Laporan kunjungan sbpim 2017 final by The HUD Institute

The HUD Institute & Mitra Kerja APORAN STUDI BANDING PERUMAHAN INDONESIA MALAYSIA

September 2017

Abstrak

tudi Banding Perumahan Indonesia Malaysia 2017 (SBPIM 2017) dimaksudkan untuk membuka wawasan bagi peserta terhadap Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, Infrastruktur dasar dan pengembangan perkotaan/perdesaan di Malaysia serta sebagai ikhtiar HUD Institute menyumbangkan kapasitas kepakaran dan partisipasi dalam rangka inovasi, afirmasi dan pemihakan kepada MBR untuk pembangunan perumahan, permukiman dan perkotaan di Indonesia. Dengan upaya progresif dan pencapaian penuh (progresively and full achievement) yang menjadi ciri hak ekonomi sosial dan budaya/hak ekosob (economic, social and cultural rights). Bersesuaian pula dengan target Suistaninable Development Goals (SDGs), Hak Bermukim, dan Nawacita Presiden Jokowi. SBPIM 2017 mengambil lokasi dan tujuan studi ke beberapa negeri bagian, perbadanan penyedia perumahan, perbadanan pengelola kota baru, perbadanan pembangunan sungai dan pantai, perbadanan lembaga keuangan/pembiayaan perumahan, dan perguruan tinggi yang ada di Malaysia, dimana kondisi dan struktur sosial budaya masyarakat Indonesia dan Malaysia mempunyai banyak unsur kesamaan dan sebagai negeri serumpun. Kebijakan, strategis dan program Perumahan Rakyat yang berlangsung saat ini di negara kita, mencakup namun tidak terbatas hanya pada Program Sejuta Rumah, dan skim pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Bantuan PSU, penyederhanaan perijinan, pembiayaan mikro perumahan, serta legislasi tabungan Perumahan Rakyat, tapi juga membutuhkan langkah terbaik dan kebijakan yang inovatif, aplikatif, kreatif dan dapat dilaksanakan (workable) guna mengatasi 5 (lima) permasalahan utama Perumahan Rakyat, yakni 1. Kurangnya persedian rumah (housing backlog); 2. Rumah tidak layak huni; 3. Luasnya kawasan kumuh; 4. Daya beli MBR rendah; dan 5. Keberlanjutan kebijakan strategi dan program Perumahan Rakyat yang tepat sasaran dan adaptif. Atas dasar analisa situasi yang terjadi saat ini di Indonesia dan sesuai dengan konstitusi negara kita UUD 1945, maka The HUD Institute mengusung dan mengusulkan agar Negara (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) menjamin Hak Bermukim nya rakyat, dimana Hak Bermukim ini terdiri dari antara lain : 1. Hak dan Kewajiban dalam Bertempat Tinggal; 2. Hak dan Kewajiban dalam Berusaha/Bekerja; 3. Hak dan Kewajiban dalam mendapatkan Pelayanan Dasar : Kesehatan, Pendidikan, Beribadah, Angkutan Umum, dan Energi 4. Hak dan Kewajiban dalam mendapatkan rasa aman; dan 5. Hak dan Kewajiban dalam berperan serta dalam pembangunan.

Untuk implementasinya di daerah, khususnya di Kabupaten/Kota, The HUD Institute sejak tahun 2012 mengusung 5 (lima) Komponen Dasar Hak Bermukim (â&#x20AC;&#x153;5 KDHBâ&#x20AC;?) yakni (1) Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; (2) Penyediaan Tanah; (3) Pembiayaan; (4) Infrastruktur Dasar; dan (5) Teknik/Rancang Bangun, Teknologi, Pemanfaatan Bahan/Komponen Bangunan Strategis. Adapun Saran/Rekomendasi strategi dari hasil pelaksanaan kegiatan SBPIM 2017 ini kepada pemerintah RI adalah sebagai berikut : 1. Menyediakan Pangkalan Data dari kelompok sasaran MBR, persediaan perumahan (housing stock) sesuai kebutuhan, aktual, realtime dan dapat diakses yang dikelola oleh Kelembagaan di pusat (one gate one policy); 2. Menyiapkan inovasi rancang bangun, teknologi dan pemanfaatan bahan/komponen bangunan strategis untuk penyediaan perumahan MBR yang bermutu/berkualitas, efisien, terjangkau dengan berkearifan lokal; 3. Memperkuat dan menduplikasi lembaga pembiayaan Primer, Sekunder dan Inovasi skim pembiayaan mikro (lembaga keuangan Bank) untuk MBR (formal maupun non formal), khususnya lembaga keuangan bukan bank baik di pusat maupun daerah untuk mengatasi kesenjangan (mismatch) pembiayaan perumahan khususnya pembiayaan mikro bagi MBR non formal, melalui inklusi keuangan yang kuat, transparan dan akuntabel; 4. Mengoptimalkan potensi wakaf perumahan/PKP/properti dengan regulasi, kebijakan, program dan literasi wakaf perumahan guna menyempurnakan pola dan skim pembiayaan perumahan dengan kelompok sasaran MBR formal maupun MBR non formal ataupun MBR berpenghasilan tidak tetap; dan 5. Menjalin kerjasama atau kemitraan yang bersifat setara dan strategis antar lembaga guna mewujudkan sinergitas dalam upaya pengadaan perumahan bagi MBR. Dengan hadirnya Negara/Pemerintah secara optimal dalam upaya Penyediaan Perumahan bagi warganya dengan beragam kebijakan serta alternatif pembiayaan yang inovatif (inklusi keuangan) dan mudah diakses, maka tujuan pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perkotaan akan terwujud dengan cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Tangerang Selatan,1 November 2017

Kata Pengantar P

uji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia, hidayah

serta pertolongan-Nya dapat menyelesaikan penyusunan laporan kegiatan Studi Banding Perumahan Indonesia â&#x20AC;&#x201C; Malaysia 17 â&#x20AC;&#x201C; 21 September 2017 (SBPIM 2017) yang diselenggarakan The Housing Urban Development (HUD) Institute dengan melibatkan stakeholders pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman di Indonesia. Kegiatan studi banding ini dimaksudkan guna membuka wawasan peserta terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Perkotaan/Perdesaan di Malaysia untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan bagi kegiatan pembangunan perumahan dan pengembangan perkotaan di Indonesia. Kegiatan ini difokuskan pada Penyediaan Perumahan dan Kemitraan dan Pembiayaan Perumahan dan Kemitraan. Tujuan kegiatan Studi Banding The HUD Institute dan Mitra Kerja ke Malaysia adalah: 1. Mendapatkan informasi mengenai kebijakan, kelembagaan dan strategi pengembangan penyediaan perumahan, utamanya Rumah Umum; meliputi pertanahan, validasi data, harmonisasi perencanaan, perizinan, hunian berimbang dalam perencanaan tata ruang, termasuk rancang bangun dan standarisasi bahan bangunan yang terjangkau. 2. Mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan pembiayaan perumahan dan kemitraan termasuk KPR MBR (di Malaysia disebut sebagai Rumah Mampu Milik) yang terkait dengan pasar perbankan dan pasar obligasi baik secara konvensional, syariah maupun sistem wakaf di Negara Malaysia dan Negara Bagiannya, serta sejauh mana pemafaatan dana pasar modal untuk pembiayaan perumahan bagi MBR (Rumah Mampu Milik) dan pembangunan infrastruktur. 3. Menjalin kemitraan dan kerjasama melalui penandatanganan MoU antara The HUD Institute dengan lembaga terkait di Malaysia. Kegiatan kemitraan dan kerjasama diharapkan dapat lebih berbentuk : a. Pembelajaran (lesson learn) melalui proyek percontohan (pilot project) maupun kerja sama antar lembaga dalam bentuk yang lain yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. b. Seminar, pelatihan/workshop, FGD atau kerja sama antar lembaga dalam bentuk yang lain yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Studi Banding Perumahan Indonesia – Malaysia, 17 – 21 September 2017 (SBPIM 2017), rencananya fokus pada kegiatan Penyediaan Perumahan dengan mengunjungi: a) Kantor Pemerintahan (Kementerian Kesejahteraan, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Perbadanan Putrajaya, Majelis Bandaraya Melaka Bersejarah-MBMB); b) Kantor Lembaga Terkait ; dan c) Pelaku Pembangunan (Syarikat Perumahan Negara Berhad – SPNB, PKNS, Melaka Gateway). Sedangkan pada Pembiayaan Perumahan dengan mengunjungi: a) Cagamas Berhad Kuala Lumpur; dan b) AWQAF Holding Berhad Selangor. Dalam kegiatan SBPIM 2017 ini juga dilakukan kunjungan silaturachmi oleh para anggota dewan pakar The HUD Institute, terutama yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia ke Universitas Malaya (UM) dan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan penjajagan tentang kemungkinan dapat dilakukannya kerjasama baik antara The HUD Institute maupun antara lembaga universitas peserta studi banding dengan kedua universitas di Malaysia tersebut. Pelaksanaan Studi Banding Perumahan tersebut dilakukan dengan cara diskusi dua arah guna mendapatkan informasi kebijakan dan pengalaman praktik pengembangan perkotaan dan perumahan antar Indonesia – Malaysia, khususnya berkaitan dengan penyediaan dan pembiayaan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di samping itu, kegiatan studi banding dilanjutkan dengan kunjungan lapangan dengan mengamati obyek pelestarian warisan sejarah (haritage) rumah asli penduduk di perkotaan, obyek pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), model rumah penduduk untuk MBR, dan lain sebagainya. Perjalanan SBPIM 2017 diakhiri dengan jamuan makan malam dengan Yang Mulia Duta Besar Indonesia Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Malaysia, Bapak Rusdi Kirana beserta Jajarannya. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan baik berupa penerimaan delegasi dari lembaga/instansi tujuan studi banding, maupun berupa partisipasi/keikutsertaan pimpinan atau dan stafnya serta bentuk lainnya dari berbagai pihak sehingga terselenggaranya kegiatan Studi Banding Perumahan Indonesia – Malaysia 17 – 21 September 2017 (SBPIM 2017) dengan lancar dan berjalan baik. Ucapan terima kasih ini terutama kami haturkan kepada yang terhormat pimpinan lembaga di Indonesia : 1. Pemerintah Republik Indonesia : Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia di Kuala Lumpur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Pemerintah Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Jawa Barat , Provinsi Banten dan Dinas PKP Kabupaten Tangerang; 3. Badan Usaha Milik Negara : Perusahaan Umum Perumahan Nasional

(Perum Perumnas), PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Bank Tabungan Negara (BTN), PPDPP Blu FLPP dan WIKA Pracetak Gedung; 4. Lembaga/Asosiasi Pengembang yang ada di Indonesia (DPP Real Estate Indonesia dan DPD Real Estate Indonesia Banten dan Jawa Timur, DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Banten, DPD Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (AP2ERSI) Banten, DPP Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS), Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Tangerang Selatan); 5. Lembaga Perguruan Tinggi Indonesia (Universitas Indonesia, Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Taruma Negara, Institut Teknologi Indonesia, Universitas Djuanda Ciawi/Bogor dan Untag Semarang); 6. Ikatan Asitektur Indonesia (IAI); 7. Pers (Majalah Property & Bank) dan Forwapera dan para pengurus The HUD Institute masa bakti 2016 â&#x20AC;&#x201C; 2021. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat pimpinan lembaga di Malaysia : 1.Majelis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB), 2.Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) Malaysia, 3.Cagamas Berhad Kuala Lumpur, 4.Kota Baru Malaka Gateway, 5.Perbadanan Putrajaya Berhad, 6. PKNS Shah Alam Selangor Darul Ehsan, 7. AWQAF Holding Berhad Selangor, 8. University of Malaya, 9. Universiti Kebangsaan Malaysia, dan 10. Restauran Sereh Junjung Kuala Lumpur. Ucapan terimakasih pula kami sampaikan kepada seluruh panitia, serta pengurus Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (The Housing ang Urban Development Institute) The HUD. Panitia tidak lupa memohon maaf kepada semua pihak apabila dalam penyelenggaraan Studi Banding Perumahan Indonesia - Malaysia (SBPIM 2017) ini terdapat kekurangan atau kelemahan yang mesti perlu diperbaiki. Akhirnya, kami selaku ketua panitia berharap penyelenggaraan studi banding ini dapat berkelanjutan dan memberi manfaat baik bagi The HUD Institute dan mitra yang ikut serta lembaga yang dikunjungi maupun bagi kedua negara guna mewujudkan kerjasama yang kongkrit untuk dapat mendukung terwujudnya pembangunan perumahan dan pembangunan perkotaan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tangerang Selatan, 1 November 2017 Penanggung Jawab SBPIM 2017

Ir. Zulfi Sutan Syarif, M.Si.

Daftar isi ABSTRAK......................................................................................................................... 1 KATA PENGANTAR...................................................................................................... 3 DAFTAR ISI ………........................................................................................................ 6 I.

HARI PERTAMA : KUNJUNGAN KE NEGARA BAGIAN MELAKA……. 1.1 Majelis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB).......................................... 1.1.1 Kata Sambutan Datuk Bandar ............................................................... 1.1.2 Profil MBMB ........................................................................................ 1.1.3 Diskusi .................................................................................................. 1.1.4 Kata Sambutan Ketua HUD .................................................................. 1.1.5 Kesimpulan dan Rekomendasi ……………………………...……....... 1.2 Kota Baru - Melaka Gate Way …….............................................................. 1.2.1 Profil Kota Baru Melaka Gate Way ...................................................... 1.2.2 Diskusi .................................................................................................. 1.2.3 Kesimpulan dan Rekomendasi …………………………………......... 1.3 Tinjauan Lapangan ………………………………………………………… 1.3.1 Melaka Heritage ................................................................................... 1.3.2 Revitalisasi Sungai Melaka...................................................................

II.

HARI KEDUA : KUNJUNGAN KE WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR ……………………………………...……. 2.1 Istana Negara Kerajaan Malaysia …………………………………...…....... Selayang pandang Istana Negara ……………………………........................... 2.2 Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) ............................................. 2.2.1 Profil SPNB ............................................................................................ 2.2.2 Diskusi …………………....…………………………………………… 2.2.3 Kesimpulan dan Rekomendasi................................................................ 2.3 Restauran Sireh Junjung …………………………...……….…………........ Kuliner Nusantara di Negara Tetangga ……………………….………………. 2.4 Perbadanan Putra Jaya …………………………………………………....... 2.4.1 Profil Perbadanan Putra Jaya ................................................................. 2.4.2 Diskusi …………………………………………………………............ 2.4.3 Kesimpulan dan Rekomendasi................................................................ 2.5 Cagamas Berhad …………………………………………………………… 2.5.1 Profil Cagamas Berhad …………………….………………………… 2.5.2 Diskusi …………………………………………………………............ 2.5.3 Kesimpulan dan Rekomendasi ……………………………………....... 2.6 University of Malaya ………………………………………………………… 2.6.1 Profil University of Malaya .................................................................... 2.6.2 Diskusi …………………………………………….………………....... 2.6.3 Kesimpulan dan Rekomendasi................................................................ 2.7 Tinjauan Lapangan di PUTRAJAYA antara Lain : PICC, Masjid, Danau, Kuliner, Perkantoran dll……………..……….……

8 9 9 10 14 15 16 17 17 19 20 21 22 22

23 24 24 25 25 26 29 30 30 31 31 33 34 35 35 37 38 39 39 40 41 42

III. HARI KETIGA : KUNJUNGAN KE WILAYAH SHAH – SELANGOR......... 3.1 PKNS ................................................................................................................. 3.1.1 Profil PKNS ............................................................................................ 3.1.2 Diskusi ……………………………………………………….….…….. 3.1.3 Kesimpulan dan Rekomendasi ............................................................... 3.2 Tinjauan Lapangan : Proyek Rumah Susun Mampu Milik PKNS …........ 3.3 AWQAF Berhad …………………................................................................. 3.3.1 Profil AWQAF Berhad ……………………………………….……... 3.3.2 Diskusi ……………………………………………………….............. 3.3.3 Kesimpulan dan Rekomendasi ………………………………….......... 3.4 Universiti Kebangsaan Malaysia ……………………………………............ 3.4.1 Profil UKM …………………………………………………...…........ 3.4.2 Diskusi ………………………………………………………….......... 3.4.3 Kesimpulan dan Rekomendasi ……………………………….…......... 3.5 Jamuan Makan Malam dengan Dubes RI di Malaysia …………….……... 3.5.1 Sambutan Duta Besar Republik Indonesia ………….………....…….. 3.5.2 Sambutan Ketua Umum HUD Institute …………………………........

44 45 45 47 47 48 50 50 54 55 56 56 58 59 60 60 61

IV. HARI KEEMPAT : KUNJUNGAN KE TEMPAT WISATA………….…....... 63 4.1 Genting High Land ……………….................................................................. 64 4.2 Mitsui Premium Outlet …………………….……...………...………………. 65 V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PERJALANAN SBPIM 2017……… 5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi SBPIM 2017 ................................................ . VI. LAMPIRAN ……………………………………………………………………… 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

66 67 69

TOR Studi Banding Perumahan Indonesi – Malaysia Pedoman SBPIM 2017 Paparan Narasumber Dokumen Foto-foto Video Kegiatan SBPIM 2017

Hari Pertama

Kunjungan ke Negara Bagian Melaka

1.1 Majelis Bandaraya Melaka Bersejarah – MBMB

tudi Banding Perumahan Indonesia – Malaysia berlangsung dari tanggal 17 – 21

Melaka

dibuka dengan kata sambutan (ucapan aluan) oleh Datuk Bandar Zainal bin

September 2017, kegiatan pada hari Senin 18 September 2017 di Kantor Datuk Bandar

Hussin, paparan oleh puan Zahaila binti Ahmad Zubel, Timbalan Pengarah Perancang, MBMB, (Proyek Sungai), Mohd Yazid bin m.d Salleh, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Melaka (Proyek Pembersihan dan Pengindahan Sungai Melaka), dan Nazary bin Ahmad Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai. Akhir paparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sambutan penutupan oleh Zulfi Sutan Syarif, Ketua The HUD Institute. Catatan penting dari kata sambutan (ucapan aluan), paparan materi, tanya jawab dan kata sambutan akhir dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.1.1. Kata Sambutan Datuk Bandar Zainal bin Hussin Dalam sambutannya, selaku Datuk Bandar Melaka diawali dengan sejarah Bandar Melaka Bersejarah. Secara singkat gambaran Bandar Melaka adalah sebagai berikut: i. Bandar Melaka pada masa dahulu sebenarnya tidak ada yang menarik di negeri Melaka, kecuali petilasan peninggalan sejarah di mana Melaka pada waktu itu dihuni/dibuka oleh seorang raja dari Palembang yang bernama Prameswara ii. Dalam sejarah tercatat, tahun 1403 panglima tentara Cina bernama Cheng Ho singgah di Melaka sebelum perjalanannya ke Eropa. Tahun 1511 Melaka dikuasi oleh bangsa Portugis dan kemudian tahun 1641 dijajah/dikuasi oleh Belanda serta tahun 1842 diambil alih oleh Ingrgris lalu pada tahun 1942 dikuasai oleh Jepang. Sejak tahun 1945 Melaka dijajah Inggris dan diberikan kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957 dan mulai tahun 1963 Melaka bergabung ke Negara Federasi Malaysia. iii. Melaka dikenal sebagai kota pelabuhan di dunia dan tercatat sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, sehingga sering dijadikan kota transit bagi pelaut yang akan menuju benua Asia. Visi Melaka adalah “Menjadi Bandaraya Termuka di Dunia, serta Sebagai Bandaraya Sejarah Dunia”.

iv. Sumber daya alam yang terkandung di Negeri Melaka hampir tidak ada, sehingga sebagian besar perekonomiannya ditunjang oleh aktivitas perdagangan antar bangsa. Pada tahun 2000 an pengembangan pariwisata dan khususnya untuk penelitian sejarah sungai di Kota Melaka. v. Pada tahun 2002 wilayah sungai kota Melaka agar bersih, indah dan bernilai tambah bagi masyarakatnya mulai direvitalisasi dengan bercermin pengelolaan sungai di negara-negara maju seperti Korea, Belanda dan Inggris. Tantangan yang dihadapi adalah kebanyakan masyarakat yang mendiami adalah nelayan dengan kondisi perkambungan yang tidak terawat. vi. Revitalisasi wilayah sungai dilakukan dengan cara bertahap merelokasi warga yang tinggal di sepanjang pinggir sungai ke tempat baru yang lebih baik yang disediakan pemerintah. Kemudian dilakukan normalisasi sungai baik kedalaman maupun lebar sungai serta menata buang air dari rumah tangga dan industri agar tidak langsung menuju sungai (ditampung dan diproses lebih dahulu). vii. Revitalisasi berikutnya memperlebar dan memperindah jalan di sepanjang sungai sehingga menjadi nyaman. Aktivitas ini dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan warga masyarakat yang ada di sepanjang sungai berupa mempercantik dan menambah dari lokasi yang ada, seperti menambah nilai bangunan menjadi restaurant atau cafe yang diperuntukkan bagi pengunjung. viii. Saat ini dan kedepan, pemerintah Melaka terus berbenah dan mempromosikan pariwisata wilayah sungainya yang tertata dengan berbagai kegiatan, seperti diselenggarakan berbagai festival dan lomba (perahu naga, jalan kaki, sepeda santai, kuliner, busana, dan lain sebagainya) serta membangun dermaga-dermabag baru sebagai sarana transprtasi alternatif bagi warganya.

1.1.2.

Profil MBMB Dalam paparannya yang berjudul â&#x20AC;&#x153;Proyek Pembersihan dan Pengindahan

Sungai Melaka Parcel 1 & 2â&#x20AC;?, Mohd Yazid bin m.d Salleh bin Ahmad, Penolong Pengarah/Juru Tera Tapak (Pejabat Projek Persekutuan Melaka) Jabatan Pengairan dan Salinan Malaysia, mempresentasikan wilayah negara dan federal Malaysia terutama negara bagian Melaka yang berada di sekitar wilayah sungai sepanjang 39 Km yang terdiri Melaka Tengah dan Alor Gajah.

Sebagai Pejabat Proyek Persekutuan Melaka, Moh Yazid memaparkan Maklumat Projek, yaitu: a). Panjang projek Parcel 1 – 4,5 Km with Barage dan b). Parcel 2 – 5,2 Km. Biaya Parcel 1 – RM 350 Juta dan Parcel 2 – RM 344 Juta (Total RM 694 Juta). Sumber biaya/keuangan pembangunan berasal dari Kerajaan Persekutuan Malaysia yang terdiri dari Kementerian Pelangcongan Malaysia dan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Jabatan pelaksana : Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS) (Parcel 1 & 2) Majelis Banda Raya Melaka Bersejarah (Parcel 1). Dalam paparannya, diperlihatkan ruang lingkup proyek seperti disajikan PARCEL 1 CAKUPAN PROJECT

PARCEL 2 CAKUPAN PROJECT

Beberapa transformasi (perubahan) dari hasil pembangunan kawasan sungai dan sekitarnya yaitu berupa Pembersihan dan Pengindahan Sungai Melaka, perbaikan permukiman dan perumah kumuh pinggir sungai, perbaikan jembatan, walkway & river

bank protection, dibangunnya pusat informasi sungai dan stasiun taksi air dan lain sebagainya. Moh Yazid merumuskan atas paparan materi yang dipresentasikan sebagai berikut : a.

Projek SG. Melaka penting sebagai salah satu produk wisata bagi Negeri Melaka.

Pengadaan transportasi air adalah salah satu pengangkutan alternatif untuk ke Bandar.

Sebagai rujukan projek pengindahan sungai yang lain seperi river of life (ROL).

Parcel 2 – Paket dan 3 telah telah siap dan dalam proses untuk diserahkan kepada Kerajaan Negeri Melaka,

Parcel 2 – Paket 1 masih dikerjakan dan akan siap diserahterimakan pada pertengan tahun depan.

Pertukaran program dengan pelbagai agensi dari dalam dan luar negara.

Nazary bin Ahmad Paparan Nazary bin Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai,

berjudul “Sungai Langka – The Rejuvenation of a National

Cultural Heritage”. Nazari membagi pembahasan materi ke dalam 5 (lima) bagian, yaitu: a.

Archives Dalam pembahasan arsip ini dipaparkan gambaran wilayah dan foto-foto pembangunan wilayah sungai Melaka dari kondisi kumuh ke kondisi yang indah dengan pemandangan air sungai yang jernih, lalu lintas perahu yang lancar dan bangunan taman serta perumahan yang tertata baik. Wilayah Melaka World Heritage City seluas 1.650 SQ KM. Ibukota (state kapital) : Kota Melaka Bersejarah (Historic Melaka City), yang terdiri ke dalam 3 administrative district (Alor Gajah, Jasin dan Central Melaka). Jumlah penduduk 840.000 jiwa dengan pendapatan perkapita USD 7,469. Total pemasukan investasi USD 7,371 dengan jumlah turis 12,2 juta serta memiliki tenaga kerja 30,600 dan tingkat pengangguran hanya 1 persen.

Transformation Kota Melaka Bersejarah telah mengalami transformasi dalam bentuk bangunan fisik yang lebih baik pada kondisi sungai, bangunan rumah serta fasilitas lainnya. Di pinggir sunga telah terbangun apartemen, hotel, pertamanan, kampung morten dan museum, jembatan, taman bermain, terminal ferry, surau, rumah sakit, restoran dan hotel yang tertata indah. BEAUTIFICATION & REHABILITATIONS OF MELAKA RIVER BY â&#x20AC;&#x153; DESIGN & BUILD â&#x20AC;&#x153;

1st Phase

RM 91.2 m

2002 - 2005

2nd Phase

RM 49.95 m

2005 - 2007

3rd Phase

RM 93 m

2006 - 2008

4th Phase

RM 90.4 m

2008 - 2010

TOTAL

RM 324.55 m

c. Achivement Pencapaian prestasi Kota Melaka Bersejarah di antaranya diperolehnya penghargaan dan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisata dari tahun ke tahun.

d. Activity & Promotion of MRC Di Melaka River Cruise (MRC) diselenggarakan berbagai aktivitas dan promosi seperti lomba dayung, weekly performance of boat, festival Perayaan Chap Goh Mei, program responsibilitas pelayanan masyarakat dan cintailah sungai kita, bersepeda, lari (jogging), dan lomba balap perahu sampan di sepanjang Sungai Melaka, lomba balap Perahu Naga, festival Ratu Kebaya, festival Internasional Sungai Melaka, makan pagi di MRC dan lain sebagainya.

Future Development

Gambar : Pengembangan Kota Melaka Bersejarah.

1.1.3. Diskusi Dalam sesi tanya jawab di mana delegasi dari The HUD Institute diwakili oleh Agung Mulyana dan Ade Hermasyah diperoleh informasi tentang bagaimana cara pemindahan peduduk, sumber dana pembangunan wilayah sungai, keterlibatan negara bagian dan prioritas pembagunan di wilayah sungai bandar Melaka. Informasi yang diperoleh dari diskusi, yaitu: i. Penduduk/masyarakat yang lama tinggal di pinggir sungai dibina dan diperbaiki (dilestarikan) rumahnya. ii. Sumber dana pembinaan kawasan sungai dari pemerintah kerajaan Malaysia. iii. Pembinaan/pembangunan kawasan sungai dan penduduk di sekitar bila tetap dipertahankan atau dipindahkan dibangunkan/perbaikan infra struktur jalan, diberikan dana untuk usaha memenuhi kehidupan, biaya pendidikan dan disediakan ruang tempat tinggalnya yang lebih baik. Dalam pembinaan kawasan sungai bandar

Melaka disediakan dana bantuan dari pemerintah kerajaan untuk proyek pembinaan kehidupan usaha nelayan.

1.1.4. Kata Sambutan Ketua HUD Dalam kata sambutan balasannya, Zulfi Sutan Syarif selaku ketua The HUD Institute yang memimpin rombongan Studi Banding Perumahan Indonesia â&#x20AC;&#x201C; Malaysia mengucapkan terima kasih atas penerimaan Datuk Bandar Zainal bin Hussin selaku Datuk Bandar Melaka. Disebutkan oleh Zulfi, bahwa rombongan yang dipimpin berjumlah 66 orang terdiri dari kalangan aparatur birokrasi Pemerintah Pusat (Kementrian PUPR) dan Pemerintah Daerah (Dinas PKP), pegawai Badan Usaha Milik Negara (Perum Perumnas), Pengembang Perumahan (REI, APERSI, AP2ERSI, APERNAS), pengurus dan anggota The HUD Institute, pegawai lembaga pembiayaan perumahan (PT. SMF), IAI dan Kamar Dagang Indoesia (Kadin), dosen dan mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta serta wartawan property/perumahan. Zulfi Sutan Syarif, menuturkan sangat kagum atas keberhasilan pembangunan Kota Bandar Malaka yang memanfaatkan potensi sungai sebagai andalan pengembangan kegiatan pelancongan (pariwisata) dan dijadikan kota warisan sejarah (heritage) dan dari hari ke hari semakin banyak dikunjungi wisatawan demestik dan asing. Sebagai ketua delegasi kunjungan ke Bandar Malaka, Zulfi Sutan Syarif mengemukakan tujuan studi banding adalah untuk belajar dari pengalaman keberhasilan pembangunan Bandar Melaka. Harapannya, dari informasi yang diperoleh dapat dijadikan masukan bagi pembuat kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pembangunan perkotaan, terutama wilayah perkotaan yang memiliki karakter geografi dan demografi yang mirip dengan Bandar Melaka, Akhir sambutan, Zulfi Sutan Syarif menegaskan kembali berucap terima kasih atas penerimaan Datuk Bandar Melaka beserta aparaturnya dan berharap yang mulia Datuk Bandar Zainal bin Hussin selaku Datuk Bandar Melaka beserta stafnya untuk dapat berkunjung ke Indonesia.

1.1.5.

Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan kota Melaka tidak terlepas dari semangat pemerintah dan warganya yang ingin mengembangkan kota tempat mereka tinggal, melalui serangkaian perancanaan yang matang, ditambah kolaborasi antara kerajaan, pemerintah negara bagian beserta masyarakat Melaka berhasil merubah Melaka menjadi kota warisan dunia yang tetap terjaga keasliannya hingga saat ini, juga tujuan wisata baru berupa Sungai Melaka yang menjadi daya tarik tersendiri bagi kota tersebut, ditambah pula dengan rencana pengembangan kota baru Melaka, yang akan menjadikan icon baru Melaka nantinya. Adapun rekomendasi dari kunjungan ini berupa pembelajaran bagi kota-kota yang ada di Indonesia khususnya yang teraliri sungai layaknya Melaka agar dapat mencontoh bagaimana Melaka dapat merevitalisasi sungainya serta menjadikannya sumber perekonomian bagi warganya, sinergi antara pemegang kekuasaan, pemerintah, pengusaha serta masyarakat dalam membangun dan mengembangkan serta menjaga kota Melaka selayaknya menjadikan pelajaran bagi kita semua.

1.2. Kota Baru Melaka Gateway

unjungan ke Melaka Gateway dilakukan pada hari Senin 18 September 2017 pukul

13.30 waktu Malaysia. Rombongan delegasi studi banding dipimpin lansung oleh Ketua The HUD Institute, Bapak Zulfi Sutan Syarif dan diterima oleh Mr. Stanley Tan, selaku Property and Leasing Manager perusahaan. Berikut catatan penting dalam kunjungan di kantor Melaka Gateway:

1.2.1.

Profil Kota Baru Melaka Gateway I.

Gambaran Proyek Melaka

Gateway

adalah

sebuah

kota

baru

Melaka

dengan

pengembangannya dengan cara membuat pulau-pulau buatan (reklamasi) yang material tanahnya berasal dari tanah laut di sekitar pantai Melaka. Melaka Getway diluncurkan pada tanggal 7 Februari 2014 oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Najib Bin Tun Abdul Razak dan diharapkan dapat dibuka pada tahun 2018 dan selesai sepenuhnya pada tahun 2025. Melaka Gateway, diproyeksikan dapat mendatangkan kunjungan 2,5 juta wisatawan tambahan selama 12 tahun ke depan. Proyek ini sepenuhnya melibatkan pihak swasta dan pemerintah dalam hal ini sebagai pemilik lahan dengan masa sewa selama 99 tahun. Proyek ini terdiri dari 12 daerah termasuk elemen hunian, komersial, budaya, liburan, dan gaya hidup. 12 kawasan tersebut, antara lain Kawasan Hiburan Getway, Melaka dan Pusat Pelayaran, Jalan Bersejarah Melaka, Arena Maritim Gateway & Beacon, Distrik Fashion Branded, Taman Bertaraf Internasional, Jalan Budaya Melaka, Marina & Resor Waterfront, Gate Wellness & Lifestyle Precinct, Apartement Skyline Melaka, Lohas Park & Recidences dan Eco Isle Resorts. Tahap pertama (dalam enam bulan) yang akan dibangun di pulau Melaka mencakup Malaysia Eye, dua hotel, beberapa resort, jalan warisan, distrik mode dan terminal marina yang diharapkan akan mampu menangani tiga kapal pesiar pada saat bersamaan. II. Pelaksana Proyek Developer

proyek

pengembangan

Kota

Baru Gateway adalah

KAJ

Development Sdn Bhd (KAJD) yaitu merupakan perusahaan kontruksi dan saat ini

mengelola Kebun Binatang Melaka dan Taman Burung Melaka. KAJD ini juga merupakan perusahaan yang melakukan perombakan Sungai Melaka. Developer ini mendapatkan konsesi untuk proyek tersebut pada bulan September 2010 dan menerima semua persetujuan untuk proyek tersebut pada bulan September 2013. Developer KAJD kemudian menggandeng lima insvestor asing yakni : TRE Development Pte Ltd dari Singapura, Skyye Group Ptc dari Italia, Rinani International Aero Marine yaitu perusahaan patungan Korea-Malaysia (JV), Kasen International dari China dan Royal Caribbean Cruise dari Amerika Serikat. Proyek Melaka Gateway yang dikembangkan oleh KAJ Development membangun terminal pelayarannya yang dimulai pada Q3 2016. Terminal Pelayaran Internasional Melaka ini dikembangkan di bawah proyek pulau buatan manusia terbesar di Asia Tenggara yang dijadwalkan selesai pada tahun 2017 dan akan dapat menampung empat kapal pesiar besar pada saat bersamaan. Proyek Melaka Gateway dilengkapi dengan marina untuk yacht, kondominium mewah, bungalow dengan marina pribadi, taman rekreasi turis, taman hiburan dan terminal untuk kapal pesiar. Untuk pengembangan terminal, KAJ Development berkolaborasi dengan Royal Caribbean International, sebuah firma yang membangun proyek serupa di Miami dan New York sebelumnya. Tiga perusahaan China bergabung membangun pelabuhan laut dalam yang baru di Selat Melaka. Pelabuhan laut dalam, merupakan bagian dari Proyek Melaka Gateway dan akan dibangun dengan bantuan Power China Internasional, Shenzhen Yantian Port Group dan Rizhao Port Group yang diharapkan akan selesai pada tahun 2019. Dalam paparannya, Stanley Tan

menjelaskan lewat contoh model (maket)

rencana pengembangan Kota Baru Melaka Gateway dan kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video tentang hal tersebut disertai penjelasannya. Stanley Tan selaku Property & Leasing Manager Melaka Gateway menjelaskan kepada rombongan Studi Banding Perumahan Indonesia â&#x20AC;&#x201C; Malaysia bahwa pengembangan perkotaan di Melaka Malaysia dilakukan dengan reklamasi pantai. Beberapa catatan penting dari paparan Stanley dapat dikemukakan sebagai berikut : a) Pengembangan Kota Baru Melaka Gateway yang luasnya + 396 Are dan dengan penduduk + 400 ribu jiwa merupakan Program Nasional Pemerintah (Kerajaan) Malaysia yang pelaksanaannya dan pembiayaannya (100%) diserahkan kepada pihak investor swasta secara terbuka baik dari pihak domestik maupun asing.

b) Kegiatan reklamasi pantai untuk pengembangan Kota Baru Melaka Gateway dilakukan dengan pengerukan tanah dari dasar laut untuk dijadikan pulau. c) Rencana reklamasi pantai untuk pengembangan Kota Baru Melaka Gateway yaitu membuat 5 (lima) pulau untuk digunakan sebagai tempat pelabuhan, pelancongan (perhotelan, pusat keuangan, perkantoran dan lain-lain), dan tempat industri. d) Fasilitas yang direncanakan dibangun di kelima pulau dapat dipakai oleh investor dan pembeli baik dari domestik Malaysia maupun asing dengan masa pakai 99 tahun dan dapat diperpanjang. e) Pengembangan Kota Baru Melaka Gatway adalah bersifat komersial bukan sosial sehingga tidak dikenal pemanfaatan tanahnya mendasarkan hunian berimbang seperti di Indonseia.

1.2.2.

Diskusi Dalam sesi tanya jawab dipertanyakan oleh peserta studi banding tentang

beberapa hal yang berkaitan dengan : a) Perencanaan pengembagan kota baru; b) Asal tanah untuk reklamasi; c) Sumber dana pengembangan kota baru; d) Pola pemanfaatan lahan; e). Lama penggunaan fasilitas perumahan yang dibangun; f) Konsumen kota baru, dan lain sebagainya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penjelasan yang disampaikan oleh pihak Melaka Gateway adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan

Kota

Perancangan/Perencanaan

Baru

Melaka

Gateway

merupakan

Program

Nasional Kerajaan Malaysia dan aset tanah tetap

menjadi milik negara. Program ini telah melalui feasibility studi proyek yang ketat dan merupakan program pembangunan kota jangka panjang Malaysia. 2. Pendanaan Pengembangan Kota Baru Melaka Gateway murni dari investor swasta baik dari domestik maupun asing, terutama dari investor Negara Cina. 3. Pengembangan Kota Baru Melaka Gateway memanfaatkan pengerukkan tanah di dasar laut pantai untuk dijadikan 5 (lima) pulau dengan peruntukan fasilitas pelancongan, pelabuhan dan kawasan industri. 4. Pemanfaatan lahan untuk perumahan dan fasilitas apartemen yang dibangun oleh pembeli/konsumen selama 99 tahun dan dapat diperpanjang. Pemanfaatan lahan tidak mengenal pola hunian berimbang karena proyek ini murni swasta.

5. Pemasaran fasilitas yang dikembangkan di Kota Baru Melaka Gateway dapat diperuntukan bagi masyarakat domestik dan asing.

1.2.3.

Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan paparan dan diskusi tersebut dapat dikemukakan kesimpulan dan

rekomendasinya sebagai berikut : Pengembangan Kota Baru Melaka Gateway adalah program pembangunan kota moderen di wilayah pantai melalui cara reklamasi pantai dengan material tanah dari dalam laut. Kota baru ini merupakan Program Nasional Pemerintah Kerajaan Malaysia dan dibiayai penuh oleh swasta serta telah melalui pengkajian yang komprehensif. Meski demikian aset lahan tetap milik negara dan pemanfaatannya dengan hak pakai yang dapat diperpanjang. Dari adanya beberapa hal yang positif pada kebijakan dan implementasi Pengembangan Kota Baru Melaka Gateway, dapat direkomendasikan : a) Model pengembangan Kota Baru Melaka Gateway dapat diadopsi untuk Indonesia terutama pada wilayah perkotaan pantai melalui reklamasi yang tidak menggunakan material tanah dari daratan. b) Pengembangan Kota Baru Melaka Gateway dengan pola reklamasi pantai melalui perencanaan kota yang komprehensif, terbuka (demokratis) dan futuristik dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kota di wilayah pantai Indonesia. c) Pasal 33 UUD 1945 harus tetap menjadi landasan hukum yang kuat dan dipedomi dalam pengembangan kota di wilayah pantai baik dari segi kepemilikan lahan peruntukan dan pemanfaatannya.

1.3. Tinjauan Lapangan

egiatan tinjauan lapangan dilakukan sebagai upaya untuk melihat secara langsung dari

dekat, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Melaka beserta Pihak swasta dalam mewujudkan perencanaan yang telah mereka susun.

1.3.1.

Melaka Heritage Kota Melaka telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu kota warisan dunia

yang dilindungi, latar belakang sejarah sebagai kota tempat para pedagang dari seluruh dunia melakukan kegiatan bongkar muatnya atau hanya untuk sekedar transit guna melanjutkan perjalanan ke kota atau negara lainnya. Peristiwa tersebut terekam hingga saat ini dalam bentuk bangunan-bangunan yang masih ada dan terjaga sebagaimana bentuk aslinya dulu. 1.3.2.

Revitalisasi Sungai Melaka Melaka sebagai salah satu negara bagian yang ada di Malaysia tidak memiliki sumber

daya alam yang memadai, Melaka dikenal sebagai kota perdagangan antar negara serta kota pelabuhan di selat malaka. Guna menunjang kondisi tersebut, pemerintah berupaya mengangkat industri pariwisata yang bisa digali dan dikembangkan, sehingga dapat menjadi penggerak perekonomian negara, selain warisan sejarah berupa situs maupun bangunanbangunan tua bersejarah, Melaka berusaha membenahi sungai yang dimilikinya untuk bisa menjadi daya tarik pendatang, setelah melalui serangkain proses yang terstruktur, terencana dan konsisten maka lahirlah tujuan wisata baru di Melaka yakni Wisata Sungai Melaka dengan beragam aktivitas penunjang didalamnya serta melibatkan masyarakat tepi sungai sebagai stakeholdernya. Saat ini sungai Melaka bahkan telah mampu menjadi simbol (icon) bagi negara bagian Melaka, sungguh capaian yang luar biasa.

Hari Kedua

Kunjungan ke Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Istana Negara Kerajaan Malaysia

2.1.

egiatan hari ke dua dari SBPIM 2017 ini dipusatkan diseputaran Kuala Lumpur,

terdapat beberapa objek yang akan menjadi tempat kunjungan, diawali dengan mengunjungi Istana Negara Kerajaan Malaysia. Bangunan megah beridiri tegak diatas tanah yang berkontur meninggi, nampak sesosok istana yang terlihat seperti layaknya sebuah Masjid dengan kubah berwarna kuning yang merupakan tempat kediaman dan aktivitas Raja Malaysia. Raja dipilih setiap lima tahun sekali melalui kesepakatan raja-raja yang ada di negara bagian, umumnya pergantian dilakukan secara bergilir untuk tiap kerajaan di negara bagian. Ciri khusus yang nampak berupa penjaga istana yang terdiri dari satu pasang penjaga dengan menunggangi kuda serta satu pasang lagi penjaga istana yang berdiri disisi kanan dan kiri dari pintu gerbang istana dengan mengenakan pakaian tentara khas kerajaan Malaysia yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung.

2.2. Syarikat Perumahan Negara Berhad - SPNB

unjungan Studi Banding Perumahan Indonesia – Malaysia (SBPIM) ke Kantor

Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) Malaysia dilakukan pada hari Selasa 19 September 2017 Jam 10.30 waktu Malaysia. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum The HUD Institute, Bapak Zulfi Sutan Syarif, dan dihadiri oleh seluruh peserta SBPIM yang berjumlah 66 orang. Dalam acara tersebut diterima oleh Cik Wan Mastura Azlina Mohamad (Ketua Pegawai Perancangan Strategik) beserta staf SPNB yang terdiri EN. Rahim Abdul Rahman (CEO, SPNB CDAR SBN BHD), dan EN. Wan Azlan Wan AB, Rahman (CEO, SPNB MESRA SDN BHD) serta staf SPNB laiannya.

2.2.1.

Profil SPNB Dalam paparan yang disampaikan oleh Cik Wan Mastura Azlina Mohamad, di antaranya menjelaskan beberapa hal tentang profil SPNB Malaysia sebagai berikut:  Visi dan Misi SPNB a). Visi SPNB : Menjadi pilihan pertama rakyat dalam membangunkan rumah mampu milik yang berkualitas b).

Misi SPNB : Kami berhasrat melaksanakan pembangunan perumahan mampu

milik yang baik serta memenuhi kepuasan konsumen melalui budaya kerja cemerlang serta menjadi pendorong yang peduli dan bertanggungjawab terhadap tanggungjawab sosial.  Sejarah dan Pencapaian SPNB a). Sejarah SPNB Bermula dengan keterlibannya sebagai agen pelaksana di dalam pembinaan rumah biaya (kos) rendah, seperti Taman Warisan, Sepang, Flat Taman medan, Flat Kg. Kerinchi dan Flat Batu Muda.Pada Tahun 2001, Usaha bersama SPNB-LTAT Sdn Bhd (USL) didirikan sebagai agen pelaksana untuk pembinaan Perumahan Anggota tentara dan Kakitangan Awam di Lembah Kelang. Pada tahun 2013, kesemua projek di bawah USL telah disiapkan sepenuhnya yaitu Pangkalan Udara Subang, Pangkalan Udara Sungai Besi, Kem Kementah, Kem Pasifik, Kem Wardieburn dan Jalan U-Thant, melibatkan 6,550 unit. USL adalah

anak syarikat milik SPNB (51%) dengan usaha kerjasama bersama Lembaga Tabung Angkatan Tentara (49%). Pada tahun yang sama juga, SPNB telah diberi tanggung jawab sebagai agen pelaksana untuk Pemulihan Projek Perumahan Terbengkalai di seluruh Malaysia. b). Pencapaian SPNB  Telah berhasil memulihkan sebanyak 14,785 unit rumah terbengkalai di seluruh Malaysia yang diserahkan kepada pembeli asal tanpa sebarang tambahan harga.  Pada tahun 2001, Skim Rumah Keluarga Nelayan di Terengganu telah diperkenalkan yang kemudian dikenal sebagai Rumah Mesra Rakyat 1 Malaysia. Konsep ini telah diperluaskan untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah, tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang (daif) tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan nyaman. Kelayakan permohonan adalah tunduk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan.  Dari waktu ke waktu, SPNB dilantik oleh pelbagai agen kerajaan seperti Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan ICU untuk melaksanakan projek-projek CSR kerajaan seperti projek penempatan semula mangsa banjir/tsunami dan setinggan.  Bermula pada tahun 2014, Kumpulan SPNB telah membuat satu transformasi perniagaan untuk memperkuat strategi perniagaan atas sarana PWC (Price Waterhouse Coopers), perunding yang dilantik. Enam cabang syarikat yaitu SPNB Aspirasi Sdn Bhd, SPNB Idaman Sdn Bhd, SPNB Mesra Sdn Bhd, SPNB Edar Sdn Bhd, SPNB Dana Sdn Bhd dan USL diberdayakan untuk merealisasikan transformasi ini agar Kumpulan SPNB lebih fokus di dalam penyampaian visi dan misi Syarikat.

2.2.2.

Diskusi Dalam sesi diskusi yang dimoderatori oleh Ade Hermansyah mengemuka berbagai pertanyaan dari peserta studi banding yaitu berkisar tentang masalah : a). Koordinasi Kemenkeu dengan SPNB; b). Job deskripsi BUMN dan Swasta serta Metode KPR; c). Kelembagaan dan macam rumah; d). Peran Swasta, masyarakat yang tidak punya tanah dan lama angsuran; e). Cara masyarakat mengakses informasi dari program SPNB; f) Cara mengatasi ketidaktepatan sasaran pada konsumen rumah; g). Standar bangunan rumah; h). Dan lain sebagainya. Beberapa pertanyaan dari peserta studi banding memperoleh tanggapan dari pihak SPNB Malaysia yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut :

Kelembagaan dan macam yang dibangun SPNB Ada beberapa kelembagaan di bawah SPNB yang didirikan untuk membina/membangun rumah yaitu antara lain :

a. SPNB Asprasi Sdn. Bhd. PNB Aspirasi Sdn. Bhd. didirikan 2 Mei 2014 yang berperan memajukan bisnis SPNB dengan memfokuskan projek-projek berdaya maju dan membawa keuntungan setara dengan kemajuan swasta yang lain. Objektif utama syarikat adalah untuk meneroka/meniliti pasaran harta tanah (real property) di seluruh Malaysia khususnya untuk pembangunan kediaman komersial terutamanya bagi bumiputera. b. SPNB Idaman Sdn. Bhd. SPNB Idaman Sdn. Bhd didirikan untuk melaksanakan pembangunan Rumah Idaman Rakyat (RIR) secara konsep berkaitan dengan harga jual rumah 60% tidak melebihi RM250,000, 40% tidak melebihi RM350,000 per unit dan harga jual kedai tidak melebihi RM1,000,000 per unit di atas tanah yang diberikan (dikurniakan) oleh kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan atau agen â&#x20AC;&#x201C; agen kerajaan yang berkaitan. c. SPNB Mesra Sdn. Bhd. SPNB Mesra Sdn. Bhd. didirikan tahun 2002. Pada awalnya sebagai â&#x20AC;&#x2DC;Special Purpose Vehicleâ&#x20AC;&#x2122; untuk melaksanakan Skim Rumah Keluarga Nelayan di Terengganu. Konsep ini kemudiannya dikembangkan untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah, tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah yang usang (daif) tetapi mempunyai tanah untuk membangun rumah sendiri yang sempurna dan nyaman yang kini dikenal sebagai Rumah Mesra Rakyat 1 Malaysia (RMR1M). d. SPNB Dana Sdn. Bhd. SPNB Dana Sdn. Bhd. didirikan 1 April 2014 yang bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan daripada pihak bank dan institusi keuangan guna membiayai projek perumahan yang dijalankan oleh Kumpulan SPNB serta memberi pinjaman kepada pemohon-pemohon RMR1M dan pembeli rumah yang kesulitan dalam mendapatkan pinjaman perumahan dari bank. Selain itu, DANA juga dilantik sebagai agen pemungut (ejen kutipan) untuk RMR1M, unit-unit Pemulihan Projek Terbengkalai dan Projek- projek SPNB yang telah dijual secara pukal/tunai.

e. SPNB Edar Sdn. Bhd. SPNB Edar Sdn. Bhd. didirikan tahun 2003, dengan nama SPNB Sarawak Sdn. Bhd. yang kemudian tahun 2014 berganti nama menjadi SPNB Trading Sdn. Bhd. Nama tersebut telah ditukar kepada SPNB Edar Sdn. Bhd. Berperanan menjalankan urusan niaga pembekalan bahan binaan kepada projek- projek kumpulan SPNB serta lain-lain pasaran selain dari SPNB, EDAR turut menjalankan program Pembangunan Vendor Bumiputera (BVDP) bagi rantaian pembekalan bahan binaan. f. Usahasama SPNB-LTAT (USL) Usahasama SPNB-LTAT (USL) didirikan 26 Febuari 2001 dengan pegangan saham oleh SPNB sebanyak 51% dan LTAT sebanyak 49%. USL berperanan sebagai Agen Pelaksana untuk menyiapkan sebanyak 6,550 unit Perumahan Anggotaâ&#x20AC;&#x201C;Anggota Tentera dan Kakitangan Awam di Lembah Kelang. Dari beberapa permasalahan yang dipertanyakan oleh para peserta studi banding dapat dikemukakan secara garis besar mengenai jawaban para pejabat SPNB, yaitu : a) SPNB sebagai syarikat di bawah Kementerian Keuangan Pemerintah Malaysia yang diberikan kewenangan melaksanakan pembinaan perumahan negara (public housing) tetap di bawah pengawasan dan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kerajaan Malaysia. b) Kelembagaan di SPNB untuk pembinaan/pembangunan perumahan rakyat disesuaikan dengan tipe dan strata produk perumahan SPNB (SPNB Aspirasi, SPNB Idaman, SPNB Mesra, dan sebagainya) c) Produk SPNB dapat berupa rumah tapak (landed house) seperti Rumah Aspirasi dan rumah susun (vertical house) yang dibangun di wilayah yang ketersediaan tanah luasannya kecil terutama di bandar (perkotaan). d) Tidak ada salah sasaran distribusi produk hunian/rumah oleh SPNB karena setiap pemohon yang sudah mendapatkan subsidi rumah dari pemerintah sudah dicatat atau terdata dengan lengkap atau pengecekan slip gaji sehingga tidak bisa membohongi untuk mendapatkan rumah lagi. e) Masyarakat sangat mudah mengakses informasi tentang program dan produkproduk SPNB melalui media sosial dan dari agensi SPNB yang ada. f) Pembangunan perumahan rakyat di Malaysia (negara-negara bagian) untuk masyarakat berpenghasilan rendah di bawah pendapatan RM 3000 tanah dan sumber dananya disediakan oleh pemerintah kerajaan (state).

g) Sistem kredit pemilikian rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan syarat pemohon belum memiliki rumah, berpenghasilan maksimal RM 3000. h) Konstruksi bangunan rumah telah ada regulasinya dan untuk persyaratan Rumah Mesra Rakyat 1 Malaysia (RMR1M) harus memiliki 3 Kamar Tidur dan 2 Kamar Mandi. i) Masa angsuran yang ditetapkan oleh SPNB kepada konsumen adalah 25 tahun

2.2.3.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kepedulian negara terhadap perumahan rakyat di Malaysia begitu terasa, negara hadir dalam bentuk program nyata bagi kepemilikan rumah seluruh warganya, tidak hanya untuk golongan berpunya namun kehadiran negara sangat terasa bagi wargannya yang termasuk dalam golongan menengah kebawah. Berbagai skema kepemilikan rumah disediakan bagi warganya, begitu pula berupa bantuan serta keringanan biaya kepemilikan rumah bagi warga yang kurang mampu, sehingga pemerataan dalam hal kepemilikan rumah cukup dirasakan oleh warganya. Kualitas bangunan juga menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini melalui SPNB, standar terhadap luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi diatur sedemikian rupa sehingga nampak jelas upaya pemerintah selain merumahkan warganya juga mencakup lebih luas lagi tujuannya yakni mensejahterakan rakyatnya, karena dari rumah segala sesuatunya bermula, dari rumah pula generasi tercipta, sehingga sangat wajar untuk kemudian jika rumah tersebut hendaknya nyaman, aman dan layak untuk ditempati. Pemerintah Indonesia patut mencontoh Malaysia dalam pengadaan rumah bagi warganya, walaupun untuk saat ini masih belum memungkinkan menerapkan standar tiga kamar tidur diatambah dua kamar mandi sebagai standar minimal rumah rakyat, setidaknya pemerintah harus memulai melakukan langkah kongkrit membantu pengadaan rumah khususnya bagi MBR, sehingga kelak lebih banyak lagi generasi cemerlang dapat lahir dari rumah yang layak huni.

2.3.

Restoran Sireh Junjung

unjungan Studi Banding Perumahan Indonesia-Malaysia pada hari kedua ini

berkesempatan mengunjungi salah satu Restauran Minang yang terletak di Persiaran Gurney Kuala Lumpur, yakni Sireh Junjung yang dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia yang bermukim di Malaysia. Resturan yang menyajikan aneka masakan Minang ini menyajikan cita rasa masakan yang tidak jauh berbeda dengan asal muasalnya di ranah minang, serta cukup diterima di negeri tetangga Malaysia, hal ini sedikit banyak menunjukkan akan kebebasan berusaha di negara tsb.

Perbadanan Putrajaya Berhad

2.4.

erbadanan Putrajaya / Putrajaya Corporation (PPJ) didirikan di bawah Perbadanan

Putrajaya 1995 (UU 536) untuk mengelola dan mengelola Wilayah Federal Putrajaya. Perbadanan Putrajaya juga dipercayakan dengan fungsi otoritas lokal dan otoritas perencanaan daerah dengan berbagai perintah dan notifikasi, yaitu: 

Wilayah Federal Putrajaya (Modifikasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah 1976) Pesanan 2002



Wilayah Federal Putrajaya (Modifikasi Undang-Undang Jalan, Drainase dan Bangunan 1974) Pesanan 2002



Wilayah Federal Putrajaya (Modifikasi Undang-Undang Perencanaan Kota dan Negara 1976) Pesanan 2001

2.4.1.

Profil Perbadanan Putrajaya Berhad

Nama Putrajaya ditunjuk untuk menghormati dan mengenang Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Fungsi utama dari Putrajaya adalah sebagai pusat administrasi pemerintahan. Sedangkan fungsi pendukungnya ialah sebagai kawasan komersial, olahraga, rekreasi, touris dan pertemuan, misi luar negeri serta pendidikan. Putrajaya akan menjadi simbol aspirasi negara. Pemerintah Malaysia memutuskan pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1993, selama kurang lebih dua tahun berikutnya perencanaan induk atas tata ruang kota disetujui, skema konsep yang menetapkan sebagai Kota Kebun “Garden City”, dan pada tahun 1995 pembangunan proyek Putrajaya dimulai dan tepat pada bulan Juni 1999, Perdana Menteri Malaysia pindah ke Putrajaya. Pada tahun 2001, Putrajaya dinyatakan sebagai Wilayah Federal Ketiga Malaysia, dan baru pada tahun 2011 seluruh kementrian pindah ke Putrajaya.

Latar Belakang di bentuknya Putrajaya : 

Untuk meringankan tekanan pada infrastruktur Kuala Lumpur yang over-stretched,



Kelangkaan lahan pemerintah di Kuala Lumpur untuk memenuhi kenaikan permintaan ruang kantor pemerintah,



Memiliki pusat administrasi yang terencana dengan baik dengan fasilitas dan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemerintah

Adapun latar belakang kriteria dalam penentuan lokasi adalah : a. Lokasi yang strategis dalam koridor pertumbuhan, 25KM dari KLCC dan 20KM dari KLIA b. Biaya konstruksi infrastruktur dan akuisisi tanah relatif rendah c. Gesekan yang minim terhadap penduduk lokal d. Akses yang mudah terhadap jalur transportasi (kereta api, haighway dan bandara) e. Adanya bentuk vegetasi dan tanah alami yang menarik untuk dimasukkan ke dalam perencanaan dan pembangunan kota Pihak yang terlibat dalam pengembangan kota : 

Perbadanan Putrajaya



Putrajaya Holding SDN.BHD.



Perusahaan utilitas Landasan dalam perencanaan dan pengembangan :



Perencanaan kota Putrajaya dipandu oleh Doktrin Perencanaan dan Pembangunan Universal



Pendekatan ini menekankan pada kepatuhan terhadap standar dan peraturan perencanaan selain untuk memandu sistem perencanaan fisik yang berfokus pada konsep pembangunan berkelanjutan



Pergeseran paradigma yang memungkinkan perencanaan fisik dan sosial diintegrasikan dengan nilai moral dan spiritual yang tidak akan memisahkan pertumbuhan ekonomi dari kebutuhan dan keadilan sosial yang akan berkontribusi terhadap keberlanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Filisofi perencanaan dan pembangunan universal : Menjadikan manusia sebagai fokus utama pembangunan yang bersifat komplit dengan kegiatan multi dimensi serta menunjang perubahan kualitatif dan kuantitatif serta mengedepankan equitability penggunaan sumber daya yang terdistribusi dengan baik.

Dalam melakukan pembangunan, selalu berjalan diatas tiga hubungan, yakni : manusia dengan pencipta, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Putrajaya meliputi area seluas 4.931 hektar (12.184,7 hektar / 49 km²), Terbagi menjadi 20 bagian dan daerah inti (1-5) sebagai Central Business District (CBD), 40% wilayah kota ditunjuk sebagai ruang terbuka hijau & danau, Wilayah hijau dan biru terjalin di dalam tempat tinggal, tempat kerja & area komersial. Danau buatan manusia sebagai moderator iklim mikro & berfungsi sebagai olahraga dan rekreasi, Membangun lahan basah sebagai filtrasi alami & habitat alami, 38 km dari tepi laut yang dibuat di sepanjang danau & lahan basah serta 13 taman metropolitan dengan tema dan fungsi yang berbeda

Rencana Masa Depan Terlepas dari Panduan, perencanaan dan pengembangan masa depan Putrajaya - akan didasarkan pada tiga (3) dokumen utama 

RENCANA STRUKTUR 2025: Rencana undang-undang yang disusun berdasarkan Undang-Undang Kota & Negara 1976 (UU 172)



RENCANA STRATEGIS 2016-2020: Tujuan strategis dengan KPI selama 5 tahun



RENCANA AKSI PUTRAJAYA 2025 : Inisiatif & program untuk mengurangi karbon emisi

SUSTAINABLE PUTRAJAYA 2025 Putrajaya akan bertranformasi dari Garden City menjadi Green City dan membuatnya menjadi kota yang paling layak huni di Malaysia. Mengubah Putrajaya menjadi Kota Hijau, yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan memastikan bahwa kegiatan dan pembangunan perkotaan mengurangi emisi karbon, mendorong bisnis hijau dan gaya hidup hijau.

2.4.2.

Diskusi Sebagai kawasan pemerintahan, BPP menyediakan perumahan bagi PNS dan karyawan swasta. BPP menyewakan beragam kavling untuk kegiatan komersial yang mendukung kegiatan pemerintahan dan wisata dalam kawasan. Keuntungan tersebut digunakan untuk subsidi penyediaan perumahan MBR, dan beragam kegiatan komersial tersebut dapat meningkatkan daya beli MBR untuk menjangkau harga rumah.

2.4.3.

Kesimpulan dan Rekomendasi Putrajaya adalah kota yang direncanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah berevolusi menjadi kota yang layak huni, dinamis dan sejahtera yang telah menetapkan tolok ukur baru dalam kehidupan perkotaan yang berkualitas. Ini adalah pengelolaan yang baik dan memiliki semua prasyarat untuk menjadi pelopor Malaysia hijau, kota rendah karbon yang patut dicontoh ke kota-kota lain. Fokus pembangunan sekarang adalah beralih dari kota kebun ke kota hijau dan dari pemerintah ke kegiatan ekonomi lainnya

2.5.

Cagamas Berhad Kuala Lumpur

unjungan Studi Banding Perumahan Indonesia-Malaysia terutama fokus pada

lembaga pembiayaan seperti Cagamas Berhad Kuala Lumpur dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017. Sebagai pimpinan delegasi adalah Agung Mulyana dan diikuti oleh 15 orang peserta. Pihak pejabat penerima peserta studi banding dari Cagamas Berhad Kuala Lumbur diwakili oleh Mr. Azizi Ali (Senior Vice Preseident, Securitisation and Islamic Business) dan Mr. Badrulnizam Bahaman (Senior Vice President Core Business).

2.5.1.

Profil Cagamas Berhad Berikut ini disajikan catatan penting dari paparan dan sesi tanya jawab yang dilakukan

pada saat kunjungan di Cagamas Berhad, yaitu sebagai berikut : a)

Sejarah Cagamas Berhad Cagamas Berhad Malaysia merupakan perusahaan pembiayaan sekunder atau dikenal dengan istilah Secondary Mortage Facility (SMF), yaitu suatu perusahaan yang dibentuk untuk membeli suatu kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank kreditur yang kemudian tagihan kemudian tagihan dikemas dalam suatu efek hutang yang dijual kepada investor seperti misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun ataupun investor perorangan. Pembentukan Cagamas dilatarbelakangi oleh beberapa kondsi yaitu Penciptaan pasar hipotek sekunder sebagai hasil dari krisis likuiditas pada tahun 1980 an dan tujuan kebijakan publik dari “demokrasi kepemilikan rumah”. Ujung tombak pengembangan pasar Private Debt Securities (PDS) serta situasi pasar pada pertengahan tahun 1980 an di mana terdapat: 

Ketidakcocokan pendanaan di lembaga keuangan mengakibatkan krisis likuiditas.



Lembaga keuangan tidak memberi pinjaman kepada pembeli rumah meski ada permintaan.



Sumber pendanaan terbatas di pasaran karena tidak ada pasar obligasi.



Model Cagamas diakui oleh Bank Dunia sebagai fasilitas likuiditas sekunder hipotek yang paling sukses. Camas adalah penerbit instrumen hutang terbesar di pasar modal Malaysia. Sejak didirikannya, Cagamas secara komulatif menerbitkan obligasi dan sukuk senilai RP286,5 miliar (per 31 Desember 2016), yang mencakup penerbitan oleh anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Cagamas Global P.I.C. dan Cagamas Global Sukuk Berhad yang juga dijamin oleh Cagamas.



Obligasi korporasi dan sukuk Cagamas terus diberikan peringkat tertinggi AAA dan P1 oleh RAM Rating Services Berhad dan AAA/AAA ID dan MARC-1 ID oleh Malaysian Rating Corporation Barhad, yang menunjukkan kualitas kreditnya yang kuat. Cagamas juga dianggap internasional dan telah diberi peringkat penerbit jangka panjang lokal dan valuta asing A3 ole Moody’s Investor Service Inc, yang sesuai dengan penerbit sovereign Malaysia.

b) Visi dan Misi Cagamas Berhad Visi : “Untuk Mempromosikan penyebaran kepemilikan rumah dan pertumbuhan pasar hipotek sekunder yang lebih luas di Malaysia, mendukung pengembangan lebih lanjut pasar modal dan sektor keuangan di Malaysia “. Misi :  Mempromosikan kepemilikan rumah/aksesibilitas rumah dan keterjangkauan  Meningkatkan dan mendukung stabilitas sektor keuangan.  Mengembangkan sektor keuangan syariah.  Mengembangkan pasar modal Malaysia. c) Kepemilikan Cagamas Berhad Kepemilikan Cagamas Berhad adalah 20 % merupakan saham Share Holder milik Bank Negara Malaysia (BNM), 73 % merupakan saham bank komersial serta ke tiga sebesar 7 % yang berasal dari Bank Investasi. d) Ikhtisar Model Bisnis Cagamas Berhad Cagamas bergerak dalam pembelian pinjaman pembiayaan dari lembaga keuangan dan non keuangan di bawah Purchase with Recourse (PWR), Purchase without Recourse (PWOR) dan menjamin pinjaman perumahan/inancing berdasarkan Mortage Guarantee Programme (MGP).

Cagamas Tools provided to financial Institutions IIninstitutionas Portofolio Hed ging Management Liquidity Management

Capital Management Risk Management PWR

PWOR MGP

e) Jenis pinjaman/pembiayaan yang dibeli berdasarkan masing-masing skema 1. Purchase with Recourse (PWR) 

Pinjaman perumahan/Hire Pembelian dan Hutang Sewa Guna Usaha.



Pembelian Pembiayaan Rumah/Sewa Syariah dan usaha Komersial dan Industri.



Pembiayaan Pribadi Syariah dan Pembiayaan Rahn.

2. Purchase without Resourse (PWOR) Pinjaman Perumahan/Hire Pembelian & Leasing serta pembiayaan syariah Rumah/Hire Pembelian & Leasing. 3. Mortage Guarance Programe (MGP) 

Housing Loans (pinjaman rumah) serta pembiayaan Rumah Syariah.



Skim Rumah Pertamaku (“SRP”) dan Skim Perumahan Belia (“SPB”). MGP menawarkan perlindungan “kerugian pertama” di portofolio hipotek sementara aset hipotek tetap ada pada buku pencetusnya.

2.5.2.

Diskusi

Dari sesi tanya jawab antar pihak Cagamas Berhad dengan peserta studi banding (The HUD Institute) ada beberapa catatan penting antara lain: a. Tujuan yang ingin dicapai Cagamas Berhad Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Cagamas Berhad adalah sebagai berikut:  Mengembangkan pasar hipotek melalui penyediaan fasilitas inovatif dan pelayanan yang efisien dengan biaya yang kompetitif kepada pemberi pinjaman rumah primer.

 Meningkatkan pasar modal, khususnya obligasi korporasi dan pasar sukuk, dengan memperluas dan memperdalam lingkup sekuritisasi.  Memelihara dan menjaga tenaga kerja yang kompeten dengan integritas dan profesionalisme tertinggi.  Menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.  Menilai staf atas komitmen dan kesetiaan mereka.  Menanamkan budaya perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab. b. Kunci Keberhasilan Cagamas Berhad Beberapa kunci keberhasilan Cagamas dalam mengembangkan salah satu sistem pembiayaan di Malaysia adalah:  Rating perusahaan yang superior serta kecepatan terhadap pasar, di mana struktur yang ada dirancang untuk dapat memutuskan dalam jangka waktu pendek yaitu kurang dari satu hingga tiga minggu.  Standarisasi dalam proses dan pendokumentasian dan Fleksibel pada saat menjumpai perbedaan kebutuhan investor serta support (dukungan) dari regulator/pemerintah.

2.5.3.

Kesimpulan dan Rekomendasi Dari deskripsi kelembagaan, paparan dan sesi tanya jawab tersebut di atas dapat

disimpulkan bahwa Cagamas Berhad Malaysia merupakan perusahaan pembiayaan sekunder atau dikenal dengan istilah Secondary Mortage Facility (SMF), terdapat beberapa skema atau produk yang dikeluarkan oleh Cagamas mengikuti kebutuhan pasar, sehingga memungkinkan Cagamas dapat mengelola pendanaannya lebih besar. Standarisasi

yang

tinggi

terhadap

seluruh

aspek

kegiatan

operasionalnya

menjadikannya institusi yang handal dan dapat dipercaya sehingga rating perusahaanpun melejit diatas, hal ini pula yang menjadikan target dari Cagamas untuk selalu dapat menjadi institusi yang handal dan terpercaya, disisi lain waktu menjadi sangat berharga dalam bisnis Cagamas, seluruh proses bisnis diputuskan dalam jangka waktu yang cepat, mereka sadar bahwa perubahan begitu cepat terjadi dan jika tidak diantisipasi dengan kecepatan pula maka mereka yakin pasti akan tertinggal. Hal terpenting lainnya dari institusi Cagamas ini adalah berupa dukungan pemerintah yang besar dan berfungsi pula sebagai regulator negara, sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

2.6.

University of Malaya

unjungan Studi Banding Perumahan di Universitas Malaya (UM) diselenggarakan hari

Rabu tanggal 20 September 2017 Jam 14.00 Waktu Malaysia yang dipimpin oleh Rino Wicaksono, PhD sebagai Ketua Delegasi dari The HUD Institute/ITI Jakarta dengan Sekretaris Drs. Nursalim, M.Si (UNTAG Semarang), dan beberapa anggota : Komara Djaja, PhD (UI/Dewan Pakar HUD), DR. Danang Priatmojo (UNTAR/Dewan Pakar HUD), DR. Yosafra Syafri Yusar (UNAND/Dewan Pakar HUD),

DR. Rita Rahmawati Usman

(UNIDA/Dewan Pakar HUD), Ari Septayuda, dan Rizky AP (Mahasiswa UNTAR). Dalam kunjungan studi banding tersebut oleh pihak UM diterima di Fakultas Alam Bina (Faculty of Bulid Environment University of Malaya). Para pejabat yang menerimanya antara lain : Prof. DR. Yahaya Ahmad D.J.N (PP) (Dekan Fakultas Alam Bina), Prof. DR. Nasir Daud (Profesor Harta Tanah Jabatan Pengurusan Harta Tanah), Prof. Madya DR. Melasutra MD Dali (Timbalan Dekan – Ijazah Tinggi), Prof DR. Sr. Anuar Alias (Timbalan Dekan – Ijazah Dasar), DR. Sr. Yasmin Mohd Adnan (Senior Lacturer Department of Estate Management), DR. Ar. Yong Kuan (Senior Lecturer Department of Architecture), DR. Sr. Hasniyati Hamzah (Senior Lecture Department of Estate Management), DR. Nikmatul Adha Nordin (Pensyarah Kanan Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah), dan Mohd Arif Bin Shuib (Project Officer). Berikut disajikan secara garis besar profil lembaga universitas dan fakultasnya serta hasil diskusi/pembicaraan antara delegasi The HUD Institute dengan para pejabat Fakultas Alam Bina Universitas Malaya:

2.6.1.

Profil University of Malaya Universitas Melaya (UM) adalah universitas negeri yang didirikan pertama kali di

Malaysia (8 Oktober 1949) dan terletak di pinggir kota Kuala Lumpur. Kampus ini memiliki luas 309 hektar. Sebagai Konselor saat ini adalah Sultan Nazrin Shah dan Wakil Konselor Professor Dr. Mohd Amin Jalaludin. Moto UM adalah “Ilmu Punca Kemajuan” (Ilmu Sumber

Kemajuan). UM memiliki staf akademik + 2613 dan staf administrasi + 490 dengan jumlah mahasiswa + 27000 serta jumlah sarjana + 8300 dan magister + 9280. UM memiliki

12 fakultas, antara lain : 1). Fakultas

Bahasa dan Linguistik, 2).

Fakultas Bisnis dan Akuntansi, 3), Fakultas Ekonomi dan Administrasi, 4). Fakultas Hukum, 5). Fakultas Kedokteran, 6), Fakultas Kedokteran Gigi, 7) Fakultas

Pembangunan

Lingkungan/Alam Bina, 8). Fakultas Pendidikan, 9). Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi, 10). Fakultas IPA, 11). Fakultas Sastra dan Ilmu Sosial, dan 12). Fakultas Teknik.

2.6.2.

Diskusi Dalam sesi tanya jawab pada acara silahturahmi The HUD Institute dengan pihak

Fakultas Alam Bina Universitas Malaya secara garis besar pembahasan materinya dapat dikemukakan sebagai berikut : a.

Pernyataan Pihak Fakultas Alam Bina Dari pernyataan pimpinan dan dosen Fakultas Alam Bina Universitas Malaya dikemukakan beberapa hal: 1) Di bidang riset, Fakultas Alam Bina Universitas Malaya (UM), well come untuk diajak berkolaborasi/kerjasama dengan The HUD Institute atau dan universitas peserta studi banding mengingat UM sudah berstatus research university. 2) Kerjasama UM peningkatan kapasitas melalui short course sangat dimungkinkan dengan The HUD Institute dan diharapkan segera ditindaklanjuti dengan MoA dan pembuatan proposal kerjama short course tersebut.

Pernyataan Pihak The HUD Institute Rino Wicaksono, PhD selaku ketua delegasi rombongan The HUD Institute khususnya kelompok beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia menanyakan dan menawarkan kemungkinan kerjasama/kolaborasi yang bisa dijalin dengan Fakultas Alam Bina Universitas Malaya. Ada dua aspek yang dipertanyakan dan ditawarkan dalam kerjasama yang mungkin dapat diwujudkan ke depan, yaitu: 1) Kerjasama yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing universitas peserta studi banding seperti riset, studi (sarjana, master dan doktoral), publikasi dan lainnya yang dapat dilakukan dengan pihak Fakultas Alam Bina Universitas Malaya. 2) Kerjama dalam bentuk Short Course yang dapat dilakukan oleh The HUD Institute beserta beberapa universitas pendukungnya dengan pihak Fakultas Alam Bina Universitas Malaya.

2.6.3.

Kesimpulan dan Rekomendasi Universitas Malaya merupakan universitas tertua dan termaju di antara unversitas

negeri yang ada di Malaysia. Potensi atau peluang kerjasama antara The HUD Institute dengan UM terutama berada pada Fakultas Alam Bina sebagai bagian dari 12 fakultas yang dimiliki UM. Hal ini dikarenakan: a) Fakultas Alam Bina memiliki program studi yang relevan dengan kegiatan studi banding yang dilakukan The HUD Institute dan unversitas pendukungnya, yaitu di antaranya b) Fakultas Alam Bina memiliki sejumlah pakar yang terkait dengan pengkajian perumahan dan pengembangan perkotaan, seperti ahli di bidang Perancangan Bandar dan Wilayah, Pengurusan Harta Tanah, Estate Management, dan Arsitektur. c) Fakultas Alam Bina bersedia menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan pihak manapun baik dari domestik maupun asing, termasuk The HUD Institute Berdasarkan paparan pihak Fakultas Alam Bina dan pihak The HUD Institute beserta universitas pendukungnya, maka The HUD

Institute perlu segera

menindaklanjuti dengan membuat MoA dan menyusun proposal kegiatan kerjasama program short course.

2.7.

Tinjaun Lapangan di Putrajaya ; PICC, Masjid, Danau, Kuliner, Perkantoran, dll

alah satu daya tarik lainnya dari Putrajaya adalah kehadiran Putrajaya

International Convention Center (PICC) yang terletak di Taman Puncak Selatan di Kawasan Precinct 5. Adapun pembangunan pusat konvensi ini dimulai pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2003. PICC memiliki luas kurang lebih 135.000 meter persegi, dan dapat menampung hingga 10.000 orang dengan lebih kurang 57 ruang dan kamar kecil yang siap digunakan. Desain bangunan ini didasarkan pada bentuk mata perak yang tertunda (gantungan sabuk kerajaan perak Malaysia). Namun, struktur atapnya didesain mirip origami terlipat untuk meringankan kelenturan strukturnya. Dari sisi depan, atap atau sayap bangunan diangkat di samping, membuat tirai lebih luas di atas dinding penggaruk. Sebagian besar dinding terbuat dari kaca, sehingga sinar matahari alami dapat dengan mudah menerangi auditorium melalui jendela yang merdu dan teduh.

Setidaknya ada dua masjid cantik di Putrajaya, yaitu Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Masjid Putra terletak di Presint 1, satu kompleks dengan Dataran Putra dan Putra Perdana. Masjid berwarna dominan merah muda (pink) ini berada tepat di pinggir danau, sehingga nampak seperti terapung bila dilihat dari kejauhan. Masjid Putra mulai dibangun pada tahun 1997 dan selesai pada tahun 1999. dan memiliki kapasitas 15 ribu jamaah. Masjid cantik ini terlihat mencolok dengan menaranya yang setinggi 116 meter dan kubahnya yang berjumlah sembilan dengan motif Persia berwarna pink. Masjid cantik lainnya di Putrajaya adalah Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin atau yang biasa disebut Masjid Besi. Masjid ini berada di Presint 3 tak jauh dari Istana Kehakiman. Masjid ini mulai dibangun pada bulan April 2004 dan selesai pada bulan Agustus 2009. Keunikan masjid ini adalah sebagian besar bahan bangunannya menggunakan besi sehingga disebut juga Masjid Besi. Masjid ini jauh lebih besar dari pada Masjid Putra, dengan kapasitas sekitar 24 ribu jemaah. Dari dalam masjid ini kita bisa melihat pemandangan memukau di sekeliling masjid. Mulai dari Danau Putrajaya, Jembatan Seri Saujana, Jembatan Seri Wawasan, Millennium Monument hingga Masjid Putra dan Perdana Putra di kejauhan. Putrajaya juga dilengkapi dengan danau buatan bernama Danau Putrajaya (Orang Malaysia menyebutnya Tasik Putrajaya). Danau buatan ini bentuknya berkelokkelok mirip sungai, dan menjangkau hampir seluruh wilayah/presint di Putrajaya. Danau Putrajaya merupakan salah satu daya tarik utama Putrajaya yang menjadi lokasi wisata favorit para turis dan lokasi olahraga air. Dikelilingi danau buatan seluas 400 hektar, membuat Putrajaya memiliki banyak jembatan. Jumlah seluruh jembatan di Putrajaya ada delapan, di mana setiap jembatan dibangun dengan arsitektur yang unik dan futuristik. Sebagai pusat administrasi pemerintahan Malaysia, Putrajaya didominasi oleh gedung-gedung pemerintahan, baik kantor perdana menteri maupun kantor berbagai kementerian/departeman. Semua gedung pemerintahan tersebut didesain dengan unik dan menarik, sebagian besar bergaya modern dan futuristik. Dua gedung yang paling menarik adalah Putra Perdana (Kantor Perdana Menteri Malaysia) dan Istana Kehakiman (Palace of Justice).

Hari Ketiga

Kunjungan Wilayah Shah Alam - Selangor

3.1 Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor - PKNS

egiatan SBPIM 2017 di wilayah Shah Alam Selangor dilaksanakan dengan

mengunjungi Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) pada hari ketiga dari kegiatan studi banding yang dilakukan di Malaysia. Kunjungan ke kantor PKNS di shah alam Selangor darul ehsan dilakukan oleh sebagian peserta studi banding pada hari Rabu, 20 September 2017, tiba ditujuan pada pukul 10.00 waktu setempat. Di terima oleh pejabat setempat dipimpin oleh Suridah Binti Saring, Jurutera Kanan Pengurusan Projek Mampu Milik PKNS

3.1.1 Profil PKNS PKNS dibentuk pada tanggal 01 Agustus 1964, merupakan sebuah badan usaha yang juga merupakan pelaksana utama pembangunan milik pemerintah daerah, PKNS senantiasa konsiten dalam melakukan pembangunan dan peningkatan perekonomian Selangor dan Malaysia. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) adalah pengembang properti real estat seperti perumahan murah, perumahan menengah dan mewah serta rumah susun, toko dan pusat komersial, dan pabrik dan pabrik industri, PKNS juga menjadi pengelolaan lingkungan dan layanan pengelolaan properti; mengoperasikan berbagai hotel dan kafe. Tercatat sampai dengan saat ini PKNS telah membina 11 pusat perkotaan, lebih kurang 165.000 unit rumah dengan porsi 38% berbiaya rendah, 47% biaya sedang dan 15% biaya tinggi, serta lebih dari 6.200 Ha Kawasan perindustrian. Dalam pelaksanaannya PKNS berada dibawah koordinasi dari lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor yang merupakan lembaga kerajaan negeri, yang selanjutnya PKNS mengkoordinir pihak berkuasa tempatan dan agensi luaran. Adapun dasar perumahan mampu milik (Program Rumah Selangorku) telah diperkenalkan sejak tanggal 1 Januari 2015, yang bertujuan merealisasikan ketentuan kerajaan negeri yakni â&#x20AC;&#x153;Satu Keluarga Satu Kediaman yang Sempurnaâ&#x20AC;? Adapun spesifikasi Rumah Selangorku adalah sebagai berikut :

Adapun Konsep Pembangunan Rumah Selangorku Idaman PKNS adalah : a. Pembangunan Fisik  Orientasi bangunan mengarah matahari dan angin sistem pengudaraan rumah yang efisien  Terdapat ruang terbuka dan taman rekreasi serta tersedia ruang pejalan kaki b. Pembangunan Insaniah 

Mewujudkan komunitas yang peduli dengan semangat kebersamaan yang tinggi serta keharmonisan di masyarakat



Perkumpulan yang nyaman, dan aman



Komunikasi yang terjalin dengan baik sesama penduduk



Menyediakan fasilitas yang mendukung teruatam bagi warga dengan kebutuhan khusus

c. Kemudahan yang disediakan/Fasilitas Masjid, Sekolah, Dewan komunitas, Dewan pengurus, Taman bermain anak, Taman hijau, Ruang refleksiologi Adapun yang menjadi permasalahan dan kendala : a. Pembangunan

: Menyangkut status tanah, menyangkut perizinan, serta

pemilihan kontraktor. b. Pemasaran

Menyangkut

penetapan

harga

jual,

permasalahan

keuangan/perekonomian serta gaya hidup generasi muda

3.1.2 Diskusi PKNS memiliki beberapa unit usaha yang menguntungkan seperti perhotelan, pengolahan sampah/ limbah sehingga mereka dapat melakukan penyediaan hunian bagi MBR melalui skema pembiayaan subsidi silang. Sistem verifikasi dalam distribusi rumah subsidi bagi MBR, dilakukan dengan kriteria yang sama dengan Kementerian PUPR dan perbankan di Indonesia. Namun, adanya system pendanaan subsidi silang dari beragam kegiatan komersial dari badan usaha ini, memampukan pemerintah kota/ negara bagian untuk menyediakan rumah subsidi bagi MBR.

3.1.3 Kesimpulan dan Rekomendasi PKNS senantiasa berkomitmen dalam merancang dan melaksanakan pembangunan Perumahan Mampu Milik bagi MBR yang sesuai dan kondusif demi kepentingan rakyat, Menentukan kontraktor yang memiliki kemampuan dari segi teknis dan keuangan guna memastikan proyek berjalan sesuai jadwal PKNS senantiasa mengkaji paket yang sesuai yang bertujuan untuk membantu keuangan pembeli serta senantiasa memastikan Rumah Mampu Milik Idaman PKNS berkualitas bagi MBR dan memenuhi kepuasan konsumen.

3.2 Tinjauan Lapangan : Proyek Rumah Susun Mampu Milik PKNS

Kegiatan Studi Banding yang dilakukan oleh The HUD dan Mitra kerja di PKNS berlanjut dengan kegiatan tinjauan lapangan, berupa kegiatan melihat dari dekat proyek Rumah Susun Mampu Milik yang dijalankan oleh PKNS. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dari kegiatan kunjungan lapangan tsb yakni : a. Tugas dan fungsi pemenuhan perumahan untuk warga dilakukan secara terstruktur dan melalui suatu perencanaan yang konperhensif, baik PKNS maupun Pemerintah melaksanakan peran atau tugasnya masing-masing sesuia kewenangan yang telah ditentukan. b. PKNS melakukan proses pelaksanaan penyediaan rumah susun sesuai dengan standar rumah susun yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti luasan bangunan, komponen bangunan serta sarana fasilitas umum yang harus tersedia dalam satu bangunan rumah susun tersebut. c. Pemerintah hadir dalam bentuk pengaturan standar pembangunan rumah susun yang wajib ditaati oleh pelaksana proyek, pengaturan serta pelaksanaan siapa yang berhak menghuni rumah susun tersebut serta dari sisi aspek pembiayaan kepemilikan rumah susun tersebut.

3.3 AWQAF Holding Berhad Selangor

elalui penelusuran media sosial, AWQAF Holding Berhad Selangor merupakan

pembiayaan berbasis syariah ekonomi Islam. Menurut Datuk Dr Mohamed Chazali Bin MD Noor, anggota Dewan International Centre for Waqf Research (ICWR), mengatakan bahwa â&#x20AC;&#x153;Best practiceâ&#x20AC;? di Malaysia dimulai sejak wakaf korporat baru ada dengan nama An Nur Corporation Bhd yang didirikan Tan Sri Ali Hasym yang mengawali wakaf korporat dengan dana RM 250 Juta sekarang lebih dari RM 600 juta nilainya. Muhammad Ali Hashim adalah Presiden Kamar Dagang Islam Malaysia (MICC) dan Chairman Awqaf Holding Malaysia Bhd. Corporate Waqf yang berbasis di Malaysia. Merupakan pengusaha korporat Malaysia yang luar biasa setelah sukses berkarir selama 38 tahun sebagai CEO Johor Corporation (Jcorp) pada tahun 1982-2010. Jcorp meluncurkan Waqaf An-Nur Corporation Bhd, entitas Wakaf korporasi pertama di Malaysia pada tahun 2006 Nilai aset wakaf pada akhir 2014 melebihi RM 500 juta. Pada 2005, melalui MICC, Muhamad Ali mendirikan Awqaf Holdings Berhad, entitas kedua perusahaan waqaf Malaysia yang melibatkan pengembangan RM 430 juta Awqaf Corporate Park di Putrajaya Malaysia. Adapun menurut penjelasan Mohamed Ghazali, di Malaysia sudah ada lembaga wakaf yang diinisiasi pemerintah pemerintah yang memberikan dana RM 50 juta sebagai permulaan untuk keperluan masyarakat, yaitu badan Yayasan Wakaf Malaysia. Demikian pula juga institusi yang mengawasi perkembangan wakaf pada jabatan agama waqaf, haji dan zakat di Johor dan Selangor.

3.3.1

Profil AWQAF Waqaf Korporat merupakan sebuah inovasi yang mengintegrasikan institusi wakaf

Islam secara langsung ke dalam sistem pembangunan ekonomi negara dimana saat ini lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta. Adapun tujuan jangka panjangnya adalah menyeimbangkan sistem ekonomi yang didominasi perusahaan milik swasta dan bertujuan memberi peluang kepada rakyat kurang mampu untuk mendapatkan akses dan manfaat dari perkembangan sektor bisnis dan perusahaaan negara.

Waqaf Korporat adalah suatu lembaga yang unik dan berbeda dengan yayasan atau organisasi yang didirikan oleh perorangan atau perkumpulan orang dari pihak swasta. Perbedaan mendasar terletak pada kepemilikannya yang bukan dimiliki oleh pihak swasta atau ekslusif korporat tertentu, sehingga waqaf korporat tidak bergantung masa depannya kepada sumbangan, atau bentuk kegiatan sosial lainnya, dimana saat ini banyak yayasan serta badan amal yang bergantung pada kemurahan hati serta keikhlasan penderma serta perusahaan yang menaunginya. Semua aset dan harta AWQAF dimiliki sebagai aset AWQAF sebagai Waqaf CorporateÂŽ atas nama komunitas Muslim pada khususnya. Dengan metode ini, mayoritas orang dapat berbagi manfaat nilai tambah dan penciptaan kekayaan melalui kegiatan perusahaan dan bisnis yang mapan. Dengan cara ini, sumber daya modal wakaf masyarakat dan komunitas Muslim dapat dimobilisasi secara khusus untuk meningkatkan nilai ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan dan menopang kemakmuran masyarakat melalui pendekatan berbasis bisnis. Metode bisnis mendorong kewiraswastaan, sehingga menghasilkan kekayaan dan memperkaya kesempatan kerja untuk keuntungan masyarakat. Selain itu, berdasarkan prinsip "wakaf" dengan menetapkan kepemilikan atas nama Allah SWT, perusahaan Waqaf Corporation seperti AWQAF dapat memastikan bahwa retensi dan pelestarian hak kepemilikan, properti, bisnis dan properti perusahaan berkepanjangan dari generasi ke generasi. Dengan cara ini, AWQAF dapat membangun kemampuan perusahaan ummat untuk memperkuat ekonomi bangsa agar dapat bersaing di pasar global yang didominasi oleh perusahaan raksasa global. Dalam konteks sistem ekonomi dunia yang berbasis bisnis, umat Islam telah ketinggalan dan mayoritas Muslim telah hidup dalam kemiskinan. Di negara maju yang berbasis ekonomi, seperti Malaysia, mayoritas Muslim miskin, tertinggal dari segi pendapatan dan kekayaan dibandingkan dengan non-Muslim; terjebak dalam kelompok berpenghasilan menengah dan sebagian besar mati, tergantung pada kehidupan, terutama pada pemerintah itu sendiri. Keadaan ini muncul terutama karena kegagalan masyarakat menanggapi seruan religius mereka untuk menghasilkan bisnis "sembilan per sepuluh" atau bisnis mata pencaharian. Selain itu, kegagalan mereka untuk membangun kemampuan bersaing dalam

bisnis secara teratur dan berorganisasi. Waqaf KorporatÂŽ mengkhususkan diri dalam mengatasi kelemahan organisasi dengan memberdayakan ekonomi ummat dengan menggunakan institusi warisan Islam. Metode wakaf juga menyiratkan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat tanpa adanya kerusakan lebih lanjut pada masyarakat dan peradaban, yaitu dengan membangun kepercayaan dan memperjuangkan keadilan sebagai inti peradaban tinggi Islam. Sebagai tambahan, Corporate Waqaf mengkatalisis metode inklusif tanpa membebaskan siapa pun, terutama mayoritas berpenghasilan rendah dan menengah, yang sebagian besar terpinggirkan oleh sistem ekonomi kapitalis global yang hanya memperkaya orang kaya, secara langsung menekan, menindas dan meminggirkan mayoritas miskin dan Hidup ini menderita hutang dan tantangan seumur hidup. Didirikan sebagai wakaf, Waqaf CorporatÂŽ dapat bertindak sebagai institusi berbasis masyarakat (komunitas) atau community driven yang memobilisasi sumber daya masyarakat untuk menjadi pemimpin utama bisnis milik masyarakat yang sukses. Di antara faktor-faktor penting yang menjadi prasyarat bagi keberhasilan Waqaf CorporateÂŽ adalah pendiriannya sebagai organisasi bisnis yang sepenuhnya matang. Struktur perusahaan dan sistem manajemennya, seperti yang dipraktikkan oleh AWQAF, harus menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang terbaik, serta, dipimpin oleh eksekutif berjiwa entrepreneur. Sebagai badan usaha berbasis bisnis yang ramah pasar, AWQAF tidak bermaksud untuk bertindak secara eksklusif melibatkan Muslim dalam kegiatan bisnisnya, namun juga harus mempertimbangkan atmosfir multiras dan religius yang pluralistik. Oleh karena itu, setelah menggunakan institusi wakaf Islam, fokus bisnis dan perusahaan harus fokus untuk memanfaatkan sepenuhnya keunggulan dan keahlian terbaik terlepas dari ras dan suku, terutama dalam memobilisasi daya wirausaha kewiraswastaan atau entrepreneurship yang potensial. Keunggulan strategis ada di institusi Waqaf Perusahaan yakni retensi propertinya. Fitur ini sangat penting untuk memberantas kebocoran dan erosi aset ras Melayu dan Muslim yang meluas, terutama setelah Kebijakan Privatisasi diperkenalkan. AWQAF percaya bahwa privatisasi ke badan Waqaf korporat adalah salah satu pilihan terbaik yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah, karena tidak melibatkan pemindahan kepentingan kepada individu yang mudah lepas kendali. Selain itu, privatisasi konvensional sering

dianggap sebagai tindakan "mentransfer kekayaan milik sebagian besar masyarakat miskin untuk keuntungan beberapa orang". Metode privatisasi semacam itu diharpkan untuk ditinjau kembali karena tentu saja akan menghasilkan pelebaran kesenjangan kaya-miskin, serta berpotensi mengurangi kepemilikan negara jika akhirnya kepemilikannya terlepas kepada warga negara asing atau perusahaan, termasuk perusahaan multinasional global. Privatisasi aset dan bisnis milik GLC atau kerajaan/negara kepada Waqaf Corporation® sangat wajar karena Waqaf Corporation® bukan milik negara. Selain, langkah ini secara langsung berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan kelompok nonperusahaan, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan nilai modal sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyatukan persatuan nasional. Sama seperti wakaf tradisional untuk tujuan amal, Waqaf Corporate® juga berpotensi menyeimbangkan ekonomi agar adil, cermat dan peduli. Dalam hal ini, AWQAF telah mulai meluncurkan program ZuriatCARE, yang ditujukan secara khusus untuk memberantas salah satu masalah utama yang dihadapi komunitas Muslim kontemporer, yakni sehubungan dengan fenomena dumping atau pembunuhan bayi dan fenomena remaja yang melahirkan sebelum menikah. Ketika sampai pada masa kritis nanti, jaringan institusi Waqaf Corporat® diharapkan dapat membiayai dan mendukung program pembangunan sosial

setiap LSM dalam

memberantas tidak hanya fenomena ini, juga masalah sosial lainnya. Program amal AWQAF juga mampu diperluas untuk menyampaikan kebijakan non-eksklusif yang berdampak tinggi serta berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi semua orang miskin dari semua golongan, tingkat kelas dan tingkat pendapatan. Waqaf Corporate adalah inovasi institusi yang tidak terbatas pada pengelolaan kepemilikan (saham) yang dikhususkan oleh masyarakat Islam, yang merupakan metode wakaf saham yang telah diperkenalkan di dunia Islam sejak 1900-an. Ini juga memiliki peran lebih luas daripada pembentukan yayasan atau badan wakaf yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta atau badan usaha untuk tujuan CSR atau kesejahteraan yang ada saat ini. Oleh karena itu, Waqaf Corporation® harus memiliki identitas korporat dan wewenang otonom sepenuhnya, menghasilkan kemampuan ekonominya sendiri, sesuai dengan ketentuan dalam Memorandum and Articles ("M & A") dan persyaratan mutawall. Susunan organisasinya juga harus terstruktur sehingga sangat mampu dan layak untuk menentukan

masa depannya sendiri di bawah bimbingan Dewan Direksi, serta tenaga ahli yang memiliki pengalaman dalam bisnis sesuai dengan metode perusahaan. 3.3.2

Diskusi

Dalam semangat dan kepedulian terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui pendekatan tepat guna, daya guna, dan hasil guna (utilisasi, optimalisasi, efisiensi) pada “properti” WAKAF yang ada Menuju Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Bingkai pemikiran. a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan merujuk pada #11 : Urban (Kota) dan Komunitas Nan Langgeng b. Amalan WAKAF c. Stimulus Ekonomi dalam lingkup fiskal dan moneter demi penciptaan lapangan kerja dan penguatas sektor Jasa dan Layanan

Amalan WAKAF yang diperluas Sumber dan cakupan selayaknya meliputi : 1. Properti yang sudah dan akan ada dengan perluasan pemanfaatan 2. Properti milik pemerintah dan badan usaha milik negara dengan optimalisasi melalui pendekatan “revitalisasi”

3. Properti milik “non pemerintah” (modifikasi CSR) dan perseorangan yang berkenan untuk diberdayakan demi kemaslahatan masyarakat. Stimulus Ekonomi Dalam perspektif ekonomi, penyediaan hunian MBR selayaknya menjadi bagian dari : 1. Stimulus fiskal dengan pengutamaan pada pemberdayaan masyarakat dan upaya mengeliminasi kesenjangan (Inequality) 2. Stimulus moneter dengan pengutamaan pada perluasan dan pendayagunaan dana masyarakat yang digalang melalui pasar modal. 3. Penguatan sektor jasa dan layanan dengan ekspektasi akan terjadi penciptaan dan perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan

3.3.3

Kesimpulan dan Rekomendasi Dari informasi tentang keberadaan waqaf di Malaysia dan Turky, maka dapat disimpulkan:  Lembaga pembiayaan di negara Malaysia dan Turky telah berkembang pesat untuk memenuhi berbagai keperluan masyarakat.  Wakaf tidak saja bermanka bank, tetapi lebih mengandung makna sistem ekonomi berbasis syariat Islam yaitu mengumpulkan dana, aset non uang (tanah, hasil bumi dll) untuk memajukan kesejahteraan umat.  Wakaf korporasi sangat pontesial atau cocok diterapkan di Indonesia mengingat berpenduduk mayoritas muslim dan dalam jumlah besar serta memiliki sumber daya alam (tanah, hasil pertanian, laut, dll) yang melimpah. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengkaji dan meniru negara Malaysia, Turky dan negara timur tengah lainnya yang telah berhasil mengembangkan pembiayaan untuk keperluan rakyatnya, termasuk pembiayaan perumaan melalui wakaf korporasi.

3.4 Universiti Kebangsaan Malaysia - UKM

unjungan Studi Banding Perumahan di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM)

diselenggarakan hari Rabu tanggal 20 September 2017 Jam 10.00 Waktu Malaysia yang dipimpin oleh Rino Wicaksono, PhD sebagai Ketua Delegasi dari The HUD Institute/ITI Jakarta dengan Sekretaris Drs. Nursalim, M.Si (UNTAG Semarang), dan beberapa anggota : Komara Djaja, PhD (UI/Dewan Pakar HUD), DR. Danang Priatmojo (UNTAR/Dewan Pakar HUD), DR. Yosafra Syafri Yusar (UNAND/Dewan Pakar HUD), DR. Rita Rahmawati Usman (UNIDA/Dewan Pakar HUD), Ari Septayuda, Rizky AP, Vivi Handayani, Nining Mustika, dan Fadly (Mahasiswa). Beberapa pejabat dari UKM terutama pada Fakultas Ilmu Sosial dan Kemanusian yang menerima rombongan studi banding The HUD Institute antara lain : Prof. DR. Hamzah Jusoh (Deputy Dean-Undergraduate), Prof. DR Abd Hair Bin Awang (Lecturer in Development Studies), dan Prof. Madya DR. Jalaluddin Abdul Malek (Kepala Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan), sera pejabat lainnya. Beberapa penjelasan kelembagaan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) dan Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan serta hasil diskusi/perbincangan kedua belah pihak dapat dikemukakan sebagai berikut :

3.4.1

Profil UKM Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) adalah secara internasional dikenal dengan

nama The National University of Malaysia. UKM didirikan 18 Mei 1970 di Bangi Selangor. Dalam perkembangannya UKM sekarang memiliki 13 fakultas, 14 institut, dan 12 pusat studi dan sebuah sayap swasta UKM Holdings Sdn Berhad. Sebagai canselor adalah DYMM Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir (Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan) dan sebagai Naib canselor adalah Profesor Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali. UKM merupakan salah satu universitas di malaysia yang bertaraf universitas riset (research University) yang menawarkan program program akademik yang bervariasi di

bidang musik dan sains. Beberapa fakultas di UKM di antaranya: Fakulti Sains dan Teknologi; Fakulti Teknologi Maklumat; Fakulti Ekonomi dan Perniagaan; Fakulti Sains Sosial dan Kemusiaan, Fakulti Perubatan; Fakulti Kesihatan Bersekutu; dan Fakulti Pergigian. Adapun deskripsi singkat dari objek kunjungan di UKM adalah Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK). Fakultas ini mempunyai: Vision: To catalyse and pioneer advance in academic scholarship for national development and overall human wellbeing. Mission: To promote and integrate the explorationn of new knowlegde for the creation of graduates who are learned, dynamic, and guided by national aspirations. Goals:  To nurtune graduates who are versatile, professional and and marketable life-long learners, equipped with both fundamental and applied knowledge  To generate, disseminate and internationalise knowledge rooted in local culture and wisdom  To contribute expertise in policy making and implementation at national, regional and international levels.

Fakultas

Sains

Sosial

dan

Kemanusiaan

(FSSK)

membawahi

(enam)

sekolah/Program Studi atau schools : 1). School of Language Studies and Linguistics; 2). School of Malay Language. Litarure and Culture Studies; 3). School of Media and Communicatioan Studies; 4). School of Psychology and Human Development; 5). School of History, Politics and Strategic Studies; and 6). School of Social Development and Enviromental Studies. Dalam presentasi mengenai diskusi tentang pengenalan lembaga

“Social,

Environmental and Development Sustanability Research Centre (SEEDS) disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Hair Awang dan dilanjutkan atau dilengkapi oleh para dosen/peneliti di pusat studi yang ada pada Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK). Beberapa pokok pembahasan penting yang dipaparkan meliputi : a. Beberapa penjelasan program kerjasama yang mungkin dapat dilakukan FSSK UKM dengan The HUD Institute dan perguruan tinggi peserta studi banding. b. Beberapa isu-isu penting dan menarik yang menjadi bidang garapan sekolah (school) di bawah FSSK seperti isu pembangunan bandar – desa, budaya, politik, dampak sosial pembangunan dan lain sebagainya.

c. Pembahasan bentuk model kolaborasi (kerjasama) yang mungkin dapat dilakukan antara pihak FSSK UKM dengan The HUD Institute dan perguruan tinggi peserta studi banding. 3.4.2

Diskusi Dalam sesi tanya jawab dapat dikemukakan substansi materi yang dibahas dari kedua

belah pihak, antara lain : a.

Pembahasan dari Pihak Universitas Kebangsaan Malaysia Berdasarkan paparan pihak Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) dan perkenalan serta maksud tujuan dari The HUD Institute terutama dari kalangan perguruan tinggi, oleh pihak UKM dikemukakan ada beberapa peluang kerjasama (Smart Partnership /Collaborations) yang dapat dilakukan yaitu : ď&#x201A;ˇ Peneliti/Pensyarah Kerjasama

ini

meliputi:

Joint

Research

Consultation;

Exchage/

Attachment/Followship; Joint Publication; dan Joint Conference/Symposium. Untuk kegiatan ini telah disediakan ruang (bilik) kerja dilengkapi perangkat komputer tetapi tidak ada bantuan beaya baik mengajar bersama maupun riset. Untuk publikasi telah ada Jurnal. antara lain Jurnal Geografia (multi disiplin) dengan dwi bahasa, di tingkat fakultas Jurnal Abange (semua isu sosial bisa masuk), Jurnal Akademika, Jurnal Jerpat (aspek sejarah, politik dan steategi), Jurnal Komunikasi-dwi bahasa-scopus, Jurnal Gema (linguistik scopus-bahasa inggris) dan lain sebagainya. Joint conference, workshop dan seminar dapat diselenggarakan ď&#x201A;ˇ

Mahasiswa Kerjasama ini meliputi: Exchange Student; Credit Transfer; S2/S3/Post Doctoral; dan Joint Supervision. Kerjasama Exchange Student, ini dapat berupa menerima mahasiswa dari luar negeri Thailand yang mau belajar Melayu yang ditempatkan pada pejabat-pejabat di Fakultas UKM, mahasiswa Amerika LatinMexico mau belajar tentang budaya orang asli dan di bawa melihat ke desa-desa. Credit Transfer, yaitu mahasiswa asing kuliah pada dosen UKM dan sebaliknya ada pelajar dari UKM ke Thailand, dan lain-lain. S2/S3 dapat mendaftar secara online. Untuk Post Doctoral misalnya penelitian bersama. Semua kegiatan itu dibiayai sendiri.

ď&#x201A;ˇ

Program Kerjasama ini meliputi: Short Course dan Site Visits Untuk Short Course dan Site Visits. Site Visits dilakukan dengan mengantar peserta ke Putra Jaya dan Genting. Sedang dirancang program SIE (Social Impact

Assesment) dan ini penting bagi kegiatan pembangunan di Indonesia yang harus dilakukan penilaian dampak sosial. Kerjasama diharapkan lebih spesifik antar fakultas di UKM dengan The HUD Institute dan lebih berbentuk Memorandum of Action (MoA). b. Pembahasan dari Pihak The HUD Institute Dalam sambutan tanggapan yang dinyatakan oleh ketua delegasi studi banding, Rino Wicaksono, dtegaskan bahwa peluang kerjasama: a)

Kerjasama antar perguruan tinggi (negeri/swasta) dengan pihak fakultas UKM dapat berupa kerjasama peneliti, publikasi dan program dapat ditindaklajuti oleh masing-masing perguruan tinggi peserta studi banding.

Kerjasama dengan pihak fakultas UKM dengan perguruan tinggi di bawah koordinasi The HUD Institute lebih spesifik yang dapat dilakukan adalah dalam bentuk Short Course selama 1 (satu) minggu dengan kepesertaan para aparatur birokrat, legislator pusat/daerah, dan pihak terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur di bidang pengembangan perkotaan dan perumahan.

3.4.3

Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan paparan pejabat â&#x20AC;&#x153;Social, Environmental and Development Sustanability Research Centre (SEEDS) pada FSSK UKM menunjukkan ada potensi peluang kerjasama yang dapat diwujudkan antara pihak UKM dengan The HUD Institute dan masing-masing perguruan tinggi peserta studi banding. Terkait kerjasama dengan The HUD Institute bersama perguruan tinggi pendudukung dimungkinkan dapat melakukan kerjasama dengan pihak UKM berupa program Short Course di mana untuk biaya menjadi tanggung jawab peserta kursus. Dengan adanya peluang kerjasama tersebut, The HUD Institute perlu melakukan pembahasan bersama dengan para pakar perguruan tinggi pendukung yang dilanjutkan dengan pembuatan proposal kerja sama dengan pihak dengan UKM berupa MoU dan MoA serta sosialisasi proposal Short Course kepada target group (kalangan birokrat pemerintah, legislator pusat/daerah, dan lainnya).

3.5 Jamuan Makan Malam Bersama Duta Besar RI di Malaysia

unjungan tim/rombongan studi banding perumahan Indonesia â&#x20AC;&#x201C; Malaysia kepada

Duta Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia dilakukan pada hari Rabu 20 September 2017 pukul 19.00 waktu Malaysia dengan mengambil tempat di Penang Restorant. Dalam kunjungan silahturami tersebut dihadiri Bapak Rusdi Kirana selaku Duta Besar Republik Indonesia Berkuasa Penuh untuk Malaysia beserta staf kedutaan, Bapak Zulfi Sutan Syarif

selaku ketua The HUD Institute yang sekaligus ketua

delegasi Studi Banding Perumahan Indonesia â&#x20AC;&#x201C; Malaysia serta sejumlag 66 orang peserta studi banding dari berbagai kalangan profesi. Beberapa point penting dari kunjungan di KBRI Malaysia tersebut dapat disarikan dari materi sambutan duta besar dan ketua delegasi studi banding. yaitu sebagai berikut: 3.5.1

Sambutan Duta Besar Republik Indonesia Untuk Malaysia Duta Besar Republik Indonesia Berkuasa Penuh untuk Malaysia, Bapak Rusdi Kirana dalam kata sambutannya sangat apresiasi atas kedatangan rombongan Studi Banding Perumahan Indonesia â&#x20AC;&#x201C; Malaysia yang dipimpin oleh Bapak Zulfi Sutan Syarif. Beberapa point penting dalam kata sambutannya antara lain : a. Pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI Malaysia selalu berupaya memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh WNI, terutama sejumlah 3 juta TKI baik selama bekerja yang mengalami pelecehan seksual, melakukan kriminal, pelanggaran ijin tinggal, di penjara dan lain-lain dan munculnya permasalahan setelah kembali di Indonesia. b. Pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI Malaysia berupaya meningkatkan penghasilan para TKI terutama yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sehingga dapat beralih profesi yang lebih bermantabat dengan jalan menyediakan

rumah singgah untuk kegiatan pendidikan ketrampilan khusus di konsulat â&#x20AC;&#x201C; konsulat RI di negara bagian yang konsentrasi TKI cukup banyak. c. Pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI Malaysia memandang penting TKI yang menyumbangkan penghasilan + Rp 1,3 Triliun, diharapkan setiap orang TKI agar tidak konsumtif dan kena palak oknum tertentu wajib menyisihkan uangnya ditabung guna keperluan kepemilikan rumah setelah kembali ke tanah air (kampung halaman masing - masing). d. Pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI Malaysia menegaskan bila dikoordinasikan dengan BNP2TK yang dipimpin Bapak Nusron Wahid dan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta The HUD Institute permasalahan penyediaan rumah singgah untuk pelatihan ketrampilan kerja dan pemenuhan kebutuhan perumahan setiap TKI setelah kembali ke kampung halamannya optimis dapat diwujudkan.

3.5.2

Sambutan Ketua Delegasi SBPIM Dalam kata sambutannya, Bapak Zulfi Sutan Syarif berterima kasih yang setinggi-tingginya atas penerimaannya semua peserta studi banding dan dukungan material serta akomodasi yang didediakan oleh Bapak Rusdi Kirana selaku Duta Besar Berkuasa Penuh untuk Malaysia. Ada dua hal catatan penting dari kata sambutan Bapak Zulfi, yaitu: a. The HUD Institute yang nantinya akan bekerjasama dengan staf kedutaan terkait, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank lainnya, serta Kelembagaan/Lembaga di pusat siap mendukung dan melaksanakan/mewujudkan tugas/ide dari dari Duta Besar Berkuasa Penuh untuk Malaysia menyusun proposal dan memfasilitasi TKI di Malaysia yang berjumlah + 3 juta jiwa dapat mempunyai rumah di kampung halamannya masing-masing sekembali bekerja dari Malaysia. b. The HUD Institute siap sedia memfasilitasi di setiap konsentrasi TKI (Konjenkonjen yang ada seperti di Penang, Kuala Lumpur, Melaka, Johor Baru, Serawak, dan lain-lain) membuat/membangun rumah transit dan sekaligus berfungsi sebagai rumah pelatihan yang berbentuk Rumah Susun berlantai 6 (enam), bekerja sama dengan SPNB, PKNS, dan Dinas Swasta lainnya.

3.5.3

Kesimpulan dan Rekomendasi Dalam akhir acara kegiatan Studi Banding Perumahan Indonesia- Malaysia berupa kunjungan silahturahmi antara Duta Besar Berkuasa Penuh untuk Malaysia beserta stafnya dan Ketua The HUD Institute beserta rombongannya dapat dikemukakan kesimpulan dan rekomendasinya sebagai berikut. Kunjungan Studi Banding Perumahan Indonesia â&#x20AC;&#x201C; Malaysia yang dilakukan di bawah bendera The HUD Institute mendapat sambutan dan dukungan positif dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia. Wujud dukungannya adalah diberikan peluang kerjasama The HUD Institute untuk menyusun/membuat proposal penyediaan fasilitas rumah transit bagi TKI di Malaysia dan kepemilikan rumah di kampung halamanya bekerjasama dengan Pemda, BRI dan pihak terkait. The HUD Institute melalui kerjasama dengan staf kedutaan besar malaysia, Pemerintah Pusat/Daerah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta lembaga terkait lainnya melakukan seminar/diskusi, pengkajian dan penyusunan proposal penyediaan rumah transit di Malaysia dan kepemilikan rumah bagi TKI di kampung halamannya.

Hari Keempat

Kunjungan ke Genting Highland & Mitsui Outlet

4.1 Genting High Land

enting Highlands atau Tanah Tinggi Genting (2000 m di atas muka laut) adalah

puncak gunung dari pegunungan Titiwangsa di Malaysia serta menjadi tempat resort terkenal dengan nama yang sama. Berada di perbatasan negara bagian Pahang dan Selangor, tempat ini dapat dicapai dengan satu jam berkendara roda empat dari Kuala Lumpur atau melalui kereta gantung Genting Skyway yang saat ini merupakan yang tercepat di dunia dan terpanjang di Asia Tenggara). Genting Highlands didirikan oleh Lim Goh Tong dari Fujian, Cina pada awal tahun 1960-an. Dikenal

sebagai Las

Vegas-nya

Malaysia,

tempat

ini

merupakan

satu-

satunya tempat berjudi daratan yang legal di Malaysia Resort ini juga memiliki beberapa hotel yaitu Hotel Genting, Hotel Highlands, Hotel Resort, Hotel Theme Park, Awana Genting, dan Hotel First World. Hotel First World memiliki 6.118 kamar, menjadikannya hotel kedua terbesar di dunia saat ini. Fasilitas lainnya ini adalah theme park, lapangan golf, mall perbelanjaan, simulator sky diving, hall konser, dll.

4.2 Mitsui Premium Outlet

Mitsui Outlet Park KLIA SEPANG (MOP) adalah factory outlet shopping mall yang terletak 60km dari KL dan 6km dari KLIA dan KLIA2. Menyokong konsep factory outlet, MOP menawarkan berbagi merek menengah dan atas dari merek dan produk musiman dengan diskon menarik dan tidak melupakan Japan Specialty Store (Japan Avenue), memperkenalkan Seni, Budaya, Musik, dan Kuliner Jepang. Melayani berbagai kelompok pelanggan, MOP juga menawarkan beragam hidangan lezat mulai dari masakan Melayu otentik, hidangan oriental hingga hidangan lezat, kafe, dan food court.

SBPIM 2017

Kesimpulan dan Rekomendasi Perjalanan SBPIM 2017

5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi SBPIM 2017

tudi Banding Perumahan Indonesia Malaysia 2017 (“SBPIM 2017”) yang dilakukan

Housing and Urban Development (HUD) Institute pada tanggal 17-21 September 2017, dengan ini disampaikan Ringkasan Eksekutif (Summary Executive) sebagai berikut: I.

Pendahuluan Program SBPIM 2017 HUD Institute pembelajaran cepat dari pengalaman terbaik dan

kebijakan-kebijakan (best practised and policies) Kerajaaan Malaysia dalam pembangunan perumahan dan perkotaan, khususnya penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mengapa Malaysia? Sebab kondisi dan struktur sosial masyarakat Indonesia dan Malaysia mempunyai banyak anasir kesamaan dan sebagai negeri serumpun. SBPIM 2017 mengambil lokasi dan tujuan studi ke beberapa negeri bagian, perbadanan penyedia perumahan, perbadanan pengelola kota baru, perbadanan pembangunan sungai dan pantai, lembaga keuangan/pembiayaan perumahan, dan perguruan tinggi. Maksud SBPIM 2017 sebagai ikhtiar HUD Institute

menyumbangkan

kapasitas

kepakaran dan partisipasi dalam rangka inovasi, afirmasi dan pemihakan kepada MBR untuk pembangunan perumahan di Indonesia dengan upaya progresif dan pencapaian penuh (progresively and full achievement) yang menjadi ciri hak ekonomi sosial dan budaya/hak ekosob (economic, social and cultural rights). Hak atas perumahan sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU No.20 Tahun 2011 tentan Rumah Susun dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bersesuaian pula dengan

target Suistaninable Development Goals (“SDGs”) dan Nawacita

Presiden. Kebijakan dan program perumahan rakyat yang berlangsung saat ini, mencakup namun tidak terbatas

Program Sejuta Rumah, dan skim pembiayaan perumahan melalui Fasilitas

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), perijinan,

pembiayaan mikro perumahan,

penyederhanaan

serta legislasi tabungan perumahan rakyat

membutuhkan langkah terbaik dan kebijakan yang inovatif, aplikatif dan dapat dilaksanakan

(workable) untuk mengatasi 5 (lima)

permasalahn utama Perunahan Rakyat, yakni 1.

Kurangnya persedian rumah (housing backlog); 2. Rumah tidak layak huni; 3. Luasnya kawasan kumuh; 4. Daya beli MBR rendah; dan 5. keberlanjutan kebijakan dan program perumahan rakyat yang tepat sasaran dan adaptif. Atas dasar analisa situasi yang terjadi saat ini di Indonesia dan sesuai dengan konstitusi negara kita UUD 1945, maka The HUD Institute mengusung dan mengusulkan agar Negara (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) menjamin Hak Bermukim nya rakyat, dimana Hak Bermukim ini terdiri dari antara lain : 1. Hak dan Kewajiban dalam Bertempat Tinggal; 2. Hak dan Kewajiban dalam Berusaha/Bekerja; 3. Hak dan Kewajiban dalam mendapatkan Pelayanan Dasar : Kesehatan, Pendidikan, Beribadah, Angkutan Umum, dan Energi 4. Hak dan Kewajiban dalam mendapatkan rasa aman; dan 5. Hak dan Kewajiban dalam berperan serta dalam pembangunan. Untuk implementasi di daerah, khususnya di Kabupaten/Kota, The HUD Institute sejak tahun 2012 mengusung 5 (lima) Komponen Dasar Hak Bermukim (â&#x20AC;&#x153;5 KDHBâ&#x20AC;?) yakni (1) Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; (2) Penyediaan Tanah; (3) Pembiayaan; (4) Infrastruktur Dasar; dan (5) Teknik/Rancang Bangun, teknologi, Pemanfaatan Bahan/Komponen Bangunan Strategis. Laporan ringkas SBPIM 2017 HUD Institute ini berbobot aspiratif karena disusun pakar perumahan dan permukiman, asosiasi pelaku pembangunan (developer), lembaga pembiayaan perumahan, pembiayaan sekunder, perguruan tinggi, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat,

yang komit menciptakan sumbangan nilai-nilai (Creating Share Values/CSV)

mendukung pembangunan perumahan rakyat yang pelaksanaannya bertumpu di daerah sehingga beralasan mendorong jaminan perumahan rakyat sebagai Program Strategis Nasional. II. Maksud dan Tujuan 1. Inovasi

kebijakan dan program perumahan rakyat

khsusnya bagi MBR yang

dilaksanakan secara progresif dan pencapaian penuh; 2. Perancangan kebijakan dan program Pemerintah dalam pembangunan perumahan dengan melibatkan partisipasi stakeholder, kemitraan lembaga publik, privat dan masyarakat, termasuk mengoptimalkan Pemerintah Daerah dengan mendorong kebijakan jaminan perumahan rakyat sebagai Program Strategis Nasional; 3. Pola kerjasama dan kemitraan antar daerah, antar pelaku pembangunan dan segenap stakeholder dengan menjemput partisipasi masyarakat sebagai aktor bersama (co actors) dalam pembangunan perumahan rakyat bagi MBR.

III. Target 1. Adanya terbosan dan inovasi kebijakan dan program penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi MBR yang tepat sasaran, berkelanjutan, terjangkau dan layak huni; 2. Adanya kebijakan dan instrumen untuk memastikan partisiasi,kerjasamaa dan kemitraan antara sektor publik, privat dan masyarakat dalam pembangunan perumahan; 3. Adanya kebijakan jangka panjang dan tersistem menjadikan perumahan rakyat sebagai jaminan perumahan rakyat yang menjadi Program Strategis Nasional. IV. Rekomendasi Kebijakan dan Program 1. Menyediakan pangkalan data kelompok sasaran MBR, persediaan perumahan (housing stock) sesuai kebutuhan, aktual, realtime dan dapat diakses yang dikelola oleh Kelembagaan di Pusat (one gate one policy) 2. Menyiapkan inovasi rancang bangun, teknologi dan pemanfaatan bahan.komponen bangunan strategis untuk penyediaan perumahan MBR yang bermutu/berkualitas, efisien, terjangkau dengan kearifan lokal; 3. Memperkuat dan menduplikasi lembaga pembiayaan primer, sekunder dan Inovasi skim pembiayaan mikro (lembaga keuangan Bank) untuk MBR (formal maupun non formal), khususnya lembaga keuangan bukan bank baik di pusat maupun daerah untuk mengatasi kesenjangan (mismatch) pembiayaan perumahan khususnya pembiayaan mikro bagi MBR non formal, melalui inklusi keuangan yang kuat, transparan dan akuntabel 4. Mengoptimalkan potensi wakaf

perumahan/PKP/Properti

dengan

regulasi,

kebijakan, program dan literasi wakaf perumahan guna menyempurnakan pola dan skim pembiayaan perumahan dengan kelompok sasaran MBR formal maupun MBR non formal ataupun MBR berpenghasilan tidak tetap; dan 5. Menjalin kerjasama atau kemitraan yang bersifat setara dan strategis antar lembaga guna mewujudkan sinergitas dalam upaya pengadaan perumahan bagi MBR

Dengan hadirnya Negara/Pemerintah secara optimal dalam upaya Penyediaan Perumahan bagi warganya dengan beragam kebijakan serta alternatif pembiayaan yang inovatif (inklusi keuangan)

dan mudah diakses, maka tujuan pembangunan Perumahan,

Kawasan

Permukiman, dan Perkotaan akan terwujud dengan cepat, tepat, dan berkelanjutan. Demikian disampaikan, terimakasih.