiatan ini kita ingin tidak hanya sebagai acara biasa saja. Namun harus kita jadikan sebagai penapakan langkah maju menuju kehidupan keluarga TNI Angkatan Udara yang lebih baik,” kata Ketua Bryantira Agus Supriatna di Gedung Cakrawala Lanud Raden Sadjad, kemarin. Agus Supriatna mengatakan, dengan HUT ke-60 ini, kebersamaan itu indah untuk dijalani dan akan indah pula kenangannya saat diingat. Sedangkan rasa kekeluargaan tidak hanya ada pada kelompok dengan hubungan darah tetapi bisa dalam bentuk organisasi seperti PIA Ardhya Garini. ”Jadi apabila suatu perkumpulan memiliki rasa solidaritas yang cukup tinggi dan terus dipupuk, maka akan muncul rasa kekeluargaan yang sangat tinggi. Makanya perlu kita jaga dan pertahankan terus,” jelasnya. Ketua Bryantira melanjutkan, kegiatan peringatan HUT ke-60 PIA Ardhya Garini diisi dengan tarian yang dibawakan oleh anak-anak TK Angkasa dan pemberian tumpeng oleh Danlanud dan Ketua PIA Cabang 17/D.I kepada anggota PIA, Tedi salah satu isteri dari Peltu Tedi Rustiadi anggota Fasint Lanud Raden Sadjad yang purna tugas. (cr25)
bendera Vietnam, ditangkap pada pukul 15.24 wib di perairan Laut Natuna Selatan pada Koordinat 06Ú 09’ 481" U - 106Ú 01 625" T. Wakapolda Kepri, Kombes Pol Drs Didi Haryono didampingi Dirpolair Polda Kepri Kombes Pol Teddy J.S.Marbun, SH.M mengatakan, kapal-Kapal tersebut tidak dilengkapi dokumen
yang sah untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). Mereka diduga melanggar Pasal 26 ayat (1) jo pasal 92 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 93 ayat (2) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 45 Tahhun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kemudian kapal tersebut di Adhock ke wilayah Tarempa Kabupaten Anambas untuk diserahkan ke PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) setempat.
Curi Mesin, Honorer Dishub Divonis 2 Tahun Penjara TANJUNGPINANG - Mantan honor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishub Kominfo) Kota Tanjungpinang, Razikin (28) terdakwa pencurian mesin kasir di C'est La Vie Cafe & Resto dihukum dua tahun penjara. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Corpioner dalam persidangan, Selasa (29/11). Corpioner menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KHUP. ”Akibat perbuatan terdakwa
yang telah terbukti di persidangan maka kami Majelis Hakim menjatuhkan hukuman selama dua tahun penjara,” katanya. Putusan ini lebih ringan satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dhani K Daulay yang mana terdakwa dituntut tiga tahun penjara. Atas putusan ini terdakwa melalui penasehat hukumnya Rio Irwansyah bersama anggotanya M.Indra Kelana menyatakan, akan mengajukan banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Sebelumnya, di dalam dakwaan JPU terdakwa Razikin melakukan pencurian bermula pada saat terdak-
wa membawa obeng dari rumah dengan mencongkel jendela samping kanan C'est La Vie Cafe & Resto. Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil mesin kasir yang ada di atas meja kafe tersebut yang terletak di Jalan H. Agus Salim Kota Tanjungpinang, Senin (20/6) sekitar pukul 01.30 lalu. Setelah mencuri mesin tersebut, terdakwa menitipkan mesin kasir itu di Toko Media Tech untuk dijual dengan harga Rp 2,8 juta. Tetapi mesin itu tidak kunjung terjual dan hingga akhirnya terdakwa ditangkap di kediamannya oleh Polisi Polsek Tanjungpinang Barat. (cr27)
F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS
SIDANG: Razikin (28) terdakwa pencurian mesin kasir di C'est La Vie Cafe & Resto mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, kemarin.
Wanita Pemecah Batu Dibunuh HARDIANSYAH, Natuna
MENARI: Pengurus dan anggota PIA Ardhya Garini saat menari Melayu.
F-ISTIMEWA/HUMAS POLDA KEPRI
JUMPA PERS: Wakapolda Kepri, Kombes Pol Drs Didi Haryono (tengah) didampingi Dirpolair Polda Kepri Kombes Pol Teddy J.S.Marbun (kiri) jumpa pers tentang penangkapan lima kapal illegal fishing di Natuna, kemarin.
Nakhoda Kapal yang diamankan Nguyen Van pai (Nakhoda KM. BV 9709 TS GT. 30), Gan Hien (Nakhoda KM. BD 95405 TS GT 30), Vo Fan Si (Nakhoda KM. BD 50406 TS GT 30), Ly Van De (Nakhoda KM. BA 97592 TS GT 30), Phap (Nakhoda KM. BD 96127 TS GT). Adapun Barang Bukti yang diamankan adalah 1 unit KM.BV 9709 TS GT 30 (berbendera Vietnam) berikut alat tangkap dan hasil tangkapan kurang lebih 100 Kg cumi kering. Satu unit KM.BD 95405 TS GT 30 (Berbendera Vietnam) berikut alat tangkap dan hasil tangkapan kurang lebih 100 Kg cumi kering. Satu unit KM.BD 50406 TS GT 30 (Berbendera Vietnam) berikut alat tangkap dan hasil tangkapan kurang lebih 200 Kg cumi kering. Satu unit KM.BA 97592 TS GT. 30 (Berbendera Vietnam) berikut alat tangkap dan hasil tangkapam kurang lebih 100 Kg cumi kering. SatuunitKM.BD96127TSGT.30 (Berbendera Vietnam) berikut alat tangkap dan hasil tangkapan kurang lebih 50 Kg cumi kering dan 50 Kg ikan jenis campuran.***
WIWIN (30), seorang ibu rumah tangga menjadi korban pembunuhan. Ia ditemukan tewas di semak-semak tak jauh dari pemukiman warga di daerah Batu Kapal, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Selasa (28/11) sekitar pukul 18.30. Saat ditemukan, korban sudah tak bernyawa lagi. Di tubuhnya penuh darah segar. Wajah dan tangannya luka. Yang paling parah di lehernya terdapat luka menganga dan nyaris putus. Sebelum ditemukan tewas, Vita salah satu warga di lokasi mendengar ada keributan. Namun, ia tak berani mendekat. Akhirnya, Vita melaporkan kejadian itu ke Suharto, Ketua RT 02 setempat. Suharto kemudian mengajak warga lainnya untuk melihat siapa yang ribut-ribut itu. Sesampainya di lokasi, Suharto dan warga lainnya terkejut. Yang mereka lihat bukan orang ribut, namun mayat yang bersimbah darah. Suharto menuturkan, sore itu
ia baru pulang salat Magrib dari musala. Kemudian warganya bernama Vita melapor mendengar suara gaduh sekitar 100 meter di belakang rumahnya. ”Jadi ketika saya pulang salat dari musala, ada warga ngasih tau bahwa sebelum magrib dia mendengar suara ribut seperti orang berkelahi di belakang. Tadinya dia mau ke rumah ibunya di belakang, tapi karena mendengar suara gaduh itu dia jadi takut dan tidak berani untuk melihat ke sana. Saat saya bersama warga lain melihat tempat kegaduhan itu ternyata ada sesosok mayat perempuan. Kemudian langsung saya laporkan ke pihak kepolisian. Itu saja yang saya tahu,” ungkapnya. Sementara Kapolres Natuna AKBP Natuna melalui Kasat Reskrim AKP Komaruddin menjelaskan, saat ini pihaknya baru melakukan penyelidikan. Kronologis kejadian sebenarnya belum dapat dipastikan. Timnya sejauh ini masih terus turun ke lapangan untuk melakukan olah TKP dan mencari keterangan saksi-saksi. ”Sejauh ini kita masih dalam
F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS
KORBAN: Wiwin, korban pembunuhan sadis saat tiba di RSUD untuk dilakukan visum.
tahap penyidikan lebih lanjut dan mencari bukti-bukti dan motif perkara dugaan pembunuhan terhadap korban,” jelasnya. Berdasarkan keterangan dari lapangan bahwa pada leher korban terdapat luka sabetan benda tajam yang mengakibatkan korban langsung menghembuskan
nafas terakhir. Dan sejauh ini untuk motif dan kronologis kejadian masih terus dalam penyidikan lebih lanjut. Korban Wiwin merupakan warga Dusun Mahligai, Desa Sungai Ulu. Korban kesehariannya sebagai ibu rumah tangga. Namun sering juga bekerja sebagai
pemecah batu. Korban baru tinggal di daerah Batu Kapal sekitar sebulan ini bersama suami dan seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Mereka tinggal di sebuah gubuk. Pembunuhan korban Wiwin tergolong sadis, karena mengalami luka tusukan di sekujur tubuhnya.***
Yang Ditilang Kebanyakan Tak Pakai Helm NATUNA - Puluhan kendaraan roda dua terjaring razia Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Natuna di Jalan H.Adam Malik Kelurahan Bandarsyah, Ranai, Selasa (29/11). Razia dalam rangka Operasi Zebra Seligi 2016 tersebut juga melibatkan Sub Denpom AD Natuna. Puluhan kendaraan yang terjaring dalam operasi tersebut diantaranya tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan, tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm. Sementara itu, di lain sisi, petugas POM AD juga ikut mengamankan kendaraan yang dikendarai oknum TNI dan langsung dibawa ke markas Sub Denpom. Kasat Lantas Polres Natuna, AKP Awang R Briantoko menyebutkan, sasaran Operasi Zebra tersebut selain pada kelengkapan
F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS
RAZIA : Dalam Operasi Zebra, Polres Natuna turut melibatkan unsur TNI dalam penindakan anggota yang tidak memiliki kelengkapan kendaraan.
surat-surat kendaraan juga menyasar pada penggunaan helm ganda. ”Kalau tidak ada surat-su-
rat kendaraan seperti STNK dan SIM itu sudah barang tentu kita tilang. Namun kita juga melaku-
kan penertiban pada pengendara yang tidak menggunakan helm. Karena selain diatur dalam undang-undang lalulintas, helm juga untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengendara,” kata AKP Awang di lokasi. Selama Operasi Zebra berlangsung, sambung AKP Awang, pihaknya juga memantau lalulintas pengendara di persimpangan dan lampu merah. Hal ini dilakukan karena banyak pengendara yang tidak tertib dengan menerobos lampu merah. ”Hal seperti ini akan berakibat pada terjadinya kecelakaan. Makanya kita pantai terus dan kita himbau agar masyarakat patuh terhadap rambu rambu lalulintas,” tandasnya. Selama Operasi Zebra, sedikitnya ada 26 kendaraan yang ditilang dan 58 mendapat teguran.
Dari jumlah tersebut, mayoritas pengendara tidak menggunakan helm. Selain itu, Dansub Denpom AD Natuna, Kapten CPM Muhammad Yusuf menyebutkan, kerja sama pihak POM AD pada razia tersebut sebagai bentuk dukungan sekaligus penegakan dan penertiban kepada anggota TNI saat memakai kendaraan operasional khususnya TNI AD. Bahkan, kata dia, pihaknya tidak segan menindak oknum TNI AD yang tidak patuh terhadap aturan lalulintas. ”Keberadaan kami di sini untuk menegakkan disiplin kepada oknum anggota TNI AD yang tidak memiliki SIM, dan tidak bisa menunjukkan kelengkapan identitas kendaraan. Dan kita akan langsung tindak dengan melakukan penilangan,” ungkapnya. (cr25)
16
TANJUNGPINANG POS RABU 30 NOVEMBER 2016
Berpancang Amanah, Bersauh Marwah
Gubernur Motivasi Lulusan Universitas Karimun
Nurdin: Tantangan Itu Dihadapi, Jangan Dihindari TAUFIK A HABU, Karimun
F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI
SIDANG SENAT: Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyampaikan motivasi kepada wisudawan dan wisudawati pada sidang senat terbuka dalam rangka Wisuda Sarjana Strata 1 Angkatan V Universitas Karimun di Hotel Aston Tanjungbalai, Karimun (29/11).
GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun menyampaikan, setelah diwisuda, tantangan dan hambatan akan mendatangi para lulusan Univesitas Karimun. Tantangan dan hambatan itu harus dihadapi, jangan dihindari. Nurdin memotivasi para lulusan Universitas Karimun agar kuat dalam menghadapi tantangan sebenarnya, setelah lulus kuliah. ”Jangan pernah menyerah. Terus berjuang dan belajar. Yang tidak boleh lupa yaitu selalu berdoa kepada yang maha kuasa,” kata Gubernur Nurdin pada sidang senat terbuka dalam rangka Wisuda Sarjana Strata 1 Angkatan V Universitas Karimun di Hotel Aston Tanjungbalai, Karimun (29/11). Dalam acara kali ini, ada 90 orang yang diwisuda di Univesrsitas Karimun. 42 orang perempuan
dan 48 orang laki-laki, yang berasal dari lima fakultas. Yaitu Fisipol, Faperika, Teknik, Ekonomi, FKIP. Nurdin menambahkan, pengorbanan sesungguhnya adalah ketika setelah diwisuda. ”Semoga dengan keahlian masing-masing wisudawan dapat tersalurkan untuk membangun Kepri lebih baik lagi dan dapat membanggakan Kepri dan Karimun khususnya,” kata mantan Bupati Karimun ini. Dalam pada itu, Bupati Karimun, Aunur Rofiq mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur Nurdin ditengah kesibukannya. Kata Aunur, Nurdin adalah sosok pendiri dari Universitas Karimun. Saat itu, Bupati Karimun dijabat Nurdin Basirun. Tampak hadir pada acara itu Rektor Universitas Karimun Elvis Adril, Ketua Alumni Universitas Karimun Nyimas Novi Ujiani, Ketua Yayasan Tujuh Juli Karimun Haris Fadilah. ***
Empat Pilar Kebangsaan Dasar Penting Membangun Negeri TANJUNGPINANGAnggota DPR RI asal Kepri, Nyat Kadir mengatakan, bahwa empat pilar kebangsaan yang meliputi pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal ika merupakan syarat mutlak dan dasar paling penting dalam membangun negeri. Hal tersebut disampaikan mantan Wali Kota Batam itu, dalam rangka sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang merupakan amanah pemerintah pusat untuk disampaikan kepada masyarakat sembari
menyerap aspirasi rakyat. ”Ini agenda terakhir tahun ini yang dilakukan di seluruh Indonesia,” kata Nyat di Hotel Comfort Tanjungpinang, Selasa (29/11). Dalam sosialisasi tersebut, Nyat Kadir mencontohkan dengan kondisi Indonesia akhirakhrir ini terkait masalah Gubernur DKI Jakarta yang sempat menggores hati umat Islam. ”Andai saja kita atau dia menghormati 4 pilar kebangsaan, maka mustahil kejadian tersebut bisa
terjadi, terlebih sampai terjadi demo terbesar dan terbanyak dalam sejaraah panjang bangsa Indonesia,” jelasnya. Peserta forum yang mayoritas mahasiswa lintas perguruan tinggi dan fakultas itu, tampak serius memahami makna 4 pilar yang disampaikan Nyat Kadir. Beberapaa pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa dijawab lugas oleh politisi Partai Nasdem itu. Jerry Ardian matondang salah satu mahasiswa
perwakilan STIE Tanjungpinang mengaku beruntung bisa mengikuti sosialisasi yang disampaikan langsung oleh anggota DPR RI tersebut,. Menurutnya, 4 pilar harus menjadi dasar pondasi kaum muda yang bakal menjadi penerus bangsa. ”Memang sih bagus kalau sosialisasi ini dijelaskan kepada kami yang mudamuda ini, sehingga kami menjadi lebih paham tentang makna dan tujuan menjadi warga negara yang baik,” kata dia. (cr33)
GRANITO AUSTRALIAN STYLE IN EVERY TILE
TM
DISCOUNT NORMAL 15% SPECIAL
KONSUMEN
Promo 01 - 30 Juni 2016 DISCOUNT 25% Kumpulkan struk belanja & nota pembelian Granito Tile KW 1 Periode : 01 - 30 2016, tukarkan dengan hadiah menarik.
EXTRA HADIAH :
5 DUS
40 DUS
1 PCS BOWL
1 PCS PORTABLE COOKER DP 7202 / 7203
20 DUS 45 DUS
1 PCS SANDWICH MAKER DT 2000
1 PCS RICE COOKER DR 1802
150 DUS
30 DUS
1 PCS SLIM EXHAUST DC 2701
1 PCS ORANGE JUICER DJ 2000
175 DUS 1 PCS WATER DISPENSER DI 2020
60 DUS 1 PAKET CANISTER + TRAVEL BAG
Syarat & Ketentuan 1. Berlaku Kelipatan, apabila sisa quantity tidak mencukupi untuk ditukar hadiah lebih kecil, maka dianggap hangus. 2. Apabila hadiah tidak tersedia di pasaran akan diganti dengan hadiah lain dengan nilai setara. 3. Tidak menerima return atas pembelian 01 - 30 Juni 2016 dengan alasan apapun. 4. Promo hanya berlaku mengikut Price List Granito 18-11-2015 dengan discount promo yg berlaku.
EXTRA BONUS TOTAL PEMBELIAN RP. 1.000.000 MENDAPATKAN 1 LBR VOUCHER FOOD CONTAINER SENILAI RP 25.000
JL. D.I. PANJAITAN KM.9, PLAZA BINTAN CENTER NO. 1 0771 7447168 TANJUNGPINANG
F-YOAN NUGRAHA/TANJUNGPINANG POS
SOSIALISASI: Anggota DPR RI asal Kepri Nyat Kadir usai acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Hotel Comfort, Tanjungpinang.