4

RADAR BIAK

4

Cenderawasih Pos

BIAK KOTA JASA

Kamis, 27 Agustus 2009

DOKUMEN

Nehemia Wospakrik, SE.

Dewan Revisi Sejumlah Perda BIAK-Revisi terhadap sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dicabut Mendagri beberapa waktu lalu sementara digodok oleh tim Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Biak Numfor. Beberapa dari Perda yang dicabut itu antara lain, Perda Miras, Perda di Dinas Perhubungan, Perda di Dinas Perindag dan sejumlah lainnya.

Kebijakan untuk melakukan revisi dan selanjutnya akan dibawa kembali dalam sidang non APBD tahun 2009 tidak terlepas dari kontribusi sejumlah Perda tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasalnya sangat dikwatirkan jika Perda tersebut dicabut maka PAD di Kabupaten Biak Numfor akan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Jadi secara keseluruhan ada delapan Perda yang sementara revisinya digodok oleh Panitia Legislasi, setelah lengkap sejumlah Perda yang direvisi tersebut akan diajukan ke dewan untuk ditetapkan jadi Perda,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor Nehemia Wospakrik, SE kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Dikatakan revisi terhadap sejumlah Perda tersebut terpaksa dilakukan oleh dewan dengan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait karena adanya tumpang tindih kewenangan. Dimana ada kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua namun dalam Perda tersebut juga diatur di daerah.

Selain itu, lanjut Nehemia, bahwa dengan revisi itu maka poin-poin dalam Perda tersebut yang dinilai tidak televan lagi dengan kondisi saat ini akan dilakukan perbaikan. Perbaikan atau revisi yang dimaksud bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah PAD. “Dengan revisi yang dilakukan ini maka kedepan diharapkan jumlah PAD terus bertambah. Demikian pula setiap potensi yang belum dikelola dengan baik juga mendapat perhatian serius dalam revisi,” tandas Wospakrik.(ito)

FIKTOR PALEMBANGAN/CENDERAWASIH POS

Bupati Biak Numfor Yusuf Melianus Maryen, S.Sos, MM dan Ketua PN Biak Willem Rompies, SH saat disambut masyarakat pada kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat di Pulau Owi, Biak Numfor, Rabu (26/8) kemarin.

Bupati Ajak Masyarakat Lestarikan Ekosistem Pulau-Pulau Kecil BIAK-Bupati Biak Numfor Yusuf Melianus Maryen, S.Sos, MM mengatakan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kelestarian ekosistem dan kesehatan lingkungan di pulau-pulau kecil harus digalakkan. Hal ini sangat penting supaya tercipta kondisi lingkungan yang bersih dan bebas dari pencemaran dan khususnya lagi masyarakat disekitarnya terjaga kesehatannya.

“Kegiatan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di pulau-pulau kecil harus dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan fisik dan non fisik. Salah satunya adalah dengan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat setempat,” papar Bupati Maryen saat membuka kegiatan kualitas lingkungan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat di Pulau Owi Kabupaten Biak Numfor, Rabu (26/8) kemarin.

Dikatakan Bupati, secara umum kegiatan

pengelolaan pulau-pulau kecil di sebagian besar wilayah Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan. Antara lain, lokasinya yang terisolir, terbatasnya akses komunikasi, kurangnya sarana dan prasana, kurangnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya daya dukung pulau dan menurunnya kualitas lingkungan.

Selain itu, lanjutnya, pulau-pulau kecil mengalami ketidakmampuan dalam mencapai skala ekonomi yang optimal dan menguntungkan. “Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pulau-pulau kecil ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan pulau-pulau kecil harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan sektor terkaiit dan pemerintah daerah,” tandasnya.

Sekadar diketahui bahwa peningkatan kualitas lingkungan pulau-pulau kecil

berbasis masyarakat ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan RI dengan Departemen Kesehatan RI dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat di pulau-pualau kecil secara berkelanjutan.

Kegiatan peningkatan kualitas lingkungan berbasis masyarakat di pulau-pulau kecil yang digelar di Pulau Owi itu merupakan program Direktorat Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Rangkaian kegiatan yang digelar selama dua hari berturut-turut itu meliputi sosialisasi pengelolaan ekosistem dan pengelolaan lingkungan, pelatihan partisipatory kader penyuluh kesehatan lingkungan, pelatihan pengelolaan sampah dan aksi kebersihan lingkungan yang melibatkan warga masyarakat Pulai Owi. Kegiatan pelatihan diikuti 50 peserta, sedangkan bersih pantai 200 orang.(ito)

Ciptakan Good Governance, Bupati Bentuk TPTGR FIKTOR PALEMBANGAN/CENDERAWASIH POS

Frengki Korwa, S.Soss, MM.

Tim Inventarisasi Aset Tebentuk BIAK-Aset daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor sampai saat ini belum tertata dengan baik.

Bahkan terkesan sejumlah aset daerah di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ada yang tidak memiliki dokumen atau bukti kepemilikan.

Menyikapi persoalan itu Bupati Biak Numfor Yusuf M Maryen, S.Sos, MM membentuk tim inventarisasi aset daerah.

Dipercayakan sebagai Ketua adalah Sekda Kabupaten Biak Numfor Drs Johanis Tan, MM, Wakil Ketua dipercayakan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor Frengki Korwa, S.Sos, MM dan sejumlah anggota lainnya.

“Tim inventarisasi aset yang telah terbentuk ini tujuannya adalah melakukan penertiban terhadap sejumlah aset daerah.

Dan langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan pendataan ulang di setiap SKPD,” ujar Frengki Korwa kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Menurutnya, hal yang terjadi selama tiga tahun terakhir ini masalah aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Biak Numfor masih terus dipersoalkan pihak BPK saat melakukan audit.

Bagaimana tidak, sejumlah aset daerah di setiap SKPD sebagian besarnya tidak memiliki bukti kepemilikan secara sah. Misalnya saja, kendaraan roda dua dan empat memang ada namun tidak ada BPKP. “Persoalan-persoalan seperti ini disebabkan karena pengadaan barang tidak konsentrasi, semua SKPD mengadakan sendiri-sendiri. Ada yang buktinya hilang namun barangnya ada, nah kedepan hal seperti ini tidak boleh terulang lagi,” tandasnya.

Terkait dengan itu pula, Jumat (21/8) pekan lalu semua pimpinan SKPD dikumpulkan. Mereka diberikan penjelasan tentang bagaima format pendataan ulang terhadap setiap aset daerah khususnya lagi di setiap SKPD. “Para pimpinan SKPD juga telah diberikan penjelasan tentang bagaimana inventarisasi itu dilakukan kembali,” pungkas Korwa.(ito)

BIAK-Upaya untuk menciptakan good governance (pemerintahan bersih) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor nampaknya terus menjadi perhatian serius Bupati Yusuf Melianus Maryen, S.Sos, MM. Setidaknya pembentukan Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) menjadi salah satu buktinya.

Bahkan menurut rencana anggota dari TPTGR itu akan dilantik oleh Bupati Maryen, hari ini, Kamis (27/8). Rencana pelantikan yang berlangsung di Aula Gedung Wanita akan dihadiri langsung oleh sejumlah undangan dan jajaran pejabat yhang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Sesuai dengan rencana yang akan dilantik sebagai Ketua TPTGR adalah Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Drs Alimuddin Sabe, sedangkan Sekretarisnya adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor Frengki Korwa, S.Sos, MM. “TPTGR ini dibentuk langsung oleh bupati, tujuannya adalah sebagai upaya menciptakan pemerintahan bersih. Misalnya saja, tertib anggaran mulai dari perencanaan, penggunaan sampai pertanggungjawabannya,” tandas Frengki Korwa.

Dijelaskan bahwa tim ini akan berkewajiban melaporkan setiap kinerjanya secara berkala ke bupati, menindaklanjuti setiap temuan yang

terkait hasil audit secara interen dan eksteren, misalnya saja audit yang dilakukan oleh BPK. Selain itu, lanjutnya, juga berkoordinasi dengan SKPD supaya segera menyelesaikan temuan-temuan dalam audit BPK atau Bawasda, termasuk semua rekomendasi yang terkait dengan pengembalian uang negara dan sejumlah tugas lainnya yang terkait dengan masalah keuangan daerah tersebut.

Dikatakan bahwa pembentukan TPTGR itu didasarkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Permendagri No. 5 Tahun 1997 tentang PTPGR dan Permendagri No 17 Tahun 22007 tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah.(ito)

TPKK Diharapkan Mampu Kelola Keuangan Kampung BIAK-Wakil Bupati Biak Numfor Drs Alimuddin Sabe mengatakan bahwa setiap program pembangunan di kampung harus dikelola dengan baik. Demikian halnya pengelola keuangan kampung juga diharapkan supaya dapat menjalankan tugasnya secara benar sehingga setiap kegiatan yang dibuatnya dapat dijalankan secara baik pula.

“Para pengelola kegiatan di setiap kampung memiliki peranan sangat strategis dalam terealisasinya program-program pembangunan, khususnya lagi kebijakan pembangunan ditingkat kampung,” papar Wabup dalam sambutannya saat membuka pelatihan pengelolaan keuangan kampung yang digelar oleh BPMK Kabupaten Biak Numfor di Hotel Sinar Kayu, Selasa (25/8).

Dikatakan bahwa setiap Tim Pengelola Kegiatan Kampung (TPKK) yang tersebar di sejumlah kampung dan di 19 distrik perlu harus memperhatikan koordinasi dengan sesama anggota tim dalam menjalankan tugasnya, demikian halnya harus mampu mengelola keuangan dengan baik.

Dia juga mengingatkan kepada sejumlah aparat kampung dan pengelola kegiatan kampung supaya menjalankan tugasnya dengan benar. Hal itu dinilai sangat penting menjadi perhatian dengan harapan setiap program pembangunan di kampungkampung semuanya berhasil.

Para kepala kampung dan distrik juga diminta supaya memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dibuat TPKK, khususnya lagi di kampung-kampung tertentu.

“Kepala kampung dan kepala distrik tentunya hanya sebatas memberikan penga-

FIKTOR PALEMBANGAN/CENDERAWASIH POS

Drs Alimuddin Sabe.

wasan dan arahan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, namun tidak bisa mengintervensi kegiatan yang dibuat masyarakat itu. Hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian serius kedepan agar tidak terjadi perselisihan ditingkat pengelolaan kegiatan,” ujarnya.

Sekedar diketahui bahwa pelatihan

manajemen pengelolaan keungan kampung ini diikuti 100 orang peserta dan pelaksanaannya dibagi dalam dua kelompok. Para peserta merupakan aparat kampung dan pengelolaan kegiatan dari masing-masing kampung, dimana setiap distriknya wajib mengutus anggotanya ikut dalam kegiatan seperti ini. (ito)

FIKTOR PALEMBANGAN/CENDERAWASIH POS

Markus Masnembra, SH, MM.

Tahun ini, 100 Unit Listrik Tenaga Surya Akan Didistribusikan ke Masyarakat BIAK-Seperti pada tahun anggaran lalu, tahun 2009 ini Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kembali akan mendistribusikan 100 unit bantuan listrik tenaga tenaga surya.

Listrik tenaga surya sebanyak itu akan didistribusikan kepada masyarakat yang berdomisili di Distrik Aimando sebanyak 50 unit dan Distrik Bondifuar 50 unit.

Bantuan listrik tenaga surya sebanyak itu merupakan bantuan dari Kementrian Pemberdayaan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2008 lalu juga mendapatkan bantuan 100 unit dan kini telah dimanfaatkan masyarakat.

“Jatah yang ada sekarang dalam waktu dekat akan didistribusikan ke masyarakat.

Saat ini kami sudah menugaskan tim melakukan pendataan langsung di lapangan,” kata Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Biak Numfor Markus Masnembra, SH, MM kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Mengingat jumlah listrik tenaga surya atau solar sel itu jumlahnya sangat terbatas maka pendistribusiannya memang melihat masyarakat yang benar-benar berdomisili di wilayah terpencil dan kepulauan. Misalnya saja di wilayah perbatas kabupaten dan kepulauan, seperti di Distrik Padaido dan Distrik Aimando.

Markus juga mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya supaya bantuan listrik tenaga surya bagi masyarakat di wilayah terpencil terus berlanjut. Oleh karena itu, lobi-lobi atau pendekatan ke sejumlah departemen terkait di pemerintah pusat juga akan dilakukan secara kontinyu.

“Bagi masyarakat yang belum sempat memperoleh bantuan listrik tenaga surya ini supaya bersabar, kami akan berupaya supaya tahun-tahun berikutnya masih ada.

Nah, kalau memang bantuan ini masih ada maka tentu saja akan dibagi secara adil dan memperhatikan letak geografis masyarakat yang memang agak sulit soal listrik,” tandasnya.(ito)