Tanjungpinang pos 20 Desember 2016 by Tanjungpinangpos

SELA SA 20 DE SEMBER 201 6 / 20 RABIUL AW AL 114 438 SELAS DESEMBER 2016 AWAL

RP 1.800

Open Bidding Dibuka Setelah RKA Selesai DOMPAK - Pemprov Kepri bakal melantik pejabat eselon II, III dan IV menjelang tutup akhir tahun. Sumber di lingkungan BKD Provinsi Kepri membenarkan informasi bakal ada pelantikan pejabat jilid II menjelang tutup tahun. ”Bisa saja Desember, tapi selambatlambatnya minggu pertama Januari,”

¾LANJUT H TS Arif Fadillah

KE HAL 2

Narita

F-RAYMON SANDY/TANJUNGPINANG POS

TANGKAPAN: Tim WFQR 11 Lantamal IV Tanjungpinang mengamankan 10 ton timah di perairan Lingga, Minggu (18/12) lalu. Untuk penyelidikan, barang tangkapan diamankan di dermaga Yos Sudarso Mako Lantamal IV Tanjungpinang. Foto diambil, Senin (19/12).

NARITA benar-benar tangguh. Betapa tidak, sejak balita, dia sudah merasakan susahnya hidup. Waktu itu, dia tidak makan dua hari karena persoalan ekonomi yang mendera kedua orangtuanya. ”Umur ku tiga tahun waktu itu. Tapi aku ingat kisah pahit itu. Sampai kapan pun aku tidak akan lupa,” ujar wanita kelahiran Desa Sungai

JANGAN LUPA BERSYUKUR

Cukong Penyelundup Timah dari Malaysia

Beraksi saat Ombak Tinggi, KM Kurnia Angkut 10 Ton Timah Ratusan ton pasir timah bernilai puluhan miliar rupiah dijual ke Kuantan, Malaysia. Aksi penyelundupan itu terungkap setelah Lantamal IV Tanjungpinang menggagalkan kapal bermuatan 10 ton timah di perairan sebelah timur Pulau Singkep, Lingga, Minggu (18/12) lalu. Terungkap pula, jika aksi penyelundup dicukongi pengusaha Malaysia.

BACA HAL 2

RAYMON SANDY, Tanjungpinang

¾LANJUT KE HAL 2

TANGKAPAN 2 BULAN TERAKHIR WAKTU 1. Selasa (7/12) 2. Sabtu (3/12) 3. Senin (28/11) 4. Senin (21/11) 5. Jumat (18/11) 6. Minggu (20/11) 7. Rabu (9/11) 8. Jumat (4/11) 9. Jumat (4/11)

TANGKAPAN 37 orang TKI ke Malaysia di perairan Telukjodoh Batam. Kapal MT. Athena GT 3129 memuat 2 ribu ton solar di di perairan Tanjungberakit. Kapal muatan bawang dan cabai ilegal asal Malaysia di perairan Tanjungpinggir, Batam. TB KSD 23 menarik TK KSD 20 karena tak dilengkapi dokumen di perairan Kepri. Kapal pengangkut kayu di perairan Selat Cempa Lingga. Gagalkan aksi pencurian kabel bawah laut di Pulau Bintan. KLM Putri Setia memuat barang klontong campuran dan elektronik di perairan Barelang, Batam. Kapal KM Rantau Bertuah jenis kapal pancing plus 10 WN Singapura dan 2 orang WNI. Kapal TB Kayu mengangkut BBM Solar illegal di Telukjodoh, Batam. SUMBER: OLAHAN BERITA TANJUNGPINANG POS

Rp 75 M Uang Baru Diedarkan di Kepri

Cat Jembatan 1 Diusulkan Bernuansa Melayu F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

DOMPAK - Pembangunan Jembatan 1 Dompak telah rampung. Namun, Jembatan 1 belum dibuka siang malam karena pagar pedestrian (pejalan kaki) belum ada. Kemudian, lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) juga belum menyala. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kepri, Tri Musa mengatakan, untuk

F/JPNN

BATAM - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri mulai mengedarkan uang rupiah pecahan dengan desain baru kepada masyarakat, bersamaan pelucuran mata uang itu di Jakarta. BI Kepri mengedarkan pecahan uang baru itu kepada pedagang di pasar Mitra Raya, Batamcenter. Untuk Kepri pada

¾LANJUT KE HAL 2

SERIUS: Presiden Jokowi serius mendengarkan pemaparan dari pejabat BI mengenai uang baru.

¾LANJUT KE HAL 2

JEMBATAN: Jembatan I Dompak sudah bisa dilalui. Kini, Dinas PU Provinsi Kepri mengusulkan jembatan dicat dengan nuansa Melayu.

Cara Unik Meningkatkan Kunjungan ke Gurun Pasir Busung

Cik Brahim Cukong Penyelundup Timah dari Malaysia

Pasang Ornamen Unta buat Selfie Pelancong

Dah masuk jail baru nyesal, wai..

Jumlah kunjungan ke kawasan wisata ekstambang pasir yang menyerupai gurun, di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam makin banyak. Pengunjung tak pernah bosan, apalagi saat ini ada hewan unta seperti di Emira Arab. YENDI - JENDARAS, Bintan ROMBONGAN kendaraan mewah mendadak berhenti, dan langsung masuk ke dalam kawasan hamparan tanpa pohon, Minggu (18/12) pagi lalu. Di hamparan tandus itu, panas matahari semakin terik. Meski demikian, beberapa masyarakat

WEBSITE: www.tanjungpinangpos.co.id REDAKTUR: SLAMET NOFASUSANTO

SUMBER: BI

Senin, 19 Desember 2016

Desa Busung yang berada di seberang jalan aspal gurun tandus itu, terus menggali lahan pasir darat. Pengendara mobil sedan itu tidak menghiraukan, betapa beratnya

¾LANJUT KE HAL 2

EMAIL: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

F-JENDARAS KARLOAN/TANJUNGPINANG POS

SELFIE: Wisatawan lokal saat berfoto dengan ornamen unta yang ada di wisata ekstambang pasir Desa Busung, Minggu (18/12) lalu.

USD AUD SGD JPY GBP MYR

13.448 9.823 9.315 11.445 16.797 3.003

ADD US ON FACEBOOK Tanjungpinang Pos LAYOUT: FAUZIAHMADRISA

TANJUNGPINANG POS SELASA 20 DESEMBER 2016

TAJUK RENCANA TAJUK TAJUKRENCANA RENCANA

Kepri Perlu Banyak Guru

ISAH guru honor seakan tak ada usainya, jika sebelumnya kisah anggaran gaji untuk guru honor SMA sederajat yang mencuat, dan redam setelah Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) mengambil kebijakan mengambil alih tanggung jawab pembayaran, kini kisah baru muncul kembali. Bukan soal anggaran untuk gaji guru honor di kabupaten dan kota, tapi soal seleksi ulang kualifikasi sekitar 1.900-an orang guru honor di Provinsi Kepri. Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki guru honor agar bisa tetap mengajar. Seperti, memiliki ijazah sarjana atau Akta IV dan punya kompetensi keilmuan. Jika mengacu pada yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kepri tersebut, sesungguhnya syaratnya masih standar. Semoga saja para guru honor yang kini mengajar di berbagai jenjang pendidikan itu memenuhi syarat yang diperlukan. Sehingga, di saat ekonomi krisis seperti sekarang mereka masih bisa tetap bekerja. Sekaligus membuat anak didik bisa tetap belajar dengan baik. Terlepas dari bisa tidaknya guru honor memenuhi syarat tersebut, yang jelas proses seleksi ini telah membuka mata kita semua. Bahwa, Kepri masih kekurangan sangat banyak guru berstatus pegawai negeri. Terbukti dari jumlah guru honor yang hingga ribuan orang tersebut. Bahwa Kepri, memerlukan banyak sekali tambahan guru berstatus pegawai negeri. Mungkin saja jumlahnya terlihat banyak atau menumpuk di satu daerah, tapi minim di daerah lainnya. Karena enggan untuk bertugas di daerah khusus atau Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan Terpencil. Ini disadari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang pada tahun 2016 ini sudah membuka kesempatan bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science, dan PPGT untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) guru. Semoga saja banyak guru honor di Kepri yang mengikuti tes tersebut dan lulus. Selain berharap ke pemerintah pusat, ke depan kita berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Provinsi Kepri mampu meningkatkan jumlah guru yang berstatus pegawai negeri. Dengan harapan mereka bisa lebih tenang dalam mengajar dan mendidik generasi penerus bangsa ini di seluruh ceruk di Provinsi Kepri. ***

Jangan .........dari halaman 1 Buluh Kecamatan Singkep Barat, Lingga. Pengalaman pahit lainnya ketika lebaran. Jika keluarga lain umumnya mengenakan baju baru, berkumpul bersama keluarga di rumah dan bertamu ke tetangga, Narita justru harus berada di hutan tempat kerja orangtuanya. ”Tidak bisa lebaran di rumah, bapak harus kerja,” kata mahasiswa STIQ Kepri, di Batam. Kedua pengalaman panit itu benar-benar menjadi pelajaran berharga bagi Narita. Terlebih saat ini, hidupnya jauh lebih baik daripada waktu itu. Sejak SMP hingga kuliah saat ini, dia terus meraih beasiswa dari pe-

merintah. ”Jangan lupa bersyukur dan tetap hidup hemat serta bijak mengelola uang,” katanya. Narita juga pribadi yang sangat menghargai waktu. Selain kuliah, dia juga harus membagi waktu antara menjadi mahasiswa dan mengabdi sebagai guru di sebuah yayasan. Pengalaman yang lain, ketika dia mengikuti lomba MTQ di Malaysia. Karena sebelumnya dia meraih juara nasional. ”Pesan untuk anak muda, hargailah waktu. Juga usaha dibarengi berdoa. Ingat hasil yang maksimal tidak akan mengkhianati usaha yang benar,” tukasnya. (zuparti)

Open...... dari halaman 1 tambahnya. Menanggapi itu, Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan tanggal pelantikan pejabat berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK) baru. ”Saat ini masing-masing SKPD masih tahap penyampaian tufoksi tugas. Ada tim yang bekerja, antara lain BKD, Biro Hukum, Ortal, Inspektorat,” sebutnya, Senin (19/12). Ketua Tim Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Kepri ini memaparkan, pihaknya akan menyampaikan program tahun anggaran 2017, Senin (19/12) malam ini (kemarin, red). Setelah itu, baru dibuat Peraturan Gubernur (Pergub). ”Barulah kita buka open

bidding, pengisian personel,” ujarnya. Pada saat proses pengisian personel baru nanti, menurut Arif sesuai aturan harus runut kepada pola diantaranya open bidding atau job desk sesuai arahan MenPAN & RB. Sekda juga menjelaskan, jika tengat waktu yang diberikan untuk pelantikan, hingga Januari. Meski begitu, SOTK baru sudah dijalankan dan masing-masing pejabat mendapat surat tugas agar bertanggungjawab untuk menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA). ”Pembahasan kegiatan sudah hampir final di masing-masing SKPD sesuai SOTK baru. Bisa saja proses pelantikan bisa sampai akhir januari,” tegas Arif. (ais)

TANJUNGPINANG POS Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

Chairman Chief Executive Officer Komisaris Utama Komisaris Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur REDAKTUR: SLAMET NOFASUSANTO

: : : : : : :

Rida K Liamsi Makmur Marganas Nainggolan Usep Rahmat Saefullah Arham M Nur Hakim Sigik Rachmat

Cat ...................................................................................... dari halaman 1 melengkapi kebutuhan jembatan, pihaknya sudah mengusulkan anggarannya diAPBD murni 2017. Adapun usulan Dinas PU Pemprov Kepri yakni, pengaspalan jalan, pengadaan ekspansion join, pagar pedestrian, kabel PJU, pengadaan lampu di busur, pengadaan lampu di pedestrian, marka jalan hingga cat jembatan. Untuk cat jembatan, pihaknya akan koordinasi dengan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri. Rencananya, pier (tiang utama) jembatan akan dicat sesuai corak warna khas Melayu. ”Total anggarannya sekitar Rp 23 miliar. Mudah-mudahan disetujui agar tahun depan penggunaan jembatan sudah maksimal,” ujar Tri Musa via ponselnya, Senin (19/12) kemarin. Dijelaskan Tri, saat ini pedestrian jembatan belum bisa digunakan lantaran pagar pengamannya be-

lum ada. Karena itu, jembatan belum dibuka untuk masyarakat yang hendak melakukan jogging di pedestrian tersebut. Kemudian, jembatan juga belum dibuka malam hari lantaran lampu PJU belum menyala. Pihaknya khawatir masyarakat bisa jatuh ke laut jika masuk ke lokasi jembatan di malam hari. ”Kita tak ingin itu terjadi. Makanya jembatan kita tutup malam hari. Kalau pagar pengaman sudah ada dan lampu PJU sudah menyala, pedestrian sudah bisa dimanfaatkan,” tambahnya. Lampu juga akan dipasang di pedestrian yang berada di bawah jembatan. Sedangkan lampu untuk pedestrian bagian atas menggunakan PJU yang ada di lantai jembatan. Sekedar diketahui, Jembatan 1 Dompak dibangun dengan panjang sekitar 1,3 Km dan lebar 20

meter. Tiga meter di sisi kiri, 3 meter di sisi kanan dijadikan pedestrian. Kemudian, sisanya 14 meter digunakan sebagai jalur kendaraan. Adapun jalur kendaraan ini dibuat dua lajur. Karena itu, perlu dibuat marka jalan setelah pengaspalan dilakukan. Namun, pedestrian ini sebagian ada di bagian bawah dan sebagian ada di bagian bawah. Jika berangkat dari depan Ramayana, maka pedestrian sebagian di bagian atas kemudian turun pakai tangga ke pedestrian bagian bawah. Karena itu, pagar yang akan dipasang sekitar 2,6 kilometer di pedestrian sisi kiri dan sisi kanan. Tinggi pagar pengaman direncanakan 1,5 meter. Sehingga aman bagi pejalan kaki yang olahraga di sana. Lampu juga akan dipasang di busur jembatan. Ada tiga busur di jembatan itu dengan masing-masing panjangnya, 60 meter, 120 meter

dan 60 meter. ”Biar cantik di malam hari kita pasang juga lampu di busur itu,” tambah Tri Musa. Sebelumnya, Kasi Jembatan Dinas PU Pemprov Kepri, Rodi Yantari mengatakan, aspal jembatan itu dirancang 10 Cm dan berat aspal sudah dihitung untuk kemampuan jembatan. Namun, untuk tahap awal ketinggian aspal jembatan direncanakan 4 Cm saja agar lebih hemat anggaran. Sedangkan expansion join diperlukan untuk menutup titik persambungan jembatan. Jembatan itu dibangun dengan sistem beberapa kali penyambungan atau span. Rata-rata, satu span 40 meter. Titik temu span satu dengan span berikutnya ada gap (jap), sehingga butuh ekspansion join untuk menyambungnya. Dengan demikian, dengan diasangnya ekspansion join nanti,

maka permukaan jembatan tetap rata dan motor atau mobil bisa berjalan mulus. Kondisi saat ini, motor atau mobil akan sedikit mengalami goncangan di persambungan span yang ada. Ke depan, dengan adanya eksansion join tersebut, jembatan akan mulus. Adapun rencana pengecatan jembatan termasuk tiang utamanya agar lebih awet, menarik dan cantik dipandang. Jembatan ini telah menambah ikon di Tanjungpinang. Sehingga perlu ditata untuk menambah kekuatan destinasi wisata Tanjunginang. Jembatan tersebut dirancang mampu bertahan 100 tahun. Namun harus tetap ada maintenancenya. Salah satunya pengecatan tiang jembatan yang tahan air asin. Sama seperti cat kapal yang tahan air asin. (mas)

Cukong .............................................................................. dari halaman 1 Minggu pagi itu, Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV Tanjungpinang mendapatkan informasi adanya kegiatan pemindahan timah dari kapal-kapal ikan ke KM Kurnia. Sudah lama, sebenarnya kegiatan ilegal KM Kurnia diintai aparat. Informasi itu ditindaklanjuti aparat dengan menurunkan KAL Mapor ke lokasi. Nakhoda plus tiga kru kapal KM Kurnia milik MR, diamankan berikut 224 karung berisi pasir timah. Kepada aparat, pria berinisial HM sebagai nakhoda kapal mengakui kalau kegiatan penyelundupan pasir timah ke Malaysia sudah berlangsung sejak lama. Seingatnya, sudah 12 kali, sumber daya mineral dari Bangka Belitung itu dijual ke Kuantan, Malaysia. Dia juga mengakui kalau segala aktivitas penyelundupan didanai seorang pengusaha asal Malaysia.

Modus penyelundupan ini dimulai dari memindahkan timah ke kapal-kapal kayu yang mirip dengan kapal ikan. Kapal-kapal ikan tadi kemudian memindahkan muatan pasir timah ke KM Kurnia 6. Muatan pasir timah kemudian diletakkan di palka dan ditutup rapi. Untuk mengelabui aparat, KM Kurnia melakukan aksinya dengan melakukan pelayaran pada malam hari di saat ombak besar dan cuaca buruk. Namun, kejelian dan kerja keras, tim WFQR berhasil mengendus kegiatan ilegal dan menemukan muatan kapal yang berisikan 10 ton pasir timah. Penangkapan ini dibenarkan Komandan Lantamal IV Laksamana Pertama TNI S. Irawan saat jumpa pers di dermaga Lantamal IV Tanjungpinang, Senin (19/12) kemarin. Ia mengatakan, kapal berasal dari Bangka Belitung, namun di-

tangkap di perairan Lingga. Kapal ini menurut rencana akan berlayar ke Kuantan Malaysia. ”Ini merupakan sindikat internasional yang melibatkan Malaysia. Ini akan kita kikis habis, tim WFQR Lantamal IV tidak akan pernah membiarkan adanya tindakan pidana dan pelanggaran hukum diwilayah perairan Kepri,” tegasnya. Ia juga menegaskan, seluruh jajaran Lantamal IV akan terus memburu para pelaku kejahatan yang masih mencoba melakukan aksinya. Karena, sekali melakukan penyelundupan ini, diperkiakan mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 8-10 miliar. Saat ini Lantamal IV sedang melakukan berkoordinasi dengan pihak keamanan Malaysia. Pihaknya sudah mengetahui pemilik barang, sindikat dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam penyelundupan. ”Ada pengusaha di Kuantan

Malaysia yang bermain dalam penyelundupan pasir timah ini. Pengusaha itu yang membiayai seluruh kegiatan mulai dari penambangan dan sampai kepada penyelundupan ke Malaysia,” katanya. Ia menegaskan, sudah berulang kali mengingatkan kepada para pelaku kejahatan, agar jangan pernah coba coba melakukan tindakan pidana sekecil apapun di perairan Kepri karena prajuritnya yang tergabung dalam tim WFQR akan bergerak cepat memburu para pelaku kejahatan apapun bentuknya. ”Hal ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab serta wujud komitmen Lantamal IV untuk menciptakan kondisi perairan Kepri yang kondusif dan bebas dari kegiatan ilegal,” jelasnya. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, pasir timah merupakan mineral pertambangan yang tidak boleh

di ekspor langsung ke luar negeri apalagi diselundupkan. Danlantamal menyebutkan, karena nilainya sangat mahal dan permintaan yang sangat tinggu, maka banyak pihak yang berupaya melakukan penyelundupan pasir timah ke luar negeri. Dari kegiatan ilegal ini jelas sangat merugikan pemerintah mengingat nilai dari barang yang akan diselundupkan mencapai miliaran rupiah. Selain melakukan penyelundupan KM Kurnia juga melakukan pelanggaran diantaranya kapal berlayar tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB), tidak ada manifest muatan dan nakhoda kapal berikut Kepala Kamar Mesin (KKM) tidak memiliki SKK. Guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut, KM Kurnia 6 beserta ABK dan muatannya diamankan di dermaga Yos Sudarso Mako Lantamal IV. ***

Pasang ................................................................................ dari halaman 1 pekerjaan seorang kepala keluarga, saat menggali pasir darat di Desa Busung itu. Berbeda dengan beberapa pedagang kaki lima maupun juru parkir yang berada di lahan tandus itu. Dalam hitungan beberapa menit, sudah melakukan transaksi. Pengunjung di kawasan ekstambang pasir yang dijadikan objek wisata gurun pasir, semakin berdatangan. Saat tiba, mereka langsung disambut dengan hewan unta. ”Sssstttt, bukan hewan unta benaran, tapi ini ornamen. Unik ya. Tapi bagus kok buat selfie di sini,” ujar Edi, si pelancong asal Tanjungpinang itu, saat baru tiba di kawasan objek pariwisata gurun pasir, Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, pagi itu. Meski sudah banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang mengenal objek wisata gurun pasir di Desa Busung, si pengelola objek wisa-

ta ekstambang pasir ini terus melakukan berbagai inovasi. Tujuannya tak lain dan tak bukan, untuk meningkatkan daya tarik dan jumlah si pengunjung yang datang. Saat ini, mereka memiliki cara unik untuk meningkatkan kunjungan itu. Di bagian depan ada ornamen hewan unta yang terbuat dari kayu. Lumayan, buat memperindah selfie bagi si pelancong (pengunjung). Sekilas, saat melintas di wisata ekstambang pasir Desa Busung, mata pengunjung pasti akan terperangah melihat sesosok benda unik. Dalam pikiran Anda pasti langsung menyebut unta. Tetapi siapa sangka unta yang dilihat itu adalah unta palsu atau hanya sekedar ornamen saja. Tetapi dengan adanya benda tersebut, justru membuat wisata ekstambang pasir semakin memikat pengunjung untuk datang. Seperti Minggu (18/12) lalu, ratusan orang yang memadati loka-

si tersebut berbondong dan bergantian berfoto ria dengan ornamen unta tersebut. Sekilas bila dilihat hasil fotonya, pengunjung seolah tengah berada di gurun pasir di Mesir atau Emira Arab. Karena hamparan pasir disisipkan dengan ornamen unta yang sangat mirip dengan hewan aslinya. Berbagai gaya dilakukan pengunjung saat berfoto dengan ornamen unta tersebut. Ada yang bergaya seolah sedang menarik unta, ada yang berpose memeluk unta, atau bahkan ada yang berpose seolah dicium oleh unta. Berbagai macam pose dilakukan pengunjung untuk mendapatkan foto yang unik dan bagus untuk diunggah di media sosial. Mia (23), seorang pengunjung wisata ekstambang pasir Desa Busung yang berfoto selfie dengan ornamen unta itu mengatakan, lokasi wisata tersebut cukup untuk dan semakin menarik dengan adanya ornamen unta tersebut.

”Kemarin banyak lihat-lihat di instagram orang selfie dengan unta ini. Terlihat sangat asli dan serasa di gurun pasir. Jadi saya dari Batam sempatkan ke sini untuk melihat langsung dan berfoto juga, biar seperti di gurun pasir beneran,” katanya. Disebutkannya, langkah pengelola kawasan wisata ini cukup bagus untuk menarik wisatawan datang. Dikatakannya, dengan adanya kreativitas yang unik, pastinya suatu lokasi tujuan wisata akan semakin diminati. Apalagi menjadi ikon tertentu yang unik dan tidak banyak ditemukan. ”Ini untanya satu saja, mungkin ke depannya perlu dibuat ornamen apalagi gitu. Biar makin unik dan semakin penasaran untuk datang ke sini lagi,” sebutnya. Sementara itu, Rusli, Kepala Desa Busung mengatakan, ornamen unta yang sengaja dibuat tersebut untuk menambah daya tarik agar pengunjung semakin

banyak. ”Ini kan dikenal dengan sebutan Gurun Pasir Bintan. Jadi, kalau yang namanya gurun pasir pasti harus ada unta biar benar-benar mirip. Kalau mendatangkan untanya yang asli, tentu biayanya sangat tinggi, jadi pakai yang ornamen dari kayu ini, murah dan tidak perlu ada pemeliharaan khusus,” sebutnya. Ia mengatakan, dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke wisata ekstambang pasir Desa Busung, pihaknya optimis ke depan lokasi ini akan terus berkembang sesuai dengan tren dan permintaan wisatawan. ”Kami terus mendukung dan berupaya untuk mengembangkan wisata di desa kami ini. Tentunya juga kami terus memberdayakan masyarakat kami. Ke depannya dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan, akan membuka peluang ekonomi yang besar bagi warga kami,” tambahnya. ***

Rp 75 M ............................................................................. dari halaman 1 penghujung tahun ini, diedarkan mata uang rupiah baru, sebanyak Rp 75 miliar. Pengedaran uang baru dilakukan BI Kepri, Senin (19/12). Menurut Kepala BI Kepri, Gusti Raisal Eka Putra, Kepri mendapat Rp 75 miliar untuk diedarkan di penghujung tahun ini. Peredaran diperkirakan lebih cepat, karena moment natal dan tahun baru. Hanya saja, stok uang baru itu dinilai masih tergolong sedikit. ”Kebutuhan Kepri jumlahnya triliunan.Yang tersedia, hanya sedikit,” ungkap Gusti. Untuk penyebarannya, BI akan bekerjasama dengan setiap pemerintah daerah, perbankan di Kepri, dan agen-agen yang ada di setiap daerah. ”Kita akan sebarkan per lahan. Secara alami saja. Karena kalau penarikan serentak, akan memakan biaya yang sangat besar,” paparnya. Menurut Gusti, uang pecahan rupiah akan disebar secara merata di Kepri, secara per lahan. Sementara untuk uang pecahan dengan desain lama dikatakan, tetap masuk berlaku. Terkait stok uang untuk akhir tahun ini, diakui Gusti, cukup. BI saat ini memiliki uang dengan desain lama, sekitar Rp 3 triliun. ”Uang baru disebar per lahan

secara merata. Kalau uang lama masih berlaku sampai ada pengumuman dari BI, penarikan uang lama,” jelasnya. Sementara untuk pecahan uang baru, dijelaskan sudah dilakukan perbaikan atau upgrade pengamanannya. Sehingga sulit untuk dipalsukan. ”Dalam uang, ada dua jenis tanda pengaman yang utama. Pertama melekat pada kertas seperti watermark. Kedua tanda dalam proses pencetakan, seperti tekstur, mikro teks, dan gambar rectoverso,” ungkapnya. Uang baru emisi tahun edar (TE) 2016, yang diedarkan, diantaranya, ada juga pecahan uang logam selain uang kertas. Uang pecahan baru itu, ada Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000 dan Rp 1.000. Sementara itu, untuk uang rupiah logam terdiri dari pecahan Rp 1.000, Rp 500, Rp 200 dan Rp 100. Peresmian bertepatan pula dengan peringatan Hari Bela Negara. Sejalan dengan semangat bela negara, uang rupiah TE 2016 menampilkan dua belas gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama di bagian depan uang rupiah. Pencantuman gambar pahlawan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas jasa yang telah

Pimpinan Umum/GM/Penjab Pimpinan Perusahaan Pemimpin Redaksi Wakil Pemimpin Redaksi

: : : :

Arham. M Nur Hakim. Sigik Rachmat. Zakmi.

Dewan Redaksi : Arham, Sigik Rachmat, Zakmi, Martunas Situmeang, Slamet Nofasusanto. Ombudsman : Sutan J Siregar SH.

diberikan bagi negara Indonesia. Selain itu, mata uang rupiah kertas menampilkan pula gambar tari nusantara dan pemandangan alam dari berbagai daerah di Indonesia. Keragaman dan keunikan alam dan budaya yang ditampilkan dalam uang rupiah diharapkan dapat semakin membangkitkan kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Lucurkan Mata Uang Baru, Presiden Jokowi: Hargai Rupiah Kita Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah tahun emisi 2016. Dalam sambutannya Presiden mengatakan masyarakat harus benar-benar mencintai terhadap mata uang Indonesia ini. Seperti menyimpan tabungan dengan menggunakan rupiah. ”Untuk terus mencintai rupiah dengan cara-cara yang nyata, menyimpan tabungan kita dalam bentuk rupiah,” ujar Presiden Jokowi di Gedug Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin (19/12). Menurut Jokowi, masyarakat juga harus menghargai mata uang rupiah. Pasalnya mata uang tersebut tidak akan tergantikan sampai kapan pun.

”Kalau kita cinta rupiah maka kita tidak membuat gosip-gosip aneh tentang rupiah karena menghina rupiah sama saja dengan menghina Indonesia.ingat rupiah tidak akan diganti dan tidak akan tergantikan,” tambahnya. Kemudian, masalah penngamanan mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan agar pemerintah harus memperkuat pengamanan rupiah. Hal itu dilakukan untuk mencegah peredaran uang palsu. ”Pengamanan pada rupiah harus terus diperkuat, dan negara jangan kalah sama para pemalsu rupiah,” katanya. Menurut pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah itu, mata uang rupiah adalah ciri khas bangsa Indonesia. Sehingga semua pihak harus menjaga martabat mata uang itu karena sebagai jati diri bangsa. Indonesia. ”Karena rupiah itu ciri khas dan identitas mari kita menjaga martabat dan kedaulatan rupiah di Indonsia dan seluruh dunia,” pungkasnya. Adapun uang rupiah kertas yang akan diterbitkan terdiri dari nilai nominal Rp 100.000, Rp 50.0000, Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000, dan Rp 1.000. Sedang uang rupiah logam terdiri atas pecahan Rp 1.000, Rp 500, Rp

200, dan Rp 100. Uang baru tersebut akan dilengkapi dengan unsur pengamanan yang lebih kuat untuk menanggulangi peredaran uang palsu. Antara lain melalui penguatan unsur pengaman antara lain dilakukan melalui color shifting, rainbow feature, latent image, ultra violet feature, tactile effect, dan rectoverso. Dari sisi color shifting, apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, akan terjadi perubahan warna secara kontras. Dari sisi rainbow feature, apabila dilihat dari sudut pandang tertentu akan muncul gambar tersembunyi multi warna berupa angka nominal. Dari sisi latent image, apabila dilihat dari sudut tertentu akan muncul gambar tersembunyi berupa teks BI pada bagian depan dan angka nominal pada bagian belakang. Dari sisi ultra violet feature (level 2), dilakukan penguatan desain UV feature yang memendar menjadi dua warna di bawah sinar UV. Dari sisi rectoverso, apabila diterawang akan terbentuk gambar saling isi berupa logo BI. Tak hanya itu, desain uang tahun emisi 2016 dilakukan dengan penyempurnaan fitur kode tuna netra (blind code) dengan melakukan perubahan desain. (JPG/mbb)

DIVISI PRODUKSI Redaktur Pelaksana: Martunas Situmeang. Koordinator Liputan: Slamet Nofasusanto. Redaktur: Abas, Martua P Butarbutar, Taufik A Habu, Yusfreyendi, Reporter:Tengku Irwansyah, Adly Hanani, Alrion, Andri Dwi Sasmito, Suhardi, Desi Liza Purba, Jendaras Karloan. Departemen Pracetak/Layout/Perwajahan: Fauziahmadrisa (Koordinator), Syafrul Amri, Gilang Dhikapati Jaringan/IT/Online: Syafrinaldi

DIVISI USAHA Umum, Adm, & Keuangan: Ari Istanti (Manager), Dahlia (Kabag). Iklan : M Nur Hakim (Manager), Saifullah (Ass. Manager). Pemasaran & EO: Yahya Siregar (Manager). Biro-Biro: Martua P Butarbutar (Batam), Tengku Irwansyah (Lingga), Jendaras Karloan (Tanjunguban), Alrion (Karimun), Indra Gunawan (Anambas), Hardiansyah (Natuna).

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Tarif Iklan Halaman Muka (FC) Rp. 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka ( BW) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam,- (FC) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam ( BW) Rp. 15.000,-/ mm kolom. Iklan Umum/Display (BW) Rp. 15.000,-/mm kolom. Iklan Ucapan Selamat (FC) Rp. 7.000,-/mm kolom. Iklan Ucapan Selamat (BW) Rp. 3.500,-/ mm kolom. Iklan Dukacita Rp 3.500,-/mm kolom. Sport Color Rp 7.000,-/mm kolom. Advertorial Rp. 5.000,-/ mm kolom.

LAYOUT: FAUZIAHMADRISA

TANJUNGPINANG POS SELASA 20 DESEMBER 2016

PRO -BATAM

DPR RI Kembali Janji Tuntaskan Masalah BP-Pemko BATAM - DPR RI kembali menjanjikan penyelesaian tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam. Mereka berjanji mendorong pemerintah pusat mengeluarkan PP, terkait hubungan kerja Pemko dan BP Batam. Selain itu, akan mendorong masa tugas BP Batam hanya bersifat sementara dalam beberapa tahun ke depan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edi, Senin (19/12) di Batam saat kunjungan kerja ke Graha Kepri, Batam menjanjikan hal itu. ”Kami akan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan secara cepat pengaturan kewenangan dua lembaga itu. Kalau berlarutlarut, akan mengganggu iklim usaha Batam. Pada hal Batam diciptakan untuK ramah investasi dan industri,” katanya. Komisi II dijanjikan akan mengeluarkan rekomendasi penerbitan PP tentang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, kepada pemerintah pusat. Di dalamnya semua substansi penyelesaian tumpang tindih kelembagaan dan kewenangan di Batam diatur. ”Dengan payung hukum yang kuat melalui PP tersebut, akan memberikan kepastian hukum,” janjinya. Diakui, Komisi II akan mengawal agar substansi dalam PP tersebut jelas. Selain itu aspirasi yang disampaikan DPRD Kepri juga akan diperhatikan. Karena, DPRD diwakili Taba Iskandar menginginkan agar BP Batam bersifat sementara, kemudian dilebur dan berada di bawah Pemko Batam. ”Ini hanya sementara,

dengan batas waktu tertentu. Pada akhirnya nanti, semua kewenangan pengelolaan daerah nanti akan dikelola Pemko Batam,” katanya. Diakui, soal BP Batam bersifat sementara, sudah dibicarakan. Selanjutnya, dalam beberapa tahun ke depan Pemko Batam akan mengambil wewenang BP. ”Berapa tahun Pemko Batam siap mengambil semua pengelolaan Batam akan dibicarakan,” katanya. Untuk pengambilalihan wewenang dari BP, diklaim Lukman, bisa dilakukan melalui Permendagri. Permendagri memberikan kewenangan penuh kepada Otorita Batam. HPL ada di Otorita Batam penuh. Aturan itu, Kepmendagri No 43 tahun 1977 tentang pengolaan dan penggunaan tanah di daerah industri kota Batam. ”Mendagri siap melakukan perubahan atau revisi. Menteri ATR juga siap mengambil inisiatif untuk merampungkan revisi tersebut. Harusnya Kepmendagri tersebut harus dihapus begitu UU pembentukan kota Batam disahkan,” imbuhnya. Menurutnya, kewenangan lahan yang diberikan kepada BP Batam hanya berlaku dalam kawasan-kawasan tertentu. HPL yang diberikan dalam kawasan terbatas. Seperti kawasan industri, pelabuhan dan sebagainya. ”Diluar itu harus menjadi kewenagnan pemerintah daerah,” sambungnya. (mbb)

Obat Kuat Dimusnahkan BPOM MARTUA, Batam BALAI Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memusnahan obat-obatan dan makanan ilegal di halaman kantor BPOM Batam, Senin (19/ 12). Ada 2.137 jenis produk dari 65.473 kemasan obat dan makanan yang dimusnahkan. Nilai obatan dan makanan yang dimusnahkan, sekitar Rp 1,36 miliar. Kepala Balai POM, Yulius Sacramento Tarigan, menjelaskan obat dan makanan yang dimusnahkan, merupakan hasil razia Juni 2015 sampai Oktober 2016. Yang dimusnakan adalah 1.029 jenis kosmetik ilegal yang nilainya sekitar Rp 564 juta. Ada juga 17 jenis kosmetik dalam 170 kemasan, yang mengandung bahan berbahaya senilai Rp 3,4 juta. Ada 360 jenis dalam 22.740 kemasan makanan. Nilainya diperkirakan sekitar Rp 358 juta. Ada 290 jenis obat tradiosional dalam 16.545 kemasan, senilai Rp 303 juta. Ada juga

F-MARTUA/TANJUNGPINANG POS

ILEGAL: Suplemen obat kuat, obat tradisional makanan ilegal hasil tangkapan BPOM.

123 jenis obatan dalam capai 954 kemasan, senilai Rp 56 juta. Ada satu jenis dalam 31 ke-

masan suplemen obat kuat ilegal bernilai Rp 37 juta. 317 jenis dalam 6.725 kemasan obat keras, yang diedarkan tanpa

kewenangan senilai Rp 38 juta. ”Pemusnahan dilakukan sebagai tanggung jawab BPOM, untuk memastikan

tidak ada lagi produk ilegal yang beredar di pasar. Selain obat dan makanan ilegal merugikan negara, juga berbahaya bagi kesehatan,” tegasnya. ”Peredaran ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat serta menurunkan daya saing produk dalam negeri,” sambungnya. Ia mengimbau kepada masyarakat, untuk melapor jika mencurigai adanya praktik produksi atau peredaran obat dan makanan ilegal. Selain itu, jika membeli produk, pastikan kemasan kondisi baik. ”Harus memiliki izin edar, dan tidak melebihi masa kedaluwarsa. Bisa juga cek ke BPOM lewat telepon pintar,” himbaunya. Yulius mengatakan, untuk pelaku yang melakukan pelanggaran hukum dalam peredaran makanan dan obatan ilegal, diberikan sanksi tegas. Diharapkan ada efek jera untuk pelaku. ”Kita perlu melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya bagi kesehatan,” imbuhnya.***

Rudi Dorong Minimalisir Kekerasan ke Perempuan BATAM - Wali Kota Batam, HM Rudi mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu diakui sebagai salah satu tugas Pemerintah Kota Batam. Pemko mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga kesejahteraan menjadi lebih baik. Penekanan itu disampaikan Rudi, pada upacara Hari Ibu di dataran Engku Putri Batam Centre, Senin (19/12). Upacara peringatan hari ibu dilakukan sejalan dengan hari Bela Negara dan Hari Jadi Batam ke-187. Untuk hari

jadi Batam, sehari sebelumnya digelar paripurna istimewa, DPRD Batam dan malamnya, digelar Malam Anugerah Batam Madani. Untuk malam anugerah Batam Madani, penghargaan diberikan untuk tokoh sejarawah Melayu, Ahmad Dahlan, yang juga mantan Wali Kota Batam. Selain itu ada kategori tokoh birokrasi, diberikan Agussahiman, tokoh sosial politik diberikan untuk Ketua DPRD Batam, Nuryanto. Ada juga tokoh agama yang diberikan untuk H Hairul Saleh, yang saat ini menjadi Ketua PC NU Batam. Sementara untuk tokoh

Untuk ibu-ibu penting diberikan penghormatan, karena peran ibu sangat besar. RUDI masyarakat, diberikan untuk Beleus Hasibuan, tokoh pendidikan diberikan untuk Rektor Unrika, Ade P Nasution, tokoh adat untuk Raja Muhammad Zen, tokoh wanita dan sosial diberika untuk

Gusnawati, tokoh pengusaha diberikan untuk Hamzah. ”Hari ini upacara digelar bersamaan. Termaksud untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu penting diberikan penghormatan, karena peran ibu sangat besar. Kalau dipahami peran ibu itu besar, teman hidup lakilaki, sehingga kekerasan tidak akan terjadi,” kata Rudi. Apa yang disampaikan Rudi ini sejalan dengan tema Peringatan Hari Ibu ke-88 tahun 2016. Adapun temanya yaitu ”Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang dan ke-

senjangan akses ekonomi terhadap perempuan”. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam sambutan yang dibacakan Rudi mengatakan bahwa tema tersebut dibangun dengan melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Serta dengan menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan PP dan PA sebagaimana telah tercantum dalam RPJMN 2015-2019 serta mewujudkan Nawacita sebagai salah satu agenda nasional. ”Telah banyak keberhasilan dan kemajuan yang dicapai perempuan Indonesia hingga saat ini,” tegasnya. (mbb)

Lukman Edy

REDAKTUR: ABAS

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS SELASA 20 DESEMBER 2016

Awe: Pelayanan Terbaik Wujud Aksi Bela Negara LINGGA - Bupati Lingga H Alias Wello, meminta para pegawai yang bertugas di daerah pesisir (hinterland) Kabupaten Lingga, dapat menjadikan momen peringatan Hari Bela Negara sebagai motivasi untuk memicu semangat. Yakni, semangat memberikan pelayanan terbaik sebagai pengabdian seorang warga negara. Peringatan Hari Bela Negara dilakukan bukan hanya sekedar seremonial semata, namun untuk kesadaran seluruh warga agar dapat berperan sesuai profesi sebagai bentuk pengabdian kepada negara. ”Seperti yang dikatakan presiden RI, dalam sambutan memperingayi Hari Bela Negara, guru, bidan, dan tenaga kesehatan yang tengah berjuang melawan tugasnya di pelosok tanah air, dikawasan perbatasan, di pulau-pulau ter-

depan sesungguhnya bentuk mulia bela negara,” kata Bupat Lingga Aljas Wello usai upacara peringatan Hari Bela Negara yang ke-68, di lapangan Kantor Bupati Lingga, Senin (19/12). Dikatakan, amanat presiden RI, Joko Widodo agar generasi bisa melakukan aksi bela negara dengan kreativitas yang dimiliki dengan peduli lingkungan dan menegakkan kebhinekaan dalam sendi kehidupan. ”Wujud bela negara sekarang bisa berbeda dengan masa lalu. Namun, nilai-nilai kepahlawanan yang dibutuhkan masih tetap sama. Yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, disiplin, setia kepada pancasila, rela berkorban, disiplin, optimisme, gotong royong, dan kepemimpinan,” kata Awe. Pada peringatan Hari Bela Negara itu, para kader bela negara, juga diharap-

kan mampu menularkan virus nilai-nilai bela negara kepada masyarakat di wilayah masingmasing serta di lingkungan tugas pekerjaannya. ”Saya juga mengingatkan kita semua bahwa tugas sejarah kita adalah membela negara ini dri kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketergantungan,” pungkasnya. Upacara peringatan Hari Bela Negara tersebut turut dihadiri, Wakil Bupati Lingga, Plt Sekda Lingga, Kepala SKPD, Ketua GOW Kabupaten Lingga, Wakapolres,DanramilDaikyangdiwakili Batuud Koramil 05 Daik, Kasi IntelejenKejariDaikLingga. Selainituterlihat barisan TNI AD, TNI AL, Satpol PP, Pemuda Pancasila, KNPI Kabupaten Lingga, Pegawai Pemkab Lingga, serta Pelajar SMP dan SMA menjadi prserta upacara. (tir)

F-TENGKU/TANJUNGPINANG POS

TANGGUL: Tri Franto melihat bangunan batu miring yang diduga sarat dengan mark up.

Proyek DD Sungai Buluh Sarat di Mark Up TENGKU, Lingga DANA desa (DD) untuk Desa Sungai Buluh Lingga, untuk mempercepat pembangunan, diduga diselewengkan. Ketua Karang Taruna Desa Sungai Buluh, Tri Franto, pertanyakan tingginya harga material bangunan dan upah tukang pada Rencangan Anggaran Bangunan ( RAB) proyek yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang dibuat Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPK) di desa tersebut. ”Sebagai warga saya tidak terima kalau anggaran untuk desa, malah dimanfaatkan oknumoknum untuk memperkaya diri sendiri,” kata Tri Franto, kepada Tanjungpinang Pos, Senin (19/ 12). Dia menuturkan, kejanggalan yang sangat mencolok pada beberapa bangunan fisik yang dilakukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) proyek DD ini adalah daftar harga material. Diantaranya semen seharga Rp 85 ribu per sak, padahal harga pasar sudah sampai ke tempat hanya Rp 74 sampai Rp 76 ribu per sak. Pasir dipatok dengan harga Rp 85 ribu per kubik, sementara harga pasar hanya Rp 60 ribu per kubik dan upah tukang dibayarkan dua kali lipat dari upah tukang standar yang berlaku. ”Kalau saya hi-

Seperti untuk pembangunan batu miring di Dusun Panu dari Rp 69,03 juta anggaran dalam RAB. Namun hanya terpakai Rp 57 juta. Sisanya kami gunakan untuk peningkatan kualitas dan membantu adik mahasiswa KKN yang datang di desa ini. Dodi Handoko tung-hitung ada kelebihan hampir setengah dari total pembiayaan yang dianggarkan dalam RAB,” kata pria yang akrab disapa Jang. Dicontohkannya, untuk pembangunan 5 kios desa yang dilakukan, dalam RAB tercatat total anggaran yang dibutuhkan Rp 245.461.000. Namun setelah ia bersama beberapa masyarakat

lainnya, membandingkan harga material, upah tukang, semen, pasir material lain di pasaran tercatat kelebihan anggaran sebesar Rp 41.835.158. ”Saya juga kontraktor, jadi tahu berapa harga material di Sungai Buluh ini,” katanya. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukannya, ia pernah bertanya kepada TPK pembangunan, namun pertanyaannya tidak ditanggapi. ”Seharusnya tidak perlu ditanya, TPK sudah mengumumkan secara transparan pengunaan DD,” sebutnya. Terkait hal, Ketua TPK DD Sungai Sungai Buluh, Dodi Handoko yang juga menjabat kaur Pemerintahan, mengaku, RAB yang dibuat TPK benar dasarkan hasil survei harga material di toko bangunan. Harga sengaja ditulis lebih tinggi, untuk mengantisipasi pajak yang akan dibayarkan. ”Kalau nanti berlebih akan menjadi silpa,” katanya. Namun Dodi, tidak dapat menjawab, ketika ditanyakan apakah harga satuan material dalam RAB tersebut telah sesuai dengan harga pasar di daerah itu. ”Kami tidak tahu, berapa harga pasaran material, kami hanya mencatat harga sesuai yang diminta toko,” katanya. Ketika ditanyakan, apakah dari kegiatan pembangunnan yang di-

lakukan ada sisa anggaran dari kelebihan harga? Dodi, mengakuinya. Namun sisa anggaran tersebut juga telah digunakan untuk peningkatan kualitas dari infrastruktur yang dibangun. ”Seperti untuk pembangunan batu miring di Dusun Panu dari Rp 69,03 juta anggaran dalam RAB, namun hanya terpakai Rp 57 juta. Sisanya kami gunakan untuk peningkatan kualitas dan membantu adik mahasiswa KKN yang datang di desa ini,” katanya. Dodi, megakui, dalam membuat RAB proyek pembangunan ini, banyak ketentuan yang dilanggar TPK. Diantaranya tidak mengindahkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa (LKPP) Pemerintah No 13 Tahun 2013. Salah satunya adalah tidak meminta penawaran harga dari penyedia barang/jasa sebelumnya. Salah satunya adalah tidak meminta penawaran harga dari penyedia barang/jasa sebelumnya. Dalam melakukan pembangunan ini, TPK Sungai Buluh juga tidak dilakukan pendampingan konsultan. ”Kami tidak tahu, ada aturannya untuk menentukan harga satuan dan konsultan pendamping. Pemerintah daerah disini tidak pernah mensosialisasikan kepada kami,” imbuhnya.***

F-IST/HUMAS PEMKAB LINGGA

CEK PASAR: Alias Wello saat meresmikan Pasar Penuba belum lama ini.

Warga Penuba Tak Dapat Air Bersih LINGGA - Masyarakat Pulau Lipan, Desa Penuba sangat membutuhkan bersih. Berbagai upaya telah dilakukan warga agar dapat menikmati ketersediaan air bersih di pulau yang terletak antara Singkep dan Selayar ini. ”Memang di Pulau Lipan ada dua sumur yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Namun, dua sumur ini tidak mencukupi untuk 87 kepala keluarga yang hidup di Pulau Lipan,” kata Saribun, salah satu warga yang dituakan di pulau ini, kemarin. Dikatakan, untuk mendapatkan fasilitas air bersih, ia telah berkali-kali memgusulkan kepada pemerintah setempat. Namun hingga saat ini tidak juga direalisasikan. ”Tidak hanya meminta kepada Pemkab Lingga. Kami juga mengusulkan kepada Pemprov Kepri, namun tetap tidak ada hasil,” katanya. Dikatakan, dua sumur yang berada di Pulau Lipan, kondisi airnya tergantung

dari curah hujan. Bila pada musim penghujan, meski terbatas warga masih bisa memanfaatkan air sumur untuk mandi dan mencuci. ”Namuan kalau musim kemarau, nah warga mulai kesulitan dan harus mengambil air di Penuba dan Jagoh mengunakan pompong,” sebutnya. Dikatakan, persialan air bersih adalah masalah yang

hingga kini masih menjadi impian warga. Tidak tanggung selama 10 tahun terakhir, setiap tahun ia selalu mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mencari solusi agar masyarakat bisa menikmati air bersih dengan nyaman. ”Air bersih adalah kebutuhan yang mendesak. Selain bantuan alat perikanan untuk menunjang aktivitas ekonomi warga,” imbuhnya. (tir)

KEHILANGAN Surat Alashak Tanah a.n M. NASIB Alamat : Kp. Sumber Rejo 04/10 Kelurahan Pinang Kencana yang dipergunakan untuk perumahan/pertanian dengan luas sebelah utara sebelah selatan sebelah barat sebelah timur

± 157 m ± 50 m ± 240 m ± 95/125/81 m

Massage Tradisional Menerima panggilan di Hotel/Tempat

Call : 0813 7423 509 0812 9792 1451 DIBUTUHKAN SEGERA MOTORIS ICE CREAM CAMPINA Syarat : Pria/Wanita 4 Memiliki kendaraan sendiri 4 Menguasai wilayah Tanjungpinang dan sekitarnya 4 Penghasilan 150 - 300 ribu/hari Bonus bulanan dan bonus target 4

Datang langsung ke : Griya Hangtuah Permai Tahap 4 Blok Singkep No. 15, Batu 11. Hub : BOBBY : 085206099777 AGUNG : 081364957000

D-1St Female Station in Bintan Island Indonesia

Jl. Yos Sudarso No.63 Lantai 2-4 Batu Hitam, Tanjungpinang Telp. 0771 - 318 637. Fax. 0771 - 319 489 Email : radioonine@gmail.com

Marketing : 0812 7099 8897 (Fira Rewadi) 0852 6453 3303 (Andy)

REDAKTUR: ABAS

LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS SELASA 20 DESEMBER 2016

PEMERINTAHAN

56 Pejabat Daftar Jadi Kadis KARIMUN - Sampai dengan Senin (19/12), sebanyak 56 orang pejabat eselon III dan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, telah mendaftarkan diri untuk ikut seleksi terbuka, untuk mengisi 12 jabatan tinggi pratama eselon II. ”Ada 56 orang yang mendaftar ikut seleksi, semua sedang direkap.Rata rata pendaftar memilih 2 jabatan kepala Dinas. Selanjutnya berkasnya akan diteliti dan diberitahukan untuk ikut seleksi, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” kata Kepala BKD Karimun Kamarulazi. Termasuk para camat di Karimun ikut mendaftar. Mereka berharap dapat terpilih untuk mengisi salah satu jabatan eselon II. Karena mereka sendiri sudah terlalu lama menjadi camat dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karimun. Sebelumnya, hanya ada lima orang pejabat yang mendaftar untuk mengisi 12 jabatan esleon II tersebut. (yon)

BANTUAN

Legislator Hibahkan Lahan untuk Kodim ANAMBAS-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Anambas, Julius, siap hibahkan lahan miliknya yang berada di Kecamatan Jemaja, seluas 2 Hektar untuk pembangunan Komandan Distrik Militer (Kodim) Anambas. Ia mengetahui bahwa ada rencana Kodim akan dibentuk di Anambas. Ia berharap kodim didirikan di Kecamatan Jemaja mengingat, konidisi geografis dan rentang kendali terhadap ancaman gangguan negara disana lebih tinggi. Kecamatan Jemaja lebih dekat dengan negara asing, tentu membutuhkan keamanan yang lebig. Ancaman yang dimaksud yakni terkait ilegal fishing yang sering terjadi di perairan Jemaja. Pada prinsipnya hal itu dilakukan hanya semata untuk memberi pilihan kepada pemerintah daerah agar tidak binggung membebaskan lahan untuk itu kodim. ”Kalau memang bisa Kodim itu di Kecamatan Jemaja saja. Biaya pembangunannya juga tidak begitu besar, sebab lahan yang dimiliki tidak berbukit,” ungkap legislator asal Hanura ini kepada wartawan, Senin (19/12). (cr29)

REDAKTUR: TAUFIK A HABU

Pekerja Tuntut Pembayaran Gaji ALRION, Karimun PULUHAN pekerja dari PT EPCM Senin (19/12) mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun. Mereka mengadukan gaji bulan November yang belum dibayar pihak perusahaan kepada pekerja. PT EPCM mrupakan sub kontraktor di PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB). ”Kalau jumlah keseluruhan ada 100 orang. Kami pekerja di PT ECPM tetapi yang datang kemari sekitar puluhan saja,” kata Siagian salah satu karyawan PT ECPM. Ia mengatakan, pekerja PT ECPM tidak diizinkan ke areal PT SIKB di Desa Pangke Barat. Hal ini membuat mereka mendatangi Disnaker Karimun dan berharap digelar pertemuan antara PT SIKB dan PT ECPM dan Di-

snaker Karimun serta Pekerja. Poniman, yang membidangi Tenaga Kerja pada Disnaker Karimun mengaku bingung memberikan penjelasan kepada pekerja. “Saya sudah berkali kali menghubungi managemen tetapi tidak diangkat teleponnya,” kata Poniman kepada pekerja. ”Kalau gaji bulan November dan sisa kerja pada Desember tidak dibayar, maka niat pulang ke kampung halaman di Sumatera Utara akan tertunda,” kata Harianja salah satu pekerja. Ia menjelaskan, jika bekerja selama 1 bulan penuh ia menerima upah sebesar Rp 7 juta. Nah jika dibayarkan sisa kerja pada bulan Desember ini, ia akan menerima sekitar Rp 12 juta. ”Cukuplah ongkos mudik ke kampung,” ucapnya. Pemerhati ketenagakerjaan

F-ALRION/TANJUNGPINANG POS

MENGADU: Puluhan pekerja dari PT EPCM di halaman Disnaker Karimun untuk mengadukan persoalan gaji yang mereka terima dari perusahaan, belum dibayar senin (19/12).

di Karimun, Jufri Al menyayangkan sikap pemerintah yang tidak bisa berbuat banyak kepada perusahaan. Sikap cuek perusahaan terhadap Disnaker Karimun merupakan

PRO -ANAMBAS

tamparan keras dan hilangnya wibawa pemerintah. Jika hal ini dibiarkan berlarut, kedepan perusahaan akan mengabaikan panggilan Disnaker Karimun, kecuali

dijemput untuk datang. Ia meminta pihak perusahaan membayarkan seluruh hak pekerja, karena mereka butuh dana untuk keperluan sehari-sehari.***

BKD Bentuk Pansel Jabatan Sekda

Pemkab Akan Buka Lowongan Casekda INDRA GUNAWAN, Anambas

F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

PIDATO: Bupati Anambas Abdul Haris saat menyampaikan pidato di depan peserta a s s e s s m e n t calon pejabat Anambas.

BUPATI Anambas Abdul Haris menginstruksikan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk membentuk panitia seleksi, dalam rangka penentuan jabatan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). Saat ini BKD sedang menyusun struktur kepengurusan selaku pansel beberapa waktu mendatang. ”Saya sudah intruksikan kepada Kepala BKD agar dapat segera membentuk pansel tersebut,” ungkap Bupati Anambas, Abdul Haris ketika ditemui Tanjungpinang Pos di ruang

kerjanya, Senin (19/12). Ia berharap kepada pansel dalam melakukan seleksi, agar mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku. Tidak menutup kemungkinan kesempatan itu terbuka untuk semua pejabat yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. ”Pemda tidak akan mengintervensi. Kita akan lakukan open bidding, bisa awal tahun dan bisa juga pertengahan tahun 2017 mendatang sudah ada sekda defenitif,” jelasnya. Menurutnya, jelang pansel dibentuk, pemerin-

tah akan melaksanakan pelantikan terlebih dahulu untuk pejanat eselon II dan III pada akhir bulan Desember ini. Kegiatan itu harus segera dilakukan, guna mendorong proses pelaksanaan pembangunan daerah ke depannya lebih baik. Haris juga menambahkan, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada saat ini, dan menjabat selaku Pelaksana tugas (Plt) di masing-masing SKPD, bisa saja bergeser dari jabatannya atau bisa juga kembali kepada jabatan yang lama yakni selaku sekretaris dinas.***

LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS SELASA 20 DESEMBER 2016

17 KARIMUN. TUK APBD 20 N U S PA /P A MOU KU NGANI DRAFF MENANDATA Q FI A R R U N PATI H AU AZMI DAN BU WAKIL DPRD

Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan tanggapan atas laporan Badan Anggaran DPRD Karimun, terhadap laporan KUA/PPAS APBD 2017.

Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim bersama Anggota DPRD Karimun, Syafruddin (PKB) dan M Tahir (Demokrat).

Anggota DPRD Karimun Sulfanow Putra (PDI-P) dan Marjaya (Gerindra).

Bupati Aunur Rafiq, dan Anggota DPRD Rosmeri (Golkar).

Anggota Badan Anggaran DPRD Fakhrurrazi menyampaikan laporan hasil pembahasan KUA/PPAS APBD 2017.

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar paripurna pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Kabupaten Karimun, Selasa (13/12) lalu. Hasil pembahasan KUA/PPAS APBD 2017 ini, dibacakan oleh anggota Badan Anggaran Fakhrurrazi. Dalam laporan Banggar itu disampaikan, tidak ada perubahan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2017 lalu. Artinya, APBD 2017 Kabupaten Karimun ditargetkan sebesar Rp 1.160.916.573.901,-. Sedangkan untuk belanja daerah,

setelah dibahas bersama lintas komisi ditetapkan sebesar Rp 1.261.307.054.442,-. ”Setelah pembahasan, tidak ada perubahan terhadap besaran nilai KUA/PPAS APBD 2017. Hanya ada beberapa perubahan terhadap nomenklatur,” sebut Fakhrurrazi. Bupati Aunur Rafiq mengapresiasi kerja keras yang ditunjukkan anggota DPRD dalam membahas KUA/ PPAS 2017. ”Saya selaku bupati mengapresiasi kerja keras rekan-rekan DPRD, dalam menggesa pengesahan APBD 2017. Mudah-mudahan proses pembangunan dapat berjalan tepat waktu, sebagimana yang telah kita rencanakan,” kata Bupati. *** Narasi: Alrion Foto: Humas DPRD Karimun

Bupati Karimun H Aunur Rafiq menyalami FKPD Karimun.

Undangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun.

Anggota DPRD menghadiri rapat paripurna pengesahan KUA/PPAS APBD 2017. REDAKTUR: YUSFREYENDI

Bupati Aunur Rafiq, dan Anggota DPRD Ady Hermawan (Hanura).

Wakil Bupati Anwar Hasyim bersama anggota DPRD Komaruddin (PKS).

Undangan dari pimpinan perangkat daerah Kabupaten Karimun. LAYOUT: FAUZIAHMADRISA

TANJUNGPINANG POS SELASA 20 DESEMBER 2016

Alhamdulillah... Insentif RT/RW Ditambah Rp 100 Ribu KIJANG - Alhamdulillah. Ratusan pejabat RT/RW se-Kabupaten Bintan mendapatkan tambahan insentif di akhir tahun 2016 ini. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Bintan Nomor 379 / X / 2016, tertanggal 12 Oktober, Pemkab Bintan telah menganggarkan untuk kenaikan insentif sebesar Rp 100 ribu per bulannya, bagi setiap RT/RW se-Kabupaten Bintan. Kenaikan atau penambahan insentif RT/RW itu terhitung triwulan ketiga tahun 2016 ini. Informasi kenaikan insentif itu disampaikan Bupati Bintan H Apri Sujadi, di sela penyerahan insentif triwulan keempat bagi RT/RW dan Operasional LPM di Kantor Camat Bintan Timur, Selasa (19/ 12) kemarin. Selama ini, setiap RT/RW menerima insentif sebesar Rp 350 ribu per bulan, yang diserahkan setiap tiga bulan sekali (triwulan). Saat ini, pejabat RT/RW sudah menerima insentif sebe-

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKAB BINTAN

SEMRINGAH: Pejabat RT dan RW semringah ketika bersalaman dengan Bupati Bintan H Apri Sujadi, usai menerima kenaikan insentif di triwulan keempat, Senin (19/12) kemarin.

sar Rp 450 ribu per bulan. Penambahan insentif ini, menurut Bupati Bintan H Apri Sujadi,

karena melihat fungsi dan tugas RT/RW yang semakin berat. ”Ada kabar gembira bagi RT/

RW insentif yang semula Rp 350 ribu, sekarang kita naikkan menjadi Rp 450 ribu per bulan. Ini

Pengawasan Imigrasi Tetap Normal

adalah bentuk komitmen Pemkab Bintan terhadap tugas dan fungsi RT/RW yang semakin berat,” ujar Apri. Justru itu, lanjut Apri, Pemkab Bintan menginginkan agar pejabat RT/RW turut meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apri menyebutkan, total insentif RT/RW dan LPM yang diberikan pada triwulan keempat ini sebanyak Rp 1.468.350.000,-. Insentif itu diserahkan kepada 808 RT/RW dan 51 LPM, yang tersebar di seluruh kelurahan/desa se-Kabupaten Bintan. Dalam anggaran tersebut, RT/ RW telah menerima Rp 100 ribu, kekurangan insentif pada saat triwulan ketiga lalu. Total keseluruhan sebesar Rp 242,4 juta. Untuk LPM, diberikan kepada 51 desa/kelurahan se-Kabupaten Bintan, akan menerima Rp 2,65 juta per triwulan dengan total keseluruhan mencapai Rp 135,15 juta. (fre)

Arfa Yudha Indriawan

hat reaktif. ”Pengawasan tetap normal seperti biasanya. Namun kami tetap melakukan pengawasan antarlembaga, dan antarkantor untuk mengecek data masuk dan keluar wisman Tiongkok tersebut,” katanya, Senin (19/12). Ia mengatakan, kedatangan wisman dengan tujuan berwisata harus ditanggapi dengan bijak. Karena di satu sisi wilayah Bintan menjual pariwisata, dan kondisi pelanggaran yang dilakukan WNA Tiongkok juga cukup tinggi di Bintan, dan wilayah Indonesia lainnya. ”Kalau pengawasan di sektor industri terus dipantau. Kami terus mencegah dan menindak jika menemukan pelanggaran tersebut. Termasuk melakukan operasi intelijen untuk memastikan, tidak ada WNA yang bekerja secara ilegal di Bintan,” jelasnya. Dijelaskannya lagi, biasanya pelanggaran ketenagakerjaan WNA dilakukan tidak di satu wilayah kedatangan dan keluar. Melainkan melalui jalur domestik. Sehingga terlacaknya cukup sulit. ”Misalnya WNA masuk dari Seokarno Hatta, nanti dia datang ke Bintan dengan melintasi beberapa wilayah di Indonesia. Sehingga tidak terpantau oleh petugas Imigrasi di Soekarno Hatta,” tambahnya. (aan)

Operator Kapal Harus Sediakan Jaket Pelampung TANJUNGUBAN - Memasuki kondisi cuaca musim angin utara, operator kapal penyeberangan diingatkan untuk tetap memperhatikan standar keselamatan saat berlayar. Operator kapal harus menyediakan jaket pelampung. AKP Norman, Kasatpolairud Bintan menegaskan, pihaknya selalu mengingatkan keselamatan berlayar kapal. Hal ini untuk mencegah dan meminimalisir

korban, bila terjadi laka laut. ”Cuaca memang sudah mulai memasuki musim angin utara. Kami terus ingatkan dan terus pantau setiap pelayaran. Seperti di kapal cepat (speed boat) di Pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban, kami selalu ingatkan, terutama soal life jacket yang harus tersedia, dan mudah dijangkau penumpang,” sebutnya, Senin (19/12). Ia menyebutkan, meski saat

ini cuaca belum terlalu ekstrem, tetapi kemungkinan laka laut bisa saja terjadi. Sehingga pencegahan harus terus dilakukan demi keselamatan penumpang. ”Ya tidak hanya kapal yang melayani penumpang. Para nelayan juga kami imbau tetap memperhatikan keselamatan, dan diharapkan berkoordinasi dengan pihak kami,” ujarnya, di sela memantau pelayaran. (aan)

SERIKUALALOBAM - Tahun 2017, pelayanan PLN Rayon Tanjunguban akan memasuki wilayah Kampung Beringin, Desa Kuala Sempang, Seri Kuala Lobam. Sehingga, warga di kampung tersebut tak lagi menggunakan lampu teplok. Muhammad Hatta, Kepala Desa Kuala Sempang yang di-

wawancarai membenarkan, saat ini pembangunan tiang listrik ke Kampung Beringin, sudah mulai dilakukan oleh pihak PLN. ”Sudah mulai dipasang, mungkin tahun depan lah baru siap,” katanya, Senin (19/12). Ia mengatakan, pembangunan jaringan PLN tersebut akan memenuhi kebutuhan war-

ga di dua Rukun Tetangga (RT), yang terdiri dari 60 Kepala Keluarga (KK). ”Memang cukup sulit, masuk PLN di sana. Karena kondisi perumahan warga yang cukup jauh, antara setiap rumah. Sehingga PLN cukup sulit. Namun masuknya jaringan listrik ini untuk tahap awal akan mengaliri RT01, sebanyak 30-an KK.

F-JENDARAS/TANJUNGPINANG POS

Dan sisanya berjalan bertahap,” sebutnya. Disampaikannya, saat ini untuk memenuhi pelayanan listrik di wilayah tersebut, warga di Kampung Beringin menggunakan listrik diesel, dan listrik tenaga surya yang nyalanya terbatas. Bahkan ada beberapa warga yang masih meng-

gunakan penerangan tradisional, yaitu menggunakan lampu teplok. ”Kami tentunya berharap dengan masuknya listrik nanti akan memudahkan aktivitas warga. Terutama untuk sektor pertanian. Karena, warga di wilayah tersebut mayoritas sebagai petani,” tambahnya. (aan)

Data .................................................................................... dari halaman 8 Pasalnya, beberapa guru honor yang ada, digaji berdasarkan data dengan nama guru yang lama. ”Kalau untuk jumlah pastinya, saya belum tahu. Saya akan tanyakan dulu,” singkat Makhfur, Senin (19/12) kemarin. Setiap tahunnya Disdikpora

mengajukan anggaran untuk insentif guru honor. Sedangkan pendataan, diduga masih simpang siur dan belum diperbaharui, sesuai nama-nama yang aktif mengajar saat ini. Anggota Komisi III DPRD Bintan Fiven Sumanti mengata-

kan, perihal pendataan guru honor telah menjadi tanggung jawab Disdikpora. Namun, dirinya pernah menerima laporan, bahwa ada guru yang sudah tidak lagi mengajar, tetapi namanya masih tercatat sebagai penerima insentif. ”Itu memang hak

dinas soal pendataan, dan kami harap itu dilaporkan kepada kami di Komisi III yang membidangi. Jangan nanti namanya ada, orangnya tidak mengajar lagi. Tentunya hal ini akan menimbulkan masalah,” ujar Fiven. Lanjut Fiven, pihknya selalu

mengimbau agar dinas selalu melaporkan setiap pendataan baru penerima insentif honorer. Serta kembali memperbarui data, jika di lapangan ada guru honor yang sudah tidak mengajar, namun namanya masih tercatat sebagai guru honor aktif. (abh)

Bintan ................................................................................ dari halaman 8 kapal, air conditioner (AC), tempat tidur pasien serta perlengkapan bersalin. ”Kapal Puskel ini telah dilengkapi berbagai fasilitas untuk pelayanan kepada pasien. Anggaran untuk penyediaan 2 unit armada kapal Puskel ini sebesar Rp 1,6 miliar, itu termasuk pajak,”

sebut dr Gamma di sela peninjauan kapal Puskel bersama Bupati Bintan H Apri Sujadi, Kadinkes Muhammad Roem, Kadishub Yandrisyah di Pelabuhan Kelurahan Seienam, kemarin. Bupati Bintan H Apri Sujadi menjelaskan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan meru-

pakan komitmen Pemkab Bintan. Saat ini, disediakan 2 armada kapal Puskel, untuk pelayanan kesehatan masyarakat di daerah pesisir dan pulau kecil, yang ada di Kecamatan Mantang dan Bintan Pesisir. Menurut Apri, keberadaan kapal Puskel itu diharapkan bisa

BKD Siapkan Data Mutasi Pejabat Eselon

NAIK KAPAL: Penumpang naik kapal cepat di Pelabuhan Bulang Linggi, Tanjunguban, belum lama ini.

Warga Tak Pakai Teplok Lagi

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan. Terutama pasien yang memerlukan pelayanan urgence, kapal menjadi akses transportasi yang cepat dan mudah untuk berobat dalam situasi darurat. ”Pemkab Bintan terus fokus pada perbaikan sistem

TANJUNGUBAN - Pascakedatangan wisatawan mancanegara (wisman) Tiongkok melalui bandara RHF Tanjungpinang, pengawasan Imigrasi Kelas II Tanjunguban terhadap orang asing, masih normal. Arfa Yudha Indriawan, Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban mengatakan, kedatangan wisman asal Tiongkok tersebut merupakan kedatangan dengan tujuan wisata. Sehingga pengawasan juga tidak perlu terli-

BINTAN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bintan saat ini sedang menyiapkan data dan administrasi, untuk diserahkan kepada kepala daerah. Selanjutnya, Pemkab Bintan akan melakukan pemutasian pejabat eselon II, sesuai dengan Perda nomor 7/2016 tentang perangkat daerah. Sedangkan untuk pengangkatan jabatan Sekda definitif, Panitia Seleksi (Pansel) belum melakukan penjaringan calon. Meski daerah Kota Batam, Kabupaten Anambas, Natuna dan Lingga telah memulai tahapan untuk pemilihan Sekda. Kepala Bidang (Kabid) Mutasi BKD Bintan Mohammad Ami Roffian mengatakan, sampai saat ini belum akan memulai tahapan seleksi calon Sekda defiitif. Proses penjaringan dan pengangkatan Sekda definitif itu belum dibicarakan oleh Bupati Bintan H Apri Sujadi dan Wabup Dalmasri Syam. Karena saat ini, Pemkab Bintan masih berkon-

sentrasi pada mutasi jabatan eselon II, untuk penyesuaian SOTK baru. ”Kita belum ada persiapan juga, dan saat ini masih berkonsentrasi pada mutasi jabatan. Untuk mutasi pejabat itu, belum dipastikan kapan waktunya,” ujar Ami, Senin (19/12). Sedangkan Ketua Pansel, lanjut Ami, memang telah ditunjuk. Namun untuk proses tahapan hingga saat ini belum ada persiapan. Amin menambahkan, proses uji kompetensi pejabat eselon II, sebelumnya telah digelar. Selain itu, yang baru-baru ini adanya seleksi ulang untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT), untuk pembuatan kontrak baru. ”Jadi kami masih menunggu Pak Bupati saja. Kami telah berkonsultasi dengan MenPAN-RB di pusat. Jika belum ada pengganti Sekda baru, tidak masalah masih dipegang oleh Plt,” sebut Ami. (abh)

pelayanan kesehatan. Tahun 2017 nanti, pengobatan di puskesmas dan RSUD Bintan digratiskan. Makanya kita sediakan 2 kapal Puskel, untuk pelayanan di daerah pesisir dan pulau kecil. Fasilitas ini menjadi solusi terkini bagi masyarakat di pesisir dan pulau kecil,” jelasApri Sujadi. (fre)

Pemkab .............................................................................. dari halaman 8 Sampai saat ini juga sudah banyak wisatawan asal negeri tirai bambu tersebut yang berkunjung ke Bintan,” tambahnya. Buka Rute Baru Dengan dibukanya jalur penerbangan internasional Tanjungpinang-Tiongkok, Pemkab Bintan dan pelaku usaha pariwisata di kawasan Bintan berharap, ke depannya dibuka untuk penerbangan dari negara lain. Hal itu, akan menambah jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kepri, khususnya Tanjungpinang, Bintan serta daerah lainnya. Saat berkunjung ke Bintan,

wisatawan asal Tiongkok merasa senang melihat kawasan wisata, yang ada di Bintan. Hal itu disampaikan Luki Zaiman. Turis senang melihat wisata mangrove, kuliner dan suasana di kawasan wisata Trikora serta Lagoi. Sedangkan di Tanjungpinang, turis takjub dengan wisata budaya, dan objek wisata religius seperti Masjid Penyengat. Turis Tiongkok senang berkunjung, ke objek wisata di Pulau Bintan, karena suasana pantai, serta laut tidak ada di sana. ”Ini yang mereka senangi,” ujar Luki. Luki berharap, untuk pener-

bangan jalur internasional Tanjungpinang-Tiongkok, menjadi rute reguler. Pemkab Bintan berharap agar dibuka rute penerbangan ke negara lainnya, selain Tiongkok. Menurutnya, dengan adanya penerbangan reguler dari beberapa negara, maka potensi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, akan semakin terbuka. ”Dengan resor yang ada, maka kita akan memaksimalkan untuk menjual potensi Bintan, dalam hal sektor pariwisata yang menjadi andalan sebagai Pedapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, tak lupa juga dengan menggelar kegiatan berskala in-

ternasional untuk setiap tahunnya,” jelas Luki. Sebelumnya, pengusaha Bintan menyambut baik dibuka rute maskapai penerbangan Citylink, dari Bandara RHF Tanjungpinang menuju Tiongkok (Cina) pulang pergi (PP). Rute penerbangan internasional itu, membuka peluang bisnis pariwisata Bintan semakin bergairah. Aditya Laksamana, General Manager Admin PT Bintan Resort Cakrawala (BRC) Lagoi menyampaikan, pihak BRC Lagoi sangat antusias dan mendukung kedatangan turis asal Tiongkok itu. Karena, turis turut berkunjung ke kawasan pariwi-

sata Lagoi. Sebelumnya, di Lagoi ada 1.400 kamar hotel, sekarang sudah punya 1.700 kamar. Fasilitas ini memberikan kenyamanan bagi turis. Ke depan, Aditya berharap, program dibukanya rute ke Tiongkok dari Bandara RHF itu dijalankan secara berkesinambungan, untuk jangka panjang. ”Dibuka rute ke Tiongkok ini, tidak mengganggu pasar maupun konsep pembangunan Bandara internasional Busung, di Bintan. Malah akan saling mendukung nantinya. Ini jelas bikin wisata Bintan makin bergairah,” harap Aditya, barubaru ini. ***

Bupati ................................................................................ dari halaman 8 Dua Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau yang keren disebut pegawai honor itu ternyata menjadi perhatian beberapa orang tokoh masyarakat Bintan, yang duduk sambil ngopi di kantin Gedung Megat Sri Rama. Gedung mewah itu merupakan sekretariat Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Bintan. Tak salah lagi, tokoh masyarakat Bintan itu merupakan bagian dari pengurus LAM Kabupaten Bintan. Saat itu, Sekretaris LAM Kabupaten Bintan dan beberapa orang pemuda serta tokoh masyarakat Bintan, terlihat membisu sambil menyimak satu berita, yang diterbitkan koran Harian Tanjungpinang Pos, edisi terbaru pagi itu. Wajah mereka pun muram, setelah selesai membaca isi berita yang berkaitan dengan evaluasi dan perekrutan PTT, REDAKTUR: YUSFREYENDI

yang dilaksanakan Pemkab Bintan. ”Ini yang bikin kami muram dan sedih rasanya. Kok masih ada orang yang membisingkan proses evaluasi PTT Pemkab Bintan, yang dilakukan transparan dan terbuka,” kata Musyafa Abbas. ”Kan dah bagus cara Pemkab Bintan untuk mengevaluasi kinerja PTT, dan memberikan kesempatan bagi pemuda tempatan, untuk berkompetisi masuk menjadi pegawai honor atau PTT,” sambungnya. Musyafa Abbas mewakili LAM Bintan merasa puas, dengan penjelasan dari BKD Bintan serta sikap anggota dewan dan pemuda tempat Bintan. Itu tertuang dalam berita koran, yang masih dipegangnya. Namun, ia dan beberapa tokoh masyarakat Bintan muram den-

gan akar masalahnya. Yaitu, masih ada pihak tertentu yang membuat opini tak bertanggung jawab, serta mengancam aksi demo terhadap proses evaluasi dan proses rekrutmen PTT di Bintan. Meski rencana aksi itu tak jadi dilaksanakan. LAM Kabupaten Bintan, kata Musyafa Abbas mendukung kebijakan Bupati Bintan yang membuka kesempatan bekerja sebagai PTT atau honor daerah kepada putra dan putri Bintan. Karena, proses ini merupakan kebijakan pertama yang dilakukan kepala daerah, dalam mengevaluasi kinerja PTT dan memberikan peluang bagi putra tempatan. Upaya dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih ini, melalui evaluasi PTT itu baru dilakukan pasa masa pemerintahan Apri dan Dalmasri,

sebagai Bupati dan Wabup Bintan. Untuk beberapa formasi, sudah sewajarnya diberikan prioritas kepada masyarakat berKTP Bintan . Karena warga Bintan banyak yang belum bekerja. Sementara, mereka memiliki kualifkasi untuk formasi yang ditawarkan. Sebenarnya, kabupaten/kota di seluruh daerah di Kepri ini, justru melakukan proses perekrutan itu secara tertutup. Sudah cukup baik, ketika Pemkab Bintan melakukan proses ini secara fair dan transparan. Bahkan, hampir 15 formasi dari 27 formasi yang ditawarkan, diberikan kesempatan kepada masyarakat yang ber-KTP di luar Bintan. Seharusnya, lanjut Musyafa Abbas, warga di luar Bintan harus memaklumi kondisi ini dan tidak memunculkan isu-isu negatif, terhadap kebijakan Bu-

pati Bintan. Sebab, kebijakan itu bukan diskriminatif dan inilah fungsi disentralisasi otonomi daerah. ”Kalau kami lihat, evaluasi dan proses perekrutan dengan cara seperti ini, Bintan sudah terlambat menerapkannya. Hal ini pula yang mengakibatkan putra dan putri Bintan tertinggal jauh, ketika peluang itu muncul. Di era Apri dan Dalmasri ini lah, Bintan mulai berbenah. Untuk mempersiapkan generasi Bintan gemilang,” tuturnya. ”Nah, ketika sistem ini dilakukan, muncul pula isu miring. Bupati Bintan berjuang untuk rakyatnya. Tak perlu dibisingkan. Ini yang kami muramkan sejak tadi,” tutur Musyafa Abbas, yang turut dibenarkan beberapa tokoh masyarakat Bintan yang hadir dalam forum kedai kopi tak resmi itu. ***

HAMMER THOR ORIGINAL I

AL IN

AL IT

§ Memperbesar dan

§ § § § §

memperpanjang Mr. P Ereksi Lebih Kuat dan Tahan Lama Menambah Hasrat Libido Pria Menyembuhkan Lemah Syahwat Mengatasi EDI 100% Herbal

AZKA SHOP PIN : 22D1B1FC ALAT BANTU PRIA

ALAT BANTU WANITA

NEW BLACK STRONG

DATANG DAN BUKTIKAN KEAMPUHAN “ANDA DIJAMIN TIDAK AKAN KECEWA” §

§ §

Vegi Getar Vegi Gyg Suara Vegi Center Vegi Bulu Boneka Full Body

Isi 10 tablet, cukup satu tablet diminum 30 menit sebelum hubungan Peny langsung kencang, kuat, tahan lama dan 4 hari reaksi masih terasa Stamina meningkat dan mampu berulang-ulang tidak cepat keluar Aman bagi penderita Hipertensi dan Kinerja Jantung Herbal 100% aman juga obat lemah syahwat, impotensi dan ejakulasi dini

Peni Getar

Peni Duduk Peni Ikat Pinggang Peni Mutiara

OBAT KUAT

Vakum + Oil Kondom Duri Penggetar Ms.V Obat Frigid

0813 1943 1112 / 0813 7577 5556 Jln. Dr. Sutomo No.22, Kampung Baru Tanjungpinang LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

PRO BINTAN

TANJUNGPINANG POS SELASA 20 DESEMBER 2016

Pemkab Ngebet Minta Buka Rute Baru Bintan Jual Pantai dan Laut ADLY - YENDI JENDARAS, Bintan DINAS Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bintan menjual keindahan panorama pantai dan laut, kepada wisatawan asal Tiongkok yang datang melalui bandara RHF Tanjungpinang. Seratusan turis senang berkunjung ke Bintan. Pemkab Bintan pun ngebet minta dibuka rute penerbangan baru. Luki Zaiman Prawira, Kepala Disparbud Bintan mengatakan, kedatangan wisatawan asal Tiongkok harus disambut baik. Karena kedatangan mereka untuk melakukan kunjungan wisata di Pulau Bintan, yang meliputi Tanjungpinang dan Bintan. ”Kami menjual keindahan alam laut dan pantai, karena

kedatangan wisatawan asal Tiongkok kali ini datang dari daerah Huang Ying dan Guang Lin. Dua daerah itu merupakan wilayah daratan, tanpa ada laut dan pantai. Jadi sangat cocok jika berkunjung ke Bintan,” sebutnya, Senin (19/12). Untuk kali ini, lanjutnya, Bintan menyiapkan resor di kawasan Lagoi dan Trikora, agar para wisatawan Tiongkok tersebut dapat menikmati pantai dan laut secara ekslusif. Serta pantai yang berada di pemukiman masyarakat. ”Kalau di Lagoi kami tempatkan di Bintan Lagoon. Ini agar mereka dapat menikmati liburan dengan suasana ekslusif. Mereka juga ditempatkan di Sahid Bintan Hotel, agar mereka menikmati alam

dan pantai yang dekat dengan pemukiman masyarakat,” jelasnya. Luki menambahkan, kedatangan wisatawan asal Tiongkok yang terbang langsung ke Tanjungpinang merupakan nilai tambah, untuk pariwisata di Pulau Bintan. Ia mengharapkan peningkatan wisatawan terus terjadi karena perekonomian di Tiongkok yang sedang bagus. Sehingga banyak wisatawannya yang berkunjung ke luar negeri. ”Kami tetap optimis kunjungan wisatawan ini berlangsung lancar dan tidak ada penyimpangan. Sehingga Bintan akan lebih dikenal dan dipromosikan di Tiongkok.

F-ISTIMEWA/DISPARBUD

Lanjut ke Hal 7

SAMBUT TURIS: Luki Zaiman Prawira Kadisparbud Bintan menyambut kedatangan turis asal Tiongkok di Tanjungpinang, sekaligus mempromosikan Bintan, Minggu lalu.

Bintan Sediakan Dua Kapal Puskesmas Keliling MANTANG - Pemkab Bintan telah menyediakan dua armada kapal Puskesmas Keliling (Puskel), Senin (19/12) kemarin. Kapal Puskel itu untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat Bintan, yang berada di pesisir dan pulau kecil, di wilayah Kecamatan Mantang dan Bintan Pesisir. Kepala RSUD Bintan dr Gamma Isnaeni menjelaskan, kapal Puskel itu berukuran dan berkekuatan 6 GT (gross tonnage). Masing-masing kapal Puskel dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan alat kesehatan yang memadai. Selain peralatan medis, kapal Puskel juga dilengkapi dengan alat-alat keselamatan

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKAB BINTAN

Lanjut ke Hal 7

CEK KAPAL: Bupati Bintan H Apri Sujadi bersama Kadinkes Muhammad Roem dan Kadishub Bintan Yandrisyah mengecek fasilitas kapal Puskesmas Keliling (Puskel), kemarin.

Data Guru Honor di Disdikpora Tak Sinkron BINTAN - Data guru honor penerima insentif, yang diajukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kepada DPRD Bintan tak sinkron, dengan jumlah tenaga pengajar honor yang sebenarnya. Disdikpora dan dewan menyediakan insentif sekitar 1.200-an guru. Sedangkan guru yang mengajar, hanya ada sekitar 900-an orang. ”Selain itu, ada oknum guru honor yang mengajar, tapi saat mengambil gaji menggunakan nama guru honor yang sudah berhenti. Ini perlu dicek lagi,” saran seorang pegawai Disdikpora, yang enggan ditulis namanya, baru-baru ini. Sumber menyebutkan, data guru honor di Disdikpora yang tak sinkron itu diketahui, ketika Badan Kepe-

gawaian Darah (BKD) Bintan melakukan pendataan ulang, saat akan dilakukan uji kompetensi bagi honorer, pekan lalu. ”Kalau penganggaran lebih dari 1.000 guru honor saat penetapan APBD, itu urusan pimpinan kami dengan anggota dewan la,” tambahnya. Kepala Disdikpora Bintan Makhfur Zurachman saat ditanya berapa jumlah total guru honor itu, tidak bisa menyebutkan jumlah angka pastinya.

Lanjut ke Hal 7

Makhfur Zurachman

Makna Muram Pengurus LAM Bintan Saat Baca Berita PTT

Bupati Berjuang untuk Rakyatnya, Tak Perlu Dibisingkan Dahi Ketua dan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Bintan berkedut, ketika menyimak isi berita Tanjungpinang Pos, edisi Senin (19/12) kemarin. Mereka pun muram, usai membaca berita tentang kebijakan rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT). Begini kata mereka selanjutnya.

D BACA KORAN: Sekretaris LAM Bintan Musyafa Abbas membaca koran, guna mengetahui perkembangan penerimaan PTT di Pemkab Bintan, kemarin.

YUSFREYENDI, Bintan

UA orang pegawai pemerintah di lingkungan Pemkab Bintan langsung tancap gas, ketika rintik hujan mulai jatuh ke bumi. Padahal, pagi di awal pekan masuk kantor itu, cuaca cerah. Tak begitu aneh ketika rintik hujan dalam be-

berapa menit berhenti. Dua ASN itu lega, ketika memasuki memasuki relief Antam Kota Kijang, Kecamatan Bintan Timur. Rintik tak menjadi hujan deras. Mereka pun menurunkan gas sepeda motornya. ”Rupanya hujan nak lewat saja. Sudah hilang pun rintiknya,” kata pria berpakaian PDH berlogo Pemkab Bintan tanpa lambang Korpri itu, Senin (19/12) pagi kemarin.

Lanjut ke Hal 7

F YENDI/TANJUNGPINANG POS REDAKTUR: YUSFREYENDI

LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

9 TANJUNGPINANG POS SELASA 20 DESEMBER 2016 04:34

12:01

15:26

18:03

19:17

SD dan SMP Tak Kebagian Beasiswa

Gamis Syar'i Lebih Digemari

Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga (kiri) di ruangan kelas akselerasi SMAN 1 Tanjungpinang.

BAGI wanita, penampilan merupakan hal yang sangat penting. Bisa tampil cantik d i berbagai kesempatan tentu itu merupakan suatu keunggulan. Selain, bisa membuat rasa percaya d iri semakin meningkat, penilaian orang juga akan menjad i sangat baik. Itulah yang membuat Vetrina selalu pedul i dengan penampilannya. Vetrina memil ih lebih fokus mengenakan pakaian-pakaian musl im mod is. Wanita yang hobi berbisnis ini selalu mengenakan hijab d i berbagai kesempatan. Menurutnya, itu sudah menjad i keharusan bagi seorang musl imah. Wanita kelahiran Tanjungpinang ini hobi memakai atasan dan bawahan khusus hijaber dan juga pakaian musl imah yang feminim yakni gamis syar'i. Dengan parasnya yang cantik, putih dan tinggi. Ia lebih nyaman menggunakan pakaian gamis Syar'i. Namun, pakaian yang ia kenakan tersebut tidak ketinggalan dengan gaya modern terkini. Gamis syar'i adalah gamis panjang dan berjilbab yang panjang juga menutupi tubuh wanita musl imah. Kata Vetrina, seorang wanita musl imah lebih kel ihatan cantik dan feminim kalau menggunakan syar'i. Selain itu, juga akan kel ihatan mod is dan modern. ”Juga d ilengkapi dengan aksesoris, donk,” ujarnya. Menurutnya, meskipun dengan berpakaian tertutup seluruh tubuh, pakaian jenis ini tidak terasa panas. Apalagi, gamis syar'i umumnya d ipil ih dari bahan yang nyaman. ”Bisa d igunakan baik siang maupun malam. Juga bisa d igunakan untuk pakaian seharihari,” sebutnya. Wanita yang kerap d isapa Rina ini adalah pemil ik R Colletion atau toko yang menjual berbagai jenis pakaian musl im mod is dan modern yang ia rintis sejak 5 tahun lalu.

Dadang AG

DESI LIZA PURBA, Tanjungpinang SISWA-siswi SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi yang berharap dapat beasiswa pada 2016 terpaksa gigit jari. Pasalnya, Pemko Tanjungpinang tidak ada memberikan beasiswa sama sekali. Sebenarnya ada anggaran beasiswa pada 2016 sebanyak

F-TUNAS/TANJUNGPINANG POS

RANCANGAN BEASISWA UNTUK WARGA TANJUNGPINANG 2017

Lanjut ke Hal 10

NO JENJANG

PENERIMA

BANTUAN

TOTAL

1 2 3 4. 5.

833 12 225 -

Rp 1.080.000 Rp 1.800.000 Rp 2.125.000 -

Rp Rp Rp Rp

SMA/SMK Diploma III (D3) Strata Satu (S1) SD/MI SMP/MTs Total

899.640.000 216.000.000 478.125.000

1.593.765.000

Ahars Sulaiman

Ratusan Guru Honor SMA Bakal Nganggur TANJUNGPINANG - Keberadaan guru bagai di kesampingkan setelah pengalihan wewenang SMA sederajat dari Kabuaputen dan kota ke Pemprov. Belum jelas siapa yang bertangungjawab

Lanjut ke Hal 10

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

BIMBINGAN: Para guru agama Buddha saat mengikuti bimbingan dari Kemenang, kemarin.

Guru Buddha Dapat Bimbingan TANJUNGPINANG - Sekitar 60 peserta utusan dari perwakilan guru Agama Buddha seKota Tanjungpinang mengikuti bimbingan yang digelar oleh Kantor Kementerian Ag-

LIFE STYLE

ama Kota Tanjungpinang melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Buddha Kemenag Kota

Lanjut ke Hal 10

Minta Kerja, Warga Datangi Pemprov

Lanjut ke Hal 10

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

DIALOG: Pemuda Dompak berdialog dengan perwakilan dari Pemprov Kepri, kemarin.

TANJUNGPINANG - Puluhan pemuda dari Pulau Dompak ramai-ramai mendatangi kantor Gubernur Kepri, Senin (19/12) kemarin. Mereka menuntut janji politik Gubernur H Nurdin Basirun yang siap

REDAKTUR: ZAKMI

mengakomodir pemuda Dompak bekerja di kantor pemerintahan provinsi (Pemprov) Kepri. Para pemuda mengaku selama ini mereka

Lanjut ke Hal 10

Vetrina

LAYOUT: AMRI

TANJUNGPINANG POS SELASA 20 DESEMBER 2016

Honor Pemko akan Masuk BPJS Ketenagakerjaan

F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

SALAMAN: Para kepala SKPD Pemko Tanjungpinang menyalami wali kota, wakil wali kota dan Sekda Kota Tanjungpinang usai upacara beberapa waktu lalu.

TANJUNGPINANG- Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menuturkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sangat membantu masyarakat serta pemerintah. Untuk itu, pemerintah tanpa dimintapun bersedia mensosialisasikannya ke masyarakat. Ia berharap seluruh pekerja formal maupun informal terdaftar menjadi peserta. Hal ini dikatakan Lis Darmansyah saat menghadiri pembagian sembako murah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (19/12) di Lapangan Terminal Sungai Carang, Bintan Center, Tanjungpinang. Kegiatan ini dilakukan dalam rangkan

peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 39 BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya PT Jamsostek. ”Saya akui program ini sangat bagus. Minimal masyarakat mendaftar dua program yaitu jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Ini saja sudah sangat membantu,” ujarnya dalam kata sambutan. Lis juga menambahkan, 2017 mendatang honor kantor di lingkungan Pemko Tanjungpinang akan masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. ”Kita akan adakan MoU terkait ini. Mudahan akan segera dilaksanakan,” paparnya. Menurutnya, iuran untuk

kedua program ini juga tidak berat. Yaitu Rp 16.800 perbulan atau sekitar Rp 201.600 pertahunnya. Jika ada kecelakaan saat bekerja, maka seluruh biaya berobat ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, bila meninggal karena kecelakaan kerja itu, maka mendapatkan santunan sekitar Rp 100 juta. Sedangkan meninggal secara biasa keluarga ditinggalkan mendapat Rp 24 juta ditambah biaya pemakaman. ”Kalau setahun sekitar Rp 200 menurut saya tidak berat, asalkan ada niat untuk menjadi peserta. Tukang ojek dan pedagang bisa mengikuti program ini,” paparnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang, Jefri Isdianto menuturkan, kegiatan pembangian sembako murah sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat sekitar dan peserta. ”Kami ingin menjadi bagian dari pemerintah setempat, maka diadakan pembagian 1.000 paket sembako murah,” ungkapnya. Harga normal paket sembako yang disediakan Rp 150 ribu. Dengan adanya bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat menjadi Rp 75 ribu perpaket. Isinya yaitu tiga item, beras, gula dan minya goreng. (dlp)

Muhammadiyah Komitmen untuk Mendukung Program Pemerintah TANJUNGPINANG- Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah menyambut baik programprogram kegiatan Muhammadiyah yang disampaikan di resepsi Milad Muhammadiyah ke-104 yang digelar di Gedung Serba Guna Muhammadiyah Kota Tanjungpinang, Sabtu (17/12). Menurut wali Kota Tanjungpinang ini, ia termasuk orang yang sering mengikuti perkembangan kegiatan Mu-

hammadiyah. "Muhammadiyah termasuk organisasi yang sangat tua dan Muhammadiyah sendiri telah menunjukkan kerja nyata membantu Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam membangun Kota Tanjungpinang,” kata Lis dalam sambutannya. Di usianya 104 tahun, Lis mengucapkan selamat dan berharap Muhammadiyah tetap eksis berkembang untuk terus mensyiarkan agama islam di tengah-

tengah masyarakat. Usai sambutannya, Walikota Tanjungpinang beserta Jajaran Muhammadiyah Kota Tanjungpinang menarik kupon undian doorprize jalan santai. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Kemenag Kota Tanjungpinang dan tokoh-tokoh agama se Kota Tanjungpinang. Sejak keberadaan Muham-

madiyah, banyak prestasi yang telah terukir sejak zaman Indonesia dijajah Belanda. Banyak pahlawan RI yang dahulunya merupakan tokoh penggerak organisasi Muhammadiyah, seperti KH. Ahmad Dahlan yang juga selaku pendiri Muhammadiyah, KH Mas Mansur, Ki Bagus Hadi Kusuma, KH. Ahmad Badawi, Jenderal Soedirman dan lain-lain. Pengurus Daerah Muhammadiyah Tanjungpinang H. Muchtar Sujadi menegaskan, or-

ganisasi harus maju dan mandiri. “kata berkemajuan ini sudah dikumandangkan sejak muktamar 10 tahun lalu. Kemajuan identik dengan maju ke depan, unggul, mampu bersaing, mandiri dan kompetitif,” katanya. Aksi Kemajuan ini ditunjukkan dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah Tanjungpinang, seperti khitanan gratis, donor darah dan jalan santai. “Ke depan tantangan ini se-

makin besar, untuk itu para kader harus mampu bersaing untuk lebih eksis di tengah-tengah masyarakat dan apa yang telah kita lakukan perlu diintropeksi dan perlu pengawasan diri agar organisasi lebih maju,” imbau Muchtar. Muchtar juga mengatakan bahwa organisasi Muhammadiyah bersifat mandiri namun Muhammadiyah sendiri juga ingin bermitra dengan Pemerintah dan mendukung program-program pemerintah. “Kalau kita tidak

punya apa-apa maka kita tidak akan bisa memberikan apa-apa, untuk itu kita harus bisa berpotensi dan mandiri secara social dan finansial sehingga kita berfungsi berada di tengah-tengah masyarakat”, imbuh Muchtar. “Kita jangan mudah terhanyut dengan sejarah dahulu tentang kesuksesan terbesar Muhammadiyah, tetapi kita harus fokus apa yang bisa dilakukan Muhammadiyah sekarang ini,” lanjut Muchtar.

PPI Gelar Lomba Berbaris Se-Kepri TANJUNGPINANG- Untuk memperingati hari jadi Purna Paskibraka Indinesia ke-27, Purna Paskibraka Indonesia provinsi Kepulauan Riau menggelar rangkaian kegiatan rapat kerja daerah di Hotel Comfort Tanjungpinang, Jumat (16/12) lalu. Rapat kerja daerah yang pertama ini ini dihadiri oleh wakil sekretaris umum PPI pusat Arya Wibisana Roestam dan wakil ketua umum bidang bela negara dan kaderisasi Wahyu Saputra. Selain itu dihadiri pengurus PPI

Provinsi Kepri dan ketua, wakil ketua, Seketaris PPI dari masingmasing kab/kotadi Kepri. Rakerda itu membahas meningkatkan serta menyusun sistem organisasi Purna Paskibraka yang mengalami beberapa perubahan saat Rakernas di Gorontalo. Salah satu pembiacara di Rakerda tersebut yakni Husnizar Hood dan Peppy Candra yang memberikan masukan terkait tema yang diusung diantaranya peran pemuda dalam bekerja dan berkarya

nyata. Dia juga memberikan motivasi untuk organisasi PPI, salah satu yg membuat peserta semangat saat Nizar memberikan filosofi bahwa siapa yang paling kuat menarik busur dialah pemenangnya. "Artinya, ditekankan pada PPI, bahwasanya PPI tidak saja bisa baris berbaris dan mengibarkan bendera, PPI juga harus bisa berkarya nyata berinovasi. Sebab PPI adalah pemuda pilihan. Jadi, harus bisa berbuat beda dengan organisasi lainnya," kata Ketua

Panitia Yudha Adi Brattakusuma. Dilanjutkannya PPI jangan jadi pengekor, namun mesti menjadi pelopor. "Kalau kita mau maju, ya semestinya kita harus bisa beda dengan organisasi lain. Karena ketika kita beda maka kita akan menjadi perhatian dan tidak dipandang sebelah mata. Untuk itu, kita harus selalu bersemangat. Kita mesti bisa dari zero menjadi hero," tutur Ketua PPI Provinsi Kepri Cakrawala, SH kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (18/12). (cr34)

F-YOAN/TANJUNGPINANG POS

FOTO BERSAMA: Ppanitia PPI dan peserta lomba baris berbaris se-Kepri, foto bersama.

Asam Jawa Berkualitas Ada di Pelantar Ratusan .......dari halaman 9 TANJUNGPINANG - Pelantar di Tanjungpianng memang menjadi pusat bisnis ekonomi di Ibukota provinsi Kepri ini. Berbagai jenis usaha dilakukan warga pelantar. Salah satunya Gudang Asam. Gudang asam ini ada di ujung pelantar asam, yang tak jauh dari pelantar KUD. Gudang ini sudah ada sejak 16 tahun yang didirikan oleh pemiliknya, Aan.

Dalam sehari, ada 150 kg asam jawa yang dipacking dengan bungkusan kecil untuk dijual Rp1000 per bungkus. Asam jawa ini berasal dari daerah Jakarta. Ini sudah dalam bentuk olahan yang dikirim dengan kapal barang yang kemudian berlabuh di Pelabuhan Batu Enam. Menurut Aan, gudang asam itu hanya jasa packing saja. Tidak bisa produk sendiri kare-

na asam ini dikirim dari jakarta dalam bentuk jadi. "Disini asamnya barulah dikemas atau dipacking. Memang dikirim dari sana, kita disini tidak bisa bikin karena tidak ada pohonnya. Kita cuma bikin bersih, hanya membungkusnya saja," ungkapnya. Jika ada yang memesan, sambungnya baru pihaknya membungkus dengan ukuran

yang lebih besar sesuai keinginan pelanggan. "Asam ini ditampung oleh pedagang kecil di Tanjungpinang," lanjut dia. Dari pantauan dilapangan, terlihat karyawan gudang asam sibuk mem-packing asam. Asam jawa ini digunakan untuk bumbu masakan dapur. Lanjutnya, tidak seperti dahulu, semenjak tahun 2005 penjua-

lan asam menurun. Apalagi saat ini yang sedang krisis ekonomi, karyawan hanya tersisa sebanyak empat orang. Gudang asam sudah berdiri selama belasan tahun. Hal inilah yang membuat pelantar ini bernama Pelantar Asam. Di sepanjang pelantar tersebut, selain ada gudang Asam, ada juga gudang bilis, pemukiman penduduk, dan tempat hiburan warga pelantar. (cr34)

Gamis ..........dari halaman 9 Guru ....................................dari halaman 9 Selain menggelut bisnis bidang fashion ini, kegiatan sehari-harinya juga sebagai pengurus Partai di DPC PDIP Kota Tanjungpinang. Selain itu ia adalah pengurus di Ikatan Wanita Perjuangan (IWP). Lanjutnya, untuk sehari-hari

wanita pengguna gamis khususnya Syar'i, juga bisa memilih bahan yang terbuat dari katun. ”Yang tentunya adem kalau dipakai di siang hari. Beda pula kalau untuk acara-acara pesta atau acara-acara khusus,” kata dia.(cr34)

Minta...........dari halaman 9 hanya dijadikan penonton di kampung mereka sendiri. padahal lahan mereka banyak digusur untuk pembangunan kantor pemerintah Provinsi Kepri. Pantauan Tanjungpinang Pos, kedatangan warga Dompak ke kantor gubenur Dompak tanpa ada pengawalan anggota kepolisian Polres Tanjungpinang. Mereka terlihat tidak membawa atribut seperti spanduk atau bahkan pengeras suara layaknya pengunjuk rasa pada umumnya. Kedatangan mereka lansung disambut staf khusus gubernur Ahar Sulaiman, Imannuel D Purba, Yanto di ruang pertemuan staf khusus kantor gubernur. Pertemuan tidak berlangsung lama. Turut hadir juga Kepala Dinas Pemuda dan olahraga Maifrizon, Plt Kepala Satpol PP provinsi Subandi. ”Saya menuntut janji pak gubernur, yang katanya akan mempekerjakan kami, tolong kasih kepastian,” tegas koordinator aksi Muchtar kepada awak media. Muchtar sempat cek-cok dengan Maifrizon karena warga mengaku data mereka sudah dititipkan ke Maifrizon sebagai Kakanpora Provinsi Kepri. Namun, saat kedatangan warag kemarin, Maifrizon menapik kalau ia menerima data-data warga. REDAKTUR: ZAKMI

”Saya kan sudah sering sampaikan, tunggu lah, soal penerimaan honorer ini butuh mekanisme, sistem. Silakan kalau pun mau demo-demo,” timpalnya lagi. Bahkan staf khusus gubernur Yanto dan Ahar Sulaiman menyampaikan, memang Nurdin yang menjabat sebagai gubernur bersama timnya pernah menyambangi masyarakat Pulau Dompak untuk menampung aspirasi masyarakat. Dalam rapat tersebut, salah satu disampaikan juga soal keluhan mereka minimnya lapangan pekerjaan. Nah, berawal dari pertemuan tersebut lebih kurang ada sekitar 40 sampai 50 orang pemuda Pulau Dompak dijanjikan akan diakomodir untuk menjadi tenaga honorer di Pemprov Kepri. ”Beberapa orang ini masih dalam proses. Kami pun tidak tahu mereka bisa ditempatkan di mana. Yang jelas, tergantung pejabat pimpinan SKPD lainnya yang juga sudah pasti membutuhkan tenaga mereka,” beber Yanto salah satu staf khusus Gubernur. ”Karena mereka ini rata-rata lulusan SMA sederajat, jadi butuh proses, bisa saja sampai 2017 mendatang,” timpal Yanto.(ais)

Tanjungpinang. Bimbingan guru Agama Budha ini digelar di Aula Vihara GunaVijaya, Jalan Ir. Sutami Suka Berenang Tanjungpinang Sabtu (27/12). Para guru agama Budha yang mengikuti bimbingan ini adalah pada guru yang mengajar di sekolah dan ada juga yang mengajar di Vihara. Pematerinya merupakan praktisi pendidikan dan pejabat dari Kemenag Kota Tanjungpinang. Kepala kantor Kemenag Kota Tanjungpinang,H Muhammad Nasir meminta seluruh guru untuk tidak bosan-bosannya melakukan pembinaan dan menanamkan semangat belajar bagi seluruh muridnya. H Muhammad Nasir juga memotivasi para guru agama Budha ini untuk tetap semangat dalam bekerja

”Jangan bosan dalam membina generasi yang tangguh dalam berprestasi serta beretika. Apa yang kita perjuangkan hari ini hasilnya akan kita lihat sepuluh atau dua puluh tahun yang akan datang. Jika kita tidak mempersiapkan generasi muda yang beretika dan berprestasi hari ini, maka sepuluh atau dua puluh tahun lagi kita akan kehabisan stok pemimpin yang cerdas. Baik cerdas dalam kemoralan dan keilmuan,” tegas H Muhammad Nasir Di sela-sela kegiatan itu, Kasi Bimbingan Masyarakat Budha Kemenag Kota Tanjungpinang Parjio, S.Ag mengatakan kegiatan ini mengambil thema, Dengan pembinaan guru sekolah minggu Buddha kita tingkatkan kualitas dan profesionalitas guru dalam mengajar. Dengan tema ini

diharapkan kegiatan dapat meningkatkan mutu guru agama Buddha dalam pengajaran baik dari sisi teknis maupun penatalaksanaan administrasi pengajaran yang kompleks. Tampak seluruh peserta antusias mengikuti kegiatan yang pertama kali dilasanakan di Kota Tanjungpinang ini. Kasbu, S.Ag, salah satu peserta kegiatan ini mengatakan apresiasinya kepada Seksi Bimas Buddha Kemenag Kota Tanjungpinang yang telah melaksanakan kegiatan ini. “Terimakasih kepada Kemenag Tanjungpinang yang telah menggelar kegiatan ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami guru agama Buddha dalam rangka menyeragamkan pola dan rumusan dalam pengajaran baik dalam rumusan penilaian maupun teknis pengajaran” pungkas Kasbu. (ais)

mengaji guru honorer SMA sederajat kedepannya. Staf khusus gubernur Kepri Ahar Sulaiman, yang dijumpai Tanjungpianng Pos kemarin menyebutkan, pihaknya akan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi Kepri supaya melakukan seleksi kembali serta melihat kelengkapan ijazah SI dan Akta IV para guru honorer. Seluruh guru honorer harus menerima konsekuensi pengalihan wewenang ini. ”Bukan tidak mungkin bakal ada ratusan guru yang dirumahkan alias gugur karena tidak lulus proses yang diminta,” tegas pria yang juga dosen di Unrika Batam ini. Menurutnya, mau tidak mau dan suka tidak suka semua harus menerima kenyataan mengingat proses ini merupakan proses yang juga sudah ditentukan oleh Disdik. Kita harus rasional. Sederhananya, saja tidak pemerintah membiarkan siswa SMA sederajar diajar oleh tamatan SMA. ”Misalkan saya, bekerja juga sebagai dosen, ya harus sudah memiliki NIDN. Begitu pun mereka yang nanti ketika peralihan 2017 harus ikut prosedur,” tegas politikus PPP Kepri tersebut. Sementara, Kasi SMA Disdik Kepri Juritno menyampaikan, memang awal Januari 2017 nanti akan ada proses seleksi ulang khusus tenaga guru honorer prekrutan Komite sekolah. Hanya saja, dia belum bisa memaparkan berapa persen tenaga guru honorer komite sekolah yang tidak mengan-

tongi ijazah SI dan akta IV. Selain persyaratannya wajib lulusan S-I dan memiliki akta IV, seleksi tersebut sebagai salah satu ketentuan yang sudah ditentukan Disdik. ”Data sementara tidak banyak yang tidak S-I dan tiak memiliki akta IV. Untuk saat ini data mereka masih diverifikasi di bidang kepegawain Disdik,” imbuhnya. Sebelumnya, Arifin Nasir Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Tanjungpinang, menyampaikan, pada Januari minggu pertama dan kedua, Pemprov akan melakukan seleksi terhadap 1.750 sampai dengan 1.900 orang guru-guru honor komite sekolah yang terdata saat ini. Disdik akan melakukan seleksi, memverifikasi persyaratan yang diberikan. Syarat yang ditentukanya harus sarjana, memiliki ijazah akta IV, kemudian mempunyai kompetensi sesuai dengan kompetensi ilmu yang dibidanginya. "Bisa saja dari seleksi tersebut akan ada yang menganggur karena tidak lulus," ucapnya. Sementara, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah menyebutkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepala Disdik. Soal persyaratan wajib tentang harus sarjana SI dan akta IV serta harus kompetensi di bidangnya, karena itu sudah kententuan, jadi mau tidak mau harus wajib dilaksanakan. ”Saya baru baca di koran hari ini, kalau pun terjadi biarkan proses berjalan,” tegasnya. (ais)

encanakan menganggarkan. Sedangkan bantuan beasiswa untuk Diploma III dan S1, merupakan keinginan pemerintah daerah untuk membantu. Tujuannya agar mahasiswa tak mampu tetap dapat menimba ilmu. Ditambahkannya, data penerima bantua tahun ini sesuai usulan tahun 2015 lalu. Sehingga, penerima bantuan sudah ada sesuai dengan proposal yang masuk ke Disdik tahun sebelumnya. Saat ditanya mengapa beasiswa untuk SD dan SMP tidak dialokasikan, padahal jenjang pendidikan SD dan SMP merupakan tanggungjawab utama Pemerintah tingkat II? Dadang mengaku anggaran yang minim saat ini tidak memadai untuk mengaloaksikan beasiswa SD dan SMP. Di tempat terpisah Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang,

Maskur Tilawahyu menuturkan beasiswa itu prioritas, maka harus dianggarkan. Untuk 2016 ini DPRD bersama pemko mengalokasikan anggaran beasiswa. Hanya saja tidak mengetahui detail terealisasi atau tidak. ”Kami anggarkan beasiswa 2016 ini. Begitu juga dengan 2017, terkait terealisasi atau tidak berada di Pemko. Saya berharap memang itu prioritas untuk dilaksanakan,” ungkapnya. Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menuturkan, 2017 anggaran beasiswa harus ada. Untuk itu, akan dianggarkan dan juga direalisasikan. ”Beasiswa prioritas. Ini terkait masa depan anak-anak, jangan sampai mereka berprestasi namun karena kemampuan anggaran keluarga gak dapat melanjutkan pendidikan,” ucapnya singkat. (dlp)

SD ...................................................................................... dari halaman 9 Rp1,59 miliar yang dianggarkan pada 2016. beasiswa itu cuma untuk SMA, pendidikan D3 dan pendidikan S1. Namun, sampai akhir tahun dana itu tidak disampaikan. Karena anggaran untuk beasiswa itu tidak ada penyerapan sama sekali hingga PemkoTanjungpinang melalui dinas pendidikannya mengalokasikan dana itu pada 2017. Nominalnya, sama persis dengan 2016 yang tidak sempat dikucurkan itu yakni Rp 1.593.765.000.Artinya untuk siswa SD, SMP yang berprestasi atau kurang mampu, tidak akan mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota karena tidak dianggarkan di APBD 2017. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG saat dihubungi Tanjungpinang Pos mengakui hal

itu. Menurutnya, pihaknya pada 2016 lalu telah mengusulkan bantuan beasiswa senilai Rp 1,5 miliar. Ini juga yang akan diusulkan untuk 2017 mendatang. Menurutnya, bantuan beasiswa itu merupakan dana hibah. Ini artinya, kewenangan realisasi dan penyalurannya berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) KotaTanjungpinang. Hanya saja, proses verifikasinya berada di Dinas Pendidikan. Setelah melakukan proses verifikasi dari masyarakat atau pemohon, baru akan mengajukan ke DPPKAD. ”Ini yang kami usulkan, yah. Realisasinya nantinya juga masih pembahasan bersama Komisi I di DPRD Tanjungpinang,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Senin (19/12). Untuk itu, ia belum be-

rani memastikan ada atau tidaknya bantuan beasiswa karena pada 2017 itu masih berupa usulan. ”Jika bantuan ada, maka segera kami akan diinformasikan kepada pemohon,” sebutnya. Dituturkannya, bantuan beasiswa 2016 ini tidak direalisasi hingga jika dana itu dianggarkan lagi pada 2017 maka yang emnjadi prioritas penerimanya adalah masingmasing yang mengajukan pada 2016. Diakuinya, tanggungjawab SMA dan SMK saat ini berada di provisi. Usulan beasiswa di antaranya ada tingkat SMK/SMA, Diploma III serta Setara Satu (S1). Untuk tingkat SMA, sebenarnya pemerintah pusat sudah memiliki Program Indonesia Pintar (PIP). Hanya saja, tidak semua siswa miskin tercover, untuk itu, Pemko mer-

LAYOUT: AMRI

TANJUNGPINANG POS SELASA 20 DESEMBER 2016

Penertiban konstruksi baliho yang sudah tidak layak dan tidak memiliki IMB.

PENINJAUAN KE LOKASI BERSAMA WALI KOTA DALAM MENINDAKLANJUTI PENERTIBAN JALAN KOTA PIRING

Seluruh Bangunan Wajib Punya IMB S

ETIAP orang yang akan mendirikan bangunan di wilayah Kota Tanjungpinang diingatkan agar mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebelum mendirikan bangunan. Sebab, sesuai dengan Peraturan

Daerah (Perda) No 7 Tahun 2010, setiap pembangunan di kota wajib memiliki IMB. Bagi yang tidak mengindahkan Perda tersebut, ada sanksi yang akan diberikan sanksi dan penertiban. Hal ini disampaikan Kasi

Tim gabungan Satpol dan Distakowasbang Tanjungpinang.

Pengawasan Penertiban Bangunan Distakowasbang Pemko Tanjungpinang, Edi Rivana. Saat ini sejumlah bangunan yang dibangun tanpa IMB, sudah ditertibkan. Untuk bangunan yang sudah

berdiri tapi belum memiliki IMB, agar segera mengurus IMB bangunan miliknya (pemutihan IMB). *** Narasi/Foto : Sigit/Istimewa Distakowasbang Pemko Tanjungpinang

Pembongkaran pagar yang tidak memiliki IMB.

Penertiban kios-kios di sepanjang jalan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Penertiban dan pembongkaran bangunan yang menutup drainase di Jalan Pemuda.

Lis Ajak Masyarakat Galakkan Ekonomi Kerakyatan

ALI Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah SH, mengatakan, program pemberdayaan ekonomi kerakyatan harus galakkan kembali. Terutama dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas, seperti bawang, cabai, herbal, dan lainnya.. Menurut Lis, yang kini mulai kita lupakan dan sepelekan adalah dalam pengembangan ekonomi rakyat dalam sektor pertanian, padahal cost yang dikelurkan murah, sementara hasil yang diperoleh tinggi. Lis lihat langsung saat kunjungan ke Kulonprogo dan Sleman, ternyata disana itu, kayu saja bisa dimanfaatkan untuk dijadikan produk yang mempunyai nilai jual. Pemerintah komitmen perkuat ekonomi rakyat, warga pun harus miliki tekad untuk berubah, berani tingkatkan produk, berani lakukan inovasi, jadi bantuan yang diberikan pemerintah ada peningkatannya.

Dengan kerjasama yang dilakukan Pemko dengan Kulonprogo dan Sleman, Lis berencana, tahun depan, akan mengembangkan sektor pertanian di Kota Tanjungpinang dengan memperdayakan ibu-ibu rumah tangga. Dinas Sosial harus bisa menyusun formulasi baru terhadap bantuan yang akan diberikan, kepada Camat, Lurah, saya minta untuk mendata kelompok usaha di setiap wilayahnya secara real. Tak hanya itu, Lurah juga harus bisa menjadi marketing, apabila produk usaha masyarakat sulit di pasarkan. Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, Sutjipto menjelaskan kegiatan peningkatan kapasitas bantuan langsung, program pemberdayaan fakir miskin diikuti sebanyak 120 orang terdiri dari 30 KUBE dari empat Kecamatan se-Kota Tanjungpinang.*** Narasi: Abas Foto : Istimewa

WALI KOTA TANJUNGPINANG LIS DARMANSYAH MENYERAHKAN BANTUAN KEPADA PELAKU USAHA KECIL MENENGAH.

Peserta saat mengikuti bimbingan.

H Lis Darmansyah, H Ahadi, Hj Yuniarni Pustoko Weni foto bersama dengan penerima bantuan.

H Lis Darmansyah saat menyampaikan sambutan.

Narasumber saat menyampaikan tips usaha yang baik.

H Lis Darmansyah, Ketua PKK Tanjungpinang, Hj Yuniarni Pustoko Weni , Kepala SKPD fotobersama penerima bantuan.

Ahadi, Asisten Pemerintahan saat menyerahkan bantuan.

Â&#x201E; REDAKTUR: TAUFIK A HABU

Â&#x201E; LAYOUT: SYAFRINALDI

TANJUNGPINANG POS SELASA 20 DESEMBER 2016

Warga Berharap Maskur Maju di Pilkada Tanjungpinang F-NET

DISKUSI: Hadar Nafis (kiri) bahas pilkada.

Hindari Kesalahan, Penyelenggara Pemilihan Harus Kerja Cermat MANADO - Proses penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara merupakan momen krusial dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada). Untuk meminimalisir kesalahan pada tahapan tersebut, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hadar Nafis Gumay dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi, Dan Penetapan Hasil Pilkada Tahun 2017 di Kota Manado meminta aparat penyelenggara pemilihan untuk cermat, teliti, serta menjalankan tugas sesuai tahapan dengan petunjuk yang ada, Kamis (15/12). ”Pada tahapan pengitungan suara ini perlu sekali kecermatan. Kecermatan, ketelitian, dan order, prosesnya harus runtut, jangan lompat-lompat. Jangan ‘oke kita buka sekarang.’ langsung saja, ‘sah, sah, tidak sah.’ Padahal setelah dibuka sesudah itu kan mestinya dihitung surat suaranya ada berapa dalam kotak, cocok nggak, ada sisa nggak tadi, jangan dikeluarin tapi nggak dihitung,” tutur Hadar. “Padahal kita nggak tahu ada berapa tadi surat suaranya. jadi ordernya kita buka, kita hitung berapa banyak surat suara yang kita keluarkan dari kotak tadi, dan seharusnya itu jumlahnya kalau ditotalkan dengan surat suara yang kita terima di awal, surat suara yang kita keluarkan dari kotak, dengan yang sisa itu harusnya klop,” lanjut Hadar menerangkan beberapa tahapan sebelum proses penghitungan suara dimulai. Jika ada indikasi kekeliruan dalam salah satu tahap itu, Hadar meminta penyelenggara pemilihan untuk mencari letak kesalahan tersebut hingga ditemukan, sebelum lanjut pada tahapan selanjutnya. ”Jadi sekali lagi harus runtut, dijalankan sesuai prosedurnya. Jika setelah dihitung jumlahnya ada yang missing, jangan langsung ke tahap selanjutnya. Cari dulu, mana nih kok ada yang tidak klop. Nah begitu sudah jelas barulah mulai menghitungnya,” tandas dia. Untuk menjamin kelancaran proses penghitungan suara, Hadar meminta para peserta bimtek untuk menempatkan formulir C1 plano di tempat yang bisa dilihat oleh semua pihak. ”Semua ini langsung dicatat di form C1 plano yang penempatannya bisa dilihat oleh semua pihak,” kata Hadar. Setelah proses penghitungan suara tuntas, Hadar meminta aparatnya untuk memastikan angkaangka yang tercantum dalam form tersebut tepat dan sinkron. ”Setelah semua selesai dihitung, semua ditotalkan, dan harus dipastikan semuanya sinkron. Surat suara yang tadi digunakan semua harus sinkron angka-angkanya, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak ada kekeliruan,” lanjutnya. Usai memastikan angka dan sinkrronisasi data, Hadar juga meminta petugas di lapangan untuk memberi waktu kepada semua pihak yang masih berada di TPS pada saat proses penghitungan suara guna mengambil gambar hasil penghitungan tersebut. Menurut Hadar, selain dapat meningkatkan aspek transparansi dalam pemilihan, upaya itu juga bisa menjadi alat kontrol untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. ”Apa yang sudah kita hitung satu persatu tadi jika sudah dipastikan angka-angkanya, selanjutnya harus ditandatangani (oleh anggota dan ketua KPPS/ red. ). Kalau sudah ditandatangani berikan waktu sejenak kepada warga untuk memfoto misalnya, sehingga akan semakin banyak yang membantu kita untuk mengontrol, dan menutup kemungkinan pihak-pihak yang mau merubah angka tersebut di tahap rekap selanjutnya, termasuk mengoreksi kalau ada kekeliruan,” papar Hadar. Untuk mengoreksi salah tulis pada saat penghitungan suara, Hadar melarang aparatnya melakukan koreksi menggunakan cairan pengoreksi. Hadar menerangkan, hal itu merupakan cara yang salah. ”Cara mengkoreksi, sudah tinggalkan itu tipp-ex, walaupun kelihatanya putih bersih, tapi jangan. Caranya bukan begitu, tapi dengan cara kita coret, dan menulis ulang angka sebenarnya di sebelahnya. Jadi kalau angka 5 salah, yang seharusnya 7, maka angka 5 nya kita strip dua kali, di kanannya kita tulis 7 dan ketua (KPPS) nya buat paraf di situ,” terang Hadar. (net)

ANDRI DS, Tanjungpinang KETUA Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawakhu diminta oleh warga untuk maju dalam Pemilihan Wali Kota Tanjungpinang pada Pilkada Serentak 2018. ”Pak Maskur ini, orangnya prorakyat. Dia (Maskur, red) mau membantu masyarakat di bawah seperti saya ini. Kita dukung dan dorong agar mereka maju di pilkada,” kata Mantri, warga Batu IX Tanjungpinang kepada Tanjungpinang Pos, Senin (19/12). Mantri akan minta secara langsung pada Maskur, agar mau maju di Pilwako Tanjungpinang. Menurutnya itu, supaya Kota Tanjungpinang dipimpin oleh orang yang prorakyat, seperti Maskur. ”Saya ingin Pak Maskur jadi Wali Kota Tanjungpinang. Amin. Pak Maskur harus berani,” sebut dia. Ia melihat kinerja Maskur cukup baik. Ia pernah mengeluhkan tentang pendidikan ke politisi partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dan Maskur langsung meresponya saat itu. Seperti inilah sosok pemimpin ke depan, sangat respon terhadap kesulitan masyarakat. ”Pak Maskur politisi yang banyak membantu masyarakat. Kita dorong agar didukung partai oleh maju di pilkada nanti,” tegasnya. Senada juga disampaikan Rulli, warga Tanjungpinang. Dia berharap besar Maskur Ti-

F-IST/DEMOKRAT TANJUNGPINANG

TEKEN: Hinca Pandjaitan mengisi buku tamu disaksikan Maskur Tilawahyu (dua dari kanan) dan Peppy Candra.

lawahyu mau maju jadi Wali Kota Tanjungpinang mendatang. ”Saya ingin Pak Maskur maju jadi Wali Kota Tanjungpinang,” harap dia. Dia mengenal sosok Maskur yang peduli dan memperhatikan masyarakat bawah. Karena pria ini selalu berada ditengah masyarakat, dan mau mendengar keluhan yang disampaikan masyarakat. ”Pokoknya Pak Maskur is

Saya ingin Pak Maskur jadi Wali Kota Tanjungpinang. WARGA, RULLI the best,” sebut dia sambil mengacungkan jempolnya. Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD Kota Tanjungpinang, Peppy Candra pernah menyatakan siap maju pilkada, apabila dirinya diminta partai untuk maju sebagai

cawako Tanjungpinang mendatang. ”Karena perintah dari pusat (DPP PD, red). Demokrat ingin kadernya maju di Pilkada,” kata Peppy panggilan akrabnya. Politisi partai berbenderah biru ini mengatakan, itdak menutup kemungkinan, par-

Tren Kejahatan Pemilu Semakin Meningkat BALI - Penegakan terhadap tindak pidana pemilu harus semakin ditingkatkan. Mengingat faktanya bahwa kejahatan pemilu dari pemilu ke pemilu juga semakin meningkat. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) harus menjadi garda terdepan dalam mengawal proses penegakan pidana pemilu lebih baik. ”Kelakuan peserta pemilu kita dari tahun ke tahun tidak semakin baik justru semakin buruk dalam arti semakin tergoda melakukan kecurangan dengan melakukan kejahatan. Namun, di sisi lain kita mendapat kritikan yang luar biasa dari masyarakat karena penindakan pidana pemilu kita tidak semakin baik. Memang harus diakui ada kelemahan yang menyebabkan itu terjadi,” kata Pimpinan Bawaslu

Nelson Simanjuntak, dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Gelombang II yang dihadiri unsur pengawas pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan, di Denpasar, Senin (12/12) lalu. Koordinator Divisi Hukum Bawaslu tersebut mengatakan bahwa awalnya Sentra Gakkumdu hanya sebuah forum informal. Namun, dalam kenyataanya Sentra Gakkumdu kini menjadi instrumen yang sangat dibutuhkan dalam melakukan penindakan pidana pemilu. Sehingga pembuat UU merasa perlu untuk memformalkan forum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai perubahan UU tentang Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ada peningka-

pol Demokrat akan berkoalisi dengan partai politik (parpol) lainnya, untuk bertarung di Pilwako Tanjungpinang mendatang. Selain berkoalisi dengan parpol lain, lanjut dia, kader PD selalu turun ke masyarakat. Karena kader PD harus mendengarkan aspirasi masyarakat. ”Supaya kita bisa menerima hasil dengan baik. Kegiatan sosial juga kita sering lakukan dengan masyarakat,” sebut anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari PD ini. ***

Tjahjo Kumolo

tan jumlah pasal-pasal tentang kejahatan pemilu. Sebelum UU No. 10 Tahun 2016, Bawaslu menyadari bahwa banyak sekali kendala bagi dalam forum Sentra Gakkumdu yang menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana pemilu. Selain adanya multitafsir dalam UU, ada juga kendala batasan waktu penanganan tindak pidana pemilu yang sangat singkat. ”Lalu kami bersama Kepolisian dan Kejaksaan mencoba mengevaluasi dan merumuskan supaya Sentra Gakkumdu itu diperkuat kewenangannya atau dibuat lebih efektif, karena jika tidak dilakukan pembenahan dalam Sentra Gakkumdu maka persoalan-persoalan yang menjadi penghambat tersebut tidak akan terselesaikan,” tuturnya. (net)

F-NET

RAKOR: Sekretaris Jenderal dan Pimpinan Bawaslu RI menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Gelombang II.

Mendagri Pastikan Tahapan Pilkada Serentak Masih Berjalan Baik JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, tahapan pilkada serentak 2017 sampai saat ini berlangsung baik. Meski terdapat beberapa riak kecil, namun Tjahjo memastikan proses pilkada tetap tak terganggu. Hal yang paling menonjol jelang pilkada serentak justru persoalan hukum Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok yang kini menjadi terdakwa dalam perkara penodaan agama. DKI memang termasuk dalam pilkada serentak. Namun, Tjahjo menegaskan persoalan di DKI tak merembet ke daerah lain. ”Pilkada jalan terus. Kalau ada riak, ya harus segera diproses. Seperti ada kasus pengadangan, harus segera diproses hukum,” ujarnya, Sabtu (17/12). Mantan sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan itu tetap optimistis kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak di 268 daerah pada 2015 akan berlanjut pada 101 daerah yang menggelar pilkada pada 2017. ”Masyarakat lebih dewasa menyikapi kondisi yang ada. Sehingga demokrasi Indonesia akan jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang,” pungkas Tjahjo. (jpnn)

REDAKTUR: ABAS

LAYOUT: AMRI

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android. Caranya, melalui aplikasi SCOOP, yang bisa didownload dari GOOGLE play store.

TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan

081364363030

Pemadam Kebakaran Tpi

0771-20949 / 113

Polsek Bukit Bestari

0771-318211

Polsek TPI Kota

0771-314110

Polsek Bintan Timur

0771-61110

Unit Lakalantas Tpi

0771-7000009

Kantor Badan SAR Tpi

0771-29125

Camat Tpi Kota

0771-7008251

PLN

0771-23755/21048

Polres Tanjungpinang

0771-314351

PDAM

0771-21574

Jasa Raharja Tpi

0771-317537

RSUD Tpi

0771-313000

Lantamal IV Tanjungpinang

0771-23071

KPAID Kepri

0771-7004406

RSUD Prov Kepri Batu 8 Tpi

0771-7335202

TANJUNGPINANG POS SELASA 20 DESEMBER 2016

Menyikapi dengan Bijak Borok Pelayanan Publik (Catatan Dibalik Jebloknya Pelayanan Publik di Kepri)

Oleh: RAJA DACHRONI

Direktur Gurindam Research Centre (GRC)

SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/Paspor/ akta kelahiran/sertifikat tanah, dll. Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS ke:

0852-64261023 Atau kirim melalui email: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

Lampu Jalan Tak Pernah Nyala MBS. Walikota tg Pinang tidak memiliki sensitifitas terhadap wilayahnya banyak hal yg diberi masukan dari warganya utk kemajuan kota tg pinang tidak pernah ditanggapi dgn baik seperti lampu penerangan jln bt 10 sd bt 12 tidak pernah hidup bertahun tahun kemudian lampu jln sepanjang jln Bandara juga tdk dihidupkan padahal Bandara adalah serambi utama dari sinilah wisata menilai kota tolong Pak lis jgn tebar pesona saja +6281314992494

Imigrasi Harus Lebih Jeli MBS. KEADAAN Terjadi berbalik gagang, selama ini TKI/TKW Indonesia pergi ke negara tetangga Malaysia dll contohnya. Mereka berombongan ke sana pakai paspor wisata,sampai di sana bekerja memakan upah mencari dana. Sebulan dua bulan paspor (izin tinggal) mereka mati, akhirnya mereka ditangkap petugas imigrasi dan polis. Sang Tauke tempat mereka bekerja tak bisa pertahankan dari jeratan hukum, akibatnya meraka masuk lokap alias penjara, namanya diganti Jadi "Pendatang Haram". Kini suasana sudah terbalik, Wisata berasal Cina Tinngkok ramai2 masuk RI,namun mereka berkerja di Indonesia tanpa prosedur yg berlaku. Hal ini minta petugas kita lebih profesional lagi dlm tugasnya jgn sampai kecolongan terus. +6281364252006

Alangkah Sulitnya Mencari Kerja MBS. Betapa sulit nya mencari pkrjaan di tanah kelahiran sendri. Bunda Tanah Melayu. +6285374340016

Bayar Kopi Pun Sudah Payah DI kampung kelahiran Sy,biasanya selesai makan dan minum di kedai kopi, dihitung dan dibayar sebelum meninggalkan tempat duduk. Benarkah ada segerombolan pejabat di Bintan, makan dan minum di kedai kopi Barek motor meninggalkan tempat duduk dgn begitu saja, hingga berminggu ???... Apakah sudah dibayar ???... Kalau memang ada peristiwa yg demikian, apakah karena pengaruh defisit anggaran dari APBN, atau karena tambang bauksit ilegal tak ada lagi, seperti P.Malin & Bunut yg luasnya dibawah 200 ha ditambang dimasa lalu ???... Dari Rasyid utk semua lapisan. +6281270319696

REDAKTUR: ZAKMI

ILIS lembaga yang konsen terhadap pel ayanan seperti Ombudsman Perwakilan Kepri memberikan rapor kuning kepada pemerintah Kepulauan Riau (Kepri) dan Batam, rapor merah kepada Pemko Tanjungpinang tentu harus disikapi dengan bijak. Upaya untuk terus menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat tentu suka atau tidak saat ini harus menjadi hal yang diprioritaskan karena hakikat pemerintah itu adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Dalam rilis yang disampaikan ke Tanjungpinang Pos Sabtu (17/12), Ombusdman perwakilan Kepri yang diketuai Yusron mengungkapkan Pemko Tanjungpinang mendapatkan skor 47,30 dengan mengasumsikan pelayanan publik yang jeblok. Pemprov Kepri 66,11, Pemko Batam 50,5, Bintan 55,74 Karimun 53,03. Nah, tentu cukup banyak kabupaten dan kota yang mendapatkan rapor kuning tentunya ini perlu disikapi dengan bijak dan saatnya mewujudkan pelayanan prima. Moenir (2008:40-41) menjelaskan bahwa banyak kemungkinan tidak adanya layanan yang memadai antara lain. Pertama, tidak / kurangnya kesadaran terhadap tugas/kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya. Akibatnya mereka berkerja dan melayani seenaknya (santai), padahal orang yang menunggu hasil kerjanya sudah gelisah. Ini diakibatkan tidak adanya disiplin kerja. Kedua, sistem, prosedur dan metode kerja yang tidak memadai, sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan tidak berjalan dengan semestinya. Ketiga, pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, sehingga terjadi simpang-siur penanganan tugas, tumpang tindih (overlapping) atau tercecernya suatu

tugas tidak ada yang menanganinya. Keempat, pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup meskipun secara minimal. Akibatnya pegawai tidak tenang bekerja, berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara antara lain menjual jasa pelayanan. Kelima, kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya. Akibatnya hasil pekerjaan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Keenam, tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai. Akibatnya pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak hilang sia-sia dan penyelesaian masalah terlambat. Nah, tentu hal ini jauh sekali dari harapan. Konsep pelayanan prima dan satu pintu pemerintah pun untuk mengatasi hal itu semua terkesan hanya di atas kertas. Di launching dan diberitakan positif oleh media, tapi dalam tataran praktisnya sulit sekali bertahan. Bertahan sebulan pasca-launching itu sudah hal yang luar biasa. Bagaimana Memperbaikinya? Sesuai dengan Keputusan MENPAN NO 63 / 2004 penyelenggaraan pelayanan harus transparan, akuntabilitas, kondisional, partisipatif dan kesamaan hak. Ke depan tidak boleh lagi ada perbedaan. Di lapangan kita menemukan hanya orangorang yang memiliki relasi dengan pemerintah dilayani dengan baik bahkan bisa via telepon. Pendekatan perbaikan yang bisa kita lakukan bisa melalui penyebab munculnya pelayanan yang buruk itu. Menurut penulis hal yang penting sekali dilakukan adalah komitmen pemimpin dan pegawai pemerintahan untuk melakukan pelayanan yang baik atau maksimal ke masyarakat. Tanpa komitmen

dan kesadaran itu tidak mungkin. Keduanya harus memiliki kesadaran yang sama. Jadi, kesadaran dan komitmen untuk melayani itu harus diperbaiki sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan yang baik dan cepat di sektor-sektor publik. Itu hal yang pertama. Kedua, membenahi sistem dan menyosialisasikannya dengan baik. Kita patut mengapresiasi dengan sistem pelayanan elektronik saat ini, akan tetapi terus terang dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia sistem elektronik yang ada memang harus dibuat sesederhana mungkin. Ketiga, meningkatkan kemampuan dan memberikan insentif yang memadai kepada pegawai yang memberikan pelayanan. Kita kerap menemukan pungutan-pungutan liar atau pungli yang tidak ada dalam SOP pelayanan pemerintahan. Ada oknum yang bermain dan masyarakat pun karena ingin cepat akhirnya tidak mempersoalkan masalah tersebut. Nah, mungkin ini yang mungkin harus kita bereskan bersama tidak hanya sebatas spanduk atau stiker tolak pungli. Merealisasikan Pelayanan Prima Selain cara di atas sebenarnya di pemerintahan itu sudah ada konsep pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah ”excellent service” yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Agenda perilaku pelayanan sektor publik (SESPANAS LAN dalam Nurhasyim, 2004:16) menyatakan bahwa pelayanan prima

adalah: a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa. b. Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan. c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. Sedangkan yang belum ada standar pelayanan yang terbaik dapat diberikan pelayanan yang mendekati apa yang dianggap pelayanan standar dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal. d. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas; masyarakat eksternal dan internal. Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin. ”Excellent Service in the Civil Service refers to service discharged by a civil servant that exceeds the requirements of normal responsibilities for the post in terms of quality or output. The service is exemplary and motivates other civil servants to discharge their duties diligently and competently.” (http.www.mampu.gov.my,1993). Pelayanan umum dapat diartikan memproses pelayanan kepada masyarakat / customer, baik berupa barang atau jasa melalui tahapan, prosedur, persyaratan-persyaratan, waktu dan pembiayaan yang dilakukan secara transparan untuk mencapai kepuasan sebagaimana visi yang telah ditetapkan dalam organisasi. Pelayanan Prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan/ masyarakat memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi. Nah, terakhir kita berharap pungli bisa diberantas dan pelayanan prima segera bisa terwujud. Semoga! ***

Reformasi UN untuk Pendidikan Indonesia W

AKIL Presiden Jusuf Kalla menolak usu lan moratorium Ujian Nasional (UN) yang disampaikan Mendikbud Muhadjir Efendy. Pemerintah masih menganggap UN adalah standar mutu pendidikan yang dapat menjadi acuan tingkat pendidikan di suatu negara tersebut. Bila kita melihat pada data hasil pelaksanaan UN 2015/ 2016, tercatat hanya ada 30 persen sekolah yang hasil UN di atas standar nasional. Sedangkan, 70 persen sekolah yang belum memenuhi standar akan menjadi pusat perhatian pemerintah untuk mencapai suatu perbaikan yang yang berstandar nasional. Jadi bisa kita lihat dengan adanya moratorium ini pasti memiliki dampak yang pro dan kontra. Di sini kita bisa melihat lebih jelas mengenai tanggapan lebih ke pro kenapa? Dan lebih ke kontra kenapa? Bila dilihat dari sisi pro terhadap adanya moratorium itu sudah jelas yang mana berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 63 ayat 1 disebutkan penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan,

penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Diperjelas lagi bahwa Pasal 66 ayat (1) berbunyi: Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Apalagi ini sudah diperjelas dengan peraturan pemerintah bahwa UN merupakan penilaian yang sah atau akurat yang dapat dipercaya, walaupun dalam pelaksanaan UN terdapat kecurangan yang terjadi. Jika siswa di masing-masing daerah dapat melewati tahap itu maka dinyatakan lulus. Jadi UN diperlukan untuk melihat mutu pendidikan yang ada di suatu negara. Dengan adanya UN ini, kita bisa melihat batas kemampuan anak didik di Indonesia. Jika kalah dari standar kemampuan pendidikan dengan negara lain, maka kita bisa membuat standar pendidikan yang lebih baik agar anak didik di Indonesia mempunyai daya saing tinggi dan bisa bersaing untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri. Malaysia, Singapura, Thailand, dll mem-

punyai standar nilai tersendiri untuk menerima mahasiswa baru. Apabila kita melihat dari sisi kontra terhadap adanya moratorium UN ini, hal dapat kita lihat adalah data hasil pelaksanaan UN 2015/2016 , tercatat ada 70 persen sekolah belum memenuhi standar nasional. Itu semua masih menjadi PR bagi pemerintahan di Indonesia untuk memperkecil angka pelaksanaan UN yang mempunyai sekolah yang belum memenuhi standar nasional. Bila kita lihat dengan adanya UN ini memiliki dampak kecurangan yang signifikan terhadap siswa yang mendapatkan bocoran jawaban UN, dengan adanya bocoran jawaban ini juga bisa kita lihat sistem atau mutu pendidikan yang ada di Indonesia, bagaimana mungkin soal beserta jawaban yang dibuat oleh pemerintah pusat dapat bocor sampai ke daerah yang siswanya akan melaksanakan UN? Ya, itu semua dilakukan oleh oknum tertentu, dengan kebocoran jawaban UN ini pun bisa memperburuk mutu ataupun kualitas siswa yang sebenarnya, bahkan dapat merusak generasi bangsa, karena tidak serius dalam belajar dan mendapatkan jawaban tanpa harus berusaha belajar untuk menghadapi UN yang akan dihadapinya.

Bila penentu kelulusan itu dserahkan sepenuhnya kepada sekolah itu sangat memperburuk sistem pemerintah yang ada. Bagaimana mungkin pemerintah hanya menerima data kelulusan di suatu daerah tersebut tanpa harus melihat mutu atau kualitas siswa yang ada di sekolah tersebut? Bisa kita lihat, setiap sekolah pastinya akan meluluskan anak didiknya walaupun anak didiknya memiliki kemampuan belajar yang sangat kurang, guna memperbagus nama sekolah tersebut dan dengan adaya UN ini pun sangat tidak adil bagi siswa yang tinggal di pelosok karena standar penilaian UN di pelosok disamakan dengan standar penilaian UN yang ada di kota, bisa kita lihat siswa yang ada di pelosok untuk menuju kesekolahnya saja memerlukan waktu yang lama dan mereka saja bersekolah dengan gedung seadanya, itu pun belum mendapatkan perhatian yang khusus sama pemerintah, bagaimana mungkin pembelajaran dapat berjalan efektif jika suasana kelas yang tidak mendukung seperti yang ada di kota, jadi standar penilaian UN atau kemampuan siswa juga tidak bisa disamakan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. ***

Oleh: RISKA SYAFRIA SARI DEWI Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Stisipol Raja Haji, Tanjungpinang

LAYOUT: AMRI

TANJUNGPINANG POS SELASA 20 DESEMBER 2016

TANJUNGPINANG POS

SELASA 20 DESEMBER 2016

DPRD KARIMUN PARIPURNAKAN PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN RANPERDA APBD 2017 APBD Karimun Ditaksir Rp 1.160.916.573.901

UPATI Karimun Aunur Rafiq menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Karimun tahun anggaran 2017 pada paripurna DPRD Karimun di Balai Rong Sri, pada Kamis (15/12) siang. Rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 diarahkan untuk pembangunan daerah dengan tema; Mempercepat pembangunan insfratruktur dan ekonomi berbasis maritim untuk melanjutkan pembangunan yang berkualitas.

Lima strategi pembangunan, percepatan pembangunan insfratruktur dalam rangka peningkatan daya saing daerah, peningkatan aksebelitas terhadap layanan air bersih bagi masyarakat, peningkatan keterampilan tenaga kerja dan perluasan akses terhadap lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk sektor pendidikan dan kesehatan, peningkatan sektor pariwisata, pertanian, kemaritiman dan perikanan sebagai basis ekonomi kerakyatan. Pendapatan daerah pada tahun

2017 ditargetkan Rp 1,16 triliun. Jika dibandingkan dengan total pendapatan pada APBD murni tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1,18 triliun terjadi p e n u runan

sebesar Rp 1,75 persen dengan rincian Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp 384.757.543.449 dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp 771.166.154.776 lain pendapatan daerah yang sah Rp 100.992.875.676 Total belanja daerah pada APBD 2017 sebesar Rp 1.261.307.054.442 jika dibandingkan dengan total belanja pada APBD murni 2016 sebesar Rp 1.345.084.375.888 terjadi penurunan sebesar 6,23 persen.Dari perbandingan antara

APBD maka terdapat selisih 100.390.480.541. Terkait penerimaan pembiyaan tersebut, penerim a a n p e m biyaan diperkirak a n

sebesar Rp 102.490.480.541 dimana seluruhnya berasal dari Silpa tahun anggaran 2016 sebesar Rp 2 miliar. Aunur Rafiq berharap, pembahasan anggaran menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Karimun dan badan anggaran (banggar) di DPRD Karimun untuk menghindari sanksi yang mungkin terjadi. *** Narasi : istimewa Photo : Alrion

Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Wakil Ketua DPRD Karimun Azmi SE. Bupati Karimun Aunur Rafiq berbincang dengan Anggota DPRD Karimun usai paripurna.

Bupati Karimun Aunur Rafiq berdikusi dengan Pimpinan DPRD Karimun dan Ketua Fraksi.

Sekretaris Komisi II, Komarudin dan Ketua Komisi III Zainuddin Ahmad.

Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan pidato pengantar nota keuangan APBD Karimun tahun anggaran 2017.

Anggota Komisi I Rohani.

Bupati Karimun Aunur Rafiq menyalami anggota DPRD Karimun.

Zuhdiono bersama Aloysius.

Anggota Komisi I Suharsono dan Anggota Komisi III Ady Hermawan.

Anggota Komisi I, Zai Zulfikar dan Rodiansyah.

Anggota Komisi III, Jumadi, Syarifuddin, Isnuriman dan Sumardi. Â&#x201E; REDAKTUR: ZAKMI

Anggota Komisi II DPRD Karimun, Rosmeri.

Anggota Komisi III, Syafri Sandi dan Sappe S. Â&#x201E; LAYOUT: GILANG DHIKAPATI

TANJUNGPINANG POS SELASA 20 DESEMBER 2016

Berpancang Amanah, Bersauh Marwah

Noorlizah Apresiasi Perempuan Hebat di Kepri

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

PENYERAHAN HADIAH: Noorlizah saat menyerahkan piala kepada salah satu pemenang yang mengikuti lomba dalam rangka Hari Ibu tahun 2016 yang di selenggarakan BKOW Provinsi Kepri.

TAPD Percepat Susun KUA PPAS TANJUNGPINANG - Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) provinsi Kepri secepatnya menyelesaikan rencana pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017. ”Sekarang sedang proses, Pak Sekda dan TPAD sedang membahas itu, satu hal yang saya arahkan, adalah program yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat,” tegas Nurdin, kemarin. Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjend Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Wilayah Kepri, Didyk Choiroel, menyarankan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran belanja daerah jangan lama-lama. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kalau bisa Desember ini sudah bisa diserahkan. Sebelumnya anggota Badan anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Hotman Hutapea mengatakan, molornya pembahasan KUA PPAS saat ini, karena DPRD menunggu Pemprov Kepri untuk merampungkan penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK) baru. Sebab, hal ini sangat berpengaruh terhadap, pembahasan KUA PPAS tahun 2017. Pada dasarnya, penerapan SOTK baru harus didahulukan lalu selanjutnya pembahasan APBD Kepri tahun 2017. Persoalan ini juga tidak bisa terburu-buru, karena kepala daerah juga harus mengukur masalah defisit tahun ini, nah apa strategi apa yang harus diubah untuk tahun depannya. ”Resiko keterlambatan APBD ini kita siap tanggung sama-sama, yakni terlambat gaji saja,” tukasnya. (ais)

GRANITO AUSTRALIAN STYLE IN EVERY TILE

Dompak, Senin (19/12) kemarin. ”Tugas penting dalam mewujudkan pembangunan pertama harus fokus, namun lebih penting lagi peran aktif ibu-ibu yang selama ini sudah memberikan kontribusi baik lewat ilmu maupun karyanya,” tegasnya Dalam kesempatan itu, hadir istri Gubernur Kepri Noorlizah Nurdin, Ketua PKK Provinsi Kepri Aisyah Sani serta, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Kepri Syamsinar Yusuf.

Dalam sambutannya, Noorlizah mengucapkan selamat hari ibu kepada seluruh perempuan hebat yang hadir, terutama perempuan terbaik yang ada di Provinsi Kepri. Noorlizah juga mendapat kesempatan memberikan hadiah utama yakni piala kepada peserta yang mengikuti rangkaian lomba hari ibu yang digelar BKOW Kepri. ”Selamat hari ibu, mari kita terus pupuk semangat serta meningkatkan partisipasi untuk mengisi pembangunan

secara nyata saat ini,” ujarnya. Baginya, banyak potensi, bakat, kemampuan, keterampilan, semangat dan idealisme dari kaum perempuan yang hendaknya diarahkan guna mencapai kemajuan bangsa, lewat karya ini merupakan semangat pembangunan yang dapat mendukung Kepri lebih unggul lagi ke depan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BKOW Provinsi Kepri telah menggelar beragam acara untuk peringatan hari ibu tahun 2016. (ais)

Nurdin: Bela Negara Itu Harus dengan Aksi Nyata

ANGGARAN

TANJUNGPINANG-Sekdaprov Kepri Arif Fadillah menyampaikan, pemerintah saat ini terus berupaya memberikan perhatian yang tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Lewat semangat kaum perempuan, tentunya mampu meningkatkan pembangunan Provinsi Kepri ke depan Hal ini disampaikan mantan Sekda Kabupaten Karimun tersebut, saat peringatan hari Ibu di Aula Wan Seri Beni, kantor Gubernur Kepri, Pulau

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV KEPRI

PENGHARGAAN: Gubernur Nurdin Basirun menyerahkan penghargaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk usaha kecil dan menengah (UKM)didampingi Sekdaprov Kepri Arif Fadilah.

TAUFIK A HABU, Tanjungpinang GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun mengatakan, sebagai

warga negara penerus perjuangan kemerdekaan bangsa sudah sepatutnya memiliki karakter yang kuat dalam membangun bangsa dan ne-

gara. Terus tanamkan kesadaran sebagai warga negara untuk melakukan upaya membela negara yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa

yang kuat dan berdaulat. ”Mari tanamkan nilai-nilai bela negara di dalam diri kita, dimulai dari diri sendiri,” kata Nurdin saat menjadi Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2016, di lapangan kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (19/12). Tema Indonesia Tanah Air Tercinta Kan Ku Bela Sepanjang Masa, kata Nurdin patut dijadikan landasan bahwa ke depan warga negara terus menjaganya. ”Mari belajar dari sejarah bangsa, perjuangan para pahlawan patut dihargai dengan semangat tinggi membangun negara, bela negara saat ini bukan hanya dengan menggunakan kekuatan senjata semata, namun lebih diwujudkan dalam aksi nyata, mensejahterakan masyarakat dengan tolak ukur pembangunan,” lanjut Nurdin. Nurdin menambahkan, tantangan masa depan semakin

berat. Ancaman terus berdatangan dari segi apapun. ”Mari jaga negara kita terus kondusif, tanamkan landasan sikap perilaku bangsa untuk menghadapi kompleksitas dinamika perubahan yang ada. Tugas bela negara bukan lah hal yang mudah namun dengan semangat kesatuan maka hal itu bisa dipikul bersama,” tutup Nurdin. Pada upacara itu, dibacakan juga Ikrar Bela Negara yang diikuti seluruh peserta. Upacara diakhiri dengan penyerahaan penghargaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk usaha kecil dan menengah (UKM) oleh Gubernur Nurdin. Hadir pada upacara tersebut Sekertaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri Husnizar Hood, Perwakilan FKPD dan SKPD dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau, Unsur TNI dan Polri, Gerakan Pramuka dan Tokoh masyarakat.***

DISCOUNT NORMAL 15% SPECIAL

KONSUMEN

Promo 01 - 30 Juni 2016 DISCOUNT 25% Kumpulkan struk belanja & nota pembelian Granito Tile KW 1 Periode : 01 - 30 2016, tukarkan dengan hadiah menarik.

EXTRA HADIAH :

5 DUS

40 DUS

1 PCS BOWL

1 PCS PORTABLE COOKER DP 7202 / 7203

20 DUS 45 DUS

1 PCS SANDWICH MAKER DT 2000

1 PCS RICE COOKER DR 1802

150 DUS

30 DUS

1 PCS SLIM EXHAUST DC 2701

1 PCS ORANGE JUICER DJ 2000

175 DUS 1 PCS WATER DISPENSER DI 2020

60 DUS 1 PAKET CANISTER + TRAVEL BAG

Syarat & Ketentuan 1. Berlaku Kelipatan, apabila sisa quantity tidak mencukupi untuk ditukar hadiah lebih kecil, maka dianggap hangus. 2. Apabila hadiah tidak tersedia di pasaran akan diganti dengan hadiah lain dengan nilai setara. 3. Tidak menerima return atas pembelian 01 - 30 Juni 2016 dengan alasan apapun. 4. Promo hanya berlaku mengikut Price List Granito 18-11-2015 dengan discount promo yg berlaku.

REDAKTUR: TAUFIK A HABU

EXTRA BONUS TOTAL PEMBELIAN RP. 1.000.000 MENDAPATKAN 1 LBR VOUCHER FOOD CONTAINER SENILAI RP 25.000

JL. D.I. PANJAITAN KM.9, PLAZA BINTAN CENTER NO. 1 0771 7447168 TANJUNGPINANG

LAYOUT: SYAFRINALDI