Di tahun 2011, KAI bersama–sama dengan Yayasan Tifa meluncurkan Evaluasi
Rancangan APBN 2012. Laporan evaluasi menjadi semacam “pidato tandingan” atas Pidato
Presiden pada Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota
Keuangannya di DPR 16 Agustus 2011 lalu. Secara ringkas laporan ini mengkritisi bahwa meski anggaran negara
mencapai 1,4 Triliun rupiah (2012), namun anggaran untuk kesejahteraan sosial atau
belanja sosial justru cenderung mandeg dan bahkan menurun; bersifat residual,
remah–remah dan hanya terbatas bagi warga miskin. Selain itu, pada sisi tata kelola
anggaran negara, Rancangan APBN 2012 tersebut masih saja belum dilindungi dengan
sistem integritas demi mencegah salah urus, korupsi dan penyelewengan–penyelewengan
anggaran lainnya.
