Tanjungpinang pos 9 Desember 2016

JUMA T 9 DE SEMBER 201 6 / 9 RABIUL AW AL 114 438 JUMAT DESEMBER 2016 AWAL

RP 1.800

Tim DVI Berhasil Identifikasi Lima Jenazah

Korban Skytruck Naik Pangkat Gugur dalam tugas, ke-13 korban pesawat skytruck Polri yang jatuh di perairan Senayang, Lingga, Sabtu (3/ 12) lalu diberi penghargaan kenaikan pangkat.

Penghargaan dan apresiasi, itu disampaikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ketika meninjau lokasi pencarian serpihan pesawat nahas di perairan Senayang, Kamis (8/12).

MARTUA, Batam

KELIMA KORBAN TERIDENTIFIKASI

Bripda Eri Dwi Perdana Brigadir Suwarno AKP Safran AKP Abdul Munir Bripka Erwin SUMBER: POLDA KEPRI

BACA HAL 2 F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

TINJAU: Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian bersama Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun menyaksikan proses pencarian serpihan pesawat dan korban di Perairan Senayang, Lingga, Kamis (8/12).

Cik Brahim Korban Skytruck Naik Pangkat

SEBELUM tidur, gadis berdarah campuran Arab dan India ini terbiasa mengoleskan madu di bibir.

Kebiasaan itu membuat

Yang berjasa, memang patot dihargai

¾LANJUT

KE HAL 2

SUMBER: BI

Kamis 8 Desember 2016

DIJILAT DI BIBIR Naditya Nugrahesy

USD AUD SGD JPY GBP MYR

13.371 10.026 9.441 11.782 16.904 3.020

Pemerintah Harus Tanggung Jawab Ciptakan Lapangan Kerja TANJUNGUBAN - Lebih dari 3 ribu pelamar calon honor di Pemkab Bintan menjadi bukti lapangan pekerjaan di Pulau Bintan sempit. Kejadian ini membuktikan juga lemahnya pemerintah dalam menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan di Pulau Bintan. Padahal sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang baru, pemerintah bertanggungjawab memperluas lapangan pekerjaan.

Ini diungkapkan oleh Erianti Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI)

Kabupaten Bintan.

Eri mengatakan, jumlah pelamar honorer tidak lagi sebanding dengan jumlah formasi yang dibuka. Itu saja menunjukkan kalau angka pengangguran di Bintan sangat tinggi.

Padahal, gaji honorer di Pemkab Bintan berkisar Rp 800 ribu hingga Rp 1,2 juta. Tapi jumlah pelamar mengalahkan pelamar pada job fair biasa dibuka untuk pencari kerja bagi perusahaan swasta.

¾LANJUT KE HAL 2

Bikin Film Pendek Menceritakan Antikorupsi

Suarakan dari Hal Terkecil

BACA HAL 2 F-YOAN S NUGRAHA/TANJUNGPINANG POS

LOMBA: Gilang Ananda mengikuti lomba, belum lama ini.

WEBSITE: www.tanjungpinangpos.co.id

EMAIL: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

Korupsi adalah penyelewengan kekuasaan. Juga terjadi di saat ada peluang. Tidak hanya uang, juga bisa dari hal-hal sangat kecil sekali semisal korupsi makanan atau waktu.

Anugerah Jembia Emas 2016

Lebih Dekat dengan Nomine (2-habis) TANJUNGPINANG - Nama keenam yang dinobatkan sebagai nomine penerima Anugerah Jembia Emas 2016 adalah Husnizar Hood. Sastrawan kelahiran Sungai Ungar ini adalah orang Kepri pertama yang menerima Anugerah Sagang kategori Seniman Serantau pada

2004 silam.

Dedikasinya pada kesenian tidak habis pada penghargaan-penghargaan.

Husnizar juga ikut membidani secara langsung beberapa helatan akbar kesenian yang pernah ada

¾LANJUT KE HAL 2

YOAN S NUGRAHA, Tanjungpinang

FOLLOW US ON TWITTER @TgpinangPos

ADD US ON FACEBOOK Tanjungpinang Pos

TANJUNGPINANG POS T 9 DESEMBER 2016 JUMAT JUMA

2

TAJUK RENCANA TAJUK TAJUKRENCANA RENCANA

Lebih ...........dari halaman 1

Hari Antikorupsi Antara Ada dan Tiada

B

ERBEDA dengan peringatan hari-hari penting lainnya, peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2016 nyaris tak terdengar. Jangankan umbul-umbul atau baliho besar yang mengajak orang untuk membenci perbuatan korupsi, bahkan sekedar imbauan pun dari para pemangku kewenangan juga belum ada.

Sulit menghilangkan kesan enggan untuk memeriahkan Hari Antikorupsi ini. Padahal, korupsi inilah yang menjadi penyebab Indonesia tidak kunjung menjadi negara maju. Negara lain yang dulunya sama-sama negara berkembang sekarang sudah berlari kencang. Seperti Singapura, Malaysia atau Korea Selatan.

Salah satu indikator majunya suatu negara atau daerah adalah berkembangnya iklim investasi dan banyaknya investor yang masuk. Ini pernah diungkapkan Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani. Bahwa, daya saing industri negara ini kerap ternodai oleh praktik korupsi. Hal itu membuat investor dan pengusaha harus berpikir ulang untuk membuat proyek atau membangun usaha di Indonesia.

Selain dikenal karena keramahannya, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang korup. Begitu populernya sampaisampai Presiden Jokowi pun malu saat berkunjung ke Amerika. Presiden mengaku, dirinya merasa tertekan saat anggota kongres Amerika Serikat menanyakan kepadanya tentang bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk memberantas korupsi, Presiden Jokowi setuju dengan usulan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo. Pertama, penegak hukum yang berintegritas sangat diperlukan. Kedua, yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi juga perlu segera diperbaiki.

Hanya perlu dua solusi saja, tapi mewujudkannya luar biasa sulit. Harapan penegakan hukum dapat membuat jera koruptor masih jauh dari harapan. Begitu juga harapan untuk mengefisienkan birokrasi.

Harapan semakin jauh ketika lembaga pengawas ikut-ikutan melakukan inefisiensi. Ini bisa dilihat dari jumlah anggaran perjalanan dinas yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Hal itu berbanding lurus dengan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga nonpemerintah, yang jumlahnya juga semakin berkurang. Kalau pun ada suaranya bahkan nyaris tidak terdengar. Meski sulit berharap dalam waktu dekat Indonesia bisa bebas dari korupsi. Namun, kita harus terus optimis bahwa kita mampu memberantas korupsi.

Terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak pernah berhenti memberantas korupsi. Presiden juga selalu menampilkan gaya hidup yang jauh dari kesan hedonisme, yang kebetulan saat ini menjadi gaya hidup baru bagi sebagian birokrat dan masyarakat di Tanah Air. ***

Pemerintah ..dari halaman 1 Secara kasat mata, Eri membenarkan jika terjadi penurunan lapangan pekerjaan di Bintan. Sejumlah kegiatan industri menurun, karena lesunya investasi yang masuk ke Bintan. ”Investasi sektor pariwisata memang meningkat, tapi tidak begitu menyerap tenaga kerja, padahal angkatan kerja terus meningkat,” katanya.

Ditambah lagi, lulusan perguruan tinggi di Bintan terus membanjiri pasar tenaga kerja setiap tahun.

Tapi, lulusan didominasi ilmu sosial dan pemerintahan.

Pemerintah, sambungnya, harus menggerakan sektor ekonomi di berbagai aspek, tidak hanya mendorong sektor-sektor usaha besar, tetapi juga membina atau membuat program pendidikan universitas yang siap kerja dan siap menjadi wirausaha. Bukan hanya bekerja yang bersifat formal atau berseragam saja. ”Harus didoronglah SDM kita ini untuk melihat peluang usaha, kreatif, menciptakan, bukan hanya sekedar menadah pekerjaan saja.

Ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan berbagai pihak terkait lah untuk memutuskan kebijakan ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Sekda Kabupaten Bintan RM Akib Rachim menjelaskan banyak investasi yang masuk di Bintan. Namun, beberapa investor yang masuk belum berjalan karena masih menyesuaikan aturan, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor. Ditambah lagi aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang juga harus memenuhi persyaratan. ”Ini lah tantangan kita ke depan, dan harus kita perjuangkan demi memperoleh lapangan kerja baru.

Dari segi investasi semua berjalan, dan sedang dalam proses. Kita juga berharap, jika mereka realisasikan investasinya harus mengutamakan putra daerah, khususnya Bintan,” jelas Akib, Rabu (7/12).

Dengan potensi investasi yang dimiliki,Akib berharap, SDM Bintan juga harus siap menjawab tan-

tangan ke depannya, dalam memajukan sektor investasi yang akan ditempati. Harapan pada 2017, lanjut Akib, beberapa calon investor sudah bisa merealisasikan investasinya.

Hardi, seorang siswa lulusan SMK bidang pertanian mengatakan alasan mendaftar menjadi honorer. Karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan saat ini, dan menjadi honorer adalah pilihan terakhir. Di samping itu, tidak adanya lagi lapangan pekerjaan yang sesuai bidangnya. ”Bosan saja kalau menganggur, ini hanya pilihan terakhir. Karena tempat lain tidak ada lowongan.

Saya sebelumnya mencoba di Batam. Tetapi sama saja, tetap tidak ada lapangan pekerjaan. Belum lagi praktik calo, jika ingin bekerja di salah satu perusahaan. Harus membayar pelicin, baru dapat kerja,” ujar Hardi.

Dengan minimnya lapangan pekerjaan, Hardi yang asli warga Tanjunguban tersebut berharap, ini menjadi perhatian pemerintah untuk mengupayakan lapangan kerja baru selain bekerja di pemerintahan.

Agar putra daerah, khususnya Bintan tidak menganggur dan menjadi penonton di daerah sendiri. ”Makanya dengan persyaratan harus ber KTP Bintan, kami menanggapi positif. Apalagi untuk tenaga umum, ini peluang. Tetapi tetap saja, penerimaan ada batasan.

Nah, ini yang saya harapkan. Ke depannya ada lapangan kerja baru,” ujar Hardi.

Hardi menambahkan, lulusan SMK yang mendaftar seleksi calon honorer mencapai ratusan orang. Bahkan, yang putus kuliah juga mendaftarkan diri. Dikarenakan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan kuliah di saat situasi ekonomi yang sulit seperti ini. Untuk itu, ia bersama teman-temannya berharap diterima untuk mengisi posisi apa saja, asal bisa bekerja. ”Jadi sopir tidak apalah, bahkan bersih-bersih kantor juga boleh dari pada menganggur,” ungkapnya. (aan/abh)

TANJUNGPINANG POS Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

Chairman Chief Executive Officer Komisaris Utama Komisaris Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur

: : : : : : :

Rida K Liamsi Makmur Marganas Nainggolan Usep Rahmat Saefullah Arham M Nur Hakim Sigik Rachmat

F-NET

STADION: Stadion Pakansari yang akan menjadi saksi sejarah final AFF.

Stadion Pakansari Resmi Jadi Kandang Indonesia di Final Piala AFF 2016 JAKARTA-PSSImemastikankandang Indonesia di laga final Piala AFF 2016 pada 14 Desember mendatang adalah Stadion Pakansari.

Mereka tidak mungkin mengajukan kandang baru, dengan waktu hanya sekitar satu minggu.

Sekjen PSSI Ade Wellington menjelaskan, Pakansari, Bogor merupakan kandang yang représentatif karena AFF sudah

mengetahui kondisinya.

Selain itu, sudah diterima AFF menjadi kandang semifinal 3 Desember lalu. ”Kandang Pakansari kemungkinan besar, karena AFF tidak perlu inspeksi lagi,” ungkapnya, Kamis (8/12) siang.

Dengan waktu hanya satu pekan, PSSI tak perlu lagi memusingkan masalah venue karena fokusnya hanya pada persiapan.

Selain stadion dan pendukungnya, masalah tiket juga harus men-

jadi konsentrasi federasi sepak bola Indonesia tersebut. ”Persiapan kita cuma satu minggu kalau cari tempat dan minta approval AFF waktunya mepet.

Jadi Pakansari,” tegasnya.

Selain Pakansari, sebenarnya ada Gelora Bung Tomo Surabaya yang memiliki kapasitas melebihi stadion Pakansari.

Namun, dengan diperlukannya penilaian terlebih dulu, maka opsi pindah kandang jadi tak relevan. (dkk/jpnn)

Dijilat ..................................dari halaman 1 Naditya Nugrahesy mengalami kejadian lucu.

Saat itu, Tya - akrab disapa sudah terpulas. Tiba-tiba di tengah tidurnya, Tya merasa seperti ada sesuatu yang menjilat bibirnya.

Ternyata pas terjaga, dia melihat kucing kesayangannya sedang menjilat-jilat bibir tipisnya. ”Mungkin karena manis,” ujarnya sambil tertawa.

Dara manis kelahiran Tanjungpinang 13 Juni 1991 memberi nama kucingnya si Lala. Lala dirawat Tya sejak kecelakaan sepeda motor.

Waktu itu, Tya menemukan Lala sudah menjadi korban tabrakan di depan kampusnya, ketika dirinya masih kuliah di Akademi Kebidanan Anugrah Bintan. ”Kecelakaan itu membuat kaki si Lala pincang sebelah,” katanya.

Kini, Tya lebih banyak mengisi harinya dengan menari. Sampai sekarang Tya aktif menari di berbagai kegiatan di Tanjungpinang dan Bintan. ”Menari sejak TK, tapi serius menari baru SMP,” ujar pemilik golongan darah AB itu.

Menyandang gelar bidan, tidak membuat gadis yang menyukai warnai unggu itu mengabdikan diri sebagai bidan. Justru, dia memantapkan hati, dengan memilih bekerja di Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan.

Alasannya, tidak semua orang sukses dengan jalur pendidikan yang sudah ditempuh. ”Terkadang kita harus berani mengambil kesempatan di depan mata sebagai batu loncatan ke langkah lebih baik,” tukasnya.

(Nurhasanah)

di Kepri. Bintan Art Festival pada 2005, misalnya. Bersama istrinya, Husnizar juga mendirikan Pusat Latihan Seni Sanggam yang sudah berulang kali berprestasi dan naik panggung di dalam dan luar negeri. Dedikasi Husnizar pada kesenian semakin total ketika pada 2006 sampai sekarang, ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Kesenian Provinsi Kepulauan Riau di samping melakoni karir politiknya sebagai Wakil Ketua II DPRD Kepri. Husnizar juga merupakan kolomnis tetap Batam Pos selama 12 tahun terakhir.

Setelah Husnizar, nama nomine pilihan selanjutnya agak mengejutkan. Nama Purwanto nyaris tidak pernah terdengar oleh banyak orang di Kepulauan Riau. Tapi bukan berarti Pur, begini ia akrab disapa, tidak ada.

Pur adalah orang yang dengan setia melaksanakan kerja-kerja seni dalam sunyi. Kecintaannya pada sastra dipadupadankannya dengan kecakapannya dalam melukis. Jadilah Pur sebagai ilustrator pada sejumlah majalah atau karya sastra yang ada di Kepulauan Riau.

Ia sudah melukis ilustrasi di Majalah Sagang dan Batam Pos sejak dulu. Hingga kini dipercaya sebagai ilustrator andal pada setiap cerpen yang dipublikasikan Jembia. Membawa kesan di kalangan pembaca bahwa yang dinanti saban akhir pekan bukan hanya cerpen siapa yang dipublikasikan, tapi juga ilustrasi macam apa yang Pur tampilkan.

Masih sekota dengan Pur tinggal, nomine selanjutnya adalah seorang warga Batam. Sastrawan Samson Rambah Pasir dipilih sebagai nomine ketujuh penerima Anugerah Jembia Emas 2016.

Samson bukan hanya piawai menulis puisi dan cerita pendek.

Ia juga dikenal sebagai penulis

cerita anak. Ia juga punya dedikasi pada seni tari. Karya-karyanya semisal Puteri Siput Gondang dan Hantaran Wan Sendari beroleh banyak penghargaan pada Parade Tari Nusantara.

Kini Samson masih terus aktif berkesenian sembari bekerja sebagai Kepala Bidang Seni Budaya dan Sejarah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.

Nama kesembilan yang dipilih mengisi daftar nomine Anugerah Jembia Emas adalah seorang perempuan. Suryatati A. Manan adalah satu-satunya perempuan dalam 10 nomine yang telah ditetapkan dewan juri. Pilihan bulat ke Suryatati atas jasa-jasanya membangun kebudayaan selama 16 tahun ia menjabat sebagai Wali Kota Tanjungpinang.

Ketika purna jabatan, bukan berarti aktivitas menulis Suryatati berhenti. Yang ada justru makin menjadi. Suryatati sudah menerbitkan sejumlah buku puisi dan buku pantun. Ia juga menulis sebuah otobiograrfi Perempuan yang Tak Pernah Layu. Kini, sembari menikmati hari-hari tuanya, Suryatati juga masih produktif dengan terus menulis puisi dan cerita-cerita pendek.

Nama penutup jatuh pada Teja Alhabd. Bukan sosok yang asing bagi masyarakat Tanjungpinang. Teja cukup aktif dalam sejumlah panggung kesenian, utamanya panggung pembacaan puisi. Teja juga aktif membawakan sejumlah acara. Ia punya kemampuan sebagai deklamator yang ulung. Tak heran pada 2008, ia pernah memenangi ajang helat Penyair Tarung.

Teja adalah Ketua Dewan Kesenian Tanjungpinang dan setiap akhir pekan masih mengisi kolom Jerumat di harian Tanjungpinang Pos. (muf/rpg)

Suarakan ............................................................................ dari halaman 1 Kata-kata cerdas itu keluar dengan santai dari bibir seorang bocah 16 tahun. Dari kepiawaiannya yang lugas membahas korupsi. Kepada Tanjungpinang Pos, Gilang Ananda tidak sungkan menuangkan buah pikirnya lebih mendalam.

Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah menyelamatkan pemudanya terlebih dahulu karena sesungguhnya nasib bangsa berada di tangan pemudanya.

Cara termudah untuk mencegah korupsi adalah dengan cara meningkatkan iman kepada Tuhan YME agar terhindar dari perbuatan tersebut. Dan selalu mengingat bahwa korupsi merugikan bangsa dan negara.

Sepertinya sederet kalimat di atas cukup ringan untuk dibaca, bahkan yakin dan percayalah tidak sedikit orang yang menutup sebelah mata terkait kalimat di atas.

Kalaupun dijadikan status jejaring sosial, kalimat seperti di atas tidak akan mampu menarik banyak

perhatian, dan kalau pun mendapatkan perhatian, paling juga hanya dari kalangan internal yang sudah saling kenal dengan si pengunggah kalimat tersebut.

Bagaimana halnya kalau Tanjungpinang Pos menyaring berbaris-baris kata-kata di atas dengan kalimat tanya.Yakin kamu tidak korupsi? Percayalah, siapapun pembaca pasti meragukan keyakinan tersebut. Untunglah, hal tersebut tidak berlaku bagi bocah yang belum genap 17 tahun ini.

Di usianya yang masih belum cukup matang untuk berbicara tentang korupsi justru digunakannya untuk lantang bertindak. Lewat karya-karyanya berupa film pendek yang berhasil menduduki juara kedua nasional kategori umum. ”Film saya singkat saja kok bang, tapi Alhamdulillah banyak yang suka,” ujarnya ramah dalam membuka percakapan lebih jauh dengan awak media.

Gilang Ananda, adalah nama

bocah 16 tahun itu. Masih di bangsu SMA tepatnya di SMA Negeri 3 Kota Tanjungpinang. Sekolah yang cukup jauh jika ditarik jarak dari kediamannya Pulau Penyengat yang bersejarah itu.

Sepertinya, setiap hari Gilang harus berpacu dengan waktu antara jarak, dan keselamatan dirinya dalam menjemput pengetahuan di bangku sekolah. Mungkin juga hal itu yang membuatnya lantang menyuarakan antikorupsi bahkan untuk hal yang sekecil apapun. ”Kita curangi makanan itu juga korupsi, kita curangi waktu juga korupsi. Bagi saya sih, korupsi itu bukan besar atau kecilnya sebuah nilai, kalau korupsi ya tetap korupsi bang,” kata dia lugas.

Terpegun mendengar pemaparan Gilang, awak media tergelitik untuk melihat seperti apa cerita film juara 2 nasional yanag diciptakan anak Pulau Inderasakti itu.

Sepintas durasinya masih jauh dari standar film, hanya beberapa

menit, dengan fasilitas seadanya, handphone adalah satu-satunya alat yang digunakan dalam proses syuting yang dibantu sahabatnya Salma yang melakoni adegan gubahan Gilang. ”Saya yang syut, saya yang edit, saya juga yang buat script-nya bang,” paparnya, sembari menekan tombol play.

Denganlatarfilmdiambildarisalah satu sudut ruangan kantor perpustaakaan dan arsip kota Tanjungpinang, menceritakan seorang anak yang memanfaatkan wifi di kantor perpustakaan milik negara dan hanya untuk kepuasan sendiri Kemudian dalam adegan tersebut, sang aktor tampak ketiduran dan masuk ke dunia mimpi. ”Nah di dalam mimpi inilah film sebenarnya, ia ditegur oleh seorang perempuan bahwa sesungguhnya dia telah melakukan korupsi. Dan saat terbangun akhirnya ia sadar bahwa perbuatannya itu salah,” kata Gilang memperjelas rangkuman

filmnya.

Sepintas, tidak ada yang spesial dari film pendek tersebut, selain akting ketiduran yang semua pun bisa melakoninya, namun siapa menyangka, dari mimpi singkat sang aktor di sudut ruangan perpustakaan tersebut, mampu membuatnya berubah dan sadar bahwa selama ini dirinya alah sang koruptor waktu, bahkan mampu menyentak setiap mata yang menyaksikan tayangan singkat tersebut.

Masih yakin tidak pernah korupsi? Sepertinya perlu dicerna lebih rinci sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Gilang adalah salah satu cambuk yang membuat kita terus berpikir agar tidak mudah tersandung praakaraa korupsi, meski dalaam porsiyang kecil.

Kemenangan yang diraihnya adalah hal yang pantas, mengingat dia juga 1 dari 4 perwakilan Kepulauan Riau yang berhasil tembus di lapisan nasional. ***

Korban ............................................................................... dari halaman 1 KAPOLRI Jenderal Pol Tito Karnavian didampingi Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigudian terbang menaiki helikopter dari Batam ke perairan Senayang Lingga, kemarin pagi.

Sekitar 30 menit, rombongan Kapolri tiba di perairan Senayang.

Kapolri langsung bergabung bersama tim gabungan SAR yang masih melakukan pencarian di hari keenam pascajatuhnya pesawat milik Kepolisian.

Hingga kemarin, tim telah menemukan empat kantong jenazah berisi potongan tubuh korban dan serpihan bagian belakang pesawat serta ekor pesawat.

Kesempatan itu, Kapolri mengapresiasi para korban pesawat M28 skytruck yang jatuh di perairan Lingga, Kepri. Karena ke-13 korban merupakan anggota polisi yang gugur saat menjalankan tugas negara. Oleh karena itu, para korban pesawat skytruck akan mendapat penghargaan dengan menaikkan pangkat.

Kapolri juga menyampaikan, tim Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri sudah mengidentifikasi lima mayat korban pesawat skytruck. ”Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim,” ujarnya.

Kapolri juga memastikan bahwa pesawat meledak di laut. Saat itu, menurut keterangan saksi dari

masyarakat nelayan, pesawat melayang layang di udara seperti mesin antara hidup dan mati. Lalu pesawat menukik masuk ke laut dan meledak. ”Jadi bukan meledak di udara, tapi di laut,” tegasnya.

Keberadaan saksi nelayan, disebutkannya juga membantu memudahkan tim evakuasi mencari titik koordinat jatuhnya pesawat.

Sehingga proses pencarian dan evakuasi bisa dilakukan cepat.

Sedangkan, waktu pencarian korban dan serpihan pesawat, ditegaskan Kapolri akan ditambah dari 7 hari menjadi 10 hari. Pencarian itu akan tetap difokuskan pada pencarian korban dan sisa-siswa pesawat.

Sementara itu, Komandan Guskamla Armabar Republik Indonesia, Laksamana Pertama TNI Muhammad Ali menambahkan, Guskamla telah menyiapkan penyelam dan kapal untuk membantu pencarian dan evakuasi kecelakaan pesawat P4201 tersebut. TNI Angkatan Laut memiliki Dinas Penyelamatan Bawah Air, dengan Komando Pasukan Katak siap membantu tim SAR gabungan tersebut. ”TNI AL bersedia mengerahkan kapal berteknologi yang dilengkapi dengan sonar, namun sekarang ini koordinatornya adalah Basarnas dan jika diminta,AL bersedia kapan saja,” tuturnya.

Pimpinan Umum/GM/Penjab Pimpinan Perusahaan Pemimpin Redaksi Wakil Pemimpin Redaksi

: : : :

Arham.

M Nur Hakim.

Sigik Rachmat.

Zakmi.

Dewan Redaksi : Arham, Sigik Rachmat, Zakmi, Martunas Situmeang, Slamet Nofasusanto.

Ombudsman : Sutan J Siregar SH.

Informasi diterima terakhir dari Tim DVI Mabes Polri, bahwa sejak pemeriksaan dimulai 3 Desember sampai kemarin, tim telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 5 kantong jenazah yang diserahkan ke Rumkital Bhayangkara, Batam.

Dari kelima kantong jenazah tersebut, tim memisahkan menjadi 8 potongan bagian tubuh yang terdiri atas organ dalam dan bagian tubuh. Hingga Kamis (8/12) kemarin tim berhasil mengidentifikasi mengidentifikasi organ dan bagian tubuh korban pesawat jatuh di perairan Senayang, Lingga Kepri. Berdasarkan DNA dan properti, teridentifikasi lima korban.

Sedangkan dua bagian yang belum teridentifikasi, saat ini masih dilakukan pemeriksaan DNA. Ini dibenarkan Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian, kemarin. Kelima korban yang sudah teridentifikasi diantaranya, Bripda Eri Dwi Perdana, Brigadir Suwarno, AKP Safran, AKP Abdul Munir dan Bripka Erwin.

Ia menjelaskan, kondisi korban sudah tidak utuh, sehingga tim gabungan SAR menyatukan dalam 5 kantong Jenazah. Tim DVI kemudian mengidentifikasi dengan memisah menjadi 8 body part.

Dari 6 teridentifikasi ternyata 5 bagian tubuh berbeda. ”Jadi yang teridentifikasi lima orang,” terang

Kapolda. ”Untuk identifikasi menggunakan DNA keluarga. Seperti Bripda Eri DNA pembanding dari bapak kandung Padio, Brigadir Suwarno DNA pembanding dari Izzanillah Wardana anak kandung, Akp Safran data pembanding dari anak kandung M Faruq Angkasa, AKP Abdul Munir DNA pembanding dari anak kandung Cessaro Rafiq, dan Bripka Erwin DNA pembanding dari anak kandung Okin Putera Winata,” paparnya.

Selanjutnya, seluruh jenazah korban akan dipulangkan setelah seluruh proses evakuasi pencarian berakhir.

Gubernur Dampingi Kapolri Gubernur H Nurdin Basirun mendampingi Kapolri Jendral Tito Karnavian mengunjungi Pulau Senayang Kabupaten Lingga, untuk meninjau proses pencarian dan evakuasi pesawat M28 Skytruck, Kamis (8/12). Selain ke Posko, Kapolri, Gubenur dan Kapolda Kepri Brigjend Sam Budigusdian langsung menuju koordinat jatuhnya pesawat dengan kapal Batam 3.

Sementara Gubernur menuju Senayang menggunakan kapal cepat dan bergerak sejak pukul 05.00 WIB. Rombongan lainnya juga menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Telagapunggur

Batam antara pukul 04.00-05.00.

Saat tiba di Senayang, Kapolri langsung menuju Posko Tim Pencarian. Di Posko, Kapolri, Gubernur, Kapolda dan rombongan mendapat penjelasan hasil pencarian dan evakuasi dari Direktur Operasi dan Latihan Basarnas, Brigadir Jenderal Marinir Ivan Ahmad Rizki Titus.

Setelah itu Kapolri melakukan dialog dengan nelayan yang pertama kali melihat musibah pesawat M28 Skytruck. Usai mendapatkan kisah dari para nelayan, Kapolri Tito menyerahkan bingkisan.

Kapolri juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya nelayan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Plt Camat Senayang dan jajarannya, Bupati Lingga, Gubernur Kepri dan seluruh masyarakat serta pihak-pihak yang membantu proses pencarian dan evakuasi.

Kunjungan ke Senayang kali ini adalah yang kedua dalam lima hari terakhir.

Sebelumnya Gubernur bersama Danrem Brigjend Fachri ke Senayang, Minggu (4/12) lalu setelah musibah pada Pesawat Polri M28 Skytruck. Kamis (8/ 12) pagi, Gubernur ikut menyambut Kapolri Jendral Tito Karnavian yang melakukan peninjauan ke koordinat musibah pesawat itu. ***

DIVISI PRODUKSI Redaktur Pelaksana: Martunas Situmeang. Koordinator Liputan: Slamet Nofasusanto. Redaktur: Abas, Martua P Butarbutar, Taufik A Habu, Yusfreyendi, Reporter:Tengku Irwansyah, Adly Hanani, Alrion, Andri Dwi Sasmito, Suhardi, Desi Liza Purba, Jendaras Karloan.

Departemen Pracetak/Layout/Perwajahan: Fauziahmadrisa (Koordinator), Syafrul Amri, Gilang Dhikapati Jaringan/IT/Online: Syafrinaldi

DIVISI USAHA Umum, Adm, & Keuangan: Ari Istanti (Manager), Dahlia (Kabag). Iklan : M Nur Hakim (Manager), Saifullah (Ass. Manager). Pemasaran & EO: Yahya Siregar (Manager). Biro-Biro: Martua P Butarbutar (Batam), Tengku Irwansyah (Lingga), Jendaras Karloan (Tanjunguban), Alrion (Karimun), Indra Gunawan (Anambas), Hardiansyah (Natuna).

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Tarif Iklan Halaman Muka (FC) Rp. 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka ( BW) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam,- (FC) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam ( BW) Rp. 15.000,-/ mm kolom. Iklan Umum/Display (BW) Rp. 15.000,-/mm kolom. Iklan Ucapan Selamat (FC) Rp. 7.000,-/mm kolom.

Iklan Ucapan Selamat (BW) Rp. 3.500,-/ mm kolom. Iklan Dukacita Rp 3.500,-/mm kolom. Sport Color Rp 7.000,-/mm kolom. Advertorial Rp. 5.000,-/ mm kolom.

TANJUNGPINANG POS T 9 DESEMBER 2016 JUMAT JUMA

PRO -BATAM

3

DPRD Akan Bahas Tarif Baru PLN Batam ABAS, Batam

Sekarang ini gubernur sudah setuju, ya hal ini harus dilanjutkan.

RUDI

MESKIPUN belum dipastikan kapan akan diterapkan tarif baru PLN Kota Batam, tapi masyarakat diminta untuk menghemat. Karena, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyepakati usulan kenaikan tarif listrik Kota Batam.

Persetujuan ini terungkap pada rapat terbatas yang dihadiri oleh Komisi II dan III DPRD Kepri, Pemprov Kepri, dan perwakilan PLN Batam, di Batam, Rabu (7/12).

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua, yang ikut

dalam rapat tersebut mengabarkan, persetujuan gubernur diperoleh dari informasi yang disampaikan secara lisan oleh Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kepri, Amjon. ”Pak Amjon ini yang mengatakan, ia sudah mendapat persetujuan dan mandat lisan dari gubernur bahwa usulan kenaikan tarif listrik Kota Batam ini bisa dilanjutkan ke tingkat DPRD Kepri,” ujar Rudi.

Pada awalnya, Rudi setengah tidak percaya mendengar kabar tersebut. Namun

F-IST/HUMAS PLN BATAM

PLTU TELAGA PUNGGUR: Inilah salah satu pembangkit listrik tenaga uap di Batam.

INFO BERLANGGANAN KORAN TANJUNGPINANG POS

Beritanya aktual, terpercaya dan tersebar di kepulauan riau

Alamat

Komp. Pinlang Mas Blok Mayang No.14 Lt. 1 - 3 Telp. Hunting : (0771) 7447234 Telp. Berlangganan : 0812 7757 5226

Berlangganan Rp.50.000

setelah dipastikan berulang kali, memang benar bahwasanya kehadiran Amjon di ruang tersebut adalah memang ditugaskan oleh gubernur untuk menyampaikan persetujuannya atas usulan kenaikan tarif listrik kota Batam. ”Tadi dia (Amjon, red) ditanya sudah mendapatkan persetujuan dari pembahasan ini, dia katakan dari gubernur sudah menyetujui

pembahasan untuk dilanjutkan,” beber Rudi.

Dengan begitu, sambung Rudy, sudah tidak ada lagi alasan bagi DPRD Kepri untuk menunda atau menolak melakukan pembahasan usulan kenaikan tarif listrik kota Batam di tingkat DPRD Kepri.

Bila dahulu DPRD Kepri bisa menolak atau menunda, kata dia, lantaran saat itu belum ada kejelasan baik

lisan maupun tertulis dari gubernur. ”Sekarang ini gubernur sudah setuju, ya hal ini harus dilanjutkan,” kata Rudy. Junaidi, warga Batam, minta kepada PLN Batam, kalau ada kenaikan harus transparan kepada pelanggan. ”Kalau sudah naik, mau diapakan lagi. Kita minta harus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Junaidi,warga Bengkong. Ia minta kepada PLN, naiknya

tarif listrik di Batam, juga harus dibarengi denganpeningkatan pelayanan. Misalnya, tidak ada lagi pemadaman.

Bila ada pemadaman, harus diumumkan kepada masyarakat melalui perangkat RT dan RW, supaya pelanggan tahu. ”Kita sudah bayar tarif listrik mahal, tapi pelayanan justru tak maksimal. Kita minta kepada PLN untuk menghindari pemadaman di tengah masyarakat,” harapnya. ***

TANJUNGPINANG POS JUMA T 9 DESEMBER 2016 JUMAT

4

Impian Lingga Raih Adipura Tinggal Selangkah Lagi

ANGGARAN

KUA-PPAS APBD 2017 Tahap Verifikasi LINGGA - APBD 2017 Kabupaten Lingga belum disahkan. Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD dalam tahap verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Hal ini dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lingga HM Ishak.

Kata HM Ishak, tim TAPD terus bekerja dan targetkan pengesahan ABPD 2017 Selasa (13/12). ”Saat ini masih berlangsung kegiatan verifikasi oleh tim Pokja (kelompok kerja) TAPD. Sejak Senin (5/12) kemarin terus kami gesa siang dan malam, guna mengejar target waktu yang tersisa,” kata Ishak, Rabu (8/12) Dikatakannya, proses verifikasi yang dimaksud yakni menyesuaikan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) setiap SKPD yang telah disusun berdasarkan SOTK yang baru.

Sementara Pokja TAPD, lanjutnya, ditugaskan memverifikasi RKA yang telah disusun tersebut. Apakah telah sesuai Renstra RPJMD dan Permendagri terkait pedoman penyusunan APBD 2017.

Termasuk juga mengkoreksi standar analisis biaya, standar satuan harga, format RKA dan sebagainya. Untuk Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendapatan telah ditunjuk oleh Bupati Lingga, Bappeda Lingga yang melakukan penyusunan RKA dan membahasnya dengan legislatif. ”Seperti Dinas Kebudayaan, yang menyusun RKA-nya adalah Bappeda dan Disbudpar Lingga. Sedangkan Dinas Pendapatan yang menyusun nanti DP2KA dan Bappeda.

Acuan penyusunan RKA-nya tidak terlepas dari Perda RPJMD 2016-2021 dan Renstra Disbudpar dan DP2KA,” imbuhnya. (tir)

Kita cukup terbaik di Kepri, terutama hutan kota kita tertinggi di Kepri. Kemudian pantai wisata kita mungkin dapat plakat Adipura, karena terbersih.

Junaidi Adjam

F-TENGKU/TANJUNGPINANG POS

GORO: Warga Dabo gotong royong, untuk menjaga kebersihan lingkungan jelang penilaian Adipura.

TENGKU, Lingga KOTA Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, sudah lolos seleksi pertama penilaian untuk mendapatkan Piala Adipura Tahun 2017. Ini berarti peluang untuk meraih Adipura, lambang

kota bersih, sudah di depan mata. Hal ini dikatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lingga, Junaidi Adjam, kemarin. ”Berdasarkan survei yang dilakukan tim penilai pertengahan November lalu, kita

(Kota Dabo) cukup baik dan akan dilakukan penilaian tahap kedua pada April 2017, nanti,” kata Junaidi Adjam.

Dikatakannya, berdasarkan informasi dari tim penilai, tidak hanya masuk kategori, pantai dan hutan kota yang dimiliki

mendapat penilaian yang terbaik di Kepri.

Bahkan untuk Pantai Indah Sergang diwacanakan akan mendapatkan plakat Adipura. Karena merupakan pantai terbersih. ”Kita cukup terbaik di Kepri, terutama hutan kota kita

Jualan Baju Bekas dan Mainan Anak-anak Antarkampung

Umur Tak Jadi Penghalang untuk Berusaha

K

ESULITAN ekonomi keluarganya, mem buatnya terpaksa keliling dari satu kampung ke kampung lainnya untuk mengais rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di usianya itu, mestinya sudah santai-santai di rumah bersama cucunya. Tetapi ia tetap semangat mencari rezeki halal.

Pakaian bekas dan mainan anak-anak adalah barang daganggan yang mereka tawarkan kepada masyarakat disetiap kampung yang disinggahi. Jarak dari kampung ke kampung sebelah, jaraknya lumayan jauh.

Kedua pasangan asal Desa Musai, Kecamatan Lingga ini, tidak ada pilihan lain untuk tidak mencari nafkah.

Meski memiliki anak yang sudah dewasa dan bisa mencari nafkah sendiri. Keduanya tidak mau bergantung hidup kepada anak-anaknya. ”Biasanya setiap ada turnamen sepak bola, kami pasti

buka jualan ini. Mau kerja lain sudah tidak kuat lagi. Cuma ini yang bisa dibuat. Kami tidak ingin menyusahkan anak,” kata Idris, kemarin.

Dikatakan, modal awal barang daganggan yang dijual di tempat keramaian dan keliking kampung merupakan bantuan anaknya yang saat ini bekerja di Kota Batam.

Bantuan yang diberikan ini, sudah lebih dari cukup untuk ia dan istrinya hidup. ”Modalnya dari anak, dia yang beli semua ini di Batam,” katanya polos.

Idris mengaku, meski memiliki anak yang sudah memiliki penghasilan dan bisa menampung hidup. Ia dan istrinya, namun mereka tidak ingin membebani kehidupan keluarga anaknya. Dengan tegas, ia juga menampik ada rasa malu saat berkeliling kampung menjajakan barang dagangan. ”Selagi kerjanya halal, kenapa tidak dikerjakan,” seb utnya. Ia menuturkan, dalam satu hari itu rata-rata mereka

HU

MI

BHAKTI ADHIG

UN

A

PENGUMUMAN (Tentang Sertifikat Hilang) Nomor : 11/ 2016

Umur yang telah lebih setengah abad, tidak membuat pasangan Idris (68) dan Zaleha (65) harus hidup santai di rumah menikmati hari tua.

Apa yang dilakukan sehari-hari pasangan ini.

TENGKU, Lingga

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU JL. TATA BUMI NO. 23 CERUK IJUK KEC. TOAPAYA KABUPATEN BINTAN

BPN RI

B

tertinggi di Kepri. Kemudian pantai wisata kita mungkin dapat plakat Adipura, karena terbersih,” katanya. Dilanjutkan, pada April 2017 ada 40 titik pantau, tidak hanya di Kota Dabo, tapi juga akan menilai 10 titik pantau di Kota Daik. ”Saya berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan.

Intinya. Adipura, lebih dari itu untuk mendidik masyarakat menjaga kebersihan lingkungan,” imbuhnya. ***

Untuk mendapatkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No. Nama / Alamat

KEHILANGAN BPKB

F-TENGKU/TANJUNGPINANG POS

TUNGGU PEMBELI: Idris dan istrinya saat membuka lapak jualan mainan anak dekat lapangan sepak bola di Desa Musai.

mendapatkan omzet daganggan sebesar Rp 200 ribu. Hasil ini akan diputar lagi, untuk modal beli barang daganggan batu dan selebihnya untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari. ”Kalau ada keramaian atau pertandingan sepak bola atau perayaan lainnya, kami bisa mendapatkan hasil yang lebih dari biasanya,” imbuhnya.

Menurutnya, dengan sering keliling kampung, banyak nikmat yang dirasakan. Selain merasa bersyukur, ia juga terasa semakin sehat, meskipun

sehatnya tidak semuda dulu.

Bagi dia, umur tidak menjadi penghalang untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Dan, ia juga mengajak, kepada anak-anak muda, jangan hanya menghabiskan uang bapak dan ibunya, untuk pekerjaan yang sia-sia. ”Contoh bapak dan ibu, sudah tua tetap semangat berjualan.

Anak muda jangan kalah, jangan cepat menyerah dengan banyak rintangan. Harus berani berusaha,” tegasnya. ***

A.n. SITI AMINAH BP 5132 BM YAMAHA 1KP A/T No.Rangka : MH31KP00ACJ203525 No. Mesin : 1KP203935 No. Hp : 085272991733

Hak atas Tanah, Jenis dan Nomor Hak

NIB

Terdaftar Atas Nama

1

2

3

4

5

1.

KOLEK Bengkong Ratu Blok-A No.01 RT.004/ RW.006 Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong Kota Batam

Hak Milik No. 808

00306

KOLEK

Menerima panggilan di Hotel/Tempat

Call : 0813 7423 509 0812 9792 1451 KEHILANGAN

SURAT ALAS HAK Atas nama Kiswanto, Alamat : Senggarang, RT.02/ IV, Tg.Pinang Kota Reg. No. : 289/ 590/ VIII/ 1998, Tanggal : 03-08-1998, Luas : ± 300 m2.

Dipergunakan untuk perumahan.

7

8 Surat Tanda Penerimaan

b. Kampung Kijang Laporan Kehilangan Barang c. Bintan Timur No. B/ 81/ IX/ 2016

Tgl. 16 September 2016

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tgl. 26-9-2016

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa berkeberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut di atas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

8 - 11 - 2016

Surat Alashak Tanah a.n M. NASIB Alamat : Kp. Sumber Rejo 04/10 Kelurahan Pinang Kencana yang dipergunakan untuk perumahan/pertanian dengan luas sebelah utara sebelah selatan sebelah barat sebelah timur

6 24-12-1998 a. -

Keterangan

Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/ Janji Tgl. 26-9-2016

KEHILANGAN Massage Tradisional

Letak Tanah Tanggal a. Jalan Pembukuan b. Desa/Kel c. Kecamatan

± 157 m ± 50 m ± 240 m ± 95/125/81 m

DIBUTUHKAN SEGERA MOTORIS ICE CREAM CAMPINA Syarat : Pria/Wanita 4 Memiliki kendaraan sendiri 4 Menguasai wilayah Tanjungpinang dan sekitarnya 4 Penghasilan 150 - 300 ribu/hari Bonus bulanan dan bonus target 4

Datang langsung ke : Griya Hangtuah Permai Tahap 4 Blok Singkep No. 15, Batu 11.

Hub : BOBBY : 085206099777 AGUNG : 081364957000

D-1St Female Station in Bintan Island Indonesia

Jl. Yos Sudarso No.63 Lantai 2-4 Batu Hitam, Tanjungpinang Telp. 0771 - 318 637. Fax. 0771 - 319 489 Email : radioonine@gmail.com

Marketing : 0812 7099 8897 (Fira Rewadi) 0852 6453 3303 (Andy)

5

TANJUNGPINANG POS JUMAT 9 DESEMBER 2016

Perceraian di Karimun Capai 410 Kasus

Keluar Ruang Sidang Bahagia karena Bisa Nikah Lagi ALRION, Karimun ADA-ADA saja yang dilakukan orang, khususnya mantan pasangan suami istri, ketika usai menjalani persidangan perceraian di Pengadilan Agama. Bukan hanya yang sedih saja yang selalu terlihat ketika bercerai. Ada juga pasangan yang sangat bahagia. ”Horee... aku bisa nikah lagi,” teriak salah seorang pria keluar dari ruang sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai Karimun, Kamis (8/12).

Di luar PA, seorang perempuan beramput panjang,

mengenakan celana jeans dan baju kaos warna biru duduk di sepeda motor, sambil memegang hanpdhone menyambut pria tadi sambil mengajukan pertanyaan. ”Sudah dapat surat ceraimu,” tanyanya.

Pertanyaan dari perempuan yang enggan menyebutkan namanya inipun langsung dijawab oleh pria tadi yang ternyata mantan suaminya. ”Yups,,,aku bisa nikah lagi,” jawab lelaki ini dengan nada bahagia.

Kepada Tanjungpinang Pos, keduanya mengakui

F-INDRA/TANJUNGPINANG POS

RAPAT: Rapat pemerintah tentang pengadaan lahan untuk Masjid Agung dengan pemilik lahan.

Pemilik Lahan Minta Dibayar Rp 2,3 Miliar INDRA GUNAWAN, Anambas DINAS Pekerjaan Umum Anambas sudah melaksanakan diskusi dengan sejumlah pihak, untuk menentukan harga lahan untuk pembangunan Masjid Agung Kabupaten Kepulauan Anambas. Kamis (8/12) juga digelar rapat yang dilaksanakan di Aula Rumah Makan Siantan Nur. Dalam pertemuan ini melibatkan tim ahli penilai atau Tim Appraisal, Badan Pertanahan Nasional dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra yang hadir dalam pertemuan ini menyampaikan, selain diskusi soal harga untuk pembebasan lahan. Rapat tersebut untuk mensosialisasikan penetapan harga tanah sesuai dengan UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. ”Undang-undang mengamanatkan bahwa untuk kepentingan umum, dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan keadilan kemanfaatan, kepastian keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan,” ungkapnya.

Kegiatan pengadaan tanah ini kata Wan Zuhendra, sudah sesuai juga dengan Peraturan

Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah. ”Diberitahukan bahwa pemilik tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umumsetelah ganti rugi dilaksanakan,” tegasnya.

Namun pada saat pertemuan itu, tersebut belum tercapai kesepakatan karena antara pemerintah dengan pihak pemilik tanah belum satu pendapat soal harga.

Pemerintah menetapkan harga yang sudah ditetapkan tim ahli penilai yakni seharga Rp 160 ribu per meter. Luas lahan yang akan dibebaskan sekitar 9.999 meter persegi. ”Jadi uang yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan tersebut sekitar Rp 1,59 miliar,” sebutnya.

Sementara itu pihak pemilik tanah meminta kepada pemerintah agar tanahnya dibebaskan dengan harga sekitar Rp 230 ribu per meter atau total sekitar Rp 2,3 miliar. ”Saya minta terima bersih Rp 2,3 miliar,” ungkap Tiang Eik senagai pemilik lahan.

Karena belum menemui kesepakatan, maka diskusi ini belum selesai dan ke depan akan dilaksanakan rapat ulang antara pihak pemerintah daerah dengan pemilik lahan.***

Pemkab Survei Bakau untuk Target Budi Daya ANAMBAS-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), akan memberdayakan nelayan budidaya ketam bakau. Khususnya yang berada di Desa Genting Pulur Kecamatan Jemaja Timur. Daerah ini menjadi pilihan pemerintah daerah, sebab wilayah lokasinya memenuhi standar, yakni tanaman bakau dan aliran sungai yang baik.

Hal itu sesuai dengan perencanaan berbasis eco tourism di Anambas. ”Saya sudah survei langsung ke lokasi tanaman bakau yang berada di desa Genting Pulur bersama perwakilan UPT DKP Kecamatan Jemaja Timur,” kata Yunizar selaku Kepala DKP kepada wartawan, Kamis (8/12).

Ia menambahkan, survei yang dilakukan kadang juga menemui kendala. Kondisi air laut yang tengah surut serta bersinggungan dengan karang, cukup

menyulitkan tim yang turun melakukan survei hutan bakau itu. Kondisi hutan bakau yang masih terjaga serta terdapat daerah kering. ”Akan dibuat jalur tracking dan pemukiman pada daerah kering yang datar. Bila tidak ada halangan, tahun depan akan dimulai perencanaannya,” jelasnya.

Kampung Telapan dan Kampung Telok di Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur menjadi salah satu lokasi yang dicanangkan menjadi pilot project. Tak tanggungtanggung, lahan sekitar 30 hektare sudah dipersiapkan oleh desa lengkap dengan surat dan pemetaan kawasan untuk merealisasikan hal tersebut. ”Banyak hal yang berpotensi untuk dapat dikelola oleh nelayan ke depannya, asalkan tetap harus menjaga tanaman bakau dari kerusakan,” tutupnya. (cr29)

telah melalui proses persidangan untuk perceraian.

Keduanya memutuskan berpisah karena banyak hal yang tidak bisa disatukan lagi, baik soal tanggungjawab, ekonomi dan hal-hal lainnya. ”Kami ini mantan suami istri,” singkat keduanya.

Panitera Muda Hukum, Nasrudin pada PA Tanjungbalai Karimun, menjelaskan pada tahun 2015 PA Karimun telah memutus penceraian sebanyak 419 kasus dengan rincian 322 kasus gugat cerai, 98 cerai talak. Total keseluruhan 419 kasus.

Sampai 30 November 2016, perceraian di Karimun tercatat gugat cerai 316 kasus, cerai talak 89 kasus.Total keseluruhan 410 kasus, diperkirakan akan meningkat jika pada sampai Desember tahun 2016 masuk permohonan cerai. ”Umumnya penyebab perceraian karena faktor, ekonomi, tidak tanggung jawab, tidak harmonis, gangguan pihak ketiga, dihukum, krisis talak, kawin di bawah umur, kekejaman jasmani, cemburu, cacat biologis dan lain lain,” paparnya mengahiri.***

F-ALRION/TANJUNGPINANG POS

CERAI: Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai Karimun, hubungan tidak harmonis dan ekonomi menjadi salah satu penyebab perceraian di Karimun.

PRO -ANAMBAS

TANJUNGPINANG POS JUMA T 9 DESEMBER 2016 JUMAT

6

DPRD Kepulauan Anambas Sahkan Perda SOTK A

KHIRNYA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan Perda SOTK itu dilaksanakan melalui rapat paripurna pengambilan keputusan persetujuan tentang Ranperda pembentukan susunan perangkat daerah KKA, di ruang Rapat DPRD, Rabu (7/12) lalu.

Dari Perda yang disahkan itu, perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 11 dinas, yang sebelumnya sebanyak 15 dinas.

Muhammad Da'i Ketua Pansus Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Anambas mengatakan, 11 dinas ini merupakan hasil finalisasi antara pemerintah daerah dengan Pansus DPRD, 24 November 2016 lalu. Hal itu ditegaskan Muhammad Dai saat menyampaikan laporan pansus. Usai penyampaian laporan, unsur pimpinan menandatangani nota kesepakatan Ranperda SOTK bersama kepala daerah yang dihadiri oleh Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra, Ketua DPRD Anambas Imran, Wakil Ketua I Syamsil Umri. Paripurna dihadiri pimpinan FKPD dan undangan lainnya.

Narasi dan Foto : Indra Gunawan

Ketua DPRD Kepulauan Anambas Imran didampingi Wakil Ketua dan Wabup Wan Zuhendra menandatangani nota kesepakatan Ranperda SOTK.

Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra menandatangani nota kesepakatan Ranperda SOTK, disaksikan unsur pimpinan DPRD.

Ketua DPRD Kepulauan Anambas Imran, Wakil Ketua I Syamsil Umri, Wakil Ketua II Ahmad Yani dan Wabup Wan Zuhendra salam kompak usai menyetujui Ranperda SOTK.

Anggota DPRD Muhammad Dai, menyampaikan laporan Pansus.

Anggota DPRD Anambas duduk di kursi saat paripurna SOTK.

Unsur FKPD dan sejumlah pimpinan perangkat daerah hadir dalam paripurna.

Istri pejabat dan pimpinan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas hadir dalam paripurna.

Undangan dan anggota dewan sebagai peserta rapat paripurna SOTK.

Anggota DPRD menyerahkan hasil pembahasan Ranperda SOTK kepada pimpinan DPRD.

Wakil Ketua I DPRD Anambas Syamsil Umri menandatangani nota kesepakatan Ranperda SOTK.

Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Anambas Ahmad Yani bersalaman dengan undangan, usai paripurna.

Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Anambas Ahmad Yani menandatangani nota kesepakatan Ranperda SOTK, disaksikan Wabup dan unsur pimpinan dewan lainnya.

TANJUNGPINANG POS T 9 DESEMBER 2016 JUMAT JUMA

7

Penerimaan PBB 2016 Lebihi Rp 23 Miliar TANJUNGUBAN - Target Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bintan sudah memenuhi target untuk tahun 2016 ini. Total capaian mencapai Rp 23 miliar tersebut sudah diterima daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD).

Adi Prihantara, Kepala DPPKD Bintan mengatakan, target PBB tersebut sudah tercapai

pada awal Desember lalu. Saat ini terus naik jumlahnya karena masih ada yang melakukan pembayaran PBB. ”Kalau saat ini jumlah pastinya saya tidak tahu pasti, karena angkanya setiap hari pasti berubah naik. Namun yang jelas target kami sebesar Rp 23 miliar sudah tercapai. Hingga akhir tahun, bakal melebihi target itu,” sebutnya, Kamis (8/12).

Dikatakanya, pada tahun 2014 lalu, PAD Bintan dari sumber

PBB berhasil menembus angka Rp 21 miliar, dan pada tahun 2015 mencapai Rp 22 miliar. Tahun 2016 ini PAD PBB ditargetkan sebesar Rp 23 miliar. ”Kami harapkan pastinya ada kenaikan, ini seiring dengan jumlah wajib banyak yang bertambah. Serta adanya penyesuaian tarif PBB di beberapa wilayah, yang dinilai strategis dan memiliki ekonomi tinggi,” jelasnya.

Ia mengatakan, untuk wilayah

yang memberikan kontribusi PBB terbesar kepada Bintan yaitu Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong. Di wilayah tersebut terdapat kawasan resor internasional yang besar, dan memberikan kontrtibusi yang besar untuk PBB ini. ”PBB ini tentunya kian membantu PAD Bintan secara keseluruhan yang ditargetkan mencapai angka Rp 168 miliar pada tahun 2016 ini,” tambahnya. (aan)

Adi Prihantara

UKM Sebong Pereh Kembangkan Abon Tongkol

F-JENDARAS/TANJUNGPINANG POS

JUAL ABON: UKM Desa Sebong Pereh menjual abon ikan tongkol, kepada masyarakat dan pengunjung di Taman Wan Sri Beni, kemarin.

TELUKSEBONG - Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong mengembangkan produk makanan abon, yang terbuat dari bahan ikan tongkol. Produk yang sudah dikemas dalam bentuk yang baik tersebut, dipasarkan kepada pengunjung di wilayah tersebut.

Bahari, tokoh masyarakat Sebong Pereh mengatakan, UKM Abon Ikan Tongkol ini diharapkan dapat menjadi usaha bagi masyarakat setempat yang kaya akan hasil laut. ”Ini

dikelola oleh kaum ibu rumah tangga, sudah cukup lama.

Hanya saja, pemasarannya belum luas. Sehingga belum dikenal dan belum banyak peminatnya,” sebutnya.

Ia mengatakan, saat ini dengan upaya peningkatkan kualitas abon dan kemasan diharapkan dapat memasarkan produk lebih luas lagi. Baik di pasar lokal, maupun pasar wilayah pariwisata Lagoi. ”Ini kemasannya sudah lebih baik, per kemasan kami jual seharga Rp 10 ribu saja. Ini kami lakukan untuk melihat pasar ter-

hadap produk kami. Alhamdullah responnya positif,” katanya.

Ia menyebutkan, berbagai program UKM akan terus dikembangkan di wilayah wisata yang bertetangga dengan kawasan pariwisata Lagoi. ”Sampai saat ini banyak wisatawan yang datang ke desa kami. Di sini, ada makanan laut yang melimpah, ada objek wisata dan pantai. Namun sayangnya oleh-oleh atau makanan asli di sini belum ada. Nah ini akan kami kembangkan untuk itu,” tambahnya. (aan)

tan Edi Normansyah menyebutkan, hampir 3 pekan lamanya, PU Bintan telah melakukan pengecekan seluruh sarana produksi SPAM. Mulai dari mesin, pipa, serta menajemen operasional teknik kontrol instalasi tersebut. ”Karena ini proyek baru, semuanya baru. Jadi setelah kita

lakukan cek seluruhnya, tidak ada masalah teknis. Semua layak beroperasi, dan siap dioperasikan. Kami akan segera melaporkan kepada Pak Bupati, agar SPAM ini bisa segera dinikmati masyarakat,” jelas Edi, Rabu (7/12).

Lanjutnya, SPAM tersebut telah dilakukan uji coba, dan air te-

lah lancar mengalir ke rumah-rumah. Dengan kapasitas air yang dihasilkan 20 liter per detik. Edi juga menambahkan, SPAM tersebut telah tersambung dan mengalir ke 1.600 rumah warga di kawasan Tembeling. ”Tahun depan, kita akan bangun lagi tangki penampungan, di wilayah Kecamatan Toapaya. Saat ini

hanya bisa untuk kawasan Tembeling saja,” jelasnya.

Pengoperasian SPAM Tembeling, kata Edi, akan dioperasikan melalui Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bintan, untuk pengelola serta menajemennya.

Sehingga SPAM tersebut, dapat beroperasi sesuai kemampuan tanpa kendala. (abh)

Empat Desa Siapkan Sarana untuk Penghobi Mancing BINTAN - Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong hingga saat ini, sedang memproses tahapan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bersama. BUMDes ini nantinya bisa mengelola untuk memanjakan bagi penghobi mancing di perairan Trikora sampai ke Tanjungberakit.

Empat desa yang bakal mengelola potensi wisata mancing itu antara lain Desa Teluk Bakau, Desa Malang Rapat, di wilayah Kecamatan Gunung Kijang. Sedangkan di Kecamatan Teluk

Sebong, yakni Desa Pengudang dan Desa Berakit. BUMDes bersama yang dibentuk nanti, akan mengembangkan sektor pariwasata.

Hal ini disampaikan Camat Gunung Kijang, Sattridha, kemarin. Menurutnya, pembentukan BUMDes saat ini sedang dalam proses. Setelah terbentuk, selanjutnya akan ada pembahasan teknis pelaksanaan di lapangan. ”Kita akan mengembangkan beberapa potensi, dan salah satunya akan memanjakan bagi

penghobi mancing di laut. Dengan menyediakan pelayanan kapal untuk memancing,” ujar Sattridha, Kamis (8/12).

Selama ini, katanya, penghobi mancing yang berdatangan dari beberapa daerah di luar Bintan sangat antusias. Untuk itu, tentunya peluang untuk memberikan pelayanan jasa bagi grup-grup pemancing sangat terbuka. ”Kalau hari libur, orang mancing itu ada saja yang datang. Dengan menyewa pompong kecil. Bahkan mancing berendam di pantai. Kalau yang

hobi mancing di laut lepas, ada yang dari Tanjungpinang, Tanjunguban, Batam dan lainnya,” jelasnya.

Potensi itu, yang akan dikelola BUMDes, dengan cara memberdayakan masyarakat di kawasan pantai Trikora sampai ke Tanjungberakit. Dalam hal ini, akan meningkatkan bisnis kuliner khasnya dan potensi lain. Jika program itu berjalan, ekonomi masyarakat akan berkembang.

Ini bagian dari program pemberdayaan Bupati dan Wabup Bintan. (abh)

TELUKSASAH - Jelang akhir tahun 2016 ini, pemerintah dan pihak terkait diminta segera mengevaluasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2016. Hal tersebut bertujuan agar penyerapan dan penggunaan dana desa bisa diketahui, sesuai peruntukkan.

Indra, Koordinator LSM Lidik Kepri yang konsen memantau penggunaan dana desa di Bintan mengatakan, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah dapat serius melakukan evaluasi dan pengawasan, bersama terhadap penggunaan anggaran desa tersebut. Sehingga untuk pengucuran anggaran desa tahun berikutnya, dapat diberikan sesuai kebutuhan desa. ”Saat ini, kan penyaluran dana desa itu sudah seluruhnya disalurkan ke desa. Nah, anggaran itu kan diperuntukkan untuk tahun 2016 ini. Perlu dievaluasi seperti apa penggunaan anggaran ini. Apakah sudah sesuai dengan porsi-porsinya, dan benar atau tidak sudah dialokasikan dana desa tersebut," katanya, Rabu (7/12).

Sementara itu, Erdis Suhendri, Wakil Asosiasi Kepala Desa se Bintan mengatakan, untuk penggunaan dana desa di Bintan hingga saat ini sudah mencapai 90 hingga 95 persen secara keseluruhan. Namun ia menyebutkan masih ada juga desa yang belum mencapai angka 90 persen realisasi penggunaan anggaran desanya. ”Paling tinggal sedikit-sedikit saja, akhir tahun akan selesai. Seperti di desa kami, sudah 95 persen dan hampir selesai semuanya. Kalau masih ada dana desa yang belum terserap, mungkin penyalurannya yang juga terlambat. Sehingga realisasinya juga terlambat,” sebutnya. (aan)

Beli..............dari halaman 8

SPAM Tembeling Layak Beroperasi TELUKBINTAN - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bintan telah mengecek instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) di Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan. Dari hasil pengecekan itu, SPAM Tembeling sudah layak beroperasi.

Kepala Bidang SDA PU Bin-

Evaluasi Realisasi Dana Desa!

Sattridha

Karena itu, PT Sinar Meteor Bentan memberikan lokasi terbaik yang strategis. Selain berada di lingkungan perumahan dengan akses yang baik dan fasilitas lingkungan yang dekat dengan Kawasan Industri Lobam, RSUD Tanjunguban, Taman Kota, lokasi ini juga berada di jalan utama. ”Lokasi kami sesuai dengan peruntukan ruang sebagai kawasan permukiman dalam Rencana Tata Ruang Bintan,” tuturnya.

Kavling Lobam Mas pastinya, hadir untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk memiliki aset dan nantinya dapat membangun rumah sesuai dengan keinginan sendiri. ”Kami siapkan kavling siap bangun dengan fasilitas parit dan jalur jalan lingkungan serta lahan untuk fasilitas umum,” tuturnya.

Bisa Dicicil Iwang, staf PT Sinar Meteor Bentan menuturkan, kavling Lobam Mas menyiapkan beberapa alternatif sistem pembayaran. Diantaranya bisa dengan cash atau tunai langsung den-

gan mendapatkan diskon. Juga bisa dengan cash atau tunai bertahap selama 6 sampai 10 bulan tanpa bunga, dan yang lebih menarik juga bisa dicicil selama 1 sampai 3 tahun dengan uang muka ringan dan bunga rendah serta tanpa BI checking. ”Tanpa biaya administrasi, asuransi. Jika pelunasan dipercepat juga tidak ada pinalti dan sisa bunga akan dihapuskan, serta tanpa ribet. Jadi hanya dengan membayar booking fee sebesar Rp 1 juta dan uang muka ringan dengan cicilan Anda akan medapatkan tanah kavling impian,” tuturnya.

Kabar gembiranya untuk calon konsumen, saat ini, katanya, ada promo akhir tahun dengan diskon Rp 2 juta dan bonus diskon lagi Rp 1 juta bagi 20 konsumen pertama. ”Ayo buruan sebelum habis.

Ayo investasi cerdas di Kavling Lobam Mas, pasti untung,” katanya. Untuk infomasi penjualan dapat menghubungi tenaga pemasaran di nomor 081364250281 (Iwang) dan 081364154001 atas nama Zul. (noc)

Apri ............................................................ dari halaman 8 Urus.....................................dari halaman 8 Begitu juga dengan guru honor yang diangkat dari sekolah maupun pegawai honor dari SKPD, tidak masuk dalam uji kompetensi.

Uji kompetensi ini, tegas Apri, ditujukan untuk honor yang diangkat dari surat keputusan kabupaten. Uji kompetensi ini sebagai evaluasi. Bagi honorer yang selama ini sudah mengabdi dan bekerja sesuai tupoksinya, pasti bisa mengikuti seleksi atau evaluasi ini. ”Kecuali yang tak pernah masuk kantor atau yang asalasalan selama menjadi honorer, tentu akan bisa dilihat kinerjanya. Seleksi ini berkelanjutan setiap tahunnya, dan berbasis kinerja. Tidak ada penambahan anggaran honorer dalam APBD. Tanpa kecuali, semua honorer dievaluasi,” jelas Apri.

Sedangkan untuk pelamar umum, lanjut Apri, Pemkab Bintan akan melihat anak-anak Bintan yang mampu bekerja di pemerintahan, sesuai dengan jurusan atau formasinya. Ini juga merupakan upaya Pemkab Bintan di masa pemerintahan sekarang, untuk pemberdayaan masyarakat Bintan. Makanya, dibuka kesempatan bagi pelamar umum, untuk bersaing dalam

seleksi ini.

Dalam seleksi ini, tambah Apri, ada beberapa formasi khusus yang sulit didapatkan tenaga ahlinya. Justru itu, Pemkab Bintan untuk beberapa formasi memberikan kesempatan kepada warga yang memiliki KTP Tanjungpinang atau daerah di luar Bintan. Namun untuk beberapa formasi yang bersifat umum dan mudah, diberikan kesempatan kepada anak Bintan, memiliki KTP Bintan.

Justru itu, dalam seleksi ini bakal ada tes wawancara atau psikologi. Dari penilaian itu, akan bisa diketahui seorang honorer yang berpotensi, dan benar-benar bekerja selama ini. ”Yang honorer jelas kita berikan pertimbangan. Dan ada kuota khususnya. Ini yang harus dipahami kita bersama. Kami tidak memproteksi pelamar luar.

Ada kok formasi yang bisa diikuti oleh pelamar dari luar Kabupaten Bintan,” tambah Apri.

Pada kesempatan lain, Wakil Ketua I bidang pemerintahan DPRD Bintan Daeng M Yatir menegaskan, seleksi ini harus transparan dan fair. Karena, seleksi ini merupakan evaluasi kinerja honorer. Tidak ada yang namanya titipan, dari pihak mana pun.

”Kami dari Komisi I akan pantau proses ini. Kita menginginkan honorer yang bekerja itu, berbasis kinerja dan mampu menjalankan tupoksinya. Yang jelas, tak ada titipan atau apa pun namanya,” tegas Yatir.

Rebutan Daftar Ulang Panitia seleksi rekrutmen pegawai honor Pemkab Bintan telah mengumumkan hasil seleksi administrasi, Rabu (7/12) lalu.

Dari 3.119 pelamar yang mendaftar, 292 berkas lamaran dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selain tidak memenuhi beberapa persyaratan surat keterangan, ada beberapa pelamar yang menggunakan KTP di luar Bintan.

2.828 pelamar yang lulus administrasi sudah mendaftar ulang kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Bintan Buyu sejak, Kamis (8/12) kemarin. Pada hari pertama, pelamar saling rebutan untuk mendaftar ulang. Namun, panitia memberikan kesempatan pendaftaran berdasarkan nama peserta, sesuai huruf abjad.

Kepala BKD Bintan Irma Annisa menjelaskan, waktu pendaftaran dilaksanakan sampai Jumat (9/12) ini, tidak ada

pembatasan waktu. Semua pelamar akan diberikan pelayanan mendaftar ulang, dan diberikan kartu ujian. Dari hasil seleksi administrasi ada 292 pelamar yang ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan.

Selanjutnya, jelas Irma, pelamar akan mengikuti tes tertulis dan wawancara, mulai Sabtu (10/ 12) besok sampai dengan Minggu (11/12) lusa. Untuk teknis pelaksanaan tes, pihaknya menyerahkan langsung kepada tim psikolog Talenta, yang didatangkan dari Universitas Jambi, sebanyak 6 orang dosen. ”Dalam seleksi ini, 700-an honorer disamakan mengikuti seleksi dengan pelamar umum.

Dalam seleksi itu, tidak jauh dari sistem kerja di pemerintahan.

Hanya saja, tes yang diberikan kepada pelamar, sesuai dengan jurusan atau lulusannya,” sebut Irma. ”Untuk honorer, kan tidak semua harus mengikuti seleksi ini.

Guru insentif atau honorer kantor SKPD serta yang masuk K2 di BKN, itu tak perlu mengikuti uji kompetensi ini. Tak perlu risau lah, dalam uji kompetensi ini.

Dari hasil itu, baru kita evaluasi.

Kalau kuotanya, ya 700-an orang itu,” tutupnya. ***

HAMMER THOR ORIGINAL I

AL IN

AL IT

§ Memperbesar dan

IG

OR

§ § § § §

memperpanjang Mr. P Ereksi Lebih Kuat dan Tahan Lama Menambah Hasrat Libido Pria Menyembuhkan Lemah Syahwat Mengatasi EDI 100% Herbal

NEW BLACK STRONG

AZKA SHOP

PIN : 22D1B1FC ALAT BANTU PRIA

ALAT BANTU WANITA

DATANG DAN BUKTIKAN KEAMPUHAN “ANDA DIJAMIN TIDAK AKAN KECEWA” §

§

§

§ §

Isi 10 tablet, cukup satu tablet diminum 30 menit sebelum hubungan Peny langsung kencang, kuat, tahan lama dan 4 hari reaksi masih terasa Stamina meningkat dan mampu berulang-ulang tidak cepat keluar Aman bagi penderita Hipertensi dan Kinerja Jantung Herbal 100% aman juga obat lemah syahwat, impotensi dan ejakulasi dini

Vegi Getar Vegi Gyg Suara Vegi Center Vegi Bulu Boneka Full Body

Peni Getar

Peni Duduk Peni Ikat Pinggang Peni Mutiara

OBAT KUAT

Vakum + Oil Kondom Duri Penggetar Ms.V Obat Frigid

0813 1943 1112 / 0813 7577 5556 Jln. Dr. Sutomo No.22, Kampung Baru Tanjungpinang

stasiun televisi nasional, Selasa (6/12) lalu. Dalam dialog itu, Apri diminta memaparkan strategi dalam pengembangan ekonomi dan investasi pariwisata di Kabupaten Bintan.

Usai memenuhi undangan dialog itu, Apri kembali mendapat undangan dari Kemenkum dan HAM, agar berangkat ke Surabaya, untuk menghadiri peringatan hari HAK ke-68 se-dunia . Di Surabaya, Apri kaget ketika mendengar pengumuman 10 gubernur dan 228 bupati/wali kota dan 12 Kakanwil se-Indonesia, menerima penghargaan. Termasuk Pemkab Bintan dan Pemko Tanjungpinang. ”Dari Kepri, hanya Bintan dan Tanjungpinang yang menerima penghargaan daerah peduli HAM itu,” kata Apri, usai mener-

ima penghargaan.

Di kegiatan tersebut, Pemkab Bintan menerima anugerah penghargaan sebagai kabupaten peduli Hak Asasi Manusia (HAM), penghargaan diserahkan langsung oleh Menkumham, Yasonna Laoly kepada Bupati Bintan H Apri Sujadi, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya (Jatim).

Dalam penganugerahan itu, Menkum-HAM Yasonna Laoly mengatakan, penganugerahan peduli HAM itu diberikan agar dapat menjadi pemicu pemerintah kabupaten/kota untuk mengimplementasikan beberapa hal, tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham), serta strategi nasional akses terhadap keadilan.

Selanjutnya, mendukung implementasi kebijakan three plus

track yaitu pengentasan kemiskinan, pertumbuhan pekerjaan dan peduli lingkungan hidup, serta pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs).

Dijelaskan lebih lanjut, HAM tidak selalu identik dengan pelanggaran atau permasalahan, tapi HAM di sini dalam konteks pemerintah daerah membangun daerahnya, menjadi layak sebagai tempat hidup. ”Pemkab Bintan, selama ini selalu memperhatikan bidang kesehatan warga, pendidikan sampai dengan RTLH. Program itu sama artinya memperjuangan HAM masyarakat Bintan. Makanya, untuk pendidikan dan kesehatan tahun 2017 nanti, semuanya kita gratiskan. RTLH juga terus menjadi perhatian Bintan,” jelas Apri Sujadi. ***

PRO BINTAN

8

TANJUNGPINANG POS JUMA T 9 DESEMBER 2016 JUMAT

Cerita Apri Sujadi Usai Terima Penghargaan Menteri

Urus Kesehatan, RTLH dan Pendidikan Bagian dari HAM Bupati Bintan H Apri Sujadi baru saja menerima penghargaan kabupaten peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dari Menkum-HAM, di Surabaya, Kamis (8/12) kemarin. Ini cerita Apri Sujadi usai menerima penghargaan itu.

B

YUSFREYENDI, Bintan

UPATI Bintan H Apri Sujadi tak menyangka, di penghujung tahun anggaran ini kembali meraih penghargaan tingkat nasional, yang diberikan oleh Men-

teri Menkum-HAM Yasonna Laoly. Awalnya, Apri Sujadi bersama Humas dan Protokol diundang ke salah satu

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKAB BINTAN

Lanjut ke Hal 7

TERIMA PENGHARGAAN: Bupati Bintan H Apri Sujadi menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly, di Surabaya, Kamis (8/12) kemarin.

2.827 Pelamar Rebutan Saat Daftar Ulang

Apri: Honorer Tak Usah Cemas

Beli Tanah Kavelingan Lobam Mas, Diberi Diskon TANJUNGUBAN - PT Sinar Meteor Bentan hadir memberikan pilihan ke masyarakat untuk berinvestasi tanah kavelingan dengan murah, mudah dan menguntungkan. Lokasi tanah kavelingan tersebut tersedia di Lobam Mas, Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam itu, berada di lingkungan perumahan dengan akses yang baik dan berada di jalan utama.

Zul, staf PT Sinar Meteor Bentan menuturkan, saat ini investasi properti merupakan investasi paling bersinar.

Dalam beberapa tahun terakhir investasi properti tercatat memberikan nilai pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan deposito, logam mulia atau bahkan saham. Modal kecil, ringan dan mudah membuat investasi tanah menjadi investasi paling menguntungkan, sama seperti emas. ”Investasi ini terbukti antiinflasi. Itu mengapa para orangtua dulu memilih investasi tanah,” ujarnya.

Dalam berinvestasi tanah juga, lanjutnya, lokasi tanah menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kenaikan dan likuiditas dari sebuah investasi.

DAFTAR ULANG: Pelamar seleksi honorer Pemkab Bintan mengambil nomor peserta, pada saat daftar ulang di Kantor BKD Bintan, Kamis (8/12).

Lanjut ke Hal 7

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

YENDI - ADLY, Bintan BUPATI Bintan H Apri Sujadi mengimbau agar ratusan honorer di lingkungan Pemkab Bin-

tan, tidak cemas saat mengikuti uji kompetensi atau seleksi rekrutmen honorer saat ini. Ada beberapa kelompok honorer yang tidak perlu mengikuti seleksi. Ada pula yang disediakan

kuota khususnya. ”Bagi honorer yang sudah bekerja, tak usah cemas yang berlebihan. Kita tetap mempertimbangkan honorer yang sudah bekerja dan mengab-

di secara maksimal, selama ini,” ujar Apri Sujadi, saat menghubungi koran ini, Kamis (8/12) kemarin.

Apri menjelaskan, bagi honorer yang sudah masuk

database Kelompok Dua (K2) di BKN dan MenPAN-RB, tidak perlu mengikuti seleksi rekrutmen honorer sekarang.

F-ISTIMEWA

LAHAN: Investasi lahan kavelingan di Lobam Mas.

Lanjut ke Hal 7

Nelayan Kaget Temukan Mayat Mengapung BINTAN - Safri nelayan asal Seienam, Kecamatan Bintan Timur kaget ketika melihat sosok manusia mengapung di perairan Pulau Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kamis (8/ 12) pagi kemarin. Sosok itu sudah meninggal, dalam kondisi tanpa kepala.

Akhirnya, jenazah tanpa kelapa yang ditemukan mengapung sekitar 10 mil dari pantai Trikora itu, dievakuasi tim Basarnas bersama Satpolair dan TNI AL serta masyarakat, ke arah Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang. Safri menemukan jenazah tanpa ke-

pala tersebut, ketika melaut mencari ikan. Setelah menemukan jenazah mengapung sekitar pukul 10.00, ia langsung melaporkan kepada pihak kepolisian.

KBO Satpolair Polres Bintan Iptu Rambe mengatakan, pihaknya menerima laporan

penemuan jenazah mengapung dari Safri, sekitar pukul 10.00. Saat pihaknya berada di lokasi, beberapa organ tubuh jenazah tidak ada. ”Kondisi mayat itu diperikirakan sudah mengapung, sekitar 5 hari lalu. Kami bersama personel Basarnas, langsung menuju lokasi di dekat Pulau Nikoi, untuk mengevakuasi mayat tersebut,” ujar Rambe, Kamis (8/12).

Apakah mayat tersebut diduga berkaitan dengan kor-

ban jatuhnya pesawat skytruck milik polisi di Senayang, Lingga, Rambe belum bisa memastikan. Karena mayat tersebut akan divisum terlebih dahulu di RSUD Provinsi Kepri, di Batu Delapan Tanjungpinang. ”Kepala sudah tidak ada, dan tentunya sulit untuk dikenal identitasnya. Mayat itu hanya mengenakan baju kaus warna coklat, dan memakai celana pendek hitam. Tanpa ada kartu identitasnya,” jelas Rambe. (abh)

F-ADLY/TANJUNGPINANG POS

EVAKUASI JENAZAH: Tim Basarnas, TNI dan Polri mengevakuasi jenazah, yang ditemukan mengapung di perairan Mapur, saat tiba di Kawal, kemarin.

9 TANJUNGPINANG POS JUMA T 9 DESEMBER 2016 JUMAT 04:31

11:58

15:22

17:59

19:13

2017, BUMD Kelola Parkir Pelabuhan SBP SUHARDI , Tanjungpinang F-ZAKMI/TANJUNGPINANG POS

JAJAN: Siswa SMPN 4 Tanjungpinang jajan di tepi jalan saat pulang sekolah. Ke depan, siswa tidak akan dibebani lagi mengerjakan PR di rumah.

Tanjungpinang Siap Terapkan Siswa Bebas PR TANJUNGPINANG- Pemerintah Kota Tanjungpinag melalui Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang menyambut baik

aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait penghapusan Peker-

jaan Rumah (PR) bagi pelajar.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Dadang Kota Tanjungpinang, kepada Tan-

INFRASTRUKTUR

jungpinang Pos, Rabu (7/12).

Namun Dadang memberikan penjelasan lanjutan dengan harapan agar tidak ada yang

salah tafsir dengan aturan Kemendikbud tersebut.

Lanjut ke Hal 10

PERISTIWA

Drainase dan Jalan Lingkungan Prioritas TANJUNGPINANG - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungpinang untuk tahun 2017 mendatang tetap memfokuskan pengerjaan perbaikan jalan-jalan lingkungan di Kota Tanjungpinang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Kota Tanjungpinang, Amrialis mengatakan, pembangunan jalan lingkungan di 2016 sudah dilaksanakan. Ke depan masih akan dilanjutkan sesuai dengan kemampuan anggaran. ”Masih tetap fokus perbaikan jalan lingkungan,” ujarnya kepada Tanjung-

pinang Pos, belum lama ini.

Untuk itu, jalan yang belum ditangani, masyarakat diminta bersabar. Pemerintah terus berupaya memperbaikinya.

Persoalannya, hal itu tidak bisa dilaksanakan secara seghaligus.

Selain perbaikan jalan lingkungan, lanjutnya, Dinas PU Kota Tanjungpinang juga akan memperbaiki saluransaluran air atau drainase yang ada di jalan lingkungan.

Lanjut ke Hal 10

Kapal Bocor, Tekong Tetap Berlayar TANJUNGPINANG - Kapal sudah bocor dan telah diingatkan agar tidak berlayar, namun Said Ismarullah (35), tekong pompong maut Penyengat

Lanjut ke Hal 10 F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS F-YSUHARDI/TANJUNGPINANG POS

ASPAL JALAN: Pekerja saat mengaspal jalan di Batu 8 Atas, belum lama ini.

SIDANG: Said Ismarullah (35), tekong pompong maut Penyengat saat mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Bayi Kelahiran Maret Disuntik Vaksinasi Polio

Rustam

TANJUNGPINANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Tanjungpinang telah memberlakukan pemberian vaksinasi polio suntik kepada anak-anak. Sebelumnya, pemberian vaksin dilakukan secara oral atau tetes di mulut.

Hal ini mulai diberlakukan, Selasa (6/12) di beberapa posyandu dan puskemas di Tanjungpinang. Ada tiga posyandu

yang melakukannya yakni, Posyandu Bunga Tanjung Km 6, Posyandu Bunga Sakura Potong Lembu, dan Posyandu Melati Batu 10 Air Raja.

Kadinkes Kota Tanjungpinang, Rustam menjelaskan, langkah tersebut ditempuh untuk menindaklanjuti kebijakan Kemenkes.

Semua bayi yang lahir di bulan April ke atas atau setelah PIN Polio

Maret lalu atau yang umurnya sudah 4 bulan akan mendapatkan vaksinasi polio suntik (IPV).

Ini artinya ke depan, hal ini sudah diterapkan. Sehingga bagi para ibu-ibu jangan khawatir dengan perubahan ini.

Pertimbangan pelaksanaan pemberian vaksin polio suntik karena mengandung 3 tipe antigen polio, yaitu tipe 1, 2 dan 3.

Sedangkan vaksin polio tetes hanya mengandung 2 tipe antigen polio yaitu tipe 1 dan tipe 3.

Selain memberikan vaksin polio, pihak medis pada kesempatan yang sama memberikan vaksin pentabio. Penyuntikan vaksin polio pada paha kiri, sedangkan paha kanan untuk

Lanjut ke Hal 10

SALAH satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemko Tanjungpinang, PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) berkemungkinan besar akan mengelola perparkiran Pelabuhan Sribintan Pura (SBP) tahun 2017 nanti.

Tahap pembicaraan Pemko dan PT Pelindo 1 Cabang Tanjungpinang sudah ada kesep-

akatan soal ini. Namun, belum ada ikatan kerja sama mereka.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (8/12) kemarin.

Riono menyebutkan soal kesepakatan, bahwa tahun 2017 pengelolaan parkir pelabuhan akan dikelola BUMD atas hasil pertemuan mereka dengan pihak Pelindo belum lama ini di Tanjungpinang.

Lanjut ke Hal 10

TANJUNGPINANG POS T 9 DESEMBER 2016 JUMAT JUMA

10

Jangan Ada Penyandang Disabilitas Terabaikan MARTUNAS , Tanjungpinang

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKO TANJUNGPINANG

BERGABUNG: Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga gabung bersama sejumlah penyandang disabilitas saat peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional tahun 2016 yang dilaksanakan di Gedung Wanita Tun Fatimah, Selasa (6/12).

WALI Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah menghadiri peringatan Penyandang Disabilitas Internasional tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Gedung Wanita Tun Fatimah, Selasa (6/12). ”Para penyandang disabilitas ini memiliki kelebihan dari orang yang normal. Begitu pula dengan para orangtua penyandang disabilitas mereka memiliki kemampuan dua kali lipat dari orangtua yang memiliki anak yang normal,” ujar Lis pada acara tersebut.

Lis juga meminta aparatur negara tingkat kelurahan harus dapat meningkatkan lagi fungsinya untuk lebih jeli dalam memantau, memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Sehingga tidak ada lagi penyandang disabilitas yang merasa terabaikan.

Karena, sambung Lis, untuk memperhatikan penyandang disabilitas ini juga sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dapat memahami situasi dan kondisi dari

para penyandang disabilitas ini.

Pada saat diwawancara bersama media, Lis mengatakan, program bantuan ini akan diberikan kepada penyandang disabilitas yang kurang mampu. Yang kedua, kondisi rumahnya diminta juga jadi perhatian apakah layak atau tidak untuk ditempati. ”Bantuan untuk disabilitas juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi dari penyandang disabilitas itu juga. Untuk Pemko Tanjungpinang melaui Dinas Sosial kita komitmen, setiap tahun memberikan bimbingan dan bantuan,” sambungnya.

Untuk itu, kata Lis, diminta Dinas Sosial untuk mendata kembali dan didapat sekitar 500 lebih dan 43 yang berat. ”Dari 500 lebih ini kita harus ketahui bagaimana permasalahannya satu persatu.

Itulah yang kita minta data kembali,” bebernya.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, Drs. Surjadi MT menjelaskan, jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kota Tanjungpinang secara keseluruhan

538 orang. Diantaranya 43 penyandang ODK berat.

Dari 43 penyandang ODK berat ini, sambung Surjadi, yang mendapat bantuan dari pusat sekitar 21 orang dan sisanya dengan komitmen wali kota akan dibantu melalui APBD Kota Tanjungpinang.

Bantuan ini diberikan karena sebagaian besar yang menyandang ODK berat ini berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Pada akhir acara, Lis beserta tamu undangan menyerahkan bantuan untuk para penyandang disabilitas secara simbolis.

Bantuan yang diserahkan diantaranya berupa kursi roda, hearing AIDS, dan lain-lainnya.

Acara ini juga dihadiri asisten, staf ahli, kepala badan, dinas, camat, lurah, serta jajaran FKPD Tanjungpinang, Ade Angga Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ketua TP PKK Tanjungpinang, Ketua GOW Kota Tanjungpinang dan Ketua Dharma Wanita Kota Tanjungpinang.***

Parpol Lapor Dua Kali Setahun soal Bantuan APBD TANJUNGPINANG - Wakil Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul menyapa seluruh perwakilan pengurus partai politik (Parpol) di Kota Tanjungpinang yang menghadiri acara sosialisasi Pembinaan Partai Politik di Kantor PKK Kota Tanjungpinang, Jalan raya Senggarang, Kamis (8/12) kemarin.

Saat itu, Syahrul berpesan kepada para peserta jadilah pengurus partai politik yang taat aturan serta memahami aturan dalam peningkatan pengelolaan bantuan partai politik yang bersumber dari APBD.

Hal itu juga sesuai yang diatur dalam PP Nomor 83 Tahun 2012, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. ”Pemerintah memberikan bantuan, kemudian kelola lah dengan transparan dan akuntabel,” sebut Syahrul kepada seluruh perwakilan pengurus partai politik saat itu.

Syahrul bahkan tidak lupa berpesan agar anggaran bantuan tersebut dikelola sesuai dengan fungsinya seperti program pendidikan, seminar, lokakarya dan workshop. Ini

Kapal...........dari halaman 9 tetap melanjutkan pelayaran dan akhirnya karam serta menewaskan 15 penumpangnya.

Inilah yang dibacakan Jaksa PenuntutUmum(JPU)HaryoNugroho di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (7/12) saat sidang perdana peristiwa karamnya pompong Penyengat dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan JPU. Dalam dakwaannya, Haryo mengatakan, saat pompong bersandar di pelabuhan kuning Tanjungpinang dan selanjutnya membawa penumpang yang ingin berangkat ke pelabuhan Penyengat, kondisi saat itu cuaca kurang baik atau mendung dan gelap serta berangin, namun belum turun hujan.

Sebelum berangkat, seorang saksi bernamaSaidMuhammadyangmerupakan penjual tiket Tanjungpinang ke Penyengat melihat terdakwa membuang air yang ada di dalam kapalnya.

Memang, di haluan (bagian depan) kapal sudah dalam keadaan bocor dan ia sudah mengingatkan terdakwa untuk tidak berlayar karena cuaca mendung. Namun terdakwa tetap berlayar.

Haryo menerangkan, setelah saksi Said Muhammad menyerahkan hasil penjualan tiket kepada terdakwa, para penumpang yang saat itu berjumlah 16 orang naik ke pompong dan langsung berangkat menuju Pulau Penyengat. ”Kemudian beberapa saat setelah keberangkatan setibanya di perairan depan pelabuhan domestik Sri Bintan Pura hujan lebat turun dengan angin yang kencang dan gelombang besar.

Sehinggaairlautmasukkedalampompong dan membuat semua penumpang panik,” ungkapnya.

Sambil berusaha mengeluarkan air yang masuk dari bagian kapal yang bocor, akhirnya kapal terbalik dan tenggelam. Lalu terdakwa dan para penumpang lainnya berusaha keluar dari pompong yang sudah tenggelam tersebut.

Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing dengan tidak menggunakan alat keselamatan berupa pelampung yang seharusnya disediakan di atas pompong. ”Sehingga mengakibatkan 15 orang penumpang meninggal dunia akibat tenggelam. Terdakwa serta satu orang penumpang bernama Resti Rindasasi berhasil menyelamatkan diri dengan cara berenang ke tepian laut lalu kemudian ditolong oleh masyarakat sekitar,” paparnya.

Sementara itu, Haryo menyatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal sehingga melanggar pasal 361 KUHP Jo Pasal 359 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama. ”Selain itu terdakwa juga melanggar Pasal 359 KUHP dalam dakwaan kedua,” sebutnya.

Mendengarkan dakwaan tersebut, KetuaMajelisHakimCorpionerdidampingi oleh HakimAnggota Jhonson Sirait dan SantoniusTambunan menunda persidangan selama satu pekan dengan memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi. (cr27)

Drainase ......dari halaman 9 ”Kita sudah petakan dan drainase ini akan segera kita perbaiki sejalan dengan perbaikan jalan lingkungan tadi,” katanya.

Pengerjaan perbaikan jalan perkotaan dan lingkungan yang dilaksanakan 2016 menggunakan Dana Alakosi Khusus (DAK). Ini

artinya bersumber dari pusat. Ke depan tetap diupayakan.

Pengerjaan yang kini dilaksanakan, ditargetkan selesai akhir tahun.

Hal ini dikarenakan DAK yang diterima padaAPBD Perubahan 2016 lalu. Sehingga, pengerjaan dilakukan tiga bulan terakhir. (dlp)

Bayi .............dari halaman 9 vaksin pentabio DPT-HB-HIB. ”Sebenarnya bisa bergantian atau secara sekaligus pemberiannya. Alhamdulillah pelaksanaan pemberian vaksin polio suntik di hari pertama berjalan lancar di tiga posyandu yang dipantau,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (6/12).

Rustam menambahkan, pemberian vaksin polio dan vaksin pentabio pada bayi gratis. Hanya saja, tidak menutup kemungkinan dikenakan tarif jasa bila dilakukan di dokter praktik atau bidan praktik swasta. ”Kalau di posyandu dan puskesmas, ini gratis,” paparnya. (dlp)

sebagai upaya meningkatkan hak dan kehidupan untuk berdemokrasi.

Di samping itu, keberagaman partai politik saat ini bukan untuk memecah belah hubungan demokrasi. Justru dengan keberagaman saat ini partai politik di Tanjungpinang khususnya mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan, berbangsa dan negara berpancasila dan NKRI. ”Yang paling penting parpol harus siap menyampaikan laporan keuangan terhadap BPKP maupun inspektorat tentang pertanggung-

jawaban dalam pengunaan dana tersebut,” tambahnya.

Saat ini hingga tahun 2017 mendatang, dukung pemerintah yang bersumber dari anggaran pemerintah sebesar 60 persen, tentu pembagiannya tidak merata, karena harus melihat perolehan jumlah suara saat pileg yang lalu. ”Misalnya PDIP yang memperoleh jumlah suara terbanyak, maka harus rela diberikan lebih,” jelasnya. ”Soal pelaporannya nanti, minimal satu tahun dua kali melaporkan ke BPKP agar semua tertib administasi,” timpalnya demikian. (ais)

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKO TANJUNGPINANG

FOTO BERSAMA: Wakil Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul foto bersama dengan pengurus parpol usai membuka sosialisasi Pembinaan Partai Politik di Kantor PKK Kota Tanjungpinang, Jalan raya Senggarang, Kamis (8/12) kemarin.

Wajib Pakai Life Jacket Dihiraukan

F-ISEP/TANJUNGPINANG POS

AMAN: Pelayaran Tanjungpinang-Penyengat aman karena mengenakan life jacket.

ANDRI , Pelantar TAK lama setelah pompong karam tujuan Penyengat terjadi, Bank Indonesia (BI) langsung membantu penambang di Tanjungpinang dengan menyum-

bangkan 500-an pisis life jacket.

Hanya saja, jumlah ini masih kurang sekitar 700-an pisis lagi.

Sebab, tidak semua pompong mendapatkannya. Ada yang dapat, namun jumlahnya tak sesuai dengan penumpang yang dibawa.

Saat itu, langsung diperintahkan tidak boleh berlayar jika penumpang tak pakai life jacket. Bahkan, tekong juga diminta pakai life jacket.

Kini, aturan tersebut sudah diabaikan sebagian penumpang dan penambang. Life jacket hanya di-

jadikan pajangan. Pelayaran tetap berlanjut meski penumpang tak pakai life jacket.

Kurang sadarnya pakai jaket keselamatan selama berlayar sempat terpantau Tanjungpinang Pos di Pelantar KUD Tanjungpinang, Rabu (7/12).

Banyak penumpang pompong tidak mengenakan life jacket.

Padahal, life jacket tersebut ada di samping kapal. Ada juga kapal yang tidak menyediakan life jacket untuk penumpangnya.

Kepala Bidang Laut Dishubkominfo Kota Tanjungpinang, Sony Andriana Kusuma mengatakan, Pemko Tanjungpinang melalui Dishubkominfo hanya sebatas memberikanimbauansajakepadapenambang pompong untuk menyediakan life jacket di kapalnya.

Bagi yang sudah ada, lanjut dia, penumpang harus pakai life jacket. Apabila life jacket tidak dipakai oleh penumpang, penambang kapal diminta untuk tidak melanjutkan pelayaran. Keselamatan selama berlayar di laut paling utama.

”Semua ini perlu peran penting dari masyarakat. Bukan hanya dari pemerintah saja. Karena di UU Pelayaran Nomor 17 tahun 2008 sudah jelas sekali,” jelasnya lagi.

Ia mengatakan, Dishubkominfo Kota Tanjungpinang hanya berperan sebatas mengimbau saja. Karena terkait pelayaran dan keselamatan berlayar ini ada di KSOP. Kemudian ada juga Polair. ”Coba langsung tanya ke KSOP,” saran dia kepada awak media ini.

Dia mengklaim, masyarakat sadar dengan keselamatan selama berlayar. Hanya saja, penambang kapal ini tidak mampu menyediakan life jacket. Ini juga pengaruh perekonomian penambang yang tidak mampu membeli life jacket. ”Saya rasa pengaruh dengan keadaan ekonomi mereka (penambang kapal, red),” sebut dia.

SaathendakdikonfirmasikeKantor KSOP, salah satu pegawai di sana mengatakan, pimpinannya tidak ada di kantor. ”Bapak tidak ada di kantor,” singkat salah satu pegawai yang berada di kantor itu. ***

2017 ................................................................................... dari halaman 9 ”Seminggu lalu sudah ada pertemuan. Kalau pun mereka minta B to B (Business to Business), terpaksa harus kita serahkan ke BUMD untuk mengelolanya,” tegas Riono lagi.

Saat ini, sambung Riono, dirinya sudah meminta Kabag Ekonomi Pemko untuk menjembatani kerja sama B to B antara Pelindo dengan BUMD tersebut. Bagi Riono, tidak masalah soal B to B. Menurut mantan Kadispora

Provinsi Kepri ini, belum lama ini Pelindo sudah melunasi semua utangnya ke pemko. ”Kita menyetujui soal perjanjian B to B yang mereka minta.

Salah satu yang menjadi alasan kita, karena mereka sudah melunasi utangnya kepada pemko,” jelas Riono lagi. ”Asalkan tunggakannya sudah selesai, tahun depan kalau mereka minta B to B maka kita tidak masalah, silahkan,” tambahnya.

General Manager Pelindo Tanjungpinang, I Wayan Wirawan menuturkan, pihaknya belum pernah membahas hal ini secara khusus dengan pihak BUMD Tanjungpinang. ”Direksi BUMD lagi di luar kota. Makanya, kita belum bisa ketemu,” jelasnya.

Hanya saja, Irawan tetap legowo jika tahun 2017 nanti kerja sama bisnis Pelindo ada yang dikerjasamakan dengan BUMD. Namun, soal memutuskan ker-

ja sama tersebut tidak semudah itu. Harus tetap ada persetujuan yang mengikat kedua belah pihak. ”Saran kami, jangan sampai lewat tahun 2017. Karena kalau itu sampai lewat, maka akan rumit lagi,” tukas mantan GM Pelindo Nangroe Aceh Darussalam tersebut.

Saat ini, parkir Pelabuhan PT Pelindo juga dikelola pihak ketiga dengan sistem bagi hasil.

Sebelumnya, hubungan pemko dan Pelindo Tanjungpinang

sempat memanas selama lebih kurang satu satu. Pasalnya Pelindo enggan melakukan pelunasan terhadap dana bagi hasil (DBH) pass masuk pelabuhan sejak 20132015 dengan nilai sekitar Rp 4 miliar lebih.

Asep Nana Suryana, Direktur BUMD Kota Tanjungpinang mengatakan, pihaknya siap menjalankan apa yang sudah disepakati antara Pemko dan Pelindo pada 10 November lalu.***

Tanjungpinang................................................................... dari halaman 9 ”Jangan telan mentah-mentah dulu ya dengan kalimat meniadakan PR. Artinya tugas tetap ada.

Hanya saja tidak lagi dikerjakan di rumah, melainkan diselesaikan di sekolah,” kata penulis buku Sekebat Pantun Nasehat ini.

Aturan tersebut menurut Dadang sangat berkaitan erat dengan rancangan memberlakukan sekolah full day dari Kemendikbud serta sejalan dengan Kurikulum 2013 (K-13).

Sebab sejauh ini, Dadang me-

nilai tugas-tugas yang dibawa siswa pulang ke rumah tidak memberikan jaminan untuk hasil yang maksimal. ”Kalau tugasnya diselesaikan di sekolah dengan dipantau langsung oleh guru yang bersangkutan saya rasa hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan dilepas begitu saja,” kata dia.

Dengan kata lain, seusai pelajar mengikuti serangkaian pelajaran di sekolah maka tidak dibenarkan langsung pulang melainkan

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan langsung di bawah pengawasan guru pembimbing. ”Sekolah nanti senantiasa aktif dari pagi hingga sore. Kan menyiapkan tugasnya di sekolah. Itulah maksud dari penghapusan PR,” ujar Dadang.

Lukman (16) salah satu pelajar kelas X mengaku keberatan dengan adanya aturan yang akan diberlakukan 2017 mendatang.

Menurutnya, sejauh ini pelajar sudah cukup terbebani dengan

ragam materi setiap harinya dan berharap tidak dibebani lagi dengan tugas-tugas tambahan yang harus diselesaikan di tempat. ”Jujur saja, kalau saya pribadi tak sanggup Bang. Sehari saja otak ini sudah dimasukkan macammacam teori dari mata pelajaran, ditambah lagi dengan tugas, bedenyut kepala. Saya yakin guruguru yang ada saja belum tentu sanggup,” paparnya yang menolak mentah-mentah rancangan aturan Kemendikbud tersebut.

Namun, apapun yang terjadi, Dadang mengaku secara keseluruhan Kota Tanjungpinang sudah siap menjalankan aturan tersebut.

Hanya saja hingga masuk minggu pertama Desember 2016 ini Dadang mengaku masih belum mendapatkan petunjuk teknis dari pusat terkait menjalankan aturan meniadakan PR tersebut. ”Kami tunggu surat juknisnya saja. Selebihnya sudah oke dan sudah siap,” jawab Dadang mantap. (cr33)

TANJUNGPINANG POS T 9 DESEMBER 2016 JUMAT JUMA

11

DPRD Kepri Sahkan Perda RTRW G

UBERNUR Kepri H Nur din Basirun, memberikan apresiasi kepada jajaran panitia khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD provinsi Kepri, karena sudah bekerja keras memperjuangkan rancangan Perda RTRW, sehingga dapat disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda), Selasa (6/12).

Juru bicara Pansus RTRW, Dewi Kumalasari Ansar menyampaikan semangat anggota dan seluruh jajaran anggota DPRD Kepri sangat besar. Hal ini melihat betapa pentingnya, pemberlakuan Perda RTRW provinsi ini dalam pemanfaatan ruang pada kawasan hutan.

Selain itu juga, politisi Golkar Dapil Bintan-Lingga tersebut menu-

turkan, pengesahan RTRW provinsi ini karena sebagai langkah untuk mendorong percepatan pembangunan transportasi kepulauan, pengembagan sarana pelayanan, pemanfaatan wilayah, mendorong pembangunan perdagangan bebas, batam, Bintan Karimun.

Serta dapat memelihara kelestarian dan mempertahankan wilayah ketahanan sebagai pusat sebagai upaya meningkatkan fungsi pusat kegiatan nasional dan wilayah khususnya provinsi Kepri. Mengembangkan kegiatan pembangunan dalam kaitannya antara pusat dan kegiatan antar wilayan hinterland.*** Narasi dan Foto: Humas DPRD Kepri

Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun menyampaikan sambutan.

KETUA DPRD KEPRI JUMAGA NADEAK DAN GUBERNUR NURDIN MENUNJUKKAN PERDA RTRW YANG TELAH DISAHKAN.

Juru bicara Pansus RTRW Dewi Kumalasari Ansar membacakan hasil pansus RTRW.

Salam komando Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Wakil Ketua DPRD Kepri Husnizar Hood menyaksikan penandatanganan Perda RTRW oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

Anggota DPRD Kepri serius mengikuti jalannya sidang paripurna.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersama Gubernur Kepri Nurdin Basirun menandatangani Perda RTRW Kepri.

Para kepala SKPD saat sidang paripurna.

Suasana sidang paripurna pengesahan Perda RTRW Provinsi Kepri.

Sekdaprov Kepri Arif Fadilah berbincang dengan Wakil Ketua Komisi I Taba Iskandar dan Rudi Chua.

Anggota DPRD Kepri Rudi Chua dan Taba Iskandar berbincang.

Para anggota DPRD Kepri saat sidang paripurna RTRW.

TANJUNGPINANG POS T 9 DESEMBER 2016 JUMAT JUMA

12

PDIP Boyong Kepala Daerah Jadi Jurkamnas JAMBI - PDI Perjuangan memboyong dua kepala daerah yang begitu populis yakni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranomo dan Walikota Surabaya, Risma untuk menjadi juru kampanye di tiga Kabupaten di Provinsi Jambi.

Seperti diketahui, di tiga daerah ini, PDI Perjuangan Tri Rismaharini mengajukan Calon wakil kepala daerah dari kader internalnya.

Yakni Syahlan di Muara Tebo, Hilalatil Badri di Sarolangun dan Suswiyanto di Muarojambi.

Ketua PDI Perjuangan Jambi, Edi Purwanto mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan beberapa nama di tiga pilkada untuk mendulang massa di kampanye akbar.

Untuk di Kabupaten Muarojambi, ada Ganjar Pranowo, Kader PDIP yang kini sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kemudian, di Muara Tebo ada Tri Rismaharini yang merupakan kader PDIP yang menjadi Walikota Surabaya.

Sementara untuk di Sarolangun direncanakan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. ”Kita siap turunkan tokoh PDIP. Ada Mas Ganjar di Muarojambi dan Bu Risma di Tebo. Serta Pak Hasto di Sarolangun.” tegasnya. ”Masing-masing juga akan membawa rombongan. Ada Ibu Puti Guntur Soekarno yang juga kita siapkan hadir,” katanya kepada Jambi Independent (Tanjungpinang Pos Group).

Tokoh-tokoh ini diharapkan bisa membakar semangat kader, relawan dan juga mendulang suara bagi calon yang diusung PDI Perjuangan. Apalagi mereka sangat dikenal masyarakat di tiga daerah ini.

Selain itu, ia menyebutkan jika PDIP terus bergerak untuk memenangkan calon yang diusungnya.

Seluruh pengurus dan kader terus diinstruksikan untuk bekerja dan turun ke masyarakat untuk mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan. ”Semuanya terus bergerak untuk memenangkan calon yang diusung,”katanya. (jpnn)

KPU Serahkan Arsip Pemilu Kepada ANRI JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Arif Rahman hakim, menyerahkan arsip statis Pemilihan Umum (Pemilu) kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan, di Ruang Soemartini, Gedung ANRI, Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta, Arif Rahman Kamis (8/12). Penyerahan Hakim tersebut dilakukan bersamaan dengan Workshop penyelematan arsip kepresidenan.

Menurut Arif, penyerahan arsip ini merupakan bagian dari keseriusan KPU menjaga arsip kepemiluan. Arsip mempunyai peranan yang sangat penting, karena seluruh tahapan pemilu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi menghasilkan sebuah dokumentasi. ”Melalui pengarsipan yang baik sangat terbantu dalam pelaksanaan pemilu. Arsip inilah yang membantu KPU dalam menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu. Jadi pihak-pihak yang bersengketa merasa dipuaskan,” ungkap Arif. ”Tentu ini juga berkat sinergi antara KPU RI dan ANRI dalam pengelolaan arsip,” sambungnya.

Fasilitas penyimpanan arsip yang dimiliki oleh KPU RI masih sangat terbatas. Untuk itu, lanjut Arif, dibutuhkan kerja sama antar lembaga dalam menjaga arsip kepemiluan, baik pemilu legislatif maupun presiden dan wakil presiden. ”Secara bertahap kami akan serahkan kepada ANRI, karena kalau dikelola sendiri fasilitas di KPU masih sangat terbatas. Penyerahan arsip ini diibaratkan dikembalikan kepada ibu kandungnya karena pengelolaan arsip ini sudah sangat baik di ANRI,” ujar Arif.

Beberapa arsip statis yang diserahkan yaitu Peraturan KPU dari Tahun 2012 - 2015 terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres, pembentukan panitia pemilu dalam dan luar negeri, Surat Keputusan KPU tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2014, serta 36 Compact Disc (CD) yang berisi seluruh aktifitas kegiatan pemilu mulai dari Tahun 2009 - 2014. ”Semoga arsip ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan lembaga penelitian yg membutuhkan arsip atau dokumen kepemiluan,” harap Arif. Sementara itu, Kepala ANRI, Mustari Irawan, mengungkapkan, apa yang telah dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. (jpnn) IKLAN

F-ANDRI DWI S/TANJUNGPINANG POS

MUSDA GOLKAR: Ade Angga saat memberikan sambutan di acara Musda Golkar Kota Tanjungpinang, belum lama ini di Kota Tanjungpinang.

Unsur Pimpinan Jamin Alat Kelengkapan Tak Bergejolak ANDRI, Tanjungpinang WAKIL Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga, menegaskan DPRD Kota belum membahas alat kelengkapan dewan untuk 2017. DPRD saat ini sedang fokus membahas APBD 2017. APBD Kota Tanjungpinang, rencananya akan disahkan 22 Desember nanti. ”Golkar dan PDIP akan berkoordinasi dengan partai politik pemilik kursi di dewan, bila ada perubahan alat kelengkapan DPRD Kota Tanjungpinang nanti,” kata Ade Angga, kemarin.

Politisi muda Golkar ini memastikan tidak ada kemelut atau gejolak bila ada pembahasan alat kelengkapan dewan lagi. ”Kita akan selesaikan secara musyawarah saja,” kata Ade Angga.

Kata dia, pimpinan alat kelengkapan dewan, bisa saja nantinya diganti. Tergantung hasil lobi-lobi dan musyawarah.

Tapi, diingat, untuk unsur pimpinan dewan tidak bisa dikocok ulang atau pemilihan lagi.

Kebijakan dan aturan ini anya berlaku di kabupaten/ kota.

Karena sudah diatur di dalam Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3.

Berbeda dengan di pusat, seperti salah satunya DPR RI. Kalau pimpinan di DPR RI bisa dilakukan pemilihan pimpinan dewan lagi.

Ia kembali membeberkan, seluruh anggota DPRD dan unsur pimpinan saat ini siang dan malam, membahas APBD. Bila lambat disahkan, program kerja di tahun 2017, juga akan lambat berjalan. ”Kalau tidak, kapan akan selesai (pembahasan APBD, red).

Kita (DPRD Kota Tanjungpinang, red) belum ada fokus ke arah alat kelengkapan dewan.

Kawan-kawan masih tenang,” tegas wakil ketua DPRD Kota

Tanjungpinang dari partai berbendera kuning ini.

Kata dia, Partai Golkar menduduki empat kursi di DPRD Kota Tanjungpinang, masingmasing menduduki di pimpinan dewan, yaitu wakil ketua DPRD Kota Tanjungpinang. Tiga anggota lainnya, ada yang memiliki jabatan Ketua Komisi II, Wakil Komisi III dan anggota komisi I. Kalau Partai Demokrat (PD) memiliki posisi ketua komisi I dan sekretaris komisi III. Partai Hanura di Ketua Badan Legislatif (Baleg). PKS di Ketua Badan Kehormatan (BK) dan sekretaris komisi II. Kemudian,

PDIP menduduki kursi jabatan di pimpinan dewan, yaitu ketua DPRD Kota Tanjungpinang dan ketua komisi III. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang, Sukandar mengatakan, alat kelengkapan dewan dari fraksi dan koordinasi dengan parpol yang memiliki kursi di DPRD Kota Tanjungpinang. Saat ini, alat kelengkapan dewan masih bagus hingga berjalan sesuai fungsinya. ”Kita tunggu aja nanti. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah.

Kita akan kembali ke fraksi saja.

Kita terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan fraksi di parpol lainnya,” sebut dia. ***

Lagi, Menteri Asman Serukan PNS Jaga Netralitas

F-JPNN

HARUS NETRAL: MenPAN-RB Asman Abnur berikan keterangan pers soal netralitas PNS.

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), H Asman Abnur menegaskan, seluruh PNS sebagai

Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah.

Apalagi ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam UU

Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undnag-Undang, dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. ”Kami sudah menerbitkan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 06/M.PANRB/11/2016.

Di mana seluruh Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota diingatkan tentang adanya Pasal 70 dan 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang memerintahkan agar pasangan calon dilarang melibatkan ASN dan anggota TNI/Polri; Pejabat Negara/Daerah, pejabat ASN, TNI/Polri, Kades dan Lurah dilarang membuat keputusan yang menguntungkan/ merugikan salah satu pasangan calon, serta Kepala Daerah dilarang mengganti pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, kecuali mendapat izin tertulis Mendagri,” paparnya.

Diingatkan juga esensi UU ASN bahwa salah satu asasnya adalah netralitas.

Terhadap PNS yang melanggar netralitas berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota, segera ditindaklanjuti dengan rekomendasi KASN. Bila PPK tidak menjalankan rekomendasi dari KASN maka MenPANRB berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU ASN menjatuhkan sanksi kepada PPK. ”PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS juga mengantur sanksi pelanggaran netralitas mulai hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat,” ujarnya.

Asman menambahkah, dari segi kejadian memang tidak banyak ASN yang terlibat. Ini karena pemerintah punya dasar hukum yang kuat. Namun demikian Asman mengaku akan terus melakukan monitoring dan evaluasi. (jpnn)

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android.

Caranya, melalui aplikasi SCOOP, yang bisa didownload dari GOOGLE play store.

TANJUNGPINANG POS T 9 DESEMBER 2016 JUMAT JUMA

13

TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan

081364363030

Pemadam Kebakaran Tpi

0771-20949 / 113

Polsek Bukit Bestari

0771-318211

Polsek TPI Kota

0771-314110

Polsek Bintan Timur

0771-61110

Unit Lakalantas Tpi

0771-7000009

Kantor Badan SAR Tpi

0771-29125

Camat Tpi Kota

0771-7008251

PLN

0771-23755/21048

Polres Tanjungpinang

0771-314351

PDAM

0771-21574

Jasa Raharja Tpi

0771-317537

RSUD Tpi

0771-313000

Lantamal IV Tanjungpinang

0771-23071

KPAID Kepri

0771-7004406

RSUD Prov Kepri Batu 8 Tpi

0771-7335202

F-NET

ANTIKORUPSI: Hari Antikorupsi diperingati sejumlah aktivis dan pelaku seni dengan melakukan pagelaran seni.

SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/Paspor/ akta kelahiran/sertifikat tanah, dll.

Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS ke:

Korupsi Buat Rakyat dan Bangsa Merintih B

0852-64261023 Atau kirim melalui email: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

Makam Penuh Ilalang MBS Pak Walikota yg terhormat. Kondisi Komplek Pemakaman Batu 10 sungguh tidak nyaman dipandang mata. Hampir seluruh makan tertutup dan ditumbuhi ilalang yg tumbuh subur. Mohon instruksikan kpd Instansi terkait utk mengelola dgn baik Komplek Pemakaman tersebut. Matur nuwun. +6281261906010

Oleh: DARMAWAN Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)

Kapan Meteran Diganti?

MBS. Halo PLN cbg tg ping...kapan tempt meteran sy di ganti soal ny udh tua dan berkarat...udh 2 minggu sy melapor blm jga di perbaiki...tks. +6281261008748

Waspadai Pungutan Liar di Sekolah SETIAP pungutan yg dilakukan oleh suatu organisasi,komite maupun aparatur negara, yg berkaitan dgn uang bukankah harus memiliki payung hukum; perda,PP ataupun UU ???... Apabila tdk memiliki payung hukum, tentunya pungutan liar !!!... Yg berhak utk melegislasi Perda maupun UU bukankah DPR/D (psl 20A UUD'45) ???...

Program Saber pungli pemerintahan Jokowi/Jk mohon keaktifanya di kab. Bintan,utamanya pelayanan pendidikan,ada yg masih bermain dijalur abu-abu. Dari Rasyid utk semua lapisan. +6281270319696

Sabung Ayam di Gunung Lengkuas

MBS..Pemko Tanjunpinang sepertinya tidak memiliki komitmen untuk menutup segala bentuj perjudian terutama Judi Cingkoko.

Buktinya lokasi Perjudian Cingkoko yg berada di Bintan Plaza sudah berulang kali di bongkar tetapi masih saja berdiri kembali. Hal ini karena ada pihak yg kuat membekingi perjudian Cingkoko tersebut terutama dari OKNUM APARAT. Trims MBS +6282381652414

dan Somalia.

Adapun Indonesia menduduki peringkat ke 88 dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dua poin dari tahun 2014 menjadi peringkat 107.

Ternyata peningkatan CPI di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas publik dan juga pencegahan korupsi yang dapat dinilai efektif.

Menurut Ilham, peringkat pada negara-negara tersebut merupakan gambaran terhadap daya tahan dan upaya pemerintah masing-masing beserta masyarakatnya dalam menekan korupsi.

Skor rata-rata tahun ini adalah 43. Artinya skor Indonesia masih di bawah rata-rata skor persepsi dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Untuk itu mari bersamasama kita memberantas korupsi tidak hanya pemerintah dan instansi yang terkait, namun peran masyarakat sangat penting sebagai pihak pelapor sekaligus pengawas dari perilaku oknumoknum yang memiliki kepentingan tak bertanggungjawab.

Di Indonesia ada beberapa indikator yang menyebabkan seseorang berani melakukan tindakan korupsi, di sini saya akan memberikan beberapa indikator tersebut. Indikator tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Kekuasaan Kekuasaan menjadi faktor utama seseorang melakukan korupsi. Dengan kekuasaan semua orang mampu mewujudkan apa yang diinginkannya. Di sini para pelaku koruptor, telah hilang kontrol dari apa yang seharusnya dilakukan dengan yang tidak semestinya dilakukan.

Oleh sebab itu, kecenderungan pelaku koruptor di Indonesia adalah sebagian besar berasal dari pejabat negara dan oknum-oknum instansi terkait.

Tidak menutup kemungkinan rakyat kecil pun bisa melakukan hal serupa jika kasus korupsi di

Indonesia tidak ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Perlunya kontrol diri dan pengawasan yang ketat oleh pihak berwajib akan pencegahan kasus korupsi di Indonesia.

Kedua, Penegakan Hukum Kurangnya penegakan hukum di Indonesia membuat sebagian besar orang-orang Indonesia leluasa dalam bertindak dan melakukan sesuatu dengan semau gue. Ini disebabkan dengan rendahnya tingkat penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat hukum. Bukankah Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum? Ya, hal ini diperjelas dari pasal 1 ayat 3 tentang Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum guna penciptaan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Namun, pada hakikatnya substansi dari pasal tersebut tidak terealisasikan secara penuh oleh aparatur negara. Hanya saja hukum di Indonesia selalu kalah dengan uang, dengan artian hukum di Indonesia dapat diperjualbelikan.

Ketiga, Kebiasaan Dari kebiasan buruk (malas bekerja jujur) yang mendasari seorang pelaku koruptor sangat mungkin bisa menyebabkan membentuk karakter. Karakter terbentuk dari perilaku-perilaku yang selalu dilakukan.

Dengan kata lain, selain kekuasaan dan penegakan hukum, kebiasaan menjadi faktor pendorong seseorang melakukan tindakan yang melawan asusila. Karena apa? Kebanyakan pelaku koruptor adalah orang-orang yang terdidik, terpelajar, dan orang-orang memiliki intelektual tinggi.

Untuk itu, penciptaan karakter yang berbudi pekerti luhur sangat dituntut sejak seseorang masih berusia belia, dengan be-

Korupsi Bukan Solusi T

MBS Pemerintah kabupaten bintan khususnya kecamatan bintan timur. Tolong pak di razia didaerah gunung lenkuas km.20 kijang. Sering kalau setiap hari minggu ada Judi SABUNG AYAM dengan taruhan uang. Tlg pak hal seperti ini ditindak secepatnya. Trims. +6283184492864

Pemerintah Takluk dengan Bandar Judi Cingkoko

ERMULA dari pendeka tan kemerdekaan ber serikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang (Pasal 28 UUD 1945) membuat sebagian besar oknum-oknum yang memiliki kepentingan di negara ini menjadi sewenang-wenang tanpa memikirkan suara hati rakyat dan bangsa.

Hal serupa dapat dilihat dari jumlah koruptor yang kian lama makin meningkat mengikuti perkembangan zaman.

Dalam kajian tren korupsi ICW 2010-2014, kasus korupsi di Indonesia sebanyak 2.492 kasus dengan total kerugian negara sebesar Rp 30 triliun dan nilai suap sebesar Rp 549 miliar.

Dari sejumlah kasus tersebut terdapat sekitar 552 kasus yang dikategorikan mangkrak atau tidak jelas penanganannya.

Pada tahun 2015, kasus korupsi di Indonesia terdapat sebanyak 550 kasus korupsi pada tahap penyidikan yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dengan total tersangka sebanyak 1.124 kasus. Adapun total potensi kerugian negara dari seluruh kasus tersebut adalah sebesar Rp 3,1 triliun dan nilai suap sebesar Rp 450,5 miliar.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kasus korupsi dan kerugian negara di Indonesia setiap tahunnya, namun nilai suap berkurang.

Pada tahun 2015, data indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Lembaga Transparency International menyebutkan bahwa ada 168 negara yang diamatinya dengan ketentuan semakin besar skor yang didapat, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi (skor maksimal adalah 100).

Negara di peringkat teratas adalah Denmark, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Belanda, dan Norwegia. Sedangkan negara dengan peringkat terbawah adalah Sudan Selatan, Sudan, Afganistan, Korea Utara,

Oleh: ERLINAWATY MUNTHE Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP, UMRAH

ANGGAL 9 Desember merupakan Hari Anti Korupsi se Dunia. Yang mana setiap negara turut ambil dalam memperingatinya, termasuk di Indonesia. Apakah sebenarnya pengertian dari korupsi itu?

Korupsi merupakan sebuah tindakan curang maupun perbuatan yang melawan hukum yang mana para pihak yang terlibat menyalahgunakan kepercayaan publik guna meraup keuntungan pribadinya. Tindakan korupsi sangat merugikan orang lain, baik itu korupsi uang maupun korupsi waktu. Orang yang melakukan korupsi disebut sebagai koruptor. Untuk para pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak yang lain sering disandingkan dengan tindakan korupsi, yang mana tindakan tersebut sangat tidak terpuji dan tidak layak untuk dilakukan. Tidak menutup kemungkinan dengan

masyarakat biasa juga bisa melakukan tindakan korupsi tersebut. Biasanya yang dilakukan oleh masyarakat merupakan korupsi jenis ringan. Misalnya saja contoh kecilnya seperti pedagang yang korupsi soal timbangannya. Tetap saja itu merugikan orang lain. Baik sekecil apapun itu, jika menyangkut orang banyak pasti merupakan tindakan yang sangat tercela. Bagaimana dengan pejabat dan pegawai negara?

Dalam hal ini, mereka termasuk ke dalam korupsi besar. Contoh kecilnya seperti pejabat daerah yang menerima suap dari pihak lain guna memperlancar kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan. Dalam hal ini kedua pelaku antara si pemberi suap dan si penerima suap sama-sama disebut sebagai koruptor (mereka yang melakukan aksi korupsi). Koruptor biasanya dijuluki sebagai ”Tikus Negara” yang lama kelamaan akan menghabis-

kan makanannya seperti halnya dengan uang negara. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Memang awalnya hanya Rp 50.000, hingga lama-kelamaan akan membesar hingga triliunan rupiah.

Di Indonesia sendiri, sudah terbentuk yang namanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang didirikan pada tahun 2002, yang mana dasar hukum pendirian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK sendiri dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK sendiri sesuai dengan UU No 30 Tahun 2002 berpedoman pada 5 asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas. KPK bertanggungjawab kepada publik dan menyampaikannya secara terbuka kepada Presiden, DPR dan

gitu banyak pelajaran yang akan diserap untuk dijadikan acuan dalam bertindak. Pemilihan lingkungan hidup juga perlu diperhatikan agar tidak bergaul dengan orang-orang yang salah.

Keempat, Ajaran Agama dan Keteladanan Pemimpin Ajaran agama yang kurang mampu membuat suatu individu bersikap gegabah dalam melakukan tindakan karena kurangnya keimanan dalam dirinya akan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Esa. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam agama. Selain itu juga, keteladanan pemimpin yang tidak baik mampu memberikan efek negatif bagi bawahan yang dipimpinnya. Mengapa? Perilaku yang dilakukan oleh pemimpin mampu membuat bawahannya mengikuti apa tindakan yang dilakukan. Kita tahu berbuat baik sangat susah, sedangkan berbuat jahat mudah sekali.

Oleh karena itu, bangkitlah dari keterpurukan yang melanda, perkukuh agama dan cari keteladanan pemimpin yang baik untuk cerminan yang lebih baik. Dengan semangat nasionalisme, mari tingkatkan kemampuan mengkontrol diri dari hal yang tak sewajarnya dilakukan.

Dengan keempat indikator di atas hendaknya pelaku koruptor dan aparatur negara yang mengurusi urusan tersebut, mampu menghayati akan apa yang dipelajarinya dari ilmu pengetahuan. Dengan begitu segala sesuatu yang bersifat melawan asusila kemanusian harus diberantas. Sejatinya pada tanggal 9 Desember 2016 diperingati sebagai ”Hari Antikorupsi Sedunia”. Ciptakan generasi yang kontra akan kehadiran praktik KKN di negeri bumi pertiwi ini. Sehingga apa yang menjadi tujuan negara sesuai dengan alenia keempat UUD 1945 mampu terwujudkan dengan sebenar-benarnya. ***

BPK. Sebenarnya, tugas untuk memberantas korupsi bukan hanya KPK saja, melainkan dari lapisan masyarakat juga bisa.

Mulailah dari diri sendiri, apabila diri sendiri sudah terbina, maka binalah orang lain. Karena sejujurnya, korupsi bukanlah solusi yang baik untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi malah membuat sengsara orang lain, bahkan sekali pun dengan negara.

Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001. Jadi, sebagai warga negara hendaklah takut akan hukum. Sebenarnya, peraturan tersebut dibuat bukan untuk dilanggar. Tetapi, nyatanya dalam era ini, malah Peraturan dibuat untuk dilanggar.

Maka mulai dari dini, kita belajar untuk tidak menjadi seorang koruptor. Karena berawal dari niat dan diri sendirilah hal tersebut akan terjadi. ***

TANJUNGPINANG POS JUMA T 9 DESEMBER 2016 JUMAT

14

Punya Cita--Cita yang Sama

8 diantara 10 Zetizen

cowok mengaku punya bromance loh!

DOK. PRIBADI

TUMBLR

Rela Antar Jemput

DOK. PRIBADI

Berkarya Bareng ILUSTRASI: DANIS/ ZETIZEN TEAM

DOK. PRIBADI

FOTO: HAFIDZ/ ZETIZEN TEAM

FIND MORE ON:

zetizen.com PROFIL RESPONDEN

Pendidikan SMP 13%

SMA

76%

KULIAH

11%

Jenis kelamin Cewek Cowok

68% 32%

Usia 12–15 tahun

27%

16–18 tahun

63%

19–20 tahun

10%

JUMLAH RESPONDEN 1.113 ORANG. POLLING DILAKUKAN DI 34 PROVINSI, MULAI ACEH HINGGA JAYAPURA. SAMPLING ERROR 4,5 PERSEN.

KEPRI SOCIETY PARPOL DIBINA MENGELOLA LAPORAN KEUANGAN Program Kesbangpolpenmas Kota Tanjungpinang PERWAKILAN partai politik seKota Tanjungpinang antusias mengikuti sosialisasi pembinaan partai politik (parpol) dalam mengelola laporan administrasi keuangan yang bersumber dari Anggaran Pembelanjaan Belanja daerah (APBD).

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul membuka secara resmi acara yang digelar, Kamis (8/ 12) tersebut di gedung pertemuan PKK Kota Tanjungpinang jalan raya Senggarang, Tanjungpinang.

Kepala Bidang (Kabid) Kesbangpol Penmas Kota Tanjungpinang, Irwan menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada

partai politik yang saat ini terdaftar di Kesbangpolpenmas.

Hal ini dalam upaya memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam hal mengelola bantuan kepada partai politik yang bersumber dari APBD. Tidak hanya mewujudkan sistem administrasi yang rapi, melainkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabel sesuai PP Nomor 83 Tahun 2012, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.***

FOTO BERSAMA WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG, H SYAHRUL DENGAN PERWAKILAN PENGURUS PARTAI POLITIK DI KOTA TANJUNGPINANG.

Suasana pada saat sosialisasi.

Narasi dan Foto : Suhardi

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul saat memberi kata sambutan.

Peserta dari berbagai partai politik saat menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Suasana pada saat sosialisasi.

Petinggi partai politik saat menghadiri sosialisasi.

Perwakilan dari Partai Gerindra.

Kabid Kesbangpol Penmas Kota Tanjungpinang, Irwan.

TANJUNGPINANG POS T 9 DESEMBER 2016 JUMAT JUMA

HUKUM & KRIMINAL

15

Pemberdayaan Wakaf-Zakat Kepri Menjadi Contoh SUHARDI, Tanjungpinang

F-RAYMON/TANJUNGPINANG POS

Fadillah Ratna Dewi Malarangan

Mantan Direktur RSUD Batam Divonis 3,5 Tahun

TANJUNGPINANG - Mantan Direktur RSUD Embung Fatimah Batam, Fadillah Ratna Dewi Malarangan (57), divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Negeri Tanjungpinang, Rabu (7/12).

Terdakwa Fadillah terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2011 yang merugikan negara sekitar Rp 5.624.815.696.

Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Wahyu Prastyo didampingi oleh Hakim anggota Yon Effri dan Zulfadli.

Dalam putusannya, Wahyu Prastyo menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga menyebabkan kerugian negara.

Sebagaimana dakwaan subsider melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP. ”Atas perbuatannya yang telah terbukti di persidangan, kami Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman 3 tahun dan 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 tahun kurungan,” katanya.

Terdakwa tidak dibebankan uang pengganti karena uang pengganti sebesar Rp5.624.815.696 dibebankan kepada tersangka Fransiska Ida Sofiya Prayitno (DPO) sebagai Direktur PT Masmo Masjaya selaku pemenang lelang pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2011 pada RS Embung Fatimah Kota Batam. ”Sedangkan untuk barang bukti yang dihadirkan selama persidangan seluruhnya dikembalikan kepada penyidik sebagai alat bukti untuk terdakwa Fransiska Ida Sofiya Prayitno (DPO) dan untuk barang bukti uang tunai senilai Rp 100 juta, Rp 18 juta, Rp 20 juta dan Rp 60 juta disita untuk negara,” ungkapnya.

Putusan ini lebih ringan 1,5 tahun dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara. (cr27)

PEDESAAN

KEPALA Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf (Penazawa) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi H. Herman dan rombongan melakukan studi banding dan kunjungan kerja ke Kantor Kemenag Kepri, Selasa (6/12).

Kehadirannya diterima Kepala Kanwil Kemenag Kepri, H. Marwin Jamal, Kepala Bidang Bimas Islam Erman Zaruddin dan Kabag Tata Usaha H. Subadi.

Marwin Jamal mengatakan, kerja sama dengan Kanwil Kemenag Jambi sudah lama terjalin terutama soal penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Jambi yang menggunakan Embarkasi Batam.

Kabid Penazawa Kanwil Kemenag Jambi H. Herman dalam kesempatan yang sama mengatakan, kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk mengambil berbagai perband-

ingan tentang pemberdayaan zakat dan wakaf. ”Yang selalu jadi pertanyaan kami adalah bagaimana tata kelola wakaf di Kepri yang tanah-tanahnya di Batam dikuasai oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Bagaimana tata cara pensertifikatan tanah di Batam, apakah disertifikatkan langsung atau bagaimana,” jelasnya. ”Kemudian, kita ingin mempelajari suksesnya MTQ dan penyuluh Kepri yang sudah pernah merasakan menang di level tingkat nasional,” tambah Herman.

Kabid Bimas Islam Kanwil Kemenag Kepri, H. Erman Zaruddin dalam uraiannya mengatakan, berbagai aplikasi online di Bidang Bimas Islam sudah terhubung di Kepri walaupun ada kendala soal jaringan internet terutama daerah pulau terdepan. ”Khusus di Batam semua masjid yang terletak di kotanya tidak memiliki sertifikat karena berada di atas tanah

BP Batam kecuali yang berada di pulau-pulau sekitarnya (hinterland). Di Batam, tanah semua berstatus Penetapan Lokasi (PL) dengan UWTO,” kata Erman Zaruddin.

Soal sertifikat halal, Erman Zaruddin mengatakan pihaknya sudah berhasil mengkalibrasi 812 masjid di Kepri.

Sudah ada 792 jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan di Kepri. ”Sampai saat ini sudah 16 hotel yang sudah kita keluarkan label halalnya bersama BPPOM MUI. Rumah potong halal juga sudah ada dan sudah evaluasi dari pusat dan kita sudah menerima masukan untuk perbaikan ke depannya,” ucapnya.

Erman juga menambahkan, Kepri merupakan daerah rawan akan masuknya daging yang tidak halal karena banyaknya pelabuhan tikus (tidak resmi) yang ada di sepanjang pantai Kepri. ”Sangat mudah makanan ilegal yang kemungkinan tidak

halal masuk ke Kepri. Padahal UU JPH mewajibkan semua produk dari luar wajib mencantumkan label halal,” ucapnya lagi.

Erman Zaruddin mengeluhkan kecilnya bantuan untuk masjid dan musala. Termasuk majelis taklim juga dibantu namun jumlahnya masih minim.

Tahun ini pihaknya hanya bisa membantu 10 majelis taklim di seluruh Kepri.

Kita coba bagi secara proporsional. Kendalanya adalah saat kita meminta laporan pertanggungjawaban bantuan ternyata kadang sangat lambat.

Kadang mereka juga kesulitan membuat pelaporan yang baik,” ujar Erman Zaruddin.***

Kerap Disebut Miskin, Suami Bunuh Istri

F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS

JUMPA PERS: Wakapolres Natuna, Kompol Joko Priyanto bersama Kasat Reskrim AKP Komaruddin saat mengadakan rilis pers terkait kasus pembunuhan Wiwin.

NATUNA - Apa yang membuat KH, suami yang membunuh istrinya Wiwin beberapa hari lalu, sakit hati ternyata karena sering disebut miskin dan tidak punya uang.

Wakapolres Natuna, Kompol Joko Priyanto menjelaskan, tersangka KH menghabisi korban dikarenakan sakit hati sering dibilang miskin dan tidak pernah punya uang.

Akhirnya tersangka nekat menghabisi korban dengan menggunakan beberapa alat bukti diantaranya yaitu pisau lipat kecil, sebuah kayu broti dan satu buah parang.

Perbuatan tersangka KH menghabisi nyawa Wiwin memang terbilang sadis. Sekitar 4 tusukan di sekujur tubuh dan pukulan balok serta tebasan parang di leher membuat korban tersungkur tak berdaya di dekat gubuk tem-

pat tinggalnya. ”Tersangka dalam menghabisi korban korban memang terbilang cukup sadis. Sudah ditusuk dengan pisau, dipukul dengan broti lalu ditebas dengan sebuah parang,” ujar Joko Priyanto saat mengadakan rilis pers di Makopolres Natuna, Rabu (7/12).

Kompol Joko memaparkan, berdasarkan kronologinya, Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 17.00 tersangka dengan korban bertengkar hebat mengenai permasalahan rumah tangga yang berujung membuat emosi tersangka memuncak dan mengambil pisau lipat lalu menusukkan beberapa kali ke bagian dada dan muka korban. ”Jadi awalnya mereka yang sudah menjalin hubungan pernikahan sejak lama dan dikaruniai anak satu berumur

F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS

Sawah Dicetak, Saluran Air Ikut Lancar NATUNA - Jauhari, warga Desa Tapau mengaku wilayah Desa Tapau dan sekitarnya kini terus basah meski pada musim panas.

Hal ini karena lahan persawahan mulai difungsikan sejak beberapa bulan lalu.

Desa Tapau merupakan satu desa di Kecamatan Bunguran Tengah. Wilayah desa ini didominasi oleh hutan dan perkebunan dengan kontur tanah yang berupa bauksit dan terdapat banyak bebukitan. ”Sekarang air berlimpah. Tanah kita jadi basah. Gara-gara sawah itu lah,” tutur Jauhari di Jalan Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, kemarin.

Sebelumnya, Desa Tapau merupakan salah satu wilayah yang saban tahunnya mengalami kekeringan bila musim kemarau tiba. Bahkan desa itu merupakan salah satu wilayah tadah hujan di Natuna. ”Kalau sekarang setelah ada air irigasi untuk lahan persawahan itu lancar bisa mengalir setiap hari. Kalau pun di rumah air mengalami gangguan, kita bisa menggunakan air irigasi itu untuk sekedar mandi dan mencuci,” terangnya.

Kini, hampir di seluruh sudut desa dapat menikmati air yang selama ini mereka idamkan.

Selama ini warga desa setempat hanya bisa melihat bendungan jumbo yang juga berada di desa mereka, namun manfaatnya tidak pernah bisa dinikmati. ”Ada dua hal yang membuat kita bangga, pertama kita bisa menikmati air dan kita bisa merasakan manfaat bendungan Tapau itu. Selama ini kita dapat menontonnya saja,” ungkapnya.

Kondisi air berlimpah itu diakuinya tidak lepas dari jasa TNI AD yang sudah berkenan dan berhasil mencetak lahan sawah. (cr25)

4 tahun, ada hari itu mereka mengalami percekcokan yang berujung dengan penusukan kepada korban,” tambahnya.

Korban yang sudah terkena hujanan tusukan mencoba berlari keluar gubuk ke arah semak-semak tepi jalan. Tersangka pun mengejarnya.

Sampai di tepi jalan itu, tersangka memeluk korban dengan tangan kanan sambil menusukkan kembali ke tubuh korban beberapa kali.

Tidak selesai disitu. Tersangka kemudian mengambil kayu broti dan memukul kepala bagian belakang korban sehingga korban tumbang.

Merasa tidak puas, tersangka mengambil sebilah parang di salah satu rumah saksi dan tersangka langsung menusukkan parang tersebut ke perut korban yang sudah tidak berdaya itu. (cr25)

Bulan Ini, THM Harus Tutup HARDIANSYAH, Natuna

MANDI: Warga Desa Tapau memanfaatkan saluran irigasi untuk mandi dan mencuci.

Marwin Jamal

DPRD Natuna menggelar hearing dengan bupati serta warga Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur di ruang Paripurna, Rabu (7/12).

Rapat ini membahas rencana penutupan sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) yang ada di Natuna.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi mengatakan, rapat ini digelar karena desakan dari masyarakat untuk segera menutup seluruh kafe yang ada di Natuna. Menurut warga, keberadaan kafe itu berpotensi meresahkan dan mengganggu ketenteraman warga. ”Rapat tadi membahas dan menekankan kepada pemerintah agar menutup kafe-kafe itu,” kata Yusripandi.

Pada rapat tersebut, menghasilkan kesepakatan bahwa dalam waktu satu bulan, THM

F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS

TIM: Bupati Natuna, Hamid Rizal membentuk tim pembubaran THM tak berizin.

harus ditutup. ”Pemerintah akan bentuk tim untuk proses penertiban ini,” tegas Yusripandi.

Bupati Natuna, Hamid Rizal mengaku setuju dengan ke-

inginan warga, karena keberadaan THM tidak berizin dapat merusak tatanan moral dan kehidupan masyarakat. ”Saya minta waktu 1 bulan kepada masyarakat. Saya akan

perintahkan Satpol PP untuk menutup semua kafe-kafe yang berbau maksiat itu baik yang ada di Ranai ini maupun yang ada di luar Ranai,” ungkapnya.

Hanya saja, sambung Bupati, THM yang tidak menyediakan layanan-layanan yang berbau sensual dan tidak merusak tatanan moral tidak termasuk dalam penertiban. Pihaknya tidak akan tinggal diam tempat yang punya izin dan menyediakan tempat mesum tetap harus ditutup. ”Pokoknya yang berbau mesum kita tutup semua, tidak pandang bulu. Jika tidak tutup juga masyarakat yang akan menutupnya dan kita akan dukung itu,” tegasnya.

Salah satu perwakilan masyarakat, Wan Sanusi mengaku bangga dengan semangat pemerintah. Masyarakat akan ikut mengawal proses penertiban sekaligus penutupan THM tidak berizin. ”Kita percayakan ini semua kepada pemerintah.

Masyarakat tinggal nunggu bukti saja atas janji pemerintah,” tandasnya.***

Semua Fraksi Setujui Ranperda RPJMD 2016-2021 NATUNA - DPRD Natuna menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi mengenai Ranperda RPJMD Kabupaten Natuna, Kamis (8/12). Seluruh fraksi dapat menerima Ranperda tersebut untuk bisa terus dilanjutkan ke tingkat provinsi sampai ke pusat.

Ketua DPRD Natuna, Yusripandi mengatakan, RPJMD merupakan satu keperluan daerah sebagai langkah awal pembangunan di daerah.

Karenanya, penyusunan, pengesahan dan pelaksanaannya diharuskan oleh aturan yang berlaku. ”Kita memerlukan sistem anggaran yang sistematis.

Karenanya kita perlu rancangan jngka panjang dan jangka menengah dalam pemban-

gunan,” kata Yusri saat membuka rapat di ruang paripurna, Kamis (8/12).

Dengan demikian rapat yang digelar kali ini juga merupakan momen penting dalam rangka mwujudkan pembangunan yang terencana dan sistematis. ”Kali ini kita akan mendengarkan pendapat akhir fraksi mengenai Rancangan Perda ini,” ucapnya seraya mempersilahkan seluruh fraksi menyampaikan pendapat fraksinya.

Seluruh fraksi yang ada di DPRD Natuna dapat menerima rancangan perda itu untuk disahkan menjadi Perda. ”Kami dapat menyetujui dan menerima Ranperda ini untuk disahkan sebagai Perda,” ujar anggota Fraksi Demokrat melalui mimbar paripurna.

Hal yang sama juga disampaikan fraksi-fraksi lainnya seperti Fraksi Golkar, PAN, PPP, Gerindra Nasdem (Gernas) dan Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (FNR).

Namun begitu, seluruh fraksi ini juga memberikan berbagai catatan dan masukan terkait kinerja pemerintah selama ini dan yang akan datang. ”Namun begitu pemerintah haurs meningkatkan lagi kinerjanya terutama sekali dari sisi kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan sumber-sumber pendapatan daerah,” ungkap Eri Marka dari Fraksi Golkar.

Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Natuna, Hamid Rizal, seluruh unsur FKPD, SKPD, tokoh masyarakat dan instansi pemerintahan lainnya. (cr25)

F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS

SERAHKAN: Ketua DPRD Natuna didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menyerahkan buku Perda tentang RPJMD Natuna 2016-2021 kepada bupati.

16

TANJUNGPINANG POS JUMA T 9 DESEMBER 2016 JUMAT

Berpancang Amanah, Bersauh Marwah

INFRASTRUKTUR

Warga Bisa Jadi Pengawas Pembangunan LINGGA - Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun mengajak masyarakat Kepri, khususnya Senayang, untuk bersama-sama terus menjaga daerahnya tetap aman. Kebersamaan dan toleransi, yang selama ini telah dibangun, hendaknya terus dipertahankan. ”Kalau kampung kita nyaman, semua hal-hal untuk kebaikan akan meningkat,” kata Nurdin saat berbincang dengan sejumlah masyarakat di Pelabuhan Senayang, Kabupaten Lingga, beberapa waktu lalu.

Nurdin ke Senayang untuk memberi dorongan kepada tim pencari musibah pesawat M28 Skytruck. Usai melakukan penyisiran di perairan Senayang, Nurdin bersama Danrem Brigjend Facri memimpin rapat dengan tim pencari, Ahad malam.

Menurut Nurdin, peran serta masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan. Karena mereka bisa memberi masukan, menyampaikan kebutuhan prioritas yang harus dibangun. Sekaligus bisa menjadi pengawas setiap kegiatan di wilayah mereka. ”Mereka tentu ingin proyek yang dilaksanakan di kampung mereka tak menyalahi ketentuan,” kata Gubernur.

Usai berbincang dengan masyarakat, Nurdin juga banyak berinteraksi dengan anak-anak. Dia sempat menguji beberapa anak melafazkan Surat Al Fatihah.

Pada anak lainnya, Nurdin bertanya tentang doa makan dan doa sebelum tidur.

Anak-anak itu kemudian diberi Nurdin uang. ”Pakai buat beli buku ya,” katanya. Nurdin menegaskan dia ingin anak-anak pulau harus maju. Salah satunya dengan mendapat pelayanan pendidikan yang baik. (ais)

Pemprov Kepri Akan Subsidi Air di Lingga

Nurdin Perintahkan PU Turun ke Senayang

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

TINJAU: Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun saat meninjau instalasi air di Kabupaten Lingga.

Pemprov Kepri akan memberikan subsidi untuk penyediaan air di Lingga.

TAUFIK A HABU, Lingga GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun menunggu perhitungan pembiayaan pengelolaan distribusi air ke rumah masyarakat di

Senayang. Jika perhitungan sudah akurat, kemungkinan akan ada subsidi agar semuanya segera beroperasi. ”Hitungan global semuanya. Tahap awal bisa dikalkulasikan subsidinya. Bisa juga bantuan perbai-

kan jaringan,” kata Nurdin usai meninjau tangki air di Kampung Baru, Senayang Lingga, Kamis (8/12).

Nurdin melakukan peninjauan setelah menanyakan langsung apa masalah yang dihadapi masyarakat Kecamatan Senayang kepada Plt

Camat Rosmalisa. Ros langsung berkisah tentang air dan listrik.

Soal air ini sudah empat tahun tidak ada yang bisa dilakukan, karena tidak bisa beroperasi. Kendala utamanya adalah biaya operasional. Perhitungan mereka, perlu Rp 1,5 juta sehari agar bisa berjalan.

Hal itu lebih kepada bahan bakar dan honor enam petugas.

Instalasi air disebutkan Rosmalisa sudah oke. Sumber air di Pulau Sebangka sudah tersambung ke Senayang dengan pipa bawah laut. Seluruh rumah, 630 KK juga sudah tersambung. Lengkap dengan meteran. Waktu masih tersambung ke 360 rumah, sudah pernah dilakukan percobaan. Selama lima hari air itu mengalir sempurna ke rumah warga.

Perhitungannya biaya perhari memang Rp 4.000. Sebulan berkisar Rp 120 ribu Untuk sebagian penduduk Senayang, biaya itu terlalu tinggi dan lebih mahal dari biaya listrik mereka perbulan. ”Sayang kalau dibiarkan,” kata Nurdin setelah mendengar penjelasan.

Skema penyelesaian agar air ini mengalir memang sudah direncanakan. Seperti diserahkan ke swasta atau bentuk UPT Dinas PU. ”Solusinya sudah tampak. Beri segera kalkulasinya. Kemungkinan ada subsidi supaya segera beroperasi,” kata Nurdin.

Selain itu, jalan di sekitar tangki juga mengalami kerusakan. Gubernur yang semula menaiki sepeda motor terpaksa harus turun.

Kepada Kepala SKPD yang mendampingi ke Senayang, Gubernur sudah minta dicatat permasalahan itu. Tampak mendampingi Gubernur antaranya Kepala Dinas Pariwisata Buralimar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edi Sofyan dan Kepala Dinas Sosial Doli Boniara.

Gubernur memerintahkan agar Dinas Pekerjaan Umum untuk segera ke Senayang menindaklanjuti hal tersebut. Selain ke Senayang, Nurdin juga minta Dinas PU segera ke Desa Tanjungkelit, Pulau Kelubi. Di Tanjungkelit, Nurdin meninjau ke berbagai sudut desa. ***

Jumaga Minta Pappri Lestarikan Musik Melayu

F-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

FOTO BERSAMA: Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak foto bersama dengan para pengurus Pappri Kepri.

BATAM - Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta kepada Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (Pappri) berkontribusi melestarikan musik khas Kepri. Ia berharap musik Melayu yang merupakan ciri khas Kepri dapat didengar tidak hanya di tingkat lokal, namun juga hingga Internasional. ”Tentu harapan saya adalah bagaimana agar kesenian musik Melayu ini bisa lebih dicintai, dan mengakar di masyarakat luas. Mungkin perlu disiapkan juga database

GRANITO AUSTRALIAN STYLE IN EVERY TILE

TM

DISCOUNT NORMAL 15% SPECIAL

KONSUMEN

Promo 01 - 30 Juni 2016 DISCOUNT 25% Kumpulkan struk belanja & nota pembelian Granito Tile KW 1 Periode : 01 - 30 2016, tukarkan dengan hadiah menarik.

EXTRA HADIAH :

5 DUS

40 DUS

1 PCS BOWL

1 PCS PORTABLE COOKER DP 7202 / 7203

20 DUS 45 DUS

1 PCS SANDWICH MAKER DT 2000

1 PCS RICE COOKER DR 1802

150 DUS

30 DUS

1 PCS SLIM EXHAUST DC 2701

1 PCS ORANGE JUICER DJ 2000

175 DUS 1 PCS WATER DISPENSER DI 2020

60 DUS 1 PAKET CANISTER + TRAVEL BAG

Syarat & Ketentuan 1. Berlaku Kelipatan, apabila sisa quantity tidak mencukupi untuk ditukar hadiah lebih kecil, maka dianggap hangus.

2. Apabila hadiah tidak tersedia di pasaran akan diganti dengan hadiah lain dengan nilai setara.

3. Tidak menerima return atas pembelian 01 - 30 Juni 2016 dengan alasan apapun.

4. Promo hanya berlaku mengikut Price List Granito 18-11-2015 dengan discount promo yg berlaku.

EXTRA BONUS TOTAL PEMBELIAN RP. 1.000.000 MENDAPATKAN 1 LBR VOUCHER FOOD CONTAINER SENILAI RP 25.000

JL. D.I. PANJAITAN KM.9, PLAZA BINTAN CENTER NO. 1 0771 7447168 TANJUNGPINANG

penyanyi dan pencipta lagu,” kata Jumaga usai bertemu jajaran pengurus Pappri Kepri yang baru terpilih, di Graha Kepri, Rabu (7/12).

Peranan Pappri dalam menjaga dan melestarikan kesenian itu menjadi penting ditengah maraknya kesenian modern dan mancanegara saat.

Sebab, jika tidak Ia khawatir kesenian Melayu akan hilang tergerus jaman. ”Maka dari itu, peranan organisasi ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu penjaganya,” katanya.

Politisi PDIP ini pun terus ber-

janji untuk mendukung berbagai macam kegiatan yang diprogramkan oleh Pappri Kepri sesuai dengan kemampuan yang ada.Jumaga juga meminta agar Pappri juga aktif dan rutin membuat sebuah program, sehingga masyarakat dapat lebih mengenal organisasi itu.

Di tempat yang sama, Ketua Pappri Kepri Berto Izaak Doko mengaku gembira dengan dukungan yang diberikan ketua DPRD Kepri. Seluruh masukan dari Jumaga, sambungnya, akan diperhatikan dan akan menjadi program kerjanya. ”Untuk tahap awal, Kami

akan mengumpulkan dan melakukan standarisasi kepada penyanyi-penyanyi kita. Selanjutnya, kita akan gandeng pemerintah untuk memperbanyak musik ciri khas Melayu di Pelabuhan, bandara dan hotel,” kata Berto.

Terkait dengan peranan PAPPRI melestarikan musik daerah, ia berjanji akan berusaha mengemban amanah tersebut.

Hal ini mengingat memang tujuan awal dari organisasi tersebut adalah melestarikan kesenian dan kebudayaan pada bidang musik tidak terkecuali khas Melayu. (mas)