14

E[jhe

Sentani

14 SENTANI

BERITA SENTANI, KEEROM, DAN SEKITARNYA

Cenderawasih Pos Kamis, 27 Agustus 2009

Keerom Bukan Daerah Rawan

Dandim 1701/ Jayapura Letkol Inf. Imam Santoso saat menyerahkan hadiah kepada kepada pemenang lomba lagu-lagu perjuangan di Aula Markas Yonif 751/BS, Rabu (26/ 8) kemarin.

M.NUR/CENDERAWASIH POS

Lomba Paduan Suara Berakhir SENTANI- Kegiatan lomba paduan suara lagu-lagu perjuangan yang digelar Kodim 1701/Jayapura, akhirnya Rabu (26/8) ditutup.

Untuk tingkat SMP juara I diraih oleh SMP YPPK sentani, juara II oleh SMP N 5 Sentani dan juara III oleh SMP YPPGI Sentani.

Sementara untuk tingkat SMA, juara I diraih SMA N 1 Sentani, juara II oleh SMU Advent dan juara III oleh SMA Asizi Sentani. Dan untuk tingkat umum juara I diraih oleh P.S. Gregorius Paroki Sang Penebus Sentani dan juara I kategori khusus diraih oleh Persib 751.

Bupati Jayapura dalam penutupan lomba kemarin, mengharapkan supaya tetap menjalin kebersamaan demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Perlombaan tersebut boleh berakhir tetapi kebersamaan janganlah berakhir dan tetaplah pelihara kebersamaan (cr-156).

Besok, Bekas Kantor Bupati di APO Dibongkar SENTANI- Setelah melalui penantian yang panjang, keinginan Pemkab Jayapura untuk membongkar semua asset gedung perkantoran yang ada di APO, segera dilakukan. Rencananya, Jumat (28/8) besoka, pembongkaran akan dilakukan dengan melibatkan puluhan personel Satpol dan petugas PMK, rencananya lokasi tersebut akan dibangun mall dengan kerjasama pihak ketiga.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Jayapura Ichsan Ansari, SE, MM mengungkapkan kepastian akan dibongkarnya gedung perkantoran, karena surat tentang hak pengelolaan dari BPN RI nomor 21/HPL/BPN RI/2009 telah terbit. “ Kami dari Dinas Pendapatan Daerah telah memiliki grand design untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD), diantaranya dengan memanfaatkan aset-aset daerah yang terbengkalai,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Dia menambahkan, kantor-kantor yang akan dibongkar tersebut, memang memiliki banyak sejarah, disamping pernah ditempati sekutu, dari kantor juga telah melahirkan Pemkot Jayapura, Kabupaten Keerom dan Sarmi, yang juga telah lahir cucu Mamberamo Raya. (Mud)

Kasus Pembunuhan di Pos Tujuh Terus Diusut SENTANI- Satuan reserse dan kriminal Polres Jayapura masih terus menyelidiki kasus pembunuhan terhadap Mei Wenda (28), yang ditemukan tewas di pinggir jalan kuburan kompleks Tolikara pada Kamis (20/8) Distrik Sentani tersebut.

Kapolres Jayapura, AKBP. Mathius Fakhiri, SIK melalui Kasat Reskrim Iptu. Abraham M. Marpaung mengatakan, dalam mengungkap kasus kejadian tersebut akan memeriksa sejumlah saksi dan juga termasuk teman minum serta pihak keluarga dari korban Demi Lambe tersebut.

“Kasus pembunuhan ini terus kami tindak, kami akan mintai keterangan para saksi baik teman korban maupun pihak keluarga,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos, di ruang kerjanya, Rabu (26/8).

Berkenaan dengan kejadian tersebut, pelaku pemubunuhan Mei Wenda, dikenakan pasal 338 KUHP yaitu tentang perampasan nyawa orang lain yang dikenakan hukuman 15 tahun. (cr-156)

KEEROM

Pemkab Siap Gelar Safari Ramadan KEEROM- Dalam rangka memperingati Bulan suci puasa bagi umat muslim, maka Bupati Kabupaten Keerom Drs.Celius Watae, bersama dengan wakil Bupati Keerom, Drs.Wahfir Kosasih,SH, akan menggelar safari ramadan, yang direncanakan akan dimulai dari Distrik Waris dan Distrik Senggih, tepatnya Jumat (4/9), pekan depan.

Menurut Wabup Wahfir Kosasih, dalam safari Ramadan tersebut, Bupati akan memberikan bantuan, kepada 29 ISAK/CEPOS Mesjid dan 4 Mushola, yang tersebar di Wakil Bupati Drs.Wahfir kabupaten Keerom. Total bantuan senKosasih,SH. diri diperkirakan mencapai Rp.900 Juta sampai dengan Rp. 1 Miliar, yang diperoleh dari bantuan pemerintah melalui Dinas Sosial, bantuan Bupati serta bantuan yang ada di keuangan daerah.

Terkait dengan bulan puasa ini, Wabup Kosasih menegaskan tidak ada pengurangan jam kerja sebagaimana diterapkan pemerintah daerah yang lain. Pasalnya, dari evaluasi kinerja pegawai, selama ini sudah banyak pegawai yang seenaknya pulang sebelum jam pulang kerja. “Untuk itu saya tak mau membuat produk, yang akan mempengaruhi mereka, untuk pulang tempo dan malas-malasan,” ujar Wabup (cak)

Majukan SDM di Waris, Pemda Gandeng YPPK KEEROM- Bupati Kabupaten Keerom, melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Keerom, bakal menggandeng pihak YPPK Keerom, untuk membantu pendidikan di Keerom. Terutama sistem pendidikan berpola asrama yang akan diletakkan di Distrik Waris.

“Ya, kami akan membangun sekolah berpola asrama yang akan didirikan di Distrik Waris, mulai dari SD hingga SLTP dan SMU, sekolahnya memang berstatus negri, namun pengelolaan asramanya kami serahkan ke pihak YPPK Keerom,”ujar Kepala Dinas P dan P Keerom, Zakarias Zo, saat ditemui, Rabu (26/8).

Bahkan kata Zakarias, demi suksesnya program tersebut, pihaknya juga sudah berbicara langsung dengan Keuskupan Jayapura, hasilnya 5 tenaga suster yang juga sebagai pengajar kini ditempatkan di Distrik Waris, untuk merintis kegiatan berpola asrama tersebut.”Pengalaman membuktikan bahwa pihak swasta khususnya YPPK telah berjasa dalam membangun pendidikan di Keerom dengan sistem pola asramanya,”ujar Zakarias.

Sementara itu Direktur YPPK Keerom, Silvester Lobya, saat dihubungi mengatakan bahwa terkait dengan program tersebut pihaknya mengharapkan perlu koordinasi yang baik antara pemerintah dan YPPK. Hal ini perlu supaya pengelolaan asrama tersebut berjalan dengan baik, target sumber daya manusia (SDM) Keerom, yang handal dapat tercipta ditahun-tahun mendatang.

“Kami dari Geraja Katholik sangat merespon, buktinya kami saat ini sedang mengelola satu asrama juga di Arso, semoga sistem ini dapat berjalan juga dengan baik di Distrik Waris,”tambahnya.(cak)

Pendidikan Berpola Asrama di Waris Diserahkan ke YPPK

M.NUR/CENDERAWASIH POS

Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae, S.Sos, dan Dandim Letkol Inf. Imam Santoso sedang menyalami para Todat, Tomas dan Toga usai acara tatap muka di Aula Kantor Bupati, Rabu ( 26/8).

Bupati Habel: Hindari Sikap Saling Menyalahkan SENTANI- Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM menegaskan, membangun Kab. Jayapura agar lebih maju lagi adalah tugas dan tanggungjawab kita bersama. Karena itu, salah besar jika membangun daerah itu, hanya menjadi tugas pemerintah daerah semata. “ Tokoh-tokoh adat dan agama memiliki peran yang sangat penting dalam mengerakkan warganya dan umatnya untuk membangun daerah ini. Sebab, merekalah yang memiliki warga dan umat.

Tanpa adanya dukungan dari mereka, maka kegiatan pembangunan itu tidak akan berjalan maksimal,” ujar Bupati kepada wartawan usai acara tatap muka dengan tokoh adat dan agama di Aula Kantor Bupati, Gunung Merah, Rabu ( 26/8).

Selain itu, Bupati juga minta kepada para

tokoh-tokoh adat untuk tidak saling menuding atau menyalahkan tentang masih adanya kekurangan-kekurangan dalam proses pembangunan ini. Diakui, selama kepemimpinannya, selain telah dicapainya sejumlah keberhasilan-keberhasilan dalam proses pembangunan, juga masih ada kekurangan-kekurangan.

Karena itu, tujuan tatap muka dengan para tokoh-tokoh adat dan masyarakat itu dengan tujuan untuk saling memberikan masukan dan pikiran yang positif untuk kepentingan pembangunan kabupaten Jayapura yang lebih baik lagi kedepannya. “ Saya minta setiap ada persoalan yang ada di masyarakat segera dikomunikasi supaya persoalan ini tidak berkembang meluas seperti terjadinya konflik antar kelompok masyarakat beberapa hari lalu,” paparnya.

Hal senada diungkapkan Dandim 1701/ Jayapura Letkol Inf. Imam Santoso. Dia mengungkapkan, Tuhan menciptakan perbedaan umat, dengan maksud agar mereka bisa bersatu. Sebab, di agama apapun pun, tidak ada ajaran bahwa perbedaan itu akan menimbulkan perpecahan.”

Perbedaan itu merupakan Karunia Tuhan yang dilihat sebagai sebuah potensi dan kekuatan untuk mewujudkan kebersamaan dalam kasih untuk kepentingan membangun daerah,” tandasnya.

Sementara, pertemuan yang dihadiri sekitar 250 orang itu pada prinsipnya disambut positif para tokoh adat, tomas dan Toga. Sebab, mereka memandang pertemuan ini merupakan wadah untuk mengkomunikasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat agar menjadi perhatian pemerintah. (mud/cr-156)

KEEROM-Masih adanya stigma yang menyatakan bahwa daerah Keerom merupakan daerah yang rawan konflik dan separatis, mendapat tanggapan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Drs.I.Wayan Sura,MM. Menurutnya, Keerom amanaman saja, sama seperti daerah lain. Masyarakat bersama dengan pemerintah sedang giat-giat melaksanan pembangunan “Jika Keerom masih dinilai sebagai daerah rawan konflik, membuat pembangunan di Keerom tak akan berjalan seperti biasanya.,”ujar Sekda di sela-sela menghadiri acara kewaspadaan dini di Aula Bappeda Keerom, kemarin siang.

Hanya saja, lanjut Sekda, selama ini memang terjadi aksiaksi seperti pengibaran bendera Bintang Kejora, namun menurutnya aksi tersebut datangnya dari kelompok tertentu saja, yang ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal pembangunan. Untuk itulah sudah saatnya daerah perbatasan seperti Keerom, harus mendapat dana yang lebih tinggi Pasalnya, dari panjang daerah perbatasan PNG-Papua yang sepanjang 770 Km ini, daerah Keerom merupakan daerah yang paling banyak berbatasan dengan PNG hampir 300 Km daerahnya berbatasan langsung dengan PNG, sementara batasan lainnya dibagi dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, Bouven Digoel, dan Kota Jayapura serta Merauke.

“Saat ini pusat juga sangat respon dengan daerah perbatasan, kini daerah perbatasan dijadikan sebagai pintu utama pembangunan, ini yang harus kami jaga bersama, stop dengan stigma daerah Keerom sebagai daerah seperatis, maupun stigma daerah konflik, masyarakat Keerom saat ini ingin membangun dirinya,”tuturnya.(cak)

Disinyalir Ada Oknum Polisi Terlibat Sebagai Pemasok Miras SENTANI-Maraknya perederan minuman keras (Miras) di sejumlah kampung-kampung dan distrik, membuat keprihatinan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sentani, Boas Enokh . Dia menduga peredaran Miras itu, melibatkan beberapa oknum polisi. “ Saya berani mengatakan seperti ini karena ada sejumlah fakta. Jadi keterlibatan oknum anggota polisi ini bukan barang baru bagi kami. Apalagi kita sering melihat justru polisi yang bertugas di daerah-daerah kampung itu menjadi pemabuk,” ujarnya di Kantor Bupati, kemarin.

Karena itu, dirinya meminta pihak kepolisian, agar kegiatan-kegiatan penertiban terhadap orang pemabuk itu, tidak saja dilakukan kepada warga masyarakat, tapi terhadap oknum TNI yang ikut terlibat menjadi pemasok Miras ke kampung-kampung.

Disamping itu, Boas juga mengharapkan agar

M.NUR/CEPOS

Ketua LMA Sentani Boaz Enokh

kegiatan-kegiatan penertiban terhadap Miras itu tidak hanya diintensifkan saat memasuki moment-moment tertentu seperti Bulan Ramadan atau Natal, tapi harus dilakukan setiap saat. “ Bagi kami masyarakat adat, keberadaan Miras ini banyak merugikan bahkan menjadi pemicu gangguan Kamtibmas. Banyak perkelahian antar warga berawal dari Miras. Untuk itu, sebaiknya Miras ini ditiadakan di wilayah Jayapura,” harapnya.

Sementara itu, Kabag Bina Mitra Polres Jayapura AKP Vincent Imannuel mengungkapkan, meski ada dugaan keterlibatan anggota polisi, namun itu tidak ada kaitannya dengan lembaga kepolisian. “ Jadi kalau ada anggota polisi terlibat sebagai pemasok Miras, itu hanya ulah oknum saja bukan lembaga kepolisian. Jika memang ada fakta seperti itu, kami akan menindaklanjutinya untuk diadakan penindakan tegas jika hal itu terbukti,” tandasnya. (mud)

Pangkas Birokrasi Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Atap Akan Diterapkan SENTANI– Guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas perizinan yang selama ini terkesan prosesnya panjang dan berbelitbelit, Pemkab Jayapura dalam waktu dekat ini akan menerapkan sistem pelayanan perizinan terpadu satu atap.

Terkait dengan hal itu, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jayapura, Rabu (26/ 8) di aula lantai 1 Kantor Bupati, mengelar kegiatan sosialisasi sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang diikuti para pimpinan SKPD dan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Jayapura.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Aparatur Negara Drs. Yan Paly mengungkapkan, di Pemkab Jayapura saat ini ada 16 Dinas dan 2 Badan yang masingmasing memiliki kewenangan dalam mengeluarkan perizinan maupun rekomendasi non perizinan. Dari 16 dinas dan 2 badan itu, terdapat 38 jenis bidang perizinan dan 21 bidang rekomendasi non perizinan, sehingga hal ini menyebabkan birokrasi yang

M NUR/CENDERAWASIH POS

Idham Ibty (kanan) salah seorang pembicara dari Daya Prosumen Mandiri Jogjakarta didampingi Moderator Agus Reniban saat memberikan materi pada sosialisasi pelayanan perijianan terpadu satu atap di Aula Kantor Bupati, Kamis (26/8).

belum efektif yang memiliki dampak terhadap masuknya investor atau dunia usaha. “ Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan murah, maka sistem perizinan terpadu satu atap harus dilakukan. Sebab, yang terjadi selama ini proses pelayanan perizinan masih berbelitbelit, tidak transparan, biaya mahal dan tumpang tindih,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Diharapkan melalui pelayanan perizinan terpadu satu atap nanti, proses perizinan akan lebih efisien, bisa menekan biaya pelayanan, persyaratan yang sederhana dan jelas tahapan waktunya.”

Tujuan dari pelayanan satu atap ini disamping ingin memberikan pelayanan prima dan cepat kepada masyarakat kaitannya dengan usaha peningkatan ekonomi, sekaligus mendorong minat para investor untuk datang ke wilayah Jayapura,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Atap Mursalim mengungkapkan, dirinya belum bisa memberikan target, kapan sistem perizinan ini bisa direaliasikan karena masih harus menunggu sejumlah perangkat produk hukum, termasuk pengalihan pegawai yang punya kompetensi di bagian perizinan. (mud)