Tanjungpinang Pos 7 Maret 2018

Maret Ini, Kawasan Kumuh H9 Dipermak

Wacanakan H16 Bangun Jembatan Batam-Singapura

DEWAN PERS

MEDIA TERVERIFIKASI

www.tanjungpinangpos.id

Tunjangan Guru Naik

KENAIKAN TUNJANGAN GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SMA SEDERAJAT DI KEPRI : Jabatan/Pangkat /golongan

Tahun 2018 ini, seluruh guru dan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN SMA sederajat di Provinsi Kepri dinaikkan tunjangannya kecuali di Batam dan Anambas.

Sedangkan di lima kabupaten/kota dinaikkan.

SUHARDI-DESI, Tanjungpinang UNTUK Batam dan Anambas tidak dilakukan kenaikan tunjangan lantaran dinilai sudah tinggi. Tunjangan kepala sekolah, pengawas maupun pegawai termasuk guru honor dinaikkan bervariasi.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara (TJA)

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

GURU SMAN 1 Tanjungpinang sedang diskusi dengan siswanya saat jam istirahat.

”

Penambahan penghasilan ini berlaku sejak 2018...”

Teddy Jun Askara Ketua Komisi IV DPRD Kepri

didampingi anggota Komisi IV DPRD Kepri Dr Yusrizal, pada Selasa (6/3) kemarin di Tanjungpinang. ”Penambahan penghasilan ini berlaku sejak 2018. Kecuali Batam dan Anambas, yang memang penghasilannya per bulan sudah cukup besar, berbeda dengan kabupaten, kota lainnya,” terang Teddy kepada wartawan.

Teddy memaparkan, untuk kabupaten/kota yang mendapat-

kan tambahan penghasilannya, terdiri dari Kabupaten Natuna, Karimun, Bintan, Tanjungpinang, dan Lingga.

Tentu saja, pembagian penghasilan ini berdasarkan golongan dan kepangkatan yang mereka emban saat ini.

Seperti Karimun tunjangan kepsek dan pengawas dari sebelumnya rata-rata Rp 2,7 juta naik menjadi Rp 3,5 juta per bulan atau naik Rp 750 ribu sebulan. Penghasilan ini luar

Bebas Batam di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Ruang Mahakam Lantai III Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Selasa (6/3).

Rapat Koordinasi tersebut membahas tentang UWT (Uang Wajib Tahunan), Konsep Ekonomi Master Plan BP Batam dan Transisi FTZ menjadi KEK yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Hadir juga dalam Rakor itu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar dan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo.

Bersambung ke Hal 7

Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp2.750.000 Rp2.500.000 Rp1.650.000 Rp1.650.000

KARIMUN Pengawas Kepsek Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I

Rp2.750.000 Rp1.750.000 Rp1.650.000 Rp1.500.000 Rp1.350.000 Rp1.250.000

Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp2.750.000 Rp2.500.000 Rp1.500.000 Rp1.250.000

BINTAN Pengawas Kepsek Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I

Rp1.900.000 Rp2.400.000 Rp1.750.000 Rp1.550.000 Rp1.380.000 Rp1.380.000

Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp2.750.000 Rp2.500.000 Rp1.500.000 Rp1.380.000

LINGGA Pengawas Kepsek Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I

Rp2.000.000 Rp1.650.000 Rp1.650.000 Rp1.500.000 Rp1.350.000 Rp1.250.000

Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp2.750.000 Rp2.500.000 Rp1.500.000 Rp1.250.000

Catatan : Gaji nonASN kabupaten-kota dari rata-rata Rp 1,5 juta 2017 menjadi Rp 2 juta

Sumber : Komisi IV DPRD Kepri

gaji guru golongan I sampai IV rata-rata di atas Rp 1,2 juta sampai Rp 2,7 juta.

Hal ini senada dengan pendapatan guru di Kabupaten Lingga. Sedangkan Kota

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun rapat dengan Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta, Selasa (6/3).

Muhammad Hasbi mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengkaji kebutuhan serta komponen apa yang akan diperlukan. Apakah dendanya saja atau mungkin pajak pokok atau balik nama yang akan diputihkan. ”Itu yang sedang kami kaji. Untuk itu kami perlu waktu,” katanya, kemarin.

Selain itu, ia mengakui, data kendaraan wajib pajak di Kepri saat

ini yang dihimpun Pemprov Kepri masih amburadul. Oleh karena itu, pihaknya berupaya mencocokkan kembali data kendaraan tersebut. ”Saat ini masih banyak warga yang tidak balik nama. Jangan sampai nanti, kendaraan yang sudah pindah tangan dengan nama yang sama dapat pemberlakuan pajak,” katanya.

Hasbi sendiri bahkan tengah melirik belum maksimalnya penera-

2018

Rp2.750.000 Rp2.750.000 Rp2.750.000 Rp2.200.000 Rp1.650.000 Rp1.650.000

Juni, Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Diterapkan DOMPAK- Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjalankan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan segera direalisasikan.

Rencananya Pemprov Kepri akan memberlakukan hal itu pada pertengahan tahun 2018.

Kepada Tanjungpinang Pos, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Pemprov Kepri,

2017

TANJUNGPINANG Pengawas Kepsek Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I

Gubernur Minta Bebaskan UWT Pemukiman JAKARTA - Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menegaskan upaya-upaya untuk menjadikan Batam dan Kepri secara umum semakin menarik untuk investor terus dilakukan. Persoalanpersoalan yang ada harus diselesaikan dengan prinsip demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Misalnya Uang Wajib Tahunan (UWT), Gubernur bersama Wali Kota Batam mendorong adanya pembebasan untuk kawasan pemukiman.

Hal ini disampaikan Nurdin usai menghadiri rapat koordinasi pembahasan tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

2018

Rp 3.000

RABU RABU,, 7 MARET 2018 / 19 JUMADIL AKHIR 1439H

pan tertib pajak di kabupaten/kota lainnya yang ada di Kepri. Misalnya di Anambas, masih banyak sekali kendaraan wajib pajak yang belum tertib pajak.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS Arif Fadillah mengungkapkan, sesuai laporan dari Plt kepala Dinas Pendapatan Daerah, hingga kini baru 60 persen warga Kepri yang taat membayar

Tanjungpinang, pendapatan per bulan yang diterima guru ASN mulai dari pengawas dan kepsek Rp 3,5 juta.

Bersambung ke Hal 7

Panglima: Gandeng Polri dan Pemda NATUNA - Acara video conference antara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto di Gedung Gelanggang Olahraga Ahmad Yani Cilangcap Jakarta Selasa, (6/3) pukul 08.00 WIB menekankan kepada seluruh jajarannya selalu bersinergi antara TNI-Polri maupun Pemerintahan Daerah.

Kegiatan video Marsekal Hadi conference ini Tjahyanto dilaksanakan secara langsung di seluruh Indonesia.

Komandan Lanud Raden Sajdad Kolonel (Pnb) Azhar Aditama menuturkan, berdasarkan pesan dari panglima sangat jelas paling utama adalah tingkat solidaritas dan kualitasnya agar tetap terjalin dan terjaga antara TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Natuna serta seluruh masyarakat. ”Soliditas kami di ujung NKRI khususnya di Natuna akan selalu terjaga dan terus bersinergi dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab,” kata Danlanud RSA

Bersambung ke Hal 7

Bersambung ke Hal 7

KETIKA NAPI KABUR KELAPARAN DI KEBUN SAWIT

Numpang Naik Motor, Rupanya Petugas Dua narapidana (napi) yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tanjungpinang Km 18 Kijang, Bintan akhirnya berhasil ditangkap. Sebelumnya, satu napi ditangkap sebelum berhasil meninggalkan lapas, Kamis dini hari saat kejadian. Nah, penangkapan dua napi yang kabur ini, punya cerita berbeda.

YUSFREYENDI-JENDARAS KARLOAN, Bintan TIM pencarian buronan Lapas Kelas IIA Tanjungpinang bersama aparat kepolisian Gunung Kijang tak putus asa mencari dua napi yang kabur, Kamis (1/3) dini

hari sekitar pukul 03.35 lalu.

Beberapa lokasi dilakukan penyisiran. Bahkan, warga Bintan pun turut berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada aparat, atas dua

napi yang kabur itu. Masingmasing Juhairi dan Muhammad Effendi, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini. Yang dua inilah napi kabur tersebut.

Setelah pencarian memasuki hari kelima, Senin (5/3) sore sekitar pukul 16.20, tim pencarian buronan Lapas Kelas IIA Tanjungpinang melakukan patroli dengan sepeda motor di wilayah Desa Toapaya Selatan. Tepatnya di area perkebunan sawit milik PT Tirta Madu.

SEORANG napi yang kabur dari Lapas diamankan petugas setelah berhasil ditangkap, kemarin. Kini, semua napi yang kabur dari Lapas Batu 18 Kijang sudah ditangkap.

Bersambung ke Hal 7 F-JENDARAS/TANJUNGPINANG POS

redaksi@tanjungpinangpos.id REDAKTUR: ZAKMI

facebook/tanjungpinangpos

@tgpinangpos LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

OPINI

2

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

RABU, 7 MARET 2018

Implementasi Kartu Kredit Pemerintah

Cara Pembayaran Zaman Now, Apa Manfaatnya?

T Oleh: Danar Widanarko Pegawai pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

ENTU Anda sebagai pegawai pemerintah maupun sebagai masyarakat umum masih sering mendengar adanya keluhan atas masalah ketersediaan atau kesiapan uang di bendahara instansi pemerintah. Misalnya kas lagi kosong, uang masih di bank, uang belum cair dari kas negara, dan sebagainya. Hal inilah yang acap kali menyebabkan rencana pengadaan barang/jasa atau perjalanan dinas bermasalah dan mengganggu kegiatan kantor. Bahkan, dalam skala yang material dapat menjadi masalah besar kalau itu terjadi di kantor instansi penting, misalnya Kantor Sekretariat Kepresidenan, Mabes Polri, KPK dan kantor/ satker besar yang membutuhkan operasional dan biaya perjalanan dinas besar. Itulah yang melatar belakangi inisiasi pelaksanaan pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah.

Selain itu, penggunaan kartu kredit dalam transaksi keuangan negara dilaksanakan juga dengan tujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan Negara, mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan (UP) satuan kerja pemerintah yang nilainya sekitar Rp 9 Triliun per bulan, sekaligus meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai seperti kasus-kasus penggelapan uang kas oleh pengelola keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, Penggunaan kartu kredit pemerintah ini akan memudahkan pelaksanaan kegiatan tanpa membuat pejabat Satker terburu-buru mencairkan anggaran atau mendapatkan uang persediaan sekaligus lebih akuntabel karena tiap pengeluaran ada catatannya. Demikian disampaikan pada saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta belum lama ini.

Apa itu kartu kredit pemerintah?

Kartu kredit pemerintah adalah sejenis kartu korporat (corporate card). Mungkin ada sebagian dari Anda yang telah mengenal istilah kartu kredit korporasi. Kartu kredit ini diterbitkan oleh pihak penerbit kepada nasabah korporasi mereka.

Apa yang berbeda dengan kartu plastik jenis ini? Kartu kredit korporasi membantu biaya kegiatan/bisnis yang terpisah dari pengeluaran pribadi. Selain itu, kartu ini memungkinkan perusahaan/badan usaha/ kantor/satker untuk melacak semua pengeluaran yang terkait dengan kegiatan/bisnis.

Kartu plastik ini juga memungkinkan pemegang kartu untuk menggunakan kredit berulang untuk melunasi biaya operasional dan biaya lainnya. Selain manfaat di atas, kartu kredit pemerintah juga memperbolehkan nasabah untuk mencantumkan logo atau identitas kantor atau satker. Kartu kredit pemerintah diterbitkan Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara yakni BNI, Mandiri, BRI dan BTN) untuk kepentingan satuan kerja dalam rangka belanja barang atas beban APBN. Pimpinan Satker juga berhak menentukan spend limit sesuai dengan batas kemauan

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

kantor/satker. Itu berarti kartuHYPERLINK “http://kartukreditgold.blogspot.com/” HYPERLINK “http:// kartukreditgold.blogspot.com/”kredit pemerintah memungkinkan pegawai lebih mudah menggunakannya, karena ini bisa lebih tinggi limitnya dibandingkan kartu kredit individual. Namun perlu diketahui pengguna kartu kredit pemerintah tidak dapat melakukan penarikan tunai. Plafon tiap kartu kredit

pemerintah dipatok antara Rp 20 - 200 juta untuk masing-masing pemegang kartu. Plafon atau limit yang dimiliki oleh pemegang kartu pada satker di kementerian atau lembaga, disesuaikan dengan uang persediaan pada masing-masing satker.

Kartu kredit pemerintah memberi kemudahan bagi para pejabat pengadaan / pelaksana kegiatan. Dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa kantor maka Pejabat pengadaan/ pelaksana kegiatan bila rekanannya yang telah memiliki alat EDC dari bank, ketika bertransaksi terjadi tinggal gesek. Tidak perlu bawa uang tunai. Termasuk untuk belanja online. Maraknya situs ecommerce dengan menawarkan berbagai produk, yang dapat diakses melalui komputer maupun telepon pintar (smartphone) memudahkan pemegang kartu kredit pemerintah memenuhi kebutuhan dengan waktu yang relatif cepat. Lantaran situs belanja online menyediakan fasilitas pembayaran dengan kartu kredit. Pembayaran dengan cara ini akan memudahkan pelaksanaan kegiatan untuk transaksi belanja barang keperluan operasional kantor sehari-hari yang nilainya dibawah Rp.50 juta dalam satu transaksi.

Pembayaran dengan UP secara teknis dapat digantikan dengan alat pembayaran non tunai berupa Kartu Kredit Pemerintah.

Pemegang kartu kredit pemerintah adalah pejabat yang berwenang melakukan pembayaran atas beban APBN. Kartu kredit pemerintah ini dapat di-

Pimpinan Umum/GM/Penjab : M Nur Hakim Wakil Pimpinan Umum : Ramon Damora Pemimpin Redaksi : Ramon Damora Wakil Pemimpin Redaksi : Zakmi Pimpinan Perusahaan : M Nur Hakim Manajer Umum/Adm/Keu : Ari Istanti Manajer Pemasaran : M Nur Hakim Manajer Iklan : M Nur Hakim

PEMBINA MANAJEMEN : Rida K Liamsi, Suhendro Boroma

Dewan Redaksi : M Nur Hakim, Ramon Damora, Zakmi, Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih

gunakan untuk memenuhi belanja keperluan operasional: pembayaran belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja bahan, belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja sewa, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) dan pelumas khusus non pertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin. Untuk permulaan, kartu kredit pemerintah dapat digunakan untuk transaksi terkait pelaksanaan perjalanan dinas, misalnya untuk pembayaran tiket, penginapan di hotel atau tempat menginap lainnya dan sewa kendaraan dalam kota.

Dengan skema kartu kredit pemerintah ini, pejabat satker tidak terburu-buru mencairkan anggaran atau mendapatkan uang persediaan dari bendahara. Penggunaan kartu kredit diharapkan lebih akuntabel karena tiap pengeluaran ada catatannya. Struk (bukti pembayaran) dari mesin EDC, Daftar pesanan, Invoice dari belanja online dan tagihan kartu kredit dapat digunakan sebagai data sumber SPJ atas pembebanan anggaran. Bukti transaksi tersebut akan dibandingkan dengan tagihan dari bank yang disampaikan melalui email. Tagihan/billing beserta struk dan bukti transaksi lainnya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilakukan pengujian. Apabila disetujui untuk dibayar maka akan diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada bendahara. Pembayaran kepada pihak bank akan dilakukan dengan cara online menggunakan CMS yang disediakan bank.

Penerapan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit ini sejalan dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 17/ PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.

Dalam pelaksanaannya Satker melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan meminta penerbitan kartu kredit pemerintah kepada bank tempat rekening Bendahara pengeluaran dibuka (bank mitra).

Kartu kredit pemerintah cara pembayaran yang baru. Sesuatu yang baru selalu memerlukan penyesuaian dalam menerimanya.

Dibutuhkan kerjasama antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Tidak kalah penting, perlu kehati-hatian saat persetujuan penerbitan bagi para pemegang kartu terutama dalam memastikan penggunaannya.

Peran perbankan tidak sebatas menarik nasabah namun juga harus gencar melakukan pengawasan agar kartu tersebut tidak disalahgunakan. Semoga kartu kredit pemerintah ini menjadi solusi percepatan kinerja pemerintah dan pelayanan publik. ***

Kirim Opini Anda ke email: redaksi@tanjungpinangpos.id cc: tanjungpinangpos@yahoo.com

DIVISI REDAKSI Redaktur Pelaksana Kompartemen: Martunas Situmeang, Abbas, Fatih Muftih.

Redaktur: Martua P Butarbutar, Yusfreyendi, Adly Bara Hanani Reporter: Suhardi (Koordinator), Desi Liza Purba, Andri Dwi Sasmito, Raymon Sandy, Jendaras Karloan (Bintan Utara), Tengku Irwansyah (Lingga), Daniel Tambunan (Karimun), Hardiansyah (Natuna), Indra Gunawan (Anambas).

Sekretaris Redaksi: Fauziatul Husna Ardelia

Tarif Iklan

Halaman Muka (FC) Rp 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka (BW) Rp 25.000,-/mm kolom.

Halaman DIVISI ONLINE Fatih Muftih (Penjab), Desi Liza Purba (Wakil Penjab) Dalam,- (FC) Rp 25.000,-/ mm kolom.

DEPARTEMEN PRACETAK/LAYOUT/PERWAJAHAN: Dobby Fachrizal (Manajer), Syafrinaldi (Penjab Layout), Gilang Dhikapati, Agung Saputra Prastya (Staff).

Halaman Dalam (BW) Jaringan/IT/Online: Rahmat Santoso (Penjab).

Rp 15.000,-/mm DIVISI BISNIS kolom. Iklan Umum/ Departemen Umum, Adm, & Keuangan: Penjab: Dahlia , Kasir: Reynaldi Syah Display (BW) Rp Customer Service: Dilas Tari Umum: Irhamna. Departemen Iklan: Saifullah (Ass. Manager), 15.000,-/mm kolom.

Penjab Desain Iklan: Kevin Perdana, Wira Harjuman. Penjab Adm Piutang: Dahlia Anna, Juni Ella. Penjab Penagihan: Jefri, Departemen Pemasaran & EO: Rijon Sitohang (Penjab Ekspedisi) Iklan Ucapan Selamat Penjab Adm Piutang dan Retur: Yurika (FC) Rp 7.000,-/mm DEPARTEMEN PEMASARAN KORAN kolom. Iklan Ucapan Penjab Ekspedisi: Rijon Sihotang, Eris Surahman, Pariadi (Staf) Selamat (BW) Rp Penjab Pemasaran Koran: Hardian, Sudiarta, Wahyu Gustianto, Isep Ilham, Tarmizi 3.500,-/mm kolom.

Penjab Langganan Koran: Afriyanti, Sri Wahyuni (Staf) Iklan Dukacita Rp Perwakilan - Perwakilan 3.500,-/mm kolom.

Batam (Martua Butar-butar, Tarmizi Rumahitam), Lingga (Tengku Irwansyah), Bintan Utara (Jendaras Karloan), Karimun (Alrion Tambunan), Natuna (Hardiansyah), Anambas (Indra Sport Color Rp 7.000,Gunawan), /mm kolom. Advertorial Kepala Biro Iklan Jakarta: Shanti Novita Rp 5.000,-/ mm kolom.

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

REDAKTUR: ZAKMI

LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL

PRO KEPRI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

RABU, 7 MARET 2018

3

Berpancang Amanah, Bersauh Marwah

Sekdaprov Berpesan, Perdalam Ilmu Keagamaan

Bangun Rumah Tahfiz di Pulau Sekdaprov H TS Arif Fadillah menegaskan Pemprov Kepri terus mendorong bertumbuhnya rumah-rumah tahfiz di berbagai daerah termasuk di pulaupulau. Dengan sendirinya akan lahir hafiz-hafizah terbaik dari Negeri Segantang Lada ini.

MARTUNAS-SUHARDI, Batam ”KITA harus ikut menyiapkan dan melahirkan generasi penuh iman dan taqwa. Generasi yang Qurani,” kata Arif, usai menghadiri Pembukaan Rakernas ADEKSI di Swiss Bell Hotel Batam, Selasa (6/ 3) kemarin.

Arif mengajak semua pihak untuk terlibat bersama-sama menumbuhkembangkan rumah-rumah tahfiz ini. Jika semua sudah bahu membahu, generasi di Kepri punya banyak pilihan untuk memperdalam ilmu keagamaannya.

Akhir pekan kemarin, Arif menuju Pulau Penyengat untuk melihat-lihat lokasi yang akan dijadikan tempat tahfiz Alquran.

Ada dua lokasi yang ditinjau Arif. Arif sangat menyambut baik pendirian tempat tahfiz tersebut di Pulau Penyengat.

Selain Pulau Penyengat,

pulau-pulau lain juga secara perlahan didorong untuk tumbuh rumah rumah tahfiz. Apalagi Pemprov Kepri pun memberi beasiswa bagi hafiz-hafizah 30 juzz sesuai hasil seleksi. ”Kami berkomitmen menumbuhkembangkan generasi Qurani di Kepri,” kata Arif.

Arif juga sempat menghadiri wisuda dan Khatam Al Quran Villa Tahfidz Attaqi di Hotel Comfort Tanjungpinang, akhir pekan lalu.

Arif senang dengan aktivitas-aktivitas seperti ini yang melibatkan banyak anak-anak muda.

Dengan semakin banyaknya rumah atau villa tahfiz, Arif berpesan kepada ustaz ustazah untuk bersemangat dalam menyalurkan ilmunya.

Termasuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat agamis melalui

berbagai wadah.

Arif sangat berterimakasih kepada villa santri ini yang berperan melahirkan generasi seperti ini.

Ke depan dia berharap kegiatan tahfidz ini dapat tumbuh dan berkembang pesat di Tanjungpinang. ”Semoga semakin ramai tumbuh villa dan rumah tahfidz,” harap Arif.

Perhatian Sekda Arif terhadap perkembangan dunia tahfiz sangat tinggi.

Seperti Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Sekda Arif juga selalu mendorong bertumbuhkembangnya rumah-rumah tahfiz di berbagai daerah di Kepri.

Saat ini, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun selalu melakukan Salat Subuh berjamaah dan keliling dari satu daerah ke daerah lainnya. Kadang, Nurdin Basirun berangkat dinihari ke Lingga dari Tanjungpinang untuk Salah Subuh di sana.

Gubernur ingin menggemakan agar Salat Subuh jangan sepi di masjidmasjid. Bahkan, gubernur juga mengajak orangtua agar rajin membawa anakanaknya ke tempat ibadah.

Sehingga ke depan, anakanak ini rajin beribadah karena sudah terbiasa.***

Jembatan Babin Dibangun, Status FTZ Harus Disamakan TANJUNGPINANG Anggota Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, apabila Jembatan Batam-Bintan (Babin) jadi dibangun, maka status Free Tarde Zone (FTZ) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam-Bintan dan Tanjungpinang harus disamakan.

Tujuan pembangunan Jembatan Babin, kata Ing, untuk memperlancar arus transportasi antardaerah di Kepri yakni, BatamBintan-Tanjungpinang.

Namun, kondisi saat ini, tak semua mobil dari Batam bisa masuk ke Bintan dan Tanjungpinang karena statusnya berbeda. Batam dijadikan FTZ menyeluruh, sedangkan Bintan dan Tanjungpinang hanya FTZ enclave.

Perbedaan status ini tidak akan mengoptimalkan penggunaan jembatan. ”Mobil mau masuk tak bisa. Status berbeda.

Padahal, jembatan itu untuk menghubungkan daerah. Transportasi harus lancar. Makanya, kita berharap, jadikan saja Kepri KEK atau FTZ menyeluruh. Beri kesi-

ING ISKANDARSYAH

timewaan buat Kepris ebagai daerah kepulauan,” ujarnya via ponselnya, Selasa (6/3).

Dijelaskannya lebih rinci, apabila Jembatan Babin jadi dibangun, waktu untuk pembangunannya cukup lama.

Karena panjang jembatan itu hampir 6 kali lipat dari Jembatan 1 Dompak.

Untuk membangun Jembatan 1 Dompak saja butuh waktu bertahuntahun. Karena itu, perjuangan kedua yang harus dilakukan pemerin-

tah daerah adalah bagaimana agar status KEK atau FTZ di Kepri bisa menyeluruh. Sehingga mendukung pengoperasional jembatan itu nanti.

Kemudian, kata dia, jembatan itu dibangun untuk menyatukan tiga daerah. Arus barang dan orang antardaerah ini akan lancar. Demikian juga sektor perdagangan, wisata dan kuliner akan berkembang.

Warga di tiga daerah ini akan seling berlibur ke daerah lainnya. Turis juga akan menjadikannya wisata keliling tiga daerah sekaligus. Maka jangan sampai ke depan, ada penghalang untuk hal-hal pengembangan seperti itu.

Ia juga senang dan mendukung langkah yang dilakukan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun yang tidak ada capeknya meminta bantuan dan persetujuan dari pemerintah pusat agar menyetujui pembangunan Jembatan Babin. Meski dirinya belum mengetahui apakah jembatan itu akan dibangun dari APBN atau dana investor. (mas)

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

SEKDAPROV Kepri TS Arif Fadillah saat menghadiri wisuda dan Khatam Al Quran Villa Tahfidz Attaqi di Hotel Comfort Tanjungpinang, akhir pekan lalu.

Ancaman Krisis Air Masih Panjang di Tanjungpinang TANJUNGPINANG Anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang, Rudi Chua mengatakan, ancaman krisis air bersih di Tanjungpinang masih panjang. Sebab, pemerintah seakan-akan tidak menganggapnya persoalan penting yang harus diselesaikan.

Padahal, kejadian tahun 2009 dan tahun 2014 saat kemarau panjang, bisa dijadikan pengalaman untuk segera mencari solusi menangani persoalan air bersih di Ibu Kota Provinsi Kepri ini.

Rudi Chua mengatakan, pemerintah sibuk menurunkan personelnya mengirimkan air ke rumah penduduk saat kemarau. Jika air masih lancar, pemerintah tidak lagi memperhatikan persoalan ini. ”Kalau sudah bising, barulah sibuk. Turunkan lori, kirim air. Padahal, persoalan mendasar adalah kebutuhan air. Tapi sampai sekarang belum ada solusinya,” jelasnya via ponselnya, Selasa (6/3).

Ia mengibaratkan, pemerintah baru mencari payung setelah hujan turun. Tunggu basah dulu baru cari hujan. ”Harusnya sediakan payung sebelum hujan. Jangan tunggu basah dulu,” pesannya.

Ia menjelaskan, sebenarnya

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

ANGGOTA DPRD Kepri Rudi Chua saat mengikuti musrenbang, baru-baru ini.

Pemprov Kepri sudah ada program penanganan krisis air Tanjungpinang untuk jangka pendek yakni Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Waduk Kawal.

Almarhum HM Sani gencar meminta pemerintah pusat membangun SWRO di Tanjungpinang karena pendapat BMKG, daerah ini tidak cocok untuk tadah hujan dan hujan buatan juga tidak cocok. Karena itu, salah satu solusi mengatasi air baku adalah dengan mengolah air laut.

Kenyataannya sampai saat

ini, SWRO Batu Hitam belum dioperasikan. Pemko Tanjungpinang sudah membentuk Unit Pelaksana Teknsi Daerah (UPTD) untuk mengelola SWRO tersebut, namun anggaran operasional tidak disediakan.

Pemko hanya menyediakan anggaran untuk gaji dan perkantoran. Sedangkan anggaran untuk listrik, membeli bahan-bahan kimia agar bisa memproduksi air bersih tidak disediakan.

Inilah yang menjadi kendala sampai saat ini, kenapa SWRO tidak dioperasinal-

kan sepenuhnya.

Pemberitaan sebelumnya, SWO sudah dioperasikan lima jam sehari dengan anggaran dari Satker Kementerian Pekerjaan Umum yang ada di Tanjungpinang. Hanya saja, bahan kimia untuk memproduksi air bersih tersebut akan segera habis.

Sementara Pemko Tanjungpinang tidak menyediakan anggaran untuk itu. Artinya, SWRO terancam tidak operasi lagi setelah bahan kimia itu habis. (mas) baru mencari tidak

REDAKTUR: MARTUNAS

Wali Kota Batam HM Rudi mengakui kalau pihaknya tidak menerima permintaan dari pengusaha untuk menunda pemberlakuan Perda yang memuat penyesuain pajak daerah.

Kalaupun ada permintaan penundaan, hanya melalui media. Namun permintaan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menunda pemberlakuan Perda yang sudah disahkan Gubernur Kepri itu.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Batam, HM Rudi, Senin (5/3) di Batam.

Ditegaskan Rudi, tanpa permintaan tertulis,

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA

4

PRO KARIMUN

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

RABU, 7 MARET 2018

Temui Mensos, Rafiq Usulkan Panti dan BLK Bupati Karimun Aunur Rafiq menemui Menteri Sosial Idrus Marham di Jakarta belum lama ini, dalam rangka menyampaikan beberapa persoalan sosial yang terjadi di Kabupaten Karimun saat ini.

ALRION, Karimun F-ISTIMEWA

WARGA ketika menyaksikan rumah milik Samsul Bahri terbakar di Sememal, Meral Barat, Karimun Selasa (6/3) kemarin.

Rumah Terbakar, Tiga Mobil Damkar Dikerahkan KARIMUN - Satu unit rumah di Sememal RT.001/ 001 Kelurahan Pasir Panjang di Kecamatan Meral Barat, Karimun dilalap sijago merah, Selasa (6/3).

Kejadian itu berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB. Pemilik rumah Samsul Bahri (45) saat kebakaran, tidak jauh berada dari rumahnya. Ia mengetahui rumahnya terbakar, dari Nurul (25) dan Marhusardi (44) adik pemilik rumah.

Kemudian, ia mendengar Nurul berteriak mengatakan kebakaran. Setelah itu, ia melihat ada api di lantai atas tempat gudang tepatnya berada di atas plafon dan setelah itu api makin membesar.

Kemudian Marsuhardi memanggil warga, untuk berusaha memadamkan api. Pada pukul 11.30 WIB, telah tiba tiga unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) milik Pemkab Karimun serta satu unit mobil Damkar milik PT Oil Tanking dan satu unit Lori air milik PT KDH. Tiga mobil damkar tersebut, berusaha memadamkan api dirumah. Pada pukul 12.00 WIB, api berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dan korban mengalami kerugian diperkirakan sekitar Rp 300 juta Kini, lokasi rumah terbakar itu telah dipasangi garis batas polisi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. ”Kami mengimbau agar warga waspada pada musim kemarau ini. Agar tidak meninggalkan pengecas barang elektronik, tersambung pada stop kontak listirk saat rumah ditinggalkan,” kata AKP Badawi, Kapolsek Meral. (yon)

KEHADIRAN Aunur Rafiq di Jakarta disejalankan dengan Rapat Sinkronisasi Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Wilayah Perbatasan Melalui Program Desa Sejahtera Mandiri Tahun 2018.

Pada pertemuan itu, Menteri Sosial Idrus Marham menekankan arahan Presiden RI dalam rangka memperkuat pertahanan dan ketahanan NKRI yaitu di wilayah perbatasan RI.

F-ISTIMEWA

BUPATI Karimun Aunur Rafiq bertemu dengan Menteri Sosial Idrus Marham membahas persoalan sosial di Karimun belum lama ini di Jakarta.

Selain itu, meningkatkan akselerasi pembangunan wilayah perbatasan merupakan amanah dari Nawacita Pemerintahan Indonesia saat ini. Akselerasi pembangunan di

wilayah perbatasan dilakukan agar mengubah wajah perbatasan.

Mengingat, wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan NKRI. Hal itu bertujuan agar

implementasi pembangunan perbatasan berjalan efektif.

Ia meminta Bupati Aunur Rafiq mampu mengidentifikasi masalah masalah aktual yang berkembang, dengan mengembangkan inovasi

kebijakan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat dan memperkuat sinergitas dengan berbagai elemen terkait. Pada pertemuan tersebut, Rafiq menyampaikan 7 permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Karimun. Ketujuh persoalan itu diantaranya anak terlantar atau anak yang berhadapan dengan hukum serta anak jalanan. ”Selain itu, ia juga menyampaikan perihal penanganan lansia terlantar dan penyandang disabilitas serta orang dengan HIV AIDS (Kaseh Puan) 9, korban penyalahgunaan narkotika (Yayasan Sado) 50 orang, bencana alam, fakir miskin,” terang Rafiq.

Mengatasi permasalahan itu, Rafiq mengusulkan pembangunan panti sosial bina remaja (PSBR) di Provinsi Kepri atau di Karimun, panti sosial tresna werda (PSTW) lansia, Balai Latihan Kerja (BLK) dan berbagai usulan bantuan lainnya. ***

SIM Luar Daerah Bisa Diperpanjang

F-ALRION/TANJUNGPINANG POS

PERSONEL Sat Lantas Polres Karimun, di pintu masuk Satpas. Mulai kemarin, di Karimun dapat melayani perpanjangan SIM luar Karimun.

KARIMUN - Kabar gembira bagi pemilik Surat Izin Mengemudi (SIM) luar Karimun. Kabar itu, kini pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Karimun bisa melayani perpanjangan SIM dari luar daerah Karimun. Pelayanan itu akan mulai mulai sejak Senin 5 Maret 2018. ”Alhamdulilah, mulai hari ini pemilik SIM luar Karimun dapat memperpanjang SIM di Mapolres Karimun. Di Satpas SIM Polres Karimun, ini menunjukkan layanan SIM online mulai berlaku di seluruh Indonesia. Tahap

awal ada pemilik SIM Makasar sedang diproses untuk perpanjangan,” kata AKP Kenedy, Kasat Lantas Polres Karimun, Senin (5/3) kemarin Tetapi untuk pembuatan SIM baru, pihak masih melayani berdasarkan KTP asal calon pemohonnya.

Contohnya, pemilik KTP Karimun tidak dapat mengurus SIM baru di Batam atau Bintan.

Untuk sementara, baru hanya untuk perpanjangan SIM. Layanan ini sudah sangat membantu pemilik SIM terutama para sopir lori

atau bus. ”Syukurlah, awak tak perlu pulang ke Medan untuk memperpanjang SIM B1 umum ini,” kata Sianturi, sopir lori di Karimun.

Sianturi mengaku sudah sempat pusing, karena tahun ini masa berlaku SIM terbitan Sumatera Utara telah habis masa berlakunya. Dengan aturan baru, ia tidak perlu lagi harus pulang kampung dengan biaya yang lebih besar. Ia berharap, Sat Lantas Polres Karimun dapat mensosialisasikan kabar baik ini kepada seluruh sopir atau pemilik SIM luar Karimun. (yon)

PRO ANAMBAS Pemda Belum Sampaikan Ranperda Prolegda ANAMBAS - Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), belum menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Program Regulasi Daerah (Prolegda) ke DPRD Anambas. Hal ini membuat DPRD, akan melayangkan surat ke pemerintah daerah untuk segera menyampaikannya.

Yulius SH Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD KKA mengatakan, seharusnya Prolegda disampakan pemerintah ke DPRD pada bulan Februari. ”Biasanya pada bulan Februari sudah masuk, namun saat ini belum juga kita terima,” kata Yulius, Senin (5/3).

Menurutnya, secara resmi pihaknya akan menyurati pemerintah daerah melalui pimpinan DPRD. ”Hal ini mesti segera

”

Biasanya pada bulan Februari sudah masuk, namun saat ini belum juga kita terima,” Yulius Ketua Banleg dilakukan, karena ini sudah bulan Maret dan belum ada dibahas satu Ranperda pun,” ujarnya.

Tak dapat dipungkiri, belum masuknya Ranperda Prolegda ini dapat mempengaruhi kinerja DPRD. Untuk itu, pihaknya akan sesegera mungkin melalui pimpinan untuk surati pemerintah (Bagian Hukum). ”Kita menargetkan tiga

Ranperda pada masa sidang pertama ini,” urainya.

Kata Yulius, untuk tahun 2018 pihaknya akan menyelesaikan Ranperda Persampahan yang notabene merupakan Ranperda inisiatif DPRD selain Ranperda lainnya. ”Kita ingin menghasilkan Perda yang berkualitas, dan mampu diterapkan dengan baik dan hasilnya dapat optimal,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Imran mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan segera menyurati pemerintah. Menurutnya, hal ini sangat erat kaitannya dengan kinerja DPRD agar tidak terlambat. ”Jika pemerintah daerah telah menyampaikan maka DPRD siap dan akan langsung bekerja,” tuturnya. (end)

Disdukcapil Perbarui Data Kependudukan ANAMBAS - Untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Anambas dalam melaksanakan pesta demokrasi tahun 2019.

Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemkab Anambas, tetap melakukan perbaikan data jumlah penduduk.

Sesuai dengan jumlah penduduk saat ini 45.080 jiwa, dengan wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) 32.480 orang. ”Data kependudukan pasti selalu berubah. Jadi kita akan terus perbarui (upgrade), agar warga yang sudah berhak memiliki KTP kita berikan. Data ini juga diperlukan oleh KPU untuk menentukan jumlah pemilih,” kata Kepala Disdukcapil, Agus Basir REDAKTUR: ADLY BARA

kepada sejumlah wartawan, Selasa(6/3).

Agus juga menambahkan, untuk data jumlah penduduk dan warga yang sudah memiliki KTP pihak KPU pusat sudah ada Memorandum of Understanding dengan Dirjen Kependudukan di Jakarta. Untuk itu, data jumlah penduduk diperbaharui setiap enam bulan sekali.

Data tersebut bisa digunakan sebagai data pemilih potensial, dan data penduduk bisa dicek secara online. ”Untuk data jumlah penduduk sudah ada MoU antara Dirjen dengan KPU pusat. Namun, untuk data terbaru sudah kita upgrade per enam bulan. Jika masih dibutuhkan data terakhir, sebelum penetapan daftar

pemilih tetap (DPT) bisa diminta kepada kami. Kami siap membantu untuk kelancaran pemilu,” ujarnya.

Menurut, Agus jika data lama untuk Pileg tahun 2014 lalu jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas masih 43.600.

Data jumlah penduduk tersebut, selalu berubah karena penduduk ada yang berpindah dan ada juga yang bertambah. ”Jumlah penduduk itu pasti selalu berubah-ubah.

Karena penduduk ada yang datang dari daerah lain dan ada juga yang pindah dari sini. Selain itu, ada juga yang lahir dan ada yang meninggal. Jadi data pasti berubah, kita akan berikan data terakhir kepada KPU kalau mereka minta,” tuturnya. (end)

F-INDRA GUNAWAN/TANJUNGPINANG POS

SEJUMLAH teknisi PLN Letung ketika membongkar gulungan dinamo yang rusak dan bakal diperbaiki langsung ke pabriknya.

PLN Cabut 1.375 Subsidi Listrik Warga merasa kaget ketika membayar tagihan listrik membengkak, menyusul dicabutnya subsidi listrik tanpa ada sosialisasi.

INDRA GUNAWAN, Anambas SEDIKITNYA selama satu tahun terakhir ini sudah ada 1.375 pelanggan yang dicabut subsidinya di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini membuat masyarakat merasa keberatan dan resah, pasalnya tagihan listrik membengkak. ”Biasanya kita bayar sekitar Rp 70 ribu sampai Rp 80 ribu per bulan.

Sekarang bisa sampai Rp 300 ribu,” ungkap salah seorang warga Tarempa Wawan, Minggu (4/3).

Hal yang membuatnya lebih geram, lanjutnya, meski mahal namun pelayanan PLN juga belum maksimal. Terkadangkadang warga masih merasakan mati lampu, bahkan kadang tanpa pemberitahuan dulu. ”Bayar boleh mahal, tapi mati lampu juga,” ungkapnya lagi.

Sementara itu Susi, warga lainnya mengaku sangat kurang setuju dengan langkah yang diambil PLN Tarempa yang secara sepihak tanpa memberikan sosialisasi dulu langsung mencabut subsidi listrik tersebut.

”Awalnya, saya pikir ada kecurangan ternyata setelah dicek subsidi listrik saya dicabut,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Supervisor Pelayanan Administrasi PLN Rayon Anambas Dedy Prima Irawan, mengakui pencabutan subsidi yang dilakukan PLN Rayon Anambas tanpa memberikan sosialisasi dulu.

Dedy juga tidak bisa menjelaskan, dan membuktikan secara administrasi seperti surat-surat keputusan pencabutan subsidi dari PLN pusat. Ia hanya menjelaskan jika pencabutan subsidi merupakan arahan dari pemerintah pusat. ”Berdasarkan data daerah, yang mendapatkan subsidi di Anambas hanya 87 rumah saja sementara itu lainnya dicabut

subsidinya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, jika untuk pelanggan yang masih menggunakan meteran kapasitas 2 ampere tetap membayar dengan tarif subsidi yakni Rp 415 per kwh.

Untuk keluarga yang menggunakan meteran 4 ampere, subsidi membayar dengan tarif subsidi yakni Rp 586 per kwh. Dan untuk keluarga yang menggunakan meteran 4 ampere non subsidi, harus membayar biaya listrik dengan tarif Rp 1.352 per kwh.

Sementara itu, untuk keluarga yang menggunakan meteran kapasitas 6 ampere.

Akan dikenai tarif Rp 1.467 per kwh. Untuk tarif ini sama dan berlaku secara nasional,” ungkap Dedy Prima. *** LAYOUT: SYAFRINALDI

PRO LINGGA

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

RABU, 7 MARET 2018

Puskesmas Tajur Biru Akhirnya Miliki Dokter LINGGA - Keluhan masyarakat di Kecamatan Senayang khususnya Desa Tajur Biru dan sekitarnya, terkait tidak adanya dokter kini telah terpenuhi. Sebab, saat ini Puskesmas Tajur Biru telah memiliki seorang dokter yang akan melayani masyarakat di sana.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Lingga Syamsul Rizal, kemarin. ”Alhamdulillah, ada dokter yang sudah kita kontrak. Tapi secara detail namanya, saya lupa,” kata Syamsu Rizal.

Ia menjelaskan, sebelumnya Puskesmas Taju Biru memang telah memiliki dokter. Hanya saja, para dokter yang ditugaskan mengundurkan diri hingga puskesnas yang menjadi pusat kesehatan di daerah tersebut tidak memiliki dokter. ”Sebenarnya ada beberapa dokter yang berminat, tapi kami tidak tahu kenapa akhirnya banyak yang mundur,” jelasnya.

DKPPKB Lingga saat ini mencari informasi, apa yang menyebabkan para dokter tersebut tidak betah. Hal ini akan menjadi evaluasi DPPKB Lingga, untuk ke kedepannya agar dokter-dokter senang menjalankan tugas di pulau-pulau. ”Kami masih mencari tahu apa akar persoalannya, sehingga banyak yang tidak ingin berdinas di wilayah kepulauan,” ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Lingga H Alias Wello mengatakan, akan berupaya menangani permasalahan ini. Bukan saja empat prioritasnya, yang tengah ia galakkan, namun pentingnya pelayanan menjadi tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga. ”Kesehatan di Senayang juga harus menjadi perhatian khusus. Dan akan dilakukan pemetaanpemetaan daerah rawan,” paparnya. (tir)

5

Nelayan Empat Desa Sepakati Area Tangkap Nelayan di empat desa wilayah Kecamatan Lingga Timur dan Lingga utara melakukan musyawarah dan menyepakati kawasan area tangkap ikan dengan sejumlah nelayan bubu dari Desa Batu Belubang Kecamatan Senayang.

TENGKU IRWANSYAH, Lingga KEGIATAN musyawarah ini dihadiri oleh pihak TNI AL Lanal Dabo Singkep, Camat Lingga Timur, Kepala Desa Sungai Pinang, Kepala Desa Batu Belubang serta sejumlah nelayan dari Desa Belungkur, Teluk, Kudung dan Sungai Pinang. ”Kegiatan ini dilakukan agar tercipta suasana yang kondusif di laut, hingga para nelayan dapat mencari nafkah dengan nyaman,” kata Muhammad Arief, Camat Lingga Timur, kemarin.

Arief menjelaskan, rapat koordinasi ini untuk

mencari tahu permasalahan ini dan menyelesaikan persoalan yang mencuat diantara nelayan.

Karena, area tangkap sangat menyangkut hajat hidup orang banyak. ”Di sini saya harap saling toleransi dalam membahas masalah, Karena ini juga menjadi tanggung jawab saya,” kata Arif.

Sebagai mediator, yakni perwakilan dari Lanal Dabo Singkep diwakili Danposal Pancur Peltu Yuan Oktifanus mengatakan, tindak lanjut ini dilakukan setelah pertemuan sebelumnya mendengarkan keluhan dari masyarakat nelayan di Desa Sungai Pinang.

F-ITENGKU/TANJUNGPINANG POS

DUA nalayan tengah melipat jaring sebelum pergi mencari ikan.

Pihaknya tidak ingin konflik antar nelayan terjadi, dan berusaha menghadirkan nelayan Batu Belubang agar permasalahan dapat diambil titik

terangnya. ”Jadi apapun keputusan yang akan diambil dari perundingan ini, kami terima. Kami di sini sebagai penengah, agar masalah kedua belah pihak

dapat terselesaikan dengan damai. Sehingga, para nelayan tidak di area tangkap nantinya tidak terjadi konflik antar nelayan,” terangnya. ***

PRO NATUNA Masyarakat Harus Kenali Golongan Obat-obatan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Faisal Hasibuan menegaskan, kepada seluruh masyarakat diimbau untuk lebih teliti dan mengamati simbol pada kemasan obat.

HARDIANSYAH, Natuna FAISAL menjelaskan, pada umumnya simbol pada kemasan obat yang berbentuk bulat dan berbeda-beda seperti merah, hijau, kuning, dan biru.

Namun simbol warna yang tertera pada kemasan itu, sangat mempunyai arti tertentu sesuai penggolongan obat tersebut.

M Faisal

Biasanya pada kemasan obat-obatan yang tertera logo, atau simbol berupa lingkaran dengan warna tertentu.

Selain itu, juga terdapat peringatan dalam kotak kecil berdasar warna hitam dengan tulisan warna putih.

Simbol-simbol ini bukannya tanpa makna melainkan masing-masing mempunyai arti tersendiri. ”Jadi, pihak Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) telah membuat aturan dan klasifikasi obat. Tujuannya, agar kita tidak salah dalam menggunakannya sehingga aman untuk dikonsumsi.

Untuk itu, marilah kita mengenali simbol lingkaran yang terdapat pada kemasan obat agar kita bisa menggunakannya sesuai aturan,” kata Faisal melalui selulernya, kemarin.

Ia menambahkan, untuk klasifikasi atau golongan jenis obat yang ada pada kemasan terdiri dari antara obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika. ”Untuk kategori obat bebas dan bebas terbatas, biasanya dipasarkan tanpa resep dokter atau dikenal dengan nama OTC (Over The Counter). Obat tersebut dimaksudkan,

untuk menangani penyakitpenyakit simtomatis ringan yang banyak diderita masyarakat luas yang penanganannya dapat dilakukan sendiri oleh penderita,” jelasnya.

Obat bebas dan obat bebas terbatas, termasuk

obat daftar W (Warschuwing) atau OTC (over the counter).

Pada obat bebas terbatas, juga terdapat salah satu tanda peringatan nomor 1- 6.

Obat keras, atau nama lainnya yaitu obat daftar G

(Gevarlijk) bisa diperoleh hanya dengan resep dokter.

Untuk kode OWA (obat wajib apoteker), yaitu obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang hanya bisa didapatkan di apotek. ”Jadi dari klasifikasinya

obat bebas (logo hijau lingkaran hitam), obat bebas terbatas (logo biru lingkaran hitam), obat keras (logo merah lingkaran hitam). Maka masyarakat harus tahu jenis sebelum membeli obat di pasaran,” tandasnya. ***

F-ISTIMEWA

TUJUH orang napi saat akan dikirim ke Lapas Tanjungpinang untuk menjalani hukuman.

7 Napi Dipindahkan ke Tanjungpinang NATUNA - Kejaksanaan Negeri (Kejari) Natuna mengeksekusi 7 orang Narapidana (Napi) ke Lapas Tanjungpinang.

Ketujuh Napi tersebut, telah diputus secara inkrah di Pengadilan Negeri Ranai.

Kasipidum Kejari Natuna Waher Tarihoran mengatakan, upaya pengiriman ini sebagai langkah eksekusi putusan pengadilan setelah mereka diputus bersalah.

Hal ini merupakan bagian dari tahapan penanganan hukum. ”Mereka kita kirim menggunakan pesawat ke Tanjungpinang untuk ditahan. Proses sidangn REDAKTUR: ADLY BARA

ya udah selesai,” kata Waher di tempat kerjanya, Selasa (6/3).

Ia menjelaskan, kali ini pihaknya mengirim sebanyak 7 orang Napi yang terdiri dari 6 orang Warga Negara Asing (WNA) dan satu orang Warga Negara Indonesia.

Napi WNA seluruhnya dipidana bersalah, pada kasus tindak pidana illegal fishing.

Sebab, terdakwa terbukti mengambil ikan di perairan Natuna secara tidak sah dan seluruh WNA akan dihukum dengan hukuman yang berbeda-beda. ”Mereka ada dua orang

dari Malaysia, satu orang Vietnam, tiga orang Laos dan satu orang Indonesia. Yang dari Indonesia ini kasusnya tindak pidana pelanggaran ITE,” terangnya.

Pengiriman napi itu dikawal ketal ketat oleh Kejari Natuna, dengan didukung oleh sejumlah personel kepolisian dari Polres Natuna dan sejumlah personil TNI AU dari Lanud Raden Sadjad (RSA) Natuna. ”Di perjalanan sampai ke tahanan kita kawal ketat, kita melibatkan polisi dan TNI AU1 pada langkah ini.

Mudah-mudahan aman,” harapnya. (hrd) LAYOUT: SYAFRINALDI

PRO BINTAN

6

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

RABU, 7 MARET 2018

6.687 Data KTP Warga Terancam Dihapus BINTAN - Sebanyak 6.687 data penduduk Bintan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bintan terancam akan dihapus.

Pasalnya hingga saat ini, warga dengan jumlah tersebut belum melakukan perekaman KTP-el.

Yudha Inangsa, Kepala Disdukcapil Bintan mengatakan, data sebanyak 6.687 penduduk tersebut hingga saat ini belum memenuhi sistem data perekaman KTP-el yang diwajibkan hingga akhir tahun 2018.

Bila tidak dilakukan perekaman, maka data tersebut akan terhapus secara otomatis oleh sistem. ”Kebijakannya sudah seperti itu. Dari 103.293 data penduduk, 96.606 sudah melakukan perekaman KTP el. Sisanya 6.687 ini belum ada merekam,” sebutnya, Senin (5/3) lalu.

Ia menjelaskan, untuk mempercepat dan memastikan perekaman KTP-el terhadap 6.687 orang tersebut, Disdukcapil Bintan akan menyerahkan data tersebut ke kecamatan, kelurahan dan RT RW. Tujuannya untuk memastikan apakah penduduk tersebut masih ada di Bintan, atau tidak ada, atau sudah meninggal dunia. ”Kalau sudah pindah atau tidak ada lagi orangnya, ya harus dihapuskan. Jadi tidak menjadi hambatan di Disdukcapil Bintan. Ini juga agar lebih tertib data kependudukan,” katanya.

Disampaikannya juga, Disdukcapil mengimbau kepada masyarakat yang belum mendaftar agar melakukan pendaftaran, bila berhalangan hadir seperti sakit, maka pihaknya akan melakukan jemput bola. Kemudian juga bagi penduduk yang belum memperbaharui data, maka harus memperbaharui segera. (aan)

Ternyata Rangka Ikan Paus BINTAN - Temuan tulang belulang raksasa di Kecamatan Tambelan, belum lama ini, sudah dicek dan diteliti. Rangka raksasa itu bukan fosil atau tulang hewan langka. Ternyata, tulang belulang rangka ikan paus yang sudah berukuran besar.

Makhfur Zurachman, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga (Disbudpora) Bintan mengatakan, dari hasil penelitian oleh tim ahli dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tulang belulang yang ditemukan di Kecamatan Tambelan itu, termasuk kategori biasa, bukan langka. ”Tim sudah turun dan memastikan itu tulang belulang ikan biasa. Itu sejenis ikan paus. Soal kenapa sampai mati dan menjadi tulang belulang di pantai, diperkirakan karena keracunan,” ungkap Makhfur, di Kantor Bintan Buyu, Selasa (6/3) kemarin.

Ia menambahkan, hingga saat ini, pihaknya belum dapat memastikan apakah tulang belulang tersebut akan dibawa ke museum Bahari di Telukbakau, atau tetap di Tambela. Karena wewenang kebudayaan tidak lagi di Disbudpora. Tapi, sudah bergabung dengan SOTK baru, yaitu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bintan. (aan)

F-ISTIMEWA/KOMINFO BINTAN

BUPATI Bintan H Apri Sujadi dan Wabup H Dalmasri Syam memimpin rapat persiapan Tour de Bintan 2018 dihadiri Kadispar Luki Zaiman, Selasa (6/3).

Masuk Kalender UCI Grand Fondo lagi

Tour de Bintan Diikuti 42 Negara YUSFREYENDI, Bintan PESERTA yang telah mendaftar di ajang balap sepeda internasional Tour de Bintan 2018, sudah mencapai 42 negara. Tahun 2018 ini, Tour de Bintan kembali masuk dalam kalender organisasi balap sepeda internasional (UCI) grand fondo world championship.

Hal itu disampaikan Bupati Bintan H Apri Sujadi saat memimpin rapat persiapan penyelenggaraan Tour de Bintan 2018, bersama Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam, di Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Selasa (6/3) kemarin. Dalam rapat itu hadir Kepala Dinas Pariwisata Bintan Luki Zaiman

Prawira, pihak kepolisian, TNI, Imigrasi, Bea Cukai, manajemen PT BRC Lagoi, tim EO Meta Sport dan sejumlah pimpinan OPD terkait.

Bupati Bintan H Apri Sujadi menerangkan, lomba balap sepeda internasional Tour de Bintan 2018 digelar, Jumat (23/ 3) sampai dengan Minggu (25/ 3) dua pekan mendatang. Tour de Bintan 2018 juga masuk dalam kalender event UCI grand fondo word championship. Ini merupakan satu kebanggaan bagi Kabupaten Bintan, karena hanya Tour de Bintan yang merupakan satusatunya di Indonesia, yang masuk dalam kalender event internasional.

Justru itu, bupati berharap agar seluruh pihak dan masyarakat Bintan, turut

andil dalam menyukseskan iven ini. Selain itu, H Apri Sujadi menyarankan, agar rute lomba ini tidak hanya di Lagoi maupun di simpang Lagoi. Tapi, mesti ada tempat baru yang menjadi lokasi star lomba. Sehingga, dampak ekonomi terhadap masyarakat dari lomba ini, didapatkan secara merata. ”Tapi yang terpenting, agenda olahraga pariwisata internasional di Bintan ini, harus kita sukseskan,” harap H Apri Sujadi.

Kepala Dinas Pariwisata Bintan Luki Zaiman Prawira menegaskan, persiapan pelaksanaan lomba Tour de Bintan 2018 sudah maksimal, tidak pelaksanaan menjelang hari H. Rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi menyangkut

teknis maupun prosedural.

Segala hambatan yang mungkin akan terjadi diupayakan sedini mungkin, untuk dapat diantisipasi. ”Kita masih terus persiapan. Ini tahap pemantapan lah. Intinya jangan sampai tahun ini menurun dibanding tahun kemarin,” ugkapnya.

Sampai saat ini, sudah lebih dari 1.000 peserta yang mendaftar kepada tim EO Meta Sport. Peserta yang mendaftar itu berasal dari 42 negara. Antara lain Singapura, Malaysis Australia dan Inggris. Ada tiga hal yang patut dibanggakan dalam kegiatan Tour de Bintan 2018 ini. Masuk kalender UCI grand fondo world championship, masuk kalender ISSI di level nasional, dan

menjadi ajang bagi ISSI Kabupaten Bintan sendiri.

Selain itu, lanjut Luki, keistimewaan lomba Tour de Bintan 2018, rute akan memasuki wilayah Bintan Timur, ke arah taman Kota Kijang. Pada hari kedua, peserta balap sepeda akan menempuh rute dari Lagoi, menuju Seikecil, pantai Sebong Lagoi, Sakerah, Tanjunguban, Gunung Bintan dan kembali ke Lagoi. ”Rute di hari kedua ini, disunsang atau balik arah dibandingkan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Kalau hari pertama, dari Lagoi menuju Trikora, ke taman Kota Kijang, Lintas Barat dan kembali ke Lagoi,” terang Luki. ***

Timpora Waspadai Turis Tiongkok dari RHF BINTANBUYU - Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) Kabupaten Bintan tetap mewaspadai turis asal Tiongkok, yang masuk ke Bintan dari pintu masuk bandara RHF Tanjungpinang. Hal ini menjadi pembahasan utama pada saat rapat koordinasi Timpora Kabupaten Bintan, yang dipimpin Bupati Bintan H Apri Sujadi bersama Wabup H Dalmasri Syam, Selasa (6/3) kemarin.

Dalam rapat Timpora Bintan tersebut, Pemkab Bintan bersama Polri, TNI, Imigrasi, Bea Cukai, intelijen serta OPD terkait

mengevaluasi kembali tugas Timpora sesuai Perpres 21/2016 serta Undang Undang tentang hal yang mengatur Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sejak diberlakukan ketentuan tersebut, ada 169 negara yang bisa masuk ke Indonesia tanpa visa.

Begitu juga dengan kebebasan mempekerjakan tenaga kerja asing.

Namun dalam pelaksanaan, hal yang perlu diantisipasi tersebut adalah turis yang masuk, tapi menjadi tenaga kerja asing di perhotelan maupun perusahaan. Untuk

F-ISTIMEWA

TIM Pengawas Orang Asing (Timpora) Kabupaten Bintan memadu kekuatan bersama, usai rapat evaluasi pengawasan orang asing di Kantor Bupati Bintan, Selasa (6/3).

wilayah Bintan, pintu masuk yang perlu diantisipasi tersebut kedatangan turis Tiongkok melalui bandara RHF Tanjungpinang, dari maskapai penerbangan Citylink dan Sriwijaya.

Karena, penerbangan ini sifatnya carter, bukan reguler.

Jumlah turis yang masuk, harus sama dengan jumlah turis yang kembali ke Tiongkok.

Sementara, dari penga-

wasan sebelumnya, dari 3.800 turis yang masuk menggunakan pesawat carter itu, hanya 3.600 turis yang kembali dengan pesawat tersebut. Sisanya, menjadi pengawasan.

”Ya, kita tetap waspadai turis Tiongkok yang turun dari RHF itu. Kita sudah cek ke perhotelan, turis jadi pekerja itu tidak ada. Nah, yang 200 turis itu, rupanya ada peningkatan kembali ke Singapura, lewat pelabuhan Tanjunguban dan Tanjungpinang,” kata Sarsaralos Kasi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Tanjunguban, usai rapat Timpora. ”Sampai sekarang, masalah tidak ada dalam pengawasan orang asing. Tapi, kita tetap waspada,” sambung pria yang disapa Alos ini.

Bupati Bintan H Apri Sujadi menyampaikan, dari

pemberlakuan Perpres 21/ 2016 dan pemberlakuan MEA ini, menurut H Apri Sujadi, ada dampak positif dan negatifnya. Justru itu, selalu waspadai dampak negatif itu. Seperti pekerja asing dari turis Tiongkok atau negara lainnya.

Masalah tidak ada. Kalau pekerja asing di perusahaan Galang Batang, sekarang sudah ada KITAS semuanya. Kita tetap waspadai setiap orang asing yang masuk ke Bintan,” tegas H Apri Sujadi didampingi Wabup H Dalmasri Syam dan Sekda Adi Prihantara. (fre/aan)

SYUKURAN HUT KE-38 DEKRANASDA DI KABUPATEN BINTAN

Hj Deby Maryanti Apri Disuguhkan Nasi Tumpeng

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

KETUA Dekranasda Bintan Hj Deby Maryanti Apri bersama perajin, saat syukuran peringatan HUT ke-38 Dekranasda di galeri Dekranasda Kabupaten Bintan, di Kijang, Selasa (6/3) kemarin.

REDAKTUR: YUSFREYENDI

KIJANG - Galeri kerajinan di sekretariat Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kabupaten Bintan, di Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, tiba-tiba ramai. Saat itu, Ketua Dekranasda Bintan Hj Deby Maryanti Apri bersama pengurus dan kaum ibu lainnya, bukan menjual suvenir dengan harga obral. Tapi, melakukan syukuran sebagai bentuk merayakan HUT ke-38 Dekranasda.

Awalnya, Hj Deby Maryanti Apri hanya bersenda gurau dengan seluruh pengurus, serta tokoh masyarakat sekitar yang hadir. Di sela ingarbingar itu, tiba-tiba seorang pemandu acara meminta Hj Deby Maryanti berdiri di

samping meja, yang tidak terlalu tinggi. ”Alhamdulillah, kita disuguhkan nasi tumpeng saat memperingati HUT ke38 Dekranasda ini. Potong nasi tumpeng pun jadi lah,” tutur Hj Deby Maryanti yang langsung memotong nasi tumpeng itu.

Sebagai tanda syukur, kegiatan peringatan HUT ke-38 Dekranasda di Kabupaten Bintan itu, dilanjutkan dengan doa bersama. Di depan puluhan pengurus Dekranasda dan pemerintah setempat, Hj Deby Maryanti menjelaskan, perkembangan kerajinan di Bintan sangat bagus dan signifikan. Produk yang dibuat perajin sesuai dengan potensi alam Bintan.

Terutama dari bahan hasil perikanan dan kelautan.

Menurut Deby, baru beberapa tahun menjabat sebagai Ketua Dekranasda Bintan, ia sudah banyak meninjau usaha kerajinan warga di daerah pesisir, pulau kecil dan beberapa kecamatan. Di setiap kecamatan, selalu ada inovasi yang keren dan terbaru, yang dihasilkan para tangan-tangan kreatif. ”Saya bangga dengan perajin kita. Terkadang saya merasa aneh sendiri ketika melihat hasil kerajinan kaum ibu di Bintan ini. Salut saya melihat inovasi dan kreativitas para perajin di Bintan. Tak cuma ibu-ibu, bapak-bapak perajin juga banyak,” jelasnya.

Apalagi ketika dibuka stan bazar kerajinan, di sela penyelenggaraan MTQ di Kecamatan Bintan Timur, pekan lalu. Hasil kerajinan yang dipromosikan dan dijual memiliki kualitas yang sangat baik. Bagi perajin, Deby mengatakan, tidak perlu khawatir untuk memasarkan produknya.

Karena, Dekranasda Bintan membuka galeri, untuk menjual produk hasil kerajinan warga ”Perajin kita hebat-hebat semua. Tinggal bagaimana mereka diberi wadah. Dan kami berupaya agar semua hasil kerajinan di Bintan dapat dipromosikan di daerah lain,” demikian dipesankan Deby Maryanti Apri. (fre) LAYOUT: SYAFRINALDI

BANDAR SERI DOMPAK

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

RABU, 7 MARET 2018

7

Polemik Wagub Berujung ke Hak Interpelasi!

DOMPAK - Sejumlah fraksi di DPRD Kepri menyatakan sikapnya masing-masing soal kisruh pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri yang hingga saat ini belum ada hasilnya.

Anggota dewan malah mencurigai Gubernur Kepri H Nurdin Basirun yang memang tidak menginginkan ada wakilnya sampai masa jabatannya berakhir nanti.

Gubernur diminta menindaklanjuti polemik

Wagub Kepri ini di Kemendagri kenapa sampai saat ini belum ada keputusannya apakah disetujui atau tidak tidak.

Saat rapat anggota DPRD Kepri di Dompak, Senin (5/3), sempat mencuat pendapat salah satu anggota dewan yang akan menggunakan hak interpelasi kepada gubernur kenapa tidak mengurusi Wagub ini.

Ancaman pengajuan hak interpelasi ini karena kekecewaan DPRD Kepri

atas amburadulnya sistem administrasi Pemerintahan Provinsi Kepri serta sikap Gubernur Nurdin Basirun yang tidak menginginkan adanya wakil Gubernur Kepri.

Wacana pengguliran hak interpelasi dan bahkan pemakzulan terhadap Gubernur Kepri Nurdin Basirun ini disampaikan salah satu fraksi di DPRD Kepri.

Kinerja kepemimpinan Nurdin Basirun dipertanyakan karena hingga saat

Tunjangan.........................dari halaman 1 Sedangkan guru berdasarkan golongan kepangkatan, naik rata-rata Rp 1,6 juta sampai Rp 2,7 juta.

Sedangkan Kabupaten Natuna dihitung berdasarkan wilayah seperti Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, dan Timur Laut. Tunjangan pengawas dan kepsek Rp 3,5 juta. Sedangkan golongan satu sampai tiga Rp 2,5 juta. Golongan IV naik menjadi Rp 2,8 juta dari sebelumnya Rp 2,7 juta.

Berbeda dengan wilayah Bunguran Barat, Utara, Pulau Tiga untuk tunjangankepsek dan pengawas Rp 3,5 juta. Sedangkan berdasarkan golongan satu naik sebelumnya Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,4 juta.

Sedangkan golongan dua sampai golongan IV naik menjadi Rp 2,7 juta.

Berbeda dengan Pulau Subi, Midai, Serasan, Serasan Timur juga mengalami kenaikan.

Tunjangan pengawas dan kepsek Rp 3,5 juta, dan untuk golongan I sampai IV rata-rata Rp 1,7 juta sampai Rp 2,7 juta.

Tak jauh berbeda dengan kabupaten lainnya, guruguru di wilayah Bintan juga merasakan nasib yang sama. Mulai dari kepsek sampai pengawas bergaji rata-rata Rp 3,5 juta.

Sedangkan berdasarkan golongan I sampai IV ratarata Rp 1,3 juta sampai Rp 2,7 juta. Berbeda dengan wilayah Mantang, Teluk Bintan, Bintan pesisir, guru golongan I sampai IV menerima tunjangan ratarata Rp 1,5 juta, sebelumnya hanya Rp 1,2 juta.

Sedangkan golongan III dan IV rata-rata Rp 2,5 sampai Rp 2,7 juta. Sedangkan Tambelan tunjangan

yangditerima guru golongan I sampai IV rata-rata Rp 1,7 juta sampai Rp 2,7 juta.

Sebelumnya hanya Rp 1,2 juta sampai Rp 2,5 juta.

Sebagai informasi, gaji guru ASN di Kota Batam serta Anambas mulai dari pengawas, kepsek sampai guru golongan satu hingga IV sudah di atas rata-rata.

Sehingga Pemprov dan DPRD belum melakukan rencana kenaikan sesuai standar yang dibuat di 2018.

Untuk gaji guru ASN di Kota Batam, mulai dari pengawas sampai Kepsek rata-rata Rp Rp 3,5 juta.

Sedangkan gaji guru berdasarkan golongan ratarata Rp 1,2 juta sampai Rp 2,7 juta.

Berbeda dengan Kabupaten Anambas gaji Kepsek pengawas dan guru berdasarkan golongan I sampai IV rata-rata di atas Rp 2,7 juta sampai Rp 5,7 juta. Hanya saja tunjangan yang diberikan selama ini, berbeda antar kecamatan.

Hal ini karena pertimbangan letak dan geografis wilayah. Seperti misalnya di Jemaja, Siantan Timur, Palmatak, dan Siantan tengah rata-rata diatas Rp 3,3 juta sampai Rp 6,2 juta. ”Kita sudah membuat kesepakatan ini bersama Pemprov Kepri, TAPD dan Disdik. Bagi daerah hinterland, sengaja 2018 ini kita samakan dengan kabupaten kota lainnya, kecuali Anambas dan Kota Batam,” tambah Politikus Golkar Kepri tersebut.

Sebagai informasi bahwa sejauh ini, berdasarkan data di Komisi IV DPRD Kepri jumlah guru ASN dan non ASN berkisar 2.300 orang.

Di luar non ASN sekitar 1.900 orang.

”Kita tidak mau lagi gaji guru di kabupaten kota setelah peralihan ke provinsi masih ada yang di bawah Rp 1 juta, sama dengan gaji yang dibayarkan komite sekolah selama ini,” timpal dr Yusrizal.

Kenaikan tunjangan guru ASN dan nonASN ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepri No.15 tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja dan Kondisi Kerja Pengawas, Guru dan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara pada SMAN/SMKN/SLBN Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2018.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kepri, Arifin Nasir menuturkan, gaji para guru honorer tingkat SMA sederajat di Kepri akan naik dari sebelumnya Rp 1 juta nantinya menjadi Rp 2 juta per bulan.

Dituturkannya, gaji para guru honorer rencananya akan diberikan Maret ini setelah adanya tanda tangan kontrak. ”Mudah-muhan Maret ini guru honorer sudah gajian.

Minggu ini jadwalkan tandangan kontrak dulu,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (6/3).

Arifin menuturkan, dengan jumlah guru 2.500 yang tersebar di kabupaten-kota, maka tandatangannya bergantian. Ini belum termasuk honorer di tata usaha dan lainnya.

Untuk Tanjungpinang dan Bintan akan disamakan.

Sedangkan kabupaten-kota lainnya nantinya disusun. ”Minggu ini masih proses tanda tangan, sebagai acuan pemberian gaji,” ungkapnya singkat.***

Juni...................................dari halaman 1 pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, diharapkan melalui kebijakan pembebasan denda pajak nantinya bisa menggenjot pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan. ”Sektor kendaraan ini baru 60 atau 70 persen yang membayar. Dengan

melakukan pemutihan maka diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat,” ungkap Sekda, kemarin.

Arif menambahkan, sebelumnya kebijakan tersebut dilaksanakan harus terlebih dahulu dilakukan kajian sesuai dengan kondisi real

masyarakat. ”Tujuan kita kan agar tidak memberatkan. Yang memberatkan akan kita evaluasi. Apalagi sesuai dengan arahan Pak Gubernur kepada Plt agar 90 persen pajak kendaraan bisa tergarap di tahun 2018 ini,” pesan Arif. (ais)

Panglima:..........................dari halaman 1 Kolonel (Pnb) Azhar Aditama kepada para awak media usai melaksanakan video conference bersama Panglima TNI, kemarin.

Dicontohkannya, sinergisitas itu dimulai dari proses penangkapan para pencuri ikan di laut Natuna dilaksanakan oleh unsur TNI AL, Ditjend Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementeri-

an Kelautan Perikanan, maupun Polairut.

Sedangkan dalam proses penanganan perkaranya ditangani oleh pihak kejaksaan dan Kepolisian. ”Jadi kita (TNI AU, red) bertugas memberangkatkan para narapidana yang akan menjalankan hukumannya di Tanjungpinang,” jelasnya.

Pihaknya berharap solidaritas ini bisa terus

KEHILANGAN STNK A.n. Feny Dwi Astuti, BP 5023 BL, Yamaha 54P (Castwheel) A/T, No.Rangka : MH354P002CK026200 No.Mesin : 54P026487 No.HP : 081276629903

REDAKTUR: MARTUNAS

ini tidak menyurati Presiden dalam penetapan Wagub Kepri, sebagaimana yang telah diputuskan DPRD. Namun, wacana penggunaan hak interpelasi itu ditanggapai dingin oleh Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan, Partai NasDem Kepri, Fajrin Sihab.

Kata dia, ancaman interpelasi dan pemakzulan yang dilontarkan para wakil rakyat di DPRD Kepri adalah hal yang

biasa dalam demokrasi dan hanya riak-riak politik jelang Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. ”Tak mungkin hal itu terjadi. Ada agenda besar yang harus disambut dengan baik yakni Pileg dan Pilpres 2019 mendatang,” jelasnya, kemarin.

Kata dia, Partai NasDem, PDIP, Golkar dan Hanura sudah menyatakan mengusung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang.

Empat partai besar ini tentu didorong oleh DPP masing-masing untuk mempromosikan atau memenangkan Jokowi di Kepri. ”Apalagi ada perintah agar seluruh daerah di Indonesia termasuk di Kepri harus kondusif jelang Pilkada, Pileg dan Pilpres,” tegasnya.

Bahkan, sambung dia, DPP NasDem sendiri sudah memerintahkan kader NasDem dan pengurus untuk mem-

perkenalkan kepada masyarakat, kalau Jokowi kembali maju sebagai presiden diusung oleh NasDem dan partai besar lainnnya.

Saat disinggung kenapa sampai sekarang belum ada wakil Gubernur Kepri?

Menurutnya, proses pemilihan wakil gubernur, diserahkan langsung kepada partai koalisi atau gabungan partai pengusung Sanur (SaniNurdin) di Pilgub 2015 lalu. (bas)

Pendaftar SNMPTN 500 Ribu Lebih JAKARTA - Masa pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) berakhir, Selasa (6/3). Hingga Senin (5/3), pendaftar telah menembus 500 ribu orang dengan perkiraan masih akan terus bertambah pada hari terakhir pendaftaran.

Ketua Panitia Nasional SNMPTN Ravik Karsidi mengungkapkan, berdasar data jurnal pendaftaran SNMPTN pada 5 Maret pukul 16.00, total jumlah pendaftar telah mencapai

524.678 siswa.

Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang sebanyak 517.418 siswa.

Dari jumlah tersebut, Ravik menjelaskan bahwa siswa yang sudah melakukan finalisasi pendaftaran tercatat sebanyak 486.723 siswa. Sebanyak 127.315 siswa diantaranya berasal dari jalur Bidikmisi. ”Dari data jurnal juga diketahui siswa yang sudah login tetapi belum mendaftar ada 179.630 siswa,” kata Ravik, Senin (5/3). Sementara

yang sudah mengisi form pendaftaran, namun belum melakukan finalisasi tercatat 37.961 siswa.

Pendaftaran akan resmi ditutup hari ini (6/3) sehingga jumlah pendaftar yang tercatat belum final. ”Jadi masih ada kemungkinan jumlah pendaftar bertambah. Terutama dari yang sudah login,” kata Ravik kemarin.

Ravik menambahkan, ada kenaikan jumlah siswa yang eligible (layak) mendaftar berdasar pemeringkatan.

Hal itu disebabkan kenaikan jumlah sekolah yang mengisi data di sistem penyimpan nilai rapor siswa atau pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS). ”Kenaikannya 1 juta lebih,” terang pria yang menjabat sebagai rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo ini. Ditanya tentang selisih antara yang berhak mendaftar dengan jumlah total pendaftar yang cukup jauh, Ravik menyatakan pihaknya masih menunggu hasil akhir. (jpnn)

Gubernur.................................................dari halaman 1 Menurut Nurdin, ada empat item yang menjadi isu utama dalam rakor itu. UWT memang menjadi sesuatu yang alot dibincangkan.

Tapi, Nurdin menyebutkan pihaknya ingin di kawasan pemukiman ada pembebasan.

Selain soal UWT, Nurdin juga membahas soal Jembatan Batam Bintan (Babin) dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjungsauh. Nurdin menyebutkan memang untuk mendorong investasi di Kepri semua harus mendukung peruntukan KEK Tanjungsauh, terlebih sebagai pelabuhan kontainer. ”KEK Tanjung Sauh ini cocok untuk pengembangan ke depan, menambah nilai ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat,” lanjut Nurdin.

Percepatan transisi FTZ Batam ke KEK juga dibahas.

Ke depan hingga ke Rempang dan Galang.

Menurut Nurdin terkait konsep masterplan pembangunan Batam, pengembangannya haruslah tepat sasaran.

Prospek ke depan Tanjungsauh ikut dibandingkan Gubernur dengan kondisi Batuampar saat ini dan ke depannya.

Selasa pekan lalu, Nurdin dipanggil Presiden Joko Widodo untuk membahas perkembangan pembangunan dan investasi di Batam.

Ada tujuh proyek yang diusulkan pada kesempatan itu mendapat respon positif dari Presiden. Intinya

disetujui dan para menteri diminta ikut menindaklanjuti serta mencari aturan sehingga tidak menghambat.

Dalam paparannya Ketua BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menjelaskan antara lain konsep master plan Batam seperti model ekonomi Batam, kondisi infrastruktur dan tata ruang, rencana pengembangan infrastruktur juga kebijakan yang dibutuhkan. ”Tujuh titik pengembangan wilayah Batam antara lain Pelabuhan Batuampar, kawasan Tiban Utara, kawasan Tanjungpinggir, Kota Air Batam Centre, kawasan wisata Nongsa, kota baru Telagapunggur dan Pelabuhan Peti Kemas Tanjungsauh, kesemuanya dibutuhkan penyesuaian rencana tata ruang untuk

mendukung pengembangan wilayah tersebut,” kata Lukita.

Kemudian ia juga membahas tentang transisi FTZ menjadi KEK pada Kota Batam serta membahas tentang UWT. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan banyak potensi dari Batam yang harus dikembangkan. Untuk itu ke depan yang dibutuhkan adalah seperti apa desain yang digunakan dalam menggali potensi tersebut. ”Intinya kita ingin masterplan yang ada ini bukan hanya sekedar apa yang akan dibangun, tapi bagaimana kerjasamanya antarmenteri dan lembaga untuk membangun kawasan-kawasan tersebut,” lanjut Darmin. (mas/ais)

Numpang.................................................dari halaman 1 Saat itu, tiba-tiba muncul seorang pria dari perkebunan sawit menuju jalan aspal. Pria ini pun meminta tumpangan atau ingin menumpang naik motor, kepada petugas.

Sepertinya pria yang diketahui bernama Juhairi ini, tidak tahu, bahwa yang membawa sepeda motor itu adalah tim pencarian buronan. Juhairi dengan enteng menyatakan, minta diantarkan ke kantor polisi.

Ia ingin menyerahkan diri, setelah beberapa hari kabur dari Lapas.

Tim pencarian buronan ini tak perlu membawa Juhairi ke Kantor Polsek Gunung Kijang. Juhairi

langsung dibawa ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.

Satu napi tertangkap.

Berselang beberapa jam kemudian, Muhammad Efendi si buronan pun tertangkap, sekitar pukul 01.20, Selasa (6/3) dini hari.

Effendi sempat diamankan warga Jalan Musi, Kelurahan Sei Lekop, Bintan Timur, sebelum diserahkan kepada petugas Lapas. Dalam proses penangkapan Effendi, sedikit unik.

Awalnya Effendi ditemukan oleh warga yang sedang menjalankan tugas ronda. Saat itu, warga berusaha mendekati Effendi. Namun, si buronan ini lari dan sembunyi di

gorong-gorong, atau jembatan penghubung sungai kecil. Warga pun melakukan pencarian dan berhasil ditemukan di dalam gorong-gorong tersebut.

Kapolsek Gunung Kijang AKP Dunot P Gurning mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi tersebut. Dijelaskannya, untuk napi bernama Effendi diamankan oleh warga yang sedang berjaga malam. ”Effendi ditangkap warga saat sembunyi di goronggorong. Saat itu ia dikejar warga dan berusaha melarikan diri, dan bersembunyi,” jelasnya.

Kasi Administrasi dan

Tata Tertib Lapas Tanjungpinang Fajar kusnaldi membenarkan, semua napi yang kabur sudah ditangkap. ”Untuk penangkapan Efendi, pertama kali diamankan warga Jalan Musi, Kelurahan Sei Lekop, Bintan Timur. Kemudian dilaporkan kepada Tim LP Tanjungpinang, dan kita amankan malam tadi,” kata Fajar Kusnaldi, Selasa (6/3) pagi.

Ia menambahkan, atas peristiwa tersebut, pihak Lapas Tanjungpinang akan meningkatkan pengawasan pengamanan di Lapas, guna mengantisipasi tahanan yang akan melakukan pelarian dari Lapas.***

berlanjut walupun nanti berganti kepemimpinan.

Maka dengan sinerginya unsur Muspida segala persoalan bisa berjalan lancar dan aman. ”Nah inti sebetulnya sebuah soliditas adalah seperti yang disampaikan di atas. Karena selama ini mungkin nggak ada di tempat-tempat lain yang solidaritasnya seperti di Natuna,” tutupnya. (hrd) MITSUBISHI

DIJUAL CEPAT LORI Mitsubishi Canter Tahun 2012 Kondisi baik, pajak hidup, belum ada Jak Harga 155 Juta/Nego Bagi yang berminat Hub. : HP. 0822 8516 1161

LAYOUT:DOBBY FACHRIZAL

PSTS TANJUNGPINANG POS

TEDDY JUN ASKARA

Syarat Administrasi Calon Exco Tak Lengkap

RABU, 7 MARET 2018

Johar: KLB Asprov Kepri, 20 Maret YUSFREYENDI, Tanjungpinang

JOHAR LIN ENG

PLT Ketua Asprov PSSI Kepri Johar Lin Eng mengadakan pertemuan, dengan Sekretaris serta panitia Kongres Luar Biasa (KLB) pemilihan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Kepri, di Kota Tanjungpinang, Senin (5/3) sore.

Johar Lin Eng melakukan verifikasi dan menetapkan

pelaksanaan KLB pemilihan Asprov PSSI Kepri.

Dari pertemuan dan koordinasi tersebut, Plt Ketua Asprov PSSI Kepri Johar Lin Eng menjelaskan, setelah dia melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi calon Executive Committee (Exco), ternyata masih belum dilengkapi. ”Oleh karenanya, hari ini (Selasa kemarin, red) saya minta kepada Komite Pemilihan (KP) untuk menyampaikan kepada seluruh calon anggota Exco, agar melengkapi syarat administrasi tersebut,” jelas Johar Lin Eng saat memberikan keterangan kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (6/3) kemarin.

Johar Lin Eng dan panitia Kongres Luar Biasa (KLB) pemilihan Asprov PSSI Kepri, akan memberikan toleransi waktu kepada calon yang diusulkan sebagai Exco, untuk melengkapi persyaratan. ”Batas waktu melengkapi

persyaratan administrasi calon anggota Exco itu, hingga tanggal 12 maret, pekan depan. Lewat dari tanggal tersebut, dianggap mundur dari calon,” tegasnya lagi.

Selain mengenai syarat administrasi calon Exco tersebut, Plt Ketua Asprov PSSI Kepri bersama panitia KLB pemilihan ketua dan pengurus Asprov PSSI Kepri mengedarkan surat pemberitahuan, untuk pelaksanaan KLB. Sebelumnya, KLB pemilihan Asprov PSSI Kepri direncanakan, 15 Maret ini. ”Per hari ini (kemarin, red), kami juga edarkan surat pemberitahuan awal tentang waktu pelaksanaan KLB, yakni tanggal 20 Maret 2018. Ini terpaksa dilakukan, agar persiapan KLB bisa lebih maksimal.

Termasuk persiapan para calon Exco, untuk melengkapi syarat-syarat administrasinya,” jelasnya. ”Untuk tempat, belum diputuskan. Panitia masih menyiapkan beberapa alternatif, termasuk anggarannya,” tutupnya. ***

F-NET

PEMAIN Manchester United Nemanja Matic melepaskan tendangan ke arah gawang Crystal Palace, Selasa dini hari.

Setan Merah Bikin Drama Kejutan LONDON - Partai superseru terjadi ketika Manchester United bertandang ke markas Crystal Palace pada pekan ke-29 Premier League Inggris, Selasa (6/ 3) dini hari. Di laga itu, pasukan ’Setan Merah’ Manchester United (MU) bikin drama kejutan.

Pada akhirnya, MU yang berhasil menekuk Palace dengan skor 3-2 (0-1) di Sellhurst Park, Selasa (6/3) dini hari. MU sempat tertinggal dua gol terlebih dahulu sebelum Nemanja Matic mencetak gol kemenangan pada menit ke-91.

Bagi MU, ini adalah kali pertama mereka bisa memenangi laga setelah tertinggal dua gol sejak melawan Hull City pada Desember 2013. Sementara itu, bagi pelatih MU Jose Mourinho, ini adalah pengalaman pertamanya.

MU sebenarnya mengawali laga dengan apik.

Mereka membuka peluang melalui Alexis Sanchez pada menit keenam.

Namun, tandukan Sanchez bisa diamankan kiper Crystal Palace Wayne Hennessey. Palace membuka keunggulan lewat Andros Townsend saat

laga berjalan sebelas menit.

Menerima operan dari Christian Benteke, Towsend melepaskan tendangan keras.

Bola berbelok setelah mengenai Victor Lindelof dan membuat David de Gea harus kebobolan. Tiga menit babak kedua berjalan, Palace mencetak gol keduanya melalui aksi Patrick van Aanholt.

Tertinggal dua gol membuat semangat para pemain MU terlecut. Pada menit ke-55, memanfaatkan umpan Antonio Valencia, Chris Smalling melepaskan tandukan yang bolanya

menghujam ke pojok gawang tuan rumah.

Romelu Lukaku membuat Selhurst Park terdiam setelah mencetak gol pada menit ke-76. Drama akhirnya hadir pada pengujung laga.

MU berbalik unggul ketika laga sudah memasuki injury time. Gol penentu kemenangan tersebut dicetak Matic melalui tembakan keras dengan kaki kiri dari luar kotak penalti.

Kemenangan itu membuat MU kembali menempati peringkat kedua klasemen sementara menggeser Liverpool, ke peringkat ketiga. (fre/net)

Pembangunan Lapangan Dompak Dilelang DOMPAK - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri akan melelang proyek pembangunan lapangan sepak bola berstandar internasional, pekan depan.

Lelang pembangunan lapangan sepak bola terbuka dan beberapa fasilitas lainnya, dengan dana sekitar Rp 18 miliar, dilakukan secara terbuka.

Bambang Suwastiyo Kabid Sarana dan Prasarana Dispora Kepri menjelaskan, selain lapangan, kegiatan yang dibangun berupa lintasan atletik berbahan sintetis, serta sarana drainase air lapangan, dan penanaman rumput jenis bermuda.

Awalnya, lelang dilaksanakan akhir Februari lalu.

Namun, ada beberapa administrasi lahan dan surat gubernur, yang mesti ditunggu. ”Administrasi dan lahan sudah siap. Termasuk dukungan dari warga.

Lelang kita laksanakan, pekan depan. Kita buka secara umum, se-Indonesia.

Kita cari perusahaan yang profesional. Kami targetkan, Desember sudah siap.

REDAKTUR:YUSFREYENDI

BAMBANG SUWASTIYO

Jadi, tak bisa digunakan sebagai venue di ajang Porprov,” jelas Bambang, Selasa (6/3) kemarin.

Kepala Dispora Kepri Maifrizon menyampaikan, proses persiapan lelang memerlukan waktu. Namun, bukan faktor kesengajaan.

Melainkan, semua yang dilakukan perlu ketelitian dan kehati-hatian. ”Saat ini tim kita sudah memasang papan pengumuman bahwa, rencana pembangunan akan digelar tahun ini,” terang Maifrizon.

Tak hanya itu, Maifrizon memastikan, bahwa saat ini

dirinya bersama jajaran di bidang Olahraga sedang menyusun kesiapan administrasi untuk proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP). ”Nanti proses lelang terbuka untuk calon pemenang dari Sabang sampai Merauke,” terangnya.

Maifrizon menyampaikan, untuk progres pembangunannya nanti, lahan yang digunakan untuk lapangan olahraga tersebut dilakukan cut and field (pemotongan bukit). Kemudian, pembangunan drainase, serta pemasangan pagar di sekeliling lapangan, lahan yang diperlukan seluas 5,5 hektare. Kemudian tahap selanjutnya, pemasangan lintasan lari untuk olahraga atletik. Sambil memasang rumput, yang berstandar internasional, seperti rumput di stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. ”Setelah masuk proses lelang, secara simbolis nanti Pak Gubernur akan melakukan proses peletakkan batu pertama. Paling lambat, akhir maret ini,” terang Maifrizon. (fre/ais)

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

RABU, 7 MARET 2018

BANDAR RAYA 04:57

12:18

15:38

18:21

9 0771-7447234

19:32

INILAH kondisi salah satu rumah warga yang tinggal di kawasan pelantar.

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

Satker Bangun Tiga Tangki Tinja Apung Program penanganan kawasan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kampung Bugis dan Tanjungunggat segera dikerjakan. Proyek APBN dikerjakan Satker Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Kementerian Pekerjaan Umum.

DESI-ABAS, Tanjungpinang UNTUK tahap awal Satker PKP akan membangun tiga tangki tinja atau septic tank

untuk lokasi yang berbedabeda. Satu septic tank nantinya akan terhubung untuk lima rumah warga yang tinggal di pelantar.

Program ini merupakan

pilot project nasional.

Rencananya, pekerjaan akan dimulai pertengahan Maret. Satker PKP juga akan bangun dua sumur bor di Kampung Bugis.

Hal ini dikatakan Kepala Satker PKP Kepri, Herlan kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (6/3).

Ia menuturkan, alokasi anggaran yang disiapkan untuk penanganan di dua daerah itu sekitar Rp 20

miliar. Anggaran ini dipergunakan untuk membangun sumur bor, sanitasi dan pelantar. ”Anggaran ini tidak akan menyelesaikan program Kotaku. Tapi sudah bisa mengurangi dari sebelumnya sangat kumuh nantinya menurun menjadi sedang.

Setelah itu dibenahi lagi menjadi tanpa kumuh dan akhirnya statusnya bisa naik lagi menjadi kawasan

layak huni,” ungkapnya.

Herlan menyarankan, untuk membebaskan kawasan kumuh di Tanjungpinang perlu sharing anggaran. Bukan hanya dari APBN, melalui PKP Kepri melainkan juga perlu tambahan dari APBD Pemko Tanjungpinang dan bila perlu dari APBD Provinsi Kepri.

Bersambung ke Hal 15

Gubernur Restui Pelantikan Pejabat Pemko

H TS Arif Fadillah

TANJUNGPINANG - Kabar baik bagi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemko Tanjungpinang, terutama namanya masuk dalam daftar 170 pejabat yang akan dilantik.

Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan sekitar 170 pejabat struktural administrator (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) Pemko Tanjungpinang akan dilantik.

Sebab, surat rekomendasi dari Gubernur Nurdin atas

pelantikan pejabat Pemko sudah ditanda tangan Gubernur H Nurdin Basirun. Surat rekomendasi tersebut, saat ini sudah disampaikan ke Kementeriann Dalam Negeri (Kemendagri). ”Rekomendasi sudah, jadi, itu bukan diputuskan gubernur, melainkan gubernur melanjutkan ke Mendagri. Sudah disetujui gubernur, dan dilanjutkan ke Mendagri,” tegas Arif kepada wartawan di

halaman Kantor DPRD Kepri, Dompak, kemarin.

Arif membeberkan, bahwa Pemprov Kepri meminta pihak Mendagri, untuk memberikan solusi terkait apakah seorang penjabat Walikota boleh melantik pejabat tersebut. ”Ini yang jadi persoalannya. Apakah boleh penjabat walikota melantik, itu yang sedang kita minta pejabat Mendagri untuk diberikan petunjuk,” tegas Arif.

Sementara itu, Penjabat Walikota Raja Ariza mengatakan kalau dirinya belum berani melakukan pelantik, jika tidak ada perintah pejabat tertinggi di atasnya.

Misalnya, mulai dari Gubernur sampai ada surat tertulis secara resmi dari Mendagri. ”Saya siap melantik, jika ada perintah terhadap saya, untuk melantik, kalau tidak

Bersambung ke Hal 15

Paket Narkoba Dilempar

Asyik Nyabu Ditangkap Polisi TANJUNGPINANG Peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Ibu Kota Provisi Kepri Tanjungpinang tak habis-habisnya.

Meskipun, Tanjungpinang pernah di-launching sebagai daerah zero narkoba.

Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, kembali membekuk AJ salah satu tersangka yang mengunakan sabu-sabu. Dari tangan tersangka diamankan satu paket sabu-sabu.

Kasat Narkoba Polres Tanjungpinang AKP M.Djaiz mengatakan, penangkapan tersangka berdasarkan informasi masyarakat kalau ada seorang laki-laki yang dicurigai menggunakan narkoba di Jalan Kijang Lama Kelurahan Kota Piring. ”Dari informasi itu, anggota langsung menyelidiki dan benar. Tersangka kita amankan sekitar pukul 01.00 Minggu (25/2),” kata Djaiz Selasa (6/3).

Setelah berhasil menangkap pelaku, anggota langsung mengamankan pelaku ke Mapolres Tanjungpinang guna dilakukan penyidikan. Saat ditangkap ditemukan

AKP M.Djaiz

beberapa barang bukti lainnya. ”Seperti sabu satu paket kecil seberat 0,05 gram, 1 lembar kertas timah, mancis dan gunting,” sebutnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan dari pengakuannya pelaku, ia mendapatkan sabu dari seseorang yang tidak dikenalnya dan mendapatkannya dengan sistem lempar. ”Modusnya pelaku ini dengan sistem lempar, dan mendapat sabu dari orang yang dikenal melalui handphone,” jelasnya.

Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. ”Tersangka dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun penjara,” ujarnya. (ray)

BPBD Mulai Bagikan Air Bersih ke Warga TANJUNGPINANG Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang sudah menyuplai atau mendistibusikan air bersih ke masyarakat.

Terutama masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih karena air sumurnya kering.

Suplai air bersih berdasarkan permintaan dari

REDAKTUR: ABAS

masyarakat melalui surat yang dikirim ke BPBD. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan dan Logistik BPBD Tanjungpinang Yeni Wilda kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (6/3).

Menurutnya, surat permintaan air bersih dari kelurahan sudah banyak masuk. Seperti dari Kelurahan Air Raja, Kelurahan

Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Bulang, dan Kelurahan Batu IX. ”Dari sekolah juga sudah ada meminta suplai air bersih. Kita sudah terima surat permintaan air bersih dari SMPN 4 dan SMKN 1 Tanjungpinang,” bebernya.

Untuk mensuplai air bersih, pihaknya selalu koordinasi dengan PDAM Tirta Kepri. Pasalnya, air

bersih yang di suplai BPBD ke masyarakat berasal dari Waduk Sungai Pulai.

Karena air yang di suplai akan dikonsumsi oleh masyarakat. Bisa jadi air bersih tersebut digunakan untuk air minum dan lainnya. ”Jadi kita butuh air bersih dan kita salurkan air bersih lagi ke warga kita,” ucap dia.

Sambung dia, rata-rata pihaknya mensuplai air

bersih ke masyarakat sebanyak 10 ton kubik.

Untuk mencapai 10 ton kubik, pihaknya harus melakukan dua kali mensuplai air bersih. Pasalnya, BPBD hanya memiliki satu mobil tangki yang berisi 5 ton kubik air. ”Kita suplai air bersih sejak Februari kemarin,” terang dia.

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

Bersambung ke Hal 15

PETUGAS BPBD mendistribusikan air bersih ke warga.

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

TANJUNGPINANG POS

10

Koran Nasional dari Kepri

RABU, 7 MARET 2018

400-an Angkot Tak Layak Beroperasi ANDRI DS, Tanjungpinang DINAS Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang mencatat, hanya sekitar 200 transportasi angkutan umum (angkot) yang layak beroperasi di Tanjungpinang ini. Sedangkan 400-an angkot yang lainnya, tidak layak beroperasi.

200 transportasi angkutan umum yang dinyatakan layak beroperasi itu, setelah lulus uji KIR dari petugas Dishub Tanjungpinang. ”Kita bisa cek yang mana yang layak beroperasi, pada angkot itu. Tanda itu ditempel di bodi samping transportasi angkutan umum itu,” kata Kepala Dishub Kota Tanjungpinang, Bambang Hartanto, Selasa (6/3) kemarin.

Bambang sempat heran, 400-an transportasi angkutan umum di Tanjungpinang sempat hilang. Ini diketahui pada saat uji KIR kendaraan yang dilakukan petugas Dishub. Artinya, 400-an transprotasi tersebut sudah

BAMBANG HARTANTO

tidak lagi melakukan uji KIR, yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Padahal, uji KIR kendaraan wajib dilakukan oleh pemilik transportasi angkutan umum. ”Menurut data kami, yang terdaftar ada sekitar 600 transportasi angkutan umum. Tapi, selama ini yang lakukan uji KIR 200 kendaraan,” terang dia.

Untuk memastikan ini semua, pihaknya sudah mengirim surat ke Perusahaan Otobus (PO) yang memiliki kendaraan transportasi angkutan umum

F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

TRANSPORTASI angkutan umum sedang beroperasi di jalan raya, kawasan Bintan Centre, belum lama ini.

tersebut. Selain itu, dalam waktu dekat ini Dishub bekerja sama dengan pihak kepolisian akan menggelar razia gabungan, terhadap transportasi angkutan

umum. Hanya saja, ia masih merahasiakan waktu dan lokasi yang dijadikan tempat razia tersebut. ”Intinya, kita akan lakukan razia di beberapa

titik dan beberapa kali di tahun 2018 ini,” tegas dia.

Ia berjanji akan menindak angkot yang tidak layak beroperasi, melalui kepolisian. Tentunya kepada

pemilik transportasi angkutan umum yang melanggar aturan. Salah satunya, tidak melakukan uji KIR pada kendaraan. ”Kita minta polisi untuk

memberikan surat tilang kepada pemilik kendaraan tersebut. Agar menjadi efek jera terhadap pemilik kendaraan tersebut,” sebut dia. ***

Rumah Bhabinkamtibmas Jadi Pusat Layanan Keamanan

F-ISTIMEWA

ANEKA cake untuk oleh-oleh di Pinang Paleo dipromosikan dan dijual murah.

Nikmati Aneka Kue di Pinang Paleo BINCEN - Pusat belanja oleh-oleh Pinang Paleo baru saja di-launching, Sabtu (3/3) dan Minggu (4/ 3) lalu. Saat ini, sudah banyak peminat. Bagi yang mau dan ingin menikmati aneka kue, datang saja ke Pinang Paleo. Mumpung masih harga murah.

Pinang Paleo menjual bermacam jenis cake (kue) khas Kota Tanjungpinang.

Cake yang dijual di toko ini

berbagai rasa dengan harga terjangkau.

Sigit selaku marketing Pinang Paleo menjelaskan, berbagai macam cake yang disuguhkan dan dijual di Pinang Paleo ini antara lain cheese keju, green tea, hazel nut dan varian durian. ”Untuk kue spesial di sini adalah cheese keju dan cake durian. Cocok buat oleh-oleh untuk keluarga di

luar Tanjungpinang.

Harganya terjangkau dan ekonomis,” ungkap Sigit kemarin.

Seperti kue rasa durian hanya dijual seharga Rp 65 ribu per paket, cake pinang red velvet seharga Rp 65 ribu, cake pinang hazel nut harga Rp 68 ribu, pinang cake green tea Rp 65 ribu, pinang cheese Rp 68 ribu dan pinang black Rp 68 ribu. (fre)

TANJUNGPINANG Rumah Bhabinkamtibmas akan dipakai sebagai tempat atau pusat pelayanan keamanan.

Upaya ini sangat bermanfaat bagi warga, terutama di wilayah Kelurahan Kemboja, tepatnya di Jalan Gudang Minyak.

Bhabinkamtibmas Keluarahan Kemboja Bripka Agus mengatakan, dengam adanya rumah Bhabinkamtibmas ini diharapkan, dapat membantu masyarakat khususnya di Kelurahan Kemboja, dalam menjaga keamanan lingkungan. ”Dengan dibangunnya rumah Bhabinkamtibmas itu, dapat memudahkan Bhabinkamtimas dalam melayani masyarakat,” katanya, kemarin.

Agus menyebutkan, karena sesungguhnya keberadaan polisi itu, harus di tengah-tengah masyarakat. Agar bisa membantu segala persoalan yang terjadi, termasuk penanganan awal tindak kriminal. ”Ini menjadi manfaat untuk warga dan kita

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

WARGA bersama polisi bersilaturahmi di rumah kantor Bhabinkamtibmas, kemarin.

bersama menjaga lingkungan,” sebutnya.

Buyung Ketua RW 10 mengatakan, dengan adanya rumah Bhabinkamtibmas ini sangat membantu masyarakat sekitar. Terutama menjaga keamanan yang lebih

meningkat. ”Kita sangat senang ada rumah Bhabinkamtibmas. Bisa cepat lapor, bila ada kejadian,” jelasnya.

Selain itu, Buyung mengharap tingkat kriminal di tempatnya menjadi nihil, dan warga

yang ronda saat malam hari bisa saling berkoordinasi dengan pihak kepolisian. ”Sejauh ini, belum ada tindak kriminal. Dengan adanya rumah Bhabinkamtibmas, kita merasa lebih nyaman,” ujarnya. (ray)

D-1St Female Station in Bintan Island Indonesia

Jl. Yos Sudarso No.63 Lantai 2-4 Batu Hitam, Tanjungpinang Telp. 0771 - 318 637. Fax. 0771 - 319 489 Email : radioonine@gmail.com

Marketing : 0812 7099 8897 (Fira Rewadi) 0852 6453 3303 (Andy)

REDAKTUR: YUSFREYENDI

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

RABU, 7 MARET 2018

KEPRI SOCIETY

11

Dorong Kepri Jadi Poros Maritim Dunia

Pelantikan ALFI Wilayah Provinsi Kepri

P

ERTUMBUHAN Industri maritim tahun 2018 akan tumbuh dengan pesat, jika seluruh elemen bersinergi dengan baik tanpa mengedepankan ego sektoral. Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Pusat Yukki Nugrahawan Hanafi usai melantik pengurus Alfi wilayah Provinsi Kepri di Tanjungpinang. Sebagai ketua ALFI terpilih Sunadi sedangkan Den Yealta dilantik sebagai ketua gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia.

Tak hanya melantik, Yukki, pun secara langsung menjadi pembicara dalam rangkaian kegiatan seminar kemaritiman tersebut. Kepada pengurus ALFI Kepri, Yukki melihat Kepri ini adalah provinsi yang sangat strategis dalam rangka pengembangan sektor industri kemaritiman. Karena menurutnya, Kepri

PENYERAHAN CENDERAMATA OLEH KETUA ALFI KEPRI KEPADA KETUA ALFI PUSAT YUKKI NUGRAHA.

berdekatan dengan Selat Malaka, sebagai jalur pelayaran tersibut di dunia dan berbatasan langsung dengan negara maju seperti Singapura, Thailand bahkan Filipina. Dirinya melihat, bahwa ke depan Kepri bisa menjadi poros maritim dunia sebagai jalur bisnis internasional.

Menurut dia, potensi Kepri menjadi salah satu poros maritim dunia memungkinkan, karena wilayah ini memiliki kekayaan alam seperti antara lain, industri perbaikan dan pengembangan kapal, jasa kepelabuhanan, sentra logistik, industri perikanan, pariwisata bahari dan lain sebagainya.

Di lain hal, tak hanya itu saja, potensi yang masih belum banyak tergarap, pertambangan bauksit, timah batu besi, granit, pasir darat dan laut,bahkan lanjut dia, industri perikanan dan wisata bahari. *** Foto dan Narasi: Istimewa

Foto bersama pengurus DPW ALFI Kepri bersama tamu undangan.

Sambutan ketua Alfi Kepri Sunadi.

Pengukuhan DPW ALFI Kepri.

Diskusi bersama ketua ALFI pusat.

Penandatangan SK kepengurusan ALFI disaksikan Ketua dan pengurus Alfi pusat.

Pembacaan janji bakti kepengurusan.

BESTARI dan Sekitarnya

Forum OPD Bahas 113 Usulan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang menyelenggarakan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tanjungpinang di Aula Kantor Walikota Tanjungpinang, Senin (5/3).

ABAS, Tanjungpinang FORUM OPD juga membahas ada 113 usulan pembangunan infrastruktur, ada 73 usulan di bidang sosial pemerintahan dan ada 76 usulan di bidang untuk tahun 2019.

Penjabat (Pj) Walikota Tanjungpinang, Raja Ariza, mengatakan Tanjungpinang memiliki RPJMD yang harus dicapai dari 3 sektor.

Seperti pusat pendidikan, REDAKTUR: ABAS

budaya dan sektor jasa. ”Sebagai ibukota provinsi, Tanjungpinang harus mampu mensejajarkan dirinya dengan kabupaten dan kota yang ada untuk menjadi rujukan pusat pemerintahan dan sebagai percontohan yang baik.” jelasnya.

Ia menegaskan terkait Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi Kepri, harus memiliki harapan yang besar selain pusat

pemerintahan saja, juga sebagai pusat budaya yang perlu diperhitungkan.

Sambung dia, seharus disinergikan dengan visi misi daerah dan diprioritaskan pada OPD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang yang terbesar berasal dari pajak dan retribusi. Seperti pajak hotel, restoran, kendaraan, parkir dan sektor usaha lainnya. Banyak di wilayah Tanjungpinang ini sudah berskala dunia, tinggal dibenahi saja agar dapat menarik. Penataan kawasan gedung gonggong sebagai sarana unggulan Kota Tanjungpinang, agar lebih diprioritaskan sebagai pusat rekreasi dan pusat oleh-oleh. Sementara itu,

Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Surjadi menjelaskan tujuan pelaksanaan Forum OPD ini untuk bersama-sama menetapkan kegiatan prioritas OPD, menyesuaikan prioritas rencana kerja dengan plafon atau pagu dana. ”Serta mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi dan juga memperlancar penyusunan perencanaan operasional anggaran yang ada di Kota Tanjungpinang,” tegasnya.

Surjadi juga menyampaikan terkait pelaksanaan Forum OPD ini merupakan bagian dari rangkaian atau siklus perencanaan daerah yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemko. ***

F-ABAS/TANJUNGPINANG POS

PENJAB Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza bersalaman dengan karyawan PT Angkasa Pura II didampingi General Manager PT Angkasa Pura II Tanjungpinang Hotasi Manalu.

LAYOUT: AGUNG PRASATYA

PENDIDIKAN - KAMPUS

12

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

RABU, 7 MARET 2018

Tahun Ini, Pembuatan Desain SMPN 17 Tanjungpinang Timur

Jolok APBN Bangun Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang diminta agar rajin menjolok Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bentuk bantuan pemerintah untuk membangun sekolah.

MARTUNAS SITUMEANG, Tanjungpinang

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

SISWA-SISWI SMPN 10 Tanjungpinang saat upacara penaikan bendera di sekolah itu, belum lama ini.

DESAKAN itu terus disampaikan anggota DPRD Kota Tanjungpinang karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang tidak mampu untuk membangun Unit Sekolah Baru (USB).

Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu MM mengatakan, tahun ini dan tahun depan ada tiga sekolah yang mau dibangun di Tanjungpinang dan semuanya di Kecamatan

Tanjungpinang Timur.

Yang pertama, lanjutan pembangunan SDN 016 di Jalan Hang Lekir Km 10 Perumahan Pinang Kencana Tanjungpinang Timur. ”Kalau SDN 016 ini penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) dua unit di lantai dua. Biayanya dari pusat melalui DAK,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos melalui ponselnya, Selasa (6/3).

Yang kedua, rencana pembangunan SDN 017 di

Perumahan Alam Tirta Lestari (ATL) di daerah Ganet. Pihak pengembang perumahan itu telah menghibahkan lahan sekitar 2.000 meter persegi untuk membangun sekolah itu.

Modelnya nanti, pembangunan gedung bentuk vertikal atau bertingkat.

Sudah ada anggarannya sekitar Rp 2 miliar dari pusat. Agar pengalokasian anggarannya tidak bermasalah, maka segala administrasi dan desain harus dilengkapinya.

Ketiga, rencana pembangunan SMPN 17 di Batu 10 tak jauh dari kolam renang.

Di sana sudah tersedia juga lahan sekitar empat ribu meter persegi. Namun, anggarannya belum diketahui berapa. ”Kita minta agar Disdik

mencari alokasi anggarannya dari pusat. Makanya, buat dulu desainnya.

Lokasinya sudah kami tinjau dan letaknya bagus,” tambahnya.

Awalnya pihak Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang menyebutkan, lokasi rencana pembangunan SMPN 17 tersebut terjal dan butuh anggaran besar untuk menimbun dan mematangkan lahannya.

Ternyata, setelah mereka turun ke lapangan melihat lokasi itu, tanahnya tidak seperti yang disampaikan. ”Bagus kok. Tidak perlu timbunan banyak. Makanya, kalau turun ke lapangan kita bisa melihat aslinya,” ungkapnya lagi.

Di daerah ini hanya ada satu SMP yakni SMPN 7 dekat Hotel Comfort.***

Mahasiswa Natuna di Tanjungpinang Bentuk Forum NATUNA - Bupati Natuna Hamid Rizal menegaskan kepada seluruh mahasiwa untuk selalu mengedepankan jiwa kebersamaan, dalam berorganisasi dan bisa menciptakan karya yang bisa membanggakan orangtua serta pemerintah.

Hal itu dikatakannya, saat mengukuhkan kepengurusan baru Himpunan Mahasiswa Kabupaten Natuna (HMKN) Tanjungpinang.

Sehingga, mahasiswa yang berada di dalam himpunan ini bisa lebih merangkul dengan seluruh anggota mahasiswa Kabupaten Natuna yang ada di Tanjungpinang. ”Dengan dikukuhkannya kepengurusan Himpunan Mahasiswa Kabupaten NatunaTanjungpinang, diharapkan bisa lebih mencerdaskan dan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam berorganisasi,” kata Bupati Hamid Rizal saat membuka acara ketua dan pengurus baru HMKN Tanjungpinang, periode 2017-2018 di Aula Gedung Asrama Haji Tanjungpinang, Selasa (6/3).

Ia menjelaskan, sebagai mahasiswa perlu adanya organisasi untuk menam-

REDAKTUR: MARTUNAS

bah pengalaman dalam pendidikan.

Sekaligus mendapatkan wawasan yang luas, serta menciptakan generasi pemimpin yang kelak menjadi penerus untuk memimpin Natuna ke depannya. ”Dengan adanya organisasi HMKN, tentunya bisa menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.

Selain itu, mahasiswa adalah generasi yang nantinya akan menjadi pemimpin penerus untuk natuna,” jelas Hamid.

Hamid Rizal juga berpesan, supaya para mahasiswa bisa membangun kecintaan terhadap organisasi yang bersinergi dengan pendidikan yang ditempuhnya. ”Organisasi sangat penting dalam meningkatkan kedewasaan dalam bertutur, maupun bersosialisasi dengan masyarakat luas. Makanya dalam berorganisasi mahasiswa bisa menambah wawasan pengetahuan di luar kampus dan di dalam organisasi mahasiswa akan menemukan sebuah pengalaman yang luar biasa,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Darmawan Ketua

HMKN yang baru dikukuhkan mengucapkan terimakasih untuk Bupati Natuna, wakil Ketua DPRD, dan unsur OPD lainnya yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan mengukuhkan pengurus baru di organisasi HMKN. ”Momen ini sangat penting bagi kami, selain kebanggaan bagi para mahasiswa untuk membangun tali silaturahmi dan komunikasi yang baik.

Sehingga, untuk ke depannya bisa sama-sama memajukan Natuna,” ucap Darmawan, Ketua HMKN Tanjungpinang.

Untuk jumlah keseluruhan HMKN yang baru, yakni berjumlah 35 orang.

Dengan pengurus baru ini, diharapkan bisa menjalankan amanah yang telah diberikan oleh para pendiri HMKN sebelumnya.

Pengukuhan dihadiri langsung oleh Bupati Natuna Hamid Rizal, Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna, Suherman, Kepala BPKPAD Natuna Diki Kusniadi dan beberapa lainnya. (hrd)

F-ISTIMEWA

BUPATI Natuna Hamid Rizal foto bersama usai mengukuhkan mengukuhkan kepengurusan baru Himpunan Mahasiswa Kabupaten Natuna (HMKN) Tanjungpinang di Tanjungpinang, kemarin.

JADWAL KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG PT. PELNI DI PELABUHAN KIJANG, TANJUNGPINANG DAN BATAM

MARET No.

NAMA KAPAL

1

KM. SABUK N-62

2 3

2018 DARI

RENCANA TIBA HARI TANGGAL

JAM

RENCANA BERANGKAT DARI HARI TANGGAL

TUJUAN JAM

TAMBELAN JUMAT

02-Mar-18 07.00 TG.PINANG

SENIN

05-Mar-18 11.00

SENAYANG - JAGOH - P.BERHALA - JAGOH - P.PEKAJANG - BLINYU - P.PEKAJANG - JAGOH - SENAYANG

KM. DOROLONDA

TG.PRIOK

03-Mar-18 10.00

SABTU

03-Mar-18 12.00

KM. SABUK N 30

TAMBELAN MINGGU 04-Mar-18 10.00 TG.PINANG SELASA 06-Mar-18 13.00

4 5 6

KM. UMSINI KM. SABUK N-62 KM. BUKIT RAYA

TG.PRIOK SENAYANG LETUNG

SENIN SABTU

05-Mar-18 09.00 KIJANG SENIN 05-Mar-18 14.00 10-Mar-18 07.00 TG.PINANG MINGGU 11-Mar-18 14.00 00/00/2018 07.00 KIJANG 00/00/2018 09.00

7

KM. SABUK N 30

TAMBELAN JUMAT

16-Mar-18 10.00 TG.PINANG MINGGU 18-Mar-18 13.00

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU - NAMLEA - AMBON - TERNATE - BITUNG (PP) KUALA MARAS - TAREMPA - MIDAI - P.TIGA - SELAT LAMPA - SEDANAU - P.LAUT - RANAI - SUBI - SERASAN SINTETE - TAMBELAN TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - MAUMERE - LARANTUKA - LOWELEBA - KUPANG (PP) TAMBELAN - SINTETE DOCKING TAHUNAN KUALA MARAS - TAREMPA - MIDAI - P.TIGA - SELAT LAMPA - SEDANAU - P.LAUT - RANAI - SUBI - SERASAN SINTETE - TAMBELAN

8

KM. SABUK N-62

TAMBELAN JUMAT

9 10 11

KM. DOROLONDA TG.PRIOK KM. UMSINI TG.PRIOK KM. SABUK N-62 SENAYANG

12

KM. SABUK N-62

1 2 3

KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD

SABTU

SABTU SENIN SABTU

TAMBELAN JUMAT

KIJANG

16-Mar-18 07.00 TG.PINANG

SENIN

19-Mar-18 11.00

17-Mar-18 13.00 KIJANG SABTU 17-Mar-18 15.00 19-Mar-18 07.00 KIJANG SENIN 19-Mar-18 14.00 24-Mar-18 06.00 TG.PINANG MINGGU 25-Mar-18 14.00 30-Mar-18 07.00 TG.PINANG

TG.PRIOK MINGGU 04-Mar-18 06.00 TG.BALAI RABU 07-Mar-18 10.00 TG.PRIOK MINGGU 11-Mar-18 06.00

BATAM BATAM BATAM

SENIN

02-Apr-18 11.00

MINGGU 04-Mar-18 11.00 RABU 07-Mar-18 13.00 MINGGU 11-Mar-18 11.00

1. PERUBAHAN JADWAL TSB DIATAS BILA ADA PERUBAHAN / KOREKSI AKAN KAMI BERITAHUKAN. 2. KEPADA CALON PENUMPANG PEMBELIAN TIKET AGAR SESUAI IDENTITAS/ KTP. 3. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI CALL CENTER 021 - 162 4. PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG TELP. 0771 - 21513 5. 2 (DUA) JAM SEBELUM KAPAL BERANGKAT SUDAH DI TERMINAL PELABUHAN

SENAYANG - JAGOH - P.BERHALA - JAGOH - P.PEKAJANG - BLINYU - P.PEKAJANG - JAGOH - SENAYANG TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU - NAMLEA - AMBON - TERNATE - BITUNG (PP) TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - MAUMERE - LARANTUKA - LOWELEBA - KUPANG (PP) TAMBELAN - SINTETE SENAYANG - JAGOH - P.BERHALA - JAGOH - P.PEKAJANG - BLINYU - P.PEKAJANG - JAGOH - SENAYANG TG.BALAI - BELAWAN TG.PRIOK (PP) TG.BALAI - BELAWAN TANJUNGPINANG, FEBRUARI 2018 TTD PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG

LAYOUT: AGUNG S PRASATYA

INTERAKTIF

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android.

Caranya, melalui aplikasi SCOOP, yang bisa

RABU, 7 MARET 2018

13

TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan

081364363030

Pemadam Kebakaran Tpi

0771-20949 / 113

Polsek Bukit Bestari

0771-318211

Polsek TPI Kota

0771-314110

Polsek Bintan Timur

0771-61110

Unit Lakalantas Tpi

0771-7000009

Kantor Badan SAR Tpi

0771-29125

Camat Tpi Kota

0771-7008251

PLN

0771-23755/21048

Polres Tanjungpinang

0771-314351

PDAM

0771-21574

Jasa Raharja Tpi

0771-317537

RSUD Tpi

0771-313000

Lantamal IV Tanjungpinang

0771-23071

MIMBAR BEBAS

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

PANLIH Cawagub Kepri saat rapat di Gedung DPRD beberapa waktu lalu.

Isdianto lebih Cocok Aslmlk. kalau saye sih isdianto lah diekan lame di birokerasi jadi die dapat membantu gubernur kalau2 ade hal 2 yg gubenur tak paham terimekasih.

SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti kinerja pemerintah, pelayanan PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/Paspor/akta kelahiran/ sertifikat tanah, ke harian Tanjungpinang Pos. Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS atau WhatApp (WA) ke:

0852 64050123

+6282169967277

Sampai Kapan Kepri Tak Berwagub?

MBS. begitu seretnya berbagai kepentingan kelompok sampe berlarut larut sehingga sekian lama belum ada juga WAKIL GUBERNUR Kepri.. apakah bpk2 itu bekerja?? Betul mereka bekerja tp menggolkan kepentingan kelompoknya dan di satu pihak zona itu merasa milik kelurga tertentu.. ujungnya ya bs dilht.. tentu gubernur tdk bs bekerja sendiri dgn maksimal klu tdk punya wakil.. renungkan lah sampe kpn kepri begini..!? +6281261795386

3 Bulan KIA Tak Siap Assmlkum. Camat bestari, ape cerita soal kartu Identitas anak (KIA) udah ada 3 bulan belum siap juga. Bukan dua minggu ia pa bisanya. tks 081261008748

Dukung Siapapun Wagubnya

Menunggu SK Banwalu

082385980374

Pasar Bincen Makin Amburadul MBSYth Pengelola Pasar Bintan Center (Bestari). Sebenarnya pasar tsb awalnya sangat nyaman berbelanja, tapi sejak beberapa tahun terakhir pengelolanya sudah tidak memperhatikan kenyamanan lagi.

Hal ini terjadi karena pengelola jarang sekali menertibkan pedagang atau penjual yang meletakkan barang dagangan di gang/jalan yg melebihi tempat/ meja padahal setiap hari pengelola ada memungut retribusi ditambah lagi pengemis yg duduk ditengah jalan dan pedagang asongan berjualan menambah semrawut pasar tsb.

Sebaiknya pengelola secara rutin menertibkan pedagang berjualan sesuai haknya, untuk pengemis minta bantuan dinas terkait untuk menertibkan.

Jangan uang retribusi dan parkirnya dipungut tapi kenyamanan saat berbelanja masyarakat tidak diperhatikan, tks.

08117776750

Mana Pergantian Meteran PLN Assalamu alaikum mana petugas pln dan manajer nya mana janjimu kt mau diganti semua meteran panca bayar ke meteran prabayar...secara bertahap, di tunggu pembuktianmu...di tahun 2018 ini

Pada hal tugas Wagub itu merupakan kelancaran roda pergerakan pemerintahan yg sedang macet ini. Untuk memelih wagub orang pejabat yg baik dan pintar ini semacam repot sekali. Menurut ulama, sosok manusia yg terbaik itu adalah yang berakhlaq baik beriman & bertaqwa kpd Allah SWT". Manusia yg ada syarat ini dia S1, S2, S3 termasuk punya ES Cendol yg dapat dibagikan kpd org yg sdg haus di negeri Melayu ini. +6281364252006

Kini Kita Dah Punya Wagub Dengan terpilih nya wakil Gubenur Kepri di paripurna semoga roda Pemerintahan berjalan lanjar dan Kondusif dan didukung segenap lapisan Masyarakat Kepri.

081275421669

MBS janganlah kita meributkan, siapapun wagub Kepri kita dukung. Saya sangat miris melihat Kepri kita sangat kaya dgn hasil bumi baik di darat maupun di laut, walaupun saya anak kepri tinggal jauh di ibukota negara.

Saya tetap memperihatikan kemajuanmu. +6285668430035

MBS banwaslu Kepri belum menerbitkan SK pemberhentian..

Paska pelantikan PAW komisioner panwaslu Kota Tanjungpinang masih menyisakan tanda tanya besar, karena pejabat sebelumnya yg digantikan hingga saat ini belum menerima SK pemberhentian secara resmi dari bawaslu Kepri, So???

Penentuan Wagub Kelamaan

TANGGAPAN: Saya menyarankan supaya DPRD mengambil sikap untuk menggunakan hak-haknya bertanya kepada gubernur, sehingga konkrit bisa dipertanggungjawabkan dalam forum resmi.

Selama ini kita belum dengar pernyataan gubernur secara resmi. Saya melihat sampai proses ini selesai ditahap pemilihan dan menentukan satu calon, Gubernur Kepri seperti tidak ada keinginan untuk memiliki wakil gubernur. Tidak ada terlihat upayanya sama sekali. Harusnya Nurdin menunjukkan kerja nyata untuk mengisi kekosongan posisi wakil gubernur.

Upaya atau niat baik dari gubernur yang tidak ada.

Banyak masyarakat menduga bahwa proses pemilihan wagub Kepri selama ini diganjal oleh DPRD Kepri. Padahal justru, DPRD yang meminta supaya gubernur segera

menentukan wakilnya, agar pekerjaan yang dilakukan saat ini, terbantu. Masa sudah di paripurna tapi hasilnya masih berlarutlarut.(ais) Suryani Juru Bicara PKS-PPP

TANGGAPAN: DRPRD Kepri menuntut keseriusan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menindaklanjuti terkait Wakil Gubernur (Wagub) Kepri yang sudah dipilih lewat rapat paripurna pada Desember 2017 lalu di kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak.

Pemilihan Cawagub Kepri yang sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sampai saat ini sudah lebih dari tiga bulan belum diproses.

Dan DPRD Provinsi meminta kepada Gubernur sebagai user, menindak lanjuti terhadap apa hasil yang sudah dibuat DPRD terkait masalah ini.

Kami merasa tidak puas, karena gubernur sebagai kepala daerah, sebagai user tidak pernah berkomunikasi dengan kami.

Padahal beliau user.

DPRD Provinsi sudah melakukan proses pemilihan Cawagub Kepri sampai menentukan salah satu calon Wagub Kepri yakni Isdianto mantan Kadispenda Kepri. Itu sudah sesuai prosedur perundang-undangan.

Kini prosesnya sudah sampai di Mendagri, Setneg sampai Dirjen Otda.

Hanya saja memang gubernur tidak mau

menindaklanjuti apa yang sudah dihasilkan DPRD kepada Presiden atas dukungannya terhadap apa yang sudah dilakukan DPRD terkait proses pemilihan Wagub.

Berarti memang ada niat, gubernur tidak mau memakai wakilnya sampai masa baktinya selesai.

Kalau seperti ini jadinya, kami Fraksi PDI Perjuangan akan menjalankan hak-haknya seperti tertera dalam undang-undang yaitu hak angket dan hak interplasi. Tak hanya dari Fraksi PDIP.(ais) Jumaga Nadeak Ketua DPRD Kepri

TANGGAPAN: Kami merasa dirugikan karena menurut kami proses yang dilakukan DPRD selama ini, ternyata tidak ada kesesuaian dari pihak gubernur. Kita sudah beberapa kali mengkritik, bahwa Kepri saat ini stagnan, terutama gubernur sering berada di luar kota, akan tetapi tidak memiliki wakil gubernur. Kami berharap segera memberikan statemen, maunya apa? kalau memang tidak mau kita tanya kembali ke Mendagri, apa tindakan selanjutnya. Jadi tidak bisa lagi main kucing-kucingan seperti ini. (ais) Taba Iskandar, Juru bicara Fraksi Golkar Kepri

TANGGAPAN: Kami merasa dirugikan karena menurut kami proses yang dilakukan DPRD selama ini, ternyata tidak ada kesesuaian dari pihak gubernur. Kita sudah beberapa kali mengkritik, bahwa Kepri saat ini stagnan, terutama gubernur sering berada di luar kota, akan tetapi tidak memiliki wakil gubernur. Kami berharap gubernur cepat mengklarifikasi ini. Maunya apa? Kalau memang tidak mau, kita akan tanya kembali ke Mendagri, agar kita bisa menentukan tindakan selanjutnya.

Jadi tidak bisa lagi main kucing-kucingan seperti ini.(ais) Hotman Hutapea Fraksi Demokrat

08127607147

„ REDAKTUR: ZAKMI

„ LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

KEPRI SOCIETY

14

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

RABU, 7 MARET 2018

PEJABAT PT BRC, KEMENPAR RI, PT MEDIANUSA PERMANA, EO ORANGE ROOM PTE LTD DAN SPORTS CULTURE MEDIA CO.LTD, BEIJING HUA LING SELEBRASI KESUKSESAAN PELAKSANAAN BINTAN INTERNATIONAL MARATHON 2018 DI RUANG RAPAT GEDUNG KEMENPAR RI.

Promosikan Ke Seluruh Negara dan Nusantara

Kemenpar RI Siap Sukseskan Pelaksanaan BIM 2018 di Lagoi

P

T Bintan Resort Cakrawa la (BRC) bersama PT Medianusa Permana, EO Orange Room Pte Ltd dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI menggelar konfrensi pers event Bintan Internasional Marathon (BIM) di Ruang Rapat Kemenpar RI, Lantai 17, Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (1/3) lalu.

Dalam rapat tersebut, Kemenpar RI siap menyukseskan pelaksanaan BIM yang akan diselenggarakan pada 15 Juli 2018 mendatang di Kawasan Pariwisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau. Mereka juga akan membantu mempromosikan BIM ke berbagai negara termasuk nasional.

Deputi Pengembangan Pemasaran Wilayah 1 Kemenpar

RI, I Gede Pitana menyampaikan mulai saat ini pihaknya akan membantu proses pembukaan pendaftaran BIM untuk peserta nasional melalui website bintanmarathon.com.

Kemenpar RI bersama agen travel juga akan melakukan promosi ajang debut olahraga perdana itu di sembilan provinsi di Negara China. Lalu, ke Singapura dan seluruh wilayah

di Indonesia. Ditargetkan even ini akan diikuti oleh 5.000 peserta.

Group General Manager (GGM) PT BRC, Abdul Wahab mengatakan pihaknya sudah siap menyusun dan menyediakan semua fasilitas dalam pelaksanaan BIM 2018 ini. Baik jalur lintasan, keamanan, kenyamanan, kesehatan hingga penginapannya.

Dalam menyukseskan iven ini, PT BRC juga bekerjasama dengan agent travel dari Bali yang khusus mendatangkan wisman asal China. Dengan begitu, dia juga yakin Bintan akan terus dikunjungi seperti di Bali yang kini sudah banyak dikunjungi wisatawan asal China maupun negara lainnya.

Apabila pesertanya mencapai 5.000 orang, wisatawan yang

akan memenuhi Kawasan Pariwisata Lagoi pada Juli mendatang bisa mencapai 20.000 orang. Khusus pendapatan dari registrasi peserta sudah diangka Rp 10 miliar. Itu belum termasuk pendapatan lain seperti penginapan, makan dan lainnya. *** Narasi Jendaras Karloan Foto : BRC

GGM PT BRC, Abdul Wahab memaparkan persiapan Event Bintan International Marathon 2018 kepada awak media lokal dan nasional.

Deputi Pengembangan Pemasaran Wilayah 1 Kemenpar RI, I Gede Pitana memaparkan kesiapan Event Bintan International Marathon 2018 kepada awak media lokal dan nasional.

CEO PT Medianusa Permana, Mangara Peranginangin memaparkan persiapan Event Bintan International Marathon 2018 kepada awak media lokal dan nasional.

Kadisparbud Bintan, Luki Zaiman Prawira memaparkan persiapan Event Bintan International Marathon 2018 kepada awak media lokal dan nasional.

Manager Direktur EO Orange Room Pte Ltd, Elvin Ting memaparkan persiapan Event Bintan International Marathon 2018 kepada awak media lokal dan nasional.

Deputi Pengembangan Pemasaran Wilayah 1 Kemenpar RI, I Gede Pitana didampingi Asdep Pengembangan Pemasaran Wilayah 1 Regional 1 Kemenpar RI, Masruroh menyerahkan cinderamata kepada Kadisparbud Bintan, Luki Zaiman Prawira didampingi GGM PT BRC, Abdul Wahab.

GGM PT BRC, Abdul Wahab dan Deputi Pengembangan Pemasaran Wilayah 1 Kemenpar RI, I Gede Pitana membahas persiapan Bintan International Marathon 2018.

GM Operasional PT BRC, Prakash Nair sedang berbincang dengan Agent Travel Bali, Andy.

GGM PT BRC, Abdul Wahab dan Deputi Pengembangan Pemasaran Wilayah 1 Kemenpar RI, I Gede Pitana, Kabiro Komunikasi Publik Kemenpar RI, Guntur Sakti dan Agent Travel Bali, Andy sedang menyantap hidangan sambil berbincang-bincang.

GM Administrasi PT BRC, Aditya Laksamana, CEO PT Medianusa Permana, Mangara Peranginangin, dan Kadisparbud Bintan, Luki Zaiman Prawira menyantap hidangan sambil berbincang dengan Deputi Pengembangan Pemasaran Wilayah 1 Kemenpar RI, I Gede Pitana dan Kabiro Komunikasi Publik Kemenpar RI, Guntur Sakti. „ REDAKTUR: ABAS

Deputi Pengembangan Pemasaran Wilayah 1 Kemenpar RI, I Gede Pitana didampingi Asdep Pengembangan Pemasaran Wilayah 1 Regional 1 Kemenpar RI, Masruroh menyerahkan cinderamata kepada GGM PT BRC, Abdul Wahab dan didampingi Kadisparbud Bintan, Luki Zaiman Prawira.

GM Administrasi PT BRC, Aditya Laksamana dan Kadisparbud Bintan, Luki Zaiman Prawira foto bersama.

Kadisparbud Bintan, Luki Zaiman Prawira bersama GGM PT BRC, Abdul Wahab menyerahkan cinderamata kepada Deputi Pengembangan Pemasaran Wilayah 1 Kemenpar RI, I Gede Pitana didampingi Asdep Pengembangan Pemasaran Wilayah 1 Regional 1 Kemenpar RI, Masruroh.

GM Operasional PT BRC, Prakash Nair, Manager Direktur EO Orange Room Pte Ltd, Elvin Ting dan Kepala Business Development PT Medianusa Permana, Joni Law usai berdiskusi.

Konfrensi Perss Kesiapan Pelaksanaan Event Bintan International Marathon 2018 bersama awak media lokal dan nasional. „ LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS

15

Koran Nasional dari Kepri

RABU, 7 MARET 2018

Pengguna Medsos Harus Bijak Diskominfo Sosalisasi UU ITE ke Dua Sekolah TANJUNGPINANG Puluhan pelajar SLTA sederajat mengikuti sosalisasi tentang Undang-Undang (UU) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sosalisasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungpinang berlangsung di dua sekolah, yakni SMAN 1 dan SMKN 1 Tanjungpinang, Selasa (6/3). ”Target kita ke semua SLTA di Kota Tanjungpinang. Baik itu SLTA negeri maupun swasta. Ya, ada sekitar 24 SLTA di Kota Tanjungpinang kita akan melakukan sosialisasi UU ITE,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik dari

Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto.

Sambung dia, Diskominfo melakukan sosialisasi tersebut, tidak mau melihat hingga mendengar ada kalangan pelajar di Kota Tanjungpinang telah membuat isu SARA, menyajikan berita hoax hingga menyebarkan berita kebencian di media sosial (medsos) pribadinya. Baik itu medsos seperti instagram, whatsApp, facebook, twitter dan medsos lainnya.

Ia yakin kalangan pelajar di Kota Tanjungpinang sebagian besar memiliki medsos. “Jadi, jangan sampai adek-adek kita ini (anak sekolah, red) tersandung kasus melanggar UU ITE,” terang dia.

Sambung dia, kalau

sudah tersandung kasus seperti itu, secara tidak langsung sudah menghambat karir hingga cita-cita yang didampakkannya selama ini. ”UU ITE tidak memandang usia,” ucap dia.

Ia tidak melarang kalangan pelajar memiliki hingga membuat status di medsos pribadinya. Asalkan, kata Teguh kalangan pelajar tersebut memanfaatkan hingga menggunakan medsos pribadinya ke arah yang lebih baik. ”Saring sebelum share (bagikan) berita tersebut.

Supaya pengguna medsos tidak melanggar UU ITE. Kalau bisa jangan share berita tersebut. Pasalnya, yang menyebarkan berita itu juga kena hukuman.

Apabila berita itu mengand-

Satker...............................dari halaman 9 Sesuai Perwako, ada tujuh kawasan permukiman kumuh di Kota Tanjungpinang.

Yaitu Pelantar Sulawesi, Pantai Impian, Lembah Purnama, Suka Berenang, Tanjungunggat, Kampung Bugis dan Kawasan Senggarang.

Sebagai tahap awal, Satker PKP Kementerian PU di Kepri membantu mengatasi kawasan kumuh di dua lokasi yakni di Kampung Bugis dan Tanjungunggat.

Untuk Kampung Bugis ada beberapa pekerjaan yaitu, sumur bor, sanitasi dan pembangunan pelantar.

Sedangkan di Tanjungunggat hanya pembangunan

REDAKTUR: ABAS

pelantar. Program sanitasi di Kampung Bugis nantinya menjadi pilot project di Kepri yaitu pembangunan septic tank apung.

Didesain septic tank mengapung yang terbuat dari fiber dan memiliki kompartemen yang lengkap dan mampu mengelola limbah tinja secara otomatis.

Satu septick tank apung dibuat untuk menampung tinja dari 5-10 rumah. ”Nantinya limbah tinja yang sudah masuk septic tank apung setelah diolah, keluar dalam berbentuk air,” ungkapnya.

Dituturkannya, mereka juga sudah komunikasi

dengan Pemko melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tanjungpinang akan memanfaatkan limbahnya dengan mengembangkan hidroponik. ”Kalau rencana ini bisa direalisasikan BLH Tanjungpinang, bagus juga sehingga bermanfaat. Jadi tinja diolah menjadi pupuk untuk tanaman hidroponik,” paparnya.

Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka percepatan penanganan kawasan Kumuh dan gerakan 100-0100 yang artinya 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi layak. ***

ung isu SARA,” sebut dia.

Sementara itu, Wakil Kepala SMAN 1 Tanjungpinang bidang Humas, Sutan Muhammad Isah memberikan apresiasi kepada Diskominfo Kota Tanjungpinang, yang sudah mau menyempatkan melakukan sosalisasi UU ITE. ”Ini perlu sekali. Karena 99 persen anak kita menggunakan hape,” kata Sutan Muhammad Isah disela acara sosalisasi yang berlangsung di Aula SMAN 1 Tanjungpinang.

Sutan mengatakan, pihak sekolah tidak melarang anak didiknya membawa hp. Asalkan anak tersebut mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Seperti hidupkan hp pada saat jam pulang sekolah. Supaya memudahkan anak didiknya untuk melakukan komunikasi dengan orangtuanya. ”Jam pelajaran juga kita izinkan. Asalkan atas

F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

TEGUH Susanto foto bersama dengan pihak guru dan siswa.

permintaan guru bersangkutan. Misalkan ada mata pelajaran sosiologi.

Guru minta anak muridnya untuk mencari bahan di internet. Jadi, diperboleh-

kan. Ini tetap kita awasi,” ucap dia. Ia berharap, orangtua ikut mengawasi anaknya disaat menggunakan hp di rumah. ”Sesekali orangtua mengecek hp

anaknya. Jangan hanya guru saja mengawasi anak tersebut. Kita ingin anak pelajar kita berhasil dan bisa membangun daerah ini,” harapnya. (dri)

Terima.....................................................dari halaman 9 Apabila banyak pesanan air bersih, pihaknya dibantu oleh PDAM Tirta Kepri dan BPBD Provinsi Kepri karena masing-masing intansi tersebut memiliki mobil tangki air.

Butuh air bersih, ia

sarankan kepada masyarakat untuk mengirim surat permintaan air bersih ke BPBD Kota Tanjungpinang.

Surat permintaan salah satu syarat administrasi yang perlu dipenuhi oleh masyarakat.

Suratnya pengajuan dari warga baiknya dari RT setempat. ”Yang penting itu alamat harus jelas.

Sehingga air bersih yang akan di suplai sesuai dengan permintaan.

Intinya, hari itu juga kita

suplai air bersih ke rumah masyarakat,” tegas dia.

Ia berharap kepada pihak RT/RW hingga pemerintah setempat, yaitu kelurahan untuk menyediakan bak penampung air bersih. (dri)

Gubernur.................................................dari halaman 9 ada mana boleh, melanggar aturan itu,” timpal Raja Ariza. Sebelumnya, Kemendagri sudah mendatangani surat pelantikan 170 pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpi-

nang. Namun, surat rekomendasi pelantikan tidak bisa dijalankan, karena isi surat tersebut ditujukan kepada Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah. Surat

rekomendasi pelantikan keluar per 31 Januari 2018, lalu. Sedangkan masa jabatan Lis Darmansyah jadi Wali Kota Tanjungpinang berakhir 16 Januari kemarin. Dengan alasan

tersebut, Penjab Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza tidak berani melakukan pelantikan. Dan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengajukan ulang pelantikan. (ais/bas)

LAYOUT: DOBBY FACHRIZAL

PRO BATAM

16

TANJUNGPINANG POS Koran Nasional dari Kepri

RABU, 7 MARET 2018

MARTUA , Batam

F-MARTUA/TANJUNGPINANG POS

DIRJEN Kemendagri Sumarsono membuka Rakernas Adeksi di Batam, Selasa (6/3).

Wawako Wacanakan Jembatan MARTUA, Batam PEMERINTAH Kota Batam, melalui Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad melontarkan wacana yang pernah muncul tahun 2000an. Pembangunan jembatan dari Batam ke Singapura kini dilontarkan Amsakar, dengan

harapan, setelah Jembatan Batam-Bintan dilanjutkan Batam-Singapura bisa terkoneksi lewat jembatan.

Konektivitas darat BatamSingapura diyakini akan mendongkrak ekonomi Indonesia dan Singapura.

Penyataan itu dilontarkan Amskar Achmad, usai pembukaan Rakernas

Adeksi, Sel?sa (6/3) di Batam. ”Konektivitas Batam-Tanjungpinang dan Batam-Singapura, sudah lewat laut. Akan dibangun konektivitas darat. Kita juga ingin Batam-Singapura,” ungkap Amsakar.

Konektivitas darat dengan jembatan dari Sekupang ke Belakang

Padang dan ke Singapura. ”Sehingga bisa langsung dari Batam ke Belakang Padang dan Singapura. Itu akan menggerakkan ekonomi masyarakat lebih cepat,” jelasnya.

Menurutnya, perputaran ekonomi Batam akan lebih kencang dan properti akan naik penjualannya. Warga

Pemerintah Bahas Konsep Masterplan Batam JAKARTA - Pemerintah dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP PBPB Batam) membahas Konsep Masterplan Batam. Beberapa poin yang dibahas meliputi model ekonomi Batam, kondisi infrastruktur dan tata ruang beserta rencana pengembangannya, hingga kebijakan yang dibutuhkan. ”Mari kita bicarakan bagaimana sebetulnya desain ekonomi untuk Batam saat ini dan ke depan. Ini penting agar makin banyak yang berminat dan bersemangat menanamkan investasi di Batam,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi tentang BP PBPB Batam, Selasa

REDAKTUR: ZAKMI

(6/3) di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala BP PBPB Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, dan perwakilan dari beberapa kementerian/lembaga terkait.

Ada beberapa prinsip terkait transformasi Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. KEK Batam bersifat zonasi (enclave), tidak whole island. Selain itu, penetapan KEK di cluster sesuai Kawasan Industri yang ada.

Kemudian, pengusaha yang tidak masuk cluster KEK, diberikan opsi untuk pindah ke KEK atau diberikan fasilitas lain seperti di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat (PLB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan sejenisnya).

Menteri Keuangan berpesan, BP PBPB Batam dan Direktorat Jendeal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta stakeholder terkait lainnya perlu terus berkoordinasi terutama dalam membuat rencana kerja yang konkret. ”Perlu timeline yang jelas

dalam masa transisi FTZ menjadi KEK di Batam ini. Mulai dari identifikasi cluster-cluster Kawasan Industri, penyiapan sarana dan prasarana termasuk IT System, business process, penyiapan Sumber Daya Manusia, dll,” kata Sri Mulyani.

Senada dengan hal tersebut, Menko Darmin juga menekankan perlunya skala prioritas dan cluster KEK Batam yang final. ”Untuk cluster itu perlu segera difinalkan. Apa saja persisnya, bagaimana visi yang menyangkut kegiatan ke depannya, serta potensi industri, potensi pariwisata dll,” tegasnya.

Sementara Kepala BP PBPB Batam Lukita Dinarsyah Tuwo fokus menjelaskan pentingnya integrasi antara Batam dengan Pulau Bintan dan Pulau Karimun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7%.

Tentunya didukung dengan rencana pengembangan proyek infrastruktur seperti Bandara Hang Nadim, Waduk Tembesi, Pelabuhan Batu Ampar, Rumah Susun, Tanjung Sauh Container Port Project, Jembatan Batam-Bintan, dan Light Rail Transit (LRT) Batam.

Lukita juga menekankan bahwa, peran strategis Batam diperlukan untuk mengungkit ekonomi wilayah Kepulauan Riau dan nasional.(mbb)

Singapura diperkirakan akan memilih menyewa rumah di Batam dibanding di Singapura. ”Kalau ada Jembatan Batam-Singapura, bisa langsung mobil ke Singapura,” bebernya.

Jembatan itu juga dinilai bisa mendorong ASEAN bisa menyepakati mata uang bersama. Sama seperti

Eropa yang disatukan dengan mata uang Euro. ”Euro diberlakukan, antar negara disana sudah terkoneksi. Jadi bukan tidak mungkin, kalau kita terkoneksi antara dengan Singapura, itu terjadi.

Malaysia-Singapura kan udah terkoneksi juga lewat jembatan,” bebernya.

Walau biaya pembangunan disebutkan besar, namun dampak ekonominya lebih besar. Hal itu karena ada aktivitas industri dan parawisata kedua negara itu. ”Lebih besar dampak ekonominya. Tapi sekarang, biar lah lebih dulu BatamBintan,” imbuh Amsakar. ***

Bulan ini, Pajak Daerah Naik BATAM - Gubernur Kepri Nurdin Basirun sudah merestui Perda pajak daerah. Artinya, kenaikan pajak daerah akan segera diberlakukan.

Terkait penolakan beberapa pengusaha, Walikota Batam, HM Rudi menyebutkan, pihaknya tidak ada menerima permintaan dari pengusaha untuk menunda pemberlakuan Perda tersebut. ”Kalaupun ada permintaan pengusaha untuk penundaan, itu hanya melalui media. Namun permintaan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menunda pemberlakuan Perda,” sebut Rudi.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Batam, HM Rudi, Senin (5/3) di Batam.

Ditegaskan Rudi, tanpa permintaan tertulis, pihaknya tidak bisa melakukan penundaan. ”Tidak ada permintaan secara tertulis. Harus ada surat tertulis,” tegas Rudi.

Jika ada permintaan

tertulis, pihaknya punya dasar untuk menyampaikan ke DPRD Batam. ”Harus ada surat resmi, menjadi dasar saya untuk meminta ke tetangga (DPRD). Yang sahkan perda, pasti mereka minta surat keberatan,” sambung Rudi.

Saat ini sudah bulan Maret, maka penyesuaian tarif pajak akan diberlakukan. "Orang tak minta penundaan tak mungkin saya tak tunda. Kalau ada permintaan penundaan, bisa dibahas bersama DPRD,” ulangnya.

Sebelumnya Rudi mengatakan, penundaan pemberlakuan Perda sudah dilakukan, Desember 2017, sesuai permintaan Gubernur Kepri yang meminta menunda, karena kondisi perekonomian. Perda akhirnya diberlakukan Maret 2018. ”Karena sebelumnya sudah disetujui dan ditandatangani Gubernur Kepri. Sehingga, jika sudah sah maka pihaknya wajib

menjalankan. Kalau ini kan sudah jadi Perda dan tidak bisa diundur. Udah sah.

Kami wajib menjalankan,” tegas Rudi.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Azmansyah mengatakan, Maret 2018 menerapkan penyesuaian (kenaikan) pajak. Pada penyesuaian pajak itu, terjadi kenaikan sebagaimana diatur dalam Perda tentang pajak daerah, nomor 7 Tahun 2017. Jika diberlakukan Maret, maka penarikan pajak mulai April 2018.

Sesuai dengan perubahan Perda yang dilakukan, ada perubahan pada nilai pajak parkir dari 20 persen naik jadi 25 persen. Sementara pajak reklame dari 15 naik jadi 20 persen. Pajak reklame rokok dan minuman beralkohol menjadi 25 persen. Pajak hiburan seperti untuk permainan biliar dan golf, naik dari 10 persen naik menjadi 15 persen dan lainnya. (mbb)

Dirjen Kemendagri Ingatkan OTT Dewan BATAM - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono mengingatkan, agar anggota dewan tidak melakukan pelanggaran.

Diingatkan belakangan ini, anggota dewan yang operasi tangkap tangan (OTT) meningkat. Selain itu, dewan kota se-Indonesia untuk bekerja dengan baik, karena masyarakat semakin kritis.

Harapan itu disampaikan Soni Sumarsono, Selasa (6/ 3) saat membuka Rakernas, Assosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) tahun 2018, di Batam. Pada kesempatan itu, hadir Ketua DPRD Batam, Nuryanto yang merangkap sebagai ketua panitia, bersama anggota dewan Batam, lainnya. ”Sekarang, masyarakat sudah mulai tumbuh kritis dalam demokrasi. Belakangan ini, semakin banyak

anggota DPRD yang OTT. Buktikan, dengan adanya DPRD, daerah lebih baik,” imbaunya.

Diakui, pemerintah prihatin atas kejadian yang terus menerus belakangan, kejadian OTT yang terjadi disepanjang daerah, dan cenderung meningkat, jelang Pilkada. Termaksud Pimpinan daerah, DPRD dan OPD. ”Kita juga mengapresiasi KPK yang menjalankan tugasnya. Saya meminta kepada seluruh, agar OTT tidak terjadi lagi,” imbaunya.

Diingatkan, tidak hanya anggota DPRD yang OTT, namun pemerintah daerah.

Sehingga saat ini diakui muncul wacana agar pemilihan kepala daerah di DPRD. ”Sekarang, banyak yang OTT, sehingga muncul wacana pemilihan DPRD. Tapi ada juga pendapat, pemilihan kepala daerah langsung, lebih

baik,” sebutnya.

Dari wacana yang berkembang itu, saat ini Kemendagri melakukan kajian dan menyiapkan konsep baru. Konsep yang disiapkan, diantaranya pemilihan kepala daerah ada yang dilakukan DPRD dan ada yang dilakukan secara langsung, oleh masyarakat. ”Jadi Kemendagri sedang mengkaji. Ada daerah, jangan dipakasakan pemilihan secara langsung.

Seperti dengan Papua.

Beda dengan Surabaya, pemilihan langsung lebih baik,” jelasnya.

Namun konsep itu masih dievaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap konsep pemilihan yang berjalan saat ini. ”Kami evaluasi sistem yang lebih baik.

Kalau perlu, pembiayaan sebagian proses Pilkada, ditanggung negara. Seperti biaya saksi,” ungkapnya. (mbb) LAYOUT: GILANG DHIKAPATI